[adsense]

Anggaran belanja rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Nias sebesar Rp1,1 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik. Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Nias, Ediasa Ndraha, meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Nias membuka secara rinci data lampu jalan yang menjadi dasar pembayaran rekening listrik kepada PT PLN (Persero).

Ediasa mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui jumlah lampu PJU yang dibiayai melalui APBD, lokasi penyebarannya, serta kondisi lampu yang masih berfungsi maupun yang sudah tidak beroperasi.

[adsense]

"Keterbukaan data menjadi bagian penting dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat anggaran yang telah dikeluarkan," ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, permintaan tersebut muncul karena berdasarkan pengamatan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Nias masih banyak lampu penerangan jalan umum yang padam pada malam hari. Kondisi itu dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat, mengganggu aktivitas pengguna jalan, serta berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Nias Tetapkan 2 Tersangka Kasus Penganiayaan di Nias Utara, Kuasa Hukum Korban Desak Penahanan

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Nias Bernard Nazara melalui Sekretaris Dinas, Fajar Harefa, menjelaskan pendataan lampu PJU telah dilakukan bersama PT PLN (Persero) UP3 Nias berdasarkan perjanjian kerja sama pengelolaan PJU yang diperbarui pada 2024.

[adsense]

Fajar menyebutkan, hasil pendataan bersama yang dilaksanakan sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025 mencatat sebanyak 741 unit lampu PJU, terdiri atas 648 unit milik Pemerintah Kabupaten Nias dan 93 unit lampu swadaya masyarakat.

"Seluruh lampu tersebut tercatat dalam 30 ID pelanggan PLN yang menjadi dasar pembayaran rekening listrik PJU," jelas Fajar.

[adsense]

Ia menambahkan, pembayaran rekening dilakukan sesuai tagihan PLN berdasarkan 30 ID pelanggan tersebut. Sementara data teknis mengenai lokasi, titik koordinat, hingga kondisi lampu yang aktif maupun rusak telah tersedia di Bidang Perhubungan Dinas Perkim LH dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.

Meski demikian, Ediasa menilai data tersebut sebaiknya dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran PJU senilai Rp1,1 miliar sekaligus memastikan seluruh lampu jalan yang dibiayai APBD benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Komando Batalyon Infanteri TP 905/Tuan Syah, di Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (22/7/2026).

Setibanya di lokasi, Pangdam disambut Komandan Batalyon (Danyonif) TP 905/TS Letkol Inf Sabar Marihot Simanjuntak. Acara penyambutan diwarnai dengan tradisi pemberian ulos sebagai tanda penghormatan tinggi, dilanjutkan dengan penerimaan jajar kehormatan dari regu jaga satuan.

[adsense]

Dalam kunjungan ini, Pangdam meninjau kesiapan operasi satuan, mulai dari pembangunan fasilitas, pengelolaan lahan, barak prajurit, dapur umum, hingga program pendukung pertanian, perikanan, serta pangkalan logistik dan sarana prasarana lainnya.

"Saya ingin memastikan agar prajurit benar-benar melaksanakan tugas pokok khususnya mendukung pembangunan wilayah dan kemanunggalan TNI dan rakyat," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Sibolga Sambut Kunker Pangdam I/Bukit Barisan

Lebih lanjut ia menegaskan, prajurit Yonif TP 905/Tuan Syah harus memiliki kemampuan prima, yakni jago menembak, jago bertempur, serta memiliki semangat juang yang tinggi sebagai bekal utama dalam menjaga keamanan masyarakat, mempertahankan kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan negara.

[adsense]

Kunjungan ini menjadi momen evaluasi sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran agar selalu menjaga kesiapan dan kepekaan dalam mengawal stabilitas keamanan di wilayah Tapanuli Tengah.

Pengarahan Pangdam ditutup dengan imbauan agar seluruh prajurit agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena banyak oknum yang berupaya menyudutkan TNI.

[adsense]

"Prajurit diminta tidak mudah terpancing, tetap menjaga solidaritas, mempertahankan citra positif TNI, serta terus hadir membantu mengatasi kesulitan rakyat," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Pesona Humbahas 2026 di Lapangan Merdeka Doloksanggul, Rabu (22/7/2026), dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Humbahas. Kegiatan tersebut menjadi ajang pelestarian budaya, promosi pariwisata, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, saat membuka kegiatan mengatakan Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kekayaan alam, budaya, serta masyarakat yang kreatif sebagai modal besar dalam mendorong pembangunan daerah.

[adsense]

"Humbang Hasundutan memiliki kekayaan alam yang indah, budaya yang luhur, serta masyarakat yang ramah dan kreatif. Seluruh potensi ini harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Oloan.

Menurutnya, Festival Kuliner Tradisional yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan kuliner khas Humbahas sekaligus mendorong pelaku UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Buka Final LCT SD-SMP Meriahkan HUT ke-23 Kabupaten

Bupati menegaskan pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas seni dan budaya, dunia pendidikan hingga media.

[adsense]

Ia juga mengajak masyarakat menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keramahan, serta kelestarian budaya dan lingkungan sebagai daya tarik wisata Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada kesempatan itu, Oloan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), panitia, pelaku UMKM, sanggar seni, guru pendamping, sponsor, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Pesona Humbahas 2026.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Disparpora Humbahas, Dina Simamora, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah, menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya lokal, memberdayakan pelaku UMKM melalui promosi kuliner tradisional, serta mendukung pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.

