[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor melalui Sumatera Utara pada Januari–Juni 2026 mencapai 2,942 miliar dolar AS atau meningkat 11,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 2,649 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai impor pada Juni 2026 tercatat sebesar 551,66 juta dolar AS atau naik 15,84 persen dibandingkan Juni 2025.

Statistisi Ahli Utama BPS Sumatera Utara, Selasa (4/8/2026), mengatakan, peningkatan impor tersebut terutama didorong oleh masih tingginya kebutuhan bahan baku dan barang konsumsi.

[adsense]

Berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku dan barang penolong masih mendominasi dengan kontribusi 80,16 persen dari total impor Januari–Juni 2026.

Secara tahunan, impor barang konsumsi meningkat 52,18 persen dan impor bahan baku/penolong naik 11,82 persen. Sebaliknya, impor barang modal mengalami penurunan cukup dalam, yakni 26,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Rekonsiliasi Data Kepegawaian, Tekankan Akurasi dan Pembaruan Data ASN

Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok utama impor Sumatera Utara dengan nilai 808,42 juta dolar AS atau 27,48 persen dari total impor, disusul Singapura sebesar 450,90 juta dolar AS (15,32 persen) dan Malaysia sebesar 417,83 juta dolar AS (14,20 persen).(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera musiman mulai bermunculan di kawasan Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Namun, hingga Selasa (4/8/2026), aktivitas jual beli masih terpantau sepi.

Berbagai jenis Bendera Merah Putih, umbul-umbul, hingga aneka dekorasi kemerdekaan telah dijajakan sejak awal Agustus. Meski sesekali ada pengendara yang berhenti untuk melihat-lihat atau menanyakan harga, jumlah pembeli dinilai belum mampu mendongkrak penjualan.

[adsense]

Salah seorang pedagang, Hendra, mengaku sempat enggan kembali berjualan tahun ini. Pengalaman pahit akibat penjualan yang merosot tajam pada tahun lalu membuatnya kehilangan semangat. Namun, dukungan dari rekannya yang bersedia memasok barang dagangan dengan sistem bagi hasil membuat Hendra akhirnya kembali membuka lapak.

"Sempat enggak niat jualan bendera lagi karena tahun lalu benar-benar sepi, omzet kami terjun payung. Tapi karena ada teman yang menawarkan mengisi barang, ya kami semangat lagi. Semoga tahun ini penjualan bisa lebih baik dari kemarin," ujar Hendra.

[adsense]

Baca Juga:

• PT DPM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lewat Pelatihan Pertukangan dan UMKM Perempuan

"Sekarang orang lebih banyak beli online, jadi kami yang di pinggir jalan kalah saing," katanya.

[adsense]

Meski demikian, Hendra bersama pedagang lainnya tetap bertahan dengan harapan penjualan akan meningkat mendekati 17 Agustus.

Hal senada juga terlihat dari pengakuan Ilham, salah seorang pengendara yang berhenti di lapak Hendra. Ia mengatakan hanya ingin melihat-lihat dan membandingkan harga sebelum memutuskan membeli.

[adsense]

"Saya ke sini untuk melihat dan tanya harga saja. Kalau lebih murah di toko online, biasanya kami beli dari toko online saja," ujar Ilham.

Ia mengaku harus mendapatkan harga yang lebih murah karena akan membeli dalam jumlah banyak sesuai anggaran yang telah ditetapkan kantornya.

[adsense]

Di lapak Hendra, harga bendera dijual bervariasi. Bendera kecil dibanderol mulai Rp10 ribu, sedangkan bendera ukuran standar rumah dijual antara Rp35 ribu hingga Rp60 ribu. Untuk umbul-umbul atau background sepanjang 10 meter, harganya mencapai Rp400 ribu.

Meski tidak mengeluarkan modal karena barang dipasok oleh agen dengan sistem bagi hasil, Hendra mengaku tetap merasa terbebani jika penjualan tidak sesuai harapan.

[adsense]

"Kita memang tidak mengeluarkan modal untuk jualan bendera ini, tetapi kita tetap butuh makan dan minum saat berjualan. Ada anak istri juga yang harus dinafkahi. Kalau tidak ada penjualan, selain enggak enak sama bos, kami juga bingung mau kasih makan apa keluarga di rumah. Semoga peringatan kemerdekaan tahun ini membawa berkah dan banyak dagangan kami yang terjual," harapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT DPM menggelar pelatihan pertukangan kayu serta pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah bagi kelompok perempuan di desa-desa lingkar tambang.

Program tersebut disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat (needs assessment) yang dilakukan tim Corporate Social Responsibility (CSR) PT DPM. Dengan pendekatan itu, pelatihan yang diberikan diharapkan sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan mampu membuka peluang usaha yang berkelanjutan.

[adsense]

Pelatihan pertukangan kayu dilaksanakan pada 23 Juli 2026 dengan melibatkan 12 peserta dari empat desa, yakni Desa Tungtung Batu, Polling Anak-Anak, Longkotan dan Bongkaras. Sebagian besar peserta telah memiliki pengalaman dasar di bidang pertukangan dan pembangunan rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Jalan Alternatif Tigapanah - Medan Via Desa Bertah Karo "Hancur-lebur" dan Terancam Putus

---

[adsense]

Kelompok perempuan dari desa sekitar tambang peserta pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah. (Foto: Dok/PTDPM)

[adsense]

Sementara itu, pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah berlangsung pada 27–28 Juli 2026 dan diikuti sekitar 26 peserta yang tergabung dalam kelompok perempuan dari desa sekitar. Dalam pelaksanaannya, PT DPM menggandeng fasilitator dari mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Dairi untuk memberikan pembekalan keterampilan praktis.

