[adsense]

Tim Reskrim Polsek Tanjungmorawa Polresta Deliserdang, menangkap 3 terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu, Rabu (29/4/2026) pukul 21.00 WIB, di Dusun V, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Tiga terduga pengedar sabu bernama, Jekson (36) warga Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Abdul (23) dan Heri (48) keduanya warga Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Hal itu disampaikan Kapolsek Tanjungmorawa Polresta Deliserdang, AKP Jonni H Damanik SH MH, kepada harianSIB.com, Kamis (30/4/2026). Dari ketiga terduga, diamankan sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip yakni 3 bungkus ukuran besar, 3 bungkus ukuran sedang dan 17 bungkus ukuran kecil, dengan berat sekira 15 gram.

Selain itu diamankan, timbangan elektrik, 9 plastik klip yang kosong, alat isap sabu, mancis, kaleng tempat rokok, sekop kecil terbuat dari pipet, dan uang tunai Rp 155.000.

[adsense]

Baca Juga:

• Miliki Sabu 6,34 Gram, MG Alias Jali Diamankan Satnarkoba Tanjungbalai

Dalam pemeriksaan awal, ketiganya mengaku bahwa sabu itu dibeli dari seorang pria di Pasar VII Tembung, untuk dijual kepada pengguna sabu di daerah itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga terduga dan seluruh barang bukti diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Deliserdang. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan ( Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH didampingi Kabag Kesra, Hanaya Simamora menerima kunjungan jemaat HKI (Huria Kristen Indonesia) Bahalimbalo Simpang Tiga, Kecamatan Paranginan Resort Paranginan Daerah IX Humbang bersama PPG (Panitia Pembangunan Gereja), Kamis (30/4/2026).

Ketua PPG Sahat Parulian Simanjuntak mengucapkan terimakasih kepada Bupati Humbahas, karena telah memberikan waktu, bisa bertemu dengan jemaat HKI Bahalimbalo. "Ini suatu kehormatan pak Bupati, doa dan harapan kita bersama, semoga pak Bupati Humbahas diberkati Tuhan dalam setiap langkah melayani masyarakat Humbang Hasundutan," ucap Sahat P Simanjuntak.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, ketua PPG menyampaikan perkembangan pembangunan yang telah berjalan. Panitia berharap, adanya dukungan dari pemerintah agar pembangunan gedung gereja dapat segera diselesaikan.

Menanggapi hal itu, Bupati Humbahas menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan gotong-royong, seluruh jemaat HKI Bahalimbalo. Ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah pada prinsipnya mendukung pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Berangkatkan Atlet Humbahas Mengikuti Kejurnas Forki ke Jawa Barat

[adsense]

[adsense]

Diduga sebagai tempat transaksi dan peredaran gelap narkoba, Pemkab Deliserdang bekerjasama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Deliserdang, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, merobohkan 3 bangunan kafe dengan menggunakan alat berat, Rabu (29/4/2026) di Bantaran Sungai Ular di Desa Karanganyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang.

Pembongkaran bangunan itu dipimpin Kasatpol PP Deliserdang, Marjuki Hasibuan S.Sos MAP, Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol Dr Josua Tampubolon SH MH, bersama Camat Beringin, M Dhani Mulyawan S.Sos MIP, Kades Karanganyer, Paidi, dan perwakilan Babinsa.

[adsense]

Tiga kafe yang dibongkar yakni, kafe Maya, kafe Cantik, dan kafe Bosku, sebelumnya sudah diberikan peringatan, agar mematuhi Perda Deliserdang dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kasatpol PP Deliserdang, Marjuki Hasibuan,menjelaskan bahwa pembongkaran itu merupakan tindakan tegas terhadap pelanggaran Perda Deliserdang Nomor 1 Tahun 2025 dan Perda Deliserdang Nomor 7 Tahun 2015. Disebutkan, bangunan yang tidak memilik izin itu sebelumnya sudah pernah dibongkar pada tahun 2019, namun dibangun dan beroperasi kembali sejak tahun 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob Polda Sumut Gelar Patroli Skala Besar di Belawan

Hal senada, Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol Dr Josua Tampubolon mengatakan kegiatan itu merupakan sinergi nyata dalam rangka mendukung upaya pemberantasan narkoba yang merupakan poin ketujuh program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

[adsense]

"Tempat ini sudah beberapa kali kami razia dan kami temukan adanya peredaran narkoba, serta laporan keresahan masyarakat. Jadi ini langkah tepat agar tidak ada celah bagi pengedar" jelas Kombes Pol Josua. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan memberangkatkan para atlet asal Kabupaten Humbahas untuk mengikuti Kejurnas Forki (Kejuaraan Nasional Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) ke Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Kadis Parpora Dina Simamora melaporkan, ajang pertandingan karate itu akan dilaksanakan 9-12 Mei 2026 mendatang di Bandung Jawa Barat. Namun sebelumnya, para atlet mendapat kehormatan untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada 4-6 Mei 2026.

