[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan penataan kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tanjungbalai. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terintegrasi dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution, saat menerima audiensi Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara, beserta jajaran, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Turut mendampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Baperida Dikky Panjaitan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menerima berbagai usulan dari Pemko Tanjungbalai terkait pengelolaan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penataan kota. Beberapa usulan juga menyangkut titik-titik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Tanjungbalai Ringkus Pengedar Catridge Etomidate Yakuza XL

Menurut Bobby, potensi besar tersebut perlu terus diperkuat agar mampu mengangkat citra Tanjungbalai dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ia juga menilai diperlukan langkah konkret untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

[adsense]

"Karena itu bagaimana bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga kalau ada pilihan, orang akan mencari pekerjaan yang baik dan bisa menghidupi keluarganya. Untuk itu perlu ada konsep pembangunan yang jelas, dengan adanya potensi unggulan di setiap daerah," jelasnya.

Karena itu, Bobby menyambut baik rencana Pemko Tanjungbalai membangun kawasan baru, melakukan penataan kota, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

"Banyak potensi daerah yang bisa kita andalkan. Dan untuk membangun kawasan baru, tentu kami mendukung. Apa yang diperlukan nanti, kita bisa sama-sama berkolaborasi mengerjakannya. Begitu juga untuk pembangunan (perbaikan) jalan provinsi di sana, kita minta bisa dilakukan lelang dini sesuai perencanaan, agar secepatnya dikerjakan," kata Bobby.

Selain itu, Bobby juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai. Menurutnya, pengelolaan rumah sakit daerah harus diawali dengan penguatan kualitas pelayanan dan manajemen sebelum melakukan pembangunan fisik, sehingga mampu memberikan manfaat optimal sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian dan respons cepat Gubernur terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di daerahnya. Ia memaparkan sejumlah usulan, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan terminal, hingga dukungan infrastruktur menuju Pulau Buaya di Kecamatan Teluknibung yang direncanakan menjadi kawasan sentra perikanan.

"Kami berharap bagaimana perhatian dari Pak Gubernur untuk bisa membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Dan satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan bantuan akses jembatan menuju ke lokasi sekitar 100-150 meter jaraknya," ujar Mahyaruddin.

[adsense]

Ia juga menyampaikan, Pemko Tanjungbalai telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana dicanangkan Pemprov Sumut. Saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 99,4 persen penduduk, sehingga fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]

Sisa Lebih Pengguna Anggaran (Silpa) mencapai Rp592 miliar dianggap Wali Kota Medan Rico Waas adalah hal yang wajar. Pemimpin Kota Medan tersebut juga mengklaim keuangan Pemko dalam kondisi sehat, tidak ada beban hutang jangka panjang.

Hal itu diungkapkan Wali Kota saat membacakan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan tahun anggaran 2025, Senin (22/6/2026), pada rapat paripurna DPRD Medan.

[adsense]

Penyataan Wali Kota tersebut menimbulkan reaksi dari pengamat anggaran dan kebijakan Sumatera Utara Elfanda Ananda. Kepada wartawan, Rabu (24/6/2026), Elfanda mengatakan, Silpa sebesar Rp592 miliar terlalu besar. Menurut dia, kalau Silpa sebesar itu berarti kinerja keuangan tahun 2025 tidak maksimal dalam penyelesaian pekerjaan.

"Kalaupun alasan efisiensi anggaran, besaran yang wajar adalah di kisaran 10-12 persen. Kalau kebesaran itu namanya gagal perencanaan dan perlu dipertanyakan, atau gagal menyelesaikan pekerjaan. Kok efesiensi besar kali? Ada sekitar 50 persen dari belanja modal satu tahun APBD," kata Elfanda.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Pencairan Kredit

"Silpa yang ada di pos pembiayaan gunanya menutup selisih dari pendapatan dan belanja," ungkapnya.

[adsense]

Menurut Elfanda, Silpa yang besar tidak bisa disebut wajar, justeru ada masalah. Apakah gagal perencanaan atau gagal penyelesaian pekerjaan. Kalaupun itu karena efesiensi, misalkan ada pekerjaan perencanaan pengeluaran Rp100 M, tapi, setelah pekerjaan selesai bisa bersisa 30 miliar, berarti dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak benar.

Merujuk data Kementerian Keuangan RI, kata Elfanda, di bulan Juni ini memang daya serap anggaran masih rendah sampai dengan semester pertama berkisar 26 persen. Capaian terbesar ada pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal masih 3,2 persen.

[adsense]

"Tentunya ini tidak menunjukkan kinerja cepat dari sebuah pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan," katanya.

Seharusnya pernyataan keuangan Pemko sehat harus diiringi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kota Medan. Bukan justeru belum nampak pembangunan infrsatruktur yang dirasakan pada tahun 2026 ini ditandai oleh belanja modal hanya 3,2 persen.

[adsense]

Di satu sisi capaian pendapatan daerah telah mencapai 30% yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 50,6 persen dan PAD sebesar 21,7 persen. Artinya pendapatan daerah yg sudah diperoleh tidak diikuti oleh pelaksanaan pembangunan.

