[adsense]

(harianSIB.com)

[adsense]

Timnas Indonesia U-19 harus mengakhiri langkahnya di Piala AFF U-19 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Australia U-19 pada laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Delissrdang, Kamis (11/6/2026) malam WIB.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dengan kedua tim sama-sama bermain terbuka. Australia lebih dulu menciptakan peluang pada menit ke-19 melalui sepakan jarak dekat Alexander Garbowski, namun bola masih melenceng dari sasaran. Indonesia merespons lewat lemparan jauh Fabio Azkairawan, meski belum membuahkan ancaman berarti.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan Ingatkan Kemampuan Keuangan Pemko Ikut Talangi Proyek BRT Rp 1,9 Triliun

Garuda Muda beberapa kali mencoba menekan lewat tembakan jarak jauh, termasuk percobaan Arkhan Kaka pada menit ke-26, tetapi belum mengarah ke gawang. Di sisi lain, kiper Indonesia Dafa Al Gasemi tampil sigap menahan sejumlah peluang Australia, termasuk sepakan Wong serta tendangan bebas Haine Eames.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-66 melalui kombinasi Amar Brkic dan Arkhan Kaka, namun sontekan di depan gawang gagal menghasilkan gol. Dafa kembali menjadi penyelamat dengan melakukan penyelamatan penting dari sundulan pemain Australia beberapa menit kemudian.

[adsense]

[adsense]

Drama terjadi menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-89, Marcus Neil sempat mencetak gol untuk Australia yang awalnya dianulir karena offside. Namun setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR), wasit mengesahkan gol tersebut sehingga Australia unggul 1-0.

Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini membuat Indonesia U-19 harus puas melanjutkan turnamen ke laga perebutan tempat ketiga, sementara Australia melaju ke partai final.

[adsense]

Pelatih Indonesia U-19, Nova Arianto, mengakui laga ini menjadi pelajaran bagi skuadnya untuk laga selanjutnya.

"Terima kasih kepada para pemain. Ini sepakbola levelnya di atas kami. Kami tidak boleh lengah sedikit saja, langsung dihukum lawan. Banyak pelajaran yang bisa diambil untuk persiapan ke depan, terutama menuju Kualifikasi Piala Asia U-20," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Pengiriman Delapan PMI Nonprosedural ke Malaysia, Lima Tersangka Ditahan

Kapten tim Putu Panji juga menyampaikan kekecewaan atas gol di menit akhir, namun tetap mengapresiasi dukungan suporter.

"Kami kebobolan di menit akhir. Terima kasih kepada suporter yang sudah hadir. Semoga di laga perebutan tempat ketiga nanti kami masih mendapat dukungan," katanya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dengan hasil ini, Indonesia U-19 akan bersiap untuk laga perebutan peringkat ketiga melawan Kamboja. Sementara Australia menantang Thailand di final AFF U-19 2026, Sabtu (13/6/2026). (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob Poldasu Kerahkan Kekuatan Penuh Amankan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026

[adsense]

Massa menamakan kelompoknya dari LSM GUSSUR bersama masyarakat, Kamis (11/6/2026), unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut meminta supaya dilakukan pengusutan mafia titik dapur MBG dan jangan tebang pilih.

Dalam aksi itu, pengunjuk rasa menyampaikan dukungan dan beberapa tuntutan. Pengunjuk rasa menyatakan mendukung Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi di BGN dengan mengusutnya transparan, profesional dan tanpa tebang pilih.

[adsense]

Meminta Kejagung mengusut dugaan keterlibatan inspektur utama BGN, berikan ruang justice Collaborator, dan meminta Kejati Sumut agar mengusut semua dapur MBG di Sumut, yang diduga ada keterkaitan dengan nama-nama yang disebut salah satu tersangka yang sudah ditahan Kejagung.

Pengunjuk rasa juga meminta Kejati Sumut memeriksa seluruh dapur yang beroperasi setelah portal BGN ditutup pada 6 Nopember 2026, serta mengaudit yayasan dan penguasa titip dapur, untuk sikat semua pelaku korupsi MBG.

[adsense]

Baca Juga:

• Respons Rencana Aksi Reformasi Jilid II, Kapolri Imbau Mahasiswa Tertib Saat Unjuk Rasa

Sebelumnya di antara pengunjuk rasa ada yang menerobos masuk ke halaman kantor Kejati Sumut melewati pagar besi.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum, pada kesempatan tersebut Kajati Sumut pada intinya menyampaikan, akan meneruskan aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa ke Kejagung, yang saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi MBG.

Kasi Penkum menambahkan, bahwa sebagaimana diberitakan media, terkait kasus MBG dan dugaan korupsi di BGN, saat ini sedang ditangani Kejaksaan RI di Kejagung, bukan ditangani di Kejati Sumut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan mendapat sorotan dari anggota DPRD Medan. Anggota DPRD Medan, Lailatul Badri, mengingatkan agar pelaksanaan proyek transportasi massal tersebut tidak menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya kemacetan dan membebani keuangan daerah.

Kepada wartawan , Kamis (11/6/2026), Lailatul menjelaskan proyek BRT meliputi Medan, Deliserdang dan Kota Binjai. Namun kondisi ruas jalan di Medan berbeda dengan kota besar lain yang memiliki infrastruktur lebih luas. Penyempitan jalan akibat jalur khusus BRT dikhawatirkan mengurangi ruang kendaraan lain dan memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah titik.

