Hentikan Jual Beli Jabatan


194 view
Hentikan Jual Beli Jabatan
TEMPO
Ilustrasi

Praktik-praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di kalangan oknum pemerintahan di daerah masih terus terjadi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK hingga menjerat sejumlah oknum kepala daerah, kelihatannya belum juga menimbulkan efek jera untuk menerima suap/gratifikasi dan praktik korupsi lainnya.

Kali ini yang menonjol adalah kasus korupsi jual beli jabatan yang dilakukan beberapa oknum kepala daerah. Setelah menjerat Wali Kota Tanjungbalai, Sumut, M Syahrial bulan April lalu, tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri baru-baru ini juga menangkap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat, Minggu (9/5). Selain Novi, sejumlah Camat dan mantan camat di Nganjuk juga ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sesuai informasi yang terungkap dari Bareskrim Polri, para Camat diduga memberikan sejumlah uang kepada Bupati melalui ajudan, terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Pemkab Nganjuk. Untuk level perangkat desa, pegawai harus menyetor Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Untuk jabatan di atas perangkat desa, uang disetor Rp 150 juta.

Kasus jual beli jabatan bukan kali ini saja terjadi, tetapi juga pernah terjadi di Klaten dan Kudus (Jawa Tengah), Jombang (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), Kementerian Agama dan Kota Tanjungbalai (Sumut). Bahkan di Nganjuk, kasus ini merupakan yang kedua kalinya karena Bupati sebelumnya, Taufiqurrahman juga terjerat kasus jual beli jabatan posisi kepala SD, SMP dan SMA hingga divonis 7 tahun penjara pada tahun 2017 lalu.

Kasus yang sama di Klaten hingga Bupati Sri Hartini divonis penjara 11 tahun penjara. Kemudian di Cirebon, Bupati Sunjaya Purwadisastra pada tahun 2018 lalu juga dijerat KPK karena kasus jual beli jabatan lurah, camat dan kepala dinas.

Sementara Bupati Jombang juga divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus jual beli jabatan kepala dinas kesehatan.

Sementara kasus jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai, Sumut masih tahap penyidikan KPK, namun KPK telah menahan Wali Kota M Syahrial, penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, dan seorang pengacara Maskur Husain. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkutpautkan petinggi partai dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin hingga rumah dan kantornya digeledah KPK untuk mencari barang bukti, kemudian dicegah ke luar negeri.

Mungkin ada yang tertawa atas terkuaknya kasus korupsi dalam jual beli jabatan yang melibatkan para kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ini. Namun praktik jual beli jabatan ini diduga terjadi hampir di seluruh daerah. Memang ada yang terkuak seperti di kota Tanjungbalai, kabupaten Nganjuk dan di beberapa kabupaten lainnya, tetapi banyak juga yang belum terungkap. Tidak hanya di pemerintah daerah, tetapi juga di instansi pemerintah lainnya.

Terkuaknya sejumlah kasus korupsi jual beli jabatan ini menunjukkan bahwa proses seleksi melalui "fit and proper test" selama ini melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) belum berjalan sesuai amanah PP 100-2000. Sehingga ada pejabat yang ditunjuk bukan lagi karena punya kemampuan dan pengalaman di bidangnya, tetapi karena punya koneksi dan modal kuat.

Kita patut mengapresiasi kinerja KPK dalam mengungkap kasus jual beli jabatan yang menjerat oknum Bupati/Wali Kota ini. Seharusnya kasus ini bisa dicegah sehingga tidak berulang jika petugas pemerintah yang ditunjuk benar-benar melaksanakan fungsinya mengawasi seleksi para calon pejabat dengan jujur dan baik.

Pengawasan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dalam pengisian jabatan di pemerintahan sudah harus diawali dari penetapan panitia seleksi. Sebaiknya panitia seleksi dan penilai calon pejabat bukan orang yang ditunjuk atau berafiliasi dengan kepala daerah, tapi ditetapkan secara berjenjang. Untuk pejabat di provinsi, panitianya sebaiknya ditunjuk pusat, dan untuk pejabat pemkab/pemko ditunjuk provinsi.

Sebelum ditetapkan, maka hasil penilaian pun ada baiknya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga hasilnya akan lebih baik dan objektif karena masyarakat bisa ikut menilai. Hasil ini dengan sendirinya akan menghindari pejabat untuk melakukan praktik KKN, tetapi akan bekerja maksimal sebagai balas budi kepada masyarakat.(*)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com