Sulitnya Pejabat Melaporkan Kekayaan


351 view
Sulitnya Pejabat Melaporkan Kekayaan
Foto ist
Ilustrasi LHKPN
Sudah menjadi kewajiban pejabat penyelenggara negara melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya. Hal ini merupakan perwujudan salah satu prinsip good governance, yaitu transparansi (keterbukaan). Dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi. Sekaligus juga menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Selain unsur keterbukaan, maka adanya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ini sekaligus juga mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di kalangan pejabat negara. Sayangnya, kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN nya masih dikeluhkan KPK, karena banyak yang tidak lengkap dan benar.

Menurut KPK, ada 239 penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya tidak lengkap pada tahun 2020 yang pelaporannya akan berakhir 31 Maret 2021 ini. Urutan pertama adalah 46 kepala dinas, menyusul 33 kepala kantor pajak, Kemenkeu. Kemudian 31 kepala badan dari berbagai daerah dan 18 orang bupati dan pejabat di BUMN.

Paling banyak yang tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Kemudian banyak harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan.Tidak disebutkan alasannya mengapa mereka tidak melaporkan kepemilikan rekening simpanan dan harta tidak bergerak itu. Namun diduga mereka sulit mempertanggungjawabkan pertambahan arus kas di rekeningnya sehingga ada 917 rekening simpanan yang tidak dilaporkan.

Sebagai pejabat penyelenggara negara maka sudah seharusnya mereka memberikan teladan dan contoh yang baik, sehingga para pejabat di bawahnya juga akan berperilaku sama. Namun, melihat data-data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa para pejabat penyelenggara negara kita masih sulit berperilaku bersih dan jujur.

KPK juga membuktikan banyaknya pejabat tidak berperilaku bersih, di antaranya dengan mengusut 6 orang penerima dan pemberi terkait kasus suap pajak di Ditjen Pajak, Kemenkeu. Dua di antaranya pegawai pajak, dan 4 lainnya diduga pemberi suap. Kedua pegawai pajak itu diduga menerima suap puluhan miliar rupiah dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan telah dicekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri.

Kasus-kasus suap dan gratifikasi dengan modus menguntungkan pribadi dan perusahaan ini, bukan kali ini saja terjadi di Ditjen Pajak. Kita masih ingat kasus Gayus Tambunan yang menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan juga dalam jumlah yang fantastis dan kini masih dipenjara. Kemudian kasus Handang Soekarno yang divonis 10 tahun penjara, juga kasus pajak. Mungkin masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terungkap ke masyarakat yang juga merugikan keuangan negara.

Bobolnya penerimaan pajak akibat ulah pejabat ini mengakibatkan Menkeu Sri Mulyani meradang. Dia menuding pelakunya telah melakukan penghianatan dan melukai perasaan seluruh pegawai. Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelaku.

Penegasan Sri Mulyani ini memang patut diapresiasi. Mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, maka seharusnya Sri Mulyani jauh-jauh hari sudah dapat menciptakan sistem pencegahan terjadinya KKN antara petugas pajak dengan pengusaha. Apalagi modus yang dilakukan para pejabat yang sudah terjerat itu hampir sama, yaitu mengurangi pembayaran pajak perusahaan ke negara dengan menguntungkan pribadi dan perusahaan.

Dengan kejadian ini, maka sudah saatnya Menteri Keuangan melakukan "pembersihan" di jajarannya. Pejabat tidak disiplin menyampaikan LHKPN ke KPK sebaiknya dicopot. Selain itu pejabat di Inspektorat harus diperkuat. Bahkan bila perlu juga diawasi, sehingga tidak ikut-ikutan kompromi menyelewengkan penerimaan negara. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya jajaran Kemenkeu yang dikomandoi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik luntur karena tidak mampu membersihkan jajarannya dari korupsi.

Demikian halnya KPK, diharapkan juga menyeret para pejabat yang tidak dapat mempertanggung jawabkan harta kekayaannya dan yang tidak melaporkan dalam LHKPN dengan benar. Sehingga prinsip good governance di pemerintahan dapat diterapkan dengan baik dan kepercayaan rakyat juga kepada KPK semakin meningkat karena dapat mencegah dan menghukum para pejabat korup. (*)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com