[adsense]

Regional Head PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo - Persero) Kantor Wilayah VI Medan (mencakup Sumatera) Ardian Brahmana mendorong generasi Z (Gen-Z) untuk sudah menyusun planing kehidupan ke depan.

"Setiap individu, harus punya rencana ke depan. Gen-Z harus merencanakan, misalnya setelah selesai studi, kerja kemudian berumah tangga dan selanjutnya memiliki rumah. Atau, meski belum menikah, sudah menyiapkan rumah. Setidaknya berbakti pada orangtua dalam menediakan papan. Askrindo selaku BUMN penjaminan dan asuransi, mendorong Gen-Z penjaminan kredit untuk mendukung program KPR Milenial dengan tenor hingga 30 tahun," tegas pria yang disapa Dewo itu di Medan, Kamis (1/10).

[adsense]

Didampingi sejumlah staf inti seperti Head of Corporate Communication PT Askrindo Luluk Lukmiyati, Eka Harumi, Branch Manager Medan Joni Andrianto Nababan, Iqbal Naryendra serta sejumlah eksekutif Askrindo dari Jakarta, Dewo mengatakan Askrindo sebagai perusahaan penjaminan, bertugas untuk memitigasi risiko kredit yang dihadapi oleh bank penyalur.

"Mudah-mudahan tidak ada apa-apa sebab masa kredit hingga 30 tahun meningkatkan risiko bagi bank, tapi Askrindo memberikan rasa aman bagi perbankan untuk menyalurkan kredit tersebut. Ayo Gen-Z nikmati fasilitas memiliki rumah itu," tambahnya sambil mengekaskan dengan adanya penjaminan risiko, bank dapat menawarkan cicilan yang lebih ringan serta suku bunga yang kompetitif bagi anak muda yang baru memulai kariernya.

[adsense]

Baca Juga:

• Askrindo Siapkan Rp100 Miliar untuk Klaim Jaminan Nasabah Kredit Bank Terdampak Bencana Medan, Tapanuli dan Sumbar

Ia memastikan, kebijakan tersebut sebagai bagian terus memperkuat perannya sebagai perusahaan strategis, yang hadir dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

[adsense]

Dewo mengatakan, payung hukum aktivitas Askrindo tersebut karena sebagai BUMN yang ditugaskan negara. Peran tersebut dijalankan melalui berbagai solusi asuransi umum dan Suretyship untuk mendukung keberlangsungan proyek strategis dan aktivitas dunia usaha, serta melalui asuransi program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

"Di satu sisi kami mendukung pembangunan melalui solusi asuransi dan penjaminan untuk berbagai proyek strategis, dan di sisi lain kami hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Asuransi Program Pemerintah, khususnya KUR, untuk mendukung UMKM," sebut anak Medan dan 20 tahun meninggalkan daerah ini mengabdi di industri perbankan nasional di Jakarta itu.

[adsense]

Dewo mengatakan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Medan yang membanggakan, ia memprediksi milenial di Medan sekitarnya dapat menikmati fasilitas yang disebutkannya. "Untuk Sumatera, pertumbuhan kinerja tertinggi ada di Kota Medan. Sehingga kami terus berkiprah untuk masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan misi Askrindo dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia," putus Dewo.

Program lainnya adalah KUR. Ia mengurai, Askrindo hadir dalam ekosistem pembiayaan UMKM dengan memberikan perlindungan asuransi kredit yang mendukung akses pelaku usaha terhadap pembiayaan perbankan. Dengan demikian, manfaat keberadaan Askrindo tidak hanya dirasakan pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga oleh pelaku usaha di sektor UMKM.

[adsense]

"Bagi kami, UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Karena itu, keberadaan Askrindo tidak hanya terlihat dalam dukungan terhadap proyek-proyek strategis, tetapi juga hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Asuransi Program Pemerintah, khususnya KUR, yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM," beber Dewo.

Dewo menyampaikan bahwa Askrindo terus menjadi perusahaan yang memberikan nilai bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Baik melalui dukungan terhadap pembangunan, dunia usaha, maupun UMKM melalui Asuransi Program Pemerintah KUR.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Musabaqah Tartil Qur'an (MTQ) Santri Gemar Mengaji Kota Tebingtinggi Tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih, Jumat (2/10/2026), di Gedung Hj. Sawiyah, Jalan Dr. Sutomo.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa MTQ Santri Gemar Mengaji bukan sekadar ajang perlombaan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun generasi muda Kota Tebingtinggi yang mencintai Al-Qur'an, berakhlak mulia, cerdas dan religius.

[adsense]

"Melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibaca dengan tartil, InsyaAllah ketenangan jiwa, kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti akan tumbuh di dalam diri anak-anak kita sejak dini," ujar Wali Kota.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan penuh percaya diri dan menampilkan kemampuan terbaik. Sportivitas, menurutnya, harus tetap dijunjung tinggi, sementara MTQ dapat menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus mengukur hasil pembelajaran mengaji yang selama ini diperoleh dari para guru dan orang tua.

[adsense]

Baca Juga:

• H M Suib Tutup MTQ di Labura

Dengan mengucapkan basmalah, Wali Kota kemudian secara resmi membuka pelaksanaan Musabaqah Tartil Qur'an Santri Gemar Mengaji Kota Tebingtinggi Tahun 2026.

