[adsense]

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Enduard Silver Sitorus, resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Kualuh Hulu periode 2025–2030 di Aula Hotel Pasirma, Desa Ledong Timur, Senin (6/7/2026).

Pelantikan dilakukan oleh pengurus DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara dan ditandai dengan penyerahan Pataka PDIP kepada Enduard Silver Sitorus sebagai simbol kepemimpinan.

[adsense]

Selain Silver Sitorus, turut dilantik M. Simbolon sebagai Sekretaris PAC dan F. Imelda Marpaung sebagai Bendahara PAC PDIP Kecamatan Kualuh Hulu.

Silver Sitorus mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin PAC PDIP Kecamatan Kualuh Hulu.

[adsense]

Baca Juga:

• Jainal Samosir Dilantik Jadi Ketua PAC PDIP Kualuhleidong

Ia menegaskan, sesuai instruksi DPD dan DPC PDIP, seluruh jajaran pengurus diminta segera bergerak cepat memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput di Kecamatan Kualuh Hulu.

[adsense]

"Kami akan merapatkan barisan dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput sesuai arahan partai," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Labuhanbatu Utara, dr. Poaradda Nababan, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PAC yang baru dilantik dan berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah partai dengan baik.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran pimpinan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan bertemu dengan Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin, di Kantor Kejati Sumut, Selasa (7/7/2026).

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, melalui keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Rombongan PT Inalum dipimpin Direktur Utama Melati Sarnita, didampingi Direktur Operasi Ivan Ermisyam, Sekretaris Perusahaan Mahyaruddin AR, Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Eksternal Robi Tedja Hidayat, Kepala Divisi Litigasi dan Pendampingan Hukum Baringin Sianturi, serta Kepala Divisi Legal Perusahaan Bambang Dwipayana.

Dalam pertemuan tersebut, Melati Sarnita menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut atas pendampingan dan pengawalan hukum yang selama ini diberikan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan strategis di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

[adsense]

Baca Juga:

• Jaga Marwah Minta APH Perketat Pengawasan Dana Desa di Pedalaman Simalungun

Ia juga mengapresiasi langkah Kejati Sumut dalam upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di sektor BUMN.

[adsense]

"Hal ini menjadi koreksi dan bahan perbaikan bagi jajaran BUMN untuk terus mewujudkan sinergi dengan aparat penegak hukum demi kemajuan perusahaan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menerima rombongan PT Inalum didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani, Jaksa Pengacara Negara Lamro Simbolon, serta Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

[adsense]

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara BUMN dan aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Pelarian terpidana kasus narkotika, Pho Sie Dong, akhirnya berakhir setelah Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menangkapnya di kawasan parkir Binjai Super Mall (BSM), Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (7/7/2026). Terpidana yang hampir empat tahun masuk daftar pencarian itu langsung dieksekusi untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan di tengah ramainya aktivitas pengunjung pusat perbelanjaan. Tim Intelijen Kejari Binjai yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai keberadaan buronan bergerak cepat mengamankan Pho Sie Dong sebelum membawanya ke kantor Kejari Binjai.

[adsense]

Selanjutnya, terpidana diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Binjai untuk melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi sebelum diberangkatkan menggunakan mobil tahanan menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

Perkara yang menjerat Pho Sie Dong sempat melalui proses hukum yang panjang. Pengadilan Negeri Binjai melalui Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider dua bulan kurungan.

[adsense]

Baca Juga:

• PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Penggeledahan hingga Penahanan Dinyatakan Tidak Sah

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Pho Sie Dong terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama tiga bulan.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagen Siagian, mengatakan eksekusi tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Dengan telah dilaksanakannya eksekusi tersebut, Kejaksaan Negeri Binjai menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap terpidana yang berupaya menghindari pelaksanaan hukuman," ujar Ronald kepada harianSIB.com, Selasa (7/7/2026) malam.

[adsense]

Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

"Tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap vonis yang telah inkracht akan tetap dilaksanakan sebagai wujud konsistensi negara dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kota Binjai," tegasnya.

[adsense]

Kejari Binjai menyatakan akan terus memburu setiap buronan yang telah memiliki putusan hukum tetap sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana narkotika.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser LC 300 yang diduga merupakan barang bukti suap kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Kendaraan tersebut ditemukan di gudang penitipan kendaraan di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penemuan mobil itu merupakan hasil rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik pada 4-6 Juli 2026, di wilayah Kuantan Singingi dan Pekanbaru.

[adsense]

Menurut Budi, saat ditemukan, mobil Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 tersebut telah berganti pelat nomor. Kendaraan itu diduga merupakan pemberian suap dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain (ZKN), kepada Suhardiman Amby (SA).

