[adsense]

Buah alpukat kini semakin diminati masyarakat, baik di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern. Selain rasanya lezat, buah ini kaya lemak sehat, serat, vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan.

Menurut pantauan harianSIB.com, Kamis (8/10/2026), harga alpukat bervariasi mulai Rp18.000 hingga Rp26.000 per kilogram.

[adsense]

Di pasar modern, alpukat berukuran besar dijual Rp26.000 per kilogram, sedangkan di pasar tradisional sekitar Rp22.000 per kilogram.

"Buah alpukat laris manis karena orang sudah tahu khasiatnya bagi kesehatan. Kami saja yang menjual juga mengonsumsi buah ini, kami kan mau sehat juga," ujar Lina, pedagang buah-buahan di Pasar Palapa Pulobrayan, Kamis.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Petani Karo Beralih Tanam Alpukat Secara Massal

"Buah alpukat yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah ini memiliki rasa yang lezat," ujar salah seorang pekerja di Berastagi Supermarket Cemara.

[adsense]

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumatera Utara mencatat produksi alpukat Sumut pada 2025 mencapai 49.762,75 ton dengan luas panen 1.868 hektare dan produktivitas 266,39 kuintal per hektare.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut Yusfahri Perangin-angin menyebut sentra alpukat antara lain Karo, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Simalungun dan Mandailing Natal.

[adsense]

Produksi tertinggi berasal dari Karo 15.785 ton, Tapanuli Utara 9.034 ton, Samosir 6.347,20 ton dan Tapanuli Selatan 5.347,74 ton.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 30 daerah menghasilkan alpukat yang umumnya dipasarkan untuk kebutuhan lokal,ujarnya Kamis petang (8/10/2026). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan, berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera pada 8 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, asap terdeteksi di 20 wilayah di Sumut.

[adsense]

"Terpantau asap di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Batubara, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Asahan, Kota Tanjungbalai dan Humbang Hasundutan," ujar Hendro, Kamis (8/10/2026).

Selain sebaran asap, hasil pemantauan citra satelit terhadap titik panas (hotspot) di Sumut pada 7 Oktober 2026 menunjukkan terdapat lima titik panas.

[adsense]

Kelima hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Deliserdang, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas Utara.

Hendro juga menyampaikan, hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada 8 Oktober 2026 pukul 11.00 WIB menunjukkan adanya penurunan jarak pandang. "Jarak pandang turun menjadi berkisar antara 4 hingga 5 kilometer," katanya.

[adsense]

Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di sejumlah wilayah Sumut berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

BBMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

[adsense]

Masyarakat diminta menjaga jarak pandang dan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

Para kepala daerah juga diimbau berkoordinasi dengan BPBD, TNI dan Polri setempat untuk terus memantau perkembangan kondisi asap serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan BBMKG Wilayah I Medan.

[adsense]

Informasi terkini dapat diperoleh melalui media sosial @infobmkgsumut. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan informasi BBMKG Wilayah I Medan melalui call center 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

BBMKG mengingatkan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak sebaran asap dan penurunan kualitas udara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Bagus Rachman, melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (8/10/2026).

Kedatangannya bertujuan memberikan penguatan sekaligus memastikan program pendampingan kemitraan bagi pelaku usaha terdampak bencana berjalan tepat sasaran.

[adsense]

"Kami tidak ingin hanya melihat data di atas kertas, tetapi ingin melihat langsung pendampingan yang sudah berjalan di Klinik Bangkit Sumut I ini," ungkap Bagus saat memberikan sambutan di PIA Hotel Pandan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolresta Deliserdang Resmikan Jembatan Merah Putih di Tanjungmorawa

Kegiatan ini dihadiri puluhan pelaku UMKM yang tergabung dalam SAPA UMKM, platform layanan terpadu dan aplikasi resmi dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Bagus juga menyampaikan kabar gembira dalam waktu dekat, pelaku usaha terdampak bencana akan menerima Bantuan Presiden (Banpres). Sebanyak 200 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak bencana telah ditetapkan sebagai penerima.

[adsense]

"Tentunya penyaluran ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," tegasnya.

[adsense]

Turut hadir perwakilan sejumlah perbankan yang siap mendukung permodalan pemulihan UMKM, antara lain BRI, Bank Sumut, BSI, BNI, dan Bank Mandiri. Lembaga keuangan ini siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga nol persen bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah Tapanuli Tengah, Erman Syarin Lubis, melaporkan bahwa Klinik UMKM Tapteng kini bersiaga penuh memberikan pendampingan kemitraan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.

[adsense]

Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi warga yang usahanya terimbas.

