[adsense]

Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, meminta PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tebingtinggi memperhatikan kebutuhan penerangan jalan di sejumlah gang serta mempercepat penyalaan kembali listrik di kolam renang milik Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi Kepala PLN ULP Tebingtinggi, Deriko Guananda, beserta jajaran di ruang kerja Wali Kota, lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Selasa (13/10/2026).

[adsense]

Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan masih terdapat sejumlah gang atau jalan yang belum memiliki tiang lampu penerangan. Ia berharap PLN ULP Tebingtinggi dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut guna mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Selain penerangan jalan, Wali Kota juga meminta agar penyalaan kembali listrik di kolam renang Pemko dapat segera direalisasikan. Menurutnya, anggaran untuk kebutuhan tersebut telah dialokasikan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Gandeng 107 Koperasi Merah Putih, Bayar Listrik Kini Makin Dekat ke Warga

Sementara itu, Kepala PLN ULP Tebingtinggi, Deriko Guananda, yang mulai menjabat pada September 2026, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Ini akan kami tingkatkan lagi, sinergitas antara Pemko Tebingtinggi dengan PLN," ujar Deriko.

Terkait permintaan percepatan penyalaan listrik kolam renang Pemko, Deriko menyampaikan bahwa listrik tersebut kemungkinan sudah dapat dinyalakan pada Oktober 2026.

[adsense]

Adapun mengenai penerangan jalan, PLN ULP Tebingtinggi telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, termasuk terkait sosialisasi meterisasi. Untuk gang yang belum memiliki tiang lampu penerangan, pihaknya akan mengusulkan pengadaan tiang kepada kantor pusat PLN.

"Ada tiang pendek di sana kalau memang tidak terjangkau dengan lampu jalan," jelasnya.

[adsense]

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Erwin S. mewakili Kepala Dinas Perhubungan, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, perwakilan manajemen PLN ULP Tebingtinggi (*)

[adsense]

[adsense]

Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wali Kota Binjai berakhir ricuh, Selasa (13/10/2026) sore.

[adsense]

Kericuhan terjadi setelah sejumlah pengunjuk rasa berupaya menerobos pagar dan pintu utama Kantor Wali Kota lantaran kecewa tidak ada pejabat Pemerintah Kota Binjai yang menemui mereka untuk menerima aspirasi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak Pemerintah Kota Binjai segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak serta meminta penjelasan terkait kebijakan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Olahraga, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadis Pendidikan, 41 Kepsek Terima SK

Petugas kepolisian yang mengamankan jalannya demonstrasi berupaya mencegah tindakan tersebut agar situasi tidak semakin tidak terkendali.

[adsense]

Ketegangan kemudian meningkat saat sejumlah pengunjuk rasa melompati pagar dan bergerak menuju pintu utama kantor wali kota. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berupaya menghalangi massa yang hendak memasuki area kantor pemerintahan tersebut.

Adu mulut dan aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas tidak terhindarkan. Situasi akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi.

[adsense]

Di tengah kericuhan, seorang pengunjuk rasa bernama Gurky mengaku mengalami pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota Satpol PP saat dirinya berusaha masuk melalui pintu utama kantor wali kota. Dugaan tersebut turut disampaikan oleh pengunjuk rasa lainnya, Rahmat Situmorang.

Rahmat menyayangkan tidak adanya pejabat Pemko Binjai yang menemui mahasiswa untuk mendengarkan secara langsung tuntutan yang disampaikan. Menurutnya, mahasiswa datang untuk menyuarakan persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

[adsense]

Ia juga menyebut seorang rekannya mengalami dugaan pemukulan dalam insiden tersebut. Rahmat menegaskan pihaknya berencana kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih besar.

"Kami akan menyiapkan eskalasi gerakan yang lebih besar. Kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah lebih besar lagi," ujar Rahmat.

[adsense]

-Satpol PP Bantah Ada Pemukulan

[adsense]

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemko Binjai, Arif Sihotang, membantah tudingan bahwa anggotanya melakukan pemukulan terhadap pengunjuk rasa.

Arif menjelaskan bahwa petugas berada di lokasi untuk menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP), khususnya dalam menjaga keamanan objek vital pemerintahan serta mencegah terjadinya kerusakan selama demonstrasi berlangsung.

[adsense]

"Tidak ada pemukulan, Bang. Yang ada kami hanya bertugas sesuai SOP menjaga objek vital pemerintah supaya tidak dirusak dan menjaga situasi tetap kondusif," kata Arif saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dugaan pemukulan tersebut masih berbeda antara pihak pengunjuk rasa dan Satpol PP.

[adsense]

-Aspirasi Publik Jadi Sorotan

[adsense]

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam menanggapi persoalan infrastruktur serta kebijakan penataan pedagang kaki lima.

