[adsense]

Mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tanjungbalai menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa Blue Light Patroli diwilayah hukum Polres Tanjungbalai, Rabu (11/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh AKP Yudi Fitriansyah SH M Psi selaku Penanggung Jawab kepada harianSIB.com, Kamis (11/6/2026)

[adsense]

AKP Yudi Fitriansyah mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi geng motor, balap liar, hingga tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

AKP Yudi juga menerangkan bahwa kegiatan Patroli malam tersebut diawali dengan apel kesiapan personel yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Tanjungbalai pada Rabu malam (10/6/2026) sekitar pukul 21.00 WIB yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang hadir dan siap bertugas demi memberikan rasa aman bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Selesai pemberian arahan lanjut AKP Yudi, personel langsung bergerak menyisir objek-objek vital serta jalanan yang kerap dijadikan lokasi balap liar oleh kalangan remaja.

[adsense]

" Patroli ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga pada malam hari. Dan hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di wilayah Kota Tanjungbalai dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," pungkas AKP Yudi. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejati Sumatera Utara (Kejati Sumut) Muhibuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PT Hutama Karya yang telah berkenaan hadir dan menyambangi Kejati Sumut.

Menurut Kasi Penkum Kejatisu Rizaldi, Kamis (11/6/2026), apresiasi tersebut disampaikan Kajati Sumut saat menerima kunjungan Direktur PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, didampingi EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Ni Putu Oki Worastuti di Kejati Sumut, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Menurut Kajati, pembangunan infrastruktur di wilayah Sumut yang dilaksanakan oleh BUMN termasuk Hutama Karya sangat massif, dan terus mendapat pendampingan maupun pengawalan oleh Kejati Sumut.

Pendampingan dan pengawalan itu khususnya dalam rangka pencegahan penyimpangan anggaran pembangunan maupun regulasinya, sehingga pelaksanaan pembangunan itu akan terlaksana secara tepat guna tepat waktu dan tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Penasihat Hukum PT PASU Nilai Bantahan Jaksa Belum Jawab Substansi Perlawanan

Sementara itu, Koentjoro menyampaikan bahwa kunjungannya itu merupakan bagian dari koordinasi strategis mengingat selama ini telah terbangun koordinasi yang baik antara PT Hutama Karya dengan Kejaksaan RI.

[adsense]

Disebutkan, PT Hutama Karya adalah perusahaan pemerintah yang dipercaya untuk membangun infrastruktur yang diantaranya beberapa ruas Jalan Tol dan jalur rel kereta api hingga rekonstruksi pasca bencana wilayah Tapanuli Tengah dan daerah lainnya di Sumut.

Ditambahkan Koentjoro, Lembaga Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah banyak berkontribusi dalam mengawal dan mengamankan kebijakan secara hukum sehingga proses pembangunan yang dilakukan oleh Hutama Karya dapat berjalan maksimal serta meminimalisir penyalahgunaan regulasi ataupun aturan hukum. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Truk Tronton Mitsubishi BK 8034 EA bertabrakan dengan Truk Tronton Mitsubishi BK 8040 ZE di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Kisaran KM 122-123, tepatnya di Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (10/6/2026).

Akibat tabrakan tersebut, pengemudi truk tronton, Bahrumsyah Khaidir, 26 tahun, warga Kota Medan, mengalami luka berat dengan robek pada pipi kanan, punggung kanan, serta luka pada kedua kaki.

[adsense]

Sedangkan pengemudi Truk BK 8040 ZE, Ramli Sanjaya, 35 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai, hanya mengalami luka lecet pada tangan kanannya.

Kasat Lantas Polres Batubara, AKP Simon E Simatupang, melalui Kanit Gakkum Ipda Junaidi kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (11/06/2026) saat di temui di ruang kerjanya mengatakan kejadian berawal saat Truk Tronton Mitsubishi BK 8034 EA yang dikemudikan Bahrumsyah Khaidir datang dari arah Kisaran menuju arah Medan diduga berjalan terlalu ke kanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengendara Sepeda Motor Tewas dalam Laga Kambing di Medan Perjuangan

Akibat tabrakan, pengemudi Truk BK 8034 EA mengalami luka robek pada pipi kanan, punggung kanan, serta luka pada kedua kaki. Korban telah dilarikan ke RSUD Bidadari guna mendapatkan perawatan medis.

[adsense]

Personel Satlantas Polres Batubara yang menerima informasi langsung meluncur ke TKP, mengatur lalu lintas, olah TKP dan meminta keterangan dari saksi mata.

"Kita masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan guna proses hukum lebih lanjut. Kedua kendaraan yang terlibat lakalantas juga telah diamankan," tuturnya.

[adsense]

Terkait peristiwa tersebut, Ipda Junaidi mengimbau pengemudi terlebih yang mengendarai kendaraan angkutan barang, agar selalu berhati-hati dan menjaga konsentrasi selama berkendara.

"Pengemudi diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga kondisi fisik, serta tetap berada pada jalur yang benar untuk menghindari terjadinya kecelakaan," ucapnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Batubara melaksanakan Patroli Gabungan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Kejahatan Jalanan di wilayah hukum Polres Batubara, Rabu malam (10/6/2026).

Kegiatan diawali dengan Apel Kesiapan Patroli yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Batubara. Apel dipimpin oleh Piket Pawas Polres Batubara, AKP P. Tamba, didampingi Piket Pamapta Ipda Mukmin Hasibuan dan Padal Kegiatan Ipda Archen Fr. Tamba serta diikuti personel gabungan Polres Batubara, personel TNI-AD dan personel Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara.

[adsense]

AKP P Tamba kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (11/06/2026) dalam arahannya menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hari.

Adapun sasaran patroli meliputi sejumlah lokasi strategis dan objek vital, di antaranya SPBU Jalinsum Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh, SPBU Jalinsum Desa Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar, SPBU Jalinsum Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh, serta Posko Kelompok Tani Tanah Perjuangan di Desa Simpang Gambus.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Kegiatan patroli gabungan ini merupakan bentuk komitmen Polres Batubara dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, kejahatan jalanan, serta memastikan keamanan objek-objek vital yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

[adsense]

Personel gabungan bergerak melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas Sat Samapta, Sat Lantas dan Truk Dalmas Polres Batubara. Patroli dipimpin langsung oleh AKP P. Tamba selaku Pawas dan IPDA Archen Fr. Tamba selaku Padal kegiatan.

