[adsense]

Enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Penghubung Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026).

Pelaporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]

Laporan disampaikan Jonson David Sibarani selaku kuasa hukum Kepala Desa Tapian Nauli, Maruap Sihombing, sebagai tergugat, bersama Leo Nababan selaku kuasa hukum Robert Sihombing sebagai tergugat II intervensi.

Kedatangan keduanya diterima Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br. Manurung, di Kantor penghubung KY Sumut, Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.

[adsense]

Baca Juga:

• KMMS-SU Desak BPN Sumut Tertibkan Administrasi Pertanahan 15 Ha di Desa Sigara-gara

Perkara tersebut berkaitan dengan pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing dengan luas lahan 4.680 meter persegi yang berlokasi di Desa Tapian Nauli.

[adsense]

Dalam amar putusan yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding, majelis hakim mengabulkan gugatan Abdul Sihombing untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keterangan hak milik tanah tersebut, mewajibkan pencabutannya, serta menghukum tergugat dan tergugat II intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Menurut Jonson, selama proses persidangan pihak tergugat dan tergugat II intervensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan setempat guna memperjelas objek sengketa. Namun, permohonan tersebut tidak terlaksana hingga perkara diputus.

[adsense]

"Kami telah meminta agar dilakukan pemeriksaan setempat supaya duduk perkara menjadi terang. Namun, hal itu tidak terealisasi sampai putusan dijatuhkan," ujar Jonson.

Sementara itu, Leo Nababan menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan PTTUN Medan menimbulkan perdebatan, karena menurutnya perkara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah yang semestinya terlebih dahulu diperiksa melalui peradilan umum.

[adsense]

"Kami menduga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum. Sengketa hak milik tanah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum sebelum menjadi objek sengketa tata usaha negara," kata Leo.

Selain itu, Leo juga menyampaikan dugaan adanya fakta-fakta persidangan yang menurutnya tidak sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

[adsense]

Senada dengan itu, Jonson menyebut pihaknya menemukan adanya perbedaan antara keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dengan uraian yang termuat dalam pertimbangan putusan.

"Keterangan saksi dalam persidangan berbeda dengan yang dituangkan dalam pertimbangan putusan. Bahkan ada fakta-fakta yang menurut kami penting justru tidak dimuat dalam putusan," ujarnya.

[adsense]

Atas dasar itu, kedua kuasa hukum tersebut meminta Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mereka laporkan.

Meski berada pada posisi yang berbeda dalam perkara tersebut, Jonson dan Leo mengaku memiliki kesamaan pandangan terkait proses persidangan yang telah berlangsung dan merasa dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan.

[adsense]

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PTUN Medan, PTTUN Medan maupun para hakim yang dilaporkan terkait substansi laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial. Sebagai lembaga pengawas etik hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pematangsiantar menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Lapangan Dinas Pariwisata, Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan sosial yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak didampingi Wakapolres Kompol Budiono Saputro beserta pejabat utama Polres, Kasi Dokkes Penda Anita Turnip, tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar, serta petugas kesehatan Puskesmas Raya.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Polres Pematangsiantar memberikan berbagai layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, konsultasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan dan vitamin sesuai hasil pemeriksaan masing-masing peserta.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Tercatat sebanyak 199 warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Seluruh peserta yang menjalani pemeriksaan juga menerima obat-obatan dan vitamin sesuai kondisi kesehatan serta rekomendasi tenaga medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan dan Salurkan Bantuan bagi 3.000 Warga Langkat

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung, semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, serta terjalin hubungan kemitraan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran ratusan warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis menjadi bukti bahwa program tersebut sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, Selasa (26/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak bersama Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda se-Indonesia ini dipimpin oleh Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan. Sekitar 3.000 lebih warga Kabupaten Langkat dan sekitarnya menerima manfaat dari kegiatan kemanusiaan tersebut.

[adsense]

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak bersama Mabes Polri dan seluruh Polda se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Adapun kegiatan yang kami gelar berupa bakti kesehatan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 3.000 orang," ujar Brigjen Sonny Irawan di Gedung Serbaguna Kabupaten Langkat.

Brigjen Sonny menjelaskan, berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari operasi bibir sumbing, sunatan massal, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan jantung, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kehamilan, layanan poli umum, hingga pemeriksaan paru-paru.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Simalungun Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan

Tidak hanya itu, jajaran Polda Sumut juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket bingkisan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga.

