Kamis, 23 Mei 2024 WIB

Komunikasi Pemerintahan Dalam Penguatan Lembaga Desa melakukan Pembangunan Desa

Redaksi - Rabu, 30 November 2022 21:17 WIB
2.570 view
Komunikasi Pemerintahan Dalam Penguatan Lembaga Desa melakukan Pembangunan Desa
Foto Dok/Humas
Foto Bersama: Besti Rohana Simbolon SSos MSi foto bersama dengan perangkat dan warga Desa Bertah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. 
Oleh: Besti Rohana Simbolon SSos MSi

Pembangunan Desa menjadi perhatian pemerintah karena banyak penduduk di Indonesia yang tinggal di Desa daripada di Kota.

Penelitian di desa juga semakin banyak untuk mengetahui persoalan pembangunan dan masyarakat dalam menyikapi pembangunan.

Saat ini kondisi komunikasi pemerintahan menjadi sorotan untuk melihat bagaimana pemerintah menjangkau masyarakatnya di desa agar dapat melakukan pembangunan dengan tepat sesuai yang diharapkan pemerintah.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kegiatan pembangunan di desa adalah cara yang tepat memberi harapan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN, merupakan cara desa dalam menggunakan dana desa yang harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Itu sebabnya dalam penelitian yang dilakukan di Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ditemukan bahwa Kepala desa dan perangkat desa bersama Lembaga desa dan masyarakat desa telah bekerja sama untuk membangun desanya.
Setelah tim melakukan sosialisasi ke Kecamatan Tigapanah dan Dinas PMD Kabupaten Karo di bulan Februari, tim melakukan penelitian mencari data dan mengolah data selama enam bulan. Sejak penelitian di bulan Februari sampai April, Tim Riset Universitas Darma Agung yang saya pimpin, Besti Rohana Simbolon SSos MSi telah menemukan fakta bahwa komunikasi pemerintahan secara internal dan eksternal telah dilakukan di desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jenis Komunikasi pemerintahan yang digunakan tidak hanya tatap muka tetapi juga menggunakan teknologi komunikasi seperti WhatsApp dan juga Smartphone dengan menggunakan aplikasi Video Call.
Komunikasi Kelompok dan Komunikasi antar pribadi digunakan pihak Kabupaten dan Kecamatan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah desa dan Lembaga desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa. Komunikasi pemerintahan yang dikalukan mempengaruhi peningkatan kapasitas Lembaga desa. Namun peningkatan yang terjadi belum maksimal karena masih terlihat ketergantungan Lembaga desa dan perangkat desa kepada kepala desa dan pendamping desa maupun pendamping lokal desa. Sedangkan komunikasi antar pribadi dan penggunaan teknologi komunikasi digunakan oleh Pendamping desa dan pendamping local desa serta kepala desa dalam berinteraksi dengan Lembaga desa serta perangkat desa lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan di tengah masyarakat.

Desa Bertah merupakan bagian dari 26 desa yang ada di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Desa Bertah, Masyarakat desa Bertah, memiliki mata pencarian dan prioritas kehidupan sehari-hari pada perekonomian pertanian, yaitu tanaman muda, seperti kol, cabe, kentang dan lain-lain.[br]





Kepala desa sebagai komunikator pembangunan di desa Bertah menyampaikan pesan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Instruktif, yakni memberitahukan hasil rapat maupun arahan ataupun surat edaran dari kecamatan untuk ditindaklanjuti di desa kepada perangkat desa lainnya dan lembaga desa Bertah dengan memberikan arahan ataupun perintah untuk dilaksanakan secara efektif sesuai pedoman atau aturan yang berlaku.

2. Konsultatif, yakni memberikan ruang diskusi terkait rencana pembangunan dengan menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD atau secara pribadi dengan lembaga desa yang ada dan memberikan masukan atau pertimbangan bagi masyarakat desa Bertah seperti menghidupkan kembali kelompok tani yang pernah berhenti, memberikan pertimbangan bagi penerima BLT maupun PKH dan lainnya.

3. Partisipasi, kepala desa mengarahkan perangkat desa lainnya dan lembaga desa untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, program desa seperti kegiatan lansia, balita, PKK dan kelompok tani serta program pemberdayaan yang dapat meningkatkan potensi ekonomi desa.

4. Delegasi, yakni kepala desa memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan perangkat desa lainnya dengan tetap memberikan pendampingan seperti kepada operator desa dalam membuat pelaporan dengan memberikan wewenang menginput hasil kinerja dan memberikan ruang bagi operator bertanya kepada pendamping desa Bertah.

5. Pengendalian, yakni tetap menjalin koordinasi yang baik terkait tugas dan pelaksanaan kegiatan di desa dengan semua perangkat desa dan lembaga desa serta masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan di desa sesuai APBDes dan peraturan yang berlaku.

