[adsense]

Serikat Pekerja (SP) BRI Cabang Iskandar Muda bersama Badan Pembina Kerohanian Islam (BAPEKIs) BO Iskandar Muda menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan santunan kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Al Marhamah, Jalan Garu Sei Sikambing B, Jumat (24/4/2026).

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta paket sembako, di antaranya beras, air mineral, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan.

[adsense]

Adrianus, mewakili Pimpinan BRI Cabang Iskandar Muda Zulherman Isfia dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari ibadah sekaligus wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

"Santunan ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, sekaligus wujud kasih sayang dan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan," ujar Adrianus.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Berbagi Berkah Awal Syawal, Santuni Anak Yatim Dhuafa

Sementara itu, pimpinan Panti Asuhan Al Marhamah, Syahrial, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh SP BRI dan BAPEKIs. "Semoga Allah memberikan keberkahan bagi saudara-saudaraku yang telah memberikan santunan ini," ucap Syahrial.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Mili Ade Eka Purnama (Ketua BAPEKIs), Syamsul Bahri (Ketua SP BRI), Syahru Ramadhan (Wakil Ketua SP BRI) sebagai perwakilan SP Iskandar Muda dan Adrianus (perwakilan SP BRI RO Medan)

[adsense]

[adsense]

Diduga korban pembunuhan, Hemat Barus (43) warga Dusun I Desa Tigajuhar Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu, Kabupaten Deliserdang, ditemukan tewas di kedai tuak, Kamis (23/4/2026) pukul 21.30 WIB, di Jalan M Saleh Barus Kecamatan STM Hulu.

Saat ditemukan, Hemat Barus tewas bersimbah darah dengan luka tusuk diakibatkan benda tajam di dada sebelah kiri dan luka sayat di leher.

[adsense]

Informasi diperoleh, Jumat (24/4/2026), malam sebelum kejadian, Hemat Barus minum tuak sendiri di warung tuak itu. Beberapa saat kemudian, terduga pelaku pembunuhan berinisial S alias B (42) warga Desa Tigajuhar, mendatangi warung tuak.

Diduga terjadi perdebatan yang disebut-sebut dendam lama, S alias B kemudian mencabut pisau dari pingganggnya dan menikamkannya kebagian dada korban. Tikaman itu membuat Hemat Barus terjongkok menahan rasa sakit sembari memegang luka tusuk.

[adsense]

Baca Juga:

• Setahun Diburon, Polsek Batangkuis Tangkap Pelaku Bongkar Rumah dan Curi Sepeda Motor

Melihat korban terkapar, terduga S alias B, kabur meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah.

[adsense]

Kapolsek STM Hulu Polresta Deliserdang, AKP Robah Tarigan, ketika dikonfirmasi harianSIB.com, Jumat (24/4/2026) mengatakan pihaknya masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku, yang diduga bersembunyi di hutan.(*)

[adsense]

[adsense]

Data sementara, sebanyak 196 rumah warga terkena dampak bencana banjir yang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi pada Rabu (22/4/2026) malam di Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Hal tersebut dijelaskan oleh Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Taput, Binhot Aritonang kepada Jurnalis SIB News Network, Jumat (24/4/2026)

[adsense]

" Data sementara yang saat ini kita peroleh sebanyak 196 rumah warga terkena dampak banjir. Data itu bisa mungkin akan bertambah. Bencana banjir di Kecamatan Simangumban menyebabkan kerusakan pemukiman dan pertanian di tiga desa, yakni Desa Aek Nabara, Desa Simangumban Julu, Simangumban Jae dan Desa Dolok Sanggul, " jelasnya.

‎

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

" Banjir juga berdampak pada fasilitas umum yaitu 1 unit jembatan penghubung ke desa lain terbawa arus sungai dan 1 unit Mushola mengalami rusak berat, " terangnya.

[adsense]

Ia juga memaparkan, selain infrastruktur, sektor pertanian juga terdampak signifikan dengan gagal panen lahan padi seluas kurang lebih 15 sampai 20 hektar yang rata-rata telah memasuki usia 70-80 hari setelah tanam (hst).

‎‎

[adsense]

‎" Sebagai bentuk penanganan awal, Bapak Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat langsung turun ke lokasi menyerahkan bantuan gotong royong berupa uang tunai kepada warga terdampak guna membantu proses pembersihan rumah. Bantuan awal tersebut diberikan sebesar Rp500.000 untuk kategori rumah rusak berat dan Rp300.000 untuk kategori rusak sedang maupun ringan. Dan bantuan lanjutan direncanakan akan menyusul setelah proses pendataan selesai, "paparnya.

‎

[adsense]

‎Ia juga mengatakan, Dinas Sosial Taput telah menyalurkan bantuan sembako dan mendirikan dapur umum untuk mendukung kegiatan gotong royong warga.

" Untuk kebutuhan air bersih, mobil tangki PDAM Mual Natio telah dikerahkan untuk menyuplai air bersih bagi warga. Untuk sumber air bersih di lokasi saat ini tidak ada kendala.

[adsense]

Lebih lanjut ia menjelaskan, kolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga dilakukan untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT).

‎

[adsense]

‎" Atas peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa. Tim gabungan dari berbagai instansi yaitu Pemkab Taput, TNI, Polri dan pihak Balai Besar Jalan Nasional masih terus bersiaga di lokasi untuk melakukan pembersihan material longsor dan pemulihan area terdampak banjir, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sosial Padang Lawas (GPS-PALAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas, Kamis (24/4/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti dugaan aktivitas ilegal di kawasan hutan yang telah ditertibkan negara.

