[adsense]

Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) kembali mengemuka. Ketua komite pemekaran Provinsi Sumpatim Muslim Simbolon menegaskan, gagasan ini telah dimulai sejak tahun 2013 dan sempat memperoleh dukungan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu Gatot Pujo Nugroho.

Menurut Muslim Simbolon, selama ini masyarakat di wilayah pesisir timur menghadapi tantangan geografis dan rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh, sehingga pelayanan publik dinilai belum maksimal.

[adsense]

"Pemekaran ini bukan sekadar wacana lama, tapi kebutuhan nyata. Dengan wilayah yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran,"sebutnya.

Hal ini disampaikan Muslim Simbolon pada acara Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembuk pembangunan daerah bersama para tokoh ASLAB (Asahan–Labuhanbatu), Senin (13/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pastikan Kesiapan Tepat Sasaran, Bupati Batubara Tinjau Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Hadir dalam acara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, wakil Bupati Syafrizal dan lainnya.

[adsense]

Bupati Baharuddin Siagian mengatakan, kegiatan silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar tokoh, tetapi juga sebagai forum strategis untuk merumuskan gagasan pembangunan daerah berbasis potensi wilayah ASLAB.

"Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pendekatan pelayanan kepada masyarakat,"katanya.

[adsense]

Lebih lanjut ia menyampaikan, gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur bukanlah hal baru, melainkan telah dirintis sejak sekitar 13 tahun lalu.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan, pemekaran wilayah memiliki dasar hukum yang jelas dan diperbolehkan selama memenuhi syarat objektif sesuai peraturan perundang-undangan.

[adsense]

"Selama tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik dan didukung kajian yang kuat, pemekaran adalah hal yang sah," katanya.

Dalam forum tersebut, kajian akademik terkait kelayakan pemekaran disampaikan oleh M Yusuf Harahap yang memaparkan bahwa dari sisi potensi daerah, kemampuan fiskal, serta aspek administratif, kawasan ini dinilai memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat apabila berdiri sebagai provinsi sendiri.

[adsense]

Wilayah ASLAB yang juga dikenal sebagai Sumatera Pantai Timur atau Sumpatim mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri Binjai menahan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Tersangka, Agung Ramadhan, S.Kom., resmi ditahan pada Senin (13/4/2026).

Penahanan dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-738/L.2.11/Fd.2/04/2026. Agung diduga terlibat dalam praktik pembuatan kontrak pekerjaan fiktif yang berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2025.

[adsense]

Penyidik mengungkap, kasus ini bermula dari penawaran proyek pembangunan jalan usaha tani dan bantuan irigasi berupa sumur bor kepada kelompok tani. Proyek tersebut diduga dijalankan melalui skema pengadaan langsung.

Dalam praktiknya, tersangka disebut menerima tawaran dari Ralasen Ginting, kemudian bersama-sama menawarkan proyek kepada sejumlah kontraktor. Mereka diduga meminta sejumlah uang sebagai "tanda jadi" atau biaya pengurusan kontrak.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Binjai Tahan Mantan Kadis Ketahanan Pangan Terkait Dugaan Kontrak Fiktif Rp2,8 Miliar

Sebelum ditahan, Agung telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSUD Djoelham Binjai dan dinyatakan dalam kondisi sehat.

[adsense]

" Saat ini, tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Binjai untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Kejari Binjai telah menetapkan lima tersangka. Empat di antaranya telah lebih dahulu ditahan, termasuk Ralasen Ginting, Joko Waskitono, dan Suko Hartono.

[adsense]

Penyidik memastikan pengusutan kasus akan terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di sejumlah wilayah, dengan belasan pelaku diamankan dalam kurun waktu 7 hingga 13 April 2026. Mirisnya, sebagian pelaku masih berusia muda, bahkan 18 dan 19 tahun.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K Pohan, Senin (13/4/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkotika.

[adsense]

"Seluruh penindakan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di sejumlah titik," ujarnya.

Penindakan dilakukan di sejumlah kecamatan, di antaranya Hutaraja Tinggi, Sosa, Aek Nabara Barumun hingga Sihapas Barumun. Lokasi penangkapan bervariasi, mulai dari permukiman warga, warung kopi, area sekolah hingga perkebunan sawit.

[adsense]

Baca Juga:

• Curanmor dan Pencurian HP di Tapteng Terungkap, Pelaku Ditangkap Kurang 24 Jam

Dari tangan para tersangka, polisi menyita enam paket kecil sabu dengan berat bruto 3,97 gram, serta sejumlah barang bukti lainnya.

