[adsense]

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Ericson Maharaja melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pengurus partai ke pihak kepolisian.

Laporan ini disampaikan ke Polres Tapanuli Tengah pada Jumat (12/6/2026) guna menindaklanjuti temuan adanya dokumen yang dianggap tidak sah dan merugikan kepentingan partai.

[adsense]

"Adanya dugaan SK palsu dari Ketua DPD PSI Tapanuli Tengah dan kita sedang meminta mengungkap siapa pelaku di balik ini semua," ucapnya ke wartawan di depan SPKT Polres Tapteng, Jumat, malam.

Ericson menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menemukan adanya dugaan Surat Keputusan yang beredar di media sosial dan group whatsapp pada 30 Mei 2026 lalu.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Dorong Percepatan LTT Demi Swasembada Pangan

Akibatnya, keberadaan dokumen yang tidak sah tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan kader, simpatisan, serta masyarakat luas mengenai siapa pengurus resmi yang berwenang mewakili partai di wilayah Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Yang jelas saya sangat dirugikan karena kader-kader saya sempat meragukan sebenarnya siapa ketua yang sebenarnya SK yang sudah diterbitkan oleh DPP," ujar Ericson.

Dia mengklaim bahwa nama Ericson Maharaja merupakan Ketua defenitif DPD PSI Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Ini SK sebagai pelaksana tugas atau Plt Ketua yang beredar. Sementara kita bukan lagi Plt," tegasnya.

Ericson berharap agar Polres Tapteng bergerak cepat menangani kasus tersebut demi diperolehnya kepastian Surat Keputusan yang asli.

[adsense]

Melengkapi STPL/B/187/VI/2026/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU tanggal 12 Juni 2026, Ericson telah melampirkan SK yang dikeluarkan oleh DPP PSI.

"Dan saya secara pribadi sudah berangkat ke Jakarta dan meminta SK dan surat keterangan yang mana sebenarnya SK yang benar," ungkapnya.

[adsense]

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapteng membenarkan telah menerima laporan pengaduan tersebut.

"Iya benar, tadi memang ada konseling terkait laporan itu," katanya via telepon. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani surat undangan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard Tahun Anggaran 2024, meski tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut disebut menyerupai tanda tangannya.

Pernyataan itu disampaikan Saiful Abdi ketika menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi, Kepala SMP Negeri 1 Hinai, Togar Matondang, kembali dihadirkan sebagai saksi dan diminta memperlihatkan surat undangan Bimtek yang sebelumnya disebut ditandatangani oleh Saiful Abdi saat menjabat sebagai Kadisdik Langkat.

Menurut Saiful, dokumen yang diperlihatkan di persidangan hanya berupa fotokopi sehingga tidak dapat dipastikan keasliannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Saiful menjelaskan, dirinya akan memberikan penjelasan lebih rinci terkait tanda tangan yang dipersoalkan tersebut pada persidangan berikutnya.

[adsense]

"Karena saya perhatikan selama persidangan yang sudah berlangsung, kita cukup menjawab saja apa yang ditanya hakim. Kalau kita melebar sampai menjelaskan, nanti takut bapak itu marah," ujarnya.

Dalam sidang yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat turut menghadirkan delapan saksi lainnya, di antaranya Kabid SMP Dinas Pendidikan Langkat, Gembira Ginting, serta sejumlah kepala sekolah dasar penerima Smartboard.

[adsense]

Para kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi menerangkan bahwa mereka menerima Smartboard yang diantarkan oleh Misno, pegawai bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Langkat. Mereka juga mengaku tidak pernah mengajukan proposal maupun permohonan pengadaan Smartboard.

Saat menjawab pertanyaan tim penasihat hukum terdakwa, para saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Saiful Abdi sebelum, selama, maupun setelah proses pengadaan berlangsung.

[adsense]

Majelis hakim juga menanyakan apakah para kepala sekolah membutuhkan Smartboard tersebut. Para saksi menjawab perangkat tersebut memang dibutuhkan dan hingga kini masih digunakan serta berfungsi dengan baik.

Sementara itu, Ketua Tim Penasihat Hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, menilai terdapat sejumlah dokumen pengadaan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

[adsense]

Menurut Jonson, pihaknya memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Smartboard tahun 2024 adalah terdakwa Supriadi.

"Kita punya bukti dokumen bahwa PPK Pengadaan Smartboard 2024 saat itu adalah terdakwa Supriadi. Bahkan salah satu alasan pelaporan kita ke Polda Sumut kemarin adalah adanya tanda tangan sejumlah dokumen pengadaan yang seolah-olah itu tanda tangan Saiful Abdi," ujarnya.

[adsense]

Jonson juga mempertanyakan sejumlah dokumen yang menurutnya memuat nomor milik terdakwa Supriadi.

Senada, anggota tim penasihat hukum Togar Lubis menyebut terdapat dokumen yang memang ditandatangani kliennya. Namun, menurutnya, hal itu dilakukan dalam kondisi tertentu.

[adsense]

"Ada memang dokumen yang ditandatangani, tetapi itu setelah Saiful Abdi dijemput sejumlah orang dan diminta menandatangani pada pukul 02.00 dini hari. Dari sini terlihat tidak ada niat jahat atau mens rea dari klien kami," katanya.

