[adsense]

Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH menyatakan dukungan penuh terhadap rencana DPP Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) menggelar audiensi dengan para tokoh Batak se-Sumut.

Dukungan itu disampaikan Maruli sebagai bagian dari rangkaian persiapan Musyawarah Besar I (MUBES I) HBB dan Pelantikan Pengurus DPP HBB yang akan digelar 23-24 Oktober 2026 mendatang.

[adsense]

Menurut Maruli, audiensi yang dijadwalkan Sabtu (26/9/2026) di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol Medan merupakan langkah strategis memperkuat persatuan Bangso Batak.

"Saya sangat mendukung audiensi ini. Ini wadah strategis untuk kita berdiskusi, menerima arahan para Natua-tua, dan menyatukan visi dalam menjaga marwah serta mengangkat harkat martabat Bangso Batak," ujarnya di Medan, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Ke-63 PARABONA, Pomparan Rajagukguk Diajak Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan

"Kita butuh satu kesepakatan dan komitmen bersama. Bukan hanya untuk kemajuan HBB, tapi juga kontribusi Bangso Batak bagi Bangsa Indonesia," tegasnya.

[adsense]

Diketahui, panitia MUBES I HBB mengundang 10 unsur tokoh Batak. Mulai dari Ketua Punguan Marga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Akademisi, Raja Luat, Raja Panusunan, Bius 6 Puak, hingga Ketua Lembaga Adat Batak.

Ketua Panitia Tomson Marisi Parapat, SH menyebut audiensi ini bentuk penghormatan kepada para tokoh yang menjadi Natua-tua di Budaya Batak.

[adsense]

"Kami butuh bimbingan para tetua untuk membangun HBB dan mengangkat harkat martabat Bangso Batak," kata Tomson.

Sementara Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, SH, MH menambahkan, dukungan tokoh nasional seperti Maruli Siahaan menjadi energi besar bagi organisasi.

[adsense]

"Audiensi ini harus menjadi ruang dialog untuk menyatukan langkah dan visi dalam membesarkan HBB," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Proyek pembangunan jalan sepanjang ± 200 meter di Dusun V Desa Payapasir, Kecamatan Tebingsyahbandar, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, jalan tersebut dibangun secara teknis menggunakan paving block dan dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

[adsense]

Demikian diungkapkan perwakilan warga Dusun V di antaranya Irwansyahputra, MS Hasibuan, Ade Irawan Saragih, Ahmad Juhri, Ari, Supendi, Darma dan Syafril ketika berbincang dengan harianSIB.com, Selasa (15/9/2026).

Dikatakan Irwansyahputra, hasil pembangunan jalan di lingkungan tersebut nantinya diprediksi akan cepat rusak lantaran armada pengangkut hasil bumi (buah sawit) milik warga setempat banyak yang melintas hingga berkapasitas 8 ton.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Adlin Tambunan Dampingi Anggota DPR RI Tinjau Pelebaran Jalan Nasional dan Operasional Sekolah Rakyat di Sergai

Menurut Irwansyah, proyek tersebut sebaiknya dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat, semisal di jalan-jalan setapak di Dusun V.

[adsense]

"Sehingga, uang rakyat yang digunakan untuk proyek ini tidak terkesan sia-sia," tegasnya.

Hal senada turut pula diutarakan perwakilan warga lainnya. Mereka menyebut, pembangunan untuk jalan tersebut sebaiknya di hotmix atau cor beton (rigid pavement).

[adsense]

"Jalan penghubung antar dusun dan ke Desa Binjai serta Desa Penggalangan ini idealnya dibangun dengan cara di hotmix atau cor beton. Sebab, kualitasnya lebih tahan lama dan tahan air," ucap Darma.

"Kami tidak menolak adanya pembangunan di kampung ini. Namun diharapkan, proses pengerjaan jalan ini diberhentikan atau dialihkan saja ke tempat yang lebih tepat," pungkas para warga.

[adsense]

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Payapasir Sarwono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya memberi jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan wartawan.

"Nanti ya. Kami lagi rapat dengan kejaksaan," katanya singkat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPD Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menilai pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Menurut Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Selasa (15/9/2029) melalui telepon di Medan, pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan harus dilihat sebagai upaya pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

[adsense]

"Pergantian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pengelolaan keuangan negara. Menkeu harus mampu memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah," ujar Parlaungan yang juga pengusaha bidang kelistrikan ini.

Parlaungan yang juga tokoh masyarakat ini menilai Suahasil Nazara memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut karena sebelumnya pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting untuk memastikan proses transisi berlangsung baik dan kebijakan fiskal tetap berjalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Purbaya Kena Reshuffle, Gunawan Benjamin: Menkeu Baru Harus Lebih Prudent Kelola APBN

"Menkeu harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pemerintah dengan kesehatan APBN. Jangan sampai kebijakan yang terlalu ekspansif justru membebani keuangan negara dalam jangka panjang," katanya.

[adsense]

Selain itu, menurutnya, Suahasil harus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan kementerian maupun lembaga terkait. Koordinasi tersebut penting agar kebijakan fiskal dan moneter tetap harmonis serta mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor.

Mantan Ketua DPD AKLI Sumut ini juga mengingatkan bahwa pergantian Menteri Keuangan jangan hanya dimaknai sebagai pergantian figur. Presiden perlu memastikan adanya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran, penerimaan negara, belanja pemerintah dan program-program prioritas nasional.

[adsense]

Mantan anggota DPRD Medan dua periode ini berharap Suahasil Nazara mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan DPR, pelaku usaha dan masyarakat, karena keberhasilan Menkeu tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga angka-angka APBN, tetapi juga sejauh mana kebijakan keuangan negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Yang paling penting, APBN harus sehat, program pemerintah berjalan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas politisi Partai Golkar Sumut ini.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah setahun menjabat, Rivaldi, S.SiT, MM, QRMP resmi dilepas dari jabatan Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) BPN Kota Medan.

