[adsense]

Penanganan bencana tidak berhenti pada respons tanggap darurat, tetapi membutuhkan kolaborasi dan pengawasan yang berkelanjutan hingga proses pemulihan pascabencana. Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pihak terkait, yakni pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga serta berbagai unsur masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, saat bertemu Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, di Graha BNPB, Jakarta Timur, belum lama ini.

[adsense]

Menurutnya, pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Disebutkan, bencana adalah test case atau ujian untuk melihat apakah negara hadir di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah peran pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa harus diperkuat sebagai respons cepat dalam upaya penyelamatan maupun pemulihan. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi aktif dan penguatan kesiapan dasar, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran dan jejaring antarinstansi sehingga dapat memberikan respons cepat sebelum dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai kementerian/lembaga tiba di daerah terdampak.

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman RI Paparkan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik di Hadapan Komisi II DPR

Persoalan juga ditemukan pada pembangunan hunian tetap (huntap) yang masih menghadapi hambatan validasi data by name by address (BNBA), kepastian lokasi dan lahan, pembangunan, serta model hunian.

[adsense]

Katanya, di Sumatera Barat, persoalan pendataan korban juga masih ditemukan di lapangan. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah masyarakat yang rumahnya terdampak lumpur belum seluruhnya memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan kriteria dan standardisasi dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan. Ombudsman RI juga menerima persoalan terkait kompensasi atau ganti rugi atas terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk persoalan air bersih yang tidak segera tersedia bagi masyarakat terdampak.

Sementara di Sumut, masih ditemukan perbedaan klasifikasi hunian terdampak ringan, sedang dan berat antara data yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pemerintah pusat. Data awal yang berada pada kisaran 24.000 unit kemudian berubah menjadi sekitar 17.000 unit. Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi melalui mekanisme verifikasi dan validasi bersama agar masyarakat tidak dirugikan akibat perbedaan basis data antar-lembaga. Ombudsman juga menyoroti persoalan relokasi masyarakat dari zona merah yang belum berjalan maksimal. Salah satu pengaduan yang diterima Perwakilan Ombudsman Sumut terkait persoalan tersebut sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

[adsense]

Di Aceh, Ombudsman RI menemukan persoalan hunian tetap masih menghadapi kendala. Hambatan pemulihan hunian ini bukan hanya diakibatkan oleh anggaran dan administrasi, melainkan juga rantai pasok dan kapasitas pasar. Diketahui, telah terjadi kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Di NTT, Ombudsman RI mencatat persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut trauma sosial dan keberlanjutan pelayanan publik. Pascakejadian bencana hingga lebih dari sepuluh hari setelah 14 Agustus 2026, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh bantuan. Persoalan hunian, pendataan korban penerima bantuan serta akses terhadap layanan dasar juga masih menjadi perhatian.

[adsense]

Ombudsman RI mencatat kondisi layanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak masih memprihatinkan. Pada saat yang sama, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal. Pelayanan administrasi publik juga masih menghadapi hambatan, terutama dalam bidang kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat dan masa pemulihan.

Atas temuan tersebut, Ombudsman RI akan menindaklanjuti berbagai persoalan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangannya. Pengaduan yang memiliki indikasi maladministrasi akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, sementara persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi akan dikoordinasikan bersama BNPB dan kementerian/lembaga terkait. Ombudsman RI juga mendorong pemerintah memastikan tersedianya data yang akurat dan inklusif, peta kebutuhan real-time berbasis wilayah, komunikasi publik yang transparan, pelibatan masyarakat serta kanal pengaduan yang aktif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

[adsense]

Sekretaris Utama BNPB Rustian, menyambut baik penguatan koordinasi tersebut. BNPB menegaskan, penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak agar pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan data BNPB per 1 September 2026, tercatat 1.654 bencana sepanjang 2026 dengan 379 korban meninggal dunia. Gempa NTT berkekuatan 7,7 SR yang terjadi 15 Agustus lalu tercatat menyebabkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 luka-luka, 181.354 orang mengungsi serta kerusakan pada 97.215 rumah dan 3.266 fasilitas umum.

[adsense]

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Agus Riyanto beserta jajaran. Dari Ombudsman RI hadir Kepala Keasistenan Utama IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Budhi Masturi beserta jajaran serta hadir secara daring Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Dian Rubianty, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi serta Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua Karbeka. (**)

[adsense]

[adsense]

Penantian panjang masyarakat Desa Parpaudangan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), untuk mendapatkan akses jalan yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Proyek pengaspalan jalan menuju desa tersebut kini mulai dikerjakan.

Jalan yang melintasi kawasan PT SMART Kebun Kanopan Ulu itu merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Labura melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

Informasi yang diperoleh menyebutkan, proyek tersebut dilaksanakan CV Tujuh Bintang Gemilang dengan nilai anggaran sekitar Rp3.276.200.000.