[adsense]

Brigjen Sonny berharap rangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 ini dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara dan seluruh jajaran ini dapat memberikan dampak positif, bermanfaat, serta semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial HRN (42) ditangkap personel Satres Narkoba Polres Pematangsiantar saat berada di sebuah warung di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kamis (18/6/2026), sekitar pukul 14.30 WIB.

[adsense]

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita belasan paket sabu dan satu butir ekstasi yang diduga akan diedarkan.

HRN, warga Jalan Damar Gang Durian, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Pengedar Sabu di Kelurahan Mabar Hilir

Saat penangkapan, petugas menemukan satu unit telepon seluler merek Infinix warna hitam di tangan kanan pelaku. Namun, pemilik warung mengungkapkan bahwa sebelum diamankan, HRN sempat melemparkan sebuah dompet berwarna krem ke dalam warung.

[adsense]

Mendapat informasi tersebut, Tim Opsnal segera mengamankan dan memeriksa dompet dimaksud. Hasilnya, di dalam dompet ditemukan 14 paket narkotika jenis sabu dengan berat 6,90 gram serta satu butir pil ekstasi berwarna hijau dengan berat 0,80 gram.

Meski barang bukti ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapannya, HRN tidak mengakui kepemilikan sabu dan ekstasi tersebut saat diinterogasi petugas. Polisi kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Pematangsiantar guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

"Terduga pelaku HRN telah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana narkotika," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan tujuh pelanggan dari sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan pengolahan, Senin (22/6/2026).

Penandatanganan SPJBTL tersebut mencakup kebutuhan daya listrik sebesar 13,63 MVA, yang terdiri atas layanan pasang baru dan perubahan daya untuk mendukung pengembangan usaha para pelanggan. Langkah ini menjadi indikator positif meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan sekitarnya.

[adsense]

Ketersediaan pasokan listrik yang andal dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Adapun tujuh pelanggan yang menandatangani SPJBTL tersebut adalah PT Tirta Sogarindo Gemilang, PT Bukit Intan Abadi, PT Dopamine Agro Sawitta, Setia Makmur Bukit, PT Karunia Beton Lestari, PT Laju Persada Utama, dan PT Bangun Karya 91.

[adsense]

Manager PLN UP3 Binjai Muhammad Isra mengatakan meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor produktif menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi di wilayah Sumut.

"Listrik merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis dan industri. Penandatanganan SPJBTL ini menjadi bukti kepercayaan pelanggan terhadap layanan PLN sekaligus mencerminkan adanya ekspansi usaha yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PLN siap menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk mendukung produktivitas pelanggan," ujar Isra.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundhakir Salman menegaskan bahwa penyediaan energi listrik yang andal merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi baru. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan usaha menjadi sinyal positif bergeraknya roda perekonomian.

PLN terus memastikan kecukupan pasokan dan keandalan sistem kelistrikan agar mampu mendukung investasi, pengembangan industri, serta penciptaan lapangan kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

"Pertumbuhan kebutuhan listrik dari sektor industri dan usaha menjadi sinyal positif bergeraknya roda perekonomian. PLN terus memastikan kecukupan pasokan dan keandalan sistem kelistrikan agar mampu mendukung investasi, pengembangan industri, serta penciptaan lapangan kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketersediaan energi yang andal akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Mundhakir.

PLN juga terus memperkuat dukungan terhadap dunia usaha melalui pengembangan infrastruktur kelistrikan, transformasi digital layanan, serta kemudahan akses layanan pelanggan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan berdaya saing di Sumut.

[adsense]

Melalui penandatanganan SPJBTL ini, PLN berharap kolaborasi dengan sektor usaha dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, SH, MH melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa, Selasa (23/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi, koordinasi dan hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Kodam I/Bukit Barisan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

[adsense]

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH melalui keterangan tertulis yang diterima media pada Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Kajati Sumut didampingi Asisten Intelijen, Asisten Pembinaan, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Koordinator Intelijen Herlangga Whisnu Murdianto. Sementara Pangdam I/BB didampingi Kasdam I/BB, Asisten Intelijen, hingga Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) I/BB.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Sosialisasikan Inventarisasi ROW Jalur Transmisi 150 kV

Menurutnya, sinergitas antara Kejati Sumut dan Kodam I/BB menjadi bagian penting dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga demi mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, bersama jajarannya, di ruang kerja Wali Kota, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Mindo mengatakan dirinya baru saja ditugaskan menjabat sebagai Kepala BPN Tanjungbalai. Kedatangannya bersama jajaran untuk bersilaturahmi dan siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai terutama dalam memperkuat sinergitas pertahanan.

