[adsense]

Satreskoba Polres Batubara di bawah pimpinan Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K.M.H CPHR CBA., mengungkap dua kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Batubara, Selasa (15/9/2026). Dari dua pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang tersangka.

Pengungkapan pertama berlangsung sekitar pukul 04.00 WIB di Dusun V, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh. Petugas mengamankan seorang pria berinisial I, 41 tahun.

[adsense]

Dari tangan tersangka, petugas menemukan satu paket besar diduga sabu seberat 4,06 gram brutto dan satu paket sedang seberat 1,19 gram brutto, serta satu unit handphone, kartu joker dan plastik pembungkus.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui barang tersebut berada dalam penguasaannya dan diduga akan dijual atau diedarkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Satreskoba Polres Batubara Tangkap Pria F, Sita Sabu dan 21 Butir Ekstasi

Dari kedua tersangka, polisi mengamankan satu paket plastik klip transparan berisi diduga sabu dengan berat 9,81 gram brutto, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor Honda Beat. Keduanya mengaku barang tersebut akan diantarkan kepada pemesan.

[adsense]

Kedua tersangka juga menjalani tes urine yang hasilnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis shabu.

Ketiga tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Satreskoba Polres Batubara untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Barang bukti narkotika juga akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan.

[adsense]

Atas perbuatannya, para tersangka diproses sesuai Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (*)

[adsense]

[adsense]

Senam Nusantara Pematangsiantar tingkat Pelajar memperebutkan Piala Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M Lingga SH akan digelar, Rabu (23/9/2026) di GOR Lantai IV Suzuya Merdeka Mall Pematangsiantar.

"Senam Nusantara tersebut dilaksanakan oleh ASIAFI (Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia) dibawah KORMI bersmaa PWI (Persatuan Wartawan Indonesia),"kata Ketua Penyelenggara Senam Nusantara yang juga Ketua ASIAFI Pematangsiantar, Riando P Silalahi S. Si, Gr AIFO kepada harianSIB.com, Rabu (16/9/2026).

[adsense]

Senam Nusantara diikuti oleh pelajar SMP, SMA, SMK sederajat dengan target mencapai 1000 pelajar.

Adapun tujuan lomba adalah ASIAFI Menciptakan senam Nusantara Pematangsiantar dimana senam ini memadukan karakter budaya Sumatera dan nasional.

[adsense]

Senam ini diharapkan mampu memperkuat, mempertahankan budaya di tengah-tengah arus modernisasi.

Riando menambahkan pendaftaran senam Nusantara ini tidak dipungut biaya secara gratis dan ditutup pada tanggal 19 September dengan total hadiah yang diperebutkan sekitar 10 juta.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Sepekan belakangan ini sejumlah warga di Kota Medan banyak mengeluhkan dan mengalami gejala flu, seperti pilek, batuk, bersin hingga demam mendadak.

‎Kondisi tersebut dirasakan oleh warga dari berbagai kelompok usia dan menjadi perhatian di tengah aktivitas masyarakat yang tetap padat, Rabu (16/9/2026).

[adsense]

‎

‎Hasil pantauan harianSIB.com di Puskesmas, Klinik hingga rumah sakit di sejumlah wilayah di kota Medan, pasien dengan keluhan dan diagnosa Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) sepekan terakhir ini sangat meningkat.

[adsense]

Baca Juga:

• Konsul Muda Jepang, Furusawa Ken Berkunjung Ke Harian SIB

‎

[adsense]

‎Keluhan flu umumnya muncul setelah memasuki bulan September dan perubahan cuaca yang ekstrem.

‎Beberapa tenaga kesehatan (Nakes) di puskesmas, klinik hingga rumah sakit mengungkapkan kondisi ini disebabkan berbagai faktor, seperti perubahan kondisi cuaca, paparan virus saluran pernapasan, kurang istirahat, maupun menurunnya daya tahan tubuh.

[adsense]

Mobilitas masyarakat yang tinggi serta aktivitas di ruang tertutup juga dapat meningkatkan peluang penularan penyakit saluran pernapasan.

‎

[adsense]

‎Kepala Puskesmas Medan Johor, dr. Eriyanti Siregar mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada pada perubahan cuaca dan jaga kesehatan guna mencegah datangnya penyakit.

‎"Cuaca saat ini sedang sangat tidak menentu, perubahan yang ekstrim bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi tubuh yang kurang sehat atau tidak fit. Untuk itu kami himbau agar semua masyarakat menjaga pola hidup sehat dengan mencukupi waktu istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, kurangi gorengan serta menjaga kebersihan tangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan pelindung kepala jika sedang keluar rumah," kata dr.Eriyanti.

[adsense]

‎

‎"Dan bagi warga yang sedang mengalami gejala flu atau telah di diagnosa terjangkit ISPA, banyak mengkonsumsi buah bervitamin C, sayur dan selalu kenakan masker untuk membantu mengurangi risiko menularkan penyakit kepada orang lain," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Enen Saribanon, SH MH bersama Tim Inspektorat I Bidang Pengawasan Kejaksaan, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bidang dan satuan kerja (Satker) di lingkungan Kejati Sumut.

