[adsense]

Bupati Nias, Yaatulo Gulo, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD, Senin (29/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, SE, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Nias, dan para undangan.

[adsense]

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan Ranperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan yang disampaikan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Nias Akui Ada Kesenjangan Target dan Realisasi Program 2025

Atas pengelolaan keuangan daerah itu, Pemerintah Kabupaten Nias kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk lima tahun berturut-turut.

[adsense]

Menurut bupati, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Nias dan seluruh masyarakat atas sinergi yang terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

[adsense]

Mengakhiri penyampaiannya, bupati berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas dan disetujui DPRD agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Usaha kedai kelontong milik perantau asal Aceh semakin berkembang di berbagai wilayah Kota Medan. Selain menawarkan kebutuhan pokok dengan harga bersaing, keberadaan kedai-kedai tersebut dinilai memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke pasar tradisional.

Di sejumlah kawasan, seperti Medan Johor, Sunggal, Tanjung Anom, Kampung Lalang hingga Marendal, kedai-kedai yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai "Kedai Sampah Aceh" kini mudah dijumpai. Istilah tersebut merujuk pada warung kelontong yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti sayur-mayur, ikan, bawang, cabai, beras, bumbu dapur hingga kebutuhan harian lainnya.

[adsense]

Fenomena ini menunjukkan semakin besarnya aktivitas ekonomi perantau Aceh di Kota Medan. Selain membuka usaha kuliner, mereka juga mengembangkan bisnis di sektor perdagangan, ekspedisi hingga perkebunan yang ikut mendorong perputaran ekonomi di Sumatera Utara.

Salah seorang warga Medan Johor, Susi, mengaku lebih memilih berbelanja di kedai yang berada dekat rumahnya karena lebih praktis dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pedagang Seragam Sekolah di Pusat Pasar Medan Andalkan Penjualan Offline

Hal senada disampaikan Erna Sembiring, warga Tanjung Anom, Senin (29/6/2026). Menurutnya, kedai tersebut menyediakan hampir seluruh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang bersaing.

[adsense]

"Di dekat rumah sudah lengkap. Sayur, buah, beras, ikan sampai sabun ada. Kadang harganya juga lebih murah dibandingkan di pasar," katanya.

Namun, di balik kemudahan yang dirasakan konsumen, sejumlah pedagang pasar tradisional mengaku terdampak. Mereka menyebut omzet penjualan menurun sejak banyak kedai kelontong milik perantau Aceh bermunculan di sekitar permukiman.

[adsense]

Rini, pedagang sayur di Pasar Johor Baru Center (JBC), mengatakan sebagian pelanggannya beralih berbelanja ke kedai tersebut.

"Sejak banyak kedai itu buka, pelanggan kami berkurang. Mungkin karena barang di sana lebih lengkap, sedangkan kios kami berada di dalam pasar sehingga sekarang lebih sepi," ujarnya.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pemilik kedai di Medan Johor, Fadly, menegaskan pihaknya tidak bermaksud menjadi pesaing pedagang lain. Menurutnya, tujuan utama mereka adalah mencari nafkah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Kami hanya ingin berjualan dan memberikan pelayanan serta harga terbaik kepada pembeli. Tidak pernah terpikir untuk membatasi rezeki orang lain," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan meningkatkan kelengkapan barang dagangan serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

Berdasarkan pantauan di lapangan, semakin banyak perantau Aceh yang menetap dan membuka usaha di Kota Medan. Kota ini dinilai strategis sebagai pusat distribusi berbagai komoditas sehingga pasokan kebutuhan pokok relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan sejumlah daerah lain di Pulau Sumatera.

[adsense]

Keberadaan kedai-kedai tersebut menjadi salah satu dinamika baru dalam aktivitas perdagangan di Kota Medan yang menghadirkan kemudahan bagi konsumen, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan persaingan bagi pedagang pasar tradisional.(**)

[adsense]

[adsense]

Menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di Pusat Pasar Medan belum merasakan kenaikan omzet yang berarti. Mereka mengaku kesulitan bersaing dengan maraknya perdagangan melalui platform digital sehingga tetap mengandalkan penjualan secara langsung di toko.