Hal itu diketahui saat acara pelepasan kepala kantor (kakan) BPN Kota Medan, Senin (14/9/2026) yang dilaksanakan secara internal.

[adsense]

"Benar berganti. Pak Rivaldi dipromosikan ke Maluku Urara," ujar KTU BPN Kota Medan, Ferdiana Irwanti, SH, MKn kepada harianSIB.com, Selasa (15/9/2026).

Sementara untuk menggantikannya sebagai kepala kantor BPN Kota Medan, lanjut Ferdiana masih pelaksana tugas (plt) hingga ada pejabat definitif baru.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Harapkan Pimpinan OPD Serap Anggaran Secara Maksimal

Selama setahun memimpin, Rivaldi dikenal aktif mendorong percepatan layanan pertanahan, sertipikasi tanah, dan digitalisasi di BPN Kota Medan.

[adsense]

"BPN Kota Medan mengucapkan terima kasih atas dedikasi Rivaldi dan berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan program strategis pertanahan di Kota Medan," tandasnya.

Diketahui sebelumnya Rivaldi menjabat sebagai kakan BPN Kota Medan sejak 15 September 2025 hingga 14 September 2026, kurang lebih setahun.

[adsense]

Ia menggantikan kakan BPN Kota Medan sebelumnya, Reza Andrian Fachri, SH, MH yang saat ini menjabat Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengharapkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan penyerapan anggaran secara maksimal bagi OPD yang mendapat penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) tahun anggaran 2026.

Bupati Simalungun menyampaikan harapan tersebut kepada para wartawan ketika ditanya terkait adanya OPD yang mendapat anggaran pada P APBD 2026 usai rapat paripurna, Senin (14/9/2026).

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan bupati, meskipun pembahasan penambahan anggaran akan dilakukan lebih dalam lagi pada rapat Badan Anggaran, kita minta keseriusan pimpinan OPD untuk menyelesaikan program yang akan dilaksanakan dengan.baik.

Sehingga kelak, anggaran yang ada di OPD bisa terserap maksimal dan dirasakan oleh masyarakat, ujar bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran Jangan Jadi Alasan Membatasi Hak Rakyat Memilih Kepala Desa

[adsense]

[adsense]

Konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara menunjukkan penurunan. Jika sebelumnya konsumsi beras masyarakat Sumut mencapai sekitar 113 kg per kapita per tahun, kini berdasarkan data terbaru hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsinya turun menjadi 82,86 kg per kapita per tahun.

Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai mengurangi nasi dan menggantinya dengan variasi makanan lain.

[adsense]

Sekretaris Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut Yusfahri Perangin-angin kepada SIB, Selasa (15/9/2026), mengatakan masyarakat kini mulai menyelingi konsumsi nasi dengan buah, pisang, kacang-kacangan dan berbagai jenis umbi-umbian.

Menurutnya, salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit gula sehingga konsumsi nasi mulai dikurangi.

[adsense]

Baca Juga:

• Konsumsi Beras Orang Sumut 116 Kg Per Kapita/Tahun, Tertinggi di Indonesia?

Januari-Juli 2026, produksi padi mencapai 1.407.798 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara sekitar 807.536 ton beras, sementara kebutuhan beras mencapai 801.832 ton sehingga masih surplus sekitar 5.704 ton.

[adsense]

Yusfahri mengatakan pemerintah akan terus mempertahankan produksi pangan strategis guna menjaga ketahanan dan swasembada pangan Sumut.

Sentra produksi padi antara lain Serdang Bedagai dengan 181.071 ton GKP, Deli Serdang 141.181 ton, Simalungun 131.839 ton, Tapanuli Utara 125.609 ton dan Langkat 86.090 ton. Produktivitas padi Sumut saat ini rata-rata sekitar 5,2 ton per hektare. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pasar keuangan domestik kembali dibayangi berbagai sentimen negatif. Setelah reshuffle kabinet, perhatian pelaku pasar kembali tertuju pada perkembangan ekonomi dan arah kebijakan pemerintah.

Minimnya agenda ekonomi membuat pasar lebih banyak dipengaruhi sentimen geopolitik di kawasan Asia. IHSG yang sempat dibuka menguat berbalik melemah ke bawah level psikologis 6.500, sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia.

[adsense]

Hal itu diungkapkan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin,Selasa (15/9/2026).

Di sisi lain, katanya, rupiah turut melemah ke level Rp17.675 per dolar AS, sementara harga minyak mentah dunia masih berada di kisaran 106 dolar AS per barel.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG Turun ke 6.541, Rupiah Melemah Rp17.585 per Dolar AS

Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS dan menekan aset keuangan domestik.

[adsense]

Penguatan dolar AS juga memicu koreksi harga emas dunia yang kini diperdagangkan di kisaran 4.308 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,47 juta per gram.

Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah serta perkembangan geopolitik global.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polres Pematangsiantar kembali menggulung residivis narkoba. Dua pria, RPS (46) dan RHL (42), diciduk di kawasan Jalan Nagahuta, Kamis (10/9/2026) dini hari.

Penangkapan bermula dari informasi warga. Dipimpin Kanit 2 Ipda Froom Siahaan, tim opsnal langsung menggerebek sebuah rumah di Gang Jambu, Kelurahan Setia Negara, Siantar Sitalasari, sekitar pukul 00.40 WIB.

[adsense]

Di dalam kamar, polisi mendapati RPS. Dari atas loudspeaker, ditemukan dua paket sabu dengan berat bruto 1,03 gram. Turut disita HP Samsung hitam, alat isap sabu dari botol Aqua, dua timbangan digital, delapan klip kosong, dan uang tunai Rp180.000.

Kepada petugas, RPS mengaku sabu itu miliknya yang dibeli dari RHL seharga Rp650.000. Polisi langsung melakukan pengembangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Empat Terduga Pengedar Ekstasi Di THM Batubara

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Selasa (15/9/2026) mengatakan kedua tersangka kini ditahan.

