[adsense]

Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) yang jatuh pada 21 Juli 2026, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labura menggelar kegiatan Pekan Donor Darah (Pandora).

Ketua PMI Labura, H Syofyan Yusma, Sabtu (11/7/2026), menjelaskan kegiatan Pandora dilaksanakan di empat titik di tiga kecamatan berbeda.

[adsense]

Kegiatan donor darah dilaksanakan di Kecamatan Kualuh Selatan, tepatnya di Kantor Kepala Desa Gunungmelayu. Waktunya, 13 Juli 2026.

Lalu, titik kedua di Kecamatan Kualuh Hulu, tepatnya di Alun-alun Aekkanopan. Waktunya, 19 Juli 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Donor Darah, Polres Labuhanbatu Terima Penghargaan dari PMI Labura

Lalu, untuk mensukseskan kegiatannya, H Syofyan memohon kesediaan bapak, ibu, saudara dan sahabat semua untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali mengungkap kasus peredaran Narkotika Golongan II jenis Etomidate. Dalam operasi ini, 4 orang tersangka berhasil diamankan.

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Kamis, 9 Juli 2026, terkait dugaan penyimpanan dan peredaran Etomidate di Dusun Mangga, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang pria berinisial O.H.P.S (34) dan M.R (30). Dari keduanya, polisi menyita barang bukti berupa 18 cartridge vape yang berisi cairan diduga Etomidate, 1 buah plastik warna ungu, dan 2 unit handphone.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari 2 orang pemasok di Kota Tanjung Balai. Berdasarkan pengembangan, pada Jumat, 10 Juli 2026 dini hari, tim kembali mengamankan M.F.A.D (29) dan M.T.A.S (41) di wilayah Tanjung Balai. Satu unit handphone turut diamankan sebagai barang bukti.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Batubara Amankan Pengguna Sabu di Datuk Tanah Datar

Keempat tersangka mengakui bahwa cairan Etomidate tersebut rencananya akan diedarkan. saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Satresnarkoba Polres Batubara untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan *Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 609 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Kasat Narkoba AKP Arifin Purba.SH.MH kepada Jurnalis harianSIBcom.Sabtu (11/07/2026) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. masyarakat diimbau untuk tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

[adsense]

Seluruh tersangka saat ini masih menjalani proses hukum dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar kembali menggelar patroli rutin guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada Jumat (10/7/2026) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, patroli rutin tersebut menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti premanisme, balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga aksi tawuran.

Timsus Dayok Mirah menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas. Saat patroli berlangsung, petugas menemukan sejumlah warga masih berkumpul hingga larut malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Razia Gabungan PKB 2026, Polres Pematangsiantar Jaring Belasan Kendaraan Tunggak Pajak

Para pengendara kemudian diminta melepas knalpot yang tidak sesuai standar sekaligus diberikan edukasi agar mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan.

[adsense]

"Selama patroli berlangsung, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan," ujar Agustina. (**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut akhirnya menangkap dan menahan AS pemilik akun Karo Bukan Batak, Selasa (7/7/2026) yang diduga menghina suku Batak lewat .video viral TikTok beberapa waktu lalu.

Polda Sumut melalui Kasubbid Penmas, AKBP MT Pasaribu saat dikonfirmas harianSIB.com membenarkan penangkapan tersebut.

[adsense]

"Masih ditahan di Polda Sumut," ujarnya singkat, Jumat (10/7/2026).

Sementara Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono saat ditanya terkait penangkapan tersebut tidak memberkan jawaban.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Esports Kapolda Cup 2026

"Kita mengucapkan terima kasih dan apesiasi kepada Polda Sumut khususnya Ditressiber atas penangkapan serta penahanan tersebut. Karena apa yang dilakukannya bisa memecah belah antar suku yang berdasarkan riwayat media sosialnya sudah dilakukan berulang kali," tegasnya, Sabtu (11/7/2026).

[adsense]

Bahkan, sebutnya ada beberapa orang lain juga melakukan hal serupa yang diharapkan pihak Kepolisian menggelar patroli siber dan menindak para pelaku.

"Harapannya pelaku yang sudah ditangkap diproses secara hukum sehingga tidak ada lagi yang merasa kebal hukum," tutupnya.

[adsense]

Diketahui sebelumnya desakan penangkapan AS atas laporan Aliansi Masyarakat Batak Kota Medan yang tertuang pada laporan nomor: STTLP/B/897/VI/2026/SPKT/Polda Sumut terkait AS menyebut suku Batak tolol dan menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh. (*)

[adsense]

[adsense]

Kades Gunungmelayu, Sahran Tanjung, menyerahkan bantuan susu dari Pemerintah Desa Gunungmelayu, Kecamatan Kualuh Selatan, kepada sejumlah balita dan ibu hamil (bumil) di Desa Gunungmelayu.

