[adsense]

Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta tingginya biaya pendidikan masih menjadi tantangan banyak keluarga dalam memperoleh akses pendidikan yang terjangkau. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Di tengah belum jelasnya implementasi putusan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang baru harus memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan yang konkret.

[adsense]

Binsar menegaskan pentingnya peran Dinas Pendidikan Kota Medan dalam memastikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 dapat dijalankan secara efektif di daerah.

"Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan arah yang sangat jelas bahwa pendidikan dasar harus dapat diakses secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan yang baru harus memiliki tanggung jawab untuk menyusun langkah konkrit dan peta jalan implementasinya agar amanat konstitusi tersebut tidak berhenti sebatas putusan hukum," ujar Binsar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BookCabin Travel Fair 2026 di Medan Dipadati Pengunjung, Ada Tiket Gratis dan Cashback Rp1 Juta

Langkah konkrit itu menurut Binsar sangatlah penting mengingat sebanyak 135 daerah di Indonesia telah melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna memperluas akses pendidikan. Salah satu contohnya adalah Kota Semarang yang menyediakan ribuan kuota gratis di sekolah swasta mitra yang terintegrasi dengan portal SPMB sekolah negeri.

[adsense]

"Sebanyak 135 daerah sudah mulai melibatkan sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan. Kota Medan juga perlu mempelajari skema yang telah diterapkan daerah lain agar keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak terus menjadi beban bagi masyarakat. Kami berharap Dinas Pendidikan Kota Medan mampu membangun kolaborasi dengan sekolah swasta serta memastikan dukungan anggaran daerah diarahkan untuk memperluas akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Fraksi PAN–Perindo DPRD ini menilai, pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara, juga merupakan investasi jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan gratis bukan hanya soal kebijakan, juga investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

[adsense]

"Semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya, semakin besar peluang kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mengurangi kesenjangan sosial di masa depan," terangnya.

Politisi Perindo ini berharap pemko segera menyusun langkah-langkah yang selaras dengan amanat Putusan MK sehingga akses pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Arah kebijakan sangat penting agar pendidikan gratis tidak berhenti sebagai norma hukum, melainkan benar-benar menghadirkan kesempatan belajar yang lebih merata bagi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Andika Prayogi Sinaga kembali dipercaya memimpin Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Siantar Barat untuk periode 2026-2029. Delapan pengurus ranting secara bulat memberikan dukungan sehingga Andika terpilih secara aklamasi dalam rapat pemilihan pengurus yang digelar di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Jumat (19/6/2026).

Terpilihnya kembali Andika menandai periode keempat dirinya memimpin PAC Pemuda Pancasila Siantar Barat sejak pertama kali dipercaya pada 2018.

[adsense]

Usai proses pemilihan, dilakukan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan PAC dan ranting Siantar Barat. Dalam prosesi tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, Ronald Tampubolon, menyerahkan pataka organisasi kepada Andika Prayogi Sinaga beserta jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Ronald mengapresiasi soliditas kader Pemuda Pancasila di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kecamatan Siantar Barat. Ia mengingatkan seluruh kader agar tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Tewasnya Pemuda di Taman Bunga

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar itu juga berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan.

[adsense]

"Jangan sampai hati masyarakat terluka. Kehadiran Pemuda Pancasila harus benar-benar dirasakan masyarakat. Selama kita bersama, saya siap membesarkan organisasi ini di Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Sementara itu, Andika Prayogi Sinaga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara pengurus PAC dan seluruh ranting di Kecamatan Siantar Barat. Menurutnya, soliditas organisasi menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Kami akan terus mengoptimalkan peran seluruh pengurus ranting dan PAC. Koordinasi akan semakin diperkuat agar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi warga Siantar Barat," katanya.

Andika menjelaskan, berbagai kegiatan sosial telah dijalankan secara berkesinambungan sejak dirinya memimpin organisasi tersebut pada 2018. Dukungan dari seluruh pengurus ranting menjadi faktor penting dalam menjaga kekompakan organisasi hingga saat ini.

[adsense]

Menurut anggota DPRD Kota Pematangsiantar itu, PAC Pemuda Pancasila Siantar Barat diharapkan tetap menjadi salah satu barometer organisasi kepemudaan di Kota Pematangsiantar.

"Kami ingin tetap menjadi contoh bagi PAC lainnya di Kota Pematangsiantar. Soliditas yang terbangun harus terus dijaga demi kemajuan organisasi dan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, Pemuda Pancasila akan terus hadir sebagai wadah pengabdian dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat serta menciptakan ruang-ruang positif di tengah berbagai persoalan sosial.

"Kami hadir untuk memberikan kontribusi nyata dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Pemuda Pancasila Siantar Barat akan terus berada di garis depan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan," tandasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) segera melakukan rehabilitasi lahan persawahan seluas 207 hektare yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian sehingga dapat kembali diolah oleh para petani.

[adsense]

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan, menjelaskan rehabilitasi lahan pertanian itu merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Rabu (17/6/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus kematian Luis David Hutabarat, Dandim 0209/LB Sebut Subdenpom dan Polres Sedang Bekerja

Program rehabilitasi tersebut didukung anggaran sebesar Rp2,4 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2026.

[adsense]

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Aster Bukit Barisan, Medan, Kamis (18/6/2026) dan dihadiri Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Mochamad Fuad Suparlin serta Wakil Aster Kasdam I/BB Letkol Inf Restu Petrus Simbolon.

Menurut Tukka Siahaan, rencana rehabilitasi lahan pertanian itu merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan Bupati Humbahas, Dr Oloan Paniaran Nababan, dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait.

[adsense]

"Dengan direhabilitasinya lahan persawahan yang terdampak banjir dan longsor, diharapkan petani dapat kembali mengolah lahannya sehingga aktivitas pertanian kembali normal dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Humbahas berharap program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga lahan pertanian yang rusak akibat bencana dapat kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Barus, Tarmizi, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga diterima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga, Syaiful Alam Yuliastana, beserta jajaran di ruang kerja di Kantor Kejari Sibolga di Jalan Sutomo Sibolga, Jumat (19/6/2026).