Pemeriksaan tersebut dalam rangka inspeksi umum kejaksaan tahun 2026 khususnya di wilayah hukum Kejati Sumut.

[adsense]

Selain jajaran di lingkungan Kejati Sumut, juga dilakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri yang hadir langsung di Kejati Sumut.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026) menyampaikan, pemeriksaan berlangsung, Selasa (15/9/2026) di kantor Kejati Sumut Medan Jalan Jend AH Nasution Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Kejari Madina dan Kejati Sumut Amankan Terpidana DPO Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan

Kemudian juga para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) terkait, serta jajaran kejaksaan negeri lain di jajaran Kejati sumut melalui sarana zoom.

[adsense]

Dalam pengarahan itu Inspektur I pada Jamwas Kejagung Enen Saribanon didampingi Kajati Sumut Muhibuddin, SH MH, Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, SH MH dan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sumut Agung Ardiyanto, SH MH.

Enen Saribanon menegaskan beberapa point penting terkait monitoring dalam rangka inspeksi umum yang harus dilaksanakan dan wajib dipatuhi jajaran Kejaksaan, demi mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat sebagai lembaga penegak hukum.

[adsense]

Diakhir kegiatan, Enen menyampaikan pesan Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof Dr Rudi Margono, yang mengatakan bahwa "Kantor Kejaksaan adalah rumah kedua kita".

"Oleh karena itu bekerjalah dengan ikhlas dan terus berinovasi," tegasnya.

[adsense]

Kajati Muhibuddin menambahkan, jika dalam pemeriksasn tadi ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas selama ini, supaya segera diperbaiki, dibenahi serta dipertanggungjawabkan. (*)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, belakangan ini kesulitan mendapatkan beras premium di sejumlah ritel modern.

Kondisi tersebut dinilai cukup janggal karena saat ini padi tengah memasuki musim panen raya dan pasokan beras secara umum tersedia.

[adsense]

Ekonom Gunawan Benyamin, Rabu (16/9/2026), mengatakan kelangkaan beras premium justru terlihat di ritel modern, sementara di pasar tradisional beras premium masih tersedia.

Bahkan, berdasarkan pengamatannya, terdapat beras premium di pasar tradisional yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81, PMI Labura Semprotkan Eco Enzym di Jalinsum Aekkanopan

Harga gabah yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, saat ini di tingkat pasar disebut telah berada di kisaran Rp7.300 per kilogram.

[adsense]

Jika dikonversikan menjadi beras dengan rasio 50 persen, maka harga bahan baku beras sudah mencapai sekitar Rp14.600 per kilogram.

Ditambah biaya kemasan, tenaga kerja, distribusi, logistik dan keuntungan pada setiap mata rantai, harga jual beras premium berpotensi berada di atas HET.

[adsense]

Gunawan menegaskan, sejauh ini tidak terdapat persoalan serius terkait ketersediaan beras secara keseluruhan di Sumut, terlebih saat musim panen.

Persoalannya, ketika ritel modern tidak memperoleh pasokan beras premium, akses masyarakat terhadap produk tersebut ikut berkurang.

[adsense]

Ia menduga persoalan dapat berada di tingkat produsen atau penggilingan yang harus menyiasati pemasaran akibat meningkatnya biaya input, seperti harga plastik, upah tenaga kerja, transportasi, logistik dan BBM nonsubsidi.

"Masalah kelangkaan ini perlu ditelusuri," katanya.

[adsense]

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada setiap mata rantai pasok untuk menemukan sumber persoalan, karena jika berlanjut, merek atau branding beras premium juga berpotensi kehilangan pasar dan merugikan perusahaan penggilingan.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2026, PMI Labuhan Batu Utara (Labura), menyemprotkan Eco Enzym ke udara di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Aekkanopan, Selasa (15/9/2026).

Di kegiatan yang tujuannya untuk menjernihkan dan menyegarkan udara di sekitaran Jalinsum itu, PMI Labura bekerjasama dengan Eco Enzym Sumatera Utara–Aceh.

[adsense]

Kegiatan penyemprotannya aman dan lancar dan lancarnya kegiatan tersebut didukung sejumlah armada, antara lain ambulans dan kendaraan becak bermotor (betor) yang dilengkapi alat penyemprot, untuk menyebarkan cairan Eco Enzym ke udara secara merata.

[adsense]

Baca Juga:

• Kesilapan Penjumlahan KUA PPAS P-APBD Labura 2026 Sebesar Rp 1,115 T Dikonsultasikan ke Kantor Gubernur

Ketua PMI Labura, H Syofyan Yusma, menyebutkan, fungsi penyemprotannya untuk menetralkan polutan, mengurangi kadar pencemaran udara, menghilangkan bau tak sedap, serta membantu menyejukkan dan menyegarkan suhu lingkungan sekitar.

[adsense]

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PMI terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dan menunjukkan komitmen PMI Labura dalam menjawab tantangan lingkungan, " katanya.

[adsense]

Ia berharap, dengan penyemprotan Eco Enzym, udara yang dihirup warga menjadi lebih bersih, segar, dan aman bagi kesehatan.

