[adsense]

Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026) malam.

Command Center Pemadam Kebakaran (Damkar) menerima laporan pertama melalui layanan Jakarta Siaga 112 pada pukul 21.30 WIB.

[adsense]

"Pengerahan awal 2 unit mobil pemadam dan 100 personel ke lokasi kejadian," tulis Command Center Damkar dalam laporannya, Jumat malam.

Hingga pukul 22.15 WIB, api dilaporkan belum sepenuhnya padam. Sebanyak 20 unit mobil pemadam dan 100 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Raya Padang Langkat Salurkan Bantuan Material untuk Korban Kebakaran di Sei Musam

Api terlihat menghanguskan sekitar setengah bagian sisi gedung. Asap hitam membubung tinggi, sedangkan bau terbakar tercium menyengat di sekitar lokasi.

[adsense]

Material dari bagian atas gedung juga tampak berjatuhan saat proses pemadaman berlangsung. Sejumlah warga menyaksikan peristiwa itu dari sekitar lokasi dan merekamnya menggunakan telepon seluler.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas juga belum menyampaikan informasi mengenai ada atau tidaknya korban dalam peristiwa tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum terdakwa Sherly menyatakan akan mengajukan banding atas vonis 21 hari penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penasihat hukum Sherly, Jonson David Sibarani, di Medan, Jumat (7/8/2026), juga menyatakan pihaknya berencana melaporkan penanganan perkara tersebut ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY).

[adsense]

"Fakta persidangan sudah jelas-jelas menunjukkan tidak satu pun alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa Sherly sebagai pelaku tindak pidana," kata Jonson menanggapi putusan yang dibacakan, Kamis (6/8/2026).

Menurut Jonson, fakta yang terungkap selama persidangan justru menunjukkan Sherly bersama kakaknya, Yanty, sebagai korban dalam peristiwa pada 5 April 2024.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Alih Fungsi Lahan 6 Ha di Pantailabu, Pemilik Lahan Ngaku Ditipu Rp 1,1 M Pengurusan Izin

"Sepenggal-sepenggal ini pun tidak juga menunjukkan adanya perbuatan itu. Justru sebaliknya, Sherly dan kakaknya, Yanty, yang jadi korban," ujarnya.

[adsense]

Jonson juga menyoroti keterangan saksi dalam persidangan. Menurutnya, pelapor bernama Rolan yang merupakan mantan suami Sherly serta Lily Kamso selaku mertua Sherly menerangkan pernah mendengar jeritan meminta pertolongan dari terdakwa.

"Bukan jeritan mengamuk di tragedi 5 April 2024 tersebut," katanya.

[adsense]

Atas putusan tersebut, tim penasihat hukum langsung menyatakan banding. Jonson menegaskan pihaknya juga akan menyampaikan laporan kepada lembaga pengawas peradilan.

"Jadi, bukan hanya ke KY. Bahkan Bawas," ujarnya.

[adsense]

Majelis hakim PN Lubuk Pakam yang diketuai Hisar Sitanggang dengan hakim anggota Endra Hermawan dan Reza Himawan Pratama sebelumnya menjatuhkan vonis 21 hari penjara kepada Sherly.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Sherly terbukti bersalah melakukan tindak pidana KDRT. Putusan itu dibacakan setelah sidang sempat dua kali ditunda.

[adsense]

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Deliserdang, Ricky Sinaga, yang meminta Sherly dijatuhi pidana satu bulan penjara.

Meski lebih ringan dari tuntutan, tim penasihat hukum tetap menolak putusan tersebut.

[adsense]

Abang ipar Sherly, Erwin, turut mempertanyakan kesesuaian barang bukti berupa pakaian dan kacamata yang diajukan dalam perkara itu.

"Barang bukti berupa kaos katanya dicabik-cabik, itu bukan hari kejadian. Beda. Barang bukti yang disita pun beda," katanya.

[adsense]

Advokat Togar Lubis menyatakan pihaknya akan terus menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi apabila merasa belum memperoleh keadilan pada tingkat banding.

Usai mendengar putusan, Sherly tampak menangis dan menyatakan dirinya merupakan korban.

[adsense]

"Tidak adil buat saya. Saya di sini korban. Sangat tidak adil dan tidak masuk akal," ujar Sherly.

Selanjutnya, tim penasihat hukum akan mengajukan memori banding serta menyiapkan laporan kepada Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Peristiwa meninggalnya seorang wanita di Medan, WLG (30), mantan isteri anggota Polri, yang diduga bunuh diri dengan menggunakan senjata api (senpi) pistol, mendapat perhatian dan sorotan dari Mangihut Sinaga, anggota DPR RI Komisi III (membidangi masalah hukum).

Menurut wakil rakyat dari Partai Golkar Dapil Sumut 3 ini, penyidik kepolisian harus melakukan pengusutan secara komprehensip, lengkap dan tuntas sehingga penyebab peristiwa dan meninggalnya korban, terungkap secara terang benderang sesuai fakta kejadiannya.

[adsense]

Dia meminta Polrestabes dan Kepolisian Daerah Sumut yang menangani kasus itu bertindak profesional, objektif dan transparan, sehingga kasusnya terang benderang dan tidak terlalu dini menyimpulkan peristiwa meninggalnya WLG karena bunuh diri.

Penyidik harus melakukan pengusutan dengan hasil lengkap dan tuntas, sehingga penyebab meninggalnya korban, terungkap secara terang benderang sesuai fakta kejadian sebenarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematian Winda Lorenza Gowasa, Ini Jawaban Polda Sumut

"Saya menyayangkan jika terlalu dini disimpulkan korban bunuh diri. Menurut hemat saya pemeriksaan kasus itu belum secara lengkap dan utuh, sehingga menimbulkan pertanyaan.

Mengenai sidik jari, dan pistol serta siapa saja yang ada di ruangan waktu kejadian itu, dan apa yang terjadi sebelum korban meninggal," ujar Mangihut Sinaga yang menanggapi peristiwa tersebut via WA, Jumat (7/8/2026).

[adsense]

[adsense]

Lebih lanjut, menurut Mangihut Sinaga yang mantan Wakajati Sumut ini, terkait kasus ini patut didalami juga sejak kapan si korban datang ke rumah atau tempat kejadian itu?