Bantuannya diberikan saat meninjau pelaksanaan kegiatan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kenanga, Dusun IV B Simpangdurian, Desa Gunungmelayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Baru Utara (Labura), Jumat (10/7/2026)

[adsense]

Kepada harianSIB.com, Sabtu (11/7/2026), Sahran menjelaskan, susu yang diberikan adalah susu formula dan kepada ibu hamil, susu yang berkalsium tinggi.

Ia juga menjelaskan, bantuan yang diberikan itu, sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan dan gizi.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-18 Labura, 61 Peserta Ikut Pelayanan KB MOW

[adsense]

[adsense]

Otoritas Irak mengungkap temuan mengejutkan baru dalam penyelidikan kasus korupsi yang menyeret eks Wakil Menteri (Wamne) Perminyakan Urusan Penyulingan, Adnan Al Jumaili.

Aparat kini menemukan uang tunai sebesar 14 miliar dinar Irak atau sekitar US$10,7 juta (setara Rp191,53 miliar) yang disembunyikan di dalam gorong-gorong saluran drainase air hujan rumahnya.

[adsense]

Seorang hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Anti-Korupsi Pusat mengatakan uang tersebut ditemukan saat penyidik menelusuri aliran dana dari sejumlah proyek yang diduga terkait Al Jumaili dan para koleganya.

"Uang itu ditemukan tersembunyi di dalam lubang drainase," tegas hakim seraya menegaskan penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, seperti dikutip media lokal, Jumat (10/7/2026) dikutip dari CNBC indonesia.

[adsense]

Kasus Al Jumaili menjadi bagian dari kampanye pemberantasan korupsi yang diluncurkan Perdana Menteri Ali Al Zaidi sejak menjabat pada Mei lalu. Operasi tersebut telah menyeret puluhan pejabat tinggi dan politisi ke proses hukum.

Penemuan uang di gorong-gorong itu terjadi hanya beberapa hari setelah pengadilan Irak mengumumkan penyitaan 25 miliar dinar Irak, uang tunai US$1 juta (Rp17,9 miliar), serta lima kilogram perhiasan emas yang disembunyikan di dalam botol air mineral di rumah Al Jumaili di Tikrit.

[adsense]

Menurut Dewan Yudisial Tertinggi Irak, total aset yang telah disita dalam perkara tersebut kini mencapai 127 miliar dinar Irak, uang tunai US$24 juta (sekitar Rp429,6 miliar), selain berbagai aset lain berupa properti, kendaraan, dan perhiasan emas.

Al Jumaili ditangkap bulan lalu atas dugaan korupsi dalam kontrak proyek kilang minyak. Penyidik menduga praktik suap dan penggelapan dana dalam proyek tersebut melibatkan nilai hingga miliaran dolar AS.

[adsense]

Dalam penggerebekan sebelumnya, aparat juga menyita sekitar US$10 juta (Rp179 miliar), tiga miliar dinar Irak, 1,5 kilogram emas, sekitar 40 properti di Provinsi Baghdad, Salaheddin, dan Erbil, serta sejumlah senjata yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Gelombang penindakan korupsi di Irak juga menyasar pejabat lain. Pada akhir bulan lalu, pasukan keamanan menangkap 47 anggota parlemen dan pejabat pemerintah, termasuk Ali Maarij yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perminyakan Urusan Distribusi.

[adsense]

Juru bicara pemerintah Haider Abadi menegaskan operasi tersebut menjadi salah satu pilar utama pemerintah untuk memperkuat institusi negara dan menjaga keuangan publik. Ia menyebut pemberantasan korupsi akan terus dilakukan demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (*)

[adsense]

[adsense]

Persekutuan Pria Methodist Indonesia (P2MI) Distrik 2 Wilayah I sukses menggelar retreat rohani di kawasan Wisata Alam Peken Tebu, Desa Tambunen, Kecamatan Sibolangit, Sabtu (4/7/2026).

Mengusung tema "Bersatu, Melayani dan Menjadi Berkat" yang diambil dari Kisah Para Rasul 4:32, kegiatan berlangsung dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan semangat pembaruan iman.

[adsense]

Retreat diikuti anggota P2MI dari berbagai gereja lokal bersama jajaran pengurus distrik. Sejak pagi hingga penutupan, seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan dipenuhi suasana kekeluargaan.

Firman Tuhan disampaikan oleh DS. Pdt. Esmar Sitorus, S.Th., M.M., yang mengajak seluruh peserta meneladani kehidupan jemaat mula-mula yang hidup dalam kesatuan, saling mengasihi, serta rela berbagi demi kemuliaan Tuhan.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-18 Labura, 61 Peserta Ikut Pelayanan KB MOW

Pendalaman tema kemudian dibawakan oleh Pdt. Netty Aritonang, M.Th., yang menekankan pentingnya menghidupi nilai-nilai pelayanan dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Ia mengajak setiap anggota P2MI untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi juga menjadi berkat di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat.