[adsense]

Beberapa masyarakat yang melintas menyambut baik kegiatannya dan berharap upaya pemeliharaan kualitas udara serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala demi kenyamanan dan kesehatan bersama.(**)

[adsense]

[adsense]

Viral di media sosial (medsos) aksi para tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Simalungun melakukan aksi joget memakai baju dinas.

Aksi para nakes tersebut pun mendapat tanggapan Inspektorat dan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih.

[adsense]

Pelaksana Tugas Inspektur, Rinton Damanik ketika dikonfirmasi Jurnalis SIB melalui Inspektur Pembantu Khusus, Oberlin Purba, Rabu (16/9/2026) menyampaikan bahwa para nakes sudah mereka panggil untuk dimintai keterangan.

Pengakuan mereka, aksi tersebut dilakukan mereka baru-baru ini dan di luar jam dinas, ujar Oberlin.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Buruh "Banjiri" Gedung DPRD SU Tuntut Hapus Biaya Gugatan PHI Jangan Bebani Korban PHK

Sementara itu Bupati Simalungun menanggapi aksi para nakes kepada Jurnalis SIB mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan aksi joget memakai baju dinas kerja merupakan perbuatan tidak etis.

[adsense]

"Tidak boleh nakes joget-jogetan seperti itu. Harus santun dan tidak etis perbuatan seperti itu dan kita perintahkan agar diperiksa pihak inspektorat", sebut bupati.

Dalam rekaman video itu memperlihatkan salah seorang diantaranya tampak berjoget sambil memegang uang pecahan Rp5 ribu yang diduga digunakan untuk saweran.

[adsense]

Kepala Dinkes Simalungun Debora Haloho mengatakan berdasarkan penelusuran awal, aksi joget bersama tersebut bukan kegiatan hura-hura tanpa alasan, melainkan acara kebersamaan internal.

"Berdasarkan informasi awal yang kami terima, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kebersamaan dalam rangka perpisahan atau pengantar purna tugas salah seorang ASN di lingkungan puskesmas, dan kegiatan tersebut sudah di luar jam pelayanan puskesmas," ujar Debora.

[adsense]

Debora menegaskan pihaknya tidak langsung memberikan sanksi atau memvonis acara tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika. Dinkes Simalungun saat ini tengah mendalami detail pelaksanaan acara tersebut secara menyeluruh.

Meski indikasi awal menunjukkan acara digelar setelah jam kerja selesai, Dinkes Simalungun tetap menjadikan insiden ini sebagai sarana evaluasi internal.

[adsense]

"Namun kami tetap melakukan evaluasi dan pembinaan agar ke depan setiap kegiatan internal di lingkungan puskesmas dilaksanakan secara patut, tidak mengganggu fungsi pelayanan, serta tetap menjaga etika dan citra tenaga kesehatan maupun institusi," pungkas Debora. (*)

[adsense]

[adsense]

Massa Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak Sumatera Utara "membanjiri" gedung DPRD Sumut, Rabu (16/9/2026) menuntut lembaga legislatif memperjuangkan penghapusan biaya perkara bagi pekerja/buruh yang mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Mereka menilai pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan akibat PHK tidak seharusnya kembali dibebani biaya ketika memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

[adsense]

Desakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak kepada Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi saat menerima aspirasi massa buruh yang terdiri dari berbagai organisasi buruh.

Dalam pernyataannya, buruh menegaskan hak pekerja merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan dan dilindungi negara, bukan diperoleh berdasarkan belas kasihan. Akses terhadap keadilan harus dapat dijangkau pekerja, termasuk ketika menghadapi perselisihan hubungan industrial.

[adsense]

Baca Juga:

• Ricky Anthony Sesalkan Sikap Gubernur Sumut dan OPD Tinggalkan Paripurna Dewan

Massa buruh juga menyoroti gugatan yang diajukan secara bersama-sama oleh beberapa pekerja. Akumulasi nilai tuntutan dinilai dapat melewati batas tertentu sehingga pekerja harus menanggung biaya SKUM yang cukup besar. Beban tersebut, semakin berat karena setelah putusan berkekuatan hukum tetap, masih terdapat biaya SKUM dalam proses aanmaning.

[adsense]

Karena itu, Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak meminta biaya SKUM gugatan PHI dan biaya SKUM aanmaning yang diajukan pekerja/buruh dihapuskan. Mereka juga meminta DPRD Sumut meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Selain biaya perkara, tambah buruh, mereka juga menyampaikan tuntutan terkait regulasi ketenagakerjaan dan meminta usia pensiun pekerja/buruh ditetapkan 56 tahun dalam RUU Ketenagakerjaan, serta perhitungan hak pesangon dikembalikan sesuai ketentuan yang mereka rujuk dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[adsense]

Menanggapi tuntutan massa buruh, Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi berjanji untuk mengundang pihak-pihak terkait guna membicarakan masalah ini, guna mencari solusi terbaiknya.

Buruh juga sempat melakukan tanya-jawab dengan Salman Alfarisi, terkait minimnya kehadiran anggota dewan menerima aspirasi massa buruh. Seharusnya yang menerima tuntutan buruh tidak hanya seorang pimpinan dewan, mengingat jumlah anggota DPRD Sumut mencapai 100 orang.

