[adsense]

Polres Pematangsiantar menyerahkan 10 ton jagung ke Bulog Cabang Pematangsiantar sebagai dukungan program Ketahanan Pangan, Senin (28/9/2026).

Penyerahan berlangsung di gudang Bulog Jalan Darussalam, Kecamatan Siantar Martoba sekitar pukul 15.30 WIB, diwakili Kanit Intelkam Polsek Siantar Martoba Ipda Martua Rajagukguk.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kabag SDM Kompol Mara Lidang Harahap mengatakan, jagung yang diserahkan terdiri dari 4.000 Kg milik Kapolres dan 6.000 Kg milik Kasat Reskrim.

Jagung dengan kadar air 12,4 persen itu diserap Bulog dengan harga Rp6.400 per kilogram.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Reskrim Polres Pematangsiantar Bekuk Dua Pelaku Curanmor

[adsense]

[adsense]

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027. Agenda rapat yakni pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Dikutip dari detikcom, rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

[adsense]

Sebelum mengambil keputusan terkait RAPBN 2027, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan terkait proyeksi dan target aspek ekonomi mendatang hasil kesepakatan dengan pemerintah.

Kemudian, ia juga menyampaikan satu per satu pendapat mini seluruh fraksi DPR RI.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Sumut: P-APBD Sumut 2026 Jangan Sekadar Ubah Angka, Harus Beri Dampak Nyata Bagi Rakyat

Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani bertanya kepada forum apakah RAPBN 2027 bisa disetujui. Seluruh anggota DPR pun setuju.

[adsense]

"Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan

"Setuju," jawab forum rapat paripurna.

[adsense]

Adapun rincian RAPBN 2027 yang disetujui adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Rp 3.435,10 triliun.

[adsense]

Dengan rincian:

- Penerimaan pajak Rp 2.911,95 triliun

[adsense]

- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 522,48 triliun.

2. Belanja Negara Rp 4,106,26 triliun

[adsense]

Dengan rincian:

- Belanja Pemerintah Pusat (K/L dan non K/L) Rp 3.371,26 triliun.

[adsense]

- Transfer ke Daerah Rp 735 triliun

Sebelumnya, pembahasan RUU APBN 2027 tersebut disepakati oleh Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum, pada Kamis (24/9/2026).

[adsense]

"Apakah hasil Rapat kita pada hari ini kita sepakati dan kita akan lanjutkan ke tingkat 2 Rapat Paripurna pada Selasa 29 September 2026 untuk dapat disetujui dan disahkan?" Tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, dikutip dari detikfinance. "Setuju," ucap peserta rapat. (*)

[adsense]

[adsense]

Nilai tukar rupiah semakin tertekan terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot kurs rupiah terdepresiasi 27 poin atau 0,15 persen ke level Rp 18.005 per dollar AS pada perdagangan Selasa (29/9/2026).

BRI Danareksa Sekuritas menilai pelemahan mata uang garuda terjadi di tengah penguatan dollar AS.

[adsense]

Indeks dollar AS atau DXY bertahan di sekitar level tertinggi dalam dua bulan.

Penguatan mata uang Paman Sam didorong oleh sejumlah faktor baik kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed), hingga risiko geopolitik.

[adsense]

Baca Juga:

• Imbas Perang Iran-Israel, Rupiah Tembus Rp 16.000

Tekanan terhadap rupiah juga berasal dari dalam negeri. Tingginya permintaan valuta asing (valas), khususnya dari importir, ikut meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar.

[adsense]

"Tekanan domestik meningkat akibat tingginya permintaan valas dari importir dan berlanjutnya arus keluar modal dari aset domestik," lanjut BRI Danareksa.

Selain itu, arus keluar modal asing dari aset-aset domestik masih berlanjut.

[adsense]

Kondisi ini membuat permintaan terhadap dollar AS tetap tinggi sekaligus memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah.

Di tengah tekanan itu, Bank Indonesia (BI) melakukan langkah stabilisasi nilai tukar.

[adsense]

BI melakukan intervensi melalui berbagai instrumen, antara lain pasar Non-Deliverable Forward (NDF) offshore, pasar spot domestik, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

BI sendiri telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 5,75 persen untuk bulan ketiga berturut-turut.

[adsense]

Keputusan dilakukan setelah bank sentral menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 basis poin sejak Mei.

Pasar kini menantikan sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan ini.

[adsense]

Data tersebut antara lain neraca perdagangan Agustus, inflasi September, serta aktivitas manufaktur. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengendara sepeda motor Yamaha R15, Riski, 18 tahun, warga Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara tewas setelah kendaraannya bertabrakan dengan Yamaha KLX Dinas TNI plat nomor 16260.

Tabrakan maut tersebut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei Bejangkar - Tanjung Tiram, tepatnya di dekat Simpang Ladang, Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Minggu (27/9/2026) malam.