"Apalagi kalau mereka sebagai suami istri selama ini sudah pisah. Kan tidak segampang itu si korban mendapatkan pistol dari mantan suaminya itu? Jika benar si korban ini datang dari Jakarta, apa langsung ke tempat kejadian itu, dan apa korban langsung tau di mana disimpan pistol itu? Soalnya pistol itu juga gak boleh sembarangan diletakkan. Barang berbahaya dan harus disimpan atau dibawa dalam tugas kalau polisi," ujar Mangihut.

[adsense]

Menurut Mangihut yang juga pernah Kajari Medan ini, hal demikian itu perlu diusut. Sehingga terlalu dini jika sudah menyimpulkan bunuh diri sebelum observasi secara keseluruhan termasuk sidik jari, atau jika masih ada kejanggalan dalam logika yang belum didalami.

"Kemudian di rumah itu apa ada orang lain, atau kosong. Lalu kalau sudah lama pisah, apa status mantan suaminya sudah nikah atau belum lagi", ujar Mangihut.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra DPRD Tebingtinggi: Pembangunan Berkualitas Membutuhkan Perencanaan Yang Matang

Sebelumnya diberitakan, peristiwa itu terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Minggu (2/8/2026), sekitar pukul 16.00 WIB. Polisi kini masih mendalami motif korban diduga nekat mengakhiri hidupnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Dokter Forensik Polda Sumut, dr Mistar Ritonga di Mapolrestabes, Kamis (6/8/2026) menegaskan, sejak menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh dengan melibatkan Tim Inafis dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jasad korban telah selesai diautopsi, hasilnya menunjukkan adanya luka tembak di bagian kepala korban.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• PH Enda Simakasura Sebut Perubahan Pekerjaan Waterfront City Bukan Pelanggaran, Diatur dalam Adendum

[adsense]

Meski telah dinyatakan kematian Winda Lorenza Gowasa (30), mantan istri Bripka IH, personel Polsek Medan Sunggal akibat bunuh diri, keluarga korban masih terus menelusuri kejanggalan tersebut.

Didampingi kuasa hukum, Paul JJ Tambunan, ayah korban, Sanalui Gowasa (55) ditemani ibu korban membuat laporan ke Polda Sumut, Kamis malam (6/8/2026) dengan bukti nomor laporan LP/B/1286/VIII/2026/SPKT Polda Sumut, tertanggal 6 Agustus 2026.

[adsense]

Saat harianSIB.com melakukan konfirmasi ke Kabid Humas Polda Sumut terkait adanya laporan tersebut mengatakan sudah diproses Polrestabes Medan.

"Kan sudah diproses dan hasilnya diumum di Polrestabes Medam," ujarnya, Jumat (7/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Senjata Api Milik Mantan Suami Diduga Dipakai Bunuh Diri, DPR Desak Penyelidikan Menyeluruh

"Tidak masalah, Silahkan membuat laporan. Nanti coba saya cek laporan tersebut ," ucapnya.

[adsense]

Terpisah, kuasa hukum keluarga korban, Paul JJ Tambunan yang dikonfirmasi terkait laporan itu menyebut sedang zoom.

"Sedang ada wawancara zoom Pak," sebutnya singkat.

[adsense]

Sebelumnya diketahui, seorang wanita, Winda Lorenza Gowasa (30), meninggal mengenaskan di kamar mandi rumah, Komplek Bumi Asri, Blok G230, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Minggu (2/8/2026), sekira pukul 15:00 WIB diduga bunuh diri. (*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kualuh Hulu, Aris Simangunsong, mengunjungi Masjid Al Muhajirin, Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Jumat (7/8/2026).

Aris yang didampingi Sekretaris, Antoni Sitorus dan sejumlah pengurus PAC lainnya menyebutkan, kunjungan tersebut dalam kegiatan Safari Jumat PAC PP Kualuh Hulu.

[adsense]

Aris menyebutkan, kegiatan itu dilaksanakan, untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah antar pengurus PP dan masyarakat.

" Ukhuwah islamiyah antara pengurus Pemuda Pancasila dengan masyarakat Desa Sonomartani diharapkan semakin terjalin dengan baik, " kata Aris.

[adsense]

Baca Juga:

• Memahami Aturan Baru Penggabungan Penghasilan Suami-Istri dalam PP No. 20 Tahun 2026

Sebelumnya, Antoni Sitorus, menyebutkan, saat kunjungan ke masjid itu, pihaknya memberikan santunan berupa uang dan beras kepada 15 anak yatim.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kota Tebingtinggi kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025, Jumat (7/8/2026). Agenda persidangan ini sempat batal pada Selasa (4/8/2026) dengan agenda sama karena kehadiran dewan tidak kuorum kendati pimpinan persidangan sudah melakukan skorsing sebayak dua kali

Namun setalah Badan Musyawarah DPRD Tebingtinggi, menjadwalkan ulang persidangan, Anggota DPRD Tebingtinggi kembali menggelar persidangan, dengan agenda

[adsense]

pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025,

Amatan harianSIB.com, sidang dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadafi Nasution bersama Wakil Ketua DPRD Husni ST dihadiri 17 Anggota DPRD juga Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra DPRD Tebingtinggi: Pembangunan Berkualitas Membutuhkan Perencanaan Yang Matang

[adsense]

Urutan fraksi yang membacakan pandangannya adalah Fraksi Keadilan Pembagunan dibacakan Ernawati, Fraksi PDIP dibacakan Mangatur Naibaho, Fraksi Golkar dibacakan Sri Wahyuni, Fraksi Nasdem dibacakan Abdul Rahman. Fraksi Gerindra seyogianya dibacakan Andar Hutagalung dan Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang seharusnya dibacakan Cristop Munte tidak lagi dibacakan dipersidangan dan langsung diserahkan kepada Ketua DPRD Tebingtinggi mengingat waktu tidak lagi cukup karena sudah jadwal Solat Jumat

Fraksi Gerinda dalam pandangannya menyampaikan 9 poin di antarannya transparansi pengelolaan APBD, penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD, tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas penggunaan APBD, efektivitas pengawasan internal, budaya kepatuhan terhadap hukum, membagun kepercayaan publik, membangun budaya pemerintahan yang terbuka terhadap pengawasan dan program realisasi

[adsense]

Terkait transparansi pengelolaan APBD, Gerindra mengatakan bahwa dalam pengelolaan APBD tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan semata, tranparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan pemerintahan kota dalam memberikan akses terhadap data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pemgawasan. Tidak terpenuhinya permintaan dokumen yang diajukan DPRD menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah masih perlu diperbaiki

