[adsense]

Polres Tanjungbalai bersama jajaran Forkopimda dan kelompok tani sukses menggelar aksi nyata mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan seluas 1,5 hektar milik PT Radita, Kelompok Tani Satkamling Bersinar yang dimotori oleh Polres Tanjungbalai berhasil memanen sebanyak 6 ton jagung, di Jalan Besar Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Sabtu (16/5/2026).

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan kepada harianSIB.com mengatakan bahwa kegiatan tersebut dikemas dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan terhubung langsung via Zoom Meeting dengan Presiden RI dan Kapolri yang berpusat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

[adsense]

Ipda M Ruslan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri SIK MIK. Pada saat tersebut Kapolres mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan komitmen nyata Polri, khususnya Polres Tanjungbalai, dalam mendukung penuh program Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Melalui hasil panen mencapai 6 ton tersebut , Ipda M Ruslan mengatakan bahwa Polres Tanjungbalai berharap dapat memotivasi masyarakat dan kelompok tani lainnya di Kota Tanjungbalai untuk terus mengoptimalkan lahan kosong demi memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Ringkus Dua Pengedar Sabu di Sei Tualang Raso, 15 Gram Sabu Diamankan

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) yang diwakili Kadis Pertanian dan Ketapang, Tukka Siahaan bersama Camat Paranginan, Biduan Raidun Silaban menghadiri kegiatan Panen Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden RI bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Humbang, AKBP Adi Nugroho SH SIK, Wakapolres, Kompol Manson Nainggolan, SH MSi, para PJU Polres Humbahas, Bhayangkari Cabang Humbahas dan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan, menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.

[adsense]

Kegiatan panen ini dilaksanakan serentak dan dirangkai secara virtual dan terhubung langsung dengan Presiden RI. Panen raya jagung serentak kuartal II dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat petani semakin kuat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Humbahas. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Humbahas dan Kementan RI Persiapkan Lokasi Demplot Bawang Putih di Desa Ria-Ria

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan Ops Antik Toba 2026. Seorang pria berinisial RDH (23) ditangkap saat hendak melakukan transaksi sabu di Jalan Besar Bandar Setia, Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (15/5/2026) malam.

Dalam penindakan tersebut, personel Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 10 paket sabu siap edar dengan berat bruto 1,81 gram, satu pipet plastik yang digunakan sebagai sendok sabu, satu bundel plastik klip kosong, serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan terkait aktivitas peredaran sabu di kawasan Bandar Setia.

"Personel Ditresnarkoba Polda Sumut memperoleh informasi adanya seorang pria yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pembelian terselubung atau undercover buy," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Sabtu (16/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pengedar dan Pengguna Sabu di Desa Manunggal Ditangkap

"Dari pelaku, petugas berhasil menyita 10 paket sabu siap edar beserta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan peredaran narkotika," katanya.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku sabu tersebut akan diedarkan kembali dengan keuntungan sekitar Rp10 ribu per bungkus.

"Tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria bernama Samsul yang saat ini masih dalam penyelidikan. Tim juga telah melakukan pengembangan untuk mencari pemasoknya," ungkap Ferry.

[adsense]

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga akan mengirim barang bukti ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lanjutan.

"Kami terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar jaringannya. Tidak ada toleransi bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba di Sumatera Utara," tegas Kombes Pol Ferry Walintukan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ruang publik digital Indonesia baru-baru ini diwarnai polemik kompetisi akademis formal yang bereskalasi menjadi konsumsi massal di ranah siber. Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar penyelenggaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menanamkan nilai konstitusi justru memicu perdebatan publik mengenai objektivitas evaluasi pendidikan dan etika digital. Istilah "Duta Artikulasi" muncul di media sosial sebagai bentuk labelisasi dan sindiran terhadap oknum dewan juri. Juri tersebut dinilai subjektif karena memprioritaskan teknis pelafalan vokal (artikulasi) di atas kebenaran materiil jawaban peserta. Peristiwa yang menimpa tim SMAN 1 Pontianak ini, khususnya tindakan siswa bernama Ocha melakukan interupsi di panggung, secara cepat bermigrasi dari realitas fisik ke ruang virtual melalui mekanisme algoritma media sosial. Dalam hitungan jam, rekaman konfrontasi tersebut menyebar luas di platform TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Fenomena ini tidak lagi sekadar sengketa teknis penilaian di dalam perlombaan, melainkan bertransformasi menjadi gelombang penghakiman massal (cyberbullying) dan pembongkaran identitas pribadi (doxing) terhadap juri bersangkutan. Fenomena ini penting dikaji dari perspektif sosiologi komunikasi digital. Media sosial dalam kasus ini telah berevolusi menjadi lembaga peradilan nonformal (digital pillory) yang sanggup menjatuhkan sanksi moral seketika tanpa proses pembuktian berimbang.

Pangkal sengketa ini bergulir di arena perlombaan LCC 4 Pilar tingkat provinsi di Kalimantan Barat. Kompetisi ini menuntut kemampuan menghafal regulasi negara, ketetapan MPR, dan instrumen hukum secara tekstual maupun kontekstual di bawah tekanan psikologis tinggi. Friksi memuncak tatkala delegasi SMAN 1 Pontianak menyodorkan argumen yang secara substansi dinilai tepat dan selaras dengan dokumen panduan resmi panitia. Kendati demikian, salah satu oknum dewan juri memangkas perolehan poin dengan dalih cara pengucapan kalimat kontestan kurang fasih dan tidak memenuhi standar estetika vokal personalnya. Kebijakan tersebut mencederai nilai sportivitas dan memicu rasa ketidakadilan. Merespons keputusan tersebut, salah satu peserta didik melakukan interupsi terbuka guna mempertahankan hak timnya. Ia menggugat reduksi esensi kebenaran materiil hukum negara oleh indikator teknis pelafalan yang tingkat urgensinya sangat diperdebatkan. Dokumentasi audio-visual momen ketegangan di atas panggung inilah yang memicu ledakan opini di jagat virtual. Kecepatan penyebaran konten ini didorong oleh sejumlah variabel psikologi massa di ruang digital. Faktor utama adalah hadirnya narasi perlawanan pihak yang tidak diuntungkan terhadap dominasi kekuatan besar (asimetri relasi kuasa).