Peserta pelatihan makanan diajarkan cara membuat keripik singkong, keripik pisang, serta berbagai jenis kue seperti tart, brownies dan bolu tape. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi kelompok perempuan untuk merintis usaha rumahan berbasis UMKM sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

[adsense]

Adapun pelatihan pertukangan kayu menggandeng Toko Furnitur Dalihan Natolu di Parongil (PT Karya Total Mandiri) dengan menghadirkan Dayan sebagai fasilitator. Berbekal pengalaman di industri furnitur lokal, ia membagikan pengetahuan mulai dari teknik dasar pertukangan, penggunaan peralatan manual dan elektrik, pengenalan jenis kayu, hingga pembuatan berbagai produk mebel seperti kursi, meja, lemari, kusen, kanopi dan aneka kerajinan kayu.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, kedua pelatihan tersebut juga membekali peserta dengan strategi pemasaran, analisis peluang pasar, serta pengelolaan usaha. Melalui pembekalan ini, kelompok usaha binaan diharapkan mampu berkembang secara mandiri, profesional dan berkelanjutan.

[adsense]

Chief Legal and External Relations PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

"Inovasi program CSR ini kami hadirkan agar masyarakat memiliki keahlian praktis yang bernilai ekonomi. Kami berharap pelatihan pertukangan maupun pembuatan kue ini dapat membuka peluang usaha baru dan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi keluarga," ujar Radianto, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com.

[adsense]

Ia menambahkan, antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan sangat tinggi. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antara masyarakat dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu berkembang.

"Kami berharap keterampilan warga semakin terasah hingga mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah, berdaya saing, dan mendorong kemandirian ekonomi," tambahnya.

[adsense]

Apresiasi turut disampaikan Sahmin Bako, peserta pelatihan pertukangan kayu asal Dusun Sopokomil. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat membantu mengembangkan usaha pertukangan di desanya.

"Sebelumnya kami hanya mengandalkan keterampilan dasar. Namun melalui pelatihan ini kami mendapat banyak ilmu baru, bisa bertukar pengalaman dengan pelaku usaha yang sudah sukses, serta makin termotivasi untuk memajukan usaha pertukangan di desa kami," ungkap Sahmin.

[adsense]

Hal senada disampaikan Vivi Aprianti, peserta pelatihan pembuatan kue dari Desa Tungtung Batu. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat karena memberikan keterampilan baru bagi kelompok perempuan untuk memulai usaha rumahan.

"Kami jadi punya keterampilan baru untuk merintis usaha rumahan dan membantu menambah pendapatan keluarga. Terima kasih kepada PT DPM yang telah menghadirkan program pemberdayaan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Vivi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tiang dan kawat besi pengaman jembatan Jalan Tol Belmera yang menghubungkan Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, diduga dicuri kawanan "rayap besi".

Tidak diketahui pasti kapan aksi pencurian tersebut dilakukan, namun melihat kondisi di lokasi kejadian, disinyalir peristiwa pencurian itu terjadi baru beberapa hari lalu, belum terlihat adanya karat pada bagian potongan besi yang tertinggal.

[adsense]

Sejumlah warga yang kebetulan melintas di jembatan jalan tol, yang ditanyai wartawan, Selasa (4/8/2026) juga mengaku tidak mengetahui kapan aksi pencurian dilakukan, bahkan ada yang tidak memperhatikan jika sebagian tiang dan kawat besi pengamanan jalan tol itu telah hilang.

Diduga pemotongan pagar dan kawat pengaman jembatan jalan tol tersebut tidak dilakukan secara manual, tetapi menggunakan alat pemotong tertentu, pada malam hari ketika situasi di areal jembatan dalam keadaan sepi.

[adsense]

Warga berharap pihak pengelola jalan tol atau pihak terkaitnya, dalam waktu dekat segera melakukan perbaikan, karena jika dibiarkan dapat membahayakan warga pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.(**)

[adsense]

[adsense]

Dua terdakwa pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMP, Muhammad Ilham (13) warga Jalan Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam, masing-masing divonis hukuman seumur hidup.

Kedua terdakwa, M Heriadi (21), dan Abil Syahputra (19) dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

[adsense]

Vonis itu dibacakan, pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, dipimpin Hakim Majelis, Abdul Wahab didampingi Simon Charles Pangihutan Sitorus, Selasa (4/8/2026) di Lubukpakam.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deliserdang, Anastasya Christanti SH dan Nara Palentina Naibaho SH, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Kadisdik Langkat Beberkan Dugaan Ancaman hingga Salah Kirim Rp1 Miliar di Sidang Smartboard

Kuasa Hukum korban, Boyle Ferdinandus Sirait SH, menyampaikan terimakasih kepada Kapolresta Deliserdang, Kajari Deliserdang dan Hakim yang menyidangkan perkara itu.

[adsense]

Dia meminta agar Polresta Deliserdang, menangkap seorang lagi tersangka pembunuhan berinsial A yang hingga saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang). (**)

[adsense]

[adsense]

Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan kinerja bisnis dan optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Direktur Utama (Dirut) PD AIJ Sumut Swangro Lumbanbatu menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, perusahaan daerah tersebut belum memberikan kontribusi PAD kepada Pemprov Sumut selama kurang lebih 12 tahun.

[adsense]

"Berdasarkan data yang kami cek sebelumnya, kurang lebih 12 tahun PD AIJ belum pernah berkontribusi memberikan PAD. Mudah-mudahan tahun ini dengan dukungan semua pihak PD AIJ bisa menambah PAD Pemprov Sumut untuk masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara," ujar Swangro Lumbanbatu dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (4/8/2026).

Menurut Swangro, terdapat tiga fokus utama yang menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, yakni pengelolaan aset, percetakan, dan periklanan sebagai bisnis inti PD AIJ.

