[adsense]

Niat membantu mengantarkan seorang pria ke rumah pacarnya berujung petaka. Sepeda motor Honda Beat Sporty milik seorang pelajar berinisial Rangga Apriyansah (17) warga Jalan Medan Area Selatan Gang Sairin, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area dibawa kabur setelah pelaku meminta diantarkan ke kawasan Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area.

Pelaku, Gilang Almanda Ritonga (22) warga Jalan Langgar Gang Rukun, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Area setelah keberadaannya terendus di sebuah rumah kos di Jalan Menteng Raya Gang Rahayu, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

[adsense]

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin SIK MH didampingi Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri Lubis, Selasa (11/8/2026) mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku. Tim Opsnal kemudian bergerak ke lokasi. Petugas menemukan seorang pria yang ciri-cirinya sesuai dengan pelaku yang dicari.

"Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke komando untuk menjalani proses lebih lanjut," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Baru Sejam Diparkir, Honda Beat Warga Medan Area Dicuri, Pelaku Dibekuk Saat Bawa Kabur Motor

Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 21.10 WIB. Sekitar pukul 22.30 WIB, Gilang datang menemui korban dan saksi. Pelaku kemudian meminta bantuan agar diantarkan ke tempat pacarnya.

[adsense]

"Korban selanjutnya memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi untuk mengantarkan pelaku. Saksi dan pelaku pun berangkat menggunakan Honda Beat Sporty warna hitam milik korban.

Namun, sebelum sampai di rumah pacar pelaku, saksi menghentikan sepeda motor di sebuah warung karena hendak membeli rokok. Saat saksi berada di dalam warung, tiba-tiba terdengar suara mesin sepeda motor menyala," ungkapnya.

[adsense]

Lanjut AKP Yaqin, saksi kemudian keluar dan melihat sepeda motor milik korban sudah dibawa pelaku. Saksi sempat berusaha mengejar, tetapi pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian itu kemudian diberitahukan kepada korban dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Medan Area dengan Nomor: LP/B/407/VII/2026/SPKT/Polsek Medan Area/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

"Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian, yakni satu baju warna hitam, celana pendek warna krem, sandal warna hitam yang digunakan pelaku serta satu kunci T," kata Kapolsek.

[adsense]

Diungkapkan Yaqin, dari hasil pemeriksaan awal, Gilang diduga tidak hanya terlibat dalam pencurian sepeda motor milik korban. Kepada penyidik, tersangka mengakui pernah melakukan pencurian di sejumlah lokasi lainnya.

"Dalam keterangannya, tersangka menyebut beberapa sepeda motor yang pernah dicurinya, di antaranya KLX warna hijau-putih, Honda Beat warna hitam-merah di Jalan Langgar, Honda Beat warna biru dongker serta Yamaha Vino warna hijau-putih," terangnya.

[adsense]

Lebih lanjut, selain itu, tersangka juga menyebut pernah melakukan pencurian di kawasan Jalan Puri, tepatnya di sekitar Hotel Furistik.

"Meski demikian, pengakuan tersebut masih akan didalami penyidik untuk memastikan keterlibatan tersangka dalam perkara-perkara lainnya, termasuk mencocokkannya dengan laporan polisi dan barang bukti yang ada," pungkasnya sembari menambahkan tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHPidana.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan meminta pemerintah pusat menjadikan ruas jalan Padang Sidempuan-Pasir Pengaraian sebagai prioritas pembangunan nasional dan dapat direalisasikan pada tahun 2027.

Harapan itu disampaikannya saat audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (RUJJN) 2020-2040 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti.

Dalam pertemuan itu, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir Sarlen Ibrahim Harahap ST MM serta Plt Kepala Badan Perencanaan Inovasi Daerah Irmansyah Nasution SE. Turut hadir Bupati Rokan Hulu Anton ST MM.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Bayar Upah di Bawah UMSK, PT MIAP Dilaporkan Disnaker Sumut

Menurutnya, ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menghubungkan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

[adsense]

"Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Kami berharap dalam RUJJN 2020–2040, ruas Padang Sidempuan–Pasir Pengaraian yang melewati empat ruas jalan di Padang Lawas dapat menjadi prioritas dan terealisasi pada tahun 2027," ujar Putra Mahkota.

Senada dengan itu, Bupati Rokan Hulu Anton menilai peningkatan konektivitas antarwilayah sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

[adsense]

Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti, menyatakan bahwa berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan nasional.

"Kami mencatat seluruh usulan yang disampaikan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pembangunan jalan nasional tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap realisasi ruas jalan tersebut nantinya mampu memangkas waktu tempuh perjalanan, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemko Tebingtinggi hingga 31 Desember 2025 memiliki aset Ro 1,9 Triliun, Piutang 61,5 miliar, Utang Ro 32,5 milliar serta Silpa Anggaran Rp 59,83 milliar. Hal itu terungkan saat rapat lintas komisi DPRD Tebingtinggi dengan Eksekutif dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban penggunaan APBD TA 2025 di Ruang Sidang DPRD, Senin(10/8/2025)

Terungkapnya data tersebut ketika Fadli Umam Anggota DPRD Kota Tebingtinggi dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa membahas Ranperda terkait pertanggungjawaban penggunaan APBD TA 2025 tentu kita membahas pertanggungjawaban penggunaan keuangan Daerah.

[adsense]

Sebelum pembahasan kita masuk lebih jauh, lewat pimpinan DPRD saya menanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang kondisi Aset, Liabilitas dan Ekuitas Pemko Tebingtinggi per 31 Desember 2025 diajuga meminta kejelasan utang dan piutang Pemko Tebingtinggi Fadly Umam, Senin (10/8/2026)

Pada kesempatan itu, Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik mempersilahkan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sri Imbang Jaya Putra untuk menjawab pertanyaan anggota DPRD itu,

[adsense]

Baca Juga:

• HKBP Bersyukur atas Putusan Banding RSUD Tarutung, Persilakan DPRD Taput Tempuh Kasasi

Untuk piutang sekitar Rp 61,5 miliar terdiri dari piutang pajak daeara 27,9 milliar lebih, piutang retribusi 10,6 milliar lebih dan piutang DBH Provinsi 22,8 milliar lebih dan terkait aset kenderaan yang dikuasai pihak lain ada 21 kenderaan namun untuk yang lain Sri Imbang memohon kepada DPRD Tebingtinggi agar laporannya nantinya diserahkan secara tertulis kepada DPRD. Sedangkan utang kita Rp32,5 milliar

