[adsense]

Polemik pemblokiran rekening milik Pasrah Waruwu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli akhirnya menemukan titik terang.

Kuasa hukum Pasrah Waruwu, Yosafat Waruwu, SH, mengapresiasi respons cepat Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada pihak BNI terkait pemblokiran rekening dengan dana sekitar Rp102 juta tersebut.

[adsense]

Yosafati Waruwu, saat diwawancarai Jurnalis harianSIB. com, Selasa (1/9/2026) mengatakan sebelumnya pemblokiran rekening tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Selain mempertanyakan alasan pemblokiran, pihaknya juga menyoroti administrasi BNI yang dinilai belum transparan, termasuk ketidaksesuaian domisili KTP klien dengan surat pemberitahuan BNI serta keterkaitan Polda Jawa Barat yang disebut sebagai pihak yang meminta pemblokiran rekening.

Menurut Yosafati, setelah somasi dilayangkan, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat merespons dengan cepat dan memberikan penjelasan mengenai latar belakang pemblokiran tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BNI Jelaskan Dasar Tindakan terhadap Rekening Nasabah di Gunungsitoli

Namun, kuasa hukum menjelaskan bahwa Pasrah melakukan transfer tersebut atas permintaan seorang temannya untuk mengirimkan dana ke rekening seseorang.

[adsense]

"Semula kami mempertanyakan alasan pemblokiran dan administrasi BNI yang kurang transparan. Setelah mendapat penjelasan dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, kami memperoleh informasi secara utuh mengenai persoalan tersebut," ujar Yosafati dalam keterangannya.

Ia menambahkan, setelah adanya respons dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, penjelasan dari Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, serta tanggapan dari pihak kuasa hukum, rekening milik Pasrah akhirnya dibuka kembali pada Senin (31/8/2026).

[adsense]

Dengan demikian, dana yang sebelumnya tidak dapat digunakan kini sudah dapat diakses dan digunakan kembali oleh nasabah sebagaimana biasanya.

Atas kejadian tersebut, kuasa hukum mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan, baik atas inisiatif sendiri maupun ketika diminta orang lain untuk mentransfer sejumlah uang.

[adsense]

Pasalnya, transaksi yang dilakukan atas permintaan pihak lain dapat berisiko apabila dana tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

"Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transfer uang, terutama jika transfer dilakukan atas permintaan orang lain," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba sahkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda PAPBD) tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna yang berlangsung, Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Toba di Jalan Sutomo Pagarbatu Balige ini dipimpin Wakil Ketua Thomson Manurung didampingi Wakil Ketua Hendri Tambunan.

[adsense]

Pengesahan rancangan perda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda PAPBD ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus dan Wakil Ketua DPRD Toba bersama pimpinan fraksi DPRD Toba.

Sesuai dengan struktur anggaran yang disampaikan setelah adanya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Toba bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), adapun struktur anggaran adalah pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar Rp500 juta.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Toba Sampaikan Rekomendasi LKPj 2025, Soroti Dana Desa hingga Layanan Publik

Pada sisi belanja daerah, juga terjadi penambahan sebesar Rp500 juta. Belanja yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.218.200.987.872,43, berubah menjadi Rp1.218.700.987.872,43.

[adsense]

Rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Bupati Toba, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Nota Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi. Setelah itu, dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran kemudian menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam sidang paripurna, dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. (**)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Sumatera Utara, yang dirangkaikan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Rakor berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026). Kegiatan tersebut digelar Pemprov Sumut untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Kota Tanjungbalai menerima penyaluran DBH Pajak Provinsi sebesar Rp9.425.220.888 berdasarkan realisasi penyaluran per 31 Agustus 2026.

Rakor dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda Sumut, para kepala daerah se-Sumut, serta perwakilan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Gerakan Pangan Murah

Menurutnya, seluruh potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal, termasuk membuka sumber-sumber pendapatan baru. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan digitalisasi guna memperkuat sistem pengelolaan pendapatan sekaligus meminimalisasi potensi korupsi.

[adsense]

Fatoni juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara tepat sasaran.

Selain itu, daerah diminta mengoptimalkan penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

[adsense]

Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam arahannya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan pencapaian target PAD. Menurutnya, PKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi penting bagi daerah.

"Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Saya minta dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara," ujar Bobby.

[adsense]

Sementara itu, Mahyaruddin Salim menyambut baik pelaksanaan Rakor tersebut. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat sinergitas antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

Mahyaruddin berharap penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu sehingga pemerintah daerah dapat menyusun dan menjalankan program prioritas tanpa mengalami hambatan akibat keterlambatan penerimaan.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih data sekaligus mengurangi potensi kehilangan pendapatan daerah.

"Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap upaya peningkatan pendapatan harus bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat," kata Mahyaruddin.

[adsense]

Diketahui, Pemko Tanjungbalai sebelumnya juga mengikuti koordinasi terkait rencana penyaluran alokasi kurang salur dan DBH Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam rapat daring yang dipimpin Gubernur Sumut pada Mei 2026.

Penyaluran DBH tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keseimbangan fiskal serta mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara akhirnya menghasilkan kesepakatan. Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) memberikan jaminan pembebasan biaya administrasi pindah sebesar Rp2 juta kepada mahasiswa, Senin (31/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Kesepakatan itu tercapai setelah Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH mendatangi Kantor LLDikti Wilayah I Sumut, Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Sunggal, sekitar pukul 19.30 dan memediasi pertemuan terkait tuntutan mahasiswa.

[adsense]

Jaminan tersebut dituangkan dalam surat bermeterai berjudul "Surat Perjanjian Jaminan Universitas Darma Agung terhadap Hak Mahasiswa" tertanggal 31 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung Hana Nelsri Kaban.

