[adsense]

Bapenda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026. Kegiatan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk segera melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor, sekaligus memberi kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik.

[adsense]

Kepala UPT Samsat Pandan Posma Tumanggor menyampaikan, program ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Masyarakat yang melunasi pajak kendaraan berhak mengikuti undian dengan hadiah yang disiapkan panitia.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut dan Polrestabes Medan Kawal Distribusi BBM di SPBU Berjalan Lancar

[adsense]

Selain itu, pelayanan pembayaran pajak kendaraan kini semakin dipermudah. Seluruh Kantor Samsat Induk se-Provinsi Sumatera Utara kini melayani pembayaran tanpa perlu menunjukkan KTP pemilik lama, sehingga masyarakat lebih leluasa dan praktis dalam mengurus kewajibannya.

[adsense]

"Pajak yang kita bayar akan kembali untuk pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dan mendukung kemajuan seluruh wilayah Sumatera Utara. Mari kita penuhi kewajiban bersama demi daerah yang lebih baik," imbau Posma.

[adsense]

Dia juga mengingatkan kesempatan ini hanya berlaku sampai akhir tahun. Masyarakat Tapteng diimbau memanfaatkan kemudahan layanan dan kesempatan memperoleh hadiah sebelum masa program berakhir.(*)

[adsense]

[adsense]

Pembekalan Pola Hidup Sehat bagi remaja mewarnai rangkaian kegiatan Pengenalan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Sekolah (MATAMUDA) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Humbahas, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Matiti sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik baru mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak usia remaja.

Kepala Puskesmas Matiti, Hertati Nababan SKM MKM menyampaikan bahwa tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Matiti menyampaikan berbagai materi terkait penerapan pola hidup sehat, antara lain menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membiasakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Para siswa juga diajak untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

[adsense]

Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran kepada para peserta didik baru bahwa kesehatan merupakan modal utama dalam meraih prestasi belajar. Dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini, diharapkan para siswa mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Selain menerima materi pembekalan kesehatan, para siswa juga menerima titipan buku dari Bupati Humbahas, Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH. Bantuan buku tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam mendukung peningkatan literasi serta menumbuhkan semangat belajar generasi muda.

[adsense]

Baca Juga:

• Rutan Kelas IIB Humbahas Bantah Tegas Tuduhan Peredaran Narkoba: Siap Lakukan Tes Urine Kapan Saja

Melalui kolaborasi antara sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Humbahas, diharapkan kegiatan ini mampu membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan generasi Humbahas yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

[adsense]

Kepala MAN Humbahad, Tarmizi, SPd.I menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Humbahas atas perhatian yang diberikan kepada MAN Humbahas

Menurutnya, perhatian tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk peserta didik yang berprestasi serta berkarakter. Dan bantuan buku ini menjadi motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan minat baca dan semangat belajar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut bersama Polrestabes Medan melakukan monitoring dan pengecekan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Medan, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di SPBU 14.202.130, Jalan Perintis Kemerdekaan yang bertujuan memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur.

[adsense]

Monitoring tersebut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H., Wakapolsek Medan Timur AKP Krismanto Sinaga, serta Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pengamanan distribusi BBM dilakukan melalui dua langkah utama, yakni pengawalan armada mobil tangki dari Depo Pertamina menuju SPBU dan penempatan personel di lokasi pelayanan untuk memastikan proses penyaluran berlangsung tertib.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tapteng Pantau Antrean SPBU dan Pasokan BBM

"Pagi ini Polrestabes Medan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan Pertamina melaksanakan dua upaya kepolisian. Yang pertama adalah mengawal mobil tangki dari Depo Pertamina menuju SPBU-SPBU yang ada di Medan. Saat ini ada sebelas mobil tangki yang dikawal oleh kepolisian. Ada satu mobil tangki yang nantinya menuju Sidikalang, namun saat ini masih berada di wilayah Medan. Setiap mobil tangki dikawal oleh satu mobil patroli di depannya atau dua sepeda motor patroli di depannya," ujar Kombes Jean Calvijn.

Selain pengawalan distribusi, kepolisian juga menempatkan personel di SPBU yang menjadi titik pelayanan masyarakat.

[adsense]

[adsense]

"Yang kedua, kami melakukan pengamanan dan pengaturan pelayanan di sebelas SPBU. Sebanyak sepuluh personel gabungan dari Polrestabes Medan, Polsek jajaran, dan Polda Sumatera Utara ditempatkan di setiap SPBU. Setidaknya ada tiga hal yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat, yaitu memastikan kehadiran petugas beserta kendaraannya di SPBU, memastikan personel melakukan pengaturan karena apabila tidak diatur antreannya akan cukup panjang, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin akan mendapatkan pelayanan pengisian BBM dengan baik," ucapnya.

Kapolrestabes menegaskan, hingga saat ini proses distribusi dan penyaluran BBM di wilayah Kota Medan berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

[adsense]

"Sampai dengan saat ini prosesnya berjalan dengan baik, tetapi kami akan melihat perkembangan-perkembangan berikutnya," ujarnya.

Terkait proses distribusi, Jean juga memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus: Kelangkaan Biosolar Lumpuhkan Aktivitas Nelayan di Sumut

"Saya telah memperhatikan pembongkaran tersebut. Kami melihat semuanya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Mudah-mudahan tidak ada penyelewengan dalam kondisi saat ini," tuturnya.

Melalui pengawalan distribusi, penempatan personel di SPBU, serta pengaturan arus kendaraan, Polda Sumut bersama Polrestabes Medan berharap penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar, aman, dan tertib sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para general manager menghadapi tantangan bisnis kepelabuhanan yang semakin dinamis, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 menggelar General Manager Upskilling Program Business Fundamental Session Batch I Regional 1 di Grha Pelindo Regional 1, Belawan.

Dalam kegiatan tersebut, bertindak sebagai narasumber Wakil Direktur Utama PT Pelindo, Drajat Sulistyo, dengan memaparkan wawasan penguatan fundamental bisnis, arah strategis perusahaan, serta pentingnya kepemimpinan yang adaptif dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing Pelindo.