[adsense]

Fadly umam lebih lanjut menuturkan Pemko Tebingtinggi menerima WTP yakni Wajar Tanpa Pengecualian akan tetapi hasil WTP yang diperoleh dari BPK bukan jadi tameng penggunaan APBD TA 2025 tidak ada yang salah atau bebas dari melawan hukum

Diapun menjelaskan bahwa dari struktur APBD TA 2025 banyak yang tidak sehat diantaranya Pemko Tebingtinggi mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur hanya 17,2 persen yang seharusnya 40 persen dari sini kita melihat sudah salah dalam perencanaan

[adsense]

Namun berbeda dengan belanja pegawai yang mulai dari Tahun 2023 yang hanya 37 persen dari APBD, ditahun 2024 naik menjadi 40,47 persen juga di Tahun 2025 naik menjadi 43,3 persen

"Dari tahun ke tahun sejak 2023, belanja pegawai Pemko Tebingtinggi naik setiap tahun hingga 2025. Harusnya pemko Tebingtinggi bisa menekannya hingga 30 persen" ujar Fadly Umam

[adsense]

Diapun mengkritik, biaya pengawasan untuk inspektorat yang hanya 3,7 milliar. Bagaimana inspektorat dengan anggaran yang minim bisa mengawasi birokrasi yang mahal. Harusnya biar bisa berjalan dengan baik harus ada korelasi anggaran pengawasan dengan biaya birokrasi yang mahal

Dipenghujung, sesuai LHP BPK yang dia miliki dirinya menemukan ada Silpa APBD TA 2025 Rp59,83 milliar jumlah itu tentu cukup tinggi jika dibandingkann APBD TA 2024 sekita Rp 15 milliar (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanjungbalai berhasil menangkap seorang pria berinisial MA alias As (35) yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Lingkar Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Minggu (9/8/2026) malam.

" Penangkapan tersebut bermula dari adannya laporan warga yang resah dengan aktivitas peredaran gelap narkoba di kawasan tersebut," ucap Kasatresnarkoba Polres Tanjungbalai AKP Yudi Fitriansyah SH M Psi kepada harianSIB.com, Selasa (11/8/2026) sore.

[adsense]

Setelah mendapat informasi tersebut AKP Yudi Fitriansyah mengatakan Tim Opsnal di bawah pimpinan Kanit I Ipda Firman Simangunsong SH langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan.

" Petugas mendapati tersangka MA alias As berada di tempat kejadian bersama satu unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi. Dan ketika dilakukan penggeledahan petugas menemukan sebuah bungkusan mencurigakan yang dilapisi selotip cokelat berisi selembar tisu putih dan satu bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 100 gram," ucap AKP Yudi Fitriansyah.

[adsense]

Baca Juga:

• Miliki Sabu, Seorang Pria Diringkus Polres Tebingtinggi di Jalan Thamrin

AKP Yudi Fitriansyah juga mengatakan bahwa saat interogasi di tempat kejadian, tersangka MA alias As mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah benar miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial WZ yang kini dalam status penyelidikan dengan harga pembelian sebesar Rp28.000.000. Rencananya, sabu tersebut akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp30.000.000 untuk meraup keuntungan.

[adsense]

" Guna kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mako Polres Tanjungbalai. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiair Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman berat," pungkas AKP Yudi Fitriansyah. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Merahe Inti Alam Perkasa (MIAP), perusahaan pengelola pabrik pemecah batu (stone crusher) di Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dilaporkan ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hingga periode Februari 2026.

[adsense]

Laporan pengaduan diajukan tim kuasa hukum para eks pekerja yang terdiri dari Selatieli Zendrato SH MH, Yosafati Waruwu SH dan Ya'atulo Waruwu SH. Mereka mewakili enam eks pekerja, yakni Ewin, Bagus Suriono, Rahmat Sentosa, M. Riski Perdianta, Dedi Syahputra, dan Doni Siswanto.

Kepada wartawan, Selasa (11/8/2026), Ketua Tim kuasa hukum Selatieli Zendrato mengatakan bahwa berdasarkan informasi, pihak UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Disnaker Sumut telah melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan serta menindaklanjuti laporan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Pekerja PT TPL Melakukan Pendampingan Tripartit di Disnaker SU Terkait PHK Sepihak

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan berdasarkan surat dari Kantor Hukum Selatieli Zendrato, S.H., M.H. & Rekan tertanggal 7 Agustus 2026 perihal laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan terkait pembayaran upah di bawah UMSK.

[adsense]

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I meminta pihak PT Merahe Inti Alam Perkasa hadir untuk memberikan keterangan pada Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB di Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Jalan William Iskandar Nomor 331, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Pihak perusahaan diminta bertemu dengan Pengawas Ketenagakerjaan, Erwin Syahputra Nasution, ST dan Anton Fahrizal, ST. Dalam surat tersebut, pihak perusahaan juga diminta membawa daftar upah pekerja, daftar BPJS, PKWT, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan.

[adsense]

Selatieli Zendrato, mengapresiasi langkah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I yang telah menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami mengapresiasi respons dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Disnaker Sumut yang telah menindaklanjuti laporan kami dengan melakukan pendalaman dan pemanggilan terhadap pihak perusahaan," kata Selatieli.

[adsense]

Menurutnya, pemanggilan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan para eks pekerja telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

"Kami berharap proses pemeriksaan ini dilakukan secara objektif, transparan dan profesional. Kami menyerahkan proses pemeriksaan kepada pengawas ketenagakerjaan untuk mendalami seluruh dokumen maupun keterangan para pihak," ujarnya.

[adsense]

Selatieli mengatakan, pihaknya sejak awal telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme bipartit.

"Kami telah menempuh upaya penyelesaian secara baik-baik melalui mekanisme bipartit. Bahkan, kami sudah menyampaikan somasi kepada pihak perusahaan pada 18 Juni 2026. Namun sampai saat ini tidak ada kepastian mengenai pertemuan untuk menyelesaikan persoalan hak-hak para eks pekerja," katanya.

[adsense]

Menurut dia, langkah pelaporan ke Disnaker Sumut ditempuh setelah upaya musyawarah dengan pihak perusahaan tidak memperoleh kepastian penyelesaian.