[adsense]

Menurut teori pilihan rasional dan pembentukan gerakan sosial, masyarakat cenderung menaruh simpati pada pihak lemah yang berani menyuarakan kebenaran menentang kesewenang-wenangan figur otoritas formal. Faktor berikutnya ialah akumulasi kekecewaan kolektif warga digital terhadap pola evaluasi birokrasi di Indonesia, di mana aspek prosedural atau formalitas kerap kali menyingkirkan kompetensi riil serta kapasitas intelektual sesungguhnya. Ketika video ini masuk ke dalam algoritma For You Page (FYP) TikTok, efek domino sosial tidak lagi dapat dibendung, dan konversi masalah dari ranah internal lembaga negara ke ranah publik siber menjadi genap terjadi.

Terdapat dua dimensi problematik utama yang harus diurai dari fenomena sosial ini. Dimensi pertama adalah dunia riil yang mengalami disorientasi filosofis kompetisi. Sayembara Empat Pilar diadakan untuk menginternalisasi nilai kebangsaan secara mendalam. Inti internalisasi adalah pemahaman substansi dan pengejawantahan nilai dalam tindakan nyata. Ketika dewan penilai justru mengutamakan aspek artikulasi tutur kata secara berlebihan di atas akurasi data ilmiah, figur tersebut memperlihatkan praktik birokrasi kaku yang lebih mengagungkan kemasan luar ketimbang kualitas isi. Pola pikir kaku ini merefleksikan problem sistemik dalam lanskap edukasi nasional, di mana kepatuhan buta terhadap pakem formalitas kerap kali memasung daya kritis peserta didik. Ketika ada murid memperlihatkan kemampuan analisis tajam serta gigih mempertahankan argumentasinya lewat jalur logis, reaksi pemegang otoritas justru sering kali defensif serta opresif, sembari berlindung di balik dogma bahwa keputusan juri bersifat mutlak. Hak prerogatif juri yang absolut seharusnya bersumber dari objektivitas sempurna, bukan dari selera personal yang anti terhadap masukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dirressiber Polda Sumut Beri Kuliah Umum Bahas Ancaman Nyata Kejahatan Siber di Era Digital

Inti seluruh dinamika sosial ini bermuara pada pemanfaatan paparan publik negatif (negative publicity) sebagai instrumen untuk memberikan efek jera secara instan. Alasan mendasar mengapa masyarakat siber condong memilih jalur viralisme negatif ini berakar dari tingginya ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap efektivitas kanal pengaduan resmi. Ketika warga memandang bahwa pelaporan sengketa lewat prosedur formal birokrasi internal lembaga sering kali berujung buntu atau lamban, maka panggung siber diadopsi sebagai jalan pintas untuk memburu keadilan mandiri.

[adsense]

Berdasarkan penelitian Jonah Berger dan Katherine L. Milkman mengenai transmisi emosi di media sosial, konten yang memicu emosi dengan aktivasi tinggi (high-arousal emotions) seperti kemarahan akibat ketidakadilan memiliki tingkat penyebaran (virality rate) jauh lebih tinggi dibandingkan emosi pasif seperti kesedihan. Kemarahan kolektif inilah yang menggerakkan netizen untuk melakukan penegakan hukum sosial secara mandiri. Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari sanksi sosial digital ini bekerja melalui tiga fase utama yang berurutan.

Fase pertama berupa kerusakan reputasi permanen.

[adsense]

Julukan sindiran "Duta Artikulasi" akan melekat permanen pada reputasi digital (digital footprint) sang penilai dalam jangka waktu sangat lama. Saban kali namanya dimasukkan dalam mesin perambah internet, rekam jejak yang menyembul ke permukaan adalah narasi kegagalan moralnya dalam ajang cerdas cermat tersebut. Hal ini menciptakan hukuman psikologis konstan bagi subjek bersangkutan. Fase kedua mencakup sanksi struktural institusional. Lembaga negara atau kepanitiaan besar tentu enggan mempertaruhkan kredibilitas instansinya runtuh demi melindungi ego oknum penilai. Tekanan masif pengguna internet memaksa otoritas formal melakukan investigasi ulang, merilis pernyataan resmi, hingga mencoret nama bersangkutan dari daftar penugasan masa depan. Ini adalah wujud nyata kuasa opini publik digital yang mampu menggerakkan dan mengintervensi struktur formal hukum atau organisasi.

Fase ketiga ialah lahirnya efek gentar (deterrence effect) kolektif. Kasus ini mengirimkan sinyal peringatan sangat kuat bagi para pendidik, pejabat, atau siapa saja yang memegang kendali kekuasaan di Indonesia agar tidak bersikap sewenang-wenang atau mengandalkan penilaian subjektif. Teori panoptikon dari Michel Foucault mengenai pengawasan kini berlaku dalam ruang siber, di mana setiap pemegang otoritas sadar bahwa tindakan mereka berada di bawah potensi pengawasan konstan oleh kamera ponsel masyarakat sipil yang siap memindahkan tindakan keliru ke ruang sidang siber nasional.

