[adsense]

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinannya dan ikut berbelasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban terkait insiden kecelakaan tabrakan kereta yang terjadi di Bekasi Timur pada Senin malam

Tabrakan maut antara KRL commuter line dengan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi di kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, merengut 7 penumpang KRL. Sementara 81 penumpang menjadi korban luka berat dan ringan.

[adsense]

"Kami menyampaikan prihatin dan turut berbelasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan pihak yang terdampak atas insiden tabrakan kereta yang terjadi di Bekasi Timur," kata Sari dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (28/4/2026)

Politisi dari partai Golkar itu mendesak, pihak terkait untuk segera dilakukan investigasi yang menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU: Kolaborasi Aparat Keamanan Jaga Ketertiban di Belawan Dipastikan Tercipta Rasa Aman

Selain itu, sambungnya, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus segera memberikan perhatian serius terkait dengan pemulihan korban.

[adsense]

"Tentunya perlindungan dan pemulihan fisik dan mental bagi para korban harus diutamakan, tak terkecuali restitusi yang harus dibayarkan pihak operator sebagai tanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut" tambah Sari.

Terakhir, Sari berharap bahwa insiden yang terjadi di Bekasi Timur ini harus menjadi yang terakhir, dan ia meminta kepada Pemerintah dan KAI untuk melakukan evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan bahwa seluruh sistem Kereta yang ada layak dan aman digunakan.

[adsense]

Seperti diketahui, pasca ditabraknya KRL oleh Kereta Argo Bromo di stasuin Bekasi Timur menyebabkan 7 penumpang meninggal dunia, 81 luka berat dan ringan. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka mendukung program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) Senin (27/04/2026)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba.SH.MH dengan melibatkan personel Satresnarkoba, Sat Samapta, Polsek Talawi, serta didampingi perangkat desa setempat.

[adsense]

Operasi GSN dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di Dusun V Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, serta di Gang Setia Dusun IV Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.

Dalam penggerebekan di lokasi pertama, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial D.S. (31), yang berprofesi sebagai nelayan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Air Putih Gerebek Sarang Narkoba, Satu Pelaku Diamankan

Selanjutnya, tim bergerak ke lokasi kedua dan kembali berhasil mengamankan seorang pria berinisial I (56), yang juga berprofesi sebagai nelayan.

[adsense]

Dari lokasi ini, petugas menyita dua klip plastik diduga berisi sabu, dua unit handphone, uang tunai sebesar Rp100.000, serta satu bungkus plastik klip kosong.

Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika.

[adsense]

Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H.Nainggolan.SH.MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Arifin Purba.SH.MH kepada jurnalis harianSIBcom.Selasa (28/04/2026) menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Batubara.

"Dengan dilaksanakannya kegiatan GSN ini, diharapkan dapat menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Batubara guna proses hukum lebih lanjut. (*)

[adsense]

[adsense]

Sidang perkara dugaan pengalihan lahan eks PTPN II yang kini berada di bawah PTPN I Regional I kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/4/2026). Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Kasim, terungkap sejumlah fakta dari keterangan saksi mahkota dan para terdakwa.

Salah satu poin utama yang mencuat adalah tidak pernah terjadi perubahan status tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), melainkan pemberian hak baru atas tanah negara.

[adsense]

Terdakwa Askani, eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Sumatera Utara periode 2023–2024, menegaskan, konstruksi perkara ini kerap disalahpahami.

"Dalam perkara ini tidak ada perubahan hak dari HGU menjadi HGB. Yang terjadi adalah pemberian HGB atas tanah negara yang langsung dikuasai PT NDP," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Saksi Ahli Perkara Lahan PTPN: Perubahan HGU ke HGB Tidak Penuhi Unsur Korupsi

"Surat keputusan yang diterbitkan jelas merupakan surat pemberian hak. Tanah yang sudah dilepaskan HGU-nya dapat diberikan hak baru, dan itu tidak dilarang," tegasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pejabat BPN tidak memiliki opsi lain selain menerbitkan surat pemberian hak, sehingga tidak tepat jika dikategorikan sebagai perubahan hak.

"Kalau perubahan hak, pasalnya berbeda. Dalam hal ini tidak ada pilihan lain selain surat pemberian hak," katanya.

[adsense]

Dengan dasar tersebut, Askani menilai ketentuan Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengenai kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara tidak relevan diterapkan dalam kasus ini.

"Ketentuan itu tidak berlaku, karena pemberian hak ini mengacu pada Pasal 85 sampai 88, bukan Pasal 163 atau 165," jelasnya.

[adsense]

Ia juga menegaskan, dirinya tidak menerima pengaruh maupun pemberian dari pihak manapun dalam proses tersebut.

"Kami tidak bisa menentukan mekanisme pemberian atau perubahan hak, karena semuanya berdasarkan dokumen yang masuk," ujar Askani.

[adsense]

Menurutnya, pemberian hak tersebut murni dilakukan untuk kepentingan pengembangan kawasan Deli Megapolitan, tanpa kepentingan pribadi.

Sementara itu, terdakwa Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Deli Serdang, mengungkapkan adanya ketidaksempurnaan dalam surat keputusan (SK), khususnya terkait pencantuman kewajiban penyerahan 20 persen lahan.

[adsense]

"Secara substansi seharusnya tidak ada ketentuan 20 persen dalam SK tersebut. Namun demikian, PT NDP tetap menunjukkan itikad baik untuk melaksanakannya," ujarnya.