[adsense]

[adsense]

Hari ini, genap 95 tahun HKBP memperoleh legitimasi hukum sejak era kolonial Belanda melalui SK No. 48 tanggal 11 Juni 1931 dan dimuat pada Staatsblad 1932 No. 360. Pengakuan itu diberikan karena HKBP telah memiliki kekuatan dan wibawa kelembagaan, bukan karena ia menjadi organisasi yang pasif, didikte, apalagi dijadikan alat politik sesaat bagi perorangan atau kelompok tertentu.

Tulisan ini mencoba menelaah makna pengakuan pemerintah terhadap HKBP sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut bukan sekadar cap administratif. Ia adalah bentuk hadirnya negara dalam menjamin kebebasan beragama warga negara. Pemerintah sebagai pemberi legitimasi dan HKBP sebagai gereja yang mendapat pengakuan, sama-sama memiliki Hak dan Kewajiban (berjalan bersama).

[adsense]

Secara hukum, pengakuan itu menempatkan HKBP sebagai entitas keagamaan yang berwenang mengelola gereja, memiliki aset, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan seluruh pelayanan tritugas gereja. Sebagai gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara, HKBP mendapat legitimasi hukum jauh sebelum kemerdekaan dan terus berlaku karena tidak pernah dicabut secara eksplisit. Pada 2 April 1968, pengakuan itu ditegaskan kembali melalui Surat No. Dd/P/DAK/d/135/68. Terakhir, pada 14 Maret 2019, HKBP menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual untuk merek dan logonya.

Di tengah Indonesia yang majemuk, pengakuan negara terhadap HKBP memperkuat identitas gereja sekaligus memastikan panggilan pelayanan dapat dijalankan secara terbuka, aman dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Pengakuan ini membuka ruang lebih luas bagi HKBP untuk berperan dalam pembinaan umat - tema 2026 misalnya menekankan : Pengajaran Iman di Tengah Keluarga - serta dalam kontribusi sosial, pembangunan peradaban yang rukun dan menghargai perbedaan.

[adsense]

Baca Juga:

• RDP Memanas, DPRD Sumut Desak PLN Segera Putuskan Kompensasi Blackout

Modal Oikumenis ,Toleransi Beragama Dan Keadilan

[adsense]

HKBP telah bertransformasi menjadi gereja yang terbuka dengan modal oikumenis yang kuat. Sebagai gereja kesukuan beraliran lutheran, HKBP menjadi pelaku sejarah berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang kini menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). HKBP mendorong semangat kebersamaan lintas denominasi, suku, ras, tradisi, dan teologi. Perbedaan tidak lagi dipahami sebagai pemisah, melainkan sebagai kekayaan tubuh Kristus. Pengakuan pemerintah memperluas ruang gerak HKBP dalam membangun dialog lintas iman dan kerja sama antaragama.

Dalam masyarakat majemuk, keberadaan lembaga keagamaan yang diakui negara membantu menjaga stabilitas sosial. Ketika isu penistaan agama muncul akibat kepentingan politik, HKBP terpanggil hadir sebagai jembatan dialog, meredam konflik, dan penggerak harmoni. Kehadiran itu bisa diwujudkan di FKUB, forum pemuka agama, kotbah minggu hingga kegiatan kebangsaan yang memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika, tanpa kehilangan jati diri HKBP.

[adsense]

Saat isu SARA mencuat, pernyataan publik yang menekankan kasih, hukum kasih, dan penghormatan antarsesama sering menjadi penyeimbang. Peran ini tampak ketika pimpinan gereja mengimbau jemaat untuk tidak terpancing provokasi dan menyerukan penghormatan terhadap tempat ibadah agama lain. Pemimpin agama perlu memiliki wawasan pluralisme yang sehat - bukan menyamakan semua agama, tetapi mengakui keberagaman sebagai realitas sosial. Gereja menjadi jembatan dialog melalui pendidikan toleransi, aksi sosial bersama, dan ruang diskusi yang terbuka (Oslan Gea dkk ., 2022).

Relasi gereja dan negara bukanlah subordinasi, melainkan koordinasi. Keduanya berbeda dan terpisah, namun memiliki panggilan yang sama untuk melayani umat dan masyarakat (Eka Darmaputera, 2005). Negera harus bersifat adil dan sama kepada pemeluk agama yang ada di Indonesia. Tidak saatnya lagi memelihara adanya jargon mayoritas dan minoritas.

[adsense]

Pengakuan negara juga memperkuat solidaritas kemanusiaan. Dalam dimensi manusia, ketika dunia mengalami guncangan dan konflik yang mengerikan, dunia menjejerit dari lubuk hati yang dalam dan memohon perdamaian, memohon pemahaman baru tentang pribadi manusia, dan matrabat yang tidak boleh dilanggar serta memohon peradaban kasih, pimpinan gereja memiliki pengaruh moral yang besar untuk menyuarakan agar kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani wajib dilindungi ( Pidato Paus Leo XIV dihadapan jajaran otoritas dan korps diplomatik di Madrid - Spanyol, 6 Juni 2026)

Setiap hukum yang dibuat ujung-ujungnya harus menjawab: "Manusia itu dipahami seperti apa?" Kalau hukum tidak punya pandangan jelas tentang manusia, hukum jadi kosong dan teknis saja. Martabat sama dengan fondasi, bukan tambahan. Masyarakat yang benar-benar adil hanya bisa berdiri kalau mengakui martabat manusia itu sendiri (tidak dapat dilanggar). Artinya: nilai manusia bukan diberi oleh negara, mayoritas, atau pasar. Dia melekat sejak lahir sampai wafat. Kriteria keagungan hukum: Hukum tidak menjadi "agung" hanya karena sudah disahkan DPR. Hukum baru agung kalau berani "menghadap" martabat manusia dan tidak mempermalukannya. Kalau hukum mengorbankan manusia demi efisiensi, mayoritas, atau kepentingan ekonomi, hukum itu gagal secara moral, meski sah secara prosedural. Intinya, jangan ukur hukum dari jumlah suara, tapi ukur dari dampaknya ke manusia yang paling rapuh ( Pidato Paus Leo XIV dihadapan Parlemen Spanyol yang mendapat standing ovation 7 menit , 8 Juni 2026).