[adsense]

Selain itu, Lailatul juga menyoroti skema pendanaan proyek yang disebut berasal dari Bank Dunia. Ia menegaskan masyarakat perlu memahami bahwa pendanaan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan, bukan hibah murni. Pemko Medan juga ikut menalangi proyek BRT tersebut.

DPRD juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menanggung biaya operasional BRT ke depan. Pasalnya, layanan transportasi massal yang telah berjalan saat ini dinilai masih membutuhkan subsidi besar dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

[adsense]

Baca Juga:

• Dam Truk Tabrak Vario di Jalinsum Batubara, Dua Luka Berat

Politisi Perindo ini menyesalkan Kadis Perhubungan Medan Erwin Saleh tidak hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) gabungan, Selasa (9/5/2026) di Komisi 4 DPRD Medan. Dinas Perhubungan hanya mengutus Ranto Agustinus Simanungkalit, Kepala Seksi Angkutan Jalan. Ketika ditanya berapa besar dana yang dianggarkan Dinas Perhubungan untuk membiayai proyek BRT ini, Ranto tidak bisa menjawab membuat Komisi 4 kecewa.

[adsense]

"Kita akan memanggil Kadis Perhubungan Medan, tidak boleh lagi diwakil-wakilkan kepada kepala bagian maupun kepala seksi, karena hanya Kadis yang berkompeten menjelaskan," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan 22 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) definitif di kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan tersebut menjadi langkah strategis PKB dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan memanaskan mesin partai menuju agenda politik nasional 2029.

Penetapan para ketua DPC definitif merupakan hasil rangkaian proses panjang mulai dari penjaringan, penyaringan, Musyawarah Cabang (Muscab), hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan oleh Tim Koordinator Pembentukan Kepengurusan DPC PKB Masa Bakti 2026-2031 atas mandat langsung dari DPP PKB.

[adsense]

Ketua DPW PKB Sumut, Ashari Tambunan, menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan pemetaan calon ketua DPC oleh Tim Penataan Struktur DPC PKB Sumut yang kemudian dilaporkan kepada DPP PKB pada 5 Maret 2026.

"Para calon kemudian ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua DPC melalui Muscab yang berlangsung pada 6 hingga 18 April 2026. Selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Ketua DPC dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada 9 Mei 2026," ujar Ashari kepada wartawan, Kamis petang (11/6/2026).

[adsense]

Berdasarkan hasil rapat pleno Tim Koordinator, DPP PKB akhirnya menetapkan 22 Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB definitif di Sumatera Utara untuk masa bakti 2026-2031.

Ashari menegaskan, para ketua yang telah ditetapkan selanjutnya diberi mandat untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap di daerah masing-masing bersama Tim Penataan Struktur DPC PKB sebagai tim formatur dengan pengawasan langsung dari DPP PKB.

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa keputusan DPP PKB tersebut bersifat final dan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan definitif.

"Penetapan kepengurusan lengkap nantinya akan dituangkan dalam SK DPP PKB yang bersifat final dan mengikat. Penilaian juga mempertimbangkan berbagai capaian kader serta komitmen organisasi yang tercatat dalam sistem internal partai," ujarnya.

[adsense]

Ketetapan tersebut ditandatangani Tim Koordinator Pembentukan Kepengurusan DPC PKB Masa Bakti 2026-2031 yang terdiri dari Cucun Ahmad Syamsurijal, Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Ida Fauziyah, dan Halim Iskandar.

Koordinator Tim Penataan Struktur DPC PKB Sumut, Muniruddin Ritonga, mengatakan proses konsolidasi dan penyusunan kepengurusan masih terus berlangsung di sejumlah daerah yang belum ditetapkan.

[adsense]

Menurutnya, dari 23 kabupaten/kota yang sebelumnya diusulkan kepada DPP PKB, baru 22 daerah yang ditetapkan, sementara Kabupaten Toba masih dalam proses verifikasi dan pertimbangan internal partai.

"Direncanakan akan menyusul sekitar 10 kabupaten/kota lainnya pada kloter berikutnya. Saat ini masih terdapat beberapa tahapan verifikasi dan pertimbangan internal yang harus diselesaikan," kata Munir.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Mohammad Bobby Afif Nasution mendorong para Bupati dan Wali Kota se-Sumut memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerapan feasibility study atau studi kelayakan usaha. Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan UMKM dilakukan secara lebih terukur, berbasis data, dan mampu menarik minat investor.

Dorongan itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Menurut Bobby, studi kelayakan akan membantu pemerintah daerah menilai potensi usaha secara objektif, menentukan arah pengembangan UMKM, serta mempermudah akses pembiayaan dari perbankan maupun program bantuan pemerintah.

"Jadi jika bapak ibu ingin menawarkan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tinggal membawa data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. UMKM tidak hanya dibina secara umum, tetapi harus dianalisis kelayakannya secara terstruktur agar bisa naik kelas dan memiliki daya saing," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• HKBP dan Negara : 95 Tahun Berjalan Bersama

Pada kesempatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa inovasi dan investasi merupakan dua pilar utama dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumut, di tingkat nasional maupun internasional.

