[adsense]

Diduga usai membeli narkotika jenis sabu, Nelayan dan Petani asal Kecamatan Telukmengukudu Kabupaten Serdangbedagai, berinsial Iw alias Munek (30) warga Dusun IV Desa Kebun Ubi, dan AS (33) petani warga Dusun I Desa Makmur, ditangkap tim Personel Satres Narkoba Polresta Deliserdang.

Dari saku celana salah satu tersangka, disita plastik klip transparan berisi sabu seberat 1,14 gram, dan mengamankan sepeda motor yang digunakan tersangka.

[adsense]

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang, ketika dikonfirmasi harianSIB.com, melalui Kasat Res Narkoba, Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, Rabu (12/8/2026) di Lubukpakam.

Dijelaskan, kedua tersangka ditangkap tim Personel Subnit I unit II Satres Narkoba, saat melintas menggunakan sepeda motor, Sabtu (8/8/2026) pukul 16.00 WIB, di Desa Seituan Kecamatan Pantailabu Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabag Log dan 3 Kapolsek Polresta Deliserdang Sertijab

Kompol Fery menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. "Informasi sekecil apapun kami dari Sat Narkoba akan langsung melakukan penyelidikan dan bila terbukti menyimpan atau mengedarkan akan kami tindak tegas" jelasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Peredaran narkotika dengan modus baru kembali terungkap di Kota Binjai. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai mengamankan dua pelaku berinisial FA (23) dan RFS (23), yang diduga terlibat dalam peredaran Catrige Pod yang diduga mengandung etomidate.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang perempuan yang diduga dapat menyediakan Catrige Pod berisi etomidate.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatresnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, memerintahkan personel melakukan penyelidikan hingga undercover buy.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 13.30 WIB, petugas mengamankan FA di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara.

[adsense]

Dari tangan FA, polisi menyita tiga buah Catrige Pod dengan berat brutto 20,20 gram serta satu unit telepon seluler.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan. Hasilnya, penyelidikan mengarah kepada RFS (23).

[adsense]

Sehari kemudian, Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, petugas mengamankan RFS. Polisi turut menyita satu unit telepon seluler dan satu unit mobil Nissan March warna silver.

Kedua terduga bersama barang bukti kini diamankan di Mako Polres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Atas dugaan perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 119 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba mengedarkan narkotika dengan modus apa pun.

[adsense]

"Polres Binjai berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika dan akan terus menindak tegas setiap pihak yang terlibat," tegas Kapolres Binjai, Rabu (12/8/2026).

Ia juga mengajak masyarakat tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Informasi dari masyarakat, menurutnya, menjadi salah satu kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Ditresnarkoba menangkap seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial S (45) saat akan mengirim sabu-sabu senilai hampir Rp 8 milyar ke Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pihak Ditresnarkoba Polda Sumut, penangkapan S disebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

[adsense]

S yang merupakan warga Dusun Polay Daya, Desa Bilar Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur

ditangkap saat menunggu bus tujuan Jakarta di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kawat, Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kabag Log dan 3 Kapolsek Polresta Deliserdang Sertijab

Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, tersangka menjemput sabu tersebut dari seorang pria warga Malaysia berinisial A alias Idi Talageh di kawasan Shah Alam Sekyen 17 Selangor Malaysia pada Senin (3/8/2026).

[adsense]

Selanjutnya, pada Selasa (4/8/2026), A alias Idi Talageh memberikan satu tas ransel berisi sabu-sabu untuk dibawa ke Indonesia tepatnya ke Surabaya.

"Saat itu, tersangka disuruh pergi ke pelabuhan Kuala Selaga menaiki grab yang sudah dipesan Idi Talageh. Pria Malaysia itu menjanjikan akan diberi upah Rp.105 juta jika barang sampai kepada pemesan. Namun, ketika itu, dia baru menerima biaya transport sebesar Rp.4 juta," jelas Kombes Andy Arisandi saat konprensi pers yang didampingi Kasubdit III AKBP Hendry Sibarani, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Untuk mengelabui petugas selama perjalanan melalui jalur laut, tersangka dipindah dari satu kapal ke kapal lain hingga akhirnya tiba di dermaga wilayah Tanjungbalai.Setelah tiba di Indonesia, tersangka akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke Jawa.

"Selain menyita barang bukti 8 kg sabu-sabu, turut disita uang Rp.3 juta dan paspor atasnama tersangka Sayudin. "Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan dan pihak yang memesan sabu tersebut," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung pada 11-14 Agustus 2026 itu melibatkan seluruh pegawai, dokter, hingga peserta koas yang sedang menjalani pendidikan klinis di rumah sakit tersebut.

[adsense]

Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution MKes mengatakan rangkaian peringatan kemerdekaan diawali dengan perlombaan mini soccer yang digelar di lapangan mini soccer kawasan Jalan Pancing pada 11-13 Agustus 2026.