[adsense]

Atlet yang diberangkatkan, Guncen Purba, Sabrino Purba, Anggi Hottua Purba dan Salomo Hutabarat. Para atlet ini, akan didampingi pelatihnya Jons Verry Hutauruk.

Dalam pertemuan itu, Bupati Humbahas yang saat itu didampingi Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Perekonomian dan Pembangunan, Parman Lumban Gaol menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet yang telah mengharumkan nama daerah melalui berbagai ajang kompetisi, termasuk para atlet karate.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Letakkan Batu Pertama Pembangunan KDMP di Pakkat

Bupati Humbahas berharap, para atlet terus meningkatkan kemampuan dan menjaga sportivitas, sehingga mampu bersaing hingga tingkat nasional. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ke tingkat Internasional. Ikuti seluruh proses kejuaraan dengan sebaik-baiknya, berjuanglah dengan sepenuh hati dan jiwa raga.

[adsense]

Ikut hadir dalam pertemuan itu, Ketua KONI Humbahas Juanda Nababan termasuk Ketua ASKI (Akademi Bela Diri Karate Indonesia) Humbahas Boy Sinambela. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Batubara Doly Nelson H.H Nainggolan SH MH menerima penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diberikan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai baik dan akuntabel.

Penghargaan tersebut diberikan kepada jajaran kepolisian yang mampu menunjukkan tata kelola anggaran secara efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing.

[adsense]

Capaian ini menjadi bukti komitmen Polres Batubara dalam meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi penggunaan anggaran negara demi pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kasi Humas Polres Batubara AKP P Tamba kepada jurnalis harianSIB.com, Kamis (30/4/2026) membenarkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 Kapolres Batubara telah menerima penghargaan dari Kapolri di Rupattama Mabes Polri,

[adsense]

Baca Juga:

• HBP ke-62, Rutan Kelas I Medan Wujudkan Pelayanan Prima melalui Apresiasi dan Aksi Sosial

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujarnya.

[adsense]

Dengan raihan penghargaan IKPA tersebut, Polres Batubara diharapkan terus mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan humanis.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Batubara akan mendukung penuh proyek hilirisasi Presiden RI Prabowo Subianto dengan menyediakan sumber daya manusia (SDM) daerah Kabupaten Batubara yang ahli dan berkompeten di dunia industri untuk menunjang kebutuhan pekerja di kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Batubara Syafrizal Ramli saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Rabu (29/4/2026).

[adsense]

Selain itu, kata Syafrizal, Pemkab Batubara akan mendukung pemenuhan bahan baku sawit yang tentunya sangat dibutuhkan pada industri oleofood dan biodiesel.

Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang berpusat di Cilacap, Jawa Tengah.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo: Kalau Merasa Indonesia Gelap, Silakan Kabur ke Yaman

Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II yang bernilai Rp116 triliun ini diproyeksikan menjadi penggerak nilai tambah industri nasional sekaligus membuka hingga 600 ribu lapangan kerja.

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan hilirisasi menjadi strategi utama untuk memperkuat ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan.

"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan Indonesia, nilai tambah harus dinikmati di dalam negeri dan kemakmuran dirasakan seluruh rakyat," katanya.

[adsense]

Ia juga menekankan pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto membantah pihak yang menyebut 'Indonesia gelap'. Menurut dia, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram.

Prabowo pun mempersilakan orang-orang pintar untuk kabur dari Indonesia jika melihat situasi dalam negeri yang gelap.

[adsense]

"Terus kita dibikin apalagi, Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur saja," ujar Prabowo, dalam groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), mengutip Kompas.com.

