SKK Migas Kawal Kekayaan "Emas Hitam" Riau untuk Indonesia

*Oleh Maruba P Habeahan (Wartawan Sinar Indonesia Baru di Rokan Hulu, Riau/Wartawan Utama Dewan Pers

482 view
Foto Dok/Maruba P Habeahan
Maruba P Habeahan.
Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 km persegi dan penduduk sebanyak 6.814.909 jiwa tersebar di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru (sumber wikiepedia). Riau tercatat sebagai provinsi terkaya di Indonesia karena dianugerahi limpahan kandungan “emas hitam” .

Mengutip data SKK Migas, kandungan minyak (crude oil) terbanyak di Indonesia ada di Riau. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pascatambang di sektor Migas itu telah membawa perubahan besar-besaran di Riau dan memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Terkhusus Riau, manfaat paling besar adalah penerimaan keuangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya bisa membuat iri provinsi lain. Bahkan sumber penerimaan keuangan Provinsi Riau konon lebih dari 50 persen berasal dari DBH Migas. Riau juga mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan yang didanai perusahaan-perusahaan migas yang kita kenal sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Namun kita tidak bisa menafikan bahwa industri sektor hulu migas pada umumnya, tidak bisa dihindari dari munculnya persoalan atau konflik masyarakat dengan KKKS dan Pemda dengan KKKS sebagai pemilik hak konsesi. Soalnya kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan, sosial ekonomi, tenaga kerja, kesempatan berusaha, penerimaan daerah dan pengembangan wilayah terutama di awal-awal dimulainya eksploitasi tambang.

Tetapi harus diakui bahwa keberadaan perusahaan tambang migas selalu mendorong terjadinya pengembangan wilayah. Demikian halnya industri Migas di Riau telah memunculkan wilayah baru seperti Dumai, Duri, Minas dan Siak.

Sejarah Tambang Migas di Riau
Di Indonesia, minyak bumi pertama kali ditemukan Aeilko Janszoon Zijkler di Telaga Tunggal atau Telaga Said, Pangkalansusu, Langkat, Provinsi Sumatera Utara tahun 1885. Selanjutnya tahap eksploitasi minyak itu melambungkan kekayaan Sumatera Utara yang sebelumnya sudah terkenal di negara-negara Eropa sebagai pengekspor tembakau Deli, kelapa sawit, karet dan tebu di masa kolonial.

Sukses dan melimpahnya "dollar" dari tambang minyak di Sumut itu mendorong perusahaan AS, Standard Oil Company of California (Socal) bergerak ke wilayah Sumatera Tengah dan gencar melakukan penelitian geologi, seismik dan eksplorasi antara tahun 1938 " 1944. Akhirnya ditemukanlah kandungan gas yang melimpah di Sebanga serta minyak di Duri dan Minas. Penemuan itu adalah tonggak sejarah industri sektor migas di Riau.

Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akhirnya menjadikan daerah Sumatera Tengah yang kini menjadi Provinsi Riau sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Lapangan-lapangan migas di Riau yang dikelola PT CPI telah memberikan kontribusi terhadap produksi minyak nasional. Richard H Hopper dalam bukunya juga menuliskan bahwa Caltex bahkan pernah mencatatkan produksi puncak 1 juta barel per hari di tahun 1973.

Sejarah juga mencatat salah satu peninggalan penting dari industri minyak bagi Riau adalah terbangunnya infrastruktur jalan, jembatan dan rel kereta api. Karya PT CPI yang tidak pernah bisa dilupakan adalah sejarah pembukaan jalan baru yang dulu disebut sebagai “jalan minyak" yang merupakan jalan tanah yang dipadatkan, kemudian disirami minyak di atasnya. Jalan minyak itu awalnya sebagai penunjang operasional perusahaan tambang, tapi dalam perkembangannya telah banyak menolong warga pesisir.

Kontribusi PT CPI berikutnya adalah pembangunan Jembatan Siak I yang menghubungkan Rumbai Pesisir dan Kota Pekanbaru, juga menghubungkan wilayah barat dan timur Sumatera serta banyak ruas jalan antar kabupaten di Riau (Dok PT Chevron Pacific Indonesia).

Tak berhenti di situ PT CPI juga tercatat menjadi perintis berdirinya banyak fasilitas pendidikan yang merupakan momentum penting bagi pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau. Gedung SMA pertama di Pekanbaru dibangun PT CPI dan diserahterimakan kepada Pemprov Riau, medio Oktober 1957. Sekolah itu kini bernama SMA Negeri 1 Pekanbaru yang telah menghasilkan banyak tokoh intelektual, akademisi dan pejabat di Pemprov Riau.

Pasca era kolonial, terbitlah UU No 4 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sejak saat itu pemerintah Indonesia mengambilalih pertambangan di seluruh Nusantara, termasuk di Riau. Selanjutnya tahun 1963, pemerintah melalui Perusahaan Negara (PN) Pertamina mengikat kerja sama pengelolaan sektor hulu Migas di sebagian besar wilayah Riau dengan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI). Perusahaan asal Amerika Serikat itu mendapat hak konsesi pengelolaan Blok Rokan I dan III, Sebanga, Minas Tenggara, Libo Tenggara dan Libo Barat Laut dengan total luas 9.898 km. Selanjutnya PN Perniagaan mengikat kerja sama dengan PT Stanvac Indonesia untuk mengelola sebagian kecil area tambang migas.