"Hal ini harus dijelaskan oleh pemko Medan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai masyarakat terlambat menikmati pembangunan sehingga berdampak pada kerugian sosial yang dialami masyarakat," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) memeriksa Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit modal usaha di Bank Sumut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, Zakiyuddin diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pidsus pada Selasa (23/6/2026). Pemeriksaan dilakukan karena saat proses pengajuan kredit tersebut berlangsung, Zakiyuddin menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pincab) Bank Sumut KCP Krakatau Medan.

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Zakiyuddin. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi penyidikan perkara yang menjerat tersangka berinisial FH, pemohon kredit yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Benar, yang bersangkutan diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut sebagai saksi terkait perkara tersangka FH yang saat ini berstatus DPO dalam kasus kredit Bank Sumut Cabang Krakatau," ujar Rizaldi, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut dan BPN Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Pertanahan

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial LPL pada 10 November 2025. LPL merupakan analis kredit di Bank Sumut Cabang Pembantu Krakatau Medan yang diduga terlibat dalam proses pemberian fasilitas kredit tersebut.

[adsense]

Dalam penyidikan terungkap adanya dugaan penggelembungan nilai agunan (markup), pemalsuan data, serta penyimpangan prosedur dalam pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran kepada debitur.

Praktik tersebut diduga melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor 202/Dir/DKr-KK/SK/2011 tentang Kredit Modal Kerja Umum yang diterbitkan pada 7 Juli 2011.

[adsense]

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp2,29 miliar atau tepatnya Rp2.290.469.309,15. (*)

[adsense]

[adsense]

Delapan tim dari berbagai satuan fungsi (Satfung), bagian (Bag) dan polsek jajaran Polres Padang Lawas mulai bertanding dalam turnamen bola voli, di Lapangan Voli Mapolres Padang Lawas, Rabu (24/6/2026), dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Turnamen tersebut dibuka Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, didampingi Wakapolres serta para pejabat utama (PJU) Polres Padang Lawas.

[adsense]

Dalam sambutannya, Kapolres mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung dan menjadikan turnamen sebagai sarana mempererat kebersamaan antarpersonel.

"Silakan bertanding dengan semangat, tetapi tetap menjunjung sportivitas. Yang terpenting kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan di antara kita," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Palas Tabur Bunga di TMP Paringgonan, Kenang Jasa Pahlawan

Setelah pembukaan, pertandingan perdana langsung digelar di Lapangan Voli Mapolres Padang Lawas. Personel dari berbagai satuan dan polsek jajaran tampak mengikuti jalannya pertandingan, sementara para pemain berupaya menampilkan permainan terbaik untuk membawa timnya meraih kemenangan.

[adsense]

Turnamen bola voli tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Padang Lawas Kompol Charles Panjaitan mengatakan, rangkaian kegiatan olahraga dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 juga akan dilanjutkan dengan turnamen tenis meja yang dijadwalkan berlangsung besok pada Kamis (25/6/2026), di salah satu gedung di lingkungan Mapolres Padang Lawas.

[adsense]

"Hari ini bola voli dan besok tenis meja. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat soliditas antarpersonel dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026," kata Charles. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Dairi Prima Mineral (DPM) melalui pilar pendidikan program Corporate Social Responsibility (CSR) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), menyalurkan apresiasi berupa tas sekolah kepada 132 siswa berprestasi dari tujuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah lingkar tambang, pada 18–19 Juni 2026.

Apresiasi tersebut diberikan kepada siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD atas semangat belajar serta capaian akademik yang mereka tunjukkan. Melalui inisiatif ini, DPM berharap para siswa semakin termotivasi untuk terus mengasah potensi diri.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Dairi Dalami Kasus Dugaan Persetubuhan Anak, Korban Belum Ungkap Identitas Pelaku

---

[adsense]

Para siswa SD mengangkat tinggi-tinggi tas sekolah yang mereka terima dari PT DPM. (Foto: Dok/DPM)

"Kami percaya bahwa pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan generasi muda. Melalui dukungan ini, kami ingin mengapresiasi anak-anak yang telah menunjukkan dedikasi belajar yang tinggi. Semoga ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus meraih cita-cita," Radianto Arifin, Chief Legal & External Relation Officer, PT Dairi Prima Mineral, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Penyaluran tas sekolah tersebut, katanya, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi, khususnya di sekitar area operasional tambang.

Selain penghargaan bagi siswa berprestasi, lanjutnya, DPM juga aktif menggulirkan berbagai program edukasi lainnya. Salah satu program unggulan yang diadopsi adalah Beasiswa Luar Negeri ke Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce (GDPIC), Guangzhou, China, yang diperuntukkan bagi putra-putri terbaik daerah.

[adsense]

"Hingga awal tahun 2026, program tersebut telah memasuki angkatan keempat dengan total 12 siswa yang menempuh studi di China," ujar Radianto.

Pada Maret 2026 lalu, enam siswa tambahan juga dinyatakan lolos seleksi dan kini tengah menjalani pembekalan akhir menjelang keberangkatan. Sementara di tingkat pendidikan dasar, DPM turut mendorong peningkatan literasi melalui pengembangan Taman Baca Sekolah.