Kepala Desa Parpaudangan, Agus Salim Siagian, membenarkan dimulainya pekerjaan tersebut pada Jumat (4/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pemerintah dan APH Diminta Tindak PKS di Labusel yang Membeli TBS di Bawah Ketetapan Harga

Ia menjelaskan, jalan yang akan diaspal memiliki panjang kurang lebih 650 meter. Agus berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

"Ak­hirnya, penantian yang sangat lama dan panjang oleh masyarakat Parpaudangan terwujud," ujarnya.

Menurut Agus, pembangunan jalan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki akses transportasi, tetapi juga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, aktivitas warga dan mobilitas hasil usaha diharapkan menjadi lebih mudah.

[adsense]

"Semoga pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan akhirnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat," harapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Bioskop Cinepolis, Jalan Medan, Kota Pematangsiantar, Kamis (3/9/2026) malam pukul 21.00 WIB.

Polres Pematangsiantar menggelar nonton bareng (nobar) dalam rangka memperingati HUT ke-78 Polisi Wanita (Polwan), sekaligus memperkuat silaturahmi dan sinergitas antar Forkopimda.

[adsense]

Hadir Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, Wakil Wali Kota Herlina, Ketua Pengadilan Negeri Rinto Leoni Manullang beserta personel Polwan, Kowad dan Bhayangkari Cabang Pematangsiantar.

Sah Udur mengatakan, sinergitas tak hanya dibangun di ruang kedinasan, melainkan lewat kebersamaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Razia Gabungan PKB 2026 di Jalan Merdeka, 20 Kendaraan Terjaring

Peringatan ini, kata dia, juga menjadi momentum bagi Polwan untuk terus meningkatkan profesionalisme serta peran strategisnya dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Polsek Air Putih Polres Batubara mengamankan seorang pria berinisial MH (33), yang diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis ganja, di Dusun IV, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Kamis (3/9/2026), sekitar pukul 11.30 WIB.

Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang diterima Unit Opsnal Reskrim Polsek Air Putih terkait adanya seorang laki-laki yang diduga sedang menguasai narkotika jenis ganja.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel dipimpin Kanit Reskrim Polsek Air Putih Ipda A.A. Siregar, langsung mendatangi lokasi di sebuah pondok belakang rumah warga.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan satu paket kecil ganja yang disimpan di dalam bungkus rokok XENA warna merah marun dan berada di samping tempat duduk terduga pelaku. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Hadir di Rumah Duka Korban Kebakaran PT Evyap, Berikan Penguatan dan Pengamanan

Kanit Reskrim Polsek Air Putih Ipda A.A. Siregar kepada harianSIB.com, Jumat (04/09/2026), menyampaikan kasus ini selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Satreskoba Polres Batubara untuk proses penyidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pematangsiantar bersama tim gabungan menindak ketertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Merdeka, tepatnya depan Dinas Pendidikan Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kamis (3/9/2026).

Operasi dipimpin Kasat Lantas AKP Simon E. Simatupang, didampingi Kepala UPT Lona Amelia serta perwakilan Jasa Raharja Rudi Ardiansyah dan petugas gabungan.

[adsense]

Kasat Lantas AKP Simon E. Simatupang mengatakan, sasaran razia ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas.

Kata dia, dari pemeriksaan saat razia tercatat 20 kendaraan belum melunasi pajak diantaranya 6 roda dua dan 14 roda empat. Sementara 3 sepeda motor dan 2 mobil langsung menyelesaikan kewajiban pajak di lokasi saat razia.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Binluh, Edukasi Sopir Angkutan Barang Tertib Berlalu Lintas

[adsense]

[adsense]

Seorang pria pemulung barang bekas, Eko Naryono (37), diamankan personel Unit Reskrim Polsek Medan Area karena mencuri satu meteran air PDAM milik warga di Perumahan Wellington, Jalan AR Hakim Gang Sukmawati, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area.

Pelaku warga Jalan AR Hakim Gang ABC, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area itu, diamankan bersama barang bukti meteran air hasil curian.

[adsense]

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin, didampingi Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri Lubis saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026), membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang kehilangan meteran air di rumahnya. Korban dalam kasus ini diketahui bernama Ruswanto (59), seorang wiraswasta yang tinggal di Jalan Medan-Batang Kuis Gang Ngadino, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

"Aksi pencurian tersebut diketahui setelah korban mendapat telepon dari petugas keamanan atau satpam perumahan. Satpam memberitahukan bahwa meteran air PDAM di rumah korban telah hilang. Merasa dirugikan dan keberatan atas kejadian tersebut, korban kemudian membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Gg Jati, Polsek Medan Area Tangkap Pemuda Jual Sabu dan Sita 12 Bong

Kapolsek menambahkan, mendapat informasi adanya kasus pencurian, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Medan Area yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri bersama anggota langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi.

"Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan Eko Naryono pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui telah mengambil satu meteran air PDAM dari lokasi kejadian," ungkapnya.