[adsense]

Namun, mekanisme ini membawa cacat bawaan yang mengkhawatirkan, yaitu nihilnya asas proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman sosial. Sanksi moral dari masyarakat internet kerap kali jauh melampaui bobot kekhilafan yang diperbuat. Kekeliruan teknis dalam menakar poin lomba, yang idealnya dituntaskan melalui rapat evaluasi internal atau permohonan maaf secara profesional, justru dibalas dengan pembunuhan karakter secara total (character assassination) yang merusak kesehatan jiwa, kelangsungan karier, hingga ketenteraman domestik seseorang di luar konteks perlombaan. Inilah kontradiksi terbesar dari prahara ini. Para pengguna internet yang mengklaim tengah memperjuangkan keadilan bagi hak-hak peserta, dalam operasinya, justru menciptakan ketidakadilan baru lewat pelanggaran privasi dan perundungan massal yang tidak kalah kejamnya dari watak kaku penilai yang mereka kecam.

Guna memutus rantai setan antara ketidakadilan di ranah institusional dan anarki di panggung digital, mutlak diperlukan solusi yang menyentuh kedua belah pihak. Dari koridor kelembagaan pendidikan, peta jalan pertama ialah penataan standar serta transparansi instrumen evaluasi perlombaan. Pihak penyelenggara kompetisi wajib merombak parameter penilaian agar sepenuhnya objektif. Bobot skor harus secara gamblang mengalokasikan porsi dominan, berkisar antara delapan puluh lima persen hingga sembilan puluh persen, khusus untuk mengukur kebenaran substansi materiil.

[adsense]

Unsur estetika seperti artikulasi pengucapan atau dinamika vokal semestinya diletakkan sebagai pelengkap atau indicator pemisah saat terjadi skor kembar (tie-breaker), bukan menjadi batu sandungan utama yang menganulir substansi argumen sahih. Langkah kedua meliputi proses seleksi dewan juri profesional yang memiliki stabilitas emosi, kepekaan sosiologis terhadap dinamika psikologis remaja, serta kedewasaan dalam menerima masukan kritis.

Langkah ketiga berupa penyediaan wadah banding yang responsif dan kredibel melalui pembentukan komite khusus atau dewan hakim pengawas independen dalam setiap gelaran sayembara, sehingga kontestan memiliki jalur resmi yang terhormat untuk memperjuangkan haknya tanpa perlu bergantung pada viralitas siber. Dari aspek tata kelola ruang siber, langkah awal yang krusial adalah pembiasaan melayangkan kritik berbasis esensi masalah (substance-based criticism), bukan melancarkan serangan personal (ad hominem). Masyarakat siber wajib dilatih memfokuskan energi kritik pada kebijakan atau cacat sistemnya, bukan menyasar bentuk fisik, kehidupan domestik, atau kerabat dekat sang pelanggar.

[adsense]

Langkah berikutnya ialah menghentikan pemanfaatan aksi pembongkaran rahasia pribadi (doxing) sebagai instrumen penghakiman karena tindakan tersebut melanggar hukum siber yang diatur ketat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah terakhir ialah membudayakan tradisi verifikasi data (tabayyun digital) secara menyeluruh sebelum bereaksi di media sosial guna menghindari jebakan pembingkaian konten (framing) yang sengaja dieksploitasi demi mengejar metrik kunjungan serta popularitas akun belaka. Polemik sosial ini sepatutnya dikonversi menjadi momentum pembenahan nasional secara kolektif, bukan sekadar dijadikan bahan gurauan atau komoditas gosip digital yang menguap begitu saja seiring bergantinya tren internet. Publik menaruh harapan tinggi agar ke depan, rahim pendidikan nasional mampu melahirkan lebih banyak profil pelajar tangguh yang memiliki keteguhan moral, ketenangan psikologis, serta kemampuan retorika berpikir runtut untuk menegakkan kebenaran kendati berada di bawah tekanan struktur kekuasaan.

Kita juga berharap kualitas mental pemberani dari para generasi muda di masa depan tidak perlu lagi diuji lewat konfrontasi melelahkan di atas podium yang menguras energi emosional, melainkan tumbuh subur di dalam ekosistem akademik yang menghargai perbedaan, adil, serta penuh kasih sayang. Di sisi lain, institusi pemerintahan maupun lembaga penyelenggara sayembara diharapkan mampu menanggalkan watak alergi terhadap masukan kritis dan memandang meledaknya opini di media sosial sebagai detektor dini (early warning system) yang memberi sinyal bahwa ada komponen dalam sistem tata kelola mereka yang membutuhkan penanganan darurat dengan segera.

[adsense]

Prahara sosial ini merupakan refleksi dari potret buram dinamika masyarakat kita saat ini. Pada satu dimensi, ia menyingkap masih kokohnya feodalisme birokrasi yang lebih mendewakan formalitas kemasan luar dan subjektivitas dalam ruang evaluasi di dunia nyata. Namun pada dimensi sebaliknya, ia mempertontonkan bagaimana kekuatan teknologi komunikasi mampu menjelma menjadi instrumen penyeimbang kekuasaan yang luar biasa lewat mekanisme pengumpulan massa digital secara instan. Daya kejut sanksi siber yang digalang oleh masyarakat internet terbukti efektif memaksa lahirnya transparansi serta koreksi seketika yang kerap kali gagal diwujudkan oleh sistem pelaporan konvensional. Walau begitu, kita tidak boleh abai terhadap fakta bahwa pola peradilan massa di internet ini laksana pisau bermata dua yang membawa risiko destruktif berupa penyerangan privasi serta perundungan siber tanpa kendali etika.