"Karena upaya musyawarah tidak mendapatkan kepastian, maka kami mengambil langkah dengan melaporkan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan ini kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Disnaker Sumut," ujar Selatieli.

[adsense]

Ia menegaskan, persoalan yang diperjuangkan pihaknya adalah pemenuhan hak para eks pekerja, khususnya terkait pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

"Yang kami perjuangkan adalah hak para eks pekerja. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan memang ditemukan adanya kekurangan pembayaran upah, kami meminta agar perusahaan memenuhi dan membayarkan seluruh hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

[adsense]

Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum juga meminta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I melakukan pemeriksaan atau inspeksi secara menyeluruh terhadap PT Merahe Inti Alam Perkasa serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selatieli berharap proses pemeriksaan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para eks pekerja.

[adsense]

"Kami menghormati proses pemeriksaan yang nantinya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para eks pekerja," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Task Force DPP Partai Hanura menargetkan konsolidasi struktur organisasi di seluruh Indonesia rampung pada September 2026, sehingga mulai 2027 seluruh jajaran partai di daerah diharapkan sudah siap bergerak. Bagi pengurus yang lamban dan tak sejalan, diancam akan direshuffle.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, konsolidasi harus dituntaskan lebih awal agar Hanura memiliki waktu cukup panjang menyusun strategi pemenangan Pemilu 2029 dan pada akhir September semua diharapkan selesai, untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal.

Setelah konsolidasi organisasi rampung, Rio mengatakan, Hanura tidak lagi berkutat pada pembenahan internal, melainkan mulai memetakan kekuatan di setiap Dapil, termasuk menentukan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif melalui survey.

[adsense]

Baca Juga:

• Menjamurnya Kedai Kelontong Perantau Asal Aceh di Medan, Sinyal Kuat Pergeseran Peta Kekuatan Ekonomi Lokal

Untuk memastikan target berjalan sesuai rencana, Task Force DPP Hanura juga menyiapkan sanksi bagi pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan agenda partai berupa pergantian atau reshuffle kepengurusan, seperti yang dilakukan terhadap dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, yang diberhentikan karena dinilai berjalan lambat.

[adsense]

Khusus Sumatera Utara, Rio menilai wilayah ini memiliki modal politik yang cukup kuat, karena berdasarkan hasil Pemilu 2024, kader Hanura di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara menyumbangkan sekitar 70 kursi dari total 525 kursi yang dimiliki Hanura secara nasional.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sumut, El Adrian Shah, membuka peluang melakukan reshuffle kepengurusan DPD Hanura Sumut setelah konsolidasi partai selesai, untuk memastikan struktur partai diisi kader yang memiliki komitmen, mampu bekerja sama dan sejalan dengan agenda membesarkan Hanura.

[adsense]

"Semoga setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Sumut," tegas El Adrian sembari menilai reshuffle penting agar jajaran pengurus dapat bekerja maksimal menghadapi agenda politik ke depan.

Ia juga memberikan sinyal tegas kepada kader yang tidak mampu berjalan bersama organisasi agar memberikan ruang kepada kader lain yang memiliki komitmen.

[adsense]

Di akhir kegiatan, El Adrian meminta seluruh Ketua DPC Hanura se-Sumut menjaga soliditas dan tidak membiarkan perbedaan internal menghambat kerja organisasi.

"Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," ucapnya.

[adsense]

Konsolidasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, anggota Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing, Ketua Umum Laskar Muda Hanura Heru Margi Pangestu, serta jajaran pengurus DPD Hanura Sumut dan organisasi sayap partai. (*).

[adsense]

[adsense]

Peredaran narkotika di lingkungan perguruan tinggi berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Pematangsiantar. Tiga pria diamankan, satu di antaranya inisial ZW dan dua lagi tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Simalungun (USI) masing-masing inisial FA dan AFB.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Polres Pematangsiantar dan pihak kampus USI.

[adsense]

"Ketiganya kita amankan dari dua lokasi di lingkungan fakultas kampus USI pada Minggu (4/8/2026)," ungkap Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budi, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring dan pihak Yayasan USI dalam konferensi pers di Mako Polres, Selasa (11/8/2026).

Pengungkapan bermula dari penindakan petugas Satres Narkoba di Fakultas Ekonomi, di mana petugas mengamankan satu tersangka beserta barang bukti berupa ganja seberat 91,68 gram dan satu unit ponsel.

[adsense]

Baca Juga:

• Miliki Sabu, Seorang Pria Diringkus Polres Tebingtinggi di Jalan Thamrin

Wakapolres menegaskan, jumlah tersebut berpotensi menyelamatkan setidaknya 9.749 jiwa dari bahaya narkotika.

[adsense]

Ketiga tersangka kini ditahan untuk proses penyidikan. Mereka dijerat Pasal 111 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu, pihak Yayasan mewakili pengelola USI menyampaikan apresiasi kepada kepolisian.

[adsense]

"Kampus harus menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, bukan sasaran peredaran barang haram," ujar Ketua Yayasan USI, John Warinson Saragih. (**)

[adsense]

[adsense]

Fakta baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Langkat senilai Rp29,5 miliar. Terdakwa Budi Pranoto Seputra mengungkap adanya aliran dana sekitar Rp19 miliar kepada Bahrun Walidin alias Baron yang disebut berkaitan dengan penjualan 312 unit smartboard.

Keterangan tersebut disampaikan Budi saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Budi yang merupakan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa mengatakan, dana tersebut merupakan fee yang diminta oleh Baron. Menurut Budi, perusahaannya hanya berperan sebagai distributor sekaligus reseller smartboard yang dibeli dari PT Global Harapan Nawasena.

"Fee itu diminta oleh Baron," kata Budi dalam persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Forkopimca Gunung Sitember Hibur Para Korban Kebakaran

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang, Budi mengaku mengenal Baron sebagai pengusaha asal Aceh Jaya yang menggunakan nama CV Bina Riski.

[adsense]

Budi mengatakan, dirinya tidak mengetahui bahwa Baron merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ia mengaku selama berinteraksi, Baron selalu berpenampilan rapi sehingga dirinya tidak menaruh curiga.

Persidangan kemudian mengungkap percakapan WhatsApp dalam grup bernama "Bisma Sumatra". Grup tersebut disebut hanya beranggotakan Baron, Budi, serta istri Budi, Fatimah alias Bu Fei.