Sejumlah pedagang menilai persaingan dengan penjual di platform e-commerce seperti TikTok Shop dan Shopee semakin berat. Selain harga yang lebih murah, penjual dari pusat grosir di Pulau Jawa juga dinilai unggul karena menawarkan subsidi ongkos kirim.

[adsense]

Salah seorang pedagang seragam sekolah di Pusat Pasar Medan, Ria (36), mengaku pernah mencoba memasarkan produknya secara online. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

"Kami sudah mencoba berjualan lewat TikTok dan Shopee supaya tidak ketinggalan, tetapi tetap sulit bersaing. Harga dari pedagang di pusat grosir Pulau Jawa jauh lebih murah, bahkan mereka bisa memberikan gratis ongkos kirim," ujarnya kepada harianSIB.com, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pedagang Pasar di Medan Keluhkan Dampak Program MBG, Minta Dilibatkan sebagai Pemasok

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Sumatera Utara, Alox Pinem, mengatakan tantangan tersebut banyak dialami pedagang konvensional yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi digital.

[adsense]

"Kesulitan berjualan online disebabkan rendahnya literasi digital, belum terbiasa mengelola toko digital, serta persaingan harga yang sangat ketat. Kami terus memotivasi pedagang agar tidak menyerah dan mulai mengikuti perkembangan perdagangan digital demi menjaga omzet," ujarnya.

Ia menambahkan, pedagang pasar tradisional juga masih harus menanggung biaya operasional, seperti sewa kios dan kebutuhan harian, sehingga ruang untuk bersaing dalam harga menjadi semakin terbatas.

[adsense]

Meski demikian, Alox optimistis pasar tradisional tetap memiliki pelanggan setia karena pembeli masih dapat melihat langsung kualitas barang sebelum membeli serta memiliki kesempatan untuk menawar harga.

"Pasar konvensional tidak akan mati. Masih banyak masyarakat yang lebih nyaman berbelanja langsung karena bisa memeriksa kualitas barang dan melakukan tawar-menawar," katanya.

[adsense]

Menurutnya, transformasi menuju perdagangan digital memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait agar pedagang pasar tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan daya saing di tengah pesatnya perkembangan platform belanja online.(**)

[adsense]

[adsense]

Pengajuan pembayaran kegiatan pada organisasi perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) terkandal disebabkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak dapat digunakan.

Menurut salah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) yang membidangi pengajuan melalui SIPD, pengajuan pembayaran beberapa kegiatan baik internal maupun kepada pihak ketiga terpaksa ditunda.

[adsense]

"SIPD lagi gak bisa, ditunda dulu lah," kata salah seorang pejabat yang membidangi pengajuan yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Nisel, Aferili Harita menyampaikan bahwa SIPD tidak bermasalah, namun ada sedikit gangguan karena beberapa OPD melakukan pergeseran anggaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas dan UPT Samsat Bahas Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan

"Bukan bermasalah pak Putra. Tapi beberapa OPD melakukan pergeseran. Hari ini sudah selesai mulai besok sudah normal kembali," ucap Aferili kepada wartawan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Rimba Bertuah Sitorus, bersama Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, meninjau langsung kondisi jalan rusak menuju Dusun Masihi, Desa Seiraja, Kecamatan Na IX-X, Minggu (28/6/2026).

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Dusun Masihi yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD Labura terkait kerusakan akses jalan yang telah lama menjadi keluhan warga.

[adsense]

Turut mendampingi Ketua DPRD dalam kegiatan itu, anggota DPRD Labura Hasan Basri Pasaribu (PKS), H Suryaman Munthe (Golkar), dan M Ali Borkat Sinaga (PPP).

Anggota DPRD Labura Hasan Basri Pasaribu mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Marsyarakat Dambakan Perbaikan Jalan Purbatua Bolak

Menurut Basri, rombongan juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat sekaligus mendengarkan langsung berbagai harapan warga.

[adsense]

Ia mengungkapkan, hasil pertemuan membawa kabar baik. Jalan rusak sepanjang sekitar lima kilometer menuju Dusun Masihi akan segera diperbaiki dengan dukungan dari PTPN IV Regional II Kebun Berangir.

Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, membenarkan hasil peninjauan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas respons positif yang diberikan pihak perusahaan.

[adsense]

"Alhamdulillah, ada kabar baik dari hasil peninjauan ini. Jalan menuju Dusun Masihi akan segera diperbaiki sehingga diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat," katanya.

Sementara itu, Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, menegaskan komitmen perusahaan untuk membantu perbaikan akses jalan tersebut setelah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat.

[adsense]

"Setelah melakukan peninjauan bersama Ketua DPRD Labura dan mendengarkan keinginan masyarakat, kami akan memberikan bantuan untuk memperbaiki jalan rusak menuju Dusun Masihi," ujar Edwin.

Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat Dusun Masihi dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan kemitraan perkebunan plasma di Kabupaten Mandailing Natal secara transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (29/6/2026), guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait perkebunan kelapa sawit di Madina.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

[adsense]

Pemprov Sumut akan memfasilitasi koordinasi antara Pemkab Madina, kementerian/lembaga, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, dan masyarakat. "Kami harap kunjungan kerja ini menghasilkan gambaran utuh akar masalah serta langkah penyelesaian yang segera ditindaklanjuti," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan perhatian serius terhadap konflik antara masyarakat Desa Singkuang I lewat Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama (KP-HSB) dengan PT Rendi Permata Raya (PT RPR).

[adsense]

Berdasarkan data, PT RPR memiliki IUP seluas sekitar 4.000 hektare (2005), Izin Lokasi, serta HGU seluas 3.741,88 hektare (2009). Seluruh izin mewajibkan perusahaan membangun kebun plasma 20 persen dari total areal. "Kami rekomendasikan PT RPR segera melaksanakan kewajiban itu sesuai aturan," tegasnya.

[adsense]

Di sisi lain, Kepala Bidang terkait PT RPR Andi menjelaskan sejak pengalihan manajemen akhir 2016, perusahaan hanya menguasai sekitar 3.000 hektare, sebagian lainnya berada di kawasan DAS sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Sejak 2023, perusahaan mulai menyiapkan kebun plasma secara bertahap.

[adsense]

Hingga kini telah tersedia 200 hektare plasma di dalam HGU yang sudah menghasilkan dan dibagikan, 100 hektare di luar HGU yang telah ditanami, serta 69 hektare lahan siap tanam. Kendala utama yang dihadapi adalah dualisme koperasi mitra. Pihaknya berharap pemerintah daerah terus memediasi agar permasalahan segera teratasi.(*)

[adsense]

[adsense]

Lippo Malls Indonesia (LMI) memperluas implementasi energi terbarukan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Sun Plaza Medan.

Dengan investasi sekitar Rp6,4 miliar sepanjang tahun 2026, Sun Plaza menjadi mall kelima dalam jaringan LMI yang memanfaatkan energi surya setelah Lippo Mall Cikarang, Lippo Plaza Kramat Jati, Lippo Plaza Batu, dan Lippo Plaza Kendari.

[adsense]

PLTS Atap Sun Plaza memiliki potensi menghasilkan energi terbarukan hingga 810 MWh per tahun atau sekitar 2,5% dari kebutuhan listrik tahunan mal.

Implementasi ini diproyeksikan mampu menghemat biaya energi sekitar Rp130 juta per tahun serta mengurangi emisi karbon sebesar 640–729 ton CO₂ per tahun, setara dengan penyerapan karbon oleh sekitar 29.000–33.000 pohon.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Liburan Sekolah, SUN Plaza Hadirkan "A Season of Adventure"

Mall Direktur Sun Plaza Yoyana dalam siaran tertulisnya, Senin (29/6/2026) mengatakan, pemasangan panel surya merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional mal.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, serta mendukung operasional pusat perbelanjaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar kembali menggelar patroli guna mengantisipasi aksi tawuran, geng motor, serta penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, Minggu (28/6/2026) malam.

