[adsense]

Memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Amri Tambunan menggelar berbagai perlombaan sekaligus membagikan ratusan bendera merah putih ke warga sekitar di Lubukpakam, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan itu dipimpin Direktur RSUD H Amri Tambunan, dr Erlinda Yani MKM. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat rasa kebersamaan, semangat nasionalisme dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

[adsense]

Erlinda menyampaikan pihaknya sengaja membagikan bendera merah putih, khususnya kepada warga yang belum mengibarkan bendera. Pada kesempatan itu ratusan masyarakat yang menerima bendera untuk dikibarkan bendera di depan rumah masing-masing.

Khusus untuk berbagai perlombaan yang dilakukan di jajaran RSUD, dr Erlinda berharap dapat meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Khusunya kekompakan dalam melayani pasien di RSUD sesuai visi Bupati menjadikan Kabupaten Deliserdang sehat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke 81 RI, Sat Reskrim Polres Pematangsiantar Bersihkan Rumah Ibadah

Di bawah kepemimpinan dr Erlinda Yani MKM, RSUD H Amri Tambunan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, fasilitas, serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

[adsense]

"Melalui rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 ini, diharapkan semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian sosial semakin tumbuh, baik di lingkungan rumah sakit maupun di tengah masyarakat, " harap Erlinda.(**)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir harus menjadi simbol keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar gedung untuk kepentingan konsolidasi politik, tetapi harus bisa menjadi wadah pendidikan politik dan penggemblengan generasi muda.

Hal itu disampaikannya saat memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) kantor DPC PDIP Samosir di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Sabtu (15/8/2026).

[adsense]

Dalam kunjungan kerja tersebut, Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Tim Hukum Johannes Oberlin Tobing, serta Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro dan Mohamad Guntur Romli.

Kedatangan rombongan DPP disambut Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Sekretaris DPD Dr Sutarto MSi, Ketua DPC PDIP Samosir Osvaldo Simbolon, jajaran Fraksi PDIP DPRD Samosir, serta ratusan kader dan tokoh masyarakat dengan Tari Tor-Tor.

[adsense]

Baca Juga:

• PH Enda Ketaren Optimis Eksepsi Dikabulkan, Tegaskan Pekerjaan Masih dalam Jangka Waktu Tanggung Jawab Kontraktor

Dalam arahannya, Hasto menyampaikan salam dan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar keberadaan kantor partai di Samosir memiliki roh kebudayaan, bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan kuat dalam keberpihakan kepada masyarakat bawah.

[adsense]

"Samosir merupakan bagian penting dari sejarah peradaban yang harus melahirkan gagasan-gagasan besar untuk masa depan bangsa," ujarnya.

Ia juga meminta kantor tersebut benar-benar difungsikan sebagai rumah rakyat, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok terpinggirkan dan warga yang mengalami ketidakadilan. Kantor partai, harus menjadi pusat pengorganisasian sekaligus pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil.

[adsense]

Ia menilai pemimpin besar seperti Bung Karno dan Bung Hatta lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari pergulatan dengan rakyat, ketidakadilan serta proses belajar dan membaca yang terus-menerus.

"Karena itu, kantor partai ini nantinya harus menjadi pusat pendidikan politik dan kawah candradimuka bagi generasi muda. Dari tanah Samosir yang kaya akan sejarah peradaban ini, diharapkan kelak lahir pemimpin-pemimpin besar bagi bangsa dan negara Indonesia melalui penggemblengan PDI Perjuangan," pungkas Hasto.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personil piket Polsek Siantar Martoba bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) terkait laporan dugaan penyekapan seorang lansia di Jalan Deyah, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Jumat (14/8/2026) siang sekitar pukul 14.00 WIB.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, laporan berasal dari warga berinisial AS yang masuk melalui Call Center 110.

Pelapor melaporkan adanya dugaan penyekapan anggota keluarganya yang dikunci di dalam rumah dan pintu rumah tidak mau dibuka meski sudah dipanggil.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Kemerdekaan RI, Polsek Siantar Martoba Baksos di Panti Asuhan Thabita Care

Setiba di lokasi, petugas segera melakukan pendekatan dan mediasi. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

[adsense]

"Penanganan laporan berjalan lancar, situasi di lokasi aman dan terkendali," pungkas Agustina. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Batubara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batubara dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batubara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Pj. Sekretaris Daerah, para staf ahli, Asisten I, II, dan III, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Batubara, serta para kepala bagian.

[adsense]

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Batubara Safi'i. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kerja sama dan semangat gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Seluruh kekayaan nasional juga harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Labura Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Presiden

Bagi Bupati Baharuddin, momentum Rapat Paripurna Istimewa tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyimak secara langsung arah kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, DPRD, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.

[adsense]

Semangat "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" diharapkan dapat terus diwujudkan melalui kolaborasi dan kerja nyata di daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Batubara semakin memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menyambut HUT Ke 81 Republik Indonesia (RI), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pematangsiantar melaksanakan kegiatan pembersihan rumah ibadah, Jumat (14/8/2026).

Aksi sosial tersebut dilaksanakan KBO Sat Reskrim IPDA Mujur T Simanungkalit, Kanit 1 Jatanras IPDA Revanto Barasa bersama personil.

