[adsense]

DPD Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia (FAGRI) Kabupaten Dairi berkomitmen memperjuangkan aspirasi guru non-ASN yang mengabdi di sekolah negeri dan mendorong peningkatan profesionalitas dan kualitas pendidikan.

Ketua DPD FAGRI Kabupaten Dairi, Juita Relani Solin, S.Pd. Gr, Rabu (23/9/2026), di Sidikalang, menerangkan, FAGRI hadir di Dairi sebagai wadah komunikasi, konsolidasi, aspirasi dan advokasi guru non ASN dengan mengedepankan data, regulasi, serta komunikasi konstruktif.

[adsense]

Guru honorer memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengabdiannya, turut memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan menjaga keberlangsungan pembelajaran. Karena itu, kepastian penataan, perlindungan, penghargaan atas pengabdian dan kesempatan yang setara menjadi bagian penting dalam kebijakan penataan guru.

"Kami mengedepankan data, regulasi, serta komunikasi solutif dalam menyampaikan aspirasi guru non-ASN. Bersamaan dengan itu, kami berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Dairi," ungkap Juita.

[adsense]

Baca Juga:

• Parlaungan Simangunsong : Pergantian Menkeu Langkah Strategis Prabowo Jaga APBN dan Kepercayaan Publik

"SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar penugasan guru non-ASN yang memenuhi ketentuan sampai 31 Desember 2026, dengan Dapodik cut-off 31 Desember 2024 sebagai salah satu basis penting dalam penataan," katanya.

[adsense]

Dia melanjutkan, upaya memperoleh kepastian juga dilakukan DPP FAGRI melalui pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada 26 Agustus 2026, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, serta dengan Temu Ismail, S.Pd. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kemendikdasmen, pada 15 September 2026 di Jakarta.

"Komunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penyelesaian penataan guru Non-ASN yang telah terdata dalam Dapodik. Untuk mekanisme, formasi dan regulasi selanjutnya, kami tetap mengikuti proses pembahasan pemerintah," ucapnya.

[adsense]

DPD FAGRI Dairi untuk mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, sejahtera dan terlindungi serta pemperoleh kesempatan yang setara dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan di Dairi

Hal itu diwujudkan melalui dukungan terhadap percepatan penataan guru non-ASN dengan memperhatikan hak, profesionalitas, masa pengabdian dan kebutuhan guru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005, serta pengembangan tata kelola talenta guru yang profesional, terintegrasi dan berkeadilan dengan memperhatikan potensi putra-putri terbaik Dairi terkhusus guru honorer yang telah mengabdi.

[adsense]

"FAGRI Dairi diharapkan tidak hanya menjadi wadah aspirasi, tetapi juga bagian dari upaya bersama meningkatkan profesionalitas guru dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan di Dairi," pungkas Juita.(**)

[adsense]

[adsense]

Warga Sibolga Julu, tepatnya di Jalan DR IL Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, heboh dengan kasus penculikan anak, Selasa (22/9/2026).

Terduga pelaku seorang ibu tumah tangga berinisial RS (59), warga Kabupaten Tapanuli Tengah, diamankan terkait kejadian tersebut ke kantor Kelurahan Angin Nauli.

[adsense]

Menurut Lurah Kelurahan Angin Nauli Aido Simanjuntak, saat diwawancarai harianSIB.com, di Kantor Kelurahan, Rabu (23/9/2026), kejadian tersebut berawal saat seorang anak kelas 1 SD HKBP 2 di Jalan Jubelium Sibolga Julu, hendak pulang ke rumah.

Di tengah perjalanan pulang dihampiri oleh terduga pelaku. Merasa takut anak sekolah tersebut kembali ke sekolah dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada wali kelas.

[adsense]

Baca Juga:

• M Ikhwan Minta Pemko Tebingtinggi Matangkan Perencanaan Pembangunan, Jangan Sia-siakan Uang Rakyat

"Agar jangan terjadi amukan massa, kita sepakat dibawa ke kantor lurah," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, pihaknya juga berkordinasi dengan Babinsa, Bhabinkantibmas dan tokoh masyarakat dalam penangganan kasus ini.

Sesuai hasil kesepakatan bersama di kantor lurah, kasus ini selanjutnya di serahkan ke pihak kepolisian Polres Sibolga.

[adsense]

Terpisah, Kapolres Sibolga melalui Kasi Humas AKP Irwan lewat telepon, membenarkan kasus ini sudah ditanggani Polres Sibolga.

"Sudah pak, terima kasih," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Muhammad Ikhwan SH MH meminta Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), memastikan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar dapat difungsikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ikhwan menegaskan, pembangunan maupun revitalisasi fasilitas publik tidak boleh berhenti sebatas pekerjaan fisik. Menurutnya, setiap bangunan yang dibangun menggunakan uang rakyat harus memiliki perencanaan yang matang sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

[adsense]

"Kita berharap nantinya anggaran yang ada bisa berfungsi dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Tebingtinggi," ujar Muhammad Ikhwan saat berbincang di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Ia mengaku kecewa melihat masih adanya sejumlah bangunan yang dibangun menggunakan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025, tetapi hingga kini belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Awal Oktober, Pembangunan 47 Unit Hunian Tetap di Humbahas Dibangun

"Kita minta Dinas PU membuat perencanaan yang matang sebelum menggelontorkan uang rakyat. Jangan sampai sudah dibangun, tetapi tidak bisa difungsikan sesuai peruntukan," tegasnya.