Kalapas dalam keterangan resmi, mengatakan bahwa kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang solid, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi dan kerja sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

[adsense]

"Berdiskusi mengenai penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, penegakan hukum, serta upaya membangun koordinasi yang efektif guna mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu dan profesional," katanya.

Menurutnya, hubungan kerja sama yang baik antara Lapas dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing instansi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota Ombudsman RI Kunker Ke KanwilDitjenpas Sumut

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas III Barus dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja strategis, guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, Kajari Sibolga turut menyambut baik kunjungan Kalapas Barus dan jajaran seraya menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi serta kerja sama yang baik dengan jajaran pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. (*)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo memimpin langsung kegiatan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor hasil kolaborasi Polres Langkat dengan PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kamis (18/6/2026).

Peletakan batu pertama, dihadiri para pejabat utama Polres Langkat, jajaran PTPN IV Regional II, unsur Forkopimcam, Bhayangkari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses air bersih.

[adsense]

Dalam sambutannya, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan, kehadiran Polri memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Kedaulatan Tanah dan Hak Masyarakat Adat dalam Pusaran Investasi Global

Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Kapolres Langkat didampingi Manager PTPN IV Regional II Rayon Utara Ir. Irfan Husni melakukan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor yang direncanakan memiliki kedalaman sekitar 70 meter.

[adsense]

Program tersebut menjadi bukti sinergitas antara Polres Langkat dan PTPN IV dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan warga. Melalui program Polri untuk masyarakat, Polres Langkat terus berupaya hadir, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial masyarakat.

[adsense]

Antusiasme warga terlihat saat mengikuti rangkaian kegiatan. Masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Polres Langkat yang telah menghadirkan program pembangunan sumur bor di wilayah mereka.

Warga berharap keberadaan sumur bor tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Dusun Bukit Barat.

[adsense]

Di akhir kegiatan, Kapolres Langkat juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta memperkuat budaya gotong royong.

Pada kesempatan itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan Layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam apabila membutuhkan bantuan kepolisian, menyampaikan pengaduan, atau melaporkan gangguan kamtibmas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fakultas di lingkungan UHN Medan, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Effendi tidak hanya meninjau kondisi sarana dan prasarana kampus, tetapi juga berdialog langsung dengan mahasiswa untuk mendengar berbagai aspirasi dan keluhan.

Sidak dilakukan ke sejumlah fakultas, di antaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan beberapa unit lainnya. Turut mendampingi Rektor UHN Medan Dr. Richard A.M. Napitupulu ST., MT., Sekretaris Yayasan UHN Pdt Dr. Enig Sonata Aritonang, serta pengurus yayasan UHN Dr. Martuama Saragih.

[adsense]

Saat berdialog dengan mahasiswa Fakultas Hukum, salah satu keluhan yang disampaikan adalah kondisi ruang kuliah yang panas karena belum dilengkapi pendingin ruangan. Keluhan tersebut langsung menjadi perhatian

Ketua Yayasan UHN menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembenahan fasilitas kampus.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Menurutnya, yayasan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan fasilitas kampus pada tahun ini. Bahkan, pada tahun depan kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp10 hingga Rp15 miliar guna melanjutkan pembenahan infrastruktur pendidikan.

[adsense]

Dalam kunjungannya ke Fakultas Pertanian, Effendi juga memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tetap semangat menyelesaikan pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menyebut mahasiswa Fakultas Pertanian berpeluang memperoleh berbagai program beasiswa, termasuk yang berasal dari Bank Indonesia.

Effendi mengaku optimistis mahasiswa UHN memiliki masa depan yang baik apabila terus berusaha dan mengembangkan kemampuan diri.

[adsense]

"Kita melihat tunas-tunas di persemaian ini. Tetap semangat, pasti setiap yang dirancang oleh Tuhan punya masa depan yang baik," ujarnya disambut antusias mahasiswa.

Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya yayasan memastikan kualitas layanan pendidikan dan fasilitas kampus terus meningkat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perkembangan dunia pendidikan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pematangsiantar terus mengusut kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang menewaskan seorang pemuda, Jaka Jannes Malau (24), di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 21.30 WIB tersebut masih dalam proses penyidikan intensif. Dari hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan pengumpulan barang bukti, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar mengatakan, dua tersangka berinisial RP dan FS telah berhasil diamankan dan kini ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pematangsiantar.

"Dua tersangka sudah kami tahan. Sedangkan empat tersangka lainnya masih dalam pencarian, termasuk barang bukti berupa satu unit mobil yang digunakan para pelaku," ujar AKP Sandi Riz Akbar dalam keterangan pers, Jumat (19/6/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Sambangi Personel Sakit dan Keluarga Purnawirawan

Polisi menjerat para tersangka dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

AKP Sandi menegaskan, pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut dan memastikan seluruh pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Kami akan terus memburu para tersangka yang masih buron dan memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas," tegasnya.

[adsense]

Polres Pematangsiantar juga mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka maupun barang bukti yang dicari agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna mempercepat proses pengungkapan kasus. (**)

[adsense]

[adsense]

BookCabin Travel Fair 2026 resmi digelar di Kota Medan sebagai kota penutup rangkaian pameran perjalanan yang sebelumnya sukses diselenggarakan di Makassar, Jakarta dan Surabaya. Event yang berlangsung di Sun Plaza Medan pada 19-21 Juni 2026 ini, menghadirkan beragam promo menarik, mulai dari tiket penerbangan domestik dan internasional dengan harga spesial, tiket pesawat gratis setiap hari, hingga cashback poin mencapai Rp1 juta.