[adsense]

Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, mengatakan kegiatan tersebut diawali membersihkan rumah ibadah Gereja GKPS di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Setelah itu, personil melanjutkan pembersihan di Masjid Al- Musyawara Jalan Flores, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara ke-78, Polres Tanjung Balai Bersihkan Rumah Ibadah

Sambung Sandi menambahkan, kegiatan aksi sosial tersebut bertujuan menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih serta memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

[adsense]

"Kita ingin Polri hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Murid tersebut dirujuk ke RSU Haji Medan setelah kondisinya sempat mengalami penurunan kesadaran.

Usai menjenguk pasien di RSU Haji Medan, Jumat (14/8/2026), Bobby mengatakan, korban merupakan salah satu pasien dengan kondisi yang lebih berat dibandingkan murid lainnya sehingga harus dirujuk dari Kabanjahe ke Medan untuk mendapatkan penanganan intensif.

[adsense]

"Disampaikan tadi memang adik kita ini lebih, kondisinya lebih parah lah ya dibandingkan teman-teman yang lain, awalnya dirawat di Kabanjahe, namun dirujuk ke sini, karena memang kondisinya pas di sana sempat mengalami penurunan kesadaran," kata Bobby Nasution.

Saat ini pasien menjalani perawatan intensif di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan terus dipantau oleh tim medis. Bobby juga menyempatkan diri berbincang dengan orang tua pasien serta memastikan pemerintah akan terus mengawal proses penanganan hingga pasien benar-benar pulih.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua Fraksi Golkar DPRD SU: Langkah Gubernur Genjot Pembangunan Nias, Bukti Pemprov Hadir untuk Rakyat

Direktur RSU Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menjelaskan, pasien mengalami nyeri hebat pada bagian perut yang datang berulang.

[adsense]

"Merasa kesakitan dari perutnya itu, sebelum begitu lah, rasa nyeri, nyeri, nyeri sekali. Terus ditambah analgesiknya dari dokter, ya, disuntikkan baru dia tenang, nah, setengah jam sekali begitulah dia, kolik, nyeri yang terlalu hebat," kata Yulinda.

Menurutnya, pasien tiba di RSU Haji Medan sekitar pukul 13.30 WIB dan hingga kini masih menjalani pemantauan intensif. Tim medis juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien.

[adsense]

"Kita masih mau periksa labnya lagi lebih lanjut, kan baru diperiksa dari sana, mungkin besok kita ada hasil lab yang baru," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Parkiran sebuah apartemen mewah di Jalan Abdul Hakim, Medan, ternyata dijadikan lokasi transaksi narkotika yang dikemas dalam rokok elektrik atau dikenal dengan istilah pod getar.

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik tersebut dan meringkus dua pengedar serta seorang ibu rumah tangga (IRT) yang diduga berperan sebagai bandar.

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (15/8/2026) siang mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas transaksi pod getar yang kerap berlangsung di area parkir apartemen tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Bilah Hilir Sita 16,45 Gram Sabu dari Rumah Terduga Pengedar

"Kedua pelaku kami identifikasi sebagai pengedar dan diduga sedang mencari pembeli. Dari tangan keduanya kami menyita 1 bungkus pod getar merek Batman," ujar Rafli.

[adsense]

Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan, SY dan AG diduga telah melakukan transaksi pod getar sedikitnya 3 kali di lokasi yang sama. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut untuk memburu pemasok barang haram itu.

Pengembangan membawa petugas kepada MD (39), seorang IRT warga Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Medan Petisah.

[adsense]

"MD diduga berperan sebagai pemasok sekaligus bandar yang menyuplai pod getar kepada kedua pengedar tersebut. IRT tersebut ditangkap di rumahnya. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti pod getar di kediamannya. Kepada petugas, MD mengaku seluruh persediaan pod getar miliknya telah habis terjual," ungkapnya.

Meski demikian kata Rafli, polisi terus mendalami jaringan tersebut. Rafli menyebut, hasil pengembangan sementara mengindikasikan masih ada pelaku lain yang berada di atas MD dan diduga menjadi pemasok lebih besar.

[adsense]

"Dalam kasus ini kami juga menangkap bandarnya. Kami masih terus mengembangkan kasus ini karena ternyata ada pelaku lagi yang berada di atas bandar ini. Mohon doanya agar kami bisa mengungkap kasus ini secara komprehensif," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas masih menjadi sorotan.

Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terhadap pejabat daerah terkait program dan proyek yang menggunakan anggaran publik belum memperoleh respons, meski Bupati Padang Lawas sebelumnya telah mengingatkan seluruh OPD agar tidak menghindari konfirmasi media.

[adsense]

Dalam beberapa pekan terakhir, wartawan harianSIB.com berupaya meminta penjelasan kepada sejumlah pejabat mengenai berbagai isu, mulai dari pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan proses lelang tender tahun anggaran 2026 hingga proyek pengadaan interior Kantor Bupati Padang Lawas tahun 2025 yang tengah menjadi perhatian publik.