Dalam surat itu, UDA menjamin pembebasan administrasi pindah sebesar Rp2.000.000 atau Rp2 juta selama akreditasi TMSP (Tidak Memenuhi Syarat Peringkat). Selain pembebasan biaya pindah, pihak yayasan menjamin transkrip nilai akan dikeluarkan sebagai hak mahasiswa secara objektif sesuai data sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Datang ke LLDikti, Kapolrestabes Medan Ajak Mahasiswa UDA Dialog setelah 10 Jam Demo

Surat jaminan ditandatangani Hana Nelsri Kaban sebagai pihak yang memberikan jaminan. Dalam dokumen tersebut tercantum saksi Rektor UDA Prof Suwardi Lubis, Kapolsek Sunggal Kompol Mhd Yunus Tarigan SH MH, Ketua LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang dan mahasiswa Bina Mesra Hulu.

[adsense]

Sebelumnya, mahasiswa UDA bertahan lebih dari 10 jam di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut sejak pukul 09.00. Mereka meminta LLDikti memfasilitasi perpindahan ke perguruan tinggi swasta (PTS) lain setelah akreditasi UDA disebut dicabut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penolakan terhadap pembayaran Rp2 juta yang disebut sebagai biaya memperoleh surat pindah dari UDA.

[adsense]

Daniel Sinaga, salah seorang mahasiswa yang menjadi orator, sebelumnya menegaskan mahasiswa tidak bersedia membayar biaya tersebut.

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," ujar Daniel saat menyampaikan sikap di Kantor LLDikti.

[adsense]

Daniel juga menyatakan mahasiswa telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung.

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," tegasnya.

[adsense]

Sebelum Kapolrestabes Medan datang, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Anwar Matondang telah berdialog dengan mahasiswa di halaman kantor tersebut. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan solusi dan mahasiswa tetap meminta difasilitasi untuk pindah ke kampus lain.

Setelah proses mediasi dilanjutkan hingga malam hari, kesepakatan akhirnya dituangkan dalam surat jaminan yang antara lain membebaskan mahasiswa dari biaya administrasi pindah sebesar Rp2 juta.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Naomi Sari Kristiani Harefa, adik Iman Harefa, membantah tudingan yang beredar di media sosial dan menyebut dirinya diduga berada di balik kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Iman Harefa.

Naomi menegaskan tidak berada di lokasi saat peristiwa yang menyebabkan Winda meninggal dunia terjadi. Pernyataan itu disampaikan Naomi kepada wartawan di Medan, Senin (31/8/2026).

[adsense]

Dalam wawancara itu, Naomi didampingi Indri Ari Pratami Hasibuan SH, Ridzwan SH MH dan Ezzie Fadhlirridho SM SH MH, tim kuasa hukum dari Lex Prosperitas Law Firm yang merupakan kuasa hukum keluarga Iman Harefa, khususnya Naomi serta kedua orang tua Iman Harefa.

Naomi mengatakan dirinya berada di Jakarta sejak 8 Juli 2026 untuk bekerja dan mengurus sejumlah keperluan. Ia menyebut baru kembali ke Medan pada 2 Agustus setelah mengetahui peristiwa di rumahnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Datang ke LLDikti, Kapolrestabes Medan Ajak Mahasiswa UDA Dialog setelah 10 Jam Demo

Ia menjelaskan, pada 31 Juli 2026 dirinya menghubungi ayahnya agar datang ke Jakarta untuk menangani sejumlah urusan secara langsung. Naomi kemudian memesan tiket keberangkatan ayahnya pada 2 Agustus 2026 pukul 08.20 menggunakan pesawat Citilink.

[adsense]

"Pada saat tanggal 31 Juli itu saya telepon Bapak. Saya bilang, 'Pak, tolonglah ke Jakarta,' karena ada beberapa urusan yang memang harus Bapak langsung yang menangani," katanya.

Naomi mengaku baru memberikan pernyataan setelah hampir sebulan karena tudingan di media sosial telah menyerang kehidupan pribadi dan pekerjaannya sebagai advokat. Ia membantah disebut sebagai penyusun skenario terkait persoalan rumah tangga Iman dan Winda.

[adsense]

"Padahal pada kenyataannya rumah tangga abang saya, bahkan keluarga-keluarganya itu, kami sebagai saudara-saudara tidak ada mencampuri, bahkan tidak ada mengintervensi apa pun sejak pernikahan mereka," kata Naomi.

Menurutnya, keluarga tetap menerima Iman kembali ke rumah keluarga setelah berpisah dengan Winda, karena terdapat dua anak yang harus diperhatikan masa depannya.

[adsense]

Terkait tudingan yang beredar, Naomi menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua tuduhan terhadap dirinya dan keluarganya dibuktikan.

"Dan apa pun yang dikatakan oleh netizen di mana pun, itu harus bisa dibuktikan. Dan saya minta pertanggungjawabannya atas apa semua yang dituduhkan kepada saya karena itu tidak berdasar," ujarnya.

[adsense]

Naomi menyebut langkah hukum terkait tudingan tersebut sedang berjalan. Bagian ini perlu diverifikasi melalui dokumen laporan atau keterangan resmi aparat penegak hukum.

Ia mengaku tudingan itu berdampak pada kehidupan pribadi dan pekerjaannya sebagai advokat, termasuk hilangnya sejumlah kesempatan pekerjaan di Jakarta.

[adsense]

"Banyak dampaknya, Bang. Saya sebagai penjual jasa, terutama kami di bidang hukum ini, sebagai seorang advokat, saya kehilangan banyak kesempatan untuk mencari rezeki," katanya.

Naomi mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan komentar maupun mengunggah informasi mengenai kasus kematian Winda Lorenza Gowasa. Ia meminta masyarakat tidak menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan informasi sepihak di media sosial.

[adsense]

"Saya imbau kepada semua masyarakat yang sudah mungkin hanya tahu sepihak, tidak tahu kenyataan sebenarnya, itu hati-hatilah dalam berkomentar, hati-hatilah dalam memposting sesuatu karena semuanya itu harus ada bukti," ujarnya.