Selain ibadah dan penyampaian materi, peserta mengikuti sesi pembinaan, diskusi interaktif, tanya jawab, serta berbagai kegiatan kebersamaan di alam terbuka.

[adsense]

Keindahan alam dan kesejukan aliran sungai di lokasi retreat turut memberikan suasana yang mendukung refleksi dan mempererat hubungan antarpeserta.

Para peserta mengaku memperoleh penyegaran rohani dan motivasi baru untuk semakin setia melayani. Mereka juga mengapresiasi pelaksanaan retreat yang dinilai mampu mempererat persaudaraan serta memperkuat komitmen bersama dalam pelayanan.

[adsense]

Ketua P2MI Distrik 2 Wilayah I, Tonggo Sitorus, MH, pada penutupan kegiatan menyampaikan terima kasih kepada panitia, para pembicara, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi sehingga retreat dapat terlaksana dengan baik.

Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama retreat tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui semangat bersatu, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang.

[adsense]

Ketua Panitia, Firman Sinaga, S.E., juga menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai panitia pelaksana dan berharap retreat ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan kualitas pelayanan P2MI Distrik 2 Wilayah I.

Retreat ini menjadi momentum penting bagi P2MI Distrik 2 Wilayah I untuk memperkokoh persatuan, memperdalam kehidupan rohani, serta membangun komitmen bersama dalam menghadirkan kasih Kristus melalui pelayanan yang nyata di tengah gereja dan masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang HUT ke-18 Labuhan Batu Utara (Labura), Pemkab Labura, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), bekerjasama dengan BKKBN Sumatera Utara, menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW).

" Ada sebanyak 61 peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari delapan kecamatan di Labura, " kata Kadis PPKB Labura, Erni Malinda Napitupulu, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Erni menjelaskan, kegiatan dipusatkan di RSU Sri Pamela Mambangmuda di Desa Perkebunan Membangmuda, Kecamatan Kualuh Hulu, Rabu (8/7/2026). Dijelaskan, kepada para akseptor yang mengikuti KB MOW, diberikan apresiasi dan uang. Kepada yang mengikuti program diharapkan cepat pulih dan memberikan manfaat jangka panjang yang baik bagi keluarga.

Sebelumnya, Erni menyebutkan, di kegiatan itu, Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, mengapresiasi kinerja Dinas PPKB Labura yang berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan baik.

[adsense]

Baca Juga:

• PDIP Harap APBD-P Labura TA 2026 Berpihak kepada Kepentingan Rakyat Kecil

" Pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan SDM yang mampu mendukung terwujudnya Labuhanbatu Utara Hebat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, " kata H Samsul.

[adsense]

Sementara itu, pihak BKKBN Sumatera Utara, Fifi Darviana, menjelaskan MOW merupakan metode kontrasepsi jangka panjang bagi pasangan yang telah memutuskan tidak menambah anak.

Fifi menyebutkan, capaian pelayanan KB Kabupaten Labura saat ini masuk empat besar di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi mencapai 126 persen dari target yang ditetapkan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kurang dari sehari setelah membantah isu mundur, Febrie Adriansyah resmi melepas jabatan Jampidsus.

Pengumuman itu disampaikan saat ia tampil dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (10/7). Kemunculan pertamanya setelah namanya menjadi sorotan terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN yang ditangani Polri.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Febrie membantah berbagai isu yang menyeret namanya, mulai dari kabar dirinya akan mundur sebagai Jampidsus hingga dugaan keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Polri.

Namun, pada Sabtu (11/7/2026), Kejaksaan Agung mengumumkan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus, mengutip Kompas.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Kasus Dugaan Korupsi Masih Didalami, Ini Kata Polisi Soal Peluang Periksa Jampidsus Febrie

*Tegaskan masih menjabat

[adsense]

Dalam konferensi pers Jumat siang, Febrie menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur ataupun dicopot dari jabatan Jampidsus. Ia mengatakan, hingga pagi sebelum konferensi pers digelar, dirinya masih menerima arahan langsung dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian sejumlah perkara besar.

[adsense]

"Hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan," kata dia.

Ia juga menyebut arahan tersebut telah diterjemahkan menjadi prioritas penyelesaian sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik agar segera dilimpahkan ke persidangan.

[adsense]

*Bantah dikaitkan dengan penggeledahan kafe Cipete

[adsense]

Febrie juga membantah berbagai spekulasi yang berkembang setelah penyidik Kortastipidkor Polri menggeledah sedikitnya 13 lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah penggeledahan sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dilakukan penyidik Kortastipidkor Polri pada Rabu (8/7/2026).

Lokasi tersebut mengawali rentetan penggeledahan yang dilakukan Polri. Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi tersebut maupun aktivitas bisnis yang ramai dibicarakan di media sosial. "Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," tegasnya.

[adsense]

Ia meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan Polri sebelum menarik kesimpulan.