[adsense]

"Program Klinik UMKM Bangkit Sumut I ini merupakan inisiatif dari Kementerian UMKM RI, hadir sebagai tanggapan atas peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah," jelas Erman. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperkuat sinergi untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes).

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang digelar pada 7-8 Oktober 2026 di Aula Kantor PLN UID Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan.

[adsense]

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota se-Sumut serta sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan rasio elektrifikasi (RE) Sumatera Utara telah mencapai 99,86 persen.

[adsense]

Meski demikian, penuntasan akses listrik di wilayah pelosok masih menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung pencapaian target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029.

"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumut yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44 persen atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal," ujar Feby.

[adsense]

Ia menjelaskan, Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama untuk memperluas akses listrik, yakni perluasan jaringan distribusi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, serta PLTS Individual.

Menurutnya, strategi tersebut memungkinkan penyediaan listrik disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

[adsense]

Pembangunan PLTS menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Feby juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan akses jalan, memastikan kejelasan data koordinat lokasi, penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) atau hak lintasan jaringan listrik kepada masyarakat.

[adsense]

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad menyatakan PLN siap mendukung percepatan Program Lisdes melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Menurut Rizky, kesiapan lahan, kepastian perizinan, dan akses menuju lokasi merupakan sejumlah faktor penting yang harus dipastikan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan efektif.

[adsense]

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya," kata Rizky.

Ia menambahkan, PLN membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal fasilitasi lahan, perizinan, maupun koordinasi sosial dengan masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan berbagai kendala administrasi dan geografis dalam pelaksanaan Program Lisdes.

Timur mengungkapkan, sebanyak 117 usulan lokasi Program Lisdes telah masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut. Dari jumlah tersebut, 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal.

[adsense]

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan sesi coaching clinic selama kegiatan untuk membahas sekaligus menuntaskan berbagai hambatan perizinan. "Sehingga penyediaan listrik di lokasi yang diusulkan dapat direalisasikan pada 2027," ujarnya.

Melalui sinkronisasi usulan lokasi, penyiapan lahan, dan penyelesaian perizinan tersebut, Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah berupaya memperkuat kesiapan pelaksanaan Program Lisdes di Sumut.

[adsense]

Program ini diharapkan mampu mempercepat hadirnya akses listrik bagi masyarakat di wilayah pelosok sekaligus membuka peluang ekonomi produktif, mendukung pendidikan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang balita di Kabupaten Labuhanbatu diketahui menderita gizi buruk dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Hj Tuti Noprida Ritonga SSi Apt MM, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Dilihat dari media sosial Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Kamis (8/10/2026), Kadis Kesehatan menjenguk balita tersebut untuk melihat kondisi serta memastikan penanganan kesehatan balita penderita gizi buruk tersebut berjalan dengan baik.

Dalam kunjungannya, Tuti datang bersama sejumlah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu. Kehadiran mereka juga menjadi bentuk kepedulian terhadap balita dan keluarga yang sedang menghadapi kondisi sulit.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Labuhanbatu Teken MoU Jaksa Sahabat Pendidik dengan Bupati Labuhanbatu dan Labura

Pada kesempatan itu, Dinas Kesehatan bersama Baznas Labuhanbatu menyerahkan bantuan kepada orangtua balita. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga selama mendampingi anak menjalani perawatan di RSUD Rantauprapat serta untuk menopang kebutuhan gizi balita tersebut.

[adsense]

Tuti berharap bantuan dan perhatian yang diberikan dapat membantu keluarga serta mendukung proses pemulihan balita itu. Ia juga menekankan pentingnya kepedulian bersama terhadap persoalan gizi dan kesehatan anak di Kabupaten Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

Aksi Aliansi Masyarakat Purwakarta terkait pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Purwakarta mendatangi Bupati Kabupaten Purwakarta Saepul Bahri Binzein Kamis (8/10/2026)

Dikutip dari tvberita.co.id, ratusan massa melakukan orasi di depan Mesjid Agung Purwakarta untuk menolak pembangunan GKPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Purwakarta.

[adsense]

"Kami telah menyerahkan berkas dalam prosesi pembangunan Gereja kepada Bupati, bukti-bukti lainnya juga kami sertakan," jelas Elyasa Budianto Kuasa Hukum Warga Desa Cikopo Kamis (8/10/2026)

"Ada penolakan, terlebih lagi dalam prosesi perijinan dari warga, jadi kami minta dibatalkan," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Hercules Ultimatum Dedi Mulyadi: Jangan Pernah Ganggu GRIB Jaya!

