[adsense]

Respon cepat ditunjukkan jajaran Polsek Siantar Utara dalam menindaklanjuti laporan dugaan pemukulan yang terjadi di Jalan SM Raja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Rabu (22/4/2026).

Laporan tersebut pertama kali diterima melalui layanan Call Center 110 Polres Pematangsiantar. Tanpa menunggu lama, operator langsung meneruskan informasi itu kepada personel piket Polsek Siantar Utara yang segera bergerak menuju lokasi kejadian.

[adsense]

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mendapati seorang pelapor berinisial RS yang mengaku menjadi korban pemukulan. RS menyebut dirinya dipukul berkali-kali oleh abang kandungnya hingga mengalami luka di bagian bibir, telinga, dan pinggang.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi menjelaskan, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan langsung sekaligus memberikan arahan kepada korban terkait langkah hukum yang dapat ditempuh.

[adsense]

Baca Juga:

• Mediasi di Polsek Siantar Utara, Dugaan Pencurian HP Berakhir Damai

Ia menambahkan, selama proses penanganan awal di lokasi, situasi berlangsung aman dan terkendali. Polisi memastikan akan siap menindaklanjuti laporan apabila korban memilih menempuh jalur hukum.

[adsense]

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menyelesaikan persoalan keluarga tanpa kekerasan, serta memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 14 tim SMP Swasta dan Negeri mengikuti Turnamen Bola Voli Open OSIS Cup II SMK Swasta HKBP Pematangsiantar.

[adsense]

"Turnamen Bola Voli tersebut dimulai tanggal 25 April sampai dengan 13 Juni 2026," kata Penanggung Jawab Kegiatan, Marisi P Manurung SPd kepada harianSIB.com, Kamis (23/4/2026)

Pertandingan dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu.

[adsense]

Baca Juga:

• 9 Tim Ikuti Turnamen Bola Voli Toba Cup di Panei Tongah

SMP Dharma Budi, SMP Bintang Timur, SMPN 1 Dolok Pardamean, SMPN 5 Pematangsiantar (Grup C) dan SMPN 1 Gunung Maligas, SMPN 2 Rambung Merah, SMPN 1 Dolok Batunanggar, SMPN 2 Dolok Pardamean (Grup D).

[adsense]

Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, Rudi S Siregar SPd MSi mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan turnamen bola voli tingkat pelajar SMP. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan bakat anak-anak tingkat SMP sekaligus mencari bibit-bibit pemain yang berpotensial.(**)

[adsense]

[adsense]

Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy Kurniawan Winarto, mengakui telah memberikan uang sebesar Rp3,5 miliar kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari. Pengakuan tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung baru-baru ini.

Kuasa hukum terdakwa, Daniel Heri Pasaribu, menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak tiga kali melalui perantara bernama Roni sekitar Mei 2022. Saat itu, Akbar masih menjabat sebagai Ketua HIPMI Sumatera Utara.

[adsense]

Daniel mengungkapkan, pertemuan awal terjadi ketika Akbar bersama Roni mendatangi Eddy untuk menyampaikan adanya tagihan piutang. Tagihan tersebut, kata dia, berkaitan dengan kesepakatan awal antara kontraktor lokal di Medan dengan PT Waskita Karya dalam proyek Jalur Kereta Api Medan–Binjai–Kuala Bingai (JLKMB/JLKAMB 1).

"Akbar bersama Roni datang menemui Eddy dan menjelaskan adanya tagihan piutang. Disebutkan, sebelumnya ada kesepakatan dengan kontraktor lokal, namun dalam pelaksanaan proyek JLKAMB 1 tidak melibatkan pihak tersebut," ujar Daniel, Kamis (23/4/2025).

[adsense]

Baca Juga:

• Budi Karya Bantah Perintah Dana Pilpres di Sidang Korupsi DJKA

Dalam pertemuan lanjutan itu, Roni menyampaikan bahwa piutang tersebut bermula dari permintaan dana oleh Akbar kepada Waskita dengan alasan kebutuhan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Namun, karena pihak Waskita tidak memiliki dana, Akbar disebut mencari sumber pendanaan dari kontraktor lain dengan imbalan janji kerja sama operasional dalam proyek JLKAMB 1.

[adsense]

"Waskita tidak memiliki dana, sehingga disarankan mencari dana talangan dari pihak lain. Akbar kemudian meminjam dana dari kontraktor lain dengan menjanjikan kerja sama dalam proyek tersebut," kata Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang Rp3,5 miliar untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan jaksa. Menurutnya, Eddy hanya berperan sebagai penghubung antara pihak Akbar dan Waskita.

[adsense]

Ia menjelaskan, setelah komunikasi dilakukan, Eddy bertemu dengan perwakilan Waskita, yakni Ferry Herdianto, dan disepakati adanya pembayaran terkait tagihan tersebut.

Disebutkan, Waskita menyetujui pengeluaran sebesar 6,5 persen dari nilai proyek JLKAMB 1.