[adsense]

Sementara itu, pengendara Yamaha KLX, Sertu Ronny Torang SMP Sitohang, 30 tahun, mengalami luka berat dengan kondisi patah kaki kanan dan luka robek pada kaki.

Sedangkan penumpangnya Pratu Dedi H. Sitanggang, 26 tahun, mengalami luka pada kaki. Keduanya dilarikan ke RS Setio Husodo Kisaran guna mendapatkan perawatan medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Tabrakan dengan Honda Genio di Sergai, Pengendara Yamaha Vega R Tewas

Saat berada di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang berhati-hati saat mendahului kendaraan di depannya. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju sepeda motor dinas TNI Yamaha KLX yang dikendarai Sertu Ronny Torang SMP Sitohang.

[adsense]

Tabrakan antara dua kendaraan tidak terelakkan. Akibat tabrakan tersebut, pengendara dan penumpang kedua kendaraan terpelanting ke badan jalan bersama kendaraan mereka," katanya.

Tabrakan maut tersebut menyebabkan pengendara Yamaha R15, Riski mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Meski sempat mendapat perawatan pertama di Klinik Nova Kebun Sayur, namun nyawanya tidak tertolong saat mendapatkan penanganan medis di RSU Bidadari Batubara.

[adsense]

"Personel Satlantas Polres Batubara bersama POM AD Yonif 126/KC telah melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan yang terlibat, mendata saksi dan korban, mengatur arus lalu lintas serta melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ucapnya

Tamba mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi aman sebelum menjalankan kendaraannya demi mencegah terjadinya lakalantas.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang hari jadinya yang ke-60, PT Antar Lintas Sumatera (ALS) menggelar silaturahmi bersama keluarga besar perusahaan di Hotel Grand Antares, Medan, Senin (28/9/2026).

Momentum menjelang genap enam dekade yang jatuh pada Selasa (29/9/2026) tersebut dimanfaatkan untuk mempererat persaudaraan sekaligus mematangkan langkah pembenahan perusahaan ke depan.

[adsense]

Mengusung tema "Warisan, Pelestarian Moda Transportasi Massal Menjadi Budaya Serta Mobilitas Masyarakat dari Masa ke Masa", acara itu dihadiri Direktur Utama PT ALS Ir H Chandra Lubis MHum, Direktur H Efrizal Nursewan, Komisaris Utama H Syahrul Nasution, Komisaris H Indra Lubis, H Syahminan Daulay, jajaran manajemen, serta para pemegang saham.

Turut hadir Aswan Nasution, Reza Lubis, Faisal Rangkuti, Irwansyah Amri Koto, serta para pimpinan cabang dan agen dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa.

[adsense]

Baca Juga:

• Road to HKBP 165 Padel Series di Medan Meriah, Dorong Sportivitas dan Silaturahmi Lintas Kalangan

Di hadapan jajaran manajemen, mitra perwakilan, dan keagenan, Chandra berpesan agar seluruh jajaran menjaga kekompakan dan soliditas. Ia mengakui dua tahun terakhir menjadi masa penuh tantangan bagi perusahaan, termasuk sejumlah musibah yang dialami.

[adsense]

"Ini adalah saatnya kita berbenah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh demi perbaikan ke depan. Mari kita bangkit bersama sesuai amanah para pendiri PT ALS," tegas Chandra.

Chandra juga mengingatkan bahwa PT ALS bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Safety Driving pada 30 Juli 2026 di kantor pusat perusahaan di Jalan Sisingamangaraja, Medan.

[adsense]

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menekankan prinsip dan keterampilan mengemudi untuk menjaga keamanan, mengurangi risiko kecelakaan, serta melindungi nyawa di jalan raya.

Materi teori dan praktik dalam kegiatan itu berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, kondisi kendaraan, serta kemampuan teknis pengemudi.

[adsense]

"Pelatihan itu dilakukan untuk ALS menjadi lebih baik lagi ke depannya," ucap Chandra.

Ia kemudian menutup sambutannya dengan membakar semangat para hadirin melalui yel-yel khas perusahaan, "ALS, Jaya Selamanya!"

[adsense]

Apresiasi senada disampaikan Komisaris Utama PT ALS Syahrul Nasution. Ia menilai tema peringatan HUT ke-60 tersebut relevan dan memiliki makna mendalam bagi perjalanan panjang ALS sebagai ikon transportasi publik.

"Alhamdulillah, kita bersyukur ALS sudah mencapai usia 60 tahun. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana menjaga agar warisan ini dapat terus berkelanjutan dan relevan melayani masyarakat," ujar Syahrul.

[adsense]

Sebagai bentuk rasa syukur, puncak peringatan HUT ke-60 PT ALS dijadwalkan berlangsung Selasa (29/9/2026), dengan kegiatan doa bersama dan santunan anak yatim. (**)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada 28 September hingga 5 Oktober 2026.

Ketua Tim Meteorologi Early Warning System (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan dinamika atmosfer di Sumut masih cukup aktif.

