[adsense]

Seorang pria berinisial JA (36) tak berkutik saat personel Satres Narkoba Polres Pematangsiantar bersama Polsek Siantar Marihat membekuknya di pinggir Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.

Dari tersangka, polisi menyita lima paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,07 gram. Penangkapan dilakukan pada Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.10 WIB setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Selasa (23/6/2026), mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan usai menerima laporan warga. Saat petugas tiba di lokasi, JA ditemukan sedang berdiri di pinggir jalan. Ketika hendak diamankan, tersangka sempat membuang sebuah bungkusan menggunakan tangan kanannya.

Namun gerak-geriknya telah dipantau petugas sehingga bungkusan tersebut berhasil diamankan dan ternyata berisi sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima paket sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp5.000, satu unit telepon seluler merek Oppo warna biru, serta uang tunai Rp240 ribu yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Patroli Sabuk Kamtibmas Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

Petugas kemudian melakukan pengembangan untuk memburu pemasok tersebut. Namun hingga kini, B belum berhasil ditemukan karena tidak lagi dapat dihubungi.

[adsense]

"Saat ini tersangka JA beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan kasus ini," ujar Irwanta.

Atas perbuatannya, JA telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam pengembangan salah satu kasus besar, petugas berhasil menangkap seorang bandar narkoba berinisial MI, yang diketahui merupakan pengusaha sekaligus salah satu pemilik tempat hiburan malam (THM) di Rantauprapat.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam keterangannya di Kantor BNN, Selasa (23/6/2026) menjelaskan penangkapan MI merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan peredaran sabu yang sebelumnya berhasil dibongkar.

[adsense]

"Yang bersangkutan berinisial MI. Ia merupakan salah satu pemilik tempat hiburan malam di Rantauprapat dan saat ini masih dalam proses penyidikan," ujar Tatar.

Kasus ini kata dia, bermula dari penangkapan seorang kurir berinisial A yang bertugas mendistribusikan narkotika ke sejumlah lokasi peredaran di wilayah Rantauprapat sekitarnya. Dari hasil penyelidikan, BNNP Sumut menemukan sedikitnya 5 titik peredaran yang diduga dikendalikan jaringan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut dan Pemko Padangsidimpuan Bentuk ULT P4GN, Perkuat Perang Melawan Narkoba

Ia menambahkan, saat ditangkap, MI diketahui sedang berada di Bandung bersama keluarganya untuk berlibur. Namun setelah mengetahui kurirnya lebih dahulu diamankan petugas, ia memilih tetap berada di kota tersebut hingga akhirnya ditangkap.

[adsense]

"Dia sebenarnya berangkat untuk berlibur bersama anak-anaknya. Setelah mengetahui ada penangkapan terhadap A, dia tetap berada di Bandung sampai akhirnya berhasil kami amankan. BNNP Sumut masih mendalami peran MI dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut," tegasnya.

Musnahkan Narkoba

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, BNNP Sumut juga memusnahkan berbagai jenis narkotika hasil pengungkapan empat kasus menonjol dengan total 11 tersangka.

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2,8 Kg sabu, 6.674 butir ekstasi, 50 saset ketamin dan 20 butir psikotropika. Sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan.

[adsense]

"Seluruh barang bukti dimusnahkan, kecuali yang disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan proses hukum," kata Tatar.

Pemusnahan lanjutnya, dilakukan menggunakan mesin insinerator dan disaksikan perwakilan kejaksaan, Polda Sumut, penasihat hukum serta para tersangka. Dari pengungkapan empat kasus tersebut, BNNP Sumut memperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 48 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

"Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi satu gram sabu dapat digunakan oleh 10 orang, satu butir ekstasi untuk tiga orang, satu gram ketamin untuk 10 orang, serta satu butir psikotropika untuk satu pengguna. Melalui pengungkapan ini, kami memperkirakan lebih dari 48 ribu anak bangsa berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pematangsiantar kembali menetapkan dan menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya Jaka Jannes Malau (24) di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Ketiga tersangka yang baru ditahan masing-masing berinisial PGS (44), SS (43), dan RS (52). Ketiganya diserahkan oleh pihak keluarga ke Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Pematangsiantar pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 15.30 WIB sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan dan resmi ditahan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, Selasa (23/6/2026) menjelaskan bahwa dengan penahanan tiga tersangka tersebut, total tersangka yang telah diamankan dalam perkara ini menjadi enam orang.