"Terkait pendirian gereja di Cikopo kita tidak intoleran, tapi karena dalam prosesnya ada pelanggaran-pelanggaran terutama memperdaya masyarakat, mengiming -imingi masyarakat dengan adanya pembagian uang. Saya berani menyampaikan ini karena ada buktinya," kata Dede.

[adsense]

Adanya dugaan pelanggaran pendirian gereja tersebut telah disampaikan langsung Aliansi Masyarakat Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Selain itu, kata Dede, sebelumnya sudah ada kesepakatan masyarakat dan disampaikan kepada Pemerintah Desa Cikopo.

[adsense]

Kesepakatan tertanggal 3 Mei 2026 tersebut menyampaikan masyarakat sudah mengadakan musyawarah dan hasilnya 47 orang menolak, 28 orang menyetujui.

Berita acara musyawarah tersebut sudah dilaporkan ke Kesbangpol dan Camat Bungursari, ujarnya.

[adsense]

Kendati masyarakat banyak yang menolak, muncul rekomendasi dari Kemenag dan FKUB.

Bupati Kabupaten Purwakarta Saepul Bahri Binzein saat ditemui mengatakan ini merupakan hak beragama.

[adsense]

"Pendirian Gereja merupakan hak beragama, sehingga regulasi dalam aturan harus ditempuh," ucapnya.

"Pemerintah Daerah tidak bisa menolak selama seluruh regulasi ditempuh, terutama ijin dari masyarakat,"tegasnya.

[adsense]

"Dalam hal ini dari data yang sudah kami dapat warga mayoritas sudah memberikan ijin, dan kemudian ditindaklanjuti oleh FKUB yang mengeluarkan rekomendasi," ujarnya.

"Kalaupun hal lain dikatakan belum memenuhi dan disebut tidak diijinkan oleh warga kita akan verifikasi," ungkapnya.

[adsense]

"Garis bawahi ini merupakan hak beragama, kalau ditolak oleh warga maka harus dengan alasan dan data yang jelas,"pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi, meresmikan penggunaan jembatan Merah Putih, sebagai penghubung antara Desa Pardamean dan Desa Wonosari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang pada siaran persnya yang diterima harianSIB.com, melalui Kasubag Humas, Iptu Jans MG Napitupulu SH, Kamis (8/10/2026). Jembatan itu diresmikan sebagai sarana penghubung, dan merupakan pengganti jembatan lama yang terbuat dari kayu, Rabu (8/10/2026).

[adsense]

Dengan adanya jembatan baru, yang merupakan akses urat nadi warga kedua desa, kini aktivitas harian, kegiatan sosial, hingga penggangkutan hasil panen dengan menggunakan kenderaan roda dua, serta roda perekonomian desa, diharapkan kembali berfungsi.

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi, mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri yaitu Polisi bersama masyarakat untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memberikan manfaat melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi 6 Pelaku Curi 3 Sepeda Motor Anak Kos di Lubukpakam Terekam CCTV

Peresmian turut dihadiri, Waka Polresta, AKBP Juliani Prihartini SIK MH bersama PJU Polresta Deliserdang, Camat Tanjungmorawa, Gontar Syahputra Panjaitan, Kades Pardamean, Toni H Sitorus, Kades Wonosari, Suparman, tokoh masyarakat dan warga setempat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang, Sapta Putra SH MHum melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bupati Deliserdang, H dr Asri Ludin Tambunan, untuk memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Hal itu disampaikan Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH MHum, pada siaran persnya yang diterima harianSIB.com, melalui Kasi Intelijen, Roby Syahputra SH MH, Kamis (8/10/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

MoU itu ditangani usai peluncuran hotline "Jaksa Sahabat Pendidik" antara Pemprov Sumut bersama Kejati Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Selasa (6/10/2026) di Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Deliserdang, bersama Kajari se-Sumut, beserta para Bupati/Wali Kota, termasuk Bupati Deliserdang, menadatangani nota kesepahaman itu secara serentak.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Labuhanbatu Teken MoU Jaksa Sahabat Pendidik dengan Bupati Labuhanbatu dan Labura

Selain itu memberi ruang konsultasi, pemahaman hukum, serta rasa aman bagi kepala sekolah, guru, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA) dalam menjalankan tugas.

[adsense]

Selanjutnya, memastikan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat maupun daerah dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan masalah hukum bagi para pendidik.

Sapta Putra menjelaskan, melalui Jaksa Sahabat Pendidik, Kejari Deliserdang siap menjadi tempat konsultasi bagi para pendidik.

