[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Selasa (9/6/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, Zulkifli dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) IV (Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir), resmi dilantik menggantikan almarhum H Mas'ud yang meninggal dunia pada 26 Maret lalu.

[adsense]

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/360/KPTS/2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Prosesi berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk mengisi kursi legislatif yang kosong setelah wafatnya almarhum H Mas'ud.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga didampingi Wakil Ketua H Andi Suhaimi Dalimunthe, Maysarah dan Saptono, dihadiri para anggota DPRD, Wakil Bupati H Jamri ST, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah tamu undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Sampaikan LPj Pelaksanaan APBD

Arjan mengucapkan selamat kepada Zulkifli atas amanah yang diberikan untuk menjadi wakil rakyat. Ia berharap Zulkifli mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

[adsense]

Sementara itu, Wabup H Jamri menyampaikan amanah sebagai anggota DPRD merupakan kepercayaan besar yang harus dijaga dengan baik.

"Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu," sebutnya.

[adsense]

Mengakhiri rangkaian acara, Wabup juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum H Mas'ud, seraya mendoakan agar segala amal ibadah dan pengabdiannya mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Arjan pada prosesi pelantikan itu menyematkan pin emas berlambang DPRD Labuhanbatu dan menyerahkan SK pengangkatan kepada Zulkifli sebagai tanda resmi dimulainya tugas dan pengabdiannya sebagai Anggota DPRD Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, setiap daerah memiliki hak sekaligus kewajiban keuangan daerah. Hak tersebut dikelola dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi otonomi daerah bertujuan mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah.

"Oleh karena itu, pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 pada prinsipnya ditujukan kepada semangat dan tujuan utama Otda," kata Rico Waas saat menyampaikan penjelasan wali kota terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan pada rapat paripurna, Selasa (9/6/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.

[adsense]

Pelaksanaan Otda kata wali kota juga menuntut diselenggarakan kewajiban -kewajiban keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, juga diatur adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini melatarbelakangi disampaikannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemko kepada DPRD.

[adsense]

Ruang lingkup LPJ pelaksanaan APBD kata wali kota disampaikan cukup lengkap, transparan dan informatif. Sehingga menggambarkan seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, termasuk manfaat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan serta kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

"LPj ini telah diaudit BPK dan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama 6 tahun berturut-turut, Pemko Medan bersama-sama DPRD berhasil meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan dari BPK. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dapat diselenggarakan lebih berkualitas, melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparansi dan akuntabel," terangnya.

[adsense]

Pengelolaan keuangan yang berkualitas kata Rico Waas, hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi,. partisipasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD. Karena Pemko menyadari, fungsi -fungsi anggaran dan pengawasan, diselenggarakan DPRD dan berjalan cukup efektif. Sehingga pengelolaan APBD dapat diselenggarakan sesuai arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan APBD Kota Medan tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 6,3 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3 triliun lebih. Pendapatan transfer sebesar Rp 3,1 triliun dan lain-lain pendapatan Rp 100 miliar lebih. Dengan demikian pendapat daerah mencapai 90,79 persen dari target yang ditetapkan.

[adsense]

Realisasi belanja Rp 5,8 triliun lebih, terdiri dari belanja operasional Rp 4,7 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 1,03 triliun lebih, capaian 82,56 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Dari sisi pembiayaan, realisasi Rp sebesar Rp 105 miliar. Pertumbuhan ekonomi 5,10 persen, PDRB Rp 353,28 triliun lebih.(**)

[adsense]

[adsense]

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen mendapat respons positif dari pasar keuangan. Pada penutupan perdagangan Selasa (9/6/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 7,57 persen ke level 5.746,648, sementara nilai tukar rupiah menguat tajam hingga ditutup di level Rp18.050 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi Gunawan Benyamin mengatakan langkah BI tersebut memang sudah diperkirakan pelaku pasar sebagai upaya menahan tekanan terhadap rupiah.

[adsense]

Kebijakan moneter yang ditempuh BI sejauh ini mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko terhadap pasar keuangan masih cukup besar, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati kebijakan fiskal pemerintah karena arah pergerakan IHSG dan rupiah ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan BI, tetapi juga oleh langkah bank sentral global seperti The Fed yang berpotensi kembali menaikkan suku bunga.

