[adsense]

Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) asal Kepulauan Riau (Kepri) gagal berangkat ke Manokwari, Papua Barat, untuk mengikuti ajang Pesparawi Nasional. Kegagalan itu diduga dipicu persoalan tiket pesawat yang tidak valid.

Kekecewaan para peserta pun terekam dalam video saat mereka menyanyikan lagu rohani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang kemudian viral di media sosial.

[adsense]

Dilansir detikSumut, Senin (29/6/2026).

Ketua LPPD Kota Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang, sebagaimana dilansir Detikcom, mengatakan, seluruh persiapan keberangkatan sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelum jadwal penerbangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Berawal dari Video Viral di Media Sosial, BNNP Sumut Bongkar Peredaran Sabu di Pantai Labu

Selanjutnya, pada 16 Juni 2026, kontingen mengikuti acara pelepasan resmi di Batam yang dihadiri Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

[adsense]

Namun, pada 20 Juni 2026, muncul informasi bahwa tiket yang telah diterima bermasalah sehingga dikhawatirkan keberangkatan rombongan batal.

Ria mengatakan, hingga 24 Juni tidak ada pemberitahuan resmi agar kontingen menghentikan perjalanan. Rombongan kemudian mendatangi Bandara Hang Nadim Batam untuk memastikan status tiket yang mereka pegang. Di bandara, mereka mengetahui tiket tersebut memang tidak dapat digunakan.

[adsense]

"Di bandara kami bertemu beberapa pengurus LPPD Provinsi dan kontingen lain yang sudah memperoleh tiket pengganti dan berangkat lebih dahulu. Sementara kami justru tertinggal," ujar Ria.

Keesokan harinya, 25 Juni, rombongan kembali datang ke bandara dengan mengenakan seragam resmi dan menerima tiket menuju Jakarta.

[adsense]

Namun sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, mereka mengaku beberapa kali dipindahkan dari Terminal 1C ke Terminal 1B, lalu ke Terminal 2, hingga akhirnya ke Terminal 3 untuk mengurus keberangkatan.

Setelah tiba di Terminal 3, rombongan kembali mendapat kabar bahwa tiket lanjutan menuju Manokwari masih berstatus pemesanan (booking) dan belum diterbitkan. Akibatnya, mereka dipastikan gagal melanjutkan perjalanan ke Papua Barat.

[adsense]

"Kondisi itu membuat seluruh peserta menangis, kecewa, bahkan emosional. Saya sebagai ketua tidak mampu lagi menenangkan semuanya," kata Ria.

Merasa kecewa karena gagal mengikuti Pesparawi Nasional, para peserta kemudian mengunggah pengalaman mereka ke media sosial. Video yang memperlihatkan rombongan menyanyikan lagu rohani di Bandara Soekarno-Hatta pun menjadi viral dan menuai perhatian publik. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan setelah MK menyatakan permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang diajukan empat mahasiswa tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima.

"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," kata Suhartoyo, seperti dilansir CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Menjamurnya Kedai Kelontong Perantau Asal Aceh di Medan, Sinyal Kuat Pergeseran Peta Kekuatan Ekonomi Lokal

Mahkamah juga merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, 073/PUU-II/2004, 69/PUU-XXII/2024, dan 110/PUU-XXII/2025.

[adsense]

Permohonan tersebut diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka menguji frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada.

Menurut para pemohon, gugatan diajukan karena kembali mencuatnya wacana perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Mereka menilai perubahan itu berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang telah menjadi dasar pelaksanaan pilkada sejak era reformasi.

[adsense]

Para pemohon juga berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pilkada masih bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan dapat menjadi celah untuk mengubah desain demokrasi lokal tanpa melalui perubahan konstitusi.

Karena itu, mereka meminta MK memberikan penegasan melalui pengujian undang-undang agar prinsip kedaulatan rakyat tetap terlindungi. Mereka menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan salah satu hasil reformasi yang mengembalikan hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Dairi melalui Sat Narkoba, mengamankan 72 orang tersangka pengguna dan peredaran narkoba hingga pertengan tahun 2026. Pada triwulan kedua kurun April-Juni, telah mengamankan 38 tersangka dengan 29 kasus.

Hal itu diungkapkan Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, didampingi Wakapolres Dairi, Kompol Diarma Munthe, Kasat Narkoba Iptu Marlon Hutapea, dan Kasi Humas AKP Syahril Ramadhan, dalam press rilis, di Mapolres Dairi, Selasa (30/6/2026).

[adsense]

Dikatakan, kasus Januari-Juni sebanyak 52 kasus dengan 70 tersangka, di antaranya 67 laki-laki dan 3 perempuan.

"Hingga saat ini, semuanya sudah 52 kasus dan 70 tersangka berikut barang bukti 49,72 gr sabu, 843,69 gram ganja, 15 batang pohon ganja dan 1 butir pil ekstasi," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Tapteng Gagalkan Peredaran Sabu 1,27 Gram

[adsense]

[adsense]

Menjamurnya usaha kedai kelontong milik perantau asal Aceh di berbagai sudut Kota Medan kini menjadi perhatian serius. Fenomena ini dinilai bukan sekadar pertumbuhan usaha kecil, tetapi bisa menjadi sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi lokal, jika tidak diantisipasi sejak dini.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Selasa (30/6/2026) melalui telepon dari Medan sembari mengatakan, perkembangan pesat usaha perantau Aceh di sektor perdagangan menunjukkan tingginya daya saing, solidaritas, dan ketekunan dalam membangun jaringan ekonomi di Sumut.