Rangkaian kegiatan meliputi Festival Kuliner Tradisional, Festival Marende, dan Lomba Bertutur (Story Telling) tingkat Sekolah Dasar.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pabung Humbahas Mayor M. Manurung, Kapolsek Doloksanggul AKP SP Siringoringo, perwakilan Danyon 955/HS, perwakilan BODT, Sekretaris Daerah Humbahas Chiristison R. Marbun, pimpinan OPD, camat, kepala desa dan lurah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku UMKM, insan pariwisata, guru pendamping, serta masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), menerima laporan dari warga terkait ditemukannya jejak satwa yang diduga harimau di wilayah Desa Pancurbatu, Kecamatan Adian Koting.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Adian Koting, bergerak menuju lokasi temuan pada pukul 15.00 WIB, untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

[adsense]

Selain memastikan kondisi di lokasi, tim Forkopimca juga memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitas di sekitar area temuan jejak tersebut.

Pemerintah Kecamatan Adian Koting meminta warga untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang diduga muncul di kawasan itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Penyertaan Modal Perumda Mual Na Tio Disorot, DPRD Diminta Kawal Transparansi

Pemerintah daerah bersama pihak terkait menyatakan akan terus melakukan pemantauan di lokasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keamanan masyarakat dan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah tersebut (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akhirnya mengakui ledakan yang terjadi di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, diduga kuat dipicu keberadaan gas metana yang ditemukan di lokasi kejadian.

Pernyataan tersebut disampaikan General Manager (GM) Regional 1 PGN, Andi Sangga, usai mengikuti investigasi tahap kedua bersama tim gabungan Polrestabes Medan, Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut, Brimob dan PGN, di lokasi ledakan, Rabu (22/7/2026) malam.

[adsense]

Andi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim di lapangan, ditemukan kandungan gas metana di beberapa titik di dalam rumah yang menjadi lokasi ledakan.

"Seperti yang telah disampaikan, memang tim kami juga berada di lapangan dan menemukan tadinya ada kandungan gas metana di beberapa lokasi di dalam rumah," ujar Andi.

[adsense]

Baca Juga:

• Investigasi Tahap Kedua Ledakan Grand Polonia, Polisi Temukan Konsentrasi Gas Metana di Lantai Dua

"Mungkin selanjutnya kami tetap mendukung kegiatan-kegiatan lanjutan yang dilakukan polisi. Demikian, terima kasih," katanya singkat.

[adsense]

Pernyataan PGN tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan insiden yang menewaskan tiga orang dan menyebabkan tiga korban lainnya mengalami luka-luka.

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan, hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah atau pipa gas tanam sebagai pemicu ledakan. Dugaan itu diperkuat setelah petugas melakukan pendeteksian menggunakan alat khusus yang menunjukkan adanya kandungan gas di sekitar lokasi.

[adsense]

Namun, saat itu pihak PGN melalui Area Head PGN Medan, Agus Kurniawan, menyatakan hasil pengecekan awal perusahaan tidak menemukan indikasi kebocoran gas bumi (metana) dari jaringan pipa PGN.

Untuk memastikan penyebab pasti ledakan, tim gabungan kembali melakukan investigasi tahap kedua dengan melibatkan Laboratorium Forensik, Brimob, Polrestabes Medan dan PGN. Seluruh temuan di lokasi kini tengah dianalisis secara ilmiah guna memastikan sumber gas serta penyebab ledakan.

[adsense]

Kapolrestabes sebelumnya juga menegaskan seluruh hasil investigasi dari berbagai pihak akan disinkronkan agar penyelidikan dilakukan secara objektif dan dapat mengungkap penyebab insiden secara menyeluruh.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim gabungan Polrestabes Medan, Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut, Brimob dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan terkait ledakan hebat yang menghancurkan satu unit rumah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Rabu (22/7/2026).

Olah TKP tahap kedua dilakukan secara menyeluruh setelah seluruh korban berhasil dievakuasi sehari sebelumnya. Tim bekerja sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 19.00 WIB, dengan menyisir setiap bagian bangunan, mulai dari area luar rumah hingga ke rooftop.

[adsense]

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh unsur yang menangani penyelidikan.

"Kita melakukan bertahap, mulai dari sisi luar bangunan, kemudian masuk ke lantai satu, bertahap sampai di lantai dua, lantai tiga hingga rooftop," ujar Calvijn.

[adsense]

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Tewaskan Tiga Orang, Polisi Pertahankan TKP Status Quo

"Dari olah TKP hari ini ada beberapa temuan yang sudah kami kumpulkan dan masih dalam proses lanjutan. Puji Tuhan, seluruh hasil sementara yang diperoleh sinkron antara Polri, Labfor dan PGN. Namun ini belum final karena besok akan dilakukan olah TKP lanjutan," katanya.

[adsense]

Calvijn menegaskan, penyelidikan dilakukan secara ilmiah atau scientific investigation sehingga seluruh kesimpulan nantinya akan didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.

"Ada beberapa barang yang kita amankan. Semua akan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Proses ini kami lakukan secara saintifik investigasi," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Kasubbid Fiskom Bid Labfor Polda Sumut, AKBP Roy Tenna mengungkapkan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ledakan berasal dari dalam bangunan. Hal tersebut diketahui dari pola kerusakan rumah yang seluruh dinding dan bagian depan bangunan terdorong keluar akibat tekanan dari dalam.