[adsense]

Penangkapan juga dilakukan di Desa Lubuk Bunut, Hadungdung, Siraorrao hingga Aek Goti, dengan barang bukti berupa paket sabu, alat hisap dan timbangan elektrik. Selain itu, seorang pria asal Kabupaten Rokan Hulu, Riau, turut diamankan dan diduga sebagai pengedar di wilayah Sosa.

Meski penindakan berlangsung intensif, pola pengungkapan umumnya berawal dari laporan masyarakat dan berujung pada penangkapan pengguna serta pengedar kecil di lapangan.

[adsense]

Tokoh pemuda Sibuhuan, Maratagor Harahap, mengaku prihatin atas keterlibatan generasi muda dalam kasus narkotika tersebut.

"Kami apresiasi kerja polisi yang sudah menangkap pelaku di lapangan. Tapi yang kami khawatirkan, anak-anak muda di kampung ini terus jadi korban. Umur 18, 19 tahun itu masih masa depan, tapi sudah terseret narkoba," ujarnya.

[adsense]

Ia berharap aparat tidak berhenti pada penangkapan pengguna dan pengedar kecil, tetapi mampu mengungkap jaringan yang lebih besar.

"Kalau bandar besarnya tidak ditangkap, peredaran ini tidak akan pernah habis. Kasihan generasi ke depan, bisa rusak semua," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Padang Lawas dan mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi.

Saat ini, seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Padang Lawas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Nias berinisial ROZ dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Tahun Anggaran 2022 menuai sorotan. Proses hukum proyek senilai Rp38 miliar itu dinilai sejumlah pihak cacat formil karena belum disertai perhitungan kerugian negara.

[adsense]

Kritik tersebut disampaikan pemerhati hukum Fritz Alor Boy melalui video yang beredar di media sosial. Ia menilai penetapan tersangka berpotensi diskriminatif jika unsur kerugian negara belum diungkap secara jelas.

Di sisi lain, ROZ melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menguji keabsahan status tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Nilai Kewajiban 20 Persen Lahan Tak Berlaku di Kasus Citra Land

"Dalam hukum ada keterangan saksi, ahli, surat atau dokumen, petunjuk hingga keterangan tersangka. Tidak disyaratkan harus lebih dulu menunjukkan kerugian negara," ujarnya kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

[adsense]

Menurut Firman, unsur kerugian negara memang penting dalam perkara korupsi, namun pembuktiannya dilakukan dalam persidangan, bukan pada tahap penetapan tersangka.

"Kerugian negara itu nanti dibuktikan di persidangan. Yang penting dalam penetapan tersangka sudah ada minimal dua alat bukti yang sah," tegasnya.

[adsense]

Ia juga menghormati langkah ROZ yang menempuh jalur praperadilan sebagai hak konstitusional tersangka.

"Silakan saja diajukan. Dalam perkara ini ada lima tersangka, tetapi hanya satu yang menggunakan hak tersebut. Yang lain tidak, itu juga tidak masalah dan tidak boleh dipengaruhi," katanya.

[adsense]

Diketahui, Kejari Gunungsitoli telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni JPZ selaku PPK, OKG sebagai KPA, FLPZ Direktur PT VCM, LN dari manajemen konstruksi, serta ROZ sebagai Kadinkes PPKB. Empat tersangka telah ditahan, sementara ROZ belum ditahan karena tengah mengajukan praperadilan.

Kasus ini masih terus bergulir dan akan berlanjut ke tahap persidangan untuk pembuktian lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan menyatakan tidak mampu mengelola seluruh unit usaha secara mandiri dan memilih menyerahkannya kepada pihak ketiga. Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi 3 DPRD Medan, Senin (13/4/2026).

[adsense]

Menurut Anggia, keterbatasan tenaga kerja menjadi alasan utama. Ia menyebut mayoritas karyawan merupakan perempuan dan tidak lagi berusia muda sehingga dinilai tidak mampu menangani pekerjaan operasional seperti jaga malam, pengelolaan toilet, parkir, dan kebersihan.

Pernyataan tersebut diperkuat Direksi Operasional PUD Pasar Medan, Agus Syahputra. Ia menjelaskan jumlah karyawan sebanyak 676 orang, namun secara fisik dinilai tidak mampu menjalankan seluruh unit usaha.

[adsense]

Baca Juga:

• Gedung Padel di Gunung Putri Jebol Usai Ledakan, Puing Berserakan hingga ke Sekolah

Pernyataan manajemen PUD Pasar itu memicu reaksi keras dari pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Medan. Ketua Komisi 3 Salomo Pardede bersama anggota, termasuk David Roni Ganda Sinaga, Hj Sri Rezeki, dr Faisal Arbie, MBiomed, H Doli Indra Rangkuti dan Eko Aprianta Sitepu, mempertanyakan alasan tersebut.

