[adsense]

Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 129 Kodim 0210/TU terus menunjukkan kinerja luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu capaian signifikan yang diraih adalah progres pembukaan jalan di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan kini telah memasuki tahap finishing. Progres pekerjaan telah mencapai 100 persen.

[adsense]

Progres pembangunan jalan ini mulai menunjukkan hasil signifikan. Dengan alat berat excavator yang terlihat aktif di lokasi pengerjaan untuk melakukan tahapan finishing di lokasi pembukaan jalan TMMD ke 129

Berdasarkan laporan perkembangan kegiatan hingga Selasa (11/8/2026), progres pembukaan jalan sepanjang 5.300 meter (5,3 Km) dengan lebar 8 meter di Desa Sijarango menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbahas telah rampung 100% hanya dalam waktu 27 hari kerja.

[adsense]

Pekerjaan tersebut menjadi sasaran fisik utama TMMD yang diharapkan mampu membuka akses transportasi dan mempercepat mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sejumlah alat berat berupa excavator dioperasikan menuju lokasi pembukaan jalan di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan untuk melakukan tahap finishing akhir menjelang penutupan kegiatan TMMD ke 129

[adsense]

Pengoperasian alat berat tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pembukaan jalan sekaligus mendukung penyelesaian sasaran fisik sesuai target yang telah ditetapkan.

Jalan yang dibangun tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi warga.

[adsense]

Satgas TMMD terus mengerahkan tenaga dan alat berat agar akses penghubung antar wilayah itu segera selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat

Dansatgas TMMD ke 129 Kodim 0210/TU, Letkol Arm Kiky Hardian, S.Sos dalam relis Persnya, Rabu (12/8/2026) menyampaikan, bahwa capaian progres kerja 100% ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Satgas yang bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.

[adsense]

"Kami bersyukur berkat semangat gotong royong dan dukungan masyarakat, pembukaan jalan ini bisa berjalan cepat dan lancar. Dengan terbuka jalan baru ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya para petani. Makanya, masyarakat sekitar lokasi TMMD Ke-129 di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ini memang menjadi lebih bersemangat untuk terwujudnya jalan baru ini, " ujarnya.

Ia menjelaskan, Satgas TMMD bersama masyarakat terus melakukan penyelesaian pada bagian-bagian jalan yang telah dikerjakan agar hasil pembangunan menjadi lebih rapi, kuat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

[adsense]

" Kegiatan tersebut dilaksanakan secara gotong - royong sebagai wujud kebersamaan antara Satgas TMMD dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Desa Sijarango. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilakukan secara teliti dan penuh tanggung jawab," jelasnya.

[adsense]

Ia juga menegaskan, dengan rampungnya pembukaan jalan itu, masyarakat diharapkan segera dapat menikmati manfaatnya. Terutama dalam mempermudah akses hasil pertanian, mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan kualitas hidup warga pedesaan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

" TMMD ke-129 Kodim 0210/TU bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang semangat kebersamaan, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat di pelosok negeri. Dalam waktu singkat, hasil kerja nyata Satgas TMMD telah memberikan harapan baru bagi warga Desa Sijarango dan sekitarnya untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan maju, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr Oloan P Nababan mengikuti Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang digelar di Batam, Rabu (12/8/2026).

Rakor tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah se-Regional Sumatera.

[adsense]

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam sejumlah bidang strategis.

Adapun bidang yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan yang asri, peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunjungi Kodim 0208/Asahan, Resmikan Masjid, Serahkan Santunan hingga Tanam Pohon

Keikutsertaan Bupati Humbahas dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan daerah dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.

[adsense]

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam mendukung program prioritas nasional, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Danrem 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto memimpin upacara serah terima jabatan Dandim 0204/Deli Serdang sekaligus pelepasan Kasipers Korem 022/PT, yang berlangsung di Makodim 0204/DS, Jalan Galang, Desa Pagar Merbau, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Secara resmi, jabatan Dandim 0204/DS diserahkan dari Letkol Arh Agung Pujiantoro kepada pejabat baru, Letkol Inf Wahidin Sobar. Sementara itu, turut dilepas pula Kasipers Korem 022/PT yang lama, Letkol Arm Reynold Christian Siregar.

[adsense]

Baca Juga:

• Danrem 022/PT Dampingi Pangdam I/BB Resmikan Pembangunan Jembatan Strategis di Langkat

[adsense]

"Pergantian jabatan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis, sekaligus menghadirkan inovasi dan semangat baru dalam pengabdian," tegas Sandi.

[adsense]

Kepada Dandim yang baru, Danrem berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan membangun sinergi yang erat bersama Pemerintah Daerah, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Hadirkan inovasi yang bermanfaat nyata bagi satuan dan masyarakat, serta tingkatkan pembinaan teritorial dan kepekaan terhadap situasi di wilayah," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, kepada pejabat lama Letkol Agung Pujiantoro dan Letkol Reynold Christian Siregar beserta istri, Danrem menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, dan segala kontribusi selama mengabdi di jajaran Korem 022/PT.

[adsense]

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 022/PT, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kita bersama. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga pengalaman di sini menjadi bekal berharga untuk kesuksesan selanjutnya," pungkas Danrem.

[adsense]

Acara tersebut dihadiri oleh Kasrem 022/PT, para Dandim jajaran, para Kasi Kasrem, Dan/Kasatdisjan, Ketua beserta pengurus Persit KCK Koorcab Rem 022/PT, serta seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS di lingkungan Korem 022/PT. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP Ferry Mulyana Sunarya melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polsek Garoga, Selasa (11/8/ 2026)

Kunker tersebut turut didampingi oleh Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Wirhan Arif serta beberapa pejabat utama Polres Taput.