[adsense]

Selain persoalan bangunan, Ikhwan juga menyoroti pengelolaan drainase atau parit di Kota Tebingtinggi. Ia mempertanyakan efektivitas anggaran yang setiap tahun dialokasikan untuk rehabilitasi maupun perbaikan parit.

Menurutnya, meski perbaikan parit terus dilakukan dan anggaran yang dikucurkan cukup besar, persoalan banjir di sejumlah wilayah Tebingtinggi belum juga terselesaikan.

[adsense]

"Ironis juga kita melihat, setiap tahun parit diperbaiki, tetapi hujan hanya sebentar, air sudah tergenang di mana-mana," katanya.

Karena itu, Ikhwan berharap Pemko Tebingtinggi melalui Dinas PU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan fasilitas yang benar-benar dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

[adsense]

"Intinya, kita berharap uang rakyat itu bisa digunakan tepat sasaran dan setiap pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Isu tak sedap mulai menyeruak dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat adanya dugaan calon titipan dalam seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Labusel tahun 2026. Anggota DPRD Labusel dari Fraksi Hanura, Ruslan Tambak, S SosI, M IKom meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami informasi tersebut.

"Isu tak sedap ini sudah kemana-mana, dan telah menjadi perbincangan. Kami meminta aparat penegak humum segera merespon dan mendalami adanya dugaan isu calon titipan dalam pelaksanaan seleksi pengisian JPTP yang sedang dilaksanakan oleh Pemkab Labusel, jika terdapat kecurangan, agar segera ditindak tegas," kata Politisi Hanura Ruslan Tambak kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

[adsense]

Ruslan juga menyayangkan proses seleksi yang menggunakan APBD itu tidak dilaksanakan secara profesional dan bahkan terkesan hanya sebatas formalitas. Terlebih, isu adanya nama calon pemenang yang akan memgisi posisi pimpinan di BPBD Labusel sudah mencuat. Padahal, seleksi masih dalam proses pelaksanaan.

"Jika benar seperti itu, seleksi yang dilaksanakan tersebut sudah pasti cacat dan aroma KKN sudah tidak diragukan lagi terjadi dalam proses seleksi," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Labusel Buka Seleksi Pengisian JPTP Badan Pendapatan Daerah dan BPBD

"Nanti kita akan panggil panitia seleksi. Apakah seleksi yang mereka laksanakan saat ini telah menerapkan Merit sistem. Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas secara adil tanpa diskriminasi. Jangan sampai, hak peserta yang memenuhi syarat tercederai hanya karena ada faktor lain, apalagi sampai pelaksanaan seleksi hanya sebatas formalitas," katanya.

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, isu munculnya nama calon titipan dalam proses seleksi terbuka JPTP Labusel mendapat sorotan dari aktivis Formal dan LBH Aspirasi Rakyat Indonesia (ASRI). Mereka meminta proses seleksi saat ini menjadi perhatian serius bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Universitas Islam Sumatera Utara yang menjadi assessment test dan Sekda Labusel M Reza Pahlevi Nasution sebagai ketua panitia seleksi pengisian JPTP Kabupaten Labusel.

Sementara itu, Kepala BPKSDM Pemkab Labusel Riski Marlina yang dikonfirmasi, Senin (21/9/2026), terkait isu calon titipan mengaku tidak mengetahuinya.

[adsense]

"Kalau itu saya tidak tahu. Kami hanya menjalankan tahapan seleksi sesuai mekanisme," katanya.

Disinggung apakah nama calon yang telah beredar luar dikalangan masyarakat akan mengisi posisi Kepala BPBD mengikuti seleksi, Kiki mengakuinya.

[adsense]

"Kalau mengenai syarat telah mengikuti PIM/PKA itu diutamakan. Namun, ada persyaratan lainnya selain itu," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, memberikan keterangan resmi terkait peristiwa penggerudukan dan pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

[adsense]

Seperti diketahui, peristiwa bermula pada Minggu, 20 September 2026, ketika jemaat GKPI sedang melaksanakan ibadah. Kegiatan tersebut tiba-tiba didatangi sekelompok warga dan dibubarkan secara paksa. Salah satu warga yang terlibat bahkan terekam membawa senjata tajam berupa golok sambil meminta kegiatan ibadah dihentikan. Video kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pembubaran Ibadah GKPI di Rajeg Dilaporkan ke Polisi, Perdamaian Tak Gugurkan Tanggung Jawab Pidana

[adsense]

Berikut poin-poin penting hasil penyelesaian peristiwa tersebut, yang disampaikan Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea:

Kesepakatan Damai Tercapai: Kasus ini resmi diselesaikan melalui jalur musyawarah kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak memperpanjang persoalan.

[adsense]

Permohonan Maaf Secara Terbuka: Warga berinisial AC yang terekam membawa senjata tajam saat meminta ibadah dihentikan, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada jemaat GKPI.