Selain itu Gerindra Tebingtinggi juga meminta penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pemgawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme cheks and balances dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

[adsense]

Kemudian terkait kelola keuangan daerah Gerindra berpandangan bahwa berbagai temuan BPK RI TA 2025 tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang berdiri sendiri. Temuan mengenai lemahnya perencanaan, kesalahan penganggaran, tidak sesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kota Tebingtinggi kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025, Jumat (7/8/2026). Agenda persidangan ini sempat batal pada Selasa (4/8/2026) dengan agenda sama karena kehadiran dewan tidak kuorum kendati pimpinan persidangan sudah melakukan skorsing sebayak dua kali

Namun setalah Badan Musyawarah DPRD Tebingtinggi, menjadwalkan ulang persidangan, Anggota DPRD Tebingtinggi kembali menggelar persidangan, dengan agenda

[adsense]

pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025,

Amatan harianSIB.com, sidang dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadafi Nasution bersama Wakil Ketua DPRD Husni ST dihadiri 17 Anggota DPRD juga Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Dorong SP3 Catin untuk Cegah Stunting dan Wujudkan Keluarga Sehat

[adsense]

Urutan fraksi yang membacakan pandangannya adalah Fraksi Keadilan Pembagunan dibacakan Ernawati, Fraksi PDIP dibacakan Mangatur Naibaho, Fraksi Golkar dibacakan Sri Wahyuni, Fraksi Nasdem dibacakan Abdul Rahman. Fraksi Gerindra seyogianya dibacakan Andar Hutagalung dan Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang seharusnya dibacakan Cristop Munte tidak lagi dibacakan dipersidangan dan langsung diserahkan kepada Ketua DPRD Tebingtinggi mengingat waktu tidak lagi cukup karena sudah jadwal Solat Jumat

Fraksi Gerinda dalam pandangannya menyampaikan 9 poin di antarannya transparansi pengelolaan APBD, penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD, tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas penggunaan APBD, efektivitas pengawasan internal, budaya kepatuhan terhadap hukum, membagun kepercayaan publik, membangun budaya pemerintahan yang terbuka terhadap pengawasan dan program realisasi

[adsense]

Terkait transparansi pengelolaan APBD, Gerindra mengatakan bahwa dalam pengelolaan APBD tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan semata, tranparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan pemerintahan kota dalam memberikan akses terhadap data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pemgawasan. Tidak terpenuhinya permintaan dokumen yang diajukan DPRD menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah masih perlu diperbaiki

Selain itu Gerindra Tebingtinggi juga meminta penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pemgawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme cheks and balances dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

[adsense]

Kemudian terkait kelola keuangan daerah Gerindra berpandangan bahwa berbagai temuan BPK RI TA 2025 tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang berdiri sendiri. Temuan mengenai lemahnya perencanaan, kesalahan penganggaran, tidak sesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Aturan ini membawa perubahan signifikan dalam perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu poin yang paling banyak diperbincangkan ialah penegasan mengenai status keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Prinsip ini bukan sekadar istilah administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang mengubah cara penghitungan ambang batas peredaran bruto atau omzet tahunan suatu keluarga.

[adsense]

Lantas, apa saja yang perlu diketahui pasangan suami istri agar tetap patuh pajak dan tidak keliru melangkah?

Keluarga sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

[adsense]

Baca Juga:

• Wajah Baru dan Kepastian Hukum Kuasa di Bidang Perpajakan

Aturan terbaru menegaskan bahwa keluarga dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh peredaran bruto dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas yang dilakukan oleh suami, istri, dan anak yang belum dewasa wajib digabungkan. Pekerjaan bebas tersebut antara lain praktik dokter, notaris, pemengaruh, dan kreator konten.

[adsense]

Penggabungan itu menjadi dasar untuk menguji apakah total peredaran bruto atau omzet keluarga masih berada di bawah ambang batas Rp4,8 miliar per tahun. Jika omzet gabungan telah melebihi Rp4,8 miliar, keluarga tersebut tidak lagi berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5% pada tahun pajak berikutnya. Keluarga itu wajib beralih ke tarif umum PPh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

NPWP Terpisah dan Pencegahan Pemecahan Usaha

[adsense]

Bagaimana jika suami dan istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terpisah karena perjanjian pisah harta (PH) atau istri memilih menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah (MT)? Dalam pengujian ambang batas omzet, peredaran bruto keluarga tetap dilihat secara konsolidasi.

[adsense]

Salah satu alasan utama penegasan aturan ini ialah untuk mencegah pemecahan usaha secara artifisial atau firm splitting. Sebelum ketentuan tersebut ditegaskan, terdapat potensi penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang omzet sebenarnya telah melebihi Rp4,8 miliar. Unit usaha itu dapat saja dipecah menjadi beberapa usaha kecil atas nama istri atau anak.

Tujuannya agar omzet atas setiap nama tetap berada di bawah ambang batas Rp4,8 miliar sehingga masing-masing dapat terus menikmati tarif PPh Final 0,5%. Dengan aturan baru ini, praktik tersebut tidak lagi efektif karena pemerintah akan melihat total omzet keluarga secara konsolidasi.

[adsense]

Langkah ini diambil untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang patuh sekaligus memastikan insentif pajak hanya dinikmati pelaku usaha yang benar-benar berskala UMKM.

Menentukan Peredaran Bruto yang Dihitung

[adsense]

Wajib pajak perlu memahami komponen yang masuk dalam penghitungan gabungan. Berdasarkan aturan terbaru, omzet yang harus dikonsolidasikan meliputi:

1. Omzet usaha, yakni seluruh pendapatan bruto dari perdagangan barang atau jasa, baik secara fisik maupun daring.

[adsense]

2. Penghasilan dari pekerjaan bebas, yakni penghasilan dari profesi seperti dokter, arsitek, pengacara, notaris, pemengaruh, dan kreator konten.

3. Penghasilan anak yang belum dewasa. Pada era ekonomi digital, banyak anak di bawah umur memperoleh penghasilan besar dari YouTube, media sosial, atau olahraga elektronik. Peredaran bruto anak tersebut wajib dimasukkan ke dalam omzet orang tua untuk menguji ambang batas.

[adsense]

4. Perseroan perorangan atau PT perorangan. Jika anggota keluarga mendirikan PT perorangan, omzet badan hukum tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian dari omzet keluarga dalam pengujian kelayakan penggunaan PPh Final.