[adsense]

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi LPTQ dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan pembinaan mental dan spiritual generasi muda.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an serta mewujudkan generasi Qur'ani yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

[adsense]

Berdasarkan rekapitulasi panitia, MTQ Santri Gemar Mengaji tahun ini diikuti 181 santri, terdiri dari 89 peserta laki-laki dan 92 peserta perempuan. Para peserta merupakan utusan dari 106 masjid yang ada di Kota Tebingtinggi.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wali Kota Tebingtinggi sebagai tanda dimulainya MTQ Santri Program Gemar Mengaji Tahun 2026. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan pelaksanaan perlombaan (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Yayasan Ono Niha Hasambua Peduli menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), sekaligus mendesak Pemerintah Pusat mencabut moratorium pemekaran daerah agar Kepulauan Nias dapat segera menjadi provinsi baru. Apalagi seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Desakan itu disampaikan Ketua Yayasan Ono Niha Hasambua Peduli Pdt Berkat Kurniawan Laoli dalam Diskusi Publik bertema "Tantangan dan Peluang Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kepulauan Nias dan Dampak Pemekaran Dapil serta Potensi SDA dan SDM Kepulauan Nias", Jumat (2/10/2026) di Medan.

[adsense]

Menurut Berkat, perjuangan pemekaran Kepulauan Nias harus terus didorong melalui lembaga legislatif maupun pemerintah, mulai dari Pemprov Sumut hingga DPR, DPD dan Pemerintah Pusat serta berharap anggota DPR RI Dapil Kepulauan Nias terus berjuang di pusat.

"Pemekaran bukan sekadar wacana politik, tetapi kebutuhan untuk mempercepat pembangunan, pemerataan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kepulauan Nias. Kami akan terus mendesak Pemerintah Pusat agar Nias menjadi prioritas," tegas Berkat.

[adsense]

Baca Juga:

• Disdik Nias Panggil Kepala SMPN 1 Idanogawo soal Dana BOS

"Ibarat mesin, ini bukan memulai dari awal, tetapi menghidupkan kembali mesin yang sudah lama kita siapkan. Seluruh elemen masyarakat Nias tetap solid demi mempercepat pembangunan dan memperkuat posisi strategis Nias sebagai wilayah terluar Indonesia di Samudra Hindia," ujarnya.

[adsense]

Christian menilai aspek geopolitik dan geostrategis juga menjadi alasan penting pembentukan provinsi baru. Kepulauan Nias memiliki sejumlah pulau terdepan, termasuk Simuk dan Wunga, sementara di sisi lain memiliki potensi laut dan tanah yang besar namun masih menghadapi disparitas pembangunan dan keterbatasan aksesibilitas.

Ia mengajak seluruh masyarakat Nias, termasuk generasi muda di berbagai daerah, ikut menyuarakan perjuangan tersebut dan saat ini terdapat lebih dari 380 usulan pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di Kementerian Dalam Negeri, diharapkan segera terealisasi.

[adsense]

Analis Politik Pemerintahan USU Dr Warjio mengatakan Kepulauan Nias memiliki faktor-faktor yang mendukung pembentukan daerah otonom baru, sehingga pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam perjuangan tersebut.

Sementara Komisioner KPU Sumut Frendianus Joni Rahmat Zebua menjelaskan, apabila Kepulauan Nias menjadi provinsi, akan terjadi perubahan dalam penataan daerah pemilihan, jumlah pemilih dan alokasi kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa Blue Light Patrol atau patroli malam di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, Kamis (1/10/2026) malam.

Adapun kegiatan patroli diawali dengan apel pengecekan personel di Lapangan Apel Mapolres Tanjungbalai yang bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh personil sebelum menyisir area-area rawan yang ada di Kota Tanjungbalai.

[adsense]

"Kegiatan patroli ini difokuskan pada upaya pencegahan dan penindakan aksi geng motor, balap liar, serta tindak kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor)," ucap Iptu Sawal Simanjuntak SH sebagai penanggung jawab kegiatan, Jumat (2/10/2026) pagi.

Iptu Sawal juga menjelaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan pada jam-jam rawan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas maupun yang sedang beristirahat.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Silaturahmi, Sultan Deli: FKN Sumut Jadi Rumah Bersama Penjaga Kamtibmas

Ia juga menerangkan bahwa dalam pelaksanaan apel sebelum patroli, Padal 1 Ipda Sem Sinaga SE juga mengingatkan seluruh anggota untuk mengedepankan sikap profesional, waspada, serta tetap menjaga keselamatan diri selama bertugas di lapangan.

[adsense]

" Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian patroli malam di wilayah Kota Tanjungbalai berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif tanpa ada gangguan keamanan yang menonjol. Dimana Personil juga menghimbau masyarakat untuk terus bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan," ujarnya (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial E (52), warga Dusun 3, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di rumahnya, Kamis (1/10/2026) pukul 16.00 WIB.

Korban pertama kali ditemukan oleh anak kandungnya, D (16), yang baru pulang sekolah.

[adsense]

Informasi dihimpun, setibanya di rumah, D hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumah. Saat itu, ia melihat korban berada di depan pintu kamar yang tertutup tirai. Saat itu D hanya melihat bagian kaki ayahnya.

Karena curiga melihat ayahnya tidak bergerak, ia kemudian mendekati pintu dan membuka tirai. Ia terkejut setelah melihat ayahnya dalam kondisi tergantung menggunakan tali.

[adsense]

Baca Juga:

• Dosen ITB Kabanjahe Ditemukan Tewas di Kamar Mandi, Mobil Diduga Dibawa Pelaku

Keduanya kemudian masuk ke rumah dan mendapati E sudah tidak bernyawa di depan pintu kamar.

[adsense]

Kanitreskrim Polsek Tanjungberingin, Ipda Restu A Hutasuhut, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Personel Polsek Tanjungberingin langsung turun ke tempat kejadian perkara guna mengevakuasi korban dan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Restu kepada wartawan, Jumat (2/10/2026). (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perumda Tirtanadi menggelar pasar murah bagi warga sekitar Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga karena membantu memenuhi kebutuhan pokok di tengah harga beras yang masih tinggi. Dengan uang Rp50 ribu, warga mendapatkan beras sebanyak 5 kilogram.