[adsense]

Baca Juga:

• 19 Siswa Lulusan SMA Swasta HKBP Hutabayuraja Masuk PTN Jalur SNBP dan SNBT

"Saat ini kita lakukan pengelolaan aset kepada pihak kedua dan ketiga, agar dapat menghasilkan PAD dan kini sudah berjalan baik dan aset-aset tersebut tidak terbengkalai lagi," kata Swangro.

[adsense]

Pada sektor percetakan, PD AIJ memperkuat kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kalangan swasta. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Kami berupaya agar PD AIJ ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan saat ini kami berkomitmen untuk dapat menghasilkan PAD untuk Pemprov sesuai dengan target, sesuai Perda dan pendapatan keuangan kami," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, di sektor periklanan, PD AIJ tengah menyiapkan pengembangan videotron yang dinilai memiliki potensi pendapatan lebih besar dibandingkan reklame dan baliho konvensional.

"Kalau reklame dan baliho itu kan pendapatannya agak lama kita menunggu satu hingga dua minggu, tapi kalau videotron antara 10-15 detik sudah bisa menampilkan beberapa iklan dari konsumen," katanya.

[adsense]

Swangro optimistis target PAD dapat tercapai melalui penguatan pemasaran. Seluruh personel PD AIJ yang berjumlah sekitar 30 orang, termasuk dirinya, dilibatkan untuk memasarkan jasa perusahaan.

"Kita push pemasaran, semua orang di PD AIJ bahkan saya sendiri juga ikut memasarkan, siapa yang punya jaringan kita pasarkan agar perusahaan ini semakin sehat, kita kolaborasi dengan OPD dan swasta. Seperti pembuatan bendera, umbul-umbul yang ada di sekeliling kita sekarang ini juga PD AIJ yang mencetak," ujarnya.

[adsense]

Selain mengejar proyek berskala besar, PD AIJ juga mengambil pekerjaan percetakan dengan nilai kecil. Menurut Swangro, akumulasi pekerjaan tersebut tetap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

"Permintaan percetakan yang nilainya Rp1 juta juga kita ambil dan kita yakin kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi besar. Jangan kita berangan-angan besar, sementara angan kecil juga tidak selesai," katanya.

[adsense]

Untuk memperluas pasar, tahun ini PD AIJ juga membagikan kalender, company profile, dan map perusahaan kepada 319 OPD serta perusahaan swasta sebagai bagian dari strategi promosi.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya minat sejumlah OPD dan perusahaan swasta menggunakan jasa percetakan PD AIJ.

[adsense]

"Kalau dari segi harga memang dibandingkan percetakan swasta kita sedikit lebih mahal, karena kita harus membayar pajak. Tapi kalau hasil cetak ini bisa kita jaga. Di Sumut ini hanya ada 4 mesin percetakan yang baik dan satu di antaranya punya PD AIJ," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (3/8/2026), mengungkap sejumlah fakta baru.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat Saiful Abdi menyebut uang Rp1 miliar yang sempat diberikan broker proyek Bahrun Walidin alias Baron kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, kemudian diambil kembali karena disebut salah kirim dan diperuntukkan bagi Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy saat itu.

[adsense]

Keterangan tersebut disampaikan Saiful Abdi saat bersaksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang. Menurutnya, informasi itu diperoleh langsung dari Supriadi.

"Supriadi pernah menyampaikan kepada saya, Baron sempat memberikan uang Rp1 miliar. Beberapa menit kemudian uang itu dijemput ajudan Pj Bupati karena katanya salah kirim. Bukan untuk Supriadi, tetapi untuk Pj Bupati," ujar Saiful di persidangan.

[adsense]

Ketika dimintai tanggapan majelis hakim, Supriadi tidak membantah adanya peristiwa tersebut. Namun, ia membantah diperkenalkan kepada Baron oleh mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy. Menurut Supriadi, yang memperkenalkan Baron adalah Saiful Abdi. Pernyataan itu kembali dibantah Saiful. Ia menegaskan dirinya memperkenalkan Baron kepada Supriadi atas perintah Faisal Hasrimy.

Selain itu, Saiful juga mengungkapkan pengadaan Smartboard senilai Rp49,9 miliar bukan merupakan kebutuhan yang diusulkan Dinas Pendidikan, melainkan program yang diinisiasi mantan Pj Bupati Langkat.

[adsense]

"Yang dibutuhkan sekolah saat itu renovasi gedung dan pengadaan meubel. Bukan Smartboard. Itu perintah Pak Pj Bupati," katanya.

Menurut Saiful, seluruh program yang telah direncanakan dalam RAPBD 2024 diminta dibatalkan dan dialihkan untuk pengadaan Smartboard. Ia bersama sejumlah pejabat, termasuk perwakilan Komisi B DPRD Langkat, bahkan diminta melakukan studi banding ke Kabupaten Serdangbedagai karena daerah tersebut telah lebih dahulu melaksanakan program serupa saat Faisal Hasrimy menjabat Sekretaris Daerah.

[adsense]

Saiful mengaku sejak awal menolak pengadaan Smartboard. Namun, menurut keterangannya, ia diyakinkan bahwa pengadaan melalui e-katalog tidak akan menimbulkan persoalan hukum.

Dalam persidangan, Saiful juga mengaku sempat menghindari penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada 14 dan 15 Oktober 2024. Ia mengatakan mematikan telepon seluler dan menghindari panggilan setelah diminta menandatangani dokumen pencairan.

[adsense]

"Biasanya yang menandatangani cukup PPK. Saya mempertanyakan kenapa harus saya," ujarnya.

Menurut Saiful, ia akhirnya menandatangani SPM sekitar pukul 02.00 WIB karena merasa mendapat tekanan.

[adsense]

"Kalau tidak saya tanda tangani, masalah PPPK saya akan diproses. Kalau saya tanda tangani, katanya persoalan itu akan ditutup," tuturnya.