Dalam pernyataan sikapnya, GPS-PALAS mengecam keras PT Damai Nusa Sekawan (DNS) yang diduga masih melakukan aktivitas, termasuk pemanenan, di lahan berstatus kawasan hutan meski telah dipasangi tanda penertiban oleh negara.

[adsense]

Mereka mendesak pihak perusahaan untuk segera menghentikan seluruh operasional di lahan tersebut guna menghormati proses hukum dan kewenangan negara. Selain itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk segera turun melakukan peninjauan lapangan serta mengambil langkah hukum tegas apabila aktivitas ilegal terbukti masih berlangsung.

Aksi ini, menurut mereka, merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan kawasan hutan dari praktik yang melanggar undang-undang.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Distribusi Terbatas Diduga Jadi Penyebab

Ketua GPS-PALAS, Efenry Hasibuan, bersama Koordinator Aksi Andri Saputra, dalam orasinya menegaskan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemasangan plang semata, tetapi juga diikuti dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas di lapangan.

[adsense]

Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Tindak Pidana Khusus, Ali Wardansyah Pasaribu didampingi Plh Kasi Intelejen Horas Erwin Siregar membenarkan bahwa lahan PT DNS telah dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

"Benar, PT DNS sudah dikuasai kembali oleh Satgas PKH dan telah dipasangi plang sekitar tiga bulan lalu. Luasnya sekitar 726 hektare dan masuk kawasan hutan. Selanjutnya akan kami sampaikan ke pimpinan secara berjenjang serta ke Satgas PKH Provinsi," ujarnya.

[adsense]

Meski demikian, pihak Kejari menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang, termasuk dugaan masih adanya aktivitas di lokasi tersebut, melalui koordinasi lebih lanjut dengan Satgas PKH dan instansi terkait.(**)

[adsense]

[adsense]

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kota Tebingtinggi dinilai buruk oleh pelanggannya. Buruknya kualitas air yang didistribusikan perusahaan daerah tersebut menjadi alasan utama munculnya protes, terutama dari para pelanggan yang mengeluhkan kondisi air keruh bahkan bercampur lumpur sehingga tidak layak pakai dan ada juga yang mengeluh air sering mati.

Warga Kelurahan Bulian banyak mengeluh dengan pelayanan PDAM Tirta Bulian. Seorang warga di Jalan Letda Sujono, Kamis (23/04/2026), mengatakan, air yang dialirkan PDAM Tirta Bulian keruh berwarna kecoklatan dan bercampur sedikit lumpur.

[adsense]

Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) boru Purba mengatakan, air keruh sering terjadi terutama di jam pagi dan malam hari.

"Akibat air keruh menyuci pakaian putih yang seharusnya jadi bersih malah menjadi kuning, bagaimana tidak, air yang mengalir pun kotor bercampur lumpur," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sosialisasi Adminduk, Disdukcapil Humbahas Paparkan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan

Sementara itu Yanto salah seorang warga Purnama Deli juga mengeluhkan hal yang sama.

[adsense]

"Dari dulu gak pernah beres pelayanan PDAM Tirta Bulian ini, bukan hanya kualitas air yang tak bagus, air pun sering mati di jam-jam tak menentu," ujarnya.

Bersumber dari laporan laba (rugi) Tirta Bulian Tahun 2025, biaya oprasional yang di keluarkan sebesar Rp 13.271.216.447, diantaranya terdapat dana pemakaian bahan kimia Rp 1.362.372.375, biaya pemeliharaan Rp 631.689.626 serta biaya oprasional lainnya Rp 1.474.820.475, jika di totalkan sebesar Rp 3.468.882.476.

[adsense]

Ketika jurnalis SIB mengkonfirmasi hal tersebut via telpon, Kamis (23/04/2026), Plt (pelaksana tugas) Direktur PDAM Tirta Bulian Roy Abdul Rahman mengatakan akan mengintruksikan anggotanya untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Saya akan memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di daerah tersebut agar mengetahui apa penyebabnya," ucapnya.

[adsense]

Anggota DPRD Komisi III Kota Tebingtinggi Andar Alatas Hutagalung, SH, MH menanggapi permasalahan tersebut dan mengatakan hal Ini memang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Tebingtinggi.

"Warga Kota Tebingtinggi memiliki hak untuk menerima air bersih yang sehat dan layak untuk dipakai dalam keperluan sehari-hari bahkan air tersebut dapat dikonsumsi. Kami meminta wali kota agar dapat fokus dan segera menyelesaikan persoalan ini, karena ini sangat penting untuk kesehatan warga Kota Tebingtinggi," ucapnya.

[adsense]

Lanjutnya, komisi III akan melaporakan hal ini kepada ketua DPRD , agar memanggil Direktur PDAM Tirta Bulian, dan dinas terkait, agar persoalan ini terbuka, dan mengetahui apa yang menjadi masalah dalam PDAM Tirta Bulian Kota Tebingtinggi. (**)

[adsense]

[adsense]

Ombudsman Sumut kembali menggelar kegiatan Ombudsman On The Spot (OTS) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan di Medan terkait kegiatan Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Menurutnya, kegiatan yang digelar, 22 April 2026 dimaksudkan sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan pengawasan pelayanan publik.

