[adsense]

Kolam renang milik Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi yang direnovasi dengan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3,4 miliar hingga kini belum beroperasi. Kolam tersebut ditutup karena aliran listrik PLN belum tersambung dan tidak memiliki biaya operasional untuk pembelian obat air.

Hal itu diketahui setelah harianSIB.com meninjau langsung kondisi kolam renang tersebut, Kamis (13/8/2026), menyusul sorotan sejumlah anggota DPRD Tebingtinggi dalam rapat lintas komisi bersama eksekutif saat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Di lokasi, terpampang pemberitahuan di pintu masuk yang menyatakan kolam renang Pemko Tebingtinggi untuk sementara ditutup dan sedang dalam proses pembersihan.

Yulirizal, petugas yang mengaku bertanggung jawab di bagian mesin, mengatakan kolam renang tersebut sudah berhenti beroperasi beberapa minggu setelah Lebaran 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Soal Seragam Rp800 Ribu, Disdik Tebingtinggi: Pembelian Diserahkan ke Orang Tua

Ia menjelaskan, sejumlah mesin membutuhkan pasokan listrik bertegangan tinggi, antara lain mesin penghisap air dari sumur bor dan mesin penyaring air.

[adsense]

Selain persoalan listrik, biaya untuk membeli obat air juga belum tersedia.

Sementara itu, menurut Yulirizal, masyarakat yang menggunakan kolam renang belum dapat dikenakan retribusi karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya.

[adsense]

Ia berharap kolam renang tersebut dapat segera difungsikan kembali karena fasilitas tersebut cukup diminati masyarakat, khususnya anak-anak.

Yulirizal menyebutkan, setelah diresmikan, antusiasme masyarakat menggunakan kolam renang cukup tinggi. Namun, operasional kemudian dihentikan karena terkendala listrik dan biaya pembelian obat air.

[adsense]

Dari hasil pantauan harianSIB.com, sejumlah fasilitas permainan anak di area kolam renang mulai terlihat berkarat. Kondisi kolam juga mulai ditumbuhi lumut akibat tidak beroperasi.

Jika melihat penganggaran sebelumnya, APBD Kota Tebingtinggi yang digelontorkan untuk pembangunan/renovasi kolam renang sejak TA 2014, 2015, 2016 hingga TA 2025 disebut mencapai sekitar Rp13,16 miliar.

[adsense]

Dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan, kondisi kolam yang belum dapat dimanfaatkan tersebut menjadi perhatian. Persoalan kesiapan listrik dan biaya operasional dinilai perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan maupun renovasi fasilitas publik.

Pemko Tebingtinggi diharapkan segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga kolam renang dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dan anggaran yang telah dikucurkan memberikan manfaat bagi publik.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Di tengah semakin masifnya penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), puluhan pelajar SMA Negeri 1 Barumun mendapat pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi tersebut secara aman dan bertanggung jawab dari Polres Padang Lawas, Kamis (13/8/2026).

Sebanyak 30 siswa bersama para guru mengikuti kegiatan sosialisasi Training of Trainer (ToT) Program Paham AI yang berlangsung di Ruang Digital SMA Negeri 1 Barumun.

[adsense]

Dalam kegiatan itu, jajaran Polres Padang Lawas yang dipimpin Wakapolres Kompol Leo Rela Edianto Sembiring mewakili Kapolres AKBP Dodik Yuliyanto memberikan edukasi terkait perkembangan teknologi AI, manfaatnya dalam dunia pendidikan, hingga potensi risiko penyalahgunaannya.

Kompol Leo mengatakan, perkembangan teknologi AI membawa banyak manfaat, namun juga dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila digunakan tanpa pemahaman yang memadai.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Penyerobotan Lahan di Dua Lokasi Berujung Laporan Polisi

Selain memberikan materi mengenai kecerdasan buatan, personel Polres Padang Lawas juga mengajak para siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial.

[adsense]

Kepala SMA Negeri 1 Barumun, Ikhsanul Nasir Hasibuan, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan teknologi AI menjadi bekal penting bagi pelajar untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah.(**)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam menjaga keamanan pembangunan dan operasional infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Sumut.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

[adsense]

Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Polda Sumut, Selasa (11/8/2026). General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) Rizki Aftarianto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Rizky Mochamad, serta General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS) Elvanto diterima langsung oleh Wakil Kepala Polda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan SIK MH, beserta jajaran.

Audiensi tersebut membahas penguatan koordinasi dalam mengamankan aset dan infrastruktur ketenagalistrikan, mengantisipasi potensi gangguan di lapangan, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan maupun pengoperasian sistem kelistrikan di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Anggota HBB dan TGAPH&K Geruduk Polda Sumut Desak Ambil Alih Kasus di Polres Tapteng dan Sergai

"Polda Sumut siap memperkuat sinergi dengan PLN dalam memastikan keamanan aset dan infrastruktur ketenagalistrikan. Kelistrikan merupakan sektor strategis yang harus dijaga bersama karena keberlangsungannya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian," ujar Sonny.

[adsense]

Ia juga mengapresiasi langkah PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dinilai mendukung transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumut terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk proyek-proyek pembangkit EBT yang tengah dikembangkan PLN UIP SBU.