[adsense]

"Kedua tersangka sudah ditahan. Dipersangkakan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," tegas Irwanta. (**)

[adsense]

[adsense]

Poltak Parningotan Silitonga, kuasa hukum ahli waris Op. Patar Munte, mendatangi Polres Humbang Hasundutan, Senin (15/9/2026), guna memantau langsung penanganan kekerasan yang menimpa warga marga Munthe di Dusun Sar Siantar, Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul.

[adsense]

Poltak menyambut baik respons cepat Polda Sumut yang telah turun ke lokasi.

"Siapa yang bersalah harus menerima konsekuensi. Kami bantu kepolisian supaya tak ada pihak dirugikan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PERADI Medan Soroti Status Tersangka Dhody Thahir

Ia menegaskan, yang tidak bersalah jangan dihukum, yang melanggar wajib dipertanggungjawabkan.

[adsense]

Peristiwa terjadi Sabtu (12/9/2026). Sekitar 50 orang mendatangi kawasan permukiman secara tiba-tiba, merusak rumah, memukuli warga, membakar kendaraan, serta menyebabkan kerugian uang warga masing-masing Rp35 juta dan Rp25 juta.

Satu korban luka di kepala masih dirawat, diduga berisiko gegar otak. Kawasan itu telah dihuni marga Munthe ratusan tahun.

[adsense]

Warga masih trauma, anak-anak mengalami gangguan psikologis. Poltak mengarahkan mereka berlindung sementara di kantor polisi demi keamanan.

Beberapa laporan resmi telah masuk mencakup perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pencurian. Polisi mengumpulkan keterangan puluhan saksi serta mendalami identitas pelaku.

[adsense]

Kekerasan berakar sengketa penguasaan lahan yang lama terselesaikan. Poltak menegaskan persoalan harus dituntaskan secara hukum, bukan kekerasan.

[adsense]

[adsense]

Ia berjanji mendampingi warga hingga perkara terang benderang tanpa pilih kasih. Warga berharap kampung halaman leluhur mereka kembali aman.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tuntutan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan hingga menghapus pemilihan kepala desa dinilai berlebihan dan berpotensi menggerus demokrasi di tingkat desa. Alasan efisiensi anggaran tidak semestinya digunakan untuk membatasi hak masyarakat memilih pemimpinnya. Kepala desa juga harus memahami bahwa kekuasaan memiliki batas dan desa bukan milik satu orang atau keluarga.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Mereka menuntut agar dapat melanjutkan jabatan sebagai penjabat kepala desa meski masa jabatan mereka telah berakhir setelah diperpanjang menjadi delapan tahun dari sebelumnya enam tahun.

[adsense]

Masa jabatan kepala desa resmi berubah dari enam tahun menjadi delapan tahun per periode setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas UU No 6/2014 tentang Desa. Namun, dalam aturan yang baru itu, kepala desa yang masa jabatannya berakhir, digantikan penjabat dari aparatur sipil negara (ASN) hingga kepala desa terpilih kembali secara definitif melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Saat ini, sekitar 36.000 kepala desa secara nasional akan mengakhiri masa jabatan pada 2026-2029.

Dalam tuntutannya, para kepala desa bahkan meminta agar pilkades dihapuskan untuk periode tertentu. Mereka menilai perpanjangan masa jabatan hingga penghapusan pilkades diperlukan untuk mendukung sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

[adsense]

Baca Juga:

• Penyertaan Modal Perumda Mual Na Tio Disorot, DPRD Diminta Kawal Transparansi

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, dikutip kompas.id ,Minggu (13/9/2026), menilai tuntutan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam cara sebagian kepala desa memandang kekuasaan. Setelah memperoleh kesempatan memimpin hingga delapan tahun dan dapat dipilih kembali satu kali, kepala desa semestinya memahami bahwa jabatan memiliki batas.

[adsense]

Menurut Djohermansyah, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi ruang demokrasi. Desa justru merupakan salah satu akar demokrasi Indonesia karena praktik musyawarah mufakat, gotong royong, dan pemilihan pemimpin telah hidup di desa jauh sebelum demokrasi modern berkembang di tingkat nasional.

Oleh karena itu, ironis jika keinginan membatasi ruang demokrasi justru datang dari sebagian elite desa. "Anggaran boleh diefisienkan, demokrasi tidak boleh diefisienkan," ujarnya.

[adsense]

Warga melintasi baliho pemilihan kepala Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026). Sebanyak 154 desa di 23 kecamatan dijadwalkan menggelar Pilkades Serentak yang puncaknya beriringan dengan siklus pemilihan periode 2026–2034.

Menurut Djohermansyah, masa jabatan kepala desa saat ini sudah relatif panjang. Dengan masa jabatan delapan tahun dan dapat dipilih kembali satu kali, seseorang dapat memimpin desa hingga 16 tahun.

[adsense]

"Jika setelah dua periode masih muncul keinginan untuk memperpanjang kekuasaan atau tetap menjadi penjabat kepala desa, persoalannya bukan lagi soal masa jabatan. Persoalannya adalah keinginan mempertahankan kekuasaan," katanya.

Djohermansyah menyebut kecenderungan mempertahankan kekuasaan tersebut sebagai the greedy of power atau kerakusan terhadap kekuasaan. Dalam politik, kekuasaan cenderung ingin mempertahankan diri, memperpanjang waktu, sekaligus memperluas pengaruh.

[adsense]

Pemimpin yang baik bukan hanya harus berani masuk ke dalam jabatan, melainkan juga berani meninggalkan jabatan ketika waktunya tiba. "Masuk dengan terhormat, bekerja dengan baik, lalu lengser dengan kepala tegak. Itulah etika demokrasi," ujarnya.

Djohermansyah menegaskan, kepala desa merupakan pemimpin, bukan pemilik desa. Oleh karena itu, desa tidak boleh bergantung pada satu orang. Selalu ada warga lain yang memiliki kemampuan, pengalaman, pendidikan, dan gagasan untuk memimpin.