[adsense]

Adapun rincian pemberian uang yang disampaikan dalam persidangan meliputi Rp2 miliar yang diserahkan melalui Eddy kepada Roni di Apartemen Four Wind, Rp1,35 miliar yang ditransfer melalui beberapa rekening yang diberikan Roni, serta Rp350 juta yang juga diserahkan melalui perantara yang sama.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Akbar Buchari hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan. Akbar diketahui merupakan Ketua Umum HIPMI, politisi Partai Golkar, serta mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Ia terpilih sebagai Ketua HIPMI pada 2022 di Solo, bersama Bobby Nasution yang menjabat sebagai wakil ketua. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pembangunan gedung baru fasilitas Cathlab (Catheterization Laboratory) di RSUD Ok Arya Zulkarnain, Kabupaten Batubara, resmi dimulai. Proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.171.965.289 dan dikerjakan oleh CV Ridho Pratama dengan target penyelesaian selama 150 hari kerja.

Gedung tersebut direncanakan akan difungsikan sebagai laboratorium Cathlab yang dilengkapi ruang rawat inap serta ruang dokter, guna memperkuat dan melengkapi layanan kesehatan yang sudah tersedia di rumah sakit tersebut.

[adsense]

Kehadiran fasilitas ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya disampaikan James Panjaitan, warga Desa Cahaya Pardomuan, yang mengaku bangga atas perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

"Dengan adanya gedung baru ini, pasien akan lebih mudah dan nyaman saat berobat maupun menjalani pemeriksaan. Kami berterima kasih kepada Bupati Batubara, H. Baharuddin Siagian, yang begitu peduli," ujarnya kepada awak media, Rabu (22/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Sibolga Diduga Keracunan Makan, Jalani Perawatan Medis

Sementara itu, hasil pantauan di lapangan menunjukkan proses pembangunan berjalan sesuai standar kualitas. Pengerjaan konstruksi, mulai dari pengadukan hingga pengecoran, dilakukan menggunakan mesin molen untuk memastikan hasil yang lebih rapi dan kokoh. Para pekerja juga tampak disiplin menerapkan prosedur keselamatan kerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya menerima kunjungan silaturahmi jajaran Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sergai di ruang kerjanya, Komplek Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor pertanian dan peternakan daerah, termasuk persiapan keikutsertaan KTNA Sergai dalam ajang Pekan KTNA tingkat nasional yang direncanakan berlangsung pada 20-25 Juni mendatang di Gorontalo.

Ketua KTNA Sergai, Rasdiaman Damanik mengatakan dirinya akan mewakili daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, forum nasional itu menjadi kesempatan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas petani.

[adsense]

Baca Juga:

• Satgas MBG Simalungun Monitoring Tiga Dapur SPPG di Kecamatan Raya

Menanggapi hal itu, Bupati Darma Wijaya menyambut baik langkah KTNA Sergai yang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya petani melalui pembelajaran dan pertukaran pengalaman.

[adsense]

Ia menilai, hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan peternakan di daerah. Karena itu, petani diminta mampu membaca kebutuhan pasar dan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia.

"Dengan adanya program MBG, peluang bagi sektor pertanian dan peternakan terbuka sangat luas. Petani harus mampu melihat kesempatan ini dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada secara maksimal," katanya.

[adsense]

Ia juga menegaskan peran KTNA sangat penting sebagai penggerak di tengah masyarakat tani agar lebih adaptif terhadap peluang ekonomi yang berkembang.

"KTNA harus menjadi motor penggerak bagi para petani untuk melihat peluang ini. Apa pun yang ditanam petani, pemerintah daerah siap membantu membuka akses pemasaran agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang lebih baik," ujarnya.

[adsense]

Darma Wijaya juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antarkelompok tani sebagai modal utama dalam memperkuat sektor pertanian di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antarpetani akan mempercepat terwujudnya pertanian yang lebih Mantab; maju, tangguh, dan berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menemui Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar ST MT di gedung Kementerian PUPR RI, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Pertemuan ini membahas beberapa usulan Bupati Pakpak Bharat terkait perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas jalan nasional di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

[adsense]

Kepada Roy Rizali, Franc menguraikan kondisi jalan nasional Sumut-Aceh melalui Kabupaten Pakpak Bharat saat ini, dimana jalan nasional sepanjang 41 km yang melintasi kawasan pegunungan, tebing-tebing curam, serta tepian jurang dan sungai kondisinya sangat ekstream dan berbahaya. Namun jalur vital ini memegang peran vital sebagai koridor konektivitas dan distribusi logistik utama di kawasan barat pulau sumatera.

Jalur ini juga menjadi tulang punggung utama ekonomi di empat Daerah, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Pakpak Bharat. Selain itu ada ratusan truk-truk pengangkut CPO dan hasil perkebunan lainnya yang melintasi jalan ini setiap hari. Sangat berbahaya dan rentan kecelakaan, menurut Franc, karena badan jalan yang ada saat ini sangat sempit, berkelok, minim drainase, apalagi dengan posisi yang persis di sisi sungai.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Pakpak Bharat Salurkan Bantuan Gubernur ke Desa Terdampak Bencana

Selain itu juga dibicarakan tindak lanjut peningkatan mutu dan kwalitas jalan penghubung Aornakan-Pagindar-Batas Aceh. Jalan utama yang menjadi tumpuan penggerak roda ekonomi dan mobilitas bagi khususnya warga kecamatan Pagindar ini menjadi salah satu perioritas utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

[adsense]

Jalan ini sebenarnya bisa menjadi jalan pintas alternatif dari Sumut-Aceh melalui kota Salak, dimana jalan penghubung Pakpak Bharat-Dairi melalui Kuta Jungak sudah selesai dikerjakan. Jadi bisa memotong jarak dan waktu tempuh.