[adsense]

Radianto mengatakan, upaya ini diwujudkan dengan menyediakan buku bacaan berkualitas, memperbaiki sarana membaca, serta menumbuhkan minat baca siswa sejak usia dini.

Melalui berbagai kontribusi nyata dibidang pendidikan ini, DPM berharap dapat terus menyokong lahirnya generasi muda yang kompetitif, berdaya saing dan memiliki peluang lebih luas dalam untuk meraih cita-cita mereka.

[adsense]

"Kami berharap setiap inisiatif yang dijalankan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, serta menjadi pemicu semangat dalam meraih cita-cita mereka," tutup Radianto. (*)

[adsense]

[adsense]

Personel Polsek Siantar Marihat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center (CC) 110 terkait keributan di Jalan Durian Gang Jambu Air, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 23.02 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina mengatakan, laporan tersebut disampaikan seorang warga melalui layanan darurat kepolisian 110. Setelah menerima laporan, operator langsung meneruskan informasi tersebut kepada personel piket Polsek Siantar Marihat untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

[adsense]

Setibanya di lokasi, petugas meminta keterangan dari pelapor dan sejumlah pihak yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan awal, keributan diketahui dipicu oleh suami kakak pelapor yang diduga berada dalam kondisi mabuk.

Menurut keterangan pelapor, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi dan telah berulang kali mengganggu ketenangan keluarga di rumah tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Mediasi Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Kembali Gagal, Sengketa Berlanjut ke Provinsi

"Hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan," ujar IPTU Agustina.

[adsense]

Meski telah tercapai kesepakatan damai, pembuatan surat pernyataan dan kesepakatan tertulis belum dapat dilakukan pada malam itu karena terlapor masih dalam kondisi mabuk.

"Pembuatan surat pernyataan dan kesepakatan damai akan dilanjutkan di Polsek Siantar Marihat pada hari berikutnya," jelasnya.

[adsense]

Polres Pematangsiantar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah kembali memperpanjang masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh hak warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Perpanjangan masa transisi itu disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi didampingi Sekretaris Daerah Binsar TH Sitanggang saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Gedung Serbaguna Pandan, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Mahmud mengatakan, perpanjangan masa transisi diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal, mulai dari penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup), bantuan stimulan, penggantian isi rumah tangga yang rusak, perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat, hingga penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi korban bencana.

"Langkah ini merupakan upaya nyata Pemkab Tapteng dalam memaksimalkan proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari pendataan dan verifikasi," ujarnya dalam rilis yang diterima harianSIB.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Besok, PT Pos Barus Akan Cairkan Dana Stimulan Ekonomi dan Jadup

"Agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

[adsense]

Menurut Mahmud, perpanjangan masa transisi pemulihan pascabencana bukan hanya dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah daerah lain yang pernah terdampak bencana alam, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Tapanuli Utara, juga menerapkan kebijakan serupa guna memastikan proses pemulihan berjalan maksimal.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah instansi vertikal dan lembaga terkait, antara lain Basarnas, Kejaksaan Negeri Sibolga, Kodim 0211/Tapanuli Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPBD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

Pemkab Tapteng berharap melalui perpanjangan masa transisi ini, seluruh proses verifikasi data dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih optimal sehingga pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana dapat segera tercapai. (**)

[adsense]

[adsense]

Belasan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi dan Penindasan (FMMAKP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (24/6/2026). Mereka mendesak DPRD Sumut memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah pos belanja Tahun Anggaran 2025 yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam aksinya, massa menilai transparansi anggaran tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

[adsense]

Koordinator aksi FMMAKP, Muammar Agustin Lubis, mengatakan masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

"Kami meminta DPRD Sumut memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah pos anggaran bernilai besar. Transparansi adalah kewajiban lembaga publik," tegas Muammar dalam orasinya.

[adsense]

Baca Juga:

• Mediasi Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Kembali Gagal, Sengketa Berlanjut ke Provinsi

Selain itu, FMMAKP juga mempertanyakan anggaran sewa alat rumah tangga lainnya sebesar Rp27 miliar, sewa peralatan studio audio untuk kegiatan reses senilai Rp900 juta, serta sejumlah pos belanja lainnya yang secara keseluruhan bernilai ratusan miliar rupiah.

[adsense]

Menurut massa aksi, seluruh anggaran tersebut perlu dijelaskan secara rinci mengenai peruntukan, mekanisme penggunaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Uang tersebut adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujar Muammar.

[adsense]

Massa juga meminta DPRD Sumut membuka data perjalanan dinas yang dibiayai APBD, termasuk tiket perjalanan, bukti penginapan, tujuan kegiatan serta hasil konkret yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Tuntutan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. FMMAKP memberikan waktu 10 hari kerja kepada DPRD Sumut untuk memberikan jawaban tertulis atas permintaan klarifikasi yang mereka ajukan.