"Barang bukti berupa Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang merupakan barang bukti pemberian suap dari tersangka ZKN kepada tersangka SA ditemukan di salah satu gudang tempat penitipan kendaraan di Pematangsiantar. Saat ditemukan, mobil tersebut sudah menggunakan pelat nomor yang berbeda," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026), seperti dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaga Marwah Minta APH Perketat Pengawasan Dana Desa di Pedalaman Simalungun

Selain kendaraan mewah itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai dapat memperkuat pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut.

[adsense]

Selama penggeledahan di Kuantan Singingi, KPK mendatangi sejumlah lokasi, di antaranya Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dinas Perkebunan, rumah para tersangka, serta beberapa rumah lain yang berkaitan dengan perkara, termasuk rumah Kepala Dinas Perkebunan.

Sementara di Pekanbaru, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu kantor perusahaan ekspedisi. Seluruh barang bukti yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut.

[adsense]

Budi juga mengimbau seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses penyidikan yang dilakukan KPK.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa Suhardiman Amby diduga berupaya menyembunyikan mobil Toyota Land Cruiser tersebut setelah mengetahui dirinya sedang dipantau KPK.

[adsense]

Menurut KPK, mobil itu sempat dijual kepada sebuah showroom milik pihak swasta berinisial SW (Suwito) sebagai upaya menghilangkan jejak. Suwito sendiri turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing pada 29 Juni 2026.

[adsense]

KPK juga telah menyita bukti transaksi pembayaran cicilan mobil yang diduga menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara suap tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Nilai tukar rupiah dan IHSG kompak menguat pada penutupan perdagangan, Selasa (7/7/2026). Rupiah ditransaksikan di level Rp17.970 per dolar AS, didukung pelemahan dolar AS serta meningkatnya cadangan devisa Indonesia. Penguatan juga terjadi pada sejumlah mata uang Asia, seperti Yen Jepang, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura, Rupee India, dan Yuan China.

Hal ini disampaikan Analis Pasar Modal Gunawan. Benyamin, Selasa sore (7/7/2026).

[adsense]

Kenaikan cadangan devisa turut menjadi sentimen positif bagi rupiah. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 naik menjadi 145,6 miliar dolar AS dari sebelumnya 144,9 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut terjadi di tengah kebijakan intervensi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG dan Rupiah Kompak Menguat, Harga Emas Cenderung Stabil

Sementara itu, harga emas dunia justru terkoreksi ke level 4.125 dolar AS per ons troi atau sekitar Rp2,39 juta per gram.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 unit mobil sedan dan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Seirampah-Dolokmasihul, tepatnya di depan Toko Veny, Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Minggu (5/7/2026) pukul 23.00 WIB.

Diduga, kecelakaan dipicu ban depan sebelah kanan mobil sedan yang pecah sehingga pengemudi kehilangan kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 3 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.

[adsense]

Kasatlantas Polres Sergai AKP Gokma Silitonga, melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil Suzuki Sedan BK 1079 LXA, satu sepeda motor Honda tanpa nomor registrasi, serta satu unit Honda Supra BK 4863 MS," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Ia menjelaskan, mobil Suzuki Sedan yang dikemudikan Taufuk Ali (32), warga Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, melaju dari arah Seirampah menuju Dolokmasihul.

Saat tiba di lokasi kejadian, ban depan sebelah kanan mobil tiba-tiba pecah sehingga kendaraan kehilangan kendali dan berpindah ke jalur kanan.

[adsense]

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda tanpa pelat nomor yang dikendarai Nurmiati (60) dengan membonceng anak di bawah umur berinisial AP (13).

Tabrakan tidak dapat dihindari. Setelah itu, mobil juga menghantam sepeda motor Honda Supra BK 4863 MS yang dikendarai Sutrisno (55), yang datang dari arah berlawanan.

[adsense]

"Akibat benturan tersebut, para pengendara dan penumpang sepeda motor terjatuh ke badan jalan," jelasnya.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, tiga orang mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di RSU Sri Pamela, Kota Tebingtinggi.

[adsense]

Korban luka masing-masing, Nurmiati (60) mengalami luka pada kaki kanan, AP (13) mengalami luka pada tangan kanan, serta Sutrisno (55) mengalami luka pada kaki kanan. (*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, meminta aparat penegak hukum (APH) mengintensifkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dikelola para kepala desa atau pangulu di Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang menyeret kepala desa, termasuk yang juga menjabat sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag).

[adsense]

"Kalau dilihat melalui berbagai pemberitaan maupun pencarian di internet, sepanjang tahun 2026 sudah banyak kepala desa yang sekaligus memimpin BUMNag tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana desa yang bersumber dari pemerintah," kata Edison, Selasa (7/7/2026), sebagaimana siaran pers yang diterima harianSIB.com.