[adsense]

Pada pertemuan tersebut juga dibahas langkah-langkah strategis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Percepatan Sertifikat Aset milik Pemko Tanjungbalai yang masih belum selesai, khususnya pengamanan fisik dan administrasi atas aset milik Pemko Tanjungbalai.

Menyahuti hal tersebut, Mahyaruddin menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menjaga dan menata aset-aset milik daerah agar memiliki legalitas yang jelas serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

[adsense]

Baca Juga:

• Pansus Aset DPRD Medan Ungkap Pemko Lakukan Pembiaran Tanah Belasan Hektar Dikuasai Masyarakat

Mahyaruddin juga berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam menertibkan administrasi pertanahan dan memperkuat legalitas aset daerah di Kota Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menertibkan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Pasalnya, Pemko Medan melakukan pembiaran asetnya berupa tanah kosong seluas belasan hektar di Kecamatan Medan Selayang dan Medan Johor dikuasai masyarakat.

[adsense]

Ketua Pansus Aset DPRD Medan, Robi Barus, kepada wartawan, Selasa (23/6/2026), mengatakan, selama proses pembahasan, pihaknya menemukan sejumlah aset berupa tanah milik Pemko yang telah lama dikuasai masyarakat. Salah satu aset tersebut berada di kawasan Medan Selayang dengan luas sekitar tiga hektar dan lahan eks pembuangan sampah di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, yang lazim disebut tanah kompos seluas belasan hektar.

Menurut politisi PDIP ini, selama ini terjadi pembiaran terhadap aset-aset tersebut sehingga diperlukan langkah tegas dari pemerintah untuk melakukan penataan dan pengamanan aset. Namun demikian, Pansus tidak mendorong tindakan penggusuran terhadap masyarakat yang telah menempati lahan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut dan Pemko Padangsidimpuan Bentuk ULT P4GN, Perkuat Perang Melawan Narkoba

Selain aset tanah, Pansus juga menyoroti sejumlah aset berupa bangunan yang telah berdiri secara permanen namun belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa aset yang menjadi perhatian antara lain eks Hotel Soechi dan kawasan Medan Plaza bagian belakang yang hingga kini masih terbengkalai dan belum memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

[adsense]

"Kita ingin aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Tidak hanya aset tidak bergerak, Pansus juga menemukan banyak aset bergerak milik Pemko Medan, seperti kendaraan dinas roda empat maupun roda dua yang sudah tidak produktif dan tidak lagi digunakan organisasi perangkat daerah (OPD). Pansus merekomendasikan agar kendaraan-kendaraan tersebut segera dilelang sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terus menjadi beban pemeliharaan pemerintah.

[adsense]

"Langkah yang harus dilakukan ke depan adalah melelang aset-aset yang sudah tidak produktif, menertibkan aset yang dikuasai masyarakat, serta menyelesaikan aset yang masih dalam sengketa hukum," ujarnya.

Robi Barus yang juga Ketua Fraksi PDIP ini mengemukakan, ada juga aset yang masih berstatus sengketa. Pansus mencatat terdapat beberapa bidang tanah yang hingga kini masih dalam proses hukum atau berstatus quo. Beberapa di antaranya berada di kawasan Jalan Nibung dan Jalan D.I. Panjaitan, gedung SMP Negeri 7 Medan di Jalan H Adam Malik dan lainnya.

[adsense]

Pansus berharap penyelesaian persoalan aset tersebut dapat segera dilakukan sehingga seluruh aset milik Pemko Medan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski pembahasan sempat tertunda karena sejumlah anggota Pansus juga terlibat dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD, Pansus menargetkan proses finalisasi laporan hasil kerja dapat diselesaikan dalam waktu dekat setelah LPj Wali Kota selesai dibahas di Badan Anggaran.