"Tirtanadi ini sangat peduli sama kami. Di saat harga beras kebutuhan pokok melambung, saya dapat membelinya dengan harga yang terjangkau," ujar Rian, seorang pengemudi ojek, usai melaksanakan Salat Ashar berjamaah di Masjid Ma'ul Hayah Perumda Tirtanadi.

[adsense]

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, pasar murah tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada warga sekitar, khususnya masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. "Doakan kami agar tetap melakukan yang terbaik serta diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk berkontribusi kebaikan yang lebih banyak lagi dan dirasakan langsung warga sekitar kantor," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-121, Tirtanadi Lepas 50 Pegawai Purnabakti

[adsense]

[adsense]

Data neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 yang mencatat surplus sekitar 3,55 miliar dolar AS belum mampu mendorong penguatan Rupiah terhadap dolar AS. Tekanan eksternal masih menjadi pemicu utama pergerakan Rupiah.

Pada perdagangan Jumat (2/10), pasar saham Asia mayoritas berada di zona merah. IHSG sempat dibuka menguat ke level 6.018, namun kemudian berbalik melemah dan mencoba menembus level psikologis 6.000.

[adsense]

Hal ini diungkapkan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Jumat pagi (2/10/2026).

Disebutnya, IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang 5.930-6.030. Secara teknikal, IHSG berpotensi membentuk tren bearish baru apabila diperdagangkan di bawah level 6.000. Sementara Rupiah terpantau menguat tipis ke level Rp17.930 per dolar AS.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinyal The Fed Tekan Emas, Rupiah dan IHSG Melemah

Di sisi lain, harga minyak mentah Brent kembali naik ke kisaran 103 dolar AS per barel, yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

[adsense]

Di tengah kondisi tersebut, harga emas justru terkoreksi ke level 4.148 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,4 juta per gram. Perkembangan geopolitik global diperkirakan masih menjadi salah satu sentimen utama yang menggerakkan pasar keuangan dalam jangka pendek.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim URC Satreskrim Polres Batubara mengamankan tiga perempuan yang diduga terlibat tindak pidana pencurian emas di sebuah toko emas di Jalan Perdagangan Nomor 88, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

Ketiga perempuan tersebut diamankan pada Rabu (30/9/2026) setelah Tim URC Unit I Satreskrim Polres Batubara melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan pencurian yang terjadi pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

[adsense]

Kasus tersebut terungkap setelah pelapor diberitahu anaknya bahwa sejumlah emas di toko mengalami kekurangan. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui dua perhiasan emas dengan total berat sekitar 20 gram, masing-masing satu kalung emas 24 karat seberat 5 gram dan satu gelang emas London seberat 15 gram, telah hilang.

Pelapor kemudian memeriksa rekaman CCTV toko dan terlihat dua perempuan yang sebelumnya datang dengan berpura-pura hendak membeli emas. Dari hasil pemeriksaan rekaman tersebut, keduanya diduga mengambil perhiasan emas. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 50 juta dan melaporkannya ke Polres Batubara.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gagalkan Pengiriman CPMI Ilegal ke Malaysia

Tim kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Mandailing Natal dan Polsek Kota Nopan. Berkat kerja sama tersebut, tiga perempuan berinisial M (67), MY (55), dan E (54) berhasil diamankan.

[adsense]

Saat menjalani pemeriksaan awal, para terduga pelaku membenarkan telah mengambil perhiasan emas dari toko tersebut. Selanjutnya, ketiganya dibawa ke Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan sebesar Rp2.250.000 dan satu unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan nomor polisi B 2570 KKY.

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Binrod Situngkir melalui Tim URC Satreskrim masih melakukan pendalaman untuk mencari barang bukti lainnya serta melengkapi administrasi penyidikan. Selanjutnya, perkara akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Polres Batubara terus berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kolaborasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) berhasil menuntaskan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Taruna/Taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltekimipas) Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal.

Ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (30/9/2026–1/10/2026), dalam tujuh sesi, bekerja sama dengan Kantor Regional VI BKN Medan.

[adsense]

Demikian disampaikan Kahumas Imigrasi Sumut Fiqih didampingi Rizky Maulana melalui siaran pers, Jumat (2/10/2026) di Medan.

Disebutkan kedua Kepala Kantor Wilayah turun langsung mengawal jalannya seleksi, didampingi Direktur Poltekimipas Sigit Budiyanto. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut) Parlindungan menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian seleksi dapat terlaksana dengan sukses. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumut, Jalu Yuswa Panjang berpesan kepada para peserta untuk terus menjaga fokus agar dapat mengerjakan soal secara maksimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi Gabungan Laut Awasi Perairan Batubara Cegah TPPO dan TPPM

Transparansi tersebut berjalan seiring dengan kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dari 1.186 peserta terdaftar, sebanyak 1.147 orang atau 96,7 persen hadir mengikuti ujian, terdiri atas 806 laki-laki dan 341 perempuan, sementara 39 peserta tidak hadir. Seluruh peserta yang hadir diperkenankan mengikuti ujian, dan panitia tidak mencatat satu pun kendala maupun kejadian tak terduga selama tujuh sesi berlangsung.