"Kalau kita lihat pintu depan dan dinding samping semuanya roboh ke arah luar. Itu menunjukkan tekanan ledakan berasal dari dalam rumah," jelas Roy.

[adsense]

Tim Labfor juga menemukan tingkat kerusakan paling parah berada di lantai dua. Menurut Roy, struktur bangunan yang memiliki rongga besar antara lantai satu dan lantai dua memungkinkan gas berkumpul di bagian atas sebelum akhirnya terjadi ledakan.

"Udara di lantai satu dan lantai dua menjadi satu kesatuan. Kalau ada gas, dia akan terkumpul di bagian atas sehingga kerusakan paling parah terjadi di lantai dua," katanya.

[adsense]

Roy menjelaskan, berdasarkan karakteristiknya, gas metana memiliki massa lebih ringan dibanding udara sehingga akan bergerak naik dan terkonsentrasi di area tertinggi ruangan apabila tidak memiliki ventilasi yang memadai. Dari hasil pengujian menggunakan alat pendeteksi gas bersama tim PGN, keberadaan gas metana di lokasi juga telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium menggunakan metode gas chromatography.

"Dari sampel udara yang kami ambil dan diuji dengan gas kromatografi, memang ditemukan kandungan gas metana di lokasi," ungkapnya.

[adsense]

Meski demikian, tim gabungan masih mendalami sumber kebocoran gas maupun pemicu yang menyebabkan gas tersebut akhirnya meledak.

"Penyebab kebocoran dan apa yang menjadi pemantik ledakan masih kami dalami. Investigasi akan terus berlanjut sampai diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Roy.

[adsense]

Sebelumnya, insiden ledakan yang terjadi di Kompleks Grand Polonia menyebabkan enam orang menjadi korban. Tiga di antaranya meninggal dunia, dua masih menjalani perawatan intensif dan satu korban telah dinyatakan sehat. Hingga kini, kawasan sekitar lokasi masih dipasang garis polisi untuk mendukung proses penyelidikan lanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo mengajak insan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersinergi mendukung pelaksanaan 10 program utama Kapolda Aceh. Dukungan tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ajakan itu disampaikan AKBP Rujiyanto saat menggelar temu ramah bersama puluhan wartawan dan aktivis LSM di Warkop Ateku, Jalan Raja Bintang, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

Baru sepekan menjabat sebagai Kapolres Aceh Tenggara, Rujiyanto mengaku masih membutuhkan dukungan, kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers dan LSM.

"Kami masih baru di Aceh Tenggara. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan, saran, dan masukan dari rekan-rekan semua agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Bersaudara Diduga Edarkan Sabu di Labuhan Deli, Dibekuk Polisi

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik hanya dapat terwujud jika seluruh jajaran bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

[adsense]

Dalam suasana penuh keakraban, Rujiyanto berharap hubungan kemitraan antara kepolisian, wartawan dan LSM terus terjalin dengan baik. Ia bahkan mengaku lebih nyaman berdiskusi secara santai di lapangan maupun di kedai kopi daripada harus selalu bertemu di kantor.

"Tidak harus bertemu di kantor. Saya terbiasa di lapangan. Bertemu di warung kopi seperti ini justru lebih santai dan komunikasinya lebih terbuka," katanya.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Rujiyanto juga menegaskan komitmen Polres Aceh Tenggara untuk memberantas peredaran narkoba. Program tersebut merupakan salah satu dari 10 program prioritas Kapolda Aceh yang akan terus dijalankan secara serius.

Ia memastikan jajaran Polres Aceh Tenggara tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di Bumi Sepakat Segenep dan akan terus melakukan upaya pemberantasan demi menjaga keamanan serta menyelamatkan generasi muda. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menjadi salah satu lokasi pelaksanaan misi kemanusiaan Pacific Partnership 2026 yang berlangsung pada Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga perawat dan bidan yang berasal dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

[adsense]

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Pandan dr. Janri Nababan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan tim medis internasional dari negara-negara mitra Pacific Partnership.

"Fokus utama kegiatan tahun ini adalah pelayanan kesehatan gratis, pelatihan medis, serta peningkatan kapasitas dan perbaikan fasilitas kesehatan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• RSUD Pandan Jadi Mitra Pacific Partnership 2026

"Kami sangat terhormat menerima tim Pacific Partnership di sini. Kolaborasi ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Tengah, terlebih di tengah proses pemulihan daerah pascabencana alam," katanya.

[adsense]

Menurut dr. Janri, selama kegiatan berlangsung tim medis gabungan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, sekaligus melakukan peninjauan dan diskusi mengenai fasilitas yang dimiliki RSUD Pandan, khususnya terkait kesiapsiagaan penanganan kegawatdaruratan dan manajemen bencana.

"Diharapkan melalui Pacific Partnership 2026, hubungan kerja sama di bidang kesehatan dan kemanusiaan antara Indonesia dengan negara-negara mitra semakin erat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Pandan dan sekitarnya," pungkasnya.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Hadi Juanda, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Lisna Panjaitan, tim medis Pacific Partnership 2026, serta para pelatih medis dari negara-negara peserta. (**)

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menjadi salah satu lokasi pelaksanaan misi kemanusiaan Pacific Partnership 2026 yang berlangsung pada Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga perawat dan bidan yang berasal dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

[adsense]

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Pandan dr. Janri Nababan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan tim medis internasional dari negara-negara mitra Pacific Partnership.