[adsense]

"Ini harus dilihat sebagai realita ekonomi. Hari ini mungkin hanya kedai kelontong, tapi kalau terus berkembang dan terorganisir, bukan tidak mungkin suatu saat mereka bisa menguasai sektor perdagangan dan ekonomi di Medan, bahkan Sumatera Utara," ujar Ebenejer.

Menurutnya, fenomena itu sejatinya menjadi alarm bagi pelaku usaha lokal agar tidak kalah bersaing di daerah sendiri, karena persaingan usaha hal wajar, namun masyarakat lokal juga harus memiliki semangat yang sama dalam membangun kemandirian ekonomi.

[adsense]

Baca Juga:

• Aswin Parinduri Apresiasi Perbaikan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot Gerakkan Ekonomi Warga

Ebenejer menilai keberhasilan para perantau Aceh tidak terlepas dari budaya kerja keras, kekompakan, dan keberanian mengambil peluang usaha. Warga Sumut perlu belajar dari pola mereka yang datang merantau, membangun jaringan, saling menopang, dan akhirnya tumbuh kuat. Ini bukan soal ancaman, tapi tantangan bagi masyarakat lokal agar lebih kreatif dan berani berusaha.

[adsense]

Anggota Komisi E ini juga mendorong Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih serius memberdayakan pelaku UMKM lokal melalui akses permodalan, pelatihan usaha, dan penguatan pasar agar tidak tertinggal dalam persaingan.

"Kalau masyarakat lokal tidak dibina dan tidak diberi ruang berkembang, lama-lama mereka hanya jadi penonton di kampung sendiri," tegas politisi vokal ini

[adsense]

sembari menyampaikan apresiasi kontribusi para perantau terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, keberadaan mereka ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat bawah.

[adsense]

"Persaingan itu sehat. Yang penting pemerintah hadir memastikan semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama untuk tumbuh," pungkasnya sembari mengajak semua pihak untuk lebih bersemangat membuka usaha secara sehat.(*).

[adsense]

[adsense]

Di antara 18 finalis yang datang dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Lombok, satu nama dari Sumut tampil paling menonjol.

Human Rafif Purnomo, siswa SMA Swasta Dr Wahidin Sudirohusodo Medan, dinobatkan juara kategori SMA di grand final The Champion Race 2026 yang digelar Ganesha Operation (GO), kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan yang digelar di Auditorium Cornerstone, Bandung, Sabtu (27/6/ 2026).

[adsense]

Sebagai juara pertama kategori SMA, Human Rafif berhak atas hadiah motor dan tabungan pendidikan. "Jujur, tidak menyangka. Kaget, senang, bahagia, bangga, setiap kata positif yang ada, saya rasakan semuanya," ujar Human Rafif.

Menghadapi grand final, dia mengungkapkan pendekatan yang diterapkannya selama persiapan. "Persiapan saya, dengan matang mempelajari materi yang dilombakan, selalu berdoa. Meminta dukungan orang tua, teman-teman, dan pengajar di GO. Sampai di Bandung pun, saya tetap konsisten dan menjaga semangat," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sekda Langkat Amril Jadi Saksi di Sidang Dugaan Korupsi Smartboard di Pengadilan Tipikor Medan

Di grand final, Human Rafif bersaing secara real-time menggunakan aplikasi GO Expert bersama finalis lainnya. Setiap jawaban yang dikirim langsung menggerakkan posisi peserta di leaderboard yang terpampang di layar utama, terbuka untuk disaksikan hadirin di tribun dan jutaan penonton live streaming di YouTube.

[adsense]

Format kompetisi pendidikan berbasis teknologi ini disebut Ganesha Operation E-Sport, pada 2024 telah meraih rekor MURI sebagai Penyelenggara Pertama E-Sport Pendidikan di Indonesia.

"Ajang ini mengajarkan dalam setiap pertandingan, tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membangun diri jadi pribadi yang lebih baik tidak kenal menyerah. You don't have to be perfect to be a champion. You just need to never give up!" ujar Prof Dr Ir Bob Foster, MM, Direktur Utama GO, sebagaimana dalam relis yang diterima, Selasa (30/6/2026).

[adsense]

Saat Human RP bertanding di panggung Bandung, kegembiraan juga meledak di Medan. Para pegawai GO Cabang Medan bersama siswa GO menggelar nonton bareng (nobar) menyaksikan grand final secara langsung melalui live streaming YouTube.

Saat nama Human RP disebut juara, suasana nobar pun berubah menjadi perayaan yang membuktikan kemenangan bukan hanya milik satu siswa, melainkan juga kebanggaan seluruh komunitas GO di Medan.

[adsense]

"Benar-benar tidak menyangka. Terkejut, bangga, terharu, semua bercampur. Mudah-mudahan Human terus sukses." ujar orang tua Human Rafif Purnomo.

Kemenangan di The Champion Race 2026 melengkapi rekam jejak prestasi Human RP yang sudah panjang. Ia pernah menjadi finalis (Top 100) Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Matematika Tingkat Nasional pada 2024 dan 2025.