[adsense]

Jaksa penuntut umum menunjukkan salah satu percakapan yang memuat pengiriman surat pesanan smartboard tertanggal 26 Agustus 2024.

Jaksa kemudian mempertanyakan keberadaan surat pesanan tersebut karena proses pengklikan melalui e-katalog disebut baru dilakukan pada 12 September 2024.

[adsense]

Budi mengaku tidak mengingat secara pasti tanggal tersebut.

Namun, menurut pemahamannya, keberadaan surat pesanan menunjukkan bahwa proses pengadaan telah berjalan dan sebelumnya telah terdapat surat perintah kerja (SPK).

[adsense]

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci percakapan lanjutan antara Baron dan Fatimah terkait dokumen tersebut.

Dalam persidangan, Budi juga menceritakan pengalamannya saat ditawari pekerjaan pengadaan smartboard di Aceh Jaya oleh Baron. Menurut Budi, proyek tersebut disebut tidak memiliki anggaran dan justru meminta dana sekitar Rp5 miliar.

[adsense]

Pengalaman tersebut, kata Budi, membuat dirinya dan istrinya lebih berhati-hati menerima informasi mengenai proyek yang disampaikan Baron.

Jaksa juga mengonfirmasi keterangan Baron dalam persidangan sebelumnya mengenai dugaan pemberian uang Rp2,5 miliar kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

[adsense]

Budi membantah pernah memerintahkan pemberian uang tersebut

Ia mempertanyakan alasan pemberian uang harus dilakukan melalui Baron apabila dirinya disebut mengenal Saiful Abdi secara langsung.

[adsense]

Budi mengatakan dirinya baru mengenal Saiful ketika keduanya sama-sama berada di Rutan Kelas I Medan pada November 2025.

Sementara itu, terdakwa Supriadi yang diperiksa oleh penasihat hukum Saiful Abdi lebih banyak menyatakan tidak mengetahui sejumlah hal yang ditanyakan kepadanya.

[adsense]

Supriadi juga mencabut beberapa keterangannya yang sebelumnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ia mengaku lupa mengenai pertemuan dengan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang disebut turut dihadiri M Nuh selaku PPTK dan dirinya.

[adsense]

Supriadi turut membantah pernah memerintahkan pendistribusian smartboard ke sejumlah sekolah.

Ia juga menolak disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut.

[adsense]

Namun, jaksa kemudian menunjukkan surat pesanan smartboard yang disebut telah bermeterai dan dibubuhi stempel Dinas Pendidikan Langkat. Dalam surat tersebut, nama Supriadi tercantum sebagai PPK dan ditujukan kepada PT Global Harapan Nawasena.

Atas dokumen tersebut, Supriadi tetap bersikukuh bahwa dirinya hanya menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sarpras), bukan sebagai PPK.

[adsense]

Dalam persidangan sebelumnya, Saiful Abdi juga disebut telah membantah sejumlah keterangan yang berkaitan dengan posisi dan peran Supriadi dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gunung Sitember, mengunjungi para korban kebakaran, di Dusun Lau Kersik, Desa Bukit Lau Kersik, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Senin (10/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Gunung Sitember menyampaikan kata-kata penghiburan dan menyerahkan bantuan berupa beras dan telur kepada para korban.

[adsense]

Kapolsek Tigalingga, Iptu Parlindungan Lumban Toruan, mewakili Kapolres Dairi menyampaikan mereka dapat merasakan apa yang dialami oleh warga. Menurutnya, pimpinan tingkat kabupaten harusnya hadir dan bertatap muka dengan warga yang menjadi korban.

"Kami terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf, karena kehadiran kami hanya mewakili. Kiranya musibah yang terjadi dapat diterima dengan lapang dada dan tabah dalam menghadapinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara kami semua," ujar Kapolsek kepada warga, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 7 Rumah Hangus Terbakar, 2 Unit Dibongkar Paksa di Desa Lau Kersik di Dairi

"Jangan dilihat banyak dan nominalnya. Inilah ketulusan dan rasa solidaritas kami atas musibah yang terjadi, walaupun tidak sebanding dengan kerugian yang ada. Sebagai rasa kepedulian kami, kiranya saudara yang terdampak dapat menerima bantuan bahan makanan yang telah kami serahkan," ujarnya.

[adsense]

Kunjungan kasih tersebut dihadiri Kapolsek Tigalingga Iptu Parlindungan Lumban Toruan, Camat Gunung Sitember, Danramil 04/Tigalingga Kapten Inf M Maibang, Kepala Desa Bukit Lau Kersik Mangiring Sinurat, perwakilan Dinas Sosial Dairi, perwakilan BNPB Dairi, serta Personil Polsek Tigalingga. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, membagikan 170 Bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), depan Kantor Camat Sosa, untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 3917 Tahun 2026 tentang Partisipasi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih. Program itu digelar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[adsense]

Camat Sosa, Syafarudin Siregar, l mengatakan, Pemerintah Kecamatan Sosa turut berpartisipasi dengan membagikan 60 bendera untuk kendaraan roda empat, 60 bendera untuk kendaraan roda dua, serta 50 bendera untuk rumah tangga.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Sosa terhadap Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang dicanangkan pemerintah. Kami berharap masyarakat semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujarnya kepada harianSIB.com, Senin (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kunjungi Ponpes Dinul Khoiriyah, Camat Aek Nabara Barumun Tekankan Pembangunan SDM

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Padang Lawas Nomor 400.10.1.1/244/2026 tentang permohonan partisipasi, gerakan tersebut dilaksanakan secara serentak di 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian dari upaya menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

[adsense]

Selain pemerintah kecamatan, surat edaran tersebut juga ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa dan kelurahan, sekolah, BUMD, badan usaha swasta, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan untuk turut mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Syafarudin mengajak seluruh masyarakat, aparatur pemerintah desa, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk memasang bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan.

[adsense]

Ia menambahkan, pelaksanaan pembagian bendera di Kecamatan Sosa berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang melintas di Jalinsum.

"Melalui gerakan ini, kita ingin menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat," katanya.

[adsense]

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026 dilaksanakan sejak diterbitkannya surat edaran hingga 31 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.1/5191/SJ tanggal 10 Juli 2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Diduga memiliki narkotika jenis sabu, seorang pria inisial E (56) alias Asun, diringkus Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi di kawasan Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Selasa (4/8/2026) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus, yang dikonfirmasi harianSIB.com, Selasa (11/8/2026), membenarkan adanya penangkapan tersebut.