Selain para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit becak bermotor (betor), satu unit mobil Daihatsu Sigra berstiker IPK dengan nomor polisi BK 700 IPK, serta rekaman CCTV yang menjadi bagian penting dalam proses penyidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dr Tifa Batal Ditahan

Pada 30 Mei 2026, ibu korban membuat laporan resmi ke Polres Pematangsiantar. Penyidik kemudian memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan rekaman video dan CCTV, serta melakukan autopsi terhadap jenazah korban di RS Bhayangkara Tebing Tinggi guna mengungkap penyebab pasti kematian.

[adsense]

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa peristiwa tragis tersebut dipicu perselisihan terkait pembayaran jasa pembuatan tato. Persoalan itu kemudian berkembang menjadi cekcok yang melibatkan sejumlah pihak hingga berujung pada aksi kekerasan.

Menurut penyidik, salah seorang pelaku berinisial RWS yang emosi mendatangi lokasi bersama lima rekannya. Setibanya di kawasan Taman Bunga, terjadi adu mulut yang berlanjut menjadi perkelahian. Dalam situasi tersebut, korban Jaka Jannes Malau diduga dikeroyok secara bersama-sama hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.

[adsense]

"Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan dan proses hukum terus berjalan," ujar Sandi.

Para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

Polres Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. (**)

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berencana mendatangkan tambahan pasokan gas bumi dari Lapangan Sengeti dengan memanfaatkan stranded gas atau sumber gas yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis.

Langkah strategis ini menjadi upaya PGN dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik.

[adsense]

Potensi pasokan dari Lapangan Sengeti diperkirakan mencapai sekitar 5 MMSCFD dan diproyeksikan dapat dialirkan paling cepat pada kuartal IV 2028 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam siaran tertulisnya melalui PGN Area Medan, Selasa (23/6/2026) mengatakan, pemanfaatan stranded gas merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menyediakan pasokan gas bumi bagi pelanggan domestik.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Gelar Bedah Dapur GasKita 2026, Pelanggan Baru Berpeluang Raih Dapur Impian

Menurut Fajriyah, pengembangan Lapangan Sengeti juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui bisnis pemrosesan gas serta mendukung peningkatan lifting gas bumi nasional.

[adsense]

PGN berharap langkah tersebut dapat mendorong investasi, memperkuat keamanan pasokan energi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Keluarga Sulaiman alias Acai, mantan Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati (GKS), bersama tim kuasa hukumnya mengadukan dugaan kriminalisasi dan kondisi penahanan yang dinilai tidak manusiawi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (22/6/2026).

Pengaduan tersebut disampaikan menjelang sidang perdana perkara yang menjerat Sulaiman dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai Rp5,032 miliar yang saat ini ditangani Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Kuasa hukum Sulaiman, Frien Jones Tambun, mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat resmi kepada Komnas HAM terkait empat laporan polisi yang menjerat kliennya.

"Sejak awal kami melihat ada indikasi proses hukum yang dipaksakan. Saat klien kami dijemput paksa dan dibawa ke Polda Sumatera Utara pada 14 April 2026, statusnya masih sebagai saksi panggilan kedua," ujar Frien Jones Tambun, Senin (22/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Saksi Sebut Ada Perintah Percepat Pengadaan Smartboard Langkat

Namun, tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut. Mereka menyebut masa jabatan Sulaiman telah berakhir pada Mei 2025 dan seluruh laporan pertanggungjawaban direksi, termasuk laporan keuangan perusahaan, telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025.

[adsense]

"Jika seluruh transaksi dan laporan keuangan telah diterima dalam RUPS, maka patut dipertanyakan mengapa persoalan ini kemudian dibawa ke ranah pidana. Kami melihat ada indikasi hukum digunakan sebagai instrumen tekanan dalam sengketa bisnis," kata Frien.

Selain mempersoalkan proses penyidikan, tim kuasa hukum juga menyoroti kondisi penahanan Sulaiman. Berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga dan kuasa hukum, Sulaiman ditempatkan di sel tahanan yang dihuni sekitar 100 orang, sementara kapasitas idealnya diperkirakan hanya sekitar 20 orang.

[adsense]

Keluarga juga disebut tidak diperkenankan menjenguk. Akibat kondisi tahanan yang padat, Sulaiman dikabarkan hanya dapat beristirahat dalam posisi duduk.

Tim kuasa hukum turut mengungkapkan adanya informasi bahwa kliennya difoto setiap satu jam selama 24 jam untuk dikirim kepada seseorang. Menurut mereka, kondisi tersebut berlangsung sejak 17 Juni 2026.

[adsense]

Situasi itu dinilai semakin mengkhawatirkan karena Sulaiman memiliki riwayat gangguan kecemasan (anxiety disorder) yang mengharuskannya mengonsumsi obat secara rutin dan menjalani pemeriksaan medis berkala.

