Membangun Bangsa Tanpa Politik Uang


527 view
Membangun Bangsa Tanpa Politik Uang
Internet
Ilustrasi politik uang

Bawaslu RI memaparkan hasil temuannya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Ketua Bawaslu Abhan menginformasikan, ada sekitar 166 dugaan pelanggaran politik uang dalam Pilkada 2020.

"Ada 166 dugaan pelanggaran politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi," kata Abhan di ruang rapat Komisi II DPR RI, gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1).

Data itu menunjukkan bahwa masih banyak upaya para peserta untuk bermain curang agar bisa memenangkan pemilu dan selanjutnya menjadi pemimpin daerah.

Tindakan curang dengan melakukan politik uang merupakan sikap sangat tidak terpuji dan merusak moral masyarakat. Padahal tindakan ini untuk menjadikannya sebagai seorang pejabat atau pemimpin, yang notabene menjadi contoh masyarakat. Bila sudah melakukan perbuatan yang bisa disebut kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) itu, apalagi yang bisa diharap dari seorang pemimpin.

Andai nanti terpilih, logikanya, pejabat yang melakukan KKN tentu akan berupaya mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada pemilih itu. Tentu dengan berbagai cara KKN pula, termasuk memainkan anggaran proyek, jual beli jabatan atau program pembangunan lainnya yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Cuma masyarakat selalu tak menyadari kalau tindakannya menerima uang itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bayangkan, dia cuma menerima sembako atau uang tunai senilai seratus ribu rupiah, tetapi pembangunan infrastruktur atau program lainnya tidak jalan atau dimark-up, berapa banyak nilai kerugiannya. Belum lagi bila dikaitkan dengan masalah moral dan agama, tentu akan lebih dalam lagi kerugiannya.

Pameo di masyarakat yang menyatakan 'daripada tak dapat sama sekali" merupakan anggapan yang keliru dan menyesatkan. Atau sebagai sebuah bentuk apatisme karena tak merasa ada manfaatnya dengan pemilu atau pilkada. Masyarakat beranggapan, siapa pun akan menjadi pemimpin, tak akan berpengaruh bagi kehidupannya.

Hal ini memang gambaran kondisi masyarakat yang rendah kualitas pikirnya, ditambah lagi dengan desakan ekonominya. Antara pola pikir dan kemampuan ekonomi kerap sejalan. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang gila jabatan dan uang. Kelompok yang memiliki intelektual tapi tidak mempunyai moral.

Masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebenarnya. Setelah pilkada usai dan terpilih pemimpin, keadaan tak berubah, kinerja pemimpin tak sesuai harapan. Secara pribadi apalagi, tak akan ada perubahan bila tak merubah nasibnya sendiri.

Apatisme masyarakat ini yang harus dikikis, menggantikannya dengan optimisme. Caranya tentu dengan membangun kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Tidak mudah dibeli apalagi dihargai dengan sembako senilai seratusan ribu rupiah. Di sinilah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun guru untuk membimbing masyarakat dan mencerahkan pikirannya.

KPU, Bawaslu dan lembaga swadaya masyarakat juga harus terus menyosialisasikan pengaruh buruk politik uang dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Tentu banyak hambatannya, apalagi pihak-pihak yang ingin kondisinya tetap begini, supaya tetap bisa meraup keuntungan dalam keterpurukan.

Tentu banyak pihak juga yang ingin rakyat dan negara ini maju. Untuk itu diperlukan tindakan yang tegas dan hukuman berat bagi pelaku yang memainkan politik uang dalam pemilu. Bukan sekadar diskualifikasi bagi pihak yang terbukti bersalah, tetapi lakukan proses hukum agar benar-benar bisa membuat efek jera bagi pelakunya.

Peranan partai politik (parpol) juga sangat dibutuhkan dalam menghapus politik uang ini. Pemimpin parpol harus mengarahkan dan mengusung orang-orang yang bersih, jujur dan mau bekerja keras sebagai pelayan masyarakat. Tidak ada yang tak mungkin dalam hidup ini. Dengan ikhtiar dan niat ikhlas membangun bangsa, akan diperoleh pemimpin yang dicintai rakyat tanpa politik uang. (***)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com