[adsense]

Komisi 3 menilai, jika karyawan tidak mampu bekerja, seharusnya jumlah pegawai tidak membengkak karena justru membebani anggaran. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PUD Pasar terus menurun, terakhir pada 2024 hanya sekitar Rp400 juta.

Sebelumnya, Komisi 3 telah mengingatkan jajaran direksi yang baru dilantik agar mengelola unit usaha secara mandiri dan tidak lagi menyerahkannya kepada pihak ketiga, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan.

[adsense]

Namun, kenyataannya unit usaha yang masa kontraknya berakhir di Pasar Sukaramai kembali diserahkan kepada vendor baru, sehingga memicu protes dari pihak pengelola lama.

Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Medan merekomendasikan agar kerja sama dengan vendor baru dinonaktifkan sementara dan unit usaha diambil alih kembali oleh PUD Pasar untuk dilakukan peninjauan ulang.

[adsense]

Rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra. Hingga akhir rapat, Komisi 3 menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan PUD Pasar Medan.(**)

[adsense]

[adsense]

Gugatan praperadilan yang diajukan Erwinus Laia terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nias Selatan (Nisel) dikabulkan. Sebelumnya, Erwinus telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Oktober 2025 dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nisel, Edmond Novvery Purba, didampingi Kasi Intelijen Alex Bill Mando Daeli dan penyidik Pidsus, saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026), membenarkan adanya putusan tersebut, meski pihaknya belum menerima salinan resmi.

"Terhadap putusan itu memang tidak bisa dilakukan upaya banding. Namun kami akan melakukan ekspos untuk menentukan langkah penyidik selanjutnya, dan tidak tertutup kemungkinan menetapkan kembali tersangka," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Terjaring OTT KPK

"Karena itu, Kejari Nisel menetapkan yang bersangkutan sebagai DPO pada 26 Januari 2026," katanya.

[adsense]

Menanggapi anggapan bahwa pihaknya tidak serius dalam menangani perkara karena DPO belum tertangkap selama tiga bulan, Kajari menegaskan hal tersebut sesuai dengan aturan.

"Sesuai ketentuan, kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi selama tujuh hari masa praperadilan berlangsung," jelasnya.

[adsense]

Diketahui, penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Nisel tersebut merupakan hasil pengembangan dari fakta persidangan terdakwa Bendahara Dinas PU Nisel di Pengadilan Tipikor Medan.

Kejari Nisel menegaskan akan terus menindaklanjuti perkara tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan langkah lanjutan pascaputusan praperadilan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himpasi) mengecam absennya 27 anggota DPRD Simalungun dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-193 Kabupaten Simalungun, 11 April 2026. Ketidakhadiran tersebut dinilai mencerminkan rendahnya komitmen dan penghargaan terhadap masyarakat serta sejarah daerah.

[adsense]

Ketua Umum Himpasi, Dian G Purba, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026), menyebut hanya 23 dari 50 anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut atau sekitar 46 persen.

"Anggota dewan adalah penyambung lidah rakyat. Namun yang terjadi di Simalungun, rapat paripurna hari jadi daerah hanya dihadiri 23 orang dari 50 anggota dewan. Artinya hanya 46 persen," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Petani Semangat, Harga Kopi di Silimakuta Rp 62.000 per Kilogram

"Konsekuensinya, secara hukum tidak kuorum. Rapat harus diskorsing dan jika tetap tidak terpenuhi, harus dijadwalkan ulang. Jika dipaksakan, hasilnya berisiko tidak sah," katanya.

[adsense]

Himpasi mendesak agar anggota DPRD yang tidak hadir diberikan teguran dan dievaluasi oleh Badan Kehormatan DPRD Simalungun. Selain itu, pihaknya juga akan menyurati partai politik masing-masing anggota dewan yang absen.

Dian menilai ketidakhadiran tersebut menjadi preseden buruk bagi profesionalisme lembaga legislatif serta tidak mencerminkan penghormatan terhadap momen bersejarah daerah.

[adsense]

"Ini sudah menjadi sorotan publik karena dianggap tidak disiplin dan tidak menghormati hari jadi Simalungun," ucapnya.

Ia juga menyinggung nilai-nilai budaya Simalungun yang dinilai tidak dijunjung dalam peristiwa tersebut. "Mereka meremehkan marwah Simalungun, padahal diberi amanah oleh rakyat selama lima tahun," tegasnya.