[adsense]

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas Gelombang Ekuatorial Rossby, suhu muka laut yang relatif hangat, serta adanya belokan angin yang memanjang dari wilayah pesisir barat hingga pesisir timur Sumut.

"Faktor-faktor tersebut turut mendukung terbentuknya awan hujan. Kondisi atmosfer yang cukup labil juga dapat memperkuat proses pertumbuhan awan konvektif," ujar Martha, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Kombinasi kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat secara lokal, terutama pada siang hingga malam hari.

Martha mengatakan, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem juga telah terjadi di sejumlah wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]

Pada 25 September 2026, curah hujan tercatat 62,8 milimeter di ARG Sinabung, Kabupaten Karo, kemudian 62,2 milimeter di ARG Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan 53,5 milimeter di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang.

Sehari berikutnya, 26 September 2026, hujan ekstrem tercatat di Stasiun Meteorologi Sibolga dengan curah hujan mencapai 158,5 milimeter.

[adsense]

Selain itu, AWS Maritim Tigaras Danau Toba, Kabupaten Simalungun, mencatat 96,4 milimeter, AWS Simanindo, Kabupaten Samosir, 82,6 milimeter, dan AWS Toba2-Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir, 64,6 milimeter.

Untuk sepekan ke depan, dinamika atmosfer Sumut diprakirakan masih dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer serta daerah konvergensi dan belokan angin atau shearline.

[adsense]

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan suplai dan pengumpulan uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Atmosfer yang masih labil juga mendukung proses pengangkatan massa udara dan pertumbuhan awan konvektif ketika ketersediaan uap air cukup tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca pada seminggu ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat secara lokal, terutama pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumut," jelasnya.

[adsense]

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat meliputi Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan dan Nias.

Potensi serupa juga terdapat di Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga dan Gunungsitoli, serta Kabupaten Nias Barat.

[adsense]

BBMKG Wilayah I Medan mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca buruk agar aktivitas harian tetap berlangsung aman dan lancar.

Masyarakat juga diminta selalu merujuk informasi cuaca dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi.

[adsense]

"Para kepala daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah I Medan melalui media sosial @infobmkgsumut," pungkas Martha.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui layanan BBMKG Wilayah I Medan di nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

BPJS Kesehatan Cabang Medan meminta media massa ikut memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap MM AAK, dalam Media Workshop bertajuk "Peran Media dalam Optimalisasi Program JKN" yang digelar di Medan, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Yasmine mengatakan, media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai program JKN. Pemberitaan yang akurat dinilai dapat membantu masyarakat memahami manfaat program sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta.

"Kami sangat meminta bantuan Bapak-Ibu media untuk bisa menyosialisasikan program ini dengan lebih masif lagi, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar tentang program JKN," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ikhwal Maulana, mengungkapkan jumlah peserta JKN secara nasional hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar 284,51 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). "UHC itu bukan program, tetapi kondisi. Suatu daerah dikatakan UHC apabila minimal 98 persen penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta JKN," jelasnya.

[adsense]

Ikhwal menyebutkan, pelayanan JKN saat ini didukung jejaring fasilitas kesehatan yang luas. Terdapat lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sekitar 3.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan lebih dari 6.600 apotek.

BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan juga terus mendorong penerapan Janji Layanan JKN dengan prinsip mudah, cepat dan setara. "Janji layanan itu ada tiga, yaitu mudah, cepat, setara," katanya.

[adsense]

Prinsip tersebut diterapkan antara lain melalui penyederhanaan persyaratan administratif, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal, pencegahan diskriminasi dalam pelayanan, serta memastikan peserta tidak dibebani iur biaya yang tidak semestinya.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dedy Ardiansyah mengingatkan media agar memahami batasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik.

[adsense]

Dedy mengatakan, wartawan perlu membedakan konfirmasi jurnalistik dengan permohonan informasi publik secara formal. "Konfirmasi itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sementara permohonan informasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008," ujarnya.

Menurutnya, permohonan informasi publik memiliki mekanisme dan batas waktu. Badan publik pada tahap awal memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan, dengan kemungkinan perpanjangan tujuh hari kerja sesuai ketentuan.

[adsense]

Namun, tidak seluruh informasi dapat dibuka kepada masyarakat. Data pribadi dan informasi mengenai kerahasiaan medis pasien termasuk informasi yang harus dilindungi. "Kita tidak bisa meminta rekam medis pasien, alamat pasien, NIK pasien atau data pribadi lainnya secara sembarangan," tegasnya.

Dedy menekankan, keterbukaan informasi harus tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan medis.

[adsense]

Melalui workshop tersebut, BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan media semakin kuat sehingga informasi mengenai layanan JKN, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pengaduan dapat disampaikan secara akurat kepada masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di Kecamatan Haranggaol Horison, Senin (28/9/2026).