"Perlombaan mini soccer untuk semua pegawai Rumah Sakit Haji yang berminat dan para koas yang sedang koas di Rumah Sakit Haji," ujar Yulinda, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Selain mini soccer, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lainnya pada 14 Agustus 2026, seperti jalan terompah, estafet belut, tarik tambang, gerak jalan santai, senam jantung sehat, hingga lomba menghias ruangan di seluruh unit pelayanan dan ruang rawat inap.

Menurut Yulinda, seluruh kegiatan tersebut mengusung slogan "Semarak Kemerdekaan UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu dalam rangka HUT ke-81" sebagai wujud semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh civitas rumah sakit.

[adsense]

Ia menjelaskan, seluruh pegawai dari berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dokter hingga peserta koas, ikut ambil bagian dalam setiap perlombaan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin mempererat silaturahmi sekaligus membangun kekompakan antarseluruh pegawai.

Yulinda berharap seluruh rangkaian perlombaan berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas sehingga mampu menciptakan suasana yang penuh kegembiraan tanpa menimbulkan perselisihan.

[adsense]

"Harapan saya semoga semua yang berlomba ini, yang bertanding ini, tanpa ada huru-hara, tanpa ada pertengkaran. Kita harus kompak, silaturahmi terjaga, semakin maju, kemudian sama-sama membangun rumah sakit menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi," ujarnya.

Selain memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yulinda berharap RSU Haji Medan terus berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

"Untuk dunia kesehatan, semoga pemerintah, terutama Pak Gubernur, semakin meningkatkan kesehatan di Sumut ini. Pelayanan semakin bagus, khususnya untuk Rumah Sakit Haji menjadi rumah sakit favorit untuk seluruh masyarakat Sumut, untuk tempat rujukan," katanya.

Ia menambahkan, seluruh jajaran RSU Haji Medan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin baik. "Kami bisa semakin baiklah dalam pelayanan kepada masyarakat," tutup Yulinda. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 34 pejabat eselon II setingkat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), serta setingkat Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam), direktur, kepala biro, kepala pusat dan inspektur di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), dilantik, Selasa (11/8/2026).

Pelantikan dan prosesi pengambilan sumpah jabatan para pejabat tersebut,

[adsense]

dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna SH MH dalam siaran persnya menyebutkan, kegiatan pelantikan itu berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejagung Jakarta.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Wajah Dana PEN Taput: Restrukturisasi Utang Berjalan, Kasus Korupsi Proyek 2020 Diproses Hukum

Erich Folanda, SH MHum sebagai Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Syarief Sulaeman Nahdi, SH MH sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

[adsense]

Arief Sudihar, SH MHum sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin).

Dr Siswanto, SH MH sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sedjampidmil) dan Dr Supardi, SH MH sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset.

[adsense]

Kemudian dari 34 yang dilantik itu ada yang pernah menjabat di wilayah Kejati Sumut yaitu, Muhammad Syarifuddin, SH MH yang dilantik sebagai Kajati Sulawesi Selatan (Sulsel), pernah Kajari Belawan, Aspidsus dan Wakajati Sumut.

Dr Sila Haholongan, SH MHum yabg dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun), pernah sebagai Koordinator di Kejati Sumut.

[adsense]

Anton Delianto, SH MH yang dilantik sebagai Kajati Bengkulu, pernah juga sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut.

Tiyas Widiarto, SH MHum dilantik sebagai Kepala Pusat (Kapus) Penyelesaian Aset pada Badan Pemulihan Aset, pernah bertugas sebagai Kajari Tapsel.

[adsense]

Teuku Rahmatsyah, SH MKn yang dilantik sebagai Kajati Aceh, pernah Kajari Medan.

Juga Sufari, SH MHum yang dilantik sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, pernah tugas sebagai Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sumut.

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin pada kesempatan menyampaikan antara lain, jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan, melainkan sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas.

Jaksa Agung menyoroti dinamika organisasi dengan mengingatkan, bahwa momen pelantikan ini terbilang sangat istimewa karena berlangsung di saat Kejaksaan sedang berada dalam masa ujian, bukan dalam kondisi dipuji.

[adsense]

Oleh karena itu, Jaksa Agung menginstruksikan pejabat baru segera mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik mereka guna memulihkan marwah institusi serta memperkuat kembali kepercayaan publik (public trust).

Secara khusus, Jaksa Agung meminta pejabat baru segera memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, maupun perkara yang berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan penanganan korupsi agar tidak lagi terpusat di Kejagung semata, melainkan mendorong Kejati dan Kejari untuk berani mengambil bagian dalam menangani perkara-perkara korupsi strategis secara profesional dan bertanggung jawab.

"Transparansi publik juga harus diperkuat melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Nias Ya'atulo Gulo selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Nias menekankan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda.

Hal itu disampaikannya saat memperingati Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Beringin Hiliweto, Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nias Arota Lase, Sekretaris Kwartir Cabang Sabayuti Gulo, Danramil 02/Gido Kapten Inf Maulana Yahya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Samson P Zai bersama jajaran, serta kepala sekolah SMP dan SMA se-Kabupaten Nias.