Mahasiswa berharap tuntutan perbaikan jalan dan penjelasan mengenai penggusuran PKL mendapat perhatian serius dari Pemko Binjai. Di sisi lain, pengamanan aksi demonstrasi perlu dilakukan secara profesional dan proporsional agar ketertiban tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

[adsense]

Pemerintah Kota Binjai diharapkan dapat membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa guna mencari solusi atas persoalan yang disampaikan, sehingga ketegangan serupa tidak kembali terjadi dalam aksi berikutnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Penyanyi tenor legendaris asal Italia, Andrea Bocelli, menegaskan konsernya di Indonesia tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun dukungan terhadap pihak tertentu.

Pernyataan ini disampaikan di tengah desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah membatalkan rencana penampilannya di Tanah Air.

[adsense]

Dalam keterangan tertulis pada Senin (12/10/2026), dikutip dari Kumparan, Bocelli menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam konser tersebut semata-mata didasari kecintaan terhadap seni dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki bersama.

Ia berharap penampilannya dapat dinikmati oleh semua kalangan, tanpa memandang keyakinan maupun pandangan politik.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Silaturahmi ke MUI, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Maestro musik klasik itu turut menanggapi pertanyaan mengenai penampilannya pada masa lalu yang kembali menjadi sorotan publik.

[adsense]

Ia menegaskan, sebagaimana dalam setiap penampilannya sepanjang karier, niatnya hanya mempersembahkan suara dan berbagi musik dengan penonton.

Penyanyi tunanetra yang telah menjual lebih dari 90 juta album tersebut juga menyatakan dirinya selalu menjaga jarak dari politik dan keberpihakan politik sepanjang perjalanan kariernya.

[adsense]

Menurut Bocelli, persoalan politik membutuhkan pemahaman mendalam yang tidak diklaimnya sebagai keahlian. Karena itu, ia memilih berfokus pada musik sebagai sarana untuk mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang.

MUI Desak Pemerintah Batalkan Konser

[adsense]

Pernyataan Bocelli muncul setelah MUI mendesak pemerintah membatalkan rencana konsernya di Indonesia. Desakan tersebut berkaitan dengan sikap Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah konflik dengan Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah konsisten terhadap kegiatan yang dinilai berkaitan dengan dukungan terhadap Zionisme.

[adsense]

Sudarnoto menyoroti rekam jejak Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana bagi pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga tercatat pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer Israel tidak dapat ditoleransi di tengah konflik yang berlangsung di Gaza.

[adsense]

Sudarnoto juga menyayangkan dugaan dukungan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan penyanyi tersebut.

Menurut dia, pertimbangan keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan konser tidak seharusnya mengesampingkan sikap Indonesia terhadap penjajahan dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

[adsense]

Ia juga mengingatkan fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel atas Palestina. Atas dasar itu, MUI berharap tidak ada kementerian yang mendukung penyelenggaraan konser Bocelli.

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Pariwisata menyatakan bersikap akomodatif terhadap masukan MUI. Kementerian juga berupaya menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli untuk meminta pernyataan resmi mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

[adsense]

Sebagaimana diketahui, Bocelli dijadwalkan tampil di Candi Borobudur pada Sabtu (31/10/2026) dan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026).

Rencana konser tersebut menjadi sorotan setelah MUI meminta pemerintah membatalkannya, terutama terkait dugaan keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel.

[adsense]

Sebelumnya, pemerintah juga membatalkan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2026.

Pembatalan itu dilakukan karena adanya dugaan pemanfaatan pertunjukan untuk kampanye politik yang mendukung Israel.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapal pinisi Feronia tenggelam di perairan Batu Bolong, Taman Nasional (TN) Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Satu wisatawan masih dalam pencarian.

Kapal yang membawa 25 wisatawan dan lima kru tersebut tenggelam akibat dihantam arus kuat saat air pasang tertinggi. Peristiwa dilaporkan pada Selasa (13/10/2026) sore.

[adsense]

"Saat melintasi perairan sekitar Tatawa Besar, kapal dihantam oleh arus kuat hingga terbalik," kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo Stephanus Risdiyanto, dilansir detikBali.

Stephanus mengatakan nakhoda kapal diduga terlambat mengantisipasi arus kuat saat air pasang tertinggi di perairan tersebut. Kendati demikian, penyebab pasti masih proses investigasi lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Mengerikan! Banjir Bandang Terjang Nepal, 160 Tewas, Ratusan Wisatawan Hilang

Kapal dengan tonase GT 51 itu berangkat dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo tadi pagi dengan tujuan Pulau Rinca, TN Komodo. Kapal itu tenggelam dalam perjalanan pulang ke pelabuhan Marina Labuan Bajo.

[adsense]

"Berdasarkan informasi awal dari salah satu awak kapal, KM. Feronia sebelumnya mengangkut penumpang yang telah selesai melakukan diving di perairan Manta dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Marina," jelas Stephanus.