[adsense]

Keberhasilan itu tidak lepas dari soliditas panitia daerah gabungan kedua kantor wilayah yang bahu membahu menyukseskan gelaran tersebut. Kinerja bersama ini menjadi wujud nyata sinergi dua pilar di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus bekal penting untuk mengawal tahapan seleksi berikutnya demi melahirkan insan imigrasi dan pemasyarakatan yang unggul dan berintegritas.(**)

[adsense]

[adsense]

Satreskoba Polres Batubara di bawah pimpinan Kasatresnarkoba AKP Arifin Purba mengamankan seorang pria berinisial TA (32) yang diduga menguasai narkotika jenis sabu di gang Sepakat, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima personel Satreskoba Polres Batubara terkait adanya seorang pria yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kanit 2 Satresnarkoba Ipda Harry P. Putra bersama Katim 2 Satreskoba Aiptu L. Tarigan, S.H., dan personel melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan TA, seorang pria berusia 32 tahun yang berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,00 gram dan satu plastik klip transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,26 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler Android merek Oppo warna merah.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Belungkut Marbau

Berdasarkan pemeriksaan awal, TA mengakui kepemilikan narkotika tersebut. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Batubara untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Personel Satreskoba Polres Batubara juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, mengamankan barang bukti, serta mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan jaringan narkotika lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Barang bukti narkotika selanjutnya direncanakan dikirim ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

Dalam perkara ini, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Batubara masih melakukan proses penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika yang berkaitan dengan perkara tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Batubara Baharuddin Siagian bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilapangan Kantor Camat Sei Balai, Kamis (1/10/20206).

Upacara dihadiri, wakil Bupati Batubara Syafrizal, unsur Forkopimda, Pj Sekda Rusian Heri, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat serta kepala desa.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk kembali mengaktifkan kegiatan gotong royong secara rutin setiap hari Jumat.

Menurutnya, kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Dengan menjaga lingkungan sekitar secara bersama-sama, masyarakat diharapkan dapat memberikan contoh positif kepada lingkungan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Labuhanbatu Ajak Jaksa dan Staf Jadikan Nilai-nilai Pancasila Landasan Melayani Masyarakat

Selain mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong, Bupati Batubara juga menyatakan dukungannya terhadap program Kapolres Batubara, yakni SIBARA (Siap Jaga Batubara).

[adsense]

Semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Kabupaten Batubara yang bersih, aman, tertib, dan nyaman

Usai upacara, Bupati Batubara menyerahkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni kepada masyarakat. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 335 unit rumah serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara untuk 90 unit rumah. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) spesialis bongkar rumah kosong, Kamis (1/10/2026).

Pelaku berinisial AUP (36), warga Jalan Makmur Gang Ganefo, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Kota ditangkap di kediamannya.

[adsense]

Kapolsek Medan Kota melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan kepada harianSIB.com mengatakan pelaku membobol rumah milik Liza Kurniawan (41) di Jalan Tenis, Kecamatan Medan Kota, Selasa (29/9/2026) lalu.

Rumah tersebut sudah kosong sekira enam bulan karena ditinggal orang tua korban yang pindah ke Medan Johor. Namun rumah masih rutin dikontrol korban.

[adsense]

Baca Juga:

• 28 Kasus Curat Diungkap Polda Sumut Dalam Sehari, 29 Tersangka Ditangkap

Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan 1 set AC 1/2 PK beserta pipa dan 1 unit TV 32 inci beserta kabel yang ditaksir kerugian Rp 8 juta.

[adsense]

Dari hasil interogasi, pelaku mengaku beraksi seorang diri pada malam hari dengan masuk lewat pintu samping kanan yang sudah terbuka. Ia mengambil AC, TV, kabel, tembaga dan pakaian, lalu menjualnya ke pengepul barang rongsokan di kawasan Denai seharga Rp 200 ribu.

"Uangnya dipakai untuk berfoya-foya," ungkapnya.

[adsense]

Polisi mencatat AUP merupakan residivis kasus penganiayaan yang pernah menjalani hukuman pada 2024 di Polsek Medan Kota.

"Saat ini pelaku ditahan di Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pengurus Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (DPP-KMDT) menggelar audiensi resmi dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., di Gedung Kementerian Koperasi RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas langkah strategis penguatan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba melalui optimalisasi peran koperasi dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPP KMDT yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum St. Edison Manurung, S.H., M.M., memberikan penghormatan adat berupa penyerahan kain Ulos kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Pada kesempatan itu, KMDT juga secara resmi meminta dan mengangkat Menteri Koperasi untuk menjadi Ketua Dewan Penasihat KMDT.

[adsense]

Baca Juga:

• Gerai KDMP Pinangratus Rampung, Ditargetkan Beroperasi Oktober

"Kami sangat mendukung program Koperasi KMDT Sejahtera. Kami mengharapkan Bapak sebagai pembina KMDT dan koperasi ini dapat berkolaborasi ke seluruh kementerian dengan peran untuk membangun percepatan ekonomi. Penyerahan ulos ini sebagai simbol penghargaan tertinggi agar panjang umur, sukses dalam tugas untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara," ujar St. Edison Manurung.

[adsense]

Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, menyambut hangat dukungan serta kehormatan yang diberikan oleh KMDT. Pihaknya siap menjadikan Koperasi KMDT Sejahtera sebagai percontohan (role model) dalam pengembangan ekosistem ekonomi berbasis komoditas lokal dan pariwisata kawasan danau di Indonesia.

"Saya merasa mendapatkan kehormatan atas pemberian ulos ini dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Edison Manurung dapat kita lanjutkan menjadi perjuangan bersama. Koperasi KMDT Sejahtera akan kita jadikan model bagaimana membangun ekosistem masyarakat di sekitar Danau Toba untuk dikembangkan di danau-danau lain di Indonesia," tutur Ferry Juliantono.

[adsense]

Ferry menambahkan bahwa potensi komoditas unggulan masyarakat Danau Toba—seperti kopi, kacang sihobuk, tenun ulos, produk kerajinan, hingga sektor kuliner dan pariwisata—akan didampingi serta diinkubasi oleh Kementerian Koperasi.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan kunjungan kerja ke kawasan Danau Toba pada 6 Oktober mendatang bersama kementerian terkait guna meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih serta menjajaki gelaran Festival Danau Toba di masa mendatang.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar DPP KMDT, Prof. Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., menyambut positif bersedianya Menteri Koperasi bergabung dalam struktur dewan penasihat demi kemajuan organisasi dan masyarakat.