Dalam sambutannya, Ya'atulo mengatakan Gerakan Pramuka bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda yang mandiri, disiplin, terampil, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Nias Sepakati Dua Ranperda, Perda Guru Bantu Daerah Dicabut

Ia mengajak seluruh peserta Penggalang, Penegak dan Pandega mengamalkan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma dalam kehidupan sehari-hari melalui kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, persaudaraan dan kepedulian terhadap lingkungan.

[adsense]

Ya'atulo juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung kemandirian pangan. Menurutnya, semangat tersebut dapat dimulai dari hal sederhana, seperti mencintai alam, menghargai hasil kerja petani, tidak membuang makanan, menghemat air, menjaga kebersihan serta mengenal potensi pangan lokal.

Ia mengingatkan, peserta Pramuka saat ini merupakan generasi yang akan berada pada usia produktif ketika Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045. Mereka diharapkan kelak menjadi guru, petani, pengusaha, aparatur negara, tenaga kesehatan, ilmuwan hingga pemimpin daerah dan bangsa.

[adsense]

"Jadilah Pramuka yang membawa manfaat di sekolah, menjadi teladan di keluarga dan peduli di tengah masyarakat. Tunjukkan bahwa Pramuka Nias adalah Pramuka yang disiplin, tangguh, mandiri, peduli dan siap berkarya," kata Ya'atulo. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Jambi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap lima oknum polisi tersangka pembunuhan Brigadir EWS. Kelima polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam sidang kode etik Polri.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa Bidang Propam Polda Jambi telah melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selama dua hari, sejak 6-7 Agustus 2026, bertempat di Ruang Sidang Bidang Propam Polda Jambi.

[adsense]

"Berdasarkan hasil sidang KKEP, kelima oknum tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Erlan, Jumat (7/8/2026) malam, usai sidang kode etik, dikutip detiksumbagsel

Dalam sidang tersebut, lima pelaku pembunuhan Brigadir EWS, yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta melanggar ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Putra dan Putri SMA Methodist-2 Medan Juara 1 Turnamen Basket Nasional Kapolda Jambi Cup 2026

"Polda Jambi berkomitmen menangani setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan internal Polri. Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan personel," tegasnya

[adsense]

Lebih lanjut, Erlan juga menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Polda Jambi akan bertindak tegas terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran, baik melalui proses disiplin, kode etik, maupun pidana. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan," ujarnya.

[adsense]

Penjatuhan sanksi PTDH terhadap lima oknum anggota tersebut, kata dia, merupakan bukti nyata komitmen Polda Jambi dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

"Kapolda Jambi menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi anggota yang mencederai kehormatan institusi dan melanggar kode etik profesi. Setiap pelanggaran akan diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

[adsense]

Penegakan hukum dan kode etik ini merupakan wujud komitmen Polda Jambi dalam menjaga integritas organisasi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi," pungkasnya.

[adsense]

Brigadir EWS personel Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), ditemukan tewas di sebuah kos di Desa Talang Babat, Kabupaten Tanjabtim, Jambi, Sabtu (18/7/2027) dini hari. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka di bagian pelipis, memar di pipi, serta lecet pada tangan dan kaki.

Hasil penyelidikan mengarah bahwa EWS merupakan korban penganiayaan. Sehingga, usai diusut pelakunya termyata 5 polisi yang merupakan rekan korban. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman untuk menjadi calon Deputi Gubernur Senior BI.

Nama Aida tertuang dalam Surpres yang dikirimkan Prabowo kepada DPR, bersamaan dengan pengusulan nama Destry Damayanti sebagai calon gubernur BI dan dua nama calon deputi gubernur BI.

[adsense]

"Satu calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Ibu Aida S Budiman," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

"Dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu, Bapak Solihin M Juhro dan yang kedua adalah Bapak M Anwar Bashori," sambungnya dikutip kompas.com

[adsense]

Puan menjelaskan, nama-nama tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Setelahnya, DPR akan menyetujui nama yang ditunjuk oleh Prabowo tersebut.

[adsense]

"Untuk kemudian dilantik oleh Presiden. Karena pembukaan masa sidangnya masih tanggal 14 Agustus, setelah itu akan kami proses nama-nama tersebut sesuai dengan mekanisme di DPR," kata Puan.

Puan mengeklaim, fit and proper test terhadap calon Gubernur BI dan jajarannya itu baru akan dimulai pekan depan.

[adsense]

"Iya. Minggu depan akan segera dimulai proses mekanisme yang ada di DPR," kata politikus PDI-P tersebut.

Dikutip dari situs resmi BI, ida menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

[adsense]

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022.

Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. (*)

[adsense]

[adsense]

Polresta Deliserdang mengelar upacara Serah terima jabatan (Sertijab) jabatan Kabag Log dan 3 Kapolsek, di Aula Tribarata Mapolresta, Rabu (12/8/2026) di Lubukpakam.