Dikatakan, Ombudsman On The Spot merupakan kegiatan jemput bola yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi pelayanan publik dan membuka posko layanan pengaduan serta konsultasi bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Ombudsman Sumut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan tanpa harus datang ke Kantor Perwakilan Ombudsman Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Soroti Dugaan Maladministrasi Ganti Rugi Lahan Bypass Siborongborong

"Dari laporan atau konsultasi yang disampaikan masyarakat, Ombudsman Sumut menerima laporan terdapat masyarakat yang dipersulit dalam penggunaan layanan di Kantor Imigrasi dan juga ditemukan beberapa orang masyarakat mengalami kendala dalam sistem teknologi pada aplikasi Finnet yang disajikan Kantor Imigrasi mengakibatkan beberapa orang uangnya tertahan di Aplikasi Finnet, karena pembayaran gagal diteruskan ke Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan hingga kini belum dilakukan pengembalian," jelasnya.

[adsense]

Selain itu, lanjutnya, ada masyarakat yang mengalami permasalahan terkait adanya perbedaan informasi tanggal lahir dalam paspor yang sudah dimiliki sebelumnya dengan KTP dan KK sehingga tidak bisa untuk memperpanjang Paspor.

Berbagai laporan tersebut akan disampaikan 0mbudsman Sumut kepada pihak Imigrasi Kelas II TPI Belawan, untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

[adsense]

Herdensi menegaskan, bahwa kegiatan itu akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik layanan publik guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian layanan kepada masyarakat. "Melalui kegiatan Ombudsman On The Spot diharapkan masyarakat semakin berani dan mudah dalam menyampaikan pengaduan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara layanan," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) RKPD 2027 Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Santika Medan, Rabu (23/4/2026), Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota terkait langkah pengendalian inflasi.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan seluruh kabupaten/kota yang diwakili oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, serta untuk wilayah Kepulauan Nias diwakili oleh Kabupaten Nias Utara.

[adsense]

Penetapan ini didasarkan pada indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai alat ukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa sekaligus acuan utama tingkat inflasi.

Kesepakatan ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan komoditas, khususnya pangan, tetap stabil. Selain itu, juga untuk memastikan kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah dengan pendekatan 4T.

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Dampak Pengungsi, Bobby Nasution Minta Regulasi Dipertegas

Selain itu, untuk mendorong kelancaran distribusi, dilakukan penguatan melalui Toko Pantau Inflasi sebanyak 5–10 titik, pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Harga Pangan Komoditas Utama (SiHarapanKu), serta Kios Outlet Satgas Pangan. Termasuk juga sinergi pendataan pada simpul distribusi niaga.

[adsense]

"Memastikan keterjangkauan harga melalui sistem peringatan dini terhadap harga pangan komoditas penting menggunakan aplikasi SP2KP dan SiHarapanKu, serta melakukan sosialisasi harga eceran tertinggi atau harga acuan pembelian penjualan (HET/HAP). Juga pelaporan yang tepat sesuai aturan dan optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait serta mitra pangan," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penandatanganan MoU itu menetapkan dua daerah sebagai acuan pengukuran IHK, serta perhatian khusus bagi wilayah Kepulauan Nias yang masih bergantung pada pasokan komoditas pangan strategis.

[adsense]

Kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan para pihak. (*)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) melalui PLN UP3 Sibolga menggelar aksi penanaman pohon bertajuk Roots of Energy dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini difokuskan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai bentuk kepedulian terhadap pemulihan lingkungan pascabanjir bandang sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Program ini dilaksanakan bersama Yayasan Cahaya Sosial Indonesia, Aktivis Lingkungan Pantai Barat, pemerintah daerah, serta masyarakat di tiga desa prioritas, yakni Desa Aek Raso (Kecamatan Sorkam Barat), Desa Sait Kalangan II dan Desa Tapian Nauli Saur Manggita (Kecamatan Tukka).

Ketiga wilayah tersebut dipilih karena membutuhkan intervensi vegetatif untuk mempercepat pemulihan ekosistem dan memperkuat fungsi daerah aliran sungai.

[adsense]

Manager PLN UP3 Sibolga Bachtiar mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN, khususnya di wilayah terdampak bencana.

"Program penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat dan lingkungan. Kami berharap pohon yang ditanam tidak hanya memulihkan alam, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga," ujarnya.

[adsense]

Adapun jenis tanaman yang ditanam meliputi durian dan alpukat sebagai komoditas bernilai ekonomi, mangga dan nangka untuk ketahanan pangan keluarga, serta markisa sebagai tanaman sela yang berpotensi menghasilkan dalam waktu lebih cepat.

Selain itu, pohon keras seperti mahoni dan jabon juga direncanakan ditanam di area lereng guna memperkuat struktur tanah dan mengurangi risiko bencana.

[adsense]

Wakil Bupati Tapteng H Mahmud Efendi Lubis mengapresiasi kolaborasi lintas pihak dalam mendukung pemulihan kawasan terdampak banjir bandang.

"Kami berterima kasih atas dukungan PLN dan seluruh pihak yang terlibat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di masa mendatang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundhakir menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa energi masa depan tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Ketika ekosistem dijaga dan masyarakat diberdayakan, maka ketahanan lingkungan, pangan, dan ekonomi dapat dibangun secara bersamaan," ujarnya.

[adsense]

PLN berharap kegiatan ini menjadi langkah awal gerakan pemulihan lingkungan yang lebih luas dan berkelanjutan di wilayah Tapteng melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) secara resmi memulai rangkaian perhelatan internasional dengan menggelar Soft Launching The 7th Geofestival 2026 pada Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Acara yang berlangsung di Museum Negeri Sumatera Utara ini dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai perencanaan kelembagaan dan pengembangan geosite di kawasan Kaldera Toba.