Harapan kami kedepan, kata Franc, jalan ini benar-benar bisa terselesaikan secepatnya, tentunya akan sangat membantu roda perekonomian bagi masyarakat, karena khusus kecamatan Pagindar ini adalah penghasil sawit. "Namun saat ini masyarakat kesulitan menjual hasil sawit mereka dikarenakan buruknya kondisi jalan ini," jelasnya lagi.

[adsense]

Mendengar usulan dari Bupati Pakpak Bharat ini, Dirjend Bina Marga, Dr. Ir Roy Rizali Anwar, ST, MT berjanji pihaknya akan mencari solusi terkait masalah ini.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dijelaskan bapak Bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah ini," ucap dia.

[adsense]

Berikut usulan lengkap dari Bupati Pakpak Bharat kepada Dirjend Bina Marga terkait peningkatan mutu dan kwalitas infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Pakpak Bharat diantaranya, usulan lanjutan perbaikan jalan nasional dan pelebaran badan jalan menjadi 8 meter sepanjang 41 km dari batas Dairi hingga batas Kota Subussalam (7 km sudah terlaksana dari batas Dairi).

Kemudian, untuk penanganan titik-titik longsor sepanjang jalan ini, dilakukan dengan pembuatan barrier beton pengaman sepanjang jurang lae kombih untuk mengantisipasi kecelakaan lalulintas (8 km hingga batas Aceh), lanjutan konektifitas Aornakan-Pagindar-Batas Aceh.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung RI Prof Dr Asep N Mulyana, bersama Kajati Sumatera Utara (Kajati Sumut) Dr Harli Siregar, mengunjungi kantor Pengadilan Tinggi Medan di Jalan Ngumban Surbakti Medan pada, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) RI Non Yudisial Dr H Dwiarso Budi Santiarto, SH MHum yang didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr H Siswandriyono, SH, MHum.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH dalam keterangan tertulisnya, kehadiran Wakil Jaksa Agung bersama Ketua Mahkamah Agung RI di pengadilan tinggi itu karena bersamaan dengan agenda resmi sebagai undangan kuliah umum atau orasi ilmiah di FH USU.

Harli Siregar menyampaikan, kunjungan Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana adalah sebagai bagian dari silaturahim antar lembaga peradilan dengan kejaksaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tingkatkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai ke Penyidikan

"Silaturami, dorongan dan komitmen bersama untuk sinergisitas guna terus menjaga dan menguatkan komitmen bersama penegakan hukum," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Nasib tragis dialami purnawirawan Brigjen Raziman Tarigan di Jalan Melati Raya, Kota Medan. Mantan Wakil Kepala Polda Metro Jaya ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor ATV.

Insiden itu terjadi pada Sabtu (19/4/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

[adsense]

Kompas.com melansir, kala itu, berdasarkan penuturan saksi Joko (45), Raziman melaju dari arah Simpang Pemda menuju kediamannya di Pusat Latihan Renang Primbana, Jalan Melati Raya.

"Tiba-tiba, ada suara dentuman keras," kata Joko saat diwawancarai di lokasi, Rabu (22/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ayah PMI Asal Sumut Tuntut Hak Anak Tewas Kecelakaan Kerja di Korea Selatan

Dia terkejut melihat Raziman sudah tergeletak di tengah jalan dengan kondisi kepala bagian belakang berdarah. Motor Raziman jenis ATV terbalik dan gorengan yang dibawa berserakan di jalan.

[adsense]

"Dia sudah enggak sadarkan diri," ucap Joko.

Joko bersama pedagang lainnya lekas membantu mengangkat tubuh Raziman ke pinggir jalan sembari memperbaiki posisi kendaraan Raziman yang terbalik.

[adsense]

Bertepatan dengan itu, dia sekilas melihat ada pengendara motor yang diduga menabrak Raziman buru-buru pergi dari lokasi.

Dia bersama pedagang sekitar sempat mengejar, tetapi gagal.

[adsense]

Melihat kondisi Raziman memprihatinkan, ia berupaya menghubungi keluarga serta pekerja Raziman.

Tak lama, Raziman dibawa keluarganya menggunakan mobil ke Rumah Sakit Royal Prima.

[adsense]

Nahasnya, nyawa Raziman tak terselamatkan.

Dia meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

[adsense]

Sejumlah keluarga, kerabat, serta rekan kerja Raziman pun satu per satu datang ke rumah duka di Jalan Melati Raya.

Papan bunga berjejer menyampaikan duka cita mendalam.

[adsense]

Di lain pihak, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo menuturkan pihaknya telah turun ke lokasi untuk mendalami kecelakaan yang dialami Raziman.

Pihaknya telah memeriksa sejumlah CCTV dari beberapa ruko di sekitar serta mendalami keterangan para saksi. Namun, sejauh ini hanya mendapati gambaran Raziman membawa motor ATV.

[adsense]

Sementara CCTV yang merekam kejadian kecelakaan belum ada.

Meski begitu, sejumlah saksi memberi tahu Raziman ditabrak pengendara sepeda motor.

[adsense]

"Dugaan sementara korban meninggal usai alami kecelakaan. Tapi, ini masih didalami dengan memeriksa CCTV serta lainnya," ucap Sri kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

Perlu diketahui, Raziman merupakan lulusan Akpol tahun 1974.

[adsense]

Dalam perjalanan kariernya, Raziman menduduki sejumlah jabatan strategis.