[adsense]

Keinginan mempertahankan satu orang terlalu lama akan menghambat regenerasi dan menutup kesempatan bagi orang-orang potensial untuk memimpin. Gagasan baru pun berisiko tersumbat.

Sebaliknya, demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan apakah seorang kepala desa masih layak memimpin. Kepala desa yang bekerja baik dapat dipilih kembali, sedangkan yang dinilai buruk dapat diganti melalui pilkades. "Setelah dua periode, berilah kesempatan kepada yang lain," kata Djohermansyah.

[adsense]

Ia juga mengingatkan risiko kekuasaan yang terlalu lama, mulai dari potensi penyimpangan hingga tumbuhnya sikap merasa paling tahu dan paling benar. Dalam kondisi seperti itu, musyawarah dapat berubah menjadi formalitas dan kritik dianggap sebagai gangguan.

Risiko lainnya adalah munculnya politik dinasti. Kepala desa yang terlalu lama berkuasa dapat membangun pengaruh yang kuat sehingga setelah tidak lagi menjabat, kekuasaan berpotensi diteruskan kepada anak, istri, saudara, atau kerabat.

[adsense]

"Jangan biarkan desa, tempat lahirnya musyawarah dan demokrasi, berubah menjadi kerajaan kecil yang dikuasai oleh orang dan keluarga yang sama," kata Djohermansyah.

Djohermansyah mengakui kondisi fiskal menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan. Namun, persoalan biaya pilkades seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki mekanismenya, bukan menghapus pemilihan.

[adsense]

Pilkades, misalnya, dapat dilaksanakan secara serentak dalam satu kabupaten. Masa kampanye dapat diperpendek, sementara penggunaan atribut kampanye dibatasi agar biaya lebih terkendali. Kampanye juga dapat diarahkan pada penyampaian program secara substantif dan sederhana.

Di desa yang telah siap, penggunaan teknologi e-voting juga dapat menjadi pilihan untuk menekan biaya penyelenggaraan. "Demokrasi memang membutuhkan biaya. Namun, demokrasi jauh lebih murah dibandingkan biaya akibat kekuasaan yang tidak terkendali," katanya.

[adsense]

Oleh karena itu, mempertahankan pilkades tidak berarti mempertahankan seluruh kelemahan dalam penyelenggaraannya. Yang juga perlu dibenahi adalah kualitas calon dan proses pemilihannya.

Menurut Djohermansyah, desa saat ini semakin maju dengan persoalan yang semakin kompleks. Kepala desa tidak cukup hanya populer, tetapi juga harus memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan mengelola pemerintahan.

[adsense]

Persyaratan calon kepala desa pun perlu dievaluasi. Rekam jejak pengabdian, pengalaman organisasi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan perlu menjadi pertimbangan. "Demokrasi bukan sekadar memilih. Demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang baik," ujarnya.

Djohermansyah menilai kepala desa yang telah menyelesaikan dua periode semestinya menerima berakhirnya masa jabatan dengan lapang. Kekuasaan merupakan amanah, bukan hak milik, sedangkan jabatan merupakan tempat mengabdi, bukan kursi yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, aspirasi untuk mempertahankan kepala desa yang telah habis masa jabatan tanpa melalui pilkades patut ditolak.

[adsense]

Mengancam demokratisasi

Hal yang sama disuarakan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Menurut dia, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui pilkades dapat mengancam demokratisasi di tingkat desa.

[adsense]

Ia berpandangan, pemimpin yang dipilih secara berkala merupakan salah satu ciri demokrasi. Pilkades menjadi mekanisme formal bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya sekaligus menyampaikan aspirasi.

"Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih (official elected). Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa," ucap Khozin.

[adsense]

Khozin menilai usulan perpanjangan masa jabatan tanpa pilkades juga tidak memiliki landasan yuridis, sosiologis, ataupun filosofis yang memadai. Persoalan fiskal tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda, terlebih meniadakan, pilkades. "Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tak dapat dijadikan alasan penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan," katanya.

Khozin mengingatkan, perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui pemilihan dinilai bakal memantik dinamika di tingkat desa. Menurut dia, pemilihan secara berkala di tingkat desa merupakan mekanisme formal. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto Pitojo Adhi, menjadi salah satu pihak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9).

"Benar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip CNN Indonesia, Selasa (15/9/2026)

[adsense]

Hingga berita ini ditulis belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Summarecon.

KPK menangkap total 17 orang dalam operasi senyap tersebut. Selain Adrianto Pitojo Adhi, KPK turut menangkap tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Tahan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain

Berdasarkan informasi CNNIndonesia.com di internal KPK, Fahd dan Arif mempunyai kepentingan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

[adsense]

OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.

Dalam penyelidikan tertutup ini, terang Budi, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper.

[adsense]

"Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," ucap Budi, Senin (14/9) malam.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Nama Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus Partai Golkar itu ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9/2026).

[adsense]

Fahd menjadi salah satu dari 17 orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Sejumlah pejabat ATR/BPN turut terjaring, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta kepala kantor pertanahan di Kabupaten Bogor dan Tangerang.

"Salah satunya pihak yang diamankan yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi mengenai Fahd Arafiq di Jakarta, Senin (14/9/2026) dikutip inilah.com

[adsense]

Nama Fahd menarik perhatian bukan hanya karena posisinya di Partai Golkar. Ia bukan sosok baru dalam catatan perkara korupsi yang ditangani KPK.

Jauh sebelum OTT BPN, Fahd pernah dua kali menjalani hukuman penjara dalam perkara korupsi.

[adsense]

Kini, Fahd tercatat menduduki posisi Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Partai Golkar. Namanya masuk dalam jajaran kepengurusan DPP Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Lantas, siapa Fahd Arafiq?

