[adsense]

Kalangan DPRD Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar mengevaluasi jabatan Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.

Desakan itu muncul karena EGM dinilai gagal mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumut yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

[adsense]

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Salmon Sumihar Sagala SE kepada wartawan, Rabu (15/7/2026) ketika dihubungi melalui telepon dari Medan.

Menurut Ebenejer, antrean panjang di sejumlah SPBU hingga memaksa masyarakat menunggu berjam-jam untuk memperoleh BBM merupakan bukti distribusi energi di Sumut sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

[adsense]

Baca Juga:

• Antrean BBM di Medan Masih Mengular, Pasokan Mulai Normal namun Warga Tetap Padati SPBU

Berkaitan dengan itu, Ebenejer menyarankan ke Pemprov Sumut, apabila kelangkaan BBM terus berulang dan tidak mampu diantisipasi dengan baik, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi terhadap pimpinan yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di wilayah Sumut.

[adsense]

"Kita jarang mendengar di Provinsi lain BBM bersubsidi seperti Biosolar dan Pertalite habis di SPBU dan tidak pernah kita melihat antrian masyarakat membeli BBM mengular panjang. Ada apa ini Sumut, apakah disengaja seperti ini atau bagaimana," ujar Ebenejer Sitorus dengan nada bertanya.

Sementara itu, Salmon Sumihar Sagala bahkan mengingatkan Disperindag ESDM Sumut lebih fokus menjamin ketersediaan pasokan BBM daripada sekadar mengeluarkan imbauan yang efeknya sangat mengecewakan masyarakat.

[adsense]

"Kelangkaan BBM telah mengganggu aktivitas warga, transportasi, pelaku usaha, hingga sektor pertanian sehingga harus segera ditangani secara serius. Bukan hanya melontarkan imbauan agar masyarakat tidak panic buying, karena imbauan itu tidak menyentuh akar persoalan, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.

"Bagaimana mungkin masyarakat diminta tidak panic buying, sementara kenyataannya mereka harus mengantre berjam-jam, bahkan ada yang tidak kebagian BBM. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar imbauan, melainkan kepastian pasokan BBM tersedia di setiap SPBU," tegas Salmon Sumihar Sagala.

[adsense]

Atas dasar itu, Salmon mendesak Pemprov Sumut segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut agar persoalan kelangkaan BBM dapat segera diatasi. Jika terbukti kelangkaan BBM ini akibat pengelolaan distribusi tidak maksimal, segera evaluasi jajaran pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, agar kejadian serupa tidak terus berulang.(*).

[adsense]

[adsense]

Meski Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengerahkan bantuan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui personel TNI dan Polri, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan masih terjadi hingga Rabu (15/7/2026).

Pantauan di sejumlah SPBU, seperti di kawasan Medan Johor, Simpang Selayang, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Sisingamangaraja, menunjukkan antrean kendaraan masih mengular hingga sekitar 200 meter di luar area SPBU. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dan mengganggu arus lalu lintas, termasuk pengguna jalan yang tidak ikut mengantre BBM.

[adsense]

Pengawas SPBU 14.201.1126 di Jalan Brigjen Katamso, Sultan, mengatakan pasokan BBM mulai kembali normal sejak dini hari. Menurutnya, distribusi Pertalite dan Pertamax telah berlangsung sejak pukul 04.00 WIB, disusul tambahan pasokan pada pukul 10.00 WIB sehingga stok di SPBU tersebut dalam kondisi aman.

"Pasokan sudah banyak masuk sejak pukul 04.00 WIB. Stok Pertalite dan Pertamax aman. Kalau antrean masih panjang, kemungkinan karena di SPBU lain pasokannya belum sepenuhnya normal," ujar Sultan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambangi Kantor Baru, Kakanwil Pastikan Layanan Imigrasi Lebih Dekat untuk Masyarakat Padangsidimpuan

"Kelangkaan BBM yang sempat terjadi membuat kondisi SPBU menjadi perhatian banyak pihak. Sebenarnya stok tetap masuk, hanya sempat terlambat akibat kendala internal. Hari ini pihak Pertamina akan turun langsung untuk melihat situasi dan mencari solusi atas kendala yang ada," katanya.

[adsense]

Sultan juga memastikan harga BBM masih normal dan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun panik.

Sementara itu, Rudi, warga Jalan Brigjen Katamso, mengaku antrean pengisian BBM mulai berkurang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Ia hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mendapatkan BBM.

[adsense]

"Hari ini saya sengaja datang lebih pagi. Syukurlah hanya sekitar 20 menit sudah bisa mengisi BBM. Kemarin kami bisa menunggu hampir satu jam, bahkan saat giliran tiba stoknya sudah habis. Mudah-mudahan kondisinya terus membaik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Mira, warga Medan Johor. Ia mengaku memilih mengantre sejak dini hari agar tidak mengganggu aktivitas mengantar anak ke sekolah dan berangkat bekerja.

[adsense]

"Kemarin kami terlambat mengantar anak sekolah dan masuk kerja karena antreannya sangat panjang. Hari ini sudah jauh lebih cepat. Semoga kondisi ini terus membaik dan antrean panjang segera berakhir," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan, antrean panjang di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM. Menurutnya, gangguan distribusi terjadi akibat kendala internal antara Pertamina dan vendor penyedia sopir angkutan BBM.

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok BBM maupun harga tetap aman, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. (*)

[adsense]

[adsense]

Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol (purn) Agus Andrianto mengungkap alasan eks JampidsusFebrie Adriansyah hanya dicekal 20 hari usai menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Agus mengatakan, pencekalan terhadap Febrie dan koleganya, Don Ritto ke luar negeri atas permintaan Polda Metro Jaya. Namun, pencekalan itu hanya sementara hingga diusulkan kembali oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

[adsense]

"Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan," kata Agus, usai rapat di DPR, Selasa (14/7/2026), seperti dilansir CNN Indonesia.

"Kita tunggu nanti, setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan," imbuhnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Pastikan Pengamanan TNI untuk Febrie Adriansyah Sudah Dicabut

"Kita tunggu nanti, setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan," imbuhnya.

[adsense]

Pencekalan terhadap Febrie dan Don Ritto didasarkan permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026 usai keduanya menjadi tersangka.