[adsense]

"Hasil finalisasi nantinya akan terbuka bagi wartawan dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Mayoritas bursa saham Asia ditutup melemah yang turut menekan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

IHSG terkoreksi 0,25% ke level 6.101,333 dengan pergerakan cukup volatil dalam rentang 5.993 hingga 6.121. Pelemahan IHSG sejalan dengan tekanan pada nilai tukar Rupiah yang ditutup melemah ke level Rp17.835 per dolar AS, setelah sempat tertekan hingga Rp17.875 per dolar AS sebelum mengurangi pelemahan pada sesi sore.

[adsense]

"Tekanan Rupiah dipengaruhi sentimen eksternal, terutama penguatan dolar AS akibat sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat," jelas Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Selasa (23/6/2026).

Dikatakannya, tekanan terhadap Rupiah berpeluang berlanjut apabila data inflasi AS yang akan dirilis menunjukkan kenaikan signifikan atau melampaui ekspektasi pasar. Pelaku pasar juga mencermati perkembangan geopolitik Timur Tengah.

[adsense]

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Desak DPRD Sumut Turunkan Harga BBM

[adsense]

[adsense]

Polres Simalungun menggelar bakti sosial dan kesehatan, Selasa (23/6/2026), dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 warga datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun sebagai penerima manfaat.

[adsense]

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, kegiatan tersebut adalah bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat menjelang peringatan HUT Bhayangkara.

"Ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui pelayanan yang berintegritas dan humanis," ujar Verry.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Patroli Sabuk Kamtibmas Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

Menurut Verry, kegiatan ini tidak berhenti pada layanan kesehatan saja. Setelah pelaksanaan bakti kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial berupa pemberian bingkisan kepada masyarakat.

[adsense]

Sebanyak 200 warga penerima manfaat berasal dari wilayah Polsek Raya, Polsek Purba, Polsek Panei Tongah, Polsek Damanik, Polsek Jorlang Hataran, Polsek Bangun, serta perwakilan Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Solidaritas Indonesia.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi dan memberikan respon positif terhadap pelaksanaan bakti kesehatan dan bakti sosial.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Marganda Aritonang menjelaskan tujuan dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Menurutnya, kegiatan ini masih dalam rangka rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Bhayangkara. Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian kaca mata baca gratis dan bingkisan paket sembako.

[adsense]

Turut hadir, Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, para Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, Kasat Binmas, Kasat Intel, Kasat Lantas, Kasidokkes dr Siro Venesia Banjarnahor, anggota Bhayangkari Cabang Simalungun, para perwira, brigadir dan ASN Polres Simalungun. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 57 titik lokasi irigasi di Kabupaten Deliserdang akan dikerjakan pada Tahun Anggaran 2026 melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai upaya memperkuat layanan air bagi lahan pertanian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Tingkat Balai Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy, Kadis SDABMBK Deliserdang, Janso Sipahutar, di Ballroom Aryaduta Hotel Medan, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Program P3-TGAI yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan ini, merupakan program strategis pemerintah dalam meningkatkan, merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi tersier berbasis partisipasi masyarakat petani.

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), maupun Induk P3A (IP3A). Dengan skema ini, petani menjadi pelaksana utama di lapangan tanpa mekanisme kontraktual, sehingga diharapkan meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Petani Palas, Paluta dan Tapsel Menjerit, Pupuk Langka dan Irigasi Rusak

Adapun kegiatan P3-TGAI meliputi pengerukan sedimen saluran, perbaikan saluran irigasi sederhana, penguatan tanggul, serta perbaikan bangunan air dan bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, jembatan layanan, hingga jalan inspeksi.

[adsense]

Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi petani dalam bentuk kelancaran distribusi air, peningkatan indeks pertanaman, serta peningkatan hasil produksi pertanian.

"Saya berharap pelaksanaan perbaikan melalui Program P3-TGAI dapat dilakukan secara selektif namun efektif, sehingga mampu meningkatkan pembangunan daerah nya dan layanan irigasi, memperluas areal tanam, serta mendukung peningkatan kualitas jaringan irigasi yang berkelanjutan," kata Ali.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang berharap pelaksanaan 57 titik irigasi tersebut dapat berjalan tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di berbagai desa dan kecamatan.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS turun langsung meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah di Kecamatan Kutalimbaru, Senin (22/6/2026).