Dalam perkara ini, Saiful Abdi didakwa bersama Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra. Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, penyidik menetapkan Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

[adsense]

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN," ujar Syarief kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026), seperti dilansir Detikcom.

PT YAT diketahui merupakan perusahaan penyedia motor listrik Emmo yang dibeli oleh BGN dalam pelaksanaan program MBG. Penyidik menduga terdapat praktik penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan kendaraan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Unjuk Rasa di Kejati Sumut, Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi di BGN, Tanpa Tebang Pilih

Dalam penyidikannya, Kejagung menduga terjadi sejumlah penyimpangan dalam tata kelola program MBG, mulai dari dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan mark up pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet dan televisi.

[adsense]

Sementara itu, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC). Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Sony disebut telah menyampaikan keterangan yang mencantumkan 26 nama terkait perkara tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Polda Metro Jaya mengimbau mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Meski demikian, kepolisian menegaskan tetap menjamin dan mengawal hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dikutip dari Detikcom mengatakan, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku demi menjaga keseimbangan antara hak demonstran dan kepentingan masyarakat luas.

[adsense]

Menurut Budi, salah satu regulasi yang menjadi dasar imbauan tersebut adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 yang mengatur lokasi penyampaian pendapat di muka umum. Aturan itu bertujuan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mewajibkan setiap warga negara menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum saat menggunakan hak kebebasan berekspresi.

[adsense]

Baca Juga:

• Mahasiswa Gelar Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" di Bundaran HI, Bawa Lima Tuntutan untuk Pemerintah

Menurutnya, konsentrasi massa dalam jumlah besar di Bundaran HI berpotensi menimbulkan kemacetan parah yang berdampak hingga ke berbagai ruas jalan arteri.

[adsense]

Selain itu, kawasan tersebut merupakan pusat transportasi publik yang terintegrasi dengan MRT dan Transjakarta serta berada di sekitar kawasan bisnis, perhotelan, dan objek vital ekonomi.

Untuk mengakomodasi penyampaian aspirasi secara aman dan tertib, pemerintah telah menyediakan sejumlah lokasi alternatif yang dapat digunakan sebagai tempat aksi unjuk rasa.

[adsense]

Lokasi tersebut meliputi Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015.

Polda Metro Jaya memastikan seluruh personel yang bertugas akan tetap mengedepankan pendekatan preventif dan humanis dalam mengawal setiap aksi penyampaian pendapat. Kepolisian juga berharap komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan aparat keamanan dapat terus terjalin sehingga penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan konstruktif.

[adsense]

Di akhir keterangannya, Budi mengimbau masyarakat untuk turut menjaga situasi kondusif di Jakarta. Pengguna jalan diminta mematuhi arahan petugas dan menyesuaikan rute perjalanan apabila terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan darurat Polri 110 untuk memperoleh informasi maupun melaporkan potensi gangguan keamanan. (*)

[adsense]

[adsense]

Akhirnya, setelah digelar Musyawarah Cabang (Muscab) beberapa waktu lalu, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menetapkan H Aliwansah Ritonga, menjadi Ketua Tanfidz Definitif DPC PKB Labuhan Batu Utara (Labura) masa bakti 2026-2031.

Informasi diperoleh, sebelum penetapan H Aliwansah, Panitia Muscab, mengirim enam nama untuk ditetapkan menjadi calon ketua definitif ke DPP PKB.

[adsense]

Keenam nama yang dikirim dari hasil Muscab yang digelar di Aula Hotel Permata Warna Aekkanopan, Senin (13/4/2026) lalu itu, yakni, Iqbal Ridho Fiitra Pasaribu, Tahan Munthe, Darwin Halomoan Tanjung, Ismarlin (keempatnya anggota DPRD Labura periode 2024-2029) dan Aliwansah bersama Sulaiman Zuhdi Ritonga (wiraswasta).

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga (Zeira), saat ditanya tentang kebenaran informasi yang menyebutkan Aliwansah telah ditetapkan menjadi Ketua Definitif PKB Labura 2026-2031, mengatakan benar.

[adsense]

Baca Juga:

• Ayah Ketua DPRD Labura Meninggal Dunia

Zeira, yang juga anggota DPRD Sumut itu menambahkan, yang mengumumkan nama itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Dr M Hanif Dhakiri.

[adsense]

Ia juga menjelaskan, ikut mendampingi Hanif Dhakiri mengumumkan nama Aliwansah bersama Ketua DPW PKB Sumut, Azhari Tambunan, Bendahara, dr Dewi.

Lalu, ditanya lagi, apa tugas H Aliwansah setelah ditetapkan menjadi ketua, ia menegaskan, DPP memerintahkannya segera membentuk struktur pengurus DPC PKB Labura.

[adsense]

Secara terpisah, H Aliwansah, saat ditanya melalui pesan Whatsapp, apa yang akan dilakukan setelah diumumkan menjadi ketua defenitif, ia mengatakan, akan melakukan pembenahan struktur partai sampai ke tingkat ranting (kelurahan/desa).(**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Pengamanan dilakukan secara maksimal guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan internasional tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif.

[adsense]

Puncak perhatian terjadi saat laga bergengsi Indonesia melawan Australia, Kamis (11/6/2026) malam. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tipis Indonesia 0-1 itu disaksikan langsung oleh 22.628 penonton yang memadati stadion.