[adsense]

Ia juga meraih Juara 1 Mathematics Competition X pada Matematika Fair UNIMED 2025, serta Juara 1 Olimpiade Matematika OSS IMF USU 2025.

Bagi Human RP, The Champion Race 2026 juga menjadi kompetisi terakhirnya sebagai siswa SMA sebelum melangkah ke jenjang kuliah.

[adsense]

Kompetisi tersebut dinilai dewan juri dari kalangan akademisi dan peneliti, diketuai Prof apt Muchtaridi, PhD, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dua gelar The Champion lainnya diraih Fakhri Abbad El Fathin dari SDN Cibubur 04, Jakarta, untuk kategori SD, dan Azka Fakhry Susanto dari SMPN 1 Kota Blitar kategori SMP.

[adsense]

Kemenangan Human RP kebanggaan bagi dunia pendidikan di Medan dan Sumut. Di antara finalis berbagai penjuru Indonesia, siswa dari Medan tampil yang terbaik sehingga membuktikan jarak bukan halangan berprestasi di tingkat nasional. Bagi Human RP, gelar ini mahkota penutup perjalanan belajarnya di SMA. (. )

[adsense]

[adsense]

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam 5 hari ke depan, yang bertujuan untuk memudahkan warga memeriksa kondisi tubuh tanpa harus mengeluarkan biaya.

[adsense]

Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi cek gula, kolesterol, hipertensi, skrining Tuberkulosis (TB) dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), pencegahan penyakit menular lainnya.

Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menyampaikan, pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Satpol PP Tapteng Razia ASN Nongkrong Saat Jam Kerja

Wabup berharap, melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan jauh lebih baik daripada mengobati.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadinkes) Tapanuli Tengah (Tapteng) Lisnawati Panjaitan mengedukasi warga akan pentingnya mendeteksi gangguan kesehatan sejak awal sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

"Tidak usah ragu, masyarakat tidak dipungut biaya, artinya segera cek kesehatan. Semakin terdeteksi apa yang menjadi gangguan kesehatan, semakin cepat penanggulangannya diberikan," katanya.

[adsense]

Pada kesempatan ini, Lisna menyampaikan bagi warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah.

"Kami akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ucapnya.

[adsense]

Selain memberikan CKG di 25 Puskesmas di seluruh wilayah Tapteng, Dinkes juga melayani pemeriksaan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlokasi di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Tapteng.

Turut hadir Sekretaris Daerah, OPD, Kepala Puskesmas, Nakes, Calon Pegawai BLUD Puskesmas, masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sumut Herlina Setyorini, mengingatkan bahwa keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk dan membangun generasi yang kuat, tangguh, berkarakter dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, lanjut Herlina, ketahanan keluarga merupakan pondasi utama pembangunan bangsa sekaligus kunci utama dalam pemanfaatan bonus demografi negara kesatuan Republik Indonesia.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026), hal itu disampaikan Asbin Herlina mewakili Kajati Sumut Muhibuddin, saat memimpin upacara peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke-33 tahun 2026 di lapangan parkir Kejati Sumut, Senin (29/6/2026).

Disebutkan, upacara tersebut turut dihadiri dan diikuti para pejabat utama, koordinator, Kabag Tata Usaha hingga seluruh pegawai Kejati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Tekankan Peran Keluarga Fondasi Indonesia Emas 2045

[adsense]

[adsense]

Bea Cukai Teluk Nibung melakukan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) periode semester I tahun 2026 hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai, Selasa (30/6/2026).

Total nilai barang atas pelanggaran kepabeanan maupun cukai berkisar Rp 1.005.824.885. Pemusnahan barang itu dilaksanakan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung di Bagan Asahan, Kabupaten Asahan.

[adsense]

Dalam keterangan persnya, Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nutriwan Cahyono Putro, mengatakan, pemusnahan BMMN yang dilakukan saat ini merupakan hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai periode Juni 2024 hingga April 2026.

"Hal ini sebagaimana diatur dalam UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," ujar Nutriwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Tanjungbalai Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Pelaksanaan pemusnahan ini, kata Nutriwan, setelah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara nomor S-7/MK/WKN.02/2025 tanggal 28 November 2025 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran nomor S-35/MK/KNL.0203/2026 tanggal 05 Juni 2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

[adsense]

Sementara itu, sambungnya, barang yang dimusnahkan terdiri dari beberapa komoditi di bidang kepabeanan berupa, ballpress dalam koli besar sebanyak 150 koli, produk tekstil bekas sebanyak 19 koli dan 50 pcs, olahan makanan dan minuman sebanyak 61 koli dan 1.752 pcs, produk farmasi sebanyak 4 koli dan 6.707 pcs, produk elektronik berupa 62 pcs handphone bekas dan 2 pcs laptop bekas, kosmetik sebanyak 3 koli dan 304 pcs, pintu mobil sebanyak 1 unit, serta produk untuk keagamaan sebanyak 57 pcs.

"Dalam pemusnahan kali ini juga terdapat komoditi dibidang vukai berupa Barang Kena Cukai (BKC) jasil tembakau berupa rokok sebanyak 37.537 batang, minuman mengandung Etil Alkohol

[adsense]

(MMEA) sebanyak 96 pcs dan Pod Vape sebanyak 7 pcs," ujar Nutriwan lagi.