Di persidangan, penasihat hukum Saiful Abdi juga memperlihatkan Surat Keputusan penunjukan Supriadi sebagai PPK tertanggal 7 Mei 2024 serta bukti elektronik berupa percakapan grup yang memuat foto Surat Pesanan Smartboard atas nama Supriadi sebagai PPK.

[adsense]

Sementara itu, terdakwa Budi Pranoto Seputra, Direktur PT Bismacindo Perkasa, membantah pernah memerintahkan Baron menyerahkan uang kepada pihak mana pun. Namun, ia mengakui telah memberikan dana sekitar Rp19 miliar kepada Baron secara bertahap sebagai bagian dari kerja sama kemitraan.

Budi juga mengaku baru mengenal Saiful Abdi setelah keduanya sama-sama ditahan di Rutan Kelas I Medan pada November 2025.

[adsense]

Pada sidang yang sama, auditor sekaligus ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah Erwinta Marius menjelaskan bahwa apabila terdapat keterangan atau alat bukti yang saling bertentangan, auditor wajib melakukan klarifikasi agar hasil audit memiliki nilai pembuktian yang akurat.

Ia juga berpendapat, setelah Pejabat Pembuat Komitmen ditunjuk secara sah, maka Pengguna Anggaran tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menjadi kewenangan PPK. Usai memberikan keterangan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Medan Kota kembali menangkap seorang laku-laki penjual narkoba jenis sabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Selasa (4/8/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Pelaku berinisial SB (43) ditangkap saat gerebek sarang narkoba (GSN) berikut barang bukti 4 paket plastik klip sedang dan 2 paket plastik klip kecil berisi 5.99 gram sabu.

[adsense]

GSN dipimpin langsung Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan didampingi Wakapolsek Medan Kota AKP Harles R Gultom, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak M Tambunan dan Panit 2 Opsnal Ipda Eko Priya.

"Setelah memberikan pengarahan seluruh personil menuju TKP dan melakukan under cover buy (penyamaran) dan bertransaksi terhadap pelaku. Tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap berikut barang bukti," ujar Kapolsek Medan Kota melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak M Tambunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Akhirnya Terungkap, Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Vape Narkoba ke Helen's Night Mart

Hasil interogasi terhadap pelaku mengaku dirinya sudah menjual narkoba jenis sabu selama 2 minggu

[adsense]

"Barang tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak di ketahui namanya yang alamat di Gang Perwira Kelurahan Seimati dengan harga Rp 340.000/ Gram," ucapnnya.

Selanjutnya Kapolsek Medan kota mengimbau warga sekitar untuk menjauhi maupun melaporkan tindak pidana narkotika di lingkungan tersebut.

[adsense]

"Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2007-2009 Jenderal TNI Purn Agustadi Sasongko Purnomo, Selasa (4/8/2026), atas nama Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD BPK) 45 Letjen TNI (Purn) H Ramli Hasan Basri, mengukuhkan kepengurusan DHD BPK 45 Sumatera Utara (Sumut) masa bakti 2026-2031, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. Pelantikan sekaligus untuk membangkitkan nasionalisme dalam momentum jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) menjadi semangat bersama dalam menggaungkan makna kemerdekaan dimaksud.

Hadir dalam pelantikan sejumlah pengurus pusat seperti Ketua Dewan Paripurna Sekretaris Jenderal DHN BPK 45, Brigjen Pol (Purn) Dr H H Ma'sun Amin MPd, Ketua Dewan Paripurna Sumut Harry Lontung Siregar, Ketua Dewan Penasihat Prof Djohar Arifin, Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumut Irwan Sembiring dan organisasi berbasis kejuangan.

[adsense]

Di VVIP ada Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Gubernur H Surya, Gubernur Sumut ke-17 Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, pejabat utama jajaran TNI/Polri, tokoh masyarakat serta instansi, dan 14 pengurus DHC kabupaten/kota.

Sebelum seremoni pengukuhan, diadakan konsolidasi organisasi yang melibatkan pengurus daerah kabupaten kota Se-Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI

"Upaya penghancuran nasionalisme itu, berlangsung sistemik dan benar-benar masif. Ada yang berkedok demi kesejahteraan rakyat dengan dalih modernisasi dan kapitalisme sumber daya manusia dan alam. Ada yang berpatron persahabatan internasional. DHD BPK 45 bekerja di ranah itu dengan membangun sinerjitas bersama pemerintah," tegas mantan Pasi Sospol Dim 0201/BS yang masih olahraga sepak bola itu.

[adsense]

Di pelantikan, Gubernur mengatakan slogan "NKRI harga mati" bisa menjadi semangat bersama untuk ditanamkan pada setiap bangsa, sekaligus memproklamirkan negara Indonesia sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipecah belah sampai kapanpun. Termasuk semangat yang dimiliki pemuda saat ini, bisa tetap menjaga Indonesia tetap bersatu, melalui spirit yang harus bisa ditularkan dari pengurus SHD kepada anak muda sekarang.

"Semangat 45 jangan sebagai jokes aja, tapi sebagai semangat yang harus bisa kita gunakan sebagai semangat jiwa jiwa muda yang terus berkobar saat ini. Termasuk isi sumpah pemuda yang lahir di 1928 itu gagasan dari pimpinan pimpinan anak muda yang berkumpul mulai dari Aceh sampai Papua saat itu. Semangat bersama anak muda untuk persatukan wilayah Indonesia membuat negara ini akhirnya merdeka pada tahun 1945," ujarnya.

[adsense]

Kepada pengurus, Bobby Nasution berharap spirit tersebut juga bisa ditularkan kepada kepengurusan di 33 kabupaten dan kota. Apalagi, dalam mewujudkan pembangunan Sumut lebih baik ke depan, butuh masukan sekaligus kolaborasi pengurus DHD, termasuk yah ada di daerah.

