Minggu, 21 Juli 2024

Pusaran Rente Ekonomi Bisnis Farmasi dan Penyakit Gagal Ginjal, Di Mana Tata Kelola Pengawasannya?

Redaksi - Senin, 14 November 2022 17:52 WIB
2.896 view
Pusaran Rente Ekonomi Bisnis Farmasi  dan Penyakit Gagal Ginjal, Di Mana Tata Kelola Pengawasannya?
Foto Dok/Pribadi
Ferdinand Butarbutar 
Oleh: Ferdinand Butarbutar (November 2022)

Minggu pertama bulan Oktober menyingkap suasana penuh teka teki dan hiruk pikuk berbagai informasi mengenai penyakit gagal ginjal yang menimpa anak-anak. Suasana Covid belum benar-benar tuntas, kemudian serangan penyakit bagi anak-anak muncul.

Menurut juru bicara Kemenkes M Syahril tgl 3 November tercatat korban kasus gagal ginjal di 28 propinsi sebanyak 323 orang, meninggal 190 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin meyakini penyebab gagal ginjal akut yg menyerang anak-anak disebabkan oleh konsumsi obat-obatan sirup dimana kandungannya tercemar etilen glikol dan dietelen glikol. Etilen glikol dan dietilen glikol adalah zat kimia yang memiliki efek toksik atau beracun jika terkonsumsi melebihi batas aman.

Menurut laporan Menkes, produk-produk berikut ini adalah contoh yang sdh melebihi batas ambang; 1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml: 2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml: 3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml: 4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.: 5. Dan Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

Keracunan zat kimia tersebut dapat mengakibatkan gangguan pencernaan hingga gagal ginjal akut. Tidak heran Surat Edaran Kemenkes Nomor SR.01.05/III/3461/2022 merupakan tindakan preventif untuk pencegahan dan mencabut larangan konsumsi semua obat sirop, untuk 102 jenis obat sirop yang diduga mengandung cemaran berlebihan. Penemuan itu adalah hasil penelusuran Kemenkes pada sampling obat-obatan yang ditemukan di kediaman dan rumah sakit para pasien anak yang mengalami Gangguan Ginjal Akut.

Anehnya hiruk pikuk penyakit gagal ginjal ini rupanya sudah mulai terkuak sejak bulan Agustus lalu. Masyarakat menghadapi suasana kebingungan, kepercayaan terhadap rumah sakit dan dokter kendor, keraguan membeli obat sirop di toko obat, farmasi, klinik, semakin riskan. Pertanyaan muncul, dimana fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan-BPOM? Apakah tata kelola pengawasan BPOM terhadap pengelolaan bahan baku dan barang jadi obat perusahaan farmasi diawasi secara transparan, akuntabel, responsible, mandiri, dan fair, atau ada unsur kelalaian?

Politik Dagang dan Rente Ekonomi. Bagaimana bisnis farmasi, rumah sakit, apotik, pengedar obat lainnya bersikap terhadap instruksi Menkes? Apakah para dokter sesungguhnya sdh mengetahui konten produksi obat yg diberikan kepada pasien? Marketing farmasi memang gigih mempromosikan produk obat kpd para dokter, klinik, rumah sakit dengan berbagai pendekatan supaya produknya bisa dikenal masyarakat dan dipilih menjadi resep utama bagi pasien. [br]



Tidak tertutup kemungkinan terjadi iming-iming imbalan jasa dari marketing. Bisa dipahami berbagai kepentingan para kompetitor ikut mempengaruhi hiruk pikuk penawaran obat di pasar. Karena setiap perusahaan berusaha mencapai target pangsa pasar maksimal untuk menghasilkan rente ekonomi dan pengembalian investasi. Mengapa penyakit gagal ginjal baru diketahui saat ini? Apakah ada perang marketing intelijen antar sesama pesaing bisnis untuk menguasai pasar serta mematikan pesaing lainnya? Sesungguhnya pengawasan waktu free market wajib dilakukan, apalagi bahan baku obat di impor hampir 90 persen dari luar negeri, seperti: Tiongkok, USA, Belgia, Spanyol. Melakukan validasi terhadap berbagai faktur, prosedur pembelian, kualitas bahan baku.