Pada hari pertama penyelenggaraan, Jumat (19/6/2026), area pameran tampak dipadati pengunjung yang antusias berburu berbagai penawaran perjalanan. Sejak memasuki lokasi acara, pengunjung disuguhi deretan booth yang menawarkan promo tiket pesawat, paket wisata domestik dan internasional, hingga berbagai pilihan akomodasi dengan harga menarik.

[adsense]

Pengunjung yang datang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga yang merencanakan liburan sekolah, pasangan yang mencari destinasi wisata, hingga para pelancong yang ingin mendapatkan tiket dan paket perjalanan dengan harga terbaik.

Suasana semakin meriah dengan adanya aktivitas interaktif, layanan konsultasi perjalanan langsung dengan agen wisata, serta berbagai program flash sale yang menarik minat pengunjung.

[adsense]

Baca Juga:

• BookCabin Travel Fair 2026 Hadir di Medan, Tebar Promo Tiket, Hujan Cashback hingga Paket Umrah

[adsense]

BookCabin Travel Fair 2026 resmi dibuka di Medan, Jumat (19/6/2026). (Foto: Dok/Lion Air)

[adsense]

Managing Director BookCabin, Felix Kurniawan, mengatakan, Medan dipilih sebagai kota terakhir dalam rangkaian Travel Fair karena memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan menjadi salah satu pintu gerbang transportasi utama di wilayah Sumatera.

"Hari ini kami sangat bersyukur dapat menggelar BookCabin Travel Fair 2026 di Kota Medan. Sebelumnya rangkaian acara ini telah sukses diselenggarakan di Makassar, Jakarta dan Surabaya," ujar Felix.

[adsense]

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat di setiap kota menjadi motivasi bagi BookCabin untuk terus menghadirkan solusi perjalanan yang mudah, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai program promosi, termasuk tarif khusus penerbangan domestik maupun internasional, kesempatan memperoleh tiket pesawat gratis setiap hari ke berbagai destinasi, serta cashback poin hingga Rp1 juta untuk transaksi tertentu.

[adsense]

"Kami memberikan tiket domestik, tiket internasional, dan juga tiket gratis setiap harinya. Selain itu ada cashback poin hingga Rp1 juta bagi pengunjung yang melakukan pembelian di BookCabin Travel Fair," jelasnya.

Felix menambahkan, besaran diskon yang ditawarkan bervariasi tergantung rute penerbangan dan maskapai yang dipilih. Karena itu, masyarakat diimbau datang langsung ke lokasi pameran untuk memperoleh penawaran terbaik.

[adsense]

"Potongannya cukup besar, tergantung rute penerbangannya. Karena itu kami mengajak masyarakat datang langsung dan mengecek sendiri berbagai penawaran yang tersedia karena harganya sangat menarik," katanya.

Tak hanya menawarkan tiket pesawat, BookCabin Travel Fair juga menghadirkan berbagai kebutuhan perjalanan lainnya, seperti pemesanan hotel, layanan eSIM, paket wisata ke berbagai destinasi favorit, hingga penawaran khusus perjalanan ibadah umrah.

[adsense]

Felix mengungkapkan, penyelenggaraan Travel Fair di kota-kota sebelumnya mendapat respons yang sangat positif. Bahkan, antusiasme masyarakat terus meningkat dari satu kota ke kota berikutnya.

"Antusiasmenya luar biasa. Dari yang kami lihat, polanya semakin hari semakin ramai. Mulai dari Makassar, Jakarta, Surabaya hingga Medan, minat masyarakat terus meningkat," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, BookCabin Travel Fair hadir untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dalam merencanakan perjalanan, baik untuk kebutuhan bisnis, wisata, maupun ibadah.

Untuk mendapatkan berbagai promo yang tersedia, masyarakat cukup datang langsung ke lokasi acara dan mengunjungi booth utama BookCabin.

[adsense]

"Syaratnya sangat mudah, cukup datang ke booth BookCabin dan pengunjung bisa langsung melihat serta mendapatkan harga festival yang kami tawarkan," katanya.

Pada penyelenggaraan di Medan, sebanyak sembilan agen perjalanan turut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai paket wisata dan promo perjalanan kepada pengunjung.

[adsense]

Felix berharap BookCabin Travel Fair dapat membantu masyarakat memperoleh akses perjalanan yang lebih mudah dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

"Kami akan terus berkomitmen menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Medan pada Jumat (19/6/2026) sore hingga malam hari mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman di Kecamatan Medan Marelan terendam banjir.

Genangan air terjadi di Jalan Marelan Raya kawasan Pasar 3, Pasar 4, Pasar 3 Barat dan Timur, Pasar 4 Barat, Kelurahan Rengas Pulau. Banjir juga dilaporkan merendam sebagian Jalan Jagung dan Jalan Kapten Rahmad Buddin di Kelurahan Terjun.

[adsense]

Selain menggenangi ruas jalan utama, luapan air hujan turut merendam kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut diduga diperparah oleh sistem drainase yang kurang berfungsi optimal dan mengalami pendangkalan.

Akibat banjir tersebut, aktivitas masyarakat terganggu. Sejumlah pedagang, pengguna jalan, maupun warga yang bermukim di kawasan terdampak mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan Ingatkan Kemampuan Keuangan Pemko Ikut Talangi Proyek BRT Rp 1,9 Triliun

Selain mengganggu mobilitas masyarakat, genangan yang berulang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut.

[adsense]

Hingga kini, persoalan banjir di Kecamatan Medan Marelan belum sepenuhnya teratasi. Warga berharap Pemerintah Kota Medan dan instansi terkait segera melakukan pembenahan serta normalisasi drainase agar genangan tidak terus berulang saat musim hujan. (**)

[adsense]

[adsense]

RSUD Dr Pirngadi Medan menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan.

[adsense]

Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian kritik dan saran, tetapi juga diperlukan dalam proses penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan program, hingga evaluasi terhadap layanan yang diberikan.

[adsense]

"Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat diperlukan mulai dari penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap layanan yang diberikan," ujar Mardohar saat membuka forum tersebut.