[adsense]

Himpasi menegaskan akan terus menyuarakan persoalan ini hingga mendapatkan penjelasan dari seluruh anggota DPRD yang tidak hadir serta mendorong partai politik melakukan evaluasi terhadap kadernya di legislatif.(**)

[adsense]

[adsense]

Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras aman dengan total mencapai 57.160 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar empat bulan ke depan.

[adsense]

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan selain stok daerah, cadangan beras nasional saat ini juga mencapai sekitar 4,5 juta ton.

"Stok di Bulog Sumut cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar empat bulan ke depan," ujarnya kepada wartawan, Senin malam (13/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sprint Rally Putaran I Adu Ketangkasan di Sport Centre Batangkuis, Diamankan Polresta Deliserdang

Budi menjelaskan, penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 15 persen atau 240.000 penerima dari total pagu 1,7 juta penerima.

[adsense]

Jumlah penerima bantuan juga meningkat signifikan dari sebelumnya 844.696 menjadi sekitar 1,725 juta orang. Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua bulan.

"Total kebutuhan mencapai sekitar 34.500 ton beras dan 6,9 juta liter minyak goreng untuk satu alokasi," jelasnya.

[adsense]

Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan beras di Sumut tidak hanya mengandalkan produksi petani lokal, tetapi juga didukung suplai dari provinsi lain guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Terkait kelangkaan Minyakkita di pasar Medan, pihaknya akan membahas hal tersebut bersama produsen dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut pada Rabu mendatang.

[adsense]

Sementara itu, realisasi pembelian gabah petani hingga saat ini mencapai 17.100 ton atau setara 8.100 ton beras, masih di bawah target 70.000 ton gabah atau setara 35.000 ton beras.

Bulog Sumut menyatakan akan terus mengoptimalkan penyerapan gabah petani guna menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di daerah.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Para tim semifinalis menyambut positif keputusan panitia memindahkan venue babak semifinal Liga 4 Piala Gubernur Sumatera Utara ke Stadion Mini Pancing. Perubahan ini dinilai menguntungkan karena kualitas lapangan lebih baik dibandingkan Stadion Unimed.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Match Coordination Meeting (MCM) yang digelar di Serayu Coffee, Jalan Sei Serayu, Senin (13/4/2026) petang. Panitia juga memastikan partai final akan berlangsung di stadion yang sama.

[adsense]

Ketua pelaksana kompetisi Liga 4 Sumut dari operator Focus, Iqbal Fuad ST, mengatakan keputusan itu telah disosialisasikan kepada seluruh tim dan mendapat respons positif.

"Lapangan di Stadion Mini Pancing lebih baik, sehingga diharapkan pertandingan bisa berjalan maksimal dan mendukung performa para pemain," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Penjaga Toko Didakwa Tampung Emas Curian Hakim PN Medan

"Musim lalu kami punya hasil bagus di sini hingga bisa melaju ke final dan babak nasional. Itu jadi motivasi tambahan bagi tim," katanya.

[adsense]

Pemain Binjai City Sport Club, Yusrizal Muzaki, juga mengapresiasi langkah panitia memilih venue dengan kualitas lebih baik.

"Semua pemain tentu senang jika bermain di lapangan yang bagus. Ini keputusan yang patut diapresiasi," ujarnya.

[adsense]

Babak semifinal Liga 4 Piala Gubernur Sumatera Utara yang didukung Bank Sumut dijadwalkan berlangsung Selasa (14/4/2026). Laga pertama mempertemukan Binjai City melawan Paya Bakung United pukul 13.00 WIB, disusul semifinal kedua antara Batu Bara United kontra PS Kwarta pukul 15.30 WIB.

Partai final akan digelar pada 17 April 2026 di Stadion Mini Pancing.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Labuhanbatu mengajak seluruh kadernya aktif berperan dalam menyukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 yang mulai berjalan di daerah tersebut.

Ketua DPC GAMKI Labuhanbatu, Herry Anton Sinaga SE MM, mengatakan program PTSL merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Karena itu, kader GAMKI diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam sosialisasi dan pendampingan.

[adsense]

"Saat ini, program PTSL 2026 sudah mulai berjalan di Labuhanbatu. Ini merupakan peluang baik yang patut kita respon bersama. Saya mengajak kita semua agar tidak hanya menjadi penonton dari program pemerintah," ujarnya melalui media sosial GAMKI, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, keterlibatan kader penting untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi. GAMKI, kata dia, dapat menjadi jembatan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata.

[adsense]

Baca Juga:

• GAMKI Sumut Gelar Tiga Agenda Sekaligus

Sebagai tindak lanjut, DPC GAMKI Labuhanbatu akan menggelar diskusi dan pendalaman terkait program PTSL. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/4/2026) pukul 20.00 WIB di Sekretariat DPC GAMKI Labuhanbatu, Jalan Cik Ditiro, Rantauprapat.