"Kami dari KMDT sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Menteri Koperasi, dan kami juga sangat bangga serta bahagia beliau bersedia menjadi Ketua Dewan Penasihat kami. Semoga KMDT ke depan semakin maju. Hidup KMDT, hidup koperasi!" ungkap Prof. Dr. John Hutagaol.

[adsense]

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat KMDT dan pengurus Koperasi KMDT Sejahtera, di antaranya Wakil Ketua Umum Irjen Pol (P) Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, Bendahara Dr. Sabar L. Tobing, Ketua Koperasi Dr. Ir. Jupiter Pane, serta jajaran dewan pakar dan pengurus bidang usaha. Sinergi ini diharapkan menjadi momentum awal akselerasi kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba secara berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pohon dadap berukuran besar tumbang di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026) dini hari. Pohon tersebut tumbang hingga menimpa tiang listrik dan mengancam keselamatan warga.

Petugas PLN, Abadi Telaumbanua, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Pohon tumbang diduga terjadi setelah wilayah tersebut dilanda angin kencang pada malam sebelumnya.

[adsense]

"Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WIB. Penyebabnya karena angin kencang tadi malam," kata Abadi saat diwawancarai, Jumat (2/10/2026).

Akibat pohon tumbang tersebut, jaringan listrik mengalami gangguan. Kondisi itu menyebabkan aliran listrik padam dari wilayah Ahedano hingga Keulugawo.

[adsense]

Baca Juga:

• Pohon Beringin Berusia 25 Tahun Resahkan Warga Glugur, Khawatir Tumbang Saat Hujan dan Angin Kencang

Hingga Jumat pagi, kondisi pohon masih berada di badan jalan. Warga diimbau berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi, terutama karena terdapat jaringan dan tiang listrik yang terdampak, dan berharap pohon tersebut segera dibersihkan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hukum merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan, serta perilaku yang berkembang dalam masyarakat.

[adsense]

Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara menyeluruh, hukum tidak

cukup dipelajari hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu kajian utama dalam sosiologi hukum.

[adsense]

Sosiologi hukum mempelajari hubungan

timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hukum dapat memengaruhi perilaku

[adsense]

masyarakat melalui berbagai aturan dan sanksi, tetapi pada saat yang sama kondisi masyarakat juga dapat memengaruhi pembentukan, perkembangan, dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku.

Dalam kehidupan nyata, penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai persoalan karena masyarakat memiliki kepentingan, nilai, dan kebiasaan yang beragam. Terkadang terdapat perbedaan antara aturan hukum formal dengan norma atau nilai yang

[adsense]

telah lama hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, perkembangan hukum juga dapat terjadi

karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian konflik yang lebih sesuai

[adsense]

dengan kondisi sosial.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas dua kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik masyarakat Pulau Rempang terkait rencana pembangunan Rempang Eco-City dan penerapan restorative justice dalam perkara Abdul Jalil di Kabupaten Sumba Timur.

[adsense]

Kedua kasus tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan kehidupan masyarakat. Kedua kasus tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan mengaitkannya dengan konsep living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, teori hukum sebagai alat kontrol sosial, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Melalui analisis tersebut dapat dilihat bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan bagaimana hukum diterima, dijalankan, dan memberikan dampak

[adsense]

terhadap masyarakat.

KASUS I KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT PULAU REMPANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN REMPANG ECO-CITY

[adsense]

Salah satu konflik agraria yang mendapat perhatian luas di Indonesia adalah konflik

masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terkait rencana pembangunan Rempang Eco-

[adsense]

City. Persoalan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan proyek di wilayah Pulau

Rempang yang kemudian berhadapan dengan persoalan penguasaan lahan serta keberadaan

[adsense]

masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama bertahun-tahun.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan mengenai persoalan sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan Rempang Eco-City. Pada 25 September 2023, Komnas HAM melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas persoalan tersebut.

[adsense]

Persoalan tersebut kemudian tidak hanya dilihat sebagai persoalan pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, Komnas HAM menekankan pentingnya memperhatikan

[adsense]

hak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan proyek strategis nasional pada dasarnya dapat menjadi bagian dari kepentingan pembangunan negara, tetapi prosesnya tetap perlu memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan upaya penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi di Rempang.

Kasus Rempang dengan demikian bukan hanya persoalan mengenai tanah atau pembangunan, tetapi merupakan persoalan sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan. Di satu sisi terdapat kepentingan pembangunan dan investasi, sedangkan di sisi

[adsense]

lain terdapat masyarakat yang mempunyai hubungan sosial dan historis dengan wilayah

tempat tinggalnya.

[adsense]

Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik

yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, pemerintah, pembangunan, dan

[adsense]

masyarakat.

Analisis Kasus Rempang dalam Perspektif Sosiologi Hukum

[adsense]

Apabila dilihat dari perspektif sosiologi hukum, kasus Rempang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat apakah suatu kebijakan pembangunan mempunyai dasar hukum atau tidak. Sosiologi hukum melihat bagaimana suatu hukum atau kebijakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap penerapan tersebut.

Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam

[adsense]

memahami persoalan hukum. Masyarakat yang telah lama tinggal di suatu wilayah pada

umumnya memiliki hubungan yang tidak hanya bersifat ekonomi dengan tanah yang mereka

[adsense]

tempati. Tanah dapat menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, ruang untuk membangun

hubungan sosial, serta bagian dari identitas masyarakat.

[adsense]

Oleh karena itu, perubahan terhadap penguasaan atau pemanfaatan wilayah dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas

daripada sekadar perubahan status tanah.