Kunjungan tersebut meliputi peninjauan pemeliharaan Jalan Simpang Tanjung Anom–Sei Gelugur dan Jalan Sei Gelugur–Berdikari, penyerahan kunci rumah layak huni kepada warga, peletakan batu pertama pembangunan rumah, rehabilitasi sekolah, hingga peninjauan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan sosial.

[adsense]

"Kami hadir bersama Pak Wakil Bupati dan seluruh perangkat daerah untuk memastikan program-program yang menyentuh langsung masyarakat berjalan dengan baik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial," kata Bupati.

Saat menyerahkan kunci rumah layak huni kepada Melianta, warga Dusun V Desa Lau Bakeri, Bupati turut menyerahkan pula SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nol rupiah sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui kepastian hunian yang layak dan pengurangan beban pajak daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Warung RM Ayam Penyet dan Pakaian Serba 35.000 Terbakar di Tanjungmorawa

[adsense]

Kunjungan dilanjutkan ke SD Negeri 101848 Lau Bakeri, melakukan peletakan batu pertama rehabilitasi seperti pagar sekolah, kantin sehat, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan ruang guru. Dengan kehadiran fasilitas baru ini, diharapkan dapat menambah semangat siswa dan para guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Di lokasi yang sama, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menyalurkan bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari program pemerintah pusat.

[adsense]

"Di sini ada program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kita ingin memastikan program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung, mengawasi, dan mengawal pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

[adsense]

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Deliserdang. Pembangunan yang kita lakukan hari ini bersumber dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen untuk mengembalikan manfaatnya sebesar-besarnya kepada masyarakat," pungkasnya.

Berbagai layanan, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), IVA Test, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pendataan masyarakat melalui pembaruan data desil juga turut berlangsung selama kunjungan kerja diharapkan dapat menambah semangat Kutalimbaru sebagai upaya dalam mendekatkan layanan publik untuk masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan warga yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Masyarakat Air Joman dan Masyarakat Silau, Asahan, menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (23/6/2026). Mereka menuntut Pemprov Sumut segera merealisasikan pembangunan ruas jalan yang telah bertahun-tahun mengalami kerusakan dan menjadi keluhan masyarakat Asahan.

Dalam aksi tersebut, massa yang datang menggunakan satu mobil komando dan tiga unit bus menyuarakan aspirasi terkait kondisi jalan sepanjang 6 kilometer yang dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas sehari-hari.

[adsense]

Para peserta aksi meminta agar pembangunan ruas jalan tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 dan segera direalisasikan.

Perwakilan massa menyampaikan, kerusakan jalan yang berkepanjangan telah menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini dinantikan warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa APMB Unjuk Rasa ke DPRD SU, Tuntut Segera Perbaiki Jalan "Hancur-hancuran" di Asahan

Aspirasi masyarakat diterima melalui pertemuan yang difasilitasi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Celvijn Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemprov menyampaikan komitmennya untuk menganggarkan dan membangun ruas jalan yang menjadi tuntutan masyarakat pada tahun 2027.

Wakil Gubernur Sumut H Surya, dalam pertemuan tersebut menyatakan, pemerintah akan berupaya merealisasikan pembangunan jalan dimaksud pada tahun 2027. Pernyataan itu disambut positif masyarakat yang berharap janji tersebut dapat segera diwujudkan.

[adsense]

[adsense]

"Hasil pertemuan hari ini menyebutkan, pembangunan ruas Jalan Provinsi Nomor 54 batas Tanjung Balai akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2027. Kami berharap komitmen ini benar-benar direalisasikan sehingga masyarakat tidak perlu lagi berulang kali datang menyampaikan tuntutan yang sama," ujar salah seorang perwakilan massa.

Aksi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan dari pihak pemerintah, massa membubarkan diri dengan harapan pembangunan jalan yang telah lama dinantikan dapat segera terealisasi sesuai komitmen yang disampaikan.

[adsense]

Masyarakat Air Joman dan Silau menegaskan akan terus mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan jalan tersebut demi meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan warga di wilayah mereka. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• PLN dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Hukum untuk Penyelesaian Kompensasi ROW Transmisi 150 kV

[adsense]

[adsense]

Sejumlah warga Kabupaten Padang Lawas (Palas) kembali menyuarakan harapan agar layanan hemodialisis (cuci darah) segera tersedia di RSUD Sibuhuan. Aspirasi tersebut mencuat di media sosial, terutama setelah adanya pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, termasuk direktur RSUD Sibuhuan yang definitif.

