[adsense]

Polres Batubara mengikuti kegiatan Zoom Meeting terkait pengungkapan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,16 ton di perairan Selat Malaka.

Kegiatan juga sekaligus Deklarasi "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba", digelar di Aula Sarja Arya Racana Polres Batubara dan dipimpin langsung oleh Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, Jumat (23/10/2026)

[adsense]

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara Rusian Heri, perwakilan Kejaksaan Negeri Batubara, TNI, TNI AL, BNN, Bea Cukai, Kementerian Agama, MUI, FKUB, BKAG, organisasi kemasyarakatan, serta para pelajar dari SMA Negeri 1 Lima Puluh, SMK Cipto Mangkai, dan MAN Lima Puluh.

Kegiatan terpusat di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, yang diikuti secara daring oleh jajaran kabupaten/kota Se-Sumatera Utara. Rangkaian acara meliputi pemutaran video pengungkapan kasus penyelundupan ketamine, sambutan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta arahan Kapolri.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gelar Operasi Sarang Narkoba, Dua Pria Diamankan, 111 Gram Sabu Disita

Kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.

[adsense]

Melalui keikutsertaan dalam deklarasi ini, Polres Batubara menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba.(*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 32 Santri dan guru dari Pondok Pesantren (Ponpes) Mazilah Darussalam Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang terpaksa dilarikan ke beberapa rumah sakit (RS) setelah mengalami dugaan keracunan makanan, Jumat (23/10/2026).

Santri tersebut disebut-sebut keracunan usai menyantap nasi bungkus pada acara Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di alun-alun Pemkab Deliserdang di Lubukpakam, Kamis (22/10/2026).

[adsense]

Pimpinan Ponpes Mazilah Darussalam, M Fahrul Yusuf yang dihubungi menjelaskan para santri dimaksud awalnya mengalami sakit perut, mual dan muntah pada tengah malam. Khawatir terjadi yang tidak diinginkan para santri yang mengalami gangguan kesehatan dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Menurut dia dugaan penyebabnya ialah setelah makan nasi bungkus pada Hari Santri di Lubukpakam kemarin.

[adsense]

Baca Juga:

• Hadiri Istighotsah di Ponpes Nurul Hikmah An Nahdly, Ashari Tambunan Tegaskan Peran Strategis Santri

Menurutnya, ikan nila tersebut ada tampaknya yang baik dan ada tampaknya berlendir. Dugaan pihaknya ikan berlendir tersebut penyebab keracunan.

[adsense]

Saat ini 32 santri yang mengalami dugaan keracunan sudah dirawat di berbagai RS di antaranya Rumah Sakit Madani 3 orang, Rumah Sakit Joko 2 orang dan Rumah Sakit Sufi Sehat 27 orang.

Terpisah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Deliserdang, Gento Herlambang ketika dikonfirmasi sudah mengetahui hal tersebut. Pihaknya saat ini tengah perjalanan ke RS untuk meninjau Santri yang diduga keracunan makanan usai Hari Santri.

[adsense]

Diakui pihaknya sebagai penyedia nasi bungkus pada Hari Santri tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.

"Ya ada 32 Santri termasuk guru kita dapat informasi diduga keracunan yang disebut setelah makan siang Hari Santri semalam di Lubukpakam. Kini kita mau ke RS menjenguk para koran dan Pemkab Deliserdang siap bertanggungjawab dalam hal ini," kata Gento.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama instansi terkait mengungkap dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat sekitar 1,16 ton di perairan Selat Malaka.

[adsense]

Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memutus jaringan dan mempersempit ruang gerak peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur perairan Sumut.

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam konferensi pers di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar dan Forkopimda Ikuti Zoom Kunker Kapolri dan Deklarasi Tolak Narkoba

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan langsung kepada Kapolri mengenai tantangan serius yang dihadapi Sumut terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

Ia berharap pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut menjadi momentum memperkuat pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

[adsense]

Bobby juga menyoroti kawasan Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba dan membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, kehadiran Kapolri di Belawan diharapkan semakin memperkuat sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika.

"Kehadiran Bapak Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

[adsense]

Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda, menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

[adsense]

Pengungkapan ketamin seberat sekitar 1,16 ton tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI. Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di kawasan perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.

[adsense]

Kapolri juga merespons tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Ia mengingatkan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan diikuti langkah nyata dengan memperkuat pencegahan, menindak jaringan pengedar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya pencegahan narkoba, termasuk kebijakan Gubernur terkait pelarangan penggunaan vape di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan zat berbahaya.