Kasus ini bermula dari kematian Winda Lorenza Gowasa pada 2 Agustus 2026. Peristiwa itu memunculkan polemik setelah muncul perbedaan pandangan mengenai penyebab dan rangkaian kejadian yang menyebabkan Winda meninggal dunia.

[adsense]

Berbagai tudingan terhadap Naomi yang beredar di media sosial merupakan narasi dan klaim warganet yang belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum. Status penyebab kematian serta perkembangan penanganan perkara perlu diverifikasi kepada pihak berwenang. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang ibu Enny Christina yang datang jauh-jauh dari Padangsidimpuan menggelar aksi demo bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Sumut di depan Mapolda Sumut, Senin (31/8/2026).

Dalam orasinya, Enny dan mahasiswa meminta keadilan hukum terhadap suami dan anaknya yang dijadikan tersangka oleh Polres Padangsidimpuan.

[adsense]

"Bapak Kapolda, tolong kami, bantu kami. Kami mencari keadilan yang nyata di sana tapi dibola-bola," ujarnya sambil menangis histeris.

Menurutnya, kasus ini berawal saat anaknya Rifki Ananda dijebak dalam kasus Narkoba tahun 2023 silam.

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Percut Sei Tuan, IRT Jadi Bandar Narkoba Diciduk, 40 Paket Sabu dan Samurai Disita

Enny mengaku, tidak berapa lama personel Polres Padangsidimpuan menelepon menyebut anaknya ditangkap karena menggunakan narkoba dan akan dilepas dengan sejumlah uang.

[adsense]

"Setelah anak saya menceritakan kebenarannya, saya ancam akan lapor ke Propam, datanglah sejumlah oknum minta maaf dan berdamai. Saya meminta Yusuf ditangkap, namun tidak pernah ditangkap," terangnya.

Suatu ketika, sambungnya, anaknya ketemu Yusuf. Dalam pertemuan itu Rifki dianiaya Yusuf dengan cara menampar yang menimbulkan perkelahian.

[adsense]

"Namun anak saya dituduh menyerang yang akhirnya dikriminalisasi," ungkapnya.

Bahkan lanjutnya, anak dan suaminya telah ditetapkan menjadi tersangka.

[adsense]

"Dan paling mengherankan, anak dan suami saya dikenakan pasal pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Saat ditanya pasal yang digunakan, mereka menjawab salah ketik," kesalnya.

Sementara kuasa hukumnya, Adi Guna Prawira Lubis, SH, MH mengatakan mengutuk keras oknum-oknum di Polres Padangsidimpuan yang telah mengkriminalisasi anak dan suami Enny.

[adsense]

"Kami minta Kapolda Sumut, Bid Propam agar menindak tegas oknum Polres Sidimpuan tersebut," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Bid Propam, Parlindungan Tamba meminta agar membuat laporan resmi ke Bid Propam Polda Sumut.

[adsense]

"Agar bisa kami klarifikasi sebaiknya membuat laporan terlebih dahulu," tukasnya.

Kemudian, didampingi kuasa hukum, Enny membuat laporan resmi ke Bid Propam Polda Sumut.

[adsense]

Dalam laporan tersebut, ia meminta Bid Propam memeriksa sejumlah oknum di Polres Padangsidimpuan.

Usai menyampaikan tuntutannya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakapolres Tanjungbalai Kompol Tony Simanjuntak SH tegaskan seluruh personil untuk terus menjaga kondusivitas wilayah serta memberikan pelayanan terbaik dan humanis bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Hal tersebut disampaikan Kompol Tony Simanjuntak saat memimpin apel pagi jam pimpinan di halaman Mako Polres Tanjungbalai, Senin (31/8/2026) pagi.

[adsense]

Dalam apel rutin tersebut diikuti para Kabag, Kasi, Kasat, para Kapolsek jajaran, Perwira, serta seluruh personel Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polres Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Minggu Kasih, Bagikan Sembako dan Serap Aspirasi Warga Teluk Nibung

"Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas dedikasi dan pelaksanaan tugasnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di Kota Tanjungbalai tetap aman, kondusif, dan terkendali," ucap Kompol Tony Simanjuntak.

[adsense]

Selain itu Kompol Tony Simanjuntak juga menyampaikan beberapa poin penting yang ditekankan kepada personil untuk aktif mengedukasi warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai serta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Diakhir arahannya, Kompol Tony Simanjuntak mengimbau seluruh jajaran untuk terus menjaga kesehatan fisik mengingat kondisi cuaca yang sering berubah-ubah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekira 1.400 ton beras disiapkan sebagai dukungan pangan alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bantuan pangan tersebut merupakan program Pemerintah Pusat melalui program Presiden Republik Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan arah penyaluran bantuan beras mengedepankan prinsip tepat sasaran.

Dia mengimbau agar korban bencana ekologis menjadi prioritas mutlak agar bantuan tepat guna dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan pemulihan segera.

[adsense]

Baca Juga:

• Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Pongpet Pangandaran Ambruk Saat Dilewati Bupati

Diiinstruksikannya, Dinas Sosial hingga perangkat Kelurahan Desa untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, minimal setiap tiga hingga empat bulan.

[adsense]

"Data harus terus kita perbaiki. Kalau ada kesalahan pendataan di tingkat bawah, segera diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya di halaman Kantor Kecamatan Pandan, Senin (31/8/2026).

Bupati menekankan bahwa penetapan penerima bantuan harus dilakukan secara adil dan tidak berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan dengan perangkat pemerintahan, suku, agama, maupun dukungan politik.

[adsense]

"Tidak boleh ada pilih kasih. Jangan karena keluarga, perangkat, suku, agama atau karena pilihan politik. Yang harus menjadi prioritas adalah masyarakat yang memang menjadi korban dan terdampak yang paling membutuhkan," tegas Masinton Pasaribu.