[adsense]

Menurut Rizki, pembangunan proyek EBT tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mewujudkan sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, pengembangan EBT kini semakin penting seiring pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan bauran energi baru terbarukan Indonesia mencapai 19 hingga 21 persen pada 2030.

[adsense]

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan Polda Sumut akan memperkuat koordinasi di lapangan, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek," kata Rizki.

PLN UIP SBU, lanjut Rizki, akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap proyek strategis dapat diselesaikan secara aman, lancar, dan tepat waktu.

[adsense]

"Target kami jelas, pembangunan berjalan aman, lancar, dan tepat waktu sehingga infrastruktur yang dibangun dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, sekaligus mendukung percepatan transisi energi melalui pengembangan EBT," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia (PSPI) Raya Kota Medan menggelar Doa untuk Indonesia dengan pembicara Pdt Risuli Lubis dari Jakarta. Kegiatan dirangkai dengan kebaktian kebangunan rohani (KKR) diadakan Selasa - Rabu, 8 - 9 September di Kantor Nasional Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) Cogop Pusat, Jalan Bambu Runcing No 30, Kecamatan Medan Perjuangan.

Demikian relis disampaikan Ketua PSPI Raya Medan Pdt Parlin Purba SH MH MTh. "Kegiatan terkait dengan memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi pada Agustus Pdt Risuli Lubis tidak memiliki waktu untuk terbang ke Medan. jadi diadakan September. Untuk Agustus, PSPI Raya Medan tetap mengadakan kegiatan bulanan yang sifatnya hanya untuk anggota, pengembala dan gembala jemaat serta ketua-ketua sinode," jelasnya Rabu (12/8).

[adsense]

Menurutnya, khusus KKR dengan tema "Kuasa Mujizat Melanda Kota Medan" yang langsugn dilayani Pdt Risuli Lubis dari Jakarta. "Pdt Risuli Lubis kan sangat viral di sejumlah platform media sosial di Tanah Air. Jadi harus mengontaknya jauh-jauh hari. PSPI Raya Medan dapat pada September," ujar Pdt Parlin Purba.

Ia mengurai, kegiatan dipusatkan di tengah kota dengan harapan massa gampang mengikuti sebab akses yang lancar dengan moda transportasi darat. "Panitia ingin agar jemaat nyaman mengikuti. Bolah mengontak panitia atau langsung datang ke lokasi GTDI Cogop Pusat tersebut," tambahnya sambil mengatakan pihaknya secara khusus mengundang ketua-ketua sinode.

[adsense]

Baca Juga:

• Paskah PSPI-Raya Medan: Ps Rajamin Sirait Ajak Bangsa Berkhidmat untuk Dunia

Menurut Pdt Parlin Purba, mungkin disebabkan ragam persoalan pelik kehidupan sekuler, tidak sedikit warga mengalami berbagai keluhan kesehatan juga dipersilakan hadir untuk mengikuti ibadah dan menerima pelayanan doa. "Namun, kesembuhan dan pemulihan tetap diyakini sebagai karya dan kehendak Tuhan," paparnya. "Kiranya seluruh rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik dan Roh Kudus mengurapi seluruh pelayanan, secara khusus hamba-Nya Pdt Risuli Lubis yang akan memimpin KKR. Kita berharap setiap orang yang hadir dapat mengalami jamahan, penguatan dan lawatan Tuhan."

[adsense]

Ia melanjtukan, KKR bukan sekadar sebuah pertemuan rohani, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk kembali memperkokoh iman dan memperbarui kehidupan di hadapan Tuhan. "KKR ini kiranya semakin memantapkan dan memperkokoh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus serta membuahkan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi keluarga maupun orang lain. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan," papar Pdt Parlin Purba.

"Selama ini mungkin kita sudah sering mengikuti KKR, bahkan aktif dalam pelayanan di gereja. Namun, kesempatan ini jangan dilewatkan. Mari datang dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Biarlah ini menjadi kesempatan untuk memperbarui hati dan pikiran kita sehingga tidak mudah goyah menghadapi berbagai goncangan kehidupan," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, mendesak Pemprov Sumut menggabung atau memerger Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Aneka Industri Jasa (AIJ) dan PT Dhirga Surya, untuk menekan beban anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan milik daerah.

Rony Reynaldo mengatakan, selama ini kedua BUMD tersebut dinilai belum mampu menunjukkan kinerja secara optimal, sehingga penggabungan dinilai menjadi salah satu solusi untuk menghindari pemborosan anggaran, terutama dalam hal penyertaan modal yang bersumber dari APBD Sumut.

[adsense]

"Ya, kita mendesak PT AIJ dan PT Dhirga Surya ini segera di-merger. Ini sudah sejak kemarin kita suarakan agar Pemprov Sumut dapat menghemat penyertaan modal," ujar Rony Reynaldo Situmorang kepada wartawan, Kamis (13/8/2029) di DPRD Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang 17 Agustus, DPRD SU Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih

"Gubernur Sumut sebelumnya juga telah menyuarakan ini. Saat paripurna kemarin beliau sudah menyampaikan permohonan agar kedua BUMD ini dapat di-merger. Sejak awal, justru Komisi C yang sudah merekomendasikan ini," tuturnya.

