[adsense]

Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (Tapteng) melaksanakan revitalisasi jembatan rambing Sibabangun, yang menjadi akses utama warga pasca diterjang banjir serta tanah longsor November 2025 lalu.

Kapolsek Sibabangun Iptu Totok Catur Wahono menuturkan adapun kerusakan pada jembatan terdapat di beberapa bagian juga patah besi pengikat serta bantalan kayu yang lapuk.

[adsense]

Kerusakan tersebut membuat warga setempat khawatir saat melintasinya saat beraktivitas khususnya bagi para pejalan kaki dan kondisi ini sangat menyulitkan mobilitas warga sehari-hari.

Dijelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesulitan yang dialami masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Divhubinter Polri ajukan "red notice" terhadap Ustadz SAM

"Jembatan rambing ini sangat vital bagi warga lingkungan IV Kampung Baru, Kelurahan Sibabangun untuk beraktivitas, berkebun, hingga akses anak ke sekolah," jelas Kapolsek Totok di Ruang Kerjanya, Selasa (12/5).

[adsense]

Dia mengungkapkan perbaikan jembatan dilakukan dengan mengganti seluruh bagian jembatan yang telah rusak untuk penguatan jembatan dan dikerjakan secara bergotong royong bersama warga.

"Yang kami ganti itu balok maupun papan atau lantai jembatan yang telah rusak. Selain itu pembersihan dan pengecatan terhadap tiang pondasi, sling pengaman dan besi pengikat jembatan," tuturnya.

[adsense]

Diungkapkan, ironinya jembatan rambing tersebut dibangun lima belas tahun yang lalu namun belum pernah dilakukan renovasi oleh pemerintahan setempat.

Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sibabangun Samiadi menghaturkan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian dan langkah cepat yang dilakukan Polri.

[adsense]

Menurutnya, perbaikan ini adalah jawaban atas keluhan panjang warga yang selama ini kesulitan namun belum tertangani.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Tapteng khususnya Polsek Sibabangun atas bantuan pembangunan jembatan rambing ini sangat berarti besar karena kemarin kami sangat kesulitan untuk melintas," ucapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungbalai, turun ke jalan menyapa masyarakat dengan memberikan edukasi humanis dan teguran simpatik melalui program Polantas Menyapa, Selasa (12/05/2026).

Kapolres Tanjungbalai melalui Kasat Lantas AKP Demonstar menjelaskan bahwa, personel disiagakan di berbagai titik padat kendaraan mulai pagi hingga sore hari. Selain mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, petugas juga fokus memberikan teguran simpatik dan edukasi kepada pengendara yang kedapatan melanggar aturan.

[adsense]

"Kami memberikan imbauan kepada para pengendara motor yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, hingga yang nekat melawan arus. Ini semua demi keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujar AKP Demonstar

Tak hanya sekadar menegur, kata Demonstar, personel Satlantas juga secara humanis membantu anak-anak sekolah dan warga lanjut usia menyeberangi jalan yang cukup padat. Edukasi mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, juga ditekankan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat bepergian.

[adsense]

Baca Juga:

• Angka Kecelakaan Nihil, Polres Tanjungbalai Sukses Amankan Operasi Ketupat Toba 2026

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Nias Selatan (Nisel) Kasiaro Ndruru menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan anggaran publikasi di Dinas PUTR khususnya bagi media yang kompeten dan sudah terverifikasi Dewan Pers.

Demikian ditegaskan Kadis PUTR, Selasa (12/5/2026), usai berdiskusi dan mendapatkan penjelasan dari wartawan yang tergabung dalam forum wartawan hukum (Forwakum) terkait Perbup 111 yang mengatur kerjasama Pemkab Nisel dengan media.

[adsense]

Sebelumnya Dinas PUTR Nisel menurut Kasiaro, menafsirkan bahwa Perbup 111 menjadi penghambat kerjasama antara dinas dengan media, termasuk sumber anggarannya yang dipusatkan di Kominfo.

"Tahun 2025 Rp142 juta tidak kami serap dan tahun 2026 ini nol, tidak kami anggarkan karena katanya sesuai Perbup 111 tidak bisa karena disatukan anggarannya dengan Kominfo," ucap Kadis.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai Takjub dengan Forwakum, Semua Wartawannya Kompeten

Untuk itu Kasiaro mengatakan akan membawa persoalan ini pada rapat bersama bupati, wakil bupati dan para OPD agar mendapatkan solusi yang baik dan penguatan dari pimpinan agar di masing-masing OPD dapat menganggarkan kegiatan publikasi kegiatan kepala daerah dan dinas di media yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

[adsense]

" Kita akan usahakan di P-APBD bisa dianggarkan. Kita juga tidak anti dengan media, apalagi yang berkompeten," ucap Kasiaro.