Jabatan Kabag Log diserahkan kepada, Kompol Cahyandi SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasinego Subditdalmas Ditsamapta Polda Sumut, dari pejabat lama, Kompol Bazoka Recky Zevri SSos, yang menempati tugas baru sebagai Kasubbagrenmin Rorena Polda Sumut.

[adsense]

Selanjutnya, Kapolsek Batangkuis diserahkan kepada, AKP Surahman SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Binjai, dari pejabat lama, AKP Salija SH, yang melaksanakan tugas baru sebagai Ps Kabag Ops Polres Pematangsiantar.

Kapolsek Galang diserahkan kepada, AKP Doli Suryanto Silaban SH MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanitriksa 2 Subbidprovost Bidpropam Polda Sumut, dari pejabat lama, AKP Dodi Martha SH MH, yang melaksanakan tugas baru sebagai, Panit 2 Unit 4 Subdit Ditressiber Polda Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Besok Demo HBB di Polda Sumut, Desak Ambil Alih Penanganan Kasus di Polres Tapteng dan Polres Sergai yang Tidak Profesional

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi, mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus bentuk regenerasi, pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

[adsense]

Kepada pejabat lama disampaikan terimakasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas. Kepada pejabat baru diminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah serta melanjutkan program-program yang telah berjalan.

"Selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru. Segera menyesuaikan diri, bangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh personel maupun masyarakat, serta terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Kapolresta juga menekankan pentingnya menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif bagi masyarakat.

Usai upacara Sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit, antar pejabat baru dengan pejabat lama di Aula Pendopo Mapolresta Deliserdang. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 129 Kodim 0210/TU terus menunjukkan kinerja luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu capaian signifikan yang diraih adalah progres pembukaan jalan di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan kini telah memasuki tahap finishing. Progres pekerjaan telah mencapai 100 persen.

[adsense]

Progres pembangunan jalan ini mulai menunjukkan hasil signifikan. Dengan alat berat excavator yang terlihat aktif di lokasi pengerjaan untuk melakukan tahapan finishing di lokasi pembukaan jalan TMMD ke 129

Berdasarkan laporan perkembangan kegiatan hingga Selasa (11/8/2026), progres pembukaan jalan sepanjang 5.300 meter (5,3 Km) dengan lebar 8 meter di Desa Sijarango menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbahas telah rampung 100% hanya dalam waktu 27 hari kerja.

[adsense]

Pekerjaan tersebut menjadi sasaran fisik utama TMMD yang diharapkan mampu membuka akses transportasi dan mempercepat mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sejumlah alat berat berupa excavator dioperasikan menuju lokasi pembukaan jalan di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat menuju ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan untuk melakukan tahap finishing akhir menjelang penutupan kegiatan TMMD ke 129

[adsense]

Pengoperasian alat berat tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pembukaan jalan sekaligus mendukung penyelesaian sasaran fisik sesuai target yang telah ditetapkan.

Jalan yang dibangun tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi warga.

[adsense]

Satgas TMMD terus mengerahkan tenaga dan alat berat agar akses penghubung antar wilayah itu segera selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat

Dansatgas TMMD ke 129 Kodim 0210/TU, Letkol Arm Kiky Hardian, S.Sos dalam relis Persnya, Rabu (12/8/2026) menyampaikan, bahwa capaian progres kerja 100% ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Satgas yang bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.

[adsense]

"Kami bersyukur berkat semangat gotong royong dan dukungan masyarakat, pembukaan jalan ini bisa berjalan cepat dan lancar. Dengan terbuka jalan baru ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya para petani. Makanya, masyarakat sekitar lokasi TMMD Ke-129 di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ini memang menjadi lebih bersemangat untuk terwujudnya jalan baru ini, " ujarnya.

Ia menjelaskan, Satgas TMMD bersama masyarakat terus melakukan penyelesaian pada bagian-bagian jalan yang telah dikerjakan agar hasil pembangunan menjadi lebih rapi, kuat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

[adsense]

" Kegiatan tersebut dilaksanakan secara gotong - royong sebagai wujud kebersamaan antara Satgas TMMD dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Desa Sijarango. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilakukan secara teliti dan penuh tanggung jawab," jelasnya.

[adsense]

Ia juga menegaskan, dengan rampungnya pembukaan jalan itu, masyarakat diharapkan segera dapat menikmati manfaatnya. Terutama dalam mempermudah akses hasil pertanian, mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan kualitas hidup warga pedesaan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

" TMMD ke-129 Kodim 0210/TU bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang semangat kebersamaan, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat di pelosok negeri. Dalam waktu singkat, hasil kerja nyata Satgas TMMD telah memberikan harapan baru bagi warga Desa Sijarango dan sekitarnya untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan maju, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr Oloan P Nababan mengikuti Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang digelar di Batam, Rabu (12/8/2026).

Rakor tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah se-Regional Sumatera.

[adsense]

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam sejumlah bidang strategis.

Adapun bidang yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan yang asri, peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunjungi Kodim 0208/Asahan, Resmikan Masjid, Serahkan Santunan hingga Tanam Pohon

Keikutsertaan Bupati Humbahas dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan daerah dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.