*Akui rumah Sentul milik pribadi

[adsense]

Ia mengakui rumah tersebut memang merupakan kediaman pribadinya. "Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama," ungkapnya. Menurut dia, kepemilikan rumah tersebut dapat ditelusuri secara administratif sejak awal. Sementara mengenai uang yang ditemukan dalam penggeledahan, Febrie memastikan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

[adsense]

"Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya," ucap dia.

Dini hari Kejagung umumkan pengunduran diri Kurang dari sehari setelah menyampaikan bantahan tersebut, Kejaksaan Agung mengumumkan Febrie resmi mundur dari jabatan Jampidsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie pada Sabtu (11/7/2026).

[adsense]

Menurut Anang, pengunduran diri itu merupakan bentuk komitmen Febrie untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses penyidikan yang dilakukan Polri. "Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Anang.

Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Anang. Meski demikian, Kejagung memastikan pengunduran diri Febrie tidak akan mengganggu penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

[adsense]

Nama Febrie menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN. Dalam penyidikan tersebut, polisi menggeledah 13 lokasi, termasuk rumah Febrie di Sentul dan sebuah lokasi di kawasan Cipete, serta menyita uang, emas batangan, dokumen, dan sejumlah barang bukti lain yang kini masih didalami.(*)

[adsense]

[adsense]

Polri masih terus mengembangkan penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI dan penyelesaian utang yang berkaitan dengan Krakatau Steel. Dalam proses tersebut, kepolisian juga membuka kemungkinan memeriksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyidikan masih berjalan sehingga agenda pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap diperlukan, termasuk Febrie, akan ditentukan sesuai perkembangan perkara.

[adsense]

"Proses teknis dan materi penyidikan masih berlangsung. Tim masih terus bergerak. Nanti akan kami sampaikan kapan pemanggilan dilakukan, termasuk perkembangan perkara yang sedang ditangani," ujar Budi dalam konferensi pers, Jumat (10/7/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Budi juga memastikan penyidik gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut. Meski demikian, ia belum merinci waktu pasti pengumuman itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Batu Bara, ASABRI dan Krakatau Steel

Menurut Budi, upaya pemberantasan korupsi mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga. Ia menegaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program prioritas.

[adsense]

"Kami yakin seluruh kementerian dan lembaga akan mendukung pemberantasan korupsi. Kami akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi," ujarnya.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi. Mereka berasal dari berbagai lokasi yang sebelumnya menjadi sasaran penggeledahan, termasuk dua pegawai Kafe de'Clan Signature di Cipete, empat pegawai money changer berinisial DH, HH, ER dan RP, serta seorang saksi berinisial DR di rumah kawasan Gandaria.

[adsense]

Selain itu, penyidik juga memeriksa sopir berinisial T, saksi dari NH, saksi MIL yang berada di lokasi penggeledahan terbaru, serta dua petugas keamanan di kawasan perumahan Sentul berinisial R dan A.

Budi juga menegaskan, Tan Kian (TK), yang telah menjalani pemeriksaan, hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

[adsense]

"Yang bersangkutan saat ini masih berstatus sebagai saksi," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/7), penyidik gabungan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya money changer, Kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa emas batangan, mata uang asing bernilai miliaran rupiah, koper, tas berisi dokumen, hingga perangkat komputer.

[adsense]

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menjelaskan, pengusutan dilakukan melalui joint investigation bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tiga perkara yang ditangani meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), dugaan korupsi di PT ASABRI, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan Krakatau Steel.

Sementara itu, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah membantah memiliki keterkaitan dengan bisnis yang menjadi objek penyidikan, termasuk Kafe de'Clan di Cipete.

[adsense]

"Terkait pemberitaan tersebut, kita tunggu hasil penyidikannya. Saya tegaskan Jampidsus tidak ada keterkaitan dengan bisnis yang diberitakan di Cipete," kata Febrie.

Ia mengakui rumah yang digeledah di kawasan Sentul merupakan milik pribadinya yang telah dimiliki sejak lama. Terkait temuan uang tunai dalam berbagai mata uang di rumah tersebut, Febrie menyatakan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme hukum.

[adsense]

"Semua dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Namun penjelasannya tentu akan disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku, bukan dalam forum seperti ini," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepolisian memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Ketiga perkara tersebut saat ini ditangani melalui penyidikan bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.

Kepastian itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers bersama Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026) malam, sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Budi mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga mendukung upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kementerian dan lembaga pasti akan mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi itu sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami jamin dan itu bersama-sama, sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi," ujar Budi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polri Tegaskan Pengusutan Tiga Kasus Korupsi Jadi Atensi Presiden Prabowo

"Bukan malam ini, tetapi dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tersangka dalam perkara yang ditangani oleh join investigasi Kortastipidkor dan Polda Metro Jaya," katanya.

[adsense]

Sebelumnya, Budi menyebut penyidikan dugaan korupsi batu bara, ASABRI dan Krakatau Steel merupakan perkara yang mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti guna memperkuat penyidikan.