[adsense]

Pelaksanaan kegiatan tersebut, menjadi wadah bagi para General Manager di lingkungan Pelindo Regional 1 untuk memperdalam pemahaman terhadap strategi bisnis perusahaan, memperkuat sinergi antarunit kerja, serta menyelaraskan langkah dalam mendukung pencapaian target korporasi.

Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, Kamis (16/7/2026) mengatakan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas perusahaan dalam menciptakan pemimpin yang tangguh, inovatif, dan mampu menjawab tantangan industri kepelabuhanan yang terus berkembang.

[adsense]

"Melalui program upskilling ini, kami berharap para General Manager dapat memperkuat pemahaman terhadap fundamental bisnis Pelindo, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja perusahaan," kata Executive Director Pelindo Regional 1.

Menurutnya kegiatan tersebut, juga menjadi bagian dari upaya Pelindo dalam membangun budaya belajar yang berkelanjutan (continuous learning), sekaligus memperkuat transformasi perusahaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

[adsense]

[adsense]

Diharapkan, dengan kompetensi yang semakin unggul, Pelindo optimistis dapat terus menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta mendukung kelancaran logistik nasional.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Tebingtinggi ekspose Penerapan Manajemen Talenta di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Kamis (16/7/2026), di Gedung BKN, Jakarta. Tahapan ini merupakan bagian dari proses verifikasi sebelum BKN memberikan persetujuan penerapan Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih didampingi Kepala BKPSDM Abdul Halim Purba memaparkan kesiapan daerah, termasuk simulasi penerapan sistem Manajemen Talenta di hadapan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Herman.

[adsense]

Acara yang berlangsung pukul 09.30–11.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk memaparkan sistem manajemen talenta di lingkungan ASN daerah. Agenda dimulai dengan sambutan dari BKN, dilanjutkan paparan simulasi sistem manajemen talenta, serta sesi tanggapan dan masukan dari pejabat tinggi madya.

Dalam paparannya, Wali Kota Tebingtinggi menyampaikan penghargaan kepada BKN atas kesempatan yang diberikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Modus Pemerasan Berkedok Kencan Online

"Atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Kepegawaian Negara atas kesempatan memaparkan implementasi manajemen talenta ASN sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi," ujar Iman Irdian Saragih.

Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini telah memasuki fase strategis, yakni membangun birokrasi yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

[adsense]

[adsense]

Kebijakan manajemen talenta, jelasnya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan momentum transformasi pengelolaan SDM aparatur menuju birokrasi yang semakin profesional.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Kota Tebingtinggi, antara lain: Memperkuat komitmen pimpinan daerah dalam penerapan sistem merit, Membangun kelembagaan manajemen talenta melalui pembentukan tim pengelola dan komite talenta, Melaksanakan pemetaan talenta ASN berdasarkan indikator objektif meliputi kinerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas, Menyusun talent pool sebagai sumber utama pengisian jabatan, dan Mengembangkan kompetensi ASN secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, coaching, dan mentoring.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan komitmen penuh Pemko Tebingtinggi untuk mengimplementasikan manajemen talenta secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

"Kami optimis manajemen talenta akan menjadi fondasi dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Hasut Korban Bunuh Diri, Dua Perempuan Jadi Tersangka Kasus Tewasnya ASN BPN di Apartemen Skyview

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Parman Lumban Gaol, menekankan pentingnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai strategi utama dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Humbahas.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A), di Aula Hutamas, Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Parman Lumban Gaol disampaikan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukanlah sebuah program tersendiri, melainkan strategi pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan mampu mengimplementasikan PPRG dalam penyusunan program dan penganggaran agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Rutan Kelas IIB Humbahas Bantah Tegas Tuduhan Peredaran Narkoba: Siap Lakukan Tes Urine Kapan Saja

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dan peran strategis seluruh perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbahad, Kartini Sinambela SSos MAP, dalam laporannya menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah benar-benar mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki dengan mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi keduanya ke dalam dokumen perencanaan hingga tahap evaluasi.

[adsense]

[adsense]

Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Humbahas terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yaitu Imovian ST MT dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Femby Arika SPsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbahas, Pahala Hamonangan Lumban Gaol ST MSc MEng, serta Plt. Inspektur Kabupaten Humbahas, De Zon Situmeang.

[adsense]

Peserta kegiatan terdiri dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pejabat fungsional perencana atau Kepala Sub Bagian Perencanaan serta para Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan. (J3)

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Humbahas Hadiri Pengukuhan Siswa Baru SMA Negeri 2 Lintongnihuta

[adsense]

[adsense]

Bupati Dairi, Vickner Sinaga resmi serahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) kepada dr Erna Marpaung. Sebelumnya, kepala Dinas P3AP2KB dijabat dr Nitawaty Sitohang.

Penyerahan SK Plt dirangkai dengan serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah oleh dipimpin Sekda, Surung Charles Lamhot Bantjin bersama Kepala BKPSDM, Yon Henrik, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Bupati Dairi menyampaikan, penyerahan SK dan serah terima jabatan adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

Kepada Erna Marpaung, Bupati berpesan, agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, Dinas P3AP2KB memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perlindungan terhadap perempuan, anak serta penguatan ketahanan keluarga.

[adsense]

Baca Juga:

• PM Inggris Keir Starmer Resmi Mengundurkan Diri

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Bullying merupakan persoalan serius yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta berdampak pada kesehatan mental generasi muda.

[adsense]

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Dinas P3AP2KB harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Yon Hendrik dikonfirmasi, pergantian Kepala Dinas P3AP2KB, kepada pelaksana tugas bukan karena pengunduran diri dr Nitawaty Sitohang, tetapi peralihan jabatan ke fungsional yaitu fungsional dokter di RSUD Sidikalang. dr Erna Marpaung sebelumnya merupakan pejabat struktural. Diakuinya, sebelumnya dr Nitawaty Sitohang kepala dinas definitif.