Ia menjelaskan, masukan dari masyarakat menjadi instrumen penting bagi rumah sakit dalam mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta berbagai kendala yang dihadapi pasien dan keluarga pasien.

[adsense]

Dengan demikian, upaya perbaikan layanan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mardohar menambahkan, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

[adsense]

"Berdasarkan indikator konsultasi publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan agar layanan yang diberikan dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Selain itu, ia menilai keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau lembaga partisipatif yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara penyedia layanan dan masyarakat.

[adsense]

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, RSUD Dr Pirngadi Medan berharap dapat membangun sinergi yang semakin kuat dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Forum tersebut juga menjadi sarana untuk menampung aspirasi, mengevaluasi kualitas layanan yang telah berjalan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

[adsense]

"Masukan dan saran dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis pelayanan kesehatan di RSUD Dr Pirngadi Medan akan semakin responsif, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Reskrim Polsek Tanjungmorawa, Polresta Deliserdang, menangkap dua tersangka pelaku pembobolan rumah yang beraksi di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang. Kedua tersangka masing-masing berinisial Dui Pangga (28), warga Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Irwansyah (45), warga Jalan Darmosari, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Tanjungmorawa.

Kapolresta Deliserdang melalui Kapolsek Tanjungmorawa, AKP Jonni H Damanik SH MH, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban, M Ayub Syahputra (29), warga Jalan Turi, Kecamatan Medan Amplas, yang tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjungbaru.

[adsense]

"Pelaku berhasil diamankan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan personel Reskrim Polsek Tanjungmorawa setelah menerima laporan dari korban," ujar AKP Jonni saat dikonfirmasi harianSIB.com, Jumat (19/6/2026).

Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengetahui rumahnya dibobol saat pulang bersama istrinya setelah seharian berada di rumah keluarga mereka, Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 00.05 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasat Reskrim Polresta Deliserdang dan 2 Kapolsek Mutasi

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu belakang.

[adsense]

AKP Jonni menjelaskan, petugas lebih dahulu menangkap Irwansyah pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 18.40 WIB di Jalan Darmosari, Desa Tanjungbaru. Saat diinterogasi, Irwansyah mengakui melakukan aksi pencurian bersama Dui Pangga.

Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Dui Pangga di Terminal Amplas, Medan, pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

[adsense]

Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone, laptop, dan charger hasil pencurian.

"Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata AKP Jonni.

[adsense]

Menurutnya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

Polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri keberadaan barang-barang korban lainnya yang belum berhasil ditemukan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kedaulatan tanah di Indonesia kini berada di titik nadir, terhimpit oleh tekanan ekspansi modal global yang menuntut kepastian lahan dalam skala masif. Ambisi pertumbuhan ekonomi yang diakselerasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali memicu benturan frontal dengan ruang kelola masyarakat adat. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum yang tajam: di satu sisi, konstitusi menjamin eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun di sisi lain, regulasi sektoral justru memfasilitasi privatisasi wilayah adat dengan dalih kepentingan umum dan percepatan investasi. Konflik agraria ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan pertarungan eksistensial antara pemaknaan tanah sebagai komoditas ekonomi global versus tanah sebagai ruang hidup (life space) yang memiliki ikatan kultural sakral.

[adsense]

​Secara filosofis dan teoretis, perlindungan hukum terhadap komunitas adat wajib berpijak pada pengakuan subjek hukum yang paripurna. Satjipto Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar tumpukan aturan normatif, melainkan institusi yang berkewajiban memberikan perlindungan bagi kelompok marjinal melalui paradigma hukum progresif. Dalam kerangka tanah ulayat, perspektif progresif menuntut keberpihakan negara untuk tidak memandang tanah semata sebagai objek investasi, melainkan sebagai ruang suci yang memiliki nilai religio-magis dan eksistensial bagi komunitas. Pengabaian terhadap dimensi sosiologis ini akan mengubah hukum menjadi instrumen legalistik bagi perampasan hak atas nama pembangunan. Kedaulatan tanah bagi masyarakat adat adalah identitas; tanpa pengakuan atas wilayah, eksistensi hukum mereka akan terancam.

​Persoalan krusial mengemuka saat negara menetapkan kebijakan investasi yang bersifat sentralistik. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi simbol nyata dari degradasi posisi masyarakat adat. Regulasi ini melakukan penyederhanaan izin melalui pemusatan kewenangan yang sering kali meminggirkan hak kolektif. Dalam ekosistem agraria saat ini, peran masyarakat adat kerap direduksi hanya sebagai pihak yang sekadar "diberitahu," alih-alih sebagai subjek yang memiliki kedaulatan untuk menolak atau menyetujui melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang substantif. FPIC bukan sekadar prosedur formal, melainkan prasyarat mutlak dalam penghormatan hak asasi manusia terkait pengelolaan kekayaan alam.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan, Investasi hingga Transisi Energi

​Keterlibatan aktor global dalam proyek investasi, baik melalui perusahaan multinasional maupun institusi finansial, sering kali membawa standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang cenderung administratif dan top-down tanpa memahami realitas di akar rumput. Maria S.W. Sumardjono (2018) mengingatkan bahwa sengketa agraria muncul akibat tumpang tindih kebijakan yang gagal mengintegrasikan hak ulayat dalam peta zonasi nasional. Ketika wilayah adat belum memiliki legalitas formal yang sering kali terkendala prosedur birokrasi investor sering kali menganggap lahan tersebut sebagai tanah negara yang tersedia untuk dikelola. Padahal, legitimasi adat secara sosiologis telah eksis jauh sebelum negara terbentuk. Pengabaian terhadap fakta historis ini menjadi pemicu utama marginalisasi sosial di kawasan konsesi.

