[adsense]

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Imbauan itu disampaikan menyusul seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengancam menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid II jika pemerintah tidak mampu mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri akan terus menjaga agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara aman, tertib dan kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• Tolak Kenaikan BBM, Massa Gelar Demo di Cikini Pada Malam Hari

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.

[adsense]

Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tuntutan tidak dipenuhi, BEM SI menyatakan akan mempertimbangkan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II.

Seruan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan rupiah yang dinilai berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara umum.

[adsense]

Polri memastikan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan keamanan, ketertiban dan kepentingan bersama. (**)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial R (43), terduga pengedar narkotika jenis sabu, di Jalan Marelan 8, Lingkungan 18, Gang Saudara, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (10/6/2026) malam.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 10 paket sabu beserta sejumlah barang bukti lainnya, yakni satu bungkus plastik klip kosong, satu timbangan digital, satu pipet plastik ujung runcing, satu unit telepon genggam Android warna hitam, satu tas tangan warna merah muda, serta uang tunai Rp70 ribu yang diduga hasil penjualan sabu.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kasat Narkoba AKP AR Riza, Kamis (11/6/2026), mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di kawasan Jalan Marelan 8.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengungkapan Kasus Narkoba Melonjak 117 %, Polrestabes Medan Sita 231 Kg Sabu dan 93 Ribu Ekstasi

Menurutnya, saat diinterogasi, tersangka mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya dan akan diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli.

[adsense]

"Tersangka mengakui barang bukti tersebut miliknya untuk diedarkan kepada orang lain," katanya.

Saat ini, tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan di Mapolres Pelabuhan Belawan guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumut menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai) untuk mengisi kekosongan sementara pimpinan di Kejari Sergai.

Penunjukan itu dibenarkan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH, Kamis (11/6/2026). Ia mengatakan, Bani Ginting mulai menjalankan tugas sebagai Plh Kajari Sergai sejak Selasa (9/6/2026).

[adsense]

"Kajati Sumut telah menunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai karena Kajari definitif Amriyata sedang berhalangan," kata Rizaldi.

Bani Immanuel Ginting saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut. Ia juga disebut telah beberapa kali dipercaya mengemban tugas sebagai pelaksana harian di lingkungan kejaksaan negeri di Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Muhammad Junaidi Dilantik Jadi Kajari Paluta

Namun, Rizaldi tidak menjelaskan secara rinci apakah ketidakhadiran Amriyata berkaitan dengan informasi pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ia juga tidak membenarkan secara tegas informasi tersebut.

[adsense]

"Kejati Sumut belum ada terkonfirmasi dengan Kejagung terkait Kajari Sergai. Namun informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan masih cuti tahunan dan berada di luar Sumut," katanya.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan beredarnya informasi terkait penjemputan internal terhadap Kajari Sergai oleh Tim Intelijen Kejagung pada Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Selain Kajari Sergai, informasi yang beredar juga menyebutkan Kasi Pidsus Kejari Sergai Aguinaldo turut dibawa untuk pengamanan internal.

Plh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mochamad Jeffry SH MH yang sebelumnya dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, Minggu (8/6/2026), terkait informasi tersebut, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Muhammad Junaidi SH MH resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kajari Paluta) di Aula Lantai 3 Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Medan, Kamis (11/6/2026).

Muhammad Junaidi sebelumnya menjabat Kajari Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ia kemudian dipercaya memimpin Kejari Paluta, setelah jabatan Kajari Paluta selama ini diisi oleh pelaksana tugas.

[adsense]

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangannya menyampaikan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Jaksa Agung RI melalui Surat Keputusan Nomor KEP-IV-518/C/05/2026 tertanggal 20 Mei 2026.

SK tersebut ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Hendro Dewanto.

[adsense]

Baca Juga:

• Direktur PT Hutama Karya (Persero) dan EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Kunjungi Kejati Sumut

"Sebagai pedoman utama Korps Adhyaksa, pegang teguh doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai nilai dasar yang hidup agar tetap setia kepada negara dan pimpinan, sempurna dalam melaksanakan tugas serta bijaksana dalam bertindak," ujar Muhibuddin.

[adsense]

Pelantikan itu turut dihadiri Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, para pejabat utama Kejati Sumut, serta sejumlah kepala kejaksaan negeri, di antaranya Kajari Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Binjai dan Langkat.

Dengan pelantikan tersebut, Muhammad Junaidi resmi mengemban tugas sebagai Kajari Paluta dan diharapkan memperkuat kinerja Kejaksaan di wilayah Padang Lawas Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polresta Deliserdang menangkap seorang pria berinisial HP (26), terduga pengedar narkotika jenis sabu, di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Lubukpakam Pekan, Kecamatan Lubukpakam, Selasa (9/6/2026) sekira pukul 19.00 WIB.

