[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai), H Adlin Tambunan meninjau pelaksanaan pembangunan ruas Jalan Penaga Desa Juhar, Kecamatan Bandarkhalifah, Kamis (10/9/2026).

Pembangunan ruas jalan tersebut dilakukan dengan konstruksi hotmix sepanjang 1.722 meter dengan lebar 3 meter. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

[adsense]

Di sela peninjauan tersebut, Adlin Tambunan didampingi Kadis PUTR Abdul Rahman Purba dan Camat Bandarkhalifah Heru menyampaikan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kondisi jalan yang baik tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas perekonomian dan konektivitas antarwilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Terima Jajaran Pengurus PWI Sergai, Wabup Adlin Tambunan Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis Pemerintah dengan Media

Adlin mengatakan, keberadaan ruas Jalan Penaga yang menghubungkan dan mendukung aktivitas masyarakat di Desa Juhar dan sekitarnya memiliki arti penting, terutama dalam menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Selain memperhatikan progres pembangunan, Adlin juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan. Ia meminta agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga hasil pekerjaan dapat memiliki usia layanan yang panjang dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Yang tidak kalah penting adalah kualitas. Kita ingin pembangunan yang dilaksanakan hari ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh proses pengerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditentukan," tegasnya.

[adsense]

Adlin juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah maupun pihak pelaksana, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam merawat dan menggunakan fasilitas publik secara bertanggung jawab.

"Kita berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang sudah dibangun. Jangan sampai infrastruktur yang sudah kita perbaiki justru cepat mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai maupun kurangnya kepedulian untuk menjaganya," ungkapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tiba di Bandara Ferdinand Lumbantobing Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (10/9/2026) pagi.

Kedatangannya beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, didampingi jajaran Satgas PRR daerah serta para pejabat terkait.

[adsense]

Suasana penuh keakraban terlihat saat sambutan Bupati Masinton dibalas pelukan hangat Tito Karnavian, seolah menyiratkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana, yang sedang digalakkan secara bergotong royong.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Dorong IMT-GT Lahirkan Proyek Konkret dan Investasi Berdampak bagi Masyarakat

Juga hadir Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Syamsiar Nurhayadi, Serda Muhammad Rafii Naadir.

[adsense]

Kedatangan Tito pun mendapat sambutan dari Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, Korem 023/KS, Dandim 0211 TT, unsur Forkopimda Tapteng dan Sibolga.

[adsense]

Kehadiran beragam unsur ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antarlembaga dalam memastikan pelaksanaan tugas pemulihan bencana berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dalam agenda kerjanya, Tito Karnavian akan meninjau Sabo Dam Hutanabolon, wilayah Kelurahan Sipange yang berada di Kecamatan Tukka.

[adsense]

Kemudian, ia akan melanjutkan melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan resmi yang berfokus pada percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana. (*)

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan William Iskandar, tepatnya di depan Toko Cality Parfum, Kecamatan Medan Tembung, Kamis (10/9/2026) pagi.

Seorang pengemudi ojek online (ojol), Marjan (60) warga Jalan Seriti XI Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online (ojol) tewas setelah sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4221 ABL yang dikendarainya ditabrak dari belakang.

[adsense]

Selain korban meninggal, seorang wanita yang berprofesi sebagai guru, Melisa Sipayung (35) warga Dusun V Nagori I Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai yang saat kejadian mengendarai Honda Beat BK 3119 NAR, mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut. Menurutnya, kecelakaan masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan penyebab dan rangkaian kejadian.

[adsense]

Baca Juga:

• Tabrakan Beruntun Bus DAMRI, ALS dan Triton di Tol Palindra, Diduga Dipicu Kabut Asap

Ia menambahkan, benturan tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Marjan oleng dan kemudian berbenturan dengan Honda Beat yang dikendarai Melisa yang saat itu berada di depannya. Akibat kejadian tersebut, Marjan mengalami luka-luka dan tewas di tempat. Sementara Melisa mengalami luka ringan.

[adsense]

"Pengendara sepeda motor Yamaha Nmax yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut hingga kini belum diketahui identitasnya. Petugas Unit Laka masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas maupun keberadaannya," ujarnya.

AKBP SL Widodo mengatakan, petugas telah melakukan sejumlah tindakan di lokasi kejadian, mulai dari pengecekan TKP, membuat sketsa kecelakaan, mengamankan barang bukti hingga mengumpulkan identitas para pengendara yang terlibat.

[adsense]

"Petugas juga tengah mencari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di sekitar lokasi. Rekaman tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara jelas bagaimana kecelakaan terjadi, termasuk memastikan kendaraan yang pertama kali menyebabkan benturan," tegasnya.

Selain CCTV kata dia, penyidik akan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

[adsense]

"Hingga kini, penyidik masih mendalami kasus kecelakaan tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan serta menentukan pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penyelidikan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh melakukan audiensi dengan Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan SE SIK, Kamis (10/9/2026) di Mapolres Langkat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya MPKW Sumut-Aceh memperkuat sinergi sekaligus mendorong kemajuan pendidikan Kristen, khususnya dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

[adsense]

Ketua MPKW Sumut-Aceh Dr RE Nainggolan MM mengatakan, pendidikan Kristen memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, pencapaian prestasi dan pembentukan karakter harus berjalan seimbang dalam proses pendidikan.