[adsense]

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi harus terus didorong, sementara investasi perlu difasilitasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bobby.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan PIISU 2026, mulai dari pameran inovasi daerah, promosi peluang investasi, forum bisnis, temu investor, business matching, hingga pertunjukan seni dan budaya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan masyarakat.

[adsense]

"Melalui PIISU 2026, kita berharap lahir peluang investasi baru, semakin kuatnya UMKM, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nubaity Harahap mengatakan, PIISU 2026 mengusung tema "Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah".

[adsense]

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan berbagai inovasi daerah, peluang investasi, produk unggulan UMKM, serta potensi pariwisata Sumatera Utara kepada investor dan masyarakat luas.

Pembukaan PIISU 2026 juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Di antaranya, Hotel Niagara Parapat menjalin kerja sama dengan Cleopatra Entertainment dalam bidang seni pertunjukan.

[adsense]

Selain itu, Atsari Hotel bersama Bunga Low dan Makmur Jaya menyepakati kerja sama penyediaan kudapan hotel. PT Aquafarm juga menjalin kemitraan dengan Koperasi Nelayan Jaya terkait pemanfaatan limbah dan hasil olahan ikan tilapia (nila) untuk pemberdayaan koperasi nelayan. (*)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan di Sumut pada Kamis (11/6/2026) pukul 09.39 WIB, atau sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal yang menargetkan penormalan sistem selesai, Minggu (14/6/2026).

Keberhasilan tersebut membuat pasokan listrik di Sumut kembali normal dan pengaturan pasokan melalui manajemen beban tidak lagi diberlakukan.

[adsense]

Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini kembali menikmati pasokan listrik selama 24 jam penuh.

Pemulihan sistem ditandai dengan kembali terhubungnya jaringan transmisi 275 kilovolt (kV) Galang-Simangkuk ke sistem interkoneksi Sumatera, yang menjadi salah satu kunci penormalan pasokan listrik di wilayah tersebut.

[adsense]

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundhakir Salman mengatakan percepatan pemulihan dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja seluruh personel yang terlibat.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan Sumut telah kembali normal sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal. Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menikmati listrik secara normal selama 24 jam. Manajemen beban juga tidak lagi dilakukan," ujar Mundhakir.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan percepatan pemulihan tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim PLN di lapangan serta dukungan berbagai pihak yang terlibat selama proses penanganan gangguan.

Mundhakir juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan kesabaran dan pengertian selama proses pemulihan berlangsung.

[adsense]

Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumut, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung upaya percepatan penormalan sistem kelistrikan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungannya selama proses pemulihan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas doa, dukungan, dan kolaborasi yang diberikan sehingga sistem kelistrikan Sumatera Utara dapat kembali normal lebih cepat dari estimasi," katanya.

[adsense]

Meski sistem telah kembali normal, PLN memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik.

Penguatan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan energi yang andal dan berkualitas bagi masyarakat.

[adsense]

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123 apabila membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan laporan terkait layanan kelistrikan. (*)

[adsense]

[adsense]

IHSG bergerak fluktuatif pada perdagangan Kamis (11/6/2026) sempat menyentuh level 6.010 sebelum turun hingga 5.784 dan akhirnya ditutup melemah 0,28% di level 5.886,032.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Kamis (11/6/2026) menyebutkan, pelemahan terjadi seiring tekanan mayoritas bursa Asia serta melemahnya Rupiah yang ditutup di level Rp17.975 per dolar AS. Sejumlah saham yang memberi tekanan terhadap IHSG antara lain BBRI, BMRI, ANTM, BRPT hingga TINS.

[adsense]

Kinerja pasar dipengaruhi data penjualan ritel April yang mengalami kontraksi 3,7% secara tahunan, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Sementara harga emas dunia relatif stabil di kisaran 4.090 dolar AS per ons troi atau sekitar Rp2,37 juta per gram, setelah sempat bergerak di atas 4.100 dolar AS per ons troi selama perdagangan. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik Tempat Bekerja di Asia

[adsense]

[adsense]

Mobil dam truk berpelat BM 9968 AI menabrak sepeda motor Honda Vario BK 3465 QAI yang dikendarai Lira, 17 tahun, warga Dusun I Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Dam truk dikemudikan Reyhan, 17 tahun, warga Dusun II Sedayu Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Kecelakaan terjadi di Jalinsum Medan - Kisaran KM 136 -137 tepatnya di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara.

Kasi Humas Polres Batubara, AKP Pardamean Tamba SH mengatakan kecelakaan ini membuat 2 orang mengalami luka berat dan satu luka ringan. Sepeda motor mengalami kerusakan pada kap depan pecah dan sock depan patah. "Sedangkan dam truk mengalami kerusakan pada kaca depan pecah bomper depan penyok,"

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob Poldasu Bubarkan Tawuran Saat Patroli Dini Hari di Medan

"Saat bersamaan datang sepeda motor yang dikendarai Lina membonceng Tati dari arah Kisaran menuju ke arah Medan atau berlawan arah," ucapnya

[adsense]

Pengemudi truk tak dapat mengelak hingga menabrak motor korban dan masuk ke dalam kolong. Pengendara dan penumpang Vario terlempar sejauh 8 meter dari lokasi tabrakan.