Di antaranya Wakil Kepala Polrestabes Medan, Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, hingga Wakil Kepala Polda Metro Jaya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kinerja PDAM Tirta Bulian Kota Tebingtinggi menuai sorotan tajam dari masyarakat. Buruknya kualitas air yang didistribusikan, ditambah gangguan aliran yang kerap terjadi, memicu gelombang keluhan dari pelanggan.

Sejumlah warga mengaku air yang diterima tidak layak pakai. Selain keruh, air bahkan disebut bercampur lumpur, terutama pada waktu pagi dan malam hari.

[adsense]

Pantauan di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bulian, Kamis (23/4/2026), menunjukkan air yang mengalir ke rumah warga berwarna kecoklatan dan keruh. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan dinilai sangat meresahkan.

Purba, seorang ibu rumah tangga, mengatakan kondisi tersebut kerap terjadi dan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Penderita HIV/AIDS di Kota Tebingtinggi Meningkat

Ia menambahkan, masalah ini telah berlangsung lebih dari satu bulan. Lumpur bahkan sering masuk ke dalam bak penampungan air miliknya, sementara kewajiban pembayaran rekening air tetap berjalan normal setiap bulan.

[adsense]

Keluhan serupa juga disampaikan Yanto, warga Purnama Deli. Ia menilai pelayanan PDAM selama ini belum menunjukkan perbaikan berarti.

"Dari dulu tidak pernah beres. Bukan hanya kualitas air yang buruk, tapi air juga sering mati di jam-jam tidak menentu," katanya.

[adsense]

Berdasarkan laporan laba-rugi tahun 2025, PDAM Tirta Bulian mencatat biaya operasional mencapai Rp13,27 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,46 miliar dialokasikan untuk kebutuhan seperti bahan kimia, pemeliharaan, dan operasional lainnya.

Besarnya anggaran ini dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

[adsense]

Plt Direktur PDAM Tirta Bulian, Roy Abdul Rahman, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Kami akan memerintahkan tim untuk melakukan pengecekan di lokasi guna mengetahui penyebabnya," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tebingtinggi Komisi III, Andar Alatas Hutagalung, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan air bersih yang layak dan aman untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk dikonsumsi.

[adsense]

"Kami meminta Wali Kota agar segera fokus menyelesaikan persoalan ini. Ini menyangkut kesehatan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Komisi III DPRD akan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan dewan guna memanggil pihak PDAM dan instansi terkait.

[adsense]

Langkah ini dilakukan agar permasalahan dapat dibuka secara transparan dan ditemukan solusi yang tepat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghukum taipan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe membayar ganti rugi Rp 531 miliar karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

Uang itu harus dibayarkan Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk. berikut bunga kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka.

[adsense]

Juru Bicara PN Jakpus Sunoto menjelaskan, Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin Fajar Kusuma Aji itu menilai, transaksi antara pihak Hary Tanoe dengan PT CMNP pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga.

Transaksi itu diatur dalam Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak masuk kategori jual beli.

[adsense]

Baca Juga:

• Simangumban Diterjang Banjir dan Tanah Longsor, Ruas Jalinsum di Aek Rau Tertutup

Sekitar sepekan berselang, CMNP menyerahkan MTN dan obligasi itu kepada Hary Tanoe. Taipan itu juga menyerahkan NCD dalam dua tahap yakni 20 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999. Kedua NCD itu jatuh tempo pada 9-10 Mei 2022.

[adsense]

Namun, ternyata pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo NCD tidak bisa dicairkan karena Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

"(Hary Tanoe) sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988," kata Sunoto mengutip pertimbangan hakim.

[adsense]

Di sisi lain, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 menegaskan, NCD tidak sesuai edaran BI.

Atas dasar itu, Majelis Hakim menghukum PT MNC Asia Holding selaku Tergugat I dan Hary Tanoe selaku Tergugat II membayar gantirugi kerugian materiil 28 juta dollar atau RP 481 miliar.

[adsense]

"Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," ujar Sunoto.

Selain itu, PT MNC Asia Holding dan Hary Tanoe juga dihukum membayar kerugian immateriil senilai Rp 50 miliar.

[adsense]

Di luar bunga, jika ditotal ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayarkan pihak Hary Tanoe Rp 531 miliar.

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat," kata Sunoto.

[adsense]

Dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan PT CMNP agar bunga yang dibebankan 2 persen per bulan. Sebab, bunga itu tidak sesuai hipotesis dan tidak proporsional.

"Menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang," kata Sunoto.

[adsense]

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjelaskan alasan mereka membebankan hukuman itu bukan hanya pada PT MNC Asia Holding, namun juga kepada pribadi Hary Tanoe secara tanggung renteng.

Majelis hakim, kata Sunoto, menggunakan doktrin "piercing the corporate veil" terhadap PT MNC Asia Holding, Tbk.

[adsense]

Pandangan ini menembus dan membuka tabir perusahaan, membuat tanggung jawab hukum yang hanya dibebankan ke perusahaan beralih ke pemegang saham, direksi, ataupun komisaris.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[adsense]

"Dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidaksemata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan itikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi," tutur Sunoto.

Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris untuk meminta tanggapan terkait putusan ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini diturunkan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras yang berkepanjangan di Wilayah Luat Pahae pada Rabu (22/4/2026) malam menyebabkan Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban diterjang banjir. Banjir tersebut mengakibatkan 7 unit rumah mengalami kerusakan dan 3 unit rumah yang berada di dekat aliran sungai terseret air..