Ia menegaskan penguatan IHSG dan rupiah saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk terus mengandalkan kenaikan suku bunga sebagai solusi utama. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal mampu menjaga daya beli masyarakat, menekan ketergantungan impor, serta menjaga stabilitas pasar obligasi. Sementara itu, harga emas dunia pada perdagangan Selasa ini relatif stabil di kisaran 4.330 dolar AS per ons troy atau sekitar Rp2,52 juta per gram, dengan pergerakan yang masih dipengaruhi pelemahan dolar AS.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• RDP Komisi A DPRD SU dengan Masyarakat Adat Kerajaan Nagur Bolag Sergai Terpaksa Dibatalkan

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap melakukan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk bertemu Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, Senin (8/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sulaiman Harahap didampingi Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut, Dr. H. Asren Nasution, serta Ketua Harian LPTQ Sumut, Muhammad Yasir Tanjung.

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6/2026), menyampaikan pertemuan berlangsung di lantai II Kantor Kejati Sumut.

Audiensi tersebut diterima Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Irfan Wibowo, Asisten Pembinaan (Asbin) Herlina Setyorini, serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpinan PTPN I dan PTPN IV Audiensi dengan Kajati Sumut, Perkuat Koordinasi dan Sinergi

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas dukungan dan kolaborasi untuk menyukseskan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

[adsense]

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara juga telah melakukan audiensi dengan Kajati Sumut Muhibuddin, di antaranya Wali Kota Medan Rico Waas dan Bupati Karo Antonius Ginting. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Tebingtinggi terus memperkuat upaya menjaga stabilitas daerah dan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sosial guna memastikan pembangunan berjalan lancar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Rutin Tim Kewaspadaan Dini (TKD) Kota Tebingtinggi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, serta dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ghazali Rahman, Kasatpol PP Benny Erikson Hamonangan Hutajulu, Kepala Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Inspektur Kota Muhammad Fachry, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik mengapresiasi kondisi Kota Tebingtinggi yang hingga kini tetap aman, stabil dan kondusif. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lengah serta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk arus informasi yang beredar di media sosial.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tebingtinggi Dukung Penuh Natal Oikumene 2026, Hiras Gumanti Tampubolon Terpilih Jadi Ketua Panitia

"Kita harus mampu membaca berbagai indikator yang berkembang di masyarakat. Stabilitas daerah tidak hanya diukur dari aspek keamanan semata, tetapi juga kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, ia juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan lintas sektor, seperti penyalahgunaan narkoba, penyebaran penyakit menular, kemiskinan, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang berpotensi berkembang apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data dari sejumlah perangkat daerah, masih ditemukan kasus Tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, serta penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

[adsense]

"Kita tidak ingin persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat kecil di permukaan tetapi sebenarnya memiliki akar permasalahan yang jauh lebih besar. Karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh pihak," tegasnya.

Selain membahas tantangan eksternal, rapat juga mengevaluasi sejumlah tantangan internal pemerintahan, terutama terkait percepatan pelaksanaan program pembangunan dan tata kelola keuangan daerah.

[adsense]

Erwin menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap mematuhi ketentuan administrasi serta regulasi yang berlaku.

Ia juga meminta aparatur pemerintah meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas serta tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam manajemen proyek dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini penting mengingat Pemko Tebingtinggi ke depan akan menghadapi tantangan fiskal, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyesuaikan proporsi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat.

[adsense]

Sebagai implementasi nyata kewaspadaan dini, Erwin mendorong seluruh OPD lebih proaktif menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan pengobatan gratis, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, khitanan massal, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Di akhir arahannya, Erwin meminta seluruh OPD mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai kanal resmi penyebaran informasi positif mengenai program dan kegiatan pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui berbagai upaya dan capaian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

[adsense]

"Dengan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat melalui program-program nyata, maka kepercayaan publik dapat terus terjaga. Informasi positif juga perlu diperkuat sebagai penyeimbang berbagai isu yang berkembang di masyarakat," pungkasnya.

Rapat TKD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masa mendatang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan delapan kasus dengan sembilan tersangka di halaman Mako Polres, Selasa (9/6/2026) siang.