"Fokus utama kegiatan tahun ini adalah pelayanan kesehatan gratis, pelatihan medis, serta peningkatan kapasitas dan perbaikan fasilitas kesehatan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wamenkes Targetkan Cathlab RSUD Hadrianus Sinaga Samosir Beroperasi Tahun Depan

"Kami sangat terhormat menerima tim Pacific Partnership di sini. Kolaborasi ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Tengah, terlebih di tengah proses pemulihan daerah pascabencana alam," katanya.

[adsense]

Menurut dr. Janri, selama kegiatan berlangsung tim medis gabungan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, sekaligus melakukan peninjauan dan diskusi mengenai fasilitas yang dimiliki RSUD Pandan, khususnya terkait kesiapsiagaan penanganan kegawatdaruratan dan manajemen bencana.

"Diharapkan melalui Pacific Partnership 2026, hubungan kerja sama di bidang kesehatan dan kemanusiaan antara Indonesia dengan negara-negara mitra semakin erat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Pandan dan sekitarnya," pungkasnya.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Hadi Juanda, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Lisna Panjaitan, tim medis Pacific Partnership 2026, serta para pelatih medis dari negara-negara peserta. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menegaskan tidak pernah menolak ataupun menghambat pengalihan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe kepada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Penundaan yang terjadi disebut semata-mata karena pemerintah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan rumah sakit pengganti telah siap beroperasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Putra Ginting, kepada wartawan di Kantor Bupati Karo, Rabu (22/7/2026). Penegasan ini

[adsense]

sebagai tanggapan atas surat pernyataan dan somasi yang dilayangkan Moderamen GBKP terkait pengembalian lahan RSUD Kabanjahe.

Ia menjelaskan, Pemkab Karo telah menyampaikan jawaban resmi kepada Moderamen GBKP dan berharap penjelasan tersebut dapat diteruskan kepada seluruh jemaat melalui Klasis, Runggun, hingga dibacakan dalam Warta Jemaat pada ibadah Minggu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Pedagang Bunga Demo Kantor Bupati Karo Desak Toba Hasfarm Hentikan Jual Produknya ke Pasar Lokal

Gelora menjelaskan, belum dilaksanakannya pengalihan lahan bukan karena adanya penolakan dari pemerintah daerah, melainkan karena adanya kewajiban untuk mematuhi sejumlah regulasi.

[adsense]

Di antaranya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai urusan wajib, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

Selain itu, bangunan RSUD Kabanjahe saat ini masih tercatat sebagai aset milik Pemkab Karo, sehingga proses pengalihannya harus melalui prosedur administrasi, termasuk memperoleh persetujuan DPRD.

[adsense]

"Kami tidak mungkin memindahkan layanan kesehatan jika pembangunan RSUD baru belum selesai dan belum siap beroperasi. Hal ini demi menjamin keselamatan pasien dan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karo," tegasnya.

Gelora juga memastikan Pemkab Karo telah memberikan jawaban resmi atas somasi yang disampaikan kuasa hukum Moderamen GBKP.

[adsense]

Di sisi lain, pembangunan RSUD baru yang berlokasi di Desa Rumah Kabanjahe dan Desa Lingga, Kecamatan Kabanjahe, hingga kini belum rampung. Proyek yang mulai dibiayai melalui APBD sejak 2023 tersebut mengalami kendala akibat efisiensi anggaran daerah pada 2025 sehingga target penyelesaiannya bergeser.

Untuk mempercepat pembangunan, Pemkab Karo kini mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

[adsense]

"Kami terus berupaya mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan bahkan telah menyurati Presiden untuk memohon dukungan percepatan pembangunan RSUD Karo. Prosesnya masih berjalan dan hingga kini tidak ada penolakan," kata Gelora.

Pemkab Karo berharap seluruh pihak, termasuk Moderamen GBKP dan jemaat, dapat memahami kondisi tersebut serta bersama-sama mendukung percepatan pembangunan rumah sakit baru.

[adsense]

Gelora juga menegaskan, Bupati Karo memiliki kedekatan dengan GBKP sebagai jemaat aktif yang selama ini turut berkontribusi bagi perkembangan gereja.

"Kami berharap semua pihak dapat bersabar, saling mendukung dan bersama-sama berdoa agar bantuan dari pemerintah pusat segera terealisasi. Dengan demikian, RSUD baru dapat segera beroperasi dan pengalihan lahan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Minat warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri (LN) khususnya terkait melancong, tetap tinggi. Tetapi, mempertimbangkan perkembangan global khususnya krisis geopolitik mulai konflik Selat Hormuz yang melambungkan harga bahan bakar minyak (BBM), jumlah WNI ke LN anjlok serta banyak yang wait and see. Pelaku industri wisata dalam negeri menyiasati dengan mengksplor destinasi Nusantara

Hal tersebut diutarakan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Sumatera Utara (Sumut) Tengku Feria Aznita, usai membuka Ende Holidays Travel Week, di Brastagi Supermarket Gatot Subroto, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

"Tetapi sebagai pelaku industri, tidak boleh ikut stagnan. Harus kreatif. Satu di antaranya adalah Ende Holidays Travel Week ini, sebab peluang tetap ada. Misalnya, kelompok milenial, khsusnya Gen-Z tetap ingin memilih berwisata yang sifatnya petualangan. Ada tantangan, mengadu andreanalin," ujarnya.