[adsense]

"Kalau ada keraguan dalam pengelolaan dana BOS atau pembangunan, tanya dulu ke kami. Kami kedepankan pencegahan, bukan penindakan. Tujuan kita sama, pendidikan di Deliserdang harus bersih dan berintegritas," ujarnya.

Kejari Deliserdang akan membuka ruang komunikasi melalui hotline yang telah diluncurkan, sehingga kepala sekolah di Deliserdang bisa langsung berkonsultasi jika ada tekanan dari pihak luar yang mengatasnamakan aparat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Muhammad Ghazali Iskandar, pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret Doddy Thahir, menegaskan dirinya tidak pernah menyebut Doddy sebagai "mafia tanah" maupun pihak yang memalsukan surat tanah kepada media.

Hal itu disampaikan Ghazali saat dihadirkan sebagai saksi pelapor dalam sidang praperadilan yang diajukan Doddy Thahir terhadap Dirkrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Khamozaro Waruwu tersebut, Ghazali justru menegaskan persoalan yang dilaporkannya berkaitan dengan surat advokat yang menurutnya menjadi objek dalam perkara pidana.

"Saya nggak pernah menarasikan itu semua kepada media. Saya hanya mempersoalkan objek pidana adalah surat advokat," tegas Ghazali menjawab pertanyaan pemohon.

[adsense]

Baca Juga:

• Forwakum Silaturahmi dengan Wali Kota Tebingtinggi, Siap Bersinergi dalam Pemberitaan yang Positif

"Bagaimana sebenarnya persoalan ini, tolong saksi jelaskan," ujar Kuasa Hukum kepada Ghazali.

[adsense]

Sebelumnya, Pemohon juga meminta Ghazali menunjukkan empat surat yang disebut berkaitan dengan laporan terhadap Doddy Thahir.

"Tolong tunjukkan isi surat Doddy Thahir kepada BPN Deli Serdang dan tiga bank yang dianggap palsu," tanya Kuasa Hukum pemohon

[adsense]

Ghazali menjawab bahwa keempat surat tersebut telah diserahkannya kepada penyidik.

"Keempat surat Doddy sudah saya lampirkan ke penyidik," jawab Ghazali.

[adsense]

Untuk memperjelas persoalan, hakim Khamozaro kemudian meminta Ghazali menjelaskan substansi surat-surat tersebut.

Dalam persidangan terungkap, salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan isi surat yang menyebut Doddy sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek tanah yang disengketakan.

[adsense]

Pemohon kemudian menggali lebih jauh mengenai pihak yang menerbitkan surat tersebut, kapasitas Danialsyah ketika membuat surat, serta dasar hukum yang digunakan dalam surat tersebut.

Pemohon juga mempertanyakan apakah Danialsyah membuat surat dalam kapasitasnya sebagai advokat atau dalam rangka mewakili kepentingan pihak tertentu.

[adsense]

Hakim Soroti Dasar Hak atas Tanah

Persoalan empat surat tersebut kemudian didalami hakim Khamozaro. Hakim meminta penjelasan mengenai dasar hak yang digunakan dalam surat, termasuk apakah terdapat putusan pengadilan, kesepakatan para pihak atau dasar hukum lain yang dapat memperkuat klaim atas objek tanah.

[adsense]

Hakim juga menggali kapasitas Danialsyah dalam membuat surat serta hubungan surat tersebut dengan objek tanah yang kini menjadi bagian dari perkara.

Persidangan kemudian berkembang pada rangkaian persoalan keperdataan yang menjadi latar belakang sengketa. Sebelumnya, hakim menilai objek persoalan yang dibahas dalam praperadilan tersebut cenderung berkaitan dengan ranah perdata.

[adsense]

Dalam persidangan, hakim juga mendudukkan para pihak bersama dan membuka ruang penyelesaian secara damai.

Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan persoalan yang telah berlangsung cukup panjang serta berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi atas objek tanah.

[adsense]

Selain Ghazali turut didengar keterangannya Ahli dari pemohon Dr Adardam Syah serta Ahli dari Termohon Dr Alfi dan seorang penyidik dan perwakilan PT Rapi Ray

Sementara itu, praperadilan yang diajukan Doddy Thahir mempersoalkan proses penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Sumut dalam perkara dugaan pemalsuan surat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Arus lalu lintas di Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kabupaten Nias, yang sempat mengalami kemacetan akibat pekerjaan pembangunan irigasi, kini berjalan lancar.

Kemacetan sebelumnya dilaporkan warga karena aktivitas pekerjaan menggunakan sebagian area jalan.