Sementara itu, Kepala Perum BULOG Kantor Cabang Sibolga Muhamad Bagus Aminullah, menyampaikan bahwa Perum BULOG memastikan ketersediaan stok beras kurang lebih 4.500 ton untuk mendukung berbagai penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan di Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, mari kita pastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Bantuan pangan ini jangan diperjualbelikan," imbuhnya.

Selain itu, kata Ka BULOG, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas dan kuantitas bantuan. Apabila masyarakat menerima beras dalam kondisi rusak atau jumlah tidak sesuai, masyarakat diminta melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti dan diganti.

[adsense]

Berdasarkan data DTSN, rincian penyaluran bantuan pangan ini meliputi jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebanyak 46.490 keluarga yang tersebar di 215 desa/kelurahan pada 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras untuk setiap alokasi, sehingga total bantuan selama tiga bulan mencapai 30 kilogram per keluarga sehingga tercatat bantuan beras yang disalurkan mencapai 1.394.700 kilogram atau sekitar 1.394,7 ton. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut empat terdakwa dalam perkara atas tewasnya Robby Harianda Peranginangin dengan pidana penjara antara 13 hingga 14 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Senin (31/8). Perkara tersebut berkaitan dengan aksi kekerasan yang terjadi di depan Club Malam Bravo SGR di Kabanjahe

Keempat terdakwa masing-masing RABT alias Rio, RGJ alias Remon, ROT alias Ray, dan DFS alias Ides.

[adsense]

Tuntutan itu dibacakan JPU Kasi Pidum Kejari Karo, Reza Fikri Dharmawan. Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun kepada terdakwa Rio dan Remon. Sementara terdakwa Ray dan Ides masing-masing dituntut 13 tahun penjara.

Pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa. Berdasarkan uraian kasus posisi dalam persidangan, perkara tersebut bermula dari percekcokan antara korban, almarhum Robby Harianda Perangin-angin, dengan kasir Club Malam Bravo SGR, Rivaldo Ginting.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Putuskan Perkara Pidana Penadahan AC Merek Changhong Asal Simalungun Lewat MKR

Pemilik Club Malam Bravo SGR, terdakwa Rio yang menyaksikan perselisihan tersebut kemudian mengajak terdakwa RGJ turun ke lantai bawah dan keluar dari area klub.

[adsense]

Sesampainya di parkiran sepeda motor, RGJ disebut telah membawa sebilah pisau. Ia kemudian mengambil sebilah kelewang yang disimpan di dekat loker di sekitar pintu keluar Club Malam Bravo SGR.

RGJ selanjutnya sempat menyerahkan pisau kepada Bossina Tarigan. Namun, ketika menunggu korban di parkiran bersama Rio, pisau tersebut diambil kembali dan diberikan kepada Rio. Tidak lama kemudian, terdakwa Ray turun ke parkiran sambil mengambil sebilah broti dari area tersebut.

[adsense]

Dalam uraian JPU, ketiga terdakwa, yakni Rio, Rymondo, dan Ray, kemudian menunggu korban turun dari Club Malam Bravo SGR. Ketika korban keluar dari pintu klub, Rio disebut memberikan instruksi kepada Remon. Setelah itu, Remon menyerang korban menggunakan kelewang.

Rio kemudian menusuk dan menikam korban secara berulang kali. Aksi tersebut juga diikuti Ray yang memukul korban menggunakan broti berulang kali. Pada saat bersamaan, terdakwa Ides disebut berusaha menikam korban menggunakan sebilah pisau tumbuk lada. Namun, pisau tersebut justru mengenai tangan Rio.

[adsense]

Idex kemudian melanjutkan aksi kekerasan dengan memukuli tubuh korban bersama Remon. Korban akhirnya jatuh di atas tumpukan pasir yang berada di depan Club Malam Bravo SGR.

Akibat serangkaian kekerasan tersebut, Robby Harianda Perangin-angin meninggal dunia. Hal tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 122/XI/RS.BHAYANGKARA tertanggal 30 November 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mistar Ritonga, Sp.F(K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan.

[adsense]

Dalam persidangan, rekaman CCTV terkait kejadian juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. JPU menilai rekaman tersebut bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan.

JPU juga mempertimbangkan konsistensi keterangan para terdakwa, baik yang disampaikan dalam persidangan maupun keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan ketika mereka masih berstatus sebagai tersangka atau saksi.

[adsense]

Dalam menentukan pasal yang terbukti, JPU mendasarkan penilaiannya pada sejumlah alat bukti, antara lain keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, keterangan ahli Alphi Sahari, surat Visum et Repertum, barang bukti, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah dan dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa dengan dakwaan berlapis. Pada dakwaan kesatu primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 459 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

Sementara pada dakwaan kesatu subsidair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 458 ayat (1) jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, para terdakwa juga didakwa dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 262 ayat (4) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut salah satu JPU ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (31/8) JPU menyatakan unsur dakwaan subsidair Pasal 458 ayat (1) jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dibuktikan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo erupsi lagi. Senin (31/8/2026) pukul 10.17 WIB, gunung itu memuntahkan abu setinggi 3,5 kilometer selama 991 detik ke arah timur-tenggara.

Hingga pukul 11.25 WIB aktivitas masih terpantau. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan material.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, abu vulkanik tipis dilaporkan turun di 5 desa: Kuta Rakyat, Kuta Gugung, Sigaranggarang, Sukanalu, dan Sukandebi.

"Untuk sementara abu yang turun masih tipis dan tidak mengganggu aktivitas warga. Tapi masyarakat tetap kami imbau ikuti arahan petugas dan rekomendasi PVMBG," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU Imbau Masyarakat di Kabupaten Karo Tetap Waspada Terhadap Erupsi Sinabung

Selain personel, Polda juga menyiapkan peralatan lengkap:

[adsense]

Kendaraan operasional, truk angkut, mobil repeater, dapur lapangan, water treatment, tenda pleton, drone, hingga alat komunikasi.