Namun, belakangan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi mengalihkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie ke Kejaksaan Agung.

[adsense]

Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan, pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara.

"Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergisitas sebagaimana yang telah disampaikan Plt Jampidsus," ujarnya di Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7).

[adsense]

Don Ritto dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP.

Sementara itu, tersangka Febrie diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya.

[adsense]

Febrie dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU.

Meski begitu, penahanan saat ini hanya dilakukan terhadap Don Ritto di Polda Metro Jaya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan pemberian uang sebesar Rp100 juta kepada pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap fakta yang terungkap di persidangan akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai dasar untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan perkara.

[adsense]

"Ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti dianalisis oleh JPU," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Budi, penyidik juga akan menelusuri latar belakang dugaan pemberian uang tersebut, termasuk siapa yang berinisiatif, apa motifnya, serta untuk tujuan apa uang itu diberikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ijeck Desak Pembangunan Jalur Kereta Medan-Aceh Dipercepat

KPK juga membuka kemungkinan menyita uang tersebut apabila dalam proses persidangan terbukti berasal dari atau berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

[adsense]

"Terbuka kemungkinan jika memang nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang berproses di persidangan," ujar Budi.

Meski demikian, KPK masih menunggu proses pembuktian di pengadilan serta penilaian majelis hakim terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan.

[adsense]

Nama Gus Miftah mencuat dalam sidang perkara dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan pada Senin (13/7). Dalam persidangan itu, saksi Dheky Martin mengakui adanya alokasi dana sebesar Rp100 juta untuk Gus Miftah.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dan dua korporasi dalam perkara tersebut, termasuk mantan anggota DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Arus lalu lintas di Jalan Letjen Jamin Ginting, tepatnya di kawasan Tikungan Tirtanadi, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, mengalami perlambatan akibat sebuah truk Fuso yang mengalami patah as.

Kemacetan terjadi sejak Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB hingga Rabu (15/7/2026) pukul 14.00 WIB. Truk yang mengalami kerusakan tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dan berhenti di badan jalan, sehingga menghambat arus kendaraan dari kedua arah.

[adsense]

Kondisi itu menyebabkan antrean panjang, terutama saat jam-jam sibuk aktivitas masyarakat. Menerima laporan adanya kemacetan, personel Polsek Pancurbatu segera turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

Langkah cepat tersebut dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Anggota Pramuka Tapteng Sabet Prestasi Jamdasu XI

Mekanik didatangkan ke lokasi guna melakukan perbaikan sehingga truk dapat segera dievakuasi dan tidak lagi menghambat arus kendaraan.

[adsense]

Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi, mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengaturan hingga proses penanganan kendaraan selesai dan kondisi lalu lintas kembali normal.

"Personel kami tetap bersiaga di lokasi hingga kendaraan yang mengalami kerusakan berhasil ditangani. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Pancurbatu," ujar Kompol Junaidi, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Polsek Pancurbatu juga mengimbau para pengguna jalan agar selalu mematuhi arahan petugas di lapangan dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan guna meminimalisasi potensi gangguan lalu lintas. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Semangat menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 terasa begitu kental di sejumlah sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (15/7/2026). Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di dua sekolah, yakni SMP Negeri 1 Tarutung dan SMP Negeri 1 Siborongborong, berlangsung dengan suasana yang hangat, tertib dan penuh antusiasme dari para peserta didik baru.

Rabu pagi, halaman SMP Negeri 1 Tarutung tampak semarak dipenuhi ratusan siswa baru berseragam rapi. Sebagian dari mereka masih terlihat canggung beradaptasi dengan lingkungan yang belum dikenal, namun raut wajah penuh rasa ingin tahu dan semangat tetap terpancar di hari pertama mereka mengenal dunia sekolah menengah.

[adsense]

Suasana kekeluargaan turut mewarnai kegiatan, seiring hadirnya Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, yang disambut hangat kepala sekolah beserta jajaran guru. Kehadirannya menghadirkan nuansa formal kunjungan kerja pemerintah daerah yang tetap membaur akrab dengan kegembiraan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pentingnya penguatan karakter melalui program SAITAPAIAS serta optimalisasi literasi TAPAMAJUMA, yang mencakup kemampuan berhitung, membaca dan bercerita dengan pesan moral.

[adsense]

Baca Juga:

• Semangat Tahun Ajaran Baru Terasa di Sekolah-sekolah Taput

Suasana semakin cair ketika berlangsung dialog singkat dengan sejumlah siswa baru. Momen interaktif itu disambut antusias, mengubah kekakuan di awal menjadi keceriaan khas anak-anak yang baru memulai babak baru dalam pendidikannya.

[adsense]

"Kita gantungkan mimpi setinggi langit, tapi kejar dengan kerja keras, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi," demikian pesan yang disampaikan di hadapan para siswa dan tenaga pendidik.

Semangat serupa turut terasa di SMP Negeri 1 Siborongborong. Guru dan panitia MPLS tampak sigap mendampingi rangkaian kegiatan, memastikan setiap sesi berjalan tertib, aman, dan edukatif bagi para peserta didik baru.

[adsense]

Suasana sekolah pada hari itu terpantau ramah dan bersahabat, dengan Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, turut hadir melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan MPLS.

Kehadiran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Taput agar masa pengenalan lingkungan sekolah dapat memberi kesan pertama yang positif bagi siswa baru.

[adsense]

MPLS sendiri dirancang untuk membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, membangun semangat belajar, sekaligus beradaptasi dengan warga dan budaya sekolah masing-masing.

"Selamat mengikuti MPLS kepada seluruh peserta didik baru. Mari mengawali tahun ajaran dengan semangat, disiplin dan tekad untuk meraih prestasi," demikian pesan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.

[adsense]

Rangkaian kegiatan di dua sekolah ini sekaligus menjadi penanda semangat kolektif menyambut tahun ajaran baru di Taput, dengan harapan dapat mencetak generasi muda yang berdaya saing tanpa kehilangan nilai-nilai karakter dan kearifan lokal (**)

[adsense]

[adsense]

Semangat menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 terasa begitu kental di sejumlah sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (15/7/2026). Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di dua sekolah, yakni SMP Negeri 1 Tarutung dan SMP Negeri 1 Siborongborong, berlangsung dengan suasana yang hangat, tertib dan penuh antusiasme dari para peserta didik baru.