[adsense]

Kasat Lantas Polres Nias Ipda Ovaroni Zendrato, S.E., mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait arus lalu lintas di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satlantas Polres Nias langsung diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

[adsense]

Baca Juga:

• Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan di Bank Sumut Gido Disambut Antusias Warga Nias

Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan pembangunan berlangsung. Polisi juga memantau kondisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan.

[adsense]

"Situasi arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung aman dan lancar," katanya.

Ovaroni menambahkan, apabila kembali terjadi kemacetan di lokasi tersebut, pihaknya akan menurunkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas sehingga arus kendaraan tetap berjalan aman dan lancar.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (DPP - KMDT) setelah mendatangkan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono ke kawasan Danau Toba, DPP KMDT masih melakukan serangkaian agenda kerja di daerah Tapanuli.

Ketua Umum DPP - KMDT Edison Manurung bersama Bendahara DPP KMDT Sabar Lumbantobing, Kamis (8/10/2026) melakukan kunjungan ke Panti Karya (PK) Hebata Sintong Marnipi Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan kunjungan ke Makam Missionaris DR IL Nommensen di Sigumpar.

[adsense]

Kehadiran Ketua Umum KMDT bersama rombongan menyambangi panti karya yang dikelolah oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ini guna menyampaikan tali asih dari KMDT kepada saudara - saudara yang memiliki kebutuhan khusus di sana.

Kedatangan Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung bersama Sabar Lumbantobing bersama rombongan yang berlangsung singkat ini, diterima perwakilan pengurus PK Hepata Laguboti Amang R Lubis.

[adsense]

Baca Juga:

• Usai dari Kampus UNITA, Menkop Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII

Usai melakukan kunjungan kasih ke PK Hebata, DPP KMDT selanjutnya mengunjungi Makam Missionaris Batak DR IL Nommensen yang berada di Sigumpar, Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba.

[adsense]

Kedatangan Ketua Umum DPP KMDT bersama Bendahara Umum beserta rombongan di kompleks makam apostel Batak yang terlihat sederhana ini diterima pendeta Resort HKBP IL Nommensen Pdt Antoni Manurung.

Pada kesempatan itu, Pdt Antoni Manurung memberikan paparan terkait keberadaan sejarah singkat makam dan orang - orang yang ikut serta dimakamkan disana. Mulai dari istri Nommensen beserta anak serta orang - orang yang ikut membantu Nommensen saat pekabaran Injil di daerah Toba.

[adsense]

Begitu juga dengan sejarah singkat tentang perjalan pekabaran Injil yang dilakukan IL Nommensen di daerah tanah Batak. Disini rombongan KMDT selanjutnya melaksanakan doa bersama yang dipimpin langsung Pdt Antoni Manurung. (**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (8/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait sengketa tanah antara masyarakat Gajah Mati, Kabupaten Labuhan Batu dengan PT Lingga Sawit Tiga (LTS).

[adsense]

Massa mendesak Gubernur Sumatera Utara segera memanggil Bupati Labuhan Batu untuk memastikan pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung di tengah masyarakat.

Selain itu, mereka meminta Pemprov Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu memfasilitasi mediasi secara terbuka dan berkeadilan antara masyarakat dengan PT LTS.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Pedagang Tanggul Aek Sigeaon Gelar Aksi Damai, Tolak Relokasi Tanpa Solusi

"Pemerintah harus hadir dan memastikan persoalan ini diselesaikan secara adil dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan," demikian salah satu tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut.

[adsense]

Massa juga menyoroti dugaan aktivitas usaha PT LTS yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun. Mereka mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan dan memastikan kejelasan mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sebagaimana yang selama ini dipersoalkan masyarakat.

Menurut massa aksi, kejelasan legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan menjadi hal penting untuk menghindari semakin berlarutnya konflik serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan.

[adsense]

Tak hanya itu, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara juga mendesak pemerintah daerah memastikan tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan hak-hak masyarakat selama proses penyelesaian sengketa masih berlangsung.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga segera mengambil langkah nyata melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi pertanahan, perusahaan, serta masyarakat yang bersengketa.

[adsense]

Aksi tersebut kemudian diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Zakir Syarif Daulay di lobi Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada pihak Pemprov Sumut, massa membubarkan diri dengan tertib. Aliansi menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa tersebut agar hak-hak masyarakat Gajah Mati mendapat perhatian dan kepastian dari pemerintah. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabar duka menyelimuti keluarga besar PSMS Medan. Salah satu legenda Ayam Kinantan era 1970-an, Tumsila, meninggal dunia pada Kamis (8/10/2026).