[adsense]

Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi kader untuk memahami mekanisme PTSL secara komprehensif sekaligus merumuskan langkah strategis organisasi dalam mendukung program tersebut.

Herry juga mengajak seluruh kader untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. "Mari kita ambil peran, bergerak bersama dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan nyata," ujarnya.

[adsense]

Berdasarkan data Kantor Pertanahan (Kantah) Labuhanbatu, jumlah permohonan PTSL 2026 yang telah masuk mencapai sekitar 600 pemohon. Tingginya angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat, meski kuota program terbatas setiap tahunnya.

Selain itu, peningkatan juga terlihat pada pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan PTSL.

[adsense]

Program PTSL sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara menyeluruh.(**)

[adsense]

[adsense]

Jhonly terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dalam Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) ke-4 yang digelar di Dusun 12 Desa Seibamban, Senin (13/4/2026).

[adsense]

Dalam forum tersebut, Jhonly memperoleh dukungan mayoritas, yakni 8 suara dari total 10 pengurus ranting yang hadir. Sementara dua ranting lainnya masih dalam tahap persiapan organisasi.

Camat Seibamban, Budi Damanik, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang telah lama berdiri dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[adsense]

Baca Juga:

• Buka Pelatihan Pemeriksaan BLUD, Wabup Adlin Tekankan Integritas dalam Pengawasan

Ia menambahkan, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pemuda Pancasila merupakan mitra strategis dalam mengawal kemerdekaan dengan semangat nilai-nilai Pancasila," tambahnya.

[adsense]

Ketua MPC PP Sergai, Dr Muhammad Ziad Ananta, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat ranting di berbagai kecamatan di Sergai.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan Bang Jhonly, PP Seibamban akan semakin berkembang dan maju," ujarnya.

[adsense]

Ia juga mengapresiasi peran insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Kami berterima kasih kepada rekan-rekan pers sebagai pilar keempat demokrasi," katanya.

Perwakilan MPW PP Sumatera Utara, Zainuddin, berharap seluruh administrasi kegiatan RPP dapat disiapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

[adsense]

"Hal ini penting agar ke depan tidak ada lagi pihak yang mempertanyakan legalitas kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua terpilih Jhonly menyatakan komitmennya untuk membesarkan organisasi Pemuda Pancasila di Kecamatan Seibamban serta menjalin kerja sama dengan pemerintah.

[adsense]

"Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program-program kerakyatan demi kemajuan bersama," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit (RS) Adam Malik Medan menjalani visitasi dari World Stroke Organization (WSO) bersama National Neuroscience Institute (NNI) Singapura, Jumat (10/4/2026), dalam rangka proses sertifikasi layanan advanced stroke guna meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar internasional.

Direktur Medik dan Keperawatan RS Adam Malik, dr Otman Siregar SpOT (K) Spine MH, menyebutkan layanan neurologi atau stroke menjadi salah satu dari tiga layanan unggulan rumah sakit tersebut, selain kardiologi dan onkologi.

[adsense]

"Saya percaya kunjungan WSO ini akan memberikan banyak keuntungan bagi kami untuk terus mengembangkan layanan yang lebih baik dalam penanganan stroke," ujar dr Otman melalui keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Perwakilan WSO, Prof Deidre Anne De Silva, menjelaskan visitasi dilakukan untuk meninjau kesiapan dan kelayakan RS Adam Malik dalam memberikan layanan stroke tingkat lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Sprint Rally Putaran I Adu Ketangkasan di Sport Centre Batangkuis, Diamankan Polresta Deliserdang

Tim juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah unit layanan, di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT), layanan radiologi, rehabilitasi medik, ruang rawat inap stroke (Rindu A1), hingga Cath Lab di Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT).

[adsense]

Visitasi ini bertujuan melihat secara langsung alur pelayanan pasien stroke sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan telah sesuai dengan kriteria internasional yang ditetapkan WSO.

Melalui kegiatan ini, RS Adam Malik berharap memperoleh berbagai masukan untuk mencapai sertifikasi layanan advanced stroke, yang diharapkan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Kejaksaan RI, termasuk 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), berdasarkan Surat Keputusan Nomor 488 Tahun 2026 tertanggal 13 April 2026.