Tabrakan mengakibatkan pengendara Vario mengalami luka kaki kiri patah, tangan kanan patah, luka robek di kepala dan lecet pada kaki kanan. Demikian pula penumpang Vario mengalami paha kiri patah dan luka robek pada kaki kanan.

[adsense]

Sementara penumpang dum truk bernama Dana, 19 tahun, warga Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar mengalami luka pada mata sebelah kiri akibat pecahan kaca depan. Pengemudi dum truk tidak mengalami luka.

Kedua korban luka berat telah dievakuasi ke RSUD Bidadari Batubara guna perawatan medis. "Kasus ini dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Batubara dan kedua kendaraan yang terlibat dalam tabrakan telah diamankan di Unit Gakkum," ungkapnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman penjara kepada empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dua di antaranya juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Vonis dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Keempat terdakwa masing-masing Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan perencanaan terlebih dahulu terhadap korban Andrie Yunus.

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi Bersinar 2026, BNNK Sergai Amankan 10 Orang dan Sita Sabu

Terdakwa Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

[adsense]

"Terdakwa I pidana pokok penjara selama 3 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata hakim.

Sementara terdakwa Budhi Hariyanto Widhi divonis dua tahun enam bulan penjara dan juga dipecat dari dinas militer.

[adsense]

"Terdakwa II pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," lanjut hakim.

Untuk terdakwa Kapten Nandala Dwi Prasetyo, majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Sedangkan terdakwa Sami Lakka divonis satu tahun enam bulan penjara.

[adsense]

Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Nandala maupun Sami Lakka.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan yang digelar pada 3 Juni 2026, Oditur Militer menuntut keempat terdakwa masing-masing dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara tanpa tuntutan pemecatan dari dinas militer.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang mengalami luka berat akibat penyiraman air keras. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan tiga perusahaan besar asal China, Alibaba, Baidu dan BYD, ke dalam daftar hitam perusahaan yang dinilai mendukung pengembangan militer China.

Keputusan tersebut diumumkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) melalui pembaruan daftar "Chinese Military Companies" yang dirilis pada Senin (8/6/2026). Langkah itu menambah ketegangan hubungan antara Washington dan Beijing yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai persaingan perdagangan, teknologi dan geopolitik.

[adsense]

Dalam daftar terbaru, Pentagon menyebut Alibaba, Baidu dan BYD memiliki keterkaitan dengan strategi pengembangan militer China melalui afiliasi dengan State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.

Pentagon mendefinisikan perusahaan militer China sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan militer China, atau perusahaan yang berkontribusi pada kebijakan "fusi militer-sipil" yang mengintegrasikan riset dan inovasi sipil ke sektor pertahanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Breaking news: Israel Serang Iran, Houthi Tutup Laut Merah, Timur Tengah Makin Panas!

Perusahaan yang masuk dalam daftar itu, termasuk entitas yang berada di bawah kendalinya, akan dilarang mengikuti kontrak pertahanan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang mulai berlaku pada akhir bulan ini.

[adsense]

Menanggapi keputusan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington DC mengecam langkah pemerintah AS dan menyebut kebijakan itu sebagai tindakan diskriminatif terhadap perusahaan China.

"Perusahaan-perusahaan China yang berbisnis di luar negeri telah secara ketat mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka beroperasi," kata juru bicara Kedutaan Besar China.

[adsense]

Pihak kedutaan juga meminta pemerintah AS menghentikan penggunaan alasan keamanan nasional secara berlebihan dan menciptakan iklim bisnis yang adil serta tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China.

Alibaba membantah tuduhan yang dilontarkan Pentagon dan menilai pencantuman perusahaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

[adsense]

Hal serupa juga disampaikan Baidu. Perusahaan teknologi itu menyatakan tidak ada alasan kredibel yang mendukung keputusan pemerintah AS.

"Tuduhan bahwa Baidu adalah perusahaan militer sama sekali tidak berdasar. Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh opsi yang tersedia untuk menghapus nama perusahaan dari daftar tersebut," kata juru bicara Baidu.

[adsense]

Sementara itu, BYD hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait pencantuman namanya dalam daftar tersebut.

Ketua Komite DPR Amerika Serikat untuk urusan China dari Partai Republik, John Moolenaar, menyebut daftar terbaru itu sebagai peringatan terhadap perusahaan-perusahaan China yang dinilai bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

[adsense]

"Perusahaan-perusahaan Amerika harus berhenti berbisnis dengan ancaman terhadap keamanan nasional ini. Jika tidak, mereka turut mendukung kebangkitan kekuatan militer China," ujarnya.

Perluasan daftar hitam tersebut terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan tingkat tinggi yang bertujuan meredakan ketegangan perang dagang dan rivalitas teknologi antara kedua negara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman delapan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia melalui jalur laut. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan pengiriman pekerja migran nonprosedural.

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan SIK, menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai rencana pemberangkatan sejumlah warga negara Indonesia ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi.