[adsense]

Terpisah, dr Nitawaty Sitohang dikonfirmasi lewat pesan whatsapp mengaku, mundur dari Kepala Dinas P3AP2KB, karena ingin beralih ke fungsional.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba ikut berpatisipasi dan memeriahkan pagelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 dengan menampilkan produk unggulan UMKM berupa kemasan jenis racikan rempah buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC). Buah tersebut digunakan sebagai bumbu rempah pada beragam masakan khas suku Batak, khususnya di Balige Toba dan sekitarnya.

Sejumlah budidaya dari campuran andaliman dipamerkan di stand Paviliun Pemkab Toba diantaranya, Bandrek Andaliman (Bandal) asal Toba Lumbanjulu, ada Andelimanta, biji kering siap di konsumsi, dengan dicampur sambel agar lebih segar rasanya, serta bumbu Arsik campuran Andaliman dan semua sudah ada label halal.

[adsense]

"Produk yang sudah dikemas bersama campuran Andaliman sudah banyak dikirim ke sejumlah kota besar, diantaranya Jakarta dan Batam," kata Staff UMKM Toba Lenti Br Silitonga menjawab wartawan saat ditemui di Stand Pemkab Toba, Rabu malam (15/7/2026) malam.

Jika buah andaliman digigit, lanjutnya, maka akan tercium aroma minyak atsiri yang wangi jeruk dengan rasa yang khas. Kekhasan dari buah andaliman, buahnya memiliki sifat sensorik yang unik, yaitu sensasi trigerminal menggigit pada lidah. Sehingga jika dimakan akan meninggalkan efek menggetarkan alat pengecap, dan menyebabkan lidah terasa kebal.

[adsense]

Baca Juga:

• KKSU 2026 Dibuka, BI Usung Misi Dorong Pasar UMKM Tembus Pasar Internasional

Ada juga Sasagun, Tobato asal Balige juga ditampilkan di stand Pemkab Toba, agar pengunjung dimanjakan dengan sejumlah pilihan ke arifan lokal dari Pemkab Toba.

[adsense]

"Selain campuran dari buah Andeliman, Sasagun juga produk unggulan dari Toba. Mengkonsumsi Sasagun ini, tidak boleh sambil tertawa,, Sasagunnya akan berhamburan," kata Lenti, sambil bercanda.

Sementara Hermi Manurung, Staff dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba menjelaskan, selain makanan khas asal Toba, daerah kunjungan wisata juga banyak didatangi turis lokal dan mancanegara, yang ada disejumlah daerah di Balige Toba.

[adsense]

Misalnya katanya, Air Terjun Situmurun di Lumbanjulu, Pasir Putih Parparean Kecamatan Porsea, Desa Meat atau Pantai Meat di Kecamatan Tampahan dan Bukit Senyum Motung Ajibata.

"Selain makanan khas Balige Toba, keindahan alam juga menjadi daya tarik turis lokal dan mancanegara datang ke Balige Toba," pungkas Hermi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Merespons dinamika antrean bahan bakar di sejumlah daerah di Sumatra Utara (Sumut), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) turun ke lapangan guna memastikan aturan antrean di setiap SPBU berjalan sebagaimana mestinya.

Patroli dialogis dan pengamanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tapteng, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Kasat Samapta AKP Dorpis R.H Sitompul, menjelaskan bahwa monitoring ini difokuskan pada titik strategis, seperti SPBU 14.225.315 Tano Ponggol, Kecamatan Sarudik, dan SPBU 15.225.324 Bintang Natio di Kecamatan Pandan.

Personel bertugas mengatur alur kendaraan sekaligus memberikan pemahaman kepada pengguna agar tertib dan aman.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Perkara Kasus Kematian Boi Simamora: Serangan Diterkam Buaya Terpatahkan?

AKP Dorpis menegaskan agar para operator bekerja sesuai regulasi, melayani pengisian BBM secara benar, serta tegas menolak pengisian menggunakan jerigen secara ilegal.

[adsense]

Menurutnya, Manajemen SPBU penting memaksimalkan fungsi Satpam sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan.

Tim juga mengecek langsung ketersediaan stok BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

[adsense]

"Pasokan di SPBU Tano Ponggol Sibuluan tercatat aman dengan rincian Pertalite sebanyak 9.135 liter, Solar 7.606 liter, Pertamax 192 liter, dan Dexlite 927 liter," ucap AKP Dorpis.

"Sementara itu, untuk SPBU Bintang Natio Pandan, ketersediaan BBM juga melimpah dengan rincian Pertalite sebesar 23.909 liter, Solar 6.727 liter, Pertamax 2.284 liter, serta Dexlite sebanyak 8.000 liter," terangnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Respons cepat jajaran Satreskrim Polres Binjai menindaklanjuti laporan masyarakat membuahkan hasil. Seorang pria berinisial A (51) yang diduga sebagai bandar perjudian jenis dadu goncang berhasil diamankan saat beroperasi di Jalan Jenderal Jamin Ginting, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hotdiatur Purba, menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengeluhkan adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, personel Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi.

[adsense]

"Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai bandar judi dadu goncang berikut sejumlah barang bukti," ujar AKP Hotdiatur Purba, Kamis (16/7/2026).

Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sembilan buah mata dadu, dua mangkuk pengocok dadu, satu piring penutup mangkuk pengocok, satu lembar lapak perjudian, serta uang tunai sebesar Rp362.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kapolres Binjai Kunjungi Makodim 0203/LKT

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan komitmen jajarannya untuk memberantas segala bentuk praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

[adsense]

"Kami berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian. Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun tindak kriminal lainnya. Masyarakat juga kami imbau agar tidak ragu melaporkan melalui layanan Call Center Polri 110," tegas Kapolres. (**)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM menegaskan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut kini mulai berdampak serius terhadap perekonomian nelayan.

"Kesulitan memperoleh BBM jenis Biosolar ini membuat aktivitas nelayan melaut di berbagai daerah lumpuh, sehingga ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan keluarga," tandas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (16/7/2026) di DPRD Sumut menanggapi keluhan para nelayan di Sumut akibat kelangkaan BBM jenis Biosolar.

[adsense]

Anggota Komisi E DPRD Sumut ini mengatakan, dampak kelangkaan BBM jenis Biosolar ini paling dirasakan para nelayan di kawasan pesisir seperti Belawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Asahan, Tanjungbalai, Batubara, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara.