Sebanyak 24 wisatawan dan lima kru berhasil dievakuasi dengan selamat ke pelabuhan Marina Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan bertahap dari sore hingga malam. Sementara satu wisatawan domestik bernama Veronica Beatrix Jessica (23) belum ditemukan.

[adsense]

Tim SAR gabungan melakukan pencarian hingga pukul 18.00 Wita, namun hasilnya nihil. Pencarian Veronica dilanjutkan besok. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024. Terkini, jaksa memeriksa enam saksi, dari Sekretaris DPRD Kota Bekasi berinisial MR hingga ASN Pemprov Jawa Barat berinisial FR.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Keenam saksi hadir pada Senin (12/10) dan Selasa (13/10/2026).

[adsense]

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Anang mengatakan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Mereka juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Tersangka Dugaan Korupsi MBG Dilimpahkan, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Triliun

Senin (12/10):

[adsense]

1. MR selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi

2. AF dari Sekretariat Kementerian Dalam Negeri

[adsense]

3. CMS selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi tahun 2009.

Selasa (13/10)

[adsense]

1. IAB dari Foster Oil & Energy

2. FR selaku ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat

[adsense]

3. AW dari PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).

Kejagung diketahui tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO bersama PT Pertamina EP periode 2009-2024. Perkara ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang kemudian menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing.

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan pelaksanaan kerja sama tersebut terindikasi sarat pelanggaran mekanisme aturan dan perizinan.

"Nah, dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," ujar Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9).

[adsense]

"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," imbuhnya.

Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah, yang berdampak pada anggaran daerah maupun Pertamina.

[adsense]

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," imbuhnya.

Kejagung sendiri hingga saat ini belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Israel kembali menjadi sorotan setelah melarang pesawat Ethiopian Airlines mendarat gegara pilot maskapai berasal dari Indonesia.

Media Israel, The Times of Israel, melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu (11/10/2026) malam. Insiden ini terjadi usai pembajakan Flydubai pekan lalu.

[adsense]

Channel 13 juga melaporkan insiden tersebut berlangsung usai Ethiopian Airlines mengirim daftar awak kabin ke otoritas Israel. Daftar ini baru diberikan setelah pesawat lepas landas sehingga mereka harus putar balik saat sudah di langit.

Dikutip dari CNN Indonesia, pesawat lalu kembali ke Ethiopia sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan. Pilot lantas digantikan yang lain, yang punya izin mendarat di Israel.

[adsense]

Kementerian Perhubungan Israel memperketat aturan bagi maskapai asing yang terbang ke Israel. Mereka melarang masuk anggota kru yang berasal dari negara yang tak punya hubungan diplomatik dengan Negeri Zionis.

Aturan itu diterapkan pada 30 September setelah pilot Flydubai mencoba untuk membajak dan menabrakkan pesawat. Namun, aksi ini berhasil digagalkan.

[adsense]

Ketika itu, pilot berasal dari Oman, negara yang tak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Insiden tersebut mendorong penyelidikan dan temuan bahwa selama bertahun-tahun Kementerian Perhubungan tak memenuhi tanggung jawab dalam memeriksa keamanan yang memadai terhadap maskapai asing dan awak kabin yang terbang ke Israel.

[adsense]

Pilot dan kru pesawat dari Iran, Irak, Lebanon, dan Pakistan disebut bisa dengan mudah terbang ke Negeri Zionis selama beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, Kementerian Perhubungan akhirnya merilis surat yang menyatakan operator pesawat tak boleh mengizinkan warga negara musuh untuk menjadi pilot, kru atau bahkan melakukan perjalanan ke Israel.

[adsense]

Kementerian akan melakukan penilaian berkala guna memastikan operator menerapkan program, langkah-langkah, dan prosedur yang diperlukan untuk mengatasi ancaman dan risiko terkait dengan penerbangan ke Tel Aviv. (*)

[adsense]

[adsense]

Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura mencatat jumlah pasien di klinik hingga Instalasi Gawat Darurat (IGD) meningkat buntut kabut asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dalam rilis resmi usai mengumpulkan laporan dari rumah sakit, mereka menyatakan ada "sedikit peningkatan" kunjungan ke IGD dan klinik. Namun, MOH tak menyebut angka pasti.

[adsense]

MOH juga menegaskan belum ada kasus kematian atau sakit parah akut imbas kabut asap.

"Kami tak menemukan ada kasus yang perlu perawatan di unit perawatan intensif atau kematian akibat kabut asap," kata juru bicara MOH saat ditanya apakah kabut asap menyebabkan lonjakan pasiet di rumah sakit, dikutip Straits Times, Selasa (13/10/2027) dikutip dari CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Alasan Singapura Sita Rp1,9 T Dana Anak Taipan Sawit Indonesia

Laporan itu menemukan bahwa setiap peningkatan 10 mikrogram per meter kubik polutan PM 2,5 di atas tingkat referensi, kunjungan darurat asma dan penyakit paru-paru meningkat 3,2 persen dalam dua hari setelahnya.