Enam rumah warga terdampak langsung, yaitu milik Ludin Purba (73), Remin Purba (79), Elsye Simanungkalit (67), Nurhayati Purba (69), Robinson Damanik (53), serta Rahel May Sarah Sinurat (38). Dua di antaranya mengalami kerusakan bangunan. Banjir juga berdampak pada fasilitas pendidikan, yakni SD Negeri 091358 Haranggaol yang berlokasi di Lingkungan 06.

[adsense]

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, banjir terjadi pada Sabtu sore (26/9/2026) sekitar pukul 17.00–19.20 WIB di Lingkungan 05 dan 06.

Bantuan berupa paket sembako diserahkan oleh Kepala BPBD Simalungun Budiman Silalahi untuk meringankan beban warga, disertai upaya pembersihan dan penanganan rumah dari material luapan banjir.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Atas Ranperda P-APBD Simalungun 2026

"Selanjutnya hasil temuan segera dilaporkan kepada Bupati Simalungun sebagai dasar penanganan di lapangan agar titik permasalahan dapat segera ditangani, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dan rumah warga yang terdampak, sehingga dapat secepatnya diperbaiki," ujar Budiman.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) secara resmi menyerahkan berkas Amicus Curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Senin (28/9/2026).

Penyerahan ini berkaitan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2026 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

[adsense]

Sekretaris Jenderal BARA JP, Boy Nababan, menyerahkan langsung dokumen sebanyak satu rangkap asli tersebut di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada pukul 12.23 WIB.

Melalui berkas amicus curiae tersebut, BARA JP memberikan pandangan hukum yang berfokus pada prinsip finalitas putusan MK, kepastian hukum, konsistensi putusan, serta akibat hukum dari sengketa konstitusional yang pernah diputus sebelumnya—khususnya Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

[adsense]

Baca Juga:

• Negara Tidak Boleh Takut pada Kritik, tetapi Demokrasi Juga Tidak Boleh Menjadi Tameng untuk Penghinaan

Oleh karena itu, Mahkamah diharapkan cermat membedakan antara perkara yang benar-benar baru dengan persoalan yang substansinya telah pernah diperiksa.

[adsense]

Sekjen BARA JP, Boy Nababan, menegaskan kedatangan BARA JP murni sebagai partisipasi masyarakat sipil tanpa maksud mengambil posisi sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara.

"Kami hadir sebagai sahabat pengadilan. Kami menyampaikan pandangan hukum dari perspektif kepentingan konstitusional, khususnya mengenai finalitas putusan, kepastian hukum, dan pentingnya memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum yang jelas dan dihormati," ujar Boy Nababan dalam keterangan persnya kepada Jurnalis SNN di Jakarta.

[adsense]

Boy menambahkan, hukum acara konstitusi dituntut memberi ruang penyelesaian sengketa sekaligus menjamin kepastian batas akhir perkara agar tidak membuka kembali persoalan yang telah diputus.

"Final bukan berarti putusan tidak boleh dikritisi. Final berarti harus ada kepastian mengenai akibat hukum dari putusan tersebut. Karena itu, ketika muncul perkara baru yang berkaitan dengan putusan sebelumnya, perlu dilihat secara cermat apakah yang diperiksa benar-benar merupakan persoalan baru atau pada substansinya membuka kembali perkara yang telah diputus," tegasnya.

[adsense]

BARA JP menyatakan menghormati penuh independensi para Hakim Konstitusi dalam menilai relevansi serta kekuatan argumentasi hukum yang diserahkan.

"Kami menghormati independensi Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami sampaikan adalah pandangan hukum sebagai sahabat pengadilan. Selanjutnya, menjadi kewenangan para Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," pungkas Boy.

[adsense]

Melalui langkah ini, BARA JP berharap pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dapat memberikan kejelasan batas hukum, sehingga kewibawaan peradilan konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia tetap terjaga.(*)

[adsense]

[adsense]

Serikat Tani (ST)Toba menilai alokasi anggaran daerah belum mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat khususnya pada sektor pertanian, pendidikan dan juga kesehatan.

Untuk sektor pertanian sesuai data BPS yang menyatakan sekira 58 persen penduduk Toba bekerja sebagai petani namun sektor ini hanya memperoleh sekitar 1,24 persen dari total APBD Toba tahun anggaran 2026.

[adsense]

Wakil Ketua Serikat Tani Toba Arnold Manurung pada diskusi yang digelar Serikat Tani Toba dalam rangka peringatan Hari Tani yang berlangsung di Balige, Senin (28/9/2026) mengatakan, kondisi ini menunjukkan, pertanian belum ditempatkan sebagai prioritas pembangunan yang sepadan dengan perannya dalam perekonomian masyarakat Toba.