[adsense]

Dikatakan Jimmy, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka dan dinilai sudah sangat meresahkan.

Usai menerima info, lanjutnya, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres dipimpin Kanit Ipda Apri Butarbutar bergegas ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan secara mendalam.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Tegas Polres Samosir, Tindak Pembalakan Hutan, Narkoba dan Miras Tanpa Kompromi

Ketika dilakukan penggeledahan badan, petugas mengamankan alat bukti kejahatan narkotika berupa 4 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,82 gram, 1 bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 pipet berbentuk skop dan kotak rokok.

[adsense]

"Saat diinterogasi awal, pelaku yang diketahui residivis kasus srupa itu juga mengakui seluruh barang haram tersebut memang miliknya yang hendak dijual ke para pemesan," bebernya.

Atas perbuatan melanggar hukum itu, kini pelaku beserta barang bukti (BB) telah diamankan di Polres Tebingtinggi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

"Terduga E akan dijerat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumut yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Pelepasan kontingen berlangsung di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Selasa (11/8/2026). Bobby berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Sumut dan memberikan yang terbaik selama mengikuti kegiatan nasional tersebut.

[adsense]

"Buat bangga nama Sumatera Utara melalui Jamnas ini. Selain buat bangga Sumatera Utara, kalian juga nantinya akan membuat bangga keluarga," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, 1.179 peserta yang berangkat merupakan putra-putri terbaik Sumut. Karena itu, ia meminta mereka tidak hanya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, tetapi juga membawa pulang pengalaman dan keterampilan yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Lepas 31 Peserta Jambore Nasional XII 2026 ke Cibubur

Selain prestasi, Bobby mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama perjalanan maupun mengikuti kegiatan Jamnas. Apalagi, perjalanan menuju Jakarta cukup panjang, terutama bagi peserta yang menempuh jalur laut dan darat.

[adsense]

Bobby juga meminta peserta saling menjaga selama berada jauh dari keluarga. Menurutnya, kekompakan menjadi hal penting selama para peserta berada di luar daerah.

Ia pun berharap seluruh kontingen kembali ke Sumut dengan membawa ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk kemajuan daerah.

[adsense]

"Ketika nanti berada di luar daerah tetap menjaga kekompakan dan keguyuban, sehingga nanti kalian pulang dari Jamnas membawa ilmu yang bermanfaat untuk Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan mengatakan, kontingen Sumut yang mengikuti Jamnas XII Tahun 2026 berjumlah 1.179 orang. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh orang Kontingen Daerah dan 1.172 orang Kontingen Cabang.

[adsense]

Dikky menjelaskan, keberangkatan kontingen menuju lokasi Jamnas di Cibubur dibagi melalui tiga jalur transportasi, yakni laut, darat dan udara. Melalui jalur laut, sebanyak 384 orang dari enam Kwarcab diberangkatkan pada 4 dan 11 Agustus 2026. Mereka berasal dari Medan, Binjai, Langkat, Batubara, Humbang Hasundutan dan Tebingtinggi.

Kemudian melalui jalur darat, sebanyak 461 orang dari 13 Kwarcab diberangkatkan pada 9 dan 10 Agustus 2026. Sedangkan melalui jalur udara, sebanyak 334 orang diberangkatkan yang terdiri atas Kontingen Daerah dan sembilan Kwarcab.

[adsense]

Dikky mengatakan, Jamnas XII Tahun 2026 akan berlangsung 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan nasional tersebut mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan".

Menurutnya, tema tersebut menegaskan peran Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan mandiri, sekaligus memiliki kepedulian terhadap pembangunan nasional.

[adsense]

"Kami berharap Kontingen Sumut tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu membawa nama baik daerah, mempererat persaudaraan dengan Pramuka dari seluruh Indonesia, serta pulang membawa pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan prestasi untuk Sumatera Utara," katanya.

Turut hadir dalam pelepasan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan Yusrizal, Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KSOP Utama Belawan Didi Supriyadi, serta Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kabid IKP Porman Mahulae. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pihak HKBP menyatakan rasa syukur menyusul putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan Nomor 340/Pdt/2026/PT MDN yang mengabulkan gugatan HKBP terkait kepemilikan lahan dan bangunan Rumah Sakit Umum HKBP Tarutung.

Dikutip dalam kanal YouTube resmi HKBP, Selasa (11/8/2026), HKBP mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menempuh upaya hukum kasasi jika hal itu menjadi pilihan mereka.

[adsense]

Putusan banding yang dijatuhkan pada 9 Juli 2026 itu membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung sebelumnya, yang sempat menolak gugatan HKBP. Majelis Hakim PT Medan menyatakan secara tegas keabsahan hukum HKBP atas kepemilikan tanah dan bangunan RSUD Tarutung.

Sengketa yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik dan jemaat itu akhirnya mendapat kejelasan yuridis, setelah Majelis Hakim menilai fakta persidangan, landasan konstitusional, serta bukti-bukti sejarah yang diajukan tim kuasa hukum HKBP.

[adsense]

Baca Juga:

• Kisah Nommensen dan Lahirnya HKBP di Sait Ni Huta Tapanuli Utara

"Kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas tegaknya kebenaran dan keadilan di lembaga peradilan," ujar Victor.

[adsense]

Ia juga menanggapi wacana DPRD Taput yang berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Menurut Victor, HKBP tidak mempersoalkan langkah itu karena merupakan hak hukum yang dijamin undang-undang.

"Pengajuan kasasi merupakan hak hukum yang dijamin secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. HKBP memandang langkah tersebut sebagai bagian yang sah dari mekanisme hukum negara, yang patut dihormati oleh semua pihak tanpa adanya rasa prasangka," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, seluruh berkas pembuktian yang dimiliki HKBP didasarkan pada fakta material yang diyakini tidak terbantahkan, sehingga pihaknya percaya Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang seadil-adilnya bila kasasi benar diajukan.

Guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt Rikson M Hutahaean MTh mengunggah sejumlah dokumen historis melalui laman Facebook resmi organisasi.

[adsense]

Langkah ini disebut bertujuan mengedukasi publik sekaligus meluruskan informasi keliru yang berkembang terkait dasar hukum kepemilikan aset RSUD Tarutung.