Rahim menyebut, berdasarkan keterangan sejumlah saksi termasuk dari pihak kementerian, kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan karena belum adanya petunjuk teknis yang jelas.

[adsense]

"Masalahnya bukan pada kemauan. PT NDP justru aktif meminta petunjuk teknis, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan, termasuk siapa pihak negara yang menerima dan bagaimana mekanisme ganti ruginya," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam melihat unsur pidana dalam perkara ini.

[adsense]

"Apakah pihak yang sudah beritikad baik dan bersedia menyerahkan, tetapi negara belum siap menerima, layak dipidana? Itu menjadi penilaian majelis hakim," ujarnya.

Terpisah, terdakwa Iman Subakti, mantan Direktur PT NDP, menyatakan, jika memang terdapat kewajiban penyerahan 20 persen lahan sebagaimana tercantum dalam SK, proses pemenuhannya sebenarnya sudah berjalan.

[adsense]

Hal senada disampaikan Irwan Peranginangin, mantan Direktur Utama PTPN II. Ia mengaku tidak pernah berniat mengabaikan kewajiban tersebut.

"Sejak awal kami telah menyurati Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas mekanisme penyerahan 20 persen, serta menyatakan kesanggupan untuk melaksanakannya," ujarnya.

[adsense]

Dalam persidangan, tim penasihat hukum Iman Subakti juga mengajukan sekitar 150 alat bukti yang memperkuat proses administratif yang dilakukan PT NDP.

Bukti tersebut mencakup dokumen perizinan, pelepasan HGU menjadi tanah negara, hingga penerbitan sertifikat HGB.

[adsense]

"Kami menghadirkan sekitar 150 bukti, termasuk korespondensi antara PT NDP, PTPN, dan Kementerian ATR/BPN, serta undangan rapat yang menunjukkan adanya koordinasi terkait kewajiban 20 persen," jelas Johari Damanik dan Julisman Adnan usai sidang. (*)

[adsense]

[adsense]

Rapat mendadak klarifikasi bantuan sosial jaminan hidup (Jadup) yang dihadiri sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng), di Aula Kantor Camat Barus, Selasa (27/4/2026) siang, berujung ricuh.

Dalam video yang dihimpun harianSIB.com, tampak seorang ASN yang belakangan diketahui merupakan Plh Lurah Padang Masiang bersitegang dengan Ketua DPRD Tapteng Rivai Sibarani yang didampingi Ardino Tarihoran.

[adsense]

Plh Lurah Padang Masiang Henra Hutauruk menjelaskan, awalnya kehadirannya atas dasar menjalankan perintah Camat Barus Sanggam Panggabean, untuk datang ke Kantor Camat Barus memberikan klarifikasi kepada warga dan anggota DPRD yang hadir.

"Acaranya sebelumnya tidak terjadwal," ungkapnya via selular.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepling 3 Padang Masiang Dicopot, Imbas Isu Pungli Jadup

Kemudian, lanjut Lurah Padang Masiang, Ketua DPRD membentak dengan nada tinggi di depan warganya.

[adsense]

"Berdiri kau pak Lurah," ucapnya menirukan kalimat Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani.

Tak terima dibentak, Henra mengaku refleks menggebrak meja dan disambut dengan balasan bahasa tubuh Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani hingga memantik reaksi oknum tak dikenal.

[adsense]

"Ketua Dewan mau menumbuk (memukul), lalu bersamaan massa menumbuk dan melempar saya dengan botol air mineral," terang Plh Lurah Padang Masiang ini.

Dikonfirmasi soal kejadian tersebut, Camat Barus Sanggam Panggabean membenarkan kericuhan itu, namun dia tidak melihat persis kejadian yang sebenarnya.

[adsense]

"Saya sedang di Kantor Bupati menyerahkan bantuan data rumah rusak yang sudah terverifikasi," ucapnya, di Depan Kantor Bupati Tapteng, Senin (27/4/2026) sore.

Dia juga menyesalkan peristiwa tersebut. Menurut dia, seharusnya kedua belah pihak dapat menahan diri mengingat Pemkab Tapteng juga terus berupaya melakukan pendataan agar manfaat bantuan sosial jadup dapat dirasakan seluruh korban dan warga terdampak bencana.

[adsense]

"Data yang kita peroleh dari desa dan kelurahan itu sudah sampai tiga ribu lebih BNBA by name by addres," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengaku kehadirannya didampingi Ardino Tarihoran atas desakan masyarakat yang meminta kejelasan penerima jadup.

[adsense]

"Saya dan Ardino dipaksa warga ikut dan tidak ada ribut di sana," terangnya.

Dia menyampaikan, keributan terjadi akibat warga yang melihat respon Plh Lurah Padang Masiang.

[adsense]

"Gak ada yang ribut mula-mula, Rossy," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Barus mengikuti tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Senin (27/4/2026).

[adsense]

Kalapas Barus, Tarmizi dalam keterangan tertulis, menyampaikan, peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja, pelayanan, serta pembinaan kepada warga binaan.

"Kegiatan ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan dedikasi, integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemasyarakatan," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tarmizi Kalapas Kelas III Barus yang Baru

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Kalapas Barus, lalu membagikan tumpeng secara simbolis masing-masing kepada pimpinan Unit BRI Unit Barus dan perwakilan internal meliputi pegawai tertua, pegawai termuda, anggota PIPAS termuda, dan peserta magang termuda sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan dalam keluarga besar Lapas Barus.