Dalam audiensi tersebut Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan juga menyampaikan pengalamannya menempuh pendidikan di sekolah Kristen. Ia mengaku bersyukur pernah mendapat pendidikan di lingkungan sekolah Kristen sejak tingkat sekolah dasar di SD Prambudy PWKI, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas HKBP Nommensen Medan hingga akhirnya diterima di Akademi Kepolisian (Akpol).

[adsense]

Baca Juga:

• Kepala BPJPH Provsu Audiensi Kepada Bupati Humbahas, Bahas Sertifikasi Halal

Sementara itu, RE Nainggolan mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan sekolah-sekolah Kristen saat ini. Ia berharap sekolah Kristen dapat kembali berkembang dan meningkatkan kualitasnya di masa mendatang.

[adsense]

Ia menyebutkan, saat ini sekolah Kristen yang masuk dalam kategori A baru sekitar 20 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kemunduran jika dibandingkan dengan perkembangan sekolah Kristen pada masa sebelumnya.

Karena itu, MPKW Sumut-Aceh mendorong adanya perhatian dan langkah bersama untuk meningkatkan mutu sekolah Kristen, baik dari sisi prestasi, akademik maupun pembentukan karakter peserta didik.

[adsense]

Selain membahas perkembangan pendidikan, audiensi juga menjadi momentum menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan MPKW Sumut-Aceh.

Sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), panitia telah menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya Test Minat dan Bakat, Seminar Minat dan Bakat, lomba karya tulis artikel tingkat siswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan, donor darah, serta kegiatan sosial.

[adsense]

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen MPKW Sumut-Aceh untuk memberikan kontribusi nyata bagi peserta didik dan masyarakat, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial.

Dalam waktu dekat, MPK juga akan melaksanakan Rakernas V yang dijadwalkan berlangsung di Tarutung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi forum untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun langkah strategis bagi pengembangan pendidikan Kristen di wilayah Sumut-Aceh.

[adsense]

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPKW Sumut-Aceh Dr RE Nainggolan MM, Drs Kasman Sembiring MM, Drs Chandra Silalahi MSi, Dra Veronika Sitanggang MPsi, Dra Syafitra Tambunan MSi, Andriana Sitanggang SH, Hotria Gurning dan Jadi Pane SPd MM. (**)

[adsense]

[adsense]

Belanja urusan wajib Mandatory Spending bidang infrastruktur di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2025 diduga tidak memenuhi batas minimal 40 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah (HKPD).

Kekurangan belanja Mandatory Spanding Infrastruktur sebesar Rp 272.446.324.923 atau Rp 272 M.

[adsense]

Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan publik terkait peran dan tanggung jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP dalammenyusun perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini disampaikan Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila Sumatera Utara Julianto Sihombing, Kamis (10/9/2026) kepada wartawan di Stabat.

[adsense]

"Dari data yang ada, belanja Mandatory Spanding infrastruktur Kabupaten Langkat tidak memenuhi 40 persen. Kita pertanyakan perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat oleh Kepala BAPEDA . Apa dia tidak tau maksud dari Mandatory Spanding," katanya.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

[adsense]

Sesuai komposisi perhitungan Anggaran Mandatory Spending TA 2025 harus memenuhiundang-undang yang mengaturnya.

Dari data yang disampaikan, besar belanja daerah Rp 2.669.618.687.956, sedangkan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 407.901.872.900, maka 40 persen dari besar belanja Mandatory Spanding Pemerintah Kabupaten Langkat Rp 904.686.726.022,40.

[adsense]

Dalam kenyataanya, dari data yang disampaikan kepada wartawan, dana Mandatory Spanding Pemkab Langkat TA 2025 hanya Rp 632.240.401.099, terdapat kekurangan Mandatory Spanding sebesar Rp 272.446.324.923 atau Rp 272 M.

Alokasi belanja Mandatory Spending untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan perumahan tercatat jauh dibawahamanat pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[adsense]

Undang-Undang tersebut mewajibkan minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar gaji ASN dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan dasar.

"Kami menemukan selisih yang cukup besar antara ketentuan UU dengan realisasi di Lapangan. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut hak dasar masyarakat atas jalan, air, dan perumahan layak," ujarnya.

[adsense]

Ditambahkan, bahwa keberadaan Kepala BAPEDA Rina Br. Marpaung sebagai perencana pembangunan, memiliki peran sentral arah pembangunan.

"BAPEDA itu kunci untuk suksesnya arah pembangunan Kabupaten Langkat, wajar jika publik bertanya, sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan," imbuhnya.

[adsense]

Terkait keberadaan dan kinerja Kepala BAPEDA Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, yang juga istri sah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkatsudah banyak dipertanyakan masyarakat.

Ditemui, salah seorang warga mengaku bermarga Peranginangin, saat ditemui di kota Stabat kepada wartawan mengatakan "Kepala BAPEDA itu layak diganti, bagaimana mau merencanakan pembangunankabupaten langkat, sepertinya dia kurang memahami, terkesan hanya mengandalkan suami dalam menjalankan fungsinya.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BAPEDA Rina Wahyuni Marpaung, S.STP belum mendapat jawaban.