[adsense]

"Kemana semua anggota dewan ini, kenapa hanya satu orang yang menerima aspirasi kami. Seharusnya minimal 4 anggota dewan yang piket turun menerima tuntutan kami," tandas massa pengunjuk rasa sembari menyesalkan kerapnya gedung dewan kosong, dengan alasan para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja.

Seusai melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya, massa buruh meninggalkan gedung dewan dengan tertib menuju Pengadilan Negeri (PN) Medan, sehingga arus lalu lintas di seputaran Lapangan Benteng ditutup total, yang tentunya membuat arus lalu lintas macet total.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Dr. H. Yufly Hanya, M.K.M. menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kisaran, Sri Widiastuti, S.K.M., Selasa (15/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan RSUD H. OK Arya Zulkarnain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Sri Widiastuti meninjau langsung kondisi lingkungan rumah sakit serta sejumlah fasilitas pelayanan yang tersedia.

Peninjauan mencakup fasilitas pendukung pelayanan, salah satunya mesin antrean online yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pasien dalam memperoleh layanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Terkait BLUD RSUD Pirngadi, Penyidik Kejari Medan Koordinasi ke BPK

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda peninjauan fasilitas, tetapi juga bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih erat antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

[adsense]

dr Yufly menyampaikan sinergi kedua institusi dinilai penting mengingat RSUD sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi berkelanjutan, berbagai aspek pelayanan diharapkan dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan, mulai dari kemudahan akses, sistem antrean, kenyamanan pasien hingga kualitas pelayanan kesehatan.

[adsense]

Pihak RSUD H. OK Arya Zulkarnain dan BPJS Kesehatan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan komunikasi yang berjalan baik, pelayanan bagi peserta JKN diharapkan semakin mudah, nyaman, cepat, dan berkualitas," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, Personil Polsek Teluk Nibung Polres Tanjungbalai terus mengintensifkan patroli serta mengaktifkan kegiatan ronda malam sekaligus pengecekan Pos Kamling di wilayah hukumnya, Selasa (15/9/2026) malam.

"Langkah ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan program Commanders Wish Kapolda Sumatera Utara dalam upaya menurunkan angka kejahatan jalanan melalui pemberdayaan Pos Satuan Keamanan Lingkungan (Sat Kamling)," ucap Kapolsek Teluk Nibung AKP SRT Siburian SH.

[adsense]

AKP SRT Siburian juga mengatakan bahwa kegiatan pengecekan menyasar Pos Sat Kamling Merah Putih 2 di Jalan Lingkar Utara Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

" Ada dua personel Bhabinkamtibmas turun melakukan pengecekan yakni Aiptu Thomas ZP dan Bripka Walmansyah PS turun langsung menyapa para warga yang sedang bertugas piket jaga malam," ucap AKP SRT Siburian.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Resmikan Jembatan Merah Putih di Selat Lancang

"Kami mengajak warga yang bertugas untuk rutin memantau lingkungan sekitar secara bergantian, menjaga kesehatan, serta segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada petugas Bhabinkamtibmas atau melalui layanan Call Center 110," ujar AKP SRT Siburian.

[adsense]

AKP SRT Siburian juga menerangkan bahwa masyarakat setempat menyambut baik kehadiran petugas kepolisian yang rutin menyambangi pos ronda juga berharap pendampingan dan pengecekan berkala dari personel Polsek Teluk Nibung dapat terus berlanjut agar kegiatan ronda malam senantiasa aktif. (*)

[adsense]

[adsense]

Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan DPRD Kabupaten Batubara akan memanggil 13 perusahaan perkebunan sawit untuk mengecek pelaksanaan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus Plasma Perkebunan DPRD Batubara, Ismar Khomri, pada lanjutan rapat bersama inisiator, sembilan Zuriat Kedatukan yang ada di Kabupaten Batubara, serta instansi terkait, Selasa (15/9/2026) sore.

[adsense]

"Sejauh ini kerja Pansus Plasma yang telah berlangsung bisa dikatakan progresnya masih 50 persen. Masih ada 50 persen lagi yang akan dikejar," ucap Ismar.

Ia juga mengatakan pihaknya tengah memasuki tahap pendalaman penerapan kewajiban perusahaan perkebunan sawit terkait FPKMS sebesar 20 persen dari luasan HGU.

[adsense]

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Diduga untuk Buka Lahan Sawit

"Seluruh poin agenda akan kita tuntaskan, termasuk pemanggilan perusahaan perkebunan sawit, penerapan CPCL dan cross check ke lapangan. Kita ingin melihat bagaimana penerapannya dan apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan," jelasnya menyikapi masukan dari inisiator dan seluruh Zuriat Kedatukan.

[adsense]

Diakuinya, salah satu hal yang belum dibedah secara menyeluruh adalah data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara yang disebut telah menerima fasilitas plasma.

Ismar menegaskan, mekanisme CPCL menjadi perhatian serius Pansus. Permentan Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur tata cara pengajuan, persyaratan penerima, hingga tata penerimaan CPCL.

[adsense]

"Kita harus lihat dan teliti serta cek ke lapangan. Jangan sampai data CPCL hanya sebatas administrasi, namun penetapan di lapangan tidak sesuai," tegasnya.