[adsense]

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam mendukung program prioritas nasional, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Danrem 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto memimpin upacara serah terima jabatan Dandim 0204/Deli Serdang sekaligus pelepasan Kasipers Korem 022/PT, yang berlangsung di Makodim 0204/DS, Jalan Galang, Desa Pagar Merbau, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Secara resmi, jabatan Dandim 0204/DS diserahkan dari Letkol Arh Agung Pujiantoro kepada pejabat baru, Letkol Inf Wahidin Sobar. Sementara itu, turut dilepas pula Kasipers Korem 022/PT yang lama, Letkol Arm Reynold Christian Siregar.

[adsense]

Baca Juga:

• Danrem 022/PT Dampingi Pangdam I/BB Resmikan Pembangunan Jembatan Strategis di Langkat

[adsense]

"Pergantian jabatan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis, sekaligus menghadirkan inovasi dan semangat baru dalam pengabdian," tegas Sandi.

[adsense]

Kepada Dandim yang baru, Danrem berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan membangun sinergi yang erat bersama Pemerintah Daerah, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Hadirkan inovasi yang bermanfaat nyata bagi satuan dan masyarakat, serta tingkatkan pembinaan teritorial dan kepekaan terhadap situasi di wilayah," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, kepada pejabat lama Letkol Agung Pujiantoro dan Letkol Reynold Christian Siregar beserta istri, Danrem menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, dan segala kontribusi selama mengabdi di jajaran Korem 022/PT.

[adsense]

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 022/PT, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kita bersama. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga pengalaman di sini menjadi bekal berharga untuk kesuksesan selanjutnya," pungkas Danrem.

[adsense]

Acara tersebut dihadiri oleh Kasrem 022/PT, para Dandim jajaran, para Kasi Kasrem, Dan/Kasatdisjan, Ketua beserta pengurus Persit KCK Koorcab Rem 022/PT, serta seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS di lingkungan Korem 022/PT. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP Ferry Mulyana Sunarya melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polsek Garoga, Selasa (11/8/ 2026)

Kunker tersebut turut didampingi oleh Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Wirhan Arif serta beberapa pejabat utama Polres Taput.

[adsense]

Rombongan yang tiba di Polsek Garoga langsung disambut langsung Kapolsek Garoga AKP Dodi Bastari beserta Ketua Bhayangkari Ranting Garoga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta jajaran Forkopimca Garoga.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat dan tokoh adat melaksanakan tradisi berupa pemberian Ulos kepada Kapolres dan Waka Polres.

[adsense]

Saat menyampaikan arahan di hadapan personel, jajaran Forkopimca serta perwakilan masyarakat, dan Tokoh Agama

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan terima kasih atas sambutan yang baik dari masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Garoga.

[adsense]

" Pada kesempatan ini, saya menyampaikan 3 hal utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga netralitas, dan memperkuat sinergitas 3 pilar di wilayah hukum Polsek Garoga, " ujarnya.

Ia juga menegaskan, para personel di Polsek Garoga ini adalah ujung tombak Polri di kecamatan. Layani masyarakat dengan humanis, cepat dan tuntas. Jauhi pelanggaran. Jaga kekompakan dengan TNI dan Pemerintah Kecamatan.

[adsense]

" Saya mengapresiasi kinerja Polsek Garoga dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Saya harapkan agar Bhabinkamtibmas lebih aktif turun ke desa untuk deteksi dini potensi gangguan, " tuturnya.

Usai memberikan arahan, Kapolres mengecek langsung sarana prasarana di Mako Polsek Garoga dan memberikan motivasi kepada personel Polsek Garoga.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Kapolres Taput juga melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Kunjungan kerja itu bertujuan untuk memastikan kesiapan Polsek dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Garoga. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menyiapkan sistem perlindungan anak sejak dini hingga ke tingkat desa, guna menjamin pemenuhan hak dan keamanan anak.

Langkah strategis tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Program Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah (Protekta) yang digelar di Aula Ruang Cendrawasih, Pandan, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Kegiatan ini diinisiasi melalui kolaborasi antara Pemkab Tapteng bersama Pusaka Indonesia dan Save the Children.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tapteng, Jonnedi Marbun, yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah pekerjaan yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan Labura TA 2027 Direncanakan Rp896 Miliar Lebih

"Upaya ini diwujudkan melalui dorongan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM sebagai sistem pencegahan yang bekerja langsung di lingkungan terdekat anak," kata Jonnedi dalam rilis yang diterima, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat krusial, mengingat anak-anak adalah generasi penerus yang kelak menentukan arah masa depan bangsa dan negara.

"Ketika anak salah dididik dan anak bermasalah, mungkin ke depannya pemerintahan ini juga akan bermasalah," tegas Jonnedi.