Masyarakat Langkat berharap DPRD Langkat segera melakukan audit mendalam terhadap pos-pos belanja infrastruktur serta menelusuri kemungkinan adanya kerugian keuangan daerah akibat tidak dipenuhinya ketentuan mandatory spanding.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengharapkan forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) menghasilkan langkah konkret berupa penurunan hambatan lintas batas, proyek dan investasi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Seluruh langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya pada acara Makan Malam Bersama Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 Tahun 2026 di Grand Ballroom Hotel JW Marriott, Medan, Rabu (9/9/2026) malam. Hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah, Gubernur Perlis Abu Bakar Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Sasithorn Palattadej, Gubernur Trang Songklod Sawar Gwong, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta para pejabat dari tiga negara.

[adsense]

Pertemuan IMT-GT, kata Bobby Nasution, merupakan forum strategis untuk mengubah kedekatan geografis ketiga negara di kawasan Selat Malaka menjadi keunggulan ekonomi bersama. Sejalan dengan visi Tahun 2036, kerja sama itu diarahkan untuk membangun subkawasan yang semakin terintegrasi, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan dengan manfaat yang nyata dan merata bagi masyarakat.

"Pembahasan Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) ini menegaskan perlunya IMT-GT bergerak dari agenda kerja sama menuju implementasi yang terukur dan berdampak. Mendorong intergrasi agenda hijau (pelestarian lingkungan), proyek siap investasi khususnya pengelolaan sampah dan ekonomi dengan mobilitas rendah karbon, efisiensi energi serta ketahanan banjir," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

• MPKW Sumut-Aceh Audiensi ke Plt Bupati Langkat, Dorong Perhatian bagi Sekolah Swasta Keagamaan

"Dalam konteks ini Sumatera Utara siap memperkuat peran dalam IMT-GT melalui penyelarasan prioritas, penyiapan proyek siap investasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong manfaat ekonomi nyata bagi daerah," jelasnya.

[adsense]

Karena itu, lanjut Gubernur, keberhasilan pertemuan 32 provinsi dan negara bagian di tiga negara tersebut dapat diukur melalui penurunan hambatan lintas batas, realisasi proyek dan investasi, serta peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, kerja sama IMT-GT tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata, dengan Sumatera Utara sebagai salah satu dari 10 provinsi di Sumatera yang tergabung dalam forum IMT-GT.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa kerja sama nyata harus dapat dilahirkan dari pertemuan tersebut. Hal itu sejalan dengan semangat awal pembentukan forum IMT-GT pada 1993, ditambah keterlibatan Asian Development Bank (ADB) sebagai mitra pembangunan daerah sejak 2007.

[adsense]

Selain itu, lanjut Mendagri, 10 provinsi di Indonesia yang berada di wilayah Sumatera dan tergabung dalam IMT-GT memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dengan kedekatan geografis tersebut, tiga negara diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga memiliki daya saing tinggi di tingkat dunia, sekaligus membuktikan nilai strategis kerja sama regional selama lebih dari tiga dekade.

"Ke depannya, IMT-GT harus terus berkembang. Tidak sekadar menjadi forum dialog, tetapi bertransformasi menjadi wadah yang menghasilkan proyek-proyek konkret dan terukur dengan manfaat langsung bagi masyarakat."

[adsense]

Kepada tuan rumah pelaksanaan Forum IMT-GT, Tito mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Bobby Nasution dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Sebab, meskipun program ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Provinsi Sumut telah memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu dari dua negara tetangga.

"Saya tahu anda telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi saya berterimakasih," sebut Tito Karnavian yang mewakili Pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seratusan massa Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPI) Sumut "mengepung" gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026) menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja, kepastian kerja, kesejahteraan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hak buruh.

Ketua KSPI Sumut Tengku Muhammad Yusuf menegaskan, KSPI mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, menjamin kepastian kerja, serta menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan PKWT maupun penyalahgunaan pemagangan.

[adsense]

Buruh juga mendesak pemerintah menjamin upah yang layak, hak pesangon, mencegah PHK sepihak, serta memberikan perlindungan bagi pekerja platform dan pekerja yang terdampak transisi iklim.

Tuntutan lainnya, massa juga menuntut pemerintah untuk memperkuat kebebasan berserikat dan hak mogok kerja, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.

[adsense]

Baca Juga:

• Audiensi ke Kapolres Langkat, MPKW Sumut-Aceh Dorong Kebangkitan Sekolah Kristen

"KSPI juga meminta perlindungan khusus bagi buruh perempuan, penyandang disabilitas dan pekerja rentan, disertai program peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia," teriak pengunjuk rasa dengan suara lantang dalam orasinya.

Setelah beberapa jam berorasi di badan Jalan Imam Bonjol depan gedung dewan, pengunjuk rasa akhirnya diterima anggota Fraksi Partai Gerindra Aripay Tambunan. Namun, massa meminta agar aspirasi pengunjukrasa diterima Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

[adsense]

[adsense]

Mengingat situasi yang semakin kurang kondusif, akhirnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menemui massa bersama anggota Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan, Hariyanti dari Fraksi PKS dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke instansi terkait.

Ditegaskan Erni, DPRD Sumut merupakan representasi masyarakat sehingga berkewajiban mendengarkan aspirasi buruh. Ia memastikan tuntutan KSPI akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada DPR RI.