Di era reformasi, terbitnya UU No 22 tahun 2001 tentang Migas mendorong pemerintah pusat memberikan hak kepada Pemprov Riau mengambil-alih pengelolaan 2 blok minyak dari PT CPI yaitu Blok Coastal Plain and Pekanbaru (CPP) dan Blok Mountain Front Kuantan. Selanjutnya blok minyak itu dikelola konsorsium BUMD Pemprov Riau (PT Bumi Siak Pusako) dan BUMN Pertamina Hulu tahun 2002. Sedangkan Blok Langgak (Mountain Front Kuantan) diambil-alih dari PT CPI dan dikelola konsorsium PT Sarana Pembangunan Riau (BUMD Riau) dan Kingswood Capital Ltd di tahun 2010.

Seperti telah disebutkan penulis di atas, sektor minyak dan gas bumi adalah penyumbang besar bagi penerimaan negara di luar pajak, meskipun Indonesia hanya memiliki kilang minyak yang terbatas kapasitas produksinya. Sebagai gambaran, mengutip pernyataan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto yang dirilis ke media pada Rabu (16/1/2019) lalu, penerimaan negara dari industri hulu migas sebesar 17,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 215 triliun pada 2018 lalu.

Sedangkan realisasi lifting Migas hingga September 2019 baru 1,8 juta barel setara minyak per hari atau barel oil equivalent per day (beopd), atau 89 persen dari target APBN 2019 yang sebesar 2 juta barel minyak per hari. Realisasi ini merupakan kontribusi dari sepuluh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) utama dan 16 persen didukung 80 KKKS lainnya.

Penerimaan Provinsi Riau sendiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor hulu migas tahun 2019 bahkan mencapai Rp 10,8 triliun. Angka itu tidak bisa dipungkiri menjadi berkah luar biasa yang bisa membuat iri provinsi lainnya.

Persentase DBH migas itu diatur di Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengalokasian DBH juga dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan.

Penelusuran penulis dari berbagai sumber, selain DBH, Pemprov dan masyarakat Riau juga telah banyak menikmati manfaat langsung maupun tidak langsung dari kehadiran perusahaan tambang migas selama puluhan tahun. Masyarakat lokal tentunya banyak yang ditampung bekerja, usaha atau bisnis dan perdagangan juga tumbuh pesat terutama di sektor hilir migas.

Dana kepedulian sosial perusahaan atau coorporaate social responsibility (CSR) juga telah banyak dinikmati masyarakat dan Pemprov Riau melalui pembangunan di berbagai sektor dari era ke era seperti yang telah disebut penulis di atas. Dana itu tetap disalurkan secara berkala dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan fasilitas publik maupun dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Riau.

PT CPI juga tercatat telah mendirikan ratusan gedung SD, SMP, dan SMA lainnya di Riau, termasuk pembangunan SMKN pertama di Kecamatan Kandis dan Tapung. Di tingkat pendidikan tinggi, pendirian Politeknik Caltex Riau (PCR) merupakan salah satu langkah monumental dan strategis untuk membangun kualitas SDM rakyat Riau.

SKK Migas dan KKKS juga pernah menggelar "Edukasi Kegiatan Inhu Creative Expo 2020" di Rengat, Indragiri Hulu pada 27 Januari 2020. Even itu untuk mengedukasi para siswa SMAN 1 Lirik dan SMAN 1 Rengat Barat tentang kegiatan dan regulasi yang mengatur industri hulu migas.

Selanjutnya, SKK Migas Sumbagut bersama KKKS SPR Langgak juga menggelar Kuliah Umum di Universitas Pasir Pengaraian, Kabupaten Rohul untuk menambah dan pengetahuan mahasiswa tentang industri migas. SKK Migas dan sejumlah KKKS juga menggelar “Leadership Camp” bagi puluhan mahasiswa berlokasi di Desa Kuntu Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau medio Maret 2020. Kegiatan itu berisi materi seperti publik speaking, peran berbagai jurusan non perminyakan di industri migas, pentingnya berorganisasi, teknik negoisasi, pemahaman tentang CSR, dan HSE.

KKKS PT CPI juga menyumbang 2.000 paket keperluan sekolah untuk pelajar Suku Sakai untuk memajukan pendidikan warga asli Riau itu. Kemitraan PT CPI dan masyarakat Suku Sakai itu telah berjalan puluhan tahun di antaranya pemberian beasiswa, progam pertanian terpadu, pengembangan ternak sapi, dan membiayai festival budaya Suku Sakai. Sejak 2001 hingga saat ini, lebih dari 400 mahasiswa Sakai mendapatkan beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi.

Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhuta) di Riau, Pertamina EP membangun jembatan sementara sebagai jalur pemadam kebakaran di Desa Seko Lubuktigo dan menyediakan makanan untuk tim pemadam selama 8 hari. Pertamina juga menyewa alat berat selama 5 hari untuk pembuatan 10 embung di Desa Seluti sebagai sumber air untuk memadamkan api.

Dalam pemberdayaan pelaku usaha, Pertamina juga memberikan bantuan modal bergulir super lunak bagi UMKM. Nilai pinjaman mencapai 200 juta, dengan biaya administrasi hanya 3 % per tahun menyusut.

Kawal Produksi Migas di Masa Covid-19
Dalam satu pertemuan di Jakarta, SKK Migas pernah merilis terjadinya penurunan penerimaan negara dari sektor migas, imbas dari pandemi Covid-10 dan rendahnya harga minyak dunia. Namun hal yang menggembirakan, lifting minyak bumi dan kondensat di wilayah operasional SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berhasil melampau target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN, pada awal tahun 2019.

Berdasarkan data operasional dokumen Januari 2019, lifting minyak mentah dan kondensat mencapai sekitar 222.330 barrel per hari. Adapun target APBN Tahun 2019 untuk 9 perusahaan KKKS produksi yang berkontribusi di wilayah operasi Sumbagut sekitar 211.939 barrel per hari atau 4,9 persen lebih tinggi dari target APBN.

Mengutip dari Buletin Bumi, dalam mengawal sektor hulu migas nasional tetap beroperasi di masa pandemi, SKK Migas SKK Migas telah melakukan upaya preventif di antaranya mengingatkan seluruh KKKS memberlakukan skrining suhu tubuh setiap tamu, menyediakan hand sanitizer di tempat umum dan pengarantinaan mandiri bagi pegawai yang baru kembali dari negara terdampak Covid-19. Aturan itu juga sesuai arahan Kementerian ESDM. Kesiapsiagaan itu dengan memerhatikan aspek Health, Safety, Security dan Environtment. Selain itu juga dilakukan efisiensi biaya.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan SKK Migas adalah efisiensi biaya di masa darurat Covid-19. Penulis sangat setuju terhadap langkah-langkah strategis yang diambil SKK Migas itu demi mengawal sektor hulu migas di Indonesia termasuk di bumi Lancang Kuning tetap berproduksi, agar penerimaan negara tidak terganggu.

Meski di tengah upaya efisiensi, SKK Migas dan KKKS yang beroperasi di Riau sepertinya tidak tega membiarkan Pemda sendirian menghadapi Covid-19. Ribuan paket alat medis dan perlengkapan pencegahan dan penanganan virus corona disumbangkan untuk kebutuhan berbagai rumah sakit, institusi TNI/Polri dan Pemprov Riau. Bantuan itu didistribusikan melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Ditambah lagi ribuan paket sembako, susu dan vitamin untuk masyarakat yang dibagikan komunitas keluarga pekerja perusahaan tambang migas.

SKK Migas Sumbagut bersama PT Chevron, PT SPR Langgak, Pertamina Hulu Energi Siak, Pertamina EP Lirik dan Pertamina BOB rupanya tidak melupakan mitra sejatinya, para jurnalis yang juga ikut terdampak. Ratusan paket sembako diserahkan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, medio Juli 2020.

Sebenarnya sebelum masa pandemi Covid-19, SKK Migas juga beberapa kali pernah menyelenggarakan sejumlah program dan kegiatan untuk menambah wawasan wartawan agar makin paham tentang industri sektor hulu migas termasuk regulasinya.

Soalnya selama ini wartawan di Riau adalah mitra SKK Migas Sumbagut dalam menyebarkan informasi pembangunan dan kemajuan di sektor migas kepada lapisan masyarakat Riau. Sebaliknya, SKK Migas termasuk perusahaan KKKS mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat melalui pemberitaan media massa, termasuk kritik terhadap aktivitas perusahàan yang harus diperbaiki.

Selain mendukung industri sektor hulu migas, SKK Migas juga memotivasi seluruh wartawan di Riau untuk tetap bekerja dan bersemangat di tengah situasi sulit pandemi Covid-19. Peran wartawan dibutuhkan untuk membantu Pemprov dan mengingatkan masyarakat Riau untuk selalu menaati protokoler kesehatan, seperti yang diterapkan SKK Migas di lingkungan kerja seluruh KKKS untuk mencegah penyebaran virus corona. Termasuk bagaimana hidup dalam situasi new normal.

Tulisan ini juga sebagai motivasi bagi wartawan untuk tetap berkreasi di masa pandemi Covid-19. Tapi penulis menyadari sedikit kewalahan menjabarkan besarnya manfaat secara angka-angka riil kontribusi dari industri sektor hulu migas di Riau, disebabkan terbatasnya sumber data dan informasi yang bisa diakses. Akhir kata penulis berharap tulisan ini bisa menambah khasanah informasi tentang industri Riau. (Tulisan ini untuk Lomba Karya Tulis Jurnalistik SKK Migas Sumbagut - KKKS Wilayah Riau/c)