[adsense]

Seratusan massa Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPI) Sumut "mengepung" gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026) menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja, kepastian kerja, kesejahteraan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hak buruh.

Ketua KSPI Sumut Tengku Muhammad Yusuf menegaskan, KSPI mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, menjamin kepastian kerja, serta menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan PKWT maupun penyalahgunaan pemagangan.

[adsense]

Buruh juga mendesak pemerintah menjamin upah yang layak, hak pesangon, mencegah PHK sepihak, serta memberikan perlindungan bagi pekerja platform dan pekerja yang terdampak transisi iklim.

Tuntutan lainnya, massa juga menuntut pemerintah untuk memperkuat kebebasan berserikat dan hak mogok kerja, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.

[adsense]

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus Desak Kemensos Verifikasi Ulang Data PKH Amburadul, Bantuan Salah Sasaran

Setelah beberapa jam berorasi di badan Jalan Imam Bonjol depan gedung dewan, pengunjuk rasa akhirnya diterima anggota Fraksi Partai Gerindra Aripay Tambunan. Namun, massa meminta agar aspirasi pengunjukrasa diterima Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

[adsense]

Mengingat situasi yang semakin kurang kondusif, akhirnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menemui massa bersama anggota Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan, Hariyanti dari Fraksi PKS dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke instansi terkait.

Ditegaskan Erni, DPRD Sumut merupakan representasi masyarakat sehingga berkewajiban mendengarkan aspirasi buruh. Ia memastikan tuntutan KSPI akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada DPR RI.

[adsense]

"Tidak ada halangan bagi saya untuk mendukung aspirasi bapak dan ibu. Nanti kami, terutama saya, akan menandatangani surat untuk direkomendasikan langsung kepada Ketua DPR RI," tegas Erni.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian, bahkan sejumlah mobil Rantis dari Kesatuan Brimob dan aparat yang menggunakan sepeda motor serta truk-truk Brimob Polda Sumut ikut dikerahkan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai) H Adlin Tambunan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hal itu disampaikan Adlin saat menerima audiensi jajaran pengurus PWI Kabupaten Sergai, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kewartawanan.

[adsense]

"Yang pasti, yang kita utamakan adalah hubungan antara PWI dan media dengan pemerintah daerah. Selama ini, kerja sama yang terjalin juga sudah sangat baik," ujar Adlin.

Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan media perlu terus dipertahankan. Ia berharap komunikasi tidak hanya berlangsung dalam konteks kelembagaan, tetapi juga dapat terjalin secara terbuka dalam berbagai kegiatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Siantar Timur Mediasi Kesalahpahaman, Kedua Pihak Berdamai Secara Kekeluargaan

"Saya melihat program-program yang berjalan selama ini sudah banyak yang berkolaborasi dengan baik. Berbagai kegiatan juga mendapat dukungan dan pemberitaan dari institusi media," katanya.

[adsense]

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PWI dan media yang selama ini turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin. Dengan kondisi seperti sekarang, mestinya sudah sangat nyaman, sudah sangat bebas, dan sudah bisa berkomunikasi dua arah," ujarnya.

[adsense]

Sebelumnya, Ketua PWI Sergai Sugiono menyampaikan perkembangan organisasi, serta jumlah anggota muda PWI Sergai yang saat ini bertambah sebanyak 10 orang.

Pertambahan anggota tersebut, menurutnya, turut berkaitan dengan kebutuhan dukungan terhadap berbagai program dan agenda organisasi.

[adsense]

"Dengan bertambahnya jumlah anggota, tentu terkait dengan anggaran dana hibah, termasuk kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar setiap tahunnya," ujarnya.

Sugiono menambahkan, PWI Sergai akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab Sergai. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program organisasi sekaligus memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

[adsense]

Turut hadir Plt Kepala Badan Kesbangpol Kamal, Kepala Dinas Kominfo Nurchinta Depi Tambunan, Sekretaris PWI Sergai Abdul Rahman Manik, Bendahara Abdul Malik, serta jajaran pengurus. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura (FH) DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera verifikasi ulang data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih amburadul serta berpotensi membuat bantuan sosial salah sasaran.

Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut mengatakan, masih ditemukan ketidaksinkronan antara data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan, terutama masyarakat yang masuk kategori desil satu hingga empat, berpotensi besar penerima PKH salah sasaran.

[adsense]

"Data yang saya dapat dari pihak BPS (Badan Pusat Statistik) juga ditemukan ketidaksinkronan data penerima. Ketika masuk data desil satu sampai empat, ternyata ada data yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya," ujar anggota dewan Dapil Tanjungbalai, Asahan dan Batubara ini.

Menurutnya, persoalan pendataan penerima bantuan bukan hal baru. Pada masa lalu, pendataan masyarakat penerima bantuan banyak melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat desa yang mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Soroti SiLPA Rp532 Miliar di Perubahan APBD Sumut 2026

"Dulu mungkin rumahnya belum beton, kemudian setelah dilihat sudah ada perubahan. Bahkan ada yang sudah memiliki mobil. Ini menjadi catatan bagi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di bawahnya," katanya.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, Ebenejer meminta pemerintah tidak menjadikan data lama sebagai acuan permanen dalam penyaluran PKH. Data penerima harus diverifikasi secara berkala dengan melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Anggota Komisi E ini mengingatkan, data yang tidak diperbarui bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi dapat berujung pada hilangnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan. Kuota bantuan berpotensi tetap ditempati warga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria.

[adsense]

"Artinya, jangan penerima PKH itu terus permanen menerima. Padahal banyak hak masyarakat miskin yang menjadi hak mereka hilang karena data penerimanya tidak diperbarui," tegasnya.

Ebenejer berharap hasil pendataan dan verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi rekomendasi bagi Kemensos maupun dinas sosial di daerah untuk mengevaluasi daftar penerima PKH.

[adsense]

Menurutnya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria harus segera dikeluarkan dari daftar. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya belum terdata tetapi kini masuk kategori membutuhkan harus diberi kesempatan untuk diusulkan sebagai penerima.