[adsense]

Para dokter dan staf medis juga menyatakan ada peningkatan 20-30 persen pada pasien dengan gejala terkait kabut asap. Gejala ini mencakup pilek, sakit tenggorokan, bersin, iritasi mata, asma, ruam kulit, dan masalah pernapasan.

Plt Direktur Medis Parkway Shenton, Sharon Ngoh, juga mengakui ada peningkatan kunjungan pada Oktober dibanding pertengahan September.

[adsense]

Kualitas udara di Singapura masuk kategori tak sehat pada 4 September, perdana dalam tiga tahun. Sejak saat itu, polusi udara di negara tersebut memicu kekhawatiran.

Sharon mengatakan jumlah pasien terkait kabut asap meningkat sekitar 30 persen.

[adsense]

"Paparan kumulatif, bukan hanya satu hari kualitas terburuk, yang menjadi penyebab beban kesehatan," kata dia.

Sharon lalu berujar, "Kami melihat lebih banyak pasien mengeluhkan sakit kepala dan kelelahan, yang berhubungan dengan paparan kabut asap."

[adsense]

Pada Selasa siang, kualitas udara di Singapura masuk dalam kategori tak sehat di angka 128 hingga 174. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menjadi salah satu orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (13/10/2026) malam Totalnya, ada 14 orang yang ditangkap KPK.

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta dikutip dari kompas.com

[adsense]

Budi mengatakan, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 1,4 miliar dan logam mulia.

OTT tersebut terkait dengan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Boltara Sirajudin Lasena, 14 Orang Diamankan

Berton mengatakan, BNPB menghormati sepenuhnya kegiatan OTT yang sedang dilakukan KPK.

[adsense]

"BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," kata Berton.

Selain itu, BNPB juga berjanji kooperatif membantu KPK selama proses pengungkapan kasus ini.

[adsense]

Namun, Berton mengingatkan BNPB juga menerapkan asas praduga tak bersalah.

"BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Berton.

[adsense]

Sebagai bagian dari pengawasan internal, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen.

BNPB juga mengimbau seluruh jajarannya untuk tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan serta tidak terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berjalan.

[adsense]

"BNPB meminta masyarakat dan media untuk menunggu hasil resmi dari APH dan tidak berspekulasi. BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Truk tronton berwarna hijau mengalami kerusakan saat hendak putar balik di persimpangan depan United Tractors, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Truk yang melintang di tengah jalan itu sempat menyebabkan kemacetan panjang dari arah Medan menuju Tanjung Morawa maupun sebaliknya.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo menjelaskan, truk awalnya melaju dari arah Medan dan hendak putar balik. Saat bermanuver, kepala truk hampir mengenai pembatas jalan sehingga sopir berusaha memundurkan kendaraan.

[adsense]

"Saat memutar kendaraan, bagian kepala truk hampir mengenai pembatas jalan. Sopir kemudian berusaha memundurkan kendaraannya agar posisi truk bisa diperbaiki," ujarnya.

Namun, truk tidak dapat bergerak mundur karena persneling mundurnya rusak. Kendaraan itu berhenti melintang dan menghambat arus lalu lintas.

[adsense]

Baca Juga:

• Truk Tronton Melintang, Lalu Lintas Medan–Tanjung Morawa Macet Panjang

Personel Satlantas Polrestabes Medan mengatur kendaraan yang melintas dan melakukan evakuasi. Sebuah truk Colt Diesel menarik tronton menggunakan tali hingga kendaraan berhasil dipindahkan ke pinggir jalan, tepat di depan United Tractors.

[adsense]

"Patah persneling mundur, jadi di gigi satu nggak bisa mundur kendaraannya. Sudah dievakuasi ke pinggir, di depan United Tractors. Setelah truk berhasil dievakuasi, arus lalu lintas berangsur kembali lancar. Kendaraan dari kedua arah pun kembali melintas seperti biasa," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H Hendri Yanto Sitorus (H Hendri), secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Labura periode 2026-2031.

Informasi diperoleh, terpilihnya H Hendri menjadi ketua melalui Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Labura yang digelar di Aula Hotel Permata Warna Aekkanopan, Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Selasa (13/10/2026).

[adsense]

Musda dibuka Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut), Andar Amin Harahap, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Ketua Steering Committee (SC) atau Ketua Panitia Pengarah Musda V Partai Golkar Labura, H Suryaman Munthe, membenarkan, H Hendri terpilih kembali menjadi Ketua Golkar Labura untuk periode 2026-2031.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Calon Tunggal Ketua DPD Golkar Labura 2026-2031

Usai Hendri terpilih secara aklamasi, H Ali Tambunan, mewakili Ketua DPD Partai Golkar Sumut, menyerahkan pataka Partai Golkar kepada H Hendri, menandai resminya ia terpilih menjadi Ketua Golkar Labura.