Salah satu dokumen yang dipublikasikan adalah resolusi resmi lembaga misionaris Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) tertanggal 1 Oktober 1948, yang disahkan notaris di Wuppertal-Barmen, Jerman, pada 3 Agustus 1954.

[adsense]

Dalam resolusi itu, Direktur Misionaris RMG, Pastor H Berner, menyatakan seluruh properti RMG di Sumatera — termasuk tanah dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan dana RMG merupakan milik HKBP.

Ketegasan ini diperkuat lewat surat resmi RMG dari Wuppertal-Barmen tertanggal 20 Februari 1953 kepada pimpinan HKBP saat itu, Ephorus Pdt DC Sihombing.

[adsense]

Pastor Berner menegaskan, tanah yang diserahkan tetua adat Tapanuli kepada RMG ditujukan khusus untuk memperkuat iman jemaat melalui pendirian gereja, sekolah dan rumah sakit, serta bahwa keberadaan RMG di tanah Batak telah menyatu utuh dengan badan hukum HKBP.

Legitimasi HKBP atas RSUD Tarutung juga disebut memperoleh pengakuan pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan.

[adsense]

Salinan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS) Kabupaten Taput tertanggal 29 Mei 1952, ditandatangani Ketua SP Lumbantobing, memutuskan agar hak milik rumah sakit dan balai pengobatan peninggalan badan misi di Taput dikembalikan kepada HKBP sebagai warisan sah RMG.

Dukungan itu dipertegas lewat surat Bupati Taput F Pasaribu Nomor 19699/1/12 tertanggal 10 Juni 1953 kepada Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan proses pengembalian hak milik RSUD Tarutung kepada HKBP perlu dituntaskan dan pemerintah wajib membayar sewa kepada HKBP selama proses berjalan.

[adsense]

Rantai pembuktian juga diperkuat Akta Pernyataan dan Kesaksian Notaris Emy Banjarnahor SH, Nomor 50 tertanggal 14 September 2001, yang mencatat kesaksian di bawah sumpah dari Tua Victor Purba Simamora, mantan Kepala Desa Simamora sekaligus keturunan pihak penyerah tanah.

Kesaksian itu mengungkap bahwa pada 18 Juni 1928, Tertius Simamora bersama Renatus Hutagalung menandatangani surat penyerahan tanah pertapakan kepada RMG untuk pendirian rumah sakit, bahkan turut menyumbangkan sebagian dana ganti rugi bagi pembangunan fisiknya.

[adsense]

Sembari menghormati proses kasasi yang mungkin ditempuh DPRD Taput di Mahkamah Agung, HKBP menyatakan akan terus meningkatkan mutu pelayanan medis, memodernisasi sarana kesehatan dan menghadirkan pemulihan bagi seluruh warga Taput tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan (**)

[adsense]

[adsense]

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang diketuai Andi Jayadi Nur mengabulkan seluruh gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun terkait penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate (PT ESIBME).

Putusan tersebut sebagaimana kutipan putusan yang diterima dari sistem e-Court PTUN Medan, Senin (10/8/2026), dalam perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.MDN.

[adsense]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim selanjutnya menyatakan batal Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar oleh PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate tertanggal 6 Januari 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Minta SPBU di Bandar Hinalang Segera Beroperasi

Dalam amar putusan yang sama, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tersebut sebesar Rp15.231.000.

[adsense]

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PTUN Medan.

Kuasa hukum menilai putusan tersebut merupakan bentuk nyata penegakan hukum dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya melalui jalur hukum.

[adsense]

Hermansyah Hutagalung SH MH mengatakan pihaknya menghormati seluruh proses persidangan yang telah dilalui hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.

"Pertama-tama kami mengapresiasi dan menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Medan. Bagi kami, putusan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mencari keadilan melalui jalur hukum ketika merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pemerintahan," ujar Hermansyah, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, putusan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kemenangan kelompok tani sebagai pihak penggugat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap keputusan pejabat pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.

"Kami melihat putusan ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Yang kami perjuangkan sejak awal bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi bagaimana keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dibuat secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

[adsense]

Senada, Daniel W. Panggabean SH MH juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurut Daniel, putusan itu menjadi kabar baik bagi kliennya yang sejak awal memperjuangkan kepastian hukum terkait penetapan calon penerima dan calon lahan kebun masyarakat.

[adsense]

"Kami memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan ini tentunya menjadi kabar baik bagi klien kami yang selama ini memperjuangkan kepastian hukum dan hak mereka sebagai masyarakat sekitar wilayah perkebunan," ujar Daniel.

Daniel berharap putusan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

"Kami berharap semua pihak menghormati putusan ini. Kami juga berharap ke depan proses penetapan penerima maupun calon lahan kebun masyarakat dapat dilakukan secara terbuka, objektif dan tidak mengabaikan masyarakat yang memang memiliki kepentingan serta berada di sekitar wilayah perkebunan," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan tetap mengawal kepentingan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya sesuai koridor hukum.

[adsense]

"Kami akan tetap mengawal perkara ini secara profesional dan konstitusional. Bagi kami, hukum harus menjadi jalan untuk mencari keadilan, bukan sekadar alat untuk memenangkan suatu pihak," pungkas Daniel.

Gugatan Berawal dari Penetapan Calon Penerima Kebun Plasma.

[adsense]

Diketahui, gugatan ini diajukan oleh Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun terkait keputusan mengenai penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT ESIBME.

Gugatan diajukan melalui tim kuasa hukum dari Law Firm Heart and Hand, yakni Hermansyah Hutagalung SH MH, Daniel W. Panggabean SH MH, Edoward M. Hutapea SH MH, Lamhot W. Tampubolon SH MH, Sarmatua Tampubolon SH MH serta Syarifah A. Hutagalung SH.

[adsense]

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 Tahun 2025 tertanggal 6 Januari 2025.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat menyebut keputusan tersebut dinilai merugikan kelompok tani yang berada di sekitar wilayah perkebunan PT ESIBME.

[adsense]

Hermansyah mengatakan kelompok tani yang diwakilinya secara faktual berada di sekitar areal perkebunan, namun tidak ditetapkan sebagai calon penerima kebun plasma.

"Klien kami adalah kelompok tani yang secara faktual berada di sekitar areal perkebunan. Namun justru tidak ditetapkan sebagai calon penerima kebun plasma. Ini yang kami anggap sebagai bentuk ketidakadilan," ujar Hermansyah saat diwawancarai pada 20 April 2026.