[adsense]

Ia juga menegaskan, agar pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan perlu dipercepat. Dengan cakupan wilayah Tapteng yang terdiri dari 159 desa dan 56 kelurahan, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan sumber daya sehingga keterlibatan aktif masyarakat mutlak diperlukan untuk mendeteksi dan menangani persoalan anak sejak dini.

Pemkab juga mendorong percepatan pembentukan serta penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar sistem pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

[adsense]

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapteng, Rahmadiah Hanum, mengungkapkan bahwa persoalan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Melalui kehadiran PATBM, masyarakat yang menjadi akar rumput, diharapkan mampu berfungsi sebagai mata dan telinga yang peka terhadap berbagai potensi persoalan anak di lingkungan sekitarnya.

[adsense]

"Yang kita hadapi banyak, tetapi yang melapor belum tentu sebanyak itu. Yang tidak melaporkan justru bisa lebih banyak," ujar Hanum.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Manager Pusaka Indonesia Bidang Kebencanaan dan Iklim Franz, Tim Ahli Pusaka Indonesia Marjoko, perwakilan Kementerian PPPA RI Dinas Pendidikan, OPD, Unit PPA Polres Tapteng, unsur Tokoh Agama dan masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bank Sumut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana BOS, melalui penerapan transaksi non-tunai dan pemanfaatan layanan digital.

Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih transparan, akuntabel, aman, efisien, dan mudah ditelusuri.

[adsense]

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut Wujudkan Impian Masyarakat Miliki Rumah melalui Akad Massal KPR Sejahtera FLPP

"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.

[adsense]

Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.

Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi.

[adsense]

Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.

"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru, Selasa (11/8/2026)

[adsense]

Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia.

Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.

[adsense]

Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.

[adsense]

Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.

Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

[adsense]

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.

[adsense]

Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.(*)

[adsense]

[adsense]

Ombudsman Sumut menyoroti potongan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap 607 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan di Medan terkait potongan iuran JHT dan BPJS Ketenagakerjaan 607 PPPK Dinas SDABMBK Kota Medan, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, total potongan yang mencapai sekitar Rp132.214.919 tersebut disebut belum dikembalikan kepada para PPPK, meskipun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mengembalikan potongan serupa kepada pekerjanya.

Ditegaskan, besaran potongan tercatat sekitar Rp217.817 per orang. Dengan jumlah 607 PPPK, total dana yang menjadi perhatian mencapai Rp132,2 juta.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Seabad, RS Pirngadi Tancap Gas Benahi Fasilitas dan Pelayanan

Sebelumnya, persoalan JHT PPPK Paruh Waktu Kota Medan memang pernah menjadi perhatian Ombudsman Sumut. Namun, kata Herdensi, persoalan yang dahulu yang ditangani berbeda dengan isu kini muncul.

[adsense]

"Kalau yang kami tangani dulu adalah klaim JHT, sedangkan ini adalah pemotongan uang gaji untuk pembayaran iuran JHT," ujar Herdensi.

Lebih lanjut dikatakan, pemotongan gaji untuk pembayaran iuran JHT pada prinsipnya harus disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila kemudian terdapat kelebihan pembayaran, dana tersebut semestinya dikembalikan kepada pekerja yang bersangkutan.

[adsense]

"Nah, pemotongan gaji ini, kan seharusnya disetor ke BPJS, kalau ada kelebihan bayar dipulangkanlah ke orangnya," katanya.

Kendati demikian, hingga Rabu (12/8/2026), Ombudsman Sumut belum menerima laporan terkait persoalan pemotongan iuran JHT PPPK Paruh Waktu di SDABMBK Kota Medan tersebut.

[adsense]

Pihaknya akan lebih mudah menanggapi persoalan tersebut apabila ada laporan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya laporan, Ombudsman Sumut bisa mempelajari dokumen dan kronologi untuk memahami secara utuh duduk perkara yang terjadi.

"Belum ada laporan ke kami terkait hal ini," ujar Herdensi.

[adsense]

Berdasarkan laporan langsung dari pihak terkait penting agar Ombudsman Sumut bisa mengetahui secara jelas mekanisme pemotongan, penyetoran iuran, serta kemungkinan adanya kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan polemik JHT PPPK Paruh Waktu Kota Medan yang sebelumnya juga mendapat perhatian Ombudsman Sumut. Pada akhir Maret 2026, Ombudsman Sumut pernah menyoroti persoalan pencairan manfaat JHT bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di Kota Medan.

[adsense]

Namun, kasus yang muncul saat ini memiliki titik persoalan berbeda. Jika sebelumnya menyangkut klaim atau pencairan manfaat JHT, persoalan di SDABMBK Kota Medan menyangkut potongan penghasilan pegawai untuk pembayaran iuran JHT.

Dengan jumlah 607 PPPK dan potongan sekitar Rp217.817 per orang, total dana yang dipersoalkan mencapai Rp132.214.919.

