[adsense]

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Erwansjah, bersama BPBD Tapteng dan Camat Pandan Toemboer Rajagukguk, turun langsung meninjau lokasi dan memastikan nasib warga terdampak bencana di Kelurahan Sibuluan Indah.

Sebelumnya dia mengaku data penerima jadup bukan ranahnya BNPB, namun masih satu payung dan mitra dalam penugasan penanggulangan bencana Tapteng.

[adsense]

"Karena memang ini sudah menjadi sorotan publik, maka saya datang membantu untuk memverifikasi dan memastikan data warga yang benar-benar terdampak namun belum terakomodir," ucapnya Erwansjah, di Pondok Saro, Kecamatan Pandan, Rabu (15/4/2026).

Menanggapi keluhan masyarakat yang selama ini mengaku belum terdata dalam penerima bantuan jaminan hidup (jadup), pihak BNPB berjanji akan mengawal data yang masuk hingga ke meja Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

[adsense]

Baca Juga:

• Latih Skill Jurnalistik, KMI Islamiyah Ar-Raudlatul Hasanah Gelar Pelatihan Pers

Dia menjelaskan, validasi data kini sedang berjalan untuk kebutuhan syarat penerima bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran Jadup dan biaya pengganti perabotan yang rusak akibat banjir ekologis 2025.

[adsense]

"Selain jadup akan ada biaya sebesar Rp 3 juta untuk perabotan seperti kulkas, sofa yang rusak," terangnya.

Plt BPBD Tapteng Ardiansyah menegaskan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Camat, Lurah serta Kepling soal pendataan warga untuk didaftarkan sebagai penerima jadup.

[adsense]

Meskipun data yang tertuang dalam BPBD mengcover pendataan rumah rusak ringan, sedang dan berat.

Namun ia memastikan pemerintah daerah memberi perhatian serius dalam pelaksanaan pendataan warga calon penerima manfaat program bantuan Jadup pascabencana.

[adsense]

"Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Tapteng, siap untuk menerima aduan dan keluhan warga secara langsung," kata Ardiansyah.

Dalam kesempatan ini, Camat Pandan Toemboer Rajagukguk menyampaikan dirinya turut berempati dengan kesusahan warganya pascabanjir.

[adsense]

"Saya juga korban bencana, tapi saya lebih prioritaskan warga saya," ungkapnya.

Untuk itu, Camat Pandan Toemboer terus mewarning Lurah dan Kepling agar pendataan warga terus dilengkapi.

[adsense]

"Kami memastikan negara hadir untuk bapak ibu jadi jangan merasa dianaktirikan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, menyampaikan, wacana pemekaran wilayah di Sumut baik kabupaten/kota maupun provinsi berpotensi kembali terbuka, jika pemerintah pusat mencabut moratorium. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat kemungkinan lain yang tak kalah besar, yakni penyederhanaan atau penggabungan daerah demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution, dalam sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Provinsi Sumut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi, didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE MM, Ricky Anthony SH, Salman Alfarisi, serta dihadiri Wagub Sumut H Surya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Bupati Taput Jonius Taripar P Hutabarat, mantan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, sejumlah mantan Wagub Sumut, mantan pimpinan DPRD Sumut beserta unsur Forkopimda Sumut, Rabu (15/4/2026), di DPRD Sumut.

[adsense]

Dalam pidatonya, Bobby juga menegaskan, pemekaran wilayah tidak semata-mata dipahami sebagai penambahan daerah otonom baru, sehingga kemungkinan adanya dua skenario yang bisa terjadi jika moratorium resmi dibuka.

"Di satu sisi, pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota bisa terwujud. Namun di sisi lain, bukan tidak mungkin justru terjadi penyederhanaan atau penggabungan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pansus LKPj DPRD SU Dorong Kinerja Pemprov Sumut "Tekan" SiLPA Diperkecil di 2026

Bobby juga menyoroti perkembangan Sumut yang kini menjadi salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Berbagai capaian pembangunan, telah dilakukan dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

Adapun sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif, yakni pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,53 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera mencapai 23,52 persen. Tingkat kemiskinan berada di angka 7,24 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.

Dari sisi kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 76,48 poin. Rata-rata lama sekolah tercatat 10,08 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,5 tahun. Tingkat pengangguran terbuka juga membaik menjadi 5,32 persen.

[adsense]

Tak hanya itu, kinerja pemerintahan turut menunjukkan peningkatan. Indeks pelayanan publik tahun 2025 mencapai 4,27 poin dengan kategori sangat baik, sementara indeks kepuasan masyarakat berada di angka 95,62 poin.

Meski demikian, Bobby mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, sehingga pihaknya menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan.

[adsense]

"Perjalanan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan semangat bersama untuk terus membangun, menjaga keberagaman, dan mewariskan Sumut yang lebih baik bagi generasi mendatang," katanya.

Dalam sidang paripurna tersebut, Gubernur juga menyerahkan cinderamata kepada mantan Gubernur Sumut HT Ery Nuradi, mantan Ketua DPRD Sumut Hj Darmataksiah, H Wagirin Arman, Dr Sutarto MSi, H Saleh Bangun, mantan Sekdaprov Sumut DR RE Nainggolan yang diwakili keluarganya.