Komunikasi Pemerintahan di desa menggunakan banyak saluran agar pesan komunikasi dapat sampai. Sarana Komunikasi pemerintahan yang digunakan di desa adalah :

1. Bahasa lisan

2. Surat edaran dan tugas,

3. Papan pengumuman,

4. Toa yaitu pengeras suara,

5. Smarthphone (HP),

6. Aplikasi whatsapp dan

7. Simbol- simbol pembangunan melalui poster,

8. papan realisasi pembangunan di ladang dan lainnya.

Saluran komunikasi pemerintahan lainnya yang sangat menentukan dalam kegiatan pembangunan desa adalah musyawarah desa Bertah. Musyawarah desa merupakan sarana komunikasi pemerintahan yang membahas pembangunan yang akan dilakukan di desa.

Musyawarah desa terdiri dari dua yaitu :

1. Musyarah yang terencana yaitu yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan sudah dituliskan dalm RKP desa pada tahun sebelumnya;

2. Musyawarah desa insidentil, yakni musyawarah desa karena kebutuhan masyarakat dan kejadian yang mendesak.

Musyawarah desa dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan mengundang masyarakat, nara sumber dari kecamatan, kabupaten maupun investor, akademisi, praktisi, atau organisasi social masyarakat yang dianggarkan dari biaya APBDesa.

Berdasarkan hasil penelusuran data dokumen desa baik dokumen RPJMDes, RKP Desa, Rancangan peraturan desa thn 2021, Peraturan Desa dan laporan realisasi APBDes tahun 2020, dan 2021. Tim riset menemukan bahwa ketentuan dalam musyarah telah dilakukan dengan baik sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung dan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya.

Unsur masyarakat yang sering datang dalam kegiatan musyawarah desa adalah :

1. Kelompok Tani Pegahanta, Ukurta dan Sangapta;

2. Kelompok perempuan yang aktif di PKK, lansia dan balita;

3. Kelompok pemuda karang taruna dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Sedangkan nara sumber yang sering hadir adalah Camat dan pendamping desa serta tenaga teknis atau ahli yang mewakili kabupaten.

Musyawarah desa dilakukan dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan. Biasanya pada tahapan persiapan, hal yang dilakukan adalah :

1. terlebih dulu membentuk panitia yang diketuai BPD dengan anggota unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

2. Panitia mempersiapkan undangan untuk peserta rapat, menentukan jadwal dan materi rapat, tempat kegiatan dan sarana pendukung kegiatan.

3. Biasanya musyawarah dilakukan di Losd Desa Bertah atau sering disebut jambur oleh suku Karo.

Dalam hal ini Ketua BPD dan Pemerintah Desa memiliki komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan dengan baik. Semua kegiatan ini terekam dengan detail dalam catatan berita acara musyawarah desa dan dokumen kegiatan pembangunan serta data peraturan desa selama 2 tahun terakhir.

komunikasi pemerintahan dalam penguatan lembaga desa diharapkan dapat memberikan asistensi yang lebih terukur sehingga lembaga desa mampu memiliki ide kreatif dalam memajukan desa tanpa tergantung penuh pada bantuan dana desa di masa yang akan datang.

Adapun kendala yang dapat dicatat dari model pendampingan komunikasi pemerintahan adalah :

1) SDM pemerintah desa dan lembaga desa yang rata-rata tamatan SMA.

2) Pekerjaan pemerintah desa dan lembaga desa serta masyarakat bertani sehingga tidak termotivasi untuk belajar lebih kreatif lagi dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan ataupun internet desa.

3) Budaya dan norma di desa, mayoritas suku Karo, dimana tingkat kekeluargaan terlalu tinggi, sehingga kadang sulit untuk terlalu keras menginstruksikan pesan jika terkait pelaksanaan target pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya pelaporan kinerja pelaksanaan BUMDes yang belum transparan sampai saat ini.

4) Tingkat kepercayaan masyarakat yang terlalu tinggi kepada kepala desa dan pendamping desa sehingga kadang kurang menguasai pekerjaan dan lebih sering bertanya kepada mereka. Dari pengamatan jika ditanyakan tupoksinya belum mampu menjelaskan dengan tepat.

5) Masyarakat dan lembaga desa masih banyak berpartisipasi dalam pembangunan karena butuh bantuan.

6) Pemberdayaan yang diberikan belum maksimal memberi motivasi untuk berusaha sendiri. Justru pendamping desa dan PPL yang rajin mengingatkan.

7) Dampak dana desa, masyarakat beranggapan bahwa semua pembangunan wajib dana desa sehingga kegiatan dikaitkan dengan bantuan.(*)






Editor
: Bantors Sihombing
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Jalan Nasional Km 156 di Karo Berlubang dan Tergenang Air
7 Tahun Lebih, Mantan Dirut PDAM Tirta Malem Sandang Status Tersangka
SiPropam Polres Tanah Karo Lakukan Gaktiblin Terhadap Personel
Bupati Buka MTQ Tingkat Kabupaten Karo
KPUD Karo Kembalikan Berkas Dukungan Calon Perseorangan Rudi - Benyamin
Sepeda Motor Tabrakan di Karo, Asra Ginting Tewas
komentar
beritaTerbaru