[adsense]

​Pemerintah berupaya menanggulangi tantangan tersebut melalui serangkaian regulasi mutakhir. Langkah strategis yang paling signifikan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Ulayat. Aturan ini menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah ulayat ke dalam daftar khusus, skema Hak Pengelolaan (HPL), atau Hak Milik Bersama. Melalui mekanisme ini, negara secara eksplisit mengakui bahwa tanah ulayat bukanlah tanah negara bebas, melainkan aset kolektif yang subjek hukumnya jelas. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2024 yang memberikan fleksibilitas pengelolaan hak atas tanah, termasuk pemanfaatan HPL bagi masyarakat adat untuk mengukuhkan kepemilikan komunal secara formal.

[adsense]

​Tujuan utama dari penataan kedaulatan tanah adalah mengembalikan martabat masyarakat adat sebagai subjek pembangunan yang setara, bukan objek yang dipinggirkan. Manfaat dari transformasi paradigma ini adalah terwujudnya keadilan distributif, di mana pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Jika masyarakat adat dilibatkan secara bermartabat dalam kemitraan investasi, risiko konflik agraria yang selama ini menghambat iklim investasi akan berkurang drastis karena adanya social license to operate dari pemegang hak asal. Kepastian hukum bagi investor justru akan meningkat melalui kejelasan status lahan, bukan melalui akselerasi perizinan yang mengabaikan hak-hak rakyat.

​Solusi untuk memutus mata rantai ketidakadilan ini menuntut langkah progresif dari negara. Pertama, akselerasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) merupakan urgensi mutlak. RUU ini harus mampu memberikan perlindungan komprehensif, melampaui pengakuan administratif semata, dengan memberikan otoritas penuh kepada masyarakat adat atas wilayahnya. Negara tidak boleh terperangkap dalam formalitas administratif yang membatasi hak kolektif hanya pada mereka yang mampu memenuhi persyaratan rumit. Pengakuan terhadap masyarakat adat harus bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sejalan dengan prinsip yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat.

[adsense]

​Kedua, integrasi prinsip FPIC ke dalam seluruh produk hukum turunan Undang-Undang Cipta Kerja harus menjadi kewajiban mutlak. Persetujuan masyarakat adat wajib menjadi syarat preseden sebelum izin konsesi diterbitkan. Tanpa adanya persetujuan tersebut, izin investasi harus dianggap batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie (2020) bahwa negara hukum yang demokratis berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme yang akuntabel. Penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, harus diwujudkan dalam perlindungan nyata atas wilayah ulayat dari eksploitasi sepihak.

[adsense]

​Dalam praktiknya, ketegangan masih terjadi akibat belum sinkronnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur tata cara pengakuan MHA di daerah dengan dinamika perizinan terpusat. Pemerintah daerah belum menetapkan Perda Pengakuan MHA, sehingga masyarakat adat kehilangan akses legal untuk mengklaim wilayahnya dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang diamanatkan UU Cipta Kerja. Sinkronisasi kebijakan mutlak diperlukan agar pengakuan masyarakat adat tidak lagi menjadi komoditas politik yang tertunda.

​Ketiga, pembentukan lembaga independen penyelesaian konflik agraria yang memiliki kewenangan untuk mengaudit izin-izin investasi yang tumpang tindih di atas tanah ulayat merupakan kebutuhan mendesak. Lembaga ini harus memprioritaskan pemulihan hak masyarakat adat dan memastikan adanya kompensasi yang layak serta restorasi ekosistem akibat kerusakan lingkungan. Pendekatan ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor, karena mereka akan beroperasi di atas tanah yang hak kepemilikannya jelas dan diakui secara sosial, sehingga menekan risiko reputational damage di kancah global.

[adsense]

​Keempat, peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi agenda nasional. Negara berkewajiban memberikan pendampingan hukum dan manajerial agar masyarakat adat dapat menjadi mitra yang setara dalam setiap kerja sama investasi. Dengan demikian, investasi tidak lagi menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup komunitas, melainkan instrumen peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Model pembangunan "partisipatif" harus menggantikan model "ekstraktif" yang selama ini dominan.

​Kedaulatan tanah bukanlah hambatan bagi investasi, melainkan fundamen bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Investasi global yang berkualitas harus menghormati hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Jika pemerintah terus memaksakan model pembangunan yang mengabaikan kedaulatan masyarakat adat, narasi kemajuan ekonomi hanyalah fatamorgana yang di baliknya menyimpan penderitaan bagi mereka yang selama ini menjaga alam Nusantara. Saatnya hukum Indonesia bertransformasi dari instrumen dominasi menjadi sarana pembebasan, memastikan bahwa tanah sebagai warisan leluhur tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

[adsense]

​Langkah nyata yang harus segera diambil adalah penyelarasan regulasi agraria, mulai dari UU Kehutanan hingga UU Minerba, dengan merujuk pada prinsip Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Negara tidak boleh lagi menggunakan instrumen hukum sektoral untuk melemahkan hak masyarakat adat. Sebaliknya, setiap kebijakan investasi wajib melewati filter perlindungan hak adat. Investasi yang masuk ke wilayah adat harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jika investasi hanya mendatangkan kerusakan dan pengusiran, maka praktik tersebut adalah bentuk kolonialisme baru yang tidak relevan di era demokrasi modern.

​Kedaulatan tanah dan hak masyarakat adat adalah pilar utama dari kedaulatan nasional yang sesungguhnya. Tanpa wilayah yang berdaulat, identitas masyarakat adat akan sirna, dan negara kehilangan akar budayanya. Pusaran investasi global memang menantang, namun dengan kerangka hukum yang kokoh, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, Indonesia dapat menjadi model bagi dunia tentang bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan pelestarian wilayah adat. Keadilan harus ditegakkan sebelum wilayah adat kita hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah pembangunan nasional yang eksploitatif.