[adsense]

Dari Organisasi Pemuda hingga Elite Golkar

Fahd merupakan politikus yang lama berkecimpung di organisasi kepemudaan dan lingkungan Partai Golkar.

[adsense]

Namanya kemudian tercatat sebagai Ketua Umum DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera).

Karier organisasinya berlanjut hingga jajaran elite Partai Golkar. Dalam susunan kepengurusan DPP Partai Golkar, Fahd dipercaya menjadi Ketua Bidang Hubungan Ormas.

[adsense]

Pada Agustus 2026 atau sekitar sebulan sebelum terjaring OTT KPK, Fahd masih terlihat menjalankan aktivitas kepartaian. Ia menghadiri Sarasehan Kebangsaan Ormas yang digelar Golkar DKI Jakarta sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029.

Fahd juga dikenal sebagai salah satu putra penyanyi dangdut legendaris A Rafiq. Sejumlah anggota keluarga A Rafiq turut berkecimpung di dunia politik dan hiburan.

[adsense]

Namun, perjalanan politik Fahd tidak lepas dari perkara hukum.

Kasus DPID, Divonis 2,5 Tahun Penjara

[adsense]

Perkara korupsi pertama yang menyeret Fahd berkaitan dengan pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011.

Dalam perkara tersebut, Fahd terseret kasus suap terhadap mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati.

[adsense]

Suap itu berkaitan dengan pengurusan alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Dalam catatan KPK, Fahd memberikan uang Rp5,5 miliar kepada Wa Ode agar proposal alokasi anggaran untuk tiga daerah tersebut disetujui.

[adsense]

Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Fahd. Ia juga dikenai denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Namun, perkara itu bukan kali terakhir Fahd berhadapan dengan KPK.

[adsense]

Tersandung Korupsi Pengadaan Al-Qur'an

Beberapa tahun kemudian, Fahd kembali terseret perkara korupsi. Kali ini kasusnya menyangkut pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama.

[adsense]

KPK menetapkan Fahd sebagai tersangka pada 2017.

Dalam perkara tersebut, Fahd bersama mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia dinyatakan menerima uang terkait pengurusan anggaran dan proyek di Kementerian Agama.

[adsense]

Fahd mengakui menerima Rp3,411 miliar dari tiga proyek di Kementerian Agama.

Kasus itu berkaitan dengan pengadaan laboratorium komputer MTs serta pengadaan Al-Qur'an tahun anggaran 2011 dan 2012.

[adsense]

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Fahd. Ia juga dijatuhi denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis tersebut menjadi hukuman penjara kedua Fahd dalam perkara korupsi.

[adsense]

Setelah menjalani proses hukum, Fahd kembali aktif di dunia organisasi dan politik hingga akhirnya masuk dalam jajaran kepengurusan DPP Partai Golkar.

Kini Terjaring OTT BPN

[adsense]

Senin (14/9/2026), nama Fahd kembali muncul dalam operasi KPK.

Kali ini ia diamankan bersama 16 orang lainnya dalam OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

[adsense]

Operasi senyap tersebut juga menyeret pejabat tinggi di kementerian hingga kepala kantor pertanahan. KPK turut mengamankan uang tunai yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Meski demikian, hingga Senin malam, KPK belum menjelaskan secara terperinci posisi maupun dugaan peran Fahd dalam perkara tersebut.

[adsense]

Belum ada pula pengumuman bahwa Fahd telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Hasil pemeriksaan itulah yang nantinya menentukan status hukum masing-masing pihak.

[adsense]

Dengan demikian, dua perkara korupsi Fahd pada masa lalu merupakan rekam jejak hukum yang telah berkekuatan hukum, tetapi tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan dugaan perkara BPN yang kini sedang ditangani KPK. (*)

[adsense]

[adsense]

Politikus Fahd A Rafiq hingga petinggi PT Summarecon Agung Tbk dikabarkan ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, selain pejabat Kementerian ATR/BPN dan pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, KPK juga dikabarkan turut mengamankan pihak swasta, yakni Fahd A Rafiq dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

[adsense]

Selain itu, sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN juga sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, salah satunya Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri.

Kemudian Kepala Kantah atau BPN Bogor dan Tangerang juga sudah digiring ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kena OTT KPK, Bupati Pemalang Miliki Harta Rp 21,3 M

"Benar, Kantah dan beberapa pihak lain," kata Setyo kepada RMOL, Senin malam (14/9/2026) dikutip rmol.id

[adsense]

Saat ini, KPK masih menggelar ekspose atau gelar perkara hasil kegiatan OTT tersebut untuk menentukan proses hukum. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang direktur jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga dua kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-20 sepanjang 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pejabat tersebut menjadi bagian dari 17 orang yang ditangkap dalam OTT lembaga antirasuah.

[adsense]

"Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor, dan juga kepala kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin dikutip Antara.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait identitas ketiga pejabat tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa mereka adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

[adsense]

Baca Juga:

• Gus Alex Klaim Beri 24 Anggota Panja Masing-masing 1.500 Riyal

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi pihaknya melakukan OTT ke-20 sepanjang 2026.

[adsense]

Ketika ditanya siapa saja pihak yang ditangkap, Setyo mengatakan salah satunya adalah pihak di salah satu kantor pertanahan.

"Kantah dan beberapa pihak lain," kata Setyo kepada ANTARA di Jakarta, Senin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 30 siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengalami keluhan mual, pusing, hingga muntah setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026).

Dugaan keracunan tersebut muncul setelah sejumlah porsi makanan yang dibagikan di sekolah dilaporkan mengeluarkan bau tidak sedap.

[adsense]

Operator sekolah, Rahman, mengatakan, menu MBG yang dibagikan terdiri dari ayam rendang, tempe sambal, acar sayur dan buah semangka.