[adsense]

Dalam kasus Rempang, dapat dilihat adanya perbedaan kepentingan antara

pembangunan yang direncanakan dengan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah

[adsense]

tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

[adsense]

aturan hukum belum tentu secara otomatis menciptakan penerimaan sosial. Hukum dan

kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat juga membutuhkan proses komunikasi,

[adsense]

partisipasi, serta mekanisme penyelesaian konflik agar dapat diterima oleh pihak-pihak yang terdampak.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa hukum mempunyai dimensi sosial.

[adsense]

Ketika hukum diterapkan dalam suatu masyarakat, hukum akan berinteraksi dengan nilai, kepentingan, kebiasaan, dan kondisi sosial yang sudah ada sebelumnya.

Apabila terdapat kesenjangan antara kebijakan hukum dengan kondisi masyarakat, maka dapat muncul penolakan atau konflik. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh

[adsense]

keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk merespons kondisi sosial masyarakat.

Kaitannya dengan Teori Living Law Eugen Ehrlich

[adsense]

Kasus Rempang dapat dikaitkan dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai living law atau hukum yang hidup. Ehrlich menjelaskan bahwa perkembangan hukum tidak hanya bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga dari norma dan aturan yang benar-benar hidup serta dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, kehidupan hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi juga dalam hubungan sosial masyarakat sehari-hari.

[adsense]

Dalam kehidupan masyarakat yang telah

lama menempati suatu wilayah, terdapat nilai, kebiasaan, dan pemahaman tertentu mengenai

[adsense]

tanah dan tempat tinggal. Hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut dapat terbentuk melalui sejarah kehidupan bersama, hubungan keluarga, kegiatan ekonomi, serta kebiasaan yang berlangsung dalam waktu yang panjang.

Nilai dan kebiasaan tersebut dapat menjadi

[adsense]

bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Permasalahan muncul apabila hukum formal negara mempunyai pendekatan yang berbeda dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Negara dapat melihat suatu wilayah berdasarkan administrasi pertanahan, perizinan, pembangunan, atau kepentingan ekonomi, sedangkan masyarakat dapat melihat wilayah yang sama berdasarkan sejarah penguasaan dan kehidupan sosial mereka.

Perbedaan perspektif tersebut dapat menjadi sumber konflik. Dengan menggunakan teori living law, dapat dipahami bahwa hukum formal sebaiknya tidak mengabaikan keberadaan norma sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut tidak berarti bahwa setiap kebiasaan masyarakat secara otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum negara, tetapi menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan maupun penerapan hukum agar hukum dapat berjalan secara efektif.

[adsense]

Kaitannya dengan Teori Lawrence M. Friedman

Kasus Rempang juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang

[adsense]

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum

terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan

[adsense]

budaya hukum.

Ketiga unsur tersebut diperlukan agar suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Dalam kasus Rempang, struktur hukum berkaitan dengan

[adsense]

lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan,

pembangunan, investasi, pemerintahan, serta perlindungan hak masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan berbagai peraturan yang mengatur mengenai pertanahan, pembangunan, investasi, kepentingan umum, serta hak asasi manusia. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kebijakan pemerintah.

[adsense]

Kasus Rempang menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak selalu

cukup untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun suatu kebijakan memiliki dasar hukum, pelaksanaannya tetap membutuhkan komunikasi dengan masyarakat dan memperhatikan kondisi sosial.

[adsense]

Apabila masyarakat merasa bahwa suatu kebijakan tidak sesuai dengan kondisi atau kepentingan mereka, maka dapat muncul penolakan dan konflik. Teori Friedman

menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aturan

[adsense]

lembaga yang menjalankan aturan, dan masyarakat yang menjadi subjek hukum. Hukum akan lebih mudah berjalan apabila ketiga unsur tersebut dapat berfungsi secara seimbang.

(Oleh : Inggrid Stefani S.H. dan Pasya Qanita S.H./ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum USU)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sultan Deli ke-14, Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, yang merupakan Ketua DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara

menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh organisasi kemasyarakatan di Istana Maimun, Medan, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Sultan Deli yang akrab disapa Tuanku Aji menegaskan Forum Keberagaman Nusantara (FKN) di Sumatera Utara bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan sebagai wadah bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

"FKN merupakan tempat silaturahmi semua tokoh masyarakat dan tokoh ormas untuk menjaga Kamtibmas," ujar Sultan Deli.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Persatuan Merga Silima (PMS), Keuskupan Agung Medan, Sandra Vihara, Walubi, HBB, FKUB, Persatuan Masyarakat Bali, Balai Pustaka Merga Silima Pemena, Berutu se-Indonesia, Pujakesuma, Paguyuban Warga Sunda (PWS), Majelis Tinggi Konghucu, Kerukunan Kekuarga Sulawesi (KSS), PGI, Majelis Musyawarah Keluarga Minang, Jamia Batak Muslim, warga Maluku, persatuan warga Sunda dan organisasi paguyuban etnis lainnya.

[adsense]

Di sela-sela kegiatan, HBB mengulosi Sultan Deli sesuai pesan ketua umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH yang berhalangan hadir.

"Sesuai pesan ketua umum HBB untuk mengulosi Sultan Deli, saat ini izinkan kami Ulosi Sultan," ucap Ketua DPC HBB Deli Serdang, Mangapul Sitindaon.

[adsense]

Kemudian Bendahara DPD HBB Sumut, Deminar Nabanan, S.Pd, M.Pd didampingi pengurus lainnya dan Mbelin Brahmana menyematkan ulos kepada Sultan Deli.

Berbagai masukan konstruktif mengalir dalam pertemuan tersebut. Para tokoh sepakat bahwa FKN harus menjadi garda terdepan dalam meredam konflik sosial, menjadi penengah jika terjadi gesekan antar kelompok, serta memperkuat dialog lintas iman dan budaya secara berkelanjutan yang dipandu Sekretaris FKN Sumut, Taufik Ismail Siregar.