5. Omzet luar negeri. Seluruh pendapatan bruto dari kegiatan usaha di luar negeri juga wajib digabungkan.

[adsense]

Penghasilan yang Tidak Perlu Digabungkan

Tidak seluruh penghasilan keluarga masuk dalam penghitungan ambang batas omzet. Penghasilan berupa gaji sebagai pegawai tetap atau karyawan dan penghasilan pasif, seperti dividen, tidak termasuk dalam komponen peredaran bruto untuk menguji batas Rp4,8 miliar.

[adsense]

Sebagai contoh, suami bekerja sebagai manajer perusahaan dengan gaji Rp2 miliar per tahun, sedangkan istri memiliki butik dengan omzet Rp3,5 miliar. Dalam kondisi tersebut, istri tetap berhak menggunakan PPh Final 0,5% karena omzet usaha yang dihitung hanya berasal dari butik milik istri sebesar Rp3,5 miliar atau masih di bawah ambang batas Rp4,8 miliar.

Konsekuensi jika Omzet Melebihi Rp4,8 Miliar

[adsense]

Ambang batas Rp4,8 miliar merupakan "pagar" yang menentukan skema pajak wajib pajak. Jika setelah penggabungan total omzet keluarga melampaui angka tersebut dalam satu tahun pajak, keluarga itu kehilangan hak menggunakan PPh Final 0,5% pada tahun pajak berikutnya.

Konsekuensinya, keluarga tersebut wajib beralih ke skema PPh Pasal 17 dengan tarif progresif serta menyelenggarakan pembukuan. Transisi ini menuntut kesiapan administratif yang lebih tinggi. Pembukuan memerlukan pencatatan terperinci atas aset, kewajiban, modal, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Ketentuan itu berbeda dengan pencatatan sederhana yang selama ini diperbolehkan bagi UMKM.

[adsense]

Insentif Rp500 Juta Tetap Berlaku

Meskipun omzet digabungkan untuk menentukan kelayakan penggunaan PPh Final, pemerintah tetap memberikan insentif kepada wajib pajak orang pribadi. Batas peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak yang tidak dikenai pajak tetap berlaku.

[adsense]

Khusus bagi pasangan yang memiliki NPWP terpisah dengan status PH atau MT, batas Rp500 juta tersebut diberikan kepada masing-masing individu, bukan sebagai batas gabungan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi setiap pasangan untuk mengembangkan usahanya dengan beban pajak yang lebih ringan pada tahap awal.

Siapkan Konsolidasi dan Pembukuan

[adsense]

Mengingat aturan ini berlaku sejak 22 April 2026, pasangan suami istri yang menjalankan usaha disarankan segera melakukan konsolidasi atas catatan keuangan internal. Pastikan seluruh peredaran bruto anggota keluarga tercatat dan terpantau secara akurat untuk menghindari sanksi pada kemudian hari.

Jika omzet keluarga diproyeksikan melampaui Rp4,8 miliar, persiapkan diri untuk mulai menerapkan pembukuan pada tahun pajak 2027. Memahami aturan sejak dini bukan semata-mata soal kepatuhan hukum, melainkan juga strategi agar bisnis keluarga tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan.(Penyuluh Direktorat Jenderal Pajak)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren menilai keterangan dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022, justru memperkuat fakta bahwa pekerjaan proyek telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel Law Firm, yang terdiri atas Philipus H. Sitepu, Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (7/8/2026).

[adsense]

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim M Yusafrihardi Girsang tersebut, JPU Nurdiono menghadirkan dua saksi, yakni Indah dari bagian perencanaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fahrizal selaku manajemen konstruksi dari PT Yodya Karya (Persero) yang bertugas sebagai pengawas proyek.

Saksi Fahrizal di hadapan majelis hakim menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, ia melakukan pengawasan berdasarkan desain dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP Perkuat Kompetensi Jaksa Melalui Sertifikasi Profesional

Dalam persidangan, majelis hakim juga mempertanyakan sejumlah pekerjaan yang tidak terlaksana, termasuk pemasangan solar panel dan pembangunan Kopi Tao.

[adsense]

Ketika ditanya mengapa pembangunan Kopi Tao tidak dilakukan, saksi menyebut pekerjaan tersebut tidak mendapat rekomendasi teknis dari Badan Wilayah Sungai (BWS).

"Yang Mulia, tidak disetujui oleh BWS," jawab Fahrizal.

[adsense]

Hakim kemudian mempertanyakan sikap PPK atas kondisi tersebut.

"Apa yang dilakukan PPK-nya? Apa sikap PPK? Apa yang dilakukan PPK-nya? Makanya dia masuk penjara? Kalian enak tidur di rumah. Dia tidur di penjara. Ada tanggung jawab moral kalian semua? Maksud saya, kenapa dia masuk penjara?" tegas hakim Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Fahrizal kemudian menjelaskan bahwa pembangunan Kopi Tao tidak terlaksana karena rekomendasi teknis dari BWS tidak dikeluarkan. Ia juga menyebut anggaran pekerjaan tersebut kemudian dialihkan untuk pekerjaan lainnya.

"Saya hanya mengetahui Kopi Tao itu tidak jadi dibangun karena rekomtek tidak dikeluarkan oleh BWS. Dan biayanya dialihkan ke pembangunan yang lain. Saya hanya mendengar," ucap Fahrizal.

[adsense]

Menanggapi keterangan tersebut, Philipus H. Sitepu mengatakan pihaknya melihat adanya sejumlah poin penting yang muncul dalam persidangan, khususnya terkait tugas PPK, perubahan pekerjaan, hingga pelaksanaan proyek yang disebut telah selesai.

"Dari keterangan PPK perencanaan tadi, sudah disebutkan bahwa tugasnya hanya pada saat perencanaan saja. Dan semua yang perencanaan itu lakukan adalah menunjuk ahli. Ahlinya sudah disebutkan, yaitu Pak Ruli. Pak Ruli yang kemudian membuat desain, membuat gambar dasar, dan kemudian keluar anggaran," kata Philipus.

[adsense]

Menurutnya, anggaran yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan proyek tersebut berada di kisaran Rp191 miliar.

"Itu yang kemudian menjadi dasar dilaksanakan. Nah, hanya sampai di sana. Dan yang paling penting adalah saksi hari ini menerangkan kalau proyek ini selesai. Dia mengetahui bahwa proyek ini selesai, bukan mangkrak," tutur Philipus.