[adsense]

Pada kesempatan itu, juga diadakan potong kue ulang tahun Pemprov Sumut oleh Gubernur Sumut didampingi Ny Kahiyang Ayu, Wagub Sumut dan nyonya, Wakil Ketua Dewan Sutarto, Ihwan Ritonga, Ricky Anthony dan Salman Alfarisi untuk dibagi-bagi kepada para anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.

Selain acara potong kue, juga diberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi, dokter berprestasi, pelajar, camat, lurah, para guru dan berbagai bidang profesi lainnya, sehingga mendapat aplause dari para undangan yang memadati ruang paripurna gedung dewan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Debu mengepul di udara setiap kali kendaraan melintas. Sisi badan jalan atau beram masih berupa tanah merah yang belum dirapikan.

Itulah pemandangan yang masih mewarnai ruas Jalan Tarutung-Harean di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), hingga Rabu (15/4/2026) padahal proyek peningkatan jalan nasional senilai Rp6,85 miliar dari APBN Murni 2025 itu seharusnya sudah lama rampung.

[adsense]

Kontrak pelaksanaan yang hanya ditetapkan 49 hari kini telah menyeberang tahun, dari 2025 ke 2026, tanpa kejelasan kapan pekerjaan akan benar-benar diselesaikan.

Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan dilaksanakan oleh CV 3G STAK dan berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

[adsense]

Baca Juga:

• Puting Beliung Terjang Sipoholon, 21 Rumah Warga Rusak

Pantauan di lapangan mengungkap sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Perbedaan ketinggian antara permukaan aspal yang telah diperbaiki dengan sisi tanah di sekitarnya mencapai 10 hingga 15 sentimeter, membentuk cerukan di tepi jalan yang sewaktu-waktu dapat menjebak roda kendaraan, terutama pada malam hari atau saat hujan turun.

[adsense]

Tumpukan material batu juga tampak dibiarkan berhari-hari sebelum akhirnya dikerjakan dan abu yang beterbangan dari permukaan jalan yang belum diaspal sempurna membuat pengendara tidak nyaman.

Pekerjaan parit atau saluran drainase di sejumlah titik pun belum tuntas, sementara ritme pengerjaan di lapangan dinilai tidak konsisten dan kerap terhenti tanpa penjelasan.

[adsense]

M Siagian (47), warga Tarutung yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut, tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap pola pengerjaan proyek yang dinilai tidak serius.

"Kadang-kadang material batu asal-asal ditumpuki, inilah kenyataannya. Batu sudah ditumpuk sekitar tiga hari, baru dikerjakan disisipi, sudah ditumpuk dua hari lagi tidak dikerjakan. Parit jalan juga belum tuntas," ujar Siagian saat ditemui di lokasi.

[adsense]

Ia juga mempertanyakan manfaat jangka panjang dari peningkatan permukaan aspal apabila sistem drainase di sekelilingnya tidak diselesaikan secara bersamaan. "Untuk apa jalan bagus kalau tidak ada parit, sama saja nanti cepat rusak," katanya.

Kekhawatiran Siagian bukan tanpa dasar. Tanpa saluran drainase yang memadai, air hujan berpotensi menggerus lapisan aspal dari bawah dan mempercepat kerusakan jalan yang baru diperbaiki. Artinya, anggaran negara yang hampir menyentuh Rp6,9 miliar itu terancam tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam jangka panjang.

[adsense]

Kondisi di lapangan itu mendapat sorotan keras dari pemerhati pembangunan E Napitupulu SH. Menurutnya, fakta bahwa proyek APBN 2025 masih belum selesai hingga 2026 adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap wajar dalam tata kelola proyek infrastruktur negara.

"Kontrak 49 hari, tapi kenyataannya sudah menyeberang tahun. Ini bukan keterlambatan biasa. Ada yang tidak beres dalam proses pengawasan dan pelaksanaan proyek ini," kata Napitupulu tegas.

[adsense]

Ia mendorong aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk segera mengambil langkah proaktif turun ke lapangan guna memeriksa seluruh aspek proyek mulai dari dokumen kontrak, progres fisik aktual, hingga realisasi keuangan yang telah dicairkan.

"Jangan menunggu ada korban kecelakaan akibat kondisi beram yang berbahaya itu baru bergerak. APH harus hadir sebelum kerugian negara dan kerugian masyarakat semakin besar," tegasnya.

[adsense]

Napitupulu menambahkan, keterlambatan semacam ini berpotensi merugikan keuangan negara apabila terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang dibayarkan dengan yang benar-benar terealisasi di lapangan.

"Proyek infrastruktur yang didanai APBN harus bisa dipertanggungjawabkan sampai ke titik terakhir penyelesaiannya. Tidak ada toleransi untuk pekerjaan yang mengambang dan tidak jelas kapan selesainya," tambahnya (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi premanisme yang sempat viral di media sosial (medsos) yang terjadi di Grosir Ibrahim Jalan Medan–Binjai Km 9, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, pada Minggu (12/4/2026) sekira pukul 15.30 WIB berhasil diungkap jajaran Polsek Sunggal.

Seorang pria, Boby Putra (26) warga Jalan Sei Mencirim/Jalan Pasar Lama, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal diringkus setelah melakukan pengancaman dengan menyiramkan bahan bakar jenis pertamax ke dalam sebuah grosir.

[adsense]

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, AKP Harles Gultom, dalam keterangan resminya, Rabu (15/4/2026) menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait video viral yang beredar di medsos.