Di Karo, 100 personel Polres Tanah Karo juga disiagakan bersama Forkopimca dan Pemdes untuk pemantauan dan pengamanan. Koordinasi terus dilakukan dengan Pos PVMBG di Desa Ndokum Siroga.

[adsense]

"Polri bersama stakeholder terus memantau. Kami pastikan kesiapan personel dan sarana apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu masyarakat," kata Ferry.

Polisi mengimbau warga, wisatawan, dan pendaki agar tidak mendekati zona merah sesuai rekomendasi PVMBG.

[adsense]

"Keselamatan masyarakat prioritas. Jangan mendekati kawasan berbahaya dan selalu pantau informasi resmi," tegas Ferry.

Hingga saat ini personel gabungan TNI-Polri, BPBD dan Basarnas masih melakukan pemantauan di lapangan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, memimpin langsung acara tradisi pelepasan Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Kasrem 022/Pantai Timur dalam rangka pergantian pejabat berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/Bukit Barisan.

[adsense]

Acara tradisi pelepasan Kasiintel Letkol Inf Rachmat Phonna Darwin berlangsung di Aula Pantai Timur Korem 022/PT Jalan Asahan, Senin (31/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Pencegahan TPPO, Kanwil Imigrasi Sumut Gandeng BP3MI, Polda dan Kodam I/BB Dorong Sinergi PIMPASA

[adsense]

Dalam sambutannya, Danrem Sandi memberikan apresiasi mendalam atas kontribusi Letkol Rachmat selama menjabat. "Segala pengalaman, dedikasi, dan kebersamaan yang terjalin selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pengabdian di satuan ini. Khususnya dukungan di bidang intelijen yang sangat membantu kelancaran tugas pokok Korem 022/PT," ungkap Sandi.

[adsense]

Atas nama komando dan pribadi, Danrem menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya sekaligus ucapan terima kasih kepada Letkol Rachmat beserta istri atas loyalitas dan pengabdiannya.

[adsense]

"Selamat melanjutkan tugas di tempat baru. Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan setiap amanah serta tanggung jawab. Tetap jalin komunikasi dan kebersamaan yang selama ini telah terbangun bersama jajaran Korem 022/Pantai Timur," tutup Danrem.

[adsense]

Acara yang berlangsung khidmat dan hangat ini turut dihadiri oleh Kasrem 022/PT, para Kasi Kasrem, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti para Dan/Kasatdisjan, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 022 beserta pengurus, para perwira, serta tamu undangan lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Memeringati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdangbedagai (Sergai) bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Sergai menggelar aksi donor darah dan bakti sosial, Senin (31/8/2026).

Aksi donor darah yang digelar di Kantor Kejari Sergai, Seirampah diikuti seluruh jajaran pegawai Kejari dan anggota IAD Sergai.

[adsense]

Mengusung tema semangat "Satu Tetes untuk Sejuta Senyuman", kegiatan tersebut mendapat antusiasme dari para peserta. Berdasarkan catatan, sebanyak 48 orang berpartisipasi dalam aksi donor darah.

Melalui aksi donor darah ini, Kejari Sergai turut berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

[adsense]

Baca Juga:

• Puncak HUT ke-33 RS Adam Malik Diisi Fun Run, Donor Darah hingga Pemeriksaan Gratis

Usai aksi donor darah, dilanjutkan bakti sosial di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Zakiyun Najah Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah.

[adsense]

SERAHKAN BANTUAN : Kajari Sergai, Rahmad Isnaini SH MH bersama Ketua IAD Sergai Ny Suriani Rahmad didampingi Kasi Intel Yoppy Gumala SH MH menyerahkan bantuan sosial ke Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Zakiyun Najah Desa Firdaus dalam rangka memeringati Hari Lahir Kejaksaan RI, Senin (31/8/2026). (Foto Dok/Kejari Sergai)

[adsense]

[adsense]

Bakti sosial tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sergai, Rahmad Isnaini SH MH didampingi Ketua IAD Sergai Ny Suriani Rahmad, serta diikuti para Kepala Seksi (Kasi), Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubagbin), pegawai Kejari Sergai dan perwakilan IAD Sergai.

[adsense]

[adsense]

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kejari bersama IAD Sergai menyerahkan bantuan sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan para penghuni pondok pesantren dan panti asuhan tersebut.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi bentuk nyata kepedulian dan perhatian jajaran Kejari dan IAD Sergai terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang berada di lingkungan pondok pesantren dan panti asuhan.

[adsense]

Kajari Sergai, Rahmad Isnaini menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan institusi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan donor darah dan bakti sosial ini, kami ingin berbagi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Semoga kegiatan sederhana ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi wujud nyata semangat Kejaksaan untuk terus hadir di tengah masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-56 MPKW Sumut-Aceh, RE Nainggolan: Jangan Ada Nyawa Tak Tertolong karena Kekurangan Darah

Rangkaian kegiatan donor darah dan bakti sosial Kejari dan IAD Sergai ini berlangsung penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi implementasi semangat "Mengabdi dengan Hati, Peduli untuk Sesama" dalam memeringati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH mendatangi mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) yang masih bertahan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Sunggal, Senin (31/8/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolrestabes Medan kemudian mengajak mahasiswa berdialog terkait tuntutan mereka agar LLDikti memfasilitasi perpindahan ke perguruan tinggi swasta (PTS) lain.

[adsense]

Saat Kapolrestabes Medan tiba, aksi mahasiswa telah berlangsung lebih dari 10 jam sejak pukul 09.00 WIB. Polisi masih berjaga di lokasi untuk mengawal aksi tersebut.