Tantangan besar kita sebagai bangsa yang berlandaskan falsafah luhur Pancasila adalah bagaimana menjembatani jurang pemisah antara kedua realitas ini. Kita wajib merombak dan memperkuat objektivitas sistem di dunia nyata agar keadilan dapat tegak berdiri secara mandiri tanpa perlu bergantung pada belas kasihan algoritma viral, sembari secara simultan terus mengedukasi warga siber agar terampil menggunakan jempolnya secara cerdas, proporsional, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab. Melalui keselarasan langkah tersebut, dinamika ruang digital tidak akan bergeser menjadi arena liar yang menggerus nilai kemanusiaan, melainkan berfungsi sebagai pemandu arah moral digital yang menuntun bangsa ini menuju tatanan kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih adil dan bermartabat selaras dengan cita-cita luhur negara yang senantiasa kita ejawantahkan atau internalisasikan.( Penulis Dosen Praktisi UNITA)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tiga pria masing-masing ED (33) terduga pengedar, GS (29) dan S (43) pengguna sabu, dibekuk petugas Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan, Jumat malam (15/5 /2026), di Jalan Beringin Raya, Gang Pendawa 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabuoaten Deliserdang.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 plastik klip sedang berisikan sabu, 5 plastik klip kecil kosong, 1 set bong, 1 kaca pireks, 1 unit HP dan uang tunai.

[adsense]

Kasat Narkoba AKP AR Riza, Sabtu (16/5/2026), mengatakan, ED, GS dan S beeikut barang bukti ditangkap ketika berada di dalam rumah. Saat itu GS dan S baru selesai mengonsumsi sabu-sabu.

"Dari hasil interogasi, ED mengakui perbuatannya sebagai pengedar narkotika jenis sabu," ujar Riza.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Bandar dan Kurir Pil Ekstasi di Toba

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Toba menangkap dua pria yang diduga sebagai bandar dan kurir narkotika jenis ekstasi dari Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (16/5/2026) dini hari.

Dua pria yang diamankan yakni, HK (34) warga Simalungun dan HJS alias Adek (38) warga Kecamatan Balige, yang diduga sebagai bandar atau pemasok utama pil ekstasi.

[adsense]

Kapolres Toba melalui Ps Kasi Humas Polres Toba Ipda Khairuddin, membenarkan adanya penangkapan dua orang pria yang diduga sebagai kurir dan bandar narkoba tersebut.

Dijelaskannya, pengungkapan kasus ini berawal dari hasil penyelidikan tim terkait informasi adanya transaksi narkotika jenis ekstasi di wilayah Balige.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap 2 Pengedar Sabu di Titipapan

Dalam pemeriksaan awal, HK mengaku pil ekstasi tersebut diperoleh dari HJS alias Adek dan rencananya akan diantarkan kepada pemesan. Atas pengakuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kandang ternak babi milik HJS alias Adek di Desa Aek Bolon Julu, Kecamatan Balige.

[adsense]

Di lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah plastik assoy hijau yang berisi 156 butir pil ekstasi warna cokelat berlogo Batman, 85 butir pil ekstasi warna biru berlogo Superman, 5 plastik klip ukuran sedang, 1 bungkus plastik klip berbagai ukuran, 1 botol kaca bertutup dan 1 timbangan digital.

"Total barang bukti pil ekstasi yang diamankan sebanyak 243 butir," ujarnya.

[adsense]

Setelah menemukan barang bukti tersebut, tim Satres Narkoba kemudian mencari HJS alias Adek. Sekitar pukul 05.30 WIB, tersangka berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Aek Bolon Jae, Kecamatan Balige. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan dua unit telepon genggam.

Polisi juga menyita satu unit dispenser yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan pil ekstasi sebelum dipindahkan ke kandang babi.

[adsense]

"Kami akan terus menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam peredaran narkoba. Peran serta masyarakat sangat kami harapkan untuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika," tegas Khairudin.

Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Toba untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Jumat malam (15/5/2026) dan berlanjut hingga Sabtu dini hari (16/5/2026), Jalan Marelan Raya di kawasan Pasar 3 dan Pasar 4, Kelurahan Rengas Pulau, terendam banjir.

Selain itu, air hujan yang tidak tertampung drainase yang disinyalir telah mengalami pendangkalan, juga mengalir dan merendam kawasan pemukiman penduduk.

[adsense]

Kondisi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Kota Medan menuju Belawan sekitarnya mengalami gangguan, terjadi antrean panjang berbagai jenis kendaraan bermotor.

Banjir tersebut sangat menganggu kegiatan masyarakat, khususnya pengguna jalan dan para pedagang di sepanjang Jalan Marelan Raya, kawasan Pasar 3 dan Pasar 4.

[adsense]

Baca Juga:

• Jembatan “Bungkuk” di Desa Panggugunan Rampung Dikerjakan

Sementara itu, pada Sabtu sore, kawasan pemukiman penduduk dan jalan raya, di Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Bagan Deli dan Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, terendam air laut ketika terjadi pasang naik dengan debit air yang cukup tinggi.

[adsense]

Bahkan luapan air laut tersebut mengakibatkan sejumlah kawasan pemukiman penduduk di Kelurahan Terjun, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan dan Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, terendam ait laut.

Meski hanya berlangsung beberapa jam, banjir luapan air laut yang kerap merendam pemukiman penduduk dan areal perkantoran, sangat menganggu kenyamanan warga dalam melakukan kegiatan rutinnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tanjungbalai diwakili Kapolsek Teluk Nibung AKP SRT Siburian, mengikuti peluncuran (launching) 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, melalui konferensi video virtual, Sabtu (16/5/2026).