[adsense]

Kapolri turut mengingatkan adanya tantangan baru berupa dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair. Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antaraparat penegak hukum dalam membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka.

[adsense]

"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai berkomitmen terus mendukung pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat, guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia.

[adsense]

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Sumut. Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumut.

Turut hadir para bupati dan Walikota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, para tokoh agama, serta perwakilan lembaga antinarkoba di Sumut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Pematangsiantar bersama Forkopimda mengikuti zoom meeting kunjungan kerja Kapolri di wilayah hukum Polda Sumut dan sekaligus deklarasi serentak menolak narkoba bertempat di Aula Widya Satya Brata Mako Polres, Jumat (23/10/2026) pukul 09.00 WIB.

Hadir Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, perwakilan Wali Kota Dedy Tunasto Setiawan, Wakapolres Kompol Budiono Saputro, Ketua DPRD Timbul M Lingga, Kajari Erwin Purba, Dandenpom I/1 Letkol CPM Haru Prabowo, Kasdim 0207/SML Mayor Inf Prawoto, Ketua MUI HM Ali Lubisserta tokoh agama/masyarakat, ormas dan pemuda.

[adsense]

Dalam zoom, Kapolri Jenderal Pol Dr (HC) Suyudi Ario Seto, menegaskan komitmen bersama memberantas narkoba dan melindungi generasi bangsa.

Kapolri menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Gubernur Sumut, Forkopimda dan masyarakat. Ia mengapresiasi sinergi semua pihak dalam memperkuat komitmen anti narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi, PLN UP3 Pematangsiantar Silaturahmi ke Kapolres

"Keberhasilan ini wujud nyata keseriusan aparat. Sinergi TNI-Polri, Bea Cukai, BNN, pemda dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba yang merusak masa depan generasi bangsa," tegasnya.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, berterima kasih kepada Forkopimda dan undangan yang hadir bersama mengikuti zoom dan deklarasi tolak narkoba.

Melalui kegiatan ini, ia menegaskan komitmen memperkuat sinergi memberantas narkoba, menjaga kamtibmas dan melindungi generasi muda.

[adsense]

"Kami ajak seluruh masyarakat menyatakan sikap tegas menolak narkoba demi Pematangsiantar yang aman, sehat dan kondusif," pungkas Dhana. (**)

[adsense]

[adsense]

Polsek Air Putih menangani kasus dugaan pencurian kabel counter grounding pada tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PT PLN di Dusun IV Lorong Tengah, Desa Pematang Kuning, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Peristiwa tersebut diketahui pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, setelah warga melaporkan dugaan pencurian kabel tower PLN kepada pihak kepolisian. Personel Polsek Air Putih kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

[adsense]

Di lokasi, petugas menemukan dugaan tindak pidana pencurian kabel milik PLN serta dua pria yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut dalam kondisi mengalami luka. Keduanya kemudian dibawa ke Puskesmas Indrapura untuk mendapatkan penanganan medis sebelum dibawa ke Mapolsek Air Putih guna proses lebih lanjut.

Adapun kedua pria tersebut berinisial DN (25) dan RR (21), warga Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dalam penanganan perkara ini, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel counter grounding sepanjang sekitar tujuh meter, satu buah tang potong, dan satu buah gunting.

[adsense]

Baca Juga:

• Dahan Pohon Patah Timpa Truk Tronton di Jalinsum Batubara, Polisi Bergerak Cepat

Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol kepada jurnalis harianSIB.com, Jumat (23/10/2026) menyampaikan melalui penanganan perkara ini menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap dugaan pencurian aset kelistrikan yang berpotensi mengganggu infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Polsek Air Putih akan melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua pria tersebut tetap berstatus sebagai terduga pelaku hingga proses hukum menentukan lebih lanjut.

Polres Batubara mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan, khususnya yang berpotensi merusak atau mengganggu fasilitas umum dan infrastruktur vital.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas instansi untuk mencegah penyelundupan orang dan barang ilegal melalui jalur maritim.