[adsense]

Pemerintah dan gereja sama-sama memiliki mandat untuk berkuasa. Pemerintah diberikan kuasa pedang untuk melindungi rakyat dan gereja diberikan kuasa kunci kerajaan Allah untuk bersaksi tentang zaman yang akan datang. Pimpinan gereja hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ketika pemerintah berjalan tidak adil, suara netizen tidak didengar maka suara kenabian bangkit untuk mengingatkan bahwa pemerintahan sejatinya adalah pelayan masyarakat yang harus adil. HKBP harus berani mengatakan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Memperkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Jemaat

[adsense]

Sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum, HKBP memiliki organ yang lincah untuk membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Berada langsung di tengah jemaat, HKBP perlu merancang kerja sama jangka panjang sesuai bidang yang menjadi kekuatan utamanya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi rakyat, dan pelayanan sosial.

Sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan unit sosial HKBP dapat ditata lebih profesional dengan dukungan regulasi pemerintah. Pada saat yang sama, HKBP juga dapat mengakses program pemberdayaan masyarakat - mulai dari pelatihan UMKM, beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas anak muda, hingga kolaborasi di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah.

[adsense]

Program yang menyentuh kehidupan rakyat kecil akan sangat tepat jika HKBP menjadi penggerak sekaligus jembatan solusi. Misalnya, pantai pasir putih Parparean di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Jika HKBP hadir mengedukasi para pelaku usaha di sekitarnya, wisatawan akan semakin nyaman datang. Kesadaran wisata - soal kebersihan, parkir, keamanan, hingga keseragaman harga dan kualitas makanan - bisa dibangun dari HKBP. Hal serupa berlaku untuk masalah sedimen dan tumpukan sampah akibat pendangkalan Sungai Toba - Asahan di Porsea yang kita lewati setiap hari. Persoalan konkret seperti inilah ladang pelayanan.

Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya mengembangkan pelayanan pastoral yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sinilah HKBP dituntut mewujudkan kasih kepada sesama secara nyata. HKBP perlu mencari bentuk-bentuk pelayanan pastoral yang menjawab persoalan kekinian, sesuai konteks tempat dimana HKBP ada, agar kehidupan jemaat bertransformasi menjadi lebih baik sesuai tuntutan Injil. Tidak ada salahnya Diakonia HKBP belajar dari pengalaman Buddha Tzu Chi yang telah mendunia dalam pelayanan kemanusiaan. Kelembagaan diakonia yang profesional setiap distrik menjadi sebuah kerinduan, dengan demikian setiap jemaat yang membutuhan, HKBP telah siap melayani.

[adsense]

Di era modern, gereja dipanggil bukan hanya menjaga spiritualitas, tetapi juga kesejahteraan jemaat sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan. Legalitas negara memberi dasar kuat untuk membangun kemandirian jemaat. Dengan kepemimpinan kolektif kolegial pimpinan HKBP, tolok ukur utama hendaknya dampak nyata kepada jemaat. Saat ini waktunya bekerja dan mengeksekusi program, jangan dulu sibuk konsolidasi kontestasi yang masih tersisa 2,5 tahun menuju Sinode Godang. Jika kepemimpinan tidak melahirkan perubahan, maka ia patut disebut tidak berhasil.

Penutup

[adsense]

Pengakuan negara adalah anugerah sekaligus amanah. Tugas Pelayan HKBP adalah menjaga dan mengelola amanah itu untuk terus setia kepada Aturan dasar HKBP, Konfesi HKBP, Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) HKBP, Agenda HKBP, Keputusan Sinode Godang dan keputusan Pimpinan/Majelis Pekerja Sinode (MPS) HKBP. Legitimasi yuridis, penguatan posisi dan akses terhadap kebijakan publik harus dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga dan membuat HKBP respek mendengar suara orang kecil. Kepentingan pribadi dan kelompok sudah harus selesai agar fokus dengan strategi yang terarah dan kerja yang sungguh-sungguh demi kemajuan jemaat.

Legalitas kiranya diimbangi tata kelola gereja yang transparan, akuntabel, dan profesional. Administrasi keuangan, manajemen aset, dan penataan struktur pelayanan perlu mengacu pada standar manajemen dan prinsip-prinsip ISO. Kepercayaan jemaat hanya akan tumbuh jika pengelolaan dilakukan dengan benar. Hari ini, kepercayaan itu sangat penting - karena dari kepercayaan lahir partisipasi, dan dari partisipasi lahir sumber daya/dana yang menopang pelayanan. Pelayan yang dipercaya akan mendapat tempat di hati jemaat. Ketika hati jemaat telah terpaut, urusan rezeki dan urusan sentralisasi keuangan tidak perlu diragukan. Fokus utama kemudian kembali kepada arah dan strategi: mau dibawa kemana jemaat ? Sejalankah dengan tema pelayanan HKBP ?

[adsense]

Akhirnya, pengakuan negara meneguhkan iman dan identitas HKBP sebagai gereja yang misioner dan transformatif - gereja yang hadir, relevan, dan berdampak bagi bangsa. Alangkah indahnya jika kidung pujian dari 5 juta suara warga HKBP berkumandang dan berseru : Aku Cinta HKBP. (Ronald Naibaho, Jemaat HKBP Resort Simpang Marindal Medan dan Peserta Sinode Godang HKBP ke-67 Tahun 2024.)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun kesadaran publik dalam mewujudkan dunia pendidikan yang bersih, inklusif dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ajakan tersebut disampaikan Alexander saat menerima pengurus Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP Sumut) di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Alexander, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan luas dari masyarakat dan media massa. Dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dapat dipahami, dikawal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya program sekolah gratis.

[adsense]

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Alexander yang didampingi Plt Kabid SMA Andika Yehezkiel Sembiring SSTP MSP, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan kesejahteraan guru, perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari pungli.

[adsense]

Baca Juga:

• 6.110 Posbankum Resmi Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan Sumut

Ia menilai semangat Kolaborasi Sumut Berkah yang dibangun Gubernur Bobby Nasution sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, tenaga pendidik, dunia usaha, perguruan tinggi hingga media massa.

[adsense]

Alexander menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, ia berharap FWP Sumut dapat menjadi mitra konstruktif dalam menyebarluaskan berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, mulai dari kesenjangan akses hingga tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran, Alexander meyakini bahwa semangat kolaborasi menjadi kunci menghadirkan perubahan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

[adsense]

Sementara itu, Ketua FWP Sumut, Syaifullah Defaza, menyambut positif ajakan tersebut. Ia menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang sehat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Syaifullah menilai visi pendidikan yang dibangun melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah merupakan niat baik yang patut mendapat dukungan bersama. Terlebih, upaya menghadirkan pendidikan yang bebas dari pungli, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan harapan masyarakat selama ini.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komandan Korem (Danrem) 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto, memimpin langsung prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim (Dandim) 0207/Simalungun di Aula Makorem 022/Pantai Timur, Jalan Asahan Km 3.5, Simalungun, Rabu (10/6/2026).