Menurut Ebenejer, berdasarkan pengaduan para nelayan yang diterimanya, banyak nelayan sudah sekitar satu minggu tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM jenis Biosolar yang selama ini menjadi kebutuhan utama, untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Antrean Panjang di SPBU, Ombudsman Sumut Desak Pertamina Bertindak Cepat Tangani Masalah Distribusi BBM

Namun, tambah anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini, harganya jauh lebih mahal membuat biaya operasional meningkat tajam sehingga hasil penjualan ikan belum tentu mampu menutupi seluruh pengeluaran selama melaut.

[adsense]

Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin memberatkan kehidupan para nelayan yang selama ini bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Ebenejer mengaku sangat prihatin karena dari berbagai laporan yang diterimanya, kelangkaan Biosolar telah memukul perekonomian nelayan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan bukan hanya pendapatan nelayan yang menurun, tetapi juga akan berdampak terhadap pasokan ikan dan stabilitas harga di pasaran.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, tambah Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, pihaknya mendesak pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan Biosolar dan memastikan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan kembali berjalan normal tanpa hambatan.

"Kami berharap pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera menyelesaikan persoalan kelangkaan Biosolar ini. Nelayan harus mendapat kepastian pasokan BBM agar dapat kembali melaut dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir," tegas Ebenejer.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan hektare kawasan hutan lindung eks kawasan konsesi PT Gunung Raya Utama Timber Industris (PT Gruti) dirambah orang tak bertanggung jawab. Perambahan terjadi diduga akibat minimnya pengawasan dari pihak terkait.

Pantauan Jurnalis harianSIB.com, Rabu (15/7/2026) di Desa Sileuleu Parsaoran Kecamatan Sumbul Dairi, terlihat kawasan hutan lindung eks kawasan konsesi PT Gruti sudah banyak digarap warga mulai dari tebangan pohon baru hingga pengolahan kayu dan bahkan hendak dijadikan lahan perladangan.

[adsense]

Pasca pencabutan izin PT Gruti sebagian lahan yang sudah digarap warga sudah ditanami tanaman baru. Di lokasi banyak ditemukan tumbangan pohon baru. Penebangan pohon dan pembalakan hutan lindung diduga minimnya pengawasan dari KPH XV dan instansi lainnya.

Informasi diperoleh wartawan yang tidak bersedia dituliskan namanya mengatakan, kawasan eks konsesi PT Gruti sudah banyak digarap masyarakat pasca dicabutnya izin perusahaan tersebut. Katanya, jika masuk lebih ke dalam kawasan hutan, sudah habis pohon- pohon besar ditumbang dan diolah serta hendak dijadikan perladangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Sergai Gelar Patroli Skala Besar dan Razia THM, Sasar Titik Rawan Kamtibmas

Sementara itu, Kepala UPT KPH XV Kabanjahe, Ramlan Barus dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, menyampaikan, terima kasih atas informasi atas adanya perambahan hutan di eks konsesi PT Gruti. Kendati demikian, pengawasan telah dilakukan oleh KPH XV yaitu melakukan Patroli (sudah 3 kali) pada kawasan eks PT Gruti, melakukan checking lapangan terkait penebangan yang terjadi pada lokasi yang dimaksud.

[adsense]

Melakukan koordinasi dengan pemdes(Kades) setempat agar manghimbau dan menghentikan penebangan terhadap oknum masyarakat yang melakukan perambahan serta menawarkan solusi terhadap pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

"Kita akan melakukan patroli rutin lebih intensif terkait lokasi eks PT Gruti yang rawan gangguan dari perambahan," ucapnya.

[adsense]

Sampai saat ini, kata Ramlan, pihak KPH XV, tidak pernah melakukan pemberian izin baik secara tertulis dan lisan terkait perambahan hutan eks konsesi PT Gruti, karena ini melanggar perundang undangan yang berlaku pada kawasan hutan milik negara.

Ia mengaku saat Tim KPH XV meninjau dan berpatroli pada lokasi perambahan tidak ditemukan pelaku perambah. Tetapi pihaknya menemukan bekas perambahan atau bekas pengolahan kayu.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) mengungkap tindak pidana pornografi berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dengan menangkap TH yang diduga memanipulasi foto korban hingga menjadi konten bermuatan pornografi.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima Ditressiber Polda Sumut pada 8 Juli 2026.

[adsense]

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan, digital forensic, pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku.

"Kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi Artificial Intelligence untuk melakukan manipulasi foto korban menjadi konten bermuatan pornografi. Penyalahgunaan teknologi seperti ini merupakan bentuk kejahatan siber yang dapat merusak kehormatan, privasi, dan kehidupan sosial korban," ujar Bayu di Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelancaran Distribusi BBM, Polda Sumut Siapkan 10 Personel Terlatih Jadi Pengemudi Truk Tangki

"Tersangka kemudian membuat akun Instagram palsu dan mengunggah foto hasil manipulasi tersebut. Bahkan pelaku juga menandai akun media sosial korban sehingga konten tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan berpotensi mempermalukan korban di ruang digital," ungkapnya.

[adsense]

Bukan hanya menyebarkan konten hasil rekayasa digital, tersangka juga menawarkan jasa untuk membantu menghapus akun media sosial palsu yang dibuatnya sendiri dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

"Modus seperti ini merupakan bentuk pemerasan sekaligus penyalahgunaan teknologi digital. Pelaku terlebih dahulu menciptakan masalah, kemudian menawarkan solusi dengan meminta imbalan kepada korban. Ini adalah pola kejahatan yang harus diwaspadai masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Lanjutnya, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan justru digunakan untuk menyerang martabat dan kehormatan seseorang.

"Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara benar. Namun ketika disalahgunakan untuk membuat konten pornografi, menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya.

[adsense]

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam, dua kartu SIM, serta dua lembar tangkapan layar akun Instagram yang memuat konten hasil manipulasi AI.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli siber guna mendeteksi berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual berbasis elektronik, hingga penyalahgunaan teknologi AI.