[adsense]

Pemusnahan dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak dan disaksikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring, unsur TNI, Kejaksaan, BNN, tokoh agama, akademisi, serta sejumlah pihak terkait.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 77.836,92 gram ganja dan 1.122,69 gram sabu yang berasal dari sejumlah lokasi pengungkapan di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya. Salah satu kasus menonjol adalah penyitaan lebih dari 1 kilogram sabu dari seorang penumpang bus jurusan Medan–Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Perbaungan, Polres Sergai Ringkus Seorang Pengedar Sabu

"Barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 236.349 jiwa masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus narkoba. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar generasi muda terhindar dari ancaman narkotika dan tercipta Kota Pematangsiantar yang sehat serta bebas narkoba. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut memastikan laju inflasi daerah masih berada dalam kondisi terkendali meskipun terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi Sumatera Utara yang saat ini dinilai masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

[adsense]

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Poppy Hutagalung, dalam konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut, Selasa (9/6/2026), di Kantor Gubsu, mengatakan, beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain tomat, beras, cabai merah, ikan dencis, serta perhiasan emas.

Meski demikian, harga sebagian besar komoditas tersebut saat ini masih relatif stabil sehingga tekanan inflasi di Sumatera Utara dapat dikendalikan dengan baik.

[adsense]

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut Bahas Sinkronisasi Data IKK

Ia menambahkan, fluktuasi harga emas juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut memberikan dampak terhadap beberapa sektor ekonomi. Namun demikian, kondisi daya beli masyarakat Sumatera Utara menunjukkan tren yang membaik.

[adsense]

"Kami melihat daya beli masyarakat masih cukup baik. Ini menjadi modal penting agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus bergerak positif," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Asim Saputra menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang berada pada kisaran 4,98 persen menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih berjalan dengan baik dan cukup solid di tengah dinamika perekonomian global.

[adsense]

Menurutnya, salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah adalah kuatnya pasokan bahan baku dari dalam Sumatera Utara sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah maupun impor relatif dapat diminimalkan.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen menjadi bukti bahwa perekonomian Sumatera Utara masih dalam kondisi baik. Banyak kebutuhan produksi masih dapat dipenuhi dari dalam daerah," ujarnya.

[adsense]

BPS juga mencatat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan kinerja positif. Berbagai kegiatan dan event yang digelar di Sumatera Utara turut memberikan dampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan dan tamu dari luar daerah, sehingga roda perekonomian bergerak semakin dinamis.

Karena itu, peran media dinilai sangat penting dalam mendukung promosi potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, guna menarik lebih banyak kunjungan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumatera Utara juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni 2026. Petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah penduduk, pelaku usaha, sektor pertanian, hingga pelaku UMKM untuk melakukan pendataan.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan data tunggal ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya sebagai landasan perencanaan pembangunan ke depan.

[adsense]

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat saat petugas sensus datang melakukan pendataan. Data yang akurat sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional," ungkapnya.

BPS Sumatera Utara menegaskan telah mempersiapkan seluruh petugas lapangan yang akan bertugas dan berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi A DPRD Sumut "mengultimatum" Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut agar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang akan dijadwalkan kembali terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Jika Kanwil BPN Sumut tiga kali mangkir dari undangan resmi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD Sumut dapat melakukan pemanggilan secara paksa sesuai mekanisme yang berlaku.

[adsense]

Ultimatum tersebut disampaikan Komisi A DPRD Sumut, Senin (9/6/2026), di DPRD Sumut. Pasalnya, RDP dengan Kanwil BPN Sumut dan Masyarakat Adat Kerajaan Nagur Bolag terpaksa dibatalkan karena tidak ada yang hadir dari perwakilan Kanwil BPN Sumut.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Henry Dumanter Tampubolon menegaskan, DPRD memiliki kewenangan yang diatur dalam tata tertib dewan untuk memastikan kehadiran pihak-pihak yang diundang dalam rapat resmi.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Regional I Serahkan Bantuan Rumah & Jamban Sehat di Sergai

Henry Dumanter memahami, penundaan rapat dilakukan setelah BPN menyampaikan permohonan penjadwalan ulang, dengan alasan adanya agenda pelantikan di lingkungan instansi tersebut.

[adsense]

Meski memahami alasan tersebut, Komisi A DPRD Sumut menegaskan, pada rapat berikutnya seluruh pihak wajib hadir dan membawa dokumen yang diperlukan untuk memperjelas status serta legalitas lahan yang disengketakan.