Dari tangan terduga, petugas menyita 16 bungkus plastik transparan diduga kuat berisi sabu dengan berat 2,75 gram. Polisi juga mengamankan satu blok plastik klip kosong ukuran kecil, satu plastik klip ukuran sedang, dan masker hitam sebagai barang bukti.

[adsense]

Kapolresta Deliserdang, melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, saat dikonfirmasi Kamis (11/6/2026), mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di wilayah Lubukpakam dan sekitarnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Unit II Satres Narkoba Polresta Deliserdang melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap terduga HP di lokasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengungkapan Kasus Narkoba Melonjak 117 %, Polrestabes Medan Sita 231 Kg Sabu dan 93 Ribu Ekstasi

Kapolresta juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal itu penting untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif di wilayah Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Saat ini, terduga HP masih menjalani pemeriksaan di Satres Narkoba Polresta Deliserdang untuk pengembangan kasus lebih lanjut.

"Terduga HP dijerat melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Kompol Fery. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kenaikan BBM nonsubsidi mendapat penolakan dari mayarakat hingga menggelar aksi demonstrasi, di kawasan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Demo itu dibubarkan pihak kepolisian lantaran tidak ada pemberitahuan.

Dalam sebuah video beredar di media sosial dilihat, Rabu (10/6/2026), tampak sejumlah massa berada di sekitar Jalan Cikini Raya. Demo dilangsungkan saat langit sudah gelap.

[adsense]

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan demo berlangsung pada malam hari. Ia mengatakan massa demo dibubarkan lantaran melanggar ketentuan.

"Pukul 20.30 WIB sd 21.30 WIB, kegiatan tanpa pemberitahuan dan melanggar ketentuan membakar ban, sehingga kita bubarkan," kata Braiel kepada wartawan melansir detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Sekolah Diminta Awasi Siswa, Mendikdasmen Larang Ikut Demo

"Sudah dibubarkan, situasi aman," kata Braiel.

[adsense]

"Tidak ada (yang diamankan)," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza menjadi Rp 13,4 triliun dari sebelumnya Rp 2,9 triliun.

Hakim Ketua Budi Susilo menyampaikan, penambahan tersebut berasal dari kerugian perekonomian negara yang harus ditanggung Kerry sebesar Rp 10,5 triliun.

[adsense]

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Hakim Ketua Budi Susilo saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (10/6/2026), dilansir dari kompas.com

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 10 tahun.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Vonis Anak Riza Chalid Digelar Maraton 12 Jam Hingga Pagi Buta

Namun pidana denda diturunkan menjadi sejumlah Rp 500 juta subsider pidana penjara pengganti selama 140 hari, dari yang sebelumnya Rp 1 miliar subsider 190 hari.

[adsense]

"Menerima permohonan banding dari penuntut umum dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar Hakim Ketua.

Sebelumnya, Kerry dinyatakan telah memperkaya diri sebesar Rp 2,9 triliun dalam kasus itu sehingga merugikan keuangan negara senilai 2,73 miliar dolar Amerika Serikat dan Rp 25,45 triliun.

[adsense]

Perbuatan memperkaya diri dimaksud dilakukan Kerry, selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) serta kegiatan sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Merak.

Atas perbuatannya, Kerry dinyatakan bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika.

Seorang pria yang merupakan residivis kasus narkoba berhasil diamankan saat membawa ganja seberat 88,14 gram di Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Sabtu (6/6/2026) malam.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Kamis (11/6/2026) menjelaskan, tersangka berinisial RPS (34), warga Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, ditangkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas kepemilikan narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan RPS sedang berdiri di pinggir Jalan Melanthon Siregar sekitar pukul 19.00 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Terima 1.422 Laporan Melalui Call Center 110

Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru yang ditemukan di saku celana tersangka. Dalam pemeriksaan awal, RPS mengakui ganja tersebut adalah miliknya. Ia juga mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pria berinisial JS.

[adsense]

Namun, saat dilakukan pengembangan, polisi belum berhasil menemukan pemasok tersebut karena sudah tidak dapat dihubungi. Selanjutnya, tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Saat ini tersangka RPS telah ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana narkotika," tegas Irwanta. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lima aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring operasi tangan tangan oleh KPK. Kelima ASN itu saat ini telah tiba di KPK untuk diperiksa.

"Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Budi mengatakan hasil gelar perkara telah menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. KPK segera menentukan para pihak yang akan ditetapkan tersangka.

"Dan siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah," kata Budi dikutip detikcom

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Keponakan Bupati Muara Enim Jadi Tersangka Kasus Pengadaan

KPK menyatakan di antara kelima tersangka ada yang telah diamankan sejak Selasa (9/6). KPK menangkap para tersangka di sejumlah tempat di Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel).

[adsense]

"Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada yang diamankan juga baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," katanya.

Para ASN BPK ini terjaring OTT terkait kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. KPK mengatakan OTT ASN BPK ini berkaitan dengan dugaan suap audit perihal pengadaan smart board.