[adsense]

"Kami terus memperkuat patroli siber sebagai langkah preventif sekaligus represif. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Siapa pun yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak pidana akan kami kejar dan proses sesuai hukum," tukas Bayu.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga keamanan data dan foto pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

[adsense]

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data maupun foto pribadi di ruang digital. Apabila menemukan akun palsu, konten yang melanggar hukum, atau menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital, segera laporkan kepada Ditressiber Polda Sumut agar dapat segera ditangani," tutupnya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pornografi, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan/atau pidana denda kategori VI. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebagai bagian dari penanganan dampak bencana alam 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mendapatkan alokasi TKD Tambahan mencapai Rp123,7 miliar.

Informasi ini diperoleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (15/7/2026).

[adsense]

Disampaikan Bupati Masinton bahwa anggaran tambahan dari pusat ini dialokasikan khusus untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak akibat bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 lalu.

"Alokasi ini merupakan bukti perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah," katanya dalam rilis yang diterima, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelancaran Distribusi BBM, Polda Sumut Siapkan 10 Personel Terlatih Jadi Pengemudi Truk Tangki

Dia mengatakan, dampak bencana tahun 2025 masih sangat dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian.

[adsense]

Bobby berharap, pada tahun 2027 nanti, alokasi TKD untuk daerah terkena bencana ini dapat disamakan dengan nominal tahun 2026 ini dan tidak mengalami penurunan.

"Agar Kabupaten Kota dapat melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari dana TKD tambahan dan berdampak secara langsung ke masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat memberikan tambahan alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra, dengan rincian Sumatra Utara sebesar Rp6,35 triliun (di mana Pemprov Sumut mengelola Rp1,1 triliun), Sumatra Barat sebesar Rp2,63 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,65 triliun. (**)

[adsense]

[adsense]

Penandatanganan pakta integritas dinilai tidak lagi memadai sebagai benteng utama pencegahan korupsi dalam proyek pemerintah. Dokumen yang berisi janji tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme itu kerap berhenti sebagai persyaratan administratif, sementara persekongkolan proyek justru dapat disusun jauh sebelum proses tender dimulai.

Pengamat kebijakan publik Timbul Raya Manurung, Kamis (16/7/2026), mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemeriksaan poligraf atau lie detector test terhadap pihak-pihak yang memegang kendali atas proyek berisiko tinggi. Pemeriksaan dapat menyasar pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, pimpinan organisasi perangkat daerah atau SKPD, atasan pengelola proyek, kelompok kerja pemilihan, pegawai yang terlibat, hingga direksi dan personel perusahaan rekanan.

[adsense]

"Sejak awal, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penandatanganan pakta integritas. Faktanya, pakta itu belum berhasil menghentikan korupsi proyek. Harus ada mekanisme pemeriksaan yang membuat pejabat dan rekanan berpikir berkali-kali sebelum membangun kesepakatan tersembunyi," kata Timbul dalam usulannya.

Menurutnya, tes poligraf dapat ditempatkan sebagai instrumen penyaringan risiko, terutama ketika ditemukan hubungan tidak wajar antara pejabat pengadaan dan perusahaan tertentu, kebocoran informasi tender, pengaturan spesifikasi, dugaan mark-up, pemenang berulang, atau perubahan kontrak yang tidak memiliki dasar teknis memadai.

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Penasihat Hukum PT PASU Sebut Audit Keuangan Dilakukan Diluar Standart

Hasil Survei Penilaian Integritas 2024 lebih mengkhawatirkan. KPK mencatat risiko penyalahgunaan pengadaan mencapai 97 persen pada kementerian dan lembaga serta 99 persen pada pemerintah daerah. Survei itu juga menemukan indikasi pemenang vendor telah diatur, kualitas barang tidak sebanding dengan harga, hasil pengadaan tidak bermanfaat, nepotisme, serta pemberian gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara.

[adsense]

Pakta integritas sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem pengadaan. Pejabat pembuat komitmen dan sejumlah pelaku pengadaan diwajibkan menandatangani dokumen tersebut. Format terbaru LKPP juga memuat janji tidak melakukan KKN, tidak meminjamkan perusahaan atau "pinjam bendera", serta kesediaan menerima sanksi apabila melanggar.

Namun, dokumen tertulis tidak serta-merta mengubah perilaku apabila tidak dibarengi pemeriksaan, keterbukaan data dan sanksi nyata. Kajian KPK mengenai tata kelola e-procurement menyimpulkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menutup penyimpangan. Manipulasi masih dapat terjadi sejak penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri, evaluasi penawaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan kontrak.

[adsense]

Ukraina Benar Menggunakan Poligraf, tetapi Tidak Boleh Disederhanakan

[adsense]

Gagasan Timbul merujuk langkah yang ditempuh Ukraina ketika Mykhailo Fedorov memimpin Kementerian Pertahanan negara itu. Fedorov diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 14 Januari 2026 dengan agenda digitalisasi, reformasi organisasi dan pemberantasan korupsi di tengah besarnya anggaran perang Ukraina.

Dalam wawancara media pada 17 Juni 2026, Fedorov mengungkapkan timnya mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga penegak hukum mengenai dugaan kebocoran informasi dan pengaturan pengadaan. Nama-nama yang muncul dalam beberapa laporan kemudian diminta menjalani pemeriksaan poligraf. Mereka yang menolak disebut diberhentikan, sedangkan sebagian yang mengikuti pemeriksaan tetapi dinilai bermasalah juga kehilangan jabatan.

[adsense]

Pemeriksaan itu dilakukan setelah ditemukan pegawai yang diduga membocorkan isi rapat, alasan perusahaan tertentu dikeluarkan dari proses pengadaan, serta informasi internal lainnya kepada pelaku usaha. Fedorov menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pegawai kementerian kepada kepentingan perusahaan swasta.

Sejumlah pemberitaan kemudian merangkum kebijakan itu sebagai tes wajib bagi pejabat kementerian dan kontraktor pertahanan. Akan tetapi, verifikasi terhadap sumber yang tersedia menunjukkan ruang lingkupnya perlu disampaikan secara hati-hati. Belum ditemukan peraturan resmi yang membuktikan bahwa seluruh rekanan militer Ukraina tanpa pengecualian diwajibkan menjalani poligraf. Keterangan paling rinci menunjukkan pemeriksaan diarahkan kepada pegawai dan pihak yang namanya terhubung dengan risiko pengadaan serta informasi penegak hukum.