"Setelah menerima informasi adanya dugaan aksi premanisme tersebut, tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan," ujar AKP Harles.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Pencuri HP di Pasar Horas Ditangkap Polisi

"Pelaku selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Ia mendatangi grosir milik korban Ibrahim (54) dengan tujuan meminta uang SPSI sebesar Rp50.000. Permintaan tersebut awalnya disampaikan kepada anak korban. Namun saat korban datang, ia menolak memberikan uang dengan alasan tidak memiliki uang dan sedang mengalami kehilangan telepon genggam.

"Karena kesal, pelaku mengambil botol air mineral berisi pertamax dari becak motor di sekitar lokasi, lalu menyiramkannya ke dalam grosir sambil mengancam akan membakar," terang AKP Harles.

[adsense]

Beruntung kata Kanit Reskrim, aksi tersebut tidak sampai menimbulkan kebakaran maupun korban jiwa. Polisi saat ini masih melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

"Kita mengimbau masyarakat agar tidak segan melaporkan segala bentuk tindakan premanisme yang meresahkan, guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," imbaunya mengakhiri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serdangbedagai (Sergai) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan Irfan Barus (31), warga Dusun IV Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Rabu (15/4/2026). Korban meninggal dunia akibat luka tusuk yang menembus paru-paru.

Rekonstruksi berlangsung di halaman Satreskrim Polres Sergai dengan menghadirkan sejumlah saksi kunci dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna memperjelas rangkaian peristiwa.

[adsense]

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Sadar Damanik (45), warga Dusun I Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, memperagakan 10 adegan.

Adegan dimulai dari saat tersangka mengambil senjata tajam hingga momen terjadinya penusukan terhadap korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Rekonstruksi Pembunuhan di Kafe Lotta Drinks, Polisi Peragakan 12 Adegan

"Pelaku sempat melarikan diri ke rumah kakak kandungnya di Provinsi Riau sebelum akhirnya berhasil ditangkap," ujarnya usai rekonstruksi.

[adsense]

Ia mengungkapkan, aksi pembunuhan tersebut dilatarbelakangi emosi pelaku yang mengaku kerap kehilangan buah sawit di lahannya.

Peristiwa itu bermula saat sejumlah warga, termasuk saksi Charles Deri, berada di lokasi pembuatan parang.

[adsense]

Tak lama kemudian, tersangka datang ke lokasi, disusul korban bersama rekannya, Dedek. Cekcok pun terjadi hingga berujung pada aksi penusukan yang menyebabkan korban tewas.

Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi Nomor: LP/10/II/2026/SPKT/Polsek Kotarih/Polres Sergai/Polda Sumut tertanggal 15 Februari 2026.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 468 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Penyintas kanker di Sumatera Utara (Sumut), hari ini, Rabu (15/4/2026), menggelar drama musikal bertajuk Beryukur Dapat Hidup untuk Memuliakan-Nya di Murni Teguh Memorial Hospital Medan. Acara tahunan itu menjadi calendar of event.

Liani dari panitia menjelaskan, pergelaran seluruhnya dilakonkan oleh para penyintas kanker. Baik yang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit maupun masih dalam pemulihan dan bahkan yang masih perobatan. "Ada sejumlah tema dalam pergelaran tersebut. Mulai dari Bersyukur Bisa Hidup sampai dengan Hari Ini; Jangan Andalkan Diri Sendiri tapi Tetap Bersandar pada Tuhan; hingga Di Dalam Keberdosaan Kita Tetaplah Kembali pada Tuhan karena Dia Maha Penyayang," jelasnya.

[adsense]

Menurutnya. pergelaran untuk menyupor diri sendiri bahwa penyakit bukan halangan untuk berbuat dan mengispirasi siapapun untuk berbuat kebaikan. "Untuk orang luar, khususnya yang tidak bagian dari penyintas, agar mereja paham bahwa karya para penyintas masih tetap dapat dinikmati dan selanjutnya menjadi berkat untuk pihak lain," sebutnya.

Khusus bagi penyintas kanker, keberhasamaan tersebut menjadi sumber kekuatan, memberi penghiburan, menambah kekautan karena saling bertopang tangan. "Supaya mereka pun dihargai dan bisa percaya diri untuk semakin bangkit," jelas Liani.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan untuk kalangan sendiri itu hanya memberi kemungkinan pada 250 penonton. "Agar lebih khusyu sebab dalam kegaitan, penyintas pun berdoa, mohon kekuatan dari-Nya. Muaranya adalah minta kesembuhan," tambahnya.

Terpisah, Capt Tagor Aruan SH CPR, mengatakan, apa yang dilakukan penyintas kanker adalah bagian kecil dari kehebatan mereka. "Semangat dan berkat yang diberikan-Nya adalah kekuatan sangat besar agar penyintas bangkit dan jangan pernah mau merasa bahwa sakit adalah halangan apalagi hambatan," ujarnya. "Mari sama-sama bertopang tangan. Berdoa. Minta pada-Nya dan pasti akan dikabulkan-Nya," simpulnya.