Menurut Edison, letak sejumlah nagori yang jauh dari ibu kota Kabupaten Simalungun kerap menjadi celah bagi oknum kepala desa untuk melakukan penyimpangan anggaran. Kondisi tersebut dinilai membuat mereka merasa lebih leluasa karena jauh dari jangkauan pengawasan aparat.

[adsense]

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Ketiga Peluncuran Camalus, Bayer Bidik Produktivitas Petani Hortikultura

Edison mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini menerima informasi dari sejumlah warga terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Nagori Sihalpe, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun.

[adsense]

"Kami menerima informasi adanya dugaan penyelewengan dana desa dalam pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Nagori Sihalpe. Lokasinya berada di kawasan tepi Danau Toba dengan akses yang masih terbatas. Warga mempertanyakan kualitas bangunan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Ia menambahkan, Jaga Marwah dalam waktu dekat akan menjadwalkan kunjungan ke nagori tersebut untuk menindaklanjuti informasi yang diterima.

[adsense]

Sebagai organisasi yang fokus mengawal pemberantasan korupsi, Jaga Marwah menilai penting untuk terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah agar benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Edison menegaskan identitas pemberi informasi masih dirahasiakan demi keamanan. Menurutnya, laporan yang diterima umumnya berasal dari warga yang mengetahui secara langsung adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

[adsense]

"Nantinya Kepala Nagori Sihalpe tentu memiliki kesempatan memberikan klarifikasi beserta bukti-bukti penggunaan anggaran dan pembiayaan pembangunan yang dimaksud," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi matangkan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (7/7/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala bagian, serta unsur terkait lainnya.

[adsense]

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa peringatan hari kemerdekaan tahun ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat terlibat aktif untuk membuat perayaan tahun ini jauh lebih semarak. Menurutnya, setiap OPD hingga tingkat kecamatan harus mampu menyelenggarakan kegiatan yang berdampak positif untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan nasionalisme.

[adsense]

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Dorong Sinergi Digital Antar Kota

Lebih lanjut, Sekdako menginstruksikan para camat untuk menyusun agenda peringatan di wilayah masing-masing dengan mengangkat potensi dan kearifan lokal. Sementara itu, untuk tingkat kota, Pemko Tebingtinggi tengah menyiapkan serangkaian acara besar, mulai dari jalan santai, hiburan rakyat, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat luas.

[adsense]

Di akhir arahannya, Sekdako meminta panitia yang ditunjuk untuk segera merampungkan konsep kegiatan secara matang demi menghindari kendala teknis di lapangan.

"Saya minta seluruh perangkat daerah berkolaborasi dan menyiapkan konsep terbaik. Kita ingin peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Tebingtinggi berlangsung meriah, tertib, dan memberikan kesan yang baik bagi masyarakat," tegas Sekdako.

[adsense]

Rapat koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pengumpulan masukan dari setiap OPD guna memetakan teknis pelaksanaan serta memastikan kesiapan perangkat daerah dan fasilitas pendukung demi menyukseskan seluruh rangkaian acara (**)

[adsense]

[adsense]

Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony dengan menyalurkan bantuan kepada dua keluarga korban kebakaran di Dusun III, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

"Bantuan ini sebagai bentuk empati sekaligus dukungan agar kedua keluarga korban kebakaran (Nurdianto dan Marlina) dapat segera bangkit dari musibah," ujar Ricky Anthony saat menyerahkan bantuan kepada Nurdianto dan Marlin sekeluarga, Selasa (7/7/2026) di Dusun III, Desa Suka Damai.

[adsense]

Kehadiran Ricky Anthony tidak hanya membawa bantuan materiil, tetapi juga memberikan semangat dan dukungan moril kepada kedua keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

Ricky yang akrab disapa RA ini mengaku mengetahui musibah tersebut setelah menerima informasi dari timnya yang berada di Desa Suka Damai. Mendengar kabar itu, ia langsung berinisiatif menemui para korban untuk memastikan mereka mendapat perhatian dan bantuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ricky Anthony Dukung PS Langkat U-10 Harumkan Nama Sumut di Festival Piala Presiden 2026

"Semoga keluarga Pak Nurdianto dan Ibu Marlina kembali semangat pasca musibah yang dialami. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk kita semua," tutur politisi Partai NasDem ini.

[adsense]

Ia menambahkan, kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan merupakan bagian dari amanat Partai NasDem kepada seluruh kadernya, agar selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.

Sementara itu, Nurdianto dan Marlina menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Ricky Anthony. Mereka mengaku sangat terharu atas kepedulian yang ditunjukkan wakil rakyat tersebut di tengah kondisi yang mereka alami.

[adsense]

Seperti diketahui, dua rumah, masing-masing milik Nurdianto dan Marlina di Dusun III, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, ludes dilalap api, Selasa (23/6/2026) pagi. Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting pada instalasi listrik sehingga menghanguskan kedua rumah beserta sebagian besar harta benda milik korban.(*).