Dalam acara tersebut, jabatan Dandim 0207/Simalungun resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Gede Agus kepada Letkol Inf Agus Muctadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia.

[adsense]

Danrem 022/PT menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel TNI Angkatan Darat yang dilakukan secara terencana guna menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan.

"Pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi TNI AD. Selain sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, juga bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih luas bagi para perwira dalam pengembangan kariernya," ujar Kolonel Inf Sandi Kamidianto dalam amanatnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Letkol Agus Rangkuti Serahkan Komando Yonif 100/Prajurit Setia kepada Letkol Amirul Husin

Sementara kepada Letkol Inf Agus Muctadi, Danrem mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan pimpinan TNI AD. Ia berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.

[adsense]

Menurut Danrem, sinergitas yang kuat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Kodim 0207/Simalungun dalam melaksanakan pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

[adsense]

Prosesi sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri para Kepala Seksi Korem 022/PT, para Dandim jajaran, Dan/Kasatdisjan, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 022 beserta pengurus, para perwira, serta sejumlah tamu undangan. (**)

[adsense]

[adsense]

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Sumatera Utara dalam kondisi aman hingga akhir Juni 2026. Pemerintah juga telah menyiapkan penambahan stok pangan mulai Juli hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 56.176 ton. Selain itu tersedia stok jagung sebanyak 4.320 ton, Minyakita sekitar 880.000 liter, serta gula sebanyak 430 ton.

[adsense]

"Untuk beras dan minyak sudah tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara sesuai penugasan Bulog. Berbeda dengan jagung yang dipusatkan di wilayah cabang Medan, karena kebutuhan dan pola distribusinya berbeda," ujar Budi Cahyanto di Kantor Bulog Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, distribusi beras dan minyak goreng telah dilakukan secara merata ke berbagai daerah di Sumut agar masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pajak Hiburan Piala AFF di Stadion Utama Sumut Diduga Belum Disetor ke Deliserdang

Sementara itu, realisasi penyaluran bantuan pangan hingga saat ini telah mencapai 717.528 kilogram dari target 1.736.846 kilogram atau sekitar 40,84 persen.

[adsense]

Dalam program bantuan pangan tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng secara gratis.

Total beras yang telah disalurkan mencapai 14.350 ton, sedangkan distribusi Minyakita mencapai 2.870.112 liter. Program bantuan pangan itu juga telah diperpanjang pemerintah hingga akhir Juni 2026.

[adsense]

Budi berharap ketersediaan stok yang memadai dan kelancaran distribusi bantuan pangan dapat membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis di Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menghadiri rapat persiapan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Medan, Selasa (9/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota TanjungbalaiMuhammad Fadly Abdina, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

[adsense]

Dalam pertemuan itu dibahas usulan pembentukan Tim Terpadu Sertifikasi Aset Tanah dan Pulau-Pulau di Kota Tanjungbalai serta sinkronisasi data teknis untuk penyusunan dokumen NPGT.

Pada rapat tersebut juga disampaikan bahwa terdapat sembilan pulau yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Polairud Tanjungbalai Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumut, Khoirun Nisak, menegaskan pentingnya sinergi antara BPN dan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen NPGT yang akurat sebagai dasar perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

"Dokumen NPGT yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penataan wilayah yang berkelanjutan," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Sementara itu, Plh Wali Kota TanjungbalaiMuhammad Fadly Abdina mendorong pembentukan tim terpadu antara Pemko Tanjungbalai dan Kanwil BPN Sumut guna mempercepat proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah serta pengamanan pulau-pulau yang berada di wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah aset tanah milik Pemko Tanjungbalai yang belum memiliki sertifikat sehingga perlu dilakukan inventarisasi, pengukuran, dan penetapan hak atas tanah.

[adsense]

Selain itu, penegasan status hukum pulau-pulau dinilai penting untuk mencegah potensi klaim dari pihak lain sekaligus mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan penyusunan NPGT Tahun 2026 dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang tertib, terukur, serta berkelanjutan di Kota Tanjungbalai. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelangkaan BBM, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Patroli di SPBU

[adsense]

[adsense]

Politisi Partai Perindo, Binsar Simarmata, mengapresiasi langkah cepat PT PLN (Persero) dalam melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara pascakerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Menurut Binsar, upaya yang dilakukan PLN menunjukkan keseriusan dalam mengatasi gangguan pasokan listrik yang belakangan berdampak pada sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]

"PLN telah melakukan langkah-langkah terbaik dengan mempercepat proses pemulihan. Ini patut diapresiasi karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas," kata Binsar Simarmata kepada wartawan di Medan, Rabu (10/6/2026).

Anggota DPRD Kota Medan itu menjelaskan, sejak 5 Juni 2026 PLN telah mengerahkan 154 personel bersama mitra kerja untuk membangun tiga unit Tower Emergency Restoration System (ERS) sebagai bagian dari upaya pemulihan jaringan transmisi yang rusak.

[adsense]

Baca Juga:

• Pajak Hiburan Piala AFF di Stadion Utama Sumut Diduga Belum Disetor ke Deliserdang

Dalam percepatan pemulihan tersebut, PLN juga bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memobilisasi tujuh set Tower ERS dari Jakarta, Balikpapan dan Banjarbaru. Seluruh peralatan itu telah tiba di lokasi pekerjaan pada 7 Juni 2026.

[adsense]

Binsar menyebut pembangunan tiga Tower ERS berhasil diselesaikan pada Senin (8/6/2026). Setelah penyelesaian struktur tower, tim langsung melanjutkan pekerjaan penarikan dan pemasangan konduktor.

"Hingga Selasa malam, pemasangan konduktor untuk dua fasa, yakni fasa S dan fasa T, telah berhasil diselesaikan," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pekerjaan selanjutnya difokuskan pada penarikan konduktor fasa R serta perbaikan travers pada tower T17 dan T21 agar sistem transmisi dapat kembali beroperasi secara optimal.

"Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara intensif dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ketelitian teknis agar jaringan transmisi dapat segera kembali beroperasi secara optimal," katanya.

[adsense]

Menurut Binsar, PLN terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara.