Rabu pagi, halaman SMP Negeri 1 Tarutung tampak semarak dipenuhi ratusan siswa baru berseragam rapi. Sebagian dari mereka masih terlihat canggung beradaptasi dengan lingkungan yang belum dikenal, namun raut wajah penuh rasa ingin tahu dan semangat tetap terpancar di hari pertama mereka mengenal dunia sekolah menengah.

[adsense]

Suasana kekeluargaan turut mewarnai kegiatan, seiring hadirnya Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, yang disambut hangat kepala sekolah beserta jajaran guru. Kehadirannya menghadirkan nuansa formal kunjungan kerja pemerintah daerah yang tetap membaur akrab dengan kegembiraan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pentingnya penguatan karakter melalui program SAITAPAIAS serta optimalisasi literasi TAPAMAJUMA, yang mencakup kemampuan berhitung, membaca dan bercerita dengan pesan moral.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

Suasana semakin cair ketika berlangsung dialog singkat dengan sejumlah siswa baru. Momen interaktif itu disambut antusias, mengubah kekakuan di awal menjadi keceriaan khas anak-anak yang baru memulai babak baru dalam pendidikannya.

[adsense]

"Kita gantungkan mimpi setinggi langit, tapi kejar dengan kerja keras, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi," demikian pesan yang disampaikan di hadapan para siswa dan tenaga pendidik.

Semangat serupa turut terasa di SMP Negeri 1 Siborongborong. Guru dan panitia MPLS tampak sigap mendampingi rangkaian kegiatan, memastikan setiap sesi berjalan tertib, aman, dan edukatif bagi para peserta didik baru.

[adsense]

Suasana sekolah pada hari itu terpantau ramah dan bersahabat, dengan Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, turut hadir melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan MPLS.

Kehadiran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Taput agar masa pengenalan lingkungan sekolah dapat memberi kesan pertama yang positif bagi siswa baru.

[adsense]

MPLS sendiri dirancang untuk membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, membangun semangat belajar, sekaligus beradaptasi dengan warga dan budaya sekolah masing-masing.

"Selamat mengikuti MPLS kepada seluruh peserta didik baru. Mari mengawali tahun ajaran dengan semangat, disiplin dan tekad untuk meraih prestasi," demikian pesan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.

[adsense]

Rangkaian kegiatan di dua sekolah ini sekaligus menjadi penanda semangat kolektif menyambut tahun ajaran baru di Taput, dengan harapan dapat mencetak generasi muda yang berdaya saing tanpa kehilangan nilai-nilai karakter dan kearifan lokal (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Panai Tengah, Polres Labuhanbatu, meringkus seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para pengguna jalan di Jembatan Sungai Rakyat, Desa Seirakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (14/7/2026).

Kapolsek Panai Tengah AKP Amlan, kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/7/2026), mengatakan, penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang telah resah dengan aksi laki-laki tersebut. Operasi penindakan dipimpin Kanit Reskrim Ipda Erik Rianto Hutabarat.

[adsense]

"Pelaku diamankan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat. Informasi yang diterima menyebutkan adanya praktik premanisme di jembatan tersebut, bahkan menghambat arus lalu lintas dan membuat para pengendara merasa tidak nyaman melintasi jembatan Sungai Rakyat," kata Kapolsek.

Menindaklanjuti laporan warga, Tim Unit Reskrim langsung turun ke lokasi jembatan terpanjang di Labuhanbatu itu untuk melakukan pemantauan. Hasilnya, polisi mendapati seorang pria menghentikan kendaraan dengan cara membentangkan sebatang bambu yang pada ujungnya dipasangi kain berwarna hijau dan merah sebagai penghalang jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Setujui Perkara KDRT di Labuhanbatu Diselesaikan Lewat Restorative Justice

"Saat pengawasan berlangsung, petugas menyaksikan seorang sopir truk menyerahkan uang Rp2.000 kepada pelaku. Sopir bernama Syahril Siregar mengaku keberatan karena setiap kali melintasi Jembatan Sungai Rakyat selalu dimintai uang oleh pelaku," ungkap Amlan.

[adsense]

Berdasarkan pengaduan korban dan temuan di lapangan, polisi langsung mengamankan pelaku berinisial LS (42), warga Dusun I, Desa Seirakyat, Kecamatan Panai Tengah. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Panai Tengah untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

"Dari pelaku juga diamankan barang bukti berupa sepotong bambu yang digunakan untuk menghalangi pengendara, selembar uang pecahan Rp2.000 hasil pungutan dari pelapor dan uang tunai Rp72.000 yang diduga merupakan hasil pungutan liar dari para pengendara pengguna jembatan.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, menegaskan komitmen kepolisian untuk memberantas segala bentuk premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat, agar Kamtibmas tetap kondusif.

"Kami berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat. Segala bentuk premanisme, termasuk pungutan liar di jalan umum atau jembatan akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan tindakan serupa di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Tengah," sebutnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut), Parlindungan, melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidempuan, Senin (13/7/2026).

Humas Imigrasi Sumut, Rizky Maulana, dalam siaran persnya, Rabu (15/7/2026), mengatakan, kunjungan itu bertujuan untuk memastikan seluruh operasional dan layanan keimigrasian di kantor yang baru beroperasi tersebut berjalan dengan lancar dan prima bagi masyarakat.

[adsense]

"Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Padangsidimpuan, Rizky Ramadhan, beserta jajaran pejabat struktural, Kakanwil memeriksa langsung proses pelayanan yang sedang berlangsung," katanya.

Disebutkannya, fokus peninjauan meliputi layanan paspor RI serta layanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Selain memantau jalannya pelayanan, Parlindungan juga berkeliling untuk memastikan kesiapan serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang di area kantor.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DEN Luhut Pandjaitan Kunjungi Taput, Tinjau Langsung Implementasi Perlinsos Digital

"Dengan dukungan dari pemerintah daerah, pada akhirnya Kantor Imigrasi Padangsidimpuan dapat menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat bagi masyarakat," ungkap Parlindungan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut menerjunkan personel membantu mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di Medan, Selasa (14/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, menanggapi banyaknya terjadi antrean panjang di SPBU.

