Minggu, 23 Juni 2024 WIB

Pejabat Publik dan Gaya Hidup Hedonisme Rubicon di Tengah-tengah Masyarakat Pluralisme

Redaksi - Rabu, 15 Maret 2023 14:14 WIB
745 view
Pejabat Publik dan Gaya Hidup Hedonisme Rubicon di Tengah-tengah Masyarakat Pluralisme
Dr Ferdinand Butarbutar SE MBA-Mantan Dosen FE- UPH
Oleh: Dr. Ferdinand Butarbutar SE MBA

Kebijakan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) resmi mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo lewat konferensi pers tanggal 24 Februari pukul 09.00 WIB, tentu sesuai dengan PP 94, pasal 31 ayat 1 tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.. Kemudian sore hari hanya beberapa jam berselang sekitar pukul 16.00 WIB, Rafael lewat surat terbuka resmi mengundurkan diri sebagai ASN, DJP Kemenkeu. Cukup menarik dan menggelitik, karena di dalam hari yang sama terjadi dua episode saling berseberangan .

Kemudian Universitas Prasetiya Mulya mengeluarkan nama Mario Dandy sebagai mahasiswa, karena perbuatannya dianggap tidak menggambarkan norma dan etika seorang mahasiswa yang sepatutnya menghindari kekerasan. Pemecatan Rafael Alun Trisambodo merupakan keputusan jitu, berani dan mengerti kepedihan nurani masyarakat.

Sesungguhnya tidak ada hubungan langsung antara penganiayaan oleh anaknya Mario Dandy terhadap David Latumahina. Akan tetapi karena pamer kekayaan putranya dengan gaya hidup hedonism/kemewahan, menyebabkan masyarakat kepengen tahu darimana saja sumber hartanya.

Total kekayaan Rafael tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp51,6 miliar, jumlah itu lebih besar dari kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo yang sama-sama tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 12,09 miliar, bahkan hampir setara dengan kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 58,04 miliar.

Bagaimana mungkin eselon tiga bisa memperoleh kekayaan sedemikian fantatis, padahal ketentuan berdasarkan PP No. 15 Tahun 2019, gaji pokok yang diterima Rafael sebagai pejabat eselon III DJP (Direktur Jenderal Pajak) Golongan III a : Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000 sementara tukin tertinggi eselon III (Pejabat Struktural) bisa mencapai Rp 46.478.000). Wajar, bilamana masyarakat menyoroti dengan kritis kehidupan hedonisme Rafael sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan.

Sumber kekayaannya darimana? Bila dirata-ratakan total penghasilannya sebesar Rp 65 juta per bulan, lalu bagaimana beliau bisa memiliki harta seperti: Land Cruiser, Camry, Rubicon, Harley Davidson. Sumber penghasilannya darimana? Menurut informasi, harta lain yang belum tercatat di dalam laporan LHKPN, seperti rumah mewah di Jakarta, Yogyakarta, dan Manado, Restoran di Yogyakarta. Bagaimana beliau melakukan tata kelola keuangan dengan penghasilan sebesar Rp65 juta perbulan? Tidak heran Menteripolhukam memberikan perhatian serius terhadap kasus ini? Mahmud MD mengatakan walaupun Rafael sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya, asal usul harta harus tetap diselidiki. Konon khabarnya, Rafael memiliki rekening perantara menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi dan sejak thn 2012, rekening beliau sudah dipantau karena transaksi mencurigakan.

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dia terlibat dalam menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Menurut Ivan, pihaknya telah menelusuri harta kekayaan Rafael jauh sebelum menjadi perhatian publik. Harta Rafael tersingkap oleh publik seiring dengan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio terhadap David, dan merupakan pintu masuk yang tidak terduga sebelumnya untuk membongkar asal usul harta kekayaannya.
Bagaimana peran dan fungsi tata kelola korporat internal mengeliminer kasus-kasus perpajakan yang melukai hati masyarakat. Setoran pajak dari masyarakat sesungghuhnya merupakan sumber dana pembangunan diselewengkan oleh para pimpinan lembaga. Beberapa thn lalu nama Gayus Tambunan, juga pejabat pajak menghiasi medsos karena rekeningnya sangat fantatis, tercatat saldo sebesar Rp 28 miliar, padahal pangkatnya saat itu masih golongan Tiga A. Dengan status demikian, gaji perbulan hanya sekitar Rp 12,1 juta atau Rp 145,2 juta pertahun. Kasus yang menjerat Gayus membuatnya menjadi sosok orang penting dimana namanya melejit tahun 2010-2011. Segoyanya etika pejabat publik menjunjung moralitas dan kepatutan sebagai jati diri pejabat.[br]


Apakah para pejabat benar-benar bertanggungjawab dan berkomitmen melakukan tugas dengan kompotensi. Penulis khawatir, dengan melihat berbagai kasus di Eksekutif, Legislatif, dan Judikatif, sebahagian pejabat/pimpinan menganut paham “A Moral Management” (Carrol, 2001), Pimpinan melakukan berbagai cara untuk mencapai target tertentu tanpa memperhatikan etika dan aturan. Bisa ditelesuri, di Kepolisian ada “geng judi, dan narkoba”, di kementerian keuangan ada “geng pajak dan motor gede”. Apakah di departemen keuangan hanya satu org yang mempunyai rekening gendut? Bagaikan disambar petir di siang bolong sudah muncul 69 nama pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dimana harta kekayaannya sangat fantatis.

