Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024


265 view
Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024
foto dok/pribadi
Stepanus Gurusinga, Komisioner Panwaslu Kecamatan Pancur Batu 

Oleh : Stepanus Gurusinga, Komisioner Panwaslu Kecamatan Pancur Batu

Penyelenggaraan pemilu tidak luput dari Isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan netral. Untuk itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN.

ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Perbedaan yang mendasar di antarnya terletak pada status dan hak perlindungan pensiun yang tidak diterima oleh pegawai PPPK, waktu jabatan PNS ditentukan melalui undang-undang. Sementara PPPK dalam mengisi jabatan publik ditentukan dan dibatasi oleh waktu jabatan dengan kesepakatan kerja yang telah disetujui bersama sesuai dengan kebutuhan SDM instansi dan kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Sebagai pelayan publik, ASN harus memahami dan menerapkan prinsip netralitas dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pengumuman hasil Pemilu. ASN harus menjaga agar tidak terlibat dalam aktivitas atau dukungan politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi integritas Pemilu.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan profesional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, artinya setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Manajemen ASN yang berdasarkan prinsip meritokrasi juga tidak luput dari nilai integritas dan kejujuran yang merupakan syarat utama dalam kompetensi dan kenaikan jabatan ASN. Jika ASN dapat dijaga netralitasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka rakyat secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik dan profesional. Birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu.

Pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, ASN dapat menjadi bagian dalam panitia penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyepakati bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi anggota badan Ad Hoc KPU di Pemilu 2024 asal cuti agar tidak berpenghasilan ganda. Badan Ad Hoc yang dimaksud di atas terbagi atas Badan Adhoc Bawaslu adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan 3 orang komisioner, di tingkatan desa/kelurahan yang biasanya disebut Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) dengan 1 orang pengawas, dan di tingkatan TPS yang biasanya disebut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan 1 orang di masing-masing TPS.

Selain itu Badan Adhoc juga dibentuk oleh KPU yaitu Badan Adhoc ini meliputi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, ASN sebagai penyelenggara harus bekerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ASN sebagai penyelenggara pemilu harus dapat bersifat netral sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Ketua KASN Agus Pramusinto juga menegaskan bahwa persoalan netralitas ASN merupakan hal yang serius, sehingga apabila terdapat pelanggaran netralitas dalam penyelenggaran pemilu akan diberikan sanksi mulai dari sanksi yang ringan hingga berat seperti pemecatan sebagai PNS.

Menurut BKN berdasarkan Siaran Pers Nomor: 053/RILIS/BKN/XI/2020, sebanyak 1.005 ASN Dilaporkan Melanggar Netralitas. Data pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan mencapai 1.005 ASN. Setelah melalui proses sinergi data antara BKN, KemenPANRB, Kemendagri, Bawaslu dan KASN, dari 1.005 yang dilaporkan, 727 diantaranya direkomendasikan telah melakukan pelanggaran. Pelanggaraan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya loyalitas ASN, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, pengaruh/intervensi atas, dan lain-lain.

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja pada Kamis 22 September 2022 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Dengan dikeluarkannya SKB ini diharapkan ASN dalam melaksanakan tugas tetap menjunjung tinggi asas netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Penegakan netralitas ASN perlu dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi. Salah satunya adalah dengan memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar ASN, termasuk juga kode etik dan kode perilaku ASN, mulai dari calon ASN hingga ASN senior. Selain itu, integrasi sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN juga perlu dilakukan agar lebih terkoordinasi antar Lembaga. KASN juga memperkuat posisi kelembagaan dan peran mereka sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN.

Selain itu, sanksi (hukum dan aministratif) secara tegas diberikan terhadap setiap pegawai ASN dan pejabat negara yang terlibat pelanggaran netralitas ASN.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Karena bagaimana pun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut, dalam pengawasan dan penegakan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat juga dapat melaksanakan pengawasan Partisipatif. Pengawasan partisipatif dalam pemilu merupakan metode yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam memantau dan melaporkan kegiatan pemilu, yang membantu mengidentifikasi ketidakberesan atau masalah potensial secara real-time.

Dengan dilaksanakannya pengawasan partisipatif dalam pemilu maka akan terjadi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, peningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, dan peningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Apabila masyarakat juga aktif berpartsipasi maka pengawasan netralitas ASN dapat terlaksana dengan baik sehingga proses pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai dengan baik, karena demokrasi yang baik adalah ketika seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan, jujur, adil, dan akuntabel. (Penulis Stepanus Gurusinga, Komisioner Panwaslu Kecamatan Pancur Batu)

Editor
: Wilfred/Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com