Selain Kapolsek Teluk Nibung, agenda berskala nasional itu juga dihadiri unsur Forkopimda di antaranya, perwakilan Wali Kota Tanjungbalai yaitu Kadisnaker dan Koperasi UMKM Agus Salim Lubis, perwakilan DPRD, perwakilan Dandim 0208/As, perwakilan Danlanal TBA, perwakilan Kajari, para Camat, Danramil, serta para Lurah dan Ketua KDKMP se-Kecamatan Teluk Nibung dari Gedung KDKMP, Jalan Yos Sudarso Tanjungbalai.

[adsense]

AKP SRT Siburian, menyampaikan, kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat yang menyentuh langsung masyarakat di daerah.

"Hari ini kita mengikuti peluncuran 1061 KDKMP oleh Presiden secara virtual. Kita semua berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi, menghidupkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Tanjungbalai," ujar Siburian. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Listrik PLN Akhirnya Menyala di Dusun Untemungkur Tapteng

[adsense]

[adsense]

Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap dua pria, E (40) dan RS (46), terduga pengedar sabu-sabu di Jalan Platina 4, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Petugas juga menyita barang bukti berupa 5 plastik klip berisi sabu, 1 dompet warna merah,1 HP Android dan uang tunai.

Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kasat Narkoba AKP AR Riza, Sabtu (16/5/2026), mengatakan, E dan RS ditangkap setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan peredaran narkoba di kawasan Lingkungan 10, Kelurahan Titipapan, Medan Deli.

[adsense]

"Setelah menerima informasi dari warga, personel Satnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penggrebekan di lokasi," ujarnya.

Ketika dilakukan penggerebekan,lanjutnya, E sedang menunggu pembeli dan sempat berusaha melarikan diri. Namun petugas berhasil melakukan pengejaran dan mengamankannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Viral Jual Sabu di Pantailabu, Polresta Deliserdang Tangkap 2 Terduga Pelaku

Guna pengusutan lanjut, E dan RS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD GAMKI Sumut) menggelar Sidang Pleno Ke-II di Restoran Ria Medan, Kamis (14/5/2026) malam.

Sidang yang berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga 22.30 WIB tersebut dipimpin langsung Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumban Batu didampingi Sekretaris Erwin Nopiter Situmorang dan Bendahara Eva Lucia Simamora.

[adsense]

Kegiatan mengusung tema "Pulihkan Bangsa Kami" sebagaimana Mazmur 80, dengan subtema "Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformatif dan Inovatif".

Dalam sidang pleno tersebut, jajaran pengurus membahas sejumlah agenda penting organisasi, mulai dari evaluasi program kerja, penggantian antar waktu (PAW) kepengurusan, hingga penyusunan program jangka pendek tahun 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• DPD GAMKI Sumut Apresiasi Respon Cepat Bupati Taput Tangani Bencana

Sidang pleno juga membahas Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap lima orang fungsionaris DPD GAMKI Sumut yang dinyatakan tidak aktif dan berhalangan tetap. Dalam keputusan sidang, PAW terhadap lima fungsionaris tersebut disahkan sekaligus menetapkan mereka dibebastugaskan dari jabatan dengan ucapan terima kasih atas pelayanan selama menjabat.

[adsense]

Selain itu, sidang menetapkan sejumlah program strategis organisasi untuk tahun 2026 melalui pembentukan beberapa kepanitiaan kegiatan.

Untuk kegiatan Apel Kebangsaan GAMKI Sumut Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kota Pematangsiantar pada Juni 2026, sidang menunjuk Anugrah Ompusunggu sebagai ketua, Fransiska Purba sebagai sekretaris, dan Victor Gulo sebagai bendahara panitia.

[adsense]

Kemudian, Panitia Pelatihan UMKM dan Ekonomi Kreatif GAMKI Sumut Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 menetapkan Daulat Sinaga sebagai ketua, Monang Simanjuntak sebagai sekretaris, dan Restu Sirait sebagai bendahara.

Sementara itu, untuk kegiatan Pelatihan Kepemimpinan atau Pendidikan Kader Madya GAMKI Sumut Tahun 2026 yang akan digelar di Aula Kantor BPSDM Pemprovsu pada Agustus 2026, sidang menetapkan Hamonangan Sinaga sebagai ketua, Ruben Siagian sebagai sekretaris, dan Mandike Ginting sebagai bendahara.

[adsense]

Dalam sidang pleno tersebut, DPD GAMKI Sumut juga membahas penyelesaian persoalan internal DPC GAMKI Kabupaten Deliserdang.

Melalui keputusan sidang, Jonni Naibaho disahkan sebagai Ketua DPC GAMKI Kabupaten Deliserdang dan Jenny Rasdi Lumbangaol sebagai Sekretaris.

[adsense]

Sidang juga memerintahkan agar pelantikan DPC GAMKI Kabupaten Deliserdang dilaksanakan paling lambat pada 16 Juni 2026 mendatang. Selain itu, Jonni Naibaho dan Jenny Rasdi Lumbangaol diminta segera menyusun struktur kepengurusan DPC GAMKI Deliserdang sebanyak 25 orang dengan komposisi setengah berdasarkan rekomendasi Jonni Naibaho dan setengah lagi berdasarkan rekomendasi Jenny Rasdi Lumbangaol. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba mengungkap kasus peredaran narkotika dalam pelaksanaan Ops Antik Toba 2026. Seorang pria berinisial S alias D alias WG (54), ditangkap saat diduga hendak mengedarkan narkotika jenis ganja di kawasan Jalan Medan Area Selatan, Gang VIII, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Jumat (15/5/2026) malam.

Dari tangan pelaku, personel Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut berhasil menyita 24 bungkus ganja siap edar dengan berat bruto 71,07 gram, satu kaleng permen merek FOX, serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan personel terkait aktivitas peredaran ganja di kawasan Medan Area.