[adsense]

Fasilitas Tempat Ibadah Sementara: Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama unsur terkait berkomitmen menyediakan tempat ibadah alternatif sementara bagi jemaat GKPI. Langkah ini diambil sembari menunggu proses administrasi perizinan resmi diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Situasi Kamtibmas Kondusif: Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Tangerang, khususnya Kecamatan Rajeg, saat ini dalam keadaan aman, tenang, dan kondusif.

[adsense]

Imbauan Menghindari Provokasi: Pihak kepolisian meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hasil kesepakatan damai yang telah dicapai. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan video atau informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, serta tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus pembubaran ibadah jemaat GKPI di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki babak baru.

Meski kedua belah pihak telah sepakat berdamai, melansir Bonarinews, seorang advokat, Tulus Pardosi, bersama dua rekannya, Edi Sianipar dan Rehan Pangestu, melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke SPKT Polresta Tangerang pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 23.30 WIB malam.

[adsense]

Kejadian bermula pada Minggu, 20 September 2026, saat jemaat GKPI sedang beribadah dan kegiatan dibubarkan secara paksa. Malam harinya, Forkopimda Kabupaten Tangerang, Kementerian Agama, FKUB, Muspika Rajeg, serta tokoh masyarakat dan agama memediasi kedua pihak. Tercapai kesepakatan damai, dan pemerintah juga berjanji menyediakan tempat ibadah sementara sambil mengurus perizinan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kebakaran Besar Hanguskan 26 Gudang di Kosambi Tangerang, Kerugian Diperkirakan Rp 20 Miliar

Laporan ke polisi didasarkan pada Pasal 303 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang mengatur pidana hingga 5 tahun penjara bagi siapa pun yang dengan kekerasan mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan maupun orang yang sedang beribadah.

[adsense]

Tulus menegaskan, bahwa perdamaian tidak menghapus tanggung jawab pidana. "Perdamaian itu bagus, tetapi tanggung jawab pidananya tidak boleh gugur. Jika penyelidikan menemukan unsur pidana, proses hukum tetap berjalan, karena ini menyangkut ketertiban umum dan hak konstitusional warga negara," ujarnya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan bahwa jika dibiarkan, peristiwa serupa bisa menimpa kelompok agama lain.

[adsense]

Sementara itu, Polda Banten menyatakan situasi di Rajeg kondusif dan meminta pihak-pihak menghormati hasil musyawarah serta tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Laporan kini berada di tangan kepolisian untuk diselidiki, dan ada atau tidaknya unsur pidana akan ditentukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Masyarakat berharap proses berjalan transparan dan adil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kebebasan beribadah seluruh warga.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian menyoroti pemanggilan berulang terhadap masyarakat Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batubara, oleh Polda Sumit terkait laporan PT Socfindo, sehingga pihaknya meminta kepolisian menjelaskan dasar pemanggilan warga, terlebih konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan tersebut hingga kini belum tuntas.

Penrad Siagian menilai penanganan perkara yang berfokus pada laporan perusahaan dan pemanggilan masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa aparat kepolisian berpihak kepada PT Socfindo. Polisi harus berada di tengah dan memastikan proses hukum tidak digunakan untuk menekan masyarakat yang sedang memperjuangkan persoalan tanah.

[adsense]

"Jangan sampai dari cara penanganannya, masyarakat melihat dan menilai Polda Sumut justru mendukung PT Socfindo. Polisi harus berdiri di tengah dan memastikan proses hukum tidak digunakan untuk menekan masyarakat," kata Penrad Siagian, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Ia mengungkapkan, sebelumnya telah ada rekomendasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN agar lahan yang menjadi objek sengketa berada dalam status quo.

[adsense]

Baca Juga:

• KMDT-DPD RI Dorong Model Green Lake untuk Danau Toba

Namun, Penrad menyebut aktivitas panen PT Socfindo tetap berlangsung di areal yang dipersoalkan masyarakat. Warga kemudian melakukan penolakan dan menahan aktivitas tersebut.

[adsense]

"Jangan dibalik persoalannya. Masyarakat menolak karena ada aktivitas panen di lahan yang statusnya masih disengketakan dan seharusnya status quo," ujarnya.

Penrad mengatakan, konflik tersebut memiliki sejarah panjang. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Perjuangan Simpang Gambus mengklaim memiliki sejarah penguasaan dan penggarapan atas lahan yang kemudian dikuasai PT Socfindo.

[adsense]

Mereka juga mempersoalkan dugaan adanya lahan di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dengan luas yang dipersoalkan mencapai sekitar 600 hektare.

"Jangan melihat persoalan ini hanya dari masyarakat yang menahan panen. Kita harus melihat sejarahnya. Ada persoalan penguasaan tanah masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama. Ini yang harus diselesaikan," tegas Penrad.

[adsense]

Selain konflik agraria, Penrad menyebut hasil RDPU akan menjadi dasar BAP DPD RI membawa persoalan tersebut kepada Kejaksaan untuk menelusuri dugaan kewajiban perpajakan terkait kelebihan luas lahan. Walaupun masih berupa indikasi yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan data pertanahan, luas HGU, pemanfaatan lahan dan kewajiban pajak oleh lembaga berwenang.