Kegiatan ini dibuka Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda P. Setiawan, S.Stp, M.Sp., yang diwakili Sekretaris Dinas. Perhelatan ini menandai kesiapan Danau Toba sebagai pusat perhatian dunia dalam jaringan geopark global.

[adsense]

Kolaborasi Lintas Negara dan Agenda Internasional General Manager TCUGGp, Azizul Kholis, menyatakan bahwa 7th Geofestival 2026 merupakan bagian dari agenda kolektif Asia Pacific Geoparks Network (APGN).

TCUGGp akan menjadi tuan rumah bersama dalam rangkaian festival yang dilakukan secara maraton di tiga lokasi berbeda:

[adsense]

• Pre-event: 21–26 Juni 2026 di UNESCO Global Geopark Raja Ampat.

• Main Event: 1–5 Juli 2026 di Toba Caldera.

[adsense]

• Post-event: 21–24 Juli 2026 di Lenggong Geopark, Malaysia.

Festival ini akan dihadiri tokoh-tokoh kunci dunia, termasuk Professor Jin Xiaochi (Koordinator APGN) dan Artur Sá (Presiden Global Geoparks Network).

[adsense]

Salah satu momentum krusial adalah kesepakatan kerja sama Sister Geopark oleh 10 geopark di Asia, yang diharapkan mampu mendorong kapasitas ekonomi kreatif di lingkungan TCUGGp.

Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TCUGGp dengan berbagai mitra strategis, termasuk Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Asosiasi Pelaku Pariwisata Sumut, dan Dewan Kopi Indonesia Sumut.

[adsense]

Sinergi penting juga terjalin dengan Punguan Pomparan Toga Sinaga Boru (PPTSB). Sekjen PPTSB, Eduard Sinaga, menegaskan komitmennya mendukung pilar pendidikan melalui gagasan pendirian museum dan pusat informasi geopark di kawasan Tugu Toga Sinaga, Palipi, Samosir.

Selain itu, PPTSB aktif dalam pilar konservasi melalui penghijauan dan pengembangan kebun bibit tanaman endemik.

[adsense]

Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Kebijakan

[adsense]

Sesi FGD menghadirkan narasumber utama Ir. M. Arman Efendi Pohan (Perencana Ahli Utama BP Geopark) dan Ir. Budi Sinulingga (Dewan Pakar TCUGGp). Arman menekankan pentingnya integrasi tiga pilar geopark: Konservasi (menghentikan eksploitasi geosite), Edukasi (kesadaran warga), dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan meliputi:

[adsense]

1. Penyusunan Perda Geopark untuk mengikat kebijakan lintas wilayah.

2. Penggunaan satu peta pengembangan geopark untuk seluruh kabupaten.

[adsense]

3. Penguatan Badan Pengelola dan pembentukan Pokja Geopark di setiap kabupaten.

4. Penerapan indikator geopark sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala daerah (Monev).

[adsense]

Dewan Pakar TCUGGp, Budi Sinulingga, mengingatkan bahwa tujuan akhir geopark adalah kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Hal ini mencakup pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, peningkatan pendapatan, serta kesadaran terhadap mitigasi perubahan iklim.

"Penting untuk mengomunikasikan prinsip utama geopark kepada seluruh warga agar terjadi keselarasan gerakan di kawasan ini," tegas Budi.

[adsense]

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Jaringan Geopark Indonesia, Farid, menyoroti tantangan besar dalam mengelola tata kelola di tujuh kabupaten yang melingkupi Kaldera Toba.

Dengan peluncuran ini, TCUGGp berkomitmen untuk mengubah pola pikir perencanaan kawasan menuju sistem yang terintegrasi dan berstandar internasional sesuai mandat UNESCO.

[adsense]

Menurut pedoman UNESCO Global Geoparks (UGGp), sebuah geopark wajib mengelola warisan geologi dengan konsep perlindungan yang terhubung langsung dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan komunitas lokal (seperti PPTSB dalam kasus ini) adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan status UNESCO.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) serta memastikan masyarakat memahami prosedur yang benar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan sosialisasi. Acara ini dilaksanakan di Kantor Disdukcapil, Komplek Perkantoran Tano Tubu, Kecamatan Doloksanggul, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Kegiatan ini digelar sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

[adsense]

Baca Juga:

• 6 Kadis Mengundurkan Diri di Labura, Satu Diproses di Kemendagri

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM, bertindak sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Jara menjelaskan latar belakang digelarnya sosialisasi ini adalah untuk mendorong terbangunnya keserasian terkait proses dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

[adsense]

Hal ini dimaksudkan agar seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga hasil pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat, dapat terurai secara jelas. Tujuannya adalah agar tercapai kesamaan pengertian dan persepsi dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil, mulai dari pemahaman mengenai persyaratan, tata cara, pengisian formulir, hingga hasil pelayanan yang diterima masyarakat.

[adsense]

Jara juga menekankan konsep "Indonesia Satu Data" sebagai dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan di era modern. Ia menjelaskan bahwa penyatuan data ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Adminduk serta mempermudah masyarakat dalam memahami alur pengurusan berbagai dokumen kependudukan.