[adsense]

"Informasi yang kami terima menyebutkan para korban akan diberangkatkan menggunakan kapal kayu dari kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai menuju Malaysia melalui jalur laut," ujar Kristinattara saat memberikan keterangan pers di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Ditres PPA/PPO bersama Satgas Bais Tanjungbalai Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal beserta para pelaku dan korban di Perairan Kuala Bagan Asahan pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 08.00 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob Poldasu Bubarkan Tawuran Saat Patroli Dini Hari di Medan

Dari hasil pengungkapan, petugas menyelamatkan delapan calon PMI yang seluruhnya laki-laki. Para korban diketahui berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dan wilayah sekitarnya.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para korban dijanjikan pekerjaan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia. Namun, mereka diduga akan diberangkatkan secara ilegal tanpa dokumen ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Selain mengamankan para korban, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit kapal kayu pukat jaring berwarna biru-merah yang digunakan sebagai sarana transportasi, 11 unit telepon genggam yang diduga terkait aktivitas perekrutan dan pemberangkatan korban, serta uang tunai sebesar Rp480 ribu.

[adsense]

Penyidik kemudian menetapkan lima tersangka masing-masing berinisial B, IN, MJ alias MJT, AA dan P alias I. Kelimanya diduga memiliki peran berbeda dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan calon pekerja migran tersebut.

"Saat ini seluruh tersangka telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," tegas Kristinattara.

[adsense]

Ia menambahkan, praktik pengiriman pekerja migran nonprosedural sangat berisiko karena dapat menempatkan para korban dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 457 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

[adsense]

Selain itu, mereka juga dipersangkakan melanggar Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur larangan penempatan pekerja migran secara nonprosedural. (**)

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali meraih penghargaan internasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Subholding Gas Pertamina tersebut berhasil meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 – Indonesia Chapter pada ajang HR Asia Awards 2026.

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas komitmen PGN dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional dan kolaboratif bagi seluruh pekerjanya.

[adsense]

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Rachmat Hutama, dalam siaran tertulis yang diterima, Kamis (11/6/2026), mengatakan transformasi bisnis yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang adaptif, kompeten dan memiliki keterikatan tinggi terhadap perusahaan.

"Transformasi bisnis dapat berjalan optimal melalui pekerja yang adaptif, memiliki keterikatan tinggi, serta terus mengembangkan kompetensi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Terancam Denda Rp60 Miliar karena 20 Liter Pertalite, PH Minta Dirut Pertamina Ikut Bertanggung Jawab

Saat ini, PGN memiliki lebih dari 2.700 pekerja yang tersebar di berbagai wilayah operasional di Indonesia. Pengelolaan SDM yang berkelanjutan menjadi salah satu fokus perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan agenda keberlanjutan perusahaan.

[adsense]

Penghargaan yang diraih pada ajang HR Asia Awards 2026 tersebut diharapkan semakin memotivasi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan kerja serta mendorong terciptanya organisasi yang tangguh, inovatif dan berdaya saing global.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia yang unggul guna mendukung ketahanan energi nasional dan pertumbuhan bisnis perusahaan di masa mendatang. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Poldasu) membubarkan aksi tawuran yang terjadi di kawasan Jalan Perjuangan, Kota Medan, saat menggelar patroli intensif pada sejumlah titik rawan kriminalitas dan gangguan keamanan, Kamis (11/6/2026) dini hari.

Patroli tersebut dipimpin Ipda Afrildhon Pasaribu SH dengan melibatkan 25 personel Batalyon A Pelopor yang dilengkapi perlengkapan pengamanan dan senjata sesuai standar tugas kepolisian.

[adsense]

Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel kesiapan di Markas Komando Satuan Brimob Poldasu guna memastikan kesiapsiagaan personel dan kelengkapan peralatan yang digunakan selama patroli.

Dalam pelaksanaannya, petugas menyisir sejumlah ruas jalan dan kawasan yang dinilai rawan terhadap aksi kriminalitas, balap liar, maupun tawuran. Rute patroli meliputi Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal, Jalan Aluminium, Jalan Durung, Jalan William Iskandar hingga kawasan Underpass Manhattan di Jalan Gatot Subroto.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Medan dan BPJS Perkuat Penanganan TB bagi Peserta JKN

Saat patroli berlangsung, petugas menerima laporan masyarakat mengenai adanya aksi tawuran di Jalan Perjuangan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli langsung bergerak menuju lokasi.

[adsense]

Setibanya di lokasi, kehadiran personel Brimob berhasil mengendalikan situasi. Kelompok yang diduga terlibat tawuran membubarkan diri sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum menimbulkan korban maupun kerusakan.

Selain mengantisipasi tindak kriminal dan gangguan kamtibmas, personel juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang minim penerangan jalan. Lokasi-lokasi tersebut dinilai berpotensi menjadi area rawan kecelakaan lalu lintas maupun sasaran aksi kejahatan jalanan.

[adsense]

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini dan strategi preventif yang terus dilakukan Satuan Brimob Poldasu untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Medan.

Patroli diakhiri dengan apel konsolidasi di Mako Satuan Brimob Poldasu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar tanpa ditemukan gangguan berarti.

[adsense]

"Kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional," ujar Ipda Afrildhon Pasaribu di sela kegiatan patroli.

Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan kesiapsiagaan Satuan Brimob Poldasu dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menekan potensi kriminalitas di wilayah Kota Medan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala UPT Samsat Doloksanggul, Harkin Pasaribu, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr Oloan P Nababan, untuk membahas upaya optimalisasi penerimaan daerah dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi Kompleks Kantor Bupati, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Audiensi tersebut diterima langsung Bupati Oloan Nababan didampingi Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Kepala Dinas Kominfo Adrianus Mahulae, serta staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Sementara dari pihak UPT Samsat Doloksanggul hadir Dapot Lumban Gaol, Jhon Henry Simatupang, dan Swandi Simanullang.