Ebenejer juga menyoroti penerima bantuan yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam data. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan.

[adsense]

Ebenejer menegaskan, ketepatan data merupakan fondasi utama agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Karena itu, sinergi BPS, Kemensos, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa diperlukan untuk memastikan data penerima PKH selalu sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.(*).

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar sekitar Rp532 miliar dalam Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. Besarnya SiLPA tersebut dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam manajemen waktu dan pelaksanaan program pemerintah yang harus segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Pantur menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain berasal dari sisa pengendalian belanja sekitar Rp141 miliar, keterlambatan dana transfer Rp143 miliar dan sisa dana terikat Rp248 miliar. Kondisi tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

"Apalagi, waktu efektif pelaksanaan Perubahan APBD 2026 relatif terbatas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor: Pemprov Sumut Jangan Terjebak Pada Serapan Anggaran, Pastikan APBD Perkuat Fiskal

Pantur Banjarnahor mengingatkan Pemprov Sumut agar persoalan rendahnya serapan anggaran dan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun tidak kembali terjadi. Anggaran, tidak cukup hanya terserap, tetapi harus menghasilkan output dan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Menyinggung rencana Gubernur Sumut Bobby Nasution menggelar rapat pimpinan dua kali dalam sebulan dinilai sebagai langkah manajerial yang patut diapresiasi. Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuan mempercepat penyelesaian program dan pencapaian target, bukan sekadar rutinitas rapat.

Terkait program pembangunan rumah khusus bagi korban bencana dengan alokasi sekitar Rp41 miliar serta pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) sekitar Rp120 miliar, menurut Fraksi PDIP, harus dipastikan pelaksanaannya tepat waktu dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

[adsense]

Di sisi lain, tandas Pantur, Fraksi PDIP tetap menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal Sumut melalui peningkatan PAD, optimalisasi tata kelola pajak dan retribusi serta peningkatan kontribusi BUMD.

Kualitas belanja juga harus diarahkan pada produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pemerataan pembangunan.

[adsense]

"APBD bukan milik pemerintah, bukan milik DPRD dan bukan milik kelompok tertentu. APBD milik rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kehidupan yang lebih baik," tegasnya sembari menambahkan, fraksinya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara kritis, objektif dan konstruktif.

Sikap tersebut bukan untuk memperlemah pemerintah, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut, sebab Fraksi PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai mitra kritis Pemprov Sumut, bukan untuk memperlemah pemerintah, tetapi untuk memastikan pemerintah bekerja lebih efektif, lebih akuntabel dan lebih berpihak kepada rakyat Sumut.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry SE MM bersama unsur Forkopimda memantau perkembangan perbaikan jalan dan jembatan darurat di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Rabu (9/9/2026).

Jalan dan jembatan tersebut merupakan akses vital transportasi yang menghubungkan Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, dengan Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas dan Kecamatan Darul Hasanah.

[adsense]

Akses jalan darurat itu mengalami kerusakan setelah diterjang arus Sungai Alas yang meluap pada Selasa malam (8/9). Sementara itu, jembatan rangka baja di lokasi tersebut telah putus sejak tahun lalu akibat diterjang banjir.

Kondisi tersebut membuat pemerintah terpaksa membangun jalan dan jembatan darurat agar masyarakat tetap dapat melintas dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Hujan Guyur Aekkanopan, Underpass Jalan Tanjungsari I Aekkanopan Banjir

Menurutnya, penanganan jalan dan jembatan darurat di lokasi tersebut telah berulang kali dilakukan pemerintah daerah agar akses masyarakat tetap dapat dilalui.

[adsense]

Untuk memberikan kenyamanan sekaligus memastikan akses transportasi tetap terbuka, pemerintah daerah kembali menurunkan alat berat untuk memperbaiki jalur yang rusak.

Namun, akses tersebut untuk sementara hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan tidak diperbolehkan dilalui kendaraan dengan tonase berat.

[adsense]

Bupati juga meminta masyarakat turut membantu menjaga akses tersebut agar tetap dapat digunakan, mengingat jalur itu menghubungkan beberapa kecamatan dan menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat.

Ia mengatakan peninjauan bersama Forkopimda dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif serta mendapat dukungan masyarakat setempat.

[adsense]

Salim Fakhry juga meminta masyarakat tidak mengganggu proses perbaikan karena akses tersebut menyangkut kepentingan dan aktivitas sehari-hari masyarakat di sejumlah kecamatan.

Menyikapi kondisi cuaca saat ini, Bupati mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan dan bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor maupun banjir.

[adsense]

Pemerintah daerah, kata dia, telah mengeluarkan surat edaran kepada para camat dan Pengulu Kute terkait kewaspadaan terhadap potensi bencana.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kejadian yang berpotensi membahayakan kepada pimpinan daerah, Kapolres, Kapolsek, Danramil maupun perangkat desa.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan SH MH didampingi para perangkat daerah meninjau pembangunan rumah dinas Danramil (Komandan Rayon Militer) dan Staf Kecamatan Doloksanggul, Kamis (10/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung, proses pembangunan. Termasuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memperhatikan kualitas pekerjaan.

[adsense]

Bupati Humbahas mengatakan pembangunan rumah dinas sebagai bagian dari upaya mendukung fasilitas penunjang pelaksanaan tugas aparat khususnya di wilayah Doloksanggul. Memberikan pelayaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Doloksanggul.

Pembangunan juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Kepala BPJPH Provsu Audiensi Kepada Bupati Humbahas, Bahas Sertifikasi Halal

[adsense]

[adsense]

Sempat melonjak tinggi akibat kurangnya pasokan barang masuk, kini harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di kota Medan dilaporkan sudah mulai mengalami penurunan, Kamis (10/9/2026).

‎

[adsense]

‎Pasca erupsi Sinabung Tanah Karo, harga komoditas sayur-mayur di pasar tradisional Kota Medan terpantau stabil, bahkan banyak yang turun harga.