Ia juga menjelaskan, pemusnahan yang didominasi oleh komoditi ballpress produk tekstil dan rokok ilegal tersebut merupakan cerminan bahwa, Bea dan Cukai Teluk Nibung secara langsung mendukung poin Asta Cita Presiden yang berfokus pada memantapkan kemandirian bangsa melalui kemandirian ekonomi, serta mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melindungi UMKM.

[adsense]

"Dengan pencegahan ballpress dan rokok ilegal, Bea Cukai memastikan pasar domestik tetap sehat dan berpihak pada produk buatan anak bangsa, sehingga lapangan kerja di sektor terkait tetap terjaga," tegasnya.

Bea Cukai Teluk Nibung juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap sinergi penindakan dan kegiatan lainnya kepada Kemenkeu Satu, Forkopimda dan aparat penegak hukum lainnya khususnya di wilayah kerja Bea Cukai Teluk Nibung.

[adsense]

"Semoga hal baik ini terus berlanjut, agar Indonesia tetap dalam kondisi aman dan kondusif, baik terhadap pelaku usaha atau industri maupun masyarakat luas pada umumnya," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Dokter Tifa kembali menjadi sorotan publik setelah terjerat perkara utang piutang yang berujung pada penyitaan sebuah unit apartemen oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyitaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dalam perkara gugatan wanprestasi dengan Nomor 46/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Sel tertanggal 29 Juni 2026.

[adsense]

Perkara tersebut bermula dari hubungan pertemanan antara Dokter Tifa dan Sofia Natalie yang telah terjalin sejak 2014 melalui bisnis multi level marketing (MLM) produk herbal. Pada 2019, Dokter Tifa beberapa kali meminjam uang kepada Sofia hingga total sekitar Rp145 juta. Pinjaman itu diberikan atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis.

Setelah bertahun-tahun tidak ada pelunasan, kedua belah pihak kemudian membuat perjanjian resmi dengan mengonversi sisa utang menjadi emas seberat 223 gram. Namun, menurut pihak penggugat, Dokter Tifa hanya membayar cicilan selama delapan bulan dengan total delapan gram emas sebelum kembali menghentikan pembayaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa, JPU Singgung Opsi Restorative Justice

Kuasa hukum Sofia Natalie menyatakan pihaknya telah berulang kali memberikan kesempatan melalui somasi. Dokter Tifa disebut sempat mengembalikan dana sebesar Rp15 juta pada awal perkara, namun setelah itu tidak lagi memenuhi kewajibannya hingga gugatan diajukan ke pengadilan.

[adsense]

Selain itu, pengadilan juga telah melayangkan teguran hukum (aanmaning) sebanyak dua kali pada awal 2026. Namun, teguran tersebut disebut tidak diindahkan.

Sebagai tindak lanjut putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan penetapan sita terhadap sebuah unit apartemen di kawasan Tebet yang berdasarkan konfirmasi pengelola tercatat atas nama Dokter Tifa.

[adsense]

Pihak pemohon menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, proses hukum akan berlanjut pada pengosongan fisik apartemen hingga pelelangan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pihak Sofia Natalie mengaku masih membuka peluang penyelesaian secara damai agar perkara tersebut tidak berakhir dengan pelelangan aset. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit Siborongborong bersama Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

Penandatangan MOU berlangsung di sela-sela pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kaldera Nomani Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Kamis (25/6). Nota kesepahaman sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan ini ditandatangani oleh Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi dan Edison Manurung selaku Ketua Umum KMDT.

[adsense]

Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi usai penandatangan nota kesepahaman ini kepada wartawan mengatakan, langkah ini selain sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan khususnya perguruan tinggi yang ada di kawasan Danau Toba, juga sebagai langkah strategis memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

"Ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata yang mana saat ini Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• KONI Labuhanbatu Gandeng Soho Billiard Siapkan Atlet Bidik Prestasi Porprovsu 2026

Dalam FGD ini terungkap bahwa keberhasilan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan atraksi wisata. Faktor penentu utamanya adalah kesiapan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata yang profesional, adaptif, berintegritas, berwawasan lingkungan, dan tetap berakar pada kearifan budaya Batak Toba.

[adsense]

Kegiatan ini dibuka melalui keynote speech bertema "SDM Unggul Menuju Destinasi Wisata Berkelanjutan" oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Rimba Bertuah Sitorus bersama Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, meninjau jalan rusak menuju Dusun Masihi, Desa Seiraja, Kecamatan Na IX-X.

Mendampingi Rimba saat itu, anggota DPRD Labura dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hasan Basri Pasaribu, H Suryaman Munthe (Golkar) dan M Ali Borkat Sinaga (PPP).

[adsense]

Informasi diperoleh, peninjauan jalan rusak itu dilaksanakan, menyahuti atau merespon aspirasi warga Dusun Masihi, Desa Seiraja dan hal itu dibenarkan anggota DPRD Labura, Hasan Basri Pasaribu (Basri).

"Beberapa waktu lalu, warga Dusun Masihi menyampaikan aspirasinya ke DPRD Labura berkaitan rusaknya jalan menuju dusun tersebut dan meresponnya, Minggu (28/6/2026) kemarin, bersama ketua dan beberapa teman anggota DPRD Labura, termasuk Manajer PTPN IV Berangir, melaksanakan peninjauan, " kata Basri, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD Labura Tinjau Jalan Rusak ke Dusun Masihi, PTPN IV Siap Lakukan Perbaikan

Basri menegaskan, hasil pertemuan dengan warga, jalan rusak sepanjang sekira lima kilo meter itu segera diperbaiki dan pihak perusahaan dalam hal ini, PTPN IV Regional II Kebun Berangir yang memperbaikinya.