[adsense]

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, sederhana, namun penuh makna, mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam mewujudkan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis dan berdampak bagi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus mengajak pemerintah kecamatan, desa dan lurah rembuk bersama guna mengantisipasi tawuran yang sering terjadi di Tanjung Tiram.

[adsense]

Dikatakannya, aksi tawuran antar remaja akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena mulai disertai tindakan perusakan dan pembakaran.

"Tawuran akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pelaku sudah mulai merusak aset pedagang dan membakarnya. Ini tidak boleh diabaikan," katanya dalam pertemuan di Balai Desa Suka Maju, Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Senin (27/4/2026), yang dihadiri Camat Tanjung Tiram M Iqbal, Kepala Desa Suka Maju, Suka Jaya, Bandar Rahmat, serta Desa Guntung.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Air Putih Gerebek Sarang Narkoba, Satu Pelaku Diamankan

"Langkah selanjutnya, kami akan melaksanakan rapat koordinasi pemerintahan (rakorpem) dengan menghadirkan Dinas Sosial guna membahas rencana tindak lanjut dalam mencegah tawuran," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM mengatakan, dengan adanya kolaborasi aparat keamanan dalam menjaga ketertiban sekaligus "meberangus"

narkoba di kawasan Belawan dipastikan mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

[adsense]

"Upaya sinergis antara TNI Angkatan Laut, kepolisian, serta dukungan warga menciptakan keamanan dan ketertiban di Belawan, tentunya patut kita apresiasi, mengingat kinerja mereka menunjukkan hasil yang signifikan dan membawa harapan baru bagi masyarakat," ujar Ihwan Ritonga kepada wartawan, Senin (27/4/2026), di DPRD Sumut.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kehadiran langsung aparat di lapangan, terutama di wilayah yang selama ini dikenal rawan, menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam memberikan rasa aman kepada warganya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaga Kamtibmas Kondusif, Polres Belawan, Satbrimob dan Ditsamapta Polda Sumut Patroli KRYD

"Ini langkah konkret yang mampu menekan peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial semata," ujarnya.

[adsense]

Menurut politisi muda ini, konsistensi dan keberlanjutan program menjadi kunci utama agar dampak positif benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Bahkan, ia berharap, dengan penguatan pengamanan yang berkelanjutan, masyarakat Belawan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang. Rasa aman, harus bisa dirasakan di setiap sudut lingkungan, mulai dari saat warga berangkat bekerja di pagi hari hingga kembali ke rumah di malam hari.

[adsense]

"Yang kita inginkan, masyarakat benar-benar merasa terlindungi. Mereka bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir, tanpa takut terhadap ancaman kejahatan di lingkungan sekitar," katanya.

Ihwan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, sehingga ia mengajak seluruh elemen warga Belawan untuk turut mendukung langkah aparat, baik dengan menjaga lingkungan masing-masing maupun dengan aktif melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan.

[adsense]

"Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Belawan yang bebas dari narkoba dan kejahatan bukan lagi sekadar wacana, melainkan tujuan yang semakin nyata untuk diwujudkan bersama," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kabupaten Toba dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati, di Jalan Sutomo Pagarbatu Balige, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Senin (27/4/2026).

Bupati Toba Effendi SP Napitupulu bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang dihadiri Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Kapolres Toba AKBP VJ Parapaga, Dandim 0210 TU Letkol Kav Ronald Tampubolon dan para ASN di Lingkungan Pemkab Toba.

[adsense]

Peringatan hari ulang tahun ke-30 Otonomi Daerah dengan tema "Dengan Otonomi Daerah Kota Wujudkan Astacita" ini, Bupati Toba membacakan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Usai upacara, kepada wartawan Bupati Toba menyampaikan, sesuai arahan Mendagri pemerintah daerah diharapkan dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder dan dapat berinovasi menunjukkan kreativitas dalam rangka memajukan daerah masing-masing.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Hadiri Forum Akselerator Negeri Peringatan Hari Otda ke-30 di Palembang

"Kami berharap dengan perayaan hari ulang tahun ke-30 Otonomi Daerah, kita di Kabupaten Toba dapat semakin berinovasi dan berkreasi untuk memajukan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

Sebagai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan hal tersebut, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Toba ini menegaskan saat ini Pemkab Toba tidak hanya mengharapkan anggaran dari pusat.

"Tetapi kita harus bisa membuka peluang, apakah itu dengan swasta atau stakeholder yang lain untuk membawa perubahan dan kemajuan," pungkas mantan Ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Toba ini. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pelayanan publik dengan melaksanakan program jemput bola.

"Kali ini, layanan administrasi kependudukan (Adminduk) difokuskan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Humbahas," kata Kepala Disdukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan, Senin (27/4/2026).

[adsense]

Dikatakannya, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) secara nasional, serta upaya optimalisasi validasi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini diambil untuk memastikan integritas data kependudukan yang valid, sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai layanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan administrasi pemerintahan yang berbasis data terintegrasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sosialisasi Adminduk, Disdukcapil Humbahas Paparkan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan

Rombongan dari Disdukcapil Humbahas dipimpin Kepala Dinas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Mey R. Pasaribu, Kepala Bidang PIAK, Pandapotan Siregar, beserta jajaran staf pelaksana, disambut di ruang kerja oleh Kasie Pelayanan Tahanan, Richard Sihombing.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan saat ini terdapat total 516 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas II B Humbahas. Dari jumlah tersebut, tercatat 43 orang merupakan warga asli Kabupaten Humbahas, sedangkan sisanya sebanyak 473 orang berasal dari luar daerah atau domisili lain.