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Taput, Binhot Aritonang kepada Jurnalis SIB News Network, Kamis (23/4/2026) menjelaskan, bencana banjir tersebut diakibatkan oleh aliran sungai Marambong di Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban meluap sehingga merendam wilayah Desa Aek Nabara tersebut. Atas peristiwa itu tidak ada korban jiwa dan korban luka - luka.

[adsense]

"Selain itu, ada sebanyak 35 rumah digenangi air hingga penghuni rumah sempat mengungsi ke rumah tetangga. Kemudian sekolah - sekolah juga digenangi air. Dan juga areal persawahan ada seluas 15 Ha rusak karena dihantam banjir. Data yang kita peroleh saat ini , ada 3 unit rumah yang didekat Aek Marambong terseret banjir dan 7 unit rumah mengalami kerusakan, " jelasnya.

Ia juga menerangkan, rumah yang terseret banjir yaitu milik Wenni Br Sinaga (35) , Lamsihar Sihombing (50) dan Masni Siregar (50) dan ketiga pemilik rumah tersebut merupakan warga Desa Aek Nabara.

[adsense]

Baca Juga:

• Longsor Tutup Jalinsum di Simangumban Taput

Ia juga mengatakan, kini warga yang terdampak banjir masih ditempatkan di posko pengungsian. Tim BPBD Taput bersama TNI dan Polri bersama masyarakat saat ini melakukan gotong royong melakukan pembersihan lumpur bercampur bebatuan yang terbawa banjir.

[adsense]

Selain banjir, Ia juga mengatakan, terjadi juga longsor di ruas jalan lintas sumatera Pahae - Sipirok yang berlokasi di Dusun Aek Rau Desa Simangumban Julu.

" Peristiwa longsor tersebut terjadi pada Kamis ( 23 /4/2026 ) sekira pukul 10.00 WIB. Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas di Jalan lintas sumatera Pahae - Sipirok menjadi terganggu. Kini petugas kepolisian bersama TNI, Polri, Pemkab Taput sedang melakukan pembersihan tumpukan longsor dari badan jalan dengan alat berat agar arus lalu lintas bisa berjalan normal kembali, " ungkapnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, saat ini Pemkab sudah membuka dapur umum dan posko pengungsian untuk masyarakat yang menjadi korban terdampak bencana. Di lokasi yang terkena banjir, kondisi air sudah surut. Alat berat dari Dinas PUTR Taput juga langsung diturunkan melakukan pembersihan material lumpur bercampur pasir yang terseret banjir. (*)

[adsense]

[adsense]

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2025 menempati peringkat 10 secara nasional. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumut berada di posisi ke-9 nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut Desni Maharani Saragih, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

"Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut relatif makin kompetitif dibanding provinsi lainnya," kata Desni.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip terus menggulirkan berbagai program strategis. Salah satunya mendukung Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), termasuk penambahan titik layanan bahan bacaan digital Sumut (BACA DISUMUT) di wilayah Kepulauan Nias.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan Perayaan Natal ASN Pemprov Sumut jadi Momentum Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Selain itu, sejumlah program unggulan lainnya turut dijalankan, seperti operasional perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan sekolah yang menjangkau berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah rakyat di daerah terpencil. Program lain mencakup pengembangan pojok baca serta penyediaan bahan bacaan digital.

[adsense]

"Kami juga melaksanakan program peningkatan literasi dan kegemaran membaca dengan kegiatan Read Aloud untuk TK/PAUD, pelatihan storytelling, pelatihan membaca kritis, workshop literasi media, gerakan sepekan satu buku, lomba bertutur, penyelenggaraan pengawasan kearsipan, dan program lainnya," ucapnya.

Menurutnya, pembangunan literasi dan peningkatan kegemaran membaca tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

[adsense]

"Pembangunan literasi, tingkat kegemaran membaca, dan penguatan kearsipan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumut. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil peran dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat," ujar Desni. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Pansus PAD (Pendapatan Asli Daerah) II DPRD Deliserdang menyampaikan adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 tempat perumahan Citra Land yang berada di Kabupaten Deliserdang, hingga mencapai miliar rupiah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pansus II DPRD Deliserdang, Dr Misnan Aljawi SH MH, saat penyampaian Laporan Hasil Pansus II pada sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua H Hamdani Syahputra S.Sos, yang dihadiri Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, Rabu (22/4/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

Laporan hasil Pansus II DPRD Deliserdang yang juga ditandatangani Wakil Ketua Pansus, Junaidi, Sekretaris Pansus, M Ilham Pulungan dan Anggota Pansus Zul Amri, Paian Purba, Andi Baso Ariaji, Syarifuddin Nasution, Timur Sitepu, Bongotan Siburian, Tubagus Nurul Amin, Antony Napitupulu, Bayu Anggara, Benjamin Ginting, Ikhwanul Ismar dan H Rakhmadsyah.

Disebutkan, pembangunan perumahan Citra Land di empat tempat yakni di Desa Telagasari Kecamatan Tanjungmorawa, Citra Land Helvetia di Kecamatan Labuhandeli, serta Citra Land di Desa Medan Estate dan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, diduga telah mengakibatkan adanya kebocoran PAD.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas Propemperda 2026

Selanjutnya, luas bangunan yang telah dibangun tidak sesuai dengan luas yang tercatat pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB. Penetapan tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terhadap pajak tanah dan bangunan yang tertera pada PBB, tidak sama dengan tarif NJOP disekitarnya.