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik serta meminimalkan dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian," tuturnya.

[adsense]

Sebelumnya, cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Utara menyebabkan kerusakan pada 12 tower transmisi sehingga mengurangi kemampuan penyaluran daya listrik dan mengharuskan PLN melakukan pengaturan pasokan listrik secara terukur di sejumlah wilayah. Pemulihan jaringan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali normal. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk memperluas akses sanitasi layak dan meningkatkan ketersediaan jamban sehat di seluruh daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Sumut yang ditargetkan turun menjadi 12,5 persen pada tahun 2030.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Rapat Koordinasi Awal Kerja Sama Provinsi dengan UNICEF dalam kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Sulaiman mengatakan sektor sanitasi menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Sumut, masih terdapat 134.434 jamban tidak layak dan 94.088 sumber air tidak layak yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan layanan sanitasi dan air minum yang aman masih memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pajak Hiburan Piala AFF di Stadion Utama Sumut Diduga Belum Disetor ke Deliserdang

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Sumut berharap UNICEF dapat membantu penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam perencanaan serta pengelolaan sanitasi, mengembangkan strategi perubahan perilaku masyarakat untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS), meningkatkan akses jamban sehat bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan.

[adsense]

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Paudah, mengatakan Sumut menjadi salah satu dari 13 provinsi yang ditetapkan sebagai lokus baru kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030.

Ia menjelaskan, kerja sama lima tahun tersebut mencakup enam bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, gizi, perlindungan sosial, serta perlindungan anak.

[adsense]

"Di sini kami akan mendengarkan masukan dan intervensi terkait program-program yang dapat kita laksanakan selama lima tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Pak Sekda Sumut, sektor sanitasi menjadi salah satu perhatian utama. Sementara bidang pendidikan di Sumut sudah cukup baik, bahkan berada di atas rata-rata nasional," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengatakan Sumut dipilih sebagai perwakilan Pulau Sumatera karena masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak.

[adsense]

Menurutnya, dukungan UNICEF di Sumut akan difokuskan pada peningkatan literasi, gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan anak. Total dukungan program pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar.

"Kami berharap kerja sama ini dapat mempertajam pelaksanaan RPJMD dan RKPD serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

[adsense]

Wakil Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Likenga, menegaskan komitmen UNICEF untuk terus mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat mempercepat pencapaian target pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan sanitasi secara efektif, inklusif, serta berkelanjutan. (**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr Oloan P Nababan, menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI atas keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kabupaten Humbahas. Penghargaan tersebut diserahkan dalam peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (10/6/2026).

Bupati Humbahas menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora. Acara juga dihadiri Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Kementerian Hukum RI, pejabat Kementerian Desa, unsur Forkopimda Sumut, serta kepala daerah se-Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan agenda Asta Cita Presiden RI melalui program prioritas reformasi hukum. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa.

"Keadilan tidak boleh hanya menjadi hak di atas kertas. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses hukum yang mudah dan merata," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• 6.110 Posbankum Resmi Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan Sumut

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum RI dalam pembentukan Posbankum di Sumatera Utara. Ia berharap keberadaan Posbankum mampu menjadi solusi efektif bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M Silalahi, melaporkan hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbahas, Dr Oloan P Nababan, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbahas untuk terus mendukung perluasan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Terima kasih atas kerja sama seluruh pihak dalam pendirian Posbankum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mari bersama-sama mempermudah akses informasi hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah Humbahas," katanya.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbahas berharap keberadaan Posbankum dapat semakin mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum secara cepat dan mudah di tingkat desa dan kelurahan. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina Pastikan Stok Biosolar di Medan Aman

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 19 siswa SMKN 1 Rantau Utara berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) pada tahun 2026.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti meningkatnya kualitas, semangat belajar, serta daya saing peserta didik SMKN 1 Rantau Utara.

[adsense]

Kepala SMKN 1 Rantau Utara, Deva Linda Daulay SPd MSi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, mulai dari siswa, orang tua, guru hingga tenaga kependidikan.

"Sebagai Kepala SMKN 1 Rantau Utara, saya merasa sangat bangga dan bersyukur atas capaian yang diraih para siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras siswa, dukungan penuh orang tua, bimbingan para guru, serta kontribusi seluruh tenaga kependidikan yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik," ujarnya saat dikonfirmasi harianSIB.com, Rabu (10/6/2026), di sekolah tersebut, Jalan Ahmad Yani, Rantauprapat.

[adsense]

Baca Juga:

• Setahun Lebih Dijabat Plt, DPRD Desak Wali Kota Binjai Segera Lantik Kadisdik Definitif

Ia menjelaskan, sekolah selama ini memberikan pendampingan intensif kepada peserta didik dalam merencanakan masa depan, baik yang memilih bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui program bimbingan yang terarah, siswa dibantu mengenali potensi diri, memilih program studi sesuai minat dan kemampuan, serta menentukan perguruan tinggi yang tepat.

[adsense]

Dari jalur SNBP, sebanyak 10 siswa berhasil diterima di berbagai PTN, yakni Alfin Arizki Harefa di Politeknik Negeri Medan Program Studi Teknik Telekomunikasi, Kevin Yeszekiel Rivaldo Sinaga di Institut Seni Indonesia Bali Program Studi Bisnis Digital, Claudia Marwanti Sinaga di Politeknik Negeri Medan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Sri Mahrani Sagala di Universitas Malikussaleh Program Studi Kewirausahaan, Jevrin Praim Mercy Zega di Universitas Airlangga Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital, Samsul Bahri Pohan di Politeknik Negeri Medan Program Studi MICE, Alya Liana Salsabilla Panjaitan di Universitas Malikussaleh Program Studi Teknik Informatika, Balqis Juna Aprilya di Politeknik Negeri Medan Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Kevin Perwira di Universitas Malikussaleh Program Studi Teknik Elektro, serta Kaysyah Fanni di Universitas Malikussaleh Program Studi Psikologi.

Melalui jalur SPAN-PTKIN, empat siswa berhasil lolos, yakni Annisa Ayu Syafitri dan Cahya Al Fianur di IAIN Mandailing Natal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Degi Munawwar di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta Kevin pada Program Studi Teknologi Informasi di perguruan tinggi yang sama.

[adsense]

Sementara itu, lima siswa lainnya diterima melalui jalur SNBT, yaitu Abduh Al Dizkri di Universitas Malikussaleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Muhammad Ariel Pane di Universitas Teuku Umar Program Studi Akuakultur, Indri Julita Christi Tampubolon di Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Ahmad Fadly Pohan di Universitas Negeri Medan Program Studi Akuntansi, dan Nabila di UIN Sumatera Utara Program Studi Gizi.