Keluhan warga menyoroti kondisi pasien gagal ginjal yang hingga kini masih harus menjalani cuci darah ke luar daerah karena layanan tersebut belum tersedia di RSUD setempat. Kondisi ini dinilai membebani keluarga pasien, baik dari sisi biaya, waktu, maupun risiko perjalanan rutin.

[adsense]

"Siapapun direkturnya, tolong hemodialisis diaktifkan di RSUD Sibuhuan. Sudah banyak pasien gagal ginjal yang harus keluar daerah untuk cuci darah. Biaya dan waktu sangat menekan, bayangkan harus 2 kali seminggu ke luar daerah, belum lagi kontrol ke provinsi," ujar salah satu warga.

Direktur RSUD Sibuhuan, dr. Sukri Habibi P. Daulay, membenarkan layanan hemodialisis hingga kini belum beroperasi meski seluruh kesiapan telah terpenuhi karena masih terkendala izin operasional.

[adsense]

"Sudah lengkap semua, dokter penanggung jawab, dokter umum terlatih, perawat khusus HD. Yang tertahan izin operasionalnya," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sibuhuan, Hasan, menambahkan, rumah sakit telah menyiapkan lima unit mesin hemodialisis untuk mendukung layanan tersebut. Namun hingga kini layanan belum dapat dioperasikan karena masih tertahan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sejak April 2026.

[adsense]

"Semua izin sekarang harus melalui OSS. Kami masih menunggu prosesnya. Setelah izin terbit, layanan masih harus melalui tahapan kredensial dengan BPJS Kesehatan sebelum dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padang Lawas, Nurudin Kesumajaya Samosir, menyebut kendala pada sistem OSS juga terjadi secara nasional.

[adsense]

Menurutnya, proses perizinan berada pada akun masing-masing instansi, sehingga penyelesaian teknis sangat bergantung pada pengelola akun tersebut. Meski demikian, pihak DPMPTSP tetap siap memfasilitasi apabila dibutuhkan koordinasi teknis.

Di tengah upaya peningkatan layanan kesehatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 setelah sebelumnya sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Palas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

[adsense]

Melalui laporan Badan Anggaran yang dibacakan Anggota Banggar Sufriyadi Halomoan Hasibuan, DPRD menegaskan, APBD harus menjadi instrumen utama percepatan pembangunan daerah dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRD melalui fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. APBD harus pro rakyat dan bebas dari kepentingan pribadi," ujarnya.

[adsense]

Penegasan tersebut menjadi relevan di tengah masih tertundanya sejumlah layanan yang telah dipersiapkan pemerintah daerah, termasuk layanan hemodialisis di RSUD Sibuhuan yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan masyarakat karena proses perizinan yang belum rampung.

Kondisi ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam menerjemahkan kesiapan fasilitas dan dukungan anggaran menjadi layanan yang benar-benar dapat diakses masyarakat.

[adsense]

RSUD Sibuhuan sendiri pernah menjadi perhatian saat kunjungan kerja Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 15 Maret 2024, yang saat itu menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan di daerah.

Hingga kini, layanan cuci darah yang telah lama dinantikan masyarakat masih menunggu kepastian izin OSS dan tahapan kredensial BPJS agar dapat segera dimanfaatkan oleh pasien di Kabupaten Padang Lawas.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan, menangkap seorang pria, MAS (22), dengan sangkaan sebagai pengedar sabu - sabu di Jalan Bakaran Batu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, berikut barang bukti 20 paket sabu, 4 lembar plastik klip kosong.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP AR Riza, Selasa (23/6/2026) mengatakan, bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan peredaran sabu - sabu di kawasan Jalan Bakaran Batu, Mabar Hilir.

[adsense]

Menyikapi laporan tersebut, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, sejumlah petugas Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan, menggerebek dan meringkus MAS berikut barang bukti dari satu lokasi di di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli.