Prabowo mengatakan, jika orang pintar ingin kabur, mereka dipersilakan kabur ke Yaman. Prabowo lantas menyarankan orang pintar untuk membaca berita, di mana Indonesia adalah negara teraman di dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Jateng Panggil Oknum Jaksa di Rembang, Terkait Dugaan Pemerasan

"Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian," imbuh Prabowo.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli menahan ROZ, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Berencana Kabupaten Nias (Kadiskes P2KB) Nias, selaku Pengguna Anggaran (PA), dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp38,55 miliar.

Penahanan dilakukan Tim Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Rabu (29/4/2026), setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup.

[adsense]

Kajari Gunungsitoli melalui Kasi Intelijen Yaatulo Hulu, dalam keterangannya menyebutkan, ROZ ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP–12/L.2.22/Fd.1/03/2026 tertanggal 2 Maret 2026.

"Dari hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran yang tidak semestinya, serta mengintervensi proses pencairan dana kepada rekanan hingga mencapai 100 persen, meski tidak sesuai ketentuan," ujar Yaatulo.

[adsense]

Baca Juga:

• Eks Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Jadi Tersangka Korupsi Dana PI Rp 271,5 Miliar

Tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli.

[adsense]

Dalam kasus ini, ROZ disangkakan melanggar sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi, antara lain Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari Gunungsitoli menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Di tengah kompleksitas tantangan sosial, peran komunitas semakin krusial sebagai penggerak perubahan di tingkat akar rumput. Namun, banyak inisiatif dan kisah inspiratif dari komunitas belum mendapat visibilitas memadai sehingga sulit menjangkau dukungan publik yang lebih luas.

[adsense]

Menjawab hal tersebut, Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 #InspiringIndonesia kembali digelar sebagai kompetisi film pendek tingkat Asia yang mengangkat isu pemberdayaan komunitas melalui medium film.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Ancam Hadirkan Paksa Saksi Korban Kasus Siram Air Keras Aktivis KontraS

Festival ini mengusung tema Community Empowerment: Belonging, Resilience, Thriving dan merupakan kolaborasi antara Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Tanoto Foundation, dan Campaign for Good.

[adsense]

[adsense]

Head of Strategic & Impact Communications Tanoto Foundation, Deviani Wulandari, mengatakan banyak praktik baik di komunitas, baik dalam pengasuhan anak, pendidikan, maupun kesehatan, yang memiliki dampak nyata namun belum dikenal luas. Melalui pendekatan kreatif seperti film pendek, praktik tersebut diharapkan dapat diangkat, dipelajari, dan direplikasi.

Sementara itu, Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Primadi H. Serad, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengasah kepekaan sosial dan kemampuan berpikir kritis di era teknologi.

[adsense]

Founder & CEO Campaign for Good, William Gondokusumo, menyebut film sebagai medium partisipatif yang mampu mendorong empati dan keterlibatan publik melalui mekanisme community vetting, di mana masyarakat turut menentukan karya yang layak mendapat dukungan.

[adsense]

Baca Juga:

• Menteri HAM Siapkan Tim Asesor Penentu Status Aktivis HAM

Tahun ini, kompetisi menghadirkan kategori baru Best AI Film Award sebagai upaya mendorong inklusivitas dalam bercerita melalui pemanfaatan teknologi.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Secara keseluruhan, kompetisi menyediakan tiga kategori, yakni Best Micro Film Award, Best Project Award, dan Best AI Film Award, dengan total hadiah sebesar Rp325 juta.

[adsense]

Pendaftaran dibuka hingga 30 Juni 2026 dan terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pembuat film independen hingga organisasi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Kabulkan Sebagian Gugatan, Calon Pimpinan KPK Tak Wajib Lepas Jabatan Permanen

Adapun tahapan seleksi meliputi seleksi internal pada 1–15 Juli 2026, pengumuman semifinalis dan onboarding pada 16–20 Juli 2026, community vetting pada 21 Juli–11 Agustus 2026, evaluasi akhir pada 12–16 Agustus 2026, serta pengumuman finalis pada 17 Agustus 2026.

[adsense]

Regional screening dan awarding pemenang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Finalis dari Indonesia akan melaju ke tingkat Asia dan berkesempatan tampil pada grand final di Manila, Filipina.

[adsense]

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi inspiringindonesia2026.campaign.com. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Penrad Siagian Siap Maju Jadi Calon Sekjen PIKI Dampingi Michael Wattimena

[adsense]

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti tidak adanya berkas pemeriksaan maupun kesaksian Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dalam perkara dugaan penyiraman air keras yang menjerat empat anggota BAIS TNI.

Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto menyatakan tidak puas atas alasan Oditur Militer II-07 Jakarta yang menyebut belum memperoleh persetujuan LPSK untuk memeriksa Andrie selama proses penyidikan hingga penyusunan dakwaan.

[adsense]

"Saya minta untuk diupayakan. Nanti kalau Oditur tidak mampu, berarti majelis hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," kata Fredy, Rabu (29/4/2026).

Menurut hakim, hal tersebut merujuk pada Pasal 152 Undang-Undang Peradilan Militer yang memberi kewenangan kepada hakim ketua untuk memerintahkan saksi dihadapkan ke pengadilan apabila tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut.

[adsense]

Baca Juga:

• Menteri HAM Siapkan Tim Asesor Penentu Status Aktivis HAM

Dalam persidangan, Fredy menilai janggal jika Oditur selaku penuntut tidak pernah bertemu maupun mengetahui langsung kesaksian korban yang justru menjadi saksi utama dalam perkara tersebut.

[adsense]

Majelis hakim kemudian menawarkan beberapa alternatif agar Andrie Yunus dapat memberikan kesaksian, yakni hadir langsung di ruang sidang dengan pendampingan dokter dan LPSK, atau memberi keterangan secara daring melalui sambungan video jarak jauh.

"Tak ada masalah, kita akan fasilitasi," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Oditur Militer Iswadi menjelaskan bahwa Puspom TNI telah dua kali berupaya memeriksa Andrie Yunus melalui LPSK.

Surat pertama dikirim pada 27 Maret 2026 dan dibalas LPSK pada 30 Maret 2026 yang menyatakan Andrie belum memungkinkan diperiksa karena masih menjalani pengobatan intensif di RSCM.

[adsense]

Permintaan kedua diajukan 13 April dan dijawab pada 16 April 2026 dengan keterangan serupa, yakni Andrie masih menjalani perawatan fisik dan psikis.

Menurut Iswadi, pihak Oditurat juga telah menawarkan tiga opsi kesaksian, yakni hadir langsung di persidangan, bersaksi melalui zoom dari ruang perawatan RSCM, atau memberikan keterangan tertulis.

[adsense]

Sidang perkara dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah melalui Kementerian HAM akan menjadi penentu keabsahan status aktivis hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada seseorang. Untuk itu, kementerian menyiapkan tim asesor guna memastikan perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar menjalankan fungsi pembela HAM.

Hal tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai dalam wawancara di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

[adsense]

"Itu nanti ada tim, tim asesor. Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis," kata Pigai.

Menurutnya, mekanisme tersebut dirancang untuk menyaring klaim aktivis sekaligus mencegah penyalahgunaan status dalam proses hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Kabulkan Sebagian Gugatan, Calon Pimpinan KPK Tak Wajib Lepas Jabatan Permanen

"Bisa saja seorang aktivis HAM, pada saat tertentu tim asesor menemukan bahwa dia bekerja, meskipun status dia sebagai aktivis HAM, pada saat dia bekerja atas bayaran, itu tidak bisa jadi aktivis HAM," ujarnya.

[adsense]

Pigai menambahkan, perlindungan hanya diberikan kepada pihak yang memperjuangkan kepentingan publik, terutama kelompok rentan, tanpa motif pribadi maupun komersial.

"Kalau dia membela orang yang tidak adil, orang kecil, kaum lemah yang mau berjuang atas keadilan, baru dia kebetulan aktivis HAM, maka ditetapkan aktivis HAM," katanya.

[adsense]

Tim asesor nantinya akan bekerja menilai setiap kasus secara langsung sehingga keputusan bersifat spesifik sesuai situasi yang dihadapi individu.

Untuk menjaga objektivitas, tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, hingga aparat penegak hukum.

[adsense]

Pigai menyebut salah satu tokoh yang dinilai layak bergabung ialah Makarim Wibisono.

Selain itu, unsur lain yang akan dilibatkan antara lain Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, serta perwakilan aparat penegak hukum.

[adsense]

Menurut Pigai, mekanisme ini diharapkan menjadi filter utama agar perlindungan HAM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.(*)

[adsense]

[adsense]

Yayasan Puteri Indonesia resmi mencabut gelar Puteri Indonesia Riau 2024 yang sebelumnya disandang Jeni Rahmadial Fitri. Keputusan itu diambil setelah Jeni ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan praktik medis ilegal di Riau.