"Kami yang muda-muda ini sudah menganggap bagian dari DHD, maka kami sangat berharap agar kami selama memimpin Sumut ini bisa diingatkan karena tugas kami adalah melayani masyarakat Sumut. Kalau ada yang kurang-kurang pas atau belok-belok mohon ingatkan kepada saya. Termasuk nilai -nilai spirit pejuang DHD bisa ditularkan ke anak-muda kita," ucap mantan Wali Kota Medan itu.

[adsense]

Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45, Jenderal TNI (Purn) H Agustadi Sasongko Purnomo, mengurai tentang tentang tantangan organisasi di zaman saat ini. Termasuk tugas pokok dari DHD untuk bisa menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Perang dan musuh saat ini tetap ada, tetapi masuk melalui di sejumlah bidang, seperi sosial, ekonomi, budaya, dan mencoba meleburkan unsur nilai-nilai kejuangan kita. Maka, perlu peran DHD untuk menjadi sosok atau figur sentral dalam menularkan nilai-nilai semangat atau spirit ke generasi muda," tegasnya.

[adsense]

Ketua DHD BPK 45 Sumut, Muhammad Nur Hasyim mengatakan, salah satu program DHD Sumut ke depan adalah memaksimalkan pembentukan kepengurusan DHC di 33 kabupaten dan kota. Pembentukan ini sangat penting, agar peran DHD lebih maksimal, terutama dalam menularkan semangat nilai-nilai pancasila sampai ke kabupaten dan kota.

"Kolaborasi Sumut berkah ternyata membawa berkah bagi DHD 45 Sumut yang dimulai hari ini. Saya yakin, kolaborasi ini menular ke jajaran walikota dan bupati di 33 daerah. Kita tentu sangat berharap pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi DHC di kabupaten dan kota untuk berkolaborasi demi pembangunan daerah," ujarnya.

[adsense]

Dikatakannya, contoh penerapan spirit jiwa anak muda sudah lahir sejak pergerakan Harkitnas di 1928 hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 1945.

Satu pemikir di TNI AD itu mengurai, nilai semangat juang bisa ditularkan ke anak muda, apalagi Pemprov Sumut baik gubernur hingga legislatif berada di kepemimpinan anak muda. Hasyim berharap agar jiwa semangat muda 1945 bisa menjadi simbol persatuan dan diperas menjadi wujud pancasila dan UUD 1945.

[adsense]

"Semangat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, jaga UUD 1945, dan hindari perpecahan NKRI. Saya bangga, bahwa pemimpin muda Sumut hari ini adalah gambaran yang sama seperti peristiwa Harkitnas dulu yang bertekad berjuang lepas dari penjajah. Maka, semangat nasionalisme harus tetap dilestarikan dan dipelihara. Satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air tekad ini harus tetap dijaga," katanya.

Ketua panitia pelantikan, M Armand Effendy Pohan MSi mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk melanjutkan misi dan cita-cita proklamasi dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Termasuk mengusung Sumut yang maju dan sejahtera dan mewujudkan Sumut yang lebih baik.

[adsense]

"Ini komitmen pengurus untuk melestarikan semangat juang para pendiri bangsa. Hal ini menentukan langkah dan komitmen pengurus untuk menjalankan program yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Pelantikan ini juga semangat bersama untuk sama-sama berkolaborasi dengan wujudkan cita-cita proklamasi," ujarnya didampingi Bendahara Novan Efendy Siregar.

Adapun kepengurusan inti DHD BPK 45 Sumut masa bakti 2026-2031, yakni Mayjen TNI (Purn) M Hasyim (ketua umum), Sofyan Ahmadi Hutasuhut (Sekretaris umum), Novan Effendy Siregar (bendahara umum). Kemudian turut menjadi ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumut, Herry Lontung Siregar, Ketua dewan kehormatan DHD 45 Sumut, Prof Dr Djohar Arifin Husin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai) H Adlin Tambunan bersama unsur Forkopimda meninjau pelaksanaan Program Taruna Bhakti Akademi Militer, di Sekolah Rakyat Kabupaten Sergai, Seirampah, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses adaptasi para siswa yang mendapat pendampingan khusus dari taruna Akademi Militer di lingkungan berasrama.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Adlin Tambunan bersama Dandim 0204/DS Letkol Arh Agung Pujiantoro, Kapolres Sergai AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu SIK MH, serta Plh Kajari Sergai Bani Immanuel Ginting SH MH menyaksikan berbagai aktivitas siswa. Mulai dari kegiatan belajar, pembentukan karakter, hingga permainan edukatif yang dirancang untuk mempererat kebersamaan antarsiswa.

Adlin Tambunan menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektoral yang terjalin, termasuk dukungan penuh dari jajaran TNI dalam membimbing anak-anak didik di Sekolah Rakyat. Ia menilai kehadiran sekolah ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sergai.

[adsense]

Baca Juga:

• Hindari Genangan Air, Truk Tronton Terguling di Jalinsum Sergai

Ia berharap suasana belajar yang disiplin namun menyenangkan ini mampu membentuk karakter siswa secara utuh.

[adsense]

"Kami berharap anak-anak ini nantinya dapat tumbuh menjadi agen perubahan di Kabupaten Sergai, memiliki karakter yang kuat, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah," tambahnya.

Sebagai informasi, program Taruna Bhakti Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang melibatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk mendampingi siswa baru Sekolah Rakyat selama masa adaptasi di lingkungan berasrama.