[adsense]

"Sejauh ini berkaitan dengan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut," kata Budi.

OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi yang dilakukan terhadap Bupati Muara Enim, Edison. KPK menjelaskan ada suap yang diberikan Pemkab Muara Enim ke pihak BPK. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kuasa hukum Sony Sonjaya, Elza Syarief, mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, masuk dalam daftar nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Elza mengklaim bahwa Nanik memiliki peran tertentu dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, dia masih enggan untuk menjelaskan peran dari Nanik.

[adsense]

Dia juga menyebut, indikasi adanya dugaan keterlibatan Nanik melalui surat yang diunggah oleh Sony di akun Instagram pribadinya pada Rabu (3/6/2026) atau sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Adapun dalam surat tersebut, Sony berterima kasih kepada Nanik terkait 'hadiah indah' yang telah diberikan. Namun, tidak dijelaskan hadiah semacam apa yang dimaksud.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Pimpinan Baru BGN, Gantikan Pejabat Tersangka Korupsi MBG

"Jadi nanti kalau misalnya diperiksa penyidik, ya silahkan beliau (Sony) mempertanggung jawabkan. (Sony akan menceritakan peran Nanik?) Ya kita kan belum sampai sana, tapi kan salah satu nama itu (Nanik) sudah disebut (oleh Sony saat diperiksa)," katanya dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Sebelumnya, Elza sempat menyebut total ada 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Di sisi lain, Elza menyebut bahwa Sony sudah siap untuk blak-blakan terkait kasus dugaan korupsi MBG.

[adsense]

Bahkan, Sony sampai mengaku siap mati demi membuka kasus ini secara lebih terang-benderang.

Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu sampai meminta Elza untuk titip keluarganya jika dirinya terjadi sesuatu kepadanya saat berupaya mengungkap kasus ini.

[adsense]

"Akhirnya Pak Sony bilang 'ya sudah, saya buka saja' terus dia diam, terus dia bilang gini 'Bu Elza, saya siap mati', terus saya bilang 'jangan pak, jangan mati karena ucapan itu adalah doa'. (Sony mengatakan) 'Bu Elza, saya pesan titip anak dan istri saya'. Saya juga agak sedih," cerita Elza.

Mendengar pernyataan Sony tersebut, Elza langsung meminta agar kliennya tersebut mengajukan diri sebagai justice collaborator atau JC.

[adsense]

Elza mengatakan setelah percakapan tersebut, Sony langsung menjelaskan kepada penyidik terkait nama-nama yang terlibat.

Dia mengungkapkan nama-nama tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sony.

[adsense]

Ia mengatakan seluruh nama itu berada di ponsel milik Sony yang disita oleh Kejagung. Adapun mereka diduga menjadi pihak yang terlibat dalam jual beli titik SPPG. (*)

[adsense]

[adsense]

Mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tanjungbalai menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa Blue Light Patroli diwilayah hukum Polres Tanjungbalai, Rabu (11/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh AKP Yudi Fitriansyah SH M Psi selaku Penanggung Jawab kepada harianSIB.com, Kamis (11/6/2026)

[adsense]

AKP Yudi Fitriansyah mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi geng motor, balap liar, hingga tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

AKP Yudi juga menerangkan bahwa kegiatan Patroli malam tersebut diawali dengan apel kesiapan personel yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Tanjungbalai pada Rabu malam (10/6/2026) sekitar pukul 21.00 WIB yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang hadir dan siap bertugas demi memberikan rasa aman bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Selesai pemberian arahan lanjut AKP Yudi, personel langsung bergerak menyisir objek-objek vital serta jalanan yang kerap dijadikan lokasi balap liar oleh kalangan remaja.

[adsense]

" Patroli ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga pada malam hari. Dan hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di wilayah Kota Tanjungbalai dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," pungkas AKP Yudi. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejati Sumatera Utara (Kejati Sumut) Muhibuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PT Hutama Karya yang telah berkenaan hadir dan menyambangi Kejati Sumut.

Menurut Kasi Penkum Kejatisu Rizaldi, Kamis (11/6/2026), apresiasi tersebut disampaikan Kajati Sumut saat menerima kunjungan Direktur PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, didampingi EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Ni Putu Oki Worastuti di Kejati Sumut, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Menurut Kajati, pembangunan infrastruktur di wilayah Sumut yang dilaksanakan oleh BUMN termasuk Hutama Karya sangat massif, dan terus mendapat pendampingan maupun pengawalan oleh Kejati Sumut.

Pendampingan dan pengawalan itu khususnya dalam rangka pencegahan penyimpangan anggaran pembangunan maupun regulasinya, sehingga pelaksanaan pembangunan itu akan terlaksana secara tepat guna tepat waktu dan tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Penasihat Hukum PT PASU Nilai Bantahan Jaksa Belum Jawab Substansi Perlawanan

Sementara itu, Koentjoro menyampaikan bahwa kunjungannya itu merupakan bagian dari koordinasi strategis mengingat selama ini telah terbangun koordinasi yang baik antara PT Hutama Karya dengan Kejaksaan RI.