Sebelumnya, pada rapat yang sama, sejumlah masukan disampaikan PD IWO Batubara dan Zuriat Kedatukan Lima Puluh selaku inisiator. Pansus juga menerima sejumlah masukan dari delapan Zuriat Kedatukan lainnya.

[adsense]

"Seluruh masukan yang kita terima memang merujuk pada ketentuan kewajiban plasma, antara lain UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 26 Tahun 2021, serta regulasi Kementerian, " tegasnya menutup. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menerima kunjungan Tim Penelitian dan Supervisi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri di Pamatangraya, Selasa (15/9/2026).

Tim Peneliti dan Supervisi Puslitbang Polri, di antaranya Peneliti Utama Brigjen Pol Budi Karyono, Ketua Tim Kombes Pol Moh Nurhidayat, Konsultan dari BRIN Dini Dwikusumaningrum selaku Peneliti Ahli Pertama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta jajaran Perwira dan Brigadir Tim Peneliti/Supervisi Puslitbang Polri.

[adsense]

Hadir juga pendamping dari Biro Rena Polda Sumatera Utara, yaitu Ps Kabag Strajen Rorena Polda Sumut Pembina M Husni Tamrin Nasution, Ps Kabag Renprogar Rorena Polda Sumut Pembina Melisa Aryanti serta Kasubbag Renmin Ditreskrimum Polda Sumut.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri, khususnya Polres Simalungun dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas dan humanis kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Bosar Maligas Tangkap Terduga Pelaku Pembacokan

Menurut Verry, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

[adsense]

"Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah untuk melihat kesesuaian norma indeks penyidikan dengan kebutuhan operasional riil di lapangan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan," ujarnya.

Verry berharap hasil penelitian dan supervisi dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah hukum Polres Simalungun dan sekitarnya.

[adsense]

"Kami berharap masukan dari tim Puslitbang Polri menjadi acuan perbaikan kinerja, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ke depannya," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M.Li menyambut baik rencana audiensi yang akan digelar Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Horas Bangso Batak (DPP HBB).

Audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, (26/9/2026) di Deli Room, Hotel Danau Toba International Medan, jelang MUBES I dan Pelantikan Pengurus DPP HBB 23-24 Oktober 2026.

[adsense]

Saat dimintai tanggapannya terkait rencana audiensi tersebut, Prof. Ningrum yang merupakan putri Batak yang lahir di Bandung, menegaskan tantangan yang dihadapi Bangso Batak saat ini semakin kompleks dan membutuhkan respons kolektif.

"Tantangan tentu semakin kompleks saat ini, bukan hanya bagi Bangso Batak. Tetapi bagaimana merespons tantangan itu yang penting," ujar Prof. Ningrum, Rabu (16/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Dukung Penuh Audiensi DPP HBB: Wadah Satukan Visi Bangso Batak

"Audiensi merupakan salah satu cara komunikasi yang walau dalam waktu singkat apabila dilakukan dengan efisien dan poin-poin penting dapat dibahas, tentu audiensi menjadi bagian penting dari konsolidasi Horas Bangso Batak," tegasnya.

[adsense]

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH berterima kasih atas perhatian dan dukungan Prof Ningrum yang merupakan Dewan Pakar di DPP HBB.

"Diharapkan, masukkan dari tokoh akademisi sekelas Prof. Ningrum dapat memberikan landasan intelektual dan konstitusional bagi HBB dalam menjalankan visi mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak," tandasnya.

[adsense]

Terpisah, Panitia MUBES I HBB yang diketuai Tomson Marisi Parapat, SH dan Sekretaris Deminar Nababan, S.Pd, M.Pd mengingatkan, audiensi ini merupakan penghormatan kepada para sesepuh, akademisi, Raja Luat, Raja Panusunan, Bius 6 Puak, hingga pemerhati adat Batak. (*)

[adsense]

[adsense]

Polsek Bosar Maligas, Polres Simalungun mengamankan tersangka WP, terduga pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Sementara satu lagi tersangka masih diburon.

"Tersangka Waldi Pohan berhasil ditangkap saat bersembunyi di satu losmen bersama istri siri di Kota Kisaran," ungkap Kapolsek Bosar Maligas Iptu Sonni G Silalahi, Rabu (16/9/2026).

[adsense]

Menurutnya, penangkapan tersangka tersebut sebagai bentuk reaksi cepat Polsek Bosar Maligas dalam menuntaskan laporan masyarakat serta memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis kepada masyarakat.

Pengungkapan kasus ini menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/221/VIII/2026/SPKT/Polsek Bosar Maligas tertanggal 14 September 2026. Dalam perkara tersebut, Lusinan warga Huta I Simpang Pete, Bosar Maligas, sebagai pelapor (korban).

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Terduga Pelaku Kasus Pencurian Mesin Cuci di Sibolga Julu

Korban pun bertemu kedua terduga pelaku pencurian yang sedang membawa keranjang berisi buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor di Jalan Umum Huta III Desa Sei Torop, Bosar Maligas.

[adsense]

Namun, ketika korban bertanya tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut, kedua terduga pelaku pencurian justru bersikap provokatif. Bahkan, Waldi Pohan langsung mengambil egrek bergagang fiber dan mengayunkannya ke arah korban mengakibatkan korban mengalami luka robek pada kaki lutut kanan.

"Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian lutut kanan sebanyak 12 jahitan dan sempat terjatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri dari kejaran terlapor," kata Kapolsek.

[adsense]

Setelah melakukan penyelidikan dan olah TKP, Tim Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas mengetahui bahwa kedua tersangka melarikan diri ke Kota Kisaran, Kabupaten Asahan.

Pada akhirnya, tersangka Waldi Pohan ditangkap dari persembunyiannya di satu losmen di Jalan H Misbah, Kota Kisaran. Sementara tersangka kedua diketahui telah kabur.

[adsense]

"Tersangka Norman alias Bengkong diketahui telah melarikan diri ke Jambi menggunakan bus dan pencariannya masih terus kami lakukan," tegas Kapolsek.

Pihaknya akan terus melakukan pencarian terhadap tersangka Norman alias Bengkong yang masih buron, sekaligus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk kelengkapan berkas perkara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 2 (dua) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 s/d 2026.

Adapun kedua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu, KNR selaku Wiraswasta/Organisasi KAMMI dan AS selaku Mitra SPPG Sukabumi/Yayasan AMP.

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna SH MH dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2026) menyebutkan, pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan, Selasa (15/9/2026), untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

[adsense]

Baca Juga:

• BAP DPD RI Bongkar Dugaan Pelanggaran Agraria, Laporkan Perusahaan ke Kejagung-Mabes Polri

Kapus Penkum Kejagung menambahkan, pada kesempatan terpisah hari yang sama, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus juga memeriksa seorang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 s/d 2020.

[adsense]

Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu H selaku Pemeriksa PT CNI tahun 2018.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," sebut Anang Supriatna. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi seluruh anggota DPRD Sumut, menyusul santernya isu adanya oknum dewan yang diduga bermain proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Menurut Ricky, pengawasan terhadap DPRD bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, kehadiran aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK, sangat penting untuk memastikan seluruh anggota dewan bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

[adsense]

"DPRD ini lembaga pengawasan, bukan berarti tidak bisa diawasi oleh institusi lain. APH sangat bisa mengawasinya, apalagi jelas disebut dalam Undang-undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) anggota legislatif, bahwa anggota dewan dilarang keras main proyek," kata Ricky Anthony kepada wartawan, Rabu (16/9/2026) di DPRD Sumut.

Politisi Partai NasDem ini bahkan menyambut baik jika lembaga hukum seperti KPK memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap DPRD Sumut, agar bisa bekerja lebih baik, nyaman dan terjaga dari koridor hukum dan aturan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU Panggil APPSI, TPID, Dinas Peternakan Bahas Melonjaknya Harga Ayam Rp56 Ribu/Kg

"Pokir itu sejatinya harus murni kita teruskan dari usulan masyarakat, sesuai kebutuhannya, seperti perbaikan jalan, irigasi dan lainnya. DPRD disini berjuang dan bersuara agar jalan yang diminta masyarakat diperbaiki pemerintah," jelasnya.

[adsense]

Kewenangan anggota DPRD dalam hal ini, tambahnya, berhenti pada fungsi memperjuangkan dan mengusulkan program. Sementara pelaksanaan pekerjaan, termasuk menentukan pihak yang mengerjakan proyek, merupakan kewenangan pemerintah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Sampai di situ tugas kita dan anggota dewan tidak boleh mengerjakannya, soal siapa yang mengerjakan itu jelas bukan urusan kita," tegasnya sembari memberi "warning" bagi seluruh anggota dewan agar jangan menjadikan Pokir sebagai alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

[adsense]

Politisi muda dan vokal serta berani ini berharap seluruh anggota DPRD Sumut menjaga marwah lembaga dan memastikan setiap Pokir benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Jadi sekali lagi kita harapkan, jangan ada pimpinan maupun anggota DPRD yang masih main-main menjadikan Pokir sebagai alat kepentingan pribadi. Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai peruntukannya, tidak boleh dikerjakan ataupun pelaksanaanya ditentukan oleh anggota dewan," tegas Ricky Anthony.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejagung mengungkap perkara penyerobotan lahan oleh sebuah pabrik gula untuk dimanfaatkan sebagai kebun tebu. Kejagung menjelaskan duduk perkara kasus ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026). Saiful Bahri mengungkap tindakan melawan hukum yang dilakukan PT PSMI pada area PT Inhutani V Provinsi Lampung.

[adsense]

Untuk diketahui, PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) adalah perusahaan swasta di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula. Perusahaan ini berlokasi di Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Ditemukannya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh PT PSMI dengan pihak lain dengan cara sebagai berikut. PT Inhutani V Lampung mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 398 Tahun 1996 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal lebih kurang 157 ha yang termasuk hutan produksi," ujar Saiful dikutip dari detikcom

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Pesta Miras, Pelajar SMP Diperkosa di Kebun Tebu

"Bahwa sejak tahun 2007, PT PSMI telah melakukan pengelolaan lahan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan dengan cara melakukan pembukaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan membuka kebun tebu seluas 32.375 ha," katanya.