[adsense]

Pegiat budaya etnik dan Ketua Umum Komite Independen Batak (KIB) itu mengatakan, rutinitas penyintas kanker tampil dan berkarya adalah satu keistimewaan yang kadang tidak dilakukan oleh individu yang tidak menderita kanker. "Saya kagum dan berupaya rutin mengikuti kegiatan tersebut," tutup Capt Tagor Aruan. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HKBP) ke-62, lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat bertempat di aula Lapas, Selasa (14/04/2026)

Pelaksanaan donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Batubara. Kehadiran tim medis dari PMI memastikan kegiatan berjalan dengan aman,tertib dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku

[adsense]

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lapas Labuhan Ruku berharap dapat terus berkontribusi secara positif kepada masyarakat serta memperkuat citra pemasyarakatan yang humanis dan peduli.sejalan dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62.

Selain memberikan manfaat bagi penerima donor.kegiatan ini juga di harapkan dapat meningkatkan kesadaran para pegawai dan peserta magang akan pentingnya menjaga kesehatan secara rutin melakukan donor darah sebagai gaya hidup sehat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Batubara Terima Kunjungan Kalapas Labuhan Ruku Perkuat Sinergi Pengamanan

Kalapas Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian insan pemasyarakatan terhadap sesama.sekaligus sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dalam momentum peringatan HBP ke-62

[adsense]

Melalui kegiatan donor darah ini kami ingin menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan lapas labuhan ruku.setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanudin melakukan rotasi dan mutasi terhadap pejabat teras di lingkungan Kejaksaan RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026, didalamnya ada 14 orang Kajati yang terkena mutasi.

[adsense]

Terkait SK peri hal mutasi dan rotasi tersebut, juga dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, SH MH, sebagaimana diberitakan berbagai media, Selasa (14/4/2026).

Dari 14 orang Kajati yang dimutasi dan rotasi, diantaranya adalah Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol SH MH. I

[adsense]

Baca Juga:

• Eko Adhyaksono Jadi Wakajati Sumut

Agus Sahat pernah menjabat Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut beberapa tahun yang lampau, lalu mutasi jadi Koordinator di Kejagung waktu itu.

[adsense]

Ia adalah jaksa senior sudah menekuni beberapa jabatan, bahkan mungkin satu satunya jaksa yang pernah menduduki jabatan yang sama sampai tiga kali di tempat berbeda, yaitu jabatan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati).

Sekilas profil perjalanan tugasnya, dan jabatan yang pernah dilalui sekaligus menunjukkan dirinya sudah banyak pengalaman menangani banyak kasus.

[adsense]

Ia pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, Aspidsus Kejati Sumut, Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Nusa Tenggara Timur, Wakajati Sumatera Barat, Wakajati DKI Jakarta.

Setelah menjabat Wakajati tiga kali, Agus Sahat menjadi Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibun TPUL) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

[adsense]

Umum (JAM Pidum) Kejagung.

Setelah dua kali Kajati yaitu di Kalteng dan Jatim, Agus Sahat kini promosi menjadi Sesjam Pidum Kejagung.

[adsense]

Dan menurut catatan wartawan, atasan Agus Sahat yang saat ini JAM Pidum Kejagung Prof Dr Asep N Mulyana, adalah juga pendahulunya sebagai mantan Aspidsus Kejati Sumut.

Agus Sahat yang dihubungi Jurnalis SIB dari Medan, membenarkan dirinya termasuk dalam SK mutasi tersebut. "Mohon doanya, ujarnya singkat," via ponsel.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan SH MH melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Selasa)14/4/2026).

Pembangunan KDMP ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Koperasi diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam menampung hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

[adsense]

Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan desa, termasuk keberlangsungan pembangunan KDMP agar dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal.

Lebih lanjut Bupati menambahkan pentingnya keakuratan data masyarakat agar berbagai program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran. Masyarakat agar memastikan data yang dimiliki sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan agar kepala desa serta perangkat desa membantu masyarakatnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Taufan Agung Ginting: Mundurnya Ketua DPC Humbahas dari Jabatan Ketua Bukan Mau Pindah Partai

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Perdagangan, Nurliza Pasaribu, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan KDMP Desa Parmonangan merupakan koperasi ke-36 yang dibangun di Kabupaten Humbahas. Ia juga mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam realisasi pembangunan tersebut.

[adsense]

Kepala Desa Parmonangan, Johar Gajah, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati beserta rombongan. Ia juga mengapresiasi pembangunan KDMP di desanya dan berharap keberadaan koperasi tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Ia menambahkan, kemajuan ekonomi desa juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan menuju Desa Parmonangan guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, para Kabag, Forkopimca, Plt. Camat Pakkat, pengurus KDMP, serta masyarakat setempat. (**)

[adsense]

[adsense]

Polisi membekuk seorang mahasiswa terduga pengedar narkoba, di Kelurahan Cinta Jadi, Kecamatan Ujungpadang, Kabupaten Simalungun. Dari tersangka diamankan sekitar 1,58 Gram sabu.

"Polsek Bosar Maligas menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dalam pemberantasan narkoba. Kami akan mendukung terus setiap langkah yang diambil oleh satuan kewilayahan dalam menjaga Simalungun bebas dari narkoba," kata Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Rabu (15/4/2026).

[adsense]

Penangkapan tersebut dilakukan oleh personel Polsek Bosar Maligas. Tersangka WUS (22) diketahui masih berstatus mahasiswa dan proses hukumnya akan ditangani Satresnarkoba Polres Simalungun.