"Ketika dilakukan penggerebekan, barang bukti sabu ditemukan dari tersangka, dan hasil pemeriksaan awal, MAS mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya," kata Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, MAS yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri secara daring peresmian 1.151 kilometer (Km) jalan daerah di 37 provinsi yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Untuk wilayah Sumut, terdapat empat paket IJD Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan total panjang jalan mencapai 7,10 Km, yang turut diresmikan pada kesempatan tersebut.

[adsense]

Bobby Nasution mengikuti peresmian melalui sambungan virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Turut hadir, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Penataan Kabel Udara di Deliserdang Bersama APJATEL Tanpa Gunakan APBD

Keempat ruas tersebut yakni Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 Km, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 Km, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 Km, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 Km.

[adsense]

Sementara itu, pembangunan jalan melalui IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak mencakup 19 ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Namun, sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.

Usai mengikuti peresmian, Gubernur Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sumut. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional telah berada dalam kondisi baik, namun beberapa ruas lainnya masih memerlukan perhatian karena panjang jalan nasional di Sumut mencapai sekitar 2.600 Km.

[adsense]

"Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden," ujar Gubernur.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk masyarakat dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.

[adsense]

"Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ungkap Presiden Prabowo. (*)

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian sepeda gunung yang terjadi di sebuah masjid di Jalan Jemadi, Kecamatan Medan Timur, akhirnya terungkap. Unit Reskrim Polsek Medan Timur berhasil mengamankan pelaku bernama Budiono (50) warga Jalan Jemadi, Pulo Brayan Darat II, yang terekam kamera pengawas (CCTV) saat membawa kabur sepeda milik jamaah masjid.

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M Butarbutar, Selasa (23/6/2026) mengatakan pencurian terjadi pada Rabu (17/6/2026) saat korban, Noormayantie memarkirkan sepeda gunung miliknya di area parkir masjid sebelum melaksanakan salat Magrib.

[adsense]

"Setelah selesai salat, korban mendapati sepedanya sudah tidak berada di tempat. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta," ujarnya.

Tidak terima menjadi korban pencurian lanjutnya, Noormayantie kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Timur. Berdasarkan laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku beraksi seorang diri.

[adsense]

Baca Juga:

• Dibekuk di Pinggir Jalan, Pria Ini Tak Berkutik Saat Polisi Temukan 5 Paket Sabu

Ia menambahkan, dalam pemeriksaan, Budiono mengakui telah menjual sepeda hasil curiannya seharga Rp 300 ribu kepada seseorang di kawasan Jalan KL Yos Sudarso. Ia juga mengaku nekat mencuri karena melihat sepeda korban tidak dikunci.

[adsense]

"Uang hasil penjualan sepeda digunakan untuk membeli makanan dan narkoba. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap identitas penadah yang membeli barang curian tersebut," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serdangbedagai (Sergai) berhasil meringkus seorang pria berinisial HA alias "Kapak Merah", yang diduga merupakan spesialis pelaku pembobolan rumah di wilayah Kecamatan Seirampah.

Kasatreskrim Polres Sergai, AKP Binrod Situngkir, menjelaskan bahwa pelaku ditangkap oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang dipimpin Kanit I Pidum Satreskrim, Ipda Hendri Ika Panduwinata, Selasa (23/6/2026) pukul 00.30 WIB di Dusun 13, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah.

[adsense]

"Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan terkait dua laporan pencurian yang terjadi di wilayah tersebut," ujar Binrod.

Kasus pertama adalah pencurian dua unit outdoor AC milik SD IT Permata Firdaus yang dilaporkan oleh Siga Elisa pada 30 Maret 2026. Peristiwa itu diketahui setelah pihak sekolah mendapati dua unit outdoor AC yang terpasang di ruang kelas 6A dan 6B hilang. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp2,5 juta.

[adsense]

Sementara itu, kasus kedua dilaporkan oleh Santa Lusya Perangin Angin pada 1 Juni 2026. Pelaku diduga membobol rumah korban yang berada di Dusun VI, Desa Firdaus, saat rumah dalam keadaan kosong.

Dalam aksi tersebut, sejumlah barang berharga dilaporkan hilang, di antaranya televisi 32 inci, kompresor AC, telepon genggam, tablet, jam tangan, tabung gas elpiji 3 kilogram, hair dryer, catokan rambut, serta tiga buah tas. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp8 juta.

[adsense]

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi sekaligus melacak keberadaan pelaku hingga akhirnya dilakukan penangkapan.

