Rakerda II PHRI Sumut, Pengusaha Keluhkan Soal Perizinan di Hadapan KPK


473 view
Rakerda II PHRI Sumut, Pengusaha Keluhkan Soal Perizinan di Hadapan KPK
Foto: Dok/PHRI
PUKUL GONG: Staf Ahli Gubernur Sumut,  Agus Tripriyono, didampingi Ketua PHRI BPD Sumut Denny S Wardhana, memukul gong tanda dimulainya Rakerda PHRI kedua, di Hotel Santika Medan, Kamis (1/12/2022). 

Medan (harianSIB.com)

Para pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Sumut menyampaikan uneg-unegnya di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan dua dinas terkait, pada rapat kerja daerah (Rakerda) II, di Hotel Santika Medan, Kamis (1/12/2022).

Mereka menyampaikan keluhan soal perizinan dalam Focus Grup Discussion (FGD) bertema "Bersama Membangun Transparansi Perizinan untuk Kondusifitas Iklim Usaha hotel di Sumut", yang dimoderatori Cahyo Pramono. FGD tersebut rangkaian Rakerda II PHRI Sumut yang dibuka Staf Ahli Gubernur Sumut, Agus Tripriyono.

Hadir sebagai pembicara, Rosanna Fransisca, Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Meike Moganai Ritonga, Kepala Bidang Bina Obyek Wisata dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, serta Golongan Kemit, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumut. FGD ini dimoderatori Cahyo Pramono.

Di awal FGD, para narasumber memaparkan terkait perizinan. Diskusi menjadi menarik ketika peserta diberi waktu bertanya. Para pengusaha langsung menyampaikan uneg-unegnya.

Beberapa pertanyaan itu antara lain, ada hotel yang izin usahanya belum selesai namun yang datang razia polisi. Padahal, izin diterbitkan dinas oleh. Mereka juga mengeluhkan sulitnya mengurus izin. Kemudian seringkali memakan waktu lama, bahkan bukan rahasia umum lagi saat mengurus harus menggunakan uang agar lebih cepat.

Mendengar hal itu, Rosanna Fransisca mengatakan semua keluhan itu harus dibedah case per case.

“Kasus per kasus. Tidak bisa diselesaikan secara general. Maka, bapak ibu pengusaha silahkan sampaikan keluhannya apa dan bisa berkoordinasi dengan Komite Advokasi Daerah (KAD). Kita akan pilih-pilih bahkan jika bapak ibu perlu duduk dengan Kapolda pun, kita fasilitasi jika menyangkut kepolisian,” katanya.

Rosanna juga mendorong pengusaha hotel agar mau melapor jika diperlakukan sebagai obyek pemerasan atau dipersulit dalam mengurus izin.

Penulis
: Rel/Donna Hutagalung
Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com