Sejumlah akun TikTok juga menyiarkan aksi itu secara langsung. Hingga berita ini ditulis, siaran langsung tersebut tercatat ditonton ribuan orang.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa UDA Makin Memanas, Rektor Suwardi Ancam DO

Sebelumnya, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang telah berdialog dengan mahasiswa di halaman Kantor LLDikti. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan solusi, sementara mahasiswa tetap bersikukuh meminta difasilitasi pindah ke kampus lain.

[adsense]

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menolak membayar Rp2 juta yang disebut sebagai biaya memperoleh surat pindah dari UDA.

Daniel Sinaga, salah seorang mahasiswa yang menjadi orator, mengatakan mahasiswa keberatan dengan biaya tersebut. Menurutnya, mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus lain seharusnya tidak dibebani biaya yang dinilai memberatkan.

[adsense]

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," ujar Daniel saat menyampaikan sikap di Kantor LLDikti.

Daniel juga menyatakan mahasiswa telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang menaungi UDA.

[adsense]

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," tegasnya.

Mahasiswa menilai persoalan akreditasi bukan sekadar menyangkut status institusi, tetapi juga keberlanjutan pendidikan mereka. Mereka meminta kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan.

[adsense]

Biaya Rp2 juta untuk surat pindah menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta proses perpindahan ke perguruan tinggi lain tidak semakin membebani mereka.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari YPDA maupun UDA terkait pernyataan mahasiswa mengenai biaya surat pindah dan hilangnya kepercayaan terhadap yayasan. Polisi masih berjaga di lokasi aksi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengusut 19 badan usaha yang wilayah konsesinya terdampak kebakaran lahan di tujuh provinsi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari hasil pemantauan awal, total luas lahan yang terbakar mencapai 11.046,69 hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Rizal Irawan, mengatakan 19 badan usaha tersebut tersebar di tiga provinsi di Sumatera dan empat provinsi di Kalimantan.

[adsense]

Hal itu disampaikan Rizal dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (31/8/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

"Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin sudah menyasar 19 badan usaha di tujuh provinsi. Yaitu di Sumatra ada 3 provinsi dan Kalimantan 4 provinsi," kata Rizal dalam jumpa pers yang ditayangkan melalui YouTube BNPB.

[adsense]

Baca Juga:

• Kompol Suit Purba Dasuha Terima Kenaikan Pangkat Pengabdian di Polres Simalungun

Selain itu, KLH mengusut empat badan usaha di Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar 772,72 hektare. Di Kalimantan Selatan terdapat tiga badan usaha dengan luas lahan terbakar mencapai 6.595,15 hektare.

[adsense]

Sementara itu, dua badan usaha di Kalimantan Tengah memiliki area terbakar seluas 99,40 hektare. KLH juga menemukan masing-masing satu badan usaha di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.

"Di Kaltim ada 1 badan usaha sekitar 5 hektare. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektare dan Provinsi Riau 1 badan usaha sekitar 7,10 hektare," ujar Rizal.

[adsense]

Dengan demikian, total terdapat 19 badan usaha yang tengah diproses KLH dengan luas lahan terbakar mencapai 11.046,69 hektare.

Berawal dari Pemantauan Satelit

[adsense]

Rizal menjelaskan, penindakan terhadap badan usaha tersebut bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot menggunakan satelit. Dari hasil pemantauan dan pemetaan terhadap wilayah konsesi, KLH menemukan 42 perusahaan yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran.

Dari jumlah tersebut, baru 19 badan usaha yang masuk tahap proses penegakan hukum. KLH masih melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi masing-masing lokasi.

[adsense]

"Kami memonitor dari satelit yang kami gunakan. Setelah ada hotspot, kemudian kami overlay, ada 42 perusahaan yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran di area konsesinya. Saat ini baru 19 perusahaan yang diproses karena batch kedua baru besok akan kami kirimkan tim pengawas," jelas Rizal.

KLH juga masih mendalami apakah kebakaran terjadi secara alami atau ada unsur kesengajaan. Menurut Rizal, hal tersebut penting untuk menentukan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

[adsense]

"Dari 19 perusahaan ini kami masih melakukan verifikasi dan pendalaman di lapangan. Yang pasti, di 19 perusahaan ini ada area yang terbakar. Kami akan meneliti apakah lahan tersebut terbakar atau sengaja dibakar," katanya.

"Kita harus bisa membedakan perusahaan ini pembakar lahan atau lahannya yang terbakar," sambungnya.

[adsense]

Perusahaan Tetap Dimintai Pertanggungjawaban

Meski belum menetapkan status maupun penyebab kebakaran di masing-masing perusahaan, KLH menegaskan adanya prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability ketika kebakaran terjadi di dalam area konsesi.

[adsense]

Artinya, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya, terlepas dari apakah lahan tersebut sengaja dibakar atau terbakar.

"Terlepas dari dibakar atau terbakar, ketika di dalam suatu area konsesi terjadi kebakaran, maka melekat padanya strict liability atau pertanggungjawaban mutlak," ungkap Rizal.

[adsense]

Menurut dia, pertanggungjawaban tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi administratif maupun gugatan perdata.

32 Sengketa Lingkungan Capai Rp5,3 Triliun

[adsense]

Selain mengungkap penanganan karhutla, KLH juga memaparkan perkembangan sengketa lingkungan hidup sepanjang 2023-2025.

Rizal menyebut masih terdapat 32 perkara yang belum selesai, dengan potensi kerugian lingkungan hidup mencapai Rp5,3 triliun.

[adsense]

Namun, angka tersebut berbeda dengan nilai tindakan pemulihan lingkungan yang mencapai Rp9,5 triliun.

"Periode 2023 sampai 2025 yang belum selesai total ada 32 perkara dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,3 triliun," kata Rizal.

[adsense]

Ia menegaskan, nilai kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak boleh disatukan.