[adsense]

"Tidak ada halangan bagi saya untuk mendukung aspirasi bapak dan ibu. Nanti kami, terutama saya, akan menandatangani surat untuk direkomendasikan langsung kepada Ketua DPR RI," tegas Erni.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian, bahkan sejumlah mobil Rantis dari Kesatuan Brimob dan aparat yang menggunakan sepeda motor serta truk-truk Brimob Polda Sumut ikut dikerahkan.(*).

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Dorong IMT-GT Lahirkan Proyek Konkret dan Investasi Berdampak bagi Masyarakat

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai) H Adlin Tambunan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hal itu disampaikan Adlin saat menerima audiensi jajaran pengurus PWI Kabupaten Sergai, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kewartawanan.

[adsense]

"Yang pasti, yang kita utamakan adalah hubungan antara PWI dan media dengan pemerintah daerah. Selama ini, kerja sama yang terjalin juga sudah sangat baik," ujar Adlin.

Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan media perlu terus dipertahankan. Ia berharap komunikasi tidak hanya berlangsung dalam konteks kelembagaan, tetapi juga dapat terjalin secara terbuka dalam berbagai kegiatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Siantar Timur Mediasi Kesalahpahaman, Kedua Pihak Berdamai Secara Kekeluargaan

"Saya melihat program-program yang berjalan selama ini sudah banyak yang berkolaborasi dengan baik. Berbagai kegiatan juga mendapat dukungan dan pemberitaan dari institusi media," katanya.

[adsense]

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PWI dan media yang selama ini turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin. Dengan kondisi seperti sekarang, mestinya sudah sangat nyaman, sudah sangat bebas, dan sudah bisa berkomunikasi dua arah," ujarnya.

[adsense]

Sebelumnya, Ketua PWI Sergai Sugiono menyampaikan perkembangan organisasi, serta jumlah anggota muda PWI Sergai yang saat ini bertambah sebanyak 10 orang.

Pertambahan anggota tersebut, menurutnya, turut berkaitan dengan kebutuhan dukungan terhadap berbagai program dan agenda organisasi.

[adsense]

"Dengan bertambahnya jumlah anggota, tentu terkait dengan anggaran dana hibah, termasuk kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar setiap tahunnya," ujarnya.

Sugiono menambahkan, PWI Sergai akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab Sergai. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program organisasi sekaligus memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

[adsense]

Turut hadir Plt Kepala Badan Kesbangpol Kamal, Kepala Dinas Kominfo Nurchinta Depi Tambunan, Sekretaris PWI Sergai Abdul Rahman Manik, Bendahara Abdul Malik, serta jajaran pengurus. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura (FH) DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera verifikasi ulang data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih amburadul serta berpotensi membuat bantuan sosial salah sasaran.

Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut mengatakan, masih ditemukan ketidaksinkronan antara data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan, terutama masyarakat yang masuk kategori desil satu hingga empat, berpotensi besar penerima PKH salah sasaran.

[adsense]

"Data yang saya dapat dari pihak BPS (Badan Pusat Statistik) juga ditemukan ketidaksinkronan data penerima. Ketika masuk data desil satu sampai empat, ternyata ada data yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya," ujar anggota dewan Dapil Tanjungbalai, Asahan dan Batubara ini.

Menurutnya, persoalan pendataan penerima bantuan bukan hal baru. Pada masa lalu, pendataan masyarakat penerima bantuan banyak melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat desa yang mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Soroti SiLPA Rp532 Miliar di Perubahan APBD Sumut 2026

"Dulu mungkin rumahnya belum beton, kemudian setelah dilihat sudah ada perubahan. Bahkan ada yang sudah memiliki mobil. Ini menjadi catatan bagi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di bawahnya," katanya.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, Ebenejer meminta pemerintah tidak menjadikan data lama sebagai acuan permanen dalam penyaluran PKH. Data penerima harus diverifikasi secara berkala dengan melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Anggota Komisi E ini mengingatkan, data yang tidak diperbarui bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi dapat berujung pada hilangnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan. Kuota bantuan berpotensi tetap ditempati warga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria.

[adsense]

"Artinya, jangan penerima PKH itu terus permanen menerima. Padahal banyak hak masyarakat miskin yang menjadi hak mereka hilang karena data penerimanya tidak diperbarui," tegasnya.

Ebenejer berharap hasil pendataan dan verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi rekomendasi bagi Kemensos maupun dinas sosial di daerah untuk mengevaluasi daftar penerima PKH.

[adsense]

Menurutnya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria harus segera dikeluarkan dari daftar. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya belum terdata tetapi kini masuk kategori membutuhkan harus diberi kesempatan untuk diusulkan sebagai penerima.

Ebenejer juga menyoroti penerima bantuan yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam data. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan.

[adsense]

Ebenejer menegaskan, ketepatan data merupakan fondasi utama agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Karena itu, sinergi BPS, Kemensos, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa diperlukan untuk memastikan data penerima PKH selalu sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.(*).