[adsense]

Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak ada penjelasan yang dianggap memadai, massa mengaku akan menempuh langkah lanjutan, termasuk mengajukan sengketa informasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Menanggapi aksi itu, Humas DPRD Sumut Ahmad Sofyan menerima langsung dokumen tuntutan yang disampaikan massa. Ia menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai persoalan hukum pertanahan di Sumatera Utara.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin dan Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha di Aula Lantai III Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Rizaldi, dalam keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Rabu (24/6/2026), mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPN.

"Penandatanganan PKS ini dilakukan sebagai wujud peran aktif Kejaksaan dalam mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam rangka penataan dan pengelolaan tanah demi kepentingan umum serta pembangunan," ujar Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Perkuat Sinergi dengan Kodam I/BB, Temui Pangdam Mayjen TNI Hendy Antariksa

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nur Handayani, Asisten Intelijen, Asisten Pembinaan, para pejabat struktural, koordinator dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sumut.

[adsense]

Dari pihak Kanwil BPN Sumut hadir Kabag Tata Usaha Erni Aprida Hasibuan, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Riza Fauzi, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Reza Andrian Fachri, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Khoirun Nisak, serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Denny Ardian Lubis.

Turut hadir pula Kepala BPN Deliserdang Mahyu Danil, sejumlah kepala kantor pertanahan kabupaten/kota serta jajaran Kanwil BPN Sumut.

[adsense]

Melalui kerja sama ini, Kejati Sumut dan Kanwil BPN Sumut diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dalam memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Upaya penyelesaian perselisihan antara 12 pekerja outsourcing Bandara Binaka dengan CV Muara Kasih kembali menemui jalan buntu. Mediasi kedua yang difasilitasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (PerdagKopNaker) Kota Gunungsitoli, Rabu (24/6/2026), berakhir tanpa kesepakatan.

Ketua Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) Kota Gunungsitoli, Friaman Gea, menyayangkan gagalnya mediasi tersebut. Menurutnya, para pekerja berharap pertemuan kedua dapat menghasilkan solusi setelah mediasi pertama sebelumnya juga tidak membuahkan hasil.

[adsense]

"Kami baru saja mengikuti pertemuan tripartit kedua antara pekerja outsourcing dan pihak CV Muara Kasih yang dimediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli. Sangat kami sesalkan karena harapan kami, setelah tripartit pertama gagal, pada pertemuan kedua ini ada titik temu. Namun hingga berakhirnya mediasi, tidak ada kesepakatan yang tercapai antara pihak perusahaan dan pekerja," ujar Friaman kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Rabu (24/6/2026).

Karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak serikat buruh dan para pekerja menyatakan akan melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Data Kebutuhan Jagung Dibuka, Anggaran Benih Rp4,7 M Harus Tepat Sasaran

Perwakilan 12 pekerja outsourcing, Temasokhi Laowo, juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas PerdagKopNaker Kota Gunungsitoli dalam proses mediasi sejak awal berlangsung.

[adsense]

"Sejak tripartit pertama hingga hari ini, Kepala Dinas tidak pernah hadir. Kami menilai pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan ini belum maksimal. Karena itu, kami meminta Wali Kota Gunungsitoli untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PerdagKopNaker," katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan para pekerja, Direktur CV Muara Kasih, Torotodo Hura, tetap pada pendiriannya dengan menawarkan uang dispensasi sebesar Rp1 juta kepada masing-masing pekerja, sebagaimana yang telah disampaikan sejak awal proses mediasi.

[adsense]

Menanggapi keluhan pekerja terkait ketidakhadiran Kepala Dinas, Sekretaris Dinas PerdagKopNaker Kota Gunungsitoli, Andrie, menjelaskan bahwa Kepala Dinas tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda rapat.

Andrie menambahkan, karena mediasi kedua juga tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tersebut akan dilanjutkan ke tingkat Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

"Karena mediasi hari ini tidak menghasilkan kesepakatan antara CV Muara Kasih dan para pekerja outsourcing, maka proses penyelesaiannya akan kami lanjutkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Dengan berlanjutnya proses penyelesaian ke tingkat provinsi, para pihak diharapkan dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara menemukan dugaan pemahalan harga (mark-up) sebesar Rp215.552.200 pada pengadaan mebel di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut berasal dari pengadaan mebel senilai lebih dari Rp1,5 miliar yang dilaksanakan oleh CV NLP.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 22/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.03/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Perwakilan Sumut.

[adsense]

Berdasarkan LHP tersebut, pengadaan mebel dilaksanakan melalui tiga paket pekerjaan, yakni dua paket pengadaan mebel SD masing-masing senilai Rp227.400.000 dan Rp847.465.575, serta satu paket pengadaan mebel SMP senilai Rp447.330.000.

Dalam laporannya, BPK menyebut pekerjaan pengadaan mebel tersebut dialihkan kepada delapan Usaha Dagang (UD), sementara kontrak pekerjaan dilakukan dengan CV NLP sebagai penyedia jasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Optimistis Pengadaan Barang dan Jasa Tuntas Tepat Waktu

Temuan lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut tidak melakukan pemeriksaan fisik atas mebel sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

[adsense]

Dikonfirmasi terkait temuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan, Nurhayati Telaumbanua, meminta agar penjelasan mengenai rekomendasi BPK disampaikan langsung oleh PPK.