[adsense]

Saat membuka musyawarah, Ketua Golkar Sumut dalam sambutannya menegaskan, Musda tidak boleh hanya berorientasi pada pemilihan ketua.

Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi momentum untuk merumuskan program kerja strategis demi memperkuat organisasi dan meningkatkan kiprah Partai Golkar di tengah masyarakat.

[adsense]

Andar berharap, Musda V akan mampu melahirkan kepengurusan yang mampu memajukan Partai Golkar di Labura.

Sementara itu, H Hendri dalam sambutannya, berterimakasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kembali kepadanya.

[adsense]

"Amanah ini akan membangkitkan semangat kita ke depan untuk membangun dan menggerakkan mesin partai dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029," katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody Thahir terhadap Polda Sumatera Utara (Sumut). Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar pemohon dikeluarkan dari tahanan.

Putusan tersebut dibacakan Khamozaro Waruwu dalam sidang praperadilan di Ruang Cakra 8 PN Medan, Selasa (13/10/2026).

[adsense]

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Doddy Thahir, Ghazali Soroti Surat Advokat yang Jadi Objek Pidana

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

[adsense]

Usai hakim mengetuk palu, seorang pengunjung sidang yang diduga merupakan istri Doddy Thahir tak kuasa menahan haru. Ia terduduk lemas di lantai hingga harus dibopong oleh kerabatnya.

Perkara ini bermula dari laporan Muhammad Ghazali Iskandar terhadap Dhody Thahir ke Polda Sumut terkait dugaan pemalsuan surat advokat. Surat tersebut berkaitan dengan objek jual beli tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

Menindaklanjuti laporan itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Doddy disangkakan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP.

[adsense]

Tidak terima dengan penetapan tersebut, Dhody kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke PN Medan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.

Permohonan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

[adsense]

Sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, yang dihadirkan dalam persidangan, menilai surat permohonan yang dibuat oleh advokat tidak termasuk kualifikasi objek pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. (*)

[adsense]

[adsense]

Universitas Darma Agung (UDA) Medan resmi memperoleh status Terakreditasi berdasarkan hasil penilaian institusi yang diterbitkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Status tersebut berlaku hingga 13 Oktober 2027.

Wakil Rektor III UDA, Dr. Arifin Sihombing, M.Si., mengatakan, hasil akreditasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan universitas, sekaligus menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

[adsense]

"Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 722/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2026, UDA memperoleh status Terakreditasi dengan masa berlaku sampai 13 Oktober 2027," kata Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (13/10/2026).

Menurut Arifin, akreditasi tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen evaluasi untuk memperkuat sistem penjaminan mutu dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• IKA Etnomusikologi FIB USU Periode 2026-2030 Dilantik

Hasil tersebut, lanjutnya, menjadi momentum bagi UDA untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar pendidikan tinggi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, UDA akan menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

[adsense]

[adsense]

Universitas juga akan mendorong peningkatan kinerja dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan akan dilakukan sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi berikutnya.

"Universitas juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi berikutnya," ujarnya.

[adsense]

Arifin menegaskan, hasil akreditasi institusi tahun 2026 bukanlah akhir dari upaya peningkatan mutu, melainkan menjadi pijakan untuk memperkuat pembenahan dan pengembangan universitas ke depan.

Dengan dukungan seluruh sivitas akademika, alumni, mahasiswa, mitra kerja sama, serta masyarakat, UDA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Usai Mediasi Kapolrestabes Medan, Hana Kaban Sepakat Hapus Biaya Pindah Mahasiswa UDA Rp2 Juta

"Universitas Darma Agung berharap langkah peningkatan mutu yang dilakukan secara konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi serta mendorong terciptanya layanan pendidikan yang semakin berkualitas," tutup Arifin.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi petugas sebagai upaya menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas pemasyarakatan, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memantau kondisi kesehatan petugas sekaligus mendeteksi secara dini potensi gangguan kesehatan.

[adsense]

Pemeriksaan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap kesejahteraan petugas dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif.

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo mengatakan kesehatan petugas menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat.

[adsense]

"Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi dan kesejahteraan petugas. Saya berharap seluruh petugas semakin peduli terhadap kesehatan diri, menerapkan pola hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan," ujar Tribowo.

Ia menegaskan, kondisi fisik yang prima sangat dibutuhkan agar seluruh petugas dapat menjalankan tugas secara maksimal, profesional, dan penuh tanggung jawab.

[adsense]

Menurutnya, menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga bagian dari upaya bersama untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan produktif.