[adsense]

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti," ujarnya usai penggeledahan di Cafe de'Clan, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Cafe de'Clan dan Koin Money Changer. Langkah tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera, serta perkara ASABRI dan Krakatau Steel.

[adsense]

Ia menambahkan, penyidikan mencakup dugaan tindak pidana suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan ketiga perkara tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026).

"Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Sabtu.

[adsense]

Menurut Anang, keputusan Febrie mundur merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek: 28 Saksi Diperiksa Kejagung

"Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," katanya.

[adsense]

Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya diberitakan, Febrie sempat membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Jampidsus.

[adsense]

Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026), Febrie menegaskan dirinya masih menerima tugas dari pimpinan Korps Adhyaksa meski namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Nama Febrie menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN.

[adsense]

Dalam penyidikan tersebut, Polri telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, Bogor, yang diakui Febrie sebagai kediaman pribadinya, serta sebuah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Penyidik menyita uang dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lain yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menegaskan komitmennya mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi yang kini ditangani bersama Polda Metro Jaya. Proses penegakan hukum tersebut disebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, pihaknya akan terus mengusut setiap perkara yang telah menjadi atensi pemerintah.

[adsense]

"Polri, dalam hal ini Kortastipidkor Polri, terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perkara yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Totok saat ditemui di sela penggeledahan Kafe de'Clan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026), seperti dilansir Kumparan.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, penyidik berkomitmen menuntaskan seluruh proses penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian Presiden.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Intensifkan Pengamanan Jambore Daerah Sumut XI 2026 di Sibolangit

Penggeledahan di Kafe de'Clan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Kortastipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

[adsense]

Dalam penyidikan tersebut, polisi mengusut sejumlah perkara, di antaranya dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026, perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sedikitnya delapan lokasi guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) David Simamora bersama tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya Bahrun Walidin alias Baron.

[adsense]

Bahrun yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengungkap sejumlah aliran dana dalam proyek senilai Rp29,5 miliar tersebut di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Sidang tersebut menghadirkan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saipul Abdi yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi selaku PPK, serta Budi Pranoto selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Bahrun menjelaskan, uang Rp800 juta yang diterimanya kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak yang disebutnya sebagai broker dan digunakan untuk kebutuhan distribusi barang.

[adsense]

"Saya kasih ke teman-teman broker, uang Rp800 juta untuk distribusi barang," ujar Bahrun di hadapan majelis hakim.

Saat ditanya mengenai aliran dana tersebut, Bahrun menyatakan akan menjelaskan secara berurutan.

[adsense]

"Saya akan urutkan dari atas," katanya.

Sebut Serahkan Rp2,5 Miliar ke Saipul Abdi

[adsense]

Dalam persidangan, Bahrun mengungkap adanya penyerahan uang kepada terdakwa Saipul Abdi. Ia mengaku pernah mengantarkan uang sebesar Rp500 juta langsung ke kediaman Saipul Abdi.

"Sebelumnya saya tidak ingat lagi tanggalnya, tapi saya ada mengantar. Hari ini hari Jumat saya tidak mungkin berbohong. Saya sendiri yang mengantar ke tempat kediaman Saipul," ungkap Bahrun.

[adsense]

Selain itu, Bahrun juga menyebut adanya penyerahan uang sebesar Rp1 miliar kepada Saipul Abdi yang dilakukan di sebuah tempat bernama Nuansa Kopi.

"Satu miliar itu di Nuansa Kopi, sama Saipul Abdi," ujarnya.

[adsense]

Bahrun juga mengatakan Saipul Abdi kembali mengambil uang secara langsung saat dirinya berada di sebuah klinik gigi kawasan Ring Road.

Menurut Bahrun, Saipul datang menggunakan mobil Toyota Innova Reborn dan mengambil uang tersebut secara langsung.

[adsense]

"Beliau datang dengan sendirinya, sendiri mengendarai mobil Innova Reborn menjumpai saya. Beliau mengambil uang itu di klinik gigi Ring Road, saya lagi berobat gigi," kata Bahrun.

Dengan demikian, Bahrun menyebut total uang yang diserahkan kepada Saipul Abdi mencapai Rp2,5 miliar, belum termasuk pemberian lain dalam jumlah lebih kecil.

[adsense]

"Rp2,5 miliar, belum lagi perintilan-perintilan ada kecil-kecil," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi majelis hakim terkait kebenaran keterangannya, Bahrun menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya.

[adsense]

"Insya Allah benar, saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat ini," kata Bahrun.

Selain menyebut aliran dana kepada Saipul Abdi, Bahrun juga mengungkap adanya uang sekitar Rp2 miliar yang diarahkan untuk diserahkan kepada seseorang bernama Iskandar yang disebutnya berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

[adsense]

"Yang Rp2 miliar itu sesuai arahan, juga disuruh antar ke Iskandar BPKAD," ungkap Bahrun.