[adsense]

Selama lima hari, para taruna bertugas menanamkan nilai-nilai disiplin, kemandirian, kepemimpinan, dan karakter melalui pendekatan humanis guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta bebas dari perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Di Kabupaten Sergai, sebanyak empat taruna Akademi Militer diterjunkan untuk mendampingi para siswa Sekolah Rakyat. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan Forkopimda dalam peninjauan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan program pembinaan karakter berjalan sukses sejak awal masa pendidikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar rapat koordinasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian sebagai bagian dari program yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI melalui Biro Kepegawaian (Biropeg). Kegiatan tersebut berlangsung, di Aula Cipta Kerta Lantai 3 Kejati Sumut, Selasa (4/8/2026).

Rapat koordinasi diikuti Kepala Kejati Sumut yang diwakili Asisten Pembinaan (Asbin) Herlina Setyorini, SH, MH. Turut hadir Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI yang diwakili Kepala Subbagian Data Kepegawaian Bambang Prayitno, SH, MH, bersama tim analis data kepegawaian.

[adsense]

Dalam sambutannya, Herlina Setyorini menekankan pentingnya seluruh jajaran Kejati Sumut, termasuk satuan kerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), untuk terus melakukan pembaruan data kepegawaian secara maksimal dan berkesinambungan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh data pegawai tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan database yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan dan Belanja APBN Sumut Tumbuh, Dukung Pemulihan Pascabencana

Kegiatan ini juga diikuti para pejabat dan staf Bidang Pembinaan Kejati Sumut. Sementara itu, para Kepala Subbagian Pembinaan dari seluruh Kejari di Sumatera Utara mengikuti rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (4/8/2026), akhirnya batal digelar. Penyebabnya, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum meski rapat telah dua kali diskors.

Sesuai jadwal persidangan yang dibacakan Sekretaris DPRD Tebingtinggi pada rapat sehari sebelumnya, Senin (3/8/2026), paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

[adsense]

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 11.30 WIB, ruang sidang masih sepi dari kehadiran anggota DPRD. Kursi yang terisi hanya sebagian kursi tamu yang ditempati sejumlah kepala OPD, camat dan lurah.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan bersama Ketua DPRD Sakti Khaddafi Nasution, Wakil Ketua M. Ikhwan dan Husin ST, serta beberapa anggota DPRD memasuki ruang sidang.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Korban Penganiayaan Datangi Polsek Rambutan, Minta Para Pelaku Segera Ditangkap

Ketua DPRD Tebingtinggi, Sakti Khaddafi Nasution, menyatakan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat kuorum sesuai Tata Tertib DPRD. Karena itu, rapat diskors selama 60 menit.

[adsense]

Setelah skorsing pertama berakhir, rapat kembali dibuka. Namun jumlah anggota yang hadir tetap 12 orang, sehingga kuorum masih belum tercapai. Pimpinan sidang kembali memutuskan melakukan skorsing selama 60 menit.

Usai skorsing kedua, kondisi justru tidak berubah. Bahkan jumlah anggota yang hadir berkurang menjadi 10 orang, sementara 15 anggota lainnya tidak hadir. Karena rapat telah dua kali diskors dan kuorum tetap tidak terpenuhi, paripurna akhirnya dinyatakan batal dilaksanakan.

[adsense]

Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 akan dijadwalkan kembali melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tebingtinggi.

Sebagai informasi, DPRD Kota Tebingtinggi memiliki 25 anggota yang berasal dari berbagai partai politik, yakni Partai Golkar (5 kursi), NasDem (4), Gerindra (3), PDI Perjuangan (3), PKS (2), Hanura (2), Demokrat (2), Perindo (2), PAN (1) dan PPP (1). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Pemkab Simalungun segera memfasilitasi penyelesaian seluruh perizinan proyek kereta gantung (cable car) di Kawasan Danau Toba. Jangan sampai gara-gara kendala administratif objek wisata Danau Toba semakin terpuruk dan kalah berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia.

"Semua persoalan administratif, termasuk persoalan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta seluruh persoalan yang menghambat masuknya investasi harus cepat diselesaikan, yang tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Danau Toba semakin berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia," ujar Mangapul Purba, kepada wartawan, Selasa (4/8/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Mangapul mengatakan, selama studi kelayakan proyek telah dinyatakan layak, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Sudah saatnya pemerintah meninggalkan pola birokrasi yang justru menghambat investasi produktif.

"Selagi studi kelayakan sudah oke, saya kira pemerintah harus memberikan kelonggaran soal izin. Kita harus bergeser dari tradisi-tradisi yang tidak mendukung investasi ketika studi kelayakannya sudah memenuhi syarat," ujar anggota dewan Dapil Simalungun dan Pematangsiantar itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

"Kalau proyek ini terwujud, akan ada multiplier effect di sekitar Danau Toba. Kita akan memiliki wajah baru pariwisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan," kata Mangapul seraya meminta para investor tetap konsisten merealisasikan proyek tersebut dan tidak menyerah menghadapi proses perizinan yang masih berlangsung.

[adsense]

Mangapul bahkan mensuport investor jangan lelah, terus kejar proses perizinannya. Kalau memang perlu dukungan dari DPRD, tentu akan bantu secara maksimal dan dalam persoalan ini Pemkab Simalungun juga harus proaktif memfasilitasi, demi kemajuan daerah. Jika studi kelayakannya sudah selesai dan memenuhi syarat, izinnya harus segera diproses.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menjelaskan Pemkab Simalungun tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan di luar ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Menurutnya, usulan pembebasan BPHTB untuk lahan proyek cable car seluas 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat karena lokasi tersebut berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menambahkan, sebelumnya Pemkab telah menyetujui pembebasan BPHTB untuk lahan seluas 60 hektare di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.

[adsense]

Selain itu, Pemkab juga meminta perusahaan terlebih dahulu menuntaskan seluruh proses perizinan, termasuk izin yang berkaitan dengan kawasan hutan, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai regulasi.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024–2044, khususnya terkait permohonan pembebasan BPHTB dengan tarif 0 persen. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian, menegaskan lahan reforma agraria (TORA) di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, harus menjadi hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati dan mengelolanya, bukan menjadi hak perusahaan atau pihak lain.