Kasus tersebut ditangani Ditreskrimsus Polda Riau setelah membongkar dugaan praktik klinik kecantikan ilegal bernama Arauna Beauty di Kota Pekanbaru.

[adsense]

Penyelidikan bermula dari laporan korban berinisial NS yang mengalami komplikasi medis serius setelah menjalani prosedur perawatan wajah di klinik tersebut.

Dirreskrimsus Polda Riau Ade Kuncoro menyebut Jeni diduga telah menjalankan praktik medis ilegal sejak 2019 dengan menawarkan layanan facelift dan eyebrow facelift.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Gagalkan Peredaran 50 Kg Sabu Lewat Jalur Selat Malaka - Perairan Sei Berombang

Polisi menyebut sejumlah korban mengalami luka bernanah, pembengkakan hebat, hingga infeksi yang mengharuskan tindakan operasi perbaikan di rumah sakit.

[adsense]

Menanggapi perkembangan kasus itu, Yayasan Puteri Indonesia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengambil langkah pencabutan gelar demi menjaga nama baik lembaga.

"Yayasan Puteri Indonesia memutuskan secara resmi mencabut gelar Puteri Indonesia Riau 2024 yang sebelumnya melekat pada Sdri. Jeni Rahmadial Fitri," demikian pernyataan resmi YPI tertanggal 29 April 2026.

[adsense]

Sebelum kasus ini mencuat, Jeni dikenal sebagai figur publik di dunia pageant Riau. Ia pernah memenangkan ajang Miss Teen Riau pada 2016 dan dikenal memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sastra Inggris.

Belakangan, namanya juga sempat menjadi sorotan di media sosial dalam kontroversi pribadi yang viral pada Maret 2026.

[adsense]

Kini, status hukumnya menjadi perhatian publik sekaligus mengakhiri kiprahnya sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024.(**)

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusannya, MK menyatakan calon pimpinan KPK tidak lagi wajib melepaskan jabatan atau profesi sebelumnya secara permanen, melainkan cukup berstatus nonaktif selama menjabat.

Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, dan Ria Merryanti.

[adsense]

Para pemohon menilai ketentuan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebelumnya, Pasal 29 huruf i mensyaratkan calon pimpinan KPK "melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya" selama menjadi pimpinan KPK. Sedangkan huruf j mengatur calon pimpinan KPK "tidak menjalankan profesinya" selama menjabat.

[adsense]

Baca Juga:

• Penrad Siagian Siap Maju Jadi Calon Sekjen PIKI Dampingi Michael Wattimena

Menurut MK, penggunaan frasa "melepaskan" berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga lebih tepat dimaknai sebagai "nonaktif dari".

[adsense]

"Dengan demikian, penggunaan kata nonaktif menjadi lebih tepat, konkret, dan memberi kepastian hukum," ujar Guntur Hamzah dalam sidang, Rabu (29/4/2026).

MK juga menegaskan frasa nonaktif berarti tidak menjalankan jabatan, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

[adsense]

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan menyatakan kata "melepaskan" dalam Pasal 29 huruf i bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "nonaktif dari".

MK juga mengubah frasa "tidak menjalankan" dalam Pasal 29 huruf j menjadi "nonaktif dari".

[adsense]

Dengan putusan ini, calon pimpinan KPK yang berasal dari aparatur negara atau profesi tertentu tidak wajib mundur permanen dari jabatan asal, namun cukup nonaktif selama masa jabatan di KPK.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga kesadaran tertib administrasi kendaraan bermotor, Satlantas Polres Tanjungbalai bersama tim gabungan menggelar operasi kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026, di Jalan Jenderal Sudirman KM 5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Rabu (29/4/2026).

Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari BPKPAD Pemko Tanjungbalai, UPTD Bapendasu, Dinas Perhubungan, PT Jasa Raharja, hingga diperkuat personel Pomal TNI AL.

[adsense]

Kasat Lantas AKP Demonstar, menyampaikan, operasi itu lebih mengedepankan sisi edukasi kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah mengingatkan pemilik kendaraan akan kewajiban membayar pajak demi pembangunan daerah.

"Kami mengedepankan sikap yang berintegritas dan humanis. Tujuannya bukan sekadar penindakan, tapi mengajak masyarakat untuk sadar bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali lagi untuk pembangunan kota Tanjungbalai," ujar Demonstar.