Deva Linda berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi dan berani bersaing di tingkat nasional.

[adsense]

"Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk melangkah menuju prestasi yang lebih besar. Kami akan terus memberikan layanan pendidikan terbaik agar setiap peserta didik memiliki kesempatan meraih masa depan yang gemilang, baik di dunia kerja maupun di perguruan tinggi," katanya.

Ke depan, SMKN 1 Rantau Utara berkomitmen terus meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran, pengembangan karakter, peningkatan kompetensi guru, serta memperluas kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi guna melahirkan generasi yang kompeten dan berdaya saing. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar sosialisasi dan pembekalan administrasi bagi calon pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, di Aula Dinkes Tapteng, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng, Binsar TH Sitanggang dan diikuti 160 peserta.

[adsense]

Kepala Dinkes Tapteng Lisnawati Panjaitan mengatakan, kegiatan ini memberikan peluang kembali kepada para Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang telah dirumahkan dan memiliki pengalaman bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembekalan ini, katanya, menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah dalam memperkuat sumber daya manusia kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Hubungan Asmara Oknum Guru dan Siswa SMP di Tapteng Bikin Geger

Ia menjelaskan, sosialisasi dan pembekalan tersebut merupakan tahapan penting sebelum proses pengangkatan pegawai BLUD Puskesmas.

[adsense]

"Para peserta diberikan pemahaman mengenai visi dan misi pelayanan kesehatan daerah, tata kelola BLUD, budaya kerja organisasi, serta tanggung jawab yang akan diemban," jelasnya.

Lisnawati menegaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis tenaga kesehatan, tetapi juga sikap, etika, kedisiplinan dan kepedulian terhadap masyarakat.

[adsense]

"Kami berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh untuk menambah wawasan, memperkuat kompetensi, serta membangun komitmen menunjukkan kesiapan, dedikasi dalam mengabdi di bidang kesehatan," imbuhnya.

Selain pembekalan administrasi, peserta juga menerima materi terkait aktivasi dan penggunaan aplikasi Satu Sehat, orientasi peralatan kesehatan dasar, serta penguatan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

[adsense]

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan data tersimpan secara akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai bagian dari transformasi digital sektor kesehatan," ungkapnya.

Para peserta yang nantinya dinyatakan lulus akan diberdayakan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas dengan sistem penggajian yang bersumber dari masing-masing BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Lisnawati juga menginformasikan, saat ini Kabupaten Tapteng memiliki 25 Puskesmas yang terdiri dari enam Puskesmas rawat inap dan 19 Puskesmas rawat jalan.

Pada tahun 2026, Pemkab Tapteng juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam pengembangan dua Puskesmas menjadi Puskesmas Plus Spesialistik, yakni Puskesmas Sorkam dan Puskesmas Barus.

[adsense]

"Ini merupakan tindak lanjut dalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara maksimal di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Tapanuli Tengah," tutup Lisna. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Muhibuddin, menerima audiensi pimpinan dan jajaran PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) di ruang transit lantai II Kantor Kejati Sumut, Medan, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan sinergi antara PT PLN sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan Kejati Sumut dalam mendukung pembangunan sektor ketenagalistrikan di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan rombongan PLN UIP Sumbagteng dipimpin General Manager Achmadi Abbas didampingi Senior Manager Osta Melano, Manager UIP Sumbagteng 1, serta Asisten Manager Perizinan, Keuangan, Tanah dan Umum, Barnes Yonas Tampubolon.

Menurut Achmadi Abbas, audiensi tersebut merupakan langkah positif untuk membangun koordinasi strategis antara PT PLN dan Kejati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Mobil Avanza Oleng Tabrak Gerobak Bakso di Medan, Empat Orang Terluka

"Kunjungan ini dilakukan dalam rangka audiensi sekaligus memperkuat koordinasi strategis antara BUMN, dalam hal ini PT PLN, dengan Kejati Sumut," ujarnya.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin yang didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani serta Kepala Bagian Tata Usaha Rio Aditya menyatakan kesiapan Kejati Sumut untuk terus bersinergi dengan seluruh BUMN, termasuk PT PLN.

[adsense]

[adsense]

"Dalam hal ini guna mendukung serta memberikan pengamanan dalam rangka penegakan hukum demi pembangunan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat luas," kata Muhibuddin.

Audiensi tersebut diharapkan semakin memperkuat kerja sama antara PT PLN dan Kejati Sumut dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Pengurus Punguan Situmorang Tuan Suhutnihuta Kota Medan Dilantik

[adsense]

Tahun 2026 menjadi tahun yang membanggakan bagi keluarga besar SMKN 1 Rantau Utara. Sebanyak 19 siswa berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).

Kepala SMKN 1 Rantau Utara, Deva Linda Daulay SPd MSi mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin meningkatnya kualitas, semangat belajar, dan daya saing peserta didik SMKN 1 Rantau Utara. Ia menyadari keberhasilan peserta didik tidak terlepas dari kolaborasi semua pihak.

[adsense]

"Sebagai Kepala SMKN 1 Rantau Utara, saya merasa sangat bangga dan bersyukur atas capaian yang diraih para siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras siswa, dukungan penuh orang tua, bimbingan para guru, serta kontribusi seluruh tenaga kependidikan yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik," sebut Deva Linda saat dikonfirmasi jurnalis harianSIB.com, Rabu (10/6/2026), di sekolah tersebut, Jalan Ahmad Yani, Rantauprapat.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia akademik dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima Penghargaan Menteri Hukum RI

Melalui program bimbingan yang terarah, siswa dibantu mengenali potensi diri, menentukan program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan, serta memilih perguruan tinggi yang memiliki peluang terbaik untuk mereka raih. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesiapan siswa menghadapi berbagai jalur seleksi masuk perguruan tinggi.

[adsense]

Dari jalur SNBP, 10 siswa berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka adalah Alfin Arizki Harefa yang diterima di Politeknik Negeri Medan Program Studi Teknik Telekomunikasi, Kevin Yeszekiel Rivaldo Sinaga di Institut Seni Indonesia Bali Program Studi Bisnis Digital, serta Claudia Marwanti Sinaga di Politeknik Negeri Medan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik.