Sebelumnya, pada pertandingan sore hari antara Thailand melawan Kamboja, sebanyak 2.800 penonton hadir menyaksikan kemenangan Thailand dengan skor telak 4-0.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026, Siapkan Doorprize dan Snack untuk Warga

"Pengamanan pertandingan ASEAN U-19 menjadi prioritas Polda Sumut. Personel ditempatkan di seluruh titik strategis mulai dari pintu masuk stadion, area tribun, jalur lalu lintas, kantong parkir hingga pengamanan VVIP. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif," ujar Ferry.

[adsense]

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara berlapis untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penonton.

"Selain pengamanan di dalam stadion, petugas juga melakukan rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan sekitar stadion guna mengurai kepadatan kendaraan yang meningkat signifikan selama pertandingan berlangsung," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, Laga Indonesia kontra Australia turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo, Ketua PSSI Erick Thohir, Asisten Operasi Kapolri, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Kehadiran para tamu VVIP tersebut membuat pengamanan diperketat dengan pola pengawalan khusus.

"Pengamanan akan kembali ditingkatkan menjelang laga penentuan yang digelar Sabtu (13/6/2026). Pada pertandingan sore, Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja, sementara Thailand akan berhadapan dengan Australia pada laga malam hari," ungkapnya.

[adsense]

Ia mengimbau seluruh suporter dan masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban, mematuhi seluruh aturan stadion, serta menjunjung tinggi sportivitas demi terciptanya atmosfer pertandingan yang aman dan nyaman.

"Polda Sumut bersama seluruh unsur pengamanan berkomitmen memberikan rasa aman kepada seluruh penonton, pemain, ofisial dan peserta pertandingan selama berlangsungnya ASEAN U-19 2026 di Sumatera Utara," tegasnya.

[adsense]

Pengamanan kejuaraan internasional tersebut melibatkan personel gabungan dari Poldasy, Satuan Brimob Poldasu, Polrestabes Medan, Polresta Deliserdang, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP. "Serta instansi terkait lainnya yang bersinergi menjaga keamanan dan kelancaran seluruh agenda pertandingan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Pengamanan dilakukan secara maksimal guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan internasional tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif.

[adsense]

Puncak perhatian terjadi saat laga bergengsi Indonesia melawan Australia, Kamis (11/6/2026) malam. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tipis Indonesia 0-1 itu disaksikan langsung oleh 22.628 penonton yang memadati stadion.

Sebelumnya, pada pertandingan sore hari antara Thailand melawan Kamboja, sebanyak 2.800 penonton hadir menyaksikan kemenangan Thailand dengan skor telak 4-0.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026, Siapkan Doorprize dan Snack untuk Warga

"Pengamanan pertandingan ASEAN U-19 menjadi prioritas Polda Sumut. Personel ditempatkan di seluruh titik strategis mulai dari pintu masuk stadion, area tribun, jalur lalu lintas, kantong parkir hingga pengamanan VVIP. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif," ujar Ferry.

[adsense]

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara berlapis untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penonton.

"Selain pengamanan di dalam stadion, petugas juga melakukan rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan sekitar stadion guna mengurai kepadatan kendaraan yang meningkat signifikan selama pertandingan berlangsung," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, Laga Indonesia kontra Australia turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo, Ketua PSSI Erick Thohir, Asisten Operasi Kapolri, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Kehadiran para tamu VVIP tersebut membuat pengamanan diperketat dengan pola pengawalan khusus.

"Pengamanan akan kembali ditingkatkan menjelang laga penentuan yang digelar Sabtu (13/6/2026). Pada pertandingan sore, Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja, sementara Thailand akan berhadapan dengan Australia pada laga malam hari," ungkapnya.

[adsense]

Ia mengimbau seluruh suporter dan masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban, mematuhi seluruh aturan stadion, serta menjunjung tinggi sportivitas demi terciptanya atmosfer pertandingan yang aman dan nyaman.

"Polda Sumut bersama seluruh unsur pengamanan berkomitmen memberikan rasa aman kepada seluruh penonton, pemain, ofisial dan peserta pertandingan selama berlangsungnya ASEAN U-19 2026 di Sumatera Utara," tegasnya.

[adsense]

Pengamanan kejuaraan internasional tersebut melibatkan personel gabungan dari Poldasy, Satuan Brimob Poldasu, Polrestabes Medan, Polresta Deliserdang, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP. "Serta instansi terkait lainnya yang bersinergi menjaga keamanan dan kelancaran seluruh agenda pertandingan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Dr Pirngadi Medan mendapat penilaian positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan selama Mei 2026, rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut berhasil meraih indeks kepuasan sebesar 85,29 dan masuk dalam kategori baik.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pasien maupun keluarga pasien terhadap layanan yang diberikan selama menjalani pengobatan dan perawatan di RSUD Dr Pirngadi Medan.

[adsense]

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan MKes mengatakan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diterima.

"Nilai 85,29 masuk kategori baik. Artinya masyarakat secara umum puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit," ujar Mardohar dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, petugas rumah sakit juga dinilai cukup responsif dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, pihak rumah sakit menyadari masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat mencapai kategori sangat baik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana, percepatan waktu tunggu pasien, serta penguatan efektivitas penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat.