Sorotan utama netizen karena sebagian mempunyai kepemilikan modal di perusahaan lain, konon khabarnya ada pemilik modal di” Usaha Konsultan Pajak” Nampaknya, permainannya sdh berhadapan dengan resiko tinggi dan membuka peluang/celah menciptakan korupsi. Dampak berita hedonisme bergulir terus dan arusnya tidak terbendung. Bisa dibayangkan PPATK tgl 11 Maret menduga jumlah uang kas milik Rafael Alun Trisambodo disimpan secara tunai di Safe Deposit Box Rp37 miliar. Cukup rapih dan cermat Rafael menyembunyikan hartanya. Saat ini, kabinet RI mempunyai kementerian dan pejabat setingkat Menteri 38 departemen. Bila disetiap kementerian ada 10 org pelayan publik dengan karakter hedonisme, memiliki rekening gendut Rp30 milyar. Maka dana yang dinikmati oleh beberapa pejabat dari hasil gratifikasi atau penyelewengan dari berbagai pungutan sebesar Rp11.4 trilliun (38 x 10 x Rp30 miliar).

Dana besar, sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui Balai Latihan Kerja (BLK), atau menopang modal kerja para UMKM.
Dimana peran Direktur Jenderal Pajak? Apakah fungsinya berjalan atau mati suri? Apakah ada kolusi samar-samar dengan pelaku? Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan secara sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas, proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan. Juga berperan sebagai pengawas dan mencegah tindak kecurangan/fraud, bertanggung jawab juga melakukan pengujian dan evaluasi.

Mengapa Audit Internal tidak berfungsi dengan baik? Penulis menduga, bahwa kompetensi auditor internal dalam bidang audit diabaikan, independensi auditor internal tidak utuh karena harus patuh pada pimpinan, serta dukungan pimpinan puncak kurang maksimal terhadap Audit Internal. Akibat kelemahan fungsi pengawasan, berbagai penyimpangan muncul, karena tidak memperdulikan tata kelola dalam hal ‘transparansi, akuntabel, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Inilah salah satu faktor sebagai pemicu utama menyebabkan rentang kendali lepas. Di samping kelemahan tata kelola administrasi, sikap pelayan publik di tengah-tengah pergaulan masysarakat kurang bersahabat, menonjolkan gaya hidup hedonisme/kemewahan. Kurang bersikap ramah ketika berinteraksi dengan lingkungan dan kerap kali hanya memamerkan sifat konsumerisme yang kurang nyaman bagi orang lain. Seharusnya posisi pelayan publik bisa menunjukkan kepatutan, meningkatkan kualitas layanan, dan paham interaksi sosial. Status dan gaya hidup hedonisme didalam keluarga terimbas kepada anak-anak.

Ayah/Ibu tidak lagi mendidik anak berbudi pekerti, patuh, dan jujur di dalam pergaulan sehari-hari, tetapi mengejar kemakmuran karena segala sesuatu di kompensasi dengan bilangan keuangan. Akhirnya kemandirian dan kepercayaan putra/putri terhadap jati diri terabaikan. Tidak heran Mario memamerkan kemampuan pribadinya dengan mempertontonkan gaya hidup mewah seperti terlihat dari kedua orang tuanya, dan hal ini merupakan jerat yang menghancurkan masa depan putra/putrinya.

Kasus Mario menjadi pembelajaran penting bagi orang tua-rumah tangga sebaiknya menjadi sekolah pertama dan terutama di dalam mendidik, menuntuan masa depan generasi muda. Sebagai orang tua sepatutnya sadar, bahwa rumah tangga memberikan bekal bagi masa depan anak. Untuk menghadapi era global yang penuh dengan tontonan kemewahan hidup. Orang tua wajib mendidik, memberikan ajaran dan nilai agama membentuk moral dan budi pekerti, tidak memudahkan berbagai urusan dengan jalan singkat. Mari orang tua bersatu mendorong kaum milenial untuk bekerja professional dan ber-etika, Karena merekalah nanti menjadi pilar generasi penerus yang akan menjadi pimpinan dimasa mendatang. Bravo Indonesia. (Penulis: Dr Ferdinand Butarbutar SE MBA-Mantan Dosen FE- UPH)




Editor
: Bantors Sihombing
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pemko Medan Beri Kelonggaran PT ACK Bayar Tunggakan Sampai Akhir Juni
Wajib Pajak Potensial di Medan Antusias Bayar PBB, Terkumpul Rp26 Miliar
Loket Pembayaran Bank Sumut Terima Setoran Rp 126 Miliar Dari 150 Wajib PBB
Satma DPD AMPI Menduga Ada Permainan Bayar Pajak Restoran Nusantara Healing dan Child Sibolangit
Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan, Polda Sumut Gelar Operasi Gabungan
Pj Bupati Deliserdang akan "Sikat" yang Coba-coba Bermain Pajak
komentar
beritaTerbaru