Kemudian menindak lanjuti pengawasan post market, pengawasan setelah beredar untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang diproduksi dengan melakukan sampling produk Obat yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat. Pertanyaan: apakah BPOM ikut mengawasi free market dan post market bagi setiap produk?

Penulis teringat kasus PT. Johnson & Johnson, thn 1980an di Amerika Serikat. Salah satu produknya Tylenol menjadi obat mujarab, obat kesehatan terlaris dengan penjualan terbesar mengalahkan pasta gigi protecter & gamble yg telah mendominasi pasar Amerika Serikat selama 18 tahun. Johnson & Johnson menguasai pangsa pasar 37 persen dengan pendapatan US1.2 billiun per tahun. Namun duka yg sangat menyakitkan menimpa perusahaan, Kasus Tylenol merupakan sebuah kasus pembunuhan menggunakan racun dan menewaskan tujuh orang di Chicago, setelah mengkonsumsi kapsul pereda rasa sakit bernama Tylenol yang telah dicampur dengan sianida.

Lembaga Pengawasan Makanan dan Obat-obatan-FDA Amerika Serikat, bekerja sama dengan FBI menuntaskan kasus yg menimpa Johnson & Johnson. FDA memberikan instruksi melarang peredaran obat Tylenol dan pihak Johnson & Johnson pada tanggal 5 Oktober 1982 menarik seluruh produk Tylenol dari pasaran dan menghentikan produksi diseluruh pabrik, sebanyak 31 juta unit produk Tylenol yg sdh beredar di berbagai lapisan toko, klinik, rumah sakit dengan kerugian sebesar US100.000.000.

Bagaimana fungsi dan peran pengawasan BPOM terahdap obat sirup produksi farmasi yg diduga menyebabkan kasus gagal ginjal? Apakah ada relevansi kasus Gagal Ginjal dikaitkan dengan fungsi dan peran pengawasan BPOM? Sudah jelas dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, mempunyai tugas utama berdasarkan pasal 2: BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya label BPOM tersebut, menandakan bahwa produk manufakktur statusnya sudah terjamin. Dengan memiliki sertifikat BPOM untuk produk, maka konsumen lebih merasa aman dan percaya uuntuk mengkonsumsi produk yang sdh ada di toko obat, klinik, dan apotik. Selain tugas dan fungsi pengawasan, BPOM memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan.

Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan; dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan. Nampaknya sdh jelas bahwa fungsi dan wewenang BPOM cukup kuat dari sisi aturan dan hukum. Untuk menuntaskan kasus gagal ginjal akut yg dialami ratusan anak-anak negeri ini, POLRI wajib mengusut tuntas supaya jelas dimana kendala dan permasalahan utama yg timbul. Apakah dalam proses pembelian bahan baku, pada tahap free market, atau proses produksi pada waktu post market. POLRI perlu melakukan penyidikan terhadap BPOM, melakukan validasi atas laporan tentang tindak pidana kesehatan, melakukan pemeriksaan terhadap orang yg diduga melakukan tindakan pidana, melakukan pemeriksaan terhadap surat menyurat atau dokumen yg berkaitan dengan pidana.

Hal ini sangat penting ditelusuri supaya ada bahan pembelajaran bagi para petugas publik yg lalai dalam tugas atau memang dengan sengaja melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Mari berjuang dengan sungguh menuntaskan kasus gagal ginjal segera dan tepat waktu agar kepercayaan masyarakat kembali utuh terhadap pelayanan Kesehatan. Ingat, saat ini mereka sebagai anak-anak, tetapi satu hari kelak akan menjadi pilar dan generasi penerus bangsa. (Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan)






Editor
: Bantors Sihombing
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Apakah Profesi Kesehatan Harus Unjuk Rasa  di Depan Gedung DPR?
Pejabat Publik dan Gaya Hidup Hedonisme Rubicon di Tengah-tengah Masyarakat Pluralisme
Refleksi Goncangan  Gempa Cianjur, dan Toleransi Nurani Kebangsaan
YBM PLN UPHK Medan Salurkan Bantuan Kepada Dhuafa Penyandang Disabilitas
PLN UPHK Medan Bagikan Sembako kepada 60 Duafa
PLN UPHK Medan Salurkan Bantuan Perbaikan Jalur Mangrove Desa Wisata Danau Siombak
komentar
beritaTerbaru