Tumsila mengembuskan napas terakhir dalam usia 79 tahun setelah berjuang melawan sakit. Meski dalam kondisi kesehatan yang menurun, kecintaannya terhadap PSMS Medan disebut tidak pernah padam hingga hari-hari terakhirnya.

[adsense]

Adik Tumsila, Raj Kumar, mengatakan sang kakak masih mengikuti perkembangan PSMS. Bahkan, klub kebanggaan masyarakat Medan tersebut masih menjadi topik yang kerap dibicarakan Tumsila bersama keluarga.

"Dia masih tanda dengan adik-adiknya, anaknya, jadi gak pikun. Bahkan dia masih sering membicarakan PSMS Medan lagi," ujar Raj Kumar.

[adsense]

Baca Juga:

• Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, Emil Audero Gagalkan Penalti Thailand

Kecintaan Tumsila terhadap PSMS terlihat dari harapannya agar Ayam Kinantan kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

[adsense]

"Kurang lebih sebulan lalu mantan pemain PSMS datang menjenguk, mereka masih bicarakan PSMS Medan. Dia (Tumsila) bilang ke mereka, kalian dukung PSMS yang sekarang ini," kata Raj. (*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan (BPK) 45 Sumatera Utara (Sumut) nonton bareng Djamin: Setia Selamanya di Fokal Point Ring Road Gagak Hitam Medan, Kamis (8/10/2026)

Sebelum menyaksikan film tentang Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs Djamin Ginting Suka itu, Rabu (7/10) keluarga inti pria kelahiran (12 Januari 1921 dan wafat pada 23 Oktober 1974 itu bertemu dengan Ketua Umum DHD BPK Sumut Mayjen Purn Muhammad Nur Hasyim.

[adsense]

Mayjen Purn MN Hasyim mengatakan sudah sangat familiar dengan tokoh pejuang kemerdekaan, perwira militer dan diplomat asal Sumatera Utara tersebut.

"Rekor sebagai nama jalan terpanjang di Sumut. Tugunya ada di sejumlah lokasi di Medan bahkan di Makodam Bukit Barisan. Almarhum memang teladan," ujar purna bakti jenderal bitnang dua itu didampingi Bendum DHD BPK 45 Sumut Novan Efendy Siregar.

[adsense]

Baca Juga:

• Sekda Sumut Ikut Touring Sepeda Onthel DHD 45 Sambut HUT RI

"Film sebelumnya (maksudnya 3 Nafas Likas yagn diproduksi 2014) meraih penghargaan di FFI," tambah Novan Efendy Siregar.

[adsense]

Mayjen Purn MN Hasyim mengatakan, keteladanan seorang Pahlawan Nasional tentu sangat berguna bagi tuntunan hidup generasi muda dalam menakhodai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depannya. "Kami pengurus bersiap nobar," tegas mantan Pasi Sospol Dim 0201/BS tersebut.

Film Djamin: Setia Selamanya berlatar belakang masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 hingga 1948 (termasuk masa Agresi Militer I pada Juli–Agustus 1947), yang mengisahkan Djamin Gintings bergerilya dengna memimpin pasukan. Dikemukan sisi humanis dan ngemong.

[adsense]

Film digarap memadukan drama, humor, serta dinamika hubungannya dengan sang istri, Likas Tarigan—sosok perempuan visioner yang setia mendampinginya.

Film tayang di seluruh jaringan bioskop di Indonesia seperti Cinema XXI, Cinépolis dan CGV Cinemas. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum (Pidum) dan tindak pidana khusus (Pidsus) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana SH MH, di halaman Kantor Kejari Tanjungbalai , Kamis (8/10/2026).

"Pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), terhadap barang bukti yang diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali," ucap Bobon Robiana usai kegiatan.

[adsense]

Bobon Robiana juga menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk kepastian hukum kepada masyarakat.

"Pemusnahan tidak hanya menjadi bagian akhir dari proses penanganan perkara pidana, tetapi juga memastikan barang bukti yang telah diperintahkan untuk dimusnahkan tidak kembali disalahgunakan," ucap Bobon.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Bunga Tanjung

Kemudian ada 2 unit timbangan berukuran besar, 62 unit handphone, 24 barang elektronik lainnya, 8 senjata tajam, 72 pasang pakaian, 8 jerigen, 1 unit sepeda motor, 171 bungkus benih sawit berbentuk kecambah, 53 kardus merek Minyakita serta sekitar 300 barang lainnya berupa pipet, dompet, potongan kayu, potongan kertas dan buku.

