Jeritan Para Pekerja Transportasi


133 view
(Foto: Yudha Maulana/detikcom).
Sejumlah armada bus yang terparkir di Terminal Cicaheum 

Bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2021 sudah di ambang pintu. Berbagai sektor biasanya sudah berkemas menyambut bulan penuh ibadah ini. Perekonomian masyarakat juga akan meningkat pesat seiring dengan peningkatan perbelanjaan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri, terutama sandang dan pangan.

Demikian halnya di sektor transportasi. Para pekerja dan pemilik transportasi biasanya juga sudah mulai berkemas mempersiapkan armadanya untuk kebutuhan mudik lebaran. Bagi masyarakat, khususnya umat Islam, mudik sudah menjadi kebutuhan sebagai ajang bersilaturahmi dengan orangtua dan keluarga. Sehingga lebaran akan terasa kurang sempurna jika tidak mudik ke kampung halaman.

Demikian halnya masyarakat lainnya, libur panjang menjelang dan setelah lebaran juga sering dimanfaatkan untuk pulang kampung bertemu dengan orangtua dan keluarga yang dicintai. Selain itu, masyarakat juga sekaligus memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata. Sehingga kebutuhan armada transportasi, terutama angkutan darat akan meningkat pesat, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Namun kondisi menyambut lebaran tahun ini tidak seperti lebaran sebelumnya karena pandemi Covid-19 yang belum teratasi. Untuk memutus penularan Covid, maka pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik. Bagi yang melanggar, maka akan diberikan sanksi. Selain itu masyarakat lainnya juga diminta untuk tidak mudik dulu. Akibatnya, sektor transportasi sangat merasakan dampaknya.

Keputusan pemerintah itu tentu untuk kebaikan bersama. Hal ini ditetapkan berdasarkan pengalaman pada hari besar sebelumnya, yaitu Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta Imlek. Sesuai data, maka terjadi peningkatan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 pada bulan Januari 2021, yaitu usai libur Natal dan Tahun Baru, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya besar menanggulanginya.

Oleh sebab itu, maka perayaan Imlek pada Februari lalu, banyak warga yang merayakannya menahan diri tidak bepergian, khususnya ke luar kota. Penularan Covid pun terasa tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya.

Pemerintah yang membiayai sepenuhnya penanganan dan pengobatan pasien Covid-19 ini sangat merasakan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan di sektor kesehatan. Selain itu, dampak ekonomi yang ditimbulkannya pun sangat besar, mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja karena banyaknya perusahaan yang bangkrut.

Namun di sisi lain, dampak larangan mudik yang diikuti dengan keputusan menghentikan semua transportasi umum sebelum hingga seusai lebaran, mulai tanggal 6-17 Mei 2021 sudah pasti berdampak kerugian besar di sektor transportasi dan pariwisata. Sehingga wajar-wajar saja para pengusaha dan pekerja transportasi menjerit kembali akibat penurunan penghasilan. Namun Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi memperkirakan, potensi kegiatan ekonomi saat mudik diperkirakan hanya mencapai antara Rp50 triliun sampai Rp100 triliun. Angka itu tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah menangani Covid jika penularan meningkat usai lebaran.

Pengusaha dan pekerja transportasi tentu sangat mengharapkan kesempatan meraih pendapatan lebih saat lebaran, seperti yang sudah diraih pada lebaran sebelum merebaknya Covid. Apalagi mereka sudah cukup lama merasakan sepi penumpang karena pembatasan gerak masyarakat sejak pandemi Covid. Sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan penghasilan saat lebaran ini, untuk menutupi kredit mereka dan peremajaan angkutannya.

Dalam kaitan ini maka kita harapkan pemerintah juga memperhatikan jeritan para pengusaha dan pekerja transportasi ini agar usahanya jangan sampai colaps. Apalagi sektor ini juga banyak mempekerjakan kru dan mengkonsumsi BBM yang cukup besar, sehingga signifikan memperlancar kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintah juga harus memberi perhatian bagi mereka melalui anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang nilainya sangat besar, terutama keringanan dalam pembayaran kredit dan bantuan tunai langsung kepada para pekerja transportasi.

Sebelum memutuskan pelarangan transportasi umum ini selama lebaran untuk mencegah masyarakat mudik, maka sangat tepat jika terlebih dahulu dilakukan pengkajian. Baik buruknya kebijakan itu harus disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga bisa dipahami bahwa kebijakan itu hanya sementara waktu saja demi memutus penularan Covid-19.

Namun bagaimana kelangsungan hidup para pekerja transportasi dan keluarganya perlu dicarikan jalan keluarnya. (*)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak