[adsense]

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan memperkuat sinergi TNI-Polri dengan bersilaturahmi ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Soewondo Medan, Kamis (15/10/2026).

Kapolda Sumut diterima langsung Komandan Lanud (Danlanud) Soewondo Marsma TNI Tiopan Hutapea di Mako Lanud Soewondo, Jalan Polonia Medan.

[adsense]

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan mengatakan silaturahmi tersebut merupakan komitmen Kapolda Sumut untuk membangun komunikasi intens dengan seluruh unsur TNI.

[adsense]

Baca Juga:

• Terduga Bandar Sabu Diamankan di Medan Kota, Sabu, Celurit dan Uang Hasil Jualan Disita

Menurut Ferry, hubungan harmonis antar-institusi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya dalam menghadapi tantangan keamanan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

[adsense]

"Polda Sumut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan sinergi yang baik bukan hanya memperkuat hubungan antar-lembaga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Karena itu komunikasi dan kolaborasi harus terus dijaga," pungkas Ferry.

Melalui kunjungan tersebut, soliditas TNI-Polri di Sumut diharapkan semakin erat sehingga mendukung stabilitas keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Polsek Medan Kota menggerebek sarang narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Jumat (16/10/2026) dini hari.

Dalam penggerebekan sekitar pukul 03.30 WIB itu, polisi mengamankan seorang terduga bandar narkoba berinisial JK alias Adek Bibir (47), warga Jalan Brigjen Katamso Gang Satria, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

[adsense]

Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan memimpin langsung Gerebek Sarang Narkoba (GSN) bersama Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak M Tambunan

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak kepada harianSIB.com mengatakan di lokasi, personel melakukan undercover buy atau penyamaran dengan bertransaksi kepada pelaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Medan Kota Tangkap Pelaku Bongkar Rumah Kosong di Madong Lubis

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu paket kemasan Rp100 ribu berisi narkotika jenis sabu, satu buah celurit, satu unit handphone Android merek Oppo dan uang hasil penjualan sebesar Rp450 ribu.

[adsense]

Selanjutnya dari hasil interogasi, bandar narkoba tersebut mendapatkan sabu dari seorang laki-laki dengan panggilan Ane di Mangkubumi dan menjualnya kembali di seputaran Gang Nasional.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti kemudian diboyong ke Mapolsek Medan Kota.

[adsense]

Ia juga mengimbau warga sekitar untuk menjauhi narkoba dan segera melapor jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungannya.(*)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mendesak Pemprov Sumut segera perkuat kordinasi lintas daerah, serta meminta dukungan pemerintah pusat, jika sumber asap dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak dapat ditangani secara efektif oleh daerah, karena sebaran asap yang terdeteksi di seluruh wilayah Sumut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.

"Seperti yang disampaikan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan pada Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB, asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan turun menjadi 1-4 kilometer, sementara kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Kamis (16/10/2026) melalui telepon di Medan.

[adsense]

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sumut perlu segera mengoordinasikan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan wilayah terdampak, memantau kualitas udara, dan memastikan titik-titik kebakaran ditangani secara cepat.

"Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi perkembangan asap secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan," tambah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini sembari menekankan pentingnya penelusuran sumber asap yang kini "mengepung" wilayah Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dampak Kabut Asap Karhutla, Siswa SMA/SMK/SLB se-Cabdis Wilayah VI Belajar Daring

Di sisi lain, ujar Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini, Pemprov Sumut harus memastikan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan, mendapat perlindungan.

[adsense]

" Dinas Kesehatan bersama puskesmas dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika kualitas udara memburuk, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan dan penyesuaian kegiatan belajar berdasarkan kondisi setempat," tambah Viktor.

Anggota dewan Dapil Tapanuli ini juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap menebal, menggunakan masker yang sesuai seperti respirator KN95 atau N95 jika harus beraktivitas di luar, serta menutup pintu dan jendela saat udara luar memburuk.

[adsense]

"Warga yang mengalami sesak napas, nyeri dada, atau gejala pernapasan berat diminta segera mencari pertolongan medis," tambah Viktor sembari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Jika Warga melihat titik api, katanya, hendaknya segera melapor kepada aparat setempat, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran, tanpa mendekati lokasi yang berbahaya. Informasi mengenai kondisi asap dan kualitas udara sebaiknya merujuk pada sumber resmi BMKG dan pemerintah.

[adsense]

"Penanganan asap tidak boleh berhenti pada imbauan semata. Pemprov Sumut harus memastikan koordinasi berjalan, sumber asap ditelusuri, kebakaran ditangani, dan kesehatan masyarakat dilindungi. Dukungan pemerintah pusat perlu diminta sejak dini apabila diperlukan agar kabut asap tidak semakin mengganggu aktivitas dan keselamatan warga di Sumut. (*).

[adsense]

[adsense]

Maraknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdik Sumut) mengambil langkah cepat demi melindungi kesehatan warga/murid/ siswa di sekolah.

Seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dan SLB sederajat diimbau menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhitung mulai tanggal 16 hingga 21 Oktober 2026.

[adsense]

Kebijakan strategis ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 400.3/106/ DISDIK/X/2026 yang ditandatangani secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, di Medan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dampak Kabut Asap Karhutla, Siswa SMA/SMK/SLB se-Cabdis Wilayah VI Belajar Daring

Surat Edaran Disdik Sumut

[adsense]

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan para peserta didik (murid/ pelajar), guru, serta tenaga kependidikan dari bahaya paparan polusi asap.

[adsense]

Dalam edaran tersebut dijelaskan, selama masa PJJ berlangsung, para siswa menjalankan kegiatan belajar dari rumah menggunakan platform digital yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah.

Para guru diimbau untuk memberikan materi pembelajaran secara proporsional dan tidak memberatkan beban murid. Dan murid supaya mengurangi aktifitas di luar ruangan.

[adsense]

Selain itu, sistem kerja guru dan tenaga kependidikan dialihkan menjadi Work From Home (WFH).

Sementara itu, para orang tua diminta turut aktif mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar serta membatasi aktivitas di luar ruangan.

[adsense]

Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan memantau pelaksanaan PJJ dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

Evaluasi berlanjut akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan indeks kualitas udara di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

*Cabang Dinas Wilayah I Siapkan Edaran ke Sekolah

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah I (meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang), David Eltom Nainggolan menegaskan, pihaknya sedang merampungkan penyesuaian surat edaran teknis untuk diteruskan ke seluruh sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di wilayahnya.

[adsense]

"Sebelumnya kami sudah mengimbau pihak sekolah agar para siswa dan guru wajib menggunakan masker sebagai langkah antisipasi awal terhadap dampak asap kebakaran hutan," ujar David saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis malam (15/10/2026).

David menambahkan, surat pemberitahuan teknis pelaksanaan PJJ dari Cabang Dinas Wilayah I disiapkan agar dapat segera diterapkan serentak sesuai jadwal yang disepakati.

[adsense]

"Malam ini sedang kami siapkan surat dari Cabang Dinas Wilayah I ke sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta. Pelaksanaan PJJ dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 16 Oktober hingga 21 Oktober 2026," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Dampak dari Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Siswa SMA/SMK/SLB se- Cabang Dinas Wilayah VI (Siantar-Simalungun) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengalihkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring.

Hal itu dikatakan Kepala Cabang Dinas Wilayah VI, M. Syahrizal Damanik S.Pd, M.Pd kepada harianSIB.com,Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Dikatakannya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring dimulai pada tanggal 16 sampai dengan 21 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/105/DISDIK/X/2026 tentang Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Selimuti Sumut, Jarak Pandang Rendah hingga 3 Hari ke Depan

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI berinisial DS dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2017–2020. Penahanan dilakukan setelah DS ditetapkan sebagai tersangka.

DS terlihat keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Jakarta Selatan, dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Ia kemudian digiring petugas menuju mobil tahanan.

[adsense]

DS tidak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya. Ia hanya menunduk dan mengikuti petugas yang membawanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan penetapan DS sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil ekspose perkara oleh tim penyidik.

[adsense]

Baca Juga:

• 5 Orang Jadi Tersangka OTT KPK di BNPB, Termasuk Adik Kepala BNPB

Dalam perkara ini, DS diduga melakukan ekspor nikel secara melawan hukum dengan memanipulasi hasil pengujian kadar nikel. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk meloloskan ekspor tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

[adsense]

Menurut Anang, tersangka diduga menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan ekspor yang diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan.

"Tersangka diduga melakukan ekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban DMO dengan menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan ekspor yang diduga diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan," jelasnya.

[adsense]

Untuk melancarkan kegiatan tersebut, DS juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan. Dugaan pemberian uang itu menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap praktik korupsi dalam tata kelola komoditas nikel tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp401 miliar.

[adsense]

Anang menyebutkan, dalam proses penyidikan, Kejagung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI sebesar Rp401 miliar. Penyidik juga mengamankan uang tunai hasil penggeledahan sebesar 120.400 dolar AS dan Rp6,21 miliar, serta menerima pengembalian uang sebesar Rp1,27 miliar yang diduga berkaitan dengan suap.

"Berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp401 miliar," ujar Anang.

[adsense]

Meski pengembalian kerugian negara telah dilakukan, penyidikan perkara tetap berjalan untuk mengungkap dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang terlibat.

Sekjen ESDM Periode 2013–2017 Juga Ditangkap

[adsense]

Sebelum penahanan DS, Kejagung juga mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013–2017 berinisial MTP. Ia ditangkap di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah, terkait perkara yang sama.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan MTP ditangkap di rumah seseorang berinisial ASS, di Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, pada Sabtu (26/9/2026) pukul 01.24 WIB.

[adsense]

"MTP merupakan tersangka kelima dalam perkara ini yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 25 September 2026. Dalam perkara ini, MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013–2017," kata Anang dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

MTP sebelumnya telah diumumkan sebagai tersangka pada Jumat (25/9/2026). Namun, ia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada hari tersebut. Ketidakhadiran itu membuat penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan MTP.

[adsense]

Kejagung menyatakan langkah tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak kooperatif setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Tiga tersangka perorangan langsung ditahan pada Jumat (25/9/2026), sedangkan PT CNI ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

[adsense]

Ketiga tersangka yang lebih dahulu ditahan adalah: BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017–2018; MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017–2019; NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019.(*)

[adsense]

[adsense]

Panitia Batak Culture Summit 2026 menggelar Sarasehan Literasi, Bahasa, dan Aksara Batak di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Forum diskusi publik ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memajukan, melestarikan, serta mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa dan aksara daerah di tengah derasnya arus modernisasi.

Batak Culture Summit 2026 lahir dari kolaborasi antara Batak Center dan Lokus Adat Budaya Batak (LABB).

[adsense]

Mengusung tema "Bersama Memajukan Literasi, Bahasa Etnis-etnis Sumatera Utara (Kebanggaan Kita Bersama)", kegiatan ini mempertemukan para tokoh adat, akademisi, budayawan, hingga perwakilan lintas etnis di Sumatera Utara.

Ketua Panitia Batak Culture Summit 2026, Drs. Martua Situngkir, Ak., menegaskan bahasa dan aksara Batak bukan sekadar alat komunikasi visual atau lisan, melainkan tempat tersimpannya ingatan kolektif, pengetahuan leluhur, serta kearifan lokal.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinergi Besar Batak Center dan LABB: Berantas Stunting, Cegah KDRT, dan Gagas Museum Batak Raya

Martua menjelaskan sarasehan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju acara puncak Batak Culture Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6–7 November 2026 di NT Tower, Jakarta.

[adsense]

Dorong Digitalisasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Batak Center, Ir. Sintong M. Tampubolon, secara resmi membuka acara tersebut. Sintong menyoroti pentingnya merumuskan langkah konkret untuk menjaga kelestarian warisan leluhur Surat Batak serta kekayaan tutur bahasa Batak (Habatahon).

[adsense]

"Di tengah arus modernisasi dan teknologi digital, menurunkan minat generasi muda terhadap aksara lokal menjadi ancaman nyata. Jika tidak bertindak hari ini, anak cucu kita kelak mungkin hanya mengenal bahasa dan aksara Batak lewat buku sejarah di museum," tegas Sintong.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Batak Center merumuskan tiga langkah strategis. Pertama, digitalisasi aksara Batak agar dapat diakses dan digunakan secara luas pada media elektronik serta platform digital. Kedua, penguatan edukasi melalui muatan lokal di sekolah formal maupun kegiatan komunitas. Ketiga, kolaborasi multisektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan kreator muda.

[adsense]

Pilar Identitas Kebudayaan

Sementara Ketua Umum Dewan Mangaraja (DM) Lokus Adat Budaya Batak (LABB), Dr. Pontas Sinaga, menyampaikan literasi, bahasa, dan aksara Batak merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya.

[adsense]

"Bahasa Batak memuat nilai kesopanan, kekerabatan, dan nasihat kebijaksanaan. Kami mengajak masyarakat bergerak dari sekadar mengenal menjadi memahami, dan dari memahami menjadi mengamalkan," ungkap Pontas.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan adat, dan media digital dalam mentransformasikan kebudayaan tersebut kepada generasi penerus.

[adsense]

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber utama Saut Poltak Tambunan (SPT) "Pande Gurit", serta jajaran penanggap dari berbagai latar belakang etnis Sumatera Utara, antara lain Ivan HP Siregar, M.Min. (Angkola), Lisda Meyanti, M.Hum. (Mandailing), Yosua Victor S. Purba, S.Hum. (Karo), Marno Siagian (Toba), serta Mery Tambaria Damanik Ambarita, Ph.D. (akademisi dan praktisi).

Melalui momentum ini, seluruh elemen panitia dan organisasi kebudayaan mengundang masyarakat luas untuk turut berpartisipasi aktif pada puncak acara Batak Culture Summit 2026 mendatang guna memperkuat sinergi pelestarian budaya Batak secara berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed mengapresiasi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia atas kontribusi dan dedikasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

" Peran MPK dalam mendukung pendidikan melalui berbagai bantuan yang diberikan tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku, sebagai wujud komitmen memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia," kata Menteri Pendidikan pada pembukaan Rakernas V MPK di Indonesia yang digelar di Sopo Partungkoan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis (15/10/2026) sore.

[adsense]

Menteri juga menyampaikan, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan utama pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mengembangkan rasa, hati, serta kepedulian terhadap sesama.

" Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kerendahan hati, empati, simpati dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk manusia yang berkarakter serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, " jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dikunjungi Bobby, Kajati Sumut : Mendukung Pembangunan Lewat Pengawalan, Pertimbangan dan Pendampingan Hukum

Menteri juga mengharapkan, MPK terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjalankan amanah Presiden Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi Indonesia yang berkualitas serta berkarakter.

Rakernas V MPK berlangsung 15-18 Oktober 2026, mengusung tema "Fructus in Altum : Berdampak, Berbuah dari Kedalaman Iman".

[adsense]

Rakernas tersebut dihadiri oleh pengurus MPK, pimpinan yayasan sekolah Kristen, dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut turut juga hadir, Staf Khusus Menteri Didik Suhardi, Ph.D, Direktur SMP Kementerian Dikdasmen Dr. Maulani Mega Hapsari, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung, S.STP., MPA, Bupati Taput Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi, Wakil Bupati Taput Dr Deni Lumbantoruan MEng, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, Ketua Umum MPK di Indonesia, Handi Hariawan Djuwandi, MBA., M.Com dan Ketua MPK Wilayah Sumatera Utara-Aceh, Dr RE. Nainggolan, MM.

Turut juga hadir Ketua PGIW Sumut Pdt. Dr. Yafet Marbun, Pimpinan GMI Wilayah 1 Bishop Anthoni Manurung,n

[adsense]

Bishop GPP Pdt. M. Simaremare, Pimpinan Bala Keselamatan, Pimpinan GTDI , Kepala Regional I Sumut Bank Mandiri dan Pimpinan Wilayah Sumut BCA. Hadir secara daring Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua MPK Wilayah Sumatera Utara-Aceh, Dr RE. Nainggolan, MM menyampaikan, Majelis Pendidikan Kristen terus mendorong transformasi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan 33 Bus Gratis di Lima Kabupaten, Permudah Akses Sekolah bagi 1.008 Pelajar

" Upaya ini dinilai penting mengingat sebagian sekolah Kristen masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan hingga ketertinggalan dalam pengelolaan dan mutu pendidikan, " ujarnya.

[adsense]

Dalam upaya tersebut, ia menjelaskan, MPK menekankan pentingnya membangun kompetensi, semangat untuk terus belajar dan berkembang, serta kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas sekolah Kristen.

[adsense]

" Ada 7 komponen utama yang diharapkan berperan aktif, yakni gereja, yayasan, kepala sekolah, guru, Majelis Pendidikan Kristen, dosen dan pemerintah, " terangnya.

Menurutnya, gereja diharapkan kembali memberikan perhatian besar terhadap pendidikan Kristen, sebagaimana peran gereja pada masa lalu dalam mendorong kemajuan pendidikan dan melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa serta persatuan Indonesia.

[adsense]

" Yayasan juga diminta lebih berfokus pada peningkatan mutu sekolah yang dikelolanya, bukan semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, kepala sekolah dan guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran. Dukungan MPK, kalangan akademisi, dan pemerintah juga dinilai penting untuk mewujudkan pendidikan Kristen yang lebih berkualitas. Harapan kita ke depan adalah meningkatkan kualitas belajar anak-anak melalui berbagai program dan kerja sama seluruh komponen pendidikan," terangnya.

Terkait pelaksanaan Rakernas V MPK di Indonesia tahun 2026 digelar di Kabupaten Tapanuli Utara, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari Rakernas yang pertama di Jakarta, yang kedua digelar Surabaya, yang ketiga digelar di Bandung, yang keempat digelar di Bali dan Rakernas yang kelima digelar di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Selimuti Sumut, Jarak Pandang Rendah hingga 3 Hari ke Depan

" Kabupaten Tapanuli Utara dipilih sebagai tuan rumah setelah Sumatera Utara menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di Tarutung. Selain mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung dinilai memiliki nilai historis penting sebagai salah satu pusat awal penyebaran agama Kristen di kawasan Tapanuli, " jelasnya.

Menurutnya, keberadaan berbagai situs sejarah Kristen di Sumatera Utara dan sejumlah daerah lainnya juga menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi kegiatan.

[adsense]

" Selama empat hari pelaksanaan Rakernas ini, peserta membahas program kerja MPK untuk tahun 2027. Pembahasan mencakup pembenahan sekolah, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa.

[adsense]

Menurutnya, melalui Rakernas tersebut, MPK berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sekolah-sekolah Kristen agar mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya BSc dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi semua pihak

[adsense]

" Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kehidupan bangsa sekaligus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beriman, berkarakter, berakhlak mulia, humanis, dan berbudaya. Karena itu, kebijakan dan program pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, " ujarnya.

Ia sangat mendukung kegiatan Rakernas V Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, media, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan pendidikan melalui kolaborasi dan kerja sama yang berkesinambungan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

" Penguatan kapasitas diri serta perluasan akses pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, " terangnya.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai tuan rumah pertemuan nasional tersebut.

[adsense]

" Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan membentuk manusia yang beriman, berkarakter, berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap sesama, " jelasnya.

[adsense]

Ia menyampaikan, pendidikan Kristen memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat melayani.

" Pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, tata kelola sekolah yang profesional, serta pemanfaatan teknologi secara bijaksana, " ungkapnya.

[adsense]

Menurutnya, upaya tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, yayasan pendidikan, gereja, keluarga, dan masyarakat guna melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kuat dalam iman, serta matang dalam karakter.

" Saya berharap Rakernas V MPK tidak sekadar menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga melahirkan program dan langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat. Melalui kebersamaan, komitmen, dan kerja nyata, seluruh pemangku kepentingan pendidikan diharapkan mampu membangun generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing, " tuturnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Karhutla dan Polusi Udara, Warga Diminta Waspada

Wakil Bupati Tapanuli Utara yang juga sebagai Ketua Pelaksana Rakernas V MPK, Deni Parlindungan Lumbantoruan menyampaikan, Rakernas V MPK menjadi momentum penting bagi keluarga besar pendidikan Kristen dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menyatukan pandangan, serta merumuskan program nyata bagi kemajuan pendidikan Kristen.

[adsense]

" Transformasi sekolah Kristen harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan karakter peserta didik, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tanpa kehilangan identitas, nilai-nilai kristiani, dan panggilan pelayanannya, " ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan diwujudkan melalui penguatan iman dan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, tata kelola sekolah yang semakin baik dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Kolaborasi pemerintah, gereja, yayasan, sekolah, orang tua, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Rangkaian Rakernas V MPK meliputi evaluasi program kerja tahun 2026, pembahasan arah kebijakan dan program kerja tahun 2027, penguatan kelembagaan, serta kegiatan spiritualitas dan wisata religi untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan potensi kawasan Danau Toba kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Melalui penyelenggaraan Rakernas V MPK di Tapanuli Utara, diharapkan lahir berbagai keputusan strategis dan langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh wilayah MPK dalam mendorong kemajuan pendidikan Kristen di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyambut baik pelaksanaan kegiatan nasional ini sebagai kesempatan memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan sekaligus memperkenalkan kekayaan alam, budaya, sejarah, serta nilai-nilai spiritual Bona Pasogit kepada para peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Timsar P Sianipar Terpilih Aklamasi Pimpin GAMKI Labura

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melalui Satreskoba menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batubara.

Dalam operasi yang dilaksanakan Kamis (15/10/2026), petugas mengamankan tiga orang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika.

[adsense]

Operasi berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di kawasan Sungai Padang, Dusun Lalang, Desa Sono, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Kegiatan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba,S.H.M.H., dengan melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Satreskrim, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sipropam, BNNK Batubara, dan Satpol PP.

Sebelum pelaksanaan operasi, personel terlebih dahulu menerima arahan melalui apel yang dipimpin Kasat Resnarkoba. Selanjutnya, tim melakukan penindakan di lokasi dan mengamankan tiga pria berinisial MY (45), ALP (24), dan H (39), yang diketahui berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di wilayah Kecamatan Medang Deras.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Pria Diamankan dalam Operasi Narkoba di Marelan dan Hamparan Perak

Operasi Sarang Narkoba ini merupakan bagian dari komitmen Polres Batubara dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaannya di tengah masyarakat. Penindakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

[adsense]

Polres Batubara mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan

maupun peredaran gelap narkotika.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terpuruk dengan ditutup melemah 1,33% ke level 5.863,78, setelah sempat merosot ke level 5.804. Pelemahan ini sejalan dengan koreksi bursa saham Asia di tengah memburuknya sentimen pasar akibat kenaikan inflasi Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkapkan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Kamis petang (15/10/2026). Ia mengatakan, Rupiah juga ditutup melemah ke level Rp17.920 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp17.955. Tekanan terjadi meski imbal hasil dolar Treasury 10 tahun turun di bawah 5,1% dan indeks dolar AS melemah ke level 102,02. Pelaku pasar masih mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang berpotensi memperpanjang tekanan terhadap pasar keuangan global hingga akhir 2026.

[adsense]

Berbeda dengan IHSG dan rupiah, harga emas dunia justru bertahan di zona hijau pada kisaran 4.158 dolar AS per troy ons, setara sekitar Rp2,4 juta per gram berdasarkan estimasi dalam laporan. Penguatan emas berlangsung di tengah penurunan harga minyak mentah ke kisaran 103 dolar AS per barel. Di tengah ketidakpastian pasar global, Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan penyeimbang untuk menjaga stabilitas rupiah dan meredam tekanan terhadap pasar keuangan domestik.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Ibu yang Anaknya Tewas Dianiaya Anggota TNI Sambut Putusan MK soal Peradilan Militer: “Jangan Seperti Saya”

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumut Muhibuddin, menegaskan komitmen kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum dan pelayanan publik kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut) secara profesional dan berintegritas untuk kepentingan masyarakat umum.

Hal ini ditegaskan Kajati sebagai wujud pengabdian dan peran aktif Kejati Sumut dalam mendukung dan mewujudkan program untuk mengawal pembangunan daerah melalui pengawalan pembangunan, pemberian pertimbangan hukum serta pendampingan hukum.

[adsense]

Pernyataan itu dilontarkan Kajati Sumut saat menerima kunjungan silaturahmi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan pada Selasa (13/10/2026), sebagaimana dilihat dan dikutip dari Instagram Kejati Sumut, Kamis (15/10/2026).

"Sesuai peran aktif Kejaksaan berdasarkan UU No 11 Tahun 2021, kita ditugaskan oleh negara melalui fungsi pengawalan pembangunan strategis nasional dan daerah," kata Muhibuddin.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan 33 Bus Gratis di Lima Kabupaten, Permudah Akses Sekolah bagi 1.008 Pelajar

"Artinya kita maksimalkan pendampingan atau pengawalan hukum sehingga pembangunan dapat terus berjalan serta terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi atau pun penyimpangan", kata Kajati.

[adsense]

Ia menambahkan, selama ini Kejaksaan telah berupaya untuk mengambil peran aktif sesuai hukum dan aturan yang berlaku guna memberikan perhatian dan dukungan terbaik bagi pembangunan daerah Sumut.

Saat menyambangi Kejati Sumut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut didampingi PJ Sekda Provinsi Timur Tumanggor, Asisten pemerintahan Basyarin Yunus Tanjung, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap.

[adsense]

Kemudian Kepala Bapenda Sutan Tolang lubis, Kepala dinas Pertanian Fariz H Hutagalung, Kabid informasi dan Kepala Dinas Kominfo Yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik Porman Juanda Mahulae hingga Kepala Biro Hukum Aprilla Haslantini Siregar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di wilayah Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Musibah ini menelan korban jiwa setelah enam orang dilaporkan terjebak di tengah kepungan kobaran api.

Berdasarkan informasi sementara, tiga dari enam orang yang terjebak tersebut dilaporkan meninggal dunia.

[adsense]

Dikutip dari CNBC Indonesia, insiden kebakaran dilaporkan mulai berkobar pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Titik api terdeteksi membakar vegetasi di dua lokasi strategis, yakni kawasan Bukit Kembang Puncak Sari serta Pusung Lingker yang berada di sisi timur Mentigen.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari Balai Besar TNBTS, TNI, dan kepolisian setempat masih terus bersiaga serta melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian.

[adsense]

"Saat ini polisi, TNI dari Polres Probolinggo, Polsek Sukapura, dan TNBTS tengah melakukan evakuasi terhadap jenazah korban," ungkap Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar, dilansir detikJatim.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan di lapangan akan segera kami perbarui," tambahnya.

[adsense]

Pihak berwenang belum merilis identitas resmi para korban, kronologi rinci terjebaknya enam orang tersebut, maupun pemicu utama timbulnya titik api di kawasan konservasi tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan SIK MH, bersilaturahmi dengan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, SIP MAP di Markas Kodaeral I Belawan, Jalan Serma Hanafiah, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (15/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Polda Sumut, juga menyampaikan harapan agar kerja sama dan koordinasi antara Polda Sumut dan Kodaeral I Belawan terus ditingkatkan.

Menurut Kapoldasu, sinergi dan kolaborasi antarlembaga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, sehingga situasi di Sumatera Utara tetap aman dan kondusif.

[adsense]

"Kami bersilaturahmi sekaligus membahas kolaborasi dalam menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara. Sinergi dan kerja sama antara TNI dan Polri sangat penting untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga," ujar Kapoldasu.

Lebih lanjut Kapoldasu mengatakan, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk memperkuat soliditas TNI-Polri dalam melaksanakan tugas menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara.

[adsense]

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut didampingi Dirintelkam Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Dirpolairud Polda Sumut Kombes Pol Handono Subiakto, Kabid Humas Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, Kabid Propam, Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, serta Dansat Brimob, Kombes Pol M Rendra Salipu.

[adsense]

Melalui silaturahmi ini, Polda Sumut dan Kodaeral I Belawan diharapkan semakin solid dalam membangun koordinasi dan kolaborasi, khususnya untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan daratan serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

KPK mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang kurang-lebih Rp 1 miliar.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten. KPK mengamankan 19 orang. Salah satu yang diamankan ialah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten, dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Sekretaris Utama BNPB, Sita Uang Tunai Rp 1,4 miliar

Sementara Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, menjelaskan bahwa dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang.

[adsense]

Budi mengatakan, para pihak diamankan di dua lokasi, di Klaten dan Jakarta. Untuk Bupati Hamenang diamankan di Klaten dan kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Klaten.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," ujar Budi.

[adsense]

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya..

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan Undang-Undang Peradilan Militer. Putusan tersebut menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diadili di peradilan umum.

"Ya, nanti kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut. Saya tidak terlalu menanganinya, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Maruli juga menanggapi kritik bahwa pengadilan militer dapat menimbulkan impunitas bagi prajurit. Ia menilai peradilan militer telah menjatuhkan hukuman berat kepada anggota TNI dalam sejumlah perkara.

"Di kita, di tentara, sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ibu yang Anaknya Tewas Dianiaya Anggota TNI Sambut Putusan MK soal Peradilan Militer: “Jangan Seperti Saya”

Sementara itu, KSAD Jenderal Tandyo Budi Revita mengatakan TNI AD akan menaati konstitusi. Ia menambahkan, perubahan undang-undang bukan kewenangan TNI AD semata.

[adsense]

"Sekarang tentara itu taat konstitusi. Negara buat seperti apa, itu yang kita ikuti," kata Tandyo.

MK sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mahkamah memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun untuk mengubah aturan tersebut. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat itu, UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis yang melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten. Program ini bertujuan mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Peluncuran dilakukan secara daring melalui Zoom, yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program itu diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

Menurut Bobby, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

[adsense]

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali ke rumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

[adsense]

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

[adsense]

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

[adsense]

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

[adsense]

Untuk Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

[adsense]

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

[adsense]

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Peluncuran tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut dan Kabupaten Asahan, Forkopimda Asahan, kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lenny Damanik, ibu MHS (15), siswa SMP yang tewas dalam kasus penganiayaan oleh Sertu Riza Pahlivi, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Peradilan Militer. Ia berharap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.

"Saya sangat senang, sangat gembira sekali tadi mendengar putusan Bapak Hakim dari Konstitusi," kata Lenny setelah sidang pembacaan Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Lenny berharap tidak ada keluarga lain mengalami hal serupa. Ia menyinggung hukuman yang dijatuhkan dalam perkara anaknya.

"Supaya jangan seperti saya ini, hukumannya hanya 10 bulan padahal anak saya sudah tidak ada lagi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• MK: Prajurit TNI yang Lakukan Tindak Pidana Umum Seharusnya Diadili di Peradilan Umum

Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan. Mahkamah menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Adapun yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer didasarkan pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata status pelaku sebagai prajurit.

[adsense]

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diperiksa di peradilan umum.

MK menyatakan UU Peradilan Militer harus diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Sementara itu, tindak pidana militer yang unsur dan sifat melawan hukumnya terkait kehidupan, tugas, atau struktur kemiliteran menjadi kewenangan peradilan militer.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kamis (15/10/2026). MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br Pasaribu.

[adsense]

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan tindak pidana militer memiliki kekhususan karena berkaitan dengan status prajurit, tugas kedinasan, struktur komando, disiplin, atau kepentingan hukum dalam kehidupan militer.

"Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit," ujar Arsul.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer, Beri Waktu Dua Tahun untuk Diubah

Menurut Arsul, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diperiksa di peradilan umum. MK juga merujuk Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengenai hak atas peradilan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan penggunaan yurisdiksi militer di luar kebutuhan khusus militer harus memiliki dasar objektif, serius, dan bersifat eksepsional.

[adsense]

[adsense]

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Prajurit dan PNS Korem 022/PT Ikuti Penyuluhan Hukum

[adsense]

[adsense]

Sebaran kabut asap masih menyelimuti wilayah Sumatera Utara hari ini. Kondisi jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diprakirakan masih terjadi hingga tiga hari ke depan.

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG pada Kamis (15/10/2026) pukul 13.00 WIB, jarak pandang di Stasiun Meteorologi Kualanamu, Aek Godang, dan Silangit berkisar 1-2 kilometer.

[adsense]

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengungkapkan bahwa asap diduga berasal dari Sumbagsel dan Kalimantan.

"Pola pergerakan angin tersebut mengindikasikan bahwa sebaran asap di wilayah Sumatera Utara merupakan asap kiriman dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan yang terbawa oleh pergerakan angin," ungkap Hendro, Kamis (15/10/2026) yang dilansir Detik.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

Angin terpantau bertiup dari timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Meski demikian, Hendro menyebut sumber asal asap secara pasti masih memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya.

Sementara itu, hasil pemantauan citra satelit pada 15 Oktober 2026 menunjukkan terdapat dua titik panas (hotspot) kategori sedang di Sumut, yakni di Kabupaten Asahan.

[adsense]

[adsense]

Lebih lanjut, Hendro menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah Sumut juga terpantau berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Melihat hal ini,Hendro menyebut kondisi ini masih berlanjut hingga tiga hari ke depan.

"Kondisi ini diprakirakan masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan," ucapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Karhutla dan Polusi Udara, Warga Diminta Waspada

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. MK memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun untuk mengubah aturan tersebut.

Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br Pasaribu. Sidang pengucapan putusan digelar di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perubahan UU Peradilan Militer perlu mengatur secara jelas perbedaan tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta penyatuan peradilan militer dalam satu atap. Perubahan juga perlu mencakup pengaturan pengadilan militer pertempuran, hukum acara, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai forum peradilan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama dua tahun untuk melakukan penataan ulang secara mendasar terhadap undang-undang tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Tak Temukan Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah Setara SMA

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, putusan tersebut memberi batas waktu untuk perubahan dan tidak langsung menyatakan undang-undang itu kehilangan kekuatan hukum saat ini. (**)

[adsense]

[adsense]