[adsense]

Philipus juga menyoroti keterangan mengenai adanya perubahan pekerjaan selama pelaksanaan proyek.

Menurutnya, perubahan dalam pekerjaan konstruksi bukan otomatis merupakan pelanggaran karena dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dan dituangkan dalam adendum.

[adsense]

"Apakah memang di dalam pelaksanaannya bisa terjadi perubahan-perubahan? Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, itu dimungkinkan. Dari perencanaan, waktu pelaksanaan memang ada perubahan, itu dimungkinkan. Diatur dalam adendum. Jadi perubahan itu bukanlah pelanggaran," jelasnya.

Ia mencontohkan pembangunan yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya rekomendasi teknis dari BWS.

[adsense]

"Tadi ada bangunan yang harusnya ada, tapi tidak jadi karena ada rekomendasi teknis. Misalnya itu dibuat di aliran sungai sehingga ditiadakan. Nah, pekerjaan itu yang harus dibayarkan jadi tidak dibayarkan. Jadi tidak ada kerugian di sana," katanya.

Selain itu, Philipus menyebut keterangan saksi dari sisi pengawasan konstruksi juga menunjukkan bahwa pekerjaan di kawasan Tele telah dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk dari aspek mutu pekerjaan.

[adsense]

"Dari konstruksi pengawasan sipil bidang Tele, disampaikan bahwa semua pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan mutunya, betonnya, semua sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada," ungkap Philipus.

Ia mengakui terdapat pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Namun, menurutnya, keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi oleh PPK.

[adsense]

"Memang tadi disebutkan ada pengerjaan yang terlambat. Tapi pengerjaan yang terlambat itu pun masih diatur, diberikan sanksi oleh PPK juga. Keterlambatan-keterlambatan ini tetap diberikan sanksi. Oleh karena itu, semua pengerjaannya ini sudah sesuai dengan yang diatur," tegas Philipus.

Terkait pembangunan Kopi Tao yang tidak terlaksana, Philipus menjelaskan bahwa tidak keluarnya rekomendasi teknis BWS berkaitan dengan lokasi bangunan yang berada di aliran sungai atau aliran air.

[adsense]

"Memang ada satu Kopi Tao itu rekomendasi teknisnya tidak keluar karena apa? Itu karena ada di aliran sungai, aliran air, sehingga tidak bisa dibangun di sana. Nah, karena ada rekomendasi teknis itu, itulah yang membuat tidak terbangun," sebutnya.

Menurut Philipus, hal terpenting dari tidak terlaksananya pembangunan tersebut adalah tidak adanya anggaran yang kemudian digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum.

[adsense]

"Tidak terbangunnya bangunan tersebut, tidak ada dana yang digunakan. Jadi bukan berarti ini bangunan harusnya ada, terus jadi tidak dibangun, terus dananya diambil. Tidak begitu. Jadi memang karena tidak terbangun maka dananya tidak digunakan," katanya.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

[adsense]

Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu (12/8/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi dari KSO. (*)

[adsense]

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam E. Silaban mengatakan, hasil interogasi sementara terkait laporan kasus penikaman di Jalan Mesjid Sibolga, pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena dilatarbelakangi rasa dendam di mana korban pernah melaporkan dirinya kepada atasan sehingga pelaku diberhentikan dari pekerjaannya.

"Namun demikian, motif tersebut masih terus didalami dalam proses penyidikan," kata Rustam dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat tim Satreskrim setelah menerima laporan kejadian.

"Begitu menerima informasi, kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku berinisial FL (30) dan berkat kerja keras tim, akhirnya pelaku berhasil kami amankan di salah satu desa di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (5/8/2026)," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanah Kelahiran Tokoh Masyarakat DR GM Panggabean di Sibolga Julu Masih Dipenuhi Material Sisa Bencana Tahun 2025

Rustam membeberkan, saat kejadian terduga pelaku telah mempersiapkan sebilah pisau sebelum mendatangi korban, Selasa (4/8/2026), di Jalan Mesjid, Kota Sibolga, lalu pelaku mendekati korban dan melakukan penikaman, kemudian melarikan diri usai menjalankan aksinya.

[adsense]

Sementara korban mengalami luka akibat serangan tersebut dan sempat di rawat di RS Metta Medika Sibolga, lalu dirujuk ke Medan.

"Saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa terungkap secara utuh," katanya seraya mengimbau masyarakat agar menyerahkan setiap persoalan kepada aparat penegak hukum dan tidak menyelesaikannya dengan tindakan kekerasan yang dapat berujung pada tindak pidana. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Sutarto MSi, optimistis "Banteng Sumut Merah FC" mampu merebut gelar juara pada ajang Soekarno Cup U-17 2026 di Jawa Timur.

Dengan persiapan matang melalui pemusatan latihan dan diperkuat pemain-pemain terbaik dari berbagai daerah di Sumut, tim tersebut diyakini siap bersaing serta membawa pulang trofi turnamen sepak bola usia muda tingkat nasional yang digelar di Jawa Timur pada 10–24 Agustus 2026.

[adsense]

Optimisme tersebut disampaikan Sutarto saat memberikan pembekalan sekaligus melepas kontingen Banteng Sumut Merah FC, di Kantor DPC PDI Perjuangan Serdang Bedagai, Jumat (7/8/2026).

Sutarto menegaskan, seluruh pemain harus tampil penuh percaya diri, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi, karena Banteng Sumut Merah FC merupakan tim terbaik hasil seleksi dari Turnamen Piala Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs Rapidin Simbolon MM.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT RI ke-81, Wakil Ketua DPRD SU Gelar Turnamen Sepak Takraw "RA Cup I 2026"

"Kami telah melakukan persiapan secara optimal melalui training center (TC) di Pantai Cermin. Saya yakin Banteng Sumut Merah FC akan memberikan kejutan-kejutan pada setiap pertandingan. Target kita jelas, membawa pulang Piala Soekarno Cup 2026 ke Sumut," ujar Sutarto.

[adsense]

Ia mengatakan, pada babak penyisihan Banteng Sumut Merah FC tergabung di Grup C bersama tim Banteng Sulawesi Utara, Bali, dan Banten. Meski menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas baik, ia menilai peluang Sumatera Utara untuk melangkah jauh tetap terbuka lebar.