[adsense]

Rombongan yang tiba di Polsek Garoga langsung disambut langsung Kapolsek Garoga AKP Dodi Bastari beserta Ketua Bhayangkari Ranting Garoga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta jajaran Forkopimca Garoga.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat dan tokoh adat melaksanakan tradisi berupa pemberian Ulos kepada Kapolres dan Waka Polres.

[adsense]

Saat menyampaikan arahan di hadapan personel, jajaran Forkopimca serta perwakilan masyarakat, dan Tokoh Agama

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan terima kasih atas sambutan yang baik dari masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Garoga.

[adsense]

" Pada kesempatan ini, saya menyampaikan 3 hal utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga netralitas, dan memperkuat sinergitas 3 pilar di wilayah hukum Polsek Garoga, " ujarnya.

Ia juga menegaskan, para personel di Polsek Garoga ini adalah ujung tombak Polri di kecamatan. Layani masyarakat dengan humanis, cepat dan tuntas. Jauhi pelanggaran. Jaga kekompakan dengan TNI dan Pemerintah Kecamatan.

[adsense]

" Saya mengapresiasi kinerja Polsek Garoga dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Saya harapkan agar Bhabinkamtibmas lebih aktif turun ke desa untuk deteksi dini potensi gangguan, " tuturnya.

Usai memberikan arahan, Kapolres mengecek langsung sarana prasarana di Mako Polsek Garoga dan memberikan motivasi kepada personel Polsek Garoga.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Kapolres Taput juga melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Kunjungan kerja itu bertujuan untuk memastikan kesiapan Polsek dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Garoga. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menyiapkan sistem perlindungan anak sejak dini hingga ke tingkat desa, guna menjamin pemenuhan hak dan keamanan anak.

Langkah strategis tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Program Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah (Protekta) yang digelar di Aula Ruang Cendrawasih, Pandan, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Kegiatan ini diinisiasi melalui kolaborasi antara Pemkab Tapteng bersama Pusaka Indonesia dan Save the Children.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tapteng, Jonnedi Marbun, yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah pekerjaan yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan Labura TA 2027 Direncanakan Rp896 Miliar Lebih

"Upaya ini diwujudkan melalui dorongan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM sebagai sistem pencegahan yang bekerja langsung di lingkungan terdekat anak," kata Jonnedi dalam rilis yang diterima, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat krusial, mengingat anak-anak adalah generasi penerus yang kelak menentukan arah masa depan bangsa dan negara.

"Ketika anak salah dididik dan anak bermasalah, mungkin ke depannya pemerintahan ini juga akan bermasalah," tegas Jonnedi.

[adsense]

Ia juga menegaskan, agar pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan perlu dipercepat. Dengan cakupan wilayah Tapteng yang terdiri dari 159 desa dan 56 kelurahan, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan sumber daya sehingga keterlibatan aktif masyarakat mutlak diperlukan untuk mendeteksi dan menangani persoalan anak sejak dini.

Pemkab juga mendorong percepatan pembentukan serta penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar sistem pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

[adsense]

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapteng, Rahmadiah Hanum, mengungkapkan bahwa persoalan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Melalui kehadiran PATBM, masyarakat yang menjadi akar rumput, diharapkan mampu berfungsi sebagai mata dan telinga yang peka terhadap berbagai potensi persoalan anak di lingkungan sekitarnya.

[adsense]

"Yang kita hadapi banyak, tetapi yang melapor belum tentu sebanyak itu. Yang tidak melaporkan justru bisa lebih banyak," ujar Hanum.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Manager Pusaka Indonesia Bidang Kebencanaan dan Iklim Franz, Tim Ahli Pusaka Indonesia Marjoko, perwakilan Kementerian PPPA RI Dinas Pendidikan, OPD, Unit PPA Polres Tapteng, unsur Tokoh Agama dan masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bank Sumut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana BOS, melalui penerapan transaksi non-tunai dan pemanfaatan layanan digital.

Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih transparan, akuntabel, aman, efisien, dan mudah ditelusuri.

[adsense]

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut Wujudkan Impian Masyarakat Miliki Rumah melalui Akad Massal KPR Sejahtera FLPP

"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.

[adsense]

Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.

Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi.

[adsense]

Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.

"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru, Selasa (11/8/2026)

[adsense]

Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia.

Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.

[adsense]

Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.

[adsense]

Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.

Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

[adsense]

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.

[adsense]

Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.(*)

[adsense]

[adsense]

Ombudsman Sumut menyoroti potongan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap 607 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan di Medan terkait potongan iuran JHT dan BPJS Ketenagakerjaan 607 PPPK Dinas SDABMBK Kota Medan, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, total potongan yang mencapai sekitar Rp132.214.919 tersebut disebut belum dikembalikan kepada para PPPK, meskipun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mengembalikan potongan serupa kepada pekerjanya.

Ditegaskan, besaran potongan tercatat sekitar Rp217.817 per orang. Dengan jumlah 607 PPPK, total dana yang menjadi perhatian mencapai Rp132,2 juta.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Seabad, RS Pirngadi Tancap Gas Benahi Fasilitas dan Pelayanan

Sebelumnya, persoalan JHT PPPK Paruh Waktu Kota Medan memang pernah menjadi perhatian Ombudsman Sumut. Namun, kata Herdensi, persoalan yang dahulu yang ditangani berbeda dengan isu kini muncul.

[adsense]

"Kalau yang kami tangani dulu adalah klaim JHT, sedangkan ini adalah pemotongan uang gaji untuk pembayaran iuran JHT," ujar Herdensi.