Upaya konfirmasi kepada Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Padang Lawas, Parlindungan Hasibuan, S.Kom, M.M terkait pelaksanaan Paskibraka 2026 belum membuahkan hasil. Permintaan keterangan yang disampaikan melalui perantara rekan wartawan hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Jembatan Hasil Program TNI-Polri Diresmikan di Paluta

Selain itu, nomor WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Padang Lawas, Yudi Harahap, S.T., tidak lagi dapat dihubungi sehingga upaya konfirmasi melalui jalur tersebut belum berhasil dilakukan.

[adsense]

Wartawan harianSIB.com juga telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas PUTR Padang Lawas untuk meminta penjelasan secara langsung. Namun, pada beberapa kesempatan, pejabat yang hendak ditemui tidak berada di tempat.

Upaya serupa terhadap Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Lelang Tender pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Ahmad Riadi Hasibuan, S.Sos yang menangani proses pengadaan juga belum menghasilkan pertemuan maupun keterangan resmi.

[adsense]

Sementara itu, Kepala UKPBJ Padang Lawas, Fauzi, saat dikonfirmasi menyarankan agar wartawan berkoordinasi langsung dengan Pokja yang menangani proses pemilihan penyedia. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Ketua Pokja belum memperoleh tanggapan.

"Coba konfirm sm Pokja aja. Saya lg di medan," tulisnya via pesan whatsapp ke wartawan harianSIB.com, Sabtu (15/8/2026).

[adsense]

Konfirmasi yang diajukan wartawan kepada pihak terkait antara lain menyangkut proses lelang proyek pengadaan interior Kantor Bupati Padang Lawas. Wartawan meminta penjelasan mengenai hasil evaluasi tender yang diikuti 12 peserta, namun hanya satu perusahaan yang dinyatakan lolos hingga tahap evaluasi harga dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan tersebut belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Minimnya respons terhadap permintaan konfirmasi tersebut menyulitkan proses verifikasi informasi yang menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik. Padahal, konfirmasi diperlukan untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menjelaskan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat.

[adsense]

Situasi tersebut menjadi perhatian mengingat Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan dalam kegiatan coffee morning dan silaturahmi bersama insan pers dalam menyambut hari jadi Kabupaten Padang Lawas ke-19 pada 16 Juli 2026 di kediamannya pernah mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menghindari konfirmasi wartawan.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan media massa sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bupati juga meminta para kepala OPD tidak terkesan alergi terhadap kritik maupun pertanyaan yang diajukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

[adsense]

Bagi insan pers, konfirmasi merupakan bagian penting dari proses pemberitaan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan sesuai fakta. Karena itu, akses komunikasi yang terbuka antara pejabat publik dan media menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menangkap dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Jendral Sudirman Km 3 Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Kamis (13/8/2026) malam.

" Kedua pelaku yang diamankan yakni AS alias Di (34) dan IY alias Mul (52). Keduanya merupakan warga Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai," ucap Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda Ruslan M Ruslan SIP kepada harianSIB.com, Sabtu (15/8/2026) sore.

[adsense]

Ipda M Ruslan menerangkan bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Dan menindaklanjuti informasi itu, tim opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit I Ipda Firman Simangunsong SH bergerak cepat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Sekitar pukul 22.35 WIB, petugas tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua tersangka. Dari hasil penggeledahan, tim menemukan satu bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,82 gram di atas tanah, tepat di hadapan kedua pelaku," ujar Ipda Ruslan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Lantas Pematangsiantar Edukasi Mitra Grab Tertib Berlalu Lintas

Ipda M Ruslan juga menerangkan bahwa kedua tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mako Polres Tanjungbalai untuk diproses lebih lanjut.

[adsense]

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiair Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara," tegas Ipda M Ruslan.

Ipda Ruslan menegaskan komitmen penuh Polres Tanjungbalai dalam membabat habis peredaran barang haram tersebut di wilayah hukum Polres Tanjungbalai. Dan juga menghimbau peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari. Guncangan kuat yang berlangsung sekitar satu menit itu menyebabkan sedikitnya 20 orang meninggal dunia, enam lainnya luka-luka, serta dua warga masih tertimbun reruntuhan.

Data tersebut disampaikan Kepala Basarnas Maumere Fathur Rahman, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia. Tim SAR gabungan hingga Sabtu siang masih melakukan evakuasi korban, terutama di kawasan pelabuhan Maumere, Kabupaten Sikka.

[adsense]

Gempa utama terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman sekitar 15 kilometer. Guncangan tersebut diikuti puluhan gempa susulan dan dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Sulawesi Selatan.

BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa terjadi. Gelombang tsunami dengan ketinggian kurang dari satu meter terdeteksi di sejumlah titik. Namun, peringatan tersebut kemudian dicabut sekitar tiga jam setelah gempa utama.

[adsense]

Baca Juga:

• Gempa M 7,0 Guncang NTT, Dua Warga Tewas dan Sejumlah Infrastruktur Rusak

Tim SAR kini berupaya mencapai lokasi terdampak melalui jalur laut dengan menggunakan kapal feri. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pencarian dan evakuasi korban di tengah kondisi akses darat yang belum bisa dilalui.