[adsense]

Diantaranya, NJOP di perumahan Citra Land Tanjungmorawa, ditemukan pajak bumi (tanah) diterbitkan masih dibawah satu jutaan, sementara diwilayah itu NJOP sudah mencapai 3 juta per meter.

Penerimaan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditemukan belum semua sertifikatnya dialihkan dari perumahan Citra Land kepada nama pemilik perorangan (Dipecah). Seharusnya setelah selesai akad kredit atau peralihan kepemilikan, pihak Citra Land harus memecah atau balik nama dari perumahan Citra Land kepada pembeli rumah.

[adsense]

Menurutnya, untuk peralihan kepemilikan kepada pihak lain, tarif BPHTB nya bisa mencapai Rp 70 Juta untuk satu rumah.

Selanjutnya kebocoran pajak dari pengusahaan Air Bawah Tanah (ABT). Pada perumahan Citra Land ditemukan bahwa tidak semua pengusahaan Air Bawah Tanah memiliki izin.

[adsense]

Ditemukan, perumahaan Citra Land membor sendiri air bawah tanah untuk disalurkan sebagai kebutuhan air bersih kepada setiap rumah. Pembayarannya dikutip dari setiap rumah, kemudian pihak Citra Land membayar retribusi ke Pemkab Deliserdang, namun ditemukan pembayaran retribusi itu jumlahnya tidak sesuai.

Dijelaskan, pembayaran pemakaian air ke setiap rumah bisa mencapai Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

[adsense]

Dr Misnan Aljawi ketika dikonfirmasi menjelaskan, jumlah dugaan kebocoran itu adalah hasil perhitungan tim Pansus PAD II, sesuai dengan dokumen yang diterima, dan hasil peninjaun di empat lokasi bangunan perumahan Citra Land. "Ditemukan adanya tidak kesesuaian antara dokumen dengan hasil peninjauan" jelasnya.

Menjawab wartawan, Misnan mengatakan adanya dugaan kebocoran itu terjadi kemungkinan ada kesalahan pihak petugas Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), atau adanya dugaan hal sengaja dari pihak petugas.

[adsense]

Hal itu sudah dipertanyakkan kepada pihak Bapenda, pihak Bapenda mengaku bahwa dugaan kesalahan itu adalah diakibatkan petugas Bapenda belum melakukan validasi terhadap seluruh aset milik Citra Land.

Ditambahkan, setelah dokumen temuan itu dibuat secara rinci, DPRD Deliserdang akan menyerahkan dokumen itu kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, agar ditindaklanjuti, dan meminta agar pihak Kejati Sumut benar-benar memberikan perhatian atas dugaan kebocoran PAD Deliserdang.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Rendy selaku Humas Citra Land, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citra Land. "PBB kami sudah sesuai dengan ketentuan dari Pemkab Deliserdang" sebutnya.(*).

[adsense]

[adsense]

Menjawab kompleksitas isu pengungsi mancanegara yang kian dinamis, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, meresmikan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) di Le Polonia Hotel, Kamis (23/4).

Pengukuhan itu menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat koordinasi lintas instansi, mempertemukan pemangku kepentingan mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, hingga organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam satu meja kerja yang solid.

[adsense]

Urgensi pembentukan forum ini terpampang nyata dalam data statistik per April 2026 di mana tercatat sebanyak 1.480 pengungsi dan 38 deteni tersebar di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Parlindungan menegaskan bahwa penanganan ribuan jiwa ini tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kehadiran pengungsi di berbagai community house hingga pengungsi mandiri di Medan membawa tantangan sosial yang pelik, sehingga sinkronisasi data dan penghapusan ego sektoral menjadi harga mati demi menjaga stabilitas wilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Haji 2026: Imigrasi Sumut Sukses Kawal Kloter Pertama Embarkasi Medan

Forum tersebut dirancang sebagai sistem deteksi dini terintegrasi yang melibatkan unsur intelijen dan aparat keamanan untuk memitigasi potensi kericuhan massal, sekaligus memastikan bahwa setiap dinamika di fasilitas penampungan tetap berada dalam kendali hukum.

[adsense]

Lebih dari sekadar koordinasi administratif, forum ini juga menjadi instrumen pengawasan terhadap potensi tindak pidana. Parlindungan memberikan atensi khusus pada pelanggaran hukum yang melibatkan pengungsi, mulai dari bekerja secara ilegal hingga keterlibatan dalam sindikat penipuan daring (love scamming) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu menegaskan bahwa meskipun nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, kedaulatan hukum Indonesia tidak boleh dikompromikan.

[adsense]

Ketegasan Imigrasi ditunjukkan melalui kebijakan preventif bagi pengungsi yang tidak kooperatif. Bagi mereka yang tidak melaporkan diri selama tiga bulan berturut-turut, FORKOPDENSI tidak segan mengusulkan pencabutan status ke UNHCR dan memindahkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap individu asing di Sumatera Utara tetap berada dalam koridor pemantauan yang jelas dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hal ini sejalan dengan arahan Menimipas Agus Andrianto dan Dirjen ImigrasiHendarsam Marantoko yang mengedepankan keamanan nasional dan dampak Imigrasi untuk Rakyat.