Lebih lanjut dikatakan, pemotongan gaji untuk pembayaran iuran JHT pada prinsipnya harus disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila kemudian terdapat kelebihan pembayaran, dana tersebut semestinya dikembalikan kepada pekerja yang bersangkutan.

[adsense]

"Nah, pemotongan gaji ini, kan seharusnya disetor ke BPJS, kalau ada kelebihan bayar dipulangkanlah ke orangnya," katanya.

Kendati demikian, hingga Rabu (12/8/2026), Ombudsman Sumut belum menerima laporan terkait persoalan pemotongan iuran JHT PPPK Paruh Waktu di SDABMBK Kota Medan tersebut.

[adsense]

Pihaknya akan lebih mudah menanggapi persoalan tersebut apabila ada laporan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya laporan, Ombudsman Sumut bisa mempelajari dokumen dan kronologi untuk memahami secara utuh duduk perkara yang terjadi.

"Belum ada laporan ke kami terkait hal ini," ujar Herdensi.

[adsense]

Berdasarkan laporan langsung dari pihak terkait penting agar Ombudsman Sumut bisa mengetahui secara jelas mekanisme pemotongan, penyetoran iuran, serta kemungkinan adanya kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan polemik JHT PPPK Paruh Waktu Kota Medan yang sebelumnya juga mendapat perhatian Ombudsman Sumut. Pada akhir Maret 2026, Ombudsman Sumut pernah menyoroti persoalan pencairan manfaat JHT bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di Kota Medan.

[adsense]

Namun, kasus yang muncul saat ini memiliki titik persoalan berbeda. Jika sebelumnya menyangkut klaim atau pencairan manfaat JHT, persoalan di SDABMBK Kota Medan menyangkut potongan penghasilan pegawai untuk pembayaran iuran JHT.

Dengan jumlah 607 PPPK dan potongan sekitar Rp217.817 per orang, total dana yang dipersoalkan mencapai Rp132.214.919.

[adsense]

Sementara itu, pihak SDABMBK sebelumnya membantah anggapan bahwa dana tersebut ditahan. Kepala Subbagian Keuangan SDABMBK, Syaiful Bahri Pohan, menjelaskan bahwa potongan tersebut berkaitan dengan proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Pihak SDABMBK Kota Medan juga menyatakan, dana tersebut akan diperhitungkan dan disalurkan pada pembayaran berikutnya. Pihaknya menyatakan, siap berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pembayaran.

[adsense]

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, ketika dikonfirmasi pada Senin (10/8/2026), menjelaskan, akan mengecek terlebih dahulu persoalan tersebut.

Di sisi lain, muncul desakan agar status dana Rp132,2 juta tersebut dijelaskan secara terbuka. Sebab, yang menjadi pertanyaan bukan hanya mengenai adanya potongan, tetapi juga ke mana dana hasil potongan tersebut disetorkan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya apabila memang terjadi kelebihan pembayaran.

[adsense]

Apabila dana tersebut memang telah disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bukti penyetoran menjadi bagian penting untuk menjelaskan persoalan. Sebaliknya, jika terdapat selisih atau kelebihan pembayaran, perlu dijelaskan dasar pencatatannya serta kapan dana tersebut dikembalikan kepada masing-masing PPPK.

Ombudsman Sumut mempertegas, pentingnya transparansi dalam persoalan ini. Pemotongan penghasilan untuk membayar iuran JHT harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas termasuk memastikan dana yang dipotong benar - benar disetorkan sesuai peruntukannya.

[adsense]

Hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Ombudsman Sumut terkait persoalan tersebut. Namun, dengan munculnya pemberitaan mengenai potongan Rp132,2 juta dari 607 PPPK Paruh Waktu SDABMBK Kota Medan, transparansi dari pihak dinas dan Pemko Medan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan para pegawai sekaligus mencegah berkembangnya dugaan yang belum terbukti.

Pada akhirnya, persoalan ini tinggal menunggu satu hal yakni kejelasan administrasi atas Rp132.214.919 tersebut dipotong, disetor ke mana, dan jika terdapat kelebihan pembayaran, kapan dikembalikan kepada para PPPK. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Labuhanbatu membagikan Bendera Merah Putih secara serentak di sejumlah wilayah PAC GAMKI se Labuhanbatu, Rabu (12/8/2026) siang.

Ketua DPC GAMKI Labuhanbatu, Herry Anton Sinaga SE MM, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk komitmen GAMKI dalam menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kecintaan masyarakat terhadap Tanah Air.

[adsense]

Menurutnya, pembagian Bendera Merah Putih bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan dan nasionalisme. Ia juga mengimbau masyarakat mengibarkan Merah Putih di depan rumah masing-masing maupun di tempat usaha.

Ia menegaskan, keterlibatan seluruh PAC GAMKI se Labuhanbatu dalam kegiatan serentak ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan harus terus dirawat, terutama di kalangan generasi muda.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sat Intelkam Polres Nisel Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengendara

Kegiatan serupa juga digelar PAC GAMKI Rantau Selatan bersama NHKBP Sion Nauli Lobusona dan HKBP Sigambal di kawasan Kelurahan Ujungbandar hingga Jalinsum HM Said Sigambal.

[adsense]

Sementara PAC Bilah Hilir membagikan bendera di Jalan Lintas Tanjung Haloban - Negeri Lama. Sedangkan PAC Panai Hulu melaksanakan kegiatan serupa di Jalan Lintas Ajamu, depan Gereja HKBP Seisentosa.

PAC Panai Tengah melakukan pembagian bendera di depan Kantor Kepala Desa Seisiarti dan Pasar Tradisional Seipelancang. Sedangkan PAC Pangkatan berkolaborasi dengan personel polisi Polsubsektor Pangkatan menggelar kegiatan yang sama di Jalan Lintas Pangkatan, tepatnya di depan Pos Polisi Pangkatan.