Patroli dimulai sekitar pukul 23.30 WIB setelah seluruh personel mengikuti apel kesiapan dan pembagian tugas di Mako Polres Pematangsiantar sesuai Surat Perintah yang telah diterbitkan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, patroli dilakukan secara rutin dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah warga yang masih berkumpul hingga larut malam. Secara humanis, personel Timsus Dayok Mirah memberikan imbauan agar masyarakat segera kembali ke rumah masing-masing demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• Patroli Kring Serse Sasar Titik Rawan Kejahatan dan Balap Liar di Palas

"Selama pelaksanaan patroli, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar terpantau aman, tertib dan terkendali. Tidak ditemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan," ujar Agustina.

[adsense]

Patroli rutin yang dilakukan Timsus Dayok Mirah ini merupakan bagian dari upaya Polres Pematangsiantar dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari. (**)

[adsense]

[adsense]

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan dr Janri Nababan melaporkan kasus pencurian sejumlah sparepart alat kesehatan (Alkes) ke Polsek Pandan, Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (29/6/2026).

dr Janri mengungkapkan usai mendapat informasi kehilangan ini pada Rabu (24/6/2026) lalu, pihaknya langsung meninjau lokasi di gudang lama rumah sakit.

[adsense]

Dia menemukan sejumlah komponen alat kesehatan telah dibongkar serta hilang. Adapun barang yang hilang meliputi komponen dari sejumlah alkes yang sudah lama rusak, diantaranya mesin X-ray, CT Scan, sterilisator, serta lampu operasi.

"Setelah mendapat laporan, kami langsung mengecek ke lokasi dan memang benar ada sparepart alat kesehatan yang sudah dicuri dan dibongkar. Karena itu hari ini kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandan," ujarnya, Senin, sore.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Boy Simamora Curigai Ada Unsur Pembunuhan

Manajemen rumah sakit juga telah melakukan pemeriksaan internal dengan memanggil unit yang membidangi gudang dan keamanan. Namun, hingga saat ini belum ditemukan petunjuk mengenai pelaku.

[adsense]

"Karena CCTV tidak ada dan petugas yang kami mintai keterangan juga belum mengetahui pelakunya," katanya.

Disampaikan, saat melakukan pemeriksaan di lokasi, pihak rumah sakit menemukan kerusakan ringan pada pintu gudang.

[adsense]

Selain itu, barang-barang di dalam gudang tampak berserakan dan kabel-kabel listrik yang berada di plafon juga telah raib diduga diambil pencuri.

"Petugas menemukan sejumlah botol air mineral, bungkus kopi, serta puntung dan bungkus rokok di lokasi yang diduga telah lama berada di dalam gudang," ungkap dr. Janri.

[adsense]

Dia berharap kepolisian segera mengungkap kasus tersebut mengingat barang yang hilang merupakan aset milik negara, meski sudah tidak lagi digunakan.(*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak mengajak anak-anak Panti Asuhan Elim HKBP berkunjung dan berekreasi ke Taman Hewan Pematangsiantar, Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Senin (29/6/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan dan keceriaan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan. Selain memberikan kesempatan untuk berekreasi, kunjungan itu juga menghadirkan pengalaman edukatif melalui pengenalan berbagai jenis satwa yang ada di Taman Hewan.

[adsense]

Didampingi para Pejabat Utama (PJU) dan personel Polres Pematangsiantar, Kapolres tampak berbaur dengan anak-anak, bercengkerama serta memberikan motivasi agar tetap semangat belajar, menjaga kesehatan, dan terus optimistis dalam meraih cita-cita.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Sah Udur mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat Polri Presisi untuk selalu hadir dan memberi manfaat di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga lewat kegiatan sosial dan kemanusiaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Hadiri Peletakan Batu Pertama Gereja St. Klara

Kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, serta meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta yang hadir. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan SH MH menerima audiensi pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Batubara di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara kepolisian dan IPSI dalam membina generasi muda melalui olahraga pencak silat.

Dalam audiensi itu, Ketua IPSI Kabupaten Batubara, Marwa P.A. Boma Pratama, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres atas dukungan dan pembinaan yang selama ini diberikan sehingga berbagai program pembinaan atlet dapat berjalan dengan baik.