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan Yasori Harefa terhadap adik kandungnya, Yasabar Harefa, melalui mekanisme restorative justice (RJ) setelah kedua belah pihak sepakat berdamai.

Perdamaian berlangsung pada 19 Juni 2026, di Rumah Restorative Justice Kejari Gunungsitoli, di Kantor Lurah Ilir Gunungsitoli (Omo Wangatulo).

[adsense]

Hasil kesepakatan itu kemudian diajukan dalam ekspose secara daring, dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH MH, didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Suhendri, SH MH bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum.

Dalam ekspose tersebut, Kejati Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan restorative justice dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan antara tersangka dan korban yang merupakan abang dan adik kandung.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Hentikan Perkara KDRT di Deliserdang Lewat Restorative Justice

Penganiayaan dipicu karena tersangka tidak terima ditegur korban hingga berujung pemukulan. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan. Namun, perkara dinilai memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

[adsense]

Pertimbangan penghentian penuntutan dilakukan karena tersangka telah mengakui kesalahan dan meminta maaf, korban telah memaafkan tanpa syarat, serta keluarga dan tokoh masyarakat menghendaki agar perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, tersangka dikenai sanksi sosial berupa membersihkan Gereja Terang Dunia di Desa Namohalu Esiwa selama dua minggu, setiap Jumat dan Sabtu, selama dua jam. Penyelesaian perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengenai penyelesaian perkara melalui restorative justice.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah melalui proses, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), melantik Jainal Samosir menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Kualuhleidong periode 2025-2030.

Selain Jainal, ikut juga dilantik, Lamhot Rudianto menjadi sekretaris dan Jhoni Ginting menjadi bendahara.

[adsense]

Jainal Samosir, Selasa (7/7/2026), menyebutkan, pelantikan berlangsung aman dan lancar di Aula Hotel Pasirma, Desa Ledong Timur, Senin (6/7/2026). Ikut menyaksikan pelantikan, Ketua DPC PDIP Labura, dr Poaradda Nababan.

Pelantikan ditandai dengan penyerahan Pataka PDI P dari Pengurus DPD PDIP Sumut, Irwan Tavib Ginting kepada pengurus yang dilantik.

[adsense]

Baca Juga:

• 9 Pejabat Eselon II Samosir Dilantik, Wabup Minta Tinggalkan Ego Sektoral

Jainal juga menyebutkan, setelah pelantikan, segera melakukan konsolidasi ke ranting dan anak ranting dan juga membentuk ranting dan anak ranting.

[adsense]

Lalu, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat karena PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik dan ia menegaskan, tidak ada arti slogan itu kalau kita tidak berpihak ke masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, kembali mengalami penurunan pada Selasa (7/7/2026). Saat ini, harga telur berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau sekitar Rp1.400 hingga Rp1.600 per butir di Pasar Peringgan, Pasar Kuala Bekala, dan Pasar Medan Johor.

Sementara itu, harga satu papan telur berisi 30 butir dijual antara Rp48.500 hingga Rp67.500, tergantung ukuran telur.

[adsense]

Para pedagang menyebutkan, penurunan harga dipicu melimpahnya pasokan telur dari para peternak. Tren penurunan ini telah berlangsung sekitar dua pekan terakhir dan masih berlanjut hingga hari ini, Selasa.

Salah seorang pedagang telur di Pasar Peringgan, Tuti Sirait, mengatakan, pasokan telur dari peternak di Binjai meningkat dalam beberapa hari terakhir sehingga harga terus bergerak turun.

[adsense]

Baca Juga:

• Toko Serba Rp35 Ribu Menjamur di Medan, Diserbu Pembeli tetapi Mulai Tekan Pedagang Tradisional

"Kami mengambil pasokan dari peternak di Binjai. Harga paling murah dari peternak sekitar Rp1.100 per butir. Biasanya kami mengambil hingga 30 kilogram, kemudian kami kelompokkan berdasarkan ukuran. Sebelumnya harga telur sempat mencapai Rp22.000 per kilogram," ujar Tuti.

Hal senada disampaikan Suranta, pedagang telur di Pasar Kuala Bekala. Menurutnya, turunnya harga di tingkat peternak membuat pedagang berani menjual telur dengan harga lebih murah kepada konsumen.

[adsense]

[adsense]

"Sekarang harga dari peternak memang turun, sehingga kami bisa menjual mulai Rp900 per butir. Meski harga naik atau turun, permintaan masyarakat tetap tinggi. Apalagi harga ikan masih relatif mahal, sehingga banyak pembeli memilih telur sebagai sumber protein pengganti," katanya.