[adsense]

Herry mengapresiasi partisipasi seluruh PAC GAMKI, pemuda-pemudi, NHKBP, kepolisian dan berbagai pihak yang ikut bergotongroyong menyukseskan gerakan tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Dua bersaudara kakak beradik berprestasi dari Kota Tebingtinggi, Nafisa Zayanti Purba (12) siswa SMP Negeri 1 Tebingtinggi, dan Natasya Zayanti Purba (18), mahasiswa UNIMED Jurusan Olahraga, mengikuti ajang Grand Final Miss Cilik dan Miss Remaja Indonesia Tahun 2026 tingkat Nasional di Tanggerang.

Sebelumnya, kedua kakak beradik ini mengikuti ajang Miss Cilik dan Miss Remaja Sumatera Utara jalur HandPick, hingga menembus Grand Final tingkat nasional.

[adsense]

Rendi Aprial Lubis selaku Regional Director Miss Cilik dan Miss Remaja Sumatera Utara kepada wartawan, Rabu (12/8/2026), menyampaikan apresiasi pencapaian kedua bersaudara tersebut, walaupun tidak adanya dukungan pemerintah kota maupun provinsi.

Kedepannya Rendi Aprial Lubis berharap, pemerintah mendukung prestasi generasi muda, agar bisa membantu mempromosikan Sumatera Utara, khususna Kota Tebingtinggi yang diwakili agar lebih dikenal lagi.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ketahanan Pangan, Wali Kota Tebingtinggi Lakukan Gerakan Tanam Bawang Merah

Rendi Aprial Lubis juga mengungkapkan, bahwa mereka juga memperkenalkan hasil produk UMKM Roti Kacang dan Nastar Yunama, sebagai cenderamata dari Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang membantu dalam perjalanan ketingkat nasional di Jakarta," tutup Rendi Aprial Lubis. (**)

[adsense]

[adsense]

Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui sejumlah program pelayanan, termasuk pemasangan jaringan pipa distribusi yang pembiayaannya ditanggung Perumda Tirtanadi.

Program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat, aman dan layak.

[adsense]

Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan pelayanan Perumda Tirtanadi di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Atasi Krisis Air Bersih, TMMD Ke 129 Kodim 0210/TU Buat Sumur Bor di Dusun II Desa Sijarango

Selain pemasangan jaringan pipa, diperkenalkan pula program penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang telah diputus dan melakukan penyambungan kembali serta program cicilan sambungan baru.

[adsense]

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan air bersih. Untuk pemasangan jaringan distribusi, sedikitnya harus terdapat lima calon pelanggan dengan panjang jaringan minimal 40 meter.

Biaya pemasangan jaringan tersebut ditanggung Perumda Tirtanadi, sedangkan calon pelanggan dikenakan biaya sambungan baru sebesar Rp2,05 juta per pelanggan.

[adsense]

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi Sahrim Siregar menjelaskan, calon pelanggan dapat mengikuti program melalui tahapan pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

[adsense]

Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan dengan pembayaran awal sebesar 30 persen dari total biaya sambungan.

Sedangkan bagi pelanggan lama yang telah diputus karena tunggakan, Tirtanadi memberikan penghapusan denda tunggakan apabila melakukan penyambungan kembali, disertai skema cicilan biaya pasang kembali sesuai ketentuan.

[adsense]

Program tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan sekaligus memperkuat komitmen Tirtanadi dalam menyediakan akses air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Pensiunan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Sudjono MS dituntut 3 tahun penjara. Ia dinilai terbukti atas perkara penggunaan surat palsu untuk menguasai harta warisan senilai Rp20 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, AP Frianto Naibaho, meyakini perbuatan Sudjono terbukti melanggar Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.

[adsense]

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada Drs Sudjono MS selama 3 tahun penjara," ujarnya dalam sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/8/2026).

Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (pledoi), pada 26 Agustus 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN II Laporkan Rokani dkk ke Polda Sumut, Naik ke Tingkat Penyidikan

Terdakwa sebelumnya mengurus Surat Keterangan Kematian Oly Dhana yang diterbitkan pada 5 Mei 2017. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

[adsense]

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2018, Sudjono diduga membuat surat pernyataan sendiri. Surat itu kemudian dibawa ke Kantor Lurah Kota Matsum III untuk mendapatkan cap dan tanda tangan sebelum digunakan sebagai kelengkapan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Medan.

Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA Medan tertanggal 21 Oktober 2019 mengenai penetapan ahli waris almarhum Drs Tasrif Gandhi.

[adsense]

Jaksa menyebut penetapan tersebut berkaitan dengan sejumlah aset, di antaranya tanah dan bangunan di Jalan Cemara, Jalan Sinabung dan Jalan Paduan Tenaga, lahan seluas 11.671 meter persegi di Desa Tembung, Kabupaten Deliserdang, tanah di Kota Tanjungbalai serta sejumlah kendaraan.

Dalam dakwaan, Sudjono disebut menggunakan dokumen yang memuat keterangan tidak benar, termasuk mengenai hubungan keluarganya dengan Oly Dhana.

[adsense]

Padahal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA Medan, Sudjono disebut hanya berstatus sebagai saksi dan bukan saudara kandung maupun saudara seibu Oly Dhana.