Menurut Rahman, sejumlah ompreng atau wadah makanan yang diterima siswa tercium bau tidak sedap. Namun, ia menegaskan tidak seluruh porsi makanan mengalami kondisi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Delpin Barus Desak Kasus Keracunan MBG Berastagi Dituntaskan

Rahman mengatakan, pihak sekolah mengetahui adanya aroma tidak sedap setelah sejumlah guru melaporkan kondisi makanan tersebut.

[adsense]

Informasi itu kemudian disampaikan kepada siswa melalui pengeras suara sekolah agar makanan yang diduga bermasalah tidak dikonsumsi.

"Gak semua memang, tapi banyak juga tadi. Karena ada guru yang langsung melaporkan kalau MBG-nya bau, langsung diumumkan di pengeras suara sekolah," ujarnya.

[adsense]

Namun, sebelum pengumuman disampaikan, sejumlah siswa diduga telah sempat menyantap makanan tersebut. Setelah itu, beberapa siswa mulai mengeluhkan gangguan kesehatan.

"Setelah itu mengalami keluhan mual, pusing, dan ada juga sebagian yang muntah-muntah," kata Rahman.

[adsense]

Belum diketahui secara pasti jumlah siswa yang mengalami gejala tersebut. Rahman juga mengatakan sejumlah siswa telah dibawa untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD dan Rumah Sakit Wira Husada.

"Karena keponakan saya juga ada kena satu orang. Tapi informasinya saat ini dirawat di RSUD dan Wira Husada," ujarnya.

[adsense]

Hingga kini, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap para siswa maupun hasil pemeriksaan terhadap makanan yang dibagikan dalam program MBG tersebut.

Karena itu, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa belum dapat dipastikan. Termasuk kaitan antara bau tidak sedap pada sejumlah porsi makanan dengan gejala yang dialami siswa, masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Medan, Dr Azwir Agus SH MHum, menyoroti penetapan H Dhody Thahir SE sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara dalam perkara yang berkaitan dengan surat tim kuasa hukumnya.

Azwir menilai, apabila surat yang dipersoalkan dibuat, ditandatangani dan disampaikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya, penanganan perkara itu harus dicermati secara serius.

[adsense]

"Selama ini beberapa surat yang diajukan advokat, baik sebagai bukti maupun korespondensi dengan pihak lain dalam menjalankan tugas profesinya, dijadikan objek pidana pemalsuan. Kalau suratnya palsu, tanda tangannya palsu, atau dibuat seolah-olah berasal dari orang lain, itu jelas berbeda," ujar Azwir kepada wartawan di Medan, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, bila surat tersebut benar-benar dibuat advokat dan yang dipersoalkan hanya isi atau argumentasi hukumnya, hal itu tidak semestinya langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Terkait BLUD RSUD Pirngadi, Penyidik Kejari Medan Koordinasi ke BPK

Azwir menjelaskan, advokat memiliki tugas menyampaikan kepentingan hukum klien melalui somasi, keberatan, pendapat hukum, permohonan perlindungan hukum maupun surat kepada instansi tertentu.

[adsense]

Karena itu, kata dia, harus ada perbedaan yang jelas antara surat palsu dan surat advokat yang substansi atau argumentasi hukumnya dipersoalkan pihak lain.

"Advokat mempunyai hak imunitas. Kalau memang ada pemalsuan, tunjukkan apa yang dipalsukan dan harus jelas. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi beban di pengadilan nantinya," katanya.

[adsense]

Ia mengungkapkan, Polda Sumut sebelumnya pernah memanggil advokat terkait melalui PERADI Medan. Saat itu, pihaknya sempat menolak pemanggilan karena perkara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi advokat.

"Namun kemudian advokat tersebut bersedia hadir untuk menghormati tugas penyidik," jelasnya.

[adsense]

Azwir juga mempertanyakan penetapan Dhody Thahir sebagai tersangka terkait surat yang disebut berasal dari advokat. Menurutnya, pemberian kuasa kepada advokat tidak serta-merta membuat seluruh isi surat yang dibuat advokat menjadi perbuatan pidana.

"Polda Sumut harus profesional dan proporsional. Kalau memang ada pemalsuan, buktikan apa yang dipalsukan. Tetapi kalau yang dipersoalkan hanya isi atau pendapat hukum dalam surat advokat, jangan dipaksakan menjadi perkara pemalsuan," ujarnya.

[adsense]

Azwir menilai pola penanganan seperti itu, bila dibiarkan, dapat menjadi preseden bagi profesi advokat dan pencari keadilan. (**)

[adsense]

[adsense]

Dinamika mobilitas masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan kawasan sekitarnya terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap kendaraan yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari. Kendaraan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga dituntut memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, serta pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Perkembangan tersebut turut mendorong masyarakat untuk semakin mengenal beragam pilihan kendaraan, termasuk teknologi dan inovasi terbaru yang ditawarkan industri otomotif. Momentum itu dimanfaatkan PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia, dengan menghadirkan perkembangan produk Mazda dalam BCA Expo Medan 2026 di Sun Plaza, Medan, 11–13 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Mazda menampilkan secara fisik The All-New Mazda CX-5 Kuro Edition. Pengunjung juga berkesempatan mengikuti sesi test drive The New Mazda CX-30, sementara informasi mengenai The All-New Mazda 6e Fastback diperkenalkan sebagai bagian dari arah pengembangan Mazda menuju era elektrifikasi.

[adsense]

The All-New Mazda CX-5 Kuro Edition menjadi satu-satunya model yang ditampilkan secara fisik di booth Mazda. Model tersebut merupakan generasi ketiga CX-5, salah satu SUV global Mazda yang telah menjadi bagian penting perjalanan merek tersebut selama lebih dari 15 tahun.

Memasuki generasi terbaru, CX-5 dikembangkan melalui pendekatan Succession and Evolution, dengan penyempurnaan pada desain, kenyamanan, teknologi, serta pengalaman berkendara. Kabinnya juga dirancang lebih lapang dan intuitif, dengan tetap mempertahankan karakter berkendara yang menjadi identitas Mazda.