Menurut Bahrun, dirinya diperintahkan oleh terdakwa Budi Pranoto untuk menyerahkan uang tersebut.

[adsense]

Ia menjelaskan, uang untuk Saipul Abdi diserahkan sebelum proses pengklikan di LKPP, sedangkan uang Rp2 miliar untuk Iskandar diserahkan setelah proses pengklikan dan setelah perusahaan Budi Pranoto ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Saat ditanya majelis hakim apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana, Bahrun menjawab tidak ada.

[adsense]

"Tidak ada lagi, Yang Mulia," ucapnya.

Terdakwa Bantah Keterangan Saksi

[adsense]

Menanggapi keterangan Bahrun, terdakwa Budi Pranoto membantah pernah memerintahkan saksi menyerahkan uang kepada pihak lain.

"Tidak ada saya suruh, Yang Mulia," kata Budi.

[adsense]

Sementara terdakwa Saipul Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Bahrun dalam persidangan.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni Fatimah selaku istri terdakwa Budi Pranoto, Kelvin selaku anak terdakwa Budi, serta mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimi.

[adsense]

Faisal Hasrimi yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut mengaku tidak mengetahui persoalan dalam proyek pengadaan smartboard tersebut.

Ia menyebut proyek itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

[adsense]

"Saya tidak tahu soal proyek pengadaan smartboard. Itu kewenangan Disdik Langkat," ujar Faisal.

Menurut Faisal, dirinya hanya mendorong adanya inovasi di bidang pendidikan Kabupaten Langkat yang kemudian diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard.

[adsense]

"Saya dalam rangka menciptakan inovasi di dunia pendidikan Kabupaten Langkat, dan itu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard," katanya.

Penasihat hukum Saipul Abdi, Togar Lubis, sempat menyinggung dugaan adanya intervensi Faisal Hasrimi dalam proyek tersebut. Namun Faisal membantah tudingan itu.

[adsense]

"Tidak ada intervensi," tegas Faisal.

Dalam perkara ini, Saipul Abdi bersama Supriadi selaku PPK dan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat TA 2024.

[adsense]

Budi Pranoto Seputra juga disebut terafiliasi dengan PT Global Harapan Nawasena sebagai penyedia pengadaan smartboard tingkat Sekolah Dasar (SD), serta PT Gunung Emas Eka Putra (Ekaputra) sebagai penyedia pengadaan smartboard tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). (*)

[adsense]

[adsense]

Sidang mediasi pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang digelar pada Rabu (8/7/2026) itu akan dilanjutkan pada Rabu (15/7/2026).

Penggugat, Bonatua Silalahi, mengatakan mediasi belum membuahkan hasil karena sebagian besar pihak tergugat tidak dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga. Menurutnya, para tergugat hanya diwakili staf atau kuasa hukum yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga masih harus berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing.

[adsense]

"Kami melihat mereka masih perlu meminta persetujuan pimpinan sebelum memberikan jawaban atas tuntutan yang kami ajukan," kata Bonatua usai mediasi, mengutip Kompas.com.

Kuasa hukum penggugat, Hans Karyose, menyatakan pihaknya tetap membuka peluang penyelesaian damai. Namun, perdamaian hanya dapat dilakukan apabila para tergugat mengakui telah menggunakan dokumen yang dinilai cacat administrasi karena salinan ijazah yang dilegalisasi tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Tuntut Mati Terdakwa Pembunuhan Anak di Padang Bolak

Ia pun mempertanyakan ketidakhadiran para pimpinan lembaga tergugat lainnya. Menurut Bonatua, kehadiran prinsipal sangat penting agar proses mediasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Bonatua menegaskan pihaknya hanya akan memberikan satu kesempatan lagi pada mediasi pekan depan. Jika para pimpinan lembaga tetap tidak hadir atau tuntutan tidak dipenuhi, penggugat akan menyatakan mediasi berakhir deadlock dan meminta perkara dilanjutkan ke persidangan.

Penggugat juga mengklaim telah menyiapkan sekitar 30 alat bukti yang akan diajukan apabila perkara memasuki tahap pembuktian di pengadilan.

[adsense]

Sementara itu, penggugat lainnya, Laksamana TNI (Purn) Moeryono Aladin, mendesak Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Muhammad Na'iem, serta mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Budiadi hadir langsung pada mediasi berikutnya. Menurutnya, ketiga pihak tersebut perlu memberikan penjelasan terkait penerbitan salinan ijazah yang menjadi objek gugatan.

Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Apabila kembali tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan pokok untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi dari masing-masing pihak.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Plt Kadis Pangan Kabupaten Aceh Tenggara, Drh Karnodi Selian M.M.A mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, Dinas Pangan terus menggalakkan program Pekarangan Pangan Lestari(P2L).

Hal tersebut disampaikan Karnodi saat memantau perkembangan pertumbuhan berbagai aneka ragam tanaman sayuran dan buah di kebun belakang kantornya, di Desa Lawe Bekung kecamatan Badar, Jumat (10/7/2026) sore.