"Selain BPN, kita di Komisi A meminta pihak perusahaan yang terkait dengan objek sengketa, menyiapkan data lengkap mengenai luas lahan, kewajiban pajak, serta dokumen legal yang menjadi dasar operasional perusahaan," ujarnya.

[adsense]

Di sisi lain, tambahnya, masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag juga diminta membawa dokumen historis, bukti klaim kepemilikan lahan, serta data terkait status pengakuan masyarakat adat dari pemerintah untuk memperkuat pembahasan dalam forum DPRD.

Komisi A DPRD Sumut berharap RDP lanjutan nantinya dapat menjadi momentum penting untuk membuka seluruh fakta hukum dan administrasi yang selama ini menjadi sumber sengketa. Dengan keterbukaan semua pihak, DPRD optimistis penyelesaian konflik agraria dapat ditempuh secara adil, transparan dan memberikan kepastian hukum.

[adsense]

Sementara itu, masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag dan tim kuasa hukumnya dari Managing Partner Rekan Joeang mengaku, pembatalan RDP tersebut tentunya sangat mengecewakan yang mendalam, sehingga ketidakhadiran Kanwil BPN Sumut, dianggap menghambat dalam upaya pencarian fakta serta penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Gusti Ramadhan SH CLE dari Managing Partner Rekan Joeang Law Office mengatakan, alasan adanya agenda pelantikan di lingkungan Kanwil BPN Sumut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan undangan resmi DPRD yang membahas persoalan menyangkut hak-hak masyarakat adat.

[adsense]

Menurutnya, BPN merupakan institusi yang paling memahami riwayat administrasi pertanahan, status hukum, hingga dasar penerbitan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga, absennya BPN justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah leluhurnya.

"Kita dari pihak kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa Kanwil BPN Sumut tidak menugaskan pejabat lain untuk mewakili institusi dalam rapat tersebut," ujarnya sembari mendesak agar pada RDP berikutnya BPN hadir dengan membawa seluruh dokumen pendukung, mulai dari peta bidang tanah, riwayat hak, dasar penerbitan sertifikat hingga data lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Kehadirannya disebut untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, namun ia memilih irit bicara terkait agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Chatib tiba di kompleks Istana melalui pintu pilar dekat Istana Negara sekitar pukul 15.35 WIB. Menariknya, kedatangannya berbarengan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

[adsense]

Saat ditanya awak media mengenai tujuannya datang ke Istana, Chatib membenarkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh materi pembicaraan yang akan dibahas.

"Ya," jawab Chatib singkat saat ditanya apakah akan menemui Presiden, sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiba di Istana, Said Iqbal Siap Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan

"Tanya Pak Luhut. Rame-rame kok," ujarnya.

[adsense]

Chatib juga menanggapi singkat isu yang menyebut namanya masuk dalam jajaran kabinet. Mantan Menteri Keuangan tersebut mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar itu.

"Saya nggak tahu," kata Chatib. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran pimpinan PTPN I hingga PTPN IV melakukan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (9/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus bersilaturahmi dengan pimpinan baru Kejati Sumut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, rombongan pimpinan BUMN perkebunan tersebut diterima langsung Kepala Kejati Sumut Muhibuddin SH MH, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani.

[adsense]

Dalam audiensi tersebut, PTPN I Regional I diwakili Plt Regional Head Wispramono bersama Kepala Bagian Hukum Edi Suranta Ginting. Sementara dari PTPN IV Regional I hadir Regional Head Ahmad Diponegoro, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Hendra Kusuma, serta Kasubbag Umum dan Perizinan Faisal Hady.

Adapun dari PTPN IV Regional II turut hadir Regional Head Budi Susanto didampingi Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum M. Ridho Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Regional I Serahkan Bantuan Rumah & Jamban Sehat di Sergai

"Melalui audiensi ini diharapkan terjalin hubungan kerja yang semakin baik serta koordinasi yang lebih kuat antara PTPN dan Kejati Sumut dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Masyarakat sangat mengaharapkan perbaikan jalan lingkungan Paetsiattar di Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pasalnya, kondisi jalan rusak.

"Kami sangat mengharapkan perbaikan jalan itu, karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat," kata Jeremi Pasaribu, Selasa (09/06/2026).

[adsense]

Menurutnya, jalan tersebut memiliki nilai khusus karena jalur itu merupakan akses utama masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari, baik ke ladang, sekolah maupun bepergian ke luar desa.

