Pilkada Karo di Balik Tirai Politik Transaksional

* Oleh Drs Robinson Sembiring M.Si (Dosen FISIP USU)

556 view
Foto Dok/Drs Robinson Sembiring M.Si
Drs Robinson Sembiring M.Si.
Mengapa partai X memilih Mister A menjadi calonnya dalam Pilkada Karo? Kita tidak memiliki jawaban yang persis. Padahal banyak pihak berharap partai ini akan memilih calon yang dianggap paling mumpuni dalam menatakelola pemerintahan Kabupaten Karo lima tahun ke depan. Banyak pihak berharap partai ini bersusah payah menggaruk-garuk tanah dari ujung Utara hingga ujung Selatan Taneh Karo Simalem, bahkan bilamana perlu dari Sabang hingga Merauke untuk mendapatkan sosok orang yang dianggap berkompeten untuk memimpin kabupaten kaya hasil pertanian ini. Namun, harapan itu sering buyar ketika nama calon telah diumumkan ke publik. Harapan telah tinggal harapan. Roda politik toh harus berputar menjalani jalan becek dan berliku yang setiap hari dijalani oleh 300an ribu orang yang sedang menengadah mengharap turunnya calon pemimpin sakti mandra guna mengubah nasib daerah ini.

Mengapa partai Y memilih Mister B sebagai calonnya? Jawabannya juga tidak persis diketahui! Bukankah Mister B tidak begitu populer di Kabupaten Karo? Tidakkah dengan sendirinya popularitas partai akan ikut tergerus oleh kehadiran sang calon? Tidak adakah kekuatiran bahwa ketidakpopuleran calon akan menghambat laju partai dalam merengkuh suara pada Pemilu periode yang akan datang? Jawabannya hanya pejabat partai yang tahu persis!

Ah, betapa susahnya merengkuh jawaban atas semua pertanyaan yang terbang ke angkasa. Sebenarnya, seorang calon lain yakni Mister C walau harus bersaing dengan calon lain, dianggap sebagai calon yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan demi perbaikan. Namun niatnya untuk melangkah sejak awal telah terganjal karena tidak memiliki simpanan logistik yang cukup sesuai hitung-hitungan yang dipersyaratkan.

Partai politik yang konon dianggap sebagai wadah dan infrastruktur politik rakyat masih selalu menutup pintu bagi konstituennya untuk memiliki suara dalam menentukan calon yang dianggap pantas. Kata "rakyat" yang sering terucap hanya sebagai pemanis di bibir. Dalam prakteknya, aspirasi rakyat dianggap sepi.

Aktor politik juga demikian. Mereka merasa tidak perlu bertanya kepada konstituen tentang jalan yang harus ditempuhnya untuk menuju kursi kepemimpinan. Padahal jika dimulai sejak dini, mereka punya waktu untuk blusukan dari desa ke desa. Berdiskusi langsung dengan masyarakat pemilih, termasuk membuat kontrak politik, dan mendapat restu diberikan fotocopy KTP menjadi calon independen. Sang Calon sering lebih percaya pada insting dan "tim sukses"nya. Mereka juga tidak merasa berdosa ikut menjadi calon dengan kewajiban harus menyediakan biaya logistik kepada partai, termasuk "uang pengingat" kepada calon pemilih. Atau mereka mungkin merasa kepalang basah telah mengeluarkan biaya untuk sosialisasi sebagai calon. Ibarat judi, kepalang tanggung telah mengeluarkan uang taruhan; ya sebaiknya lanjut bermain, siapa tahu kartu tiba-tiba berubah membawa keberuntungan.
Tim sukses (sebenarnya) tidak lebih tidak kurang adalah makelar politik. Mereka harus mendapatkan calon konsumen. Jika tidak, maka bangkrutlah bisnisnya. Bagi tim sukses setiap orang memiliki peluang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Sekecil apapun peluang, harus tetap dibaca sebagai peluang. Masalahnya, bagaimana memoles agar peluang kecil menjadi besar, dan memoles peluang besar menjadi sebuah kemenangan. Apakah tim sukses memiliki tanggung jawab terhadap para pemilih? Tentu tidak. Pertanggungjawaban mereka adalah kepada konsumennya (calon). Para pemilih adalah pendulang intan.

Tim sukses adalah pembeli intan. Ketika intan telah dibeli dan dibayarkan dengan uang, ikatan jual-beli telah berakhir. Soal selanjutnya adalah mempersembahkan intan demi memenangkan calonnya. Karena itu, para pemilih seharusnya menjauhi siapa pun yang termasuk anggota tim sukses. Jangan berikan kepercayaan sedikit pun!

Begitulah dinamika politik yang menyeruak menjelang Pilkada Karo. Semua pihak bergerak dan bekerja menurut kepentingannya yang diterjemahkan ke dalam agenda setting masing-masing. Rakyat sebenarnya hampir tidak memiliki peluang untuk merubah nasibnya melalui pemilukada. Maka ketika demokrasi dipercaya sebagai mekanisme penerjemahan aspirasi massa dalam pengelolaan pemerintahan, muncul pertanyaan demokrasi apa yang sedang berlangsung ini? Rakyat ternyata lebih menjadi penonton ketimbang pemain. Mereka bukan subyek melainkan obyek kekuasaan. Teriakan mereka tak lebih tak kurang hanya ibarat bergaung di tebing karang dinding gunung. Keluhan mereka tak lebih tak kurang ibarat lolongan anjing malam di hutan basah.

Dalam pemilihan umum, harta rakyat adalah suaranya. Suara adalah alat untuk menentukan siapa yang layak didudukkan sebagai pemimpin. Bagi seorang pemilih, suara akan sangat berarti (bernilai) jika memiliki ketersambungan (asosiasi) dengan calon. Bahwa sosok calon yang bersambung dengan apirasi pemilih. Jika sosok calon yang ada tidak berkorelasi dengan aspirasi, maka suara pada galibnya tidak memiliki nilai apa-apa. Banyak pemilih memutuskan untuk tidak ikut memilih, karena suaranya tidak memiliki korelasi dengan calon yang tersedia. Pemilih lainnya, kemudian memilih alternatif lain yakni mengubah nilai suara dari "ideologis" ke "ekonomis" dengan menjual suaranya kepada calon yang bersedia membelinya dengan harga tertentu. Pemilih yang lebih "cerdas" akan menjadikan suaranya sebagai umpan pemancing rupiah masuk ke kantongnya. Setiap calon yang membayar diterimanya dengan senang hati. Namun, dibilik suara dia akan memilih orang yang membayar termahal.

Apa yang perlu dicermati dalam Pilkada Karo yang akan datang adalah berapa banyak pemilih yang merasa tidak tersambung aspirasinya dengan proses-proses penjaringan calon yang dilakukan parpol? Jika ternyata jumlahnya sedemikian besarnya, maka itu menjadi pertanda bahwa dalam Pilkada Karo akan terdapat swing voters dan golput yang merasa bahwa suaranya tidak memiliki makna secara ideologis. Sebagian akan tetap memilih sebagai golput karena calon-calon yang ada tidak memiliki ketersambungan dengan preferensinya. Sebaliknya sebagian lainnya akan menjadi swing voters yang siap menggunakan suaranya sebagai komoditas pengisi kantong; sekedar uang minum atau uang rokok! Daya tahannya sebagai candu rasa nyaman hanya 1-3 hari.

Semoga Pilkada Karo berjalan mulus. Namun, di balik tirai pentas kali ini naga-naganya politik transaksional atau money politic masih akan tetap membayang-bayangi! Mari, publik yang mencintai Karo Simalem tetap bersikukuh mengawasi...(c)