"Kita menghormati seluruh lawan, tetapi tidak boleh gentar. Saya melihat para pemain dan ofisial sudah siap bertanding. Dengan kerja keras, disiplin dan semangat juang tinggi, saya optimistis Sumut mampu menjadi juara," tegasnya.

[adsense]

Acara pelepasan kontingen turut dihadiri Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut H Muhammad Affan dan Ketua DPC PDI Perjuangan Serdang Bedagai yang juga Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, bersama jajaran pengurus partai, pelatih, ofisial, serta keluarga para atlet.

Dalam sambutannya, Darma Wijaya berharap seluruh pemain mampu memanfaatkan Soekarno Cup sebagai panggung untuk menunjukkan kualitas sepak bola Sumut dan meminta para pemain bertanding dengan disiplin, menjaga nama baik daerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria terduga kurir pil ekstasi berinisial PJ alias Jeki (38) warga Jalan Sei Bakapura, Kelurahan Sei Kambing, Medan Petisah, ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan dari kawasan Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah 600, Medan Marelan, berikut barang bukti berupa 500 butir pil ekstasi, 1 handphone dan uang tunai Rp 230 ribu.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya Sembiring, dalam keterangan persnya, Kamis malam (6/8/2026), mengatakan, PJ alias Jeki berikut barang bukti, ditangkap pada Selasa (4/8/2026), di Lingkungan 11, Kelurahan Tanah 600, Medan Marelan, setelah pihaknya mendapat informasi adanya dugaan pengiriman ratusan butir pil ekstasi ke wilayag Tanjung Pura, Langkat.

[adsense]

Berdasarkan pengakuan PJ alias Jeki, lanjutnya, ratusan butir pil ektasi tersebut diperolenya dari oknum tertentu di Tanjung Morawa atas perintah seorang tahanan di LP Tanjung Gusta. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Tanjung Pura dengan cara dipaketkan. Jika berhasil, Jeki akan mendapat imbalan Rp1.000.000.

"JP alias Jeki merupakan residivis dan baru keluar dari penjara pada Mei 2026 lalu," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Edarkan Sabu, Pria di Hamparan Perak Ditangkap Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Sedangkan barang bukti sabu sebanyak 37, 69 gram, daun ganja kering 205, 86 gram dan pil ekstasi 500 butir.

[adsense]

"Terhadap 6 orang pengguna narkoba, dilakukan rehabilitasi di panti rehab dan 25 kasus masih dalam proses penyidikan," katanya.

Sementara terkait kasus penganiayaan di Labuhan Deli yang menewaskan Ir (13), pihak kepolisian telah meringkus 5 orang remaja terduga pelaku.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Gunungsitoli optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum pada Tahun Anggaran 2026 akan tercapai, bahkan diproyeksikan melampaui target yang telah ditetapkan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi parkir telah mencapai Rp360.820.000 atau 62,64 persen dari target sebesar Rp576.500.000.

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, Bastian Telambanua, kepada harianSIB.com, Jumat (7/8/2026), menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa target PAD tahun ini berpotensi terealisasi lebih dari 100 persen. Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan retribusi parkir sepanjang tahun 2025 berada di kisaran 83 persen dari target yang ditetapkan.

[adsense]

Menurutnya, pelayanan parkir resmi saat ini tersebar di 60 titik yang berada pada 28 ruas jalan di Kota Gunungsitoli. Penetapan lokasi parkir tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-224 Tahun 2026 tentang Penetapan Ruas Jalan untuk Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Seluruh pelayanan didukung oleh 60 juru parkir resmi yang telah memiliki surat tugas.

Dishub juga memastikan seluruh juru parkir telah mendapatkan pembinaan secara berkala setiap triwulan dengan melibatkan Satbinmas Polres Nias, disertai pembinaan harian. Sementara itu, mekanisme pemungutan retribusi masih dilakukan secara manual atau tunai. Hasil pungutan kemudian disetorkan setiap hari oleh Bendahara Penerimaan ke bank persepsi yang telah ditunjuk Pemerintah Kota Gunungsitoli.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Raya Padang Langkat Salurkan Bantuan Material untuk Korban Kebakaran di Sei Musam

Sebagai langkah mencegah kebocoran PAD, Dishub tengah mengusulkan penerapan sistem pembayaran retribusi parkir secara digital yang telah diajukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperrida) sebagai salah satu inovasi daerah.

[adsense]

Selain itu, selama tahun 2026 Dishub juga telah menertibkan sejumlah juru parkir ilegal di beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Ahmad Yani.

Dishub menegaskan setiap pengguna jasa parkir berhak menerima karcis resmi. Apabila juru parkir tidak menyerahkan karcis, masyarakat berhak menolak membayar retribusi. Adapun tarif resmi parkir yang berlaku berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 yakni Rp1.000 untuk sepeda motor, Rp2.000 untuk kendaraan roda tiga, Rp3.000 untuk mobil dan kendaraan barang hingga 3 ton, serta Rp5.000 untuk bus, truk, dan kendaraan di atas 3 ton. Selama tahun 2026, Dishub mengaku belum menemukan juru parkir yang memungut tarif di luar ketentuan dan menegaskan pelanggaran semacam itu akan berujung pada pemecatan.

[adsense]

Selain berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Gunungsitoli, penerimaan retribusi parkir juga mendukung program pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas. Ke depan, Dishub berencana menerapkan tempat khusus parkir di luar badan jalan dengan sistem tarif progresif berdasarkan durasi parkir serta mengembangkan pembayaran retribusi secara non-tunai guna meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Gunungsitoli.(*)

[adsense]

[adsense]

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Hinai dan SPN Hinai menggelar aksi donor darah di Kantor Camat Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan bertema "Setetes Darah, Sejuta Harapan" tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepedulian sosial sekaligus membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]

Aksi kemanusiaan ini diikuti berbagai unsur, mulai dari jajaran PMI Kabupaten Langkat, Pemerintah Kecamatan Hinai, personel SPN Hinai Polda Sumatera Utara, Koramil 09/Hinai hingga masyarakat dan ibu-ibu kader.

Sejak pagi, para peserta tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan dan proses skrining untuk memastikan kelayakan sebelum mendonorkan darah. Dari seluruh peserta yang mendaftar, sebanyak 70 kantong darah berhasil dihimpun setelah melalui proses pemeriksaan dan skrining.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Raya Padang Langkat Salurkan Bantuan Material untuk Korban Kebakaran di Sei Musam

"Mari bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan," ujar Fatmawati.