"Personel Ditresnarkoba Polda Sumut memperoleh informasi mengenai adanya seorang pria yang diduga mengedarkan narkotika jenis ganja di Jalan Medan Area Selatan, Gang VIII. Tim kemudian melakukan penyelidikan dan undercover buy atau pembelian terselubung," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Sabtu (16/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batu Bara Amankan Dua Terduga Pengedar Sabu

"Dari hasil penangkapan, petugas menyita 24 bungkus ganja siap edar dengan total berat bruto 71,07 gram," katanya.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui seluruh barang bukti ganja tersebut adalah miliknya dan rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Kota Medan.

"Tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang pria berinisial Borok di kawasan Jalan Bromo Medan. Saat ini tim masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasoknya," ungkap Ferry.

[adsense]

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga akan mengirim barang bukti ke laboratorium forensik serta mengembangkan jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Kami terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke jaringan di atasnya. Tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di Sumatera Utara," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, membongkar karut-marut berbagai persoalan serius terkait tata ruang dan konflik agraria, serta adanya ribuan desa yang terjebak dalam kawasan hutan dan HGU, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan.

"Masalah ini harus segera diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026), di Medan, seusai berkunjung ke Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang disambut Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, beserta jajaran pemerintah daerah.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Paluta memaparkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perkembangan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta sejumlah rekomendasi penyelesaian konflik agraria di daerah itu.

Penrad yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang saat ini tengah dibahas di tingkat legislatif.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Kasus Lahan PTPN Dituntut Masing-Masing 1,5 Tahun Penjara

Menurut Penrad, selama ini banyak persoalan muncul akibat ketidaksinkronan penetapan fungsi kawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, persoalan itu menjadi salah satu laporan yang paling banyak diterima Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.

[adsense]

Selain itu, Penrad juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan tata ruang, sehingga revisi undang-undang ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi masyarakat adat agar hak-hak mereka tidak lagi terpinggirkan.

"Komunitas masyarakat adat harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang. Ini penting supaya tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan akibat penetapan kawasan yang tidak berpihak kepada masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Penrad juga mendorong optimalisasi fungsi GTRA untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria di Paluta, termasuk persoalan yang terjadi di Desa Ujung Gading Julu, seraya meminta seluruh rekomendasi hasil forum GTRA diserahkan kepada dirinya untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.

Penrad turut menyoroti persoalan desa-desa yang berada di atas kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan catatan DPD RI, hampir 60 persen desa di Indonesia berada dalam kawasan tersebut, sehingga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur desa.

[adsense]

"Selama status desa masih berada di kawasan hutan atau HGU, penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi terkendala. Yang paling dirugikan tentu masyarakat," ujarnya.

Karena itu, ia meminta Pemkab Paluta memasukkan program inventarisasi desa di kawasan hutan dan HGU ke dalam agenda kerja GTRA. Ini perlu langkah serius, termasuk penetapan tapal batas desa permanen agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah dan fasilitas umum desa.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan tata ruang dan mendukung percepatan reforma agraria di Paluta.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat mempercepat penyelesaian konflik pertanahan sehingga program reforma agraria dan penataan ruang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Intelkam di Lapangan Apel Mapolres, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Sabtu (16/5/2026). Upacara berlangsung khidmat, dipimpin Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya selaku inspektur upacara.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Kasat Intelkam resmi diserahterimakan dari AKP Rubenta Tarigan Sibero kepada AKP Organ Sembiring. Pergantian pejabat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja institusi.

[adsense]

Upacara itu dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu Ny Pida Wahyu, Wakapolres Kompol Panggi S Simbolon, para Kabag, Kasat, Kasi, Kasubag serta sejumlah personel bintara dari berbagai satuan fungsi, seperti Satuan Samapta, Satuan Binmas, gabungan Satuan Reskrim, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Lalulintas hingga Bhayangkari.

Upacara diawali laporan perwira upacara, penghormatan pasukan, pembacaan keputusan Kapolda Sumatera Utara, hingga pengambilan sumpah jabatan Kasat Intel yang baru yang didampingi rohaniawan. Kemudian penandatanganan berita acara serah terima jabatan, sumpah jabatan dan pakta integritas.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Gagalkan Peredaran Sabu di Perkebunan Sawit Labura

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya menegaskan, mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Ia berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan terus meningkatkan profesionalisme serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110, personel piket langsung menuju lokasi keributan di Jalan Bali, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Jumat (15/5/2026).

Laporan tersebut awalnya diterima dari seorang warga berinisial A melalui Call Center 110 Polres Pematangsiantar. Informasi yang masuk segera diteruskan operator kepada personel piket Polsek Siantar Utara untuk ditindaklanjuti di lapangan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, personel yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan dan meminta keterangan awal dari pelapor.

Dari hasil interogasi awal, diketahui keributan tersebut diduga melibatkan pihak debt collector dengan pemilik kendaraan. Situasi yang sempat menjadi perhatian warga sekitar itu kemudian ditangani dengan cepat guna mencegah persoalan berkembang lebih jauh.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Tangkap Terduga Pelaku Pencurian di Tanjung Tongah

[adsense]

[adsense]

PT Socfin Indonesia (Socfindo) Kebun Aek Pamienke kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan tempe yang digelar di Hall Lapangan Tenis PT Socfindo Kebun Aek Pamienke, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Kepala Tata Usaha (KTU) PT Socfindo Aek Pamienke, Dedy S, Sabtu (16/5/2026), mengatakan kegiatan tersebut dihadiri langsung Principal Director Luluk Williams bersama Hartaty M Tarigan selaku istri General Manager, Indun Sugihartana dan dr Michael Tamalate.