[adsense]

Sementara itu, pihak SDABMBK sebelumnya membantah anggapan bahwa dana tersebut ditahan. Kepala Subbagian Keuangan SDABMBK, Syaiful Bahri Pohan, menjelaskan bahwa potongan tersebut berkaitan dengan proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Pihak SDABMBK Kota Medan juga menyatakan, dana tersebut akan diperhitungkan dan disalurkan pada pembayaran berikutnya. Pihaknya menyatakan, siap berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pembayaran.

[adsense]

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, ketika dikonfirmasi pada Senin (10/8/2026), menjelaskan, akan mengecek terlebih dahulu persoalan tersebut.

Di sisi lain, muncul desakan agar status dana Rp132,2 juta tersebut dijelaskan secara terbuka. Sebab, yang menjadi pertanyaan bukan hanya mengenai adanya potongan, tetapi juga ke mana dana hasil potongan tersebut disetorkan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya apabila memang terjadi kelebihan pembayaran.

[adsense]

Apabila dana tersebut memang telah disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bukti penyetoran menjadi bagian penting untuk menjelaskan persoalan. Sebaliknya, jika terdapat selisih atau kelebihan pembayaran, perlu dijelaskan dasar pencatatannya serta kapan dana tersebut dikembalikan kepada masing-masing PPPK.

Ombudsman Sumut mempertegas, pentingnya transparansi dalam persoalan ini. Pemotongan penghasilan untuk membayar iuran JHT harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas termasuk memastikan dana yang dipotong benar - benar disetorkan sesuai peruntukannya.

[adsense]

Hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Ombudsman Sumut terkait persoalan tersebut. Namun, dengan munculnya pemberitaan mengenai potongan Rp132,2 juta dari 607 PPPK Paruh Waktu SDABMBK Kota Medan, transparansi dari pihak dinas dan Pemko Medan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan para pegawai sekaligus mencegah berkembangnya dugaan yang belum terbukti.

Pada akhirnya, persoalan ini tinggal menunggu satu hal yakni kejelasan administrasi atas Rp132.214.919 tersebut dipotong, disetor ke mana, dan jika terdapat kelebihan pembayaran, kapan dikembalikan kepada para PPPK. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Labuhanbatu membagikan Bendera Merah Putih secara serentak di sejumlah wilayah PAC GAMKI se Labuhanbatu, Rabu (12/8/2026) siang.

Ketua DPC GAMKI Labuhanbatu, Herry Anton Sinaga SE MM, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk komitmen GAMKI dalam menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kecintaan masyarakat terhadap Tanah Air.

[adsense]

Menurutnya, pembagian Bendera Merah Putih bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan dan nasionalisme. Ia juga mengimbau masyarakat mengibarkan Merah Putih di depan rumah masing-masing maupun di tempat usaha.

Ia menegaskan, keterlibatan seluruh PAC GAMKI se Labuhanbatu dalam kegiatan serentak ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan harus terus dirawat, terutama di kalangan generasi muda.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sat Intelkam Polres Nisel Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengendara

Kegiatan serupa juga digelar PAC GAMKI Rantau Selatan bersama NHKBP Sion Nauli Lobusona dan HKBP Sigambal di kawasan Kelurahan Ujungbandar hingga Jalinsum HM Said Sigambal.

[adsense]

Sementara PAC Bilah Hilir membagikan bendera di Jalan Lintas Tanjung Haloban - Negeri Lama. Sedangkan PAC Panai Hulu melaksanakan kegiatan serupa di Jalan Lintas Ajamu, depan Gereja HKBP Seisentosa.

PAC Panai Tengah melakukan pembagian bendera di depan Kantor Kepala Desa Seisiarti dan Pasar Tradisional Seipelancang. Sedangkan PAC Pangkatan berkolaborasi dengan personel polisi Polsubsektor Pangkatan menggelar kegiatan yang sama di Jalan Lintas Pangkatan, tepatnya di depan Pos Polisi Pangkatan.

[adsense]

Herry mengapresiasi partisipasi seluruh PAC GAMKI, pemuda-pemudi, NHKBP, kepolisian dan berbagai pihak yang ikut bergotongroyong menyukseskan gerakan tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Dua bersaudara kakak beradik berprestasi dari Kota Tebingtinggi, Nafisa Zayanti Purba (12) siswa SMP Negeri 1 Tebingtinggi, dan Natasya Zayanti Purba (18), mahasiswa UNIMED Jurusan Olahraga, mengikuti ajang Grand Final Miss Cilik dan Miss Remaja Indonesia Tahun 2026 tingkat Nasional di Tanggerang.

Sebelumnya, kedua kakak beradik ini mengikuti ajang Miss Cilik dan Miss Remaja Sumatera Utara jalur HandPick, hingga menembus Grand Final tingkat nasional.

[adsense]

Rendi Aprial Lubis selaku Regional Director Miss Cilik dan Miss Remaja Sumatera Utara kepada wartawan, Rabu (12/8/2026), menyampaikan apresiasi pencapaian kedua bersaudara tersebut, walaupun tidak adanya dukungan pemerintah kota maupun provinsi.