[adsense]

"Kami ingin masyarakat lebih paham mengenai pengurusan permohonan dokumen Adminduk. Selain itu, kami juga menegaskan kembali bahwa seluruh sistem pelayanan yang kami berikan tanpa ada pungutan biaya sama sekali atau gratis," tegas Jara.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

JUKNIS : Kabid Pelayanan Adminduk Disdukcapil Humbahas, Mey Rianna Pasaribu SE memaparkan petunjuk teknis (juknis) pencatatan sipil, di Kantor Disdukcapil Humbahas, Komplek Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul, Kamis (23/4/2026). (Foto/Sahat)

Lebih lanjut, materi sosialisasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Adminduk Disdukcapil Humbahas, Mey Rianna Pasaribu SE. Ia memaparkan secara rinci mengenai petunjuk teknis (juknis) pencatatan sipil, mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perubahan data, hingga pernikahan. Pemaparan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui secara pasti syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi.

[adsense]

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk segera melengkapi dokumen kependudukannya, sehingga tertib administrasi dapat terwujud dan data kependudukan menjadi akurat serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan publik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menggelar kegiatan simbolik dengan mengenakan pakaian batik lengan panjang bagi pegawai pria serta kebaya bagi pegawai wanita di lingkungan kantor PLN UIP SBU, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran manajemen, seluruh karyawan-karyawati, serta tenaga alih daya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan.

[adsense]

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pantang menyerah serta mendorong kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan.

"Semangat Kartini harus terus hidup dalam setiap insan PLN, khususnya para Srikandi PLN yang telah membuktikan perannya sebagai motor penggerak perubahan. Melalui dedikasi dan profesionalisme, perempuan PLN mampu memberikan kontribusi strategis baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat," ujar Dewanto

[adsense]

Ia menambahkan, kehadiran Srikandi PLN UIP SBU merupakan representasi Kartini masa kini yang tangguh, adaptif, dan terus berkarya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sementara itu, Srikandi Champion PLN UIP SBU Effiaty Polapa menjelaskan bahwa berbagai program yang telah dijalankan menjadi wujud nyata implementasi nilai-nilai perjuangan Kartini.

[adsense]

"Pada tahun 2025, Srikandi PLN UIP SBU melaksanakan program Srikandi Movement melalui kegiatan Inspiring Srikandi di Kota Medan yang melibatkan karyawati PLN dan PIKK. Selain itu, program Srikandi Peduli Gizi Anak dan Ibu Hamil di Kabupaten Serdang Bedagai juga telah dilaksanakan dengan melibatkan 30 balita dan 40 ibu hamil," jelas Effiaty.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontribusi nyata Srikandi PLN kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan semangat Kartini masa kini yang tidak hanya berdaya, tetapi juga mampu memberdayakan lingkungan sekitar.

[adsense]

Melalui peringatan Hari Kartini 2026 ini, PLN UIP SBU berharap seluruh insan perusahaan dapat terus meneladani semangat juang Kartini, khususnya dalam menumbuhkan sikap pantang menyerah, berani berinovasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini tetap relevan hingga saat ini, di mana perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional serta dalam mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran Polres Langkat sigap mengungkap kasus pencurian dengan ancaman kekerasan (curas) yang meresahkan masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 21 April 2026, di area parkiran Masjid Ar Ridho, Dusun I Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

Dalam waktu kurang dari delapan jam setelah kejadian, tim gabungan Sat Reskrim Polres Langkat bersama Polsek Hinai berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai pelaku curas bersenjata api rakitan.

[adsense]

Korban berinisial M (16), seorang pelajar, menjadi sasaran pelaku saat berada di lokasi bersama rekannya.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi STK, SIK, MH, menjelaskan, pelaku awalnya mendekati korban dengan modus meminjam handphone.

[adsense]

Namun, situasi berubah ketika pelaku mengeluarkan senjata api rakitan dan mengancam korban serta saksi agar menyerahkan barang berharga milik mereka.

"Pelaku melakukan intimidasi menggunakan senjata api rakitan sehingga korban ketakutan dan menyerahkan barang-barangnya," ujar AKP Ghulam.

[adsense]

Akibat aksi tersebut, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Scoopy dan empat unit handphone, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp17,5 juta.

Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan cepat di lapangan, tim gabungan Sat Reskrim Polres Langkat bersama Polsek Hinai berhasil memetakan keberadaan salah satu pelaku di wilayah Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan.

[adsense]

Tidak sampai delapan jam sejak kejadian, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial R (40), yang diketahui merupakan residivis kasus kepemilikan senjata api.

Saat hendak diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur kepolisian.

[adsense]

Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban, empat unit handphone, serta satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang putih lengkap dengan tiga butir amunisi aktif dan satu selongsong bekas tembakan.

Selain itu, polisi juga telah mengantongi identitas satu orang lainnya yang diduga turut membantu pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut dan saat ini masih dalam pengejaran petugas.

[adsense]

Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan senjata api, meskipun rakitan, merupakan ancaman serius yang tidak bisa ditoleransi.

[adsense]

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, apalagi yang menggunakan kekerasan dan senjata, penindakan dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai hukum," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan pelajar, agar meningkatkan kewaspadaan serta tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal, terutama saat berada di ruang publik maupun lokasi yang sepi.

[adsense]

"Apabila masyarakat mengetahui adanya tindak kriminalitas atau membutuhkan bantuan kepolisian, segera laporkan melalui Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam tanpa dipungut biaya," pungkasnya.