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Satlantas Bersama Tim Gelar Operasi Penertiban Kendaraan di Tanjungbalai

"Tercatat 99 kendaraan mendapatkan teguran simpatik dalam operasi hari ini. Menariknya, melalui layanan gerai yang disediakan di lokasi, 6 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tempat," kata Demonstar.

[adsense]

Melalui operasi ini, katanya, diharapkan masyarakat Tanjungbalai semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, guna mendukung kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Sumatera Utara, khususnya di Kota Tanjungbalai. (**)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga kesadaran tertib administrasi kendaraan bermotor, Satlantas Polres Tanjungbalai bersama tim gabungan menggelar operasi kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026, di Jalan Jenderal Sudirman KM 5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Rabu (29/4/2026).

Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari BPKPAD Pemko Tanjungbalai, UPTD Bapendasu, Dinas Perhubungan, PT Jasa Raharja, hingga diperkuat personel Pomal TNI AL.

[adsense]

Kasat Lantas AKP Demonstar, menyampaikan, operasi itu lebih mengedepankan sisi edukasi kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah mengingatkan pemilik kendaraan akan kewajiban membayar pajak demi pembangunan daerah.

"Kami mengedepankan sikap yang berintegritas dan humanis. Tujuannya bukan sekadar penindakan, tapi mengajak masyarakat untuk sadar bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali lagi untuk pembangunan kota Tanjungbalai," ujar Demonstar.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Tanjungbalai Hadiri Penutupan MTQ Ke-58

"Tercatat 99 kendaraan mendapatkan teguran simpatik dalam operasi hari ini. Menariknya, melalui layanan gerai yang disediakan di lokasi, 6 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tempat," kata Demonstar.

[adsense]

Melalui operasi ini, katanya, diharapkan masyarakat Tanjungbalai semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, guna mendukung kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Sumatera Utara, khususnya di Kota Tanjungbalai. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim gabungan personel Polsek Parbuluan dan Sat Narkoba Polres Dairi, mengamankan HSK (40), terduga pengedar narkoba, dari Dusun Huta Tele, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selasa (28/4/2026).

"HSK diamankan di sebuah warung kopi beserta berbagai barang bukti," kata Kapolres Dairi, melalui Kasat Narkoba, Iptu Marlon Hutapea, didampingi Kapolsek Parbuluan, Iptu Herianton Sinaga kepada harianSIB.com, Rabu (29/4/2026), di Sidikalang.

[adsense]

Disampaikan keduanya, penangkapan keduanya berkat informasi dari warga tentang peredaran narkoba di daerah itu. Selanjutnya tim Polsek Parbuluan berkoordinasi dengan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dairi.

"Setelah menerima informasi, kedua tim langsung terjun ke lapangan. Setelah mengatur strategi, tim melakukan pengintaian, selanjutnya melakukan pengaman terhadap HSK," ujar Marlon.

[adsense]

Baca Juga:

• Oji diamankan Polres Tanjungbalai saat Operasi GSN di Pulau Simardan

Ditambahkannya, tim tidak menemukan kendala dalam pengamanan, hanya estimasi waktu yang molor, karena baru berhasil mengamankan HSK pukul 16:00 WIB.

"Awalnya, tim belum mengetahui keberadaan target, sehingga masih melakukan pengintaian. Setelah mengetahui informasi akurat, tim mengankan HSK di sebuah warung kopi yang dikelola dia sendiri di Huta Tele," tambahnya.

[adsense]

[adsense]

Setelah diamankan, terduga pelaku diamankan dan diperiksa di Polsek Parbuluan, selanjutnya digelandang ke Polres Dairi.

Dari pelaku, lanjutnya, tim menemukan beberapa barang bukti, yakni 2 paket diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 plastik klip diduga pil ekstasi, daun ganja, timbangan elektrik, plastik klip transparan kosong, alat hisap sabu (bong), pipet, sendok plastik kecil dan uang tunai.

[adsense]

"Hasil interogasi, HSK memperoleh narkotika tersebut dari seseorang bernama SS di Desa Bandar Baru Sibolangit, Deli serdang," katanya. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Miliki Sabu 6,34 Gram, MG Alias Jali Diamankan Satnarkoba Tanjungbalai

[adsense]

[adsense]

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menilai tidak ada pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pasien dugaan malpraktik yang dialami Mimi Maisyarah (48), warga Jalan Tangguk Bongkar, di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Medan. Namun, edukasi dan penjelasan kepada pasien dinilai masih kurang optimal.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut melalui Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis mengatakan, pihaknya telah mengikuti pertemuan yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (28/4/2026), yang mempertemukan seluruh pihak terkait.