[adsense]

"Kebutuhan utama warga binaan saat ini adalah kepemilikan dokumen KTP-el. Oleh karena itu, kami hadir untuk melakukan perekaman biometrik, pencetakan KTP-el bagi yang berdomisili luar daerah, serta melakukan proses pemadanan data dan verifikasi NIK. Hal ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keaktifan Nomor Induk Kependudukan mereka," kata Jara Trisepto.

[adsense]

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi dan surat resmi yang dikeluarkan kementerian terkait. Pelaksanaannya merujuk pada Surat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-UM 0.1.0.1-13 perihal Permintaan Bantuan Perekaman Data Kependudukan dan Pemadanan NIK Tahanan dan Narapidana.

[adsense]

Selain itu, kegiatan ini juga berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.1.2/4187/Dukcapil, mengenai permohonan dukungan verifikasi NIK, perekaman biometrik, dan pemadanan data. Tidak ketinggalan, surat permohonan resmi dari Kepala Rutan Kelas II B Humbahas Nomor: WP.2 PAS.32.UM.01.01.809 juga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.

[adsense]

Dalam pelaksanaannya, tim menemukan masih terdapat warga binaan yang berusia di atas 17 tahun yang belum melakukan perekaman data KTP-el. Mengingat banyaknya warga binaan yang berasal dari luar wilayah Humbahas, maka diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antara Disdukcapil Humbahas dengan instansi kependudukan di daerah asal masing-masing.

[adsense]

"Hal ini dilakukan agar proses perekaman biometrik dapat berjalan lancar dan data kependudukan nasional dapat terselesaikan dengan baik," tutup Jara Trisepto. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 134 jemaah calon haji asal Kota Tanjungbalai tahun 1447 H/2026 M, ditepungtawari oleh Wali Kota Mahyaruddin Salim di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjungbalai, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa, prosesi tepung tawar merupakan tradisi adat yang sarat makna doa, syukur, dan restu bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji.

[adsense]

"Pelaksanaan tepung tawar dan upah upah bagi jemaah calon haji adalah kegiatan rutin yang setiap tahun kita laksanakan. Sebab tepung tawar adalah adat warisan leluhur yang mengandung doa keselamatan. Berangkat haji bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi undangan istimewa dari Allah SWT," ujar Mahyaruddin.

Ia juga mengingatkan, panasnya geopolitik di beberapa negara, sedikit banyaknya akan berdampak terhadap rangkaian ibadah haji tahun ini, namun demikian Wali Kota mengatakan kepada jamaah calon haji untuk tidak perlu khawatir.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Gagalkan Peredaran Sabu 53 Kg Lebih, Liqiud Catridge Vape 3.249 Unit, Ekstasi 9.112 Butir dan Happy Water 35 Saset

Lebih lanjut Mahyaruddin mengatakan, untuk tahun 2026 ini, titik lokasi pemberangkatan jemaah calon haji dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, agar seluruh keluarga tetap dapat berkomunikasi dan melepas rindu.

[adsense]

"Saya memohon maaf, saat pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2026 nanti tidak dapat hadir langsung dalam acara tersebut. Saya bersama keluarga juga akan mempersiapkan segala sesuatunya, karena saya juga akan berangkat menunaikan ibadah haji dari kloter Medan," beber wali kota.

Diakhir sambutannya, Mahyaruddin bermohon kepada jemaah calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci, agar kiranya dapat mendoakan Kota Tanjungbalai.

[adsense]

"Titip doa untuk kota yang kita cintai ini, agar terhindar dari malapetaka dan marabahaya, serta memohon doa agar Kota Tanjungbalai semakin baik, maju dan religius menuju Tanjungbalai EMAS (Elok,Maju, Agamais dan Sejahtera)," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Tanjungbalai, Abdullah Syadad Saragih memastikan seluruh persiapan pemberangkatan jemaah telah rampung.

[adsense]

"Persiapan keberangkatan Insya Allah sudah 100 persen. Kita berharap seluruh jemaah berangkat dan kembali dalam keadaan lengkap, 134 berangkat dan 134 pula kembali," katanya.

Abdullah Syadad menjelaskan, jumlah jemaah calon haji Kota Tanjungbalai terdiri dari jemaah reguler 133 orang dan 1 orang TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia), sehingga keseluruhan berjumlah 134 orang.

[adsense]

Direncanakan, lanjut Syadad, seluruh jemaah akan diberangkatkan dari Tanjungbalai pada Sabtu (2/5/2026) malam dan tiba di asrama haji Medan pada 3 Mei dan akan bergabung dalam kloter 11. (**)

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut bersama Pemerintah Kota Medan meluncurkan Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO), sistem digital yang membuat pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) langsung masuk ke kas daerah saat transaksi berlangsung, Senin (27/4/2026). Inovasi ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia.

Peluncuran QRESTO digelar di Sun Plaza Medan tepatnya di Restoran Sushi Tei dan disaksikan jajaran Pemko Medan, Bank Sumut, serta Bank Indonesia.

[adsense]

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian, mengatakan QRESTO menjadi solusi atas sistem pemungutan pajak restoran yang selama ini masih mengandalkan pelaporan mandiri wajib pajak.