[adsense]

Dikatakanya, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif.

P2L bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bendungan Senilai Rp9,79 Triliun di Empat Provinsi

Kegiatan ini terus dilakukan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat Aceh Tenggara.

[adsense]

Ia mengajak semua masyarakat, agar memanfaatkan pekarangan rumahnya yang masih kosong, untuk menanam tanaman hijau tersebut.

"Di pekarangan kantor kita ini ada kita tanami tanaman jenis sayuran, seperti bawang merah, kangkung dan bayam, sementara untuk tanaman buah ada terong, mentimun dan semangka, sudah pernah panen.

[adsense]

Di samping menjalankan program pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan, hal ini bisa menambah penghasilan keluarga," pungkasnya(**)

[adsense]

[adsense]

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya mendeteksi penyakit fisik, tetapi juga mengidentifikasi indikasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat sejak dini. Dari sekitar 2,8 juta warga yang telah mengikuti skrining kesehatan, ditemukan indikasi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami gejala kecemasan dan stres.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Hery Valona Bonatua Ambarita pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan RI memperkirakan sekitar 1,2 persen populasi Indonesia mengalami gejala kecemasan dan stres yang berpotensi menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2 persen dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Intensifkan Pengamanan Jambore Daerah Sumut XI 2026 di Sibolangit

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah menjalankan dua pendekatan. Pertama, melakukan deteksi dan penanganan dini terhadap ODMK agar tidak berkembang menjadi gangguan jiwa berat. Kedua, memberikan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan dokter spesialis jiwa, terapi intensif, hingga perawatan di rumah sakit.

[adsense]

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67 persen yang sudah di skrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain skrining, Dinkes Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi qmasyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat. Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota telah mendapatkan penanganan.

[adsense]

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinkes Sumut, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa. Layanan ini menjadi bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS), yang termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan jiwa secara gratis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerja sama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

[adsense]

Menurutnya, penanganan ODGJ harus dilakukan secara medis melalui diagnosis dokter spesialis jiwa, pemberian obat, serta perawatan intensif apabila diperlukan.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke Puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

[adsense]

Melalui Program Berobat Gratis, lanjut Hery, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan di rumah sakit jiwa, mulai dari pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, pemberian obat, hingga menjalani rawat inap selama 42 hari sesuai kebutuhan medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan yang tersebar di empat provinsi dengan total nilai investasi mencapai Rp9,79 triliun. Peresmian dilakukan secara terpusat di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), sementara empat bendungan lainnya diresmikan secara hybrid.

Empat bendungan yang turut diresmikan yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali.

[adsense]

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali," ujar Prabowo saat peresmian.

Kelima bendungan tersebut dibangun dalam kurun waktu 2015 hingga 2025 dan diproyeksikan menjadi infrastruktur strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi terbarukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas Pangan Agara Ajak Masyarakat Manfaatkan Pekarangan Kosong

Secara keseluruhan, lima bendungan itu mampu menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di kawasan seluas 932 hektare, serta mendukung pembangkit energi hijau melalui PLTA berkapasitas 9,635 MW dan PLTS terapung hingga 345,94 MW. Selain itu, jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer dibangun untuk mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

[adsense]

[adsense]

Berikut rincian lima bendungan yang diresmikan:

1. Bendungan Keureuto (Aceh)

[adsense]

Bendungan Keureuto menjadi proyek dengan nilai investasi terbesar, yakni Rp2,961 triliun. Dibangun selama 2015-2024, bendungan setinggi 74 meter ini memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik dengan luas genangan 896,39 hektare.

Infrastruktur tersebut akan mengairi 14.695 hektare lahan pertanian melalui jaringan irigasi sepanjang 75,94 kilometer, mengurangi risiko banjir hingga 627 hektare, menyediakan air baku 0,65 meter kubik per detik, serta menghasilkan energi sebesar 185,62 MW yang berasal dari PLTA dan PLTS terapung.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DEN Luhut Pandjaitan Kunjungi Taput, Tinjau Langsung Implementasi Perlinsos Digital

2. Bendungan Rukoh (Aceh)

Bendungan Rukoh dibangun pada 2018-2024 dengan nilai kontrak Rp2,483 triliun. Bendungan setinggi 84 meter ini memiliki kapasitas tampung 128,65 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 700 hektare.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Manfaatnya meliputi layanan irigasi untuk 12.194 hektare lahan, penyediaan air baku sebesar 0,90 meter kubik per detik, pengurangan banjir di area 51 hektare, serta potensi energi mencapai 141,22 MW.

3. Bendungan Sidan (Bali)

[adsense]

Dengan nilai investasi Rp1,8 triliun, Bendungan Sidan dibangun pada periode 2018-2024. Bendungan setinggi 68 meter ini memiliki kapasitas tampung 5,76 juta meter kubik.