Jaksa juga mengungkap adanya dugaan keterangan palsu dari seorang saksi bernama Fahmi Ilham yang mengaku sebagai tetangga Oly Dhana. Namun, berdasarkan keterangan Kelurahan Kota Matsum III, Fahmi disebut tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

[adsense]

Mantan Lurah Kota Matsum III, Mirnaloy, juga disebut menerangkan surat pernyataan yang digunakan terdakwa bukan diterbitkan pihak kelurahan. Cap stempel dan tanda tangan dalam dokumen tersebut diduga berbeda dengan dokumen resmi, termasuk tanda tangan lurah yang disebut dipalsukan.

Akibat perbuatan tersebut, Yusbah yang merupakan istri kedua almarhum Drs Tasrif Gandhi disebut mengalami kerugian sekitar Rp20 miliar karena diduga kehilangan hak atas harta warisan suaminya.

[adsense]

Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan sempat ditunda karena JPU belum merampungkan tuntutan. Majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk membacakan tuntutan pada persidangan berikutnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, DPRD Sumut mengajak masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih, wujud hormat pada jasa pahlawan dan syukur atas kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan jiwa raga.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Rabu (12/8/2026), saat dihubungi melalui telepon di Medan.

[adsense]

Frans Dante mengatakan, pengibaran bendera Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai agenda seremonial atau tradisi tahunan. Lebih dari itu, Merah Putih merupakan simbol perjuangan, persatuan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara yang harus terus hidup dalam setiap generasi.

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, momentum bulan kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat nasionalisme, persatuan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat yang semakin dinamis.

[adsense]

Baca Juga:

• Zeira Salim Ritonga Soroti Aksi Penyerangan Gunakan Senpi di Kawasan Tanjungmorawa Lukai 2 Orang

Sementara itu, Viktor Silaen menilai berkibarnya Merah Putih di berbagai sudut Sumatera Utara akan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan dan persatuan para pendahulu bangsa.

[adsense]

Karena itu, Frans Dante dan Viktor Silaen, yang keduanya merupakan politisi Partai Golkar ini menegaskan, bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, prestasi dan pengabdian, sekaligus menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan Viktor mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan hingga komunitas pemuda, untuk bersama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif, edukatif dan membangun semangat kebangsaan.

[adsense]

"Semangat merah putih harus menjadi energi bagi kita semua untuk terus membangun Sumatera Utara yang maju, harmonis dan sejahtera," tutur Frans Dante.

Lebih jauh Viktor Silaen menekankan, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hendaknya tidak berhenti pada kemeriahan seremonial semata, tapi harus menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan optimisme dan membangkitkan kembali semangat bersama dalam membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.

[adsense]

"Biarlah Merah Putih berkibar di setiap rumah dan sudut Sumatera Utara, karena di balik setiap kibaran bendera itu ada sejarah perjuangan, ada air mata para pahlawan, dan ada harapan untuk masa depan Indonesia," pungkasnya. (*).

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar pelayanan publik di Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Selasa (11/8/2026).

Hadir pada acara tersebut Bupati Anton Achmad Saragih, Ketua PKK Darmawati Anton Achmad Saragih.

[adsense]

Berbagai layanan digelar secara terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta perubahan data kartu keluarga.

Dinas Kesehatan membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis, sementara BPJS Kesehatan melayani kepesertaan dan administrasi JKN. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turut memberikan edukasi dan pelayanan program KB, dan Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako bagi lansia dan keluarga kurang mampu.

[adsense]

Baca Juga:

• 5 Pejabat Polres Pematangsiantar Berganti, Kapolres Tekankan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Tak hanya pelayanan administrasi dan kesehatan, hadir pula pasar murah guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Sebanyak 1 ton beras SPHP tersedia seharga Rp58.000 per karung, 100 liter minyak goreng Rp16.000 per liter, serta 1.500 butir telur ayam Rp1.800 per butir. Warga tampak antusias berdatangan, berharap sembako terjangkau ini membantu kebutuhan rumah tangga.

[adsense]

Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bupati bahwa Parapat menyimpan potensi pariwisata luar biasa yang telah dikenal hingga mancanegara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan gagasan segar dari seluruh pihak agar Danau Toba semakin menarik dikunjungi.

[adsense]

"Parapat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan telah dikenal hingga mancanegara. Diperlukan kolaborasi dan kreativitas bersama untuk menghadirkan berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan daya tarik wisatawan,"ujar bupati .

[adsense]

Pada kesempatan itu, bupati juga memaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang sedang maupun akan dilaksanakan di wilayah Parapat diantaranya rekontruksi Jalan Talun Sungkit-Bukit Barisan. Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang di Kelurahan Girsang dan Nagori Sipangan Bolon.(**)

[adsense]

[adsense]

Persidangan dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022, kembali mengungkap keterangan dari pihak perusahaan yang terlibat dalam kerja sama proyek.

Dua saksi dari PT Bethesda Mandiri menyatakan tidak ada keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun PT Hutama Karya (Persero) Tbk atau HK dari proyek tersebut.

[adsense]

Kedua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Direktur Utama PT Bethesda Mandiri Ramlan dan Direktur Cabang PT Bethesda Mandiri Sahat Pasaribu.

Keduanya memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Bulan Disidik, Kasus Lahan Tol Medan-Binjai Belum Ada Tersangka

"Ada dua saksi dari PT Bethesda Mandiri, ada Pak Ramlan dan ada Pak Sahat. Kedua-duanya adalah dari PT Bethesda Mandiri," ujar Philipus H. Sitepu usai persidangan.

[adsense]

Menurutnya, PT Bethesda Mandiri sebelumnya melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Hutama Karya (Persero) Tbk atau HK dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam persidangan, kedua saksi disebut menerangkan bahwa tidak ada keuntungan yang diterima PT Bethesda Mandiri maupun PT HK.

