Saatnya Revisi SKB 2 Menteri


222 view
Saatnya Revisi SKB 2 Menteri
Internet
Ilustrasi revisi
Ada kabar dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang akan mengkaji isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menag dan Mendagri) terkait pendirian tempat ibadah. Yaqut menekankan, perlunya aturan pendirian tempat ibadah, tetapi bukan untuk mempersulit.

"Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang perlu dipertahankan, jika ada pasal-pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop, kita perjelas, tambahi, agar kita makin mudah beribadah," ujar Yaqut dalam acara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara virtual, Senin (25/1/2021).

Seperti diketahui SKB soal Tempat Ibadah ini lahir pertama kali pada 1969. Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri kala itu menerbitkan Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang "Pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya".
SKB yang diteken Menag Mohammad Dahlan dan Mendagri Amir Machmud ini terbit setelah serangkaian kasus perusakan gedung gereja antara lain di Makassar pada Oktober 1967, kemudian di Jakarta pada April 1969, serta pasca mentoknya Musyawarah Antar-Agama yang diselenggarakan 30 November 1967.

Dalam beleid ini, pembangunan tempat ibadah diatur dalam Pasal 4. Yang isinya berbunyi: (1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala daerah atau Pejabat Pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu. (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan (a) pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, (b) planologi (c) kondisi dan keadaan setempat.

(3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.

Pada awal 2004, desakan agar SKB direvisi menguat, salah satu penyebabnya adalah penutupan sejumlah geraja di Jawa Barat. Massa dari kelompok Islam tertentu menutup gereja karena dianggap melanggar SKB. Isu ini menegaskan bahwa SKB yang ada sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada.

Ada beberapa kritik terkait SKB ini. Beberapa kritik itu di antaranya, tidak ada kejelasan siapa dengan yang dimaksud dengan pemerintah daerah. Apakah itu merujuk pada pemerintah di tingkat provinsi atau kota-kabupaten. Kemudian, tidak ada kejelasan siapa yang dimaksud organisasi keagamanan atau rohaniawan setempat. Poin lain adalah adanya kata-kata planologi dan keadaan setempat.

SKB ini sudah lama menjadi polemik, sehingga tidak hanya banyak pihak yang minta direvisi, tetapi juga dicabut. Karena SKB ini dianggap mempersulit pendirian rumah ibadah dan menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas. Namun sayangnya hingga saat ini SKB belum direvisi, apalagi dicabut.

Banyak penyebab mengapa hingga saat ini SKB tetap berlaku, antara lain faktor politis. Sepertinya pemerintah menyadari SKB ini sangat tidak pas, tetapi dari beberapa kali tampuk kekuasaan berganti, belum ada satu pun penguasa yang berani merevisi atau mencabutnya. Mereka terbebani dengan mayoritas-minoritas. Ini yang jadi belenggu.

Padahal dengan sikap seperti ini ada pihak yang terzolimi, terdiskriminasi, tersakiti tidak bebas menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Dengan begini otomatis kita abai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Bahkan sudah melanggar hak azasi manusia (HAM).

Semua orang tahu bahwa beribadah merupalan kebutuhan dasar manusia. Seharusnya tidak ada yang bisa melarang orang lain untuk berbuat baik. Bahkan seharusnya didukung. Namun mungkin ada pihak yang khawatir atau curiga dengan pihak yang lainnya. Bisa jadi ada pihak yang takut umatnya "direkrut" stau berpindah keyakinan atau yang lainnya.

Di sinilah kita seharusnya memupuk rasa saling percaya, saling membantu dan saling mendukung. Mencintai setiap orang sebagai sebangsa, setanah air dan sama2 sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena Tuhan juga yang membuat ciptaannya berbeda dan beragam.

Beragama juga harus yakin dengan agamanya, jangan takut dengan ajaran agama lain. Beri ilmu yang tinggi dan ajarkan kebaikan kepada umatnya, sehingga ilmu agama berpengaruh dengan kualitas hidupnya. Sikap-sikap intoleransi ada karena kurang wawasan, SDM rendah, tidak percaya diri, merasa paling benar atau kadar empati yang rendah. Seiring berkembangnya zaman, intoleransi seharusnya sudah terkikis habis.

Sekarang saat yang tepat bagi pemerintah untuk merevisi SKB itu. Segera berangus intoleransi yang dinilai sebagai embrio terorisme. Secara politis juga Presiden Jokowi sudah tanpa beban. Tak ada lagi yang perlu ditunggu, saatnya menempatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hidup bernegara. (***)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com