Frien menyebut, pada 11 Juni 2026 Sulaiman sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan setelah mengalami penurunan hemoglobin. Namun, menurutnya, penyidik tidak mengizinkan rawat inap dan pada hari yang sama kembali membawa Sulaiman ke rumah tahanan.

[adsense]

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap kondisi penahanan serta memberikan perlindungan hukum kepada Sulaiman.

Selain ke Komnas HAM, permohonan perlindungan hukum juga telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI, Kapolri, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tim hukum juga berencana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap perkara tersebut.

[adsense]

"Kami menghormati proses hukum. Namun kami meminta seluruh proses berjalan adil, transparan dan tidak menjadikan hukum sebagai alat menekan pihak tertentu dalam sengketa bisnis," kata Frien Jones Tambun.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan untuk melindungi masyarakat.

Sepanjang April hingga Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum memiliki izin atau ilegal.

[adsense]

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam siaran tertulis melalui OJK Sumut, Selasa (23/6/2026) mengatakan, penghentian tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aktivitas gadai swasta ilegal dinilai berpotensi merugikan masyarakat akibat bunga tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

[adsense]

Baca Juga:

• Satgas PASTI Hentikan Kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia

Masyarakat diminta memastikan legalitas penyelenggara investasi aset kripto, memeriksa daftar aset kripto yang diperdagangkan, serta mewaspadai penawaran keuntungan tetap dan tidak wajar melalui media sosial maupun platform digital.

[adsense]

Dalam penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 tercatat 579.459 laporan masyarakat.

Sebanyak 515.553 rekening telah diblokir dengan dana korban yang berhasil diamankan sekitar Rp638,9 miliar, sementara Rp196,93 miliar telah dikembalikan kepada korban.

[adsense]

Satgas PASTI mengimbau masyarakat tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun informasi rekening kepada pihak mana pun serta melaporkan aktivitas ilegal melalui kanal resmi OJK. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan resmi memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN).

Kerja sama tersebut yang berlangsung pada, Senin (22/6/2026) di Kantor BNNP Sumut itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, bersama Wali Kota Padangsidimpuan, Dr H Letnan Dalimunthe.

[adsense]

Pembentukan ULT P4GN menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara BNNP Sumut dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

ULT P4GN nantinya akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan edukasi, konsultasi, pendampingan, hingga penanganan awal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan terkait persoalan narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut Bekuk 6 Tersangka Narkoba, Sita Ratusan Gram Sabu

"Pembentukan ULT P4GN menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BNN guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe menyatakan komitmen penuh dalam mendukung operasional ULT P4GN, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan sumber daya yang dibutuhkan.

"Keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Pemko Padangsidimpuan akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program P4GN di Kota Padangsidimpuan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumatera Utara.

"Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan BNN di daerah," pungkasnya.

[adsense]

Acara penandatanganan turut dihadiri Kabag Umum BNNP Sumut Roy Fadly Hasibuan, Kepala BNNK Tapanuli Selatan Basten Simamora, Kepala BNNK Binjai Ucok Ferry, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padangsidimpuan.(*)

[adsense]

[adsense]

Tujuh orang warga Kelurahan Sei Merbau, Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai meninggal dunia dalam insiden kecelakaan maut di ruas tol Indrapura, Limapuluh, pada hari Minggu (21/6/2026) lalu.

Tujuh orang ini meninggal setelah bus travel yang ditumpanginya bersama dengan 13 orang lainnya menghantam belakang truk barang di Ruas Tol km 118 jalur B dari arah Kisaran menuju Medan.

[adsense]

Naas tak dapat terhindari, empat orang meninggal dunia ditempat, sedangkan tiga lainnya termasuk supir meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Bidadari Indrapura.

Diketahui, seluruh korban merupakan Warga Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Besok, PT Pos Barus Akan Cairkan Dana Stimulan Ekonomi dan Jadup

"Mereka berangkat dari Tanjungbalai hendak ke basilam, Langkat. Ditengah perjalanan, bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan dengan menghantam belakang truk," kata Camat Teluk Nibung, Darwansyah.

[adsense]

Menurutnya, rombongan tersebut terdiri dari para lansia dan anak-anak yang hendak berwisata religi. "Korban semua orang tua, rata-rata diatas usia 50 tahun," kata Darwan.

Saat mendatangi rumah duka, anak salah seorang korban mengaku bahwa rombongan berangkat sekitar pukul 01.30 wib, sembari mengejarkan salat subuh di Langkat.

[adsense]

"Gerak pukul 01.30 wib. Katanya ngejar salah subuh, tapi itulah naas, mereka mengalami kecelakaan di jalan tol," katanya.