[adsense]

Baca Juga:

• Paripurna DPRD Simalungun Ditunda, Tak Penuhi Kuorum

Menurutnya, Pemkab Humbahas bersama kepolisian dan UPT Samsat Doloksanggul selama ini telah rutin melaksanakan razia kendaraan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

[adsense]

Namun demikian, kata Bupati, berbagai inovasi dan strategi baru masih diperlukan agar penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat lebih optimal.

"Kita perlu mencari terobosan dan strategi yang lebih efektif agar penerimaan Opsen PKB dan BBNKB dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Oloan Nababan.

[adsense]

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Doloksanggul Harkin Pasaribu melaporkan target penerimaan Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Humbahas pada tahun 2026 sebesar Rp7,98 miliar.

Hingga saat ini, realisasi penerimaan tercatat sekitar Rp2,3 miliar atau sekitar 33 persen dari target yang telah ditetapkan.

[adsense]

Menurut Harkin, capaian tersebut masih berada di bawah 50 persen meskipun tahun anggaran telah memasuki penghujung semester pertama. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, UPT Samsat, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap kerja sama yang selama ini terjalin dapat semakin diperkuat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

[adsense]

Melalui kolaborasi yang baik antara Pemkab Humbahas, UPT Samsat Doloksanggul dan berbagai pihak terkait, penerimaan Opsen PKB dan BBNKB diharapkan dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi penanganan Tuberkulosis (TB) sekaligus menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pertemuan yang digelar di Aula Dinkes Kota Medan, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Plt Kepala Dinkes Kota Medan, drg Henny Savitri MKM, mengatakan TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

"Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pelayanan TB diberikan sesuai standar, terlapor dengan baik, dan terjamin pembiayaannya," ujar Henny saat membuka kegiatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Resmi Latih Persija, Shin Tae-yong: Ini Tim Terbaik di Indonesia

Henny menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lintas program dan sektor sangat diperlukan untuk mewujudkan pengendalian TB yang efektif dan berkelanjutan.

[adsense]

"Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dengan komitmen dan komunikasi yang baik," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Rina Afrida, menjelaskan empat poin utama dalam standarisasi penjaminan kasus TB bagi peserta JKN.

[adsense]

Pertama, pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang menderita TB, termasuk TB Resistan Obat (TB RO) dan HIV/AIDS, dijamin sebagaimana pelayanan kesehatan lainnya dalam manfaat JKN.

Kedua, penerapan sistem rujukan berjenjang yang terintegrasi. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang menemukan kasus TB RO akan merujuk pasien ke pusat rujukan atau subrujukan TB RO sebelum dilakukan rujuk balik untuk penanganan lanjutan.

[adsense]

Ketiga, peran FKRTL pusat rujukan atau subrujukan TB RO dalam menegakkan diagnosis, menangani komplikasi, serta merawat pasien hingga kondisi stabil sebelum dirujuk kembali ke fasilitas kesehatan asal.

"Keempat, memastikan keberlanjutan pengobatan sehingga peserta JKN yang menderita TB, termasuk TB RO dan HIV/AIDS, menggunakan obat yang tersedia melalui program," jelas Rina.

[adsense]

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PM-PL) Dinkes Kota Medan, Edy Yusuf, mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pengendalian TB.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan biaya transportasi untuk pengiriman sampel pemeriksaan Tes Cepat Molekul (TCM) dari fasilitas kesehatan satelit ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan TCM.

[adsense]

"Kami mendapat masukan dan informasi dari BPJS Kesehatan terkait pelayanan TB yang dapat diklaim. Selain itu, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengendalian TB, salah satunya terkait biaya transportasi untuk pemeriksaan TCM," ujar Edy.

Sebagai tindak lanjut, Dinkes Kota Medan akan berkoordinasi dengan bagian perencanaan guna mencari sumber anggaran yang dapat mendukung kebutuhan transportasi tersebut.

[adsense]

"Kami akan mendiskusikannya dengan bagian perencanaan Dinkes Kota Medan agar ke depan biaya transportasi itu dapat dianggarkan sehingga pelaksanaan program TB bisa berjalan lebih lancar," katanya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan rumah sakit, puskesmas, klinik, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya penanggulangan TB di Kota Medan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Simalungun Sri Wahyuni pada kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak dan deklarasi relawan perlindungan anak di Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kamis (10/6/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak.

"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan yang layak, serta kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik," pesan Bupati melalui Sri Wahyuni.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Perbaiki Jalan Nagori Bandar Tinggi Tahun Ini

Sementara itu, Camat Tapian Dolok Juraini Purba mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai perlindungan anak membutuhkan kolaborasi semua pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat dan mendukung masa depan mereka.

[adsense]

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam memenuhi serta melindungi hak-hak anak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha, dan lembaga lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak," ujarnya.

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Psikolog Ruth Maya Tamba M.Psi, Kanit PPA Polres Simalungun Aiptu Chairul Nizar, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun Akbar Putera Siregar.