[adsense]

Dalam keputusan tersebut, Kajati Sumatera Utara, Harli Siregar, dimutasi menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Posisi Kajati Sumut kini dijabat Muhibuddin yang sebelumnya menjabat Kajati Sumatera Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, membenarkan adanya rotasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Rayakan Paskah, Dihadiri KTA Jaksa Agung dan Anak Anak Yapentra

Selain di Sumut, sejumlah pejabat lainnya juga mengalami pergeseran. Riono Budisantoso ditunjuk sebagai Kajati Kepulauan Bangka Belitung, I Dewa Gede Wirajana sebagai Kajati Riau, Dedie Tri Hariyadi sebagai Kajati Sumatera Barat, dan Saiful Bahri Siregar sebagai Kajati Bengkulu.

[adsense]

Selanjutnya, Sutikno ditunjuk sebagai Kajati Jawa Barat, Teguh Subroto sebagai Kajati Jawa Tengah, Abdul Qohar AF sebagai Kajati Jawa Timur, serta Setiawan Budi Cahyono sebagai Kajati Bali.

Untuk wilayah Indonesia timur, Sugeng Riyanta menjabat Kajati Sulawesi Tenggara, Sila Haholongan Pulungan sebagai Kajati Sulawesi Selatan, Zullikar Tanjung sebagai Kajati Sulawesi Tengah, Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kajati Sulawesi Barat, dan Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kajati Gorontalo.

[adsense]

Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Kejaksaan RI guna meningkatkan kinerja dan optimalisasi penegakan hukum di daerah.

Pergantian Kajati Sumut diharapkan dapat memperkuat kinerja Kejati Sumut dalam penanganan berbagai perkara hukum di wilayah Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dan barang elektronik dalam waktu kurang dari 24 jam. Seorang pria berinisial MS (52) diamankan sebagai terduga pelaku.

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah, Iptu Dian Agustian Perdana, Senin (13/4/2026), mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban, Firon Dominikus Marbun (25), warga Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat.

"Peristiwa pencurian diketahui korban pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Pelaku diduga masuk ke rumah dengan merusak engsel pintu dapur," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi Ketupat Toba 2026, Polrestabes Medan Ungkap 119 Kasus dan Amankan 184 Tersangka

Mendapat laporan tersebut, tim Opsnal Sat Reskrim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui pelacakan digital ponsel milik korban.

[adsense]

"MS diamankan saat melintas di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sorkam Kanan, Senin dini hari sekitar pukul 02.50 WIB," kata Iptu Dian.

Saat ditangkap, petugas menemukan ponsel Realme milik korban di tangan pelaku, serta sebilah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggangnya.

[adsense]

Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi barang bukti lainnya. Sepeda motor korban ditemukan di perkebunan sawit di Kecamatan Sorkam Barat, sedangkan iPhone ditemukan terkubur di bawah pondok di Desa Pahieme.

Saat ini, tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mako Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan mengungkap 119 kasus tindak kejahatan dan mengamankan 184 tersangka selama pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026 yang berlangsung pada 13-29 Maret 2026. Jumlah pengungkapan ini meningkat 24 persen dibanding periode sebelumnya.

[adsense]

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, dalam keterangan pers di Mapolrestabes, Senin (13/4/2026), menjelaskan dari total kasus tersebut terdiri atas 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 58 kasus narkotika dan 3 kasus premanisme.

"Jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 184 orang, dengan rincian 36 tersangka kejahatan jalanan, 64 tersangka perjudian, 81 tersangka narkotika, serta 3 tersangka premanisme," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Penjaga Toko Didakwa Tampung Emas Curian Hakim PN Medan

"Narkotika menjadi pemicu utama meningkatnya angka kriminalitas atau membentuk 'lingkaran setan'," katanya.

[adsense]

Dalam operasi tersebut, Polrestabes Medan juga mengungkap 11 kasus prioritas yang sempat viral di media sosial sebagai respons cepat atas laporan masyarakat.

Untuk sebaran wilayah, kasus curas tertinggi terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Baru, sementara curat dominan di wilayah Polsek Medan Area. Adapun kasus curanmor, perjudian, premanisme dan narkotika paling banyak ditemukan di wilayah Percut Sei Tuan, Polsek Medan Tembung.

[adsense]

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang turut hadir bersama unsur Forkopimda, menilai tingginya angka pengungkapan menjadi ancaman serius bagi keamanan kota, namun mengapresiasi kinerja kepolisian.

"Ini merupakan ancaman serius, tetapi kami melihat keseriusan Polrestabes Medan dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Forkopimda tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkoba, perjudian maupun kejahatan jalanan," tegasnya.

[adsense]

Ia juga menyatakan Pemko Medan akan mengambil tindakan tegas terhadap aparatur yang terlibat narkotika, termasuk pemberhentian dari jabatan.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan pihaknya menyita barang bukti narkotika dalam jumlah besar, termasuk 2 kilogram sabu di kawasan Setia Budi.