[adsense]

Rony menegaskan, merger bukan semata-mata menyatukan dua perusahaan, tetapi juga bagian dari penataan kelembagaan dan pengerucutan struktur jabatan. Dengan demikian, biaya operasional dan beban anggaran pemerintah daerah diharapkan dapat ditekan.

"Kita ketahui bersama, potensi aset maupun pendapatan kedua perusahaan ini sangat minim. Makanya penting untuk digabungkan," kata anggota dewan Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini.

[adsense]

Politisi Partai NasDem ini menilai kondisi AIJ dan Dhirga Surya berbeda dengan BUMD seperti Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi yang dinilai memiliki potensi pendapatan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih signifikan.

Berkaitan dengan itu, Rony berharap Pemprov Sumut segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kajian yang matang, sehingga proses merger dapat dilakukan secara transparan, terukur dan tetap memperhatikan kepentingan daerah.

[adsense]

"Prinsipnya, jangan sampai APBD terus terbebani oleh penyertaan modal kepada perusahaan yang belum memberikan hasil optimal. BUMD harus mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah," pungkasnya.(*).

[adsense]

[adsense]

Dugaan penyerobotan lahan di kawasan Saba Ria-Ria, Desa Gulangan dan Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, berujung laporan polisi.

Dua laporan tersebut diajukan oleh Tongku Diapari Pohan dan Kombang Siregar melalui kuasa hukum mereka, Marwan Rangkuti SH, ke Polres Padang Lawas Utara (Paluta).

[adsense]

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP), laporan terkait dugaan penyerobotan tanah di kawasan Saba Ria-Ria, Desa Gulangan diajukan oleh Tongku Diapari Pohan dan tercatat dengan nomor STTLP/4/VIII/2026/SPKT/Polres Padang Lawas Utara/Polda Sumatera Utara.

Sementara laporan dugaan penyerobotan tanah di Desa Nagasaribu diajukan oleh Kombang Siregar dengan nomor STTLP/3/VIII/2026/SPKT/Polres Padang Lawas Utara/Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Medan Batalkan Putusan PN Tarutung, HKBP Diakui Sebagai Pemilik Sah Lahan RSUD Tarutung

"Benar, dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan tertanggal 12 Agustus 2026. Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti," kata Arif kepada harianSIB.com melalui sambungan telepon, Kamis (13/8/2026) siang.

[adsense]

Menurutnya, informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan perkara masih menunggu keterangan dari penyidik yang menangani laporan tersebut.

Terpisah, kuasa hukum kedua pelapor, Marwan Rangkuti SH, mengatakan laporan tersebut dibuat karena kliennya merasa dirugikan atas dugaan penguasaan lahan yang diperselisihkan.

[adsense]

"Kami telah menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung kepada pihak kepolisian. Kami berharap laporan ini dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak," ujar Marwan, Rabu (12/8/2026) malam.

Menurut Marwan, langkah hukum ditempuh setelah persoalan lahan yang diperselisihkan tidak menemukan penyelesaian. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria, S (51) dengan dugaan sebagai pengedar sabu - sabu di Jalan Bakti Abri Kampung Bahari, Lingkungan 10, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, berikut barang bukti, diantaranya berupa 3 paket sabu, 1 bungkus plastik klip kecil kosong, dan uang tunai Rp 400 ribu diduga hasil penjualan sabu.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Resnarkoba AKP AR Riza, Kamis (13/8/2026) mengatakan, penangkapan S berikut barang bukti berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.

[adsense]

"Pengungkapan ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat terkait dugaan adanya peredaran narkotika di kawasan Jalan Bakti Abri Kampung Bahari. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan hingga memastikan kebenarannya, kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan," kata Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar miliknya.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Tanjungbalai Tangkap Pengedar Sabu di Teluk Nibung

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gebyar Kemerdekaan dalam rangka memeriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yang digelar Pemerintah Kota Sibolga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait di Stadion Horas Sibolga di Jalan Diponegoro Sibolga, Rabu (12/8/2026).

Wali Kota Sibolga dalam sambutannya, menyampaikan bahwa turnamen tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan dan sinergi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forkopimda, dan seluruh stakeholder.

[adsense]

"Dengan pertandingan ini, Pemerintah Kota Sibolga bersama seluruh Forkopimda dan stakeholder bisa semakin kompak dan menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga," katanya.

Wali Kota juga mengajak seluruh peserta dan pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Dusun Batu Holing Simalungun Memprihatinkan, Rawan Longsor

Menurutnya, kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan energi, minat, dan bakat secara sehat serta membangun karakter yang menjunjung tinggi sportivitas.

[adsense]

"Hal-hal yang positif ini mudah-mudahan terus berlanjut, sehingga kita juga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga, khususnya di masyarakat, sehingga anak-anak muda bisa terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang," katanya seraya berharap berbagai kegiatan positif dan produktif bagi generasi muda dapat terus dikembangkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda di Kota Sibolga.

Dikutip dari akun FB Pemerintah Kota Sibolga, pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wali Kota Sibolga, sebagai tanda dimulainya rangkaian pertandingan yang akan berlangsung selama lima hari, hingga, Minggu (16/8/2026).