[adsense]

Disebutkan, PT Hutama Karya adalah perusahaan pemerintah yang dipercaya untuk membangun infrastruktur yang diantaranya beberapa ruas Jalan Tol dan jalur rel kereta api hingga rekonstruksi pasca bencana wilayah Tapanuli Tengah dan daerah lainnya di Sumut.

Ditambahkan Koentjoro, Lembaga Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah banyak berkontribusi dalam mengawal dan mengamankan kebijakan secara hukum sehingga proses pembangunan yang dilakukan oleh Hutama Karya dapat berjalan maksimal serta meminimalisir penyalahgunaan regulasi ataupun aturan hukum. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Truk Tronton Mitsubishi BK 8034 EA bertabrakan dengan Truk Tronton Mitsubishi BK 8040 ZE di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Kisaran KM 122-123, tepatnya di Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (10/6/2026).

Akibat tabrakan tersebut, pengemudi truk tronton, Bahrumsyah Khaidir, 26 tahun, warga Kota Medan, mengalami luka berat dengan robek pada pipi kanan, punggung kanan, serta luka pada kedua kaki.

[adsense]

Sedangkan pengemudi Truk BK 8040 ZE, Ramli Sanjaya, 35 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai, hanya mengalami luka lecet pada tangan kanannya.

Kasat Lantas Polres Batubara, AKP Simon E Simatupang, melalui Kanit Gakkum Ipda Junaidi kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (11/06/2026) saat di temui di ruang kerjanya mengatakan kejadian berawal saat Truk Tronton Mitsubishi BK 8034 EA yang dikemudikan Bahrumsyah Khaidir datang dari arah Kisaran menuju arah Medan diduga berjalan terlalu ke kanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengendara Sepeda Motor Tewas dalam Laga Kambing di Medan Perjuangan

Akibat tabrakan, pengemudi Truk BK 8034 EA mengalami luka robek pada pipi kanan, punggung kanan, serta luka pada kedua kaki. Korban telah dilarikan ke RSUD Bidadari guna mendapatkan perawatan medis.

[adsense]

Personel Satlantas Polres Batubara yang menerima informasi langsung meluncur ke TKP, mengatur lalu lintas, olah TKP dan meminta keterangan dari saksi mata.

"Kita masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan guna proses hukum lebih lanjut. Kedua kendaraan yang terlibat lakalantas juga telah diamankan," tuturnya.

[adsense]

Terkait peristiwa tersebut, Ipda Junaidi mengimbau pengemudi terlebih yang mengendarai kendaraan angkutan barang, agar selalu berhati-hati dan menjaga konsentrasi selama berkendara.

"Pengemudi diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga kondisi fisik, serta tetap berada pada jalur yang benar untuk menghindari terjadinya kecelakaan," ucapnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Batubara melaksanakan Patroli Gabungan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Kejahatan Jalanan di wilayah hukum Polres Batubara, Rabu malam (10/6/2026).

Kegiatan diawali dengan Apel Kesiapan Patroli yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Batubara. Apel dipimpin oleh Piket Pawas Polres Batubara, AKP P. Tamba, didampingi Piket Pamapta Ipda Mukmin Hasibuan dan Padal Kegiatan Ipda Archen Fr. Tamba serta diikuti personel gabungan Polres Batubara, personel TNI-AD dan personel Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara.

[adsense]

AKP P Tamba kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (11/06/2026) dalam arahannya menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hari.

Adapun sasaran patroli meliputi sejumlah lokasi strategis dan objek vital, di antaranya SPBU Jalinsum Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh, SPBU Jalinsum Desa Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar, SPBU Jalinsum Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh, serta Posko Kelompok Tani Tanah Perjuangan di Desa Simpang Gambus.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Kegiatan patroli gabungan ini merupakan bentuk komitmen Polres Batubara dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, kejahatan jalanan, serta memastikan keamanan objek-objek vital yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

[adsense]

Personel gabungan bergerak melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas Sat Samapta, Sat Lantas dan Truk Dalmas Polres Batubara. Patroli dipimpin langsung oleh AKP P. Tamba selaku Pawas dan IPDA Archen Fr. Tamba selaku Padal kegiatan.

[adsense]

[adsense]

Hari ini, genap 95 tahun HKBP memperoleh legitimasi hukum sejak era kolonial Belanda melalui SK No. 48 tanggal 11 Juni 1931 dan dimuat pada Staatsblad 1932 No. 360. Pengakuan itu diberikan karena HKBP telah memiliki kekuatan dan wibawa kelembagaan, bukan karena ia menjadi organisasi yang pasif, didikte, apalagi dijadikan alat politik sesaat bagi perorangan atau kelompok tertentu.

