Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan dua peristiwa yang menunjukkan rendahnya moral oknum petugas di dua Bandar Udara (Bandara) Internasional. Hal ini menyedihkan, karena di tengah kerja keras pemerintah memutus penyebaran Covid-19 hingga sampai melakukan pelarangan mudik lebaran, oknum petugas malah lebih mementingkan fulus dibanding keselamatan bangsa dan negara.
Peristiwa pertama terjadi di Bandara Soekarno Hatta, yaitu lolosnya 8 warga negara India masuk Indonesia tanpa melalui karantina 14 hari, pada 21 April 2021 lalu. Mereka lolos atas bantuan 4 joki (WNI) yang memiliki kartu pas Bandara. Mereka di sebut-sebut mematok tarif Rp6 juta hingga Rp7,5 juta per orang untuk meloloskan warga India itu.
Padahal sebelumnya, seratusan warga negara India juga telah masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta dan pelabuhan lainnya di daerah. Kejadian ini juga sangat janggal, karena warga negara India itu bisa mendapatkan Kitas (Kartu Izin Tinggal Sementara) dan visa yang merupakan wewenang instansi keimigrasian itu, masuk saat pemerintah masih berjibaku menangani Covid-19.
Melihat modusnya, kelihatannya para joki itu bukan kali ini saja melakukan aksinya memasukkan WNA secara “ilegal” menghindari kewajiban karantina. Mereka mulus melakukan aksinya, diduga karena bekerjasama dengan oknum petugas yang berwenang di Bandara. Sangat disesalkan karena mereka tidak memikirkan dampaknya.
Padahal kita tahu bahwa di India saat ini sedang terjadi “tsunami” Covid-19 dan varian baru yang telah mengambil banyak korban jiwa. Mendengarnya saja kita sudah trauma, apalagi saat menyaksikan di televisi, ribuan warga India korban Covid bergelimpangan di jalan dan di RS karena tak tertangani lagi. Korban yang meninggal juga sebagian terpaksa dikremasi di tempat umum disaksikan warga lainnya.
Sungguh menakutkan jika “tsunami” Covid-19 seperti di India sampai terjadi di Indonesia. Untuk mencegahnya, maka pemerintah melarang mudik mulai 6-17 Mei 2021. Syukurlah kebijakan yang bertujuan baik ini cepat dilakukan meskipun harus mengorbankan masyarakat yang membudayakan mudik dan menganggapnya sebagai ibadah. Selain itu, larangan mudik ini juga membuyarkan kesempatan pengusaha dan awak bus untuk mendapatkan pendapatan lebih dari biasanya, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Kalau mudik tidak dilarang, maka tidak terbayang apa yang bakal terjadi terkait penyebaran virus corona seusai lebaran. Masa mudik lebaran nantinya bisa berubah menjadi duka, bukan sukacita.
Peristiwa lainnya yang menakutkan sehingga membuat heboh beberapa waktu lalu juga terjadi di Bandara Kualanamu, Deliserdang Sumut. Tes usap cepat (swab) antigen di Laboratorium Kimia Farma yang ada di Bandara bagi penumpang yang akan bepergian lewat pesawat udara diduga menggunakan alat bekas yang telah dicuci dan dimasukkan kembali ke dalam kemasan. Akibat ulah oknum petugasnya yang mementingkan fulus, maka tidak dapat lagi dipastikan keakuratan hasil tes antigen yang dilakukan, sehingga bisa mempercepat penularan Covid bagi masyarakat.
Melihat kedua peristiwa itu, maka bukan tidak mungkin juga terjadi upaya-upaya mengeruk keuntungan dari penanganan Covid oleh beberapa oknum petugas di tempat lainnya, seperti di RS Rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya dengan mengorbankan pasien. Apalagi biaya penanganan pasien Covid sangat besar, sehingga sering terdengar ada upaya menjadikan warga yang berobat menjadi pasien Covid. Meskipun hal ini sudah sering dibantah pihak RS, tetapi masyarakat yang sakit juga menjadi enggan berobat ke RS karena diduga merasa takut “di-Covid-kan”.
Dari peristiwa yang membahayakan masyarakat ini, maka saatnya pemerintah dan pihak Satgas mengevaluasi kembali aspek pengawasan dalam penanganan pasien Covid ini. Mulai dari pelaksanaan tes swab antigen dan swab PCR yang sudah banyak tersebar hingga penanganan pasien di RS rujukan dan RS lainnya.
Hal ini memang sulit dilakukan jika moral oknum petugas di lapangan sangat rendah. Karena sulit bagi yang bermoral rendah untuk bekerja ikhlas.
Akibatnya, mereka selalu berupaya mendapatkan keuntungan secara langsung dari apa yang dikerjakannya. Apalagi jika selalu merasa apa yang dia dapatkan selama ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka tidak segan-segan melakukan cara-cara ilegal meraup keuntungan dalam penanganan Covid dan dampaknya.
Semoga mereka menyadari bahwa tugas mereka menyelamatkan nyawa pasien Covid adalah tugas mulia. Sehingga kita harapkan tidak melakukan tindakan amoral yang membahayakan bangsa dan negara ini. (*)