Pada diskusi yang berlangsung di Rackit Coffe Tambunan Balige ini, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Toba, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Porman Nainggolan, Sekretaris Dinas Pertanian Toba R Siagian, Sekretaris Dinas Pendidikan Toba Silitonga Natalia Silitonga dan perwakilan Dinas Kesehatan Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Atas Ranperda P-APBD Simalungun 2026

Oleh karena itu Arnold menyarankan agar meningkatkan alokasi APBD Tahun 2027 untuk sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta memastikan peningkatan tersebut berdampak langsung bagi masyarakat.

[adsense]

Memperkuat jumlah, kapasitas dan jangkauan PPL, sehingga pendampingan pertanian dapat menjangkau kelompok tani di seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Memastikan setiap bantuan benih dan bibit berdasarkan penelitian kesesuaian lahan dan kebutuhan petani, sehingga bantuan tidak menjadi pemborosan anggaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Mengembangkan pertanian organik dan agroekologi sebagai bagian dari strategi pertanian berkelanjutan dan peningkatan ketahanan petani menghadapi perubahan iklim.

[adsense]

Dilanjutkan, menerbitkan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Toba sebagai turunan dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang menyampaikan apresiasi atas diskusi yang digelar oleh Serikat Tani Toba.

[adsense]

Baginya, seluruh harapan yang sudah disampaikan oleh serikat tani akan dapat berjalan bila kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat tetap terjaga.

"Kita sudah diskusi tadi bersama serikat tani. Kita akui, masyarakat kita di Toba ini adalah masyarakat agraris, bertani. Oleh karena itu, kita dapat meraih harapan bersama itu melalui kolaborasi," ujar mantan kadis Pertanian Toba ini. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua pria, M alias Dodi (60), dan J (63) alias Nain, ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, dengan dugaan sebagai pelaku pencurian pagar besi toko, berlokasi di Medan Marelan, milik Halim (55) warga Komplek Griya Marelan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, Senin (28/92026) mengatakan, dugaan pencurian tersebut, dilakukan M alias Dodi dan J alias Nain, pada Selasa (9/6/2026).

[adsense]

[adsense]

Menyikapi laporan pengaduan korban, setelah beberapa pekan melakukan penyelidikan, kedua terduga pelaku pencurian pagar aakhirnya ditangkap, pada Minggu sore (27/9/2026), dari kawasan Pasar 5, Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan, berikut barang bukti 1 becak bermotor yang digunakan dalam aksi tindak kejahatan tersebut.

Menurut Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, sesuai pengakuan kedua terduga pelaku pencurian pintu besi milik korban telah dijual kepada penampung barang bekas , dan M alias Dodi mendapat uang Rp 200 ribu, sedangkan J alias Nain Rp 120 ribu.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, kedua pria tersebut, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah ditutup melemah tajam pada perdagangan Senin (28/9/2026). IHSG anjlok 1,51% ke level 6.147 setelah sepanjang sesi perdagangan berada di zona merah dan sempat menyentuh level terendah 6.140. Sementara itu, Rupiah ditutup di level Rp17.965 per dolar AS, setelah sempat tertekan hingga menembus level Rp18.000 sebelum kembali mengurangi pelemahannya.

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan, tekanan terhadap Rupiah masih berpeluang berlanjut seiring mengetatnya likuiditas valuta asing (valas) di pasar global. Tekanan jual pada surat utang juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.

[adsense]

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebelumnya sempat memberikan sentimen positif terhadap Rupiah. Namun sehari setelah kebijakan tersebut, Rupiah kembali melemah seiring imbal hasil dolar Treasury 10 tahun yang kembali berada di atas 5% dan hingga kini masih bertahan di level tersebut.

" Tekanan pasar keuangan domestik juga berpotensi meningkat jika inflasi di dalam negeri maupun Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan," ujarnya, Senin petang (28/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejuaraan Isori Fun Swimming, Siswi SD Ash-Sholihah Bawa Pulang 3 Emas, 2 Perak

Gunawan menilai harga emas masih tertekan oleh berbagai sentimen negatif di pasar global sehingga pergerakannya belum menunjukkan tanda-tanda mereda.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus perampokan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia di Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38) berhasil diungkap Polres Karo bersama Polsek Berastagi, Senin (28/9/2026).

Kedua pelaku ditembak karena mencoba melarikan saat diringkus di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Polres Karo juga berhasil mengamankan mobil Mitsubishi XForce dengan nomor polisi BK 1326 SAD milik korban yang dilaporkan tidak berada di garasi rumah.

[adsense]

Korban ditemukan tewas di rumahnya di Perumahan Je Kesain No. 2C1, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu (26/9). Kedua pelaku sempat bekerja sebagai buruh bangunan tidak jauh dari kediaman korban. Untuk melakukan aksi kejahatannya, kedua pelaku terus memantau aktivitas korban.