Ketua Forwakum Kepulauan Nias Eriusman Duha yang didampingi pengurus lainnya, mengapresiasi sambutan yang disampaikan Kadis PUTR Nisel sebagai dukungan terhadap pers yang selama ini merasa tidak mendapatkan perhatian dari Pemkab Nisel.

[adsense]

Eriusman juga mengatakan akan menyampaikan masukan kepada bupati agar mengarahkan seluruh OPD tidak menutup kerjasama dengan media, sebagai penyampaian informasi kegiatan pemerintah untuk diketahui masyarakat baik di Nisel dan di luar daerah.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdangbedagai (Sergai), Amriyata SH MH takjub dengan kepengurusan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sergai-Tebingtinggi, karena seluruh wartawan yang tergabung sudah kompeten.

Hal itu disampaikan Kajari Sergai didampingi Kasi Intelijen Yoppy Gumala SH MH saat menyambung tali silaturahmi dengan Pengurus Forwakum Sergai-Tebingtinggi di ruang kerjanya, di Kantor Kejari Sergai, Seirampah, Selasa (12/5/2026) yang juga dihadiri Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) TP 902/Sri Paduka Gocah (SPG) Letkol Inf Akhmad Saefuddin SIP MM.

[adsense]

Amriyata mengatakan sudah cukup lama ingin berdiskusi dengan Forwakum Sergai-Tebingtinggi, namun padatnya kegiatan hingga terus tertunda. Pada pertemuan tersebut, Amriyata berharap hubungan sinergis antara Kejari Sergai dan Forwakum terjalin baik, khususnya dalam penyajian informasi yang faktual, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

Amriyata menilai wartawan yang tergabung dalam Forwakum memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik karena telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta berasal dari media yang telah terverifikasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku Sambut Humanis Unjuk Rasa Wartawan, Utamakan Dialog dan Keterbukaan Informasi

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara media dan institusi penegak hukum agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun merugikan pihak tertentu.

[adsense]

Saat ini, lanjutnya, masih banyak informasi yang beredar namun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, ia meminta agar media tetap mengedepankan konfirmasi dan profesionalisme dalam bekerja.

"Kalau ada hal-hal yang kurang atau perlu dikonfirmasi terkait Kejaksaan Negeri Sergai, silakan disampaikan dan dikomunikasikan. Kita saling mengingatkan demi kebaikan bersama," katanya.

[adsense]

Amriyata juga mengaku optimis terhadap keberadaan Forwakum yang dinilainya sebagai wadah wartawan profesional dan dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Forwakum Sergai–Tebingtinggi, Darmawan didampingi Sekretaris Rimpun H Sihombing, Bendahara Risky Rayanda, serta para wakil ketua Bambang Sujatmiko, Zulpan Balo dan M Fadli mengapresiasi penyambutan Kajari Sergai.

[adsense]

Forwakum Sergai-Tebingtinggi, lanjut Darmawan, memiliki ikatan emosional yang erat dengan Kejaksaan Negeri Sergai. Untuk itu, kemitraan ini dapat terus terjaga meski kepemimpinan berganti.

Dijelaskan Darmawan, Forwakum Sergai yang sebelumnya wilayah kerjanya hanya meliputi Kabupaten Sergai, saat ini telah menambah wilayah kerja hingga Kota Tebingtinggi. Seluruh pengurus dan anggota Forwakum Sergai-Tebingtinggi telah kompeten mulai dari wartawan muda, madya hingga utama.

[adsense]

"Lewat diskusi ini, diharapkan dapat melahirkan kekuatan dan kekompakan yang baru bagi Forwakum Sergai-Tebingtinggi dan Kejari Sergai dalam kerja sama menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat," ungkap Darmawan. (*)

[adsense]

[adsense]

Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 tahap I untuk jenjang SMAN dan SMKN (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) di Medan secara online melalui portal resmi SPMB 2026 akan dibuka mulai 25 Mei - 3 Juni 2026.

Demikian disampaikan Kepala SMAN 1 Medan melalui Wakepsek Bidang Humas Sudirman Sormin, Kepala SMAN 15 Medan Gokman Sianturi, Kepala SMAN 17 Medan Jusup Ginting, Kepala SMKN 7 Medan Evi Herawati Lubis, Kepala SMKN 5 Medan melalui Waka Bidang Hubin Asmal Lubis dan Kepala SMKN 9 Medan M Sofa Ananda kepada wartawan di Medan terkait pendaftaran SPMB SMAN dan SMKN Se - Kota Medan TA 2026/2027, Selasa (12/5/2026) sore.

[adsense]

Menurut mereka, berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, pendaftaran SPMB tahap I jalur afirmasi, mutasi dan domisili untuk jenjang SMA dan SMK di Medan dimulai 25 Mei - 3 Juni 2026. Pengumuman SPMB tahap I, 5 - 8 Juni 2026.