[adsense]

Marwa menjelaskan, pembinaan IPSI tidak hanya menyasar atlet dewasa, tetapi juga dilakukan sejak usia dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di sejumlah sekolah di Kabupaten Batubara. Sebagai tindak lanjut program tersebut, IPSI berencana menggelar Kejuaraan Pencak Silat Usia Dini Tahun 2026 pada November mendatang.

Melalui pertemuan itu, IPSI juga memohon arahan dan dukungan Kapolres terkait penyelenggaraan kejuaraan tersebut, sekaligus berharap pembinaan terhadap organisasi tetap mendapat perhatian dari Kapolres Batubara yang baru.

[adsense]

Menanggapi hal itu, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan mengapresiasi komitmen IPSI dalam membina generasi muda melalui pencak silat. Meski akan mengemban tugas baru di lingkungan SDM Bareskrim Polri, ia memastikan dukungan terhadap pembinaan IPSI Batubara akan tetap berlanjut.

"Saya akan menyampaikan kepada Kapolres yang baru mengenai pentingnya pembinaan IPSI Kabupaten Batubara. Saya melihat keseriusan dalam pembinaan yang dilakukan sehingga perlu terus didukung demi mencetak generasi muda yang berprestasi dan berkarakter," ujarnya.

[adsense]

Kapolres juga menyarankan agar pengurus IPSI kembali melakukan audiensi dengan Kapolres Batubara yang baru untuk memperkuat komunikasi dan sinergi, khususnya dalam menyukseskan Kejuaraan Pencak Silat Usia Dini 2026.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kasat Intelkam Polres Batubara AKP Tukkar L. Simamora, Ketua IPSI Kabupaten Batubara Marwa P.A. Boma Pratama serta Sekretaris IPSI Kabupaten Batubara, Waridi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan yang diwakili Sekretaris Daerah Chiristison R Marbun menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta tiga Ranperda lainnya dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Senin (29/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jesica Avelina Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, camat, dan undangan lainnya.

[adsense]

Dalam nota pengantar yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Humbahas berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 kali berturut-turut sejak 2016.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

Dijelaskan pula, pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp978,58 miliar terealisasi Rp972,20 miliar atau 99,34 persen. Sementara belanja daerah dari anggaran Rp1,01 triliun terealisasi Rp952,53 miliar atau 94,24 persen.

[adsense]

Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari penggunaan SILPA dianggarkan Rp32,13 miliar dan terealisasi Rp32,13 miliar atau 99,99 persen.

Selain Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati juga menyampaikan tiga Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

[adsense]

Ranperda Kawasan Tanpa Rokok disusun untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, bayi, dan lanjut usia dari paparan asap rokok, sekaligus menekan angka perokok pemula serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara perubahan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan memperkuat kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan responsif dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Humbahas periode 2025–2029.

[adsense]

Sedangkan perubahan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan menyempurnakan ketentuan pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Di akhir penyampaian nota pengantar, Sekda mengucapkan terima kasih kepada DPRD Humbahas atas kerja sama yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Ketua DPRD Parulian Simamora mengatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Ia juga mengapresiasi penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 beserta tiga Ranperda lainnya. Selanjutnya rapat paripurna diskors dan akan dilanjutkan pada Senin (6/7/2026) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap empat Ranperda tersebut. (BR10)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, menyesalkan pecahnya kericuhan antara warga dan PT Bridgestone di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), yang dipicu sengketa lahan berkepanjangan.

Zeira Salim Ritonga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut segera "membongkar" kejelasan status lahan untuk mencegah konflik semakin meluas.

[adsense]

Politisi PKB Sumut ini menilai persoalan tersebut berawal dari tuntutan masyarakat yang mengatasnamakan Kerajaan Nagur Bolak atas lahan yang saat ini dikuasai PT Bridgestone. Apalagi lahan itu merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang statusnya hingga kini masih menjadi polemik.