[adsense]

"Fokus perbaikan kami diarahkan pada kecepatan pelayanan, komunikasi petugas kepada pasien, dan kenyamanan fasilitas rumah sakit," katanya.

Mardohar menegaskan hasil survei tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pelayanan yang telah berjalan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

[adsense]

"Hasil survei ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi kami. Pelayanan yang sudah baik akan dipertahankan, sementara yang masih kurang akan terus diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin optimal," tegasnya.

Berdasarkan dokumen SKM Mei 2026, indeks kepuasan masyarakat RSUD Dr Pirngadi tercatat sebesar 3,412 yang kemudian dikonversi menjadi nilai 85,29 dengan mutu pelayanan kategori B atau Baik.

[adsense]

Dengan capaian tersebut, RSUD Dr Pirngadi Medan berkomitmen mempertahankan kualitas layanan yang telah dinilai baik oleh masyarakat sekaligus terus melakukan berbagai pembenahan guna menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi warga Kota Medan. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejadian naas dialami pria inisial AHN (47) seorang pengedar narkoba yang meninggal karena nekat melompat ke sungai saat akan ditangkap Unit Reskrim Polsek Tanjungbalai UtaraPolres Tanjungbalai di Jalan Aman Gang Ajam lingkungan 1 Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Kamis (11/6/2026) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

[adsense]

Kejadian tersebut dibenarkan Kapolres Tanjungbalai melalui Kapolsek Tanjungbalai Utara Iptu Syawal SH kepada harianSIB.com, Jumat (12/6/2026).

" Penggrebekan itu dilakukan atas adanya informasi yang menerangkan bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan menugaskan personil untuk turun ke TKP," ucap Iptu Syawal.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Ringkus Pengedar Sabu di Seibuluh

Iptu Syawal menerangkan bahwa petugas melakukan penyamaran dengan teknik undercover buy dan ditemukan tiga orang pria termasuk AHN yang kemudian petugas memancing dengan membeli paket sabu seharga Rp 50.000.

[adsense]

[adsense]

Setelah transaksi berhasil lanjut Iptu Syawal, petugas memastikan barang tersebut adalah narkotika dan langsung memberikan sinyal kepada tim opsnal lain yang sudah bersiap di luar untuk melakukan penggerebekan.

" Melihat kedatangan petugas yang hendak melakukan penindakan, ketiga pria di dalam gubuk tersebut panik. Mereka nekat melarikan diri dengan cara melompat ke dalam aliran Sungai Seluang yang saat itu kondisinya sedang pasang," ucap Iptu Syawal.

[adsense]

Kemudian lanjut Iptu Syawal, petugas langsung melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk mencari para pelaku dan melihat korban (AHN) dalam kondisi lemas sedang berpegangan pada sebuah kayu di tepi sungai. Diduga karena panik dan tidak mampu berenang di air yang dalam, korban terlalu banyak meminum air sungai.

" Petugas langsung mengevakuasi korban yang sudah dalam keadaan sangat lemas ke daratan. Dari lokasi penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat total 1,48 gram," ucap Iptu Syawal.

[adsense]

Baca Juga:

• Putri Thailand Meninggal, Suksesi Raja Jadi Tanda Tanya Besar

Melihat kondisi fisik korban yang terus menurun lanjutnya, tim Opsnal Polsek Tanjungbalai Utara langsung melarikannya ke ruang ICU RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.

" Namun, setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter jaga, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dokter menyatakan korban meninggal dunia akibat terlalu lama berada di dalam air," ucap Iptu Syawal.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Iptu Syawal juga mengatakan bahwa meninggalnya AHN sempat memicu protes dari pihak keluarga namun langsung melakukan pendekatan psikologis dan hukum yang empati ke rumah duka pada malam harinya.

" Hasil dari pendekatan humanis tersebut, pihak keluarga akhirnya menerima kronologi kejadian dan tidak bersedia untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban. Pihak keluarga membuat surat pernyataan keberatan autopsi agar jenazah dapat segera dimakamkan secara layak dan petugas kepolisian juga turut hadir dalam kegiatan takziah malam pertama sebagai bentuk belasungkawa," ucap Iptu Syawal mengakhiri. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Satlantas Polres Tanjungbalai Gelar Gatur Lantas Pagi Hari

[adsense]

Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru menjelang akhir periodesasi kepengurusan Lokot Nasution sebagai ketua.

Penyelenggaraan musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat di tingkat provinsi telah diselenggarakan di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepri dan nantinya akan menyusul musda di Provinsi Sumut dalam beberapa bulan ke depan.

[adsense]

Beberapa kader dan pengurus partai yang menjabat posisi di legislatif pusat dan daerah diproyeksikan turut bersaing merebut pucuk pimpinan partai lambang mercy tersebut.

Sebagai anggota DPR RI, Muhammad Lokot Nasution incumbent dianggap masih memiliki peluang mempertahankan kursi ketua, kendati ada memang koreksi karena adanya penurunan kursi DPRD provinsi dari 9 dan saat ini tersisa hanya 5 kursi anggota DPRD Provinsi

[adsense]

Baca Juga:

• DPP PKB Tetapkan 22 Ketua DPC Definitif di Sumut, Mesin Partai Mulai Dipanaskan Hadapi 2029

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Hj Anita Lubis yang merupakan kakak ipar dari Ketua DPW PKB Sumut Ashari Tambunan dan ibunda Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan diperkirakan juga akan maju.