[adsense]

Secara terpisah, Ketua DPRD Labura, membenarkan, ia bersama beberapa anggota DPRD dan Manajer PTPN IV Berangir, melakukan peninjauan jalan rusak menuju Dusun Masihi.

"Alhamdulillah, ada kabar baik dari peninjauan jalan rusak itu dan jalan itu akan segera diperbaiki," kata Rimba.

[adsense]

Sementara itu, Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, menyebutkan, setelah melaksanakan peninjauan bersama Ketua DPRD Labura dan mendengarkan keinginan masyarakat, pihaknya segera memperbaiki jalan rusak menuju Dusun Masihi tersebut.

"Kita akan memberikan bantuan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, " kata Edwin Seto, Senin (29/6/2026).(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali turun ke lapangan melakukan razia pengawasan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Senin (29/6/2026).

Pelaksana Tugas Kasatpol PP Dody Gultom mengonfirmasi bahwa penyisiran dilakukan di beberapa titik lokasi seperti pasar modern, kedai kopi, dan tempat umum lainnya yang berada di sekitar lingkungan perkantoran pemerintah.

[adsense]

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara yang meninggalkan tempat tugas tanpa keterangan resmi atau menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi di luar ruang kerjanya.

"Ini kegiatan rutin kami dan biasanya dilaksanakan pada pukul 9 sampai 11 WIB. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai pukul 9 untuk membeli sarapannya," ujar Plt Kasatpol PP ke harianSIB.com di ruang kerjanya, Senin.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Tekankan Peran Keluarga Fondasi Indonesia Emas 2045

"Memang baru kali ini walaupun sudah sering kami lakukan razia seperti ini," ucap Dody Gultom.

[adsense]

Menurutnya, hasil razia yang masih minim pelanggaran menjadi bukti bahwa sebagian besar aparatur sudah memahami dan mematuhi peraturan.

"Satu kasus yang terjaring hari ini tetap menjadi catatan penting agar tidak dianggap hal yang sepele dan bisa ditiru oleh rekan kerja lainnya," tegas Plt Kasatpol PP.

[adsense]

Dia mengimbau bagi ASN tidak mengabaikan tanggungjawab dan aturan jam kerja yang telah ditetapkan, demi menjaga kualitas pelayanan serta nama baik instansi masing-masing. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk. Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dunia.

Konflik terbaru dipicu tuduhan Washington bahwa Iran menyerang kapal komersial berbendera Singapura, M/V Ever Lovely, dengan menggunakan drone saat melintas di sekitar Selat Hormuz. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terhadap memorandum kesepakatan yang disepakati pada 17 Juni 2026.

[adsense]

Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan telah melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran. Target yang diserang meliputi lokasi penyimpanan rudal dan drone, radar pantai, sistem komunikasi, infrastruktur pengawasan militer, pertahanan udara hingga fasilitas penebar ranjau.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di jalur pelayaran internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Karet dan Sawit Terkoreksi Usai Iran-AS Berdamai

Pemerintah Amerika menyatakan Iran telah diberi kesempatan untuk mematuhi gencatan senjata, namun dinilai tidak mengindahkannya.

[adsense]

Di sisi lain, Iran membalas dengan meluncurkan operasi drone dan rudal ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Garda Revolusi Iran menyatakan serangan tersebut merupakan respons atas aksi militer Washington.

Pemerintah Bahrain melaporkan terdapat kerusakan pada bangunan permukiman di sekitar Bandara Internasional Bahrain, namun tidak ada korban jiwa. Sementara Kuwait mengklaim berhasil mencegat dua rudal balistik sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan berarti.

[adsense]

Situasi di Selat Hormuz kembali menjadi perhatian dunia karena kawasan itu merupakan salah satu jalur distribusi minyak dan gas terpenting di dunia. Meningkatnya ketegangan membuat aktivitas pelayaran terganggu dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global serta kenaikan harga minyak.

Bagi Indonesia, termasuk Sumatera Utara, gejolak di Selat Hormuz berpotensi berdampak pada kenaikan harga energi dan biaya distribusi barang apabila konflik berkepanjangan memengaruhi pasar minyak dunia.

[adsense]

Di tengah meningkatnya eskalasi, upaya diplomasi masih terus dilakukan. Qatar dan Pakistan disebut berperan sebagai mediator. Amerika Serikat menyatakan delegasinya, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, dijadwalkan menuju Doha untuk membahas penyelesaian konflik dengan Iran.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membantah adanya agenda pertemuan langsung dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Ia menegaskan delegasi Iran yang berada di Qatar tidak terkait dengan kunjungan delegasi Amerika.

[adsense]

Hingga kini kedua negara masih saling mempertahankan versinya masing-masing. Washington menyatakan operasinya bertujuan menjaga kebebasan pelayaran internasional, sedangkan Teheran menilai tindakan militer Amerika justru memperburuk situasi dan menghambat proses diplomasi.

Masyarakat internasional kini menanti perkembangan pembicaraan di Doha yang diharapkan mampu meredakan ketegangan dan mencegah konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Aswin Parinduri mengatakan, perbaikan ruas jalan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemprov Sumut mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat.