[adsense]

Ia berharap kegiatan serupa dapat mendorong semakin banyak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan positif. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah dan menyelamatkan nyawa, aksi tersebut juga dinilai dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sinergi antara PMI, pemerintah kecamatan, TNI-Polri dan masyarakat dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari semangat persatuan yang digaungkan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution segera menuntaskan proses pengangkatan Sekdaprov Sumut definitif, mengingat jabatan tersebut sangat strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan dan tidak layak terlalu lama diisi oleh penjabat (Pj).

"Sekdaprov Sumut memiliki fungsi yang sangat vital, sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBD," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Jumat (6/8/2026), melalui telepon di Medan.

[adsense]

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, jabatan Sekdaprov Sumut bukan sekadar jabatan administratif, tapi pengendali birokrasi dan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah, sehingga harus segera diisi secara definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

Anggota Komisi E ini mengatakan, seluruh jajaran birokrasi pada dasarnya menunggu kepastian mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai Sekdaprov Sumut definitif. Meski penentuan pejabat tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gubernur, proses pengisiannya tidak boleh berlarut-larut.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi B DPRD Sumut Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Irigasi Asahan demi Selamatkan 5.000 Hektare Sawah

Ebenejer juga menyoroti belum adanya proses seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi posisi Sekdaprov Sumut. Apabila pemerintah daerah belum membuka mekanisme seleksi, maka Gubernur perlu segera menentukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[adsense]

Menurut politisi vokal ini, kepastian mengenai jabatan Sekdaprov Sumut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut, mulai dari pengelolaan anggaran, pembinaan aparatur sipil negara, hingga percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Ebenejer mengingatkan wewenang seorang Pj Sekdaprov Sumut memiliki batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian, sehingga pemerintah provinsi diharapkan tidak terus memperpanjang status Pj tanpa penyelesaian yang jelas.

[adsense]

"Status Pj itu ada batasannya. Jangan sampai terus diperpanjang tanpa kepastian karena dapat menimbulkan persoalan administratif maupun mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan. Saya berharap Gubernur segera mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga Sumut memiliki Sekdaprov definitif," tegasnya.

Ia berharap proses pengisian jabatan Sekdaprov Sumut dapat segera dituntaskan sehingga birokrasi pemerintahan semakin kuat, koordinasi antarperangkat daerah lebih efektif, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kota Pematangsiantar. Polsek Siantar Utara turun langsung ke tengah masyarakat membagikan bantuan sembako dan Bendera Merah Putih kepada warga kurang mampu dan lansia, Kamis (5/8/2026).

Kegiatan sosial dan kebangsaan ini dipimpin Kapolsek Siantar Utara IPTU Nana Sandra, didampingi Wakapolsek IPTU Arpansyah Siregar, Kanit Intelkam IPDA M. Rudi H. Nasution Kanit Binmas IPDA H. Matondang, serta para Bhabinkamtibmas.

[adsense]

Pembagian bantuan menyasar tiga lokasi, yakni Jalan Nagur Gang Lestari Kelurahan Martoba, Jalan Bah Kapul Kiri Kelurahan Sigulang-gulang, dan Jalan Damar Laut Gang Dori Kelurahan Kahean.

Warga menerima paket sembako berupa beras, minyak makan, gula, telur, mi instan, sekaligus Bendera Merah Putih untuk dikibarkan di depan rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Kantor Gubernur Sumut Bersolek Merah Putih

[adsense]

[adsense]

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap seorang pria berinisial MTS alias Tebe (34), yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Desa Bandarselamat, Kecamatan Aekkuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selasa (4/8/2026) sekira pukul 14.30 WIB.

Penangkapan tersebut dilakukan Tim Unit II dipimpin Kanit Ipda Risnal Situngkir SH melibatkan Aipda NC Gulo, Brigadir Fajar W Sukma, Brigadir Hardi Siregar dan Briptu M Arys Budiman. Dari Tebe diamankan satu bungkus (plastik klip) berisi sabu dengan berat bruto 3,10 gram.

[adsense]

Selain sabu, polisi juga menyita 4 plastik klip kosong, uang tunai Rp100 ribu, satu alat hisap sabu atau bong, timbangan elektrik, telepon genggam merek Infinix warna hijau, pipet berbentuk sekop dan kaca pirex. Barang bukti tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Dalam pemeriksaan awal, Tebe mengakui sabu tersebut miliknya yang rencananya akan diedarkan di desa tersebut. Ia juga mengaku memperoleh sabu dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan Hasibuan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dan keterlibatan Hasibuan dalam jaringan tersebut," kata Kasat Resnarkoba AKP Hardiyanto SH MH.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Ujungbandar

"Tim juga masih terus mengembangkan perkara narkotika ini untuk mengungkap sumber pasokan sabu dan kemungkinan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas," sebut Kasat kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/8/2026).

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, menegaskan komitmen Polres Labuhanbatu untuk memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Upaya tersebut, kata dia, akan terus dilakukan hingga ke akar-akarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

"Kualitas pelayanan publik diukur dari seberapa mudah rakyat mendapatkan haknya, bukan seberapa rumit prosedurnya."

[adsense]

Pernyataan tersebut menjadi landasan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat, kata Kadis Dukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM, Kamis (6/8/2026).

Terbaru, Disdukcapil menjalin kerjasama strategis dengan Yayasan Karya Luhur Jaya Klinik Santa Lusia Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Terima Kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar

Jara menjelaskan, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dilakukan di Ruang Rapat Dinas Dukcapil Humbahas, disaksikan oleh para Kepala Bidang dan staf terkait. Naskah kerjasama tertuang dalam nomor: 470/8/PKS-LAPAKKITA/YKLJ-KSL/DUKCAPIL/VIII/2026 dan nomor: 19/PKS/DISDUKCAPIL/KSLL/VIII/2026.

[adsense]

Perjanjian ditandatangani secara resmi oleh Kepala Dinas Dukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM, serta perwakilan Klinik Santa Lusia, Bd. Rinto Ransi Flora Simbolon SKeb.

[adsense]

Melalui kerjasama ini, diharapkan setiap bayi yang lahir di Klinik Santa Lusia dapat langsung terlayani pengurusannya hingga memperoleh dokumen kependudukan lengkap, mulai dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

[adsense]

Langkah ini merupakan wujud nyata upaya pemangkasan prosedur birokrasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan hak-hak administratif kependudukannya tanpa harus datang berulang kali ke kantor dinas, tutup Jara Trisepto. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Universitas Lintas Internasional Indonesia (IULI) resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Profesi Dokter Gigi.