Selain itu, Sri Mahrani Sagala diterima di Universitas Malikussaleh Program Studi Kewirausahaan, Jevrin Praim Mercy Zega di Universitas Airlangga Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital, dan Samsul Bahri Pohan di Politeknik Negeri Medan Program Studi Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE). Sementara Alya Liana Salsabilla Panjaitan diterima di Universitas Malikussaleh Program Studi Teknik Informatika, Balqis Juna Aprilya di Politeknik Negeri Medan Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Kevin Perwira di Universitas Malikussaleh Program Studi Teknik Elektro, serta Kaysyah Fanni di Universitas Malikussaleh Program Studi Psikologi.

[adsense]

Prestasi serupa juga ditorehkan 4 siswa melalui jalur SPAN-PTKIN. Mereka adalah Annisa Ayu Syafitri dan Cahya Al Fianur yang diterima di TAIN Mandailing Natal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Degi Munawwar di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta Kevin di perguruan tinggi yang sama pada Program Studi Teknologi Informasi.

Sementara itu, 5 siswa lainnya berhasil lolos melalui jalur SNBT. Mereka terdiri dari Abduh Al Dizkri yang diterima di Universitas Malikussaleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Muhammad Ariel Pane di Universitas Teuku Umar Program Studi Akuakultur, Indri Julita Christi Tampubolon di Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Ahmad Fadly Pohan di Universitas Negeri Medan Program Studi Akuntansi, serta Nabila di UIN Sumatera Utara Program Studi Gizi.

[adsense]

Keberhasilan 19 siswa tersebut menjadi bukti bahwa peserta didik SMKN 1 Rantau Utara memiliki daya saing yang tinggi dan kesempatan yang sama untuk menembus perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi. Prestasi ini sekaligus memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan vokasi yang mampu melahirkan lulusan kompeten dan berprestasi.

Deva Linda berharap pencapaian tahun ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berusaha meraih cita-cita. Ia optimistis, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, jumlah siswa yang diterima di PTN akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

[adsense]

"Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk melangkah menuju prestasi yang lebih besar. Kami akan terus memberikan layanan pendidikan terbaik agar setiap peserta didik memiliki kesempatan meraih masa depan yang gemilang, baik di dunia kerja maupun di perguruan tinggi," katanya.

Deva Linda menambahkan, ke depan, SMKN 1 Rantau Utara berkomitmen melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melalui penguatan pembelajaran, pengembangan karakter, peningkatan kompetensi guru, serta kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi, sekolah ini optimistis mampu melahirkan generasi unggul yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI atas dukungan terhadap pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, pada kegiatan Penguatan Bantuan Hukum dan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian persoalan hukum dengan mengedepankan pemulihan kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, Posbankum, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta program Jaga Desa menjadi instrumen penting dalam membangun harmoni sosial dan akses keadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kanwil Kementerian Hukum Sumut dan Biro Hukum Pemprov Sumut Gelar Pertemuan Jelang Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan

Ia menegaskan, tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan, namun dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan restoratif.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melaporkan hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum di desa dan kelurahan se-Sumatera Utara sebagai hasil kolaborasi pemerintah daerah dalam memperluas akses bantuan hukum.

Usai menerima penghargaan, Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian terhadap penguatan bantuan hukum bagi masyarakat.

[adsense]

"Pemko Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim berkomitmen mendukung program bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan agar memperoleh akses keadilan secara merata," tegas Plh Wali Kota.

Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara ditandai dengan pemukulan gondang oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Amsar Sitorus, ayah dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Rimba Bertuah Sitorus, meninggal dunia karena penyakit dideritanya di salah satu rumah sakit di Medan.

Beberapa saat setelah meninggal dunia, almarhum dibawa pihak keluarga ke kediaman almarhum di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura, Rabu (10/6/2026) siang.

[adsense]

Lalu, beberapa jam setelah jenazah almarhum tiba di rumah duka, almarhum dikuburkan di tempat pemakaman umum di desa tersebut.

Sebelum almarhum dikuburkan, Bupati Labura, H Hendri Yanto Sitorus, sejumlah pejabat Pemkab Labura, anggota DPRD Labura dan masyarakat, termasuk Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labura, H Idris Aritonang, hadir datang melayat.

[adsense]

Baca Juga:

• H Syahnan Maju Jadi Calon Ketua PD Al-Washliyah Labura 2026-2031

Sebelumnya, bupati juga mengucapkan turut berdukacita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum.

[adsense]

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi Allah SWT," kata H Hendri.(**)g :

[adsense]

[adsense]

Polemik terkait rencana renovasi Gedung Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) masih terus bergulir. Ketua Yayasan Chapel Oikumene USU, Prof Dr Ningrum Natasya Sirait, menilai perdebatan yang muncul salah satunya dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sejarah berdiri, fungsi dan status bangunan tersebut.

Untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang, Prof Ningrum mengajak masyarakat memahami kembali sejarah Chapel USU yang sejak awal dibangun sebagai sarana kegiatan keagamaan bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika USU yang beragama Kristen.

[adsense]

"Chapel dibangun sebagai ikon toleransi beragama di USU. Para pendirinya adalah sejumlah profesor Kristen di USU, di antaranya Prof A.T. Barus, Prof Apul Panggabean, Prof Boloni Marpaung, Prof Pemimpin Siagian, Drs Bistok Sirait, Prof Toga Tobing, Prof MPL Tobing, Drs T.S. Bulolo, dan Ir E.B. Sianturi," ujar Prof Ningrum kepada sejumlah media, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan Chapel pada awalnya dibiayai secara swadaya oleh para pendiri. Sementara itu, lahan tempat bangunan berdiri merupakan aset milik USU yang penggunaannya diatur melalui Surat Keputusan Rektor USU Nomor 34 Tahun 1986 tentang penunjukan dan hak pakai persil tanah.

[adsense]

Baca Juga:

• 81 Siswa SMAN 1 Rantau Selatan Lolos PTN Favorit

"Itulah yang menjadi dasar hukum hubungan antara Chapel Oikumene USU dengan USU," kata Prof Ningrum yang saat itu didampingi Ketua PIWK USU, Prof Dr Robert Sibarani.

[adsense]

Seiring berjalannya waktu, pembangunan Chapel terus mendapat dukungan. Pada tahun 1988, Presiden RI saat itu, Soeharto, turut memberikan bantuan sebesar Rp15 juta untuk pembangunan gedung tersebut. Bantuan itu tercatat dalam surat pemberitahuan dari Wali Kota Medan saat itu, AS Rangkuty, kepada Asisten Urusan Umum Sekretariat Negara.