[adsense]

Sementara itu,6 The New Mazda CX-30 menjadi bagian penting dalam perjalanan Mazda di Indonesia karena merupakan model Mazda pertama yang dirakit secara lokal. Model ini tersedia untuk sesi test drive selama BCA Expo Medan 2026 sehingga pengunjung dapat merasakan langsung karakter berkendaranya.

The New Mazda CX-30 dirakit secara Completely Knocked Down (CKD) di Indonesia dengan mengadopsi Mazda Global Manufacturing Standards. Perakitan lokal tersebut mempertahankan kualitas, craftsmanship, desain, dan karakter berkendara Mazda, sekaligus memungkinkan struktur harga yang lebih kompetitif bagi konsumen Indonesia.

[adsense]

Adapun The All-New Mazda 6e Fastback diperkenalkan sebagai gambaran arah Mazda menuju era elektrifikasi. Mobil listrik tersebut memadukan desain fastback dengan pendekatan minimalis dan teknologi elektrifikasi, namun tetap mengedepankan pengalaman berkendara.

Model ini juga meraih penghargaan 2026 World Car Design of the Year, yang menunjukkan perkembangan filosofi KODO: Soul of Motion dalam menjawab perubahan menuju era kendaraan listrik. The All-New Mazda 6e Fastback tidak ditampilkan secara fisik dalam BCA Expo Medan 2026, melainkan diperkenalkan melalui informasi produk.

[adsense]

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengatakan BCA Expo Medan menjadi kesempatan bagi Mazda untuk mendekatkan perkembangan terbaru produknya kepada masyarakat Sumatera Utara.

"Melalui The All-New Mazda CX-5 Kuro Edition yang dapat dilihat secara langsung, kami ingin memperkenalkan generasi terbaru dari salah satu model global Mazda. Di saat yang sama, pengunjung dapat merasakan langsung The New Mazda CX-30 melalui sesi test drive dan mendapatkan gambaran mengenai perkembangan Mazda melalui model rakitan lokal serta The All-New Mazda 6e Fastback sebagai bagian dari arah elektrifikasi kami," ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, ketiga produk tersebut menunjukkan perkembangan Mazda melalui tiga pendekatan, yakni generasi terbaru SUV global, pengalaman berkendara melalui model rakitan lokal, dan langkah menuju era elektrifikasi.

Selama BCA Expo Medan 2026, Mazda juga menawarkan sejumlah program kepemilikan, antara lain sales deals hingga Rp100 juta, peningkatan 5-Years MyMazda Service yang mencakup biaya servis dan suku cadang sesuai ketentuan, program pembiayaan khusus dengan skema terbatas, serta complimentary Paint Protection Film (PPF) bagi pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan.

[adsense]

Head of Marketing & Communications PT Eurokars Motor Indonesia, Viya Arsawireja, mengatakan keputusan memilih kendaraan tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing pelanggan.

"Karena itu, kami ingin BCA Expo Medan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai produk Mazda—mulai dari melihat langsung The All-New Mazda CX-5 Kuro Edition, merasakan The New Mazda CX-30 melalui sesi test drive, hingga memperoleh informasi mengenai The All-New Mazda 6e Fastback," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang pria berinisial RP (34), Senin (14/9/2026). Pria tersebut diduga mencuri sepeda motor Honda Beat milik D Nainggolan, warga Jalan Veteran, Desa Maunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, mengatakan, dugaan pencurian tersebut dilakukan RP pada Sabtu (11/7/ 2026), di Jalan Veteran Pasar 9, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, dengan cara merusak pintu rumah korban.

[adsense]

Menyikapi laporan pengaduan korban, sejumlah petugas Polres Pelabuhan Belawan kemudian melakukan pengejaran dan meringkus RP saat berada di kawasan Jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, beriku barang bukti body kap sepeda motor Honda Beat.

Sesuai pengakuan RP, kata Agus, sepeda motor korban telah dijual kepada A di wilayah Percut Sei Tuan dengan harga Rp1,5 juta. Sebelum menjualnya, pelaku membongkar atau melepas body kap sepeda motor korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Anak-Anak Sekolah Dasar di Simalingkar Harus Menyeberangi Sungai ke Sekolah, Yayasan Lansia Merdeka Indonesia Hadir Bangun Jembatan

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Medan diwakili staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aslan, meresmikan jembatan gantung Perintis di Jalan Sawit Raya, Gang Sawit 3, Kelurahan Mangga Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (14/9/2026).

Pembangunan jembatan diprakarsai Yayasan Lansia Merdeka diketuai Dr Hartono Tjandra. Perkumpulan Eng Chun Kong Sho yang mengumpulkan dana dari berbagai donatur sehingga terbangun jembatan tersebut.

[adsense]

Jembatan tersebut dibangun karena tidak ada akses jalan menghubungkan Jalan Tali Air menuju Jalan Sawit 3 karena dibatasi oleh Sungai Deli. Akibatnya, anak-anak sekolah dari Jalan Tali Air yang mau bersekolah di SD Inpres dan SD Swasta harus langsung menyeberangi sungai dengan cara melepas sepatu.

Anak-anak perempuan digendong bapaknya untuk menyeberang dan diseberangkan lagi ketika pulang sekolah. Jika air sungai naik, kebanyakan anak-anak tidak bersekolah, kalau orangtuanya memiliki sepeda motor bisa melintasi jalan keliling untuk sampai ke sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Amankan Pria Diduga Curi Angkot Mekar Jaya di Medan Tuntungan

Atas keprihatinan tersebut, yayasan mengumpulkan dana dari donatur salah satunya dari Yayasan Tabur Benih Kasih diketuai Selfiati Lukmin. Lalu dia memanggil ahli pengerjaan jembatan gantung dari Bandung, sehingga terbangun lah jembatan tersebut dan sudah digunakan masyarakat.