Sementara pendaftaran SPMB tahap II jalur prestasi (akademik dan non-akademik) untuk jenjang SMA dan SMK digelar, 18 - 24 Juni 2026. Pengumuman SPMB tahap II, 27, 29 - 30 Juni 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• SPMB di 14 UPTD SMP Negeri se-Kota Pematangsiantar Secara Online dan Offline

Katanya, perubahan dalam istilah zonasi menjadi domisili dan perubahan nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berubah menjadi SPMB mulai tahun ajaran 2025/2026 hingga tahun ajaran 2026/2027 sebaiknya dipahami berbagai semua pihak.

[adsense]

Untuk jalur pendaftaran SPMB 2026 terdiri dari jenjang SMA meliputi jalur afirmasi (30 persen), keluarga tidak mampu (20 persen) dan disabilitas 50 persen. Untuk jenjang SMK jalur afirmasi (30 persen), keluarga tidak mampu (

15 persen) dan terdampak bencana (5 persen). Sementara jalur prestasi jenjang SMA (35 persen) terdiri dari akademik (30 persen) dan non akademik (5 persen).

[adsense]

Menyinggung kesiapan sekolahnya menghadapi SPMB 2026, pihaknya telah mensosialisasikan tahapan pelaksanaan dan tata cara penerimaan ke berbagai SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) di Medan.

"Kita pastikan agar semua peserta didik dilayani dengan baik sewaktu mengikuti pendaftaran SPMB 2026 dan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk diterima di SMA dan SMKN yang diminati atau dinginkan" harap para kepala sekolah. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Harga minyak mentah dunia kembali naik di tengah memanasnya konflik Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pernyataan Presiden AS terkait proposal gencatan senjata yang dinilai dalam kondisi kritis memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gejolak ekonomi global.

Hal itu diungkapkan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Selasa (12/5/2026). Disebutnya, harga minyak mentah saat ini bergerak pada kisaran 99 hingga 105 dolar AS per barel. Seiring kenaikan harga minyak, nilai tukar rupiah terpantau melemah hingga menyentuh level Rp17.505 per dolar AS, sekaligus menjadi posisi terendah sepanjang sejarah.

[adsense]

Pelemahan rupiah turut menyeret kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Setelah sempat dibuka menguat di level 6.946 dan naik lebih dari 1 persen, IHSG berbalik arah dan melemah lebih dari 1 persen pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar juga masih menanti hasil rebalancing indeks MSCI yang dinilai akan memengaruhi arah pasar keuangan global dan domestik.

[adsense]

Baca Juga:

• Penyelundupan Emas Rp 700 Juta Digagalkan Bea Cukai Soetta, ini Modusnya

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkotika dan menyita 10 kilogram sabu serta 1.500 cartridge vape liquid berisi cairan etomidate di Kecamatan Sei Kepayang, Jumat (8/5/2025) dini hari.

[adsense]

Hal itu dikatakan Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani didampingi Waka Polres Kompol Slamet Riyadi, Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Efendi, Kasi Humas Polres Asahan Herli Damanik, pejabat utama Polres Asahan saat memimpin konferensi pers di aula Mapolres Asahan, Selasa (12/5/2025).

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun V Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Tersangka berinisial SAH (36), warga Kota Tanjung Balai. Ia bekerja sebagai karyawan dan berperan sebagai kurir sabu dan vape.

[adsense]

Baca Juga:

• SALAM Unjuk Rasa, Minta Kejati Sumut Usut Dana Desa Ketapang di Paluta

Lanjut Revi menerangkan, saat disergap, satu pelaku terjatuh dari motor. Satu pelaku berhasil melarikan diri, sementara SAH diamankan bersama barang bukti. Barang bukti yang disita 10 bungkus plastik teh Cina merk Qing Shan berisi diduga sabu dengan berat 10 Kg dan 1.500 cartridge vape liquid berisi cairan diduga etomidate. " Kepada polisi, tersangka mengaku menjadi kurir karena faktor ekonomi untuk menambah penghasilan," ujarnya.

[adsense]

Saat ini tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. " Saat ini pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun," paparnya.

Polisi menyatakan, pengungkapan 10 kg sabu dan 1.500 cartridge vape etomidate ini dapat menyelamatkan sekitar 11.500 jiwa. "Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Asahan untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri," tegasnya.(**).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Beberapa orang menamakan kelompoknya Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut Jalan Jenderal AH Nasution Medan, Selasa (12/5/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa meminta Kejati Sumut agar mengusut dugaan penyimpangan di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) karena diduga tidak melaksanakan Permendes PDTT No 2 tahun 2024.

[adsense]

Menurut pengunjuk rasa, dalam Permendes PDTT tersebut diwajibkan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk program swasembada pangan.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Terima Hasil Pengadaan Tanah PLTA Kumbih-3 di Subulussalam

Sehubungan dengan itu aparat penegak hukum diminta agar memanggil dan memeriksa pihak yang terkait, yaitu Ketua Ketapang, Pendamping, Camat Aek Nabara Barumun dan seluruh kepala desa,karena diduga tidak menjalankan Permendes PDTT tersebut.