Sementara itu, Kapolsek Bosar Maligas Iptu Sonni G Silalahi mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat, yang menyebut kerap terjadi transaksi jual beli narkoba di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Cinta Jadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tindaklanjuti Aduan Soal Rehabilitasi Narkotika di Sergai

Petugas kemudian melakukan pengintaian. Tersangka WUS diringkus pada Sabtu 11 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB.

[adsense]

Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sabu dengan berat bruto 1,58 Gram. Juga diamankan sejumlah alat isap narkoba, seperti kaca pirex, sekop dari pipet plastik, jarum, kompeng dari pipet plastik, tujuh plastik klip kosong, uang tunai Rp100.000, mancis, serta satu unit ponsel iPhone.

"Tersangka WUS mengungkapkan bahwa sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari seorang laki-laki bernama Jaini, warga Kabupaten Batubara. Ini adalah petunjuk penting yang akan kami kejar dan kembangkan sampai ke akar jaringannya," kata Sonni.

[adsense]

Ia pun berkomitmen bahwa Polsek Bosar Maligas akan terus bergerak siang maupun malam untuk memastikan masyarakat Simalungun terlindungi dari kejahatan narkoba. (**)

[adsense]

[adsense]

DPRD Deliserdang sangat menyayangkan dan kecewa, karena pihak eksekutif (Pemkab Deliserdang) maupun perwakilannya tidak hadir pada kegiatan Paripurna DPRD, sehingga dinilai tidak menghorrmati lembaga Legislatif.

Hal itu disampaikan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Deliserdang, Zul Amri ST, kepada harianSIB.com, Rabu (15/4/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

"Ini berbicara mengenai lembaga bukan pribadi ya. Karena tidak hadirnya pihak eksekutif maupun perwakilannya, agenda paripurna terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan" jelasnya.

Menurutnya, kekecewaan itu bukan hanya dari Fraksi Golkar. Dia menyakini dari fraksi-fraksi lain sudah pasti senada dengan pendapatnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Musda PKB Deliserdang Rekom 6 Calon Ketua, 3 Nama Menguat

Sidang paripurna DPRD Deliserdang sedianya membahas 3 agenda yakni, Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Penyampaian laporan reses Anggota DPRD Deliserdang TA 2026 dan rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Sidang paripurna dipimpin 2 wakil ketua, H Hamdani Syahputra S.Sos dan Agustiawan Saragih SH, dibuka, Selasa (14/4/2026) pukul 09.00 WIB. Setelah dibuka sidang terpaksa diskors karena pihak eksekutif maupun perwakilan tidak ada yang hadir.

Setelah 2 kali diskors, sidang paripurna yang juga banyak mendapat interupsi dari beberapa anggota dewan, akhirnya ditutup pukul 14.00 WIB, dan diagendakan kembali hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

[adsense]

"Dari pihak eksekutif tidak hadir juga, jadi Rapat Paripurna kita pada hari ini kita skors dengan target waktunya, nanti di jadwalkan Banmus kembali. Rapat Paripurna ini saya tutup," tegas Hamdani saat menutup sidang paripurna. (*).

[adsense]

[adsense]

Kapolres Batubara, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan,SH.MH memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Talawi dan Kasi Propam Polres Batubara bertempat di halaman Polres Batubara, Rabu (16/04/2026)

Dalam upacara tersebut, jabatan Kapolsek Talawi resmi di serah terimakan dari Kompol Cecep Suhendra kepada pejabat baru AKP Arianto Sitorus,SH Sementara itu, jabatan Kasi Propam Polres Batubara diserahkan dari AKP Arianto Sitorus, S.H. kepada pejabat baru AKP Jhon Herbert Turnip, S.E.

[adsense]

Upacara sertijab berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakapolres Batubara, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, serta personel Polres Batubara dan Bhayangkari Cabang Batubara.

Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H.H.Nainggolan.SH.MH dalam amanatnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja yang semakin presisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Pimpin Sertijab Dua Kapolsek, Tekankan Peningkatan Pelayanan

Kepada pejabat yang baru, Kapolres menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

[adsense]

Ia juga menginstruksikan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta membangun sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya.

Secara khusus, kepada Kapolsek Talawi yang baru diharapkan mampu menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukumnya, serta meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis.

[adsense]

Sementara itu, kepada Kasi Propam yang baru, diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan internal secara tegas namun tetap humanis, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan bagi seluruh personel.

Upacara sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, serta penyampaian amanat inspektur upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang wanita bernama Nita Ika Irawati Br Gultom (43) dikabarkan tewas diduga korban penikaman yang dilakukan R (26), Selasa (14/4/2026) malam, di kawasan Jalan Kutilang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.

Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Tebingtinggi, Ipda NJ Silalahi yang dikonfirmasi harianSIB.com, Rabu (15/4/2026), membenarkan adanya peristiwa maut tersebut.

[adsense]

Dikatakan NJ Silalahi, berdasarkan keterangan dari para saksi, penikaman yang dilakukan pelaku itu diduga dipicu dari unggahan korban pada media sosial (Medsos) yang sempat memposting tentang sosok R sebagai terduga pencuri di Perumahan BTN Purnawirawan Jalan Kutilang.

"Merasa keberatan dengan postingan korban, R langsung menemui korban dan sempat beradu mulut di dekat kediamannya," ujar Kanit Pidum.