[adsense]

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 2.000 warga di Nagekeo telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

Sejumlah rumah, gudang dan fasilitas publik dilaporkan mengalami kerusakan parah. Gempa juga menyebabkan pemadaman listrik serta kemacetan lalu lintas di sejumlah wilayah terdampak.

[adsense]

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan sebagian besar korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan ketika sedang tidur.

Di Kabupaten Ende, kepanikan juga terjadi setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Sebuah rumah sakit bahkan mengevakuasi seluruh pasien ke area terbuka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan.

[adsense]

Gempa ini menjadi salah satu gempa besar yang kembali mengguncang wilayah Flores. Catatan historis menunjukkan kawasan tersebut pernah dilanda gempa berkekuatan M 7,5 pada 1992 yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar.

Sementara itu, Pusat Peringatan Tsunami Australia memastikan gempa tersebut tidak menimbulkan dampak tsunami terhadap wilayah daratan maupun teritori Australia.

[adsense]

Indonesia sendiri berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire yang memiliki aktivitas tektonik tinggi akibat pertemuan sejumlah lempeng bumi. Kondisi tersebut membuat wilayah Indonesia rawan mengalami gempa bumi dan tsunami. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebuah langkah konkret dalam melestarikan warisan budaya sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kreatif, Tim Dosen dan Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) menggelar pelatihan pengoperasian dan perawatan Alat Pengering Purun Hibrida di Desa Matiti 2 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbanghasundutan pada Jumat (7/8).

Kegiatan itu merupakan rangkaian dari program pengabdian masyarakat bertajuk "Scaling-Up dan Digitalisasi: Transformasi Sanggar Baion Pearaja Menjadi Social Enterprise Berbasis Teknologi 4.0".

[adsense]

Pelatihan yang berlangsung penuh antusiasme itu menghadirkan teknologi tepat guna berupa kabinet pengering bertenaga surya-listrik.

Alat itu dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan utama para pengrajin, yaitu ketergantungan pada musim panen Purun Baion yang tidak menentu."Dengan alat ini, kadar

[adsense]

Baca Juga:

• 125 Lansia Medan Selayang Ikuti Senam Massal HUT RI

"Program yang didanai penuh oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 tersebut tidak hanya berhenti pada aspek produksi, " jelasnya.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan pelatihan kali ini secara spesifik membekali para pengrajin yang tergabung dalam Kelompok Setia dengan keterampilan teknis merawat dan mengoperasikan mesin pengering.

Sebelumnya, tim yang diketuai Dahlia Nopelina Siallagan bersama anggota Trimey Liria Hutauruk dari Akademi Keperawatan Tarutung dan Ipan Sihite dari UNITA telah melakukan serangkaian intervensi hulu-hilir. Mulai dari inovasi desain produk kontemporer seperti tas laptop dan aksesori rumah, pelatihan manajemen usaha, hingga pendampingan pemasaran digital dan pembentukan badan hukum Koperasi "Baion Pearaja".

[adsense]

Nopelina menerangkan, dirinya melihat potensi besar anyaman Baion tersebut. Tantangannya adalah regenerasi, karena 70 persen pengrajin berusia lanjut, serta ketergantungan pada tengkulak yang menguasai 95 persen pemasaran.

"Melalui program tersebut, kami intervensi dari hulu ke hilir untuk menciptakan ekosistem usaha yang mandiri," terangnya.

[adsense]

Menurutnya, hal ini merupakan kunci untuk menjaga kontinuitas produksi di luar musim panen. Dua orang mahasiswa, Togu Sitorus Pane dan Rama Siska Sitorus Pane, turut serta mendampingi jalannya pelatihan dan menjadi jembatan antara teori akademis dan praktik di lapangan.

"Kehadiran teknologi 4.0 itu diharapkan mampu meraih omzet pengrajin yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan tradisional. Dengan bahan baku yang lebih stabil dan kualitas produk yang terstandarisasi, anyaman Baion dari Desa Pearaja siap menembus pasar digital yang lebih luas, membawa nama budaya Batak Toba ke kancah yang lebih global sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajinnya," pungkas Nopelina. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Aswin Parinduri menilai, langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk "menggenjot" percepatan pembangunan di Kepulauan Nias, bukti kehadiran pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah itu.

"Kita melihat, sejumlah program Pemprov Sumut mulai memberikan dampak langsung, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan," kata Aswin Parinduri kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026) melalui telepon di Medan.

[adsense]

Salah satu bentuk intervensi Pemprov Sumut, kata Aswin, terlihat dalam pembangunan fasilitas pendidikan di Nias Utara. Sebelumnya, terdapat sekolah dasar yang memanfaatkan bangunan bekas pasar dengan kondisi seadanya, bahkan ruang belajar antarkelas hanya dipisahkan menggunakan kain atau tirai.

"Pemprov Sumut kemudian memberikan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk pembangunan gedung sekolah baru. Ini menunjukkan kehadiran pemerintah provinsi. Ketika kemampuan anggaran kabupaten terbatas, provinsi hadir untuk membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat," ujar Aswin.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Rakor Terkait Pembangunan Jalan Raya Pelabuhan Belawan

"Antusias masyarakat sangat luar biasa. Mereka memahami bahwa jalan ini penting untuk membuka akses dan meningkatkan perekonomian," katanya sembari mengapresiasi pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Lahewa yang memiliki nilai ekonomi besar, tidak hanya untuk pangan tetapi juga industri kosmetik dan produk perawatan kulit.

