Berani Bersikap, Berani Tanggung Jawab


106 view
Istimewa
Ilustrasi BBM naik
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Sumatera Utara sejak 1 April lalu diprotes warga. Massa mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor Gubernur dan DPRD Sumut menolak kenaikan harga BBM sekaligus meminta revisi Pergub Nomor I Tahun 2021 tentang kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 5 persen menjadi 7,5 persen.

Bahkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumut kemarin melaporkan Pemprov Sumut dan PT Pertamina ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait masalah kenaikan harga BBM itu.

Menurut mereka, kenaikan harga BBM menambah beban masyarakat di tengah sulitnya ekonomi di masa pandemi Covid-19 sekarang. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Seperti diketahui, semenjak bencana pandemi Covid-19 melanda Indonesia, baru kali ini harga BBM di Sumut naik. Sehingga banyak masyarakat menganggap kebijakan itu tidak tepat dan diputuskan dengan tidak menggunakan hati nurani.

Sayangnya antara Pemprov Sumut dan PT Pertamina tidak sinkron dalam memutuskan kebijakan itu. Keduanya seperti saling menolak tanggung jawab dengan keputusan kenaikan harga BBM setelah diprotes warga. Keadaan Ini dipertontonkan secara terbuka di media massa.

Awalnya, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Pertamina Sumbagut Taufikurachman mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina hanya berlaku di Sumut saja, tak berlaku di daerah lain di Indonesia. Hal ini karena Pemprov Sumut menaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021 yang diteken oleh Edy Rahmayadi.

Dalam aturan tersebut terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non-subsidi dari sebelumnya 5 persen disesuaikan menjadi 7,5 persen.

Besoknya, Gubernur Edy Rahmayadi membantah pernyataan PT Pertamina (Persero) itu dengan menyatakan, kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan Pergub Sumut yang diterbitkannya.

"Dia (Pertamina) sengaja cari momentum. Kenaikan BBM bukan mengacu Pergub. Tetapi Pergub menyesuaikan aturan dari atas. Kondisi tuntutan ekonomi itu dia harus stabil. Salah itu kalau Pertamina mengacu Pergub untuk menaikkan BBM," kata Edy, Sabtu (3/4).

Edy bilang, yang menentukan harga BBM adalah Pertamina. Karena itu, Pemprov Sumut harus menyesuaikan salah satunya dengan mengeluarkan Pergub.

Edy mengaku akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak dulu, apakah bisa menunda kenaikan harga BBM itu. Ia menyadari naiknya harga BBM di tengah pandemi, akan membuat kondisi masyarakat semakin sulit.

Sebenarnya masalah kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini sudah biasa dan harga BBM di setiap wilayah Indonesia berbeda tipis, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Cuma kali ini agaknya pada momen yang kurang tepat di masa pandemi, dan di Sumut saja yang terjadi kenaikan harga. Malah di Sumbar contohnya, harga BBM non-subsidi sudah lebih tinggi Rp 200 per liter dari Sumut.

Cuma masalahnya, sebelum memutuskan kenaikan harga BBM itu kenapa tidak ada koordinasi antara PT Pertamina dengan Pemprov Sumut. Tentu hal ini menjadi tanda tanya di masyarakat. Bahkan malah jadi terasa sangat aneh, karena kebijakan urgen yang menyangkut hajat hidup orang banyak seakan disepelekan.

Hal ini bisa menjdi preseden tak baik. Masyarakat akan memandang negatif cara kerja pemerintah dan institusi terkait lainnya dalam mengelola negara. Kebijakan sebesar itu diputuskan tanpa koordinasi, bagaimana pula kebijakan-kebijakan lainnya yang tak langsung diketahui masyarakat?

Kita berharap hal ini bisa dijadikan pelajaran sangat berharga bagi pemimpin daerah dan jajaran lainnya. Lakukan koordinasi dengan baik, berani bersikap berani bertanggung jawab. Jangan korbankan masyarakat sebagai penyumbang dana penggerak berputarnya roda perekonomian dan pemerintahan.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com