[adsense]

Baca Juga:

• Mabes Polri Periksa Senpi Personel Polres Belawan

Setelah terjadi pertengkaran, lanjut Silalahi, terduga pelaku kemudian menjumpai Kepling IV, Kelurahan Bulian, Herlina Br Situmeang. Sewaktu bertemu, R sempat menyatakan akan membunuh korban di hari itu juga.

"Tanpa berlama-lama, pelaku kembali menemui korban, dan tiba-tiba melakukan aksi penikaman menggunakan sebilah pisau. Korban pun terjatuh bersimbah darah akibat luka tusukan di bagian perut, ulu hati, dan luka robek di pipi kanan serta lengan kiri," ungkapnya.

[adsense]

[adsense]

Mengetahui peristiwa tersebut, sambung Silalahi, warga sekitar bersama pihak kepolisian bergegas membawa korban ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tebingtinggi untuk dilakukan penanganan medis. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia sewaktu diperjalanan menuju rumah sakit.

"Untuk identitas pelaku memang sudah kita peroleh. Lalu, keberadaan pelaku juga masih diburu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tebingtinggi," kata Ipda NJ Silalahi sembari mengimbau R untuk segera menyerahkan diri ke polisi. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Aliansi Masyarakat Sipil Sumut Laporkan Jusuf Kalla ke Polda

[adsense]

Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, menggelar kegiatan Pelatihan Pers dan Jurnalistik bagi santri dan santriwati, Selasa (14/4/2026).

Pemateri yang dipercaya memberikan ilmu jurnalistik langsung datang dari Jurnalis yang sudah berpengalamaTambunan Kabiro WahanaNews Dzulfadli Tambunan dan Redaktur RRI Denny Siahaan.

[adsense]

Dzulfadli menyuguhkan materi pelatihan dasar cara menulis, mengembangkan keterampilan jurnalistik, meliputi pencarian, penulisan, dan penyajian berita secara etis, profesional dan bertanggung jawab.

"Tujuannya memperkenalkan dunia jurnalistik, menggali bakat menulis yang berkualitas serta memahami hukum pers," ucap Dzulfadli ke harianSIB.com, Rabu (15/4/2026) pagi.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiket Pesawat Naik Gila-gilaan! Dampak Lonjakan Harga Avtur April 2026

Diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya mampu menulis dengan baik, tetapi juga terlatih menjadi insan pers yang kritis, objektif, dan penuh tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

[adsense]

"Semoga kegiatan ini dapat mencetak jurnalis yang handal," harapnya.

Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Lumut Hismit Ust. Hardian Syahputra, S.Pd mengutarakan kegiatan ini digelar dengan tujuan utama untuk menggali potensi serta meningkatkan kemampuan santri dan santriwati dalam dunia kepenulisan dan peliputan berita.

[adsense]

"Dengan bekal ilmu jurnalistik ini, para santri diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang mampu menyuarakan kebenaran dan kemajuan bagi lingkungan maupun masyarakat luas," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Garda Pemuda Partai NasDem Sumut protes keras pemberitaan Majalah Tempo edisi 13–19 April 2026 yang dinilai sarat narasi provokatif dan tidak berimbang, sehingga mereka menuntut majalah tersebut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Surya Paloh dan jutaan pemilih Partai NasDem pada Pemilu 2024.

Protes keras itu dilontarkan Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Sumut, Defri Noval Pasaribu SE MSP, didampingi Sekretaris Ronny Reynaldo Situmorang SH MH dalam pernyataan sikapnya yang diterima wartawan, Rabu (15/4/2026) di Medan, menyikapi pemberitaan Majalah Tempo yang telah melukai hati Garda Pemuda Nasdem.

[adsense]

Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi sayap partai tersebut menilai isi laporan utama, Majalah Tempo mulai dari judul, ilustrasi hingga narasi, telah melampaui batas kritik konstruktif dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

Defri Noval juga menyebut pemberitaan tersebut tidak didukung data dan fakta yang akurat, bahkan dianggap merendahkan sosok Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

[adsense]

Baca Juga:

• Nasdem Sumut Ultimatum Tempo Cabut Pemberitaan soal Surya Paloh

"Ini bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga melukai jutaan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan politik kepada Partai NasDem pada Pemilu 2024," tegas Defri Noval Pasaribu sembari menuntut Tempo untuk segera meminta maaf secara terbuka ke publik.

Garda Pemuda NasDem menilai gaya pemberitaan yang ditampilkan cenderung sensasional, bombastis, dan mengarah pada praktik yellow journalism yang dinilai kontra produktif di tengah situasi nasional dan global yang tidak menentu.

[adsense]

[adsense]

Atas dasar itu, Defri Noval yang juga anggota DPRD Sumut ini mendesak Majalah Tempo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tidak hanya kepada Surya Paloh, tetapi juga kepada jutaan pemilih NasDem pada Pemilu 2024.

Selain itu, tambah Defri dan Ronny Reynaldo Situmorang, pihaknya mendesak agar Tempo kembali menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik dan tidak mengulangi pemberitaan yang berpotensi memecah belah serta mencederai demokrasi.

[adsense]

Di sisi internal, Garda Pemuda NasDem Sumut juga menegaskan komitmen mendukung penuh kepemimpinan Surya Paloh, sekaligus mengingatkan pihak-pihak di dalam partai agar tidak memicu kegaduhan terkait isu suksesi.