"QRESTO adalah komitmen kami untuk memastikan setiap rupiah pajak daerah tercatat, tersalurkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan real-time," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Feders Gathering 2026 Sambangi Kota Medan, Satukan Komunitas Motor Matic Melalui Federal Matic Spesialis Dingin

Selain itu, QRESTO juga terintegrasi dengan sistem Smartax milik Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Seluruh transaksi dapat dipantau secara langsung melalui dashboard, termasuk penerbitan Surat Tanda Setoran (STS).

[adsense]

Rico Tri Putra Bayu Waas menilai kehadiran QRESTO menjawab kebutuhan transparansi pengelolaan pajak daerah.

"Masyarakat berhak tahu bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar kembali ke daerah. Dengan sistem ini, begitu transaksi terjadi, pajak langsung masuk ke kas daerah di hari yang sama," katanya.

[adsense]

Menurut Rico, Pemko Medan juga akan memberikan penanda khusus kepada restoran pengguna QRESTO sebagai simbol usaha yang transparan dan patuh pajak.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menyebut inovasi tersebut sebagai langkah besar memperkuat fiskal daerah.

[adsense]

"Kalau sebelumnya pajak baru masuk sekitar satu bulan, sekarang bisa real-time. Ini lompatan besar untuk memastikan potensi PAD tidak hilang," ujarnya.

Dengan lebih dari 4.000 restoran dan kafe di Medan, sektor horeka dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi QRESTO juga direncanakan diperluas ke kabupaten/kota lain di Sumatera Utara dan berpeluang diterapkan secara nasional.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sibolga mengungkap 4 kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan 9 orang tersangka berhasil diamankan dan total barang bukti sabu seberat 4,02 gram selama kurun waktu periode April 2026.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Polres Sibolga, AKP AM Purba, dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026) mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus-kasus ini merupakan hasil kerja keras personel dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat.

[adsense]

"Satresnarkoba Polres Sibolga telah berhasil mengungkap sebanyak 4 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka 9 orang," katanya seraya menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika dan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkoba.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkotika dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Gagalkan Peredaran Sabu 53 Kg Lebih, Liqiud Catridge Vape 3.249 Unit, Ekstasi 9.112 Butir dan Happy Water 35 Saset

Menurutnya, pengungkapan kasus-kasus tersebut dilakukan, Selasa (7/4/2026), Kamis (9/4/2026) dan, Rabu (15/4/2026) di beberapa lokasi berbeda, seperti di Jalan Dolok Martimbang, Jalan Merpati Gang Ikhlas, serta Jalan Sibual Buali, wilayah Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan.

[adsense]

"Petugas juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta sejumlah barang pendukung lainnya, antara lain plastik klip, kaca pirex, alat hisap (bong), timbangan digital, dan beberapa unit telepon genggam," katanya.

Saat ini, kata Kasat seluruh tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Sibolga untuk proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 147 jamaah calon haji asal Kabupaten Labusel pada musim haji tahun 2026 akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah.

[adsense]

Kesiapan tersebut ditandai dengan upa-upa atau tepung tawar terhadap jamaah yang dilakukan Pemkab Labusel di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Hadundung, Minggu (26/4/2026).

Upa- upa yang dipimpin Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Irmayanti Siregar, Sekda M Reza Pahlevi Nasution, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, Ketua MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para jamaah.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Sumut dan Komisi VIII DPR RI Lepas JCH Kloter 2

Jamaah tersebut 32 orang berasal dari Kecamatan Kotapinang, 35 orang dari Kecamatan Torgamba, 27 orang dari Kecamatan Sungaikanan, 29 orang dari Kecamatan Kampungrakyat, dan 21 orang dari Kecamatan Silangkitang.

[adsense]

Terdapat dua jamaah berusia lanjut, yakni Adjam Nasution (84) dari Kecamatan Sungaikanan, serta Siti Aisyah (71) dari Kecamatan Kampungrakyat. Sementara itu, jamaah termuda tercatat atas nama Nazwa Nadila Nasution (21) dari Kecamatan Torgamba dan Mohammad El Nino (23) dari Kecamatan Torgamba.

Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh para jamaah. Ia menekankan ibadah haji merupakan panggilan mulia yang tidak semua orang dapatkan, mengingat keterbatasan kuota setiap tahunnya.

[adsense]

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kami mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah calon haji. Ini merupakan rahmat dan kesempatan yang patut disyukuri," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, melakukan kunjungan kerja pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Bupati Padang Lawas, Senin (27/4/2026).

Dalam paparannya, Paula menyampaikan bahwa pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

[adsense]

"Pemeriksaan bertujuan menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi terkait pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyak Subsidi Tak Lagi Murah, Pedagang Kecil Pilih Curah

Sementara itu, Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, menyambut hangat kedatangan Kepala BPK Sumut beserta tim.

[adsense]

Dalam sambutannya, bupati memperkenalkan Kabupaten Padang Lawas sebagai daerah di wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Riau dan Sumatera Barat, yang berjarak sekitar 400 kilometer dari Medan.

"Semoga kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

[adsense]

Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan, komitmen, dan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus menjadi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Padang Lawas Achmad Fauzan Nasution, Ketua DPRD Luat Hasibuan, Pj Sekretaris Daerah Panguhum Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Padang Lawas. (**)

[adsense]

[adsense]

Federal Oil kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Feders Gathering 2026 dengan menyapa dan menyatukan komunitas motor matic Kota Medan, Minggu (26/04/2026), di Dimigo Cafe.