[adsense]

Di bidang kesehatan, tambah Aswin, perhatian Pemprov Sumut juga dinilai mulai dirasakan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan medis lanjutan dan tidak dapat ditangani fasilitas kesehatan setempat, dapat difasilitasi untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Medan serta proses pengobatannya.

Melihat perkembangan tersebut, Aswin menegaskan Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung penguatan anggaran pembangunan Kepulauan Nias, dengan meningkatkan alokasi anggaran hingga mencapai Rp350 miliar pada tahun anggaran 2027, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar semakin merata.

[adsense]

Aswin juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Bobby Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke Nias yang tidak pernah membebani pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk membawa kebutuhan operasional sendiri dari Medan, sehingga kedatangannya bukan hanya sekedar datang, tetapi juga membawa program dan mencari solusi.

Aswin berharap pembangunan di Kepulauan Nias dilanjutkan secara konsisten melalui sinergi Pemprov Sumut, DPRD Sumut serta Pemkab/Pemko maupun masyarakat, agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, terutama dalambidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengukuhkan 17 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026, di Gedung Sopo Partungkoan, Jumat (14/8/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan digelar pada 17 Agustus 2026.

[adsense]

Dalam sambutannya, Jonius menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih serta menjalani rangkaian latihan dan pembinaan dengan penuh disiplin.

"Menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab. Kalian dipercaya untuk mengemban tugas mulia dalam mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Kukuhkan 35 Anggota Paskibra

Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka hendaknya menjadi bekal bagi generasi muda untuk terus menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus membangun karakter yang tangguh dan bertanggung jawab.

[adsense]

"Jaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah dan Kabupaten Taput. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," pesannya.

Pengukuhan 17 anggota Paskibraka tersebut sekaligus menandai kesiapan mereka untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Taput.

[adsense]

Mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh kebanggaan serta menjadi teladan bagi generasi muda Taput (**)

[adsense]

[adsense]

Beredar unggahan seorang DJ wanita yang diduga jadi korban penganiayaan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan tersebut.

Pada unggahan yang dilihat, Jumat (14/8/2026), dinarasikan bahwa penganiayaan berawal ketika korban diduga mengalami kekerasan seksual. Korban menolak terlapor yang hendak melecehkannya.

[adsense]

Korban disebut sedang mengisi acara privat ulang tahun. Saat itulah dugaan pelecehan terhadap korban terjadi.

Korban menolak permintaan pelaku hingga dianiaya. Kejadian tersebut telah dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Lemhannas Harap Pimpinan LAZ Djalaludin Pane Foundation Sumut Lestarikan Nilai Kebangsaan

"Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di salah satu tempat hiburan di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 Februari 2026. Perkara tersebut dilaporkan pada 15 Februari 2026 dan saat ini telah masuk tahap penyidikan," kata Budi Hermanto yang dilansir Detik.com.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, penyidik juga telah memeriksa korban, terlapor berinisial TI, dan sejumlah saksi. Penyidik juga telah melakukan langkah penyelidikan lainnya.

"Penyidik juga telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), memperoleh hasil visum, pemeriksaan psikologis korban, serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti terkait," ungkapnya.

[adsense]

Berdasarkan hasil visum, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Penyidik juga meminta keterangan dokter untuk mendalami luka tersebut.

"Penyidik juga akan memeriksa satu saksi lainnya dan mendalami hasil pemeriksaan psikologis korban. Setelah seluruh hasil pemeriksaan dan alat bukti dilengkapi, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut serta status hukum terlapor sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan rancangan undang-undang (RUU) kewarganegaraan ganda terbatas dan khusus sedang disusun. Dia memastikan RUU dwi kewarganegaraan usulan Presiden Prabowo Subianto ini diberikan hanya untuk dua kategori khusus.

"Terkait di kewarganegaraan ini sedang kita susun di dalam rancangan undang-undang terkait kewarganegaraan, yang mana dwi kewarganegaraan akan diberikan secara terbatas dan khusus," kata Eddy Hiariej mengutip detikcom, Jumat (14/8).

[adsense]

Eddy merinci dua kategori yang diperkenankan untuk dwi kewarganegaraan. Pertama untuk para atlet dan yang kedua bagi para warga negara dengan keahlian khusus.

"Paling tidak ada dua kategori, yang pertama, kepada mereka yang para atlet dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki keahlian khusus," terang Eddy Hiariej.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Jembatan Hasil Program TNI-Polri Diresmikan di Paluta

"Jadi memiliki pengetahuan dan lain sebagainya dan itu untuk kepentingan transformasi teknologi ataupun transformasi pengetahuan. Dan ini akan dituangkan dalam RUU Kewarganegaraan secara terbatas dan khusus," imbuhnya.

Eddy mengungkap kategori pemberian kewarganegaraan ganda terbatas. Dia menyebut hal itu ditujukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran atau yang lahir di negara yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau wilayah kelahiran atau ius soli.