Tulisan ini mencoba menelaah makna pengakuan pemerintah terhadap HKBP sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut bukan sekadar cap administratif. Ia adalah bentuk hadirnya negara dalam menjamin kebebasan beragama warga negara. Pemerintah sebagai pemberi legitimasi dan HKBP sebagai gereja yang mendapat pengakuan, sama-sama memiliki Hak dan Kewajiban (berjalan bersama).

[adsense]

Secara hukum, pengakuan itu menempatkan HKBP sebagai entitas keagamaan yang berwenang mengelola gereja, memiliki aset, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan seluruh pelayanan tritugas gereja. Sebagai gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara, HKBP mendapat legitimasi hukum jauh sebelum kemerdekaan dan terus berlaku karena tidak pernah dicabut secara eksplisit. Pada 2 April 1968, pengakuan itu ditegaskan kembali melalui Surat No. Dd/P/DAK/d/135/68. Terakhir, pada 14 Maret 2019, HKBP menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual untuk merek dan logonya.

Di tengah Indonesia yang majemuk, pengakuan negara terhadap HKBP memperkuat identitas gereja sekaligus memastikan panggilan pelayanan dapat dijalankan secara terbuka, aman dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Pengakuan ini membuka ruang lebih luas bagi HKBP untuk berperan dalam pembinaan umat - tema 2026 misalnya menekankan : Pengajaran Iman di Tengah Keluarga - serta dalam kontribusi sosial, pembangunan peradaban yang rukun dan menghargai perbedaan.

[adsense]

Baca Juga:

• RDP Memanas, DPRD Sumut Desak PLN Segera Putuskan Kompensasi Blackout

Modal Oikumenis ,Toleransi Beragama Dan Keadilan

[adsense]

HKBP telah bertransformasi menjadi gereja yang terbuka dengan modal oikumenis yang kuat. Sebagai gereja kesukuan beraliran lutheran, HKBP menjadi pelaku sejarah berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang kini menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). HKBP mendorong semangat kebersamaan lintas denominasi, suku, ras, tradisi, dan teologi. Perbedaan tidak lagi dipahami sebagai pemisah, melainkan sebagai kekayaan tubuh Kristus. Pengakuan pemerintah memperluas ruang gerak HKBP dalam membangun dialog lintas iman dan kerja sama antaragama.

Dalam masyarakat majemuk, keberadaan lembaga keagamaan yang diakui negara membantu menjaga stabilitas sosial. Ketika isu penistaan agama muncul akibat kepentingan politik, HKBP terpanggil hadir sebagai jembatan dialog, meredam konflik, dan penggerak harmoni. Kehadiran itu bisa diwujudkan di FKUB, forum pemuka agama, kotbah minggu hingga kegiatan kebangsaan yang memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika, tanpa kehilangan jati diri HKBP.

[adsense]

Saat isu SARA mencuat, pernyataan publik yang menekankan kasih, hukum kasih, dan penghormatan antarsesama sering menjadi penyeimbang. Peran ini tampak ketika pimpinan gereja mengimbau jemaat untuk tidak terpancing provokasi dan menyerukan penghormatan terhadap tempat ibadah agama lain. Pemimpin agama perlu memiliki wawasan pluralisme yang sehat - bukan menyamakan semua agama, tetapi mengakui keberagaman sebagai realitas sosial. Gereja menjadi jembatan dialog melalui pendidikan toleransi, aksi sosial bersama, dan ruang diskusi yang terbuka (Oslan Gea dkk ., 2022).

Relasi gereja dan negara bukanlah subordinasi, melainkan koordinasi. Keduanya berbeda dan terpisah, namun memiliki panggilan yang sama untuk melayani umat dan masyarakat (Eka Darmaputera, 2005). Negera harus bersifat adil dan sama kepada pemeluk agama yang ada di Indonesia. Tidak saatnya lagi memelihara adanya jargon mayoritas dan minoritas.

[adsense]

Pengakuan negara juga memperkuat solidaritas kemanusiaan. Dalam dimensi manusia, ketika dunia mengalami guncangan dan konflik yang mengerikan, dunia menjejerit dari lubuk hati yang dalam dan memohon perdamaian, memohon pemahaman baru tentang pribadi manusia, dan matrabat yang tidak boleh dilanggar serta memohon peradaban kasih, pimpinan gereja memiliki pengaruh moral yang besar untuk menyuarakan agar kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani wajib dilindungi ( Pidato Paus Leo XIV dihadapan jajaran otoritas dan korps diplomatik di Madrid - Spanyol, 6 Juni 2026)