Kasi Humas Polres Tanah Karo, AKP Pedoman Maha, Senin (28/9) membenarkan kedua tersangka telah diringkus. "Sabar dulu rekan-rekan pers. Jati diri kedua pelaku belum bisa dirilis. Kalau nanti hasil pemeriksaan sudah selesai akan segera kita rilis. Besok, Selasa (29/9) akan dijadwalkan temu pers atas pengungkapan atas kasus itu, " ungkap Kasi Humas Polres Tanah Karo, AKP Pedoman Maha.

[adsense]

Baca Juga:

• Aset Warisan T.D. Pardede Menanti Kepastian Hukum, Keluarga Tekankan Nilai Perjuangan

Pada Jumat (25/9) sekitar pukul 19.30 WIB, abang korban, Redianto Surbakti (50), mendapat telepon dari Rektor ITB Kabanjahe, David. Dalam percakapan tersebut, David meminta Redianto mengecek kondisi Asprina ke rumahnya karena korban tidak dapat dihubungi.

[adsense]

Redianto kemudian mendatangi rumah korban. Namun, saat tiba di lokasi, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan korban tidak memberikan respons meski sudah dipanggil.

Redianto juga mendapati mobil XForce dengan nomor polisi BK 1326 SAD yang biasa digunakan korban tidak berada di garasi rumah.

[adsense]

Keluarga kemudian mencari keberadaan korban di tempat kerjanya, namun Asprina tidak ditemukan di kampus.

Selanjutnya, keluarga korban kembali ke rumah dan meminta bantuan satpam perumahan, Arianto Simanjuntak (22), bersama kepala dusun untuk membuka pintu rumah.

[adsense]

Setelah pintu berhasil dibuka, keluarga bersama saksi melakukan pencarian di dalam rumah. Korban akhirnya ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi terlentang dan tidak bergerak.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, korban diketahui telah meninggal dunia. Keluarga kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Cabai merah diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Sumatera Utara pada September 2026. Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin memperkirakan inflasi Sumut secara bulanan (month to month/mtm) pada September mencapai sekitar 0,3% atau bahkan lebih. Kenaikan harga cabai merah yang mencapai sekitar 50% menjadi pemicu utama, disusul sawi hijau sekitar 50%, daging ayam sekitar 7% dan telur ayam sekitar 1,3%.

"Sejumlah komoditas pangan lainnya seperti ikan gembung, udang, ikan tongkol, wortel, ikan dencis dan bayam juga mengalami kenaikan harga", ungkap Gunawan,Senin sore (28/9/2026).

[adsense]

Di sisi lain, katanya merinci, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, antara lain cabai rawit sekitar 16%, minyak goreng curah 0,9%, bawang merah sekitar 7%, tomat sekitar 14% dan kentang sekitar 12%. Penurunan juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya seperti kacang panjang hingga emas perhiasan.

Menurut Gunawan, tekanan inflasi September lebih banyak dipengaruhi gangguan pasokan (supply). Berakhirnya musim panen cabai di sejumlah wilayah Sumut, termasuk Batubara, mendorong kenaikan harga. Kondisi tersebut diperberat minimnya pasokan cabai dari Aceh sehingga kebutuhan harus dipenuhi dari daerah lain, termasuk Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• IGD Sejumlah RS di Medan Padat, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Berjalan

[adsense]

[adsense]

Sejumlah instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit (RS) di Kota Medan dan sekitarnya mengalami kepadatan dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan Cabang Medan karena berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[adsense]

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap MM AAK mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pelayanan di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Yasmine, kepadatan layanan kesehatan antara lain dipengaruhi meningkatnya kasus influenza. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut belum dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut).

[adsense]

"Kami sudah menerima surat dari Dinkes Provinsi pada 22 September. Surat itu sifatnya kesiapsiagaan karena ada peningkatan kasus di Medan dan Deliserdang, tetapi belum menyatakan bahwa ini adalah KLB," ujar Yasmine dalam Media Workshop "Peran Media dalam Optimalisasi Program JKN" yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Medan, Senin (28/9/2026).

Yasmine mengatakan hasil pemantauan langsung menunjukkan kepadatan terjadi di sejumlah rumah sakit. Bahkan, ia menyebut kondisi IGD RSU Haji Medan pada Jumat sebelumnya cukup padat.

[adsense]

"Memang saat ini rumah sakit kita ada yang penuh. Saya minggu lalu juga berkeliling ke beberapa rumah sakit dan melihat IGD penuh. Terakhir hari Jumat, Rumah Sakit Haji juga penuh sekali," katanya.

Meski demikian, BPJS Kesehatan memastikan pemantauan terhadap layanan tetap dilakukan agar kondisi tersebut tidak mengganggu hak peserta JKN dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemantauan dilakukan antara lain melalui kanal BPJS Satu serta komunikasi dengan rumah sakit.

[adsense]

BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit melakukan pemilahan pasien berdasarkan kondisi medis. Pasien yang membutuhkan penanganan dan perawatan tetap harus mendapatkan pelayanan.

Sementara pasien yang berdasarkan hasil observasi dinilai tidak memerlukan rawat inap diharapkan dapat dipulangkan sehingga ruang pelayanan dapat digunakan bagi pasien lain yang membutuhkan.

