Sebelum Diberlakukan, Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Konversi ke Kompor Listrik


411 view
Sebelum Diberlakukan, Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Konversi ke Kompor Listrik
(Foto Dok/Humas)
Airlangga Hartarto (kiri). 

Jakarta (harianSIB.com)

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan ujicoba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.


“Perlu, lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, meski di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,” tegas Trubus, Senin (26/9/2022).


Rencananya pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, Bali.


“Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.


Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.


Trubus sendiri sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat.


Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke kompor listrik.


“Artinya kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimaui pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat peruntukannya, tidak tepat.” jelas Trubus.


Pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik yang kepada masyarakat atas kebijakan ini. Selain itu infrastruktur pendukung juga belum siap.


“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa kemana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,” tambah Trubus.


Sebelumnya Menko Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.


Trubus menambahkan, kebijakan ini bahkan tidak akan terwujud pada masa sisa pemerintahan Presiden Jokowi.


“Saya lihat di masa Pak Jokowi gak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek, “ tambah Trubus.


Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi.


Menurutnya penundaan itu juga dapat diterima mengingat masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi.


"Penundaan itu cukup realistis mengingat masih banyak masalah teknis yang belum teratasi. Pengguna kompor listrik harus pelanggan di batas 1.300 VA (volt ampere) dan masalah pemadaman di berbagai daerah menjadi hambatan," ujarnya.


Menurutnya, program itu tepat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai alih beban dari PT PLN (Persero) ke masyarakat.


"Sebagai program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik cukup tepat. Tapi jangan sampai, program itu dimaksudkan untuk mengalihkan beban oversupply dari PLN ke masyarakat," ungkap Fahmy.

Fahmy menegaskan program tersebut tidak akan cukup mengonversi penggunaan LPG 3 kg.


Fahmy menyarankan agar pemerintah juga mempertimbangkan bauran energi lain untuk mengonversi LPG 3 kg.


"Program konversi LPG 3 kg tidak akan mencukupi hanya dengan kompor listrik. Perlu dikembangkan bauran energi terdiri gasifikasi batu bara menjadi gas tabung, jaringan gas, kompor listrik LPG non-subsidi," katanya.

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com