"Kalau benar ada kelebihan luas lahan yang dikuasai atau dimanfaatkan selama puluhan tahun di luar HGU, maka harus ditelusuri apakah seluruh kewajiban pajaknya sudah dipenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan data dan hukum," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak China Exim Bank menghentikan total pendanaan proyek PLTA Batang Toru 510 MW milik PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

Desakan itu disampaikan dalam media briefing di Medan, Selasa (22/9/2026). WALHI menilai proyek di jantung habitat Orangutan Tapanuli itu cacat ekologis, bermasalah hukum, dan berisiko tinggi secara finansial.

[adsense]

"Salah satu investor paling besar adalah China dalam NSHE. Pembiayaan dari China ExIm Bank rentan terhadap landscape Batang Toru dan terbukti dari bencana yang terjadi," kata Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian.

WALHI mencatat, NSHE dikendalikan SDIC Power Holdings Co Ltd. Pada 2022, SDIC menggunakan skema pinjaman sindikasi yang dipimpin China ExIm dengan nilai jaminan yang dilaporkan mencapai US$1,251 miliar dengan masa jaminan hingga 18 tahun.

[adsense]

Baca Juga:

• Walhi Laporkan 372 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke Presiden

"Izinnya sempat dicabut akan tetapi mereka kembali beroperasi. Kita belum menemukan SK dari kementerian terkait pelanjutan proyek ini," ujar Rianda.

[adsense]

Padahal, lanjut Rianda, kawasan Batang Toru berada di Sesar Toru yang sangat rentan gempa dan longsor.

"WALHI menolak pembangunan PLTA ini. Bahwa pembangunan ini dilakukan di zona gempa. Wilayah ini sangat rentan gempa namanya Sesar Toru," tegasnya.

[adsense]

WALHI juga menyoroti desain proyek yang mengalihkan aliran sungai sepanjang 14 kilometer melalui terowongan dan operasi puncak harian yang berpotensi memicu banjir hilir dan mengancam satu-satunya habitat Orangutan Tapanuli di dunia.

Karena advokasi ke pemerintah buntu, WALHI memilih menekan langsung sumber modal.

[adsense]

"WALHI sudah berulang kali menyuarakan kepada Menteri Kehutanan dan lain-lain tapi tidak ditanggapi," kata Rianda.

Uli menambahkan, WALHI telah mengirim surat resmi ke China ExIm Bank meminta bank tersebut menggunakan kewenangan uji tuntas, pengawasan pasca-pinjaman, hingga mekanisme keluar.

[adsense]

"Jika pinjaman terus diberikan oleh China ExIm Bank maka risiko finansial yang terjadi akan sangat besar. Investasi ini tidak sesuai dengan kebijakan keuangan hijau Tiongkok," ujar Uli.

WALHI meminta tiga hal: Tangguhkan pencairan selama audit dan litigasi belum selesai, batalkan dukungan jika dampak tak bisa dimitigasi dan tarik kembali dana yang sudah cair.

[adsense]

"Permohonan utama kita adalah menangguhkan, membatalkan atau meminta pembayaran kembali pendanaan ini. Dan ini adalah seruan dari masyarakat sipil yang melihat fakta langsung akan cacatnya pelaksanaan proyek ini," kata Rianda.

Sementara itu, Kementerian ESDM disebut telah menghidupkan kembali izin operasi PLTA Batang Toru pada April 2026 dan mendorong operasi komersial pada Oktober 2026, dengan listrik 510 MW nantinya akan dibeli PLN. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak China Exim Bank menghentikan total pendanaan proyek PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW milik PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

[adsense]

Desakan itu disampaikan WALHI dalam media briefing di Medan, Selasa (22/9/2026). WALHI menilai proyek tersebut bermasalah secara ekologis, hukum dan berisiko secara finansial.

Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan China merupakan salah satu investor terbesar dalam NSHE.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Susun Mitigasi Menyeluruh agar Karhutla Tak Berulang

"Salah satu investor paling besar adalah China dalam NSHE. Pembiayaan dari China ExIm Bank rentan terhadap landscape Batang Toru dan terbukti dari bencana yang terjadi," kata Uli.

WALHI mencatat NSHE dikendalikan SDIC Power Holdings Co Ltd. Pada 2022, SDIC disebut menggunakan skema pinjaman sindikasi yang dipimpin China Exim dengan nilai jaminan dilaporkan mencapai US$1,251 miliar dan masa jaminan hingga 18 tahun.

[adsense]

[adsense]

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut. Ia menyebut proyek itu sempat dihentikan Kementerian Lingkungan Hidup pada 5 Desember 2025 pascabanjir bandang Sumatera, izinnya dicabut pada Januari 2026, serta diwajibkan membayar Rp200,6 miliar melalui putusan pengadilan pada April 2026.

"Izinnya sempat dicabut akan tetapi mereka kembali beroperasi. Kita belum menemukan SK dari kementerian terkait pelanjutan proyek ini," ujar Rianda.

[adsense]

WALHI juga menyebut kawasan Batang Toru berada di Sesar Toru yang rentan terhadap gempa dan longsor.

"WALHI menolak pembangunan PLTA ini. Bahwa pembangunan ini dilakukan di zona gempa. Wilayah ini sangat rentan gempa namanya Sesar Toru," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Walhi Laporkan 372 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke Presiden

Selain itu, WALHI menyoroti desain proyek yang disebut mengalihkan aliran sungai sepanjang 14 kilometer melalui terowongan serta operasi puncak harian yang dinilai berpotensi memicu banjir di hilir dan mengancam habitat Orangutan Tapanuli.