‎Namun, kondisi berbeda terjadi pada komoditas bumbu dapur, khususnya cabai. Cabai merah mengalami lonjakan harga cukup tajam dan dikeluhkan para pedagang, sementara cabai rawit sedikit mengalami penurunan harga.

[adsense]

‎

‎Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Peringgan, Pasar Medan Johor dan Pasar Kwala Bekala Medan, harga sayuran seperti kentang, kol, sawi putih, terong ungu dan wortel masih stabil.

[adsense]

‎

‎Mak Dewa, salah satu pedagang sayuran di pasar tradisional Peringgan mengatakan harga sayuran sudah banyak yang turun, pasokan yang masuk ke Medan semakin banyak, jadi harga sudah mulai banyak yang turun. Tapi Cabe Merah masih mahal.

[adsense]

‎"Cabe di lapak kami Rp 58.000, Cabe rawit kampung Rp 65.000 dan cabe caplak super Rp 70.000 per kilogram," kata Mak Dewa.

‎

[adsense]

‎Meski daerah pemasok sayuran terbanyak ke Medan (Tanah Karo) sempat terdampak erupsi Gunung Sinabung, menurut Mak Dewa tidak menyebabkan harga sayuran naik.

‎"Sempat khawatir juga dengan erupsi gunung Sinabung kemarin, tapi syukurlah harga sayuran tetap stabil. Tomat Rp 15.000 per kilogram, Kentang Rp 10.000 per kilogram, bunga kol Rp 10.000 dan jipang kecil Rp 8.000 per kilogram," lanjutnya.

[adsense]

‎

‎Harga tomat juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kg dan brokoli yang sebelumnya Rp21.000 hingga Rp22.000 turun menjadi Rp18.000 per kilogram.

[adsense]

‎Bawang merah naik tipis dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram.

‎

[adsense]

‎Tina, warga Jl. Kunyit yang sedang berbelanja di Pasar Peringgan mengaku sedikit lega dengan menurunnya sejumlah harga sayuran walau harga cabe masih meroket.

‎Tina dan ibu-ibu rumah tangga lainnya mengaku pusing dengan kenaikan harga kebutuhan dapur belakangan ini.

[adsense]

‎"Ayam dan ikan mahal, sayuran, cabe, semuanya mahal, bingung membagi uang belanja sekarang, pemasukan segitu-gitu aja, pengeluaran menggila. Kami ibu rumah tangga dan semua warga pastinya berharap semua harga kebutuhan pokok dan yang lainnya bisa kembali normal," harap Tina.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," kata Syahrial.

Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.

[adsense]

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor: Pemprov Sumut Jangan Terjebak Pada Serapan Anggaran, Pastikan APBD Perkuat Fiskal

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

[adsense]

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelas Syahrial.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

[adsense]

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan podasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," kata Syahrial.

Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

[adsense]

Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. "Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial.(**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Utara, Makmur Nasution, SAg MSi melakukan audiensi kepada Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH, di Ruang VIP Kantor Bupati, Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Rabu (9/9/2026).

Audiensi membahas percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk masyarakat Humbang Hasundutan, khususnya produk UMKM dan usaha pangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas.

[adsense]

Bupati menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan dukungan Pemkab Humbahas terhadap upaya peningkatan jumlah produk lokal yang bersertifikat halal.

Produk-produk Humbahas memiliki potensi untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas seperti Kopi Lintong yang diproduksi oleh UMKM, Snack (makanan ringan) yang terbuat dari ubi atau hasil-hasil pertanian.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Buka Turnamen Bola Voli Antar Klub se-Kabupaten Humbahas

Bupati juga mendorong perangkat daerah terkait untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih mudah dan cepat.

[adsense]

Sementara itu, Kepala BPJPH Provsu, Makmur Nasution menyampaikan terimakasih atas kesedian bupati dan jajarannya menerima audiensi BPJPH dan pihaknya siap untuk bersinergi dengan Pemkab Humbahas dalam memberikan pendampingan dan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Sinergi Pemkab Humbahas dan BPJPH Provsu diharapkan semakin memperkuat produk lokal agar lebih berkualitas, berdaya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

[adsense]

Turut hadir mendampingi Kepala BPJPH Provsu, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Humbahas, Pdt. Jinto Sihotang MPd.K, Pengawas Jaminan Produk Halal Kabi Humbahas dari BPJPH Provsu, Putri Aswanti Hasanah, SSi, Irfan Hidayat Hutagalung SE, Azura Miskiah Putri SE, Annisa Ayuningrum, S. Farm dan Suwanda Nugraha. Dan turut mendampingi Bupati Humbahas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, Asisten Pemerintahan, Sabar Purba, Kadis Parpora, Dina Simamora dan mewakili Kopenaker. (**)

[adsense]

[adsense]

Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh melakukan audiensi dengan Plt Bupati Langkat Tiorita Surbakti SH, Kamis (10/9/2026) di Kantor Bupati Langkat, Stabat.

Audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan pengurus MPKW Sumut-Aceh dalam rangka menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MPK ke-5 yang dilaksanakan di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, pengurus MPKW Sumut-Aceh menyampaikan sejumlah hal terkait perkembangan pendidikan, khususnya keberadaan sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan keagamaan.

Ketua MPKW Sumut-Aceh, Drs RE Nainggolan MM menyampaikan bahwa sejumlah yayasan anggota MPKW Sumut-Aceh juga memiliki sekolah di Kabupaten Langkat. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah swasta tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Mirabilis Tunggal Tualang Kirim Bantuan Korban Banjir di Besitang Langkat

"Kami mengusulkan agar ada perhatian kepada sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan agama, baik Islam, Kristen, Katolik maupun yayasan agama lainnya. Bukan semata-mata karena besar bantuan yang diberikan, tetapi kami merasa diperhatikan oleh Ibu Bupati," ujar Nainggolan.