[adsense]

[adsense]

"Dwi kewarganegaraan terbatas itu ditujukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, atau anak yang lahir di negara yang menggunakan stelsel kewarganegaraan ius soli," ujar dia.

"Meskipun bapak ibunya berkewarganegaraan Indonesia, tapi kalau dia lahir di tempat yang menganut stelsel kewarganegaraan ius soli, itu dia terbatas untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda," jelasnya.

[adsense]

Eddy juga menjelaskan mengenai kewarganegaraan ganda tertentu. Dia menyebut dwi kewarganegaraan itu diberikan kepada orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara.

"Yang kedua adalah kewarganegaraan tertentu, adalah kepada orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia, termasuk juga untuk kepentingan kita. Misalnya para atlet, kemudian ilmuwan, lalu tenaga kesehatan," ucap dia.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Perintahkan Usut Jaringan Tambang Ilegal

Prabowo usul kewarganegaraan ganda

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan perubahan undang-undang untuk kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta istimewa. Aturan ini, kata Prabowo, ditujukan bagi diaspora Indonesia yang punya keahlian dan bisa memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ide itu disampaikan Prabowo di hadapan anggota parlemen dalam pidatonya saat rapat paripurna RUU APBN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami, untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

[adsense]

Prabowo mengatakan Indonesia punya jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara diaspora itu, menurut Prabowo, ada ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet berkelas dunia.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada Tanah Air," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Sambut Positif Perintah Prabowo Usut Tuntas Tambang Ilegal di Berbagai Daerah

Sebab itu, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga dengan talenta istimewa.

"Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," ujarnya.

[adsense]

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," imbuh dia.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pembahasan, terkait penetapan status lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan jalan raya pelabuhan di Belawan, yang akan dibangun PT Pelindo.

Rakor tersebut dipimpin Kepala Kejati Sumut (Kajati Sumut) Muhibuddin dengan peserta sejumlah pejabat dari instansi terkait, di Aula Cipta Kerta Lantai III Kejati Sumut, Kamis (13/8/2026), sebagaimana dilihat dari IGkejatisumut, Sabtu (15/8/2026).

[adsense]

Adapun instansi peserta Rakor tersebut, yang mewakili Sekda Provinsi Sumut, Sekretaris Daerah Kota Medan, Kajari Medan, Kakanwil BPN Sumut, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.

Juga ikut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan, Plt Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Dua Terduga Pembunuh Driver Taksi Online

Kajati Sumut menyampaikan, rapat koordinasi digelar guna mengumpulkan informasi resmi serta bahan data terkait lahan berupa tanah, yang rencananya akan dibangun jalan pelabuhan oleh BUMN dalam hal ini PT Pelindo Belawan.

[adsense]

Sehubungan dengan itu dibutuhkan langkah dan kesamaan persepsi terkait status lahan dimaksud, serta demi ketertiban administrasi wilayah, pengelolaan dan penggunaan anggaran oleh BUMN untuk kepentingan umum ataupun masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Sindikat anak buah kapal (ABK) pelaku penyelundupan 1,3 ton ketamin melalui kapal MV King Sun berhasil dibongkar. Bareskrim Polri saat ini tengah memburu pihak yang menjadi otak di balik penyelundupan tersebut.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap mengatakan para tersangka telah dibawa dari Batam ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami pemilik hingga pengendali penyelundupan barang haram 1,3 ton ketamin itu.

[adsense]

"Hari ini kita baru tiba dari Batam membawa 8 ABK MP King Sun yang tertangkap pada saat operasi gabungan membawa ketamin sebanyak 1,3 ton atau tepatnya adalah 1.298 kg," kata Zulkarnain di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) yang dilansir Detik.com.

"Selanjutnya ke-8 tersangka ini akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mencari, mengetahui, dan mengejar jaringan atasnya. Baik merupakan yang mempersiapkan, kemudian yang menyuruh, serta pemilik ketamin yang akan dibawa ke Indonesia," sambungnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Jembatan Hasil Program TNI-Polri Diresmikan di Paluta

"Yang delapan itu, yang pertama adalah kapten, kemudian ada satu orang manajer yang warga negara Taiwan, kemudian ada satu sebagai bagian mesin, kemudian lima orang sebagai ABK. Ketujuh orang tersebut merupakan warga negara Myanmar," jelas Zulkarnain.

[adsense]

"Baik warga negara Myanmar sebanyak tujuh orang dan satu orang warga negara Taiwan sudah kita surati ke kedutaan bahwasanya yang bersangkutan kita tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan," lanjut dia.

Zulkarnain mengungkap bahwa aksi penyelundupan kali ini adalah yang ketiga kalinya bagi jaringan tersebut. Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka telah beroperasi sejak awal tahun ini dengan sasaran negara yang berbeda-beda.

[adsense]

"Yang pertama bulan Februari yang dikirimkan ke Filipina, jumlahnya hampir sama antara 60 sampai 65 karung. Kemudian yang kedua dibawa ke Taiwan, jumlahnya hampir sama," papar Zulkarnain.