Uli mengatakan WALHI telah mengirim surat resmi kepada China Exim Bank agar menggunakan kewenangan uji tuntas, pengawasan pascapinjaman hingga mekanisme keluar dari pendanaan proyek.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Jika pinjaman terus diberikan oleh China ExIm Bank maka risiko finansial yang terjadi akan sangat besar. Investasi ini tidak sesuai dengan kebijakan keuangan hijau Tiongkok," ujar Uli.

WALHI meminta China Exim Bank menangguhkan pencairan dana selama audit dan litigasi belum selesai, membatalkan dukungan apabila dampak tidak dapat dimitigasi, serta menarik kembali dana yang telah cair.

[adsense]

"Permohonan utama kita adalah menangguhkan, membatalkan atau meminta pembayaran kembali pendanaan ini. Dan ini adalah seruan dari masyarakat sipil yang melihat fakta langsung akan cacatnya pelaksanaan proyek ini," kata Rianda.(**)

[adsense]

Baca Juga:

• Agincourt Resources Luncurkan OlympiAR Geosains dan Pertambangan bagi Mahasiswa

[adsense]

[adsense]

PT Raya Padang Langkat bergerak cepat memperbaiki jembatan yang ambruk di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Perbaikan dilakukan setelah fondasi jembatan tergerus aliran air akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk mempercepat proses pengerjaan, perusahaan menurunkan sejumlah alat berat ke lokasi. Langkah tersebut dilakukan mengingat jembatan menjadi salah satu akses penting yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Manager Kebun Batang Serangan, Bonar Hutabarat, mengatakan, perbaikan jembatan tersebut merupakan kebutuhan mendesak karena akses tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga masyarakat.

"Pimpinan kami Pak Paul Baja Siahaan menginstruksikan agar kami ikut dalam proses perbaikan jembatan tersebut," ujar Bonar.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala Desak Dinas BMBKCK Sumut Segera Perbaiki Jalan Karo-Langkat yang "Ambruk"

"Tentu kami sangat mengapresiasi perusahaan ini. Kami benar-benar merasakan nilai positif atas kepedulian dari perusahaan ini," katanya.

[adsense]

Pendi menambahkan, selama ini PT Raya Padang Langkat juga aktif membantu berbagai kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Menurutnya, perusahaan secara konsisten menjalankan tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). (*)

[adsense]

[adsense]

Puluhan siswa dari sekolah binaan PT Agincourt Resources (PTAR) mengikuti Jambore Berdaya Sekolah Adiwiyata di Sopo Daganak, Desa Napa, Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang menggandeng Yayasan Peduli Lingkungan Semut Merah itu menjadi kolaborasi dunia usaha, lembaga sosial dan pendidikan dalam edukasi serta pelestarian lingkungan.

[adsense]

Senior Supervisor Community Service Agincourt Resources, Nurhanifah Pulungan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya pemetaan kerentanan iklim, mengidentifikasi titik rawan krisis lingkungan dan potensi resiliensi, khususnya di Desa Napa yang disebut sebagai desa binaan Astra.

Selain itu, edukasi, adaptasi dan mitigasi lingkungan dinilai penting diperkenalkan kepada anak sejak dini.

[adsense]

Baca Juga:

• Jambore Berdaya PTAR Edukasi Puluhan Siswa Peduli Lingkungan dan Perubahan Iklim

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Tapsel, Herman Siregar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi pengelola Tambang Emas Martabe itu.

[adsense]

Ia berharap kegiatan serupa dapat mendorong perusahaan swasta maupun perseroan di Tapsel untuk lebih banyak melaksanakan program pelestarian lingkungan.

"Kita berharap nanti perusahaan yang ada di Tapsel, ini menjadi contoh, PTAR," tutur Herman.

[adsense]

Guru pembimbing MTsN 3 Tapanuli Selatan, Rosdiana, mengatakan siswa antusias mengikuti Jambore Berdaya Sekolah Adiwiyata. Ia berharap para siswa dapat menerapkan kepedulian dalam mengelola sampah, mulai dari sekolah hingga lingkungan rumah.

"Kami berharap siswa akan dapat menerapkan peduli mengelola sampah di mulai dari sekolah hingga menularkan kebiasaan yang baik di lingkungan rumah masing-masing," pungkasnya.

[adsense]

Kegiatan itu diikuti 15 sekolah binaan PTAR, yakni SMPN 1 Tantom Angkola, MTs NU Batang Toru, SMAN 1 Batang Toru, MTsN 3 Tapanuli Selatan, SDN No. 100715 Telo, SMPN 2 Muara Batang Toru, SMKN 1 Batang Toru, SDS No. 100910 Islam Terpadu Faza Azkia, SMPN 1 Muara Batang Toru dan SDN No. 100710 Hapesong Baru.