Bendungan ini diproyeksikan menyuplai air baku sebesar 1,75 meter kubik per detik, melayani irigasi seluas 9.598 hektare melalui jaringan sepanjang 123,19 kilometer, mengurangi banjir di area 108 hektare, serta menghasilkan energi sebesar 8,08 MW.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Gabungan Kembali Geledah Lokasi Kasus TPPU di Jakarta Selatan

4. Bendungan Meninting (NTB)

Bendungan Meninting dibangun sejak 2018 hingga 2025 dengan anggaran Rp1,473 triliun. Bendungan setinggi 74 meter ini memiliki kapasitas tampung 9,91 juta meter kubik.

[adsense]

Keberadaannya diharapkan mampu mengairi 1.559 hektare lahan pertanian, mengurangi banjir di area 59 hektare, menyediakan air baku 0,15 meter kubik per detik, dan menghasilkan energi sebesar 10,03 MW.

[adsense]

5. Bendungan Jlantah (Jawa Tengah)

Bendungan Jlantah dibangun pada 2019-2024 dengan nilai kontrak Rp1,080 triliun. Bendungan setinggi 70 meter ini memiliki kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik.

[adsense]

Fasilitas ini akan mengurangi potensi banjir di kawasan seluas 87 hektare, mengairi 1.494 hektare lahan pertanian, menyediakan air baku 0,15 meter kubik per detik, serta menghasilkan energi sebesar 10,625 MW. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina EP Rantau Tanam Ratusan Pohon Peringati Hari Lingkungan Hidup

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang menghentikan penuntutan perkara dugaan penganiayaan atau tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ), pada perkara dugaan penganiayaan yang terjadi di Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.

RJ itu diputuskan setelah terpenuhinya syarat formil dan materil, dimana kedua belah pihak berinisial ES dan TI sepakat berdamai serta mendapat respon positif yakni dari pengacara ES, Dr Asman Siagian SH MH, pengacara TI, Ricardo Sibarani SH, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak pemerintah kecamatan.

[adsense]

Penghentian penuntutan tersebut dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Deliserdang, Patar Daniel Panggabean SH MH di Aula Kejari Deliserdang, Jumat (10/7/2026) di Lubukpakam.

Disebutkan, dugaan penganiayaan terjadi berawal dari adanya kesalahpahaman antara ES dan TI, di Yayasan Pendidikan Winnie The Pooh, Selasa (3/6/2026) di Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang. Kedua belah pihak selanjutnya saling membuat laporan penganiayaan di Polsek Tanjungmorawa dan Polresta Deliserdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Hentikan Penuntutan Abang Aniaya Adik di Nias Utara Lewat RJ

Melalui MKR, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga berorientasi mengedepankan penyelesaian yang humanis, serta pertimbangan asas kemanfaatan dan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

[adsense]

Menurutnya, perdamaian tercapai setelah kedua belah pihak secara sukarela meminta maaf dan tidak keberatan perkara dihentikan.

"Ini bukti bahwa hukum tidak hanya soal pemidanaan. Dengan RJ, hubungan silaturahmi masyarakat tetap terjaga dan konflik tidak berlarut-larut," ungkapnya.

[adsense]

Sementara itu, kuasa hukum Dr Asman Siagian menyampaikan apresiasinya kepada Kejari Deliserdang yang telah berhasil memediasi kedua belah pihak.

"Ini bentuk nyata dalam mewujudkan mekanisme keadilan restoratif, bahwa setiap perkara pidana tidak semata-mata harus dilakukan penuntutan dan berakhir di persidangan maupun dengan pidana penjara, karena langkah pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum ultimum remedium" ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, Kejari Deliserdang telah membuktikan penegakan hukum yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, terlebih kedua belah pihak telah saling memaafkan dan memulihkan masing-masing haknya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. (*).

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Sektor (Polsek) Pancurbatu mengintensifkan pengamanan pelaksanaan Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI Tahun 2026 dengan menggelar patroli dan monitoring di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Pengamanan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjamin keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan jambore yang diikuti ribuan peserta Pramuka dari berbagai kabupaten dan kota di Sumut, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Personel Polsek Pancurbatu melakukan pemantauan di sejumlah titik di area perkemahan serta berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan petugas pengamanan lainnya guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kehadiran aparat kepolisian di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para peserta, pembina, panitia, maupun masyarakat yang berada di kawasan perkemahan selama kegiatan berlangsung.

[adsense]

Berdasarkan hasil monitoring, situasi di Bumi Perkemahan Pramuka Bandar Baru terpantau aman, tertib, dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026 berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi SH menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengamanan dalam setiap kegiatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

[adsense]

"Polri Presisi hadir untuk memastikan setiap kegiatan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif," ujar Kompol Junaidi.

Ia menambahkan, Polsek Pancurbatu akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait guna menciptakan lingkungan yang aman sehingga setiap kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. (*)

[adsense]

[adsense]