Mengawasi Dana Bansos Menjelang Pilkada Serentak 2018


470 view
Mendekati tahapan pelaksanaan Pilkada 2018, penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di daerah kembali menjadi sorotan. Sebab, anggaran tersebut paling rawan dipolitisasi karena peruntukannya statis. Pelakunya biasanya adalah calon kepala daerah yang berstatus petahana.

Center for Budget Analysis (CBA) mencatat jumlah dana hibah-bansos yang tersebar di 17 provinsi pelaksana Pilkada 2018 cukup besar, mencapai Rp 39,7 triliun. Dari 17 provinsi tersebut, Jawa Barat berada di posisi puncak dengan anggaran lebih dari Rp 10 triliun. Sebanyak 16 provinsi lain mendapat alokasi di bawah Rp 10 triliun, kisarannya Rp 800 juta hingga Rp 7 triliun.

Banyak kasus penyalahgunaan bansos yang masuk ke ranah hukum. Di antaranya ada dari Sumatera Utara, yang terpaksa mendekam di hotel prodeo. Meski sudah ada yang menjadi 'contoh', modus serupa masih berulang, diduga karena kepentingan politis dari kepala daerah. Bisa dalam rangka meraih dukungan, atau balas budi kepada pendukung saat Pilkada.

Kemendagri juga menemukan penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi. Kalaupun ada, sifatnya hanya formalitas, sekadar memenuhi syarat. Penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun tidak sesuai ketentuan.

Harus ada mekanisme yang menjamin penyaluran bansos terlepas dari kepentingan penguasa. Penerimanya memang pantas dan berhak sesuai peruntukannya. Bukan karena afiliasi dengan partai politik tertentu atau dengan penguasa. Dengan demikian, sasaran awal diberikannya bansos bisa tercapai, agar terbebas dari belitan kemiskinan.

Pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Apakah prosedurnya sudah dipatuhi? Lalu penerimanya telah memenuhi syarat? Sebab sudah ada aturan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengawasan terhadap dana bansos sudah cukup ketat.

Dana bansos, misalnya, untuk bisa diberikan tahun ini, harus dirancang sejak tahun sebelumnya. Dengan mekanisme semacam itu, peruntukan dan pencairannya tidak bisa tiba-tiba atau menyesuaikan kepentingan politik. Kalaupun ada usulan dana bansos diberikan kepada kelompok tertentu yang sifatnya mendadak, itu memang bisa dilakukan melalui APBD perubahan.

Pemerintah daerah bisa memublikasikan peruntukan dana bansos dan hibahnya. Dengan demikian, masyarakat bisa terlibat aktif dalam melakukan pengawasan. Jika yang sudah beberapa kali menjadi penerima, tentu publik segera tahu dan bisa mengajukan keberatan. Sebaliknya, jika ada yang merasa layak menerima tetapi tak diberi kesempatan, bisa banding, sehingga dapat dipertimbangkan ke tahun berikutnya.

Kita berharap penyaluran dana bansos di daerah dilakukan tepat sasaran. Pengawasan mesti diperketat bukan hanya karena momennya menjelang pilkada serentak. Sebab sangat rawan diselewengkan dan digunakan seolah merupakan dana taktis kepala daerah, yang bisa disalurkan sesuka hati. (**)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com