[adsense]

Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan penyematan rompi simbolis, Parlindungan menekankan bahwa FORKOPDENSI adalah titik awal komitmen panjang menjaga martabat bangsa. Keberhasilan forum ini nantinya akan diukur dari kecepatan respons di lapangan dan soliditas antar-anggota saat kedaulatan wilayah dipertaruhkan.

Dengan semangat baru, Sumatera Utara kini memiliki benteng koordinasi yang lebih kuat untuk menyeimbangkan wajah kemanusiaan dan ketegasan hukum.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) Medan, Harapan Nasution mengatakan kehadiran Forkopdensi Medan, sebagai wadah untuk mendiskusikan problematika dilapangan , untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dengan mengutamakan kedaulatan negara.(**).

[adsense]

[adsense]

Kalangan DPRD Sumut mendorong Satgas Pangan Sumut dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut mengusut tuntas penyebab terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di daerah ini, karena sangat membebani dan meresahkan masyarakat, terutama yang bergantung pada kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi B Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (23/4/2026) melalui telepon di Medan menanggapi kelangkaan Minyakita serta harganya pun melonjak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

[adsense]

"Harga Minyakita di pasaran kini tak lagi terkendali. Dari HET Rp15.700 per liter, minyak subsidi itu justru melambung hingga menyentuh Rp20.000 per liter. Angka yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Minyak ini bersubsidi, harusnya membantu rakyat, bukan malah jadi beban," tegas Ebenejer.

Menurut politisi Partai Hanura ini, kondisi ini bukan sekadar persoalan harga, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Satgas Pangan dan Disperindag harus segera bertindak cepat sebelum situasi semakin memburuk.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

"Kalau benar konsumsi dari MBG tinggi, maka produksi harus ditingkatkan. Program pemerintah jangan sampai mengorbankan kebutuhan masyarakat luas," ujar Salmon sembari menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan distribusi untuk masyarakat umum.

[adsense]

Selain faktor produksi, tambah Salmon, pihaknya juga menaruh perhatian serius pada rantai distribusi, sehingga pemerintah perlu memastikan apakah kelangkaan terjadi karena produksi yang kurang atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

"Harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada permainan di lapangan, termasuk penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya sembari memastikan Komisi B DPRD Sumut tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya siap memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

[adsense]

Seperti disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif, tandas Salmon, dalam beberapa pekan terakhir, Minyakita semakin sulit ditemukan di pasaran. Jikalaupun ada, harganya jauh di atas HET. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada minyak goreng murah.

"Kita menunggu langkah tegas Satgas Pangan Sumut dan Disperindag Sumut untuk menelusuri penyebab kelangkaan ini, sebab jika dibiarkan berlarut, krisis minyak subsidi ini berpotensi meluas dan semakin menekan ekonomi rakyat," ujar Salmon Sagala.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disegel warga imbas isu bantuan tidak merata.

Plh Camat Pandan Toemboer Rajagukguk turun langsung memediasi ketegangan yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, dia meminta warga untuk menurunkan emosi dan menyampaikan keluhan secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

[adsense]

"Kami datang ke sini untuk mendengar aspirasi kalian. Saya mengerti kekecewaan masyarakat terkait pendataan bantuan jaminan hidup atau jadup yang dinilai tidak adil dan tidak merata. Namun, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin," ujar Toemboer di lokasi saat diwawancarai awak media, Kamis (23/4).

Dia memaparkan bagaimana solusi pemberian data agar memenuhi syarat verifikasi bantuan rumah rusak mengingat banyak rumah warga yang rusak telah diperbaiki oleh warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

"Mungkin barang bukti yang sudah hilang, salah satu rumahnya sudah dicat, itu memang banyak yang ditemukan," terangnya.

Dikatakan Toemboer, pihak BPBD telah membuat form yang akan diisi oleh korban bencana. Kemudian akan ditandatangani oleh tetangga yang menyaksikan dan kepala lingkungan sebagai saksi bahwa rumah tersebut benar mengalami kerusakan akibat bencana, meskipun saat ini kondisinya sudah diperbaiki.

[adsense]

[adsense]

Terkait laporan dugaan ketidakadilan dalam pendataan, Asisten 1 Jonnedy Marbun meminta agar kepala lingkungan tidak tebang pilih dalam pendataan warganya mengingat Kelurahan Lubuk Tukko benar digenangi banjir bandang November 2025 lalu.

"Saya pastikan bapak ibu mendapat, tolong dicek kembali itu pak lurah. Saya akan bertanggungjawab terkait hal ini agar data ini terupdate di data" tegasnya.

[adsense]

Turut berhadir Plt Kasatpol PP Dodi Gultom, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Lubuk Tukko, Kepling.

Sebelumnya, warga Kelurahan Lubuk Tukko menyegel Kantor pemerintahan setempat. Menurut warga, penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan rumah rusak yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepling 3 Padang Masiang Dicopot, Imbas Isu Pungli Jadup

Agus Situmeang membeberkan kesilapan pendataan Kelurahan Lubuk Tukko sebab penerima tahap satu bukanlah korban bencana dan ratusan korban tidak tercover.