Ia mengaku, sebagian warganya masih berada di Rumah Sakit Bidadari Batubara untuk mendapatkan perawatan.

[adsense]

"Sebagian masih dirawat, dan mengalami luka yang cukup serius. Kami saat ini masih mendata. Kendati begitu, saya sebagai camat mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga amal ibadah para korban diterima Allah SWT," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

PT Pos Indonesia Cabang Barus dijadwalkan akan menyalurkan dana stimulan ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai Jaminan Hidup (BLT Jadup) kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Kecamatan Barus dan sekitarnya pada hari Rabu (24/6/2026)

Penyaluran ini merupakan bagian dari program dukungan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), mengutamakan ketepatan sasaran dan kemudahan akses bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

[adsense]

Kepala Cabang (Kacab) PT Pos Barus Syaiful mengungkapkan pihaknya akan melayani penyaluran dana sesuai data yang diterima dari Pemerintah Pusat.

"Ada 169 KPM yang akan menerima dana stimulan dan Jadup," katanya via telepon ke harianSIB.com, Selasa (23/6/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tapteng Anjangsana ke Purnawirawan dan Warakawuri

Untuk jadup, uang yang akan diterima Rp 1.350.000 dikalikan jumlah anggota keluarga penerima, sementara nominal dana stimulan ekonomi dan penggantian perabot sebesar Rp 8 juta.

[adsense]

"Sebahagian KPM ada dapat jadup dan stimulan dan sebahagian saya cek cuma dapat stimulan saja," ungkapnya.

Sementara untuk jadwal pengambilan dana stimulan dan Jadup, warga akan mendapatkan surat undangan melalui Kepala Lingkungan masing-masing.

[adsense]

Kacab PT Pos Barus juga mengimbau agar masyarakat mempersiapkan identitas diri sebelum datang untuk mencairkan BLT Jadup.

"Kami menghindari kesalahan atau kendala selama proses pelayanan agar berjalan lancar dan tertib," ujarnya.

[adsense]

Soal keamanan, lanjut Syaiful, PT Pos Barus telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk berjaga saat berlangsungnya pencairan.

"Kami telah meminta pengamanan dari Polsek Barus untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua unit warung yang digunakan untuk usaha Rumah Makan (RM) ayam penyet dan menjual pakaian serba Rp 35.000 terbakar, Senin (22/6/2026) pukul 21.50 WIB, di Jalan Dahlan Tanjung, Dusun I, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada insiden kebakaran itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

[adsense]

Informasi diperoleh, warga sekitar melihat adanya kepulan asap berasal dari bagian belakang RM ayam penyet, milik Agus Bambang Rismanto (40) warga Dusun I, Desa Dagang Kerawan, yang saat itu melayani orang untuk makan.

Dengan cepat api menyebar hingga menyambar warung penjual pakaian serba Rp 35.000, milik Ismail (32) warga Gang Anur Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjungmorawa, yang berada di sampingnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Curi Kabel Instalasi Listrik Rumah di Tanjugmorawa, Ditangkap Polisi

Beberapa saat kemudian, 3 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) tiba dilokasi, dibantu warga berupaya untuk memadamkan api.

[adsense]

Kapolresta Deliserdang ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Tanjungmorawa, AKP Jonni H Damanik SH MH, Selasa (23/6/2026), mengatakan hingga kini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran.

Guna penyelidikan lebih lanjut, pihaknya telah mengamankan beberapa barang bekas terbakar diantaranya, potongan kayu dan lembaran seng, serta memasang police line di lokasi kebakaran. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ahmad Sumadi (20), seorang mahasiswa yang berjualan roti di Jalan Suprapto, Kota Sibolga ditipu sama pembelinya, Jumat (19/6/2026). Ahasil 2 unit HP dan sebuah power bank milik korban raib.

Namun, naas bagi pelaku berinisial ES (42) hanya kurang dari 24 jam setelah kejadian berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Sibolga, Sabtu (20/6/2026) di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sibolga Baru, Sibolga.

[adsense]

"Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Sibolga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta melalui Humas Aiptu Hadi Sitanggang dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian berdasarkan laporan polisi yang diterima sehari sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Patroli Sabuk Kamtibmas Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

Setelah tiba di lokasi, pelaku kembali menambah jumlah pesanan menjadi 290 buah roti, saat proses pengemasan berlangsung, pelaku kemudian meminjam telepon genggam korban dengan alasan ingin menghubungi istrinya untuk melakukan pembayaran.

[adsense]

Tak berhenti di situ, pelaku juga memberikan sebuah kunci kendaraan dan meminta korban mengambil sepeda motor yang disebut berada di area parkir salah satu minimarket di Jalan Suprapto.