[adsense]

Tokoh agama meminta agar FKN aktif turun ke akar rumput melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial lintas agama, gotong-royong kebangsaan, dan buka puasa bersama. Sementara tokoh adat menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai perekat persatuan.

"Semua masukan ini kita tampung. Tujuannya satu, agar tujuan FKN tercapai, yaitu terwujudnya Sumatera Utara yang aman, damai, dan guyub dalam keberagaman," tutup Sultan Deli.

[adsense]

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk dukungan program kerja FKN Sumut ke depan dan deklarasi bersama menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Regional Head PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo - Persero) Kantor Wilayah VI Medan (mencakup Sumatera) Ardian Brahmana mengatakan pihaknya menyiapkan Rp100 miliar untuk klaim jaminan kredit nasabah perbankan yang terkena musibah bencana alam. "Saat bencana hidrometeorologi pada November 2025, wilayah Medan, sebagian Tapanuli Utara, sebagian Tapanuli Tengah dan Sibolga hingga Sumatera Barat terdampak bencana. Bank yang memberi kredit pada nasabah hingga kemungkinan kreditnya macet, dijamin Askrindo. Recovery terus berlangsung. Askrindo bersama perbankan terus mengupayakan agar nasabah tersebut tumbuh kembali," tegas pria yang disapa Dewo itu di Medan, Kamis (1/10/2026). "Askrindo itu working behind the scenes menggandeng perbankan. Mitra Askrindo itu Himbara (Himpunan Bank Pemerintah -maksudnya bank pelat merah) dan bank-bank daerah di Sumatera seperti Bank Sumut, Bank Nagari di Sumbar, Bank Riau dan Kepulauan Riau, Bank Jambi dan Bank Bengkulu serta Bank Sumsel Babel. Agar perbankan itu memberi kredit pada nasabahnya terus membangun, Askrindo yang menjamin," tambahnya.

Selain menyiapkan plafon klaim tersebut, lanjut Dewo, pihaknya bekerja dengan perbankan dalam membina untuk tumbuh. "Kalau bahasa kerennya, Askrindo juga memiliki kebijakan seperti CSR dan menggandeng perbankan bahkan pendampingan langsung pada UMKM. Tak hanya saat bencana tapi sampai saat ini dan terus melakukan pendampingan serta pembinaan" tegasnya didampingi Branch Manager Medan Joni Andrianto Nababan, Iqbal Nariyendra, Eka Harumi dan sejumlah eksekutif Askrindo dari Jakarta.

[adsense]

Ia memastikan, kebijakan tersebut sebagai bagian terus memperkuat perannya sebagai perusahaan strategis, yang hadir dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peran tersebut dijalankan melalui berbagai solusi asuransi umum dan Suretyship untuk mendukung keberlangsungan proyek strategis dan aktivitas dunia usaha, serta melalui asuransi program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Perluas Pasar Lewat Misi Dagang Jatim

Untuk Sumatera, pertumbuhan kinerja tertinggi ada di Kota Medan.Sehingga pihaknya terus berkiprah untuk masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan misi Askrindo dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Melalui program KUR, Askrindo hadir dalam ekosistem pembiayaan UMKM dengan memberikan perlindungan asuransi kredit yang mendukung akses pelaku usaha terhadap pembiayaan perbankan. Dengan demikian, manfaat keberadaan Askrindo tidak hanya dirasakan pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga oleh pelaku usaha di sektor UMKM. "Bagi kami, UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Karena itu, keberadaan Askrindo tidak hanya terlihat dalam dukungan terhadap proyek-proyek strategis, tetapi juga hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Asuransi Program Pemerintah, khususnya KUR, yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM," beber Dewo.

[adsense]

Dewo menyampaikan bahwa Askrindo terus menjadi perusahaan yang memberikan nilai bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Baik melalui dukungan terhadap pembangunan, dunia usaha, maupun UMKM melalui Asuransi Program Pemerintah KUR. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejari Kaltim) berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

DPO tersebut terpidana perkara korupsi pembangunan sarana air bersih atas nama Sarpius bin Embung (46), warga

[adsense]

Kampung Bermai RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2026), menyampaikan

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Jabar Hentikan Sementara Proyek Data Center BDX di Jatiluhur

Dijelaskan, Sarpius bin Embung merupakan terpidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2076 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Agustus 2014.

[adsense]

Oleh karenanya, terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 84.614.461,856 subsidair 3 bulan kurungan.

Kasus posisinya, berawal dari proyek pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Bermai dan Besiq, Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh terpidana selaku Bendahara Kampung Bermai.

[adsense]

Pada tingkat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kaltim, terpidana sebelumnya dinyatakan bebas. Namun MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menyatakan terpidana tidak terbukti pada dakwaan primair, namun terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Saat diamankan, terpidana Sarpius bin Embung bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, terpidana dititipkan sementara di Kejari Samarinda guna proses eksekusi lebih lanjut.

[adsense]

Tidak Ada Tempat

Kapuspenkum Kejagung menambahkan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

[adsense]

"Jaksa Agung mengimbau seluruh buronan dalam DPO Kejaksaan, segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan," ujar Kapuspenkum. (** )

[adsense]

[adsense]

Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan kewenangan dan kelembagaannya melalui revisi kedua Undang-Undang Komisi Yudisial, termasuk agar putusan KY terkait sanksi ringan dan sedang terhadap hakim tidak lagi bersifat usulan, tetapi final dan mengikat (final and binding).

Gagasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Zona II KY bertema "Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Berintegritas" di Makassar, Sulawesi Selatan.