[adsense]

Ukraina memang memiliki aturan terpisah mengenai pemeriksaan poligraf bagi warga asing yang hendak bergabung dengan militernya. Namun kewajiban itu terutama berlaku bagi calon perwira, personel yang akan mengakses rahasia negara, atau calon yang memberikan informasi meragukan, bukan otomatis terhadap setiap warga asing yang mendaftar.

Fedorov juga menyatakan reformasi tender terbuka menghemat sekitar 16 hingga 20 persen biaya pengadaan. Dalam tender amunisi artileri 155 milimeter, penghematan diklaim melebihi 100 juta dolar AS setelah harga per peluru turun sekitar 1.000 dolar AS. Angka tersebut merupakan pernyataan Fedorov dan belum dapat diperlakukan sebagai hasil audit independen hanya berdasarkan wawancara media.

[adsense]

Pada 15 Juli 2026, Fedorov kehilangan jabatan dalam perombakan pemerintahan Ukraina. Dengan demikian, kebijakan poligraf yang menjadi rujukan tersebut berlangsung ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan, bukan kebijakan yang diumumkannya setelah tidak lagi memegang posisi itu.

Poligraf Bukan Mesin Pembaca Kebohongan

[adsense]

Gagasan menggunakan poligraf menarik karena menimbulkan efek psikologis. Pejabat dan rekanan yang mengetahui dirinya dapat diperiksa mungkin menjadi lebih berhati-hati membangun kesepakatan tersembunyi. Pemeriksaan juga dapat memancing pengakuan, membuka arah penyelidikan baru atau mempersempit daftar pihak yang harus diaudit.

[adsense]

Namun, poligraf bukan mesin yang secara langsung membaca kebohongan. Perangkat itu merekam perubahan pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, keringat dan respons fisiologis lain ketika seseorang menjawab pertanyaan. Respons tersebut dapat muncul karena berbohong, tetapi juga dapat disebabkan kecemasan, ketakutan, kondisi kesehatan, obat-obatan, kelelahan atau tekanan psikologis.

National Academies Amerika Serikat menyimpulkan bukti ilmiah mengenai keakuratan poligraf untuk penyaringan pegawai masih sangat terbatas. Pemeriksaan terhadap peristiwa tertentu dinilai dapat membedakan jawaban jujur dan menipu lebih baik daripada tebakan acak, tetapi hasilnya jauh dari sempurna. Keakuratan untuk penyaringan massal diperkirakan lebih rendah dan rentan terhadap hasil positif palsu maupun teknik untuk mengelabui pemeriksaan.

[adsense]

American Psychological Association juga menyatakan hanya sedikit bukti yang menunjukkan poligraf mampu mendeteksi kebohongan secara akurat. Karena itu, seseorang yang gugup tetapi jujur dapat dianggap bermasalah, sedangkan orang yang terlatih mengendalikan respons tubuh mungkin lolos.

Indonesia sendiri bukan sama sekali asing dengan teknologi tersebut. Polri pernah menggunakan poligraf sebagai alat bantu pemeriksaan perkara pidana. Namun pengalaman investigasi kasus tertentu berbeda dengan pemeriksaan rutin terhadap ribuan ASN, pejabat daerah dan pengusaha yang belum tentu sedang terkait suatu peristiwa konkret.

[adsense]

Jangan Menyalin Situasi Perang

[adsense]

Konteks Ukraina tentu saja tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Ukraina menggunakan poligraf ketika berada dalam kondisi perang, menghadapi ancaman infiltrasi, kebocoran rahasia pertahanan dan risiko pengadaan senjata bernilai sangat besar. Sebagian pembatasan terhadap kebebasan individu dijalankan berdasarkan kepentingan keamanan nasional.

Indonesia adalah negara hukum dalam situasi sipil. Pemberhentian pegawai atau pemutusan kontrak tidak semestinya didasarkan hanya pada indikator stres tubuh yang ditafsirkan seorang pemeriksa. Setiap keputusan harus mempunyai dasar peraturan, bukti pendukung, prosedur keberatan serta mekanisme pemeriksaan ulang.

[adsense]

Tes poligraf juga menghasilkan informasi fisiologis yang, secara hukum, berpotensi berhubungan dengan data kesehatan dan data pribadi spesifik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memasukkan data kesehatan dan biometrik sebagai data pribadi spesifik. Pemrosesan dalam skala besar, penggunaan teknologi baru serta pemantauan sistematis yang berdampak signifikan wajib disertai penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya membeli alat dan menunjuk pemeriksa. Harus ditentukan siapa yang boleh mengakses hasilnya, berapa lama data disimpan, pertanyaan apa yang dilarang, bagaimana melindungi informasi kesehatan peserta, serta bagaimana mencegah hasil pemeriksaan dipakai untuk intimidasi politik, balas dendam birokrasi atau menyingkirkan perusahaan pesaing.

[adsense]

Layak Diuji Terbatas, Bukan Diberlakukan Membabi Buta

[adsense]

Usulan Timbul tetap layak dipertimbangkan, tetapi bukan dalam bentuk tes massal terhadap seluruh ASN dan seluruh perusahaan pemerintah. Pemeriksaan sebaiknya diuji secara terbatas pada proyek bernilai besar dan berisiko tinggi, seperti pertahanan, infrastruktur strategis, sumber daya alam, alat kesehatan, pengadaan darurat serta proyek yang sejak awal menunjukkan anomali.

Pemicu pemeriksaan harus berbasis risiko. Misalnya, spesifikasi hanya cocok untuk satu merek, harga perkiraan jauh di atas harga pasar, perusahaan yang sama berulang kali menang, terjadi kebocoran dokumen, perubahan kontrak tidak wajar, hubungan kepemilikan tersembunyi, laporan pelapor internal, atau ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan pejabat.