Korban yang percaya kemudian bergegas menuju lokasi yang dimaksud, namun setibanya di sana, sepeda motor yang disebutkan pelaku tidak ditemukan.

[adsense]

Menyadari ada yang tidak beres, korban segera kembali ke tempat kosnya dan pelaku sudah tidak berada di lokasi.

Korban juga mendapati 2 unit handphone serta satu unit power bank miliknya telah hilang.

[adsense]

"Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp5,5 juta dan melaporkannya ke Polres Sibolga," katanya.

Polres Sibolga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan korban, terutama dalam transaksi jual beli dengan orang yang baru dikenal. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Simalungun melaksanakan Patroli Sabuk Kamtibmas sebagai upaya menciptakan lingkungan aman, tertib dan kondusif. Kegiatan tersebut mengedepankan langkah preventif serta membangun kedekatan dengan warga.

"Patroli Sabuk Kamtibmas ini merupakan upaya Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas," kata Perwira Pengendali (Padal) Patroli Sabuk Kamtibmas Satlantas Polres Simalungun, Ipda Yancen Hutabarat, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, patroli tersebut menyasar sejumlah lokasi, seperti kawasan Mobil Pemadam ( Damkar) Simalungun, Puskesmas Baru VI, serta Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas II A Pematangsiantar.

Dalam pelaksanaan kegiatan, personel Satlantas Polres Simalungun melakukan pemantauan situasi keamanan pada fasilitas pelayanan masyarakat dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Lepas Pawai Akbar Sambut Idul Adha

"Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Melalui patroli ini, kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," ungkap Yancen.

[adsense]

Kegiatan Patroli Sabuk Kamtibmas tersebut dipimpin Ipda Yancen Hutabarat bersama personel Satlantas Polres Simalungun Aiptu Efendi Silaen, Aipda Bambang Dermawan, Bripka Zulfan Kemit dan Brigadir Tri Hadi.

Patroli Sabuk Kamtibmas ini menjadi salah satu langkah preventif Polri dengan mengedepankan kehadiran personel di lapangan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Selain melakukan pemantauan, personel juga memastikan situasi arus lalu lintas dan keamanan di sekitar lokasi kegiatan berjalan dengan baik.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, situasi Kamtibmas di wilayah patroli terpantau aman dan kondusif. Masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman serta ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.

[adsense]

Ipda Yancen menambahkan, kegiatan patroli akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, kami terus meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran personel di lapangan merupakan wujud pengabdian Polri untuk memberikan rasa aman," urainya.

[adsense]

Dengan pelaksanaan Patroli Sabuk Kamtibmas secara berkelanjutan, Satlantas Polres Simalungun berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan Presisi. (**)

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumut Muhibuddin, SH MH menerima kunjungan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Agus Arifin, S Sos didampingi jajaran Pejabat Struktural KPU, Senin (22/6/2026)

Pada kegiatan itu, Kajati dengan didampingi Wakajati Eko Adhyaksono, SH.,MH, Asdataun Nurhandayani, SH.MH, Aspidum Suhendri, SH.,MH hingga Kasi Penkum Rizaldi, SH.,MH menerima langsung Ketua KPU beserta para Kepala Divisi dan jajaran Pejabat serta komisioner.

[adsense]

Kajati menyampaikan, kehadiran dan eksistensi KPU pada setiap perhelatan kontestasi politik sangatlah sentral, sehingga perlu dan sangat penting bagi jajaran KPU bersinergi dengan instansi lain termasuk lembaga penegak hukum

"Sinergi dan kordinasi itu diperlukan meminimalisir kecurangan ataupun penyimpangan terhadap kewenangan maupun anggarannya," ujar Kajati.

[adsense]

Baca Juga:

• KUHAP Baru Berlaku, Polrestabes Medan Perkuat Sinergi PPNS dan Kejaksaan

Jajaran KPU berharap sinergitas dengan Kejaksaan akan terus berjalan sebagai implementasi arahan pimpinan KPU Pusat dan Bapak Jaksa Agung.

[adsense]

"Kejaksaan menyatakan kesiapannya dalam mengawal dan melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas KPU, khususnya pada perhelatan kontestasi politik di tahun 2029 nanti," ujar Ketua KPU sebagaimana disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

Kasi Penkum dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026), dalam audensi itu Kajati didampingi Wakajati Eko Adhyaksono, Asdatun Nurhandayani, Aspidum Suhendri dan Kasi Penkum Rizaldi, sementara Ketua KPU didanpingi para Kepala Divisi dan jajaran pejabat serta komisioner KPU. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas berhasil mengungkap kasus pencurian kabel tembaga milik PT Basic International Sumatera di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebanyak 3 tersangka diamankan.