"Pagi Pak, sebaiknya terkait tentang rekomendasi BPK, kalau berkenan bapak konfirmasi kepada PPK ya Pak," ujar Nurhayati kepada harianSIB.com, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Nias Selatan, Yasatulo Lase, yang juga menjabat sebagai PPK, menyatakan seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurutnya terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Yasatulo menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada Oktober 2025 saat pekerjaan masih berlangsung dan belum diserahterimakan oleh rekanan kepada PPK, sehingga dasar perhitungan yang digunakan dinilai kurang tepat.

[adsense]

Meski demikian, kata Yasatulo, pihak rekanan menerima hasil pemeriksaan BPK dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp215 juta. Bahkan, sebagian dana tersebut disebut telah disetor ke rekening kas daerah.

Terkait keterlibatan delapan UD dalam pelaksanaan pekerjaan, Yasatulo menegaskan hal tersebut merupakan urusan internal penyedia jasa karena PPK hanya memiliki hubungan kontraktual dengan CV NLP.

[adsense]

"Kami hanya mengikat kontrak dengan CV NLP. Tidak ada subkontrak yang dibuat oleh PPK," katanya.

Ia juga menegaskan penyusunan HPS dilakukan berdasarkan analisa dari tenaga ahli yang kemudian diserahkan kepada tim pengadaan barang dan jasa untuk diproses melalui mekanisme lelang.

[adsense]

Temuan BPK tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, khususnya pada sektor pendidikan yang menyangkut penggunaan anggaran publik. (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Salmon Sumihar Sagala SE, mendesak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut membuka secara transparan data kebutuhan jagung di Sumut. Langkah itu dinilai penting agar anggaran Rp4,7 miliar untuk pengadaan benih jagung benar-benar sesuai kebutuhan petani dan mendukung target ketahanan pangan daerah.

Kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/6/2026), Salmon mengatakan keterbukaan data kebutuhan jagung menjadi dasar untuk menilai apakah program bantuan benih tersebut telah dirancang sesuai kebutuhan riil di lapangan.

[adsense]

"Artinya, kita harus lihat dulu berapa kebutuhan jagung di Sumut. Apakah anggaran Rp4,7 miliar ini cukup atau tidak untuk menjawab kebutuhan benih bagi petani," ujar politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu.

Menurutnya, jagung merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Karena itu, bantuan benih harus didasarkan pada data yang akurat agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara maksimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Driver Ojol Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumut

"Kita sangat mendukung, apalagi bantuan ini untuk menjawab kebutuhan petani di Sumut. Kalau bisa jangan hanya bibit, tetapi juga dukungan lainnya berupa modal yang saat ini sangat dibutuhkan para petani," tegasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, upaya memperkuat sektor pertanian sejalan dengan agenda ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, petani dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tercatat paket pengadaan benih jagung dengan kode 66684479 memiliki pagu anggaran sebesar Rp12 miliar.

[adsense]

Namun, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Yusfahri Peranginangin, telah memberikan klarifikasi bahwa terdapat kesalahan input data. Ia menyebut nilai anggaran yang sebenarnya untuk pengadaan benih jagung tersebut sebesar Rp4,7 miliar.

Salmon berharap program bantuan benih jagung dapat direalisasikan secara tepat sasaran sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan produksi, kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo membenarkan bahwa seorang personel Satlantas yang terlibat cekcok hingga saling dorong dengan pengemudi mobil saat pengamanan aksi unjuk rasa di Jalan Imam Bonjol, Medan, telah menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Paminal).

Pemeriksaan dilakukan menyusul beredarnya video insiden tersebut yang viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.

[adsense]

"Informasi yang kami terima, anggota kami sudah diperiksa Paminal untuk dilakukan klarifikasi," ujar Widodo kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Menurut Widodo, personel yang diperiksa diketahui berinisial Aiptu HS. Insiden itu terjadi ketika petugas sedang melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas guna mendukung pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Medan dan Kantor Wali Kota Medan di Jalan Imam Bonjol.

[adsense]

Baca Juga:

• Video Viral Emak-emak Berbuah Tindakan, Polisi Bakar Barak Diduga Sarang Narkoba di Labura

"Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan sejumlah ruas jalan, termasuk akses menuju Wisma Benteng dan kawasan depan Kodim," ungkapnya.

[adsense]

Ia menduga kepadatan kendaraan yang cukup panjang saat itu menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan antara petugas dan pengendara.

"Mungkin saat kejadian anggota juga sudah merasa gerah karena kepadatan kendaraan yang cukup panjang. Pengendara juga mungkin merasakan hal yang sama. Namun pengalihan arus tetap harus dilakukan demi kelancaran lalu lintas dan pengamanan aksi," katanya.

[adsense]

Widodo meminta masyarakat memahami kondisi di lapangan saat terjadi rekayasa lalu lintas akibat aksi unjuk rasa. Menurutnya, kepolisian telah memasang sejumlah rambu pengalihan arus guna membantu pengguna jalan memilih rute alternatif.