"Jadi jangan disatukan," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

IHSG ditutup menguat 0,11% di level 6.525,478 pada perdagangan Senin (31/8/2026). Selama sesi perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.476 hingga 6.528. Sesi pertama menjadi periode paling berat, namun IHSG terus berupaya melawan tekanan hingga mampu menguat tipis pada penutupan.

Hal ini ditegaskan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Senin (31/8/2026). Disebutnya, sejumlah emiten turut menopang penguatan IHSG, di antaranya BBRI, BBNI, BUMI, ADRO dan ENRG. Sementara itu, rupiah ditutup melemah di level Rp17.710 per dolar AS dan bergerak terbatas pada rentang Rp17.710-Rp17.750. Pergerakan rupiah masih dibayangi sentimen negatif meskipun Dollar Index dan imbal hasil dolar Treasury relatif stabil.

[adsense]

Tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari tren kenaikan harga minyak mentah dunia, dengan Brent berada di kisaran 91 dolar AS per barel setelah pasar kembali mendapat kabar mengenai serangan AS terhadap Iran. Ketidakpastian geopolitik tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap prospek inflasi, terutama jika kenaikan harga energi terus berlanjut, sehingga spekulasi pengetatan kebijakan moneter kembali mencuat. Potensi konfrontasi yang turut melibatkan negara mitra dagang Iran seperti China dan Rusia juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Di sisi lain, harga emas dunia masih berkutat di kisaran 4.441 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,54 juta per gram dan masih kesulitan bangkit setelah mendapat tekanan pada sesi perdagangan Amerika.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan ASN, Sekdako Tebingtinggi Minta ASN Tak Mudah Terpancing Ujaran Kebencian di Medsos

[adsense]

[adsense]

Sejumlah mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) masih bertahan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Sunggal, hingga Senin (31/8/2026) malam.

Aksi sudah berlangsung sekitar 10 jam, sejak pukul 09.00 hingga 19.00 WIB. Beberapa akun di TikTok melakukan siaran langsung (live), dan tercatat ditonton ribuan orang. Mahasiswa menuntut LLDikti memfasilitasi perpindahan mereka ke perguruan tinggi swasta (PTS) lain setelah akreditasi UDA disebut dicabut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026.

[adsense]

Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang sempat berdialog dengan mahasiswa di halaman Kantor LLDikti Wilayah. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi, sementara mahasiswa tetap bersikukuh meminta difasilitasi pindah ke kampus lain.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa UDA Makin Memanas, Rektor Suwardi Ancam DO

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Bakar Ban, Mahasiswa UDA Tuntut Kepastian Kuliah dan Tolak Pungutan Rp2 Juta

Mahasiswa UDA serahkan berkas untuk pindah setelah Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang sempat berdialog dengan mahasiswa di halaman Kantor LLDikti Wilayah, Senin (31/8/2026). (Foto Screenshot TikTok)

[adsense]

Dalam aksi yang mendapat pengawalan polisi itu, mahasiswa juga menolak membayar Rp2 juta yang disebut sebagai biaya memperoleh surat pindah dari UDA.

Daniel Sinaga, salah seorang mahasiswa yang menjadi orator, mengatakan mahasiswa keberatan dengan biaya tersebut. Menurutnya, mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus lain seharusnya tidak dibebani biaya yang dinilai memberatkan.

[adsense]

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," ujar Daniel saat menyampaikan sikap di Kantor LLDikti.

Daniel juga menyatakan mahasiswa telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang menaungi UDA.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," tegasnya.

Mahasiswa menilai persoalan akreditasi bukan sekadar menyangkut status institusi, tetapi juga keberlanjutan pendidikan mereka. Mereka meminta kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan.

[adsense]

Biaya Rp2 juta untuk surat pindah menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta proses perpindahan ke perguruan tinggi lain tidak semakin membebani mereka.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari YPDA maupun UDA terkait pernyataan mahasiswa mengenai biaya Rp2 juta untuk surat pindah dan hilangnya kepercayaan terhadap yayasan. Polisi masih berjaga di lokasi aksi.(**)

[adsense]

Baca Juga:

• Lapor ke LLDikti Wilayah 1: Mahasiswa Sebut UDA Masih Gelar Seminar Hasil, Keluhkan Biaya Surat Pindah Rp2 Juta

[adsense]

[adsense]

Sejumlah mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) masih bertahan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Sunggal, hingga Senin (31/8/2026) malam.

Aksi sudah berlangsung sekitar 10 jam, sejak pukul 09.00 hingga 19.00 WIB. Beberapa akun di TikTok melakukan hingga berita ini dibuat masih siaran langsung (live), dan tercatat ditonton ribuan orang. Mahasiswa menuntut LLDikti memfasilitasi perpindahan mereka ke perguruan tinggi swasta (PTS) lain setelah akreditasi UDA disebut dicabut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026.

[adsense]

Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang sempat berdialog dengan mahasiswa di halaman Kantor LLDikti Wilayah. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi, sementara mahasiswa tetap bersikukuh meminta difasilitasi pindah ke kampus lain.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa UDA Makin Memanas, Rektor Suwardi Ancam DO

[adsense]

Mahasiswa UDA serahkan berkas untuk pindah setelah Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang sempat berdialog dengan mahasiswa di halaman Kantor LLDikti Wilayah, Senin (31/8/2026). (Foto Screenshot TikTok)

[adsense]

Dalam aksi yang mendapat pengawalan polisi itu, mahasiswa juga menolak membayar Rp2 juta yang disebut sebagai biaya memperoleh surat pindah dari UDA.

Daniel Sinaga, salah seorang mahasiswa yang menjadi orator, mengatakan mahasiswa keberatan dengan biaya tersebut. Menurutnya, mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus lain seharusnya tidak dibebani biaya yang dinilai memberatkan.

[adsense]

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," ujar Daniel saat menyampaikan sikap di Kantor LLDikti.