[adsense]

[adsense]

Selanjutnya, Eko yang dijerat tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP Tahun 2023 bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan Area untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek menegaskan pihaknya akan menindak setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Area.

"Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana. Peran serta masyarakat sangat membantu kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Curi Spion Innova untuk Beli Sabu, Seorang Pria Diringkus Polsek Medan Area

[adsense]

Kabupaten Toba saat ini menghadapi tantangan lingkungan yang masiv dengan volume timbunan sampah yang mencapai 100 hingga 120 ton sampah perharinya. Ironisnya, dari total beban tersebut, baru sekitar 45 persen yang dapat diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Hal itu diungkapkan Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu, saat memimpin rapat Konsolidasi Kesiapan Pemkab Toba untuk Pelaksanaan Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), Jumat (4/9/2026).

[adsense]

"Sistem pengelolaan di bagian hilir pun saat ini masih sepenuhnya mengandalkan metode pembuangan terbuka (open dumping) tanpa adanya pengolahan lanjutan, sementara 55 persen sisa wilayah Toba lainnya sama sekali belum terjangkau oleh layanan pengangkutan akibat keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya,"ungkap mantan Ketua DPRD Toba ini.

Menyadari keterbatasan kondisi fiskal daerah untuk mengatasi masalah ini secara mandiri, Pemkab Toba terus melakukan upaya jemput bola. Perjuangan ini membuahkan hasil gemilang dengan turunnya perhatian serta dukungan penuh dari pemerintah pusat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Toba Gelar Paripurna PAPBD TA 2026

Sebagai bentuk jaminan kesiapan daerah dalam menerima program nasional tersebut, Pemkab Toba secara serius telah merealisasikan perluasan lahan operasional TPA dari yang sebelumnya hanya seluas 2,5 hektare, kini telah sukses diekspansi menjadi 3,4 hektare.

[adsense]

Rangkaian pemenuhan dokumen kelayakan teknis juga telah berhasil dirampungkan secara tuntas, yang mencakup penyusunan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), hingga tahapan krusial berupa perumusan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan para calon offtaker.

Kesiapan dari pihak eksekutif ini turut mendapatkan dukungan penuh dari pihak legislatif. DPRD Kabupaten Toba telah memberikan komitmen persetujuan untuk menyediakan anggaran operasional persampahan secara berkesinambungan.

[adsense]

Selain itu, penguatan fondasi kelembagaan juga tengah dimatangkan bersama DPRD melalui rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus persampahan untuk menjamin keberlanjutan operasional ke depannya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut melakukan mitigasi di enam daerah yang dinilai rawan bencana sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak, serta potensi korban jiwa akibat bencana di wilayah Sumut.

Enam daerah yang menjadi sasaran mitigasi yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Tanjungbalai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Toba. Dari enam daerah tersebut, kegiatan mitigasi telah dilaksanakan di Tapteng dan Tanjungbalai.

[adsense]

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Manutur P Naibaho, seusai mengikuti konferensi pers yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (4/9/2026).

"Kita latih dan mengajari mereka membuat jalur evakuasi. Tujuannya untuk mendidik masyarakat agar mampu mengevakuasi mandiri, mengenalkan bencana dan menyiapkan diri ke lokasi mana mereka akan dievakuasi," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dampingi Pemkab Karo Tangani Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung

Selain itu, BPBD melakukan sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana. BPBD juga memberikan simulasi dan pelatihan berupa latihan evakuasi mandiri, uji coba alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS), serta mendorong penyusunan tata ruang yang peka terhadap risiko bencana.

[adsense]

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan bahwa Sumut mengalami 14 jenis kejadian bencana. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan 127 kejadian, disusul tanah longsor 86 kejadian, banjir 73 kejadian, dan kebakaran hutan 47 kejadian.

"Program mitigasi adalah bagaimana cara kita untuk memenage persiapan sebelum terjadinya bencana. BPBD memiliki tiga tahap pekerjaan yakni persiapan, tanggap darurat dan pasca bencana," ujarnya.

[adsense]

Langkah mitigasi pra-bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelajar dan masyarakat hingga penyusunan berbagai dokumen strategis.

"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," kata Tuahta.

[adsense]

BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Labuhanbatu, dr Hj Maya Hasmita, mengukuhkan SD Negeri 15 Rantau Selatan sebagai Sahabat Sekolah Dasar, bagian dari Program Nasional Sahabat Sekolah Dasar Tahun 2026. Program bergengsi yang digagas Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Jalan WR Supratman, Rantauprapat, Kamis (3/9/2026). Pengukuhan diawali dengan penyematan selempang oleh Bupati Maya Hasmita kepada perwakilan siswa-siswi SD Negeri 15 Rantau Selatan.

[adsense]

Maya Hasmita menyampaikan rasa bangga dan dukungan penuh kepada para siswa-siswi SD Negeri 15 Rantau Selatan yang akan membawa nama Labuhanbatu dalam ajang tingkat nasional, Sahabat Sekolah Dasar tersebut.