[adsense]

Ia menambahkan, perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah swasta sangat berarti bagi keberlangsungan proses pendidikan. Sebab sekolah-sekolah tersebut turut mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah.

Dalam kesempatan itu, MPKW Sumut-Aceh juga mengapresiasi hubungan dan kepedulian terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir di Langkat pada November 2025 lalu.

[adsense]

Saat bencana tersebut terjadi, MPKW Sumut-Aceh turut memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang terdampak, antara lain berupa tas sekolah, mobiler serta perangkat komputer untuk mendukung kembali kegiatan belajar mengajar.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah dan para siswa yang terdampak banjir agar dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan secara normal.

[adsense]

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara MPKW Sumut-Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPKW Sumut-Aceh Drs RE Nainggolan MM, Drs Kasman Sembiring MM, Drs Chandra Silalahi MSi, Dra Veronika Sitanggang MPSi, Dra Syafitra Tambunan MSi, Andriana Sitanggang SH, Hotria Gurning dan Jadi Pane SPd MM. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi nekat dua pria yang berupaya melarikan diri dengan melompati atap rumah warga berakhir di tangan polisi. Bak "Spiderman", keduanya berpindah dari satu atap ke atap rumah lainnya hingga sekitar 10 rumah sebelum akhirnya berhasil ditangkap personel Satres Narkoba Polrestabes Medan.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial H (43) dan SS (34). Keduanya diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu yang beroperasi di kawasan Jalan Bilal, Kecamatan Medan Polonia.

[adsense]

Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan kedua pelaku yang diduga kerap melakukan transaksi narkoba di kawasan tersebut. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mendatangi rumah yang dikontrak kedua pelaku. Informasi yang diperoleh polisi, keduanya telah tinggal di rumah tersebut sejak Juli 2026.

Saat petugas melakukan penggerebekan pada, Selasa (1/9/2026) siang, kedua pelaku ternyata tidak tinggal diam. Mereka berupaya kabur dengan memanjat atap rumah dan berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Dua Pemuda Diduga Pengedar Ekstasi Diringkus

Menurut Rafli, kedua pelaku melompat dari satu atap rumah ke atap rumah warga lainnya hingga sekitar 10 rumah, bak Spidermen. Aksi tersebut dilakukan untuk menghindari kejaran petugas. Melihat aksi kedua pelaku, petugas langsung bergerak cepat.

[adsense]

"Sejumlah personel ikut memanjat atap rumah warga untuk mengejar pelaku, sementara petugas lainnya melakukan pengepungan dari sejumlah sisi. Perburuan tersebut akhirnya membuahkan hasil. H dan SS berhasil diringkus di salah satu atap rumah warga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan mereka," ungkapnya.

Ia menambahkan, dari kedua pelaku, polisi mengamankan 4 paket narkotika jenis sabu. Selain itu, turut disita sejumlah uang, satu timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba, serta 2 telepon seluler yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.

[adsense]

"Aktivitas peredaran narkoba yang dilakukan kedua pelaku diduga telah berlangsung selama sekitar 2 bulan, atau sejak mereka mengontrak rumah tersebut. Untuk menghindari kecurigaan dan menyulitkan petugas, keduanya diduga kerap berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aktivitas peredaran narkoba," katanya.

Ia menegaskan saat ini penyidik Satres Narkoba masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas kedua pelaku, termasuk memburu pemasok sabu kepada H dan SS.

[adsense]

"Kami pastikan tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba. Narkoba bisa saja bersembunyi, tapi hukum pasti akan tetap mengejar. Untuk para pelaku bisa saja mencari celah, namun kami tidak akan mati langkah," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengingatkan Pemprov Sumut, jangan terjebak pada sekadar serapan anggaran di Perubahan APBD Sumut TA 2026, tetapi harus bisa memastikan APBD mampu memperkuat kemandirian fiskal, ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Pantur mengatakan, pertumbuhan kemandirian fiskal yang hanya berada pada angka 1,76 persen menjadi sinyal yang harus segera direspons dengan kebijakan konkret. Strategi intensifikasi penggalian potensi pendapatan tidak boleh berhenti sebatas narasi maupun penerapan teknologi di atas kertas.

Fraksi PDIP juga meminta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang terukur dan menciptakan efek berganda bagi masyarakat, karena pendapatan dari sektor tersebut tercatat sekitar Rp957 miliar atau 95,7 persen dari target. Namun, capaian tersebut dinilai harus diarahkan untuk memperkuat rantai pasok sektor pertanian dan perikanan serta memperluas kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bukan sekadar mengejar portofolio perbankan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Desak Pemerintah Serius Tangani Korban MBG di Karo

Ditambahkan Pantur yang mengusung tagline "Marpadot" ini menegaskan, Fraksi PDIP mencatat anggaran jembatan sekitar Rp165 miliar, pembangunan jalan Rp270 miliar, sedangkan irigasi, pengamanan sungai dan alat berat sekitar Rp233 miliar. Sementara bantuan bibit, ternak dan alat mesin pertanian hanya sekitar Rp35 miliar.

[adsense]

"Pembangunan infrastruktur beton tidak akan bernilai jika pondasi ketahanan pangan kita rapuh," tegasnya.

Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemprov Sumut meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian pada tahun-tahun mendatang. Pertanian dinilai harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika ekonomi makro.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras mengguyur Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan sekitarnya, sejak, Rabu (9/9/2026) sore hingga malam harinya.

Akibatnya terjadi banjir di underpass Jalan Tanjungsari I, Kelurahan Aekkanopan, Kamis (10/9/2026) pagi. Namunsiang harinya, genangan air di underpass itu sudah mulai berkurang, tetapi belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

[adsense]

Lurah Aekkanopan, Wiraningsih, menyebutkan, terjadinya banjir di underpass itu karena terjadi hujan lebat di Aekkanopan sekitarnya, mulai Rabu (9/9/2026) sore hingga malam dan terjadi lagi, Kamis (10/9/2026) dini hari.