[adsense]

"Ya benar, karena adanya permintaan dari Gubernur Sumut. Kita dari Polda Sumut menurunkan 8 personel untuk membantu pendistribusian BBM dengan membawa truk BBM," ujar Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Ferry Walintukan, Rabu (15/7/2026).

Dikatakannya, fenomena antrean panjang di beberapa SPBU di Medan bukan karena kelangkaan BBM tapi masalah internal antara Pertamina dan vendor pendistribusi BBM yang menjadi pihak ketiga.

[adsense]

Baca Juga:

• BBM Langka di Kota Medan: Ketika Distribusi Energi Gagal Menjamin Kepastian Publik

Pantauan di sejumlah SPBU masih tampak antrean panjang menunggu giliran mengisi BBM, baik sepeda motor, mobil maupun truk. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Serdangbedagai (Sergai) bersama jajaran Polsek menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli skala besar dan razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM), Selasa (14/7/2026) malam hingga Rabu (15/7/2026) dini hari.

Kegiatan yang melibatkan 33 personel gabungan piket fungsi tersebut, dipimpin Ipda Hendri Ika Panduwinata dan Ipda Budi. Patroli dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti geng motor, balap liar, tawuran, peredaran narkoba, minuman keras, kepemilikan senjata api dan senjata tajam, serta tindak pidana 3C (curanmor, curat dan curas).

[adsense]

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, mengatakan, patroli KRYD sengaja diintensifkan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Patroli KRYD ini sengaja kami masifkan di jam-jam rawan dini hari untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Kami ingin memastikan masyarakat Sergai dapat beristirahat dan beraktivitas malam hari dengan tenang tanpa ada rasa was-was," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Usai Razia BNNK, Legalitas Diskotek Samudera Selatan Dipertanyakan

Selain melakukan patroli, petugas juga menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Diskotik Captain Amerika.

[adsense]

Petugas juga berdialog dengan masyarakat di sekitar lokasi hiburan malam untuk menyerap informasi terkait potensi praktik pungutan liar (pungli), aksi premanisme, hingga kenakalan remaja yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Karena itu, Polres Sergai mengimbau warga agar melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110," katanya.

[adsense]

Hingga kegiatan selesai, petugas tidak menemukan adanya gangguan Kamtibmas. (**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli mengusulkan agar program 100 hari kerja Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, di Kepulauan Nias difokuskan pada penyelesaian delapan persoalan strategis yang selama ini dinilai menjadi hambatan utama pembangunan.

Usulan itu disampaikan menyusul komitmen gubernur untuk berkantor di Kepulauan Nias, sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas kesenjangan antarwilayah.

[adsense]

Ketua DPC PPN Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu, mengatakan, kebijakan gubernur berkantor di Kepulauan Nias merupakan momentum penting yang harus dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan nyata dan terukur. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah kepulauan semestinya tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan menjadi langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

"Keputusan Gubernur berkantor di Kepulauan Nias memiliki makna strategis karena memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan. Momentum ini harus menghasilkan kebijakan yang terukur, bukan hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah di daerah," ujar Nota, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 13 Pekerja Outsourcing Kembali Bekerja di Bandara Binaka

Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan jembatan strategis yang menjadi akses utama aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut PPN, infrastruktur yang memadai akan memangkas biaya logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

[adsense]

Organisasi tersebut juga menilai pengembangan pelabuhan laut harus menjadi prioritas karena masih tingginya biaya logistik menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok dan rendahnya daya saing produk lokal. Di sektor energi, PPN meminta pemerintah memperkuat keandalan pasokan listrik agar mampu mendukung investasi, pertumbuhan UMKM, industri kecil, hingga pengembangan sektor pariwisata.

PPN juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan dasar melalui penyediaan air bersih, peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, serta akses internet di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Menurut Nota, transformasi digital tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot maupun kualitas jaringan yang belum memadai.

[adsense]

Di bidang kesehatan, PPN mengusulkan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga medis spesialis, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah diharapkan memperbaiki infrastruktur sekolah, memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, serta memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi unggulan Kepulauan Nias, seperti kelautan, perikanan, pertanian dan pariwisata.

Nota menegaskan, delapan agenda tersebut merupakan fondasi pembangunan jangka panjang yang saling berkaitan dan harus diikuti dengan indikator kinerja yang jelas selama gubernur berkantor di Kepulauan Nias.

[adsense]

PPN juga menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemprov Sumut melalui penyampaian gagasan, kajian dan aspirasi masyarakat agar program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur, mempercepat investasi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

Memperkuat sinergitas kelembagaan serta membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum, Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1, Jonedi Ramli, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Dalam kunjungan tersebut, Executive Director Pelindo Regional 1 didampingi Dirut PT Pelindo Multi Terminal, Dirut PT Prima Multi Terminal Kuala Tanjung, serta Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, diterima Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin SH MH, dan wakilnya, Eko Adhyaksono SH MM.

[adsense]

Selain menjadi ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pelindo Group dalam memperkuat sinergi dan kordinasi dengan Kejatisu, untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kepastian hukum, serta kelancaran operasional kepelabuhanan.

Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penguatan hubungan kelembagaan, peningkatan kolaborasi dalam mendukung iklim investasi yang sehat, serta peran strategis sektor kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas, Kapolres Binjai Awali Tugas dengan Kunjungan ke Kejari Binjai

"Hubungan baik yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus diperkuat. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group untuk menjalankan proses bisnis yang taat hukum, berintegritas, serta memberikan pelayanan kepelabuhanan yang optimal kepada masyarakat dan para pengguna jasa," katanya.

[adsense]

Diharapkan kolaborasi yang telah terjalin juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang semakin maju, aman dan berdaya saing.(**)

[adsense]

[adsense]

Salah seorang siswa SMA Methodist 2 Medan, Jordan Marselino Darma, terpilih sebagai anggota Skuad Kopi Good Day DBL Indonesia All-Star 2026 dan dijadwalkan berangkat ke Chicago, Amerika Serikat, pada 22 Juli-3 Agustus 2026.