Pengunjuk rasa juga meminta agar dilakukan audit karena diduga ada konspirasi ilegal sehingga masih ada desa di kecamatan tersebut yang belum menjalankan dana Ketapang (ketahanan pangan) tahun 2025.

[adsense]

[adsense]

Kehadiran pengunjuk rasa diterima Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Maria SH, sekaligus menampung informasi dan

dan aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Sita 1.494 Motor Ilegal di Gudang Jaksel, Direktur PT Ditangkap

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya membuka Sosialisasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Kabupaten Sergai Tahun 2026 yang digelar di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati di Seirampah, Selasa (12/5/2026).

Dalam sambutannya, Darma Wijaya menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat.

[adsense]

Ia menyampaikan, gerakan PKK selama ini tidak hanya menjadi organisasi kemasyarakatan biasa, tetapi juga garda terdepan dalam pemberdayaan keluarga melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Menurutnya, keberadaan PKK memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan keluarga, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.

"PKK diharapkan dapat menjadi penggerak masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pemerintah melalui langkah-langkah kreatif dan inovatif," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Apresiasi Hibah Tanah PT Socfindo untuk Dukung Pembangunan Fasilitas Publik

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara PKK dengan perangkat daerah agar program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal. Selain itu, pembenahan data dan administrasi PKK dinilai penting agar setiap program benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Sergai atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendampingi masyarakat. Ia menilai PKK telah membuktikan diri sebagai motor perubahan sosial di tengah masyarakat.

"PKK telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam menggerakkan 10 Program Pokok PKK, tetapi juga dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga, kesehatan, lingkungan hidup, hingga penguatan ekonomi masyarakat," katanya.

[adsense]

Sebelumnya, Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakernas X PKK yang telah dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Juli 2025. Rakernas itu, kata Rosmaida, menjadi tonggak penting dalam menentukan arah gerakan PKK lima tahun ke depan.

Ia menjelaskan, Rakernas X PKK mengusung tema "Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas". Tema tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran PKK untuk bergerak seirama mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Menurut Ketua TP PKK Sergai, hasil Rakernas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman gerakan bersama yang harus dipahami dan dilaksanakan secara berkesinambungan hingga tingkat desa dan dasa wisma.

"Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar seluruh kader PKK memahami hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 dan mampu mengimplementasikannya langsung di tengah masyarakat," ujar Rosmaida.

[adsense]

Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan strategi yang lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinergi antara PKK dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

Ketua TP PKK Sergai berharap, materi yang disampaikan para narasumber dapat diterapkan di seluruh jenjang kepengurusan PKK sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sergai sebagai daerah yang Mantab: maju, tangguh, dan berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum PP Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Fadil Imran, melantik Anton menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2020 di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Informasi diperoleh, selain Anton, di tempat sama, Fadil Imran juga melantik Ketua Pengprov PBSI Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), Gorontalo, Bengkulu. Ketua Pengprov PBSI Kalimantan Timur (Kaltim), Papua Pegunungan, Papua, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Banten.

[adsense]

Merespon pelantikan Anton, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PBSI Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Aris Simangunsong mengucapkan selamat.

" Selamat atas pelantikannya dan semoga, dengan pelantikan itu, bulu tangkis di Sumut semakin maju dan bersinar, " kata Aris.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Karo Karo Siap Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi

Dalam Musprov itu, Anton mendapat dukungan mutlak dari pengurus kabupaten/kota se-Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polresta Deliserdang memusnahkan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 54.355,79 gram atau 54 Kg lebih bersama pil ekstasi 8.981 butir, Liguid Catridge Vape (Etomidate) 3.175 unit dan happy water 331 saset, di Mapolresta Deliserdang, Selasa (12/5/2026) di Lubukpakam.

Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin Incenerator milik BNNK Deliserdang, dipimpin Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi, Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol Josua Tampubolon.

[adsense]

Selanjutnya, anggota DPRD Deliserdang, Andi Baso Ariaji, Kasat Res Narkoba, Kompol Dr Ferry Kusnadi SH MH, perwakilan Kejari, perwakilan PN Lubukpakam, dan perwakilan Avsec Bandara, disaksikan sejumlah tersangka.

Sebelum dimusnahkan, tim Labfor Polda Sumut terlebih dahulu melakukan uji sampel terhadap barang bukti untuk memastikan bahwa barang bukti mengandung kadar Amfetamin dan metamfetamin.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Metro Bongkar Penyelundupan 16 Kg Sabu dalam Ban, Modus Pura-pura Towing

Sejak Januari 2026, sebanyak 150 kasus yang diungkap, disita barang bukti sabu seberat 89.886,26 gram, ganja 4.408,54 gram, pil ekstasi 9.660 butir, Liguid Catridge Vape 3.249 unit, dan happy water 350 saset.

[adsense]

Sebelumnya, Polresta Deliserdang telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 34.369,66 gram atau 34 Kg lebih, ganja 4.959,91 gram, dan pil ekstasi sebanyak 450 butir, Kamis (5/3/2026).

Di antara sejumlah pengungkapan, kasus yang paling menonjol adalah pengungkapan kasus dengan barang bukti sabu seberat 53.217 gram, Liguid Catridge Vape 3.249 unit, pil ekstasi 9.112 butir, dan happy water 350 saset, dari 3 orang kurir, Senin (20/4/2026) pukul 01.30 WIB, di pintu keluar tol Lubukpakam.

[adsense]

Pengungkapan kasus itu merupakan langkah nyata dalam memperkuat Asta Cita nomor 7 Presiden RI. "Polisi mensinyalir barang haram tersebut sedianya akan diedarkan di wilayah Deliserdang, khususnya Lubukpakam" jelas Kapolresta.

Dengan itu, Polresta Deliserdang mengklaim telah berhasil menyelematkan setidaknya 789.000 jiwa warga Kabupaten Deliserdang dari bahaya laten narkotika.

[adsense]

Sementara Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Deliserdang dan jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten siap bersinergi penuh dalam memerangi narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Ditreskrimsus menyita 9 aset Andi Hakim Febriansyah yang menjadi tersangka penggelapan uang jemaat Katolik Paroki Aek Nabara Rp28 miliar.

"Izin penyitaan sudah keluar dari pengadilan negeri. Aset yang disita ada 9 lokasi," ungkap Dirkrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, Selasa (12/5/2026).

[adsense]

Berikut 9 aset yang disita Ditreskrimsus Polda Sumut, 1 unit rumah kontrakan lokasi Bagan Batu, 1 unit PT Chiara Keanu Chareem Sejahtera (CKC) di Bakaran Batu, 1 unit CKC Corner di Bakaran Batu.

Selain itu, 1 unit rumah kontrakan 2 pintu di Labuhan Batu, 1 unit CKC Frojen di Bakaran Batu, 1 unit CKC Corner ruko 2 di Bakaran Batu, 1 unit CKC Corner belakang di Bakaran Batu, 1 unit rumah tinggal di Padang Bulan Labuhan Batu dan 1 unit CKC butik di Bakaran Batu.

[adsense]

Baca Juga:

• Petugas Patroli Gabungan Tangkap 4 Pelaku Pungli Pengemudi Truk di Belawan

[adsense]

[adsense]

Empat pria, yang disebutkan identitasnya, terduga pelaku pungutan liar (Pungli) terhadap pengemudi truk yang melintas di kawasan Jalan Pulau Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, diringkus petugas patroli gabungan pencegahan gangguan kamtibmas yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan bersama Brimob dan Ditsamapta Polda Sumut, Senin, (11/5/2026).

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Jan Piter Napitupulu, Selasa (12/5/2026) mengatakan, patroli gabungan yang dilaksanakan rutin tersebut, untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, termasuk aksi premanisme dan pungli yang meresahkan masyarakat, khususnya pengemudi yang melintas di kawasan Simpang Sicanang, Belawan.

[adsense]

"Patroli gabungan antisipasi gangguan Kamtibmas ini rutin kami laksanakan bersama Brimob Polda Sumut dan Ditsamapta Polda Sumut untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif," ujar Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan.

Menurutnya, saat patroli berlangsung di kawasan Simpang Sicanang, petugas melihat para pelaku sedang melakukan aksi pungli terhadap truk yang melintas sehingga langsung dilakukan pengejaran dan penangkapan.

[adsense]

Keempat terduga pelaku pungli tersebut, selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan ebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden Sara Duterte resmi dimakzulkan oleh Parlemen Filipina setelah mayoritas besar anggota DPR memberikan dukungan terhadap proses pemakzulan yang digelar pada Senin (11/5/2026).

Keputusan ini membuka jalan bagi persidangan politik di Senat yang berpotensi menghancurkan peluang Duterte maju dalam pemilihan presiden 2028.

[adsense]

Pemungutan suara berlangsung di tengah memanasnya konflik politik antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr, dua dinasti politik yang sebelumnya bersekutu dalam pemilu 2022 namun kini berubah menjadi rival terbuka.

Sebanyak 257 anggota parlemen mendukung pemakzulan Sara Duterte, jauh melampaui ambang batas sepertiga kursi DPR yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses ke Senat. Sebanyak 25 anggota menolak dan sembilan lainnya abstain.

[adsense]

Baca Juga:

• Duterte akan Diserahkan ke ICC, Wapres Filipina Terbang ke Belanda

Adapun Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut. Tim kuasa hukumnya menegaskan pihaknya siap menghadapi persidangan di Senat dan menilai pihak penuduh harus mampu membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan.