[adsense]

Kegiatan ini menunjukan konsistensi yang berkelanjutan dari Federal Oil dalam mendekatkan diri dengan komunitas sekaligus menghadirkan solusi berkendara yang relevan dengan kondisi di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai salah satu kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi serta karakter cuaca yang panas dan cenderung lembap, Medan menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengguna motor matic. Kondisi lalu lintas yang padat dipadukan dengan suhu udara yang tinggi dapat memicu peningkatan suhu mesin, sehingga dibutuhkan pelumas seperti Federal Matic yang mampu menjaga performa tetap stabil dan nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Raih 4 PROPER Emas dan 5 Hijau, Tegaskan Komitmen Lingkungan

Rommy Averdy Saat, Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), menyampaikan bahwa kelanjutan Feders Gathering di Medan menjadi bagian dari upaya Federal Oil untuk semakin relevan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah.

[adsense]

"Setiap kota memiliki karakteristik berkendara yang berbeda, termasuk Medan dengan kondisi cuaca panas dan lembap serta mobilitas yang tinggi. Melalui Feders Gathering, kami ingin terus memberikan solusi nyata melalui edukasi agar pengguna motor matic dapat merasakan performa mesin yang tetap optimal dan nyaman dalam berbagai situasi," ujar Rommy.

Feders Gathering 2026 diharapkan semakin dikenal di berbagai kalangan komunitas motor matic di berbagai kota. Berkolaborasi dengan Road Master sebagai platform komunitas otomotif, Federal Oil akan terus melanjutkan Feders Gathering ke kota-kota lainnya sepanjang tahun 2026, membawa semangat kebersamaan, edukasi, dan solusi berkendara yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna.

[adsense]

Federal Oil juga menghadirkan program konsumen Federal Matic Berhadiah Pulsa yang berlangsung 15 Februari 2026 – 30 April 2026. Konsumen cukup membeli Federal Oil varian matic series dan scan QR code di Federal Oil Center atau official store di marketplace untuk mendapatkan pulsa Rp5.000,-. Untuk keterangan lebih lanjut bisa datang ke Federal Oil Center terdekat atau klik ke www.federaloil.co.id.

[adsense]

Tentang ExxonMobil

ExxonMobil, salah satu perusahaan energi terbesar global yang diperdagangkan di bursa, mendayagunakan teknologi dan inovasi guna membantu memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi dunia. ExxonMobil terdepan dalam inventaris sumber daya, salah satu pemasar dan pengilang terbesar produk minyak, dan perusahaan petrokimianya adalah salah satu yang terbesar di dunia. Pelajari lebih lanjut, kunjungi exxonmobil.com.

[adsense]

Exxon Mobil Corporation memiliki beberapa afiliasi di Indonesia, yang menggunakan merek dagang ExxonMobil, Mobil, dan Federal Oil.(*)

[adsense]

[adsense]

Seorang tahanan wanita berinisial IAS diduga mendapatkan pelecehan dari tiga oknum personel Satreskrim unit Resmob Polrestabes Medan saat pemeriksaan malam hari.

Akibatnya, ketiga oknum unit Resmob Polrestabes Medan tersebut yakni, Brigadir SDS, Briptu AP dan Briptu MIR diperiksa Bid Propam Polda Sumut.

[adsense]

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan kepada harianSIB.com menegaskan, ketiga oknum tersebut tidak melakukan pelecehan.

"Ketiganya tidak ada melakukan pelecehan terhadap tahanan wanita tersebut," ujarnya, Senin (27/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Gempur Barak Narkoba Pinggir Rel Tembung, 4 Pria Ditangkap, Lapak Dibakar

"Wanita tersebut diperiksa Brigadir SDS pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, di ruangan di mana dua personel lain ada di situ. Menurut kedua personel tersebut, tidak ada tindakan pelecehan," ucap Ferry.

[adsense]

Bahkan, lanjutnya, Brigadir SDS dipatsus selama 2 minggu akibat kesalahan prosedur pemeriksaan terhadap wanita itu.

"Ia dipatsus bukan karena pelecehan, namun karena salah prosedur pemeriksaan. Harusnya saat melakukan pemeriksaan tahanan wanita didampingi personel PPA," sebutnya tanpa menjelaskan alasan mengapa dilakukan pemeriksaan pada malam hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aroma masakan menguar dari dapur komunitas yang sibuk sejak subuh. Di Jalan TB Simatupang, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), puluhan tangan bergerak cekatan menyiapkan ribuan porsi makan bergizi untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Inilah keseharian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hutatoruan X, yang lebih dikenal sebagai SPPG PUSAKA, salah satu dapur resmi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

[adsense]

Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, bukan sekadar membagikan makanan. Di tangan para pengelolanya yang berdedikasi, MBG menjelma menjadi gerakan gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal yang nyata dampaknya.

Kepala SPPG PUSAKA, Johannes Glennagles Limbong SH, menegaskan, program ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap masih tingginya angka stunting di Indonesia dan rendahnya asupan gizi anak-anak usia sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Inflasi, Pendidikan dan Stunting Jadi Tantangan pada Peringatan Hari Otda di Deliserdang

Sasaran utama program ini mencakup anak usia sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang dilayani melalui posyandu terdekat.

[adsense]

Pada Senin, 27 April 2026, menu yang disajikan SPPG PUSAKA adalah ikan nila arsik, tahu goreng, sayur kacang panjang dan buah pisang hidangan khas Batak yang sarat nilai budaya lokal sekaligus tinggi kandungan gizinya.