Selain itu, turut terlibat Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri, antara lain SMPN 1 Batang Toru, SDN 100712 Hapesong Lama, SMKN 2 Batang Toru, SMPN 2 Batang Toru dan SDN 100707 Perkebunan Batang Toru.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Harga emas dunia melemah ke level 4.317 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,49 juta per gram, setelah pejabat The Fed memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada 2026.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Selasa petang (22/9/2026), mengatakan ekspektasi tersebut menjadi tekanan bagi harga emas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan pergerakan dolar AS.

[adsense]

Tekanan juga terlihat pada pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp17.850 per dolar AS.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 1,69 persen ke level 6.277,044.

[adsense]

Baca Juga:

• The Fed Naikkan Bunga Acuan, Rupiah dan Emas Tertekan, Rp2,45 Juta/Gram

Kondisi tersebut menunjukkan pelaku pasar masih mencermati dampak kebijakan suku bunga ketat terhadap perekonomian dan kinerja emiten.

[adsense]

Catatan verifikasi: Pernyataan pejabat The Fed mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2026, serta data penutupan emas dunia, rupiah dan IHSG perlu dilengkapi sumber data serta waktu penutupan pasar. Tanggal pengiriman pada bahan tertulis 22 September 2022, sedangkan isi berita mencantumkan 22 September 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Korem 022/Pantai Timur menggelar bazar murah untuk prajurit, PNS, Persit dan masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Bazar dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Rambung Merah, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Selasa (22/9/2026).

[adsense]

Sejak pagi, ratusan warga tampak mendatangi lokasi untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar.

Komandan Korem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto mengatakan, bazar tersebut merupakan wujud kehadiran TNI di tengah masyarakat dan selaras dengan tema HUT ke-81 TNI, "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur".

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Talawi Hadiri Bazar Murah Kodim 0208/Asahan

Selain menyediakan kebutuhan pokok, bazar juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

[adsense]

"Mendukung produk lokal, mendukung UMKM, berarti ikut mendukung kemajuan bangsa. TNI yang Modern dan Prima siap mengawal Indonesia Maju bersama rakyat," tegasnya.

Pembukaan bazar turut terhubung secara virtual melalui Zoom dengan Mabes TNI.

[adsense]

Kegiatan itu dihadiri Dandim 0207/Simalungun, Kapolres Simalungun, Kajari Simalungun, Ketua DPRD Simalungun, Kasrem 022/PT, jajaran Danramil, serta Ketua Persit KCK Koorcab Rem 022 PD I/BB bersama pengurus. (**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan itu ditandai penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Tapteng, Selasa (22/9/2026).

[adsense]

Rapat paripurna tersebut dihadiri 31 dari 35 anggota DPRD Kabupaten Tapteng.

Bupati Masinton mengatakan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD tahun mendatang.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Anak Ikuti Lomba Kreativitas Bunda PAUD Tapteng

"Ukuran keberhasilan APBD bukan berapa banyak anggaran yang terserap. Ukuran keberhasilan APBD adalah berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan," ujarnya dalam sambutan.

[adsense]

Rapat itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi, Sekretaris Daerah Binsar TH Sitanggang serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tapteng.

Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD dan Pemkab Tapteng yang telah berkontribusi dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

[adsense]

"Rapat ini secara resmi saya tutup," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang membuka peluang investasi dan kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama di bidang pertanian dan teknologi.

Peluang kerja sama itu dibahas Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan saat bertemu Pelaksana Tugas Konsulat Jenderal RRT di Medan, Song Jianming, di Konsulat Jenderal RRT, Medan, Selasa (22/9/2026).

[adsense]

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kedatangan perwakilan investor dari Kota Qingyuan, Provinsi Guangdong, ke Deliserdang beberapa hari sebelumnya.

"Kami terbuka terhadap investasi dari Tiongkok. Apa pun sektornya, selama memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, tentu kami menyambut peluang kerja sama tersebut," ujar Bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobol Rumah Warga Marelan, Pria Diamankan Polisi

Ia juga membahas keberlanjutan kerja sama dengan Kota Shanwei yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Amri Tambunan. Kerja sama antardaerah itu dinilai dapat memperluas hubungan serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.

[adsense]

Song Jianming mengatakan Konsulat Jenderal RRT di Medan siap mendorong kerja sama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan daerah di Tiongkok.

"Kami akan membantu menghubungkan Deliserdang dengan daerah di Tiongkok yang memiliki keunggulan di bidang pertanian. Teknologi pertanian dapat menjadi salah satu bidang kerja sama yang kita dorong," kata Song Jianming.

[adsense]

Ia menyebut sejumlah daerah di Tiongkok telah memiliki produktivitas padi sekitar 15 ton per hektare. Teknologi pertanian juga dikembangkan untuk pemanfaatan lahan air payau.

Terkait peluang sister city, Song mengatakan pihaknya akan membantu menghubungkan Deliserdang dengan kota atau daerah di Tiongkok yang sesuai. Ia menilai posisi strategis Deliserdang, termasuk keberadaan Bandara Internasional Kualanamu, menjadi salah satu potensi pendukung kerja sama.