"Selain memperlancar mobilitas, pembangunan infrastruktur tersebut juga mulai menggerakkan roda perekonomian warga di sepanjang jalur tersebut. Kita sangat mengapresiadinya," ujar Aswin Parinduri kepada wartawan, Senin (29/6/2026), melalui sambungan telepon dari Medan.

[adsense]

Aswin menambahkan, progres pengerjaan jalan sepanjang 11,8 kilometer itu saat ini telah mencapai sekitar 20 persen. Sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan parah kini telah dilakukan penimbunan, pemerataan, hingga pengaspalan.

"Perbaikan ini sudah mulai dirasakan masyarakat. Aktivitas menjadi lebih lancar, akses lebih mudah, dan ekonomi perlahan bergerak," ujar Aswin Parinduri yang juga anggota dewan Dapil Tapsel, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Zeira Salim Ritonga Desak BPN "Bongkar" Kejelasan Status Lahan Penyebab Bentrok Warga dan PT Bridgestone

Ia menjelaskan, sebelum diperbaiki, kondisi jalan tersebut rusak berat dan kerap menyulitkan masyarakat, terutama saat musim hujan. Kini, meski pengerjaan belum sepenuhnya rampung, perubahan mulai terlihat dan dirasakan secara langsung.

[adsense]

Selain pembangunan jalan, tambah Aswin, di kawasan Sipiongot, Pemprov Sumut juga membangun gorong-gorong berukuran besar di sekitar Pasar Sipiongot sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur pendukung. Pembangunan itu dinilai penting untuk mengantisipasi genangan dan memperlancar aliran air.

Aswin mengungkapkan, warga setempat mengaku terharu karena untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun jalan menuju kampung mereka mendapat perhatian serius dan diperbaiki pemerintah.

[adsense]

"Walaupun belum seluruhnya diaspal dan masih ada yang menggunakan sirtu, dampaknya sudah luar biasa bagi masyarakat. Apalagi nanti jika selesai seluruhnya, tentu kebahagiaan masyarakat akan semakin besar," tandas putra daerah tersebut.

Selain ruas Hutaimbaru-Sipiongot, ujar Aswin, Pemprov Sumut juga tengah mengerjakan perbaikan ruas Sipiongot-Batas6 Tapanuli Selatan (Tolang) sepanjang 12 kilometer serta Sipiongot-Batas Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada periode 29 Juni hingga 6 Juli 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada sore hingga malam hari.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I Martha Rosefina Manurung menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin di Samudera Hindia barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Sumut.

Selain itu, kondisi atmosfer yang labil turut mendukung proses konvektif dan pembentukan awan hujan. "Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sumut mencatat curah hujan dengan kategori lebat hingga sangat lebat," ujarnya, Senin (29/6/2026).

[adsense]

BMKG mencatat pada 24 Juni 2026, Pos Hujan Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan merekam curah hujan 95 milimeter dan AWS Jawa Maraja Bah Jambi di Kabupaten Simalungun sebesar 56,6 milimeter.

Pada 25 Juni, Pos Hujan Sidamanik mencatat 68 milimeter dan ARG Raya di Kabupaten Simalungun 62,6 milimeter. Selanjutnya, pada 26 Juni, Pos Hujan Turangi Lama di Kabupaten Langkat serta Pos Hujan Binjai Utara di Kota Binjai masing-masing mencatat curah hujan 80 milimeter.

[adsense]

Sementara pada 28 Juni, Pos Hujan Onan Runggu di Kabupaten Samosir mencatat curah hujan tertinggi mencapai 183 milimeter dan ARG Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 64,6 milimeter.

Menurut BMKG, aktifnya gelombang atmosfer dan adanya belokan angin (shearline) turut mendukung proses pengangkatan massa udara yang memicu pembentukan awan hujan.

[adsense]

Suhu permukaan laut di Selat Malaka dan perairan barat Sumut yang masih relatif hangat juga berkontribusi memperkuat pertumbuhan awan konvektif.

Di sisi lain, Monsun Australia yang masih aktif membawa massa udara lebih kering ke Sumut. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara yang terasa lebih panas.

[adsense]

Pemanasan pada siang hari kemudian berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif yang menghasilkan hujan disertai angin kencang secara lokal pada sore hingga malam hari.

BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan.

[adsense]

Kemudian, Samosir, Toba, Simalungun, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Pemerintah daerah juga diminta terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik aset Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe yang masih berstatus sewa dari pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kembali mencuat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, Suriyadi Purba, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo untuk segera mengakhiri ketergantungan tersebut dengan merealisasikan pembangunan RSU milik pemerintah daerah sendiri.

[adsense]

Demikian disampaikan kepada pers di Kabanjahe, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Karo menunjukkan niat baik sebagai penyelenggara pemerintahan dengan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik sahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Rapala Bantu Material Pembangunan GBKP Runggun Tanjung Pura Gebang di Langkat

​Dalam keterangannya, Suriyadi menyoroti rekam jejak perjanjian sewa-menyewa yang telah lama berakhir. Ia memaparkan bahwa sejak perjanjian pinjam pakai pada 26 Oktober 2018, Pemkab Karo telah melakukan kontrak sewa menyewa tahap pertama hingga Desember 2022, disusul perpanjangan kedua yang berakhir pada 31 Desember 2023.