Komitmen itu ditunjukkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut) , Parlindungan, yang menghadiri konferensi pers joint operation di Pelabuhan Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengamankan 1,16 ton ketamine, satu unit kapal MT Global 168, serta 14 unit telepon genggam dengan nilai valuasi mencapai Rp3,48 triliun. Tim juga mengamankan terduga pelaku meliputi 7 WNI dan 1 WN RRT.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Sumatera Utara, unsur TNI, serta sejumlah pejabat tinggi dan kepala daerah. Parlindungan juga mengikuti deklarasi "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menolak Narkoba" sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan peredaran narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolri : Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin HCL, Komitmen Negara Berantas Peredaran Narkoba

Parlindungan menegaskan, keterlibatan Imigrasi Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan mobilitas lintas negara, khususnya di kawasan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.

[adsense]

"Sinergi ini sejalan dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melalui 15 Program Aksi, serta visi Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, yaitu Imigrasi untuk Rakyat. Imigrasi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penyelundupan orang maupun barang, meningkatkan pengawasan lintas negara, dan menjaga keamanan negara," ujar Parlindungan.

Melalui sinergi berkelanjutan, Imigrasi Sumatera Utara berkomitmen terus mengawal pintu gerbang negara di wilayah barat Indonesia, serta mendukung upaya bersama dalam menjaga keamanan perbatasan dan menegakkan hukum keimigrasian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang guru di Tapanuli Tengah (Tapteng) meninggal dunia akibat terlindas truk dalam sebuah kecelakaan yang terjadi pada Jumat (23/10/2026) sekira pukul 08.30 WIB.

Peristiwa nahas tersebut menimpa guru SMPN 2 Pergadungan, warga Panomboman, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga.

[adsense]

Pahlawan tanpa tanda jasa ini menghembuskan napas terakhir akibat terlindas truk Fuso bernomor polisi B 9751 PEU di Jalan Lintas Sibolga-Barus, tepatnya di depan Pantai Kuta, saat menuju Pargodungan, Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng.

Menurut informasi yang dihimpun, korban Endang Simamora saat itu diketahui sedang dalam perjalanan menuju sekolah untuk mengajar.

[adsense]

Baca Juga:

• Hari Pangan Sedunia, Pemkab Tapteng Gelar GPM

"Sepeda Motor korban oleng hilang kendali sehingga terjatuh dan terhempas ke ban belakang sebelah kanan dari truk tronton tersebut mengakibatkan pengendara luka-luka dan meninggal dunia," tulisnya saat dikonfirmasi SIB, Jumat, Siang.

[adsense]

Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat macet lebih dari satu jam karena banyaknya warga yang sekadar menyaksikan peristiwa tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Pengungkapan narkoba jenis ketamin HCL sebanyak 1, 16 ton dari kapal tanker MT Global 168 berbendera Mongolia, merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran narkoba yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Pol Dr (HC) Suyudi Ario Seto SIK SH MSi, dalam kata sambutannya, dalam acara siaran pers yang berlangsung di Dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Lebih lanjut, Kapolri memaparkan, penggagalan penyelundupan narkoba jenis ketamin HCL tersebut, berawal dari analisa serta joint investigation antara Diitipidnarkoba Bareskrim Polri, BNN RI, Ditjen Bea dan Cukai RI, Ditpolair Baharkam Polri dan Polda Sumatera Utara, yang mencurigai kapal tanker MT Global 168 membawa narkoba.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, Satgas Operasi Laut Gabungan melakukan pemantauan pergerakan kapal tanker MT Global, melalui sistem indentifikasi otomatis, kurang lebih selama sepekan.

[adsense]

Baca Juga:

• Viral, Wanita Ungkap Dugaan Sarang Sabu di Areal Kebun Pisang

Bahkan pada Jumat (16/10/2026), MT Global 168 terpantau berada di perairan lepas pantai Palian Thailand dan melakukan manuver memutar dengan penurunan kecepatan, dan mengubah arah menuju selatan area labuh, kemudian melakukan lego jangkar.

[adsense]

Selain itu, pada Selasa (20/10/2026), MT Global 168 melakukan pergerakan relatif lamban dan manuver memutar di Perairan Barat Thailand, kemudian penjangkaran di kawasan Laut Andaman, dan berpotensi melakukan kegiatan ship to ship.

Selanjutnya, dengan menggunakan kapal BC 20006, Satgas Gabungan, dibantu KP Murai Ditpolair Baharkam Polri mencegat dan on board ke MT Global 168, serta mengamankan 8 orang awak kapal, terdiri dari 7 WNI, dan 1 orang warga negara Taiwan.