"Pengungkapan kasus ini menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/135/VI/2026/SPKT/Polsek Bosar Maligas. Korban adalah Zhang Wei warga negara asing asal Nei Mongol," kata Kapolsek Bosar Maligas Iptu Soni Silalahi, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Kasus pencurian itu terjadi pada 18 Juni 2026. Tiga pelaku merupakan operator boiler pada perusahaan tersebut. Kerugian korban mencapai Rp 40 juta.

"Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di dalam ruangan pompa air PT Basic International Sumatera Kek Sei Mangkei. Para pelaku mencuri kabel tembaga milik perusahaan," ungkap Kapolsek.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Palas Tetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Juga disita barang bukti satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan dan satu tas ransel untuk menyimpan serta membawa kabel curian keluar dari areal perusahaan.

[adsense]

"Dari hasil keterangan ketiga pelaku, mereka melakukan pencurian kabel tembaga bersama seorang temannya yang belum tertangkap. Mereka menggunakan dua unit sepeda motor dan tas ransel warna merah untuk menyembunyikan dan membawa kabel yang telah dipotong-potong," kata Kapolsek.

Polsek Bosar Maligas berkomitmen memberikan rasa aman bagi seluruh investor dan pekerja di kawasan industri, termasuk melindungi aset-aset perusahaan dari tindak pidana pencurian. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Palas, Senin (22/6/2026).

Penetapan tersebut menjadi tahapan akhir setelah sebelumnya Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada rapat paripurna 18 Juni 2026 lalu.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan Pemkab Palas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Palas Luat Hasibuan SE didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar S.Sos.I dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan SH.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Palas Rotasi 52 Pejabat, dr Sukri Habibi Jadi Direktur RSUD Sibuhuan.

"DPRD melalui fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. APBD harus pro rakyat dan bebas dari kepentingan pribadi," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurutnya, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui berbagai tahapan mulai dari penyampaian pengantar, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah daerah hingga pembahasan bersama komisi-komisi DPRD dan perangkat daerah.

[adsense]

"Seluruh saran, catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah," katanya.

Bupati menyebut sejumlah capaian pembangunan selama Tahun Anggaran 2025, antara lain peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembangunan jaringan irigasi pertanian, peningkatan akses jalan serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

[adsense]

Ke depan, tantangan pembangunan di berbagai sektor masih menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD agar pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir Wakil Bupati H Achmad Fauzan Nasution S.HI M.Pd.I, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Panguhum Nasution S.Sos M.AP, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, organisasi kemasyarakatan serta tamu undangan lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA) mendatangi DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (22/6/2026), untuk menyampaikan surat resmi terkait polemik yang berkepanjangan di Universitas Darma Agung (UDA) Medan.

Koordinator AKDA, Liston Hutajulu, mengatakan surat tersebut bertujuan mendorong DPRD Sumut segera membahas persoalan UDA melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan menjadwalkannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).

[adsense]

Menurutnya, RDP menjadi forum penting untuk menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari yayasan UDA, LLDIKTI Wilayah I Sumut, mahasiswa, dosen hingga pihak-pihak lain yang berkepentingan guna mencari solusi atas konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun.

"Kami berharap DPRD Sumut segera menggelar RDP agar seluruh pihak dapat duduk bersama dan menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi mahasiswa dan dosen," ujar Liston.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Mahasiswa di Medan "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Nyaris Terjadi Ricuh

Usai menyampaikan surat ke DPRD Sumut, AKDA berencana melanjutkan pengaduan ke DPR RI, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Ombudsman RI.

[adsense]

Menurut Liston, negara tidak boleh membiarkan konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian yang jelas karena pihak yang paling dirugikan adalah mahasiswa dan dosen.

"Yang menjadi korban bukan kedua yayasan, tetapi mahasiswa dan para dosen. Karena itu kami akan terus mencari keadilan melalui berbagai lembaga yang berwenang," tegasnya.

[adsense]

Ia mengungkapkan, sebelum menyampaikan surat tersebut, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Sumut, di antaranya Mangapul Purba, Dameria Pangaribuan dan Pantur Banjarnahor, guna mendorong terlaksananya RDP.

AKDA juga mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengambil alih sementara pengelolaan Kampus UDA Medan apabila diperlukan, demi menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa dan dosen.

[adsense]

Dalam surat yang disampaikan kepada DPRD Sumut, AKDA menyampaikan sejumlah tuntutan.