[adsense]

Dari pengembangan kasus tersebut, polisi kembali mengungkap jaringan dengan barang bukti 50 kilogram sabu yang diduga berasal dari Aceh Utara.

"Dua kurir yang ditangkap mengaku dijanjikan upah Rp600 juta dan telah tiga kali melakukan pengiriman. Barang ini diduga berasal dari Thailand dan akan diedarkan di Pulau Sumatera," ujarnya.

[adsense]

Polrestabes Medan menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya narkotika, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Memasuki hari ketiga pencarian, mahasiswa UNIKA ST Medan Fakultas Filsafat Siantar, Cristoper Rustam Muda Dua, yang hilang saat berenang di perairan Danau Toba kawasan Air Terjun Situmurun, belum juga ditemukan hingga Senin (13/4/2026).

[adsense]

Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, pemerintah kecamatan, serta relawan terus melakukan pencarian terhadap mahasiswa semester 2 asal Batam tersebut dengan berbagai metode, termasuk penyisiran dan penyelaman.

Plt Kasi Humas Polres Toba, Ipda Khairuddin, mengatakan pencarian juga dibantu tim penyelam dari PT Aqua Farm Nusantara.

[adsense]

Baca Juga:

• Pencarian Mahasiswa Yang Hilang Di Perairan Danau Toba Belum Membuahkan Hasil

Basarnas turut mengerahkan alat pendeteksi keberadaan tubuh manusia di dalam air serta melakukan penyelaman. Upaya penyelaman pertama dilakukan pukul 10.40 WIB hingga 11.00 WIB, namun belum membuahkan hasil.

[adsense]

Tim penyelam mengungkapkan kondisi dasar danau cukup ekstrem, terdapat palung atau curaman dengan kedalaman sekitar 105 meter dan diameter sekitar 30 meter, yang menjadi kendala dalam pencarian.

Suasana haru terlihat di lokasi, saat keluarga korban bersama romo dan suster Fakultas Filsafat UNIKA ST Medan menggelar misa dan doa bersama di titik lokasi korban diduga tenggelam.

[adsense]

Selain itu, orang tua korban juga melakukan ritual dengan meletakkan pakaian korban di perairan danau sebagai bentuk doa agar korban segera ditemukan.

Meski cuaca sempat diguyur hujan dan upaya penyelaman terus dilakukan, korban belum ditemukan hingga sore hari. Sekitar pukul 16.30 WIB, tim gabungan bersama keluarga melakukan penyisiran di sekitar pinggiran danau sebelum akhirnya pencarian hari ketiga dihentikan sementara.

[adsense]

Pencarian akan dilanjutkan kembali dengan memperluas area penyisiran guna menemukan korban.(**)

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara Citra Land di Pengadilan Tipikor Medan menghadirkan sejumlah ahli dari pihak terdakwa, Senin (13/4/2026). Dalam persidangan tersebut, ahli menilai ketentuan kewajiban penyerahan 20 persen lahan tidak dapat serta-merta diterapkan dalam kasus yang tengah disidangkan.

Ahli Hukum Agraria dan Administrasi Pertanahan dari UGM Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail, menyatakan Pasal 165 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan aturan yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

[adsense]

"Pasal tersebut belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas terkait bagaimana pemenuhan penyerahan 20 persen tanah HGU yang diubah menjadi HGB," ujarnya di hadapan majelis hakim saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Iman Subakti.

Menurutnya, ketentuan itu merupakan turunan dari Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2023, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan tidak sepihak.

[adsense]

Baca Juga:

• Vonis Bebas Amsal Sitepu, Kejari Karo Pikir-Pikir Ajukan Upaya Hukum

"Pasal 165 ayat (1) hanya dapat diterapkan dalam perubahan hak, bukan pemberian hak," tegasnya.

[adsense]

Pendapat tersebut diperkuat oleh ahli lainnya, Dr Yagus Suyadi SH MSi dari Universitas Jayabaya. Ia menilai perkara ini lebih tepat mengacu pada Pasal 88 Permen ATR/BPN yang mengatur pemberian hak atas tanah.

Menurutnya, proses pengajuan HGB dari tanah eks HGU yang telah dilepaskan merupakan langkah yang sah dan sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Sementara itu, Hakim Anggota Yusafrihardi Girsang menilai terdapat peluang bagi terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap negara.

"Jika negara juga dibebani kewajiban ganti rugi, maka terbuka peluang bagi terdakwa untuk menggugat," ujarnya.

[adsense]

Ahli hukum bisnis dari Universitas Diponegoro, Prof Nindyo Pramono, juga menjelaskan mekanisme inbreng dalam perkara tersebut. Ia menyebut adanya quasi inbreng, yakni pemasukan modal berupa tanah HGU milik PTPN II ke anak perusahaan, PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

"Jika inbreng dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum," katanya.