Suranta mengaku mampu menjual sekitar 20 kilogram telur ayam setiap pekan. Selain telur ayam ras, kiosnya juga menyediakan telur bebek, telur ayam kampung dan telur puyuh.

[adsense]

Untuk harga saat ini, telur puyuh dijual Rp5.000 per 15 butir, telur bebek Rp3.500 per butir, sedangkan telur ayam kampung asli dibanderol Rp3.000 per butir.

Menurut Suranta, fluktuasi harga telur tidak banyak memengaruhi daya beli masyarakat karena telur merupakan salah satu bahan pangan yang hampir selalu dibutuhkan dalam setiap rumah tangga. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Patroli Brimob Polda Sumut di Medan, Antisipasi Geng Motor dan Kejahatan Jalanan

[adsense]

[adsense]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengaku telah menerima informasi dari masyarakat terkait kondisi air Sungai Sosa yang terpantau menghitam di sejumlah titik. Namun hingga Selasa (7/7/2026) sore, DLH belum melakukan pengecekan lapangan karena mengaku belum mengetahui secara pasti titik lokasi yang dilaporkan warga.

Informasi mengenai perubahan warna air sungai tersebut sebelumnya beredar melalui video dan foto yang direkam warga. Dalam dokumentasi yang diterima harianSIB.com, air Sungai Sosa tampak berwarna cokelat gelap hingga kehitaman.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi air menghitam tersebut terpantau mulai dari wilayah Desa Pasir, Kecamatan Sosa Julu, Desa Janji Raja dan Aek Tinga, Kecamatan Sosa, kemudian mengalir ke hilir hingga terlihat di sekitar Jembatan Kanoko, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Salah seorang warga yang mengirimkan video kepada harianSIB.com mengatakan perubahan warna air Sungai Sosa mulai terlihat dari wilayah Desa Pasir, Kecamatan Sosa Julu, Desa Janji Raja hingga Aek Tinga di Kecamatan Sosa.

[adsense]

Baca Juga:

• Setelah Tertunda karena OSS dan Kredensial, Layanan Cuci Darah RSUD Sibuhuan Resmi Beroperasi

Keterangan serupa disampaikan warga di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Menurutnya, kondisi air Sungai Sosa yang berwarna gelap juga terlihat di sekitar bawah Jembatan Kanoko pada Selasa pagi, menandakan perubahan warna air telah mengalir hingga ke wilayah hilir sungai.

[adsense]

Sejumlah warga menduga perubahan warna air sungai berasal dari aktivitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di kawasan hulu sungai. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Mhd Khaidir Harahap ST melalui Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Maria Ulfah Nasution dan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Hayati Gustina Sari, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan pihaknya telah menerima informasi tersebut.

[adsense]

"Sudah ada informasi yang masuk pagi tadi. Namun kami belum mengetahui secara pasti lokasi dan siapa warga yang melapor karena nomor yang menyampaikan informasi tidak dapat dihubungi kembali. Informasi yang kami terima menyebutkan lokasi berada di sekitar Janji Raja," kata Maria.

Meski telah menerima informasi tersebut, DLH Palas mengaku belum menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

[adsense]

"Belum, karena kami belum mengetahui titik pastinya," ujarnya.

Akibat belum adanya pengecekan langsung, DLH juga belum dapat memberikan kesimpulan terkait penyebab perubahan warna air sungai tersebut.

[adsense]

"Kami belum memiliki hasil pengamatan di lapangan. Untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran tentu harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu," tambahnya.

Terkait keberadaan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) di sepanjang daerah aliran Sungai Sosa, DLH menyebut terdapat beberapa perusahaan yang berada di kawasan tersebut, di antaranya PT MSB, PT KAS dan PT SH.

[adsense]

Namun demikian, menurut Hayati Gustina Sari, hasil pengawasan yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir belum menemukan adanya pelanggaran terkait pengelolaan limbah cair perusahaan-perusahaan tersebut.

"Selama pengawasan yang kami lakukan dalam tiga bulan terakhir, tidak ada temuan terkait limbah yang bermasalah. Hasil pengujian yang ada juga masih berada di bawah baku mutu," katanya.

[adsense]

DLH juga mengaku tidak menemukan indikasi kebocoran kolam limbah, luapan limbah maupun pembuangan limbah langsung ke badan sungai dari perusahaan yang diawasi.

Saat ditanya apakah perubahan warna Sungai Sosa berpotensi berasal dari aktivitas industri, termasuk PKS sawit, pihak DLH menyatakan belum dapat memastikan hal tersebut.

[adsense]

"Belum bisa dipastikan, karena kondisi cuaca belakangan ini juga sering hujan. Untuk menentukan sumber pencemaran harus melalui pemeriksaan dan uji laboratorium," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, DLH Palas belum memastikan jadwal peninjauan lapangan maupun pengambilan sampel air untuk memastikan penyebab perubahan warna Sungai Sosa yang dikeluhkan warga tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang meluncurkan Camalus, insektisida generasi terbaru dari Bayer yang dirancang untuk membantu meningkatkan produktivitas petani hortikultura. Setelah lebih dulu diperkenalkan di India dan Filipina, produk ini resmi diluncurkan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).