"Jangan ada manuver kepentingan yang justru merusak soliditas partai," tegasnya sembari menyatakan Garda Pemuda NasDem akan berupaya keras untuk membersihkan Partai NasDem dari pihak-pihak yang membuat kegaduhan dalam internal partai serta memastikan arah perjuangan partai tetap solid ke depan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pansus LKPj DPRD SU Dorong Kinerja Pemprov Sumut "Tekan" SiLPA Diperkecil di 2026

Garda Pemuda NasDem Sumut juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prananda Surya Paloh untuk melanjutkan estafet kepemimpinan partai jika terjadi suksesi di masa mendatang.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik legalitas operasional PT Mega Daksina Persada mencuat ke publik setelah ratusan warga Desa Binanga menggelar aksi unjuk rasa damai, Selasa (14/4/2026). Massa mempertanyakan status perizinan perusahaan sekaligus menuntut kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sekitar 100 warga mendatangi pintu gerbang perusahaan yang berada di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

Dalam forum dialog, perwakilan masyarakat menyebut PT MDP diduga belum mengantongi izin usaha perkebunan maupun Hak Guna Usaha (HGU), meski disebut telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bupati bidang perekonomian Irwan Halomoan yang hadir di lokasi menyampaikan penjelasan dengan merujuk informasi dari DPMPTSP Padang Lawas.

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Nilai Kewajiban 20 Persen Lahan Tak Berlaku di Kasus Citra Land

Dari pihak perusahaan, Tata Usaha dan Administrasi PT MDP Pahala PS Napitupulu menyebut dokumen administrasi perizinan masih dalam proses pengurusan.

[adsense]

Aksi kemudian berujung pada penandatanganan nota kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat yang disaksikan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Dalam kesepakatan tersebut, PT MDP menyetujui pemberian dana CSR sebesar Rp90 juta per tahun kepada masyarakat Desa Binanga. Dana itu akan dibayarkan secara bertahap setiap triwulan dan dievaluasi tiap tahun.

[adsense]

Selain itu, perusahaan juga disebut akan mencabut laporan terhadap sejumlah warga yang sebelumnya dilaporkan dan sempat menjalani proses hukum.

Nota kesepakatan ditandatangani Manajer Tanaman Tumpal Hutapea, Pahala Napitupulu, Kepala Desa Binanga Humalapontas Hasibuan, serta Camat Barumun Tengah Edi Usman Hasibuan.

[adsense]

Meski kesepakatan tercapai, sejumlah warga masih mempertanyakan penyelesaian persoalan legalitas perusahaan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MDP dan instansi terkait masih dalam upaya konfirmasi lanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

Respons cepat ditunjukkan Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wasidik) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penanganan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai.

[adsense]

Pengaduan tersebut disampaikan IPWL Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN melalui surat Nomor: 101/YRNJ/PG/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025. Isi pengaduan menyangkut keberatan atas pemindahan salah satu klien rehabilitasi, Yanto alias Cecep, dari Panti Rehabilitasi JOPAN ke Yayasan Rapel Mental Health.

Padahal, berdasarkan hasil Tim Assessment Terpadu (TAT) BNNK Serdang Bedagai, yang bersangkutan direkomendasikan menjalani rehabilitasi di Yayasan JOPAN.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo di Polda Sumut, Massa Desak Jaksa Diduga Ancam Satpam dengan Senpi Diproses

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi melalui Kabag Wasidik AKBP Bambang Rubianto menegaskan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan transparan.

[adsense]

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius kami. Kami lakukan klarifikasi dan pendalaman untuk memastikan seluruh proses, khususnya terkait rehabilitasi, berjalan sesuai SOP dan tidak menyimpang dari aturan," ujar Bambang di Mapolda Sumut, Selasa (14/4/2026).

Dari hasil pendalaman, diketahui Yanto alias Cecep awalnya direhabilitasi di Yayasan Rapel Mental Health berdasarkan rujukan Klinik Pratama BNNK Serdang Bedagai. Selanjutnya, pihak keluarga mengajukan permohonan perpindahan ke Panti Rehabilitasi JOPAN kepada Satresnarkoba Polres Sergai dan telah direalisasikan.

[adsense]

Sementara terhadap ARI ANDIKA, berdasarkan rekomendasi TAT diarahkan ke Yayasan JOPAN. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perpindahan ke Yayasan Rapel Mental Health atas permohonan keluarga.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, penanganan terhadap kasus oleh Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai telah dilaksanakan sesuai prosedur," jelas Bambang.

[adsense]

Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari pengurus Yayasan JOPAN, Joni Parulian Panjaitan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bag Wasidik Ditresnarkoba Polda Sumut, karena telah menanggapi dan menindaklanjuti Dumas saya," ujarnya.

[adsense]

Langkah ini dinilai menegaskan komitmen Ditresnarkoba Polda Sumut dalam menjaga kepastian hukum, transparansi, dan profesionalisme dalam penanganan perkara rehabilitasi penyalahguna narkotika.(**)

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan menggelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sekaligus membahas strategi percepatan pelaksanaan program tahun berjalan, di Ruang Rapat Disdukcapil, Komplek Perkantoran Tano Tubu, Selasa (14/4/2026).

Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Dukcapil Humbahas Jara Trisepto Lumbantoruan. Dalam arahannya, ia menegaskan pelayanan terbaik harus diwujudkan melalui integritas dan profesionalisme seluruh aparatur.