[adsense]

"Yang kita tahu memang ini KSO, KSO antara PT HK dan PT Bethesda Mandiri sepakat membuat perjanjian. Nah, kita tanyakan apakah kalian mendapat keuntungan dari proyek ini? Dia bilang tidak ada," katanya.

Philipus menilai keterangan tersebut berkaitan dengan unsur dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, khususnya mengenai memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

[adsense]

"Kalau tidak ada yang diuntungkan, unsur menguntungkan orang lain atau diri sendiri sudah runtuh. Begitu kita kira," tegasnya.

Ia juga menyebut selama persidangan belum ditemukan adanya aliran dana kepada pihak yang didakwakan memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

[adsense]

"Tidak ada aliran dana kepada Pak Enda Simakasura Ketaren. Tidak ada juga menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan orang lain pun atau pihak lain pun tidak ada," tutur Philipus.

Selain persoalan keuntungan, penasihat hukum juga menyoroti keterangan saksi mengenai hubungan internal antara PT Bethesda Mandiri dan PT Hutama Karya.

[adsense]

Menurut Philipus, apabila terdapat persoalan mengenai kewajiban antara kedua perusahaan, hal tersebut merupakan persoalan keperdataan dan tidak berkaitan langsung dengan terdakwa Enda Simakasura Ketaren selaku PPK.

"Kalau ada masalah antara HK dan Bethesda Mandiri, ya mereka selesaikan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan terdakwa dalam hal ini," ungkap Philipus.

[adsense]

Dalam persidangan, juga terungkap mengenai kewenangan Sahat Pasaribu sebagai Direktur Cabang PT Bethesda Mandiri. Menurut penasihat hukum, Sahat memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan untuk menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.

"Pak Ramlan sebagai Direktur Utama PT Bethesda Mandiri menunjuk Pak Sahat sebagai Direktur Cabang. Dia punya kewenangan untuk membuat perjanjian. Itu memang diatur dalam anggaran dasarnya bahwa dia diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya," jelas Philipus.

[adsense]

Sementara mengenai uang Rp400 juta yang muncul dalam persidangan, Philipus menjelaskan bahwa uang tersebut bukan keuntungan dari proyek. Menurut dia, Sahat sebelumnya memiliki piutang kepada Ramlan dengan nilai yang sama.

"Pak Ramlan itu sudah berutang kepada Pak Sahat sudah lama, Rp400 juta. Karena proyek ini sudah berjalan dan dia tidak mendapat keuntungan, uang yang dipinjam sebelumnya itu kemudian mau dipotongkan. Jadi dianggap sebagai biaya manajemen," ungkapnya.

[adsense]

Dengan demikian, ia menegaskan tidak ada penyerahan uang Rp400 juta sebagai keuntungan yang berasal dari proyek tersebut.

"Jadi tidak ada sebenarnya penyerahan Rp400 juta. Biar kita tidak salah kaprah, itu pinjam-meminjam. Dulu Pak Sahat pernah meminjamkan uang kepada Pak Ramlan karena dia berharap ada keuntungan. Karena tidak ada keuntungan, ya dipotong saja uang yang dipinjam dulu," katanya.

[adsense]

Penasihat hukum juga menyebut kedua saksi tidak mengetahui adanya arahan dari PPK terkait keikutsertaan PT Bethesda Mandiri dalam proyek maupun upaya memenangkan tender.

"Kita tanyakan kedua saksi itu, apakah saudara diarahkan oleh PPK untuk masuk dalam proyek, apakah diarahkan untuk menang tender, apakah hanya dipinjam untuk menang tender. Dia bilang tidak ada," ucap Philipus.

[adsense]

Philipus mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan saksi-saksi lainnya, termasuk dari PT Hutama Karya, dalam persidangan berikutnya.

"Untuk Hutama Karya mungkin dihadirkan di persidangan berikutnya. Tapi masih ada saksi, banyak saksi yang harus dihadirkan oleh jaksa," katanya.

[adsense]

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

Persidangan perkara tersebut akan kembali digelar pada Rabu (19/8/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan menetapkan Wesly Silalahi, yang kini menjabat Wali Kota Pematangsiantar, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Penetapan tersebut tercantum dalam amar putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga MDN yang dibacakan pada 10 Agustus 2026. Perkara itu diajukan Jauliman Purba dan Eben Saragih sebagai pemohon terhadap Wesly Silalahi selaku termohon.

[adsense]

Majelis hakim yang diketuai Dr Sarma Siregar, SH, MH, mengabulkan seluruh permohonan PKPU yang diajukan kedua pemohon.

Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan Wesly Silalahi berada dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 hari sejak putusan tersebut diucapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Lakukan Pengecekan Ketat, Polres Pematangsiantar Pastikan Menu MBG Layak Dikonsumsi

Tim tersebut juga ditunjuk sebagai tim kurator apabila nantinya debitor dinyatakan pailit, untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

[adsense]

Ditagih 1,3 Kilogram Emas dan Rp599 Juta

[adsense]

Kuasa hukum para pemohon, Jansen Purba, SH., MH., dari Kantor Hukum J.H. Purba & Partners, mengatakan, pihaknya menghormati seluruh proses persidangan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan PKPU Sementara terhadap Wesly Silalahi.

Menurut Jansen, putusan tersebut diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kliennya terkait piutang yang selama ini disebut belum mendapatkan penyelesaian.

[adsense]

"Setelah ditetapkannya PKPU Sementara, kami berharap klien kami selaku para pemohon segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait hak hukumnya atas piutang yang selama ini diabaikan dan tidak dibayarkan oleh termohon," ujar Jansen melalui rilis yang diterima harianSIB.com, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen dan bukti yang diajukan dalam persidangan, kewajiban Wesly Silalahi kepada Jauliman Purba berupa 13 keping emas Logam Mulia (LM) Antam.