"Saat ditangkap, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu tabung gas elpiji 3 kilogram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian," jelasnya.

[adsense]

Dalam pemeriksaan awal, HA mengaku tidak beraksi seorang diri. Ia menyebut rekannya yang berinisial Putra alias Centong turut terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Menurut pengakuan tersangka, Putra berperan merusak dan mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng sebelum masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berharga. Sementara itu, HA bertugas memantau situasi sekitar dan membantu membawa barang hasil curian.

[adsense]

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Sergai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta memburu penadah barang hasil kejahatan tersebut.

"Pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap seluruh jaringan yang terlibat," pungkas Binrod. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pejuang Bangsa (APMB) unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (23/6/2026), menuntut pemerintah segera perbaiki ruas Jalan Pasar XI–Silo Bonto–Pematang Sei Baru, Kabupaten Asahan hingga Kota Tanjungbalai, yang kondisinya saat ini hancur-hancuran.

Aksi sempat memanas dan massa memanjat pagar gedung dewan karena merasa tak kunjung mendapat respons dari kalangan anggota dewan.

[adsense]

Koordinator aksi, Ibnu, menegaskan kedatangan mereka ke DPRD Sumut bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak bagi masyarakat di wilayah Asahan-Tanjungbalai.

Menurutnya, kondisi ruas jalan tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan dan kerap mengganggu mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Mahasiswa di Medan "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Nyaris Terjadi Ricuh

Massa yang terus berorasi di depan gerbang DPRD Sumut sempat kecewa lantaran tidak ada satu pun anggota dewan yang langsung menemui mereka. Situasi pun memanas ketika beberapa peserta aksi nekat memanjat pagar gerbang utama untuk mencoba masuk ke area gedung dewan.

[adsense]

Aparat keamanan yang berjaga langsung sigap menghalau massa agar tidak masuk secara paksa. Sempat terjadi adu mulut dan dorong-dorongan kecil, namun situasi berhasil dikendalikan.

Melihat kondisi yang mulai memanas, Kabag Humas DPRD Sumut, Sofyan, turun langsung melakukan mediasi dan meminta massa untuk tetap kondusif. Ia kemudian mengundang sejumlah perwakilan aksi untuk berdialog di Ruang Badan Musyawarah DPRD Sumut.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, massa tidak hanya menuntut perbaikan jalan, tetapi juga mendesak Pemprov Sumut melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar segera menuntaskan proses administrasi anggaran.

Mereka meminta percepatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan proyek perbaikan ruas jalan tersebut agar pekerjaan fisik bisa segera dimulai.

[adsense]

Menanggapi tuntutan itu, Kasubag Humas DPRD Sumut Sofyan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan APMB akan diteruskan kepada pimpinan dewan, khususnya Komisi D yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

Massa menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan siap kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan oleh pemerintah.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Warga Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergantung di lantai dua sebuah gedung berlantai tiga, Senin (22/6/2026) sore.

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 26 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hingga kini identitasnya masih belum diketahui. Warga menduga korban telah meninggal dunia sekitar tiga hari sebelum ditemukan karena kondisi jasad yang sudah membengkak dan mulai mengalami pembusukan.

[adsense]

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (23/6/2026), mayat pertama kali ditemukan oleh Sugeng, warga yang tinggal di bangunan sebelah lokasi kejadian. Awalnya ia mencium aroma menyengat yang dikiranya berasal dari bangkai hewan.

Karena curiga, Sugeng kemudian memeriksa gedung kosong di samping tempat tinggalnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang pria tergantung di depan pintu kamar lantai dua.

[adsense]

Baca Juga:

• Bus Travel Drama Putra Tabrak Truk Box di Tol Lima Puluh-Indra Pura, 4 Orang Tewas

Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, personel Polsek Medan Barat bersama Tim Inafis tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses identifikasi.

[adsense]

Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan guna kepentingan autopsi dan identifikasi lebih lanjut.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Senior Sianturi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Tim Inafis untuk memastikan identitas maupun penyebab pasti kematian korban.

[adsense]

Meski demikian, dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri.

[adsense]

"Namun kita menegaskan seluruh kemungkinan masih terus didalami hingga hasil pemeriksaan lengkap keluar," katanya.(*)

[adsense]