Larangan Minuman Beralkohol


389 view
Larangan Minuman Beralkohol
Antara/Wahdi Septiawan
Ilustrasi minuman beralkol
RUU Larangan Minuman beralkohol yang saat ini sedang dibahas Badan Legislasi DPR mengherankan bagi masyarakat, khususnya para konsumen maupun produsen minuman beralkohol.

Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai soal mengkonsumsi minuman alkohol pun harus diundangkan? Apakah tidak cukup pelanggaran atas minuman beralkohol diatur dalam KUHP?

Dampak larangan ini bukan hanya bagi konsumen, produsen dan penjual minuman alkohol tradisional tetapi juga minuman alkohol bermerek (impor dan dalam negeri) yang banyak beredar di pasaran.

Padahal bagi sebagian masyarakat minuman beralkohol itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, termasuk jemaat gereja minum anggur saat perjamuan kudus. Bahkan bagi daerah-daerah maupun negara tertentu juga membutuhkan alkohol untuk menghangatkan dan menyegarkan tubuh. Negara Arab saja pun seperti UEA baru-baru ini mengijinkan warganya minum alkohol, kita malah melarang dan mau mengaturnya lewat UU.

Harus diakui, mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan tanpa terkendali akan merusak karena bisa memabukkan. Sehingga selain merusak diri sendiri, juga akan merusak keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Namun hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengendalian diri dalam mengonsumsi alkohol.

Selain bertentangan dengan budaya dan norma-norma kehidupan masyarakat, mabuk juga sangat dilarang oleh agama. Namun larangan dan norma-norma itu sering diabaikan demi kesenangan diri sendiri. Untuk orang-orang seperti ini memang perlu ada tindakan tegas dan itu sudah diatur dalam KUHP, tinggal pengendalian, pengawasan dan penindakan saja yang masih harus terus digalakkan.

Namun harus disadari bahwa larangan minuman beralkohol itu, apalagi jika sudah menjadi UU, akan mempunyai dampak dan konsekwensi yang komplit. Apalagi, bagi sebagian masyarakat, penyuguhan minuman beralkohol baik minuman tradisional maupun modern, khususnya dalam acara-acara adat sudah dianggap juga bagian dari adat istiadat. Sehingga jika hal ini tidak dilakukan akan menjadi cemohan bagi pelaku acara adat tersebut.

Selain kebutuhan pada pesta-pesta adat, juga banyak masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari minuman alkohol. Termasuk kebutuhan para wisatawan seperti di hotel-hotel, restoran dan bar. Jika UU ini disetujui nantinya maka akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan dan terhadap penerimaan negara dari devisa dan cukai senilai triliunan rupiah setiap tahun.

Dampak lainnya tentu saja pabrik alkohol akan tutup karena tidak dikonsumsi lagi. Juga penghasilan para petani aren dan pedagang akan turun, bahkan akan hilang. Konsekwensinya, para pekerja pabrik alkohol juga akan di-PHK, dan investasi yang sudah tertanam akan sia-sia dan akan menambah beban pemerintah.

Dalam kaitan ini, maka pembahasan RUU ini nantinya di DPR harus mengkaji secara detail urgensinya serta dampak baik buruknya jika larangan minuman beralkohol ini diberlakukan di Indonesia, apalagi hukuman yang akan dikenakan sampai berlebihan. Termasuk dampak psikologis bagi masyarakat yang selama ini sepertinya sudah membudayakan minuman beralkohol dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam hajatan.

Selain itu, sebelum dibahas dan diundangkan sebaiknya terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat apa latar belakang dan manfaat UU ini dalam jangka pendek dan panjang. Bila perlu sosialisasi juga melibatkan tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat, pengusaha hotel, bar dan restoran, tokoh agama, pendidikan dan juga pers. Jika hal ini dilakukan, maka diharapkan ada pemahaman masyarakat sehingga tidak merasa bahwa lahirnya UU - yang diusulkan Fraksi PPP, PKS dan Gerindra - ini karena ada kepentingan kelompok tertentu.

Mengonsumsi minuman beralkohol dalam batas-batas kewajaran memang masih dapat ditolerir sebagian masyarakat, sehingga disarankan perlu ada pembatasan. Namun jika sudah menjadi kecanduan hingga ketergantungan menjadi pecandu alkohol (alkoholisme), tentu tidak bisa ditolerir lagi. Sama seperti orang yang sudah ketergantungan narkoba. Dampaknya akan merusak masa depan bangsa apalagi jika pelakunya kalangan generasi muda dan secara umum juga akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam kaitan inilah maka diharapkan masyarakat bisa memahami dan menerima jika larangan itu dipaksakan untuk diundangkan. Tentu untuk kepentingan dan kebaikan bersama dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Gunakanlah uang yang kita miliki untuk makanan yang sehat dan bergizi, bukan untuk alkohol. (*)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com