Ahli gizi SPPG PUSAKA, Elisa Christy Simanjuntak SKM, memastikan setiap menu disusun mengacu pada standar kecukupan gizi harian yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat dan lemak secara seimbang.

[adsense]

Untuk porsi besar menu hari ini mengandung energi sebesar 466,3 Kkal, protein 21,7 gram, lemak 23,8 gram, karbohidrat 45,2 gram, dan serat 6,5 gram. Sementara porsi kecil menyediakan energi 558,1 Kkal, protein 24,1 gram, lemak 25,8 gram, karbohidrat 61,3 gram dan serat 7,6 gram.

Hari ini, sebanyak 2.544 penerima manfaat menikmati hidangan bergizi tersebut, terdiri dari 1.693 porsi besar dan 851 porsi kecil. Distribusi dilakukan ke satu PAUD, sembilan Sekolah Dasar, dua SMP, dan satu Posyandu untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

[adsense]

Ke depan, SPPG PUSAKA menargetkan pengembangan hingga menjangkau sekitar 3.000 penerima manfaat, dengan syarat penambahan juru masak yang telah memiliki sertifikat resmi sesuai kebijakan ketat Badan Gizi Nasional demi menjamin keamanan pangan dan mencegah risiko keracunan makanan.

Di balik ribuan piring yang tersaji setiap harinya, terdapat kerja keras 47 relawan yang terbagi dalam tim-tim terstruktur. Mereka adalah tim persiapan, pengolahan, pemorsian, pencuci omprengan, distribusi, kebersihan, hingga tim keamanan yang semuanya bergerak dalam satu irama demi memastikan setiap porsi sampai dalam kondisi aman, bersih, dan tepat waktu.

[adsense]

Dapur ini dipimpin Franky Hutabarat selaku pemilik dapur, dan didukung oleh jajaran profesional mulai dari akuntan, asisten lapangan, hingga para koordinator di setiap lini operasional.

Bagi Franky Hutabarat, dunia kuliner memang bukan hal baru. Pengalaman panjangnya di industri makanan menjadi modal berharga saat ia dipercaya mengelola dapur MBG PUSAKA yang baru beroperasi sekitar tiga bulan ini.

[adsense]

Kini, keahliannya tidak hanya menghadirkan cita rasa, tetapi juga memastikan setiap suapan membawa manfaat nyata bagi anak-anak Taput.

"Kami tidak hanya memasak. Kami menyajikan makanan bergizi dengan rasa yang enak agar anak-anak mau makan dengan lahap. Saya mengajak semua penerima manfaat untuk bersyukur, karena masih banyak daerah terpencil yang belum bisa merasakan program luar biasa ini," ujar Franky dengan penuh semangat.

[adsense]

Melalui MBG, ia berharap agar bersama mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal petani, pedagang, pemasok sehingga perputaran ekonomi benar-benar terasa di tingkat masyarakat.

Dukungan penuh datang pula dari Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat. Dalam acara coffee morning bersama pimpinan OPD dan seluruh Camat se-Taput di Aula Martua Kantor Bupati.

[adsense]

Bupati menegaskan, pentingnya mengoptimalkan potensi lokal untuk menyokong keberlangsungan program ini.

"Menyikapi kebutuhan terhadap MBG, mari kita tingkatkan produksi lokal untuk memenuhi bahan-bahan yang dibutuhkan dapur, termasuk peningkatan produksi ikan dan pemenuhan kebutuhan sayur, sehingga perputaran uang yang 187 miliar itu ada di Taput," tegasnya.

[adsense]

Bupati juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia demi mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Taput secara berkelanjutan.

Dampak positif program ini langsung terasa di lapangan. Kepala Sekolah SD Negeri 173105 Tarutung, Ivanovni Hutapea SPd, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya secara tulus.

[adsense]

"Yang kami lihat, anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan lebih cepat menangkap pelajaran, itu kami dapatkan langsung dari para guru. Kami sangat mengapresiasi program dari Bapak Presiden Prabowo ini dan berharap ke depannya dapat terus berlanjut demi mewujudkan siswa emas Indonesia 2045," tutur Ivanovni.

Rasa syukur juga mengalir dari para orang tua murid mengaku merasakan perubahan nyata sejak anaknya mengikuti program MBG.

[adsense]

"Dulu saya sering khawatir anak berangkat sekolah dengan perut kurang terisi karena pagi-pagi sudah terburu-buru. Sekarang, dengan adanya MBG, saya lebih tenang. Anak saya pulang sekolah lebih ceria, tidak lesu, dan malah rajin cerita menu apa yang ia makan hari ini. Ini program yang benar-benar menyentuh kebutuhan kami sebagai orang tua. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih SPPG PUSAKA," ungkapnya dengan mata berbinar.

Kegembiraan serupa tampak jelas dari wajah siswa. "Senang sekali, tadi makan nila arsik sama tahu goreng, enak sekali. Perutku kenyang, jadi bisa fokus belajar. Teman-temanku juga suka. Kami berharap program ini terus ada sampai kami besar, biar kami bisa jadi orang pintar dan sehat untuk Indonesia," ucap siswa sambil tersenyum lebar.

[adsense]

Menutup perbincangannya, Johannes Glennagles Limbong menyampaikan pesan yang sarat makna.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi nyata bangsa untuk masa depan. Target kami tidak berhenti di 2.544 penerima kami terus bergerak menuju 3.000 penerima, lalu lebih jauh lagi," ujarnya.