[adsense]

Pada laga pembuka ini, PS Pemko Sibolga tampil meyakinkan dengan mengalahkan PS Gupala Korem 023/KS dengan skor 7-1. (*)

[adsense]

[adsense]

Kondisi jalan menuju Dusun (Huta) Batu Holing, Nagori (Desa) Togur, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Akses menuju dusun tersebut masih berupa jalan tanah dan rawan longsor.

[adsense]

Kondisi itu menjadi keluhan masyarakat karena jalan tersebut merupakan akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Camat Dolok Silou, Agusti Ginting, ketika dikonfirmasi Jurnalis harianSIB.com melalui telepon seluler, Kamis (13/8/2026), membenarkan kondisi infrastruktur jalan menuju Dusun Batu Holing yang membutuhkan penanganan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Pencuri Ternak Lembu di Afdeling I Tinjowan Simalungun

Terkait perbaikan jalan, Ginting menjelaskan, sekitar dua tahun lalu melalui Dana Desa, Pangulu Nagori Togur telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki akses menuju Dusun Batu Holing.

[adsense]

Namun, karena masih banyak ruas jalan yang harus ditangani, pihak pangulu nagori memprioritaskan perbaikan pada sejumlah bagian jalan yang curam dengan melakukan pengecoran. Perbaikan tersebut belum sampai ke Dusun Batu Holing.

Pihak kecamatan juga telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi.

[adsense]

Ginting menyebut, kondisi tersebut kemungkinan disebabkan luasnya wilayah Kabupaten Simalungun dan keterbatasan anggaran untuk penanganan infrastruktur.

Meski demikian, Ginting mengaku telah menyampaikan kepada Pangulu Nagori Togur agar akses jalan menuju Dusun Batu Holing dapat diperbaiki secara bertahap dengan menggunakan Dana Desa. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan orang yang tergabung dari Ormas Horas Bangso Batak (HBB) dan Tim Gabungan Advokat Penegak Hukum & Kead (TGAPH&K) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut, Kamis (13/8/2026).

Dalam orasinya, peserta unjuk rasa mendesak Polda Sumut mengambil alih dua kasus yang tidak jelas penanganannya di Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) dan di Polres Serdang Bedagai (Sergai).

[adsense]

Kasus yang dinilai tidak jelas penanganannya yaitu kasus di Polres Tapanuli Tengah dengan nomor laporan: LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumut tertanggal 1 Juni 2026 terkait kematian Boy Simamora yang diduga dibunuh namun pihak kepolisian mengaburkan penyebab kematian korban, disebut dimakan buaya.

Kemudian kasus yang diproses di Polres Sergai dengan nomor laporan: LP/A/75/III/2026/SPKT.SAT LANTAS/Polres Sergai/Polda Sumut tertanggal 10 Maret 2026 terkait kematian Hiras, seorang ibu, ASN yang tewas mengenaskan akibat kecelakaan lalu lintas, dilindas truk dan belakangan ditetapkan jadi terlapor.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabag Log dan 3 Kapolsek Polresta Deliserdang Sertijab

Sementara Aria, koordinator lapangan aksi mempertanyan ketegasan Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melihat kinerja jajarannya yang tidak becus menangani perkara berat terkait hilangnya nyawa seseorang.

[adsense]

"Jika tuntutan kami agar dua perkara itu ditarik ke Polda Sumut tidak didengar, kami akan menggelar aksi yang lebih besar lagi di saat HUT Kemerdekaan RI ke-81. Karena kami belum merdeka dari kezoliman," teriaknya.

Kedua oang tua korban, Boy Simamora yang turut hadir dalam aksi tersebut meminta Kapolda Sumut memperhatikan bagaimana susahnya mereka mencari keadilan bagi anak mereka yang meninggal tragis.

[adsense]

"Pak Kapolda, tolong kami orang yang kecil ini mencari keadilan bagi anak kami. Tolong tariklah kasus anak kami ke Polda ini," ucap ibu korban br Tampubolon sambil berurai air mata.

Di tengah orasi berlangsung, pihak Polda Sumut meminta 10 perwakilan untuk berdialog dengan pihak Polda Sumut, menyampaikan tuntutan di ruang SPKT.

[adsense]

Usai berdialog, Ketua umum HBB, Lamsiang Sitompul menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Polda Sumut.

"Kami sudah bertemu dan menyampaikan agar kedua perkara ini ditarik ke Polda Sumut. Karena kasus di Polres Tapteng ini tidak sulit. Di kasus Boy Simamora semua unsurnya ada baik korban, saksi dan lainnya," ungkapnya yang ditimpali pengacara keluarga korban, Parlaungan Silalahi, SH, MH dengan mengatakan pihaknya sedang berupaya agar kasus tersebut di RDP dengan Komisi III DPR RI.

[adsense]

Lamsiang juga menyampaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Sergai pada bulan Maret 2026.

"Juga perkara di Polres Sergai dimana seorang ibu meninggal karena kecelakaan. Ia masuk lubang galian di jalan dan dilindas truk namun dilaporan kepolisian si korban ini jadi terlapor," jelasnya heran.

[adsense]

Ia meminta supir truk ditetapkan jadi tersangka dan pengelola perbaikan jalan dipanggil Polda Sumut untuk dimintai pertanggungjawaban.

Piket Panwas yang saat itu menerima perwakilan aksi, AKBP Kamdani menyampaikan telah menerima tuntutan dari peserta aksi.