[adsense]

Masing-masing emas tersebut memiliki berat 100 gram sehingga total emas yang menjadi objek tagihan mencapai 1,3 kilogram.

Sementara kepada pemohon lainnya, Eben Saragih, kewajiban yang ditagihkan berupa uang tunai sebesar Rp599 juta, ditambah bunga sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani para pihak.

[adsense]

Jansen yang juga Ketua Tim Hukum para pemohon, didampingi Harapan Purba, SH, mengimbau pihak lain, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum, yang memiliki piutang kepada Wesly Silalahi dan belum mendapatkan kepastian pembayaran untuk mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus yang telah ditunjuk Pengadilan Niaga Medan.

Menurut dia, mekanisme PKPU memberikan ruang bagi para kreditor untuk menyampaikan dan memperjuangkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Tim kuasa hukum pemohon juga mengingatkan agar selama proses PKPU berlangsung, Wesly Silalahi tidak melakukan tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas hartanya tanpa persetujuan Tim Pengurus. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

"Selama masa PKPU, kami mengimbau Termohon agar tidak melakukan tindakan pengurusan dan kepemilikan atas hartanya tanpa persetujuan Tim Pengurus yang telah ditunjuk Pengadilan Niaga Medan," katanya.

[adsense]

Jansen menegaskan, pihaknya berharap persoalan antara para pemohon dan Wesly Silalahi dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU. Dengan demikian, hak-hak para kreditor diharapkan memperoleh kepastian hukum. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Belawan melakukan audit internal Sistem Manajemen Terpadu (SMT) tahun 2026 pada 10 –11 Agustus 2026.

Audit tersebut sebagai bagian dari evaluasi penerapan sistem manajemen di lingkungan perusahaan untuk memastikan penerapan SMT berjalan sesuai persyaratan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

[adsense]

Audit di Pelindo Regional 1 Belawan mencakup penerapan ISO 9001, ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)/ISO 45001, ISPS Code, serta ISO 37001. Pelaksanaannya dilakukan melalui peninjauan dokumen, konfirmasi terhadap implementasi sistem, serta pembahasan dengan unit kerja terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, Rabu (12/8/2026), mengatakan, audit internal menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen sekaligus mendorong budaya kerja yang terus berkembang.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelindo Regional 1 Belawan Sosialisasikan Standar Pelayanan Penumpang

Melalui pelaksanaan Audit Internal SMT, diharapkan Pelindo Regional 1 Belawan terus mendorong penerapan tata kelola dan proses kerja yang konsisten serta menjadikan hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Dairi terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda, dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi program paham Artificial Intelligence (AI) kepada para pelajar SMK Swasta HKBP Sidikalang, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang diikuti 80 pelajar tersebut, memberikan pembelajaran interaktif mengenai pemanfaatan dan pemahaman AI melalui platform resmi senopatiacademy.id. Didampingi personel Polres, para pelajar mengikuti proses registrasi akun, sesi pembelajaran interaktif, hingga menyelesaikan berbagai modul yang telah disiapkan.

[adsense]

Selain mengikuti materi, para siswa juga diarahkan untuk mengerjakan pre-test dan post-test sebagai bagian dari evaluasi pemahaman peserta selama mengikuti pelatihan. Suasana pembelajaran berlangsung interaktif. Para siswa juga diajak menyelesaikan permainan edukatif 'cerita jeda' yang tersedia dalam fitur Lab AI sehingga proses belajar mengenai kecerdasan buatan menjadi lebih menarik dan tidak monoton.

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Dairi AKP Sintong Simanjuntak, serta personel Polres Dairi lainnya, turut memandu jalannya pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Sintong, setelah mempelajarinya dan mengetahui penggunaan AI, para pelajar dapat memanfaatkan AI ke hal-hal yang positif.

[adsense]

Baca Juga:

• Bapenda Dairi Gelar Operasi Gabungan Dorong Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi program paham AI di SMK Swasta HKBP Sidikalang berlangsung aman, tertib dan lancar hingga selesai. Para pelajar terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Seluruh peserta dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan program paham AI dan memperoleh sertifikat kelulusan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Enam fraksi DPRD Kota Tebingtinggi sepakat menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tebingtinggi dipimpin Ketua DPRD Sakti Khadafi Lubis bersama Wakil Ketua Muhammad Ikhwan dan Husin. Rapat dihadiri 16 anggota DPRD, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan, serta Sekdako Erwin Suheri Damanik.

[adsense]

Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum masing-masing yakni Fraksi Keadilan dan Pembangunan yang dibacakan Ernieati, Fraksi NasDem oleh Abdul Rahman, Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia oleh Martin Hutahaean, Fraksi PDI Perjuangan oleh Hiras Gumanti Tampubolon, Fraksi Golkar oleh Sri Wahyuni, dan Fraksi Gerindra oleh Andar Hutagalung.

Namun, ada hal menarik dalam rapat tersebut. Pandangan umum lintas komisi tidak dibacakan dalam persidangan dan hanya diserahkan langsung kepada pimpinan DPRD.

[adsense]

Baca Juga:

• Soal Seragam Rp800 Ribu, Disdik Tebingtinggi: Pembelian Diserahkan ke Orang Tua

DPRD meminta Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi menyederhanakan seragam sekolah mulai Tahun Pelajaran 2027/2028. Hal ini dinilai perlu dilakukan karena biaya seragam yang mencapai sekitar Rp800 ribu dianggap cukup membebani orang tua siswa.

[adsense]

DPRD juga meminta agar pengadaan seragam sekolah ke depan tidak ditentukan, termasuk dalam hal tempat pembelian. Orang tua siswa diharapkan diberi kebebasan memilih dan membeli seragam di tempat yang menawarkan harga lebih terjangkau.