[adsense]

Kepada seluruh masyarakat Taput, ia mengajak agar bersatu mendukung program MBG. Awasi, laporkan kendala, dukung bahan lokal dan sosialisasikan pentingnya gizi kepada lingkungan kita. Dengan gizi yang cukup, anak-anak Taput hari ini adalah pemimpin dan pencipta kemajuan Indonesia di hari esok," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Sumatera Utara masih memiliki peluang mencatat deflasi pada bulan ini, meskipun terjadi kenaikan harga plastik yang turut mendorong naiknya sejumlah kebutuhan rumah tangga.

Produk seperti sampo, sabun cair, pewangi pakaian, hingga sabun mandi cair mulai mengalami kenaikan harga, namun belum terjadi secara merata di semua merek dan jenis.

[adsense]

Ekonom Benyamin Gunawan, Senin (27/4/2026), menjelaskan, sebagian produk masih bertahan di harga lama sehingga tekanan kenaikan belum terlalu kuat di tingkat konsumen.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan juga menunjukkan tren kenaikan, seperti telur ayam, bawang merah dan minyak goreng curah. Namun, lonjakan tersebut tertahan oleh penurunan harga beberapa bahan pokok lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaga Kamtibmas Kondusif, Polres Belawan, Satbrimob dan Ditsamapta Polda Sumut Patroli KRYD

Menurut Benyamin, kondisi ini membuat Sumatera Utara berpotensi mencatat inflasi bulanan sekitar 0,12 persen. Meski demikian, peluang terjadinya deflasi juga masih terbuka di kisaran 0,07 persen, tergantung hasil pencacahan harga di lapangan.

[adsense]

Ia mengingatkan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tetap waspada. Potensi lonjakan harga diperkirakan bisa terjadi pada periode Mei hingga Juni mendatang, dipicu oleh kenaikan harga bahan baku global, ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat atau Israel, serta ancaman gangguan cuaca seperti El Nino. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejati Sumut menggeledah Kantor Satuan Kerja (Satker) Sumatera II Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Jalan Gunung Krakatau Medan, Senin (27/4/2026).

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan rumah susun tahun anggaran (TA) 2023-2024 di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai total anggaran mencapai Rp64 miliar.

[adsense]

"Penggeledahan dilakukan setelah memperoleh surat izin penggeledahan serta penetapan geledah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan," sebut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, dalam keterangan tertulisnya via aplikasi WhatsApp, Senin (27/5/2027) malam.

Disampaikan, penggeledahan dilakukan guna mencari dan melengkapi bukti pada proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Aliansi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Unjuk Rasa di Kejati Sumut

Juga ikut digeledah ruang bagian keuangan atau perbendaharaan hingga ruangan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) yang terletak di lantai II dan III gedung kantor tersebut.

[adsense]

Dari penggeledahan itu, penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan rumah susun hingga dokumen elektronik berupa pemeriksaan terhadap soft copy data pada perangkat komputer maupun laptop.

Rizaldi mengatakan, penyidik akan terus bekerja untuk mencari dan mengumpulkan serta melengkapi alat bukti dalam penyidikan.

[adsense]

Dengan penggeledahan, katanya, dharapkan akan segera dapat memperjelas dan mengungkap dugaan kasus tersebut secara transparan kepada publik hingga dapat menemukan pihak atau orang yang dianggap bertanggungjawab terkait permasalahan dimaksud. (*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM menegaskan, sangat tidak tepat momennya membahas usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur saat ini, melihat kondisi ekonomi rakyat sedang tidak stabil dan tentunya belum cukup kuat menopang daerah otonomi baru.

"Semangat pemekaran daerah harus diimbangi dengan perhitungan yang matang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan saat ini bukan momentum yang tepat untuk membahas pemekaran wilayah," ujar Subandi kepada wartawan, Senin (27/4/2026), di DPRD Sumut, menanggapi adanya usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur.

[adsense]

Subandi melihat, banyak daerah di Sumut masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, bahkan di bawah 11 persen, sehingga belum cukup kuat untuk menopang beban daerah otonom baru.

"Pemekaran itu bukan hanya soal semangat, tapi soal kemampuan. Kalau dipaksakan, justru akan menambah beban operasional dan biaya pegawai yang tidak sedikit," ujar Subandi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kemen PPPA Dorong Pengarusutamaan Gender, Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Seluruh Sektor Pembangunan

Apalagi, kata politisi Partai Gerindra Sumut ini, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak semua daerah hasil pemekaran mampu berkembang dengan baik. Beberapa di antaranya justru mengalami kesulitan, karena perencanaan yang kurang matang dan tidak didukung kekuatan fiskal yang memadai.

[adsense]

Subandi juga menyoroti dampak pemekaran terhadap daerah induk yang bisa mengalami penurunan kapasitas keuangan, sehingga ia mendorong agar setiap wacana pemekaran dikaji secara komprehensif melalui studi akademis dan pembahasan bersama DPRD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga melontarkan sindiran tajam terhadap wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang disebut digagas Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, karena risikonya bisa saja kabupaten itu bergabung kembali ke Kabupaten Asahan.

[adsense]

Namun sindiran Gubernur Sumut itu ditanggapi Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon dan meyakini Gubernur Sumut akan bersikap rasional dan objektif dalam menilai usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang telah diperjuangkan sejak 2013.

"Keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Bobby Nasution yang menegaskan setiap wacana pemekaran daerah harus berpijak pada hitungan akademis, bukan kepentingan politik sesaat," ujar Muslim.(*)

[adsense]

[adsense]