[adsense]

Kapal MT Global 168, kemudian digiring ke Pelabuhan Belawan, seluruh awak kapal menjalani introgasi, serta pemeriksaan 14 alat komunikasi, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 58 karung berwarna hijau berisikan 1.160 bungkusan ukuran 1 kilogram berisi sesuatu zat, dan setelah dilakukan pengujian di laboratorium positif mengandung ketamin HCL.

Disebutkan, penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah menetapkan YOY (42) warga negara Taiwan sebagai tersangka berperan sebgai manajer MT Global 168, sekaligus sebagai pengendali pengiriman barang bukti berupa ketamin HCL, dengan sangkaan melanggar pasal 435 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto lampiran nomor urut 181 Undang - Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak Rp 2 miliar.

[adsense]

Menurut Kapolri, estimasi nilai ekonomis barang bukti ketamin yang disita mencapai Rp 1, 866 triliun, dan telah menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan ketamin.(**)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM kesal buruknya pelayanan Perumda Tirtanadi Cabang Padangbulan Medan, karena pasokan air bersih ke pelanggan di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, dilaporkan mati hampir setiap hari tanpa penanganan tuntas, sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari memasak, mandi hingga mencuci pakaian.

"Akibat kondisi tersebut, masyarakat terpaksa membeli air mineral dalam kemasan galon atau mandi ke sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini dinilai sangat merugikan pelanggan yang setiap bulan tetap membayar tagihan, tetapi tidak mendapatkan pelayanan air bersih sebagaimana mestinya," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Jumat (23/10/2026) di Medan.

[adsense]

Ebenejer mengatakan, keluhan warga telah berulang kali disampaikan kepada Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Padangbulan dan Bagian Jaringan Air. Namun, hingga kini persoalan tersebut belum menunjukkan perbaikan berarti.

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima lembaga legislatif, kata Ebenejer, aliran air ke wilayah tersebut hampir setiap hari terhenti. Kalaupun mengalir, air hanya tersedia sekitar satu jam pada tengah malam, itu pun tidak berlangsung setiap hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukcapil Nias Sosialisasikan La’o Dokter, Permudah Layanan Adminduk secara Online

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kacab Perumda Tirtanadi Padangbulan Muhri F Iswanto melalui WhatsApp, Jumat (23/10/2026) berjanji segera menurunkan petugas ke Kelurahan Kemenangan Tani untuk menelusuri penyebab gangguan pasokan air tersebut.

[adsense]

Muhri mengakui, seringnya aliran air terhenti ke wilayah Kemenangan Tani disebabkan tekanan air dari Sibolangit yang menurun, sehingga memengaruhi distribusi air kepada pelanggan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pelayanan tersebut. "Mohon maaf atas gangguannya, Pak," ujarnya.

Sebelumnya, persoalan yang sama telah dikonfirmasi kepada Eko dari Bagian Jaringan Air Perumda Tirtanadi Cabang Padangbulan. Namun, sejumlah pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan berulang kali tidak mendapat tanggapan.

[adsense]

Respons baru diberikan setelah wartawan menyampaikan akan mengadukan buruknya pelayanan air bersih tersebut kepada Komisi C DPRD Sumut, sehingga Eko kemudian membalas pesan dan menyebut dirinya baru kembali bekerja setelah cuti.

"Pagi, Pak. Maaf saya kemarin cuti, hari-hari ini baru masuk. Rencana saya pagi ini mau cek jalur Kuta Lepar, Pancurbatu," tulis Eko melalui WhatsApp.

[adsense]

Eko juga berjanji mengirim mobil tangki untuk membantu memasok air ke jaringan di Jalan Bunga Ncole, Kelurahan Kemenangan Tani serta menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dialami pelanggan.

Meski demikian, tambah Ebenejer, warga membutuhkan lebih dari sekadar permohonan maaf dan pasokan air melalui mobil tangki. Perbaikan jaringan serta kepastian distribusi air secara normal menjadi tuntutan utama agar pelanggan tidak terus-menerus menghadapi krisis air bersih di tengah kewajiban membayar tagihan bulanan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Dairi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelajar dan seluruh elemen, mendeklarasikan penolakan terhadap narkoba, Jumat (23/10/2026) di aula Kamtibmas Polres Dairi, Jl Sisingamangaraja Sidikalang. Deklarasi disaksikan Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Kapolda Sumut, Irjen pol Sonny Irawan SIK MH melalui jaringan virtual atau zoom.

Kapolri dalam amanatnya menyampaikan, wilayah hukum Polda Sumut berkolaborasi dengan Gubernur Sumut, telah memberikan komitmen penolakan narkoba. Gubernur Sumut telah melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Vape, karena diduga salah satu jalur penggunaan narkotika.