"Kenapa hanya 7 kepala keluarga yang menerima bantuan sementara korban sekira 700 lebih kepala keluarga," bebernya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan Dapil Medan 5 Binsar Simarmata kecewa dengan Wali Kota Medan Rico Waas yang turun melihat jembatan di kawasan Medan Maimun menghubungkan Medan Polonia yang rusak setelah kunjungan anggota DPRD Sumut viral. Rico Waas mengaku pernah meninjau dan mengenali jalur di sekitar jembatan yang rusak (eks perlintasan kereta api) di kawasan Medan Polonia/Medan Maimun (Kampung Baru).

Jembatan tersebut sering digunakan warga dan pelajar untuk melintas ke sekolah maupun aktivitas lainnya. Bahkan Rico Waas mengaku pernah melintasinya saat masih bersekolah di Medan. "Dulu saya juga lewat situ," kata Wali Kota Rico Waas ketika mengunjungi jembatan tersebut, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Menurut Binsar, ketika masih sekolah Rico Waas pernah lewat jembatan tersebut, berarti tahu kondisinya. Jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan Kolonial Belanda ini roboh akibat banjir besar melanda Kota Medan sekitarnya. Akibatnya, orang-orang nekat melintasi pipa PDAM untuk menyeberang meski berbahaya.

Kepada wartawan, Kamis (23/4/2026), Binsar menyayangkan kalau wali kota turun ke lokasi setelah viral. Kejadian banjir setelah jadi wali kota dan pasti mengetahui kondisi jembatan sudah rusak lewat perangkat Pemko mulai Kepling, kelurahan sampai kecamatan.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Muhammadiyah Medan Paparkan Penanganan Pasien Mimi Maisyarah

Jadi pemimpin kata Binsar harus action bukan pencitraan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah vertikal harus dikuatkan, karena pembangunan daerah beririsan dengan gawean kementerian maupun provinsi. Tapi sudah dua tahun jembatan ambruk barulah wali kota bereaksi itupun karena viral. "Wali kota hendaknya jangan lepas tangan meskipun itu kebijakan pemerintah pusat. Harus melihat apa yang terjadi lalu berkordinasi karena penggunanya adalah warga Kota Medan. Pemimpin harus jadi "parhobas" bagi rakyatnya, saya juga sebagai wakil rakyat jadi parhobas untuk rakyat," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.

[adsense]

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.

Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

[adsense]

​"Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat.

[adsense]

​"Saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama DPRD Kabupaten Deliserdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/4/2026). Salah satunya Ranperda pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan serta pemekaran Kecamatan Sunggal dan pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan.

Dari jumlah itu, 12 di antaranya Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, 5 Ranperda inisiatif DPRD, dan 3 Ranperda kumulatif terbuka.

[adsense]

Bupati Deliserdang dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyampaikan pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal dianggap perlu sebab wilayahnya memiliki dinamika pembangunan tinggi, jumlah penduduk padat, mobilitas masyarakat intensif, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

"Pemekaran bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat respons pemerintahan, dan memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PDIP Desak Eksekutif–Legislatif Deliserdang Duduk Bersama Sahkan Propemperda 2026

Tidak hanya itu, pemekaran juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga warga dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayahnya.

[adsense]

"Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal adalah pijakan penting untuk mewujudkan Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," lanjutnya.

Ia juga berharap seluruh program legislasi daerah tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal demi mendukung terwujudnya Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Simalungun melaksanakan monitoring terhadap tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Raya,Rabu (22/4/2026)

Ketiga SPPG yang dimonitoring yakni SPPG Bahapal Raya, SPPG Yayasan Karya Pangan Bergizi dan SPPG Yayasan DS Cikoko.

[adsense]

Saat monitoring, tim Satgas mencatat sejumlah aspek yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera dilakukan perbaikan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Menyikapi berbagai temuan tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun Benny Gusman Sinaga, menegaskan bahwa seluruh pihak pengelola dapur wajib segera melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang telah menjadi catatan tim pemantauan.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

"Dari hasil kunjungan kami ke tiga dapur ini, masih ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi, terutama yang berkaitan dengan sistem saluran pembuangan limbah dan tahapan persiapan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

[adsense]

Kami meminta agar seluruh perbaikan dilakukan secepatnya dan yang paling utama adalah kualitas serta kebersihan makanan harus tetap terjaga dengan baik dari waktu ke waktu," ujarnya Ketua Satgas.(**)

[adsense]

[adsense]

Tanah longsor menutup total Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis pagi, (23/4/2026) sehingga arus lalu lintas dari kedua arah terhenti.

Material longsor berupa tanah, bebatuan dan kayu dilaporkan menutup seluruh badan jalan dan tidak dapat dilewati kendaraan dari arah mana pun. Kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari dan telah dilaporkan warga setempat kepada pihak terkait.

[adsense]

Seorang warga Desa Simangumban Julu, C Sitompul menyatakan bahwa longsoran terjadi secara tiba-tiba dan menutup jalan sepenuhnya tanpa menyisakan celah untuk dilalui kendaraan.

"Longsor tadi pagi tiba-tiba. Semua material tanah batu, dan kayu langsung menutup jalan, tidak ada celah sama sekali untuk dilewati. Kami sudah laporkan kejadian ini, namun alat berat belum juga tiba di lokasi," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

Salah seorang pengemudi A Sihite yang terjebak di lokasi mengaku sudah tertahan 1 jam dan berharap pemerintah segera menurunkan alat berat.

[adsense]

"Sudah 1 jam saya tertahan di sini. Muatan harus sampai hari ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kami harap pemerintah segera turunkan alat berat agar jalan bisa segera dibersihkan," ujarnya (**)

[adsense]