[adsense]

"Kami selaku penerima tuntutan dari rekan-rekan, terkait penanganan kasus selama ini, telah diterima pihak Krimum dan nanti kami akan evaluasi apakah ditarik atau tidak ke Polda Sumut," jawabnya.

Saat dipertegas kembali apakah pihaknya akan menarik kedua perkara tersebut ke Polda Sumut, Kamdani enggan menjawab.

[adsense]

"Untuk kasus ini ditarik atau tidak melihat pertimbangan teknis dari Krimum nantinya," tandasnya.

Usai mendapatkan tanggapan dari Polda Sumut, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Suriah menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Senin (11/8/2026). Putusan itu dijatuhkan setelah proses persidangan hampir empat bulan atas perkara pembunuhan berencana dan disengaja, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Assad, yang memimpin Suriah selama 24 tahun, kini berada dalam pengasingan di Rusia setelah pemerintahannya runtuh pada Desember 2024.

[adsense]

Vonis serupa juga dijatuhkan kepada adik Assad, Maher al-Assad, mantan komandan Divisi Lapis Baja Keempat. Hukuman mati turut dijatuhkan kepada Atef Najib, sepupu Assad dan mantan pejabat keamanan di Deraa.

Berbeda dengan Bashar dan Maher, Atef Najib berada di Suriah dan menjadi satu-satunya terdakwa yang mengikuti persidangan secara langsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Ledakan Bom Sambut Kunjungan Macron ke Suriah, Pertemuan dengan Presiden Al-Sharaa Tetap Berlangsung

Warga membawa foto anggota keluarga yang ditangkap atau tewas selama perang, termasuk Hamza al-Khatib. Aktivis menyebut anak berusia 13 tahun itu ditangkap aparat keamanan, kemudian disiksa dan dibunuh.

[adsense]

Bashar al-Assad naik menjadi Presiden Suriah pada 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang meninggal dunia. Sebelumnya, Assad menempuh pendidikan kedokteran mata di London dan tidak semula dipersiapkan menjadi penerus kekuasaan.

Konflik besar pecah pada 2011, ketika demonstrasi yang menuntut perubahan politik berkembang menjadi pemberontakan. Konflik itu kemudian berubah menjadi perang panjang yang melibatkan kelompok oposisi, kelompok ekstremis, serta kekuatan regional dan internasional.

[adsense]

Assad mempertahankan kekuasaannya melalui kekuatan militer dengan dukungan Iran dan Rusia. Penyelidikan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut menyimpulkan pasukan pemerintah menggunakan sarin dan klorin dalam serangan di wilayah yang dikuasai pemberontak.

Assad secara konsisten membantah pemerintahannya bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia. Ia menyebut konflik di Suriah sebagai konspirasi internasional dan menuduh lawan-lawannya sebagai kelompok ekstremis yang didukung asing.

[adsense]

Pada akhir 2024, pasukan pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham bergerak cepat menuju Damaskus. Assad meninggalkan ibu kota menuju pangkalan udara Rusia di Latakia sebelum dievakuasi ke Moskow pada 8 Desember 2024.

Pemerintahan baru Suriah menyebut proses hukum tersebut sebagai bagian dari keadilan transisional. Namun, Kepala Pusat Studi dan Penelitian Hukum Suriah, Anwar al-Bunni, menilai hukuman mati dapat memperkecil peluang ekstradisi Assad.

[adsense]

Negara yang menentang hukuman mati, kata al-Bunni, dapat menolak menyerahkan seorang terpidana apabila terancam dieksekusi. Pengadilan Suriah menyatakan akan menempuh jalur hukum internasional untuk membawa Bashar al-Assad dan Maher al-Assad ke hadapan hukum.(**)

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melaksanakan upacara serah terima jabatan (Sertijab) empat pejabat utama (PJU) Polres Batubara bertempat di Mako Polres Batubara.Kamis (13/08/2026)

Upacara dipimpin oleh Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono selaku inspektur upacara dan dihadiri Wakapolres Batubara Kompol Supendi, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, para perwira, bintara, ASN Polres Batubara serta Ketua Bhayangkari Cabang Batubara beserta pengurus.

[adsense]

Empat jabatan yang diserahterimakan yakni: Kasat intelkam Polres Batubara, dari AKP Tukar Lungun Simamora kepada AKP Agus Situmorang.KasatReskrim Polres Batubara, dari AKP Masagus ZD kepada AKP Binrod Situngkir, Kasat Samapta dari AKP Freddy Rudolf Saragi kepada Iptu Suganda Leonart Naibaho. Kasatlantas dari AKP Simon Elika Simatupang kepada Iptu Devi Siringo Ringo.

Rangkaian Sertijab diawali dengan laporan perwira ipacara, penghormatan pasukan kepada inspektur upacara, pembacaan keputusan Kapolda Sumut, penyematan pangkat dan tanda jabatan, penandatanganan berita acara Sertijab, pengambilan sumpah jabatan dan pakta integritas, serta pembacaan doa.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Batubara Ungkap Enam Kasus Narkotika Dalam Waktu 24 Jam, Tujuh Tersangka Diamankan

"Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan bentuk penyegaran untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kepada pejabat yang baru, saya harapkan segera menyesuaikan diri, memahami tugas dan tanggung jawab, serta melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik," ujarnya

[adsense]

Kapolres juga menekankan kepada pejabat yang baru agar melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, berintegritas dan penuh tanggung jawab. Selain itu, soliditas dan koordinasi antar bagian maupun satuan fungsi harus terus ditingkatkan guna memberikan respons cepat terhadap berbagai permasalahan di wilayah hukum Polres Batubara.