[adsense]

"Kita tidak mengetahui, dalam bahan cair telah dicampurkan narkotika yang dibumbui melalui aroma buah-buahan," sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bertemu Ephorus HKBP dan Pimpinan Gereja Lainnya, Kapolda Sumut Gaungkan Deklarasi Tolak Narkoba

Paparan Kapolri: Kapolres Dairi bersama Forkompida mengikuti paparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, pada acara deklarasi penolakan narkoba Jumat (23/10/2026) di aula Kamtibmas Polres Dairi, Jl Sisingamangaraja Sidikalang. (Foto harianSIB.com/ Edison P. Malau)

[adsense]

Ditambahkan Kapolri, bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi masyarakat dari paparan narkoba, Polri terus melakukan langkah pencegahan maupun pengungkapan jaringan peredaran narkoba, seperti yang dilakukan oleh aparat gabungan waktu lalu dalam mengamankan kapal tanker MT Global 168, kapal berbendera Mongolia.

[adsense]

Disebutkannya, para pelaku mengelabui petugas dengan mengubah nama kapal tersebut. Sebelumnya, terdaftar atas nama Makmur Merlin Petroleum, kantor pusat beralamat di Malaysia. Namun, pengungkapan berhasil dan berawal dari amatan intelijen yang menemukan pergerakan anomali dari kapal tersebut sejak Agustus 2026.

"Identitas kapal ini terungkap dari operasi penangkapan kapal sebelumya. Kapal berangkat dari Johor Bahru Malaysia menuju Port Klang untuk mengangkut BBM, lalu di tengah laut mengambil muatan Narkoba dari kapal lainnya. Hasil pengungkapan ini, negara berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan kerugian ekonomi negara yang diselamatkan berkisar Rp116 triliun," ujarnya.

[adsense]

Usai mendengar amanat Kapolri, Polres Dairi melakukan deklarasi menolak narkoba. Deklarasi secara tertulis dan ditandatangani dan diucapkan secara bersama-sama, dengan tag line Polisi Bersama Masyarakat.

"Kami menyatakan, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di seluruh wilayah Sumut. Berkolaborasi dalam pemberantasan Narkoba secara preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitatif. Mewujudkan Sumatera Utara yang bebas dan bersih dari Narkoba," sebut seluruh peserta deklarasi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar memperkuat sinergi dengan melakukan silaturahmi ke Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan di Mako Polres, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan silaturahmi itu dipimpin Manager PLN UP3 Pematangsiantar Ramses Manalu bersama jajaran. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

[adsense]

Selain mempererat silaturahmi, pertemuan membahas komunikasi dan koordinasi terkait keandalan kelistrikan di wilayah Kota Pematangsiantar.

"PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik serta membangun hubungan harmonis dengan Polres untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat," kata Ramses Manalu.

[adsense]

Baca Juga:

• Poliran Buka Jalan Kerja bagi 94 Pencari Kerja, Kapolrestabes Medan Gandeng BBPVP dan Apindo

Ramses berharap PLN dan kepolisian semakin solid, sehingga koordinasi antar lembaga kuat dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat menciptakan situasi aman kondusif di Kota Pematangsiantar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nias menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus menyosialisasikan uji coba layanan online Dokumen Kependudukan Terintegrasi (La'o Dokter) di Kantor Dukcapil Nias, Jumat (23/10/2026).

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dukcapil Nias, Selamat Olembata Oktavianus, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan secara daring sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

[adsense]

Kepala Dukcapil Nias, Tehesokhi Hulu, mengatakan keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Nias, jarak antardesa, keterbatasan transportasi, serta akses jaringan komunikasi di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Deliserdang Lantik 54 Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Melalui layanan La'o Dokter, Dukcapil Nias berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang dan mengantri di kantor pelayanan.

[adsense]

Forum konsultasi publik tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan masyarakat guna mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.(*)

[adsense]

[adsense]

Pasar keuangan global kembali diwarnai tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak di zona merah, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sementara harga emas dunia merosot di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Jumat (23/10/2026), menjelaskan, di pasar obligasi AS, aksi beli terjadi setelah imbal hasil surat utang pemerintah AS bertenor 10 tahun turun di bawah 5%. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan maraknya penerbitan obligasi korporasi oleh perusahaan-perusahaan di industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

[adsense]

Namun, keraguan investor terhadap kemampuan perusahaan AI menghasilkan keuntungan turut mendorong minat terhadap surat utang pemerintah AS.