"Kami menyadari pengalihan arus pasti berdampak pada kepadatan kendaraan. Namun ini bukan keinginan kami, melainkan demi keamanan dan kelancaran seluruh pihak, baik peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya," jelasnya.

[adsense]

Menanggapi sorotan bahwa massa aksi belum tiba di lokasi saat insiden terjadi, Widodo menegaskan pengamanan dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap sesuai prosedur yang telah disiapkan sebelumnya.

Ia menjelaskan, tahapan pengamanan tersebut telah direncanakan dan disimulasikan melalui latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.

[adsense]

"Pengamanan arus lalu lintas dalam setiap aksi unjuk rasa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, sesuai arahan Kapolrestabes Medan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (24/6/2026). Setelah sempat dibuka menguat dan menyentuh level tertinggi 6.171, IHSG berbalik arah hingga ditutup melemah 3,57 persen ke posisi 5.883,881.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin mengatakan tekanan terjadi hampir di seluruh sektor perdagangan saham. Dari total emiten yang diperdagangkan, sebanyak 611 saham mengalami penurunan, 98 saham menguat, dan 104 saham bergerak stagnan.

[adsense]

Menurut Gunawan, pelemahan IHSG dipicu koreksi sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti BMRI, BBRI, BBCA, BUMI, ANTM, hingga TLKM yang memberikan tekanan signifikan terhadap indeks.

"IHSG menjadi anomali dibandingkan mayoritas bursa Asia yang justru bergerak menguat. Kondisi ini membuat IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di kawasan pada perdagangan hari ini," ujarnya kepada harianSIB.com, Rabu (25/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah, Harga Emas Dunia Tertekan Rp2,37 Juta/Gram

Gunawan menjelaskan, pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham tidak terlepas dari sentimen investor yang tengah mencermati agenda lembaga pemeringkat internasional yang akan mengumumkan keputusan terkait peringkat ekonomi Indonesia.

[adsense]

"Pasar saat ini cenderung berhati-hati menunggu keputusan lembaga pemeringkat dunia terkait outlook ekonomi Indonesia. Sentimen tersebut memengaruhi pergerakan rupiah dan pasar saham," katanya.

Di pasar komoditas, harga emas dunia juga mengalami koreksi. Harga emas tercatat berada di level 4.064 dolar AS per ons troy atau setara sekitar Rp2,35 juta per gram.

[adsense]

Menurut Gunawan, penurunan harga emas dipengaruhi spekulasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga acuan yang masih membayangi pergerakan aset-aset investasi global.

Pelaku pasar kini menantikan sejumlah data ekonomi dan keputusan lembaga pemeringkat internasional yang diperkirakan akan menjadi penentu arah pergerakan pasar keuangan Indonesia dalam beberapa hari ke depan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah warga Kota Medan, khususnya kaum ibu, terpaksa menjual perhiasan emas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Kebutuhan biaya pendaftaran sekolah, pembelian seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis menjadi alasan utama masyarakat melepas aset emas yang dimiliki. Kondisi tersebut terjadi di tengah penurunan harga emas di pasaran.

[adsense]

Berdasarkan pantauan di Pasar Sei Sekambing, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (24/6/2026), harga Emas London Murni turun dari Rp2.360.000 menjadi Rp2.280.000 per gram.

Salah seorang warga Kecamatan Medan Helvetia, Putri (38), mengaku hasil penjualan emas digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dua anaknya yang akan memasuki jenjang pendidikan baru.

[adsense]

Baca Juga:

• 112 Paket Ganja Diamankan, Dua Kurir Ditangkap di Jalinsum Siborongborong-Tarutung

Menurut Putri, meski berat melepas perhiasan yang dimiliki, kebutuhan pendidikan anak harus menjadi prioritas keluarga.

[adsense]

Fenomena serupa juga diakui pedagang emas di kawasan Pasar Sei Sekambing. Ferbina Kacaribu (28) mengatakan penjualan emas oleh masyarakat mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir menjelang tahun ajaran baru.

"Sudah sepekan terakhir ini kebanyakan yang datang ke toko kami untuk jual emas saja. Peningkatannya bisa sampai 50 persen dibanding bulan biasa," katanya.

[adsense]

Namun demikian, penurunan harga emas juga mendorong sebagian masyarakat untuk membeli perhiasan maupun emas batangan sebagai instrumen investasi.

"Sekarang harga emas Rp2.280.000 per gram, makanya banyak juga yang beli untuk investasi," ujar Ferbina.

[adsense]

Menurut pelaku usaha emas, investasi emas masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Selain mudah diperjualbelikan, emas dinilai lebih fleksibel karena dapat dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

Fenomena meningkatnya penjualan emas menjelang tahun ajaran baru menunjukkan besarnya kebutuhan biaya pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat. Di sisi lain, emas masih menjadi salah satu aset andalan keluarga untuk menghadapi kebutuhan mendesak, termasuk biaya sekolah anak. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Satres Narkoba bersama Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu membongkar dan memusnahkan sebuah barak yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan II Kampungbaru, Kelurahan Aekkanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Selasa (23/6/2026) malam.

Tindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang diperkuat dengan video viral seorang ibu rumah tangga yang mengungkap keresahannya terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan narkoba di lokasi tersebut.

[adsense]

Penggerebekan dipimpin Wakapolsek Kualuh Hulu Iptu D. Samosir bersama Kanit Reskrim Ipda Ramadhan Hilal, personel Satres Narkoba, Satuan Samapta Polres Labuhanbatu, serta staf Kelurahan Aekkanopan Timur, Riga Hayatu Onesi. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 22.49 WIB.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas tidak menemukan aktivitas transaksi maupun penyalahgunaan narkotika. Namun, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu, berupa delapan alat isap (bong) dan beberapa mancis bekas pakai.

[adsense]

Baca Juga:

• 112 Paket Ganja Diamankan, Dua Kurir Ditangkap di Jalinsum Siborongborong-Tarutung

Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto SH MH saat dikonfirmasi harianSIB.com, Rabu (24/6/2026), membenarkan tindakan pemusnahan tersebut.

[adsense]

"Barak itu sudah kami musnahkan sejak informasi kami terima. Tadi malam langsung dibakar sebagai bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Menurut informasi yang diperoleh, tindakan cepat kepolisian bermula dari video amatir yang direkam seorang ibu rumah tangga dan beredar luas di media sosial pada Selasa (23/6/2026) sore. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pria berhamburan keluar dari barak saat direkam, sehingga memicu perhatian dan reaksi masyarakat.

[adsense]

Menanggapi laporan itu, Polres Labuhanbatu segera melakukan verifikasi dan bergerak ke lokasi untuk melakukan penindakan.

Kapolres Labuhanbatu melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

[adsense]

"Kami tetap berkomitmen perang terhadap narkotika. Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti," tegasnya.

Langkah cepat kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat dan pemerintah setempat. Lurah Aekkanopan Timur, Ibrahim, melalui staf kelurahan Riga Hayatu Onesi, menyampaikan terima kasih atas respons cepat aparat kepolisian.

[adsense]

"Kami dari Kelurahan Aekkanopan Timur menyampaikan terima kasih kepada Polres Labuhanbatu, Polsek Kualuh Hulu dan Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas narkoba di wilayah kami," ujarnya.

Polisi memastikan pengawasan di lokasi akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara (Taput) menangkap dua orang kurir narkoba dan mengamankan 112 paket ganja kering sebagai barang bukti dalam operasi yang dilakukan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Siborongborong-Tarutung, tepatnya di Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Rabu (24/6/2026).

Kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial RHH (33), warga Jalan Beringin Pasar VII, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, dan PAN (36), warga Jalan Denai Tegal Sari, Perumnas Mandala, Kota Medan.

[adsense]

Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu W. Baringbing menjelaskan, kedua pelaku ditangkap saat membawa ganja menggunakan mobil Toyota Avanza dari Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Medan.

"Penangkapan tersebut berhasil dilakukan saat kedua pelaku membawa ganja tersebut dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza dari Madina ke Medan," ujar Baringbing dalam keterangan persnya, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Spesialis Ganjal ATM Ditembak, Saldo Korban Ratusan Juta Rupiah Dikuras

"Saat terjadi kecelakaan, warga sekitar berdatangan untuk membantu. Namun warga curiga terhadap barang muatan yang berada di dalam mobil tersebut," kata Baringbing.

[adsense]

Dalam kondisi tersebut, kedua pelaku kemudian menghubungi personel Polsek Siborongborong untuk meminta bantuan. Setelah tiba di lokasi, petugas Polsek Siborongborong melakukan pemeriksaan awal dan segera berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Taput.

Tim Opsnal Satres Narkoba yang datang ke lokasi selanjutnya mengamankan kedua tersangka beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolres Taput untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

"Dari hasil pemeriksaan, total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 112 paket ganja kering yang dikemas rapi di dalam plastik," ungkapnya.

Saat ini kedua tersangka masih menjalani proses penyidikan di Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara. Polisi juga terus mendalami asal-usul dan jaringan peredaran ganja tersebut untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus itu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polrestabes Medan menangkap dua pelaku spesialis pencurian dengan modus ganjal kartu ATM yang diduga telah berulang kali beraksi dan meresahkan masyarakat. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena melawan petugas dan berusaha melarikan diri saat proses penangkapan.

Kedua tersangka masing-masing Muammar alias Komeng (40), warga Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Deliserdang, dan Ilham Saputra alias Ipan (34), warga Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang berdomisili di Jalan Rantang, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

[adsense]

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis melalui Wakasat Reskrim AKP Budiman Simanjuntak, didampingi Kanit Pidum Iptu Hafiz, mengatakan kedua tersangka merupakan residivis dan telah masuk dalam Target Operasi (TO) kepolisian.