"Jaga kepercayaan masyarakat dan nama baik institusi Polri. Kepada pejabat yang lama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian selama bertugas di Polres Batubara. Semoga sukses dalam pelaksanaan tugas di tempat yang baru," tambahnya.

[adsense]

Kapolres turut mengajak seluruh personel untuk memberikan dukungan kepada para pejabat yang baru sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

"Mari kita dukung pejabat yang baru dan bersama-sama mewujudkan Polres Batubara yang Presisi, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat," tegas Kapolres.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Siswa dan Guru UPTD SMPN 4 Pematangsiantar mengikuti berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Perlombaan tersebut berlangsung selama empat hari, 12 -15 Agustus 2026," kata Kepala Sekolah, Retty M Tambunan melalui Wakasek Kesiswaan, Barita Mahulae kepada harianSIB.com, Kamis (13/8/2026).

[adsense]

Katanya, lomba yang diikuti siswa adalah lomba melukis, futsal pakai sarung dan topeng, lomba sarung, lomba makan kerupuk, pecahkan balon, sedangkan untuk guru futsal dan lomba balon.

Barita menambahkan tujuan perlombaan ini menjadikan siswa bahagia di setiap HUT Kemerdekaan RI sekaligus mempererat tali silaturahmi antara siswa dan para guru-guru.

[adsense]

Baca Juga:

• Dewan Komisaris PLN Evaluasi Keandalan Sistem Kelistrikan Sumatera Pascablackout

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Batubara. Dalam kurun waktu 12 hingga 13 Agustus 2026, petugas berhasil mengungkap enam perkara tindak pidana narkotika dengan mengamankan tujuh orang tersangka.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu dengan total berat bruto sekitar 5,05 gram, serta 18 butir pil ekstasi dengan total berat bruto sekitar 6,12 gram. Selain itu, turut diamankan sejumlah alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono melalui Satresnarkoba AKP Arifin Purba kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (13/08/2026) menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan penyelidikan.

"Setiap informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika akan ditindaklanjuti secara profesional. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polres Batubara untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan bersih dari peredaran narkotika," ujarnya

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Bantaran Sungai Deli Digerebek, IRT Diduga Jadi Bandar Sabu Diciduk Polrestabes Medan

Dari lokasi tersebut turut diamankan seorang pria berinisial OR, yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Terhadap OR, petugas masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai dengan hasil penyelidikan.

[adsense]

Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 16.05 WIB, petugas kembali mengungkap kasus di Dusun II, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara. Dalam perkara tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial MR (33) dengan barang bukti satu plastik klip berisi sabu seberat bruto 0,23 gram dan satu alat hisap atau bong.

Pada Rabu malam sekitar pukul 19.00 WIB, petugas kembali melakukan penindakan di Dusun I, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara. Seorang pria berinisial JF (36) diamankan bersama dua plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,74 gram, plastik klip kosong, kotak rokok, dompet serta satu unit telepon genggam.

[adsense]

Pengungkapan kemudian berlanjut pada Kamis, 13 Agustus 2026 sekitar pukul 00.10 WIB di Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai. Dalam perkara tersebut, petugas mengamankan dua orang, masing-masing pria berinisial EP (27) dan perempuan berinisial DTA (25).

Dari keduanya, petugas mengamankan tiga butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 1,14 gram, satu lembar kertas permen serta dua unit telepon genggam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, narkotika tersebut diduga akan diperjualbelikan.

[adsense]

Dari hasil pengembangan terhadap perkara tersebut, petugas kemudian berhasil mengamankan seorang pria berinisial DTC (28) di Dusun IX, Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Dari tangan tersangka diamankan 15 butir pil ekstasi warna kuning dengan total berat bruto 4,98 gram, satu unit telepon genggam serta satu unit sepeda motor.

Sementara itu, pengungkapan lainnya dilakukan oleh personel Polsek Lima Puluh Polres Batubara pada Rabu, 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun III, Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial BH (47). Dari penguasaannya ditemukan dua plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,43 gram, satu kaca pirek yang terdapat lekatan narkotika serta satu alat hisap sabu atau bong.

Di lokasi yang sama turut diamankan seorang pria berinisial FR (25). Berdasarkan pemeriksaan urine, FR dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan masih dilakukan pendalaman oleh petugas.

[adsense]

Kapolres Batubara menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas.

"Pengungkapan ini tidak berhenti pada para pelaku yang telah diamankan. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap sumber barang, jaringan peredaran, maupun pihak lain yang terlibat," tegasnya.

[adsense]

Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batubara untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Polres Batubara mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika dengan tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Diguyur hujan deras, para pelajar SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Nias tetap antusias mengikuti kegiatan Gerak Jalan Indah yang digelar Pemerintah Kabupaten Nias, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut mengambil titik awal di Kantor Bupati Nias dan berakhir di kawasan perkantoran di Jalan Maduma, Hiliweto, Kecamatan Gido sepanjang kurang lebih 4 kilometer dengan berjalan kaki.