[adsense]

"Kami tetap memantau melalui BPJS Satu dan sudah berkomunikasi dengan rumah sakit supaya kondisi ini tidak mengganggu pelayanan peserta JKN secara umum," jelas Yasmine.

Ia berharap kepadatan pelayanan kesehatan tersebut segera teratasi sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di IGD. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Simalungun 2026 di Gedung DPRD Simalungun Pematangraya, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Simalungun Sugiarto SE, didampingi Wakil Ketua Samrin Girsang dan Jefra Manurung serta dihadiri Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon A Simamora beserta sejumlah Anggota DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Simalungun.

[adsense]

Walpiden Tampubolon menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Simalungun atas Ranperda tentang P-APBD Simalungun untuk tahun anggaran 2026.

Disampaikan, struktur P-APBD tahun anggaran 2026 Simalungun bertambah sebesar Rp 400.008.113.863, dari semula sebesar Rp 2.423.385.283.491 dan setelah perubahan menjadi Rp 2.823.393.397.354.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Perkuat Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa lewat SIP-Monev

Perubahan belanja daerah, bertambah sebesar Rp 633.135.587.363,10 dari semula sebesar Rp 2.427.297.820.180,00 menjadi Rp 3.060.433.407.563,10.

[adsense]

Penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp 233.127.473.520,10 dari semula sebesar Rp 7.412.636.689 menjadi sebesar Rp 240.540.010.290,10.

Usai penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Simalungun atas Ranperda P-APBD Simalungun tahun anggaran 2026 tersebut, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto menyebutkan rapat paripurna diskors dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu (30/9/2026) untuk mendengarkan pemandangan qdari fraksi dan penandatanganan nota kesepakatan serta mendengarkan pendapat dari Bupati Simalungun.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang meluncurkan tiga aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, di Aula Cendana, Kantor Bupati, Senin (28/9/2026).

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan yang ditemuinya selama 1 tahun 8 bulan memimpin Deliserdang, terutama terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

[adsense]

"Selama ini saya mendapati banyak keluhan dari teman-teman notaris mengenai lamanya penerbitan PKKPR dan BPHTB, serta banyak calon investor yang keliru bahkan tertipu karena tidak memahami kesesuaian tata ruang, sehingga rencana pembangunan industri, perumahan, dan lainnya yang mereka siapkan akhirnya tidak dapat terwujud," ujarnya.

Menurutnya, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukannya bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

[adsense]

Baca Juga:

• Ruko di Depan SPBU Sergai Diduga Belum Miliki PBG

"Kita harap aplikasi ini membuat pemohon tidak perlu lagi bertemu dengan aparatur untuk meminimalisir persekutuan atau persekongkolan yang tidak baik," tegasnya.

[adsense]

Melalui sistem tersebut, pemohon juga dapat memantau perkembangan berkas tanpa harus datang ke kantor.

"Nantinya di sistem ini akan terlihat sampai mana berkas permohonannya. Saya harap sampai 2030 tidak perlu ada yang berurusan ke kantor," harapnya.

[adsense]

Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak.

"Pemda harus jadi trigger supaya swasta bergerak, UMKM berkembang, investor masuk, dan lain-lain," katanya.

[adsense]

Asri juga menyebut proses penerbitan PKKPR dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Deliserdang telah mengalami percepatan. Ia berharap masukan dari pengguna layanan dapat menjadi bahan penyempurnaan aplikasi.

"Saya harapkan masukan, feedback untuk pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik," pungkasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deliserdang, Rio Laka Dewa, menjelaskan digitalisasi dilakukan untuk menyederhanakan alur permohonan, mempercepat layanan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terintegrasi.

Rio menjelaskan, Siap Ruang merupakan aplikasi pendamping Online Single Submission (OSS) untuk proses penerbitan PKKPR dan menjadi aplikasi pendamping PKKPR pertama di Sumatera Utara yang dapat diakses melalui https://siapruang.deliserdangkab.go.id/ Sementara Si Petarung, pengembangan dari aplikasi Sipentar untuk mendukung layanan tata ruang, dapat diakses melalui https://sipetarung.deliserdangkab.go.id/. Adapun layanan BPHTB Kabupaten dapat diakses melalui httbphtb.deliserdangkab.go.id

[adsense]

"Aplikasi ini masih perlu pengembangan dan kami akan terus melakukan penyempurnaan di kemudian hari demi terwujudnya pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan mudah," ucapnya.