[adsense]

Peserta kegiatan terdiri dari pengurus PKK Nagori Dolok Maraja, para remaja nagori, siswa-siswi MTs Al-Muslimun NU Bahsulung, MTs Andalusia Dolok Maraja, serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran relawan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Simalungun yang ramah anak. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Samosir mengerahkan 467 personel gabungan untuk mengamankan ajang internasional Trail of The Kings (ToTK) by Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 yang berlangsung di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir, pada 11-14 Juni 2026.

Kesiapan pengamanan ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan di Tanah Lapang Pangururan, Kecamatan Pangururan, Jumat (11/6/2026).

[adsense]

Apel tersebut diikuti personel TNI, Samapta, Satlantas, gabungan fungsi Intelkam, Reskrim dan Narkoba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran.

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan mengatakan Trail of The Kings - Lake Toba by UTMB kini resmi masuk dalam kalender UTMB World Series 2026 setelah memperoleh lisensi resmi dari penyelenggara dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Kunjungan Wisman ke Sumut Naik, Hunian Hotel Ikut Meningkat

Menurutnya, kehadiran event olahraga kelas dunia tersebut semakin memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi sport tourism internasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

[adsense]

"Event ini tidak hanya menampilkan keindahan alam Danau Toba, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, Polres Samosir bersama Polda Sumatera Utara, TNI dan Pemerintah Kabupaten Samosir menyiagakan ratusan personel di sejumlah titik perlombaan dan lokasi pendukung.

[adsense]

Kapolres menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, humanis dan mengedepankan sinergi antarinstansi. Personel juga diminta mewaspadai berbagai potensi kerawanan, mulai dari gangguan keamanan, kepadatan lalu lintas, cuaca ekstrem hingga kondisi alam di jalur perlombaan.

"Berikan pelayanan terbaik kepada peserta, panitia maupun wisatawan. Tunjukkan sikap yang ramah dan utamakan keselamatan peserta maupun personel selama pelaksanaan tugas," tegasnya.

[adsense]

Selain apel gelar pasukan, seluruh personel yang terlibat juga mengikuti kegiatan Tactical Digital Game (TDG) di Aula Pusuk Buhit Polres Samosir.

Kabag Ops Polres Samosir Kompol Eduard yang memimpin kegiatan tersebut menjelaskan, simulasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pola pengamanan, penempatan personel, serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai situasi selama event berlangsung.

[adsense]

Apel gelar pasukan dan Tactical Digital Game menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan guna menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif selama penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Kabupaten Samosir. Kegiatan itu juga dihadiri unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI, kejaksaan dan seluruh personel pengamanan. (**)

[adsense]

[adsense]

Komunitas Literasi Rapture menggelar Pelatihan Turi-Turian selama 14 hari, mulai 8 hingga 20 Juni 2026, untuk membekali generasi muda dengan keterampilan bertutur, memahami nilai budaya, dan teknik penyampaian turi-turian yang baik dan benar.

Kegiatan dibuka di Gedung Wushu Indonesia, Siborongborong, Senin (8/6/2026), dan diikuti 15 siswa sekolah dasar yang akan mendapat pelatihan khusus sebagai penutur muda turi-turian.

[adsense]

Pembukaan pelatihan dihadiri perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II Sumatera Utara, Elda Adriani Simarmata, Simon Panjaitan yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, narasumber Turi-Turian M Tansiswo Siagian, para pelatih, pegiat budaya, serta para orang tua dan penutur adat.

Ketua Komunitas Literasi Rapture, Emmi Silvia Herlina, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Kementerian Kebudayaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dentuman Keras di PT SOL Picu Kepanikan Warga Pahae Jae

Menurut Emmi, turi-turian bukan sekadar tradisi lisan, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter dan sarana menjaga identitas budaya Batak di tengah perkembangan zaman.

[adsense]

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan materi berupa praktik langsung, bedah struktur cerita, pelatihan intonasi dan ekspresi, hingga pertunjukan turi-turian yang akan ditampilkan oleh masing-masing peserta.

Mewakili Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara, Elda Adriani Simarmata mengapresiasi inisiatif komunitas serta antusiasme peserta dan orang tua yang mendukung kegiatan tersebut.

[adsense]

"Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) bertujuan memberikan dukungan dana kepada perseorangan, komunitas, dan lembaga dalam melaksanakan berbagai inisiatif pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan," katanya.

Elda juga menginformasikan bahwa program FPK tahap kedua akan segera dibuka dan masyarakat dapat memantau informasi melalui media sosial Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara serta mengajukan proposal kegiatan.

[adsense]

Sementara itu, Simon Panjaitan yang mewakili Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut.

"Turi-turian berpotensi menjadi daya tarik budaya yang dapat ditampilkan dalam agenda wisata dan pendidikan di daerah," ujarnya.

[adsense]

Narasumber Turi-Turian, M Tansiswo Siagian, mengajak masyarakat untuk kembali membiasakan budaya bertutur di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.

"Para leluhur Batak dalam menyampaikan pesan, nasihat, dan penanaman karakter kepada anak-anak pada masa lalu dilakukan melalui turi-turian," jelasnya.

[adsense]

Ia berharap pelatihan tersebut mampu melahirkan generasi muda yang mencintai budaya daerah dan siap membawa turi-turian ke sekolah, acara adat, maupun panggung budaya lainnya.