[adsense]

"Untuk Khusus barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, pemusnahan dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan panas dan selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan air," ucap Juergen K Marusaha Panjaitan

Hadir dalam Kegiatan tersebut perwakilan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Danlanal Tanjungbalai, Kepala BNN Kota Tanjungbalai, perwakilan BPOM, Bea Cukai Teluk Nibung, Dandim Asahan, Polres Tanjungbalai, Lapas Kelas IIB Tanjung Balai-Asahan, Dinas Kesehatan, serta jajaran Kejari Tanjungbalai.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Peran kader Posyandu di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) diharapkan tidak berhenti pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kader juga didorong untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak dan remaja.

Hal itu disampaikan Bupati Sergai H Darma Wijaya saat membuka kegiatan Pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Menurut Darma Wijaya, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting dalam menyampaikan berbagai informasi kesehatan. Karena itu, kualitas pelayanan dan kemampuan kader dalam memberikan edukasi perlu terus ditingkatkan agar keberadaan Posyandu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Kader Posyandu bukan hanya bertugas dalam kegiatan Posyandu, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ketahanan Pangan, Lapas Rantauprapat Ternak 250 Bibit Ayam

Kesiapan menikah juga berkaitan dengan kesiapan menjadi orang tua. Keluarga yang dipersiapkan dengan baik diharapkan lebih mampu menjaga kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam mencegah persoalan stunting.

[adsense]

"Menikah di usia yang matang dapat membantu mempersiapkan keluarga dengan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mencegah stunting dan melahirkan generasi yang berkualitas," jelasnya.

Bupati berharap, petugas dan kader Posyandu dapat mulai menjangkau anak-anak hingga remaja, memberikan pemahaman tentang pentingnya mempersiapkan diri, membangun keluarga, dan merencanakan masa depan.

[adsense]

"Peran petugas dan kader Posyandu saya harapkan tidak hanya sampai pada pelayanan Posyandu, tetapi juga mampu menjangkau anak-anak hingga remaja. Berikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya menikah di usia yang matang dan mempersiapkan diri dengan baik," pesannya.

Darma Wijaya menyebut kader Posyandu sebagai garda terdepan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung berbagai program kesehatan, termasuk upaya menekan angka stunting di Sergai.

[adsense]

"Kader Posyandu adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan peran aktif para kader, kita berharap berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting, dapat terus kita tekan," tegasnya.

Kegiatan pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sergai dr Yohnly Boelian Dachban, Ketua Tim Kerja Promkes dan Penmas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Murni Sari, para Ketua Tim Pembina Posyandu Desa, serta para kader Posyandu Desa se-Kabupaten Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Jaksa Sahabat Pendidik.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH bersama Bupati Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM dan Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Jalan WR Supratman, Rantauprapat, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Kajari Labuhanbatu melalui Kasi Intelijen Memed Rahmad Sugama SH kepada jurnalis harianSIB.com, Kamis (8/10/2026), mengatakan program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan edukasi serta penguatan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan.

"Program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan edukasi serta memperkuat pemahaman hukum di lingkungan pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang tertib, aman, berintegritas, dan berlandaskan kesadaran hukum," sebut Memed.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua Umum DPP Komite Masyarakat DKMDT Edison Manurung Audensi dengan Ketua Yayasan Pendidikan Sisingamangaraja Tapanuli

"Tidak ada ruang bagi transaksi dan kepentingan pribadi dalam dunia pendidikan. Setiap program dan kebijakan harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, serta semata-mata untuk kepentingan peserta didik dan kemajuan dunia pendidikan," tegasnya.

[adsense]

Kerja sama ini turut mendorong agar pengelolaan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

"Dengan demikian, setiap program dan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara profesional serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.

[adsense]

Dalam pelaksanaannya, dunia pendidikan diharapkan tidak menjadi ruang transaksi maupun kepentingan pribadi. Seluruh kebijakan harus diarahkan untuk kepentingan peserta didik, peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan generasi muda.

Melalui Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan dan pemerintah daerah berharap nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab serta kesadaran hukum dapat semakin tertanam di lingkungan pendidikan, sehingga sekolah tidak hanya menjadi tempat mencerdaskan bangsa, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter dan taat hukum.

[adsense]

"Mari kita bangun pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab dan kesadaran hukum sejak dini," ajaknya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pengawasan pengungsi mandiri, ketergantungan pada dana donor dan kejelasan peran antarinstansi menjadi sorotan dalam rapat identifikasi potensi risiko advokasi hukum penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Kamis (8/10/2026).