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar sekitar Rp532 miliar dalam Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. Besarnya SiLPA tersebut dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam manajemen waktu dan pelaksanaan program pemerintah yang harus segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Pantur menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain berasal dari sisa pengendalian belanja sekitar Rp141 miliar, keterlambatan dana transfer Rp143 miliar dan sisa dana terikat Rp248 miliar. Kondisi tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

"Apalagi, waktu efektif pelaksanaan Perubahan APBD 2026 relatif terbatas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor: Pemprov Sumut Jangan Terjebak Pada Serapan Anggaran, Pastikan APBD Perkuat Fiskal

Pantur Banjarnahor mengingatkan Pemprov Sumut agar persoalan rendahnya serapan anggaran dan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun tidak kembali terjadi. Anggaran, tidak cukup hanya terserap, tetapi harus menghasilkan output dan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Menyinggung rencana Gubernur Sumut Bobby Nasution menggelar rapat pimpinan dua kali dalam sebulan dinilai sebagai langkah manajerial yang patut diapresiasi. Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuan mempercepat penyelesaian program dan pencapaian target, bukan sekadar rutinitas rapat.

Terkait program pembangunan rumah khusus bagi korban bencana dengan alokasi sekitar Rp41 miliar serta pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) sekitar Rp120 miliar, menurut Fraksi PDIP, harus dipastikan pelaksanaannya tepat waktu dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

[adsense]

Di sisi lain, tandas Pantur, Fraksi PDIP tetap menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal Sumut melalui peningkatan PAD, optimalisasi tata kelola pajak dan retribusi serta peningkatan kontribusi BUMD.

Kualitas belanja juga harus diarahkan pada produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pemerataan pembangunan.

[adsense]

"APBD bukan milik pemerintah, bukan milik DPRD dan bukan milik kelompok tertentu. APBD milik rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kehidupan yang lebih baik," tegasnya sembari menambahkan, fraksinya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara kritis, objektif dan konstruktif.

Sikap tersebut bukan untuk memperlemah pemerintah, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut, sebab Fraksi PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai mitra kritis Pemprov Sumut, bukan untuk memperlemah pemerintah, tetapi untuk memastikan pemerintah bekerja lebih efektif, lebih akuntabel dan lebih berpihak kepada rakyat Sumut.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry SE MM bersama unsur Forkopimda memantau perkembangan perbaikan jalan dan jembatan darurat di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Rabu (9/9/2026).

Jalan dan jembatan tersebut merupakan akses vital transportasi yang menghubungkan Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, dengan Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas dan Kecamatan Darul Hasanah.

[adsense]

Akses jalan darurat itu mengalami kerusakan setelah diterjang arus Sungai Alas yang meluap pada Selasa malam (8/9). Sementara itu, jembatan rangka baja di lokasi tersebut telah putus sejak tahun lalu akibat diterjang banjir.

Kondisi tersebut membuat pemerintah terpaksa membangun jalan dan jembatan darurat agar masyarakat tetap dapat melintas dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Hujan Guyur Aekkanopan, Underpass Jalan Tanjungsari I Aekkanopan Banjir

Menurutnya, penanganan jalan dan jembatan darurat di lokasi tersebut telah berulang kali dilakukan pemerintah daerah agar akses masyarakat tetap dapat dilalui.

[adsense]

Untuk memberikan kenyamanan sekaligus memastikan akses transportasi tetap terbuka, pemerintah daerah kembali menurunkan alat berat untuk memperbaiki jalur yang rusak.

Namun, akses tersebut untuk sementara hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan tidak diperbolehkan dilalui kendaraan dengan tonase berat.

[adsense]

Bupati juga meminta masyarakat turut membantu menjaga akses tersebut agar tetap dapat digunakan, mengingat jalur itu menghubungkan beberapa kecamatan dan menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat.

Ia mengatakan peninjauan bersama Forkopimda dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif serta mendapat dukungan masyarakat setempat.

[adsense]

Salim Fakhry juga meminta masyarakat tidak mengganggu proses perbaikan karena akses tersebut menyangkut kepentingan dan aktivitas sehari-hari masyarakat di sejumlah kecamatan.

Menyikapi kondisi cuaca saat ini, Bupati mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan dan bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor maupun banjir.

[adsense]

Pemerintah daerah, kata dia, telah mengeluarkan surat edaran kepada para camat dan Pengulu Kute terkait kewaspadaan terhadap potensi bencana.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kejadian yang berpotensi membahayakan kepada pimpinan daerah, Kapolres, Kapolsek, Danramil maupun perangkat desa.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan SH MH didampingi para perangkat daerah meninjau pembangunan rumah dinas Danramil (Komandan Rayon Militer) dan Staf Kecamatan Doloksanggul, Kamis (10/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung, proses pembangunan. Termasuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memperhatikan kualitas pekerjaan.

[adsense]

Bupati Humbahas mengatakan pembangunan rumah dinas sebagai bagian dari upaya mendukung fasilitas penunjang pelaksanaan tugas aparat khususnya di wilayah Doloksanggul. Memberikan pelayaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Doloksanggul.

Pembangunan juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Kepala BPJPH Provsu Audiensi Kepada Bupati Humbahas, Bahas Sertifikasi Halal

[adsense]

[adsense]

Sempat melonjak tinggi akibat kurangnya pasokan barang masuk, kini harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di kota Medan dilaporkan sudah mulai mengalami penurunan, Kamis (10/9/2026).