Selain persoalan seragam, DPRD meminta Pemko Tebingtinggi memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun, bantuan tersebut diminta diberikan secara tepat sasaran dan dilakukan secara transparan agar benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.

[adsense]

Menanggapi pandangan umum enam fraksi tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Menurutnya, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif membuat pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

[adsense]

"Apapun yang direkomendasikan DPRD dalam pandangan umum fraksi-fraksi akan menjadi catatan yang akan kami realisasikan dalam menjalankan roda pemerintahan selanjutnya," ujar Iman. (*)

[adsense]

[adsense]

‎Harga ikan laut segar di beberapa pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir. Berbanding terbalik dengan harga cabai dan bawang yang mulai melandai.

‎Kenaikan harga bahkan menyentuh hampir 100 persen untuk beberapa jenis ikan favorit masyarakat.

[adsense]

‎Berdasarkan pantauan di Pasar sentral dan dan Sukaramai, komoditas ikan seperti dencis, gembung kuring dan tongkol mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi.

‎Ikan gembung kuring pekan lalu masih berharga Rp40.000, sekarang melonjak ke harga Rp 70.000 per kg.

[adsense]

‎Disusul Ikan dencis super Rp60.000 dan ikan tongkol 50.000 per kg.

‎Ikan tuna yang biasanya menjadi primadona, kini dibanderol mencapai Rp 75 ribu per kilogram.

[adsense]

‎Kenaikan harga ikan segar membuat para pedagang dan pembeli makin menjerit.

‎Salah seorang pedagang ikan di pasar Sukaramai, Anto mengatakan kenaikan harga yang semakin melambung ini membuat pelanggannya semakin berkurang dan beralih mencari ayam sebagai gantinya.

[adsense]

‎"Pasokan ikan laut segar yang masuk dari nelayan cuma sedikit, mungkin akibat faktor cuaca ekstrim akhir-akhir ini, jadinya harga ikan melonjak tinggi dan pembeli malah beralih ke ayam atau ikan air tawar. Jadi berlipat pusing saya, beli ikan ke nelayan mahal, ga habis pula, karena pelanggan lebih pilih beli ikan tawar yang lebih murah," kata Anto berkeluh.

‎Di Pasar Sentral, salah seorang warga Sutomo, Limei mengaku tetap pilih membeli ikan laut segar meski harga terus meroket untuk memenuhi gizi keluarganya.

[adsense]

‎"Kaget juga si, kok harga ikannya bisa naik banyak sekali, tapi ya kita faham la, cuaca lagi tak menentu seperti ini, pasti berpengaruh pada aktivitas nelayan. Karena kita harus penuhi gizi anak-anak, meski mahal ya harus dibeli juga," kata Limei.

‎

[adsense]

‎Pada harian SIB, beberapa pelaku usaha warung Nasi juga mangaku kaget dan pusing dengan ke kenaikan harga ikan tapi terpaksa membeli untuk melengkapi menu dagangannya meski hanya sedikit.

‎Seperti yang diungkapkan Suci, pedagang warung nasi di pusat pasar mengaku kaget dengan kenaikan harga ikan tetapi tetap harus beli.

[adsense]

‎"Kami harus tetap beli ikan meski harga selangit untuk melengkapi menu dagangan, tinggal disiasati aja nanti potongannya agar pembeli tetap bisa beli dan kami tidak rugi, kalo ga begitu, lapak dagangan kami bisa sepi kalo pilihan menunya cuma sedikit dan mahal pula. Semoga kondisi ini tidak berlama-lama, pusing kita semuanya serba mahal," kata Suci.

[adsense]

‎Suci dan rekan pedagang warung nasi lainnya faham saat ini lagi masuk pergantian musim, ombak laut lagi besar-besarnya sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan ikan.

[adsense]

‎Mereka hanya bisa berharap harga ikan, baik laut maupun air tawar, dapat kembali stabil sehingga daya beli tetap terjaga. Sebagian warga memilih beralih mengonsumsi ayam sebagai alternatif lauk pauk, sembari menunggu cuaca di laut kembali tenang dan pasokan ikan kembali normal. (**)

[adsense]

[adsense]

Komitmen Polres Binjai dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan. Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan narkoba dan menangkap tiga pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial RH (27), JSMG (27), dan WK (23). Mereka diamankan petugas di sejumlah lokasi berbeda dalam rangkaian penindakan pada Kamis hingga Jumat (6–7/8/2026).

[adsense]

JSMG ditangkap di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari yang sama sekitar pukul 00.30 WIB, petugas lebih dahulu mengamankan WK di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Binjai Utara.

Sementara RH ditangkap di Jalan Trob Megawati, Kecamatan Binjai Timur, Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 00.15 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Perbatasan Binjai–Langkat Memanas, Penjaga Ternak Dibacok Dua Pria

Sedangkan dari tangan RH, petugas menemukan delapan butir pil ekstasi, terdiri dari lima butir berwarna merah dan tiga butir berwarna kuning. Polisi juga mengamankan satu unit telepon seluler iPhone dan satu unit sepeda motor.

[adsense]

Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan jajaran Polres Binjai dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Polres Binjai akan terus melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tegas Ismail, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Ketiga tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Satresnarkoba Polres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Untuk JSMG dan RH, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[adsense]

Sementara WK dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, mengimbau masyarakat agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

[adsense]

Masyarakat diminta aktif memberikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam membantu aparat memutus mata rantai peredaran narkotika.

"Keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kami tetap berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Binjai," tegas Bimo.(*)

[adsense]

[adsense]