Daniel juga menyatakan mahasiswa telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang menaungi UDA.

[adsense]

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," tegasnya.

Mahasiswa menilai persoalan akreditasi bukan sekadar menyangkut status institusi, tetapi juga keberlanjutan pendidikan mereka. Mereka meminta kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan.

[adsense]

Biaya Rp2 juta untuk surat pindah menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta proses perpindahan ke perguruan tinggi lain tidak semakin membebani mereka.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari YPDA maupun UDA terkait pernyataan mahasiswa mengenai biaya Rp2 juta untuk surat pindah dan hilangnya kepercayaan terhadap yayasan. Polisi masih berjaga di lokasi aksi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kondisi sejumlah bagian dinding Rumah Sakit Umum (RSU) dr Thomson Nias mendapat sorotan warga. Dinding bangunan yang terlihat terkelupas dan tidak terawat disebut telah berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Seorang warga, Waemane, mengaku prihatin melihat kondisi dinding rumah sakit ketika mengantar keluarganya menjalani pengobatan, Senin (31/8/2026). Menurutnya, rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi pasien maupun keluarga pasien, bukan justru memperlihatkan kondisi fasilitas yang terkesan kurang terawat.

[adsense]

"Saya kebetulan mengantar keluarga untuk berobat, Bang. Tapi sangat menyedihkan juga melihat dinding rumah sakit ini. Sudah bertahun-tahun dibiarkan dan sepertinya tidak pernah dilakukan pemeliharaan dan jendela juga kamar juga rusak," ujar Waemane kepada harianSIB.com, Senin (31/8/2026).

Ia mempertanyakan perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, mengingat fasilitas kesehatan tersebut merupakan tempat masyarakat mendapatkan pelayanan medis. Waemane menilai, kondisi bangunan perlu menjadi perhatian serius agar kenyamanan pasien tidak terganggu dan citra pelayanan rumah sakit tetap terjaga.

[adsense]

Baca Juga:

• Prihatin Jalan Gelap, Warga Nias Pasang Lampu Penerangan Secara Mandiri

Ia meminta pihak pengelola rumah sakit segera mengevaluasi kondisi bangunan dan melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan.

[adsense]

Waemane juga mengkhawatirkan dinding yang terkelupas dapat menghasilkan debu atau serpihan yang mengganggu lingkungan ruangan, khususnya bagi pasien yang sedang menjalani perawatan. Karena itu, ia berharap manajemen RSU dr Thomson Nias memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan menjelaskan langkah pemeliharaan yang akan dilakukan.

Direktur RSU Dr. Thomson Nias, Noverlina Zebua, belum memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Saat hendak dikonfirmasi, Noverlina disebut sedang menjalankan tugas di luar daerah.

[adsense]

"Sedang dinas luar," kata Dian, salah seorang pegawai RSU Dr. Thomson Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

Seluruh Fraksi DPRD Nias Selatan (Nisel) menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Nisel tahun anggaran 2026, untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk menyelaraskan rincian program kerja, Senin (31/8/2026).

Dalam pandangan fraksi dibacakan Feris Nduru, Fraksi PDIP menyatakan mendukung penuh kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp1.415.927.172,51 atau sebesar 1,77 persen. PDIP mendesak agar dilakukan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah terus ditingkatkan pasca-penetapan Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[adsense]

Feris Nduru juga menyampaikan kenaikan belanja daerah sebesar 6,88% menjadi Rp1.614.452 137 858,16 harus benar-benar difokuskan pada prioritas pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dasar yakni pendidikan dan kesehatan, serta pergerakan ekonomi rakyat secara berkeadilan di seluruh wilayah.

Kemudian, penerimaan pembiayaan setelah perubahan disesuaikan menjadi Rp203.524.173.685,65 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000,00, Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik target SILPA Rp 0,00 (nol rupiah), yang mencerminkan kedisiplinan dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Serahkan Hibah kepada 567 Penerima, Rumah Ibadah hingga Mahasiswa Dapat Bantuan

Bupati mengatakan, saran dan masukan dari seluruh fraksi akan menjadi bahan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan Ranperda P-APBD Nisel tahun 2026 yang akan dibahas bersama antara Komisi DPRD dengan OPD mitra kerja.

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Nisel Elisati Halawa bersama para Wakil Ketua DPRD, dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD serta Forkompimda Nisel.(*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, menghadiri acara pisah sambut dan upah-upah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai, di Aula Sutrisno Hadi, Pemko Tanjungbalai, Senin (31/8/2026).

Acara tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan Ketua PN Tanjungbalai dari Erita Harefa, SH MH kepada Karolina Selfia Br Sitepu, SH MH.

[adsense]

Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai.

Kehadiran Kapolres Tanjungbalai sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan lembaga penegak hukum serta unsur pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Minggu Kasih, Bagikan Sembako dan Serap Aspirasi Warga Teluk Nibung

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Ipda M. Ruslan, menyampaikan, Kapolres Tanjungbalai mengapresiasi dedikasi dan kerja sama Erita Harefa selama memimpin PN Tanjungbalai.

[adsense]

"Kapolres menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi, kerja sama, serta pengabdian Ibu Erita Harefa selama menjabat sebagai Ketua PN Tanjungbalai. Selamat bertugas di tempat yang baru dan semoga senantiasa sukses," ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Karolina Selfia Br. Sitepu sebagai Ketua PN Tanjungbalai yang baru.

[adsense]

"Polres Tanjungbalai siap memperkuat kolaborasi, komunikasi dan sinergitas lintas instansi guna mendukung penegakan hukum yang adil, menjaga keamanan masyarakat, serta mewujudkan Kota Tanjungbalai yang aman, tertib dan kondusif," katanya.

Pergantian pimpinan PN Tanjungbalai diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarlembaga, terutama dalam membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]