" Siang ini, debit air di underpass itu sudah mulai berkurang. Tapi, walaupun berkurang, tetap belum bisa dilalui oleh kenderaan roda dua dan empat, " katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• 35 Anggota Paskibra Labura Dikukuhkan, Kadis PPKB: Tanamkan Disiplin dan Cinta Tanah Air

Wiraningsih juga mengimbau, agar warga, terkhusus anak-anak, tidak beraktivitas untuk mandi-mandi di underpass tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dolar Singapura senilai 340.000 SGD atau sekitar Rp4,7 miliar.

Kasus ini diketahui dilaporkan seorang warga berinisial DM ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026 yang kemudian dilimpahkan ke Polres Tangsel.

[adsense]

Dalam laporan tersebut, DM menyebut sejumlah pihak berinisial HJ, EAK, dan AN.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari enam orang saksi. Selain itu, kata Boy, pihaknya juga berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kenalkan Wisata dan Kuliner kepada Delegasi Malaysia-Thailand

Dalam kasus ini seorang WNI bernama Steven (S) juga telah ditahan di Singapura. Steven diketahui juga merupakan suami dari pelapor inisial DM.

[adsense]

Kuasa hukum Steven, Yosia MPT Ginting Suka mengatakan keterlibatan kliennya itu berawal saat kliennya menerima satu lembar SGD10.000 dari seseorang yang disebut memiliki hubungan dengan AN.

Menurut dia, uang tersebut kemudian dibawa Steven ke Singapura sekitar 9 Juni 2024 untuk ditukarkan. Namun, sejumlah money changer disebut menolak menerima uang tersebut.

[adsense]

Steven kemudian mendapat informasi dari seseorang berinisial MO bahwa uang itu dapat ditukarkan melalui fasilitas di kawasan Resorts World Sentosa. Singkat cerita, uang itu pun berhasil ditukarkan.

"Awalnya satu lembar. Kemudian dalam pertemuan berikutnya AN dan dua rekannya berinisal HJ dan EAK memberikan lagi 33 lembar, pada Steven," kata Yosia dalam keterangannya, Rabu (9/9).

[adsense]

Menurut Yosia, penyerahan tersebut juga terekam dalam video. Di momen itu, pihak yang menyerahkan uang sempat menyatakan bahwa uang tersebut merupakan milik mereka dan bersedia bertanggung jawab apabila kemudian diketahui bermasalah.

Selanjutnya, dari 33 lembar itu, 27 lembar di antaranya dibawa Steven ke Singapura dan enam lembar lainnya masih berada di Indonesia. Enam lembar itulah yang kemmudian kembali muncul dalam rangkaian transaksi di Indonesia.

[adsense]

"Enam lembar itu kemudian dikirim atau dibawa ke Singapura melalui D untuk proses penukaran," ucap Yosia.

Yosia menyebut setelah proses tersebut, enam lembar itu disebut kembali kepada Steven untuk sementara waktu karena ada persoalan berkaitan dengan pajak.

[adsense]

Singkat cerita, Steven lalu dipanggil oleh pihak kasino atau otoritas setempat ke sebuah ruangan. Steven kemudian dimintai keterangan dan hotelnya turut diperiksa.

Dalam perkembangan selanjutnya, 34 lembar uang SGD10.000 tersebut disebut berada dalam penguasaan otoritas Singapura dan menurut polisi Singapura seluruhnya dinyatakan "not genuine" atau tidak asli

[adsense]

"Dokumen serta bukti yang diperoleh dari proses di Singapura juga telah diserahkan kepada penyidik Indonesia," ucap Yosia.(**)

[adsense]

[adsense]

Tujuh orang mahasiswi asal Sumatera Barat sempat terlunta-lunta di Bandara Soekarno-Hatta setelah ditipu tiket bus di TikTok. Ketujuh mahasiswi itu telah pulang ke kampung halamannya setelah dibelikan tiket bus oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Ketujuh mahasiswi itu awalnya datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat, pada Senin (7/9/2026) lalu. Namun erupsi Gunung Anak Krakatau mengakibatkan operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara sehingga para mahasiswi itu gagal terbang.

[adsense]

Di tengah kondisi tersebut, mereka lalu memutuskan membeli tiket perjalanan bus yang diperolehnya melalui akun TikTok. Namun, setelah mentransfer uang Rp 5,8 juta, pihak yang menjual tiket itu tak kunjung memberikan kejelasan kapan mereka akan berangkat dan WhatsApp korban pun diblokir.

Dalam kondisi kebingungan, mereka lantas pergi ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk melaporkan kejadian tersebut. Respons awal yang dilakukan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat itu memberikan pelayanan kepada para mahasiswi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Ditutup 2 Hari, Penerbangan ke Jakarta dan Bandung dari Bandara Kualanamu Kembali Dibuka

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Wisnu Wardana mengatakan langkah yang dilakukan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjadi bentuk respons kepolisian dalam memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami kendala di kawasan bandara, khususnya dalam situasi ketika terjadi gangguan terhadap perjalanan udara.

[adsense]

"Kami berupaya memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami kendala selama berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, personel kami akan berupaya mencari solusi sesuai kewenangan dan kondisi yang ada," ujar Wisnu dalam keterangannya, Rabu (9/9) hang dilansir Detik.com.

Penipuan Diusut

[adsense]

Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Muhammad Esha mengatakan ketujuh mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di Bukittinggi, Sumatera Barat, itu mengalami kendala perjalanan pulang ke Padang setelah penerbangan mereka terdampak penutupan operasional akibat abu vulkanik, pada Senin (7/9).

"Ketujuh mahasiswi tersebut sebelumnya hendak melakukan perjalanan udara menuju Padang menggunakan salah satu maskapai," kata Kompol Esha.

[adsense]

Mereka kemudian memutuskan berangkat ke Padang via darat dengan mencari tiket bus. Hingga kemudian mereka menemukan sebuah akun TikTok yang menjual tiket bus dan berkomunikasi via WhatsApp.