Keberangkatan Jordan merupakan puncak dari proses seleksi nasional yang ketat. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, ia bersama para pemain terbaik Indonesia telah mengikuti training camp intensif dan scrimmage game di Jakarta pada 27 April-3 Mei 2026, sebagai bagian dari persiapan menghadapi program pembinaan dan pertandingan di Amerika Serikat.

[adsense]

Pimpinan Yayasan Pendidikan Methodist-2 Medan, Pdt. Paulus Subyanto, didampingi Kepala SMA Methodist-2 Medan Drs. Kusno, Kepala SMP Methodist-2 Medan Pdt. Tommy Wijaya,SKM., M.Div., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian tersebut.

"Prestasi Jordan menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Methodist-2 Medan. Ini merupakan bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan pembinaan yang berkesinambungan mampu membawa siswa berprestasi hingga ke tingkat internasional," ujar Paulus, Rabu (15/7/2026), di Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Terpuruk di Atas Rp18.100 per Dolar AS

"Jordan menjadi pemain keenam dari Methodist-2 Medan yang terpilih dalam Tim Indonesia All-Star dan memperoleh kesempatan berlatih, belajar, serta bertanding di Amerika Serikat. Ini merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus berprestasi," katanya.

[adsense]

Sebelum Jordan, lima atlet Methodist-2 Medan yang telah mengikuti program Indonesia All-Star di Amerika Serikat adalah, Freddy (2010), Angeline (2011), Vivian Kosasih (2013), Petrus Brando Turnip (2014), dan Valencia Calistan (2022).

Prestasi Methodist-2 Medan juga tercermin dari kualitas pelatihnya. Coach Freddy Gorey pernah terpilih mengikuti Program Internasional ke Australia pada 2011 sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pelatih basket Indonesia.

[adsense]

Keberhasilan Jordan putra dari Budi Darma dan Lola Christine Nelwan ini, menegaskan posisi SMA Methodist-2 Medan sebagai salah satu sekolah dengan tradisi pembinaan olahraga, khususnya bola basket, yang konsisten melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sekolah berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama sekolah, Sumatera Utara, serta Indonesia di kancah dunia.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tidak ada yang lebih mengusik aktivitas masyarakat selain ketika energi yang menjadi penggerak kehidupan sehari-hari mendadak sulit diperoleh. Dalam beberapa hari terakhir, pemandangan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan menjadi potret nyata keresahan publik. Pengemudi angkutan umum kehilangan waktu produktif, pelaku usaha menghadapi keterlambatan distribusi barang, sementara masyarakat harus bersabar menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar minyak (BBM). Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan alarm yang menguji ketahanan tata kelola energi nasional.

Kota Medan bukanlah kota biasa. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat perdagangan, jasa, industri, dan logistik di kawasan barat Indonesia, Medan memegang peran strategis dalam mendistribusikan barang dan jasa ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga sebagian wilayah Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta pergudangan merupakan kontributor penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara. Artinya, kelancaran distribusi BBM bukan hanya menyangkut mobilitas kendaraan, tetapi juga menjadi fondasi keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

[adsense]

Karena itu, ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM, dampaknya tidak berhenti pada antrean di SPBU. Gangguan tersebut berpotensi menghambat arus logistik, meningkatkan biaya distribusi, menekan produktivitas usaha, hingga memicu tekanan inflasi. Dalam konteks ini, kelangkaan BBM bukan lagi persoalan sektor energi semata, melainkan persoalan pembangunan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Berbagai laporan media memperlihatkan bahwa antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara. Sebagian SPBU bahkan sempat menghentikan penjualan Pertalite dan Solar karena pasokan belum tiba. Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan bahwa stok BBM dalam kondisi mencukupi dan distribusi terus dioptimalkan melalui penambahan armada mobil tangki serta penguatan operasional distribusi. BPH Migas juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kelangkaan BBM Ancam Target Proyek Konstruksi di Sumut

Fenomena di Medan menunjukkan adanya kesenjangan antara indikator administratif dan realitas pelayanan. Secara administratif, stok dapat dinyatakan aman. Namun secara operasional, masyarakat menghadapi antrean panjang, keterbatasan pasokan di sejumlah SPBU, serta ketidakpastian waktu distribusi. Dalam ilmu administrasi publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai service delivery gap, yaitu kesenjangan antara target pelayanan yang direncanakan dengan pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

[adsense]

Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bersama. Ketahanan energi tidak cukup diukur dari besarnya cadangan BBM nasional atau volume stok yang tersedia di terminal penyimpanan. Ketahanan energi juga ditentukan oleh kemampuan sistem distribusi menjaga kesinambungan pasokan hingga ke titik pelayanan. Dengan kata lain, stok yang melimpah tidak akan memiliki makna apabila masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM ketika dibutuhkan.

Dari sudut pandang manajemen risiko, gangguan yang terjadi juga memperlihatkan pentingnya membangun sistem distribusi yang lebih tangguh. Sebuah sistem logistik yang baik harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan melalui kapasitas distribusi yang memadai, jalur alternatif, serta mekanisme respons yang cepat. Ketika satu gangguan operasional langsung memicu antrean di banyak SPBU, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem masih memiliki tingkat kerentanan yang perlu diperbaiki.

[adsense]

Yang tidak kalah penting adalah aspek komunikasi publik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Transparansi mengenai kondisi distribusi, wilayah terdampak, langkah penanganan, serta target normalisasi pasokan akan membantu meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila informasi yang diterima masyarakat terbatas, ruang bagi berbagai dugaan dan kepanikan akan semakin besar.

Karena itu, kelangkaan BBM di Kota Medan hendaknya dipandang sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali efektivitas tata kelola energi nasional. Persoalannya bukan semata-mata apakah stok tersedia atau tidak, melainkan apakah sistem distribusi telah mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah sesungguhnya kualitas tata kelola energi diuji: bukan pada laporan administratif, melainkan pada pengalaman nyata masyarakat ketika membutuhkan BBM.