Peluncuran tersebut dihadiri Head of Field Solutions Bayer South East Asia & Pakistan Kukuh Ambar Waluyo, Commercial Unit Lead West Bayer Crop Science Indonesia Krisna Dwi Laksono, Brand Portfolio Manager Indonesia & Malaysia Samuel Ady Mahendra, serta sekitar 350 petani hortikultura.

[adsense]

Kukuh Ambar Waluyo dalam siaran pers, Selasa (7/7/2026), mengatakan, Camalus merupakan insektisida pertama Bayer yang mampu mengendalikan dua jenis hama sekaligus, yakni hama pemakan daun (chewing) dan hama penusuk-pengisap (sucking), sehingga petani tidak lagi perlu mencampur dua jenis insektisida berbeda dalam satu siklus tanam.

"Tantangan petani hortikultura semakin kompleks karena serangan hama pengunyah dan pengisap umumnya terjadi bersamaan. Camalus hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui mekanisme kerja ganda yang efektif mengendalikan berbagai jenis hama pada satu aplikasi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Pakpak Bharat Soroti Disiplin ASN dan Lepas Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI

Camalus mengombinasikan dua bahan aktif, yakni Tetraniliprole dan Spirotetramat, yang bekerja secara sistemik ke seluruh jaringan tanaman. Formulasi ini mampu melindungi tanaman dari berbagai hama seperti ulat, pengorok daun, kutu kebul, kutu daun, thrips, hingga lalat buah pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, kubis, bawang merah, kentang, semangka, jeruk dan mangga.

[adsense]

Selain itu, produk ini dilengkapi sistem perekat sehingga tetap efektif memberikan perlindungan lebih lama meski setelah hujan, sekaligus mendukung penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) karena bekerja pada dosis rendah dan lebih selektif terhadap hama sasaran.

Pemilihan Sumatera Utara sebagai lokasi peluncuran dinilai strategis karena merupakan salah satu sentra hortikultura nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi ini menjadi penghasil cabai besar terbesar ketiga di Indonesia pada 2025 dengan kontribusi 12,53 persen atau sekitar 214,87 ribu ton dari luas panen mencapai 16,37 ribu hektare.

[adsense]

Bayer menyebut ancaman hama masih menjadi salah satu penyebab utama penurunan hasil panen petani hortikultura. Bahkan, serangan ulat daun kubis dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 50-100 persen apabila tidak dikendalikan.

Commercial Unit Lead West Bayer Crop Science Indonesia Krisna Dwi Laksono mengatakan perusahaan juga memastikan akses produk tersebut dapat dijangkau petani di berbagai daerah.

[adsense]

"Kami ingin teknologi pertanian tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah diakses petani. Camalus diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani hortikultura Indonesia," katanya.

Sepanjang 2026, Bayer menargetkan distribusi Camalus ke 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Bali.

[adsense]

Produk tersebut mulai dipasarkan dalam kemasan co-pack 100 ml melalui jaringan kios tani, termasuk Better Life Farming Center (BLFC), disertai pendampingan teknis dari tim agronomis Bayer mengenai penggunaan yang tepat dan aman. (*)

[adsense]

[adsense]

Andrew T Panjaitan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kota Pematangsiantar periode 2026–2027 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) II yang digelar di Ruang Data Sekretariat Pemerintah Kota Pematangsiantar, Selasa (7/7/2026).

Andrew mendapat dukungan penuh dari 30 peserta Muscab yang memiliki hak suara, sehingga ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Proses pemilihan berlangsung lancar dan mencerminkan semangat kebersamaan di tubuh organisasi.

[adsense]

Muscab II dihadiri unsur Pemerintah Kota Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, PLN UP3 Pematangsiantar melalui PLN ULP Siantar Kota, jajaran DPD PJS Sumatera Utara, sejumlah DPC PJS dari berbagai daerah, pimpinan organisasi pers dan media, perwakilan anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian serta insan pers dan tamu undangan lainnya.

Dalam pidato perdananya, Andrew menegaskan amanah yang diterimanya bukanlah kemenangan pribadi, melainkan hasil musyawarah dan kepercayaan seluruh anggota. Ia berkomitmen membawa PJS Kota Pematangsiantar menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan berintegritas sesuai tema Muscab, "Meneguhkan Integritas dan Kompetensi untuk PJS yang Mandiri, Profesional, dan Diakui."