[adsense]

​Perspektif hukum internasional, perlindungan masyarakat adat telah menjadi norma global yang tidak dapat diabaikan. Soetandyo Wignjosoebroto (2002) menekankan bahwa hukum tidak pernah lepas dari realitas sosial; ia selalu berinteraksi dengan dinamika kekuasaan di masyarakat. Jika hukum hanya dijadikan instrumen untuk melancarkan kepentingan modal besar tanpa menghiraukan hak masyarakat adat, maka legitimasi hukum tersebut akan runtuh. Kedaulatan tanah yang berkeadilan memerlukan keberanian politik untuk mereformasi kebijakan agraria secara total, dengan menempatkan tanah sebagai aset berharga bagi kesejahteraan kolektif, bukan komoditas yang diperjualbelikan kepada investor global.

​Tantangan ke depan mencakup sinkronisasi pemetaan wilayah adat dengan peta konsesi yang dikeluarkan kementerian. Konflik sering dipicu oleh ketiadaan data akurat mengenai batas wilayah adat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat. Proses pemetaan ini harus diakui sebagai landasan hukum yang sah dalam proses perizinan investasi. Melalui basis data yang transparan, potensi tumpang tindih izin dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan. Inilah wujud good governance dalam pengelolaan agraria.

[adsense]

​Penting juga untuk menyoroti peran peradilan dalam menangani konflik agraria. Masyarakat adat sering terjerat sengketa perdata maupun pidana saat mempertahankan tanah ulayat dari intervensi korporasi. Hakim diharapkan memiliki perspektif hak asasi manusia dan hak masyarakat adat dalam memutus perkara. Pendekatan formalistik-legalistik harus diimbangi dengan pertimbangan sosiologis. Pengadilan khusus agraria yang mengedepankan mediasi dan pemulihan hak bisa menjadi alternatif solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus mengedepankan pendekatan represif melalui jalur pidana.

​Negara juga perlu meninjau kembali izin konsesi yang diterbitkan di atas wilayah masyarakat adat yang secara historis telah menduduki lahan tersebut jauh sebelum adanya regulasi modern. Land audit secara menyeluruh harus dilakukan terhadap izin-izin yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat lokal. Jika terbukti terjadi pelanggaran hak, pemerintah harus berani mencabut izin tersebut. Tindakan tegas ini akan memberikan pesan kuat bagi investor bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak konstitusional warganya, bukan negara yang dikendalikan oleh kekuatan modal.

[adsense]

​Edukasi hukum bagi masyarakat adat sangat krusial. Sering kali masyarakat adat kurang menyadari hak hukum mereka akibat keterbatasan akses informasi. Negara wajib memberikan literasi hukum agar masyarakat adat mampu bernegosiasi secara setara dengan pelaku usaha. Kemampuan dalam memahami klausul perjanjian akan melindungi mereka dari ketentuan-ketentuan yang merugikan.

​Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada sejauh mana kita mampu memosisikan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Jika negara mampu menjamin hak atas tanah ulayat dan memberikan perlindungan hukum yang memadai, investasi global akan memberikan dampak positif yang nyata. Namun, jika egoisme pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan hak dasar tetap dipelihara, konflik akan terus berlanjut dan tujuan kemakmuran rakyat akan semakin menjauh. Kedaulatan tanah adalah hak yang tidak bisa ditawar, dan perlindungan masyarakat adat adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Demikianlah hukum harus bekerja; bukan sebagai alat bagi yang kuat untuk memangsa yang lemah, melainkan sebagai pelindung bagi semua, terutama bagi mereka yang menjaga tanah air.

[adsense]

​Dalam merumuskan kebijakan masa depan, sangat penting bagi pengambil keputusan untuk melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian wilayah adat. Keberanian politik untuk mereformasi kebijakan agraria nasional akan menjadi penentu bagi keberlanjutan wilayah adat di Indonesia. Kebijakan yang inklusif, transparan, dan berlandaskan pada keadilan sosial adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari pusaran konflik. Mari kita jaga tanah sebagai ruang kehidupan agar martabatnya terlindungi oleh setiap kebijakan, demi generasi penerus bangsa yang lebih adil dan sejahtera.

​Kedaulatan tanah adalah cerminan martabat sebuah bangsa. Jika tanah leluhur digadaikan dengan harga murah atas nama investasi, maka kita sedang menyerahkan kedaulatan kepada aktor luar. Saatnya Indonesia bangkit dan memimpin dengan memberikan teladan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan masyarakat adat. Hukum adalah panglima, dan keadilan adalah tujuan akhir. Mari kita kawal kebijakan strategis agar berorientasi pada kepentingan rakyat luas dan menjaga kelestarian bumi Nusantara. Perjalanan menuju keadilan agraria masih panjang, namun langkah awal dimulai dari pengakuan dan perlindungan nyata atas hak masyarakat adat sekarang juga, dengan mengoptimalkan instrumen seperti Permen ATR/BPN 14/2024 dan PP 18/2024 sebagai tonggak supremasi hak ulayat di Indonesia. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu kembali menggencarkan program Kampung Bebas dari Narkoba (KBN). Posko KBN yang telah lama berdiri di Jalan Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, akan kembali diaktifkan karena peredaran narkoba masih saja terjadi di kawasan itu.

Personel Satresnarkoba mengajak masyarakat bersama tokoh masyarakat setempat bergotongroyong membersihkan Posko KBN yang lama untuk kembali difungsikan, Kamis (18/6/2026). Tujuan utamanya jelas, untuk menekan peredaran Narkoba agar lingkungan tersebut benar-benar bersih dari peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas Aswin Irwan SH kepada sejumlah wartawan, Jumat (19/6/2026), menyampaikan Posko KBN ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi tempat petugas kepolisian bersama masyarakat untuk menekan peredaran Narkoba.

"Kami ingin warga aktif mengawasi, melaporkan dan ikut menjaga kampung sendiri. Tanpa dukungan masyarakat, perang melawan Narkoba tidak akan menang," sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

• GAMKI Labuhanbatu Minta Polres Usut Tuntas Kasus Kematian Luis David Hutabarat

"Pengguna rentan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, demi membeli Narkoba," ungkapnya.

[adsense]

Sejumlah warga sekitar menyambut baik inisiatif itu. Udin (52), pemilik warung di Padangmatinggi, mengaku lega kalau Posko KBN benar-benar dimanfaatkan untuk menekan peredaran Narkoba.