"Persoalan ini sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan. DPRD Sergai bahkan sudah melakukan dialog persuasif melalui RDP, namun tidak diindahkan salah satu pihak terkait," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Senin (29/6/2026), melalui sambungan telepon dari Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Musancab VI PDI Perjuangan Sergai Momentum Konsolidasi Internal, Jaga Kekompakan

Menurut Zeira, Komisi A DPRD Sumut telah menjadwalkan kunjungan lapangan pada 3 Juli 2026 mendatang ke kawasan PT Bridgestone guna melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menghimpun data untuk mempercepat penyelesaian konflik.

[adsense]

"Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status lahan yang mendasar antara PT Bridgestone dan masyarakat. Karena itu, kami perlu turun langsung agar persoalannya terang," tegas Sekretaris PKB Sumut tersebut.

Berkaitan dengan itu, Zeira mendesak BPN Kabupaten Serdang Bedagai maupun BPN Sumut agar segera memberikan kejelasan atas tuntutan masyarakat berdasarkan data konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

"Kami minta BPN segera menjelaskan status lahan yang dikuasai Bridgestone. Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi BPN dan pemerintah daerah agar batas-batas lahan bisa dilihat secara nyata," katanya.

Zeira juga mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan menghindari tindakan anarkis, sebab penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan dialog terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

[adsense]

Diketahui, bentrokan itu pecah saat massa yang mengatasnamakan Kerajaan Nagur Bolak menggelar aksi menuntut pengembalian lahan seluas 7.000 hektare. Kericuhan berujung anarkis dengan terbakarnya 27 sepeda motor dan satu unit truk Fuso, serta menyebabkan sejumlah warga mengalami luka tembak.(*)

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) kembali menyalurkan dana zakat pegawai dalam bentuk aksi sosial khitan massal bagi 100 anak. Kegiatan yang digelar di Ballroom Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Minggu (28/6/2026), menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam membantu masyarakat melalui layanan kesehatan.

Direktur TI dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofyan mengatakan, khitan tidak hanya merupakan tindakan medis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan sekaligus menjalankan syariat.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, Bank Sumut berupaya memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Ia menyebut dana zakat yang dihimpun dari pegawai Bank Sumut disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program sosial yang menyentuh kebutuhan nyata.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sekaligus merasakan suasana yang menyenangkan sehingga pengalaman hari ini menjadi kenangan yang baik bagi mereka," ujar Sandhy.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut Resmikan KCP Sei Berombang, Perluas Akses Keuangan di Pesisir Labuhanbatu

Wakil Ketua II BAZNAS Sumatera Utara Sultoni Trikusuma mengapresiasi konsistensi UPZ Bank Sumut yang aktif berkolaborasi dalam berbagai program sosial. Menurutnya, UPZ Bank Sumut menjadi salah satu mitra strategis BAZNAS dan tercatat sebagai salah satu penghimpun zakat terbesar di Sumatera Utara.

Khitan massal tersebut melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Umum Haji Medan. Selain memperoleh layanan khitan gratis, para peserta juga mendapatkan pendampingan medis agar proses berjalan aman dan lancar.

[adsense]

[adsense]

Bank Sumut berharap kegiatan ini dapat meringankan beban keluarga peserta sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• RS Pirngadi Medan Libatkan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pelayanan

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Nias memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 dengan menggelar upacara di Lapangan Upacara Kantor Bupati Nias, Senin (29/6/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Peringatan Harganas tahun ini mengusung tema "Ayah Wajib Hadir", sebagai ajakan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak sekaligus memperkokoh ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul, sehingga keterlibatan aktif ayah dalam proses pengasuhan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di tengah tantangan era digital.

Melalui peringatan Harganas ke-33 ini, Pemerintah Kabupaten Nias mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai tempat terbaik dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, membangun karakter, serta menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas demi masa depan bangsa.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

[adsense]

[adsense]

Wagub Sumut Surya menegaskan ketangguhan keluarga merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, di tengah era disrupsi digital dan ancaman siber, penguatan keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda.

Hal tersebut disampaikan Surya saat memimpin upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (29/6/2026).