[adsense]

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli lainnya dari tim penasihat hukum terdakwa.(**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 21 unit rumah warga di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, mengalami kerusakan akibat angin puting beliung disertai hujan lebat yang terjadi, Minggu (12/4/2026).

[adsense]

Kepala Desa Simanungkalit, Jonter Simanungkalit, mengatakan dari jumlah tersebut, 10 rumah mengalami rusak berat, sementara 11 lainnya rusak sedang.

"Dari 10 rumah rusak berat, tiga rumah milik warga tertimpa pohon tumbang akibat terjangan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," ujarnya kepada jurnalis SIB News Network, Senin (13/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Sait Kalangan II Lapor BPBD Usai Temukan Mayat

Jonter menambahkan, petugas dari TNI, Polri, BPBD Tapanuli Utara bersama masyarakat telah bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang rusak.

[adsense]

"Petugas bersama warga sudah melakukan pembersihan di lokasi terdampak," katanya.

Peristiwa ini menjadi perhatian pemerintah setempat untuk penanganan lanjutan, termasuk pendataan kerusakan dan kebutuhan warga terdampak.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang penjaga toko emas di Delitua, Deli Serdang, Medy Mehamat Amosta Barus (31), duduk di kursi terdakwa setelah didakwa menampung emas hasil pencurian milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu.

[adsense]

Sidang yang digelar di ruang Cakra 8 PN Medan, Senin (13/4/2026), beragendakan pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) AP Frianto Naibaho dalam persidangan menyebut, perkara ini bermula dari aksi pencurian yang dilakukan Fahrul Aziz Siregar (berkas terpisah) di rumah korban di kawasan Medan Sunggal.

[adsense]

Baca Juga:

• Penjaga Toko Didakwa Tampung Emas Curian Hakim PN Medan

"Transaksi pertama terjadi pada 4 November 2025, di mana terdakwa membeli emas seberat sekitar 14 gram senilai Rp20 juta tanpa dokumen resmi," ujar JPU.

[adsense]

Selanjutnya, pada 8 November 2025, terdakwa kembali membeli emas dari pelaku seberat sekitar 30 gram dengan harga Rp40 juta secara tunai.

Transaksi terbesar terjadi pada 12 November 2025, ketika terdakwa membeli dua gelang emas berkadar tinggi seberat 149,5 gram dengan nilai Rp299 juta, yang dibayarkan secara tunai dan transfer.

[adsense]

Untuk menghilangkan jejak, terdakwa diduga melebur seluruh perhiasan tersebut menjadi emas murni berkadar 99 persen. Dari rangkaian transaksi itu, terdakwa disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp6 juta.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan hingga bergulir ke persidangan.

[adsense]

"Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 591 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penadahan," tegas JPU.

Majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menunda persidangan dan akan melanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang penjaga toko emas di Delitua, Deli Serdang, Medy Mehamat Amosta Barus (31), duduk di kursi terdakwa setelah didakwa menampung emas hasil pencurian milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu.

[adsense]

Sidang yang digelar di ruang Cakra 8 PN Medan, Senin (13/4/2026), beragendakan pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) AP Frianto Naibaho dalam persidangan menyebut, perkara ini bermula dari aksi pencurian yang dilakukan Fahrul Aziz Siregar (berkas terpisah) di rumah korban di kawasan Medan Sunggal.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Beri Dukungan Penuh Pertandingan Mini Soccer Piala Gubsu 2026

"Transaksi pertama terjadi pada 4 November 2025, di mana terdakwa membeli emas seberat sekitar 14 gram senilai Rp20 juta tanpa dokumen resmi," ujar JPU.

[adsense]

Selanjutnya, pada 8 November 2025, terdakwa kembali membeli emas dari pelaku seberat sekitar 30 gram dengan harga Rp40 juta secara tunai.

Transaksi terbesar terjadi pada 12 November 2025, ketika terdakwa membeli dua gelang emas berkadar tinggi seberat 149,5 gram dengan nilai Rp299 juta, yang dibayarkan secara tunai dan transfer.

[adsense]

Untuk menghilangkan jejak, terdakwa diduga melebur seluruh perhiasan tersebut menjadi emas murni berkadar 99 persen. Dari rangkaian transaksi itu, terdakwa disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp6 juta.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan hingga bergulir ke persidangan.

[adsense]

"Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 591 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penadahan," tegas JPU.

Majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menunda persidangan dan akan melanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa.(**)

[adsense]

[adsense]