[adsense]

Hasil poligraf tidak boleh berdiri sendiri. Pemeriksaan harus diikuti audit dokumen, penelusuran transaksi keuangan, pemeriksaan komunikasi, pencocokan kepemilikan perusahaan, verifikasi penerima manfaat akhir dan pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan. Penolakan mengikuti tes pun tidak otomatis membuktikan korupsi, meskipun dapat menjadi salah satu faktor dalam penilaian risiko apabila kewajibannya telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Pemeriksa harus berasal dari lembaga yang independen dari pimpinan proyek dan pemerintah daerah yang diperiksa. Peserta harus memperoleh penjelasan, pemeriksaan kesehatan awal, hak atas pemeriksaan kedua, salinan kesimpulan serta kesempatan membantah hasil. Pemberhentian, pencantuman dalam daftar hitam atau proses pidana harus berdasarkan gabungan bukti, bukan sekadar grafik denyut jantung.

[adsense]

Lebih penting lagi, Indonesia jangan terjebak mencari alat yang tampak keras tetapi melupakan akar persoalan. Pencegahan korupsi tetap membutuhkan keterbukaan kontrak, publikasi pemilik manfaat perusahaan, analisis pola pemenang tender, rotasi pejabat pengadaan, pengawasan masyarakat, perlindungan pelapor, pemeriksaan kekayaan, audit gaya hidup, penguatan APIP serta hukuman nyata bagi pejabat dan perusahaan yang bersekongkol.

Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 menjadi peringatan bahwa upaya yang berjalan belum cukup. Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

[adsense]

Pakta integritas tidak harus dihapus, tetapi harus berhenti diperlakukan sebagai jimat administratif. Usulan poligraf dapat menjadi alat tambahan untuk proyek tertentu, sepanjang dilaksanakan terbatas, profesional, terlindungi secara hukum dan tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Pelajaran terpenting dari Ukraina bukan sekadar penggunaan mesin pendeteksi kebohongan. Pelajarannya adalah keberanian menelusuri jaringan kepentingan, mengeluarkan orang yang membocorkan proses pengadaan, membuka persaingan dan memaksa sistem bekerja tanpa pesanan tersembunyi.

[adsense]

Indonesia membutuhkan keberanian serupa. Namun negara tidak boleh mengganti formalitas pakta integritas dengan formalitas baru bernama tes poligraf. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat kebohongan sulit disembunyikan, persekongkolan mudah dilacak dan korupsi benar-benar mahal bagi pelakunya.(**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut mengambil langkah cepat untuk membantu mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menurunkan personel yang telah memiliki kompetensi sebagai pengemudi truk tangki.

Solusi tersebut sementara untuk mengatasi kekurangan awak mobil tangki (AMT) yang berdampak pada distribusi BBM di sejumlah wilayah.

[adsense]

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, BIN Daerah serta jajaran Polda Sumut, salah satu kendala distribusi BBM disebabkan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polda Sumut menyiapkan 10 personel Polri yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan truk tangki sebagai pengganti sementara AMT yang berhalangan bertugas. Personel tersebut diterjunkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pihak terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Sindikat Penipuan Online Berkedok Lelang Mobil, Tangkap 4 Pelaku

Ia menegaskan, personel yang diterjunkan bukan dipilih secara sembarangan. Seluruhnya telah mengikuti pelatihan khusus mengemudikan kendaraan tangki BBM sehingga memahami prosedur keselamatan dan standar operasional dalam proses distribusi.

[adsense]

"Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tetapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM," jelasnya.

Menurut Kombes Dwi Tunggal Jaladri, pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025. Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi.

[adsense]

Selain menyiapkan personel sebagai pengemudi, Polda Sumut juga membuka layanan pengawalan terhadap kendaraan tangki BBM selama proses distribusi. Pengawalan diberikan berdasarkan permintaan dari Pertamina maupun pengelola SPBU untuk memastikan pengiriman berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menambahkan, hingga saat ini koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mempercepat normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara.

[adsense]

"Berdasarkan hasil koordinasi, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu berkomitmen memberantas aksi premanisme. Setelah Polsek Panai Tengah, kali ini, Tim Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap supir-supir truk di Jalan Umum Simpang HSJ, Dusun Seimambang Hilir II, Desa Seitampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (15/7/2026).

Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal, mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai aksi pungli yang telah meresahkan para pengemudi truk saat masuk ke Simpang HSJ.

[adsense]

"Menindaklanjuti laporan itu, Kanit Reskrim Ipda Mistranius Purba SH bersama personel langsung turun ke lokasi melakukan penyelidikan," kata Kapolsek.

Sebelum operasi dilakukan, Kanit Reskrim terlebih dahulu melaporkan informasi tersebut ke pimpinan. Kapolsek kemudian memerintahkan Kanit bersama timnya turun ke lapangan untuk memastikan sekaligus menindak pelaku yang melakukan pungli.

[adsense]

Baca Juga:

• Jual Miras Ilegal di Seiberombang, Pemilik Warung Tuak Diamankan

Dari hasil penggeledahan, tambahnya, tim polisi menemukan barang bukti 5 lembar uang pecahan Rp2000, diduga hasil pungutan liar. Pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Korban, Ahmad Subli (26), mengaku merasa keberatan dengan tindakan pelaku. Ia juga menyampaikan kepada petugas Polsek Bilah Hilir, bahwa praktik serupa bukan pertama kali dialaminya, melainkan sudah berulang kali, setiap melintasi Simpang HSJ. Berdasarkan keterangannya, korban kemudian diarahkan untuk membuat laporan pengaduan resmi.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk aksi premanisme, termasuk pungutan liar di jalan umum.

[adsense]

"Polres Labuhanbatu juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk terciptanya Kamtibmas yang kondusif," sebutnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) berhasil mengungkap jaringan penipuan online (scam) yang beraksi dengan modus lelang mobil dengan menangkap empat orang tersangka beserta sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menjalankan aksinya.