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Muscab II, DPC PJS Pematangsiantar Perkuat Sinergi dengan Pemko

Andrew turut mengajak seluruh pengurus dan anggota mengakhiri segala perbedaan yang muncul selama proses Muscab serta memperkuat solidaritas demi kemajuan organisasi.

[adsense]

Dalam waktu dekat, DPC PJS Kota Pematangsiantar juga akan mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) III PJS di Jakarta yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC PJS se-Indonesia. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk membawa nama baik Pematangsiantar sekaligus memperkuat profesionalisme insan pers di tingkat nasional.

"Integritas adalah kehormatan, kompetensi adalah kekuatan, persatuan adalah fondasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan. Mari kita jaga amanah ini bersama demi kemajuan organisasi dan kepentingan masyarakat," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kelompok Tani Wewetaoli melaksanakan panen raya cabai merah di lahan pertanian milik kelompok, di Desa Hiliwarokha, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Selasa (7/7/2026). Panen raya tersebut menjadi bukti keberhasilan para petani mengembangkan budidaya cabai merah secara swadaya hingga menghasilkan panen yang membanggakan.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, yakni Kasi Perbenihan dan Perlindungan Yasman Telaumbanua bersama Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Fabianus Zebua, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bawolato, Kepala Desa Hiliwarokha, serta anggota Kelompok Tani Wewetaoli.

[adsense]

Ketua Kelompok Tani Wewetaoli, Elisafat Telaumbanua, kepada hariabSIB.com, Selasa (7/6/2026), menyampaikan terima kasih atas terlaksananya panen raya tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nias, penyuluh pertanian, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada kelompok tani.

[adsense]

Baca Juga:

• PPN Gunungsitoli Apresiasi Percepatan Infrastruktur Jalan di Kepulauan Nias

"Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan panen raya cabai merah," katanya.

[adsense]

Kepala Desa Hiliwarokha, Budiaro Telaumbanua juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nias yang turut menyaksikan hasil kerja keras para petani. Menurutnya, keberhasilan panen raya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat desa sekaligus membuktikan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Taondrasi Mendrofa melalui Yasman Telaumbanua, Kasi Perbenihan dan Perlindungan mengatakan, pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan, pengawasan, serta perlindungan tanaman guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

[adsense]

Ia juga mengapresiasi Kelompok Tani Wewetaoli yang mampu mengembangkan budidaya cabai merah secara swadaya hingga berhasil melaksanakan panen raya.

Keberhasilan Kelompok Tani Wewetaoli diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus mengembangkan komoditas hortikultura, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, memimpin apel gabungan awal Bulan Juli yang diikuti seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan kontingen Gugus Depan Pramuka Pakpak Bharat yang akan mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam arahannya, Franc menegaskan pentingnya disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma bagi seluruh aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

[adsense]

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar mematuhi jam kerja, baik jam masuk maupun jam pulang. Menurutnya, pelanggaran disiplin harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya mengingatkan dan menegaskan kembali pentingnya disiplin kehadiran kerja. Patuhi jam masuk dan jam pulang. Jika ada aparatur yang terbukti melanggar, saya minta agar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diterapkan tanpa ragu-ragu secara berjenjang. Bekerjalah dengan produktif, tetap tertib, loyal dan profesional dalam melaksanakan tugas," tegas Franc.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Sergai Lepas Kontingen Kwarcab Pramuka Sergai Ikuti Jamda Sumut XI di Sibolangit

Ia mengingatkan, para peserta merupakan generasi terpilih yang mendapat kesempatan membawa nama baik daerah di tingkat provinsi.

[adsense]

"Kalian adalah orang-orang pilihan. Tidak semua anak memiliki kesempatan berharga untuk membawa nama harum Pakpak Bharat. Jadikan momentum ini sebagai wadah menempa diri, melatih kemandirian, mengasah keterampilan, serta memperluas jaringan persaudaraan dengan sesama anggota Pramuka. Jaga nama baik daerah, utamakan kebersamaan dan solidaritas, serta jaga kesehatan dan keselamatan. Selamat jalan," pesannya.

Sebanyak 76 anggota Pramuka Pakpak Bharat diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyalurkan bantuan alat kesehatan (alkes) senilai Rp1,5 miliar kepada tiga kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas yang terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut melalui Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis membenarkan adanya bantuan tersebut. Ia mengatakan tiga daerah penerima bantuan yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Tiga daerah yang dimaksud yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah," ujar Hamid saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (7/7/2026).

Hamid menjelaskan, penyerahan bantuan alat kesehatan telah dilakukan secara simbolis di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, distribusi seluruh bantuan ke daerah masih menunggu proses lebih lanjut dari Kemenkes.

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Hamid, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang terdampak bencana. Dinkes Sumut berharap dukungan serupa dapat terus berlanjut untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan.