Menurut Maya, pengukuhan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan SD Negeri 15 Rantau Selatan yang mampu melewati proses seleksi ketat hingga akhirnya terpilih dalam Program Sahabat Sekolah Dasar 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Kemerdekaan Cup 2026 Diikuti 17 Tim Berebut Piala H Romario Simangunsong

Prestasi tersebut semakin membanggakan karena SDN 15 Rantau Selatan salah satu dari 80 sekolah terpilih se-Indonesia. Bahkan, sekolah tersebut menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Labuhanbatu yang berhasil meraih kesempatan bergengsi tersebut.

[adsense]

"Pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, hanya 3 sekolah yang berhasil lolos, masing-masing berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi dan Kota Tanjungbalai," sebut Maya pada acara yang dihadiri Kabid SD Disdik Labuhanbatu, Khairil, Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan, Neneng Yusnita Simanjuntak, Kepala SDN 15 Rantau Selatan, Defa MPd dan lainnya.

Pertemuan dan pengukuhan tersebut digagas oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH MH, sebagai bentuk dukungan dan dorongan terhadap kemajuan serta prestasi pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai), H Adlin Tambunan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada para peserta didik di lingkungan Sekolah Muhammadiyah Seirampah, Jumat (4/9/2026).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai terhadap dunia pendidikan serta upaya mendukung semangat belajar anak-anak di daerah.

[adsense]

Sebanyak 1.036 paket bantuan perlengkapan sekolah diserahkan kepada para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. 1.006 paket diperuntukkan bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Paket bantuan tersebut berisi berbagai perlengkapan sekolah di antaranya, tas, buku, pena dan kebutuhan pendukung lainnya.

Sedangkan 30 paket lainnya diberikan kepada anak-anak pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), berupa tas dan crayon yang diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar sekaligus mengembangkan kreativitas anak-anak.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Sumut Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Sinabung

Ia berharap, bantuan perlengkapan sekolah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para siswa untuk menunjang kegiatan belajar sehari-hari.

[adsense]

"kami harap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat anak-anak kita dalam belajar. Gunakan perlengkapan sekolah ini dengan baik dan jadikan sebagai motivasi untuk terus rajin belajar serta meraih cita-cita," ujarnya.

Adlin juga mengingatkan para peserta didik agar senantiasa menghormati guru dan orang tua serta terus membangun semangat belajar. Menurutnya, keberhasilan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kedisiplinan, karakter dan kemauan untuk terus belajar.

[adsense]

"Selain itu, ada 2 hal juga yang harus adik-adik waspadai, jangan sampai kita semua berlebihan menggunakan gadget atau HP. Jangan sampai kita kecanduan HP atau game. Manfaatkan penggunakan gedget dengan positif fan terarah. Selain itu, juga hindari bully. Sergai harus zero kasus bulliying. Yang besar sayangi yang kecil, yang kecil hormati yang besar," pesannya.

Lebih lanjut, Adlin menegaskan, pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dinilai sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter dan memiliki daya saing.

[adsense]

"Pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti Muhammadiyah yang selama ini memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sergai, Akhyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Sergai serta Pemkab Sergai atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada para peserta didik di Sekolah Muhammadiyah Seirampah.

[adsense]

Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut sangat berarti dan akan memberikan manfaat langsung bagi para siswa, khususnya dalam mendukung kebutuhan mereka selama mengikuti kegiatan pendidikan.

"Atas nama keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Serdangbedagai, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan menjadi bentuk perhatian yang sangat kami apresiasi," ujar Akhyar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rencana pembangunan jalan alternatif menuju Berastagi mendapat dukungan DPRD Sumut dan perlu dirancang agar mampu menjadi solusi mengatasi kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas, membuka akses pariwisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan Berastagi.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH kepada wartawan, Jumat (4/9/2026), di DPRD Sumut, menanggapi rencana Gubernur Sumut membangun jalur alternatif untuk pariwisata ke Berastagi.

[adsense]

Timbul mengatakan, pembangunan jalan alternatif merupakan kebijakan strategis yang patut didukung. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan harus diawali perencanaan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Secara sikap, kita pasti mendukung kebijakan ini. Tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang detail, sehingga kebutuhan anggaran dan teknis pekerjaan yang akan dilakukan bisa kita kalkulasi dan perhitungkan," ujar politisi Partai Golkar ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalur Alternatif Medan-Berastagi Ditargetkan Mulai 2027

Anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Simalungun ini menegaskan, keberadaan jalan alternatif juga harus benar-benar mampu mengurangi beban lalu lintas menuju Berastagi. Karena itu, desain, kapasitas jalan, konektivitas dengan ruas yang sudah ada serta proyeksi pertumbuhan kendaraan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

[adsense]

"Jalan alternatif itu ke depan mau dibuat status apa, kemudian siapa yang berwenang ketika menjadi jalan kabupaten, itu harus jelas. Ini bagian dari perencanaan yang harus disiapkan secara teknis, hukum maupun anggaran," katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini menjelaskan, apabila ruas jalan tersebut nantinya berstatus jalan provinsi, pembiayaannya dapat menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara. Namun, jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dapat ditempuh mekanisme lain, termasuk melalui hibah kepada pemerintah daerah.