(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Nilai tukar Rupiah pada perdagangan Kamis (23/4/2026) menyentuh level Rp17.300 per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang domestik dipicu kombinasi sentimen negatif global, terutama memburuknya tensi geopolitik di Timur Tengah seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Kondisi ini memperburuk sentimen pasar keuangan dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional.Hal ini disampaikan Ekonom Gunawan Benyamin, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Menurutnya, pelemahan Rupiah berpotensi menimbulkan komplikasi lanjutan, terutama pada sektor pangan yang sangat rentan terhadap gejolak kurs dan gangguan distribusi global.

Kenaikan harga bahan baku impor seperti kedelai, bungkil kedelai, sapi bakalan, ayam indukan, pupuk, pestisida, herbisida, hingga BBM dan LPG dapat mendorong inflasi serta mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat.

[adsense]

Jika jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz terganggu, risiko kelangkaan barang dan lonjakan biaya logistik akan semakin besar.

Dalam situasi ini, kebijakan fiskal dinilai perlu difokuskan pada pengamanan stok pangan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi.

[adsense]

Pemerintah juga didorong mempercepat diversifikasi pangan lokal seperti ubi dan komoditas substitusi lain, sekaligus memberi dukungan kepada petani melalui subsidi pupuk, sarana produksi, dan perlindungan bagi masyarakat terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Adaptasi fiskal yang cepat dinilai penting agar Indonesia tidak ikut terseret lebih dalam ke pusaran krisis global.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Perekonomian dan Pembangunan Parman Lumban Gaol membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Ketahanan Air Menuju Desa Mandiri dan Produktif di Desa Habeahan, Kecamatan Lintongnihuta, Rabu (22/4/2026).

[adsense]

Kegiatan ini dihadiri Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Sumatera Utara, mitra LPM USU dari UiTM Malaysia dan UPM Malaysia, Staf Ahli Bupati Eliapzan Sihotang, Asisten Pemerintahan Sabar Purba, Kadis PMDP2A Kartini Sinambela, Camat Lintongnihuta, Kepala Desa Habeahan, serta peserta FGD dari unsur masyarakat dan petani.

Dalam sambutan tertulis bupati yang dibacakan Parman Lumban Gaol, disampaikan bahwa FGD tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperdalam pemahaman serta merumuskan langkah konkret dalam penguatan ketahanan air guna mewujudkan desa yang mandiri dan produktif.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Humbahas Gencarkan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO

Disebutkan, Kabupaten Humbahas memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah, namun perlu dikelola secara bijak, terencana dan berkelanjutan agar memberikan manfaat maksimal, terutama untuk mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.

[adsense]

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada ketidakpastian ketersediaan air, pemerintah daerah menilai pembangunan dan pengelolaan embung menjadi salah satu solusi strategis.

Embung berfungsi menampung air hujan, menyediakan air irigasi, mengendalikan banjir skala lokal serta menjaga keseimbangan air tanah.

[adsense]

Selain mendukung pertanian dan ketersediaan air bersih, keberadaan embung juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru seperti pengembangan perikanan dan pariwisata desa sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Bupati juga mengharapkan seluruh peserta FGD dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius, menyerap ilmu dari para narasumber serta menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat luas, khususnya para petani.

[adsense]

Kepada para narasumber dari LPM USU Medan serta mitra dari UiTM dan UPM Malaysia, bupati menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kerja sama yang terjalin. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan mampu mendorong inovasi serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, akademisi dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan desa yang tangguh bencana, mandiri dan produktif.

[adsense]

FGD tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat guna mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Humbahas.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di salah satu tanggul embung di Kecamatan Lintongnihuta. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik sengketa lahan di Tanah Abang terus berlanjut. Kini, ahli waris yang mengklaim lahan di Tanah Abang itu menggugat PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[adsense]

Lahan di Tanah Abang yang rencananya mau dipakai untuk dibangun rumah susun subsidi itu digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effensi dengan bantuan dari Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan tersebut terdaftar pada Kamis (16/4) dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Rencananya, sidang pertama akan dilakukan pada Senin (27/4/2026) mendatang.

[adsense]

Baca Juga:

• Dokumen 1923 Jadi Senjata GRIB Hercules Klaim Kepemilikan Tanah di Tanah Abang

Terkait hal tersebut, Kementerian ATR/BPN pun buka suara. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

[adsense]

"Ya, kita tidak bisa menyalahi hak orang untuk melakukan upaya mempertahankan hak atau mengaku sebagai pihak melalui suatu lembaga peradilan. Dan kita juga punya kewajiban hukum untuk mengikuti proses hukum ini yang sedang berjalan," katanya saat ditemui di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Sebagai informasi, kaitan Hercules dengan lahan tersebut, karena ia membantu menertibkan penghuni liar sejak 1988-2018.

[adsense]

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya Wilson Colling sempat mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan gugatan pada Rabu (8/4). Alasannya terkait beberapa hal.

Pertama, terkait ucapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat sedang berdiskusi dengan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin di dalam kereta mengenai problema hukum yang dihadapi PT KAI jika aset di Tanah Abang dianggap sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

[adsense]

Menurut Wilson, objek tanah milik ahli waris Sulaeman Efendi di Tanah Abang tidak pernah melalui proses hukum gugat-menggugat di pengadilan yang menghasilkan putusan final sehingga tidak bisa disebut inkrah, karena masih dimiliki ahli waris hingga saat ini.

Kemudian, Wilson juga menilai ucapan Bobby soal lahan tersebut ditempati secara ilegal oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) bisa menyesatkan masyarakat.