‎

[adsense]

‎Pasca erupsi Sinabung Tanah Karo, harga komoditas sayur-mayur di pasar tradisional Kota Medan terpantau stabil, bahkan banyak yang turun harga.

‎Namun, kondisi berbeda terjadi pada komoditas bumbu dapur, khususnya cabai. Cabai merah mengalami lonjakan harga cukup tajam dan dikeluhkan para pedagang, sementara cabai rawit sedikit mengalami penurunan harga.

[adsense]

‎

‎Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Peringgan, Pasar Medan Johor dan Pasar Kwala Bekala Medan, harga sayuran seperti kentang, kol, sawi putih, terong ungu dan wortel masih stabil.

[adsense]

‎

‎Mak Dewa, salah satu pedagang sayuran di pasar tradisional Peringgan mengatakan harga sayuran sudah banyak yang turun, pasokan yang masuk ke Medan semakin banyak, jadi harga sudah mulai banyak yang turun. Tapi Cabe Merah masih mahal.

[adsense]

‎"Cabe di lapak kami Rp 58.000, Cabe rawit kampung Rp 65.000 dan cabe caplak super Rp 70.000 per kilogram," kata Mak Dewa.

‎

[adsense]

‎Meski daerah pemasok sayuran terbanyak ke Medan (Tanah Karo) sempat terdampak erupsi Gunung Sinabung, menurut Mak Dewa tidak menyebabkan harga sayuran naik.

‎"Sempat khawatir juga dengan erupsi gunung Sinabung kemarin, tapi syukurlah harga sayuran tetap stabil. Tomat Rp 15.000 per kilogram, Kentang Rp 10.000 per kilogram, bunga kol Rp 10.000 dan jipang kecil Rp 8.000 per kilogram," lanjutnya.

[adsense]

‎

‎Harga tomat juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kg dan brokoli yang sebelumnya Rp21.000 hingga Rp22.000 turun menjadi Rp18.000 per kilogram.

[adsense]

‎Bawang merah naik tipis dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram.

‎

[adsense]

‎Tina, warga Jl. Kunyit yang sedang berbelanja di Pasar Peringgan mengaku sedikit lega dengan menurunnya sejumlah harga sayuran walau harga cabe masih meroket.

‎Tina dan ibu-ibu rumah tangga lainnya mengaku pusing dengan kenaikan harga kebutuhan dapur belakangan ini.

[adsense]

‎"Ayam dan ikan mahal, sayuran, cabe, semuanya mahal, bingung membagi uang belanja sekarang, pemasukan segitu-gitu aja, pengeluaran menggila. Kami ibu rumah tangga dan semua warga pastinya berharap semua harga kebutuhan pokok dan yang lainnya bisa kembali normal," harap Tina.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," kata Syahrial.

Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.

[adsense]

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor: Pemprov Sumut Jangan Terjebak Pada Serapan Anggaran, Pastikan APBD Perkuat Fiskal

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

[adsense]

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelas Syahrial.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

[adsense]

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan podasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," kata Syahrial.

Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

[adsense]

Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. "Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial.(**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Utara, Makmur Nasution, SAg MSi melakukan audiensi kepada Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH, di Ruang VIP Kantor Bupati, Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Rabu (9/9/2026).

Audiensi membahas percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk masyarakat Humbang Hasundutan, khususnya produk UMKM dan usaha pangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas.

[adsense]

Bupati menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan dukungan Pemkab Humbahas terhadap upaya peningkatan jumlah produk lokal yang bersertifikat halal.

Produk-produk Humbahas memiliki potensi untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas seperti Kopi Lintong yang diproduksi oleh UMKM, Snack (makanan ringan) yang terbuat dari ubi atau hasil-hasil pertanian.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Buka Turnamen Bola Voli Antar Klub se-Kabupaten Humbahas

Bupati juga mendorong perangkat daerah terkait untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih mudah dan cepat.

[adsense]

Sementara itu, Kepala BPJPH Provsu, Makmur Nasution menyampaikan terimakasih atas kesedian bupati dan jajarannya menerima audiensi BPJPH dan pihaknya siap untuk bersinergi dengan Pemkab Humbahas dalam memberikan pendampingan dan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Sinergi Pemkab Humbahas dan BPJPH Provsu diharapkan semakin memperkuat produk lokal agar lebih berkualitas, berdaya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

[adsense]

Turut hadir mendampingi Kepala BPJPH Provsu, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Humbahas, Pdt. Jinto Sihotang MPd.K, Pengawas Jaminan Produk Halal Kabi Humbahas dari BPJPH Provsu, Putri Aswanti Hasanah, SSi, Irfan Hidayat Hutagalung SE, Azura Miskiah Putri SE, Annisa Ayuningrum, S. Farm dan Suwanda Nugraha. Dan turut mendampingi Bupati Humbahas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, Asisten Pemerintahan, Sabar Purba, Kadis Parpora, Dina Simamora dan mewakili Kopenaker. (**)

[adsense]

[adsense]

Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh melakukan audiensi dengan Plt Bupati Langkat Tiorita Surbakti SH, Kamis (10/9/2026) di Kantor Bupati Langkat, Stabat.

Audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan pengurus MPKW Sumut-Aceh dalam rangka menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MPK ke-5 yang dilaksanakan di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, pengurus MPKW Sumut-Aceh menyampaikan sejumlah hal terkait perkembangan pendidikan, khususnya keberadaan sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan keagamaan.

Ketua MPKW Sumut-Aceh, Drs RE Nainggolan MM menyampaikan bahwa sejumlah yayasan anggota MPKW Sumut-Aceh juga memiliki sekolah di Kabupaten Langkat. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah swasta tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Mirabilis Tunggal Tualang Kirim Bantuan Korban Banjir di Besitang Langkat

"Kami mengusulkan agar ada perhatian kepada sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan agama, baik Islam, Kristen, Katolik maupun yayasan agama lainnya. Bukan semata-mata karena besar bantuan yang diberikan, tetapi kami merasa diperhatikan oleh Ibu Bupati," ujar Nainggolan.

[adsense]

Ia menambahkan, perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah swasta sangat berarti bagi keberlangsungan proses pendidikan. Sebab sekolah-sekolah tersebut turut mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah.

Dalam kesempatan itu, MPKW Sumut-Aceh juga mengapresiasi hubungan dan kepedulian terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir di Langkat pada November 2025 lalu.

[adsense]

Saat bencana tersebut terjadi, MPKW Sumut-Aceh turut memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang terdampak, antara lain berupa tas sekolah, mobiler serta perangkat komputer untuk mendukung kembali kegiatan belajar mengajar.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah dan para siswa yang terdampak banjir agar dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan secara normal.

[adsense]

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara MPKW Sumut-Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPKW Sumut-Aceh Drs RE Nainggolan MM, Drs Kasman Sembiring MM, Drs Chandra Silalahi MSi, Dra Veronika Sitanggang MPSi, Dra Syafitra Tambunan MSi, Andriana Sitanggang SH, Hotria Gurning dan Jadi Pane SPd MM. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi nekat dua pria yang berupaya melarikan diri dengan melompati atap rumah warga berakhir di tangan polisi. Bak "Spiderman", keduanya berpindah dari satu atap ke atap rumah lainnya hingga sekitar 10 rumah sebelum akhirnya berhasil ditangkap personel Satres Narkoba Polrestabes Medan.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial H (43) dan SS (34). Keduanya diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu yang beroperasi di kawasan Jalan Bilal, Kecamatan Medan Polonia.

[adsense]

Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan kedua pelaku yang diduga kerap melakukan transaksi narkoba di kawasan tersebut. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mendatangi rumah yang dikontrak kedua pelaku. Informasi yang diperoleh polisi, keduanya telah tinggal di rumah tersebut sejak Juli 2026.

Saat petugas melakukan penggerebekan pada, Selasa (1/9/2026) siang, kedua pelaku ternyata tidak tinggal diam. Mereka berupaya kabur dengan memanjat atap rumah dan berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Dua Pemuda Diduga Pengedar Ekstasi Diringkus

Menurut Rafli, kedua pelaku melompat dari satu atap rumah ke atap rumah warga lainnya hingga sekitar 10 rumah, bak Spidermen. Aksi tersebut dilakukan untuk menghindari kejaran petugas. Melihat aksi kedua pelaku, petugas langsung bergerak cepat.

[adsense]

"Sejumlah personel ikut memanjat atap rumah warga untuk mengejar pelaku, sementara petugas lainnya melakukan pengepungan dari sejumlah sisi. Perburuan tersebut akhirnya membuahkan hasil. H dan SS berhasil diringkus di salah satu atap rumah warga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan mereka," ungkapnya.

Ia menambahkan, dari kedua pelaku, polisi mengamankan 4 paket narkotika jenis sabu. Selain itu, turut disita sejumlah uang, satu timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba, serta 2 telepon seluler yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.

[adsense]

"Aktivitas peredaran narkoba yang dilakukan kedua pelaku diduga telah berlangsung selama sekitar 2 bulan, atau sejak mereka mengontrak rumah tersebut. Untuk menghindari kecurigaan dan menyulitkan petugas, keduanya diduga kerap berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aktivitas peredaran narkoba," katanya.

Ia menegaskan saat ini penyidik Satres Narkoba masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas kedua pelaku, termasuk memburu pemasok sabu kepada H dan SS.

[adsense]

"Kami pastikan tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba. Narkoba bisa saja bersembunyi, tapi hukum pasti akan tetap mengejar. Untuk para pelaku bisa saja mencari celah, namun kami tidak akan mati langkah," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengingatkan Pemprov Sumut, jangan terjebak pada sekadar serapan anggaran di Perubahan APBD Sumut TA 2026, tetapi harus bisa memastikan APBD mampu memperkuat kemandirian fiskal, ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Pantur mengatakan, pertumbuhan kemandirian fiskal yang hanya berada pada angka 1,76 persen menjadi sinyal yang harus segera direspons dengan kebijakan konkret. Strategi intensifikasi penggalian potensi pendapatan tidak boleh berhenti sebatas narasi maupun penerapan teknologi di atas kertas.