[adsense]

Meski hujan turun saat kegiatan berlangsung, para peserta tetap mengikuti gerak jalan dengan penuh semangat. Sejumlah peserta bahkan terlihat basah kuyup akibat guyuran hujan.

Antusiasme para pelajar semakin terlihat dari kekompakan mereka saat berjalan dan menampilkan berbagai gerakan yang telah dipersiapkan

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Hari Pramuka, Bupati Nias Tekankan Pentingnya Generasi Muda Dukung Kemandirian Pangan

Selain itu, sejumlah anggota TNI turut dilibatkan sebagai juri dalam kegiatan Gerak Jalan Indah tersebut. Hujan ringan tidak menyurutkan semangat para peserta. Mereka tetap menyelesaikan rute hingga garis akhir meski harus berjalan dalam kondisi pakaian yang basah.

[adsense]

Kegiatan Gerak Jalan Indah ini menjadi salah satu momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, kedisiplinan dan nasionalisme di kalangan pelajar Kabupaten Nias.(**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Komisaris PT PLN (Persero) memperkuat pengawasan terhadap keandalan sistem kelistrikan di Sumatera melalui kunjungan kerja ke PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Sumbagut, Senin (10/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pascagangguan sistem yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Mei 2026.

[adsense]

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Simarjarunjung, Kantor PLN UP2B Sumbagut, Jalan Yos Sudarso, Medan, dipimpin Komisaris PLN Jisman Parada Hutajulu. Turut hadir General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) Rizki Aftarianto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) Rizky Mochamad, General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS) Elvanto, beserta jajaran masing-masing unit.

Pertemuan membahas evaluasi kondisi sistem kelistrikan, penyebab gangguan yang terjadi, kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan, hingga strategi memperkuat keandalan sistem dan mitigasi risiko guna menjaga kontinuitas pasokan listrik di Pulau Sumatera.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinergi PLN dan Pemko Subulussalam Dorong Proyek PLTA Kumbih 3 Beroperasi 2028

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), gangguan dipicu permasalahan pada sistem transmisi yang kemudian berdampak berantai terhadap sistem kelistrikan Sumatera. PLN selanjutnya melakukan pemulihan secara bertahap hingga sistem kembali normal.

[adsense]

Komisaris PLN Jisman Parada Hutajulu menegaskan bahwa kejadian blackout harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh insan PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem melalui penguatan koordinasi lintas unit dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan.

"Kejadian blackout menjadi pembelajaran penting bagi PLN untuk terus memperkuat keandalan sistem secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan infrastruktur dalam kondisi siap, tetapi juga memastikan koordinasi, respons terhadap gangguan, serta mitigasi risiko berjalan cepat dan efektif. Kita ingin setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Jisman kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

[adsense]

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan sistem Sumatera.

Menurutnya, hasil evaluasi pascagangguan harus diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan infrastruktur pembangkit maupun jaringan transmisi.

[adsense]

"Sebagai unit yang memiliki mandat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kami melihat keandalan sistem harus dibangun sejak tahap perencanaan dan pembangunan. Setiap proyek yang kami kerjakan tidak hanya harus selesai tepat waktu, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem dan ketahanan kelistrikan Sumatera," kata Rizki.

Ia menambahkan, masukan dari Dewan Komisaris menjadi motivasi bagi PLN UIP SBU untuk memastikan setiap proyek infrastruktur mampu mendukung sistem kelistrikan yang semakin andal, adaptif, dan siap menjawab kebutuhan masa depan.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UIP3BS Elvanto menekankan bahwa kesiapan jaringan transmisi dan koordinasi pengoperasian sistem merupakan faktor utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penguatan pada sisi penyaluran serta pengaturan sistem. Setiap kejadian menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan personel, keandalan infrastruktur, dan efektivitas koordinasi. Prinsipnya, sistem harus mampu merespons setiap kondisi secara cepat, terukur, dan terkoordinasi," ujarnya.

[adsense]

Senada, General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad menilai keandalan sistem juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya dalam penanganan gangguan.

"Keandalan sistem bukan hanya tentang bagaimana listrik dapat disalurkan, tetapi juga bagaimana kami memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan andal ketika terjadi gangguan. Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kesiapan operasi, koordinasi antarunit, serta langkah mitigasi sehingga dampak gangguan terhadap pelanggan dapat diminimalkan," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempererat koordinasi dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 3 dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tapak Tuan-Subulussalam.

[adsense]

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara jajaran PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) yang dipimpin Manager Parlindungan dengan Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bantjin di Kantor Wali Kota Subulussalam, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan proyek strategis ketenagalistrikan dapat berjalan sesuai target. PLN dan Pemerintah Kota Subulussalam sepakat mengedepankan aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN dan Polda Aceh Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bantjin menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal untuk mendukung pembangunan daerah.

[adsense]

"Pemerintah Kota Subulussalam mendukung penuh pembangunan PLTA Kumbih 3 beserta jaringan transmisinya karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kami siap memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan sesuai kewenangan agar proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan," ujarnya.

General Manager PLN UIP SBU Rizky Aftarianto mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek yang mendukung transisi energi nasional.