"Ini jalan utama kami untuk beraktifitas sehari-hari. Jadi sudah sangat pantas mendapat perbaikan demi kelancaran aktifitas masyarakat," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Berdikari Ujung Medan Selayang "Kupak-kapik", Masyarakat Mengeluh

[adsense]

[adsense]

Vihara Avalokitesvara (Kwan Im Teng) yang berlokasi di Jalan Asam Jawa, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, resmi memulai pembangunan kolumbarium baru atau tempat penyimpanan abu jenazah dan papan nama dengan nilai investasi hampir Rp5 miliar.

Peletakan batu pertama pembangunan tersebut berlangsung dengan kebersamaan, Selasa (9/6/2026), dan menjadi momentum penting bagi masyarakat Buddha serta etnis Tionghoa di Labuhanbatu. Pembangunan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan yang terus meningkat seiring perkembangan zaman dan tingginya minat masyarakat memilih prosesi kremasi.

[adsense]

Ketua PC Indonesia Tionghoa (InTi) Kabupaten Labuhanbatu yang juga Ketua Umum Yayasan Sosial Budi Agung, DR (HC) Sujian/Acan, menegaskan, keberhasilan pembangunan kolumbarium tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Animo masyarakat terhadap fasilitas ini semakin tinggi. Karena itu, kami berharap dukungan dan doa dari semua pihak, khususnya Umat Buddha dan etnis Tionghoa. Ini adalah fasilitas yang dibangun dari kita untuk kita," sebut Acan dalam sambutannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pimpin Peletakan Batu Renovasi Jembatan Merah Putih di Tanjungbalai

Menurutnya, pembangunan kolumbarium baru menjadi langkah strategis untuk menyediakan sarana yang lebih representatif, nyaman dan sesuai kebutuhan masyarakat lintas generasi.

[adsense]

Acan juga menyampaikan rasa bangga karena Labuhanbatu menjadi salah satu daerah yang telah memiliki fasilitas kolumbarium, sementara sejumlah kabupaten dan kota di sekitarnya belum memiliki sarana serupa.

"Kami merasa bangga karena Labuhanbatu bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Semoga pembangunan ini berjalan lancar, selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Kolumbarium Vihara Avalokitesvara, Ir Johny melaporkan, pembangunan dilakukan di tengah kondisi harga material yang masih berfluktuasi. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

Bangunan kolumbarium tersebut akan berdiri di atas lahan dengan ukuran teknis 15 x 30 meter dan dirancang memiliki 3 lantai, lengkap dengan fasilitas pendukung yang memadai.

[adsense]

Acara peletakan batu pertama itu dihadiri sejumlah tokoh agama Buddha dan pimpinan organisasi masyarakat, di antaranya jajaran pengurus Yayasan Vihara Buddha Jayanti, Vihara Silamaitreya, Yayasan Perguruan Panglima Polem Rantauprapat, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Labuhanbatu, serta berbagai tokoh masyarakat Tionghoa di Labuhanbatu.

Kolumbarium, atau yang lebih dikenal sebagai rumah abu, adalah bangunan atau ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan guci berisi abu jenazah dan papan nama setelah proses kremasi. Pembangunan kolumbarium ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelayanan umat, tetapi juga simbol kebersamaan, kepedulian sosial dan kontribusi nyata masyarakat Tionghoa dalam mendukung perkembangan fasilitas keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) meringkus seorang pria berinisial MHN (30), terduga pengedar sabu dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpangtiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Jumat (5/6/2026).

Ia ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasatbarkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya, mengatakan, saat penggerebekan petugas melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan.

"Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dua plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram di bawah tempat pelaku berdiri," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut Bekuk 6 Tersangka Narkoba, Sita Ratusan Gram Sabu

Dijelaskan, pelaku mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya. Selain itu, petugas turut menyita uang tunai sebesar Rp230 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Petuga juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan pelaku.

[adsense]

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Gelapkan Uang COD Rp120 Juta, Kurir SPX Shopee Dilaporkan ke Polres Sergai

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) meringkus seorang pria berinisial MHN (30), terduga pengedar sabu dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpangtiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Jumat (5/6/2026).

Ia ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasatbarkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya, mengatakan, saat penggerebekan petugas melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan.

"Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dua plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram di bawah tempat pelaku berdiri," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Perbaungan, Polres Sergai Ringkus Seorang Pengedar Sabu

Petuga juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan pelaku.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) meringkus seorang pria berinisial MHN (30), terduga pengedar sabu dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpangtiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Jumat (5/6/2026).

Ia ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasatbarkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya, mengatakan, saat penggerebekan petugas melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan.

"Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dua plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram di bawah tempat pelaku berdiri," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Dijelaskan, pelaku mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya. Selain itu, petugas turut menyita uang tunai sebesar Rp230 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Petuga juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan pelaku.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak mengajak seluruh masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan Call Center 110 sebagai sarana pelaporan cepat terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ajakan tersebut disampaikan AKBP Sah Udur Sitinjak saat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan di Mapolres Pematangsiantar, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, layanan Call Center 110 hadir untuk mempermudah masyarakat menyampaikan informasi terkait tindak kriminal, situasi darurat, hingga berbagai kejadian yang membutuhkan respons cepat dari pihak kepolisian.

"Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam penuh. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Ungkap 31 Kasus Kejahatan, 42 Tersangka Diamankan dalam Lima Bulan

Ia mengungkapkan, keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus yang dipaparkan Polres Pematangsiantar dalam konferensi pers tersebut juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Banyak informasi awal yang membantu proses penyelidikan berasal dari laporan warga melalui Call Center 110.

[adsense]

"Partisipasi masyarakat sangat penting. Informasi yang cepat dan akurat dari warga membantu kami dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif," katanya.

Meski demikian, Sah Udur Sitinjak mengingatkan agar layanan publik tersebut digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Ia menegaskan masyarakat tidak diperbolehkan membuat laporan palsu karena dapat menghambat pelayanan kepolisian dan mengurangi efektivitas penanganan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

[adsense]

Dengan optimalisasi layanan Call Center 110, Polres Pematangsiantar berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di tengah kehidupan bermasyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan P Nababan, bersama sejumlah kepala daerah di kawasan Tapanuli, mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dalam kunjungan kerja di Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny Uli Simanjuntak dan jajaran petinggi TNI AD.

[adsense]

Agenda utama kegiatan yakni peresmian fasilitas sumur bor yang diprakarsai TNI AD sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Selain peresmian sumur bor, rombongan juga melaksanakan ziarah bersama di bona pasogit sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus pelestarian nilai budaya lokal.

[adsense]

Baca Juga:

• Kunker Ke Toba, Jenderal Maruli Simanjuntak Ziarah ke Makam Leluhur

"Sinergi antara Pemkab Humbahas dan TNI Angkatan Darat akan mempercepat pembangunan di wilayah Humbang Hasundutan. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan semakin solid, terutama dalam mendukung program-program prioritas strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti pembangunan Jembatan Bailey yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Oloan.

[adsense]

Disebutkan, Pemkab Humbahas juga telah menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dapat disinergikan bersama TNI guna mendukung pembangunan daerah.

Dalam kunjungan itu, Bupati Humbahas turut didampingi Ketua TP PKK Humbahas Ny Erma Oloan Paniaran Nababan bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Humbahas.

[adsense]

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Samosir Vandiko Gultom, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat serta tokoh masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi yang terjalin, diharapkan program pembangunan di kawasan Danau Toba, termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat berjalan lebih efektif, merata dan tepat sasaran. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mengusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumut agar membentuk Peraturan Desa (Perdes) Anti Narkoba di setiap desa sebagai upaya memperkuat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat akar rumput.

Bahkan, menurut Viktor Silaen, bagi warga yang terbukti terkontaminasi narkoba diusulkan, mendapat sanksi moral berupa pengucilan sosial hingga dikeluarkan dari lingkungan desa sesuai kesepakatan masyarakat setempat.

[adsense]

"Selain itu, bagi pemuda/pemudi yang mau menikah atau berumah tangga, ditest urine terlebih dahulu, jika terbukti pemakai narkoba, batalkan acara pernikahannya. Artinya, pendeta yang akan memberkati pernikahannya menolak memberkatinya," ujar Viktor kepada wartawan, Selasa (9/6/2026), di DPRD Sumut.