[adsense]

Timbul juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan daerah lain yang membutuhkan peningkatan konektivitas, karena pembangunan jalan alternatif Berastagi harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur Sumut secara menyeluruh.

Ia berharap Pemprov Sumut segera melakukan kajian komprehensif dan berkoordinasi dengan Pemkab Karo serta pemerintah pusat. Dengan perencanaan yang tepat, jalan alternatif tersebut diharapkan bukan sekadar proyek fisik, tetapi mampu mengurai kemacetan, memperlancar mobilitas, memperkuat pariwisata, membuka peluang usaha dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Praktisi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Guntur Erixon, SH, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) menindak tegas perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Erixon, praktik tersebut merugikan petani karena selisih harga pembelian di tingkat PKS dan agen disebut mencapai sekitar Rp400 per kilogram.

[adsense]

"Ini sangat merugikan. Bayangkan jika satu PKS dalam sehari membeli 600 ton TBS dari petani, berapa kerugian yang ditimbulkan. Ini tidak boleh dibiarkan," kata Erixon kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Ia menilai, rendahnya harga pembelian TBS selama ini kerap dikaitkan dengan randemen atau persentase minyak mentah (CPO) yang dihasilkan dari setiap kilogram TBS. Namun, menurutnya, parameter tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada petani.

[adsense]

Baca Juga:

• Produksi Telur dan Ayam Petelur Sumut Capai 666.621 Ton, Hanya 15 Daerah yang Berproduksi

Selain persoalan harga, Erixon juga menyoroti praktik pemotongan timbangan yang disebut masih dirasakan petani. Ia mempertanyakan dasar pemotongan TBS sebesar 2 hingga 4 persen, bahkan disebut mencapai 6 persen.

[adsense]

"Tidak ada alasan bagi PKS memotong 2 persen hingga 4 persen, bahkan 6 persen, dari TBS yang dijual petani," katanya.

Karena itu, Erixon meminta Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Labusel dan kepolisian melakukan supervisi terhadap penerapan harga TBS di seluruh PKS di Labusel.

[adsense]

Ia juga mendesak agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas sehingga menimbulkan efek jera. Menurut Erixon, langkah tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait perlindungan harga TBS petani dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilitas harga TBS di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Juni lalu.

Erixon mengaku siap bekerja sama apabila Polres Labuhanbatu Selatan maupun Pemkab Labusel mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik kecurangan tersebut.

[adsense]

Ia juga menyatakan siap memberikan masukan jika Pemkab Labusel berencana membentuk regulasi, tim perumus dan tim pengawasan harga TBS kelapa sawit.

Sebelumnya, harga TBS petani swadaya yang diterapkan sejumlah PKS di Labusel diduga tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan pada Kamis (3/9/2026), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut telah menetapkan harga TBS pekebun mitra swadaya untuk periode 2 hingga 8 September 2026 sebesar Rp3.624,20 hingga Rp3.762,93 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di sejumlah PKS disebut hanya berkisar Rp2.860 hingga Rp3.030 per kilogram. Selisih tersebut menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menekan pendapatan petani swadaya di Labusel.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana umum (Pidum) agar tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan hak dan kepentingan korban mendapat perhatian sejak awal.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Petunjuk Teknis Penuntutan Perkara Pidum yang Berorientasi pada Pemulihan Korban. Kegiatan itu digelar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), di Aula Lantai 10 Gedung Kartika Kejagung, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

[adsense]

FGD dibuka Jampidum Dr Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH MH. Dalam arahannya, ia menegaskan, pelaksanaan asas Dominus Litis Fungsional Aktif (DFA) menuntut jaksa memperhatikan kepentingan korban sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Leonard, prinsip tersebut bukan berarti jaksa mencampuri kewenangan penyidik maupun hakim. DFA merupakan bentuk kendali penuntutan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Jampidsus Febrie Diperiksa di Kejagung Terkait Pencucian Uang

Ia menambahkan, penanganan perkara Pidum ke depan harus memperhatikan tiga pilar secara seimbang. Ketiganya yakni kepentingan umum tetap terlayani, hak-hak tersangka dihormati, serta kepentingan dan hak korban diperhatikan secara optimal.

[adsense]

Dalam petunjuk teknis tersebut, Kejagung menekankan sedikitnya enam hal penting. Pertama, perhatian terhadap korban dimulai sejak tahap penerimaan SPDP. Kedua, penggunaan instrumen pemulihan hak yang tepat, seperti restitusi, kompensasi dan instrumen pemulihan lainnya.

Ketiga, hak-hak korban harus dihadirkan dan diakomodasi secara nyata selama proses peradilan. Keempat, pembuktian kerugian korban perlu dihubungkan secara matang dengan ketersediaan aset pelaku. Kelima, harus ada konsistensi antara surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga surat tuntutan. Keenam, amar putusan yang memuat pemulihan hak korban harus dipastikan dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara tuntas.