Penegasan itu disampaikan Penrad Siagian, saat melakukan rapat bersama dengan Pemkab Simalungun, yang dihadiri Sekdakab Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, beserta jajaran terkait, Selasa (4/8/2026), di Simalugun.

[adsense]

Pertemuan difokuskan untuk mencari solusi atas persoalan status lahan TORA di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Penrad menjelaskan, warga sebelumnya melaporkan adanya ancaman pengosongan lahan serta pemasangan plang milik PT Taman Mandiri di kawasan yang telah mereka tempati sejak 1994. Kondisi itu memicu kekhawatiran masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Wilayah Silimakuta Dilanda Angin Kencang

"Objek TORA itu jelas bukan pemerintah maupun perusahaan. Objek TORA itu subjeknya masyarakat. Itu juga sudah ditegaskan Wakil Menteri ATR/BPN saat RDP di DPD RI," ujar Penrad.

[adsense]

Ia menegaskan, setelah suatu kawasan dilepaskan dari status kawasan hutan dan menjadi objek landreform, maka hak masyarakat atas tanah tersebut harus dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penrad menilai, yang terpenting saat ini memastikan proses reforma agraria berjalan hingga masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah yang selama ini mereka kelola. Seluruh pihak diminta mendukung pelaksanaan aturan yang berlaku dan memfasilitasi warga memperoleh haknya.

[adsense]

Meski demikian, Penrad mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan secara hati-hati melalui verifikasi objek dan subjek reforma agraria. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa atau konflik baru di kemudian hari.

Sebagai Anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Penrad memastikan akan terus mengawal penyelesaian persoalan Pondok Buluh agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum serta hasil pembahasan bersama pemerintah pusat.

[adsense]

"Yang penting bagi saya, perubahan kebijakan atau kelalaian pemerintah jangan sampai menjadikan rakyat sebagai korban. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," tegas Penrad.

Sementara itu, Sekdakab Simalungun mengingatkan yang terpenting jangan nanti kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari, sehingga verifikasi objek dan verifikasi subjek itu sangat penting untuk dikawal penyelesaiannya.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo mengimbau masyarakat mematuhi zona aman setelah status aktivitas vulkanik Gunung Sinabung naik menjadi Waspada (Level II). Peningkatan status tersebut berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 Agustus 2026.

"Peningkatan status ini tertuang dalam Surat Plt Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1321.Lap/GL.03/BGL/2026 tertanggal 1 Agustus 2026," kata Sekretaris Daerah Karo, Gelora Putra Ginting, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Dengan peningkatan status Gunung Sinabung tersebut, masyarakat juga diimbau jangan mudah percaya pada isu-isu berita bohong yang memicu kepanikan.

"Selalu rujuk informasi resmi yang disampaikan melalui situs web maupun akun media sosial Pemerintah Kabupaten Karo serta instansi berwenang terkait," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Karo Lantik Kepala SD dan SMP, Ini Daftarnya

"Pemkab Karo terus berkoordinasi aktif dengan PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung untuk memantau situasi terkini," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengembangan kasus peredaran vape mengandung narkotika (pod getar) di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Mart, Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, membuahkan hasil. Kurang dari dua hari setelah penggerebekan, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus pria yang diduga menjadi pemasok utama pod narkoba ke lokasi hiburan malam tersebut.

Tersangka berinisial DD (28) warga Jalan Karya, Kecamatan Medan Polonia, ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan dari penangkapan FA (24), yang lebih dulu diamankan saat hendak menjual pod narkoba di Helen's Night Mart pada Minggu (2/8/2026) dini hari.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (4/8/2026) mengatakan, penangkapan DD merupakan hasil kerja cepat tim setelah sebelumnya identitas pemasok berhasil dikantongi dari hasil pemeriksaan terhadap FA.

"Setelah pengungkapan, tim langsung bergerak melakukan pengembangan dan Alhamdulillah pemasok narkoba yang sebelumnya kami nyatakan buron berhasil diringkus," kata Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Sindikat Perampokan Bermodus Kenalan di Aplikasi Grindr Dibongkar, Dua Pelaku Ditangkap, Satu Ditembak

"Dari tangan pemasok kami tidak menemukan narkoba karena seluruh pod getar sudah habis terjual. Hal ini masih kami dalami, termasuk ke mana saja tersangka selama ini mengedarkan dan menjual narkoba tersebut," ujarnya.

[adsense]

Kendati demikian, petugas mengamankan satu unit telepon seluler milik DD yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba.

"Di dalam ponsel tersebut juga ditemukan catatan riwayat penjualan yang kini menjadi bahan penyelidikan penyidik untuk menelusuri jaringan peredaran yang lebih luas," ungkapnya.

[adsense]

Menurut Rafli, pengakuan DD menyebut dirinya belum lama menjalankan bisnis ilegal penjualan vape yang mengandung narkotika. Namun, polisi tidak langsung mempercayai keterangan tersebut dan masih terus melakukan pendalaman.

"Belum cukup lama pelaku menjalankan bisnis narkoba, namun keterangannya tentu masih akan kami dalami untuk membongkar jaringan pelaku yang lain," tegasnya.

[adsense]

"Polrestabes Medan memastikan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan DD. Penyidik masih memburu kemungkinan adanya pemasok lain, kurir, maupun jaringan yang memasok pod narkoba ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan," kata Rafli.

Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama personel TNI dan Bea Cukai mengungkap dugaan peredaran narkotika yang dikemas dalam cartridge vape atau dikenal sebagai pod getar saat menggelar razia di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Mart, Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

[adsense]

Operasi gabungan yang berlangsung sejak Sabtu (1/8/2026) malam hingga Minggu (2/8/2026) dini hari itu, berhasil mengamankan seorang pria berinisial FA (24) yang diduga sebagai pengedar vape berisi narkotika. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap ratusan pengunjung, tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkoba.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar membekuk seorang residivis kasus narkotika asal Sabang, Aceh, yang kedapatan membawa sabu seberat 9,05 gram, di Jalan Persatuan, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 12.40 WIB.