Para korban tersebut selanjutnya melakukan transfer dengan total Rp 5,8 juta untuk pemesanan tiket perjalanan. Namun, setelah pembayaran dilakukan, pihak yang menawarkan tiket tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai keberangkatan.

[adsense]

Setelah itu, pelaku diduga memblokir nomor WhatsApp korban. Merasa dirugikan, ketujuh mahasiswi itu kemudian mendatangi Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta bantuan Satreskrim.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi III DPR RI meminta proses penegakan hukum kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar yang menyeret anggota Polri berinisial Kombes F dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) internal kepolisian.

Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Jamil mengatakan di institusi mana pun, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan di DPR, ada SOP bila terjadi laporan dari masyarakat terkait perilaku dari anggota institusi tersebut.

[adsense]

"Jadi, ada pengawas internal juga, ada sidang kode etik kalau memang terbukti, bahkan jika masuk ranah pidana diarahkan ke arah pidana. Kalau kemudian ada laporan-laporan dari masyarakat, ya, profesional saja, tidak perlu ada keraguan. Juga, sudah sering terjadi di institusi kepolisian baik di mabes, maupun di Polda adanya penegakan hukum terhadap anggotanya," kata Nasir Jamil dalam keterangannya, Rabu (9/9) yang dilansir CNN Indonesia.

Nasir Jamil juga menyebut SOP maupun aturan internal di kepolisian terkait penanganan laporan dari masyarakat terhadap anggotanya tersebut sudah baku dan berlangsung sejak lama.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Bersama Koramil 03 Sibolangit Gerebek Lokasi Diduga Tanaman Ganja

Oleh karena itu, menurut Nasir, laporan dugaan kasus terkait Kombes F semestinya bisa segera diklarifikasi dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

"Kalau misalnya dia berurusan dengan pihak luar lalu ada perbuatan yang diduga melawan hukum itu bisa diklarifikasi secara internal bahkan juga ada rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat. Jadi di kepolisian hal seperti itu sudah tidak perlu diragukan lagi tinggal dijalankan saja," ucap dia.

Namun, Nasir Jamil juga mengingatkan bahwa laporan atas Kombes F ini bersifat pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan institusi kepolosian. Karenanya, ia mengusulkan agar dilakukan mediasi antar pihak terakit.

[adsense]

"Nah laporan-laporan itu kan sifatnya pribadi ya bukan institusi, dalam arti menyangkut urusan personal anggota polri tadi, maka yang pertama itu diupayakan mediasi untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat," kata dia.

Sebelumnya, Kombes F dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Kamis (20/8) dan teregister dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan dibuat oleh Bagas Pangestu Pribadi selaku kuasa hukum investor asal Malaysia berinisial S.

[adsense]

Dalam laporan itu, F dilaporkan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan atau Pasal 486 KUHP.

Merujuk pada laporan, perkara bermula sekitar pertengahan Mei 2025 ketika korban diperkenalkan kepada F yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri aktif berpangkat Kombes yang berdinas di lingkungan Mabes Polri. Status tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat korban percaya untuk menanamkan modal.

[adsense]

Korban kemudian ditawari investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara. Kepada korban, F disebut juga memberikan jaminan terkait keamanan operasional serta pengurusan legalitas tambang.

Korban bersama sejumlah saksi sempat meninjau lokasi pada 17-18 Mei 2025. Setelah itu, dana investasi disebut diserahkan secara bertahap.

[adsense]

Pada 22 Mei 2025, korban disebut menyerahkan sekitar 1.593.021 USDT atau setara Rp26 miliar untuk investasi Pit 2 dan Pit 3. Kemudian pada 17-19 Juni 2025, korban kembali menyerahkan sekitar Rp13 miliar untuk Pit 5.

Selanjutnya, pada 2, 4, dan 7 Oktober 2025, korban disebut kembali menyerahkan sekitar Rp19,5 miliar untuk Pit 6. Total modal pokok yang disebut diserahkan korban dalam laporan tersebut mencapai sekitar Rp58,5 miliar.

[adsense]

Namun, masalah muncul setelah legalitas pertambangan yang sebelumnya disebut akan selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan tak kunjung terealisasi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan bahwa aktivitas pertambangan yang menjadi objek investasi berkaitan dengan pertambangan tanpa izin (PETI).(**)

[adsense]

[adsense]

Ahmad Yazid alias Gus Yazid, dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) korupsi penjualan tanah BUMD di Cilacap. Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Yazid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta pencucian uang," kata Ketua Majelis Hakim, Rightmen M S Situmorang dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Kecamatan Semarang Barat., Rabu (9/9/2026) yang dilansir Detik.com.

[adsense]

"Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta," lanjut Rightmen.

Hakim mengatakan, jika denda tersebut tidak dibayar, harta benda Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya itu akan dilelang jaksa untuk menutupi pembayaran denda.

[adsense]

Baca Juga:

• Gus Alex Klaim Beri 24 Anggota Panja Masing-masing 1.500 Riyal

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan Gus Yazid bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menjadi salah satu keadaan yang memberatkan.

[adsense]

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, terdakwa tokoh agama," urai hakim.

Hakim menyatakan Gus Yazid terbukti melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

Atas putusan majelis hakim yang telah dibacakan itu, baik JPU maupun kuasa hukum Gus Yazid sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

"Pikir-pikir, majelis," jawab JPU.

[adsense]

Sementara itu, kuasa hukum Gus Yazid, Zainal Abidin Petir, menilai putusan majelis hakim cukup profesional. Dia menyoroti perbedaan antara vonis 1 tahun penjara dengan tuntutan jaksa yang mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Putusan hakim 1 tahun dengan denda Rp 50 juta, ini putusan yang menurut saya cukup profesional. Karena tuntutan dari jaksa itu kan 6 tahun dan Rp 1 miliar dendanya. Itu kan tuntutan yang ngawur menurut saya," ujar Zainal.

[adsense]

Ia menilai, majelis hakim selama persidangan dinilai aktif mengamati serta mengonfirmasi berbagai hal kepada terdakwa maupun pihak-pihak yang diperiksa.

