Prioritaskan Masyarakat Luas


114 view
Internet
Ilustrasi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, mengungkap alasan banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi. Salah satunya karena gaji yang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Menurut Alexander, Rabu (7/4), gaji kecil itu mengakibatkan godaan menjadi besar. "Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan," katanya.

Alex menyebut selama ini dia sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil. Keluhan kerap diterima saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sebenarnya masalah kecilnya gaji kepala daerah sudah lama diperbincangkan, dan masyarakat pun sudah mengetahui itu. Sehingga yang menjadi pertanyaan menarik, mengapa jabatan kepala daerah masih jadi rebutan? Bahkan banyak yang sampai "berdarah-darah" berjuang untuk menjadi kepala daerah atau mempertahankan jabatan itu.

Padahal gaji bupati contohnya, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Sejak era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, gaji pokok seorang wakil bupati ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Gaji pokok bupati dan wakilnya ini terbilang kecil, bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan gaji pokok PNS golongan II yang jadi bawahannya di struktur birokrasi Pemda/Pemko.

Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.

Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat bupati/wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan bupati yaitu Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil bupati ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan.

Tunjangan lain yang diterima antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan. Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan operasional bupati mencapai di atas Rp 100 juta per bulan. Tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional bupati/wali kota.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besarnya biaya penunjang operasional bupati/wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika PAD kabupaten/kota, misalnya, nilainya lebih dari Rp 150 miliar, maka biaya penunjang operasional kepala daerah paling rendah Rp 600 juta. Ada persentasenya.

Bila dicontohkan dengan PAD Kota Medan tahun 2020 lebih Rp 5 triliun, hitung saja berapa tunjangan operasional yang diperoleh wali kotanya. Jadi masalah besar kecilnya gaji sepertinya tidak dipersoalkan oleh para kepala daerah.

Pihak KPK seharusnya sudah sangat paham dengan aturan dan keadaan kepala daerah, sehingga pernyataan gaji kecil dikaitkan tindakan korupsi kurang pas dan terkesan "membela" para kepala daerah yang korupsi. Sebagai pelindung uang rakyat, sebaiknya lebih mengawasi atau memonitor penggunaan tunjangan operasional kepala daerah.

Bila ada kesenjangan pendapatan kepala daerah yang satu dengan lainnya, KPK bisa mencari solusi dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Lalu memberi masukan kepada eksekutif dan legislatif untuk membuat aturan yang lebih baik demi profesionalisme kepala daerah sekaligus menyelamatkan uang negara. Karena saat ini seharusnya prioritas perhatian diberikan kepada masyarakat luas yang terhimpit ekonomi, bukan kepada yang tidak bermasalah dengan ekonomi. (***)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com