Di antaranya mendesak Yayasan AHU 2025 segera menyelesaikan proses perpindahan homebase dosen yang hingga kini masih menyisakan ketidakpastian.

[adsense]

Selain itu, AKDA meminta LLDIKTI Wilayah I Sumut memberikan kejelasan terkait pencairan Beban Kerja Dosen (BKD) yang telah dilaporkan namun belum direalisasikan.

AKDA juga meminta Yayasan AHU 2025 memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status ijazah yang diterbitkan pada Agustus 2025 dan kemudian dinyatakan tidak sah, sementara mahasiswa mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.

[adsense]

Tuntutan lainnya adalah penyelesaian administrasi mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain namun belum dilaporkan sebagaimana mestinya, serta penghentian penagihan biaya kuliah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademiknya hingga terdapat kepastian hukum.

Tak hanya itu, AKDA meminta klarifikasi terkait informasi yang menyebut Gedung Universitas Darma Agung akan dieksekusi oleh ahli waris almarhum Dr. T.D. Pardede, agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan kampus.

[adsense]

Mereka juga mendesak pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) dosen serta pegawai yang belum diterima, sekaligus meminta kejelasan status pegawai yang dirumahkan tanpa kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.

"Kami mengajak seluruh pihak terkait, termasuk yayasan, LLDIKTI dan instansi pemerintah yang berwenang, untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi secara adil, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Liston. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri Konser Musik DPD Persatuan Artis Sumatera Utara (PASU) Siantar 2026 di Aula Kampus Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Minggu (21/6/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung meriah itu turut dihadiri Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, insan seni, serta masyarakat umum. Konser tersebut menjadi ajang silaturahmi antara anggota PASU dengan masyarakat sekaligus wadah pengembangan seni dan budaya di Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Dalam sambutannya, AKBP Sah Udur Sitinjak menyampaikan apresiasi kepada panitia dan pengurus PASU yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan lancar.

"Melalui kegiatan seperti ini diharapkan semangat kebersamaan semakin tumbuh, hubungan sosial semakin erat, dan sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, insan seni, serta masyarakat dapat terus terjaga demi kemajuan Kota Pematangsiantar," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Patroli Malam, Polres Pematangsiantar Antar Pulang Remaja Perempuan yang Sudah Sepekan Tinggalkan Rumah

Sementara itu, pengurus PASU dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan, kebersamaan, dan persatuan di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya.

[adsense]

Rangkaian acara diisi dengan penampilan sejumlah artis dan musisi yang menghibur para tamu undangan dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai jalannya konser hingga selesai.

Kehadiran Kapolres, Wali Kota, dan unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan seni budaya di Kota Pematangsiantar sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto mengumumkan stimulus ekonomi yang akan dikucurkan oleh pemerintah pada semester II-2026 mendatang.

"Total simulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (22/6/2026) dikutip dari Bloombergtechnoz.com

[adsense]

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan yang akan dimulai lagi pada bulan Juli, Agustus, September

"Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun," sebut Airlangga.

[adsense]

Baca Juga:

• Donald Trump Dinyatakan Bersalah

"Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2 ribu per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," katanya.

[adsense]

Airlangga mengatakan, pemberian subsidi tersebut dilakukan apabila harga kedelai, sebagai bahan bakunya, mengalami kenaikan dari harga acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Saat ini, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai sekitar 2,5 juta ton yang seluruhnya masih diimpor.

Airlangga bilang, bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan Menko Pangan sudah bersurat ke Menko Perekonomian.

[adsense]

Selain itu, Airlangga juga membeberkan beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif tersebut, salah satunya adalah terkait dengan pajak penulis.

"Ini berupa tarif khusus PPH Final royalti, sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden," katanya.

[adsense]

Sementara itu, untuk mendorong mobilitas masyarakat, Airlangga juga mengumumkan adanya diskon transportasi untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru.

Selanjutnya pemerintah juga menetapkan bea masuk 0% untuk import LPG bagi industri petrokimia.

[adsense]

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa di dorong," katanya.

Ia bilang, adanya bea masuk 0% untuk bahan baku plastik ini dapat membantu menahan inflasi terutama karena seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.

[adsense]

"Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0% ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," kata Airlangga.

Selanjutnya terkait program magang dan vokasi juga akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua di semester kedua dan diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Senin (22/6/2026). Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan puluhan slop rokok yang diduga ilegal.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan, pengungkapan itu berawal dari pemeriksaan yang dilakukan petugas di sejumlah toko grosir di kawasan Bulu Sonik dan Sibuhuan, Kecamatan Barumun.

[adsense]

"Pemeriksaan dilakukan di beberapa toko grosir secara humanis, namun tidak ditemukan barang yang dimaksud," ujar AKP Irwansah Sitorus, Senin (22/6/2026).