[adsense]

Termasuk Plt Sekretaris Demokrat Sumut Johansyah Bangun juga muncul. Adik kandung Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rudy Hartono Bangun yang juga merupakan kader Demokrat sebelum pindah partai telah melakukan komunikasi dan pendekatan ke beberapa DPC.

Kader senior Armin Simatupang, anggota fraksi DPRD Provinsi Sumut disinyalir berpotensi maju karena memiliki histori bertarung dengan Lokot Nasution pada Musda sebelumnya.

[adsense]

Nama terakhir yang justru muncul dari para kader di bawah dan pimpinan partai di tingkat cabang (DPC) cukup mengejutkan, adalah wakil bendahara umum DPP Sabam Sinaga yang juga anggota DPR RI Dapil Sumut 2

Menarik untuk dicermati, bahwa Sabam Sinaga merupakan politisi yang memiliki latar belakang rohaniawan dan juga sebagai ketua umum perhimpunan kerukunan umat Pentakosta (Perkupi).

[adsense]

Sabam Sinaga diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menerjemahkan posisi Partai Demokrat di Sumatera Utara.

Kader Demokrat Sumut, Effendi Kardo Naibaho dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026) mengaku Partai Demokrat di Sumut pernah besar dan pemenang, sejarah bisa berulang namun variabel-variabelnya harus identik, jika ingin menang Sabam Sinaga harus dipaksa turun dari DPP diberi tanggung jawab teritorial.

[adsense]

"Bersinarnya kembali Partai Demokrat di Sumatera Utara pasti akan berkorelasi dengan sosok pimpinannya," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menorehkan prestasi dengan mencatatkan realisasi investasi tertinggi.

Pemkab raih peringkat 1 capaian realisasi investasi sebesar Rp. 289.899.990.000 di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

[adsense]

Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, dalam ajang Pekan Inovasi dan Investasi tahun 2026 yang berlangsung di Open Stage Parapat, Kamis (11/6/2026).

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Tidak Dapat Tiket, Suporter dan Petugas Ricuh pada Laga Indonesia vs Australia

Ia menyampaikan, ini merupakan komitmen dari Pemkab Tapteng yang selalu terbuka dan akan selalu mendukung setiap kegiatan ekonomi dengan para investor yang ingin berinvestasi di Tapanuli Tengah.

[adsense]

Namun, lanjut Mahmud, pihaknya juga mengimbau para pengusaha untuk memperhatikan lingkungan, sosial budaya dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menurutnya, sektor perkebunan, energi dan UMKM merupakan menjadi penyumbang investasi yang baik.

[adsense]

"Besarnya investasi yang masuk ke Tapanuli Tengah dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Wabup.

Sebelumnya, Gubsu Bobby Nasution, menekankan pentingnya sinergi antara investasi dan pengembangan UMKM.

[adsense]

Ditegaskan, pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara perlu membawa data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan yang terstruktur.

"UMKM tidak hanya dibina secara umum, tetapi harus dianalisis kelayakannya agar bisa naik kelas dan memiliki daya saing," imbuh Bobby Nasution.

[adsense]

Gubsu mengungkapkan, bahwa Pemprov Sumut terus menggenjot daya saing UMKM melalui percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan, hingga fasilitasi sertifikasi halal.

"Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal agar mampu bermitra dengan pelaku usaha besar dan menembus pasar yang lebih luas," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Kuntadi menekankan, permasalahan tanah di Indonesia sangat kompleks, mulai dari maraknya sengketa hingga pemanfaatan instrumen tanah sebagai alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diadopsi dalam modus kejahatan, penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Tetapi harus bergandengan tangan menjalankan fungsi masing-masing secara kolaboratif.

[adsense]

Keraguan dan keterlambatan dalam menyikapi keputusan hukum kerap memicu ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara.

"Melalui kolaborasi ini, kita berkomitmen untuk mengakhiri problematika tersebut," ujar Kepala BPA Kejaksaan RI dalam sambutannya, sebagaimana disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna SH MH, dalam siaran persnya yang diterima, Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sengketa Lahan 52 Ribu Meter di Medan, Ahli Waris Mengadu ke Ombudsman

Disebutkan, BPA menjalin sinergi melalui kerja sama dengan Dirjen PSKP pada Kementerian ATR/BPN, dalam rangka menanggulangi sengketa pertanahan.

[adsense]

Kepala BPA menyoroti pentingnya integrasi data antarinstitusi. Contohnya, kasus sengketa tanah yang status hukumnya terikat oleh putusan pengadilan yang tumpang tindih (baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara) pada satu objek tanah yang sama.

Akibat ego sektoral dan data yang belum terintegrasi, pemilik sah justru tidak dapat menguasai haknya.

[adsense]

Melalui momentum PKS ini, BPA Kejaksaan RI mengajak Kementerian ATR/BPN melakukan aksi "cuci gudang" terhadap kasus-kasus lama yang menggantung dan tertunda bertahun-tahun, termasuk menyelesaikan masalah pemblokiran tanah yang tidak berkesudahan.

"Negara memang memiliki kewenangan merampas hak warga negara yang terlibat kejahatan, namun harus sesuai aturan dan ada batasannya.