Selama puluhan tahun, Chapel Oikumene USU digunakan sebagai pusat kegiatan kerohanian bagi civitas akademika Kristen di lingkungan kampus. Pada tahun 2015, bangunan Chapel juga telah mengalami renovasi besar yang mengubah tampilannya menjadi lebih modern.

[adsense]

Renovasi tersebut digagas sejumlah civitas akademika dan alumni USU, termasuk beberapa keturunan para pendiri Chapel. Untuk mendukung proses penggalangan dana, dibentuk Yayasan Chapel Oikumene USU yang dipimpin oleh Prof Dr Ningrum Natasya Sirait.

Menurut Prof Ningrum, Chapel USU memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan persekutuan oikumene lainnya. Keberadaannya secara khusus difokuskan untuk melayani kebutuhan kerohanian civitas akademika Kristen di lingkungan USU dan bukan untuk masyarakat umum di luar kampus.

[adsense]

Dalam menjalankan fungsinya, Chapel Oikumene USU juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi kerohanian Kristen yang memiliki legitimasi dari Rektor USU, seperti Panitia Hari-Hari Besar Kristen (PHBK), PHBK Alumni Peduli, serta Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Kristen (UKM KMK) yang tersebar di berbagai fakultas.

Atas dasar kebutuhan pelayanan yang terus berkembang, pengelola menilai renovasi kembali diperlukan. Selain untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, penyediaan ruang serbaguna dan working station bagi organisasi pendukung, renovasi juga diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan kampus USU.

[adsense]

Melalui penjelasan sejarah dan dasar hukum tersebut, Prof Ningrum berharap polemik yang berkembang tidak lagi dikaitkan dengan isu pelarangan ibadah maupun dugaan pengambilalihan pengelolaan Chapel.

Ia menegaskan, Chapel Oikumene USU sejak awal dibangun dan digunakan sebagai fasilitas kegiatan keagamaan bagi civitas akademika Kristen di USU, serta bukan merupakan gereja yang memiliki jemaat tetap. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemberantasan narkotika yang dilakukan Polrestabes Medan sepanjang tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga pertengahan tahun, aparat kepolisian berhasil mengungkap 997 kasus narkotika dengan mengamankan 1.211 tersangka serta menyita berbagai jenis barang bukti dalam jumlah besar, termasuk 231 Kg sabu dan 93 ribu butir ekstasi.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, dalam keterangan persnya di Mapolrestabes, Rabu (10/6/2026), mengungkapkan capaian tersebut meningkat drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, pengungkapan kasus narkotika naik 117 persen atau bertambah 538 kasus.

[adsense]

"Sebanyak 997 kasus dengan 1.211 tersangka berhasil kami ungkap. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan pengungkapan sebesar 117 persen," ujar Calvijn.

Dari seluruh pengungkapan tersebut, lanjutnya, polisi berhasil menyita 231 Kg sabu, 54 Kg ganja, 93 ribu butir ekstasi, 2.200 butir Happy Five, serta sekitar 3.000 pot vaping liquid yang mengandung zat berbahaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi Bersinar 2026, BNNK Sergai Amankan 10 Orang dan Sita Sabu

[adsense]

"Barang bukti sabu mengalami kenaikan sebesar 79 persen atau bertambah sekitar 102 Kg dibandingkan tahun lalu. Sementara barang bukti ganja meningkat 15 persen atau sekitar tujuh Kg," terangnya.

Selain itu, tambahnya, pengungkapan pil Happy Five juga meningkat 24 persen atau sekitar 5.000 butir. Bahkan, untuk kasus vaping liquid mengandung zat berbahaya, tahun ini menjadi temuan baru karena pada periode yang sama tahun sebelumnya tidak terdapat pengungkapan.

[adsense]

"Vaping liquid menjadi perhatian khusus karena tahun lalu tidak ada pengungkapan, sedangkan tahun ini kami berhasil mengamankan sekitar 3.000 pot," katanya.

Ia melanjutkan, dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika, Polrestabes Medan juga secara intensif melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN). Sepanjang tahun ini, sedikitnya 102 kali operasi dilakukan di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

[adsense]

"Kawasan Jalan Jermal menjadi salah satu fokus utama penindakan. Di lokasi tersebut, polisi telah melaksanakan 14 kali operasi dan menghancurkan 23 bangunan yang diduga dijadikan sarang narkoba," ungkapnya.

Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Setelah dilakukan pembongkaran, sejumlah pelaku kembali mendirikan bangunan serupa.

[adsense]

"Dari 23 barak yang sudah dihancurkan, ada yang kembali dibangun. Tiga barak dibangun kembali di lokasi yang sama dan dua lainnya di lokasi berbeda namun masih berada di kawasan Jermal," ungkap Calvijn.

Ia menjelaskan, bangunan yang dibongkar terdiri dari enam barak semi permanen dan 17 gubuk yang selama ini digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba. Selain menyasar kawasan rawan narkoba, Satresnarkoba Polrestabes Medan juga melakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika.

[adsense]

"Salah satunya adalah Phantom KTV yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman," sebutnya.

Calvijn juga memaparkan hasil pelaksanaan Operasi Antik yang berlangsung selama 21 hari. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengungkap 164 kasus dengan 195 tersangka. Dari operasi khusus tersebut, polisi menyita sekitar 20 Kg sabu, 300 gram ganja, 10.500 butir ekstasi dan sekitar 1.900 pot vaping liquid yang mengandung etil metil.

[adsense]

"Hasil Operasi Antik tahun ini juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Pengungkapan kasus meningkat sekitar 95 persen atau bertambah 80 kasus," katanya.

Calvijn menegaskan, keberhasilan pengungkapan ratusan kasus tersebut tidak membuat pihaknya berpuas diri. Polrestabes Medan akan terus memperkuat penindakan terhadap jaringan pengedar, bandar maupun lokasi-lokasi yang selama ini menjadi pusat aktivitas peredaran narkotika.

[adsense]

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penangkapan pelaku, tetapi juga dengan menutup akses dan menghancurkan tempat-tempat yang dijadikan sarang peredaran barang haram tersebut.

"Kami akan terus melakukan tindakan tegas terhadap jaringan narkoba, termasuk menutup dan menghancurkan lokasi yang menjadi pusat aktivitas peredaran narkotika. Ini merupakan komitmen Polrestabes Medan untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]