[adsense]

Membangun Ketahanan Energi, Bukan Sekadar Menambah Pasokan

[adsense]

Persoalan kelangkaan BBM di Kota Medan juga menunjukkan bahwa sistem distribusi energi masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Langkah percepatan distribusi, penambahan armada mobil tangki, maupun optimalisasi operasional memang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya cepat untuk mengatasi gangguan di lapangan. Namun, dari perspektif manajemen risiko, langkah tersebut lebih merupakan respons setelah masalah muncul daripada mekanisme pencegahan agar masalah tidak terjadi.

Dalam tata kelola modern, organisasi yang baik tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan krisis, tetapi juga mampu mengantisipasi krisis melalui sistem yang memiliki tingkat ketahanan (resilience) tinggi. Gangguan operasional memang tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila tersedia kapasitas cadangan, jalur distribusi alternatif, sistem pemantauan digital, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.

[adsense]

Kelangkaan BBM di Medan memperlihatkan bahwa satu gangguan distribusi mampu memengaruhi aktivitas ekonomi dalam skala yang luas. Bagi masyarakat umum, dampaknya mungkin hanya berupa waktu yang hilang akibat mengantre di SPBU. Namun, bagi pelaku usaha, perusahaan logistik, pengemudi angkutan barang, nelayan, petani, hingga UMKM, gangguan tersebut berarti meningkatnya biaya operasional dan menurunnya produktivitas.

Seorang pengemudi truk yang kehilangan empat jam karena mengantre BBM tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan kesempatan menyelesaikan perjalanan berikutnya. Perusahaan logistik harus menanggung biaya tambahan akibat keterlambatan pengiriman. Pedagang mengalami keterlambatan pasokan barang. Nelayan yang tidak memperoleh solar tepat waktu kehilangan kesempatan melaut. Petani menghadapi hambatan dalam operasional alat mesin pertanian. Jika kondisi tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya akan menjalar ke seluruh rantai pasok perekonomian.

[adsense]

Inilah yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai multiplier effect. Gangguan pada satu sektor strategis akan memengaruhi sektor-sektor lain yang saling berkaitan. BBM bukan sekadar komoditas energi, tetapi merupakan faktor produksi yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap gangguan distribusi memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonominya sendiri.

BPS secara konsisten menunjukkan bahwa sektor transportasi, perdagangan, dan pergudangan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Sumatera Utara. Ketika distribusi BBM terganggu, biaya logistik meningkat dan efisiensi distribusi menurun. Dalam jangka pendek kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi, sedangkan dalam jangka menengah berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah apabila berlangsung dalam waktu yang lama.

[adsense]

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, langkah penanganan, dan target normalisasi distribusi. Informasi yang terbuka bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mengurangi potensi kepanikan yang justru dapat memperburuk kondisi di lapangan.

Dalam konteks ini, pemerintah, BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta PT Pertamina Patra Niaga perlu memperkuat koordinasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang konsisten akan membantu menciptakan kepastian, sementara kepastian merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial.

[adsense]

Ke depan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, mulai dari kapasitas terminal penyimpanan, jumlah armada mobil tangki, pola distribusi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi energi di wilayah Sumatera Utara diimbangi dengan kapasitas distribusi yang memadai.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital harus diperluas. Sistem pemantauan stok BBM secara real time hingga tingkat SPBU akan memudahkan deteksi dini apabila terjadi potensi kekosongan pasokan. Dengan demikian, distribusi dapat segera dialihkan sebelum masyarakat mengalami antrean panjang. Transformasi digital dalam distribusi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan respons dan akurasi pengambilan keputusan.

[adsense]

Ketiga, pemerintah bersama Pertamina perlu memperkuat konsep buffer stock atau cadangan operasional regional. Sistem distribusi yang hanya bergantung pada satu jalur atau satu simpul logistik akan lebih rentan terhadap gangguan. Dengan adanya cadangan operasional di beberapa titik strategis, fleksibilitas distribusi akan meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga ketika terjadi kendala pada salah satu jalur distribusi.

Keempat, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus terus diperkuat. Program Subsidi Tepat yang dikembangkan pemerintah merupakan langkah positif untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pengawasan di lapangan, integrasi data, dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang telah terbukti. Akuntabilitas dalam penyaluran subsidi merupakan bagian penting dari tata kelola energi yang berkeadilan.

[adsense]

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan energi bukanlah banyaknya stok yang tersimpan di terminal penyimpanan, melainkan kemampuan negara menghadirkan energi secara mudah, merata, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui pengalaman nyata, bukan hanya melalui pernyataan bahwa kondisi telah terkendali.

Kelangkaan BBM di Kota Medan seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Krisis ini tidak boleh hanya diselesaikan dengan langkah-langkah jangka pendek, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola energi yang lebih adaptif, transparan, dan tangguh. Sebab, ketika distribusi energi berjalan dengan baik, yang terjaga bukan hanya kelancaran kendaraan di jalan raya, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah, keberlangsungan dunia usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

[adsense]

Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang mampu menjamin ketersediaan energi secara andal akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan distribusi BBM harus dipandang bukan sekadar gangguan operasional, melainkan kesempatan untuk melakukan pembenahan struktural demi terciptanya sistem energi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penutup: Negara Harus Hadir Sebelum Krisis Terjadi

[adsense]

Kelangkaan BBM di Kota Medan telah memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa persoalan energi tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan stok, melainkan persoalan tata kelola. Di era ketika teknologi informasi berkembang pesat dan sistem logistik semakin modern, masyarakat tentu berharap distribusi energi dapat dikelola secara lebih presisi, transparan, dan adaptif terhadap berbagai risiko.

Ke depan, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah perlu menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya menelusuri penyebab gangguan distribusi, tetapi juga harus menghasilkan langkah perbaikan yang bersifat struktural. Peningkatan kapasitas armada distribusi, penguatan infrastruktur terminal BBM, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan stok secara real time, pembentukan buffer stock regional, serta penyempurnaan mekanisme koordinasi lintas lembaga harus menjadi agenda prioritas.

[adsense]

Pada saat yang sama, transparansi informasi kepada publik perlu ditingkatkan. Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, langkah penanganan, dan target normalisasi distribusi. Komunikasi publik yang baik akan mengurangi spekulasi, mencegah kepanikan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab mengelola energi nasional.

Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi tata kelola energi menuju sistem yang lebih modern. Digitalisasi distribusi, integrasi data antara Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat pengawas akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan. Ketahanan energi pada masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan BBM, tetapi juga oleh kualitas data, kecepatan respons, dan kemampuan sistem dalam memprediksi risiko.

[adsense]

Bagi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, kepastian pasokan energi memiliki arti yang sangat strategis. Kelancaran distribusi BBM bukan hanya menentukan mobilitas kendaraan, tetapi juga memengaruhi daya saing industri, kelancaran perdagangan, keberlangsungan UMKM, stabilitas harga pangan, hingga minat investasi. Dengan kata lain, distribusi energi merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM tidak boleh berhenti ketika antrean di SPBU mulai berkurang. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika sistem yang telah diperbaiki mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Negara harus hadir bukan hanya saat krisis sudah terjadi, tetapi jauh sebelumnya melalui perencanaan yang matang, sistem logistik yang tangguh, pengawasan yang efektif, serta tata kelola yang akuntabel.

[adsense]

Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai keberhasilan pengelolaan energi dari banyaknya angka stok yang tersimpan di terminal penyimpanan. Masyarakat menilainya dari pengalaman sederhana: apakah ketika datang ke SPBU, BBM tersedia tanpa harus mengantre berjam-jam. Di situlah ukuran nyata keberhasilan pelayanan publik.

Kelangkaan BBM di Kota Medan hendaknya menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem distribusi energi yang lebih tangguh, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah denyut nadi pembangunan. Ketika distribusinya terganggu, yang tersendat bukan hanya kendaraan di jalan raya, tetapi juga roda perekonomian, produktivitas masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap negara. (Penulis adalah Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Memulai masa tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, di Jalan T. Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (14/7/2026) sore. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga penegak hukum di Kota Binjai.

Kapolres Binjai hadir didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan disambut Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Dr. Iwan Setiawan, bersama para Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Kejari Binjai.

[adsense]

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda perkenalan diri setelah resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Binjai. Selain menjalin silaturahmi, kunjungan juga bertujuan memperkuat kemitraan dalam penegakan hukum yang selama ini telah terjalin baik antara Polres Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai.

"Sebagai pejabat baru di Kota Binjai, saya berharap koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara Polres Binjai dengan Kejaksaan Negeri dapat terus ditingkatkan. Sinergitas yang kuat sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Berganti, AKBP Bimo Moernanda Gantikan Mirzal Maulana

"Kami menyambut baik kedatangan Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Pintu Kejaksaan selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkoordinasi demi kelancaran pelaksanaan tugas bersama. Kami siap mendukung kepemimpinan Kapolres yang baru, khususnya dalam memperkuat koordinasi penanganan perkara pidana dan proses penegakan hukum," ungkap Iwan.

[adsense]

Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi mengenai evaluasi penanganan sejumlah perkara menonjol, peningkatan koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara, serta berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kota Binjai.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen Polres Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai untuk terus menjaga sinergitas, memperkuat koordinasi, serta memberikan pelayanan penegakan hukum yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal tunda di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan pidana penjara antara tujuh hingga 15 tahun.

Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp92 miliar itu, jaksa juga menuntut pidana denda serta pembayaran uang pengganti kepada korporasi yang memperoleh keuntungan.

[adsense]

Ketiga terdakwa yakni, mantan Direktur Teknik PT Pelindo I Hosadi Apriza Putra, Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Bambang Soendjaswono serta Kepala Cabang Pratama Komersial Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) Rudy Sunaryadi.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Nurdiono, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (14/7/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Pastikan Pengamanan TNI untuk Febrie Adriansyah Sudah Dicabut

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Hosadi Apriza Putra dan Rudy Sunaryadi membayar denda masing-masing sebesar Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayar, keduanya diminta menjalani pidana kurungan pengganti selama 140 hari.

[adsense]

Sementara itu, Bambang Soendjaswono dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebesar Rp92.351.501.777 sebagai bentuk pemulihan atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.

[adsense]

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Para terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Nurdiono.

[adsense]

Jaksa juga menguraikan sejumlah pertimbangan dalam penyusunan tuntutan. Hal yang memberatkan bagi seluruh terdakwa adalah perbuatan mereka dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun hal yang meringankan khusus bagi Hosadi Apriza Putra, menurut jaksa, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan memberikan keterangan secara terus terang. Selain itu, Hosadi dinilai bukan pelaku utama dalam perkara tersebut karena sosok yang disebut sebagai pelaku utama, Bambang Eka Cahyana, telah meninggal dunia.

[adsense]

Dalam surat dakwaan dijelaskan, perkara ini bermula dari kontrak pengadaan dua unit kapal tunda berkekuatan 2 x 1.800 HP untuk kebutuhan Cabang Dumai dengan nilai kontrak mencapai Rp135,81 miliar.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pembangunan kedua kapal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam kontrak.

[adsense]

Selain itu, progres fisik pekerjaan disebut jauh dari ketentuan yang disepakati, sementara pembayaran yang telah dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.

Sebelumnya, Kejati Sumut mengungkapkan hasil penyidikan menemukan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp92 miliar dalam proyek tersebut.

[adsense]

Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa maupun penasihat hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan intelijen Israel Mossad diduga merekrut mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad secara rahasia sebagai upaya menggulingkan pemerintahan Teheran, demikian laporan The New York Times yang mengutip sumber AS dan Iran.

Laporan yang diterbitkan Senin itu menyebut Ahmadinejad beberapa kali mengunjungi Hungaria pada 2024 dan 2025 dengan dalih menghadiri konferensi iklim di Ludovika University of Public Service.

[adsense]

Di sela-sela kunjungan tersebut, Ahmadinejad diduga menggelar pertemuan rahasia dengan mantan Kepala Mossad David Barnea dan sejumlah agen intelijen Israel.

Pejabat AS yang dikutip The New York Times mengatakan Israel juga diam-diam membiayai perjalanan dan akomodasi Ahmadinejad selama pertemuan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelombang Protes Meluas di Iran: 36 Orang Tewas, Mossad Serukan Turun ke Jalan

Menurut laporan tersebut, operasi itu mencapai puncaknya pada akhir Februari 2026 ketika serangan udara Israel menghantam kediaman Ahmadinejad di Teheran.