[adsense]

"Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan versinya, baik dari sisi pelayanan yang diberikan rumah sakit maupun yang dirasakan oleh pasien," ujarnya, Rabu (29/4/2026) malam.

Menurut Hamid, hasil penelusuran yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, serta bukti administrasi menunjukkan bahwa pihak rumah sakit telah menjalankan tahapan pelayanan sesuai prosedur.

[adsense]

"Secara administrasi dan bukti yang ada, tahapan SOP sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit," jelasnya.

Meski demikian, dari sisi pasien ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pemahaman terhadap layanan yang diberikan. Hal ini diduga akibat kurangnya penjelasan yang detail dari pihak rumah sakit.

[adsense]

"Ada beberapa bagian yang menurut pasien tidak dijelaskan secara lengkap. Ini yang menjadi catatan bagi kami," katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes Sumut akan memberikan pendampingan kepada pasien, termasuk melakukan observasi dan pemeriksaan ulang di Rumah Sakit (RS) Murni Teguh, Jalan Jawa, Medan.

[adsense]

"Kami akan mendampingi pasien untuk pemeriksaan lanjutan dan jika diperlukan rujukan, akan kami koordinasikan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan," ujarnya.

Selain itu, tim Dinkes Sumut juga telah mengunjungi kediaman pasien untuk memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan.

[adsense]

Hamid menegaskan, perbedaan persepsi antara pihak rumah sakit dan pasien menjadi pelajaran penting, khususnya dalam meningkatkan kualitas komunikasi layanan kesehatan.

"Ke depan, setiap tindakan medis harus dijelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Malaysia menggelar Rain Rave Water Music Festival 2026, Kamis (30/4)-Sabtu (2/5). Pesta yang lebih meriah dari perang air di Thailand itu dipusatkan di Pavilion, Bukit Bintang. Puluhan artis ditampilkan termasuk dari Indonesia, Korea Selatan, Thailand dan negara ASEAN lainnya.

Sehubungan perhelatan tersebut, pusat teramai di ibu kota Malaysia dan lokasi menjadi rendez vous orang Indonesia tersebut ditutup.

[adsense]

Direktur Promosi Internasional (ASEAN) Tourism Malaysia, Baizuri Baharum, di Medan, mengatakan, Rain Rave Water Music Festival 2026 adalah satu dari 300-an pesta yang diadakan dalam kaitan Visit Malaysia 2026.

"Bahkan ada artis internasional. Di selurh negeri ada pesta sepanjang tahun," tegasnya didampingi Pn Rosalina Abdul Rahim, Wakil Direktur Nor Hasni binti Saidin, TW Harsono Pane, serta pemakalah Natasya Andriani, di jeda Sales Mission to Indonesia yang mendatangkan puluhan travel agent dari Malaysia termasuk Tough Gorilla Langkawi dipimpin Pn Azura Zainol Abidin.

[adsense]

Tough Gorilla adalah penyelenggara acara (event organizer) olahraga internasional berbasis di Langkawi, Malaysia, yang terkenal dengan ajang seperti Langkawi Legendary Ride (sepeda) dan Langkawi Swimming Festival.

Mengenai festival air dan musik yang diklaim mirip dengan konsep Songkran-Thailand diklaim penyelenggara sebagai pesta paling meriah.

[adsense]

"Itu untuk memberi pengalaman paling istimewa bagi pelancong, khususnya dari Indonesia," tambah Baizuri Baharum.

Acara tersebut menggabungkan elemen air, visual memukau dan musik seperti disc jockey.

[adsense]

Di pentas utama dimeriahkan rapper terkenal Joe Flizzow, Mimi Fly, Killa Driz dan DJ Cza. "Tidak ketinggalan, kumpulan wanita sensasi Dolla serta De Fam yang akan memeriahkan suasana dengan rangkaian genre hip hop, pop dan EDM," tambahnya.

Kemeriahan ditambah dengan penampilan DJ internasional kolaborasi Wujakers (Wukong dan Bassjackers) termasuk pemandu piringan dari Indonesia.

[adsense]

"Program seperti ini bukan sekadar hiburan, malah platform penting untuk memperkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kreatif dan dinamik di peringkat global," tambah Baizuri Baharum.

