BPKPAD MoU dengan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi

Wali Kota Umar : Sistem Tata kelola yang Bersih Harus Dimulai dari Awal


228 view
Wali Kota Umar : Sistem Tata kelola yang Bersih Harus Dimulai dari Awal
Foto SIB/Humala Siagian
Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saksikan penandatanganan MoU antara Kakan BPKPAD dengan Kejari Tebingtinggi Mustaqpirin, Selasa (23/2) di Pondok Bagelen, Tebingtinggi
Tebingtinggi (SIB)
Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Komitmen Bersama antara Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tebingtinggi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM hadir menyaksikan penandatangan MoU yang dilakukan Kepala Kantor BPKPAD, Jeffry Sembiring SE dan Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin SH MH, Selasa (23/2) di Pondok Bagelen, kota yang terkenal dengan kota lemang itu.

Hadir juga dalam pertemuan itu, Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimyathi dan Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian.

Wali Kota dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada Kejari Tebingtinggi yang bersedia melakukan perjanjian kerjasama dalam hal memberikan pertimbangan hukum, pengamatan hukum dan juga melakukan pengawasan.

“Good goverment dan clean goverment harus diwujudkan dengan sistem yang bersih,” ujar Umar.

Mantan Kepala Kepala Dinas Binamarga Sumut itu lebih lanjut mengatakan, membentuk suatu sistem tata kelola yang bersih, harus dimulai dari awal. Sebaik apapun pekerjaan kita, sebaik apapun hasilnya tapi kalau prosesnya tidak baik dan tidak benar, maka itu tidak benar juga.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Mustaqpirin dalam sambutannya mengatakan, sinergitas dalam rangka menghadapi Covid-19 harus terus dilakukan bersama. Menurut Mustaqpirin ada 2 fungsi Kejaksaan. Pertama terkait penindakan hukum dan kedua melakukan pungsi pengawasan

Dan terkait perolehan penghargaan penilaian dari KPK untuk Pemko Tebingtinggi, Mustaqpirin mengapresiasi karena hal itu suatu penilaian objektif. “Ini suatu pijakan yang lebih baik lagi nantinya”, ujar Kajari.

Sebelumnya Sekretaris BPKAPAD selaku panitia kegiatan, Sri Imbang melaporkan, tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara di DPPKAD Kota Tebingtinggi. Dan tata cara penerimaan PAD dari sektor pajak serta peningkatan pengamanan aset - aset publik Pemerintah Kota Tebingtinggi. (Br3/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com