[adsense]

Kasus-kasus yang tertunda harus segera kita berikan kepastian hukum sebagai bukti kehadiran dan perlindungan negara bagi warganya," tegasnya.

Bagi BPA, kerja sama ini bernilai sangat strategis dalam mendukung tugas utama mereka, yaitu menelusuri aset-aset para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang sering kali terkendala masalah akses informasi data. ( )

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan es disertai angin kencang melanda Beskem Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang Dairi. Belasan rumah rusak, pohon dan tiang listrik tumbang, Jumat (12/6/2026) sore.

Camat Sidikalang, Mawardy Tumanggor lewat telepon membenarkan peristiwa bencana tersebut. Hujan es disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Akibatnya, sesuai data sementara sekitar 13 unit rumah rusak diterjang angin dan mengalami kebocoran pada bagian atap.

[adsense]

"Hujan esnya besar- besar. Sangkin banyaknya es tersebut bisa dikumpulkan warga," ucapnya.

Selain merusak rumah, sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang. Serta tanaman warga juga mengalami kerusakan yang diakibatkan hujan es.

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kemacetan, Polsek Siantar Utara Atur Lalu Lintas Akibat Pohon Tumbang

"Pohon dan tiang listrik tumbang di Jalan Batu Kapur Delleng Amal Lingkungan 5," ucapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dinilai bukan sekadar berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi, mengubah pola konsumsi masyarakat, hingga menimbulkan gejolak sosial.

Pengamat Politik Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menilai, kebijakan ini dapat memperberat beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

[adsense]

Salah satu dampak paling nyata, katanya, potensi perpindahan pengguna Pertamax ke BBM subsidi demi menekan pengeluaran harian. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota BBM subsidi yang selama ini terbatas.

"Sebagian masyarakat kemungkinan akan mencari alternatif yang lebih murah, termasuk beralih ke BBM subsidi, menggunakan transportasi umum, atau memilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Jumat (12/6/2026), di Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Antrian Panjang di SPBU Usai Harga Pertamax Naik Berpotensi Jadi Pemandangan Biasa

Mantan fungsionaris AKLI Sumut ini menjelaskan, meskipun Pertamax merupakan BBM non-subsidi, kenaikan harganya tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang menggantungkan operasional pada kendaraan berbahan bakar Pertamax.

[adsense]

Selain dampak ekonomi, Parlaungan juga menyoroti potensi ketidakpuasan sosial yang bisa muncul apabila masyarakat merasa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

"Ketika masyarakat merasa terbebani oleh kenaikan harga, potensi protes maupun ketidakpuasan sosial bisa saja muncul dan memengaruhi stabilitas sosial," katanya.

[adsense]

Politisi Partai Golkar Sumut ini juga menilai, kenaikan harga BBM berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi, karena kelompok berpenghasilan rendah dinilai paling rentan terdampak akibat meningkatnya biaya hidup.

Menurutnya, kebijakan energi seperti kenaikan harga BBM turut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Jika dinilai tidak adil dan tanpa langkah mitigasi yang jelas, hal itu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, Parlaungan berharap pemerintah segera menyiapkan kebijakan antisipatif untuk meredam dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga energi, dengan langkah-langkah mitigasi yang konkret.(*)

[adsense]

[adsense]

Aksi nekat seorang pria yang diduga sebagai "rayap besi" atau pencuri fasilitas umum viral di media sosial (medsos) setelah terekam sedang memotong besi pembatas jalan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan.

Tak hanya kedapatan beraksi di siang bolong, pria tersebut juga sempat melawan petugas kepolisian saat ditegur.

[adsense]

Informasi yang dihimpun, Jumat.(12/6/2026), peristiwa itu terjadi pada Kamis (11/6/2026), dan videonya kemudian diunggah di salah satu akun Instagram. Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang pria tengah menggergaji besi pembatas jalan yang merupakan fasilitas umum.

Aksi tersebut diketahui petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli. Saat dihampiri dan ditegur, pria itu justru menunjukkan sikap tidak kooperatif. Adu mulut antara terduga pelaku dan petugas sempat terjadi di lokasi kejadian. Berkat kesigapan aparat, aksi pemotongan besi pembatas jalan berhasil dihentikan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Respons Cepat Video Viral Dugaan Debt Collector Buang Sabu di Pinggir Jalan

Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Fandi Setiawan, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pria yang terekam dalam video itu memang sempat berselisih paham dengan petugas saat ditegur karena sedang memotong besi pembatas jalan.

[adsense]

"Semalam (Kamis) kejadiannya. Polisi menegur terduga pelaku yang memotong besi pembatas jalan dan sempat terjadi cekcok," ujar Fandi.

Setelah diamankan, lanjutnya, pria tersebut dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dimintai keterangan. Namun, setelah diberikan pembinaan, yang bersangkutan akhirnya mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada petugas dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

[adsense]

"Yang bersangkutan akhirnya meminta maaf dan membuat perjanjian," katanya.

Fandi pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke polisi apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merusak atau mencuri aset milik negara maupun fasilitas umum lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) meringkus seorang pria berinisial WA yang diduga sebagai pengedar sabu, di Dusun I, Desa Seibuluh, Kecamatan Perbaungan, Senin (8/6/2026) sore.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polres Sergai melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya, menjelaskan, penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas peredaran narkoba.

"Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang pria berinisial WA di kawasan Desa Seibuluh," ujarnya, Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Setelah dilalukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan WA yang saat itu sedang berada di dalam rumah.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan tersangka di kantong baju sebelah kiri," ungkapnya

[adsense]

Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 kaca pirek, 1 sekop plastik, 1 dompet warna cokelat, serta 1 handphone.

"Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wafatnya Putri Thailand Bajrakitiyabha, yang merupakan anak sulung Raja Maha Vajiralongkorn, meninggalkan pertanyaan tak terjawab mengenai suksesi kerajaan. Sosok Putri Bajrakitiyabha, atau akrab disapa Putri Bha, dipandang sebagai figur paling menjanjikan untuk menggantikan ayahnya nanti.

Kerajaan Thailand mengumumkan Putri Bha meninggal dunia dalam usia 47 tahun pada Kamis (11/6) malam, saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Memorial King Chulalongkorn. Putri Bha meninggal setelah menderita koma selama 3,5 tahun terakhir.

[adsense]

Dia koma setelah jatuh pingsan pada Desember 2022 ketika sedang mengajak anjing-anjing peliharaannya berolahraga. Dokter yang menanganinya menduga penyebabnya adalah detak jantung yang sangat tidak teratur, yang disebabkan oleh infeksi mikoplasma di jantungnya.

Dengan meninggalnya Putri Bha, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (12/6/2026), Kerajaan Thailand telah kehilangan anggotanya yang paling berprestasi, dan seseorang yang mungkin memainkan peran penting dalam suksesi yang masih belum jelas.

[adsense]

Putri Bha merupakan anak tertua dari tujuh anak Raja Vajiralongkorn. Kemampuan dan prestasinya, termasuk pernah menjadi diplomat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan di Austria, serta kepercayaan yang tampaknya diberikan ayahnya kepadanya, menjadikan sosok Putri Bha sebagai topik spekulasi yang tak terhindarkan untuk suksesi kerajaan.

Raja Vajiralongkorn, yang kini berusia 73 tahun, belum secara resmi menunjuk ahli waris takhta. Adat yang berlaku dalam Kerajaan Thailand menetapkan bahwa ahli waris takhta harus berjenis kelamin laki-laki. Tetapi amandemen konstitusi tahun 1974 mengizinkan perempuan untuk naik takhta, jika tidak ada penerus lainnya.

[adsense]

Raja Vajiralongkorn memiliki lima anak laki-laki, namun empat anak laki-laki dari pernikahan keduanya tidak diakui olehnya pada tahun 1996 dan tinggal bersama ibunda mereka di Amerika Serikat (AS).

Anak laki-laki kelima dari Raja Vajiralongkorn, Pangeran Dipangkorn, yang kini berusia 21 tahun dianggap sebagai ahli waris takhta yang sah. Namun, muncul pertanyaan tentang kemampuannya untuk menjalankan peran sebagai raja. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Dairi Prima Mineral (DPM) menutup gudang penyimpanan bahan peledak (handak) sementara di Dusun Sipat, Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga, Dairi.

Deputy Manager External Relations PT DPM, Baiq Idayani, Jumat (12/6/2026), lewat telepon, mengatakan, gudang bahan peledak ditutup pada Jumat (5/6/2026) lalu, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

[adsense]

Gudang handak tersebut selama ini tidak difungsikan, karena perusahaan belum memasuki tahap operasi produksi. Sejalan dengan rencana pengembangan proyek di masa mendatang, katanya, fasilitas penyimpanan bahan peledak akan dipindahkan ke dalam area site apabila kegiatan operasional perusahaan telah berjalan.

Ia menjelaskan, perusahaan juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Sebelum pelaksanaan penutupan, PT DPM telah menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada instansi terkait serta mengundang para pemangku kepentingan untuk menyaksikan langsung proses penutupan gudang sementara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Iduladha 1447 H, Perusahaan Salurkan 10 Hewan Kurban untuk Masjid di Sekitar Operasional

Pihak perusahaan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pengembangan proyek guna memastikan pelaksanaan kegiatan yang aman, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Penutupan gudang handak sementara tersebut dihadiri Forkopimca Kecamatan Silima Punggapungga, perwakilan Polres Dairi, Kepala Desa Longkotan beserta pihak-pihak terkait lainnya serta perwakilan manajemen PT DPM.(*)

[adsense]

[adsense]

Menjelang pembacaan putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Eslo Simanjuntak, keluarga besar Simanjuntak Sitolu Sada Ina menyampaikan surat apresiasi sekaligus permohonan keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Surat tertanggal 10 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Eslo Simanjuntak. Selain kepada majelis hakim, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Medan, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

[adsense]

Dalam surat bertajuk Surat Apresiasi dan Permohonan Keadilan itu, keluarga besar Simanjuntak menyampaikan penghargaan kepada majelis hakim yang dinilai telah memeriksa perkara secara terbuka, transparan dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan alat bukti maupun argumentasi hukum selama proses persidangan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara Eslo Simanjuntak secara terbuka, transparan dan menjunjung tinggi asas audi et alteram partem atau mendengar kedua belah pihak," tulis keluarga dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Tim Hukum DPC Peradi Medan Nilai Hakim Hadirkan Nurani di Kasus beli Pertalite Gunakan Jeriken

Dalam surat tersebut, keluarga meminta majelis hakim mempertimbangkan sejumlah fakta yang menurut mereka terungkap selama persidangan. Salah satunya berkaitan dengan asas hukum pidana geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan.