SK tersebut diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Dr Lukman MHum dalam acara yang dihadiri pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah IV.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Dr Lukman mengapresiasi bertambahnya program studi di bidang kesehatan, khususnya kedokteran gigi, yang diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas sekaligus membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Kami mengapresiasi Universitas Lintas Internasional Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan program studi kedokteran gigi. Amanah yang telah diberikan melalui penerbitan SK ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemenuhan standar akademik serta komitmen dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," ujar Dr Lukman.

[adsense]

Baca Juga:

• Urgensi Praktisi Mengajar demi Kemajuan Perguruan Tinggi

"Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada IULI. Pembukaan program studi kedokteran gigi merupakan wujud komitmen yayasan untuk terus menghadirkan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan Indonesia," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Rektor Universitas Lintas Internasional Indonesia Dr Christin Agustina Purba MSi menegaskan bahwa penerimaan SK tersebut menjadi awal tanggung jawab besar bagi IULI dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran gigi.

"Penerimaan SK ini merupakan amanah yang kami terima dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. IULI berkomitmen menyelenggarakan pendidikan kedokteran gigi yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu melahirkan dokter gigi yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global," ujarnya.

[adsense]

Dengan diterbitkannya izin tersebut, IULI akan mulai menerima mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 2026/2027 pada Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Profesi Dokter Gigi. Perguruan tinggi itu juga menyediakan kuota Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi.

IULI yang berlokasi di Gading Golf Boulevard Raya Blok G No. 002, Gading Serpong, berkomitmen menghasilkan lulusan unggul melalui integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan dengan lingkungan pembelajaran berstandar internasional serta kolaborasi dengan dunia industri dan berbagai mitra global.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bergesernya budaya konsumen ke digital saat ini dimanfaatkan banyak orang menjadi peluang-peluang usaha yang menjanjikan, salah satunya menjadi penyedia jasa titip, atau yang lebih populer dengan sebutan 'jastiper'.

‎

[adsense]

‎Usaha Jastiper ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Medan. ‎Bagi kalangan 'the have' tapi malas bergerak keluar rumah atau kantor dengan berbagai alasan, mereka lebih memilih menggunakan jasa jastipers untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa harus berpanas-panasan dan berdesakan di antrean panjang.

‎Bermodalkan video dan foto produk yang diperoleh dari platform e commmerce atau produk langsung di lokasi pameran, mall dan pasar, konsumen dan jastipers sudah bisa bertransaksi.

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Berburu Kuliner dan Fashion Syar'i Di Medan Halal Fest 4

‎Biasanya masyarakat menggunakan jastiper pada event pameran, bazar, baik dalam kita Medan maupun luar kota, bahkan sampai ke luar negeri.

[adsense]

‎Seperti yang di paparkan Milly pada harianSiB di salah satu bazar fashion busana muslim di hotel Raz Medan, Jumat (7/8/2026), usaha jastiper yang sudah digelutinya selama lima tahun ini sangat menjanjikan, walau terkadang ia mengalami kerugian juga.

‎"Berawal dari iseng-iseng posting produk saat mengunjungi pameran fashion dan kosmetik, temen-teman langsung pada titip beli, dari situlah saya tekuni usaha ini dan memang hasilnya lumayan menjanjikan, tanpa bermodal banyak dan minim resiko, tapi saya pernah juga si rugi," papar Milly.

[adsense]

‎

‎"Awal-awal jadi jastiper, saya percaya aja sama konsumen, membeli pesanan mereka dengan jumlah yanga banyak tanpa DP, ternyata saat diserahkan, banyak yang dibatalkan, jadi dari situ saya wajibkan bayar setengah di awal untung menghindari kerugian," lanjutnya.

[adsense]

‎

‎Menjadi jastiper memberikan keuntungan berupa modal awal yang kecil dan potensi mendapatkan keuntungan dari fee 5%–30% per item.

[adsense]

‎Dengan modal kecil, bahkan bisa jalan tanpa modal karena sistemnya pesan dulu baru dibeli.

‎Dari keuntungan tersebut bisa jalan-jalan atau liburan gratis, datangi event, pameran atau pusat- pusat perbelanjaan yang diminati konsumen.

[adsense]

‎

‎Dibalik keuntunganya, ada juga kerugian dan resiko jadi Jastiper, harus keliling dan antre panjang sambil bawa barang titipan yang banyak.

[adsense]

‎Terkadang juga beresiko barang sisa karena pembeli batal sepihak, rusak di jalan, hilang, serta aturan bea cukai yang ketat bagi barang impor.

‎Barang bawaan dari luar negeri bisa tertahan atau dikenakan pajak tinggi jika melebihi batas ketentuan, dan itu semua menjadi tanggungan jastiper.

[adsense]

‎

‎Pelaku usaha, khususnya UMKM mengaku mendapat banyak manfaat atas kehadiran jastiper. ‎Jastiper layaknya sebagai pemasar gratis yang memperluas jangkauan pasar mereka secara instan. ‎Mengenalkan produk ke audiens baru, membuat konten review secara sukarela, yang tentunya sangat bermanfaat meningkatkan kesadaran merek (brand awareness) untuk meningkatkan volume penjualan produk.

[adsense]

‎"Kehadiran jastipers di setiap pameran produk kami di bazar-bazar sungguh sangat membantu menghabiskan stok barang lebih cepat, jadinya omzet meningkat tanpa biaya iklan, jangkauan pasar produk kami juga semakin luas, bahkan sampai menembus pasar luar negeri. Saling bermanfaatlah, jadi terkadang kami pun tak sungkan memberi potongan harga atau menggratiskan produk tertentu saat jastiper memborong banyak dagangan kami," ungkap Mecca, salah satu pelaku usaha busana muslim yang kerap kebanjiran orderan di bazar berkat bantuan dang jastiper.

‎Jadi bagi kamu yang sedang tidak memliki penghasilan, menjadi jastiper mungkin bisa menjadi pilihan, karena tidak hanya pakaian, tas atau benda-benda mahal yang menggunakan jasa jastip, makanan pun bisa, ada banyak produk makanan yang kini menjadi incaran konsumen dari luar Medan untuk dibeli lewat jastiper(**)

[adsense]

[adsense]