[adsense]

"Bahwa tahun 2013 direksi PT PSMI melakukan penandatanganan MoU dengan PT Inhutani V (Persero)," lanjutnya.

Tujuan MoU itu untuk pembangunan hutan tanaman. Perjanjiannya dibuat berlaku surut.

[adsense]

"Dengan tujuan pembangunan hutan tanaman tumpangsari yang memberlakukan perjanjian berlaku surut sejak tahun 2007 sampai penandatanganan 2013," ungkapnya.

Tindakan ini telah mengakibatkan kerugian negara. Sebab, pembangunan perkebunan tebu ini dibuat dengan perjanjian yang tidak sah.

[adsense]

"Bahwa perbuatan PT PSMI membuka kawasan hutan dan menguasai lahan perkebunan dengan PT Inhutani V Persero karena secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara. Karena dalam pembangunan perkebunan tebu ini Menteri Kehutanan melalui Dirjen telah menyatakan perjanjian tersebut tidak sah," katanya.

Dari pengungkapan ini, PT PSMI kemudian melakukan penyerahan sejumlah uang, yakni senilai Rp 1 triliun, Rp 3,1 miliar, dan USD 166 ribu.

[adsense]

"Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja terhadap publik, penyidik telah menerima secara sukarela PT PSMI, berupa uang sebesar Rp 1 triliun, Rp 3,1 miliar, USD 166 ribu yang telah kami titipkan ke bank Himbara," katanya.

Pantauan di lokasi pada Kamis (10/9/2026), tumpukan uang sitaan tersebut dipamerkan di lobi Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Gunungan uang pecahan Rp 100 ribu ditata bertumpuk menyerupai 'kasur' di area konferensi pers dengan pengawalan ketat petugas keamanan.

[adsense]

Uang kertas itu dikelompokkan ke dalam bungkus plastik bening, yang mana masing-masing bungkusan bernilai Rp 1 miliar. Di area jumpa pers, layar memuat rincian sitaan yang berasal dari PT Pemuka Saksi Manis Indah (PSMI) berjumlah Rp 1.003.184.000.000 dan USD 166 ribu. (*)

[adsense]

[adsense]

Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terus dipercepat. Pembangunan didorong dilakukan secara masif sekaligus memastikan jalan, air, listrik, dan prasarana kawasan tersedia agar hunian dapat segera ditempati.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Tito mengatakan percepatan diperlukan untuk memberikan kepastian tempat tinggal kepada masyarakat yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.

[adsense]

"Kita ingin agar warga-warga yang terdampak, yang rumahnya hilang, rusak berat, itu segera mereka dibangunkan huntapnya. Supaya mereka ada ketenangan, ya, bahwa pemerintah itu hadir. Kira-kira gitu. Jadi kami akan terus jalan ini," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2026) dikutip dari detikcom

Pembangunan huntap di Tapanuli Tengah dilaksanakan melalui beberapa skema. Skema in situ dilakukan dengan membangun kembali rumah di lokasi semula yang dinyatakan aman, sedangkan skema ex situ dilaksanakan di lokasi baru yang lebih aman.

[adsense]

Baca Juga:

• Tapteng Terjebak Ancaman Banjir

Huntap melalui skema in situ dan ex situ ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pembangunan huntap komunal dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tito meminta pembangunan yang ditangani BNPB segera bergerak dari tahap percontohan menuju pelaksanaan secara masif sesuai program.

[adsense]

"Saya ingin agar dikerjakan masif. Saya dengar tiga yang dibangun contoh. Baru contoh. Bagus contohnya, tapi jangan sampai tahun ini enggak dikerjakan. Yang sesuai programnya dikerjakan," kata Tito.

Percepatan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh hunian yang aman dan layak. Program yang telah disiapkan harus segera memasuki tahap pembangunan dan dituntaskan sesuai target pelaksanaan tahun 2026.

[adsense]

Selain pembangunan oleh BNPB dan Kementerian PKP, penyediaan huntap komunal di Tapanuli Tengah juga mendapat dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Bangunan rumah di kawasan tersebut telah selesai, tetapi belum dapat langsung dimanfaatkan karena sejumlah prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih harus dituntaskan.

"Permasalahan jalan, lingkungan yang menjadi tanggung jawab Pemda, kemudian permasalahan air, dan permasalahan listrik itu tanggung jawabnya Pemda. Kalau yang bangunkan gedungnya itu tanggung jawab dari Buddha Tzu Chi, ya. Buddha Tzu Chi sudah siap, sudah selesai," tuturnya.

[adsense]

Prasarana yang perlu segera diselesaikan meliputi akses jalan, penataan lingkungan kawasan, penyediaan air, listrik, dan saluran drainase. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pekerjaan tersebut agar huntap dapat segera diserahkan dan ditempati masyarakat.

"Saya lihat tadi belum selesai, makanya saya kejar, nanti Oktober kita datang lagi, harus selesai," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap daftar 25 merek beras yang diduga merupakan beras fortifikasi palsu.

Puluhan produk tersebut diduga tidak memenuhi kadar fortifikasi sebagaimana yang tercantum pada label.

