Rakor Virtual dengan Mendagri, Pj Wali Kota Ingatkan ASN Tebingtinggi Netral


230 view
Rakor Virtual dengan Mendagri, Pj Wali Kota Ingatkan ASN Tebingtinggi Netral
Foto Dok/Kominfo
IKUTI : Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama sejumlah OPD di Lingkungan Pemko Tebingtinggi mengikuti Rakor secara virtual dengan Mendagri, Jumat (17/11)

Tebingtinggi (SIB)

Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani MSi mengatakan, netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada harus terus dijaga, khususnya di Tebingtinggi. Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dengan Mendagri Jend Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian dalam menghadapi tahun politik, di ruang Kerja lantai 4 gedung Balai Kota Jl Dr Sutomo, Jumat (17/11).

“Mengingatkan posisi seorang Penjabat, tugas dan tanggung jawab, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini penting. Tentu berbeda dengan pejabat definitif hasil Pilkada,” kata Syarmadani.

Ditambahkan, secara khusus Mendagri RI menekankan sikap seorang Penjabat, kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, bahwa netralitas itu sesuatu yang harus dijaga bagi semua Penjabat maupun semua aparat yang berada di daerah.

Kepada semua jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, Pj Wali Kota menghimbau seraya menekankan, sebagaimana Pakta Integritas yang sudah dilaksanakan dan sudah ditandatangani, supaya tetap menjaga sikap tersebut.

“Saling mengingatkan sehingga suasana Pemilu, Pilkada khususnya dari para aparatur tetap terjaga dengan baik dan berjalan netral dari ASN-nya. Pelanggaran tadi juga disampaikan mulai dari sanksi administrasi, ringan hingga berat berupa pemberhentian itu juga perlu diantisipasi,” sebut Syarmadani.

Sebelumnya dalam Rakor yang dipimpin Mendagri, disampaikan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah, sesuai aturan berlaku adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau orang berbeda. Evaluasi per 3 bulan, dilaksanakan Kemendagri dipimpin Irjen Kemendagri dengan komponen lain di dalam jajaran Kemendagri.

Adapun alur pengesahan Penjabat Kepala Daerah, jelas Mendagri, yakni pertama usulan calon, kedua fit and proper test/ uji kelayakan, ketiga pembahasan dan keempat pengesahan. Mendagri menekankan bahwa Penjabat adalah penugasan dari pemerintah pusat.

Pesan turut disampaikan Mendagri, agar Penjabat Kepala Daerah selalu berhati-hati dalam menghadiri acara partai politik.

“Apabila menghadiri, hadiri semua acara parpol dan apabila tak hadir, agar tidak datang dalam acara semua parpol," tegas Mendagri.

Selanjutnya Mendagri juga berpesan agar menghindari berfoto dengan Bacaleg (Bakal Calon Legislatif)dan berfoto dengan berpose jari. Sebab, hal ini menurut Mendagri dapat disalahartikan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu pasangan calon.

“Tolong pahami situasi sensitif, tolong setiap berkata, bertindak jangan sampai terjebak di frame kepentingan politik saat ini dan jika ada masalah segera selesaikan,” tutup Mendagri.

Untuk diketahui, dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2024 adalah UUNo 7 tahun 2017 dan Perpu No 1 tahun 2022, sementara untuk Pilkada serentak, UU No 10 tahun 2016.

Adapun dasar hukum penunjukkan Penjabat Kepala Daerah berdasar UU No 10 tahun 2016 pasal 201 dan Permendagri No 4 tahun 2023.

Turut hadir mendampingi Pj Wali Kota Tebingtinggi, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kepala BPKSDM Syaiful Fahri, Plt Kaban Kesbangpol Abdul Halim Purba, Kabid Badan Kesbangpol Poldagri dan Ormas Zulfadli Matondang, Plt Kabag Prokopim Faisal Ahmad SAg (**)

Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com