Menurut Viktor, sanksi moral terhadap warga yang terbukti menyalahgunakan narkoba dinilai sangat ampuh membebaskan narkoba di tingkat desa. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pembatasan keterlibatan dalam kegiatan sosial hingga pengeluaran dari lingkungan desa berdasarkan kesepakatan masyarakat dan aturan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Rony Reynaldo Situmorang Minta Pemkab Simalungun Perbaiki Jalan Besar Huta Bayu Raja

Menurut Viktor, semua pihak harus benar-benar memanfaatkan Perdes ini untuk "memerangi" narkoba, karena membersihkan daerah ini dari pengaruh narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tapi harus dilibatkan melalui gerakan bersama yang dimulai dari tingkat desa sebagai garda terdepan pencegahan dan pengawasan.

[adsense]

"Biarlah aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya. Begitu pula masyarakat, harus ikut mengambil peran. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, ketika narkoba sudah merusak generasi muda hingga ke pelosok desa," tegas Viktor.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini mendorong lahirnya Perdes tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Sumut dan tentunya gagasan ini akan diusulkan melalui DPRD dan bupati kepala daerah, agar menjadi program yang dapat diimplementasikan hingga ke tingkat desa.

[adsense]

Melalui Perdes, kata Viktor, pemerintah desa memiliki landasan hukum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, edukasi, pengawasan, hingga deteksi dini terhadap warga yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika.

"Kita ingin ada gerakan yang sistematis. Jangan sampai narkoba semakin merajalela karena masyarakat merasa itu hanya urusan polisi. Padah sudah menjadi ancaman bagi masa depan daerah dan masa depan anak-anak bangsa," ujarnya.

[adsense]

Viktor menilai keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sekolah hingga keluarga menjadi kunci utama keberhasilan pemberantasan narkoba. Karena itu, setiap desa perlu menyusun mekanisme pencegahan yang disepakati bersama melalui musyawarah dan sosialisasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap 31 kasus tindak pidana selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 42 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 41 pria dewasa dan satu pelaku di bawah umur.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak didampingi Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring, Kasi Propam AKP Henry Bangun, dan Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi, menyampaikan pencapaian pengungkapan kasus kejahatan tersebut dalam konferensi pers, di Mapolres Pematangsiantar, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Dari total kasus yang diungkap, terdiri atas 23 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), lima kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan tiga kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolres menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen Polres Pematangsiantar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang meresahkan warga.

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut Bekuk 6 Tersangka Narkoba, Sita Ratusan Gram Sabu

Seluruh tersangka kini telah ditahan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

"Mereka dijerat dengan Pasal 476, 477, dan 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian, dengan ancaman hukuman mulai dari lima hingga 12 tahun penjara," kata Sah Udur.

Selain itu, Kapolres mengungkapkan terdapat tiga kasus menonjol yang berhasil diungkap jajarannya. Pertama, kasus pembunuhan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap tersangka berinisial RS yang kini tengah menjalani proses penyidikan.

[adsense]

Kasus kedua adalah pencurian dengan pemberatan berupa satu unit sepeda motor dinas milik TNI. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan dua tersangka berinisial W dan IRL.

Sementara kasus ketiga merupakan penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia di kawasan Taman Bunga, Kota Pematangsiantar. Polisi telah menangkap dua tersangka berinisial RP dan FS yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

[adsense]

"Keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pematangsiantar," tegas Sah Udur.

Polres Pematangsiantar juga memastikan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan kejahatan yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna menciptakan situasi yang aman, kondusif dan mencegah terjadinya tawuran dan bullying di lingkungan sekolah, Sat Samapta Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan patroli sekaligus menyambangi pelajar di Sekolah Sisingamangaraja, Selasa (9/6/2026).

Kapolres Tanjung Balai melalui Kasat Samapta AKP Marihot P Panggabean, kepada harianSIB.com, menyampaikan, patroli tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada para pelajar agar lebih tertib dan bijak, baik di dalam lingkungan sekolah maupun saat berada di jalan raya.

[adsense]

Dalam kegiatan, katanya, personel kepolisian memberikan beberapa imbauan penting kepada para siswa, di antaranya mengingatkan pelajar untuk selalu menggunakan helm saat berkendara dan tidak menggunakan knalpot blong (bising) yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

"Kami ingin para pelajar di Kota Tanjung Balai memahami betul aturan berlalu lintas demi keselamatan mereka sendiri. Selain itu, kami juga menanamkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampak buruk tawuran yang bisa merusak masa depan mereka," ujar Marihot.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Mengikuti Audit Kinerja 2026 di Parapat

[adsense]