Rapat Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah itu digelar Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara (Sumut) bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Setjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

[adsense]

Rapat dihadiri unsur Forkopimda, UPT Keimigrasian, Kesbangpol, Dinas Sosial, Ditpolairud Polda Sumut, Lantamal I Belawan, UNHCR, IOM, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama dan akademisi USU.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sigit Setiawan, menegaskan bahwa penanganan pengungsi menyentuh banyak aspek, mulai dari kemanusiaan dan keamanan hingga perlindungan perempuan dan anak, sehingga tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

[adsense]

Baca Juga:

• PW KAMMI Sumut Protes Keras Pengunjukrasa Atasnamakn KAMMI ke Gedung DPRD SU

Arahan itu sejalan dengan amanat Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, "Imigrasi untuk Rakyat", serta 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

[adsense]

Parlindungan juga meminta jajaran UPT Keimigrasian memperkuat pengawasan, terutama terhadap pengungsi mandiri, serta menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak timbul keresahan.

Dalam diskusi, Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Iwan Irawan, menekankan perlunya kejelasan penanggung jawab di setiap tahap, mulai dari kedatangan hingga pengawasan.

[adsense]

Hal ini sejalan dengan usulan UNHCR untuk menetapkan focal point antarlembaga.

Rudenim Medan, yang telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, menyebut pengungsi mandiri yang tersebar di tengah masyarakat lebih sulit dipantau dibandingkan pengungsi yang tinggal di community house.

[adsense]

Soal pembiayaan, IOM menyampaikan bahwa dukungan bagi pengungsi masih bergantung pada dana negara donor, sementara Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan bahwa bantuan sosial daerah dalam kondisi darurat tetap diprioritaskan bagi warga rentan.

Dari sisi sosial budaya, akademisi USU Zulkifli Lubis menilai masyarakat Medan yang plural dan terbuka merupakan modal sosial yang perlu dijaga.

[adsense]

Akademisi antropologi USU mengingatkan agar penerapan konsep inklusi terus dievaluasi, sehingga penerimaan warga tidak berubah ketika jumlah pengungsi bertambah atau informasi negatif beredar.

Dari rapat itu, dipetakan sejumlah risiko, mulai dari tumpang tindih kewenangan, keterbatasan tempat penampungan, pengawasan pengungsi mandiri, dan ketergantungan pendanaan, hingga potensi gugatan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan perubahan persepsi publik. Seluruh risiko tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro memimpin latihan penanganan unjuk rasa di Lapangan Mako Polres, Rabu (7/10/2026).

Latihan diikuti Kabag Ops AKP Salija, Kasat Samapta AKP Abdi Tansar, KBO Sat Samapta Iptu Pitra Jaya Surya Putra dan personel yang terlibat Sprin Dalmas.

[adsense]

Wakapolres Budiono mengatakan, latihan ini bentuk kesiapan Polres menghadapi potensi gangguan saat pengamanan unjuk rasa, agar personel paham tugas dan tanggung jawab serta bertindak terarah dan sesuai prosedur.

Materi pengendalian massa (Dalmas) meliputi sikap siap, istirahat, sikap pokok, sikap siaga dan dorong maju. Personel dilatih menjaga kekompakan, kedisiplinan, ketepatan gerakan dan kerapian formasi serta koordinasi di lapangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Bagikan Bendera Merah Putih ke Pengendara

Ia menekankan personel melaksanakan latihan sungguh-sungguh, tidak hanya teori tapi mampu diterapkan di lapangan.

[adsense]

"Setiap pengamanan unjuk rasa harus profesional, humanis dan proporsional dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan personel," ujarnya.

Latihan berlangsung tertib, aman dan lancar sebagai upaya meningkatkan kesiapan personel menjaga kamtibmas tetap kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Nias Selatan (Nisel) Brigpol Dinul Rahman mengingatkan Nakhoda Kapal agar tidak memaksa untuk berlayar jika cuaca tidak bersahabat. Hal itu disampaikan saat melaksanakan patroli dan sambang di kawasan Pelabuhan Pulau Tello, Nisel, Kamis (8/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, personel Satpolairud menyambangi KM Bintang yang baru sandar di Pelabuhan Pulau Tello. Kehadiran personel kepolisian sekaligus untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal serta memberikan imbauan terkait keamanan dan keselamatan pelayaran.

[adsense]

Petugas mengingatkan nahkoda agar memastikan seluruh perlengkapan keselamatan di atas kapal tersedia dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayaran. Selain itu, nahkoda juga diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan.

"Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, pelayaran sebaiknya ditunda demi keselamatan awak kapal maupun penumpang," ujar Brigpol Dinul Rahman personel Satpolairud Nisel kepada nahkoda KM Bintang.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Tangkap Sopir Nyambi Pengedar Sabu di Lubukpakam

[adsense]