[adsense]

Dulu, tanah tersebut memang sempat diduduki secara liar oleh masyarakat lainnya. Ahli waris pun melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya karena takut terjadi konflik. Polda Metro Jaya pun turun tangan untuk membantu mengatasi masalah tersebut dan menjaga kawasan itu sampai 3 minggu dan diserahkan seluruh dokumennya kepada ahli waris tersebut.

Pada 2024 PT KAI melaporkan Sulaeman Efendi ke Polda Metro Jaya terkait pasal 167, 385, 257, dan 502 soal keperdataan.

[adsense]

Wilson khawatir, jika tidak ada langkah gugatan, hal-hal tersebut bisa berpotensi mengkriminalisasi ahli waris. (*)

[adsense]

[adsense]

Penataan kabel utilitas mulai dilaksanakan di sejumlah ruas jalan utama di Kecamatan Lubukpakam. Ada lima ruas jalan yang menjadi pilot project "Deliserdang Bebas Kabel Udara" dengan total panjang penataan mencapai sekitar 3,8 kilometer.

Kepala Dinas SDABMBK Deliserdang Janso Sipahutar menjelaskan, kelima ruas jalan yang sedang ditata di bawah koordinasi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) yakni Jalan Sutomo sepanjang 503 meter, Jalan Diponegoro sepanjang 703 meter, Jalan Thamrin sepanjang 698 meter, Jalan Sudirman sepanjang 1.019 meter, dan Jalan Ahmad Yani sepanjang 955 meter.

[adsense]

Penataan ini, lanjutnya, bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam menata wajah Kota Lubukpakam melalui migrasi kabel udara menjadi kabel tanam, sejalan dengan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang menjadi program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan teknis oleh APJATEL, tapi kita tetap kita pantau. Kita beri tenggat waktu hingga bulan Juni karena pada Juli, Deliserdang akan menjadi tuan rumah HUT ke-26 APKASI dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026, sehingga wajah kota harus lebih tertata dan rapi," ucapnya di Lubukpakam, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Buron 5 Bulan, Pelaku Pencurian Kabel Tower di Siantar Akhirnya Dibekuk Polisi

"Tahap pertama sudah dimulai. Ke depan kita akan lakukan koordinasi dengan APJATEL agar penataan ini terus berlanjut di ruas jalan lainnya. Koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan penataan kabel utilitas di Kabupaten Deli Serdang," tambahnya.

[adsense]

Ia juga mengimbau masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lubukpakam terutama yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga wajah Kota Lubukpakam menuju transformasi wajah kota yang lebih modern dan bebas kabel semrawut.(**)

[adsense]

[adsense]

Jalan penghubung antara Kecamatan Sogaeadu dan Somolo di Kabupaten Nias nyaris putus.

Kerusakan terjadi di Desa Saigaramba, Kecamatan Sogaeadu, setelah bahu jalan terkikis cukup parah hingga memakan sebagian badan jalan.

[adsense]

Kondisi ini membuat akses transportasi warga menjadi rawan, terutama bagi pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Jika tidak segera ditangani, jalan tersebut dikhawatirkan akan benar-benar terputus dan mengisolasi sejumlah wilayah di sekitarnya.

Kepala Desa Saigaramba, Yurman Zandroto, menyampaikan bahwa longsor di lokasi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak hampir dua tahun lalu. Saat itu, bagian tepi jalan amblas hingga sekitar 25 meter ke jurang.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Dorong Penguatan Ekonomi Desa melalui Pembangunan KDMP di Desa Parmonangan

"Setiap hari kondisi jalan semakin terkikis. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang melintas, apalagi anak-anak sekolah dan para guru yang rutin menggunakan jalur ini," ujar Yurman saat diwawancarai, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Pemerintah setempat diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan tersebut.

Warga menilai jalan ini merupakan akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas harian masyarakat di wilayah Sogaeadu dan sekitarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar wacana perubahan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu ikut berlaku hingga DPRD provinsi dan kabupaten kota.

Namun, kata Doli, besarannya harus berbeda untuk setiap level. Misalnya, dia yang mengusulkan perubahan ambang batas menjadi 4-6 persen di tingkat nasional, di provinsi dan kabupaten kota masing-masing 4 dan 3 persen.

[adsense]

"Dalam upaya mencari titik equilibrium antar dua unsur tersebut, saya menilai angka 4-6 persen adalah angka yang ideal," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (22/4/2026)

"Dengan catatan PT diberlakukan bukan hanya untuk DPR RI, tetapi juga diberlakukan terhadap DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berjenjang. Misalnya 5,4,3; 5 persen untuk DPR RI, 4 persen untuk DPRD Provinsi dan 3 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota," imbuhnya dikutip dari CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Webinar PNPS GMKI Soroti Putusan MK 135 dan Penundaan RUU Pilkada

Dalam ketentuan itu, partai yang jumlah kursinya tak bisa memenuhi semua alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi, bisa bergabung dengan partai yang jumlah kursinya lebih besar atau membentuk fraksi gabungan.

[adsense]

Menurut Doli, penentuan ambang batas parlemen harus mempertimbangkan dua aspek yakni, aspek representatif dan pemerintahan. Aspek pertama memungkinkan partai harus mewakili suara rakyat.

Namun, sisi lain, sistem pengambilan keputusan lewat parlemen harus tetap efektif agar pemerintahan berjalan dengan baik.

[adsense]

"Apalagi sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, di mana memang harus didukung oleh sistem parlemen yang multi partai sederhana," kata Doli.