[adsense]

"Kami sepenuhnya siap membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan, di mana pihak penuntut berkewajiban membuktikan seluruh tuduhan," demikian pernyataan tim hukum Duterte, dilansir Reuters.

Jika Senat nantinya memutuskan Sara Duterte bersalah, ia dapat dicopot dari jabatan wakil presiden sekaligus dilarang terjun ke dunia politik. Situasi itu akan menjadi pukulan besar bagi ambisinya dalam pemilu presiden 2028.

[adsense]

Selama ini, Sara Duterte yang kini berusia 47 tahun dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos Jr, yang secara konstitusi tidak dapat maju kembali setelah satu masa jabatan.

Hubungan politik keduanya memburuk tajam dalam beberapa bulan terakhir setelah aliansi mereka pecah. Sara Duterte bahkan sebelumnya meminta maaf kepada publik karena telah membantu mengantarkan Marcos Jr menuju kursi presiden pada pemilu 2022.

[adsense]

Pemakzulan ini juga memperpanjang tekanan terhadap keluarga Duterte yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan politik paling dominan di Filipina.

Ayah Sara Duterte, mantan Presiden Rodrigo Duterte, kini juga tengah menghadapi proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional terkait perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan orang selama masa pemerintahannya pada 2016-2022.

[adsense]

Ini bukan kali pertama DPR Filipina mencoba memakzulkan Sara Duterte. Tahun lalu, parlemen juga sempat meloloskan langkah serupa, namun kemudian dibatalkan Mahkamah Agung karena masalah prosedural.

Di tengah proses politik tersebut, drama lain juga terjadi di Senat Filipina.

[adsense]

Saat DPR bersiap melakukan voting pemakzulan, Senat justru menggelar pemungutan suara untuk mengganti ketua lembaga itu. Posisi presiden Senat akhirnya jatuh ke tangan Alan Peter Cayetano, politikus yang dikenal sebagai loyalis keluarga Duterte dan mantan pasangan calon wakil presiden Rodrigo Duterte.

Perubahan kepemimpinan itu dinilai dapat memberi keuntungan politik bagi Sara Duterte karena Cayetano nantinya akan memimpin jalannya sidang pemakzulan di Senat.

[adsense]

Dengan pemakzulan ini, Sara Duterte menjadi pejabat tertinggi di Filipina yang menghadapi proses pemakzulan sejak mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000. Saat itu, persidangan Estrada berakhir kacau setelah jaksa memilih keluar dari ruang sidang, sebelum akhirnya Estrada mengundurkan diri beberapa hari kemudian.

Sejumlah pejabat tinggi lain di Filipina sebelumnya juga pernah dimakzulkan, termasuk kepala ombudsman dan ketua komisi pemilu, namun keduanya memilih mundur sebelum persidangan dimulai. Hingga kini, mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona menjadi satu-satunya pejabat yang benar-benar dinyatakan bersalah dalam sidang pemakzulan.

[adsense]

Di luar gedung parlemen, puluhan demonstran berkumpul sambil membawa spanduk bertuliskan "Makzulkan Sara Sekarang."

Salah satu anggota parlemen pendukung pemakzulan, Bienvenido Abante, mengatakan proses tersebut bukan sekadar pertarungan politik, melainkan soal tanggung jawab terhadap masa depan negara.

[adsense]

"Rakyat Filipina berhak mendapatkan persidangan yang adil, tidak memihak, dan berlandaskan supremasi hukum," katanya.

Sementara itu, politikus oposisi Jose Manuel Diokno menyebut bukti terhadap Sara Duterte sudah sangat kuat dan meminta wakil presiden itu mempertanggungjawabkan tindakannya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Gawat Darurat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan, di Aula Gedung II Lantai 2 Lapas Kelas I Medan, Selasa (12/5/2026) .

Kegiatan itu diikuti tenaga medis, Pramuka, serta kader kesehatan sebagai bentuk peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan di lingkungan Lapas.

[adsense]

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Fonika Affandi, yang menyampaikan pentingnya pemahaman dasar penanganan gawat darurat bagi petugas maupun warga binaan sebagai langkah cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat.

Fonika juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Kelas I Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta kesiapsiagaan sumber daya manusia di lingkungan Pemasyarakatan. Menurutnya, kemampuan dasar penanganan gawat darurat sangat penting dimiliki sebagai upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat, tepat, dan efektif saat terjadi kondisi darurat.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai dan Lapas TBA Gelar Razia Kamar Hunian Usai Ikrar Bersih Halinar

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari 42 orang warga binaan serta 9 orang pegawai tenaga medis. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme dari para peserta.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam mendukung terciptanya lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tanggap dan humanis.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah dilakukan pencarian kurang lebih tujuh jam dengan menyingkirkan bongkahan batu beton serta material lainnya menggunakan alat berat, dua pria masing-masing Rinaldi dan Fauzi, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, Selasa sore (12/5/2026).