[adsense]

Menurut Rizky, keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan Pemerintah Kota Subulussalam menjadi modal penting bagi PLN untuk mempercepat pembangunan PLTA Kumbih 3 dan jaringan transmisinya sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan Sumatera berbasis Energi Baru Terbarukan.

[adsense]

"Melalui kolaborasi yang solid, kami optimistis proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung target transisi energi nasional," katanya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Ia menambahkan, PLN berkomitmen menjalankan seluruh tahapan pembangunan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan mengedepankan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan agar proyek selesai tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan menjelaskan pembangunan jaringan transmisi saat ini telah memasuki tahap pra-konstruksi, termasuk proses pembebasan lahan untuk pembangunan 437 tapak tower SUTT 150 kV Tapak Tuan-Subulussalam.

Jaringan transmisi tersebut akan melintasi Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, mencakup 12 kecamatan dan 60 desa. Menurutnya, infrastruktur itu akan memperkuat interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera, khususnya jalur Sumut-Aceh, sehingga mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan tersebut.

[adsense]

"Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan berjalan lancar, sehingga proyek dapat beroperasi sesuai target pada tahun 2028," ujar Parlindungan. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Pada kesempatan yang sama, Bobby juga mempertanyakan kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lantai 3 BP. Batam, Rabu (12/8/2026).

[adsense]

Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat dibutuhkan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.

"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Terima Penghargaan, Sumut Terbaik I Implementasi Program 3 Juta Rumah

Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.

[adsense]

"Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan," ujar Tito Karnavian.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang dijadwalkan diumumkan dalam pidato presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang hari kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.

[adsense]

"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," jelas Tito.

Selain membahas TKD, Mendagri juga mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat. Ia turut menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan sebagai Terbaik I tingkat Provinsi, kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Batch II. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dan kinerja Pemprov Sumut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam acara yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026). Pemerintah pusat menilai dukungan dan komitmen Pemprov Sumut dalam mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah sangat besar.

[adsense]

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri," kata Qodari, dalam sambutannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Beli Sabu, 2 Warga Sergai Ditangkap Polresta Deliserdang di Pantailabu

Selain Sumut, Kabupaten Deliserdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Kabupaten Deliserdang juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

[adsense]

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan. Acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," kata Tito Karnavian.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi. Hadir pula seluruh gubernur, bupati/walikota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumut, serta Ketua DPRD se-Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menegaskan komitmen mempercepat realisasi dan penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp123,727 miliar.

Dana TKD tersebut menjadi instrumen anggaran untuk mempercepat penanganan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan instruktur masyarakat pascabencana.

[adsense]

Menurutnya, percepatan realisasi TKD merupakan kebutuhan mendesak. Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan, pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Percepatan tersebut akan tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tepat guna, tepat sasaran, transparansi dan akuntabilitas," kata Masinton dalam rilis yang diterima, Kamis (13/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Hari Pramuka, Bupati Nias Tekankan Pentingnya Generasi Muda Dukung Kemandirian Pangan

Tak berhenti pada satu fenomena, akibat rusaknya hutan dan areal perbukitan, sejumlah titik wilayah di Tapteng menjadi langganan banjir saat hujan intensitas tinggi menerjang menimbulkan kerusakan terhadap permukiman, infrastruktur dan lahan pertanian.

[adsense]

Bupati mengungkapkan, pascabanjir kondisi di lapangan terus berubah. Karena itu, program yang sudah direncanakan pun harus kembali dievaluasi dan sesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

"Kondisi tersebut membuat kebutuhan pemulihan di Tapanuli Tengah terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian kebijakan serta program secara cepat," ujarnya.

[adsense]

Untuk memastikan seluruh anggaran bergerak, Pemkab Tapanuli Tengah memperkuat mekanisme Desk Percepatan TKD yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, BPBD dan seluruh perangkat daerah penerima TKD.

Berikut laporan progres penggunaan tambahan TKD yang dilaporkan, alokasi terbesar berada pada beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas PUPR sebesar Rp68,45 miliar, Dinas Perkim : Rp17,70 miliar, BPKPAD : Rp15,13 miliar, Dinas Pendidikan : Rp7,31 miliar, RSUD Pandan : Rp6,12 miliar serta perangkat daerah lainnya : Rp9.02 miliar.

[adsense]

Masinton mengatakan, Pemkab mencatat bahwa sejumlah kegiatan masih berada pada tahap perencanaan, penyusunan dokumen, proses pengadaan maupun kontrak.

Ia juga menegaskan lima komitmen dalam penggunaan TKD yakni cepat, tepat guna, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

[adsense]

Ke depan, lanjutnya, Pemkab Tapteng juga menyatakan siap membuka proses pelaksanaan TKD untuk monitoring dan pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami siap diawasi dan difasilitasi apabila terdapat hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas kewenangan. Tidak menutupi adanya keterlambatan, justru masalah harus dibuka, diidentifikasi dan diselesaikan," tegas Masinton.

[adsense]

Harapannya, jalan kembali terbuka, sungai dinormalisasi, rumah-rumah warga yang rusak diperbaiki, sekolah berfungsi, fasilitas kesehatan kembali melayani, lahan pertanian produktif lagi dan ekonomi masyarakat terus bergerak. (**)

[adsense]