Warning Bagi Petinggi BUMN


590 view
Internet
BUMN
Kasus korupsi PT Jiwasraya telah memasuki jilid II, menyusul 4 orang terdakwa divonis seumur hidup di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Kejaksaan Agung kemudian memeriksa 3 direktur BUMN itu dan 1 orang yang mewakili tersangka korporasi sebagai saksi perkara. Diharapkan pemeriksaan itu akan menguak lebih luas siapa-siapa lagi yang terlibat dalam kasus tersebut.
Mereka divonis seumur hidup karena terbukti merugikan keuangan negara Rp 16 triliun lebih.Tiga di antaranya adalah mantan pejabat PT Jiwasraya yaitu mantan Dirut Hendrisman Rahim, mantan Dirkeu Hary Prasetyo, dan eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Seorang lagi direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Hal lain yang juga menarik perhatian adalah terciptanya rekor baru vonis seumur hidup dalam perkara korupsi pasca terbitnya Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2020. Dalam aturan itu, koruptor yang korupsi Rp 100 miliar atau lebih dihukum maksimal penjara seumur hidup atau penjara 16 hingga 20 tahun.

Perma ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para koruptor, supaya jangan ada lagi yang mencoba-coba korupsi. Selain itu, Perma ini juga dikeluarkan untuk menghindari perbedaan (disparitas) hukuman yang mencolok antara satu koruptor dengan koruptor lainnya. Karena hal ini tidak diatur secara rinci dalam UU Tipikor.

Vonis penjara seumur hidup bagi para koruptor memang bukan ini yang pertama. Sesuai catatan, ada 3 orang koruptor yang divonis seumur hidup sesuai dengan UU Tipikor. Mereka adalah Adrian Woworuntu, pembobol BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada awal 2003. Nilai korupsinya mencapai Rp 1 triliun lebih.

Kemudian kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitisi (MK) Akil Mochtar. Total suap mencapai Rp 57 miliar. Lalu, Brigjen Teddy Hernayadi, jabatan terakhir Direktur Keuangan TNI AD/Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Teddy melakukan korupsi anggran Alutsista 2010-2014, seperti pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache.

Namun pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Jiwasraya yang sudah melenceng ini, bisa saja juga terjadi di BUMN-BUMN yang lain dengan modus berbeda. Tidak saja BUMN yang bergerak di bidang keuangan (perbankan) dan investasi, tetapi juga di bidang lainnya. Hanya saja belum muncul ke permukaan karena manajemen diduga masih bisa mengelabui para pemegang saham yang cenderung lemah dalam pengawasan.

Seharusnya pengawasan perusahaan itu menjadi tugas utama para komisaris yang ditunjuk Kementerian BUMN. Namun melihat vigur dan latar belakang komisaris yang diangkat, sebagian besar masih seperti "bagi-bagi jatah" kepada mereka yang berjasa dalam memenangkan Presiden Jokowi atau pertimbangan lainnya di luar profesionalisme. Sehingga kurang berkompeten dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Meskipun pejabat Kementerian BUMN menyatakan bahwa vonis berat bagi mantan pejabat BUMN ini merupakan hasil pembersihan yang dilakukan pihaknya, tetapi mencuatnya kasus korupsi Jiwasraya ini bukan karena temuan pengawas dari Kementerian BUMN. Karena seandainya pengawasan berjalan sesuai tupoksinya, maka kasus yang merugikan nasabah dan negara ini pasti tidak akan terjadi.

Kementerian BUMN harusnya mengevaluasi kembali rekrutmen para direksi dan komisaris yang betul-betul kapabel dan berintegritas. Bukan direksi yang "merengek-rengek" ke kantor Kementerian BUMN. Juga bukan komisaris yang merasa berjasa memenangkan Jokowi, tetapi pilihlah yang kapabel dan mampu melaksanakan job descriptionnya.

Jika para pengawas dan pengelola BUMN ini tidak kapabel sehingga tahunya merugikan negara saja, maka hukuman penjara seumur hidup bakal menanti mereka. Ini merupakan warning bagi para petinggi BUMN, yaitu Komisaris, Direksi dan pejabat penentu lainnya di BUMN. (*)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com