Peluncuran turut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Deliserdang, Apindo Deli Serdang, REI Sumatera Utara, Apersi, Apernas, Ikatan Konsultan Penilai Bangunan Gedung, Himpera, asosiasi pengusaha, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa menggelar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan dibuka Bupati Sergai H Darma Wijaya diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Suwanto Nasution di Ruang Rapat Sekdakab, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Suwanto berharap monitoring dan evaluasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya setiap perangkat daerah memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat mendukung pencapaian target program sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sergai Pertahankan Eliminasi Malaria, Bupati Darma Wijaya Tekankan Pentingnya Perkuat Kompetensi Tenaga Laboratorium

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sergai Arie Fadli Utami menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tertib, efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Komitmen tersebut, tegasnya, dilakukan melalui penguatan koordinasi, pemantauan terhadap tahapan pengadaan, serta penyediaan informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

"Selain melalui mekanisme monitoring secara berkala, Pemkab Sergai juga memanfaatkan SIP-Monev Kabupaten Sergai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. SIP-Monev atau Sistem Informasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, merupakan aplikasi internal yang digunakan untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program kerja serta serapan anggaran pada setiap instansi," terangnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut, setiap OPD dapat menyampaikan laporan mengenai realisasi fisik dan realisasi keuangan kegiatan. Realisasi fisik menggambarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, sedangkan realisasi keuangan menunjukkan pencairan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.

"Dengan pemanfaatan sistem informasi tersebut, monitoring pelaksanaan program dan pengadaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan terdokumentasi. Informasi yang tersedia juga dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan perhatian," jelasnya.

[adsense]

Rapat monitoring dan evaluasi turut dihadiri para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. (*)

[adsense]

[adsense]

Gelombang aksi masyarakat yang menyoroti pembangunan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias kembali menjadi perhatian. Ketua Projo Nias Darwis Zendrato meminta pemerintah membuka ruang komunikasi untuk menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Darwis mengatakan, pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias berkaitan dengan kepentingan pendidikan generasi Nias. Karena itu, menurut dia, kritik dan pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang menggunakan sumber daya publik perlu direspons secara terbuka.

[adsense]

"Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik," kata Darwis saat diwawancarai harianSIB.com, di Kota Gunungsitoli, Senin (28/9/2026).

Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk rekanan, pelaksana dan konsultan pengawas, agar menjalankan pekerjaan sesuai regulasi serta ketentuan teknis yang berlaku. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Marga Keturunan HO Satukan Persepsi Lestarikan Cagar Budaya Nias

Mantan anggota DPRD Kabupaten Nias itu menilai pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas terkait proyek tersebut. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh penjelasan atas hal-hal yang dipersoalkan sehingga tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran.

[adsense]

Darwis mengatakan, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi seharusnya diikuti dengan dialog dan klarifikasi dari pihak terkait. Setiap persoalan, kata dia, perlu ditempatkan pada substansi dan diperiksa berdasarkan data maupun dokumen yang tersedia.

"Kalau ada yang dipersoalkan, mari sampaikan dan dijelaskan secara terbuka sehingga pembangunan tetap berada pada tujuan utamanya," katanya.

[adsense]

Darwis juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan data dan fakta. Ia berharap pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias dapat berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar mutu, serta mencapai tujuan utamanya untuk mendukung kepentingan pendidikan generasi Nias. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan mahasiswa baru untuk bijak bermedia sosial di tengah pesatnya teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Pesan itu disampaikan saat kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU 2026 bertema "Satu Klik, Sejuta Dampak", Senin (28/9/2026).

[adsense]

Kapolri menyoroti tingginya penggunaan media sosial yang belum diimbangi literasi digital. Kondisi itu membuat masyarakat rentan terhadap hoaks, disinformasi, pencurian data, deepfake, phishing, hingga kejahatan digital.

"Perkembangan teknologi sangat pesat. Ini butuh pemimpin masa depan yang mampu membaca arah perubahan dan mengoptimalkan potensi diri untuk kontribusi nyata bagi bangsa," ujarnya.

[adsense]

Di tengah tantangan itu, Kapolri menempatkan pemuda sebagai penjaga ruang digital. Mahasiswa didorong menangkal hoaks dan provokasi, menjaga kerukunan, serta menjadi pelopor kamtibmas dan perekat persatuan.

Ia juga menekankan pentingnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun karakter dan integritas, menguasai teknologi secara produktif, serta berani berkarya di tengah masyarakat.

[adsense]

Di kampus, mahasiswa diminta menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan membangun budaya akademik yang sehat. Di luar kampus, mereka diharapkan menjadi agen perubahan, mendukung pembangunan sesuai keilmuan, dan mengembangkan kewirausahaan yang membuka lapangan kerja.

Peran itu semakin strategis menjelang bonus demografi 2030–2035. Pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan menjadi kunci mengoptimalkan SDM Indonesia.

[adsense]

"Tahun 2045 merupakan panggung pembuktian bagi kalian dalam memimpin Indonesia," tegas Kapolri.

Menurutnya, Indonesia Emas 2045 dipersiapkan sejak hari ini, dari ruang pendidikan, ruang masyarakat, hingga ruang digital melalui semangat belajar, berkarya, dan berkolaborasi. (*)

[adsense]

[adsense]