Rangkap Jabatan di BUMN


159 view
Internet
Logo BUMN
Temuan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adanya berbagai rangkap jabatan para petinggi (direksi/komisaris) antar BUMN dengan perusahaan non BUMN sangat mengejutkan. Bahkan ada satu orang direksi/komisaris rangkap jabatan di sektor pertambangan sampai 22 perusahaan. Luar biasa kemampuannya hingga mampu mengelola 22 perusahaan ditambah mengelola BUMN.

Komisioner KPPU merinci, ada 31 direksi/komisaris rangkap jabatan di sektor keuangan, asuransi dan investasi. Kemudian 12 direksi/komisaris rangkap jabatan di sektor pertambangan dan 19 direksi/komisaris rangkap jabatan di sektor konstruksi.

Anehnya, Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir justru memperkenankan rangkap jabatan itu. Hal ini juga resmi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang perubahan peraturan yang lama dan berlaku sejak diundangkan pada 16 Oktober 2020 atau menjelang setahun kepemimpinan Erick Thohir yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri BUMN.

Padahal rangkap jabatan itu, apalagi di perusahaan sejenis dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar. Bisa berupa monopoli pasar dan persekongkolan dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan dan wilayah pemasaran. Sehingga bisa terjadi penguasaan pasar yang merugikan perusahaan lain yang memproduksi dan memasok barang yang sama atau sejenis.

Mencegah terjadinya monopoli dan potensi persaingan yang tidak sehat itu, maka rangkap jabatan itu sudah dilarang. Pelarangan itu dituangkan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun yang dilarang itu adalah jabatan rangkap direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, namun Kementerian BUMN sepertinya mengabaikan UU No.5/1999 ini. Apakah Kementerian BUMN sebagai kuasa pemerintah (pemegang saham BUMN mewakili pemerintah) kekurangan SDM atau kesulitan memilih direksi atau komisaris profesional, sehingga harus mempertahankan rangkap jabatan di perusahaan swasta ?

Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan justru akan merusak BUMN. Jangankan untuk bertumbuh dan berkembang, besar kemungkinan pasar BUMN akan tergerus beralih ke perusahaan swasta sejenis jika pengelolanya yang rangkap jabatan sudah mengetahui potensi dan kelemahan BUMN. Pada periodenya sebagai direksi atau komisaris BUMN mungkin hal itu tidak terjadi, tetapi bisa terjadi setelah periodenya berakhir.

Di satu sisi, masuknya eksekutif profesional dari perusahaan swasta ke BUMN sangat positif untuk transformasi BUMN yang budaya kerjanya sebagian besar masih mengikuti budaya peninggalan kolonial. Sehingga diharapkan BUMN bisa lebih lincah dan gesit berinovasi sejajar dengan perusahaan swasta dalam merebut pasar sehingga tidak hanya menunggu pembeli.

Sayangnya, untuk mengawasi gerak dan langkah direksi atau komisaris yang rangkap di BUMN dan swasta itu tentu sulit dilakukan. Apalagi jika pejabat yang berwenang di satu sisi mengamankan kepentingannya di BUMN dan juga di perusahaan swasta. Akibatnya bakal terjadi persaingan tidak sehat, bahkan persekongkolan menguasai pasar dengan memanfaatkan BUMN. Selain itu juga bisa menimbulkan terjadinya "insider trading" di dalam proses bisnis di BUMN karena kepentingan direksi atau komisaris yang rangkap jabatan.

Selain bisa mengakibatkan praktek monopoli, rangkap jabatan itu justru akan merugikan BUMN. Sudah pasti konsentrasi direksi atau komisaris BUMN tidak akan fokus lagi mengelola BUMN, jika pada waktu bersamaan juga menjadi direksi atau komisaris di perusahaan swasta. Akibatnya, direksi atau komisaris itu akan lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan perusahaan negara.

Jika hal itu terjadi, maka mau dikemanakan BUMN ini? Akibatnya, sudah pasti cita-cita "the founding fathers" negeri ini menjadikan BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan tercapai. BUMN akan tetap menjadi ajang intervensi dan kepentingan pemegang kekuasaan dan keluarganya. Padahal masih banyak anak bangsa ini yang berkualitas dan profesional mengelola BUMN, tidak harus rangkap jabatan menjadi direksi atau komisaris perusahaan swasta.(*)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com