Menjelang perhelatan, di Medan, Rabu (29/4), diadakan pergelaran seni dan kuliner khas Malaysia untuk jamuan peserta Sales Mission to Indonesia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Inovasi digital dalam tata kelola keuangan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuahkan prestasi di tingkat nasional. Hal itu ditandai dengan diraihnya penghargaan Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 25 April 2026 di Palembang.

Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi tata kelola keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, serta penerapan pembiayaan pembangunan non-konvensional. Selain itu, Pemprov Sumut juga menerima reward senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, inovasi dan kemandirian.

[adsense]

"Tidak hanya penghargaan, Pemprov Sumut juga menerima uang senilai Rp3 miliar sebagai reward kreatif, inovasi dan kemandirian. Penilaian kreatif di sini Pemprov Sumut telah melakukan digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (29/4/2026).

Dalam upaya mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah, BKAD Sumut mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Keuangan Daerah yang terintegrasi secara online. Inovasi itu memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor BKAD Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Bapenda Pastikan Gebyar Pajak Sumut 2026 Sesuai Aturan

Menurut Timur, melalui aplikasi tersebut, berbagai proses pelaporan seperti laporan pertanggungjawaban APBD, eksaminasi rencana APBD, hingga pertanggungjawaban kepala daerah dapat dilakukan secara daring.

"Semuanya sudah bisa dilakukan cukup dengan mengklik aplikasi tersebut dan tahun ini sudah kita praktekkan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya," katanya.

[adsense]

[adsense]

Tidak hanya memperkuat digitalisasi keuangan, BKAD Sumut juga mengembangkan aplikasi Kemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sekaligus menjaga aset milik Pemprov Sumut.

Timur menjelaskan, saat ini terdapat 114 aset berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki dokumen, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi agar dapat dikelola melalui skema pemanfaatan yang disiapkan Pemprov Sumut.

[adsense]

"Jika ada pengusaha, UMKM ataupun masyarakat yang berniat memanfaatkannya nanti akan kita lelang terbuka, dan skemanya nanti bisa disewa, sistem bagi hasil atau lainnya," terang Tumanggor.

Ia menambahkan, sebanyak 114 aset tersebut tersebar di Medan, Deliserdang, Langkat, dan Binjai. Dari jumlah itu, sebanyak 52 bidang tanah yang dinilai strategis telah melalui proses penilaian.

[adsense]

Baca Juga:

• Abdul Rahim Siregar Desak Satgas Danau Toba Dihidupkan Lagi, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

"Kita lakukan inovasi ini untuk meningkatkan PAD daerah. Step by step kita berupaya untuk mengelola sekaligus menjaga aset daerah," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam mewujudkan kepedulian dan sisi humanis dalam melayani masyarakat, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri melalui Bagian Logistik (Baglog), menyerahkan bantuan berupa kursi roda kepada Bapak Amri, salah seorang warga penyandang disabilitas, di Jalan Mesjid, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Rabu (29/4/2026).

[adsense]

Bantuan tersebut diserahkan Ps Kabaglog Polres Tanjungbalai, AKP Rinaldi Ramadhan, kepada penerima manfaat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Kapolres Tanjungbalai terhadap warga yang membutuhkan, khususnya penyandang disabilitas, agar dapat lebih mudah beraktivitas sehari-hari," ujar Rinaldi, di lokasi penyerahan.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Peringatan Hari Buruh Internasional, Kapolres Tanjungbalai Rangkul Tokoh Buruh

Kehadiran Polres Tanjungbalai itu disambut hangat oleh keluarga dan warga sekitar. Amri, selaku penerima bantuan tampak terharu dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan oleh pihak kepolisian.

"Terima kasih banyak Bapak Kapolres atas bantuan kursi rodanya. Ini sangat membantu saya untuk beraktivitas. Semoga Polri semakin jaya dan sukses selalu," ungkap Amri.

[adsense]

[adsense]

Selain Rinaldi Ramadhan, turut hadir dalam penyerahan tersebut Kanit Intelkam Ipda Antoni Jaya dan Brigpol Nico Syamsuar.

"Dengan adanya aksi nyata seperti ini, diharapkan hubungan silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat di Kota Tanjungbalai semakin erat, serta memberikan dampak positif langsung bagi warga yang membutuhkan uluran tangan," kata Rinaldi. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Prestasi Gemilang ! Kota Tanjungbalai Sabet Juara 2 Penurunan Pengangguran Tingkat Nasional