Kedua warga Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Deli itu, merupakan pencari sisa besi dan timah, di areal PT Gunung Ghapi Sakti (GGS), yang sudah lama tidak beroperasi.

[adsense]

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, peristiwa tersebut berawal ketika pada Senin malam (11/5/2026), kedua korban bersama sejumlah temannya memasuki areal bagian belakang PT GGS yang sudah lama tidak beroperasi, untuk mencari sisa masakan besi dan timah.

Tiba-tiba terjadi longsor, yang mengakibatkan Rinaldi dan Fauzi yang tidak dapat menyelamatkan diri, tertimpa dan tertimbun bongkahan batu beton serta material lainnya.

[adsense]

Mendapat laporan adanya kejadian, sejumlah petugas dari instansi terkait datang ke lokasi untuk mengevakuasi kedua korban. Dua alat berat juga dikerahkan untuk menyingkirkan bongkahan batu beton yang menimpa korban.

"Kedua korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dengan menurunkan alat berat untuk menyingkirkan bongkahan batu yang menimpa keduanya. Kedua jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan," kata Lurah Mabar, Yayuk Kurniati, kepada wartawan di lokasi kejadian.

[adsense]

Yayuk pun mengimbau warga agar tidak lagi mencari sisa besi dan timah, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali karena situasi di lokasi kejadian sangat rawan longsor.(**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Ditreskrimsus menetapkan istri Andi Hakim Febriansyah, Camelia Rosa, sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Setelah serangkaian pemeriksaan, Camelia akhirnya ditetapkan tersangka TPPU sejak 6 Mei 2026, karena diduga telah menggunakan uang hasil penggelapan suaminya untuk beberapa bisnis seperti kafe, mini zoo dan sport center.

[adsense]

"Benar, istri Andi Hakim, tersangka penggelapan uang jemaat Katolik Aek Nabara yakni Camelia Rosa, telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (12/5/2026).

Meskipun demikian, lanjut Ferry, Camelia Rosa tidak ditahan karena dinilai kooperatif.

[adsense]

Baca Juga:

• Ngaku Bisa Urus Tuntutan PN, Pasutri Diproses di Polda Sumut

"Berdasarkan penyidikan sementara, diketahui keduanya sudah menggunakan uang hasil penggelapan untuk TPPU sebesar Rp 7 miliar," katanya.

[adsense]

Sebelumnya diketahui, Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas BNI Aek Nabara Rantauprapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapkan uang jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, sebesar Rp 28 miliar. Modusnya menawarkan investasi dengan keuntungan dari bunga sebesar 8 persen per tahun.

Setelah sempat lari ke Australia, Andi Hakim Febriansyah dan istrinya, Camelia Rosa, ditangkap Polda Sumut di Bandara Internasional Kualanamu, Senin (30/3/2026). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan orang dari berbagai organisasi serikat buruh Siantar-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Jalan MH Sitorus, Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5/2026).

Aksi tersebut berlangsung panas, namun tetap terkendali di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa datang menggunakan mobil L300 sambil membawa pengeras suara, spanduk dan poster bertuliskan "Save Busrok" serta "Stop Kriminalisasi."

[adsense]

Setibanya di depan kantor pajak yang berada di pusat Kota Pematangsiantar itu, mereka langsung berorasi secara bergantian di depan gerbang yang dijaga petugas keamanan dan personel kepolisian.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan administrasi di lingkungan DJP Wilayah Sumut II. Mereka menilai ada dugaan lemahnya pengawasan hingga intimidasi terhadap pekerja yang dialami salah seorang pegawai bernama Busrok Anthony.

[adsense]

Baca Juga:

• SMK Teladan Pematangsiantar Berangkatkan 32 Siswa Lulusan Alfamart Class ke Dunia Kerja

Massa juga mendesak pembongkaran dugaan perusahaan bodong yang disebut terdaftar di sejumlah bank nasional namun diduga tidak menjalankan kewajiban perpajakan.

[adsense]

"Kami menilai penurunan jabatan Busrok menjadi pegawai biasa setelah mengungkap dugaan praktik kejahatan di lingkungan DJP Wilayah II merupakan bentuk intimidasi dan kriminalisasi," ujar Arif dalam orasinya.

Selain itu, massa juga menuntut transparansi data perusahaan outsourcing beserta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bukti pembayaran iuran.

[adsense]

Mereka juga menyoroti persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dugaan kegiatan fiktif di Aula Lantai 6 DJP pada November 2025, hingga tuntutan pembayaran hak pekerja yang disebut mengalami pemotongan upah.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa meminta kejelasan status tenaga pengamanan dalam (Pamdal) di lingkungan DJP Wilayah Sumut II, serta perlindungan hak-hak normatif pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

[adsense]

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat pihak humas DJP Wilayah II, Bistok Siagian, meminta hanya tiga orang perwakilan massa yang diperbolehkan masuk untuk berdialog dengan pimpinan.