Di pasar saham domestik, IHSG yang sempat menguat hingga level 5.397 pada awal perdagangan Jumat (23/10/2026), kembali melemah. Tekanan terutama berasal dari sentimen negatif eksternal, termasuk kekhawatiran terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI).

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Luncurkan New AP2T Wave 5, Jangkau 46 Juta Pelanggan

Meski demikian, IHSG masih berpeluang bergerak berbeda dari bursa regional. Salah satu faktor yang menjadi perhatian pasar adalah kabar mengenai Danantara yang masuk ke pasar saham.

[adsense]

Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp18.050 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi meskipun dolar AS belum memperoleh dukungan positif dari sejumlah indikator keuangan, termasuk imbal hasil surat utang pemerintah AS dan indeks dolar AS.

Tekanan juga melanda pasar emas. Harga emas dunia terpuruk ke level 3.993 dolar AS per troy ounce, setara sekitar Rp2,3 juta per gram.

[adsense]

Penurunan harga emas tersebut terjadi di tengah lonjakan harga minyak mentah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi konflik geopolitik.

Pelaku pasar turut mencermati laporan serangan kelompok Houthi dari Yaman terhadap fasilitas minyak Arab Saudi yang menambah ketidakpastian di pasar keuangan global.

[adsense]

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan masih menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari sentimen eksternal, fluktuasi harga komoditas, hingga risiko geopolitik. Investor pun terus mencermati perkembangan global untuk mengukur arah pergerakan saham, nilai tukar rupiah, dan harga emas selanjutnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Labura, menyerahkan bantuan alat-alat menjahit, pembuat kopi dan kue kepada puluhan penjahit, barista dan pembuat kue atau roti.

Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Kabupaten Labura, H Samsul Tanjung, bersama Kadisnakrin Labura, Rojali Sagala, di halaman Kantor Bupati Labura, Senin (19/10/2026) lalu.

[adsense]

Rojali Sagala, Jumat (23/10/2026), menyebutkan, bantuan yang diserahkan berupa 16 set mesin kopi, glinder dan timbangan digital kopi, 16 set mesin jahit listrik dan mesin jahit pinggir dan 16 set open dan mesin adonan tepung.

Rojali berharap, semoga bantuan alat-alat tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para penerima bantuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Buka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

[adsense]

[adsense]

Polsek Na IX-X bersama tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labuhan Batu Utara (Labura), tokoh masyarakat dan lainnya, menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di salah satu lokasi di Dusun Pulo Hopur 45, Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Labura, Kamis (22/10/2026).

[adsense]

Kegiatannya dipimpin petinggi-petinggi Polsek Na IX-X, Polres Labuhanbatu, personel BNNK Labura. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Labuhanbatu dan laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya dugaan aktivitas narkoba di Na IX-X.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu dan BNN Gerebek Sarang Narkoba di Jalan Nenas Rantauprapat, 2 Pria Diringkus

Namun, tim menemukan sebuah gubuk di tengah perkebunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, lengkap dengan temuan bong bekas dan plastik klip bekas tempat kemasan sabu.

[adsense]

Sebagai tindak lanjut, tim merobohkan dan membakar gubuk tersebut beserta barang-barang bukti yang ditemukan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB dalam situasi yang aman dan kondusif.

[adsense]

Kapolsek Na IX-X, AKP Gunawan Sinurat, menyebutkan, operasi tersebut merupakan wujud nyata sinergitas antara kepolisian, BNNK, dan masyarakat dalam menjaga wilayah Desa Silumajang tetap bersih dari bahaya narkoba.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menyalurkan dana bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan III Tahun 2026 senilai Rp 417,64 juta. Penyaluran bantuan yang ditujukan bagi 36 objek penerima ini berlangsung di Aula Sawit Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batanghari Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026).

Penyaluran bantuan tersebut dialokasikan untuk menyokong sektor ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Wilayah kerja PTPN IV Regional I mencakup sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, seperti Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Utara, Asahan, Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, hingga Kota Medan.

[adsense]

Hendra Kesuma, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional I menjelaskan, landasan pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

"Dari 36 proposal yang disetujui, alokasi bantuan diselaraskan dengan ketersediaan dana serta skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing objek penerima kami harapkan dapat diterima paling lambat 30 hari setelah dana bantuan ditransfer," ujarnya saat menyampaikan laporan kegiatan.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Kerahkan Ekskavator Bersihkan Parit di Panai Hulu

"Kegiatan ini sebagai bukti nyata bahwa PTPN IV Regional I tetap bisa dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ucap Rurianto.