Para ABK ini diketahui mendapatkan imbalan yang cukup besar untuk menjalankan aksinya. Selain gaji bulanan dalam mata uang dolar, mereka juga dijanjikan bonus jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut.

[adsense]

"Mereka mendapat gaji sekitar 4.500 dolar. Dan masing-masing orang ataupun ABK mendapatkan bonus di luar dari gaji bulanannya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, TNI AL bersama satgas gabungan mencegat kapal kargo MV King Sun di perairan Berakit, Bintan. Operasi ini merupakan hasil pemantauan panjang sejak Februari 2026 setelah aparat menerima informasi adanya aktivitas tidak wajar dari sebuah kapal yang bergerak dari wilayah Thailand.

[adsense]

Setelah dilakukan pengejaran dan penggeledahan, petugas menemukan muatan ketamin seberat 1,3 ton. Saat ini, barang bukti dan para tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Untuk proses penyidikan akan dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seperti yang disampaikan kepala BNN RI. Kita sudah meminta keterangan sembilan orang, delapan orang tersangka dan satu ahli pidana," kata Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Rabu (12/8).

[adsense]

Barang bukti tersebut ditemukan setelah petugas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kapal. Sebanyak 65 karung berisi puluhan bungkus ketamin ditemukan di bagian kapal.(*)

[adsense]

[adsense]

Bulan lalu, seorang kepala sekolah menengah atas di Sumatera Utara melontarkan keluhan pelan namun sangat menohok: "Kami dilarang mengutip SPP, tapi guru pensiun tak ada penggantinya. Pakai dana BOS dibatasi. Merekrut honorer dilarang. Lalu gimana murid kami mau belajar efektif?"

Keluhan itu bukan sekadar jeritan frustrasi personal, melainkan cerminan krisis senyap yang sedang menggulung sekolah-sekolah negeri kita hari ini. Terutama tingkat SMA/SMK yang menjadi urusan pemerintah provinsi.

[adsense]

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/007/DISDIK/VII/2026. Salah satu pointnya, melarang SMA/SMK negeri memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maupun iuran rutin lainnya. Niatnya jelas mulia, yakni membebaskan orang tua murid dari beban biaya. Siapa yang tidak sepakat? Pendidikan murah, bahkan gratis. adalah perintah konstitusi yang wajib kita kawal bersama.

Namun, ketika niat suci di atas kertas itu diturunkan ke lapangan tanpa penopang yang matang, jusru yang terjadi adalah benturan keras dengan realitas yang ada.

[adsense]

Baca Juga:

• Siswi SMK Al Washliyah Perdagangan Terpilih Delegasi HPAIR Asia

Selama bertahun-tahun, banyak sekolah bergantung pada kontribusi masyarakat untuk menutup celah operasional yang belum terjangkau oleh negara. Khususnya untuk membayar gaji guru honorer dan tenaga pendukung. Ketika kran kontribusi publik itu ditutup rapat, sekolah tidak lantas otomatis mendapatkan pengganti anggaran dari pemerintah.

[adsense]

Di sinilah benang kusut itu bermula. Apalagi, Indonesia saat ini sedang menanggung krisis guru yang masif. Data Puslapdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat kita masih kekurangan sekitar 374.000 guru nasional. Jumlah ini masih ditambah gelombang pensiun 70.000 hingga 80.000 guru setiap tahunnya (https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id). Kebutuhan guru bukan ilusi atau rekapan di atas kertas semata, karena ruang-ruang kelas yang nyata-nyata terancam kosong tanpa pengajar.

Ironisnya, ketika sekolah butuh ruang gerak untuk mengatasi krisis tenaga pengajar ini, regulasi lain justru datang menyergap dari arah berbeda. Permendikdasmen No. 8/2026 tegas mematok batas maksimal penggunaan Dana BOS untuk guru non-ASN, yakni hanya sebesar 20% di sekolah negeri.

[adsense]

Selain itu sebagai wujud reformasi birokrasi, pemerintah melarang keras daerah merekrut tenaga honorer baru. Larangan itu bahkan tegas disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat dengar pendapat dengan DPR baru-baru ini. Sementara, SE Kadisdik Sumut VII/2026 menutup pintu pendanaan dari sumbangan (SPP) melalui komite sekolah.

Bayangkan betapa dilematisnya posisi para kepala sekolah. Mereka diikat tangannya, ditutup dompetnya. Namun tetap dituntut menjamin mutu pembelajaran tetap sempurna. Ini bukan lagi sekadar dinamika manajemen sekolah, melainkan sebuah jebakan regulasi?

[adsense]

Guru dan Murid Terancam Jadi Korban

Siapa yang akhirnya menanggung akibat paling memilukan dari benturan regulasi ini? Lagi-lagi guru dan murid di ruang kelas.

[adsense]

Demi memastikan kegiatan belajar tidak mangkrak, guru-guru ASN yang tersisa terpaksa memikul beban kerja ekstra. Seorang guru fisika misalnya, kini harus merangkap mengajar matematika. Atau seorang guru senior harus memegang puluhan jam pelajaran lintas kelas untuk menggantikan rekannya yang pensiun. Efektifkah? Tentu tidak!

Dedikasi para guru memang luar biasa. Namun, menjadikan "pengorbanan individu" sebagai strategi bertahan hidup sistem pendidikan adalah bentuk keabaian negara yang sistematis.