Doli sebelumnya mengungkap ada 10 isu perubahan dalam RUU pemilu, yang sebagian di antaranya merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

[adsense]

Dia menjabarkan, 10 poin perubahan tersebut yakni, pertama sistem pemilu legislatif. RUU Pemilu akan kembali membuka wacana perubahan sistem pemilu, apakah tetap proporsional terbuka, tertutup, atau bahkan campuran.

Kedua, wacana perubahan ambang batas parlemen. Ketiga, wacana perubahan ambang batas presiden, yang keduanya didasarkan pada putusan MK. Hingga saat ini, kata Doli, sejumlah fraksi belum satu suara soal perubahan ambang batas parlemen, meski untuk ambang batas presiden MK meminta dihapuskan.

[adsense]

Keempat, wacana perubahan jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil). Kelima, sistem konversi suara menjadi kursi di DPR. Keenam, isu pemisahan antara pemilu lokal dan nasional merujuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Ketujuh, wacana perbaikan sistem untuk menekan praktik money politic hingga vote buying.

Kedelapan, digitalisasi dalam setiap tahapan pemilu. Kesembilan, wacana perubahan lembaga penyelenggara pemilu yang selama ini, kata Doli, kerap dikritik soal profesionalitas dan integritasnya.

[adsense]

Dan terakhir menyangkut penyelesaian sengketa pemilu. Sejak lama, dia mengaku terus mendorong pembentukan lembaga peradilan khusus untuk penyelesaian pemilu.

"Nah itu beberapa atau 10 isu, 5 kontemporer 5 klasik yang pasti akan kita bahas dalam pembahasan undang-undang pemilu," ujar Doli. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Kabupaten Karo, Toni Aji Anggoro, berbeda dengan kasus serupa yang melibatkan Amsal Sitepu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa perkara Toni telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan telah dieksekusi.

[adsense]

"Perkara ini kan sudah berjalan dan sudah inkrah. Tapi kan berbeda kasusnya. Tapi memang ditangani oleh pihak Kejari Karo," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (22/4/2026) dikutip dari kompas.com

Ia menjelaskan, dalam penanganan perkara pidana, setiap kasus memiliki karakteristik berbeda meskipun jenis tindak pidananya serupa.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaksa Agung Bersyukur Kejagung Punya Gedung Baru

[adsense]

Tony divonis bui di kasus proyek video Pemkab Karo

[adsense]

Polemik mencuat setelah muncul tudingan kriminalisasi terhadap Toni Aji Anggoro, yang divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video dan website profil desa di Kabupaten Karo periode 2020-2023.

Tudingan tersebut muncul karena adanya perbandingan dengan perkara yang menjerat Amsal Sitepu, yang divonis bebas oleh pengadilan.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan proses hukum terhadap Toni telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menegaskan tidak ada unsur kriminalisasi dalam penanganan perkara tersebut.

[adsense]

"Kita itu objektif, tidak ada kriminalisasi ya, sesuai SOP dan Undang-undang tindak pidana korupsi," ujar Rizaldi, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, meskipun Toni berstatus sebagai pekerja di salah satu perusahaan, berdasarkan hasil penyidikan dan persidangan, yang bersangkutan dinilai turut berperan dalam tindak pidana korupsi bersama terdakwa lainnya.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa pihak lain yang terlibat, termasuk satu orang yang masih buron.

Sementara itu, sejumlah terdakwa lain telah dijatuhi vonis dengan beragam putusan, termasuk ada yang telah berkekuatan hukum tetap. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dugaan bobol rekening perusahaan melalui puluhan cek palsu terungkap di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota. Terdakwa TEPI binti Oie Kak Teng, eks Asisten Manager Finance PT Toba Surimi Industries (TSI) Tbk, didakwa memalsukan 54 lembar bilyet cek hingga merugikan perusahaan Rp123,2 miliar.

Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum Daniel Surya Partogi dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan ruang Cakra 8, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

"Perbuatan terdakwa dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Direktur Utama pada puluhan cek, lalu mencairkan dana melalui rekening giro perusahaan di Bank Mandiri," ujar JPU dihadapan hakim ketua Lifiana Tanjung.

Jaksa menjelaskan, aksi itu berlangsung sejak 29 September hingga 23 Oktober 2025. Padahal, kewenangan terdakwa melakukan transaksi atas nama perusahaan telah dicabut sejak Februari 2024.

[adsense]

Baca Juga:

• Cek Mahar Rp 3 Miliar Diduga Palsu, Mbah Tarman Resmi Jadi Tersangka

Setelah melalui proses verifikasi dan paraf petugas bank, dana dari rekening PT TSI kemudian ditransfer ke sejumlah rekening tujuan melalui sistem RTGS. Jaksa menilai petugas teller tidak teliti mencocokkan tanda tangan pada cek dengan spesimen asli yang tersimpan di bank.

[adsense]

"Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik, seluruh tanda tangan pada 54 lembar cek tersebut tidak identik dengan tanda tangan asli Direktur Utama," tegas Daniel.

Akibat perbuatan itu, PT TSI mengalami kerugian Rp123.200.000.000. Polisi menyita barang bukti berupa puluhan cek, slip transfer, buku tabungan, uang tunai rupiah dan dolar AS, serta dua telepon genggam milik terdakwa.

[adsense]

"Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, mejalis hakim menunda sidang dan akan dilanjutkan pada sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (*)

[adsense]

[adsense]