[adsense]

Temuan itu didapat setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi melalui empat laboratorium yang dinilai kredibel. Hasil pengujian menunjukkan kandungan fortifikasi pada 25 produk tidak sesuai dengan level yang seharusnya.

"Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada empat lab, kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan levelnya," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026) dikutip CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Mentan Tegaskan Angka Rp2 Triliun Bukan Keuntungan Penggilingan Padi, Melainkan Dugaan Penipuan Beras Premium

Menurutnya, beras fortifikasi di pasaran dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp57 ribu per kilogram (kg). Sementara, pemerintah memperkirakan harga yang seharusnya berada di kisaran Rp13.500 per kg.

[adsense]

Amran menyebut kondisi tersebut merugikan konsumen karena masyarakat membayar lebih mahal untuk produk yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan klaim fortifikasi.

"Hari ini ternyata masih ada. Salah satu faktor adalah harga yang tidak wajar," katanya.

[adsense]

Amran menyebut selisih harga beras tersebut mencapai rata-rata Rp22 ribu per kg. Kondisi itu merugikan konsumen karena harus membayar lebih mahal untuk produk yang disebut sebagai beras fortifikasi.

"Itu penipuan. Rp22 ribu per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita," katanya.

[adsense]

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang ditambahkan zat gizi, vitamin, atau mineral tertentu untuk meningkatkan kandungan gizinya. Beras jenis ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Atas temuan tersebut, Kementan menyatakan akan menarik produk yang terbukti tidak memenuhi syarat dari peredaran. Amran juga mengatakan izin produk akan dicabut dan kasusnya diproses lebih lanjut.

[adsense]

"Pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses," tegas Amran.

Berikut daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu yang masuk dalam temuan pemerintah:

[adsense]

1. Idola Fortifikasi

2. Idola High Quality Whole Grain Rice

[adsense]

3. Idola Long Grain Rice

4. Ikan Mas Cupang

[adsense]

5. AAA Wijaya Kusuma

6. Cantik Manis

[adsense]

7. Penari Bangkok

8. Topi Koki Short Grain

[adsense]

9. Topi Koki Setra Royale

10. Topi Koki Long Grain Crystal

[adsense]

11. HOK-1 Gohan

12. Maknyuss Pulen Gizi

[adsense]

13. Anak Raja Fortifikasi

14. Anak Raja Nusantara

[adsense]

15. Top Anak Raja

16. PMS Induk Ayam

[adsense]

17. Sumo

18. Rasvit

[adsense]

19. FS Nutri Rice

20. Pelikan

[adsense]

21. Rice Rojolele

22. Super Kepala Beras Premium 111

[adsense]

23. 111 Golden Number

24. Putri Koki

[adsense]

25. Wellfarm Beras Diabetes. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu tidak hanya berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB), tetapi juga menyeret proses mutasi dan promosi jabatan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya menemukan dugaan penerimaan uang terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya dalam rangkaian penyelidikan hingga operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

[adsense]

"Selain dugaan penerimaan atas pengurusan HGB Summarecon, bahwa para oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya," tutur Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026) dikutip liputan6.com

Salah satu dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA. Perusahaan tersebut diduga memberikan uang pengurusan kepada Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW), sebesar Rp 2,1 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Amankan Rp106,3 Miliar dalam Kasus Suap ATR/BPN

KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN bersama-sama dengan Arif Sugiyanto sebesar Rp 8 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang bertuliskan nama Lampri.

[adsense]

Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai sebesar Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto. KPK juga menemukan sejumlah penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan urusan pelayanan pertanahan.

Uang-uang tersebut disebut disimpan dalam koper dan kardus.

[adsense]

Dalam perkara ini, Arif Sugiyanto diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Kementerian ATR/BPN.

Uang yang dikumpulkan Arif Sugiyanto tersebut kemudian diduga diberikan kepada Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta yang juga diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

[adsense]

"Bahwa kemudian, ARF juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari ERW ataupun saudara MF selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN saudara NW, terkait pengurusan layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN," kata Taufik

"Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung uang yang dikumpulkan saudara ARF," sambungnya.

[adsense]

Taufik mengatakan, penyidik masih mendalami asal-usul dan aliran uang tersebut, termasuk pihak yang diduga menerima maupun menyerahkannya.

"Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan layanan pertanahan pada berbagai tingkatan," ungkap dia.

[adsense]

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 106,3 miliar.

Uang tunai tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif Sugiyanto dalam beberapa koper berwarna merah. Selain rupiah, penyidik juga menemukan sejumlah valuta asing.

[adsense]

Rinciannya, uang yang ditemukan di rumah Arif Sugiyanto terdiri atas Rp 31,86 miliar, USD 2.611.500, SGD 1.974.500, SAR 910, dan RM 981.

Selain itu, penyidik menemukan Rp 896 juta di rumah Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta, Rp 8 juta di rumah ZNM, serta Rp 49,5 juta di rumah Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

[adsense]

Setelah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Mereka adalah sebagai berikut:

[adsense]

1. Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN

2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

[adsense]

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama Summarecon

4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW)

[adsense]

5. Fahd El Fouz (FEZ), selaku pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW)

6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta

[adsense]

7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW)

8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW). (*)

[adsense]

[adsense]