[adsense]

"Pelayanan terbaik adalah komitmen yang terbukti dari integritas dan profesionalisme," ujar Jara.

Menurutnya, rapat tersebut menjadi momentum mengevaluasi capaian kerja selama tiga bulan pertama tahun 2026, sekaligus memetakan target strategis yang harus diselesaikan hingga akhir tahun.

[adsense]

Baca Juga:

• Taufan Agung Ginting: Mundurnya Ketua DPC Humbahas dari Jabatan Ketua Bukan Mau Pindah Partai

Jara juga menyoroti pentingnya regulasi mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung layanan administrasi kependudukan. Sinergi antara pemerintah kabupaten hingga desa dinilai penting agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

[adsense]

"Untuk itu, mari kita tetap menunjukkan integritas dan profesionalisme, sehingga setiap problema yang muncul ada solusinya," tegasnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan untuk berbagai layanan publik, Disdukcapil Humbahas memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung agar pelayanan berjalan optimal.

[adsense]

Dengan evaluasi dan perencanaan yang matang, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan semakin cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Harga gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Padang Lawas hingga kini masih ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tingkat pengecer. Di wilayah Sibuhuan, Selasa (14/4/2026), harga LPG 3 kg berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung.

[adsense]

Padahal, berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas tahun 2023, HET resmi LPG subsidi 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp20.500 per tabung.

Sebelumnya, Sat Reskrim Polres Padang Lawas pada Maret 2026 telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pengecer yang menjual LPG di atas HET di wilayah Sibuhuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Belasan Pelaku Sabu Ditangkap di Palas, Remaja Ikut Terjerat

Kegiatan tersebut dihadiri Kasat Reskrim Polres Palas Irwansyah Sitorus, perwakilan Pemkab Padang Lawas, pihak Pertamina Sibolga, serta agen dan pemilik pangkalan LPG.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, seluruh pihak berkomitmen menjaga stabilitas harga LPG 3 kg agar tetap sesuai HET. Polisi juga menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan secara rutin.

Namun hingga kini, harga di tingkat pengecer belum menunjukkan penurunan. Sejumlah warga mengaku masih terpaksa membeli dengan harga mahal karena kebutuhan rumah tangga dan stok di pangkalan sering kosong.

[adsense]

"Kami belinya tetap mahal, bisa sampai Rp35 ribu lebih. Padahal kami dengar sudah ada penindakan dari polisi dan sosialisasi, tapi di lapangan harganya masih sama saja," ujar seorang ibu rumah tangga di Sibuhuan yang enggan disebutkan namanya.

Warga lainnya, Rina (34), juga menyampaikan keluhan serupa. "Mau bagaimana lagi, kami butuh untuk masak tiap hari. Walaupun mahal tetap dibeli, karena di pangkalan juga kadang kosong," katanya.

[adsense]

Seorang pengecer di Sibuhuan mengaku harga jual tinggi karena modal pembelian juga sudah mahal. "Kalau kami jual sesuai HET, tidak balik modal. Jadi mau tidak mau ikut harga yang ada di lapangan," ujarnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan distribusi LPG subsidi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan terus memperketat pengawasan agar penyaluran tepat sasaran dan harga sesuai ketentuan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) mengimbau pengembang perumahan maupun masyarakat yang ingin berinvestasi agar mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum membeli lahan. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari kerugian karena izin kegiatan ruang kabupaten (KRK) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat diterbitkan.

[adsense]

Imbauan tersebut disampaikan Kadis CKTR Deliserdang Rachmadsyah dalam forum konsultasi publik penetapan standar pelayanan publik di Aula Cendana Kantor Bupati, Lubukpakam, Selasa (14/4/2026).

"Saya mengimbau kepada semua pengembang dan masyarakat bila hendak investasi di Kabupaten Deliserdang agar hati-hati membeli lahan. Cek dulu RTRW melalui aplikasi SiP3NTAR, Mal Pelayanan Publik, atau datang langsung ke Dinas CKTR," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• HBP Ke-62, Lapas Lubukpakam Razia Kamar Hunia, 3 HP dan 6 Sajam Disita

"Prinsip yang salah itu beli lahan dulu baru cek RTRW. Seharusnya dicek dulu apakah bisa untuk perumahan atau industri, baru dilakukan pembelian tanah," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan perubahan RTRW bersama konsultan. Masukan dari asosiasi pengembang maupun masyarakat akan dihimpun melalui forum diskusi guna penyempurnaan tata ruang daerah.

Dalam forum itu, Wakil Ketua Real Estate Indonesia Sumut Bidang Perizinan, Suwito, menanyakan kendala pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang meski PBG telah terbit.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Rachmadsyah meminta pengembang menyampaikan surat resmi agar pihaknya dapat berkoordinasi dengan BPN dan menyiapkan dasar hukum berupa perda sehingga persoalan SHGB bisa dicarikan solusi.

Pada kesempatan tersebut, Kabid Bangunan Gedung sekaligus Pengawas SIMBG Melani Adam ST, Kabid Tata Ruang Ari Martiansyah ST, serta Sari Muda ST turut memaparkan standar pelayanan publik di lingkungan Dinas CKTR. Hadir pula perwakilan PDAM Tirta Deli dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan.(**)

[adsense]

[adsense]