[adsense]

Sebagaimana siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (1/10/2026), diskusi tersebut dibuka Ketua KY Prof Dr KPA H Abdul Chair Ramadhan SH MH dan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran.

Dalam keynote speech-nya, Abdul Chair menjelaskan posisi strategis KY dalam sistem kekuasaan kehakiman, khususnya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

"Tanpa adanya pengawasan yang optimal, maka niscaya independensi peradilan tidak akan pernah tercapai," kata Abdul Chair.

[adsense]

Ia menegaskan, independensi peradilan merupakan salah satu basis utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karena itu, keberadaan KY dinilai memiliki peran penting dalam menjaga bekerjanya hukum dan keadilan.

[adsense]

Menurut Abdul Chair, fungsi pengawasan KY merupakan sarana untuk mewujudkan independensi peradilan dalam paradigma kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ia mengaitkannya dengan kaidah fiqh "Al wasilatu laha ahkamul maqashid" dan "Lil wasail hukmul maqashid", yakni sarana atau perantara mengikuti hukum tujuan sepanjang perantara tersebut selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

[adsense]

Abdul Chair juga mengutip kaidah "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih", yang bermakna mencegah atau menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Atas dasar itu, menurutnya, pengawasan terhadap hakim diperlukan untuk mencegah kemunduran independensi kelembagaan maupun individu hakim yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kekuasaan kehakiman.

[adsense]

"Pengawasan oleh KY merupakan 'penyempurna' bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman," ujarnya.

Abdul Chair juga mengutip kaidah "ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib". Menurutnya, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu kewajiban dalam negara hukum dan untuk mewujudkannya dibutuhkan fungsi pengawasan KY.

[adsense]

Dalam diskusi tersebut, sedikitnya tujuh poin penguatan kewenangan dan kelembagaan KY mengemuka untuk diakomodasi dalam revisi UU KY.

Pertama, pemantauan terhadap pengadilan tingkat pertama diusulkan dapat dilakukan KY secara aktif tanpa harus menunggu permohonan pelapor maupun pemberitahuan kepada pengadilan terkait.

[adsense]

Kedua, pemeriksaan terhadap putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran prinsip disiplin tinggi dan/atau profesionalisme, termasuk pelanggaran dalam penerapan hukum acara, diusulkan menjadi domain KY.

Ketiga, putusan KY terhadap sanksi ringan dan sedang diusulkan tidak lagi bersifat usulan, tetapi final dan mengikat.

[adsense]

Keempat, sidang pleno KY diusulkan terbuka untuk umum. Sedangkan terhadap perkara yang berpotensi berujung sanksi berat, pemeriksaan dilakukan secara bersama.

Dalam kaitan itu, muncul gagasan pembentukan Badan Pengawasan Hakim Terpadu (BPHT) yang menggabungkan unsur pengawasan KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Badan tersebut diharapkan dapat mengakhiri dualisme pemeriksaan antara Bawas MA dan KY.

[adsense]

Kelima, apabila ditemukan pelanggaran etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana, perkara tersebut diusulkan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Komisioner KY dalam BPHT diusulkan berkedudukan sebagai pengendali pengawasan.

Keenam, struktur kelembagaan KY diusulkan diperbesar melalui pembentukan deputi dan direktorat, termasuk melakukan penyesuaian terhadap keberadaan kantor penghubung KY di daerah.

[adsense]

Ketujuh, KY juga diusulkan berwenang mengawasi hakim konstitusi. Dalam praktik pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), komposisi keanggotaannya diusulkan terdiri dari unsur Komisioner KY, hakim konstitusi dan akademisi hukum.

Selain Gubernur Sulawesi Selatan, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr Hj Nirwana SH MHum, unsur kejaksaan, kepolisian dan Forkopimda.

[adsense]

Peserta diskusi juga berasal dari kalangan dekan fakultas hukum berbagai perguruan tinggi di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah.

Hadir sebagai narasumber Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof Dr Andi Muhammad Asrun SH MH, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr Bob Hasan SH MH, Sekretaris Jenderal DPP MUI Buya Dr Amirsyah Tambunan MA, mantan Komisioner KY sekaligus Guru Besar UPN Veteran Prof Dr Taufiqurrohman Syahuri SH MH, serta Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad SH MH.

[adsense]

Diskusi Zona II Makassar merupakan bagian dari rangkaian diskusi publik KY. Kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan di Zona I Solo dan Zona III Palembang.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pendapat dan Sikap Akademik tentang Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang domestik yang berangkat melalui Bandara Internasional Kualanamu pada Agustus 2026 mencapai 179.711 orang, turun 5,76% dibanding Juli 2026 yang mencapai 190.696 orang. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, jumlah penumpang domestik yang berangkat mencapai 1.468.848 orang, turun 4,92% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 1.544.832 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Umum BPS Sumut Dadan Supriana dalam keterangan pers setiap awal bulan di Kantor BPS Sumut, Jalan Asrama Medan, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

Sementara itu, penumpang domestik yang datang ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 mencapai 173.806 orang, turun 3,82% dibanding Juli yang sebanyak 180.714 orang. Secara kumulatif, Januari–Agustus 2026 jumlah penumpang domestik yang datang mencapai 1.427.624 orang, turun 5,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.513.905 orang. Untuk penerbangan tujuan luar negeri, jumlah penumpang pada Agustus 2026 justru naik 4,36% dari 88.278 orang pada Juli menjadi 92.130 orang. Namun secara kumulatif, jumlahnya masih turun 3,69%, dari 789.813 orang menjadi 760.680 orang.

Di sisi lain, jumlah penumpang yang datang dari luar negeri pada Agustus 2026 tercatat 196.805 orang. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, penumpang yang datang dari luar negeri mencapai 797.359 orang, turun 3,87% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 829.458 orang.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

[adsense]