[adsense]

Ia menjelaskan, pelaksanaan TJSL dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan (planet), sumber daya manusia (people) dan keuntungan perusahaan (profit). Program tersebut juga diarahkan agar memberikan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam melaksanakan seluruh operasi bisnis termasuk survei objek bantuan, PTPN IV Regional I menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Petugas tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun," tegasnya.

[adsense]

Penetapan nilai akhir bantuan menggunakan pendekatan Social Impact Assessment (SIA) bagi pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional distrik dan kebun, serta menerapkan prinsip Creating Shared Value (CSV). Pendekatan ini mengintegrasikan penanganan isu sosial ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan manfaat ekonomi bersama bagi masyarakat dan perusahaan.

"Dana bantuan yang nantinya akan diberikan PTPN IV Regional I melalui transfer, kiranya dapat bermanfaat dan sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukan yang diajukan pada proposal," ujarnya.

[adsense]

Perusahaan juga mengharapkan dukungan masyarakat agar produktivitas dan kinerja PTPN IV Regional I terus meningkat sehingga penyaluran bantuan TJSL dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sementara itu, perwakilan penerima bantuan Muhammad Ali Parinduri dari Yayasan Taklimil Quran Hubbur Rasul menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PTPN IV Regional I atas bantuan yang diberikan. Ia berharap bantuan Program TJSL tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen PTPN IV Regional I, semoga PTPN IV Regional I ini semakin maju, jaya dan barokah. Dan Perusahaan ini menjadi Perusahaan yang membawa manfaat besar bagi kita semua," tutur Ali.

Melalui program TJSL yang mengedepankan prinsip terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, PTPN IV Regional I berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Proses eksekusi atau pengosongan rumah dinas yang diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Kemuning Nomor 27A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berujung ricuh pada Selasa (20/10/2026).

Situasi memanas ketika tim pelaksana pengosongan hendak memasuki rumah yang ditempati seorang warga.

[adsense]

Penghuni rumah yang tidak terima tempat tinggalnya ditertibkan terlibat adu mulut hingga aksi saling dorong dengan petugas gabungan.

Suasana kian mencekam saat salah seorang penghuni nekat menyiramkan bensin, menyalakan obor, serta mengacungkan senjata tajam di depan pintu rumah untuk menghalangi proses pengosongan.

[adsense]

Baca Juga:

• Buat Konten Video Acungkan Sajam di Medsos, 7 Anak di Bawah Umur Diamankan Polres Asahan

Penertiban ini dilakukan setelah PT KAI melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 serta sosialisasi sesuai SOP.

[adsense]

Petugas akhirnya berhasil mengamankan penghuni yang membawa senjata tajam beserta barang bukti untuk melanjutkan proses pengosongan.

Namun, penghuni sebelumnya menyatakan memiliki dokumen yang berkaitan dengan hak penggunaan rumah tersebut. Persoalan ini menjadi bagian penting dari sengketa yang melatarbelakangi pengosongan aset tersebut.

[adsense]

Kuasa hukum PT KAI, Budi Dharma mengatakan, klaim kepemilikan telah diverifikasi oleh Manager Penjagaan Aset PT KAI, Agus Setiawan.

"Penghuni menguasai aset ini sebenarnya adalah orang tuanya merupakan pegawai kereta api," ujar Budi dikutip dari inews.id

[adsense]

Budi menyebut dasar kepemilikan aset tersebut tercatat dalam Grondkaart IJ 135E D.S.M.W.W. tahun 1918 dan Buku AT-8 hasil inventarisasi aktiva tetap tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara per 30 Juni 1997.

Menurut keterangan PT KAI, rumah tersebut awalnya merupakan fasilitas rumah dinas yang ditempati Muhammad Saleh Yunus, pegawai perusahaan.

[adsense]

Setelah yang bersangkutan pensiun, rumah itu masih ditempati hingga kemudian dikuasai keluarganya. Di lokasi tersebut juga dibangun bangunan tambahan yang digunakan sebagai kamar indekos dan warung.

PT KAI menyatakan telah berulang kali meminta penghuni mengosongkan rumah atau mengajukan permohonan sewa. Namun, permintaan itu disebut tidak ditindaklanjuti. Perusahaan juga menyatakan tidak memiliki perjanjian sewa atau kerja sama dengan penghuni terkait penggunaan bangunan tersebut.