[adsense]

Tidak hanya selesai membangun, Hartono mengatakan, pihaknya menyiapkan biaya perawatan jembatan. Jika ada kerusakan supaya dilaporkan kepadanya, maka akan didatangkan teknisi memperbaiki jembatan. Tapi dia juga mengimbau masyarakat agar menjaga jembatan agar tidak dirusak orang tidak bertanggung jawab agar bisa digunakan dalam waktu lama.

Pada acara ramah tamah, Hartono Tjandra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan para donatur yang telah mendukung pembangunan jembatan untuk membantu aktivitas warga.

[adsense]

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu. Kami juga memohon agar jembatan yang telah dibangun ini dapat dijaga bersama-sama," ujar Hartono.

Ia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut berawal dari hasil survei yang dilakukan bersama sejumlah pihak. Saat meninjau lokasi, pihak yayasan melihat kondisi akses warga yang cukup memprihatinkan.

[adsense]

Menurutnya, warga termasuk anak-anak dan orang tua mengalami kesulitan untuk melintas. Bahkan, kondisi tersebut mendorong Yayasan Lansia Merdeka Indonesia untuk mengambil inisiatif membangun jembatan sebagai akses yang lebih aman bagi masyarakat.

"Kami melihat kondisi jembatan dan akses masyarakat memang cukup sulit. Karena itu, kami berniat membangun sebuah jembatan untuk membantu warga," katanya.

[adsense]

Hartono menegaskan, pembangunan jembatan tersebut bukan semata-mata menggunakan dana Yayasan Lansia Merdeka Indonesia. Pembangunan dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan dari para donatur.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah memberikan kontribusi hingga pembangunan jembatan tersebut dapat diselesaikan.

[adsense]

Selain membangun jembatan, Yayasan Lansia Merdeka Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan terhadap jembatan tersebut selama tiga tahun ke depan.

Hartono mengatakan, apabila ditemukan kerusakan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yayasan agar segera dilakukan perbaikan.

[adsense]

"Kami akan mengurus dan melakukan pemeliharaan selama tiga tahun. Kalau ada kerusakan dan dilaporkan kepada kami, kami akan datang untuk memperbaikinya," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan salah satu program sosial yang telah dilakukan Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.

[adsense]

Sebelumnya, yayasan juga telah membangun sebuah jembatan dari awal, melakukan renovasi jembatan di Kampung Baru, serta membantu renovasi jembatan di lokasi yang baru diresmikan.

"Ke depan, kami berharap para donatur tidak bosan-bosan untuk terus membantu kegiatan sosial yang kami lakukan," katanya.

[adsense]

Hartono juga berterimakasih kepada Siti Tarigan yang menghibahkan tanahnya untuk pondasi jembatan. Juga berterimakasih kepada masyarakat yang dikomandoi Ny Nainggolan yang siap menjaga jembatan dari perusakan orang-orang tidak bertanggung jawab.

Ny Nainggolan atas nama warga sangat berterima kasih kepada Yayasan Lansia Merdeka Indonesia yang mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat lewat pembangunan jembatan.

[adsense]

Sementara itu, Adlan atas nama Wali Kota sangat berterimakasih kepada Yayasan Lansia Merdeka Indonesia yang ikut mendukung pembangunan Kota Medan dengan membangun jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Acara ramah tamah dipandu MC Theresia Riama Marbun yang juga Sekretaris Yayasan Lansia Merdeka.

[adsense]

Turut hadir dari Yayasan, Mariani, Lidia, Juliati, Agus, Tomin, Akim, Jhony, Darwin. Yayasan Tabur Benih Kasih Selfiati Lukmin. Hadir juga Camat Medan Tuntungan Berani Peranginangin, Sekcam Eva Simamora, Lurah Mangga Ferry Tarigan dan unsur Muspika Kecamatan Medan Tuntungan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan, bersama Lapas Kelas IIB Tanjungbalai melakukan deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TB), sekaligus Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Lapas Kelas IIB Tanjungbalai tersebut, dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina. Turut hadir Kepala Lapas Tanjungbalai Refin Tua Simanullang, Kadis Kesehatan Tanjungbalai Safrina Yanti Harahap, jajaran Lapas serta tenaga kesehatan.

[adsense]

Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 78 WBP menjalani pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, skrining TB menggunakan Rontgen Dada serta pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) sesuai indikasi medis.

Dari hasil skrining awal tersebut, 24 WBP teridentifikasi suspect TB dan akan menjalani pemeriksaan serta tindak lanjut medis sesuai prosedur.

[adsense]

Baca Juga:

• Hasil Labkes Dinkes Sumut, Tiga Bakteri Ditemukan pada Sampel Makanan MBG di Karo

"Semakin dini kita mengetahui, maka semakin cepat penanganannya. Pada intinya kita menghindari risiko," ujar Fadly.

[adsense]

Ia mengimbau seluruh warga binaan tidak takut maupun ragu mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, deteksi dini jauh lebih penting agar penyakit dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih parah.

"Jangan nanti sudah terjadi baru kita sibuk, sudah parah baru sibuk. Kalau ada yang teridentifikasi, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan," tegasnya.

[adsense]

Fadly menjelaskan, pelaksanaan CKG dan skrining TB tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Puskesmas Semula Jadi dan Puskesmas Datuk Bandar, serta didukung tenaga kesehatan Lapas.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, 14–18 September 2026. Selain mendukung percepatan deteksi TB, pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular dan tidak menular di lingkungan Lapas.

[adsense]

Menurut Fadly, lingkungan pemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan karena warga binaan berada dalam lingkungan dengan tingkat kepadatan tertentu.

"Karena itu, pemeriksaan berkala dan penanganan sejak dini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan WBP sekaligus mencegah risiko penularan," ujar Fadly.

[adsense]

Pemko Tanjungbalai bersama Lapas Tanjungbalai berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pelayanan kesehatan bagi warga binaan, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung dalam kondisi yang sehat, aman dan manusiawi. (**)

[adsense]