[adsense]

"Jadi tidak hanya Shanwei, tapi kita dari konsulat juga akan menyesuaikan daerah-daerah yang sesuai agar Deli Serdang terus berkembang. Mudah-mudahan bisa saling kunjung agar sama-sama melihat langsung potensi yang ada," terangnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, jajaran Konsulat Jenderal RRT serta tokoh masyarakat Tionghoa, Ali Jhonsen.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) nasional bertajuk "Model Green Lake Indonesia" 2026 di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

FGD tersebut membahas tata kelola pariwisata berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian Danau Toba melalui digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

[adsense]

Ketua Umum DPP KMDT, St Edison Manurung SH MM, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari proses berkelanjutan, setelah Executive Briefing Pre-FGD pada 23 Juli 2026 serta peresmian KMDT's Center dan FGD bersama Kementerian Pariwisata pada awal Agustus 2026.

"Model Green Lake merupakan bagian dari konsep Green Democracy, sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk membangun keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola sumber daya alam yang baik," kata Edison dalam sambutannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ribuan Warga Hadiri Pengukuhan Pengurus Patambor Jabodetabek, Serukan Persatuan dan Persaudaran

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPD RI, Empi Muslion AP SSos MT MSc, yang hadir mewakili Ketua DPD RI, mengatakan gagasan Green Democracy telah diformalkan menjadi visi DPD RI.

[adsense]

"Green Demokrasi ini memang adalah visi ya. Ide gagasan dari Pak Ketua kita (DPD RI), Pak Sultan Bahtiar Najamudin, dan ini sudah dilegalkan, sudah diformalkan melalui menjadi visinya DPD RI," tegas Empi.

Menurutnya, makna Green tidak semata merujuk pada warna, melainkan nilai keadilan, kejujuran, akuntabilitas dan integritas. Ia meminta agar inisiatif pelestarian ekologi itu diwujudkan dalam program nyata, bukan sekadar seremoni.

[adsense]

Dewan Pakar DPP KMDT, Dr Ir Jupiter Sitorus Pane MSc, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk menerapkan Green Lake Model.

"Ini sekaligus menjawab harapan dari Bapak Empi Muslion, bagaimana kelanjutan daripada program ini. Jadi memang kita berencana bukan sebagai show saja, tetapi memang kita punya perencanaan yang cukup panjang untuk menerapkan Green Lake model ini," paparnya.

[adsense]

Jupiter menilai penggunaan teknologi menjadi penting agar kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui instrumen dashboard.

Salah satu inovasi yang dipaparkan dalam FGD itu ialah Dashboard Protades atau Green Lake Indonesia (GLI) SuperApps. Pendiri Program Digitalisasi Buku Letter C Desa/Protades, Juni Prayitno, mengatakan platform tersebut membawa visi "Satu Data Untuk Danau Yang Lebih Baik".

[adsense]

Melalui Command Center, sistem itu dirancang mengonsolidasikan data secara berjenjang dari desa, kabupaten hingga provinsi.

"Data dari desa, kekuatan untuk kawasan, masa depan untuk Indonesia," tegas Juni.

[adsense]

Ia menjelaskan sistem digital itu dirancang memantau empat indeks secara real-time, yakni Indeks Ekologi, Indeks Ekonomi, Indeks Sosial Budaya dan Indeks Tata Kelola.

KMDT berharap sinergi lintas pihak tersebut dapat menjadikan Danau Toba sebagai percontohan ekosistem pariwisata yang hijau, mandiri dan berkeadilan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Dr Adardam Achyar, menyoroti persoalan surat yang dibuat advokat dalam menjalankan tugas profesinya, menyusul kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir.

Adardam menegaskan advokat berhak mengambil langkah hukum dalam memberikan bantuan kepada klien, termasuk menyampaikan surat kepada pihak atau instansi berwenang.

[adsense]

"Setiap advokat itu kan dapat dan berhak melakukan langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum itu bisa bersifat seperti surat," kata Adardam di Medan, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, advokat dapat menyampaikan dalil maupun argumentasi hukum melalui surat kepada pihak yang berkepentingan. Dalil dalam surat, katanya, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar tuntutan pidana apabila kemudian tidak terbukti.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Beri Klarifikasi ke Polda Sumut, Bantah Lindungi Tersangka Dhody Thahir

Adardam menilai, jika setiap dalil yang ditulis advokat dan tidak terbukti kemudian dipidana, hal itu dapat mengganggu pelaksanaan profesi advokat.

[adsense]

"Kalau caranya setiap yang ditulis advokat ternyata tidak bisa dibuktikan kemudian itu menjadi pidana, ini teman-teman saya nanti bakalan jadi pidana sendiri ketika gugatannya ditolak," katanya.

Ia membedakan surat advokat yang berisi dalil hukum dengan dokumen yang memiliki karakter sebagai akta autentik. Menurutnya, surat advokat tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik.

[adsense]

"Surat advokat itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik. Surat advokat itu sepanjang bukan menyangkut pencemaran nama baik, tidak bisa dituntut," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan perlindungan terhadap advokat memiliki batas. Persoalan hukum dapat berbeda apabila advokat terbukti memalsukan dokumen terkait bukti kepemilikan.

[adsense]

"Kecuali dia memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan bukti kepemilikan. Tapi surat somasi advokat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut advokat itu sendiri atau pihak lain yang memberikan kuasa kepada advokat tersebut," ujarnya.