Perempuan yang disapa Cici itu mengatakan, khusus calon pelancong dari Indonesia, banyak pertimbangannya. Dari sisi global, harga tiket melambung dan dari dalam negeri depresiasi nilai tukar rupiah pun menjadi faktor lainnya.

[adsense]

"Ende Holidays Travel Week juga membuka kemungkinan mendampingi pelancong Nusantara untuk menjelajah Indonesia," tegas perempuan berdarah biru irisan sejumlah Kesultanan Melayu ASEAN tersebut.

"Yang penting, tetap mengedukasi publik. Di sini, Ende Holidays Travel Week, mengadakan edukasi dan pendampingan gratis!" sambungnya.

[adsense]

Tengku Cici memiliki data menurunnya jumlah wisatawan Indonesia ke LN tapi menyarankan wartawan untuk mengambil ke instansi terkait seperti Imigrasi.

"Kondisi anjlok tak hanya di Indonesia. di KLIA itu, biasanya ramai, sekarang berkurang dan cenderung sepi. Artinya, penurunan mobilitas terjadi juga di tempat lain. Malaysia itu kan destinasi tujuan wisata utama ASEAN. Jika di sana sepi, berarti dirasakan juga pelancong di luar Nusantara," tegasnya.

[adsense]

Tentang Ende Holidays Travel Week, Tengku Cici mengatakan, sejumlah travel ikut berkolaborasi dalam kegiatan yang diadakan 20 - 26 Juli yang mengedukasi soal promo paket wisata, diskon spesial dan penawaran untuk paket tur ke Kuala Lumpur, Genting Highlands, Malaka dan destinasi lainnya.

"Saya tegaskan, konsultasi gratis untuk merencanakan liburan impian bersama tim Ende Holidays. Ada voucher belanja dan cashback bank. Kami berterima kasih pada Malaysia Tourism Medan yang mendukung," tegasnya, didampingi Konsul Pelancongan Malaysia di Medan Rosalina binti Abdul Rahim, Konsul Muda Pelancongan di Konsulat Jenderal Malaysia Medan Nor Hasni Saidin, Marketing Manager Tourism Malaysia Medan TW Harsono Pane, Marketing Executive di Tourism Malaysia Medan Natasya Andriani, pelaku perjalanan wisata dari Deliserdang Dina Puti dan Apriwardhani dari Puti Global Holidays Serdang Bedagei.

[adsense]

Tengku Cici mengatakan, untuk melancong apalagi ke LN diperlukan perencanaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Itulah sebabnya kenapa Ende Holidays Travel Week daidakan. Langkah tersebut diapresiasi publik. Buktinya, tiap hari tetap ada yang ikut dalam edukasi ini. Itulah yang sama maksudkan wait and see tersebut," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang pemeriksaan ulang perkara terdakwa David Chandra, di Pengadilan Tinggi Medan, Rabu (22/7/2026), terpaksa ditunda setelah jaksa penuntut umum tidak menghadiri persidangan. Tim kuasa hukum terdakwa dari Law Office Benson Gurusinga & Partners menyatakan kecewa atas ketidakhadiran jaksa karena dinilai menghambat proses pencarian keadilan.

Kuasa hukum David Chandra, Benson Casanova Gurusinga SH MH, menjelaskan, pihaknya telah hadir sesuai penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2181/Pid/2026/PT Medan yang menjadwalkan sidang pemeriksaan ulang pada pukul 10.00 WIB. Dalam penetapan tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa menghadirkan sejumlah saksi, ahli forensik, barang bukti, serta terdakwa David Chandra untuk diperiksa di persidangan.

[adsense]

Namun, menurut Benson, hingga sidang dibuka sekitar pukul 12.30 WIB, jaksa penuntut umum tidak juga hadir meski panitera telah melakukan pemanggilan. Akibatnya, majelis hakim memutuskan menunda sidang dan menjadwalkan kembali pemeriksaan pada 5 Agustus 2026.

"Kami hadir sebagai bentuk penghormatan kepada persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Tetapi sampai sidang dibuka, jaksa tidak hadir. Kami tentu kecewa karena ini merupakan sidang yang telah ditetapkan secara resmi oleh pengadilan," ujar Benson, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Minta Publik Tak Hakimi dr Anggi Aprilyani Lewat Konten Viral

Benson menilai ketidakhadiran jaksa menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menjalankan penetapan pengadilan. Menurutnya, tim kuasa hukum telah menunggu lebih dari dua jam sebelum akhirnya sidang ditunda.

[adsense]

Kangkangi penetapan hakim PT Medan

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Farid Faturrahman SH MH, menyebut, penundaan sidang semakin memperpanjang proses hukum yang seharusnya diselesaikan secara cepat. Ia mengutip prinsip hukum bahwa "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak".

[adsense]

"Kalau proses ini terus berlarut-larut, sama buruknya dengan tidak adanya keadilan itu sendiri. Hukum menghendaki penyelesaian perkara secara cepat, sehingga setiap pihak yang telah diperintahkan hadir seharusnya memenuhi kewajibannya," kata Farid.

Farid mencontohkan, apabila jaksa yang ditunjuk berhalangan hadir, seharusnya dapat melaporkan kepada majelis hakim atau menunjuk jaksa lain untuk mewakili persidangan. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Medan memiliki banyak jaksa sehingga ketidakhadiran tanpa pengganti menjadi hal yang disayangkan.

[adsense]

"Kalaupun ada kendala, seharusnya ada pemberitahuan kepada majelis hakim atau penunjukan jaksa lain. Jangan sampai sidang yang sudah dijadwalkan harus kembali ditunda, " ungkap Farid didampingi Andi Hakim SH MH.