Massa menolak dan meminta sepuluh orang diizinkan mengikuti pertemuan. Setelah melalui negosiasi singkat, permintaan tersebut akhirnya disetujui dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Beberapa jam kemudian, perwakilan massa keluar dari gedung usai melakukan dialog dengan pihak Kanwil DJP Sumut II.

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut Rio Siregar, didampingi Ketua Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI AGN Siantar-Simalungun Abdul Arif Sitanggang menyebut pertemuan tersebut menghasilkan respons positif dari pihak DJP.

"Mereka siap menindaklanjuti tuntutan kami terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan," katanya kepada wartawan.

[adsense]

Meski demikian, Rio mengungkapkan persoalan demosi atau penonaktifan jabatan Busrok disebut bukan kewenangan DJP Wilayah Sumut II.

"Itu ranah kantor pusat, sehingga pihak Kanwil menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan tersebut," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

SMK Swasta Teladan Pematangsiantar memberangkatkan 32 siswa lulusan Alfamart Class angkatan ke-8 tahun pelajaran 2025-2026 ke dunia kerja, Selasa (12/5/2026).

Kepala SMK Swasta Teladan Pematangsiantar, Natalis Sofian Josua Simanjuntak menyampaikan terima kasih kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini.

[adsense]

Katanya, pemberangkatan seluruh siswa ini adalah sebagai bukti nyata atau wujud tanggungjawab dari SMK Teladan Pematangsiantar untuk mengantarkan peserta didik ke Dunia Kerja dan Dunia Industri (DU-DI) untuk langsung bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian.

Ia berharap anak-anak semakin lebih baik dan berkembang di dunia kerja dan berkarakter, karena karakter itu sangat perlu sesuai dengan simbol SMK Bekerja, Melanjut dan Berwirausaha (BMW) dan kami sudah penuhi tanggungjawab kami dengan mengantarkan anak-anak di dunia kerja.

[adsense]

Kacabdis Wilayah VI, August Sinaga SPd SST MAP mengapresiasi kinerja dari kepala sekolah dan guru-guru SMK Swasta Teladan Pematangsiantar yang telah sukses membina dan mendidik anak-anak hingga setelah lulus dapat langsung bekerja.

Sementara, People Development Manager PT SAT, Tbk, Desmi Latifah mengatakan, pihaknya merasa bersyukur dapat bekerjasama dengan SMK Teladan Pematangsiantar.

[adsense]

Kita sangat mengapresiasi kepala sekolah dan seluruh guru, karena dengan support yang luar biasa, kerjasama ini dapat berjalan dari tahun ketahun dengan hasil baik.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Adriaan Palm, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (12/5/2026). Pada pertemuan tersebut, Bobby menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dengan Belanda, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Menurut Bobby, ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu fokus utama Presiden RI Prabowo Subianto. Karena itu, Sumut sebagai salah satu daerah penghasil pangan di Indonesia ingin terus meningkatkan produksi serta pengolahan pangan.

[adsense]

"Sesuai dengan program Presiden Prabowo, kami berharap kerja sama kita bisa diperkuat terkait ketahanan pangan, apalagi Sumatera Utara salah satu daerah penghasil pangan di Indonesia," kata Bobby.

Selain sektor pangan, Bobby juga berharap kerja sama di bidang energi yang selama ini telah terjalin dapat semakin ditingkatkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Terima Dubes Australia, Bobby Nasution Harapkan Kerja Sama dengan Sumut Semakin Luas

Bobby juga berharap arus investasi dari Belanda ke Sumut terus meningkat. Pemerintah Provinsi Sumut, katanya, akan berupaya mempermudah proses investasi agar iklim usaha semakin kondusif.

[adsense]

"Kita terus berupaya mempermudah investasi, apalagi kita punya hubungan yang kuat dengan Belanda," tambahnya.

Sementara itu, Adriaan Palm mengatakan Sumut memiliki peran penting bagi Belanda, terutama dalam hubungan ekonomi, pendidikan dan budaya. Ia berharap hubungan kedua pihak terus diperkuat melalui berbagai kerja sama strategis.

[adsense]

"Sumatera Utara penting bagi Belanda. Kita punya hubungan kuat di bidang ekonomi, pendidikan dan budaya. Bagi kami ada tiga poin penting dalam kerja sama, yakni keberlanjutan, kualitas dan reliabilitas. Kita berharap ini bisa terus terjaga," kata Adriaan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Konsul Kehormatan Belanda di Medan Firsal Ferial Mutyara beserta jajaran. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Pendidikan Alexander Sinulingga, serta OPD terkait lainnya. (*)

[adsense]

[adsense]