Tersangka berinisial RSP (33), diamankan setelah polisi menerima laporan warga mengenai dugaan aktivitas narkotika di lokasi tersebut. Petugas segera bergerak melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pria itu di pinggir jalan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Selasa (4/8/2026), menyebut, dari penggeledahan ditemukan sebuah kotak rokok berisi tiga paket sabu dengan berat 9,05 gram. Turut diamankan satu ponsel merek Redmi berwarna ungu serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi.

Dalam pemeriksaan, RSP mengakui seluruh barang bukti miliknya. Ia mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial D yang berada di Medan. Namun saat ini sosok tersebut belum berhasil dilacak karena sudah tidak dapat dihubungi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Serahkan 4.800 Bungkus Rokok Ilegal dan 2 Terduga Pelaku ke Bea Cukai

Dia menambahkan, RSP saat ini sudah ditahan dan diproses hukum. Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Angin berhembus kencang di wilayah Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, dia hari terakhir. Hembusan angin tak mengenal waktu. Ada siang hari dan ada malam hari.

Angin kencang ini membuat masyarakat khawatir, lantaran riskan merusak tanaman warga maupun atap seng rumah dan antena parabola. Pasalnya, hembusan angin kerap berputar bagai puting beliung.

[adsense]

"Jika hembusan angin terus terjadi, dipastikan akan merusak tanaman dan rumah penduduk," kata warga Rino Purba, Selasa (4/8/2026), di Saribudolok.

Dia mengatakan, hembusan angin itu juga membuat tanah di perladangan cepat mengering dan berdebu, sehingga pertumbuhan tanaman sulit berkembang. Begitu juga di jalanan, debu beterbangan hingga ke dalam rumah penduduk.

[adsense]

Baca Juga:

• Jatanras Polres Simalungun Bekuk Tersangka Curat di Riau

"Hembusan angin juga membuat suhu udara sangat dingin pada malam hari. Mudah-mudahan, angin kencang ini cepat berhenti," ujar warga tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Pematangsiantar menyerahkan penanganan lebih lanjut pengungkapan barang kena cukai ilegal ke Bea Cukai Kota Pematangsiantar. Sebanyak 4.800 bungkus rokok tanpa pita cukai merek Marbol beserta dua orang terduga pelaku resmi dilimpahkan, Senin (3/8/2026).

Pelimpahan dilakukan Kanit II Ekonomi Sat Reskrim, IPDA Warman Siallagan, bersama jajarannya, sebagai tindak lanjut penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, Selasa (4/8/2026), menjelaskan, selain ribuan bungkus rokok ilegal, pihaknya juga menyerahkan dua terduga pelaku berinisial MFA dan FAM. Turut diserahkan pula satu bundel berkas perkara lengkap beserta barang bukti.

Sandi menegaskan, langkah ini adalah wujud nyata sinergi kepolisian bersama Bea Cukai dalam menindak tegas peredaran rokok tanpa pita cukai. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sindikat Perampokan Bermodus Kenalan di Aplikasi Grindr Dibongkar, Dua Pelaku Ditangkap, Satu Ditembak

Dengan pelimpahan ini, sambung Sandi, penanganan perkara selanjutnya akan diproses oleh pihak Bea Cukai sesuai kewenangan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran barang ilegal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun membekuk seorang tersangka kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah Provinsi Riau, setelah sempat buron 10 hari.

"Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi yang solid antara Unit Reskrim Polsek Gunung Malela dan Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan," kata Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Dijelaskan, kasus pencurian ini terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 sekira pukul 10.00 WIB, di Nagori Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai laporan korban, Johan Pangeran.

Pada awalnya, Johan Pangeran menerima laporan dari Mikael Tyson Simare Mare selaku petugas keamanan PT Indorasaprima Sukses Gemilang, bahwa uang hasil penjualan mie senilai Rp 46.240.000 yang disimpan di dalam loker pos keamanan telah hilang.

[adsense]

Baca Juga:

• 2 Unit Ruko Terbakar di Perdagangan Simalungun, Korban Rugi Rp 1,5 M

"Pelapor mengalami kerugian material Rp46.240.000. Laporan polisi diterima di Polsek Gunung Malela pada 21 Juli 2026," ungkap Verry.

[adsense]

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapat informasi Luhut Nainggolan bersama Samuel Darwis Sihombing (28) warga Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, telah meninggalkan rumah masing-masing.

Penyelidikan kemudian mengerucut pada Samuel Darwis Sihombing, yang diduga kuat sebagai pelaku utama yang bekerja sama dengan security Luhut Nainggolan, dalam aksi pencurian tersebut.

[adsense]

"Setelah dilakukan penyelidikan intensif, diperoleh informasi tersangka Samuel Darwis Sihombing berada di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau," ujar Verry.

Selanjutnya, Tim Opsnal bersama Reskrim Polsek Gunung Malela dan Jatanras mengejar tersangka Samuel Darwis Sihombing hingga ke Riau dan berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti.

[adsense]

Dari tangan tersangka, disita uang tunai Rp2 juta, satu cincin silver, satu powerbank, satu handphone, satu buku penerimaan uang titipan, satu jaket, satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa pelat nomor serta satu flashdisk berisi rekaman video CCTV.

Tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Malela untuk proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Verry mengatakan, tim penyidik akan terus melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti lainnya, termasuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus mengungkap setiap tindak kejahatan demi memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Simalungun," pungkas Verry. (**)

[adsense]

[adsense]