Ia menegaskan, apabila pada sidang berikutnya jaksa kembali tidak hadir, tim kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang karena dinilai berdampak terhadap kepastian hukum bagi terdakwa.

[adsense]

"Jaksa jangan seakan mengangkangi penetapan putusan majelis hakim pengadilan tinggi yang telah menetapkan mengabulkan pemeriksaan ulang atas kasus ini," ungkapnya.

Apresiasi Majelis Hakim PT Medan

[adsense]

Meski demikian, tim kuasa hukum David Chandra mengapresiasi sikap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengabulkan permohonan pemeriksaan ulang. Menurutnya, keputusan tersebut memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, ahli, serta barang bukti yang sebelumnya belum diperiksa secara langsung dalam persidangan.

Benson berharap pada sidang lanjutan 5 Agustus 2026, jaksa dapat menghadirkan seluruh saksi dan ahli sesuai penetapan pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara menyeluruh.

[adsense]

"Kami hanya ingin proses hukum berjalan secara terbuka dan adil. Jika memang seseorang terbukti bersalah, silakan dihukum. Tetapi jangan sampai seseorang dihukum tanpa seluruh fakta dan alat bukti diperiksa secara lengkap di persidangan," katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan terkait ketidakhadiran jaksa dalam persidangan, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Medan, Valentino Manurung, mengakui surat dari PT Medan telah diterima. Namun jaksa beralasan surat tersebut tidak melampirkan dan mencantumkan kapan jadwal sidang digelar.

[adsense]

"Suratnya sudah kami terima tapi di surat tersebut tidak melampirkan atau mencantumkan kapan jadwal sidang nya. Sehingga JPU tadi sudah koordinasi terkait kapan jadwalnya dengan pihak PT," ucap Valentino. (*)

[adsense]

[adsense]

Sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut meninggalkan sidang paripurna DPRD Sumut sebelum agenda selesai terus menuai kritikan. Sikap itu dinilai mencerminkan memburuknya hubungan antara eksekutif dan legislatif, bahkan diduga menjadi sinyal mulai munculnya keretakan di internal koalisi politik pendukung pemerintah provinsi.

Hal itu ditegaskan Direktur Indonesian Parliament Watch (IParWa) Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Rabu (22/7/2026), melalui telepon, di Medan, menanggapi sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution dan para OPD di jajaran Pemprov Sumut meninggalkan sidang paripurna dewan dalam mengambil keputusan bersama pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

[adsense]

"Tindakan Bobby Nasution yang meninggalkan ruang rapat paripurna tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan sidang merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga DPRD Sumut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus representasi masyarakat Sumut," tandas Sutrisno.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan sejumlah kejadian sebelumnya yang dinilai menunjukkan sikap emosional gubernur terhadap kritik maupun dinamika politik, baik sewaktu menjabat jadi Wali Kota Medan maupun gubernur saat ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarnya Gubernur dan Jajaran OPD di Tengah Sidang Paripurna DPRD SU Masih Menyisakan Tanda Tanya

interupsi sejumlah anggota DPRD Sumut mengenai persoalan kuorum disebut memiliki dasar hukum yang jelas.

[adsense]

"Dalam Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib, Pasal 117 ayat (1) huruf b, yang mengatur bahwa rapat paripurna untuk menetapkan Perda maupun APBD harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPRD," katanya sembari menambahkan, dalam ayat (2) menegaskan, kuorum dibuktikan berdasarkan kehadiran fisik dan/atau tanda tangan daftar hadir.

Berkaitan dengan itu, kata Sutrisno, semestinya gubernur menghormati proses yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan kepada DPRD menyelesaikan mekanisme internalnya, bukan memilih meninggalkan ruang sidang bersama jajaran OPD.

[adsense]

Sutrisno bahkan menilai langkah tersebut patut disertai permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota dewan serta masyarakat Sumut, karena dianggap mencederai hubungan antarlembaga pemerintahan.

Lebih jauh, Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) ini menambahkan, peristiwa itu dipandang bukan sekadar insiden prosedural, melainkan dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan komunikasi politik antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut.

[adsense]

"Tidak tercapainya kuorum dalam rapat paripurna mencerminkan dinamika politik yang perlu menjadi perhatian serius, sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan DPRD Sumut dalam menjaga soliditas internal lembaga, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah demi memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," katanya.(*).

[adsense]

[adsense]

Massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan Jenderal AH Nasution, Medan, Rabu (22/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan agar Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dengan menggunakan pengeras suara dan membawa sejumlah poster, massa menilai penanganan perkara tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Mereka mempertanyakan belum ditahannya eks Jampidsus serta mendesak Kejagung mengungkap dugaan skandal korupsi besar yang disebut-sebut melibatkan pejabat terkait.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Gugatan Gomgom TP Siregar Dikabulkan, PN Medan Nyatakan Pengangkatan Rektor UDA Prof Suwardi Lubis Cacat Hukum

[adsense]

[adsense]

Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menanggapi aspirasi dua kelompok massa yang berunjuk rasa di Kejati Sumut, Rabu (22/7/2026). (Foto: harianSIB.com/Dok)

[adsense]

Selain itu, pengunjuk rasa juga menuding adanya perlindungan terhadap eks Jampidsus. Mereka meminta dilakukan reformasi di tubuh kejaksaan agar institusi penegak hukum tersebut terbebas dari praktik korupsi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pimpinan.

