Sabtu, 15 Juni 2024 WIB

Muscab Dianggap Tak Sah, Ketua Peradi Jaksel Klarifikasi Beberkan Fakta Sebenarnya

Redaksi - Rabu, 31 Mei 2023 22:08 WIB
1.458 view
Muscab Dianggap Tak Sah, Ketua Peradi Jaksel Klarifikasi Beberkan Fakta Sebenarnya
Foto: Dok/Peradi Jaksel
Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan terpilih Octolin H Hutagalung, SH, MH (paling kanan) di ajang Musyawarah Cabang Peradi Jakarta Selatan, di Hotel The Tribrata, Jakarta, 29 Mei lalu. 
Jakarta (harianSIB.com)

Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan terpilih Octolin H Hutagalung membantah tudingan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang menyatakan tidak sahnya Musyawarah Cabang (Muscab) Peradi Jakarta Selatan (Jaksel) yang berlangsung di Hotel The Tribrata, Jakarta, 29 Mei lalu.

Ia pun menyampaikan klarifikasi terkait adanya pemberitaan simpang siur terkait peserta Muscab Peradi Jaksel.

“Muscab Peradi Jaksel menggunakan data keanggotaan yang bersumber dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi pertanggal 16 Mei 2023, yang telah dimutakhirkan oleh DPC Peradi Jaksel sebagaimana kata sambutan yang saya sampaikan selaku Ketua DPC ketika membuka muscab,” tegas Octolin Hutagalung, dalam keterangan persnya, Rabu (31/5/2023).

Octolin melanjutkan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar, anggota mendaftar melalui DPC Peradi Jaksel. Lalu, DPC akan mengirimkan seluruh data ke DPN Peradi untuk pencetakan kartu anggota. Selanjutnya, DPN Peradi akan mengirim kartu anggota melalui DPC, dan DPC akan mendistribusikan kartu anggota kepada para anggota.

“Logikanya, seharusnya data keanggotaan DPC Peradi Jaksel sama dengan data keanggotaan di DPN Peradi, kecuali terdapat anggota yang mendaftarkan langsung ke DPN Peradi tanpa melalui DPC Peradi Jaksel dan diterima oleh DPN Peradi,” beber dia.

Menurut Octolin, DPC Peradi Jaksel juga telah membuat pengumuman panggilan Muscab melalui koran Jakarta tertanggal 13 Mei 2023, telah disampaikan syarat sebagai peserta berdasarkan Anggaran Dasar Peradi yakni, pertama, Pasal 10 ayat (1) Setiap advokat wajib mendaftar di DPC sesuai dengan domisili kantor atau tempat tinggal. Kedua, Pasal 52 ayat (3) Rapat anggota cabang dihadiri oleh anggota Peradi di cabang bersangkutan, dan setiap peserta rapat anggota cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak satu suara. Ketiga, Pasal 59 ayat (2), Perpindahan dari anggota Peradi ke DPC yang dituju berlaku efektif enam bulan terhitung tanggal surat pemberitahuan itu diterima oleh Ketua DPC.

Ia pun menjelaskan, lazimnya kegiatan dalam muscab, baik muscab di Peradi maupun organisasi lainnya, panitia berkewajiban melakukan verifikasi peserta, sehingga sangat wajar dan beralasan panitia melakukan verifikasi peserta pada Muscab Peradi Jaksel merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (3) Jo. Pasal 59 ayat (2).

“Bersumber pada data keanggotaan dari DPN pertanggal 16 Mei 2023, panitia melakukan verifikasi, siapa yang dapat menjadi peserta dengan menggunakan data anggota yang bersumber dari DPN yang dimutakhirkan dengan data DPC Peradi Jaksel dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar berikut surat pemberitahuan perpindahan anggota yang diterima oleh Ketua DPC,” urai dia.

“Perlu digarisbawahi bahwa keanggotaan berbeda dengan kepesertaan. Tidak semua anggota memenuhi syarat sebagai peserta yang mempunyai hak suara sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar,” tambahnya.

Dalam hal ini, lanjut Octolin, hanya peserta yang mempunyai hak suara yang diperbolehkan hadir dalam muscab. [br]



“Setelah melakukan verifikasi, terbukti banyak anggota yang tidak memenuhi Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (2) Jo. Pasal 52 ayat (3) sehingga dapat dinyatakan bukan peserta dan tidak diijinkan masuk ke dalam arena muscab. Hal tersebut juga berlaku di organisasi manapun,” katanya.

Octolin memaparkan, salah satu agenda muscab adalah memilih Ketua DPC. Dan syarat calon Ketua DPC Peradi Jaksel adalah pernah menjadi Pengurus DPC (Pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar Jo. Pasal 23 Peraturan Rumah Tangga, namun terdapat bakal calon Ketua DPC yang tidak memenuhi persyaratan ini.

“Perlu kami sampaikan, Panitia telah meminta pendapat dua ahli terkait persyaratan Calon Ketua DPC sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Peradi dimaksud, sehingga panitia menyatakan bahwa bakal calon tersebut tidak dapat menjadi calon Ketua DPC akibat tidak memenuhi Pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar dan Pasal 23 Peraturan Rumah Tangga Peradi,” tegasnya.

Hal-hal tersebut di atas, menurut Octolin, menjadi pertimbangan panitia pada Muscab Peradi Jaksel yang telah dilaksanakan.

“Saya sebagai Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan selalu menegaskan kepada panitia agar taat azas dan berlandaskan Konstitusi Peradi yaitu Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, sehingga panitia dilarang melanggarnya,” imbuh dia.

Octolin menambahkan, dalam muscab jika terdapat silang pendapat dan bahkan saling dorong, serta terdapat beberapa peserta yang walk out itu hal biasa. Pun, mayoritas peserta muscab tetap berada di arena muscab dan tidak ikut walk out karena mendukung muscab dilaksanakan sampai selesai.

“Pelaksanaan Muscab Peradi Jaksel dapat berjalan lancar sesuai agenda, serta dapat melaksanakan seluruh agenda yang sudah ditetapkan sampai tuntas dan masih diikuti dengan antusias oleh peserta Muscab Peradi Jaksel sampai ditutupnya muscab,” katanya. (*)


Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Para Advokat Saling Dorong, Pemilihan Ketua Peradi Jaksel Ricuh!
Octolin Hutagalung dan Nuzul Wibawa Deklarasi Pimpin Peradi Jakarta Selatan
komentar
beritaTerbaru