Setiap hukum yang dibuat ujung-ujungnya harus menjawab: "Manusia itu dipahami seperti apa?" Kalau hukum tidak punya pandangan jelas tentang manusia, hukum jadi kosong dan teknis saja. Martabat sama dengan fondasi, bukan tambahan. Masyarakat yang benar-benar adil hanya bisa berdiri kalau mengakui martabat manusia itu sendiri (tidak dapat dilanggar). Artinya: nilai manusia bukan diberi oleh negara, mayoritas, atau pasar. Dia melekat sejak lahir sampai wafat. Kriteria keagungan hukum: Hukum tidak menjadi "agung" hanya karena sudah disahkan DPR. Hukum baru agung kalau berani "menghadap" martabat manusia dan tidak mempermalukannya. Kalau hukum mengorbankan manusia demi efisiensi, mayoritas, atau kepentingan ekonomi, hukum itu gagal secara moral, meski sah secara prosedural. Intinya, jangan ukur hukum dari jumlah suara, tapi ukur dari dampaknya ke manusia yang paling rapuh ( Pidato Paus Leo XIV dihadapan Parlemen Spanyol yang mendapat standing ovation 7 menit , 8 Juni 2026).

[adsense]

Pemerintah dan gereja sama-sama memiliki mandat untuk berkuasa. Pemerintah diberikan kuasa pedang untuk melindungi rakyat dan gereja diberikan kuasa kunci kerajaan Allah untuk bersaksi tentang zaman yang akan datang. Pimpinan gereja hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ketika pemerintah berjalan tidak adil, suara netizen tidak didengar maka suara kenabian bangkit untuk mengingatkan bahwa pemerintahan sejatinya adalah pelayan masyarakat yang harus adil. HKBP harus berani mengatakan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Memperkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Jemaat

[adsense]

Sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum, HKBP memiliki organ yang lincah untuk membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Berada langsung di tengah jemaat, HKBP perlu merancang kerja sama jangka panjang sesuai bidang yang menjadi kekuatan utamanya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi rakyat, dan pelayanan sosial.

Sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan unit sosial HKBP dapat ditata lebih profesional dengan dukungan regulasi pemerintah. Pada saat yang sama, HKBP juga dapat mengakses program pemberdayaan masyarakat - mulai dari pelatihan UMKM, beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas anak muda, hingga kolaborasi di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah.

[adsense]

Program yang menyentuh kehidupan rakyat kecil akan sangat tepat jika HKBP menjadi penggerak sekaligus jembatan solusi. Misalnya, pantai pasir putih Parparean di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Jika HKBP hadir mengedukasi para pelaku usaha di sekitarnya, wisatawan akan semakin nyaman datang. Kesadaran wisata - soal kebersihan, parkir, keamanan, hingga keseragaman harga dan kualitas makanan - bisa dibangun dari HKBP. Hal serupa berlaku untuk masalah sedimen dan tumpukan sampah akibat pendangkalan Sungai Toba - Asahan di Porsea yang kita lewati setiap hari. Persoalan konkret seperti inilah ladang pelayanan.

Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya mengembangkan pelayanan pastoral yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sinilah HKBP dituntut mewujudkan kasih kepada sesama secara nyata. HKBP perlu mencari bentuk-bentuk pelayanan pastoral yang menjawab persoalan kekinian, sesuai konteks tempat dimana HKBP ada, agar kehidupan jemaat bertransformasi menjadi lebih baik sesuai tuntutan Injil. Tidak ada salahnya Diakonia HKBP belajar dari pengalaman Buddha Tzu Chi yang telah mendunia dalam pelayanan kemanusiaan. Kelembagaan diakonia yang profesional setiap distrik menjadi sebuah kerinduan, dengan demikian setiap jemaat yang membutuhan, HKBP telah siap melayani.

[adsense]

Di era modern, gereja dipanggil bukan hanya menjaga spiritualitas, tetapi juga kesejahteraan jemaat sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan. Legalitas negara memberi dasar kuat untuk membangun kemandirian jemaat. Dengan kepemimpinan kolektif kolegial pimpinan HKBP, tolok ukur utama hendaknya dampak nyata kepada jemaat. Saat ini waktunya bekerja dan mengeksekusi program, jangan dulu sibuk konsolidasi kontestasi yang masih tersisa 2,5 tahun menuju Sinode Godang. Jika kepemimpinan tidak melahirkan perubahan, maka ia patut disebut tidak berhasil.

Penutup

[adsense]

Pengakuan negara adalah anugerah sekaligus amanah. Tugas Pelayan HKBP adalah menjaga dan mengelola amanah itu untuk terus setia kepada Aturan dasar HKBP, Konfesi HKBP, Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) HKBP, Agenda HKBP, Keputusan Sinode Godang dan keputusan Pimpinan/Majelis Pekerja Sinode (MPS) HKBP. Legitimasi yuridis, penguatan posisi dan akses terhadap kebijakan publik harus dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga dan membuat HKBP respek mendengar suara orang kecil. Kepentingan pribadi dan kelompok sudah harus selesai agar fokus dengan strategi yang terarah dan kerja yang sungguh-sungguh demi kemajuan jemaat.