[adsense]

Sementara itu, di lokasi yang sama, kelompok lain mengatasnamakan Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumut juga menggelar aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, HMAK Sumut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait kegiatan SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun. Massa meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Tewaskan Tiga Orang, Polisi Pertahankan TKP Status Quo

Menanggapi tuntutan itu, Rizaldi kembali menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa akan diteruskan kepada pimpinan Kejati Sumut untuk menjadi perhatian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Rabu (22/7/2026) sekira pukul 11.00 WIB, juga dirasakan warga Kota Medan, terutama yang sedang beraktivitas di gedung bertingkat.

Seperti gedung kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 di Belawan. Ratusan karyawan yang sedang beraktivitas di gedung berlantai 7-8 tersebut, dikabarkan sempat panik. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, hampir seluruh karyawan keluar dari dalam gedung menuju lapangan parkir.

[adsense]

Kondisi yang sama juga terjadi di salah satu sekolah swasta di Medan Labuhan. Ketika terjadi getaran beberapa detik itu, seluruh siswa yang berada di lantai dua gedung sekolah diinstruksikan untuk meninggalkan kelas dan beekumpul di halaman sekolah.

Sementara itu, warga yang sedang beraktivitas di luar rumah atau sedang mengendarai kendaraan bermotor, mengaku tidak merasakan adanya guncangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Bersaudara Diduga Edarkan Sabu di Labuhan Deli, Dibekuk Polisi

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan sejumlah lembaga dengan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Selain Donny, Prabowo juga melantik Profesor Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pelantikan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

[adsense]

Donny Ermawan Taufanto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sementara itu, Profesor Yos Sunitiyoso dikenal sebagai akademisi dan pengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Tunjuk Lima Pejabat Baru Kejagung, Kuntadi Resmi Jadi Jampidsus dan Harli Siregar Kabadiklat

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Dr Gomgom TP Siregar, terhadap sejumlah pihak terkait sengketa di lingkungan Universitas Darma Agung.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 1103/Pdt.G/2025/PN Mdn yang diputus pada Selasa (21/7/2026).

[adsense]

Dalam amar putusannya, majelis hakim terlebih dahulu menolak seluruh eksepsi para tergugat. Selanjutnya, dalam pokok perkara, majelis mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Selain itu, majelis juga menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Izin Penugasan Nomor 24872/UN5.R/KP/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang diterbitkan Tergugat I atas nama Prof Dr Suwardi Lubis MSi.

[adsense]

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Tewaskan Tiga Orang, Polisi Pertahankan TKP Status Quo

Majelis selanjutnya menyatakan seluruh tindakan administratif, akademik, dan keuangan yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Darma Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tergugat II juga diperintahkan menghentikan segala tindakan yang mengatasnamakan jabatan rektor.

[adsense]

Selain itu, para tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp500 juta secara tanggung renteng.

Majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya dan menghukum para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp671.400.

[adsense]

Menanggapi putusan tersebut, Gomgom TP Siregar menyatakan bersyukur karena menurutnya proses hukum telah memberikan keadilan.

"Terima kasih kepada Tuhan karena saya sebagai dosen telah mendapatkan keadilan dan saya mengapresiasi majelis hakim yang benar-benar memberikan keadilan yang seadil-adilnya," ujarnya.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak para tergugat mengenai putusan tersebut, termasuk apakah akan menempuh upaya hukum lanjutan. Putusan pengadilan tingkat pertama pada perkara perdata pada umumnya masih dapat diajukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (**)

[adsense]

[adsense]

Pembangunan gedung Catheterization Laboratory (Cathlab) di RSUD Hadrianus Sinaga, Kabupaten Samosir, resmi dimulai. Peletakan batu pertama dilakukan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benyamin Paulus Octavianus, bersama Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, di kompleks RSUD Hadrianus Sinaga, Rabu (22/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Samosir.

[adsense]

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami mengucapkan selamat datang di Negeri Indah Kepingan Surga, titik awal peradaban Batak. Kehadiran Bapak Wakil Menteri menjadi kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami. Bangunan Cathlab ini sudah lama kami nantikan karena menjadi kebutuhan penting untuk melengkapi pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Vandiko.

Ia menjelaskan, sebelumnya RSUD Hadrianus Sinaga telah memperoleh bantuan pembangunan ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, Pemkab Samosir berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut melalui penyediaan peralatan Cathlab setelah pembangunan gedung selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Tewaskan Tiga Orang, Polisi Pertahankan TKP Status Quo

Vandiko juga mengungkapkan, Kabupaten Samosir berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya selama tiga tahun berturut-turut, dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 99,8 persen.

[adsense]

Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan sangat penting mengingat Samosir merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang setiap tahun dikunjungi sekitar 2,4 juta wisatawan.

Selain pembangunan Cathlab, Bupati mengusulkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), penambahan puskesmas di kawasan Tele sebagai pintu masuk Kabupaten Samosir, serta dukungan peralatan untuk Puskesmas Ambarita yang telah selesai direnovasi.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus menegaskan pembangunan Cathlab merupakan bagian dari keberlanjutan program pembangunan kesehatan nasional.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai program prioritas, seperti pembangunan rumah sakit, penanganan penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, percepatan eliminasi tuberkulosis, hingga Program Cek Kesehatan Gratis.