​"Melihat rentang waktu yang sudah lewat hampir tiga tahun dari masa berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Pemkab Karo segera mengembalikan aset tersebut kepada GBKP selaku pemilik sah secara surat-menyurat dan hukum," ujar Suriyadi Purba.

[adsense]

Suriyadi menilai, keberadaan RSU milik Pemkab Karo yang representatif adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Ia mendesak Pemkab Karo untuk tidak bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah Pusat dalam pengadaan dan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

[adsense]

​"Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami ingin Pemkab Karo bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar pembangunan RSU milik pemerintah ini bisa segera terealisasi. Ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Karo maupun warga kabupaten sekitar," tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu ini, Suriyadi Purba menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karo telah membangun koordinasi lintas tingkatan. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran partai akan memberikan dukungan penuh bagi setiap kebijakan Pemkab Karo yang menyentuh kepentingan publik.

[adsense]

​"Kami, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, siap bekerja sama dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Kami akan terus mendukung Pemkab Karo dalam setiap langkah kebijakan yang pro-rakyat," tegas Suriyadi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Moderamen GBKP terkait aset tanah dan bangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Karo Soroti Somasi GBKP, Desak Pemkab Segera Berdialog

Ia menjelaskan, Pemkab Karo secara resmi telah menjawab somasi tersebut dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi guna mendapatkan solusi terbaik terkait batas sewa dan pengembalian aset.

[adsense]

Pemerintah Karo menindaklanjuti masalah sengketa aset RSU Kabanjahe melalui sejumlah langkah untuk berdialog dan berkoordinasi langsung dengan pihak GBKP demi menemukan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Lapangan GOR Pandan, Senin (29/6).

Dalam amanatnya, Wabup menegaskan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Oleh itu, dia mengajak masyarakat untuk memastikan keluarga menjadi lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

"Peringatan Harganas bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi mendalam atas peran strategis keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa," ucap Mahmud.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Lindungi Hak Perempuan dan Anak, Pemkab Sergai Bangun Sinergi dengan PA Sei Rampah

Keluarga menjadi tempat yang tangguh dan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

[adsense]

Wakil Bupati menyoroti bahwa perubahan ekonomi global, pesatnya digitalisasi, hingga pergeseran nilai sosial menuntut ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Ia menegaskan bahwa penguatan institusi keluarga kini menjadi kebutuhan mutlak agar anak-anak tidak terjerumus pada dampak negatif perubahan tersebut.

[adsense]

Mahmud Efendi mengaitkan urgensi penguatan keluarga dengan upaya memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Besarnya populasi usia produktif hanya akan menjadi kekuatan jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Pendidikan Karakter keluarga sebagai "sekolah pertama" untuk menanamkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air, dan yang ketiga Ketahanan Mental, pentingnya kehadiran aktif ayah, tidak hanya secara fisik namun juga emosional, untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak," pungkasnya.

[adsense]

Acara dirangkai dengan peninjauan Pameran Hasil Karya Sekolah Siaga Kependudukan.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Binsar Sitanggang, Kadis PP dan KB, para Asisten, OPD serta para Penyuluh Keluarga Berencana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril Nasution memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/6/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang didampingi hakim anggota M Kasim dan Sontian Siahaan, Amril mengungkap proses penganggaran proyek smartboard yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 serta menjelaskan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat memahami arahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, sebagai instruksi pimpinan.

[adsense]

Amril menerangkan, pengadaan smartboard bermula dari adanya SILPA Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 sebesar sekitar Rp242 miliar. Saat itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengajukan program yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut, termasuk usulan pengadaan smartboard dari Dinas Pendidikan.

Menurut Amril yang juga suami dari Kepala Bappeda Pemkab Langkat Rina Wahyuni Marpaung ini usulan dari Dinas Pendidikan mencapai lebih dari Rp49 miliar.

[adsense]

Setelah mendapat persetujuan Pj Bupati, usulan tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian diteruskan kepada Badan Anggaran DPRD hingga akhirnya disahkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Usulan dari Dinas Pendidikan lebih dari Rp49 miliar. Setelah persetujuan Pak Pj, diteruskan ke Banggar DPRD dan disetujui menjadi Perubahan APBD 2024," ujar Amril di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Pengadaan smartboard tersebut, lanjut Amril, sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2024 sehingga harus dimasukkan melalui mekanisme perubahan anggaran.

Saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, menanyakan apakah dalam rapat bersama OPD, Faisal Hasrimy pernah memerintahkan agar pengadaan smartboard harus direalisasikan dan OPD yang tidak melaksanakan akan dilaporkan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

[adsense]

Amril menjawab bahwa yang disampaikan Faisal Hasrimy merupakan arahan, bukan ancaman. Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ketua Majelis Hakim, Amril menyatakan bahwa sebagai bawahan, dirinya memahami arahan tersebut sebagai instruksi pimpinan.

"Sebagai bawahan kami memahaminya sebagai instruksi pimpinan, Yang Mulia," ucap Amril.

[adsense]

Dalam persidangan yang sama, tim penasihat hukum Saiful Abdi juga mempertanyakan keberadaan Bahrun Walidin alias Baron yang disebut beberapa kali berada di rumah dinas bupati saat pembahasan pengadaan smartboard, meski bukan merupakan pegawai maupun staf Pemerintah Kabupaten Langkat. Menanggapi hal itu, Amril mengaku tidak mengetahui hubungan Baron dengan Faisal Hasrimy.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Yuliana Christantie selaku Senior Product Manager PT Galva Technologies, pemegang lisensi produk ViewSonic.