Hal tersebut disampaikan Dirresiber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono yang didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, Wadirressiber serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut pada konferensi pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan melalui media elektronik dengan modus penawaran kendaraan hasil lelang yang aksinya dilakunkan dengan pembagian peran untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana. Para pelaku bekerja secara terorganisir, memiliki peran masing-masing dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan penipuan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres Perdana Polres Padang Lawas Utara

"Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Ketika korban mulai percaya, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga pengeluaran kendaraan. Inilah pola yang sering digunakan dalam berbagai kasus scam," ucapnya.

[adsense]

Berdasar hasil penyidikan diketahui, tersangka MBD berperan mencari calon korban, kemudian informasi tersebut diberikan kepada tersangka MA yang menghubungi korban dan mengaku sebagai teman korban.

Selanjutnya, tersangka MSS berperan sebagai calon pembeli kendaraan yang mengaku bernama Chandra Wijaya dan mengirimkan bukti transfer palsu yang telah diedit agar korban percaya bahwa transaksi kendaraan benar-benar terjadi.

[adsense]

Sementara tersangka AW bertugas menyediakan rekening penampungan untuk menerima uang hasil kejahatan.

"Kami menemukan adanya rangkaian komunikasi yang dirancang untuk membuat korban yakin bahwa proses jual beli kendaraan berlangsung secara nyata. Bahkan para pelaku menyiapkan bukti transfer yang telah dimanipulasi untuk memperkuat skenario penipuan tersebut," tandas Bayu.

[adsense]

Akibat aksi para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp31 juta setelah melakukan transfer sebanyak dua kali ke rekening yang telah disiapkan pelaku.

Dalam pengungkapan itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa lima unit telepon seluler, enam kartu SIM, lima dokumen rekening koran, dan satu potong baju yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

[adsense]

Kombes Pol. Bayu menegaskan bahwa Ditressiber Polda Sumut akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat memiliki literasi digital yang baik serta tidak mudah menjadi korban penipuan online," tegasnya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, terlebih jika disertai permintaan transfer uang.

"Prinsip yang paling penting adalah selalu melakukan cek, teliti dan verifikasi. Jangan pernah mengirimkan uang hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tambahnya.

[adsense]

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

[adsense]

"Polda Sumut akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital. Kami mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam bertransaksi dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana siber," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Panai Hilir, Polres Labuhanbatu, melakukan penindakan terhadap aktivitas penjualan minuman keras (Miras) di Seiberombang. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tim mengamankan seorang wanita yang menjual miras tanpa izin pada usaha warung tuak miliknya, di Lingkungan IV, Kelurahan Seiberombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (15/7/2026).

Kapolsek Panai Hilir Iptu Yuna Hendrawan Gultom SH MH kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/7/2026), mengatakan operasi tersebut dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas bergerak cepat menuju lokasi untuk memastikan kebenaran laporan warga mengenai dugaan praktik penjualan minuman beralkohol secara ilegal di lingkungan tersebut.

[adsense]

"Setibanya di lokasi, tim petugas menemukan bahwa informasi tersebut benar. Dalam kafe milik seorang perempuan berinisial M (48), warga Lingkungan IV Seiberombang, ditemukan empat jenis minuman keras yang diperjualbelikan tanpa izin resmi. Pemilik usaha ini diketahui menjual minuman tradisional tuak," kata Iptu Yuna Gultom.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres Perdana Polres Padang Lawas Utara

DIAMANKAN: Perempuan berinisial M (48), warga Lingkungan IV Seiberombang, diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu, karena menjual miras tanpa izin resmi, Rabu (15/7/2026). (Foto: Dok/Humas Polres Labuhanbatu)

[adsense]

Dari hasil pemeriksaan, sebutnya, tim mengamankan barang bukti 3 botol miras Anggur Lychee merek Atlas, 2 botol Anggur Merah merek Orang Tua, 2 botol Anggur Hijau merek API dan 2 botol Anggur Hijau merek Kawa Kawa yang diperdagangkan secara ilegal.

[adsense]

"Pemilik warung atau kafe beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolsek Panai Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim penyidik saat ini masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan serta melengkapi administrasi penyitaan sesuai prosedur hukum yang berlaku," jelasnya.

Kapolsek Panai Hilir berharap langkah tegas ini dapat memberi efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir tersebut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memperjualbelikan minuman keras tanpa izin. Kepolisian akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Selain proses hukum yang sedang berjalan, pihak kepolisian juga akan memberikan pembinaan kepada pemilik usaha. Wanita yang diamankan juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak lagi memperjualbelikan minuman keras tanpa izin. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun mengungkap kasus peredaran narkoba. Seorang terduga pengedar narkoba diamankan berikut barang bukti 31,52 gram sabu.

"Kami apresiasi partisipasi masyarakat yang berani memberikan informasi. Kerjasama ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Simalungun," kata Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Charles Hartono Nababan, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut, kerap terjadi transaksi narkotika di kawasan Jalan Sederhana, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Dalam merespon informasi tersebut, Kanit II Satres Narkoba Polres Simalungun Ipda Horas Butarbutar bersama Katim II Aipda Andi S Nainggolan dan sejumlah personel bergerak menuju lokasi tersebut guna melakukan pengawasan dan penyelidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Dua Pelaku Penyerangan Polisi di Multatuli, Sembilan Masih Buron

Di lokasi, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial GS alias Gading (21). Juga disita barang bukti 8 bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu dan 3 bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 31,52 gram.

[adsense]

Petugas juga mengamankan 3 bungkus plastik klip kosong, satu unit handphone serta uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan narkotika.

Pada pemeriksaan awal, katanya, tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang warga Kampung Padang, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar.

[adsense]

Tim penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk memburu pemasok barang haram tersebut. Namun, hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

Sementara itu, tersangka GS alias Gading beserta seluruh barang bukti dibawa ke Markas Satres Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Kasat Narkoba mengatakan, pihaknya akan berupaya terus untuk memburu terduga pelaku lainnya yang masih buron.

"Saat ini, penyidik telah menerbitkan Laporan Polisi, melakukan penyidikan serta melaksanakan gelar perkara sebelum berkas perkara diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum," urainya.

[adsense]

Kasat Narkoba juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika demi terwujudnya wilayah Simalungun yang aman dan bersih dari bahaya narkoba. (**)

[adsense]