"Tapi sebetulnya keyakinan saya bebas murni, ternyata tidak bebas murni. Nyantol 1 tahun dan dendanya Rp 50 juta. Nggak apa-apa. Kita terima, tapi terima dengan catatan pikir-pikir. Kita terima, pikir-pikir," ujarnya.

[adsense]

Zainal juga menyampaikan permintaan agar Gus Yazid nantinya dapat dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Pasalnya, lokasi itu dinilai lebih memungkinkan bagi keluarganya untuk menjenguk dibandingkan lokasi penahanan saat ini.

Didakwa Cuci Uang Rp 20 Miliar

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, Gus Yazid didakwa menerima aliran dana hingga puluhan miliar rupiah dalam rentang waktu 2023-2025. Uang itu kemudian disamarkan melalui berbagai transaksi.

"Terdakwa Ahmad Yazid baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi Andhi Nur Huda dan Widi Prasetijono telah turut serta melakukan perbuatan membelanjakan, mentransfer, mengalihkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga uang yang ditransfer Andhi Nur Huda dan Widi Prasetijono diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi penjualan tanah," kata jaksa di Pengadilan Tipikor, Rabu (6/5/2026).

[adsense]

Gus Yazid didakwa mendapatkan kiriman uang yang berasal dari hasil korupsi penjualan tanah Hak Guna Usaha (HGU) Carui seluas sekitar 716 hektare di Kabupaten Cilacap. Total nilai korupsi dalam perkara ini mencapai Rp 237 miliar.

"Uang hasil tindak pidana korupsi penjualan tanah HGU hasil rampasan perang Kodam IV/Diponegoro yang berafiliasi dengan gerakan G30SPKI seluas kurang lebih 716 hektar di Desa Carui, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap," jelasnya.

[adsense]

Dari aliran dana tersebut, saksi Widi Prasetijono yang merupakan mantan Pangdam IV/Diponegoro, disebut mendapat bagian Rp 25 miliar. Sebagian uang itu kemudian diserahkan kepada Gus Yazid yang merupakan Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya sekaligus Pondok Pesantren Ar Rahman Basyaiban.

"Terdakwa menerima uang tunai secara bertahap sebesar Rp 20 miliar," ungkap jaksa.

[adsense]

Dituntut 6 Tahun Bui dan Denda Rp 1 M

Lalu pada sidang tanggal 23 Juli 2026, Gus Yazid, dituntut 6 tahun penjara. Selain itu, Jaksa juga meminta hakim menambah hukuman dengan denda Rp 1 miliar.

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suwono meminta Majelis Hakim memutuskan terdakwa Gus Yazid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Menuntut majelis hakim memutuskan terdakwa Ahmad Yazid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang," kata jaksa di Pengadilan Tipikor, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Ia juga menuntut Gus Yazid dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan dikenai denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, harta bendanya akan dilelang, dan jika hartanya tak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 110 hari.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yazid berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ahmad Yazid sebesar Rp 1 miliar," ungkapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Suryani Paskah Naiborhu dipercaya memimpin Pimpinan Cabang (PC) GEKIRA Kota Medan, organisasi sayap Partai Gerindra. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat (PP) GEKIRA Nomor 107/KPTS/PP-GEKIRA/VIII/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 26 Agustus 2026.

SK tersebut ditandatangani Ketua Umum PP GEKIRA Nikson Silalahi dan Sekretaris Jenderal Yeremias Ndoen, serta ditembuskan kepada Hashim S Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Pembina PP GEKIRA.

[adsense]

SK pengangkatan diserahkan Ketua Pimpinan Daerah (PD) GEKIRA Provinsi Sumatera Utara, John Sari Haloho, kepada Suryani Paskah Naiborhu, pada 9 September 2026. Penyerahan turut disaksikan Sekretaris PD GEKIRA Sumut Hendy Ong dan Bendahara Duma Dame Sari Hutagalung.

Dalam kepengurusan PC GEKIRA Kota Medan, Suryani Paskah Naiborhu menjabat ketua, Jeremy S Tobing sebagai sekretaris dan Violette sebagai bendahara.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemukiman Penduduk dan Jalan Raya di Medan Labuhan dan Mrelan Terendam Banjir

"Kita membutuhkan sosok seperti Suryani Paskah untuk memperkuat GEKIRA di Kota Medan," ujar John saat dihubungi, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Menurut John, kepengurusan baru tersebut diharapkan segera melakukan konsolidasi dan membangun basis organisasi hingga tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendekatkan GEKIRA dengan masyarakat, khususnya umat Kristiani di Kota Medan.

"Kita berharap pengurus-pengurus GEKIRA di tingkat kecamatan juga dapat segera terbentuk sehingga dengan demikian koordinasi dapat berjalan lancar," tuturnya.

[adsense]

Selain memperkuat struktur internal, Suryani Paskah juga diminta membangun komunikasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan.

Sementara itu, Suryani Paskah Naiborhu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PP GEKIRA kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut di Kota Medan.

[adsense]

"Kepercayaan ini akan saya junjung penuh dan saya akan melaksanakan tugas yang diberikan, terutama untuk membesarkan PC GEKIRA Kota Medan dan menjadikan organisasi ini sebagai wadah bagi umat Kristiani di Kota Medan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya," kata Suryani.

Ia mengatakan, konsolidasi internal dan eksternal akan menjadi salah satu agenda awal setelah menerima mandat tersebut. Suryani berencana bertemu dengan para kader untuk menyerap aspirasi sebelum menyusun program kerja organisasi.

[adsense]

"Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan para kader PC GEKIRA Kota Medan untuk menyerap aspirasi. Sehingga dari sana kita dapat menyusun program kerja untuk memajukan organisasi ini serta Partai Gerindra," tuturnya.