[adsense]

"Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global," tegas Surya.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mengenakan pakaian wastra Nusantara, Surya mengatakan, Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, ketika struktur penduduk didominasi usia produktif 15-64 tahun. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran dan kriminalitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Darma Wijaya Pimpin Upacara Peringatan Harganas di Sergai, Ketahanan Keluarga jadi Fondasi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ia mengingatkan bahaya fenomena 'fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak.

[adsense]

Surya juga mengaitkan lemahnya pengasuhan serta penggunaan gawai tanpa pengawasan dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan remaja, seperti tawuran, perundungan (bullying), geng motor, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, berbagai perilaku menyimpang tersebut merupakan sinyal bahwa fungsi keluarga mengalami pelemahan. "Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 tahun 2026 yang digelar Pemkab Sergai di Halaman Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Senin (29/6/2026).

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr H Wihaji SAg MPd, Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan bahwa ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Dalam amanat tersebut disebutkan bahwa keluarga saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, disrupsi teknologi digital, pergeseran nilai sosial, hingga ancaman siber. Karena itu, keluarga yang tangguh dinilai menjadi syarat utama agar bangsa mampu bertahan di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat.

Amanat menteri juga menekankan bahwa Indonesia tengah berada pada fase bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi. Kondisi ini merupakan peluang besar untuk mendorong kemajuan bangsa, namun dapat berubah menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan keluarga yang kuat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Tata Alun-Alun Siapkan Ruang UMKM dan Perkuat Infrastruktur

Selain itu, keluarga dipandang sebagai benteng utama dalam mencegah berbagai persoalan sosial yang melibatkan generasi muda, seperti perundungan, tawuran, hingga kekerasan remaja. Penguatan fungsi keluarga dinilai menjadi langkah preventif yang paling efektif dalam membangun karakter anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang mereka.

[adsense]

Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan sejarah singkat peringatan Harganas oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs Akmal AP MSi. Pembacaan ini kilas balik mengenai awal mula ditetapkannya Harganas sebagai momentum penting dalam menghargai peran keluarga terhadap pembangunan bangsa.

Upacara Peringatan Harganas ke-33 diikuti unsur Forkopimda Sergai, Ketua TP PKK Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suwanto Nasution, Ketua Darma Wanita Persatuan Ny Mafa Yanny Suwanto Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala OPD, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Sutarto MSi menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) VI PDI Perjuangan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Minggu (28/6/2026) dan mengajak seluruh kader jadikan Musancab momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke akar rumput.

Sutarto juga meminta seluruh kader yang baru dilantik sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) di 17 kecamatan agar memperkuat kerja-kerja kerakyatan sebagai upaya menjaga eksistensi partai di tengah masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, Musancab bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk menyatukan orientasi dan langkah perjuangan seluruh kader dalam menghadirkan partai di tengah rakyat.

"Musancab ini sebagai momentum untuk segenap kader memiliki orientasi yang sama dalam derap langkah yang sama menghadirkan partai di tengah rakyat," ujar Sutarto kepada wartawan, Senin (29/6/2026) di DPRD Sumut mengutip sambutannya di acara Musancab VI PDI Perjuangan Sergai.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Karo Soroti Somasi GBKP, Desak Pemkab Segera Berdialog

Sutarto juga menyampaikan salam hormat dari Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, yang berpesan agar seluruh kader terus memperkuat soliditas dan menjaga kekompakan demi memperkuat kehadiran partai di akar rumput.

[adsense]

Sutarto meminta DPC PDI Perjuangan Sergai segera melanjutkan konsolidasi internal melalui pembentukan struktur partai di tingkat ranting (desa) hingga anak ranting (dusun), sehingga mesin partai semakin optimal. "Mesin partai yang optimal harus disiapkan demi kesuksesan pada Pemilu 2029," tegas Sutarto.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sergai yang juga Bupati Sergai, Darma Wijaya, menegaskan bahwa kekuatan partai selama ini bertumpu pada kebersamaan, gotong royong, dan kerja nyata seluruh kader untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, target utama partai bukan hanya menambah kursi legislatif, tetapi mempertahankan capaian yang sudah diraih sehingga pihaknya mengingatkan kader agar terus hadir di tengah masyarakat, menjadi pelopor, saling membantu, dan menjaga semangat gotong royong demi memperkuat posisi PDI Perjuangan di Serdang Bedagai.(*).