Legalitas kiranya diimbangi tata kelola gereja yang transparan, akuntabel, dan profesional. Administrasi keuangan, manajemen aset, dan penataan struktur pelayanan perlu mengacu pada standar manajemen dan prinsip-prinsip ISO. Kepercayaan jemaat hanya akan tumbuh jika pengelolaan dilakukan dengan benar. Hari ini, kepercayaan itu sangat penting - karena dari kepercayaan lahir partisipasi, dan dari partisipasi lahir sumber daya/dana yang menopang pelayanan. Pelayan yang dipercaya akan mendapat tempat di hati jemaat. Ketika hati jemaat telah terpaut, urusan rezeki dan urusan sentralisasi keuangan tidak perlu diragukan. Fokus utama kemudian kembali kepada arah dan strategi: mau dibawa kemana jemaat ? Sejalankah dengan tema pelayanan HKBP ?

[adsense]

Akhirnya, pengakuan negara meneguhkan iman dan identitas HKBP sebagai gereja yang misioner dan transformatif - gereja yang hadir, relevan, dan berdampak bagi bangsa. Alangkah indahnya jika kidung pujian dari 5 juta suara warga HKBP berkumandang dan berseru : Aku Cinta HKBP. (Ronald Naibaho, Jemaat HKBP Resort Simpang Marindal Medan dan Peserta Sinode Godang HKBP ke-67 Tahun 2024.)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun kesadaran publik dalam mewujudkan dunia pendidikan yang bersih, inklusif dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ajakan tersebut disampaikan Alexander saat menerima pengurus Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP Sumut) di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Alexander, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan luas dari masyarakat dan media massa. Dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dapat dipahami, dikawal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya program sekolah gratis.

[adsense]

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Alexander yang didampingi Plt Kabid SMA Andika Yehezkiel Sembiring SSTP MSP, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan kesejahteraan guru, perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari pungli.

[adsense]

Baca Juga:

• 6.110 Posbankum Resmi Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan Sumut

Ia menilai semangat Kolaborasi Sumut Berkah yang dibangun Gubernur Bobby Nasution sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, tenaga pendidik, dunia usaha, perguruan tinggi hingga media massa.

[adsense]

Alexander menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, ia berharap FWP Sumut dapat menjadi mitra konstruktif dalam menyebarluaskan berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, mulai dari kesenjangan akses hingga tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran, Alexander meyakini bahwa semangat kolaborasi menjadi kunci menghadirkan perubahan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

[adsense]

Sementara itu, Ketua FWP Sumut, Syaifullah Defaza, menyambut positif ajakan tersebut. Ia menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang sehat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Syaifullah menilai visi pendidikan yang dibangun melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah merupakan niat baik yang patut mendapat dukungan bersama. Terlebih, upaya menghadirkan pendidikan yang bebas dari pungli, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan harapan masyarakat selama ini.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komandan Korem (Danrem) 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto, memimpin langsung prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim (Dandim) 0207/Simalungun di Aula Makorem 022/Pantai Timur, Jalan Asahan Km 3.5, Simalungun, Rabu (10/6/2026).

Dalam acara tersebut, jabatan Dandim 0207/Simalungun resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Gede Agus kepada Letkol Inf Agus Muctadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia.

[adsense]

Danrem 022/PT menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel TNI Angkatan Darat yang dilakukan secara terencana guna menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan.

"Pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi TNI AD. Selain sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, juga bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih luas bagi para perwira dalam pengembangan kariernya," ujar Kolonel Inf Sandi Kamidianto dalam amanatnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Letkol Agus Rangkuti Serahkan Komando Yonif 100/Prajurit Setia kepada Letkol Amirul Husin

Sementara kepada Letkol Inf Agus Muctadi, Danrem mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan pimpinan TNI AD. Ia berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.

[adsense]

Menurut Danrem, sinergitas yang kuat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Kodim 0207/Simalungun dalam melaksanakan pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

[adsense]

Prosesi sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri para Kepala Seksi Korem 022/PT, para Dandim jajaran, Dan/Kasatdisjan, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 022 beserta pengurus, para perwira, serta sejumlah tamu undangan. (**)

[adsense]

[adsense]

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Sumatera Utara dalam kondisi aman hingga akhir Juni 2026. Pemerintah juga telah menyiapkan penambahan stok pangan mulai Juli hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 56.176 ton. Selain itu tersedia stok jagung sebanyak 4.320 ton, Minyakita sekitar 880.000 liter, serta gula sebanyak 430 ton.