[adsense]

"Program-program baik yang telah dirintis sebelumnya terus kami lanjutkan. Di era Presiden Prabowo, kami memperkuatnya dengan pemberantasan Tuberkulosis dan Program Cek Kesehatan Gratis agar masyarakat lebih sehat dan penyakit dapat dicegah sejak dini," ujarnya.

Benyamin juga mengungkapkan RSUD Hadrianus Sinaga termasuk dalam sekitar 400 rumah sakit daerah yang akan direnovasi oleh Kementerian Kesehatan.

[adsense]

"Rumah sakit ini sudah cukup tua dan membutuhkan peremajaan. RSUD Hadrianus Sinaga menjadi salah satu rumah sakit yang akan kami renovasi agar pelayanan kesehatan semakin baik," katanya.

Ia menargetkan pembangunan gedung Cathlab dapat selesai tahun ini sehingga mulai beroperasi pada tahun depan.

[adsense]

"Saya akan memantau langsung progres pembangunannya. Tahun depan Cathlab ini harus sudah beroperasi sehingga masyarakat Samosir yang mengalami penyakit jantung tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah," tegasnya.

Selain pembangunan fasilitas kesehatan, Wamenkes juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit yang efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain istri Wakil Menteri Kesehatan RI Ny. Linda Octavianus Taroreh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Dina Hutapea, Kepala Dinas Kominfo Samosir Immanuel Sitanggang, Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Iwan H. Sihaloho, serta jajaran pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Safi'i, berjanji akan memanggil seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Batubara melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul adanya aspirasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Komitmen tersebut disampaikan Safi'i saat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batubara (GEMBARA) di depan Kantor DPRD Batubara, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

"DPRD akan menjadwalkan pemanggilan para pengusaha SPBU melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi," ujar Safi'i di hadapan massa aksi.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara serius, termasuk dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite di wilayah Kabupaten Batubara.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Batubara Tunjuk Hardiman Sihombing Jadi Plt Sekretaris DPRD

Koordinator aksi GEMBARA, Rido Hamdani, mendesak DPRD Batubara segera memanggil seluruh pengusaha SPBU untuk memberikan penjelasan melalui forum RDP.

[adsense]

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aksinya, GEMBARA menyampaikan lima tuntutan yang berfokus pada pengawasan distribusi BBM subsidi, peningkatan transparansi penyaluran, evaluasi pengelolaan SPBU, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

[adsense]

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Batubara menyatakan akan mengagendakan RDP dalam waktu dekat sebagai langkah untuk memperoleh penjelasan dari seluruh pihak terkait sekaligus mencari solusi atas persoalan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Batubara. (**)

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan masih mempertahankan lokasi ledakan rumah mewah di Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, dalam kondisi status quo guna mendukung proses penyelidikan penyebab pasti peristiwa yang menewaskan tiga orang tersebut.

[adsense]

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan hingga Rabu (22/7/2026), tim gabungan masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh bersama Laboratorium Forensik (Labfor) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Seluruh korban telah berhasil dievakuasi setelah proses pencarian selama beberapa jam. Korban terakhir ditemukan pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB dan langsung dibawa ke rumah sakit.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Gelapkan DP Dua Mobil Rp70 Juta, Pria di Medan Ditangkap

Sementara itu, empat korban yang selamat terdiri atas seorang balita perempuan berinisial J (2), Hasan yang merupakan orang tua pemilik rumah, seorang kurir bernama Yuda, serta seorang sopir yang identitasnya masih didata petugas. Dua korban masih menjalani perawatan medis, sedangkan satu korban telah dinyatakan dalam kondisi sehat.

[adsense]

Usai proses evakuasi, polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim gabungan mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV), serta melakukan pemeriksaan teknis bersama PGN menggunakan peralatan pendeteksi.

"Kami telah mengumpulkan sejumlah petunjuk, termasuk CCTV dan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Bersama PGN kami juga melakukan screening menggunakan alat pendeteksi untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan tertentu di lokasi. Hasil akhirnya akan dijelaskan oleh Labfor dan PGN setelah seluruh pemeriksaan selesai," katanya.

[adsense]

Calvijn menegaskan, lokasi kejadian tetap dijaga dalam kondisi status quo agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara ilmiah tanpa adanya perubahan kondisi di TKP.

"Kita akan menjaga area ini tetap status quo karena masih ada tahapan lanjutan untuk memastikan alat-alat bukti yang akan dicari. Proses itu dilakukan secara induktif dan deduktif," tegasnya.

[adsense]

Selain mengumpulkan alat bukti, petugas juga mendata barang-barang milik penghuni rumah yang ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Pendataan dilakukan untuk menentukan apakah barang tersebut diperlukan sebagai barang bukti atau nantinya dapat dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Di lokasi kejadian, alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Garis polisi juga tetap dipasang guna membatasi akses masyarakat ke area ledakan.

[adsense]

Kapolrestabes mengimbau masyarakat tidak memasuki kawasan yang masih berada dalam pengawasan aparat demi menjaga keutuhan TKP sekaligus mengantisipasi potensi tindak pidana, seperti pencurian terhadap barang-barang milik korban.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak memasuki area yang masih dalam status quo dan penjagaan kepolisian. Ini juga untuk mengantisipasi tindak pidana lainnya, seperti pencurian," ujarnya.

[adsense]

Hingga kini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Polisi meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi investigasi yang dilakukan tim gabungan bersama ahli forensik dan PT PGN. (**)

[adsense]