[adsense]

Meski demikian, Leonard mengingatkan agar pemulihan hak korban tidak disalahgunakan atau dijadikan alat transaksi hukum. Penuntutan juga tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi korban, melainkan tetap dilaksanakan secara objektif, independen dan terukur.

Perhatian terhadap korban, lanjutnya, tidak boleh mengabaikan atau merugikan hak-hak tersangka maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

[adsense]

Melalui sosialisasi dan petunjuk teknis tersebut, Kejagung berharap seluruh jajaran Tindak Pidana Umum di Indonesia memiliki kesamaan pola pikir dan standar operasional. Dengan demikian, penegakan hukum pidana diharapkan semakin berkeadilan, humanis, serta berorientasi pada pemulihan bagi korban kejahatan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Karo dalam menangani dampak peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang saat ini berstatus Siaga (Level 3). Penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan erupsi susulan.

Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (4/9/2026). Berdasarkan koordinasi terakhir, sekitar 201 KK atau 650 jiwa warga Desa Kuta Tengah mengungsi di wilayah Desa Suka Tepu dan Koperasi Desa Kelurahan/PUD, sementara warga dari kawasan zona merah radius 6 km, seperti Desa Kuta Rakyat, telah dievakuasi tim gabungan ke titik aman di Kecamatan Naman Teran.

[adsense]

"Sejak awal peningkatan aktivitas, personel BPBD Sumut sudah turun ke lokasi untuk mendistribusikan masker, mendirikan tenda pengungsian, serta menyiagakan truk evakuasi, mobil tangki air bersih dan armada toilet," terang Tuahta.

Sejak erupsi terjadi, BPBD Sumut telah membagikan 630 masker pada tahap awal dan mendirikan lima tenda pengungsian dari tujuh tenda yang telah disiapkan. Selain itu, BPBD Sumut memobilisasi dua unit truk evakuasi, satu mobil tangki air bersih dan satu armada toilet untuk mendukung kebutuhan warga di lokasi pengungsian.

[adsense]

Baca Juga:

• Waspada Bencana Hidrometeorologi, Gubernur Sumut Instruksikan Kesiapsiagaan

Terkait dinamika warga yang masih kembali ke rumah pada siang hari untuk mengecek tempat tinggal dan ternak, pihak TNI dan Polri melalui Polres dan Kodim Karo telah memberikan jaminan keamanan di desa-desa yang ditinggalkan pengungsi. Pengamanan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi warga yang kembali ke kawasan terdampak.

[adsense]

"Kami tidak bisa memaksakan secara keras, tetapi personel BPBD dan TNI/Polri terus mengikutsertakan pendampingan dan kesiapsiagaan mobilisasi jika terjadi erupsi susulan tiba-tiba," tambahnya.

BPBD Sumut mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan rawan, untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Masyarakat juga diminta tidak menjadikan kondisi visual gunung sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya.

[adsense]

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Meskipun secara kasat mata erupsi tampak mereda dengan asap tipis, status resmi sepenuhnya mengikuti penilaian teknis PVMBG," pungkas Tuahta.

Meskipun pengamatan visual hingga Jumat siang menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung mulai melambat dengan hembusan asap yang lebih tipis dibandingkan fase awal abu gelap, BPBD Sumut menegaskan bahwa penentuan status dan durasi penanganan sepenuhnya merujuk pada rekomendasi resmi PVMBG. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) memperkuat koordinasi dengan Perwakilan Konsulat Amerika Serikat (AS) di Medan melalui kegiatan Meeting and Courtesy Visit yang berlangsung di Kediaman Resmi Konsul Amerika Serikat, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan yang dihadiri Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera di Medan Lisa Podolny, Kepala Konsuler untuk wilayah Indonesia Clay Adler, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjenim Sumut, Iwan Irawan, serta jajaran Polda Sumut itu membahas perlindungan Warga Negara Amerika Serikat (WNA AS), kondisi dan kendala yang dihadapi selama berada di Sumatera Utara, serta tantangan pengamanan fasilitas Amerika Serikat di tengah dinamika keamanan global.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui studi perbandingan dan pelatihan, khususnya terkait People Smuggling atau penyelundupan manusia.