[adsense]

"Untuk beras dan minyak sudah tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara sesuai penugasan Bulog. Berbeda dengan jagung yang dipusatkan di wilayah cabang Medan, karena kebutuhan dan pola distribusinya berbeda," ujar Budi Cahyanto di Kantor Bulog Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, distribusi beras dan minyak goreng telah dilakukan secara merata ke berbagai daerah di Sumut agar masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pajak Hiburan Piala AFF di Stadion Utama Sumut Diduga Belum Disetor ke Deliserdang

Sementara itu, realisasi penyaluran bantuan pangan hingga saat ini telah mencapai 717.528 kilogram dari target 1.736.846 kilogram atau sekitar 40,84 persen.

[adsense]

Dalam program bantuan pangan tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng secara gratis.

Total beras yang telah disalurkan mencapai 14.350 ton, sedangkan distribusi Minyakita mencapai 2.870.112 liter. Program bantuan pangan itu juga telah diperpanjang pemerintah hingga akhir Juni 2026.

[adsense]

Budi berharap ketersediaan stok yang memadai dan kelancaran distribusi bantuan pangan dapat membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis di Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menghadiri rapat persiapan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Medan, Selasa (9/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota TanjungbalaiMuhammad Fadly Abdina, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

[adsense]

Dalam pertemuan itu dibahas usulan pembentukan Tim Terpadu Sertifikasi Aset Tanah dan Pulau-Pulau di Kota Tanjungbalai serta sinkronisasi data teknis untuk penyusunan dokumen NPGT.

Pada rapat tersebut juga disampaikan bahwa terdapat sembilan pulau yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumut, Khoirun Nisak, menegaskan pentingnya sinergi antara BPN dan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen NPGT yang akurat sebagai dasar perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

"Dokumen NPGT yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penataan wilayah yang berkelanjutan," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Sementara itu, Plh Wali Kota TanjungbalaiMuhammad Fadly Abdina mendorong pembentukan tim terpadu antara Pemko Tanjungbalai dan Kanwil BPN Sumut guna mempercepat proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah serta pengamanan pulau-pulau yang berada di wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah aset tanah milik Pemko Tanjungbalai yang belum memiliki sertifikat sehingga perlu dilakukan inventarisasi, pengukuran, dan penetapan hak atas tanah.

[adsense]

Selain itu, penegasan status hukum pulau-pulau dinilai penting untuk mencegah potensi klaim dari pihak lain sekaligus mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan penyusunan NPGT Tahun 2026 dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang tertib, terukur, serta berkelanjutan di Kota Tanjungbalai. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelangkaan BBM, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Patroli di SPBU

[adsense]

[adsense]

Politisi Partai Perindo, Binsar Simarmata, mengapresiasi langkah cepat PT PLN (Persero) dalam melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara pascakerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Menurut Binsar, upaya yang dilakukan PLN menunjukkan keseriusan dalam mengatasi gangguan pasokan listrik yang belakangan berdampak pada sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]

"PLN telah melakukan langkah-langkah terbaik dengan mempercepat proses pemulihan. Ini patut diapresiasi karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas," kata Binsar Simarmata kepada wartawan di Medan, Rabu (10/6/2026).

Anggota DPRD Kota Medan itu menjelaskan, sejak 5 Juni 2026 PLN telah mengerahkan 154 personel bersama mitra kerja untuk membangun tiga unit Tower Emergency Restoration System (ERS) sebagai bagian dari upaya pemulihan jaringan transmisi yang rusak.

[adsense]

Baca Juga:

• Pajak Hiburan Piala AFF di Stadion Utama Sumut Diduga Belum Disetor ke Deliserdang

Dalam percepatan pemulihan tersebut, PLN juga bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memobilisasi tujuh set Tower ERS dari Jakarta, Balikpapan dan Banjarbaru. Seluruh peralatan itu telah tiba di lokasi pekerjaan pada 7 Juni 2026.

[adsense]

Binsar menyebut pembangunan tiga Tower ERS berhasil diselesaikan pada Senin (8/6/2026). Setelah penyelesaian struktur tower, tim langsung melanjutkan pekerjaan penarikan dan pemasangan konduktor.

"Hingga Selasa malam, pemasangan konduktor untuk dua fasa, yakni fasa S dan fasa T, telah berhasil diselesaikan," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pekerjaan selanjutnya difokuskan pada penarikan konduktor fasa R serta perbaikan travers pada tower T17 dan T21 agar sistem transmisi dapat kembali beroperasi secara optimal.

"Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara intensif dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ketelitian teknis agar jaringan transmisi dapat segera kembali beroperasi secara optimal," katanya.

[adsense]

Menurut Binsar, PLN terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara.

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik serta meminimalkan dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian," tuturnya.

[adsense]

Sebelumnya, cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Utara menyebabkan kerusakan pada 12 tower transmisi sehingga mengurangi kemampuan penyaluran daya listrik dan mengharuskan PLN melakukan pengaturan pasokan listrik secara terukur di sejumlah wilayah. Pemulihan jaringan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali normal. (**)

[adsense]