Meski tidak menemukan barang bukti di lokasi awal, petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke sebuah rumah di Desa Hasahatan Jae yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai.

[adsense]

Baca Juga:

• Curi Kabel Instalasi Listrik Rumah di Tanjugmorawa, Ditangkap Polisi

"Setelah dilakukan pengembangan, kami menemukan lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan langsung dilakukan penindakan," kata Irwansah.

[adsense]

Dari hasil pemeriksaan sementara, rokok tersebut diduga milik seorang pengepul berinisial L. Polisi masih mendalami jaringan peredaran serta alur distribusi barang yang diduga merugikan negara dari sektor penerimaan cukai tersebut.

Irwansah menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Padang Lawas. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas serupa di lingkungan masing-masing.

[adsense]

"Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui layanan Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Peredaran rokok tanpa pita cukai menjadi salah satu perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (22/6/2026).

Dalam persidangan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Langkat, Siska Syahputra, mengaku pernah menerima informasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Langkat, M. Iskandarsyah, mengenai adanya perintah percepatan pengadaan Smartboard.

[adsense]

"Kata Kepala BPKAD, Pak M. Iskandarsyah, ada perintah dari Pak Pj Bupati Faisal Hasrimy agar pengadaan Smartboard segera dilaksanakan, Yang Mulia," ujar Siska saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Siska juga mengakui tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) terkait pengadaan Smartboard tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Dukung Pembangunan 217 Tower Transmisi PLN Langkat-Medan

Saat diperiksa penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi yang dipimpin Jonson David Sibarani, Siska membenarkan pernah menemui Saiful Abdi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan ketika yang bersangkutan menjalani penahanan dalam perkara lain.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan Siska, sempat muncul pembicaraan terkait proses penyidikan perkara Smartboard.

"Iya, Pak, ada kami bilang begitu," jawab Siska saat membenarkan pernyataan Saiful Abdi bahwa sejumlah pegawai meminta agar seluruh persoalan pengadaan Smartboard diarahkan kepadanya karena saat itu ia sudah berada dalam tahanan.

[adsense]

Sementara itu, saksi lainnya, M. Nuh selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menyebut terdakwa Supriadi aktif dalam pelaksanaan pengadaan Smartboard. Menurutnya, Supriadi memerintahkan pembentukan grup WhatsApp yang beranggotakan kepala sekolah penerima bantuan Smartboard.

M. Nuh juga mengungkapkan bahwa pada 24 September 2025 dirinya diajak Supriadi ke sebuah lokasi yang disebut menyerupai gudang. Di lokasi tersebut terdapat beberapa kendaraan pikap yang memuat kotak-kotak Smartboard untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

[adsense]

"Tanggal 24 September 2025 saya diajak Pak Supriadi ke rumah yang mirip gudang. Ada dua atau tiga pikap berisi kotak-kotak Smartboard untuk dibawa ke sekolah," ujarnya.

Tak hanya itu, M. Nuh mengaku pernah diperintahkan membuat proposal usulan pengadaan Smartboard dengan tanggal yang dimundurkan.

[adsense]

"Pada 22 Oktober 2024 saya disuruh Pak Supriadi membuat proposal dengan tanggal mundur ke Agustus 2024, Yang Mulia," katanya.

Saksi juga mengaku pernah diminta membawa dokumen usulan para kepala sekolah ke Kantor Bupati Langkat. Saat tiba di lokasi, ia melihat sejumlah pejabat daerah mengikuti rapat yang dipimpin Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy.

[adsense]

"Saya datang ketika rapat hampir selesai. Ada Pak Sekda Amril, Pak Sekdis Robert Hendra Ginting, Pak Iskandarsyah selaku Kepala BPKAD, Pak Kadis Saiful Abdi, dan Pak Kabid SD Fajar," tuturnya.

Menurut M. Nuh, dalam rapat tersebut sempat muncul pembahasan mengenai Smartboard yang telah disalurkan ke sejumlah SMP swasta. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh majelis hakim, saksi mengakui sebagian informasi yang disampaikannya diperoleh dari pihak lain dan bukan berdasarkan pengamatan langsung.

[adsense]

Majelis hakim mengingatkan saksi agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak menutupi fakta yang diketahuinya terkait perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024. Dakwaan itu merujuk antara lain pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan dugaan penyimpangan serta indikasi mark up dalam proyek pengadaan Smartboard dengan nilai kontrak mencapai Rp29,5 miliar.

[adsense]

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap rangkaian proses pengadaan Smartboard yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.(**)

[adsense]