[adsense]

Di sisi lain, Komite Sekolah yang seharusnya menjadi jembatan partisipasi warga kini ikut lumpuh. Meski Permendikbud No. 75/2016 sebenarnya membuka ruang sumbangan sukarela, abu-abunya batas antara "sumbangan" dan "pungutan liar" di mata hukum membuat komite memilih pasif. Ketakutan akan sanksi administratif hingga jerat hukum membuat partisipasi gotong-royong masyarakat mendadak mati suri.

Bagaimana pun, pendidikan sejak awal adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Namun ketika peran masyarakat diamputasi tanpa kesiapan anggaran negara, yang runtuh adalah kualitasnya.

[adsense]

Mencari Solusi

Solusi atas sengkarut ini tentu saja bukan dengan menghidupkan kembali iuran wajib yang membebani keluarga kurang mampu. Menolak pungutan liar adalah prinsip yang harus dipertahankan. Namun, pemerintah tidak bisa berhenti sekadar melarang tanpa memberikan jalan keluar operasional. Saat ini yang mendesak dilakukan adalah sinkronisasi kebijakan lintas sektoral.

[adsense]

Pemerintah pusat harus memprioritaskan percepatan rekrutmen serta pemetaan redistribusi guru secara riil. Sekaligus pula, menyediakan skema pendanaan transisi bagi sekolah yang mengalami kekosongan tenaga pengajar mendesak.

Pemerintah daerah perlu diberikan diskresi operasional yang terukur untuk mengintervensi kebutuhan dasar sekolah tanpa melanggar prinsip akuntabilitas.

[adsense]

Kementerian perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih konkret dan tajam terkait peran Komite Sekolah. Hal ini guna menjamin kepastian hukum, mana kontribusi gotong-royong yang sah dan mana pungutan yang melanggar hukum.

Ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa gagah kita mengumumkan "sekolah bebas biaya". Ukuran sejati adalah, apakah murid-murid kita di dalam kelas benar-benar mendapatkan hak belajar dari guru yang kompeten dan sejahtera secara ekonomi.

[adsense]

Sekolah gratis tanpa pungutan adalah sebuah lompatan kemajuan. Namun, sekolah yang tidak mampu menghadirkan guru di depan kelas adalah kemunduran nyata yang memprihatinkan. Jangan sampai niat kita membebaskan siswa dari biaya, justru memenjarakan hak dasar mereka untuk mendapatkan ilmu. (Penulis, Dosen FKIP Universitas Simalungun)

[adsense]

[adsense]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.

"RUU Perampasan Aset teman-teman lihat, Komisi III kan baru mulai masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi III teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu," kata Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

"Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan," sambungnya.

Supratman menyakini DPR akan segera mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif. Pemerintah, kata Supratman, siap membahas RUU tersebut bersama DPR.

[adsense]

Baca Juga:

• Kanwil Kemenkum Sumatera Utara Ikuti Siaran Langsung Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI 2026

Supratman mengatakan pemerintah sebelumnya juga telah memiliki draf RUU Perampasan Aset. Namun, berdasarkan kesepakatan politik, RUU tersebut kini menjadi usul inisiatif DPR.

[adsense]

"Di pemerintah kan kemarin di pemerintahan yang lalu juga drafnya sudah ada. Tapi ini kan kesepakatan politik bahwa DPR yang ingin menginisiasi itu. Kemudian dalam prolegnas itu inisiatifnya adalah DPR," ujarnya yang filansif Detik.com.

Politikus Partai Gerindra itu belum bisa berkomentar terkait substansi RUU Perampasan Aset. Pemerintah, kata Supratman, akan menunggu perkembangan dari DPR.

[adsense]

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami. Tapi kita menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama, termasuk oleh Kementerian Hukum," imbuh dia.(*)

[adsense]

[adsense]

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Dr Victor Tinambunan MST menanggapi penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tanggapan tersebut dikutip melalui akun Facebook pribadinya, Sabtu (15/8/2026).

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keduanya diduga terlibat dalam praktik transfer pricing oleh PT TPL yang berlangsung sejak 2008 hingga 2025, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2 triliun.

[adsense]

Victor menyebut kedua tersangka merupakan petugas pajak. Ia berharap proses hukum atas perkara ini berjalan transparan, objektif dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila pada akhirnya, berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, PT TPL diwajibkan membayar atau mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2 triliun, sangat diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan khusus untuk pemulihan dampak bencana ekologis di Tapanuli Raya," tulis Victor.

[adsense]

Baca Juga:

• Satgas TMMD 129 Kebut Pengecatan Gereja HKBP Sijarango

Menurut Victor, keadilan dalam kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian kerugian negara kepada kas negara. Ia menilai keadilan yang sesungguhnya harus menghadirkan pemulihan nyata bagi alam yang rusak dan masyarakat yang selama ini menanggung dampaknya.

[adsense]

"Karena itu, setiap rupiah yang secara sah dapat diarahkan untuk pemulihan ekologis hendaknya benar-benar kembali menjadi berkat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Tapanuli Raya," kata dia (**)

[adsense]