[adsense]

Selain itu, kegiatan juga dihadiri rombongan Tim Kumpulan Ibu dan Istri Staff Socfindo (KISS), Group Man III Irwan Saban, Pengurus PT Socfindo Aek Pamienke Mukhsin Haji, Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung, Kadis Ketenagakerjaan dan Perlindungan Labura H Rojali Sagala, Camat Na IX-X, Camat Aeknatas, Kepala Desa Bangunrejo, sejumlah kepala desa lainnya serta Lurah Bandardurian.

Dedy menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan pada Rabu (13/5/2026) itu diawali dengan pemaparan mengenai proses produksi tempe yang higienis dan berkualitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakan Kemenhaj Labura Dr H Ibrahim Sihombing Meninggal Dunia di Penang

"Pesertanya merupakan ibu-ibu PKK dari Desa Bangunrejo dan Desa Kampungyaman," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, sebelum pelatihan dimulai, Luluk Williams menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengolahan tempe sebagai produk bernilai gizi tinggi dan memiliki peluang pasar yang luas.

Ia berharap para peserta nantinya mampu memproduksi tempe secara mandiri dan menjadikannya sebagai peluang usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

[adsense]

"Semoga melalui pelatihan ini para peserta memiliki keterampilan membuat tempe yang higienis, berkualitas dan dapat dikembangkan menjadi usaha rumahan," katanya.

Secara terpisah, Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung mengapresiasi langkah PT Socfindo Aek Pamienke yang terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

[adsense]

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan perekonomian keluarga.

"Pelatihan ini sangat positif karena selain menambah keterampilan, juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Socfindo Kebun Aek Pamienke di Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Kali ini, bantuan dan kepedulian perusahaan menyentuh SD Negeri 112322 Padangnabidang yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labura.

[adsense]

Kepala Tata Usaha (KTU) PT Socfindo Aek Pamienke, Dedy S, Sabtu (16/5/2026), mengatakan perusahaan telah melakukan renovasi bangunan sekolah guna meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar.

"Di sekolah itu, perusahaan telah melakukan renovasi bangunan sekolah," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Buka MTQ dan FSQ Tingkat Kabupaten 2026

Selain itu, perusahaan bersama Tim Kumpulan Ibu dan Istri Staff Socfindo (KISS) turut menggelar sosialisasi pola makan sehat kepada para siswa melalui program "Isi Piring Makan Sehat, Sedap dan Sederhana".

[adsense]

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (13/5/2026) dan dihadiri Principal Director PT Socfindo, Luluk Williams, bersama Hartaty M Tarigan selaku istri General Manager, rombongan Tim KISS, Group Man III Irwan Saban, pengurus PT Socfindo Aek Pamienke Mukhsin Haji, serta perwakilan Dinas Pendidikan Labura.

Dalam kesempatan itu, Luluk Williams juga meresmikan hasil renovasi bangunan sekolah yang ditandai dengan pengguntingan pita.

[adsense]

Luluk berharap bantuan dan perhatian yang diberikan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Labura, khususnya bagi siswa dan tenaga pendidik di SD Negeri 112322 Padangnabidang.

"Semoga kepedulian PT Socfindo ini bermanfaat bagi dunia pendidikan di Labura," ujarnya.

[adsense]

Secara terpisah, Irwan Saban dan Mukhsin Haji turut menyampaikan harapan agar hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat terus terjalin.

Keduanya juga meminta doa agar produksi perusahaan semakin baik serta seluruh staf dan karyawan PT Socfindo senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kerja. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sukarman (61), warga Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, mengeluhkan lambannya penanganan kasus dugaan pengrusakan lahan sawit miliknya yang telah dilaporkan sejak 2019.

Kepada wartawan harianSIB.com, Sabtu (15/5/2026), Sukarman mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian hukum meski penyidik disebut telah menetapkan tersangka sejak 2022.

[adsense]

"Sudah hampir tujuh tahun saya menunggu. Katanya tersangka sudah ada, tapi perkara ini belum juga selesai," ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan, Sukarman melaporkan dugaan pengrusakan tanaman sawit miliknya ke Polres Tapanuli Selatan pada 5 September 2019 dengan nomor laporan STPL/221/IX/2019/TAPSEL/SUMUT.

[adsense]

Baca Juga:

• Danton Satpam Akui Ardeli Sempat Diborgol saat Mediasi Perkelahian

Namun hingga kini perkara tersebut belum juga dinyatakan rampung.

[adsense]

Dalam surat resmi Polres Padang Lawas Nomor B/621/V/RES.1.10/2025/Reskrim tertanggal 20 Mei 2025, penyidik bahkan meminta pelaksanaan ekspos atau gelar perkara bersama ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Surat itu juga menyebut perkara telah beberapa kali bolak-balik melalui petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Lawas sejak 2020 hingga 2025.

[adsense]

Sukarman mengatakan, lahan sawit seluas sekitar 2,5 hektar yang dirusak tersebut ditanami sebanyak 302 pokok sawit produktif. Ia memperkirakan nilai kerugian akibat pengrusakan itu mencapai sekitar Rp906 juta apabila ditaksir Rp3 juta per pokok sawit.

"Semua sawit itu saya rawat bertahun-tahun. Kalau ditaksir sekarang, kerugiannya sangat besar bagi keluarga kami," katanya.

[adsense]

Menurut Sukarman, sebelum dirusak, kebun sawit tersebut rata-rata menghasilkan sekitar 1,4 ton setiap dua minggu atau sekitar 2,8 ton per bulan.

Ia mengaku hasil kebun sawit itu selama ini menjadi sumber penghasilan utama untuk membantu mencukupi kebutuhan tiga anaknya yang telah berkeluarga serta dua orang cucunya.

[adsense]

"Saya hanya ingin ada kepastian hukum. Perkara ini sudah terlalu lama berjalan," kata Sukarman.