Kedepannya Rendi Aprial Lubis berharap, pemerintah mendukung prestasi generasi muda, agar bisa membantu mempromosikan Sumatera Utara, khususna Kota Tebingtinggi yang diwakili agar lebih dikenal lagi.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ketahanan Pangan, Wali Kota Tebingtinggi Lakukan Gerakan Tanam Bawang Merah

Rendi Aprial Lubis juga mengungkapkan, bahwa mereka juga memperkenalkan hasil produk UMKM Roti Kacang dan Nastar Yunama, sebagai cenderamata dari Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang membantu dalam perjalanan ketingkat nasional di Jakarta," tutup Rendi Aprial Lubis. (**)

[adsense]

[adsense]

Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui sejumlah program pelayanan, termasuk pemasangan jaringan pipa distribusi yang pembiayaannya ditanggung Perumda Tirtanadi.

Program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat, aman dan layak.

[adsense]

Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan pelayanan Perumda Tirtanadi di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Atasi Krisis Air Bersih, TMMD Ke 129 Kodim 0210/TU Buat Sumur Bor di Dusun II Desa Sijarango

Selain pemasangan jaringan pipa, diperkenalkan pula program penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang telah diputus dan melakukan penyambungan kembali serta program cicilan sambungan baru.

[adsense]

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan air bersih. Untuk pemasangan jaringan distribusi, sedikitnya harus terdapat lima calon pelanggan dengan panjang jaringan minimal 40 meter.

Biaya pemasangan jaringan tersebut ditanggung Perumda Tirtanadi, sedangkan calon pelanggan dikenakan biaya sambungan baru sebesar Rp2,05 juta per pelanggan.

[adsense]

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi Sahrim Siregar menjelaskan, calon pelanggan dapat mengikuti program melalui tahapan pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

[adsense]

Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan dengan pembayaran awal sebesar 30 persen dari total biaya sambungan.

Sedangkan bagi pelanggan lama yang telah diputus karena tunggakan, Tirtanadi memberikan penghapusan denda tunggakan apabila melakukan penyambungan kembali, disertai skema cicilan biaya pasang kembali sesuai ketentuan.

[adsense]

Program tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan sekaligus memperkuat komitmen Tirtanadi dalam menyediakan akses air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Pensiunan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Sudjono MS dituntut 3 tahun penjara. Ia dinilai terbukti atas perkara penggunaan surat palsu untuk menguasai harta warisan senilai Rp20 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, AP Frianto Naibaho, meyakini perbuatan Sudjono terbukti melanggar Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.

[adsense]

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada Drs Sudjono MS selama 3 tahun penjara," ujarnya dalam sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/8/2026).

Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (pledoi), pada 26 Agustus 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN II Laporkan Rokani dkk ke Polda Sumut, Naik ke Tingkat Penyidikan

Terdakwa sebelumnya mengurus Surat Keterangan Kematian Oly Dhana yang diterbitkan pada 5 Mei 2017. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

[adsense]

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2018, Sudjono diduga membuat surat pernyataan sendiri. Surat itu kemudian dibawa ke Kantor Lurah Kota Matsum III untuk mendapatkan cap dan tanda tangan sebelum digunakan sebagai kelengkapan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Medan.

Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA Medan tertanggal 21 Oktober 2019 mengenai penetapan ahli waris almarhum Drs Tasrif Gandhi.

[adsense]

Jaksa menyebut penetapan tersebut berkaitan dengan sejumlah aset, di antaranya tanah dan bangunan di Jalan Cemara, Jalan Sinabung dan Jalan Paduan Tenaga, lahan seluas 11.671 meter persegi di Desa Tembung, Kabupaten Deliserdang, tanah di Kota Tanjungbalai serta sejumlah kendaraan.

Dalam dakwaan, Sudjono disebut menggunakan dokumen yang memuat keterangan tidak benar, termasuk mengenai hubungan keluarganya dengan Oly Dhana.

[adsense]

Padahal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA Medan, Sudjono disebut hanya berstatus sebagai saksi dan bukan saudara kandung maupun saudara seibu Oly Dhana.

Jaksa juga mengungkap adanya dugaan keterangan palsu dari seorang saksi bernama Fahmi Ilham yang mengaku sebagai tetangga Oly Dhana. Namun, berdasarkan keterangan Kelurahan Kota Matsum III, Fahmi disebut tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

[adsense]

Mantan Lurah Kota Matsum III, Mirnaloy, juga disebut menerangkan surat pernyataan yang digunakan terdakwa bukan diterbitkan pihak kelurahan. Cap stempel dan tanda tangan dalam dokumen tersebut diduga berbeda dengan dokumen resmi, termasuk tanda tangan lurah yang disebut dipalsukan.

Akibat perbuatan tersebut, Yusbah yang merupakan istri kedua almarhum Drs Tasrif Gandhi disebut mengalami kerugian sekitar Rp20 miliar karena diduga kehilangan hak atas harta warisan suaminya.

[adsense]

Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan sempat ditunda karena JPU belum merampungkan tuntutan. Majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk membacakan tuntutan pada persidangan berikutnya. (*)

[adsense]