Terkait sikap organisasi jika persoalan serupa menimpa anggota IKADIN atau advokat dari organisasi lain, Adardam menyatakan perlu terlebih dahulu melihat posisi hukum yang bersangkutan.

[adsense]

"Kalau yang jadi tersangka itu adalah advokat, tentu organisasi advokat akan memberikan pembelaan dari sisi imunitas advokat," katanya.

"Tapi kalau yang menjadi masalah itu bukan advokat, saya tidak bisa komentar," sambungnya.

[adsense]

Sebelumnya, Dhody Thahir ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Sumut dalam perkara dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat ketetapan tertanggal 21 Agustus 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

Seorang petugas pemotongan batang pohon bernama Akbar terjatuh dari ketinggian saat melakukan pekerjaan peremajaan pohon di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Binjai, Selasa (22/9/2026) sore.

Akibat kejadian itu, Akbar mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr H Djoelham Binjai untuk mendapat perawatan medis.

[adsense]

Direktur RSUD Dr H Djoelham Binjai, drg Doni Asrin, membenarkan kondisi korban yang mengalami luka cukup serius.

"Korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan," ujar Doni.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Pimpin Audit dan Pengawasan SPPG di Sendang Rejo

"Ini kita menunggu hasil CT Scan korban," katanya.

[adsense]

Saat wartawan mengunjungi korban di RSUD Dr H Djoelham Binjai, sejumlah bagian wajah Akbar tampak masih diperban, mulai dari bagian atas alis mata, pipi hingga bawah bibir.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, korban diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap ketika melakukan pemotongan batang pohon.

[adsense]

Kejadian itu kembali menyoroti kondisi pepohonan di sekitar Lapangan Merdeka Binjai. Sebelumnya, sejumlah pohon dan dahan di kawasan tersebut dilaporkan pernah tumbang saat hujan deras disertai angin kencang serta membahayakan masyarakat yang beraktivitas.

Seorang pedagang bakso keliling sebelumnya disebut harus menjalani amputasi pada bagian kaki setelah tertimpa pohon. Tragedi lainnya menimpa pedagang jasa mewarnai lukisan yang meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon patah di kawasan tersebut.

[adsense]

Rangkaian kejadian itu mendorong Pemko Binjai melakukan peremajaan, termasuk pemotongan sejumlah pohon di sekitar Lapangan Merdeka. Namun, pekerjaan penanganan pohon kali ini kembali menimbulkan kecelakaan kerja.

Kondisi Akbar masih dalam penanganan tim medis RSUD Dr H Djoelham Binjai. Hasil CT Scan diharapkan dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai luka yang dialami korban. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim URC Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial MR (38), yang diduga melakukan pencurian di rumah Ayu Pratiwi Putri (34), warga Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan.

MR diamankan di salah satu lokasi di Pasar 2, Gang Agro, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (22/9/2026). Polisi turut menyita satu kunci T dan satu unit mesin pompa air sebagai barang bukti.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo mengatakan, dugaan pencurian itu terjadi pada Minggu (20/9/2026).

Menurutnya, MR diduga merusak pintu belakang rumah korban, kemudian mengambil sejumlah barang berharga, di antaranya satu mesin pompa air, tabung gas 3 kilogram, uang tunai Rp1,2 juta serta perhiasan emas seberat 12 gram berupa anting, gelang dan cincin.

[adsense]

Baca Juga:

• Tersangka Dugaan Pencurian Sawit PT Barapala Ditangkap di Tempat Rehabilitasi

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mengambil mesin pompa air milik korban. Pelaku juga diketahui terlibat dalam satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan lainnya di Marelan," kata AKP Agus Purnomo.

[adsense]

Kasat Reskrim mengatakan, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengetahui dugaan keterlibatan MR dalam perkara lain serta menelusuri barang milik korban yang belum ditemukan.

MR kini ditahan di Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap seorang pria berinisial MA alias Ari (32), yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Rantauprapat. Pria yang merupakan warga Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, itu ditangkap pada Jumat (18/9/2026) sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Paindoan, Rantauprapat.

Penangkapan Ari dipimpin Kanit Idik I Satresnarkoba, Ipda Sastrawan Ginting, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika dalam satu rumah warga di Jalan Paindoan.

[adsense]

Kasat Resnarkoba AKP Hardiyanto SH MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/9/2026), menjelaskan penangkapan terhadap Ari. Ia mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi peredaran narkoba di lingkungan mereka.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan ke lokasi. Saat penggerebekan berlangsung, seorang pria berusaha melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan pria yang mengaku bernama Ari," sebut Kasat Hardiyanto.

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Pembinaan Mental Rohani, 36 Warga Binaan Lapas Rantauprapat Ikuti P2R2

"Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada petugas, Ari mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya yang akan dijual. Ia juga menyebut barang haram itu diperoleh dari seorang pria berinisial N, yang saat ini masih dalam penyelidikan," ungkap Kasat.

[adsense]

Usai penangkapan dan pengamanan barang bukti, tim petugas membawa Ari ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut dan proses penyidikan. Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait dugaan jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pemasok berinisial N tersebut.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melakui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi ke polisi terkait transaksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta tindak pidana lainnya.

[adsense]

"Kami mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi ke pihak kepolisian apabila mengetahui dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing," sebut Aswin. (**)

[adsense]