"Kedua tersangka merupakan spesialis tindak pidana dengan modus ganjal kartu ATM. Mereka sudah berulang kali melakukan aksi serupa dan menjadi target operasi karena meresahkan masyarakat," ujar Budiman di Mapolrestabes Medan, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Pelaku Tawuran Maut Geng Motor Dibekuk, Remaja 15 Tahun Tewas Dibacok dan Dilempari Batu

Kasus yang diungkap berawal dari laporan seorang nasabah yang kehilangan saldo rekening hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa itu terjadi di mesin ATM BNI Kantor Kas Gaperta, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

[adsense]

Saat itu, korban hendak melakukan transaksi penarikan tunai. Namun kartu ATM miliknya tidak dapat digunakan karena telah diganjal pelaku. Dalam kondisi kebingungan, pelaku kemudian mendekati korban dan berpura-pura membantu hingga berhasil menukar kartu ATM korban dengan kartu lain yang serupa.

"Setelah berhasil menguasai kartu ATM korban beserta nomor PIN yang telah diketahui sebelumnya, para pelaku kemudian melakukan serangkaian transaksi dan penarikan tunai di sejumlah mesin ATM hingga saldo rekening korban terkuras habis," kata Budiman.

[adsense]

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan intensif hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku. Salah seorang tersangka lebih dulu ditangkap di sebuah penginapan di Kota Tebingtinggi. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan rekannya di Kota Medan.

Saat dilakukan pengembangan dan penangkapan, kedua tersangka disebut berusaha melawan serta melarikan diri.

[adsense]

"Petugas telah memberikan peringatan secara lisan, namun tidak diindahkan. Karena tersangka melakukan perlawanan dan berusaha membahayakan keselamatan petugas, maka dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan keduanya pada bagian kaki sesuai SOP Kepolisian," tegas Budiman.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM, satu telepon genggam, satu tas ransel, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil kejahatan.

[adsense]

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mewacanakan vaksinasi rabies massal terhadap seluruh anjing di Bali untuk memutus rantai penularan penyakit rabies.

Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (23/6/2026), melansir CNBC Indonesia.

[adsense]

Menurut Budi, vaksinasi hewan penular rabies merupakan langkah paling efektif untuk menekan kasus gigitan yang berisiko menyebabkan kematian pada manusia.

Ia menyebut Bali memiliki sekitar satu juta ekor anjing dan membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk program vaksinasi menyeluruh.

[adsense]

Baca Juga:

• Sulawesi Utara Kembali Diguncang Gempa Bumi 7,7 Magnitudo, BMKG:Peringatan Dini Tsunami

Menkes menilai biaya tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, baik dari sisi keselamatan masyarakat maupun keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Ia bahkan mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mendukung percepatan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Komisi IX DPR RI guna menyusun program percepatan vaksinasi rabies selama enam bulan.

[adsense]

[adsense]

Upaya ini sejalan dengan pendekatan One Health yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam pengendalian penyakit.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Tangis Korban Investasi Bodong "Pecah" di DPRD SU, Tuntut Rp4,25 M Uang Mereka Dikembalikan

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online (Judol) untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik judi online. Pengawasan tersebut juga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Muttaqien Hasrimi, mengatakan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judi Online yang dibentuk Pemprov Sumut.

[adsense]

"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuan satgas ini agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas judi online, termasuk PPPK penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD," ujar Muttaqien Hasrimi didampingi Sekretaris Satpol PP Sumut Arif, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Julianus Bangun, Indra Lubis dan jajaran lainnya pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (24/6/2026).

Menurut Muttaqien, satgas tersebut tidak hanya berfungsi melakukan penindakan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan berbasis data dan koordinasi antarlembaga. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

[adsense]

Baca Juga:

• MTQ Korpri Sumut jadi Sarana Perkuat Karakter Qurani ASN

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut dan PPATK telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan ASN yang terlibat judi online. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, data ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu, serta pegawai BUMD telah disampaikan kepada PPATK untuk dilakukan pendeteksian.

[adsense]

"Wewenang kami dibatasi hanya di ranah pengawasan ASN saja, tidak sampai keluar. Kita sudah mengirimkan data dan PPATK saat ini sedang mendeteksinya. Kami kirimkan data ASN tahun 2025 dan akan kita rilis data ASN yang terindikasi judi online tahun 2026 sesuai periode waktu," ujar Muttaqien.

Keberadaan Satgas Judi Online tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemprov Sumut, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap aktivitas judi online melalui sistem pengawasan dan penanganan yang terkoordinasi.

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, Muttaqien juga menyinggung pelaksanaan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 terkait pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektronik atau vape bagi ASN, non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut.

Menurutnya, regulasi tersebut masih dalam tahap tindak lanjut karena tergolong baru. Satpol PP bersama Inspektorat dan BKD Sumut akan menggelar rapat koordinasi guna membahas mekanisme pelaksanaan serta sanksi yang akan diterapkan.

[adsense]

"Kami masih akan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat dan BKD terkait sanksinya dan lainnya. Kami Satpol PP siap melaksanakan tugas. Kalau ada yang kedapatan, langsung kita beri nasihat dan imbauan, kemudian diserahkan kepada OPD yang bersangkutan untuk dibina dan ditindaklanjuti sesuai aturan," katanya. (**)

[adsense]