Pengawasan Bantuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Auditor Ahli Madya Inspektorat Sumatera Utara

564 view
Foto Dok/Dr Maju Siregar
Dr Maju Siregar
Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana berskala besar, khususnya bencana alam, memberikan gambaran umum adanya kerentanan dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya anggaran, karena diduga adanya potensi penyimpangan yang relatif tinggi, termasuk untuk penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Kondisi Covid-19 yang harus segera teratasi dalam waktu yang sesegera mungkin menyebabkan dikeluarkannya kebijakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam situasi "extraordinaire" atau luar biasa.

Dalam penanganan Covid-19, pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Dari data yang diperoleh, jumlah anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 121 trilium yang diharapkan dapat mengatasi masalah sangat luar biasa ini. Dana tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp62,3 triliun dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp56 triliun - Rp59 triliun melalui pos realokasi dana.

Besarnya dana itu sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan anggaran yang cukup besar ini diperlukan pengawasan dalam penggunaannya, sehingga tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan pada dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang sangat ketat, sehingga anggaran ini bisa tepat sasaran, baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah.

Menghadapi kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah pencegahan penyimpangan dan peningkatan akuntabilitas seluruh belanja, terutama pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah awal paling strategis untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa adalah dengan melakukan edukasi kepada seluruh jajaran Pemerintah maupun masyarakat sebagai pemantau.

Fokus kerja paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah penanganan dan pengendalian virus Covid-19 dengan langkah cepat dan tepat. Untuk itu sangat diperlukan penegakan akuntabilitas kerja dan menghindari segala bentuk penyelewengan. Pentingnya penegakan faktor akuntabilitas bukan saja karena dorongan kuat oleh lembaga negara, tetapi lebih disebabkan oleh tuntutan masyarakat yang sangat tinggi akan transparansi. Untuk itu diharapkan jajaran pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa secara komprehensif melaksanakan langkah pencegahan penyelewengan dan peningkatan akuntabilitas seluruh belanja.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memperkuat komitmen pengawasan dalam penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Salah satu upaya nyata yang dilakukan KPK adalah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat kondisi saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, seperti pengadaan APD dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, baik di kota maupun di desa.

Banyak modus dan potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah dugaan adanya persengkongkolan dengan penyedia barang/jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana. Untuk itu perlu keterlibatan dan peran aktif APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Diharapkan juga kepada masyarakat dan media untuk ikut mengawasi berbagai bantuan yang telah diberikan banyak negara dan kelompok masyarakat untuk menanggulangi virus Covid-19. Untuk itu masyarakat diminta melaporkan bila terjadi penyelewengan dana bantuan Covid-19 ke aparat penegak hukum apabila mengetahui penyalahgunaan bantuan penanganan Covid-19.

Masyarakat wajib melakukan pemantauan, agar uang rakyat yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini bisa disalurkan secara efisien dan akuntabel, serta tidak terjadi praktik baru tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum pada masing-masing daerah diharapkan proaktif melakukan pemantauan penyaluran barang, anggaran dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Pemerintah Daerah, dalam penggunaan anggaran, terutama untuk pembelian alat kesehatan, bantuan sosial, atau kegiatan lain yang masih menyangkut Covid-19, harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan. Pendampingann itu diharapkan selalu diikuti kejaksaan, LKPP, BPKP, kemudian APIP. Dengan banyak unsur pengawas yang mengawasi, maka tidak memungkinkan atau hampir kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan.

Dalam kondisi wabah pandemi Covid-19 ini, masih ada pihak-pihak tertentu yang berani melakukan penyelewengan dalam pengadaan alat kesehatan maupun penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Untuk itu harus ada upaya-upaya dari pemerintah daerah atau perlu diefektifkan koodinasi antara gugus tugas dalam satu provinsi ataupun dengan kabupaten/kota, untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dalam pengadaan barang dan jasa.

Saat ini bisa saja dalam pengadaan barang dan jasa diberlakukan harga yang tidak wajar. Misalnya pengadaan suatu barang dimenangkan oleh orang yang bisa menyediakan jumlah kebutuhan barang dalam waktu yang cepat namun harganya mahal. Dalam kondisi ekonomi terdampak Covid-19 saat ini, barang yang terbatas sementara permintaan banyak, akan terjadi lonjakan harga maupun permainan harga.

Dalam pengadaan alat kesehatan dan distribusi bantuan sosial, jangan sampai tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat sasaran. Dalam berbagai kasus yang terjadi, dimungkinkan penyaluran bantuan hanya sampai kepada sanak keluarga atau kepada orang-orang tertentu, bukan kepada orang yang berhak dan wajib menerima. Demikian juga halnya dengan pengadaan alat kesehatan, jangan sampai ada proyek pengadaannya disediakan oleh keluarga dekat tertentu. Hal ini dapat terjadi karena tidak pakai proses tender pengadaan barang dan jasa atau tidak pakai sistem lelang dan e-katalog.

Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga dalam melakukan monitoring anggaran agar berjalan efektif. Lembaga tersebut terdiri dari KPK, BPK dan BPKP serta Inspektorat adalah garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi. Tetapi pihak-pihak lain dan stakeholders juga harus ikut serta memberikan kontribusi besar untuk mengawasinya, termasuk masyarakat.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Regulasi antikorupsi ini, sesungguhnya ancaman hukuman bagi koruptor dana bencana sudah sangat memberatkan. Tetapi, kalau dilihat dalam proses hukumnya vonis yang dijatuhkan kepada koruptor masih tergolong ringan, sehingga tidak membuat efek jera kepada pelaku.

Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan segera dikucurkan pemerintah. Pertama adalah meningkatkan integritas yang kuat bagi sumber daya yang terlibat dalam penggunaan dana tersebut. Integritas tidak terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik. Hal itu terwujud dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya.
Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Kedua adalah membangun komunikasi yang kuat dan warning dini disertai dengan upaya terhadap sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Ini dilakukan agar keinginan untuk melakukan tindak korupsi dapat diminimalisir. Ketiga adalah melakukan manajemen maupun tatakelola dana harus mampu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan setiap penggunaan dana akan sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya korupsi. Keempat adalah adanya tim terpadu pengaduan publik yang bertugas mengawasi berbagai keluhan dan laporan masyarakat terkait pelanggaran atau pun ketidakberesan penggunaan anggaran dana bencana. Tim ini bisa dibentuk lintas sektoral dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil langkah konkret dalam memberikan sanksi ataupun hukuman yang sesuai. (c)