"Dengan semangat ini, turi-turian diharapkan tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, tetapi terus hidup sebagai suara budaya Tapanuli Utara," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) serta penyaluran bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Wilayah Rayon 6 di Aula Makodim 0211/TT, Jalan Sisingamangaraja, Sibolga, Rabu (10/6/2026).

Rakor tersebut diikuti lima daerah yang tergabung dalam Rayon 6, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Kota Sibolga, dan Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Dalam sambutannya, Mahmud Efendi menegaskan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat sehingga program LTT tidak boleh dipandang sekadar pencapaian angka statistik.

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Warga Sorkam Barat Ludes Terbakar, Dua Sepeda Motor Ikut Hangus

Ia mengatakan, optimalisasi lahan melalui strategi LTT menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan kelembagaan pertanian.

[adsense]

Mahmud juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyuluh pertanian, kelompok tani, pemerintah desa hingga masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan, penerapan teknologi pertanian modern, pemanfaatan lahan tidur, serta pengelolaan irigasi yang baik harus menjadi perhatian bersama.

[adsense]

Di sisi lain, Mahmud mengakui sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, ancaman banjir dan kekeringan, keterbatasan sarana produksi, hingga alih fungsi lahan pertanian.

"Namun saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kerja keras, tantangan tersebut dapat kita hadapi bersama," imbuhnya.

[adsense]

Melalui rakor tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah di Wilayah Rayon 6 guna mempercepat realisasi target tanam dan memastikan bantuan dari Kementerian Pertanian tersalurkan tepat sasaran demi memperkuat ketahanan pangan kawasan. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum Rimba Niarta Sianturi dan Robinson Tambunan meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat membebaskan kedua kliennya dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan mengganggu fungsi jalan.

Permintaan itu disampaikan penasihat hukum kedua terdakwa, Hutur Irvan Pandiangan SH MH dan Rindam Samuel Sipayung SH, usai persidangan di kompleks PN Rantauprapat, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

"Kami memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif, adil, dan berdasarkan hukum, serta memberikan putusan yang membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan yang diajukan JPU," kata Hutur Irvan Pandiangan.

Rimba Niarta Sianturi dan Robinson Tambunan saat ini menjalani proses hukum dalam perkara Nomor 344/Pid.Sus/2026/PN Rap. Keduanya didakwa turut serta melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• 19 Siswa SMKN 1 Rantau Utara Lolos PTN, Prestasi Meningkat Tahun 2026

Perkara itu berawal dari aksi unjuk rasa "Tolak Angkutan Over Tonase" di Jalan Besar Simpang HSJ, Dusun Sei Mambang Hilir, Desa Seitampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, 16 Juli 2025.

[adsense]

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Masuk dan Melintasi Jalan. Massa juga memprotes truk perusahaan yang diduga melintas dengan muatan melebihi batas tonase yang diperbolehkan.

Menurut Hutur, aksi demonstrasi yang dilakukan bersama organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi konstitusi serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

[adsense]

Ia menyebutkan, aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi ke Polres Labuhanbatu pada 11 Juli 2025 dan saat pelaksanaan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

"Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi dari Intelkam Polres Labuhanbatu yang menyatakan memang terdapat pemberitahuan aksi unjuk rasa untuk tanggal 15, 16 dan 17 Juli 2025," ungkapnya.

[adsense]

Hutur menambahkan, dalam persidangan juga terungkap bahwa lokasi aksi di Simpang HSJ merupakan jalan kelas III atau jalan kabupaten yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan angkutan barang dengan muatan melebihi 8 ton.

Keterangan itu, katanya, disampaikan saksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Ali Guntur Nasution. Menurut saksi tersebut, pembatasan kendaraan ditandai dengan rambu dan papan informasi yang dipasang pemerintah daerah di persimpangan jalan.

[adsense]

Penasihat hukum menilai aksi yang dilakukan para terdakwa justru bertujuan mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2024.

Hutur juga mengutip keterangan ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara, Kurnia Sandi, dalam persidangan. Ahli menjelaskan, perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya jarak pandang, menimbulkan hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau memicu kecelakaan lalu lintas, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan perlengkapan jalan.

[adsense]

"Berdasarkan keterangan ahli tersebut, demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan tersebut," tegas Hutur.

Sementara itu, Rindam Samuel Sipayung menilai proses hukum terhadap kedua kliennya berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyuarakan kepentingan publik.

[adsense]

Menurutnya, apabila aksi penyampaian pendapat yang dilakukan secara sah dan telah diberitahukan kepada aparat dapat dipidana dengan alasan mengganggu fungsi jalan, hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di ruang publik.

"Apabila terdakwa divonis bersalah, maka ini menjadi bahaya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum dengan dalih mengganggu fungsi jalan. Tapi kami percaya majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya," katanya.

[adsense]

Kedua terdakwa juga berharap perhatian dari Komisi III DPR RI terhadap perkara yang mereka hadapi. Mereka menegaskan aksi tersebut dilakukan untuk mendukung penegakan Perda dan memprotes kendaraan over tonase yang dinilai merusak jalan serta merugikan masyarakat.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi dan mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, namun justru berujung pada tuduhan mengganggu fungsi jalan. Kami berharap keadilan dapat ditegakkan," ujar salah seorang terdakwa. (**)

[adsense]

[adsense]