Sementara itu, wartawan harianSIB.com masih berupaya mengkonfirmasi Agus Priyono terkait perkembangan perkara tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut dalam waktu tiga hari berhasil membongkar 134 kasus narkotika dengan total 179 tersangka yang diamankan dari berbagai daerah di Sumut.

Tak sekadar menangkap pelaku, aparat juga menggulung titik-titik yang diduga menjadi pusat aktivitas narkoba. Sebanyak 26 barak dan gubuk yang kerap dijadikan lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika dibongkar hingga dibakar petugas.

[adsense]

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti dalam jumlah besar berupa 937,71 gram ganja, 491,76 gram sabu, 76,50 butir pil ekstasi serta empat vape mengandung etomidate.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan menegaskan, penindakan dilakukan serentak oleh seluruh jajaran sebagai bentuk komitmen membersihkan Sumatera Utara dari peredaran narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Barak Narkoba di Tanjung Morawa, Ringkus Kurir Sabu

Menurut Ferry, pembongkaran barak narkoba dilakukan agar tempat tersebut tidak lagi dipakai sebagai lokasi transaksi maupun konsumsi narkotika.

[adsense]

"Kami ingin memutus aktivitas narkoba sampai ke akar-akarnya. Karena itu bukan hanya pelakunya yang ditindak, tetapi tempat-tempat yang digunakan untuk aktivitas narkotika juga dihancurkan," ujarnya.

Dari data pengungkapan, kasus target operasi orang mendominasi dengan 54 kasus dan 54 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi 148,39 gram sabu, 181,70 gram ganja, 35,50 butir pil ekstasi dan empat vape mengandung etomidate.

[adsense]

Sementara pengungkapan target operasi tempat mencapai 55 kasus dengan 83 tersangka. Dalam kategori ini, polisi menyita 300,24 gram sabu, 407,20 gram ganja serta lima butir pil ekstasi.

Pengungkapan menonjol terjadi di wilayah Mandailing Natal dengan barang bukti mencapai 166,25 gram sabu dan 211,50 gram ganja.

[adsense]

Sedangkan dari pengungkapan non target operasi, aparat mengamankan 42 tersangka dari 25 kasus berbeda dengan barang bukti 43,13 gram sabu, 348,51 gram ganja dan 36 butir pil ekstasi.

Di sisi lain, kegiatan gerebek sarang narkoba yang dilakukan di 27 titik menghasilkan 16 kasus dengan 25 tersangka. Polisi turut menemukan empat orang yang positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine.

[adsense]

Polda Sumut memastikan penindakan terhadap jaringan narkotika akan terus diperluas sebagai langkah nyata menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Mendukung program swasembada bawang putih nasional, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan monitoring perkembangan kondisi lahan percontohan (demplot) bawang putih di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Jumat (15/5/2026).

Monitoring lokasi dilakukan bersama Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Tommy Nugraha beserta tim dari Kementerian Pertanian, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan SP MP bersama jajaran staf, guna memastikan kesiapan lokasi lahan menjelang rencana kunjungan kerja Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Kepala Dinas Pertanian Ketapang Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan menyampaikan bahwa persiapan lokasi lahan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyambut program pengembangan bawang putih nasional.

Kolaborasi antara Pemkab Humbahas dengan Kementerian Pertanian RI diharapkan mampu mempercepat realisasi pengembangan komoditas tersebut di kawasan food estate Humbahas.

[adsense]

Baca Juga:

• Investor Asal Tiongkok Akan Kembangkan Budi Daya Bawang Putih di Humbahas

Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan persiapan lokasi lahan dapat berjalan optimal sebelum pelaksanaan penanaman.

[adsense]

Rencananya, kunjungan Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Humbahas tidak hanya meninjau kondisi pertanian secara umum, tetapi juga akan dirangkaikan dengan kegiatan penanaman perdana demplot bawang putih di lahan food estate sebagai model percontohan pengembangan komoditas bawang putih di daerah tersebut.

Pengembangan bawang putih di Kabupaten Humbahas diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya program swasembada bawang putih. Kabupaten Humbahas diproyeksikan menjadi salah satu daerah penghasil bawang putih di Indonesia, ujar Tukka. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali mengungkap dua kasus peredaran narkotika dalam pelaksanaan Operasi anti narkoba (Antik) Toba 2026.

Dua terduga pelaku diamankan dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Kamis (14/05/2026)

[adsense]

Pengungkapan pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/103/V/2026/SPKT Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut tanggal 14 Mei 2026

Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan seorang remaja berinisial RAF (16), berstatus pelajar dan merupakan warga Kecamatan Medang Deras.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Barak Narkoba di Tanjung Morawa, Ringkus Kurir Sabu

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip transparan kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram.

[adsense]

Selang satu jam kemudian, Satresnarkoba Polres Batubara kembali mengungkap kasus kedua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/104/V/2026/SPKT Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut tanggal 14 Mei 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap pria berinisial A (25), seorang nelayan yang tinggal di Gang H. Nuraini, Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras. Tersangka ditangkap sekitar pukul 23.15 WIB di Lingkungan I Pangkalan Dodek Baru.

[adsense]

Dari tangan tersangka, polisi menyita dua plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga sabu dengan berat bruto 3,44 gram, satu bungkus plastik klip kosong ukuran besar berisi 35 plastik klip kecil kosong, satu unit timbangan digital, serta uang tunai sebesar Rp140 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Kapolres Batubara, Doly Nelson HH Nainggolan melalui Kasat resnarkoba, Arifin Purba kepada jurnalis harianSIBcom, Sabtu (16/05/2025) mengatakan pihaknya terus menggencarkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batubara.

[adsense]

Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batu Bara guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]