[adsense]

[adsense]

Personel Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) Bripda HSR masih menjalani penempatan khusus (Patsus) di Bid Propam Polda Sumut pasca diduga menabrak mobil warga.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat harianSIB mengkonfirmasi perkembangan penanganan kasus tersebut.

[adsense]

"Yang bersangkutan masih dipatsus di Bid Propam untuk mendalami unsur pelanggaran disiplin apa saja yang dilakukan," ujar Ferry, Senin (29/6/2026).

Terkait sanksi yang akan diberikan, lanjut Ferry berdasar hasil pemeriksaan Bid Propam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Pimpin Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Tribrata Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Diketahui sebelumnya berdasar video viral, Bripda HSR yang mengendarai Innova Reborn mengejar dan menabrak mobil Honda CR-V yang dikendarai LH pada Kamis (28/5/2026) sekira pukul 06.43 WIB di kawasan Medan Johor.

[adsense]

Akibat kejadian tersebut, LH melaporkan Bripda HSR ke Polda Sumut pada Senin (8/6/2026).

"Ya benar, terlapor merupakan anggota dari jajaran polres wilayah. HSR melakukan tabrak belakang terhadap mobil pelapor inisial LH di daerah Medan Johor," jelasnya.

[adsense]

Sebut Ferry, HSR nekat mengejar mobil CR-V setelah mendapat informasi istrinya sedang bersama LH.

"Jadi terlapor dengan motif cemburu melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor LH yang menggunakan CR-V lalu menabraknya," kata Ferry.

[adsense]

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Ferry, dugaan HSR ternyata keliru. Perempuan yang berada di dalam mobil CR-V bersama LH bukanlah istri HSR.

"Ternyata hasil pemeriksaannya yang bersama LH di dalam mobil CR-V bukan istri yang bersangkutan," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 dengan tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan Doa Bersama Lintas Agama di Aula SAR Mako Polres Tanjungbalai, Senin (29/6/2026) pagi.

Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri SIK MIK yang diwakili oleh Kompol Edi Sidauruk SH MH mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan pimpinan Polres Tanjungbalai.

[adsense]

"Dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 ini, Doa Bersama Lintas Agama merupakan wujud kebersamaan di tengah keberagaman kita. Kegiatan ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami dalam mengemban tugas, menjaga ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik dan mengayomi masyarakat," ujar Kompol Edi Sidauruk

Kompol Edi Sidauruk juga mengatakan bahwa momentum ini menjadi simbol nyata komitmen kepolisian dalam merawat keberagaman serta memperkokoh sinergitas demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketum HIMA KRS Apresiasi Kinerja Polres Tanjungbalai

"Semoga dengan adanya doa bersama dalam rangka HUT Polri ke-80 ini, Polri, khususnya di wilayah Kota Tanjungbalai, ke depannya bisa semakin maju, sukses, senantiasa dicintai oleh masyarakat, serta mampu menjaga kota ini tetap aman dan kondusif," ungkapnya.

[adsense]

Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat satu per satu pemuka agama memimpin doa secara bergantian sesuai keyakinan masing-masing yang dibawakan oleh Tokoh Agama yaitu JS Jolly dari agama Konghucu , Denny Baldis SH dari agama Hindu, Si Thien Hok S Pd dari agama Budha, Tau Raja Turnip dari agama Katolik, Pdt Samosir dari agama Kristen Protestan dan ditutup oleh Tokoh Agama Islam oleh Ust Indra Syah.

Selain para tokoh agama, kegiatan tersebut juga diikuti oleh unsur Forkopimda Kota Tanjungbalai, Asisten I Pemko Tanjungbalai Drs Fitra Hadi M I Kom, Danramil 08/PB Kapten Czi Muklis Sinulinga, Jaksa Fungsional Intelijen Kejari TBA Aji Bagus Hamandani SH, Ahmad Syaiku SH dari Pengadilan Negeri, Wadanki Subden 3B Brimob Polda Sumut Iptu Erwin Yulianto S Sos, serta jajaran pengurus Bhayangkari Cabang Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]