Pihak Amerika Serikat juga menyampaikan program pelatihan melalui International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) yang berbasis di Thailand, serta memperkenalkan Overseas Criminal Investigations Unit (OCIU) di bawah Diplomatic Security Service (DSS) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memiliki peran dalam penanganan fraud dokumen perjalanan, fraud visa, dan kejahatan transnasional. Dukungan tenaga ahli maupun penerjemah turut ditawarkan untuk menunjang efektivitas program bagi peserta yang memiliki keterbatasan bahasa Inggris.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Dalami Video Viral soal Winda Lorenza, IH Laporkan Akun Pengunggah

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Imigrasi, Kepolisian dan Perwakilan Amerika Serikat dalam menghadapi isu keamanan perbatasan, penyelundupan manusia, penyalahgunaan dokumen perjalanan, serta pelanggaran izin tinggal WNA di wilayah Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, masih ada warga negara yang hidup tanpa akses listrik yang layak. Kondisi memprihatinkan itu terjadi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumut, yang hingga kini masih gelap-gulita tanpa aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan segera menjadi regulasi khusus yang mampu mengakhiri ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

[adsense]

Penrad mengungkapkan kondisi tersebut saat mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan bersama DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, fakta masih adanya masyarakat yang belum menikmati listrik secara layak menunjukkan persoalan keadilan pembangunan belum benar-benar selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Pelaku Curanmor Dibebaskan Setelah Berdamai Akan Diusut

Ia menilai ketimpangan tersebut tidak boleh terus dibiarkan hanya karena wilayah kepulauan menghadapi persoalan geografis, jarak, mahalnya mobilisasi, serta tingginya biaya pembangunan dan distribusi energi. Perbedaan biaya tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang berbeda kepada warga negara hanya karena mereka tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah 3T.

[adsense]

Karena itu, Penrad menegaskan RUU Daerah Kepulauan harus memiliki karakter lex specialis, yakni aturan khusus yang mampu mengatasi hambatan regulasi umum dan memberikan perlakuan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menilai kekhususan tersebut harus benar-benar terlihat dalam kebijakan, pendanaan, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya.

[adsense]

Artinya hambatan-hambatan peraturan lain seharusnya akan mengikuti keberadaan lex specialis ini.

Penrad mengapresiasi Kementerian ESDM yang mulai memasukkan konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dalam pembahasan RUU tersebut. Apalagi DKK merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kemahalan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, sebab tanpa skema pendanaan khusus, dikuatirkan kesenjangan pembangunan akan terus berulang.

[adsense]

Di sisi lain, Penrad mengingatkan agar RUU Daerah Kepulauan tidak justru menjadi pintu masuk untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan sumber daya energi dari daerah kepada pemerintah pusat. Keterbatasan fiskal, sumber daya manusia dan kemampuan daerah harus diperkuat melalui dukungan pemerintah, bukan dijadikan alasan untuk melakukan sentralisasi kewenangan.

Ia menegaskan kekayaan sumber daya alam dan energi yang berada di daerah kepulauan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, sebab banyak sumber energi terbarukan maupun energi fosil di republik ini berada di daerah 3T. Tetapi kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya alam kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin," katanya.

[adsense]

Penrad berharap RUU Daerah Kepulauan benar-benar menjadi terobosan hukum untuk menghadirkan keadilan pembangunan dan memastikan tidak ada lagi warga negara yang harus menunggu puluhan tahun hanya untuk menikmati hak dasar seperti listrik.(*).

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan bersama DPRD Kabupaten Humbahas menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (4/9/2026).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20 Tahun 2026 tentang Persetujuan Bersama Bupati Humbahas dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jessika A Simamora dan Marsono Simamora, serta diikuti seluruh anggota DPRD.

Hadir pula Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun SH MAP, Kapolres Humbahas yang diwakili AKP I A Ginting, Dandim 0210/TU yang diwakili Danramil Doloksanggul Kapt S Manullang, Sekda Chiristison R Marbun, Ketua TP PKK, Ketua DWP Ny Dewi Chiristison R Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan BUMN dan BUMD.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Ajukan Ranperda P-APBD Humbahas 2026 Sebesar Rp955,37 Miliar

Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, nota jawaban bupati, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

[adsense]

"Berbagai usulan, masukan, saran, dan imbauan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda. Pemerintah daerah berupaya mengakomodasi seluruh masukan tersebut dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Bupati menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda P-APBD 2026 yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi paling lama tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.

[adsense]

Selanjutnya, hasil evaluasi gubernur akan disempurnakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD sebagai dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebelum penandatanganan berita acara, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Radna Fride Marbun SE MSi membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD terkait Ranperda P-APBD 2026. Rapat juga dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.

[adsense]

Pendapat akhir Fraksi Golkar Solidaritas disampaikan Rosmintayani Simamora, Fraksi Hanura oleh Hartono Lumban Gaol, Fraksi NasDem oleh Jorotman Purba, Fraksi Perindo oleh Lam Marganda Silaban, dan Fraksi Gabungan oleh Roganda Tinambunan.

Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Parulian Simamora berharap Perda Perubahan APBD 2026 dapat menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Humbang Hasundutan. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi komplek hunian tetap (Huntap) di Jalan Sudirman Kelurahan Aek Parombunan Sibolga, dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Sibolga dam Tapanuli Tengah (Tapteng) pascabencana ekologis, Jumat (4/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut Wapres turut membagikan sertifikat Huntap secara simbolis kepada perwakilan warga penerima Huntap dilanjutkan pembagian paket sembako.