[adsense]

The New York Times melaporkan Ahmadinejad kemudian dievakuasi oleh agen Mossad menggunakan mobil Peugeot hitam. Namun, dia dikabarkan mulai meragukan kemampuan Israel untuk mengembalikannya ke tampuk kekuasaan.

Sejumlah narasumber tinggi Iran yang dikutip surat kabar itu menjelaskan Ahmadinejad kini berada dalam tahanan rumah oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

[adsense]

Mereka menyebut badan intelijen Iran berhasil mengungkap dugaan hubungan Ahmadinejad dengan Israel setelah peristiwa pada Februari. Sejak itu, mantan presiden tersebut hampir tidak pernah lagi muncul di hadapan publik.

Sumber yang dekat dengan Ahmadinejad mengatakan mantan presiden itu mulai kecewa terhadap sistem politik Iran setelah tiga kali didiskualifikasi sebagai calon presiden.

[adsense]

Laporan itu juga menyebut dia pernah menyatakan secara tertutup bahwa jika kembali berkuasa, dia akan mengakui Israel melalui Abraham Accords.

Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden Iran pada 2005 hingga 2013. Setelah masa jabatannya berakhir, dia beberapa kali berupaya kembali mencalonkan diri, namun selalu didiskualifikasi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mulai berdampak terhadap sektor konstruksi. Antrean panjang di sejumlah SPBU di Medan, Deliserdang, Binjai, dan sekitarnya dikhawatirkan menghambat operasional proyek serta meningkatkan biaya pelaksanaan pekerjaan.

Senior konstruksi Indonesia, Erikson Lumbantobing, mengatakan keterbatasan pasokan BBM telah memunculkan persoalan baru bagi pelaku usaha konstruksi karena alat berat dan kendaraan operasional sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

[adsense]

"Di mana pun jika terjadi kelangkaan BBM akan menimbulkan high cost economy. Di Sumut hingga hari ini dampaknya mulai dirasakan sektor konstruksi. Tiga hari saja terjadi kelangkaan sudah pasti mengganggu target pencapaian karena alat-alat berat tidak bergerak. Padahal sektor konstruksi sangat bergantung pada alat berat yang membutuhkan BBM," ujar Erikson di Medan, Rabu (15/7/2026).

Mantan Ketua Umum Gapeksindo Sumut tiga periode itu meminta kondisi di lapangan juga dilihat dari sisi sektor industri. Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM menghambat operasional alat berat, kendaraan pengangkut material, hingga berpotensi mengganggu target penyelesaian proyek.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

"Dampaknya pada penggunaan alat berat dan juga alat angkut material seperti dump truck, molen truck, dan semua mesin yang menggunakan BBM sangat terasa," katanya.

[adsense]

Erikson mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah proyek yang terdampak. Namun, menurutnya, hampir seluruh pelaku usaha konstruksi mulai merasakan dampak kelangkaan BBM.

"Saya tidak punya data untuk itu, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pelaksana konstruksi di Medan. Tetapi secara asumsi, dampaknya sudah pasti dirasakan seluruh pelaku usaha konstruksi," ujarnya.

[adsense]

Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, berbagai target pembangunan yang telah direncanakan kontraktor berpotensi terganggu. Selain memperlambat penyelesaian proyek, kelangkaan BBM juga dapat meningkatkan biaya operasional akibat bertambahnya waktu kerja alat berat, terganggunya distribusi material, dan menurunnya produktivitas pekerja.

"Kalau kondisi ini terus berlangsung, tentu akan ada efek domino terhadap sektor konstruksi. Proyek yang seharusnya berjalan sesuai jadwal bisa mengalami perlambatan," katanya.

[adsense]

Erikson berharap pemerintah daerah bersama PT Pertamina segera melakukan koordinasi dan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan BBM bagi sektor-sektor produktif, termasuk sektor konstruksi yang menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah.

"Seharusnya ada koordinasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendesak pemerintah segera mempercepat penyelesaian pembangunan jalur kereta api Medan-Aceh sebagai bagian dari jaringan rel Trans-Sumatera guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

Desakan tersebut disampaikan politikus yang akrab disapa Ijeck dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

[adsense]

Menurut Ijeck, kereta api merupakan moda transportasi massal yang efektif, efisien, aman, ramah lingkungan, dan tepat waktu. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat anggaran pembangunan sektor perkeretaapian dengan fokus pada perluasan jaringan rel yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

"Di negara maju saat ini, kereta api menjadi transportasi yang sangat diunggulkan. Bahkan, jalur kereta api lebih banyak dibandingkan jalur kendaraan. Contohnya Singapura yang menjadikan kereta api sebagai angkutan massal yang terus ditingkatkan, sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang, kemacetan menurun, dan polusi juga bisa ditekan," ujar Ijeck.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

"Jalur kereta Medan-Aceh Tamiang itu sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan sekarang jalurnya masih bisa digunakan sampai Aceh Tamiang karena relnya masih ada. Namun, kami tidak tahu mengapa tidak dilanjutkan. Begitu juga jalur menuju Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat, mengapa hingga kini belum dioperasikan kembali," katanya.

[adsense]

Selain jalur Medan-Aceh, Ijeck juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas menuju kawasan ekonomi strategis di Sumatera Utara, termasuk Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan. Menurutnya, jalur kereta menuju kedua pelabuhan tersebut tidak hanya perlu melayani angkutan barang, tetapi juga angkutan penumpang.

"Di Sumut ada Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan. Saat ini jalurnya hanya dimanfaatkan untuk angkutan barang. Kami berharap ke depan juga tersedia layanan angkutan penumpang agar pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut semakin meningkat," ujarnya.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Ijeck juga mengapresiasi rencana pembangunan jalur kereta api hingga Kota Pinang. Namun, ia meminta pemerintah melanjutkan pembangunan hingga Provinsi Riau agar konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera semakin kuat.

"Dalam anggaran tadi saya melihat jalurnya sudah sampai Kota Pinang. Ini tentu baik, tetapi kami berharap jangan berhenti sampai Kota Pinang saja. Kalau bisa diteruskan sampai Riau agar membuka konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera," tutupnya.(**)

[adsense]

[adsense]