Karena itu, seluruh petugas diharapkan menjadikan kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kondisi tubuh yang terjaga, pelaksanaan tugas pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

[adsense]

Melalui pemeriksaan kesehatan ini, Lapas Kelas IIA Pancurbatu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berintegritas. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan tersangka tersebut merupakan pihak-pihak yang sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/10/2026).

[adsense]

"Dalam pemeriksaan pekan kemarin, pihak-pihak yang dipanggil dan hadir adalah tujuh dari delapan orang tersangka," kata Budi, Selasa (13/10/2026), dikutip dari JPNN.

Selain Stanley, tujuh tersangka lainnya terdiri atas mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut, Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sejumlah Mantan Kepala Daerah Diperiksa

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, T. Rahmatsyah Putra, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, Manaek Manalu.

[adsense]

Budi menjelaskan, dari delapan tersangka yang dipanggil untuk diperiksa pada 7 Oktober 2026, hanya Munson Ponter Paulus Hutauruk yang tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.(*)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) terus memperluas dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 koperasi di Indonesia telah bergabung dalam pengembangan layanan tersebut dengan jumlah transaksi kelistrikan mencapai lebih dari 2.000 transaksi.

[adsense]

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis PLN dalam mendekatkan layanan kelistrikan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru bagi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Dukungan tersebut mengemuka dalam agenda pemantauan operasionalisasi KDKMP di wilayah Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).

[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan KDKMP diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan usaha di daerahnya.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menjadi wilayah pendukung perkotaan.

[adsense]

"Melalui koperasi desa, Pak Prabowo mengatakan agar desa tumbuh, agar desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kota," ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan agar koperasi mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pembayaran tagihan listrik dan pembelian token listrik.

[adsense]

"Kini bayar listrik tak perlu jauh-jauh lagi. KDKMP resmi melayani pembayaran listrik untuk kemudahan dan kenyamanan seluruh warga desa," tuturnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan PLN berkomitmen mendukung penuh program KDKMP melalui penyediaan pasokan listrik yang andal serta pengembangan kemitraan layanan yang memberikan nilai tambah bagi koperasi.

[adsense]

"PLN all out mendukung program KDKMP. Kami tidak hanya mendukung kebutuhan listrik untuk operasional koperasi, tetapi juga membuka peluang usaha melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Dengan demikian, koperasi dapat mengembangkan sumber pendapatan, sementara masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih mudah dan dekat," tegas Darmawan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, M Fahrur Rozy menjelaskan layanan Payment Point Online Bank (PPOB) memungkinkan KDKMP menjadi kanal transaksi pembayaran tagihan dan pembelian token listrik bagi masyarakat.

[adsense]

Pengembangan layanan ini terus dilakukan melalui koordinasi antara PLN, koperasi, dan unit PLN di berbagai wilayah.

Menurut Rozy, keterlibatan koperasi dalam layanan PPOB merupakan langkah positif untuk memperkuat fungsi KDKMP sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

[adsense]

"Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP di Indonesia telah menjadi bagian dari pengembangan layanan PPOB PLN dengan lebih dari dua ribu transaksi kelistrikan," ungkapnya.

Melalui kemitraan tersebut, PLN berharap layanan pembayaran listrik semakin mudah dijangkau masyarakat tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal. Di sisi lain, koperasi berpeluang memperoleh sumber pendapatan tambahan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha.

[adsense]

Kolaborasi PLN dan KDKMP ini diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses pelayanan publik hingga ke tingkat desa dan kelurahan. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 584 rumah tangga prasejahtera di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menikmati sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Program ini direalisasikan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumut hingga 12 Oktober 2026.

[adsense]

Bantuan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah bersama PLN dalam memperluas pemerataan akses energi, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad turun langsung mengikuti penyalaan listrik di rumah penerima manfaat di wilayah kerja PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna ST MT MSc, bersama jajaran manajemen PLN.

Andriah mengatakan, program BPBL merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mengakses energi listrik.

[adsense]

Ia mengapresiasi dukungan PLN UID Sumut dan UP3 Lubuk Pakam yang aktif merealisasikan penyambungan listrik bagi masyarakat prasejahtera.

"Semoga hadirnya sambungan listrik ini dapat mendorong produktivitas, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan menggerakkan roda ekonomi keluarga," ujar Andriah, Selasa (13/10/2026).

[adsense]

Sementara itu, Rizky Mochamad menegaskan, pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

"Melihat langsung listrik menyala di rumah penerima manfaat mengingatkan kita bahwa setiap sambungan membawa harapan bagi sebuah keluarga," kata Rizky.

[adsense]

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut Rizky, PLN terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ESDM dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan program BPBL. Upaya tersebut mencakup penyambungan listrik dan pelayanan kepada penerima manfaat agar listrik dapat digunakan secara aman.

[adsense]

Manfaat bantuan listrik gratis itu dirasakan Shinta Fitryani, warga Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang. Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Kementerian ESDM serta PLN atas bantuan yang diberikan kepada keluarganya.