[adsense]

Menurutnya, keputusan bupati tersebut dinilai telah memenuhi unsur sebagai objek sengketa tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final.

Sementara itu, Daniel W. Panggabean sebelumnya menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Medan, pihaknya telah menempuh upaya administratif.

[adsense]

Menurut Daniel, pihaknya telah melayangkan somasi kepada Bupati Simalungun pada 31 Desember 2025. Namun, menurut pihak penggugat, tidak terdapat penyelesaian sehingga langkah hukum melalui PTUN Medan ditempuh.

Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

[adsense]

Daniel sebelumnya menyebut luas HGU yang dikaitkan dengan perusahaan mencapai sekitar 3.177,94 hektare.

Menurut perhitungan pihak penggugat, terdapat alokasi lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat kebun plasma.

[adsense]

"Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, seharusnya ada alokasi sekitar 600 hektare untuk masyarakat sekitar. Klien kami seharusnya menjadi prioritas sebagai penerima manfaat," tegas Daniel.

Selain persoalan penetapan calon penerima kebun plasma, pihak kuasa hukum juga sebelumnya menyampaikan kritik terhadap mekanisme CSR PT CIPEF yang menurut mereka merugikan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

[adsense]

Daniel bahkan menyatakan pihaknya meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pihak kuasa hukum juga mengaku telah menyampaikan pengaduan serta meminta perlindungan hukum atas dugaan intimidasi terhadap masyarakat.

[adsense]

Namun demikian, berbagai pernyataan tersebut merupakan dalil dan sikap hukum pihak penggugat, sedangkan pokok perkara yang telah diputus PTUN Medan dalam perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.MDN berkaitan dengan keputusan administratif Bupati Simalungun mengenai penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT ESIBME.

Dengan putusan tersebut, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya memperoleh putusan yang mengabulkan seluruh gugatannya, sekaligus membatalkan keputusan Bupati Simalungun yang menjadi objek sengketa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua pria pegawai koperasi yang tewas dalam kecelakaan antara kereta api dan sepeda motor di perlintasan tanpa palang di Dusun I, Desa Pematangsijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Senin (10/8/2026), telah teridentifikasi.

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya mengatakan kedua korban yang tewas di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, merupakan warga Desa Terangbulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

[adsense]

Masing-masing bernama Romaito Rambe (30) pengendara motor Honda Revo BK 4869 VBS dan penumpangnya Torkis Rambe (27).

"Kedua korban merupakan pegawai koperasi, pengendara motor dan penumpangnya tewas seketika di lokasi kejadian," ujarnya dikonfirmasi, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kecelakaan di Perlintasan Rel Tualang, Dua Pengendara Motor Tewas Dihantam Kereta Api

Saat bersamaan, kereta api penumpang Putri Deli U98 dari arah Medan menuju Tebingtinggi melintas. Kemudian bagian depan kereta api menghantam samping kiri motor korban. Tabrakan pun tak terelakan hingga menyebabkan korban terpental beberapa meter dari lokasi kejadian dan motornya hancur berkeping-keping.

[adsense]

"Untuk keperluan visum, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan, sementara motornya telah diamankan Satlantas Polres Sergai sebagai barang bukti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga di lokasi, Herdiwan, menyebut kedua korban saat itu hendak menyeberangi perlintasan untuk mengutip iuran koperasi di seberang rel. Namun naas, saat melintas, motor yang mereka gunakan tertabrak kereta api. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto.

[adsense]

Kedatangan Pangdam disambut hangat oleh Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra beserta jajaran, serta unsur Forkopimda dari Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Tanjungbalai Tekankan Anggota Tingkatkan Tanggung Jawab Tugas

[adsense]

Tak hanya itu, turut pula dilakukan penandatanganan prasasti mural 3D bergambar Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menghiasi lingkungan Makodim, serta aksi penanaman pohon bersama guna mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan.

[adsense]

Dalam arahannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy menekankan agar seluruh prajurit senantiasa meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme.

[adsense]

"Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jaga kekompakan, disiplin, serta nama baik TNI Angkatan Darat. Jadilah prajurit yang selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," pesan Pangdam. (**)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat meminta kepada pihak terkait segera mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Bandar Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. Pasalnya, keberadaan SPBU itu sangat dibutuhkan masyarakat.

"Informasinya, SPBU itu akan beroperasi pada bulan Maret 2026. Nyatanya, sampai sekarang belum juga beroperasi. Entah apa kendalanya," kata warga, Anton Purba, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Dia menyampaikan akibat belum beroperasinya SPBU itu, masyarakat yang berada di wilayah Simalungun Atas (Kecamatan Purba, Silimakuta, Haranggaol Horisan, Dolok Silau dan Pematang Silimahuta) terpaksa membeli BBM dari pengecer yang harganya mahal.

"Harga pertalite dari pengecer Rp 13.000 per liter dan solar Rp 9.000 sampai Rp 11.000 per liter. Sangat mahal. Seolah-olah masyarakat di sini dipaksa menjadi orang kaya. Pada hal tidak, mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian," keluh Anton.

[adsense]

Baca Juga:

• BMKG: Sumut Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Sepekan

"Pengecer juga tidak bisa kita salahkan. Karena mereka juga membutuhkan biaya untuk mendapatkan BBM tersebut. Tapi, imbasnya sangat berpengaruh terhadap masyarakat banyak," kata Anton.

[adsense]

Hal senada dikatakan warga lain, di antaranya Iwan Saragih dan Parulian Turnip. Disebut, mahalnya harga penjualan BBM berimbas terhadap tingginya harga penjualan barang-barang sembako di wilayah itu.

"Kondisi itu memberatkan perekonomian masyarakat setempat dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Karena itu, diminta kepada PT Pertamina dan pihak pengelola SPBU Bandar Hinalang segera mengoperasikan SPBU tersebut," ucap Iwan.

[adsense]

Jika SPBU itu telah beroperasi, kata Iwan, maka harga penjualan BBM kembali akan normal di wilayah Simalungun Atas, sehingga secara otomatis kondisi perekonomian masyarakat pun akan kembali normal.

Iwan juga mendesak Pemkab Simalungun untuk memperjuangkan pengaktifan operasional SPBU tersebut. Kalau ada surat-surat yang dibutuhkan untuk keperluan operasional SPBU itu segera diselesaikan secepatnya.