[adsense]

Yuliana menjelaskan PT Bismacindo Perkasa memesan sebanyak 312 unit smartboard melalui dua purchase order (PO). Paket pertama tidak dilengkapi Open Pluggable Specification (OPS) dan webcam seharga Rp 30 juta per unit sedangkan paket kedua sudah dilengkapi perangkat tersebut dengan harga sekitar Rp40 juta per unit.

Keterangan itu kemudian menjadi perhatian majelis hakim yang mempertanyakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut karena terdapat selisih nilai sekitar Rp2 miliar.

[adsense]

Menurut Yuliana, secara bisnis tidak menjadi persoalan apabila PT Bismacindo membeli perangkat OPS dan webcam dari pihak lain, kemudian menjualnya sebagai paket lengkap dengan memperhitungkan biaya distribusi, pelatihan (bimbingan teknis), dan biaya operasional lainnya.

Di akhir persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan telah dua kali memanggil Bahrun Walidin alias Baron sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

[adsense]

Permohonan jaksa untuk membacakan keterangan Baron dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditolak majelis hakim.

"Kalau saudara tidak mampu menghadirkan saksi Baron, kami anggap keterangannya tidak diperlukan di persidangan," tegas Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Baron diperkenalkan oleh mantan Pj Bupati Langkat kepada sejumlah pejabat sebagai broker yang mengarahkan agar proyek pengadaan smartboard dimenangkan oleh PT Bismacindo Perkasa.

Jaksa menduga pengadaan smartboard tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan mengandung unsur markup. Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi didakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

[adsense]

Persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) memperkuat komitmen perlindungan hak perempuan dan anak sekaligus memperketat tata kelola manajemen aparatur melalui sinergi lintas sektor terintegrasi dengan Pengadilan Agama (PA) Sei Rampah.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) yang digelar di Kantor PA Sei Rampah, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Usai acara penandatanganan kerja sama, Bupati Sergai H Darma Wijaya menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah untuk memastikan setiap proses serta mekanisme perceraian ASN berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terdampak.

Ia menegaskan, perceraian merupakan persoalan yang tidak diharapkan terjadi dalam setiap keluarga. Namun, ketika perceraian tidak dapat dihindari, negara memiliki tanggung jawab memastikan hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi, mulai dari nafkah, pengasuhan, pendidikan, hingga kesejahteraan anak.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Darma Wijaya Pimpin Upacara Peringatan Harganas di Sergai, Ketahanan Keluarga jadi Fondasi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini menekankan, kerja sama antara BKPSDM, Dinas P2KBP3A, dan Pengadilan Agama bukan dimaksudkan untuk mempersulit ASN yang menghadapi persoalan rumah tangga. Sebaliknya, kolaborasi tersebut bertujuan memastikan seluruh proses administrasi perceraian berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, disertai pembinaan, mediasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama istri dan anak.

[adsense]

"ASN memiliki kewajiban administratif dalam proses pengajuan perceraian. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi penting agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, Darma Wijaya berharap proses administrasi izin perceraian bagi ASN menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap ASN yang mengajukan izin perceraian akan memperoleh pembinaan serta kesempatan menempuh upaya perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum.

[adsense]

"Apabila perceraian harus ditempuh sebagai pilihan terakhir, seluruh proses diharapkan tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi martabat serta hak masing-masing pihak," ucapnya.

Bupati juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian terhadap pembinaan kehidupan keluarga ASN. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan menjadi modal penting dalam membentuk aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama atas komitmennya membangun sinergi dengan Pemkab Sergai. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang menjalani proses perceraian.

"Semoga perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konsisten, memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik," pungkasnya.

[adsense]

Penandatangan kerja sama dihadiri Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Asri Handayani SHI ME beserta jajaran, Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ketua DWP Sergai Ny Mafa Yanny Suwanto Nasution, dan jajaran Kepala OPD. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Tim Opsnal Sat Resnarkoba berhasil meringkus dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar sabu di sebuah warung di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapteng, Kamis (25/6/2026) lalu.

[adsense]

Kasat Narkoba Polres Tapteng AKP Johannes Munthe, menginformasikan operasi ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut.

Tim bergerak cepat. Saat melakukan penggerebekan di lokasi, petugas berhasil mengamankan dua tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Direktur RSUD Pandan Lapor Polisi Kasus Pencurian Sparepart Alkes

Disampaikan, dari hasil penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menyita barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,27 gram.

[adsense]

"Dua paket sabu ditemukan langsung di badan tersangka, sementara satu paket lainnya ditemukan petugas tergeletak di lantai bawah meja warung," terang Kasat Narkoba.

Selain narkotika, lanjutnya, pihaknya juga mengamankan uang tunai senilai Rp 105 ribu, satu unit ponsel android berwarna abu-abu gelap yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksi transaksinya.

[adsense]

Interogasi awal di lapangan, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial HL, warga Desa Sipea-pea.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pengedar beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Tengah.

[adsense]

Hingga saat ini, kata AKP Johannes, pihaknya masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna memburu keberadaan HL serta membongkar jaringan narkotika tersebut. (**)

[adsense]