"Dengan adanya listrik sendiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Kami berharap listrik ini juga dapat kami manfaatkan untuk usaha kecil di rumah agar bisa menambah penghasilan keluarga," ujar Shinta.

[adsense]

Kehadiran listrik mandiri diharapkan memberikan kemudahan bagi keluarga penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mendukung proses belajar anak, serta mengembangkan usaha rumahan.

Selain bantuan sambungan listrik, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga menyalurkan paket sembako kepada penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan PLN untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

[adsense]

Melalui program BPBL, PLN UID Sumut berkomitmen terus mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Program ini diharapkan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih produktif, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan prajurit TNI dikerahkan untuk membuka dan meningkatkan akses jalan menuju Desa Sibongkaras, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026.

Desa Sibongkaras menjadi sasaran program karena selama ini tergolong terpencil dan sulit dijangkau. Kondisi jalan yang masih sederhana membuat warga harus menghadapi tantangan saat bepergian, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

[adsense]

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, saat membuka kegiatan TMMD, Selasa (13/10/2026), mengatakan, program tersebut merupakan upaya terpadu untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui berbagai kegiatan penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan Silaturahmi ke Makodam I/BB, Bahas Stabilitas Keamanan Sumut

Pelaksanaan TMMD ke-130 ditargetkan rampung pada 11 November 2026. Sejumlah sasaran fisik telah ditetapkan, meliputi perkerasan badan jalan sepanjang 1.000 meter, pemasangan dua unit plat beton, pembukaan jalan sepanjang 1.000 meter, serta pembersihan jalan sepanjang 3.700 meter.

[adsense]

Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup kegiatan nonfisik berupa penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga penyuluhan pertanian dan peternakan.

Kegiatan lainnya meliputi penyuluhan pencegahan stunting, pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), serta penanganan penyakit tidak menular (PTM).

[adsense]

Desa Sibongkaras berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang dikenal memiliki lingkungan alam subur dan masih asri. Namun, letaknya yang jauh di wilayah Kecamatan Salak membuat akses menuju desa tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Selama ini, ratusan warga Sibongkaras bergantung pada satu-satunya jalur penghubung melalui Desa Kuta Tinggi. Kondisi jalan yang belum memadai menyulitkan mobilitas masyarakat dan membatasi kelancaran akses menuju wilayah lain.

[adsense]

Melalui program TMMD ke-130, pembangunan jalan diharapkan dapat membuka keterisolasian Desa Sibongkaras, memperlancar aktivitas warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.(*)

[adsense]

[adsense]

Kabut asap menyelimuti Jalan Kihajar Dewantara, kawasan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Selasa (13/10/2026) sore. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di ruas jalan itu berkurang.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 17.37 WIB, udara tampak berkabut hingga kawasan permukiman di sekitar jalan. Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat masih melintas di tengah kondisi tersebut.

[adsense]

Jarak pandang yang terbatas menjadi perhatian bagi pengguna jalan, terutama pengendara yang melintas menjelang malam hari.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui penyebab munculnya kabut asap tersebut. Belum ada informasi yang memastikan apakah kondisi itu berkaitan dengan kebakaran lahan, aktivitas pembakaran, atau faktor lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Adat Dalihan Natolu Desak Transparansi Laporan Lahan Bekas Konsesi SSL-SRL

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen menyatakan dukungannya terhadap peningkatan pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGI-D) Kota Medan. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus PGI Kota Medan, di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026).

Rombongan PGI Kota Medan dipimpin Ketua PGI, Pdt. Obet Ginting, S.Th., M.A, bersama Sekretaris Pdt Pardi M. Silalahi, Pdt. Erfinadiruis Laoli, M.Th., serta anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka.

[adsense]

Pertemuan tersebut bertujuan memperkenalkan kepengurusan PGI Kota Medan, sekaligus membahas program kerja dan berbagai kegiatan pelayanan gereja yang telah dilaksanakan selama ini.

Pdt. Obet Ginting menjelaskan, PGI dibentuk sebagai wujud kerinduan umat Protestan untuk mempersatukan gereja-gereja di Indonesia dalam semangat mewujudkan Gereja Kristen yang Esa. Program PGI Kota Medan mencakup pembinaan jemaat, pemuda gereja, istri pendeta, dan sekolah minggu, serta mendukung perayaan Paskah Oikumene dan memperkuat kerukunan serta toleransi antar umat beragama.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ungkap Kajari di Medan Pernah Minta Uang ke Kepala Sekolah

"Selama ini, pelayanan PGI Kota Medan terus berjalan, tetapi untuk meningkatkannya secara maksimal, kami membutuhkan dukungan dari DPRD dan Pemerintah Kota Medan," ujar Obet.