[adsense]

Keluarga berpendapat, selama proses pembuktian tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea) dari Eslo Simanjuntak sebagaimana yang disyaratkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Selain itu, keluarga juga menyoroti keterangan ahli hukum tindak pidana korupsi, Prof Dr Youngky Fernando SH MH, yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, menurut keluarga, unsur kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada Eslo Simanjuntak belum terbukti secara pasti, nyata dan riil.

[adsense]

Mereka juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang disebut berasal dari kajian Kantor Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik. Menurut keluarga, kewenangan menghitung kerugian keuangan negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan lembaga tertentu.

Keluarga turut menyinggung adanya keterangan saksi yang meringankan (a de charge) serta dokumen-dokumen yang diajukan penasihat hukum untuk membantah dakwaan jaksa penuntut umum.

[adsense]

Atas dasar itu, keluarga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan asumsi, tekanan publik, maupun faktor lain di luar proses pembuktian.

"Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara Eslo Simanjuntak seadil-adilnya sesuai fakta hukum di persidangan," tulis keluarga dalam surat tersebut.

[adsense]

Mereka juga memohon agar majelis hakim menyatakan Eslo Simanjuntak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskannya demi hukum.

Dalam bagian akhir surat, keluarga menegaskan harapan mereka kepada lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Mereka mengutip adagium hukum Fiat Justitia Ruat Caelum yang berarti "hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh", serta pandangan ahli hukum Inggris William Blackstone yang menyatakan lebih baik banyak orang bersalah lolos daripada satu orang yang tidak bersalah harus menderita.

[adsense]

Eslo Minta Kesempatan Pulang ke Rumah

Selain surat dari keluarga besar Simanjuntak, Eslo Simanjuntak juga menyampaikan permohonan pribadi kepada majelis hakim.

[adsense]

Dalam keterangannya, Eslo mengisahkan dirinya merupakan putra almarhum Letkol SMT Simanjuntak yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) Pematangsiantar pada 1974.

Ia menjelaskan, sejak 1974 dirinya telah tinggal bersama keluarga di rumah dan tanah yang berada di Jalan Simbolon, Kota Pematangsiantar. Saat itu usianya masih sekitar 16 tahun dan mengikuti orang tuanya yang memperoleh izin menempati lokasi tersebut.

[adsense]

Eslo menyebut dirinya berasal dari keluarga dengan tujuh bersaudara, yakni almarhum Parulian Simanjuntak, M. Eslo Simanjuntak, almarhum Junjungan Simanjuntak, Johanes Nelson Simanjuntak, Amru Sepko Simanjuntak, almarhum Alex Simanjuntak, dan Pasihar Simanjuntak.

Ia mengaku tidak memahami persoalan hukum yang muncul setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan tersebut pada 1999.

[adsense]

"Saya tidak mengerti hukum. Saya pikir selama saya tidak menjual tanah itu, saya tidak salah," ujarnya.

Terkait uang sebesar Rp60 juta yang menjadi bagian dari perkara yang menjeratnya, Eslo menyatakan dana tersebut menurut pemahamannya digunakan untuk biaya pemeliharaan lingkungan.

[adsense]

Ia menjelaskan uang itu dipakai untuk membayar petugas kebersihan serta menjaga kebersihan kawasan yang dimanfaatkan pedagang dan masyarakat sekitar.

Menurut Eslo, dana tersebut berasal dari Sapian yang mengelola warung pecel di lokasi itu. Pria yang kini berusia sekitar 70 tahun tersebut menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat jahat untuk merugikan negara.

[adsense]

"Saya bukan koruptor. Saya hanya warga biasa. Saya tidak punya niat jahat kepada negara," katanya.

Eslo juga mengingatkan, ayahnya merupakan seorang pejuang yang telah mengabdi kepada negara dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nagur, Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Dalam permohonannya, Eslo berharap majelis hakim memberikan keadilan dan tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap dirinya.

"Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi jangan penjarakan saya. Saya mau pulang, mau mati di rumah saya sendiri, di tanah yang sudah saya tempati selama 51 tahun," ujarnya.

[adsense]

Eslo menutup permohonannya dengan harapan agar majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hati nurani, fakta persidangan dan prinsip keadilan yang hakiki. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial AM (63), yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba, diamankan petugas saat berada di depan rumahnya di Jalan Singosari Gang Sumber Sari, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Minggu (7/6/2026) malam.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Jumat (12/6/2026), menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas terkait narkotika di kawasan tersebut.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi itu, personel Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan AM sekitar pukul 22.10 WIB, di depan rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa enam paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat 1,77 gram yang dibungkus dalam tisu putih.

Selain itu, ditemukan dua paket diduga ganja dengan berat 1,49 gram, satu bungkus plastik klip kosong, serta uang tunai sebesar Rp290 ribu yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka dengan disaksikan Ketua RT setempat, Muhammad Pramono. Namun. Dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Hadiri Pentas Seni dan Pelepasan Murid TK Kemala Bhayangkari 06

"Saat ini tersangka AM telah ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Irwanta.

[adsense]

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**)

[adsense]