Fraksi PDIP juga meminta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang terukur dan menciptakan efek berganda bagi masyarakat, karena pendapatan dari sektor tersebut tercatat sekitar Rp957 miliar atau 95,7 persen dari target. Namun, capaian tersebut dinilai harus diarahkan untuk memperkuat rantai pasok sektor pertanian dan perikanan serta memperluas kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bukan sekadar mengejar portofolio perbankan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Desak Pemerintah Serius Tangani Korban MBG di Karo

Ditambahkan Pantur yang mengusung tagline "Marpadot" ini menegaskan, Fraksi PDIP mencatat anggaran jembatan sekitar Rp165 miliar, pembangunan jalan Rp270 miliar, sedangkan irigasi, pengamanan sungai dan alat berat sekitar Rp233 miliar. Sementara bantuan bibit, ternak dan alat mesin pertanian hanya sekitar Rp35 miliar.

[adsense]

"Pembangunan infrastruktur beton tidak akan bernilai jika pondasi ketahanan pangan kita rapuh," tegasnya.

Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemprov Sumut meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian pada tahun-tahun mendatang. Pertanian dinilai harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika ekonomi makro.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras mengguyur Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan sekitarnya, sejak, Rabu (9/9/2026) sore hingga malam harinya.

Akibatnya terjadi banjir di underpass Jalan Tanjungsari I, Kelurahan Aekkanopan, Kamis (10/9/2026) pagi. Namunsiang harinya, genangan air di underpass itu sudah mulai berkurang, tetapi belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

[adsense]

Lurah Aekkanopan, Wiraningsih, menyebutkan, terjadinya banjir di underpass itu karena terjadi hujan lebat di Aekkanopan sekitarnya, mulai Rabu (9/9/2026) sore hingga malam dan terjadi lagi, Kamis (10/9/2026) dini hari.

" Siang ini, debit air di underpass itu sudah mulai berkurang. Tapi, walaupun berkurang, tetap belum bisa dilalui oleh kenderaan roda dua dan empat, " katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• 35 Anggota Paskibra Labura Dikukuhkan, Kadis PPKB: Tanamkan Disiplin dan Cinta Tanah Air

Wiraningsih juga mengimbau, agar warga, terkhusus anak-anak, tidak beraktivitas untuk mandi-mandi di underpass tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dolar Singapura senilai 340.000 SGD atau sekitar Rp4,7 miliar.

Kasus ini diketahui dilaporkan seorang warga berinisial DM ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026 yang kemudian dilimpahkan ke Polres Tangsel.

[adsense]

Dalam laporan tersebut, DM menyebut sejumlah pihak berinisial HJ, EAK, dan AN.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari enam orang saksi. Selain itu, kata Boy, pihaknya juga berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kenalkan Wisata dan Kuliner kepada Delegasi Malaysia-Thailand

Dalam kasus ini seorang WNI bernama Steven (S) juga telah ditahan di Singapura. Steven diketahui juga merupakan suami dari pelapor inisial DM.

[adsense]

Kuasa hukum Steven, Yosia MPT Ginting Suka mengatakan keterlibatan kliennya itu berawal saat kliennya menerima satu lembar SGD10.000 dari seseorang yang disebut memiliki hubungan dengan AN.

Menurut dia, uang tersebut kemudian dibawa Steven ke Singapura sekitar 9 Juni 2024 untuk ditukarkan. Namun, sejumlah money changer disebut menolak menerima uang tersebut.

[adsense]

Steven kemudian mendapat informasi dari seseorang berinisial MO bahwa uang itu dapat ditukarkan melalui fasilitas di kawasan Resorts World Sentosa. Singkat cerita, uang itu pun berhasil ditukarkan.

"Awalnya satu lembar. Kemudian dalam pertemuan berikutnya AN dan dua rekannya berinisal HJ dan EAK memberikan lagi 33 lembar, pada Steven," kata Yosia dalam keterangannya, Rabu (9/9).

[adsense]

Menurut Yosia, penyerahan tersebut juga terekam dalam video. Di momen itu, pihak yang menyerahkan uang sempat menyatakan bahwa uang tersebut merupakan milik mereka dan bersedia bertanggung jawab apabila kemudian diketahui bermasalah.

Selanjutnya, dari 33 lembar itu, 27 lembar di antaranya dibawa Steven ke Singapura dan enam lembar lainnya masih berada di Indonesia. Enam lembar itulah yang kemmudian kembali muncul dalam rangkaian transaksi di Indonesia.

[adsense]

"Enam lembar itu kemudian dikirim atau dibawa ke Singapura melalui D untuk proses penukaran," ucap Yosia.

Yosia menyebut setelah proses tersebut, enam lembar itu disebut kembali kepada Steven untuk sementara waktu karena ada persoalan berkaitan dengan pajak.

[adsense]

Singkat cerita, Steven lalu dipanggil oleh pihak kasino atau otoritas setempat ke sebuah ruangan. Steven kemudian dimintai keterangan dan hotelnya turut diperiksa.

Dalam perkembangan selanjutnya, 34 lembar uang SGD10.000 tersebut disebut berada dalam penguasaan otoritas Singapura dan menurut polisi Singapura seluruhnya dinyatakan "not genuine" atau tidak asli

[adsense]

"Dokumen serta bukti yang diperoleh dari proses di Singapura juga telah diserahkan kepada penyidik Indonesia," ucap Yosia.(**)

[adsense]