"Alhamdulillah. Sudah lama kami resah. Anak-anak muda banyak yang ngumpul nggak jelas malam-malam. Kalau ada poskonya gini, kami jadi lebih tenang," ungkap Udin.

[adsense]

Ia juga berharap program ini konsisten. Jangan cuma pas peresmian rame, habis itu sepi lagi. "Kami siap bantu jagain, asalkan aparatnya juga rutin turun ke sini," sebutnya.

KBO Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, Iptu R Manik SH MH mengatakan pihaknya berkomitmen akan melakukan patroli rutin dan sosialisasi ke sekolah-sekolah di sekitar Posko KBN Padangmatinggi. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina kembali menghadirkan Program Bedah Dapur GasKita 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memilih menggunakan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga.

Melalui program ini, pelanggan baru GasKita berkesempatan memperoleh renovasi dapur yang lebih modern, nyaman, dan fungsional.

[adsense]

Program Bedah Dapur GasKita 2026 berlaku bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran layanan GasKita hingga 31 Juli 2026. Pelanggan baru yang memenuhi persyaratan akan otomatis mengikuti pengundian untuk mendapatkan hadiah renovasi dapur, dengan proses pengundian dilakukan secara transparan sesuai ketentuan dan diumumkan melalui kanal resmi PGN.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam siaran tertulisnya melalui PGN Area Medan,Jumat (19/6/2026) mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen PGN memberikan nilai tambah kepada pelanggan sekaligus memperkenalkan manfaat penggunaan gas bumi.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Pertahankan Rasio Dividen 80 Persen, Tebar Dividen Rp3,04 Triliun

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, RR alias Lonjong, warga Belawan, terduga pelaku penganiayaan terhadap Jon Piter warga Jalan Bunga, Kelurahan Belawan 2, diringkus petugas Polres Pelabuhan Belawan.

Sebelumnya, atau beberaoa minggu lalu, dua rekan RR alias Lonjong, yakni TA alias Popon dan BA, telah ditangkap.

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo, Jumat (19/6/2026) mengatakan, dugaan penganiayaan terhadap korban terjadi pada 12 Pebruari 2026 lalu, ketika korban , baru saja kembali dari warung, saat korban membuka pintu rumahnya, tiba - tiba didatangi dan dianiaya oleh TA alias Popon, BA dan RR alias Lonjong.

Diduga penganiayaan tersebut dilakukan ketiga tersuga pelaku untuk melumpuhkaan korban, kemudian merampas harta benda korban.

[adsense]

Namun ulah ketiga terduga penjahat jalanan itu tidak kesampaian, korban melakukan perlawan, sampai akhirnya ketiga terduga pelaku kabur.

Selain meringkus ketiga pelaku, pihak kepolisian juga memgamankan sejumlah barang bukti, diantarnya berupa 3 hoodie yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan, 1 celana, sepasang sandal, sebilah senjata tajam jenis parang, dan 2 HP

[adsense]

Guna.pengusutan lanjut, ketiga terduga pelaku penganiayaan tersebut, kini mendwkam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Pencapaian tersebut disampaikan Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas, Kamis malam (18/6/2026).

[adsense]

Menurut Bupati, opini WTP yang diraih tahun ini menjadi capaian penting bagi Pemkab Palas setelah selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Alhamdulillah, pada tahun pertama kepemimpinan kami, Kabupaten Padang Lawas berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Capaian ini juga berkat dukungan DPRD Kabupaten Padang Lawas," katanya.

[adsense]

Bupati menjelaskan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menilai raihan opini WTP merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

[adsense]

"Ini merupakan pencapaian yang membanggakan sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Luat Hasibuan SE didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar S.Sos.I dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan SE.

[adsense]

Turut hadir Wakil Bupati Padang Lawas H Achmad Faujan Nasution S.HI M.Pd.I, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Panguhum Nasution S.Sos M.AP, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan serta insan pers.(**)

[adsense]

[adsense]

Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Jumat (19/6/2026) pagi.

Roy Suryo dijemput di kediamannya sekitar pukul 07.00 WIB, sedangkan Dokter Tifa diamankan di apartemennya pada pukul 06.47 WIB. Penangkapan keduanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

[adsense]

Kuasa hukum Dokter Tifa, Ramdansyah, mengatakan kliennya ditangkap saat hendak berangkat ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mengikuti sidang akhir program doktoralnya.

Sementara itu, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Roy Suryo berjalan di bawah pengawalan ketat penyidik di lingkungan Polda Metro Jaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Roy Suryo dan dr Tifa Dikabarkan Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Jokowi

Dalam video tersebut, Roy Suryo tampak tidak memberikan komentar kepada wartawan yang berusaha meminta keterangannya terkait proses hukum yang sedang dijalaninya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, saat menjalani pemeriksaan. (Foto: Dok/Int)

[adsense]

"Ini terkait pelaksanaan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," ujarnya.

Menurut Iman, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka selama proses pelimpahan perkara berlangsung.

[adsense]

Setelah ditangkap, Roy Suryo dan Dokter Tifa dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyayangkan langkah penangkapan yang dilakukan penyidik. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan penyidik dalam waktu 1x24 jam terkait kemungkinan penahanan terhadap kliennya.

[adsense]

Menurut Ahmad, apabila Roy Suryo ditahan, hal itu akan menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Roy Suryo dalam berbagai program televisi merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penahanan.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa bermula dari polemik tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

[adsense]

Selain Roy Suryo dan Dokter Tifa, tersangka lainnya adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

Polisi membagi para tersangka ke dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis yang dijerat Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan.