"Kita tentu tetap berharap ada bantuan berikutnya dari Kemenkes. Kita tahu Kemenkes memiliki akses yang lebih baik dan lebih luas untuk menghadirkan bantuan kepada daerah-daerah terdampak," katanya.

[adsense]

Terkait waktu kedatangan seluruh bantuan, Hamid mengaku belum dapat memastikannya. Menurutnya, Dinkes Sumut masih mengikuti arahan dari Kemenkes karena tidak menutup kemungkinan masih akan ada bantuan kesehatan maupun bantuan lainnya yang disalurkan.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sponsor dari perusahaan maupun komunitas.

[adsense]

Adapun alat kesehatan yang disalurkan terdiri atas 40 unit tensimeter digital, 40 unit antropometri kit, 40 unit sterilisator kering, 40 unit tempat tidur pasien tiga engkol, 40 unit stetoskop dewasa, enam unit alat fogging, serta delapan dental unit. Total nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

Sepanjang Semester I Tahun 2026, Ombudsman Sumatera Utara menerima sebanyak 752 akses layanan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 353 merupakan kategori laporan masyarakat yang meliputi laporan reguler, Respons Cepat Ombudsman (RCO) dan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Sementara 399 lainnya merupakan layanan nonlaporan berupa konsultasi dan tembusan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, kepada wartawan terkait capaian penerimaan laporan masyarakat sepanjang Semester I Tahun 2026, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Herdensi mengatakan, jumlah pengaduan yang diterima mengalami peningkatan signifikan sebesar 118,60 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia menjelaskan, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan dua hal. Pertama, kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-haknya dalam pelayanan publik semakin baik. Kedua, masih terdapat layanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• SOR I Salurkan Bantuan Rp200 Juta kepada 20 Yayasan Sosial

Berdasarkan data Ombudsman Sumut, terdapat enam substansi laporan yang paling banyak diadukan masyarakat. Posisi pertama ditempati bidang hak sipil dan politik, khususnya terkait keterbukaan informasi dan layanan pengaduan instansi, dengan 66 laporan. Disusul administrasi kependudukan sebanyak 46 laporan, agraria (pertanahan dan tata ruang) 32 laporan, kepolisian 28 laporan, jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebanyak 28 laporan, serta kesejahteraan sosial sebanyak delapan laporan.

[adsense]

Untuk bidang kesejahteraan sosial, Herdensi mengungkapkan Ombudsman banyak menerima laporan terkait penghentian bantuan sosial terhadap masyarakat yang dinilai masih layak menjadi penerima manfaat.

Menurutnya, proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diduga menyebabkan sejumlah masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tidak lagi tercantum atau mengalami perubahan status, meski secara kondisi ekonomi masih memenuhi syarat.

[adsense]

Selain itu, proses sinkronisasi data yang belum optimal juga mengakibatkan sebagian masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial justru terlewat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut berdampak pada akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah, seperti layanan kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program bantuan sosial lainnya.

Herdensi mengimbau seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan setiap masyarakat memperoleh haknya sebagai penerima manfaat.

[adsense]

"Kami berharap setiap penyelenggara pelayanan publik menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan. Ombudsman Sumut akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penanganan perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (7/7/2026), hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya bertindak sebagai termohon dalam perkara tersebut.

[adsense]

Dalam amar putusannya sebagaimana dilansir Detikcom, hakim menyatakan surat perintah penggeledahan tertanggal 18 Juni 2026, surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2026, serta surat perintah penahanan pada tanggal yang sama dinyatakan tidak sah.

Hakim menilai penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah berjalan sejak 2025 sehingga ketentuan hukum acara yang digunakan masih mengacu pada KUHAP lama. Selain itu, majelis juga menilai terdapat cacat formil dalam pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan terhadap Roy Suryo.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari soal Baliho Ucapan Ultah Jokowi, Pelapor Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Meski demikian, hakim menegaskan putusan praperadilan tersebut hanya menyangkut keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Putusan itu tidak membatalkan ataupun menyatakan tidak sah seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik.

[adsense]

"Putusan ini tidak serta-merta membuat seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah," tegas hakim dalam persidangan.

Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan setelah rumahnya digeledah dalam penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo. Melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, Roy meminta pengadilan menyatakan penggeledahan tersebut melawan hukum karena dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Selain mempersoalkan penggeledahan, permohonan praperadilan juga meminta agar penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah, surat perintah penangkapan dan penahanan dibatalkan, serta nama baik pemohon dipulihkan.

Sementara itu, proses penyidikan perkara dugaan fitnah ijazah telah dinyatakan lengkap oleh penyidik. Berkas perkara Roy Suryo dan dr. Tifa telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penuntutan. Kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya.

[adsense]

Selanjutnya, berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana, sedangkan sidang perdana Roy Suryo masih menunggu selesainya proses praperadilan. (*)

[adsense]