[adsense]

Usai pembagian sertifikat, Wapres beserta rombongan meninjau sarana dan prasarana di Huntap, kemudian bertolak melanjukan Kunker ke wilayah Tapteng dan terlihat saat meninggalkan lokasi, Wapres RI satu mobil dengan Wali Kota Sibolga

Kunjungan di Huntap ini berlangsung aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibantu prajurit Kawal Samudera 023 Kawal Samudera. Warga sekitar juga berkesempatan foto bersama dan bersalaman dengan Wapres.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Pelaku Curanmor Dibebaskan Setelah Berdamai Akan Diusut

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut akan usut tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial RA, SDC dan R yang diduga dibebaskan Polsek Batang Kuis setelah berdamai akan diusut.

Hal tersebut dinyatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi harianSIB.com terkait adanya informasi yang beredar dugaan pelaku curanmor dibebaskan.

[adsense]

"Kita akan usut jika demikian. Silahkan dilaporkan. Kita masih punya Bid Propam dan Itwasda yang bisa dipercaya," ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Ia juga menegaskan kasus curanmor tidak bisa berdamai. "Masa kasus curanmor yang termasuk pencurian dengan pemberatan (curat) didamaikan. Baru kali ini saya dengar seperti itu," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Dalami Video Viral soal Winda Lorenza, IH Laporkan Akun Pengunggah

Sebelumnya, untuk memastikan kebenaran informasi beredar, harianSIB.com berulang kali mengkonfirmasi

[adsense]

Kapolsek Batang Kuis yang belum sebulan bertugas, AKP Surahman lewat telepon dan pesan WA namun tetap memilih diam.

Pun demikian, Kanit Reskrim Polsek Batang Kuis, Ipda Tabi'ul Hidayat yang berusaha terus dihubungi lebih memilih tidak menjawab.

[adsense]

Lain lagi dengan penyidik berinisial T yang menangani kasus tersebut, ketika dihubungi dan dikirimi pesan WA menanyakan kebenaran hal itu tidak mengangkat dan langsung memblokir WA harianSIB.com.

Terpisah, salah seorang istri terduga pelaku, MU ketika ditanya kapan para pelaku dibebaskan, ia mengatakan saat menjenguk, Sabtu (22/8/2026). "Iya pak (Sabtu), sekalian jenguk kami ke sana," jawabnya sembari mengatakan suaminya belum bekerja.

[adsense]

Diketahui sebelumnya, Jajaran Polsek Batang Kuis, Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap kasus pencurian 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau. Tiga orang pelaku berhasil diamankan dalam operasi yang dipimpin langsung Kanit Reskrim.

Peristiwa terjadi pada Kamis (30/7/2026) sekira pukul 15.00 WIB. Korban AAS (19) warga Desa Tanjung Sari memarkirkan sepeda motornya di pinggir Jalan Rumbia, Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis.

[adsense]

Saat ditinggal beberapa saat, motor milik korban raib. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta dan langsung melaporkan ke Polsek Batang Kuis.

Kamis malam (6/8/ 2026) sekira pukul 20.00 WIB, tim yang dipimpin Ipda Tabi'ul Hidayat bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan RA (31), warga Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Batang Kuis dan SDC, (35) warga Jalan Beringin, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

[adsense]

Berdasarkan keterangan SDC, motor hasil curian tersebut sudah dijual R (35). Ketiga pelaku diamankan di Mapolsek Batang Kuis dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang masih mengancam sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan instruksi peringatan dini dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan, berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sumut memiliki 14 jenis potensi kejadian bencana. Cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Tuahta pada Konferensi Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (4/9/2026).

"Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali," ujar Tuahta.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalur Alternatif Medan-Berastagi Ditargetkan Mulai 2027

Tuahta mengatakan, instruksi tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan, terutama dalam mengantisipasi karhutla di sejumlah wilayah rawan seperti Samosir, Padang Lawas, Simalungun dan Labuhanbatu.

[adsense]

Hingga akhir Agustus 2026, total luas lahan terbakar di Sumut tercatat mencapai 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD Sumut untuk terus memperkuat pengawasan dan penanganan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memback-up BPBD setempat," jelasnya.

[adsense]

Terkait kesiapan anggaran dan sarana, BPBD Sumut mengalokasikan pemeliharaan rutin serta pengadaan armada secara bertahap setiap tahunnya. Langkah tersebut juga didukung dengan penguatan peralatan operasional untuk menghadapi kondisi darurat.

Tuahta menegaskan, BPBD Sumut siap mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi, penyediaan logistik, hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat telah ditetapkan.

[adsense]

Selain penanganan saat bencana terjadi, BPBD Sumut terus memperkuat upaya mitigasi dan menyiapkan berbagai dokumen kesiapsiagaan untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana di wilayah Sumut. Langkah mitigasi pra-bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelajar dan masyarakat hingga penyusunan dokumen strategis.

"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," kata Tuahta.

[adsense]

BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (*)

[adsense]