[adsense]

Sementara Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar masuk dalam klaster kedua yang dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangan perkara, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar setelah ketiganya menempuh penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

[adsense]

Secara umum, para tersangka dalam perkara ini dijerat Pasal 27A dan Pasal 28 UU ITE serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. (*)

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) kembali meresahkan warga Kota Medan. Kali ini, seorang guru SMP Negeri 38 Medan kehilangan sepeda motor saat diparkir di sebuah kafe di Jalan Perisai Bumi, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

Korban, Jihan Husna Fadillah (25) harus merelakan sepeda motor Honda Beat BK 2411 AIZ miliknya raib digondol dua pria tak dikenal pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 20.42 WIB.

[adsense]

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (19/6/2026), saat kejadian Jihan sedang berada di Teras Rimbun Coffee untuk mengikuti kegiatan teknikal meeting dan mengerjakan pengisian nilai rapor siswa melalui sambungan daring. Ia memarkirkan sepeda motornya di area parkir kafe dalam kondisi stang terkunci sebelum masuk dan menyelesaikan pekerjaannya.

Namun, ketika hendak pulang, Jihan terkejut mendapati sepeda motor yang biasa digunakannya untuk mengajar sudah tidak berada di tempat semula.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelaku Tipu dan Gelapkan Honda Vario Dibekuk Korban

"Saya baru tahu saat mau pulang. Kereta sudah tidak ada lagi di parkiran, helm saya juga sudah diletakkan di lantai," ungkap Jihan yang merupakan warga Jalan Rawa I, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai itu.

Merasa curiga, korban meminta pihak kafe memutar rekaman CCTV. Dari hasil rekaman, terlihat dua pria yang diduga pelaku datang berboncengan dan berhenti di dekat motor korban.

[adsense]

[adsense]

"Salah seorang pelaku yang mengenakan topi putih turun dari sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan keadaan aman, pelaku mendekati kendaraan korban, memindahkan helm yang tergantung, lalu mengeluarkan alat yang diduga kunci T," ungkap korban.

Ia menambahkan, dalam waktu sangat singkat, pelaku berhasil merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu, kedua pelaku langsung melarikan diri membawa motor korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Medan Area dengan Nomor: LP/B/338/VI/2026/SPKT/Polsek Medan Area/tanggal 18 Juni 2026.

[adsense]

"Saya berharap polisi dapat segera mengungkap kasus tersebut dan mengembalikan sepeda motornya yang menjadi sarana transportasi utama untuk menjalankan profesinya sebagai guru. Serta sampai ada lagi korban-korban berikutnya," pungkasnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri Lubis saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan korban dan tengah melakukan penyelidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Amankan Tiga Sepeda Motor Berknalpot Brong di Pematangsiantar

"Korban sudah membuat laporan. Mudah-mudahan pelakunya segera kami kejar dan tangkap," ujar Fajri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang pria bernama Indra Ashari alias Andra yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Penerbitan DPO tersebut tertuang dalam Surat Selebaran DPO Nomor: DPO/55/IV/RES.1.4./2026/Reskrim yang dikeluarkan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pencarian intensif terhadap keberadaan tersangka.

[adsense]

Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu Dearma, Jumat (19/6/2026) mengatakan pihaknya mengharapkan peran aktif masyarakat untuk membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

"Bagi masyarakat yang melihat, mengetahui, atau memiliki informasi terkait keberadaan yang bersangkutan, agar segera melaporkan ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan Polisi 110," imbaunya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabur ke Medan, Dua Pelaku Curanmor dan Penadah Spesialis Tanah Karo Diringkus Petugas Gabungan

"Polisi menegaskan proses pengejaran terhadap tersangka terus dilakukan guna memastikan yang bersangkutan dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," katanya.

[adsense]

Selain itu masih kata Dearma, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila menemukan keberadaan DPO tersebut.

"Kami terus melakukan pengejaran guna membawa Indra Ashari alias Andra ke hadapan proses hukum. Kita juga mengingatkan masyarakat agar menyerahkan seluruh informasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum sehingga proses penangkapan dapat dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seribuan massa yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis atau LMP MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P Diponegoro Medan, Jumat (19/6/2026) sore.

Kedatangan massa LMP-MBG tersebut menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan.

[adsense]

Pantauan di lapangan, seribuan massa datang sekira pukul 15.00 WIB dengan berjalan kaki dari arah Jalan RA Kartini Medan dengan mengusung ratusan bendera LMP-MBG, sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan lanjutkan MBG dan usut korupsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Sementara itu salah seorang orator warga Nias bermarga Daci mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan agar program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena anak anak sekolah diperdalam khusus Nias sangat mendukung MBG.

[adsense]

"Kami sangat mendukung MBG, karena anak anak sekolah diperdalam sangat membutuhkan MBG," kata Daci.

Salah satu orator lainnya, juga menyebutkan jika jutaan masyarakat Indonesia menikmati MBG. Yang harus diperbaiki menurutnya adalah tata kelolanya. Pasalnya jutaan masyarakat Indonesia masih membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan makanan bergizi, yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya.

[adsense]

Sekretaris LMP MBG Sumut Said Siregar didampingi Ketua H Suratman SO dan Bendahara Demi P membacakan petisi yang diantaranya berisi, Mendukung berkelanjutan program MBG, Meminta agar mengevaluasi kendala kendala pelaksanaan MBG di lapangan, mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, pemerintah Daerah dalam pengawasan MBG dan meminta pemerintah pusat perkuat peningkatan kualitas layanan,standar dan distribusi MBG.

Usai membacakan Petisi tersebut, Sekretaris LMP-MBG menyerahkan surat Petisi tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang hadir menemui massa.

[adsense]

Sebab itu, mereka meminta agar Gubsu Bobby menyampaikan aspirasi mereka ke Presiden Prabowo Subianto. Program MBG disebut harus tetap dilanjutkan.

"Kami meminta Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobby Nasution menyampaikan aspirasi kami ke Bapak Presiden Prabowo, MBG harus dilanjutkan," ujar nya.

[adsense]

Kemudian Gubernur Sumut meminta perwakilan massa masuk ke dalam kantor Gubernur Sumatera Utara untuk membahas tuntutan massa tersebut.(*)

[adsense]