[adsense]

Ia menjelaskan, anggaran PGI Kota Medan yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar mengalami penurunan menjadi Rp200 juta pada 2026. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program, termasuk pelayanan gereja serta perayaan Paskah dan Natal Oikumene.

Karena itu, Obet berharap DPRD dan Pemko Medan dapat memberikan perhatian terhadap usulan penambahan anggaran pada tahun berikutnya agar program pembinaan dan pelayanan kepada umat Kristiani dapat berjalan lebih optimal.

[adsense]

"Kami sangat berharap adanya penambahan anggaran sehingga pelayanan kepada jemaat, rumah ibadah, serta berbagai kegiatan gereja dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Selain persoalan anggaran, Obet juga menyoroti rencana pelaksanaan Natal Oikumene Kota Medan. Ia mempertanyakan informasi mengenai pembentukan panitia perayaan Natal oleh Pemko Medan namun tidak melibatkan PGI Kota Medan. Seharusnya, lanjut Obet, pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan PGI Kota Medan sebagai wadah persekutuan gereja-gereja.

[adsense]

Menurutnya, keterlibatan PGI penting untuk memastikan kegiatan keagamaan tersebut berjalan dengan semangat kebersamaan dan melibatkan gereja-gereja secara luas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wong Chun Sen menegaskan dukungannya terhadap program PGI Kota Medan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan gereja dan umat Kristiani.

[adsense]

Terkait usulan penambahan anggaran, Wong mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar aspirasi tersebut dapat dibahas untuk tahun anggaran berikutnya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan APBD Kota Medan.

"Kami mendukung program-program PGI, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada gereja dan umat Kristiani. Untuk usulan penambahan anggaran, akan kami upayakan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Medan," ujarnya.

[adsense]

Senada dengan itu, anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, S.E., juga mendukung usulan penambahan anggaran bagi PGI Kota Medan.

Menurut politisi PDI Perjuangan Kota Medan ini, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar berbagai program pembinaan, pelayanan jemaat, serta kegiatan yang berkaitan dengan rumah ibadah dapat terlaksana secara berkelanjutan.

[adsense]

Ia berharap aspirasi pengurus PGI Kota Medan mendapat perhatian dari Pemko Medan sehingga pelayanan kepada umat Kristiani dapat terus ditingkatkan.

"Anggaran yang memadai sangat diperlukan agar program kerja PGI Kota Medan dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pelayanan jemaat, rumah ibadah, dan kegiatan gereja lainnya," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggaran pemeliharaan alat berat dan kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, tahun anggaran 2026 mencapai Rp1,33 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan di kalangan aktivis antikorupsi Kepulauan Nias.

Aktivis antikorupsi Kepulauan Nias, Harpendik Waruwu, mengatakan, berdasarkan data paket pengadaan yang diperolehnya, terdapat empat paket pemeliharaan alat berat dan kendaraan di DLH Gunungsitoli dengan total pagu Rp1.334.425.754.

[adsense]

"Anggaran pemeliharaan alat besar darat jenis hauler mencapai Rp649.272.000 dengan kode RUP 43250663. Paket tersebut bersumber dari APBD dan dijadwalkan pada Januari 2026," ujar Harpendik, Selasa (13/10/2026).

Selain itu, terdapat anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor untuk kendaraan angkutan barang sebesar Rp265.382.400. Dua paket lainnya meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor roda tiga senilai Rp217.656.000 dan pemeliharaan alat besar darat jenis excavator sebesar Rp202.115.354.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas LHK dan Poldasu Didesak Segera Hentikan Aksi Penebangan Pinus di Humbahas-Taput

"Kami meminta DLH Kota Gunungsitoli menjelaskan rincian anggaran tersebut kepada publik agar masyarakat mengetahui peruntukan dan kebutuhan pemeliharaannya," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris DLH Kota Gunungsitoli, Asaaro Telaumbanua, yang dikonfirmasi wartawan mewakili Kepala DLH, mempertanyakan kewenangan wartawan dalam meminta penjelasan mengenai anggaran di instansinya.

"Tidak ada hak wartawan nanya-nanya itu. Apa urusanmu di situ? Biar saya tanya sama Anda, apa kau sudah dididik menanyakan anggaran itu di dinas?" ujar Asaaro dalam percakapan melalui telepon.

[adsense]

Asaaro juga mempertanyakan tujuan konfirmasi tersebut dan membandingkannya dengan kewenangan aparat penegak hukum (APH).

"Saya tahu tujuanmu konfirmasi. Apa urusan Anda di situ? Anda APH atau apa? APH saja tidak berani nanya-nanya itu anggaran," katanya.

[adsense]

Asaaro kemudian mempersilakan wartawan memberitakan pernyataannya.

"Tapi biar kau tahu siapa saya juga, silakan beritakan. Tidak ada hak wartawan di situ," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]