Suryani menjelaskan, GEKIRA merupakan organisasi sayap resmi Partai Gerindra yang menjadi wadah penyaluran aspirasi umat Kristiani di Indonesia. Organisasi tersebut memiliki sejumlah fungsi, antara lain menyalurkan aspirasi politik, memperjuangkan hak umat Kristiani, serta mengawal kebijakan pemerintah.

[adsense]

Menurutnya, gerakan pengabdian GEKIRA berlandaskan empat pilar. Pertama, politik dan advokasi untuk mengawal aspirasi serta kebijakan publik. Kedua, gerakan ekologis untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ketiga, pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, solidaritas sosial melalui kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial.

"Arah gerakan pengabdian GEKIRA didasarkan pada empat pilar, yakni politik dan advokasi, gerakan ekologis, pemberdayaan ekonomi, serta solidaritas sosial," ujarnya.

[adsense]

Saat ini, PP GEKIRA dipimpin Nikson Silalahi sebagai Ketua Umum dan Dimpos Tampubolon sebagai Bendahara Umum. Sementara posisi Ketua Dewan Pembina dijabat Hashim Djojohadikusumo.

Suryani juga mengajak umat Kristen Protestan dan Katolik di Kota Medan untuk bergabung dalam PC GEKIRA Kota Medan. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan kemasyarakatan.

[adsense]

"Melalui organisasi ini kita dapat memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah dalam membantu mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena itu saya mengajak para saudara dan saudari sekalian untuk bergabung," ajaknya.(*)

[adsense]

[adsense]

Hujan dengan intensitas ekstrem mengguyur Kota Nagoya pada Selasa sore (8/9/2026), mengubah jalan raya menjadi sungai mengamuk dan memicu banjir besar.

Badan Meteorologi Jepang (JMA) mencatat curah hujan mencapai 101,5 mm per jam, angka tertinggi sepanjang sejarah kota ini.

[adsense]

Meluapnya Sungai Shonai dan saluran air membanjiri kawasan permukiman serta jalan protokol. Sekitar 200 kendaraan terendam, tutup saluran pembuangan di beberapa titik meledak akibat tekanan air luar biasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Rakor Terkait Pembangunan Jalan Raya Pelabuhan Belawan

Hingga Rabu pagi, tercatat 1 orang meninggal dunia, 41 lainnya luka-luka, serta 3.500 warga harus mengungsi. Kereta cepat Shinkansen jalur Tokaido sempat dihentikan sementara, melumpuhkan sebagian layanan transportasi.

[adsense]

Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan darurat bencana Level 5 untuk 14 kota di Prefektur Aichi dan Gifu, mewajibkan warga segera mengevakuasi diri ke tempat lebih tinggi.

[adsense]

Hingga Kamis, JMA memperkirakan hujan lebat masih berlanjut dan meminta kewaspadaan terhadap longsor serta banjir susulan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pencarian rombongan wartawan yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau memasuki hari kedua pada Rabu (9/9). Pencarian tersebut masih belum membuahkan hasil.

Deputi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayjen TNI (MAR) Edy Prakoso membeberkan pencarian pada hari kedua dilakukan dalam area seluas 68,3 nautical mile.. Tim SAR dari Basarnas, TNI AL hingga Polair dibagi ke dalam 4 area pencarian.

[adsense]

"Dari pelaksanaan operasi sampai dengan saat ini hasil pencarian masih nihil," kata Edy dalam keterangannya yang dilansir Kumparan.

Adapun rombongan tersebut berisi delapan orang. Mereka ialah kapten kapal Warta (55), ABK Surakman (60), guide Heriyanto (49), serta lima jurnalis, yakni yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance.

[adsense]

Baca Juga:

• Febiola Br Purba Alami Hilang Ingatan 70% Akibat Keracunan MBG

Berikut kronologi hilangnya rombongan tersebut berdasarkan penuturan Edy:

[adsense]

7 September 2026

Pukul 14.00 WIB

[adsense]

Rombongan wartawan bertolak dari dermaga Pagedokan Carita untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pukul 14.42 WIB

[adsense]

Korban melakukan kontak terakhir dengan wartawan bernama Abai. Diketahui rombongan berjumlah delapan orang yang terdiri dari lima wartawan, dua kru kapal, dan satu guide.

8 September 2026

[adsense]

Pukul 13.55 WIB

Jurnalis Antara Banten yang bernama Bayu melaporkan bahwa rekan-rekannya yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak bisa dihubungi sejak Senin (7/9).

[adsense]

Edy mengatakan sejak mendapat laporan tersebut upaya pencarian langsung dilakukan.

"Upaya yang dilakukan oleh Basarnas pada tanggal 8 September hari Selasa 2026, Kantor SAR Banten yaitu mengerahkan KN SAR Tetuka dan 1 unit RIB 02 menuju lokasi lost contact pada radius 3,2 km dari Gunung Anak Krakatau dengan hasil nihil," tutur Edy.

[adsense]

9 September 2026

Pencarian kembali dilakukan dengan melibatkan unsur SAR dari TNI AL dan Polair. Sebanyak 10 kapal dikerahkan untuk mencari korban.

[adsense]

Hasil pencarian masih nihil. Meski begitu pencarian masih terus dilakukan.

"Basarnas beserta unsur di lapangan akan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada," ujar Edy.

[adsense]

Minta Bantuan Masyarakat

Basarnas turut meminta bantuan masyarakat untuk menemukan korban. Edy mengimbau seluruh masyarakat atau kapal yang melintas sepanjang wilayah pencarian untuk memberikan informasi jika mengetahui objek pencarian.

[adsense]

"Kemudian yang kedua, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi larangan yang telah dikeluarkan oleh PVMBG untuk tidak berada di area radius kurang lebih 3 km dari Gunung Anak Krakatau," tutur Edy.

Basarnas memastikan akan memanfaatkan seluruh potensi SAR yang ada untuk menemukan korban. Edy berharap korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.

[adsense]

"Mohon doanya semoga proses pencarian korban dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat serta seluruh korban dapat ditemukan dengan selamat," ujarnya.(*)

[adsense]