[adsense]

"Lakukan langkah-langkah strategis dengan cara melayangkan surat kepada pihak Pertamina untuk menekan pihak pengelola supaya segera mengoperasikan SPBU itu," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan jajaran MPK Indonesia dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan D hadir didampingi Sekretaris Umum MPK Indonesia Jopie JA Rory. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera Utara-Aceh Dr RE Nainggolan, Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius TP Hutabarat MSi, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Lumbantoruan MEng sebagai Ketua Pelaksana Rakernas V MPK di Indonesia yang akan berlangsung di Tarutung.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara MPK Indonesia dan pemerintah, khususnya dalam pengembangan pendidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• TK Kemala Bhayangkari 11 Tarutung Direvitalisasi, Kapolda Sumut: Pendidikan Anak Usia Dini Fase Fundamental

Rakernas tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi MPK Indonesia dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan pendidikan Kristen sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan Kristen terhadap pembangunan pendidikan nasional.

[adsense]

Selain menghadiri Rakernas, Abdul Mu'ti juga diundang untuk mengunjungi sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berhasil direvitalisasi dengan bantuan dari Kemendikdasmen.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung hasil revitalisasi sekolah sebagai contoh konkret kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan layanan pendidikan.

[adsense]

Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam pertemuan itu juga memperlihatkan adanya upaya membangun kolaborasi lintas pihak dalam pengembangan pendidikan di daerah selain daripada memperkenalkan Tapanuli Utara sebagai pusat pendidikan, awal penyebaran Agama Kristen dan juga kecintaan masyarakat terhadap pendidikan.

MPK Indonesia berharap komunikasi dan kerja sama dengan Kemendikdasmen dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pendidikan, termasuk yang dijalankan sekolah-sekolah Kristen, dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

[adsense]

Kerja sama tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi kolaborasi konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kapasitas sekolah, serta membuka ruang bagi lembaga pendidikan Kristen untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. (*)

[adsense]

[adsense]

Sedikitnya 111 orang meninggal dunia dan 87 lainnya luka-luka setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia, Senin (10/8/2026). Tim penyelamat masih mencari warga yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan di sejumlah kota.

Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat gempa terjadi pada kedalaman sekitar 107 kilometer. Layanan Geologi Kolombia menyebut peristiwa itu sebagai gempa terkuat yang tercatat di negara tersebut sepanjang abad ke-21.

[adsense]

Pusat gempa berada di sekitar San José del Palmar, Departemen Chocó. Getarannya terasa hingga Cali, Pereira, Manizales dan Quibdó.

Pereira, ibu kota Departemen Risaralda yang merupakan bagian kawasan penghasil kopi Kolombia, menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah. Sebuah bangunan empat lantai dilaporkan roboh saat gempa terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• In Release02, Hansen Teo: Band Medan Berani dan Mampu Bereskperimen

Di Kota Cali, pencarian dilakukan di sejumlah bangunan yang rusak dan runtuh. Petugas pemadam kebakaran Mauricio Andrade mengatakan timnya menyelamatkan dua perempuan dewasa dan dua anak dari sebuah bangunan ambruk.

[adsense]

Namun, operasi pencarian masih berlangsung karena dikhawatirkan terdapat warga lain yang terjebak di bawah reruntuhan.

Kerusakan juga terjadi di Manizales. Salah satu menara samping katedral bergaya neo-Gotik di kota itu runtuh dan menebarkan puing ke jalanan.

[adsense]

Di Chocó, proses pendataan korban terkendala gangguan komunikasi. Gubernur Chocó Nubia Carolina Córdoba menyebut sedikitnya 12 orang meninggal dan 84 lainnya luka-luka di wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan pedesaan tersebut.

Otoritas penerbangan sipil Kolombia menghentikan sementara operasional sejumlah bandara di wilayah barat, termasuk di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago dan Buenaventura. Penutupan dilakukan untuk memastikan kondisi struktur bangunan bandara.

[adsense]

Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella menetapkan status darurat nasional. Pemerintah mengerahkan kemampuan negara untuk melindungi warga, menyalurkan bantuan dan menyelamatkan korban yang masih terperangkap.

Layanan Geologi Kolombia mencatat sedikitnya 21 gempa susulan hingga Senin malam. [Perlu verifikasi: jumlah gempa susulan terbaru dari otoritas geologi Kolombia.]

[adsense]

Kolombia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang aktif secara seismik. Operasi penyelamatan masih berlangsung dan angka korban berpotensi berubah seiring pendataan di wilayah terdampak.(**)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprediksi sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama 10-17 Agustus 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi anomali suhu muka laut atau Sea Surface Temperature (SST) yang hangat di Samudra Hindia barat Sumatera dan Selat Malaka.

Selain itu, belokan angin (shearline) serta konvergensi angin di sekitar Pantai Timur Sumut turut mendukung pembentukan awan konvektif.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Dukung Impounding Lau Simeme, Harap Manfaatnya Segera Dirasakan

Ia menjelaskan, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, pada 3 Agustus 2026 mencapai 138 milimeter.

[adsense]

Selanjutnya, Pos Hujan ARG Sipispis di Kabupaten Serdang Bedagai mencatat curah hujan 88,8 milimeter pada 4 Agustus, ARG Kualuh Selatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 78,4 milimeter pada 5 Agustus, Pos Hujan Hapesong di Kabupaten Tapanuli Selatan 71 milimeter pada 6 Agustus, serta Pos Hujan Kebun Pabatu Bibitan di Kabupaten Serdang Bedagai 66 milimeter pada 9 Agustus.

Menurut Martha, aktivitas gelombang atmosfer yang masih aktif, shearline dan konvergensi dari wilayah pantai barat hingga lereng timur, serta suhu muka laut yang hangat meningkatkan suplai uap air ke wilayah Sumut.

[adsense]

Kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang hari juga memicu pemanasan permukaan secara optimal. Kondisi itu menciptakan atmosfer labil dan mendukung pertumbuhan awan konvektif.

Hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari.

[adsense]

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Potensi serupa juga terjadi di Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan gangguan aktivitas.

Pemerintah daerah juga diimbau terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI dan Polri untuk memantau perkembangan cuaca serta melakukan langkah antisipasi guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi.

[adsense]

"Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui media sosial resmi BBMKG Wilayah I Medan @infobmkgsumut maupun layanan informasi BBMKG," tuturnya.(**)

[adsense]