[adsense]

Sebelum pengosongan dilakukan, PT KAI telah melayangkan tiga surat peringatan pada 2, 9, dan 15 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Deputy Divisi Regional I Sumatera Utara PT KAI, Andri Hardianto.

Dalam surat peringatan itu, PT KAI memberikan tenggat pengosongan secara bertahap, mulai dari tujuh hari kalender, lima hari kerja, hingga tiga hari kerja.

[adsense]

Perusahaan juga merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta sejumlah surat edaran Menteri BUMN mengenai pengamanan dan penertiban aset perusahaan negara. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai babak baru dalam dinamika tata kelola hukum siber di Indonesia. Kehadiran norma Pasal 27A dalam regulasi mutakhir tersebut diposisikan oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari restrukturisasi hukum guna menyelaraskan delik pencemaran nama baik dengan kualifikasi pidana materiil sebagaimana diatur pada Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru (UU No. 1 Tahun 2023). Rekonstruksi formulasi norma tersebut secara dogmatis belum sepenuhnya mampu mengeliminasi ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional dalam praksis penegakan hukum di lapangan. Problematika epistemologis yang amat fundamental justru timbul pada tataran hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan langsung dengan standar keabsahan, validitas, serta kualifikasi pembuktian berbasis data elektronik. Moeljatno (2002), penjatuhan sanksi pidana yang berkeadilan tidak semata-mata bergantung pada terbuktinya pemenuhan unsur perbuatan yang dilarang (daad) serta adanya kesalahan subjek hukum (schuld), melainkan menuntut terwujudnya kepastian hukum materiil yang diperoleh secara sah menurut prosedur hukum acara yang berlaku. Tindakan penegakan hukum atas dugaan penyerangan kehormatan di ruang siber yang dijalankan tanpa dipenuhinya kualifikasi alat bukti elektronik yang valid merupakan bentuk penyimpangan nyata terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip praduga tak bersalah.

Perwujudan delik menyerang kehormatan di ruang digital melingkupi spektrum modus operandi yang amat kompleks dalam tatanan kebudayaan siber modern yang serba terbuka dan instan. Fenomena perusakan reputasi ini mencakup tindakan penyebaran data pribadi yang disertai pembunuhan karakter secara sistematis (doxxing dan online shaming), penyebaran tuduhan tanpa dasar faktual di berbagai media sosial, hingga pemanfaatan konten rekayasa berbasis teknologi terkini seperti deepfake maupun pemotongan rekaman video secara parsial yang sengaja dilepaskan dari konteks aslinya (out of context). Praktik perundungan siber (cyber-bullying) serta penyebaran ulasan palsu (fake review) yang ditujukan untuk meruntuhkan kredibilitas personal maupun entitas profesional turut menjadi bagian integral dari tipologi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE Baru, setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyerang kehormatan atau nama baik diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda materiil maksimal empat ratus juta rupiah. Apabila perbuatan tersebut berkembang menjadi tindakan fitnah yang terbukti tidak benar atau penyebaran kabar bohong yang merugikan kepentingan publik secara luas, norma tersebut dapat dikonstruksikan secara akumulatif dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Baru juncto Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Kendati ancaman pidana penjara pada Pasal 27A mengalami penurunan guna meniadakan kewenangan penahanan subjektif di tingkat penyidikan menurut Pasal 21 KUHAP, pengenaan sanksi pidana tetap memberikan dampak pencederaan reputasi (social death), stigma sosial, serta kerugian psikologis yang bersifat permanen bagi warga negara yang menjadi korban kekeliruan prosedur penegakan hukum.

[adsense]

Berdasarkan dogmatika hukum normatif, pematerian Pasal 27A sebagai delik aduan absolut (absolute klachtdelict) sejatinya menggariskan syarat imperatif bahwa hanya korban perseorangan secara langsung yang memiliki hak subjektif untuk mengajukan aduan kepada aparat, sehingga menutup ruang bagi badan hukum, institusi pemerintah, maupun kelompok masyarakat untuk bertindak sebagai pelapor. Kendati demikian, potensi ketidakpastian hukum tetap mengancam tatanan demokrasi akibat tidak berimbangnya batasan antara kritik objektif atas kinerja publik dengan tindakan penyerangan kehormatan personal. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016), sistem hukum pidana modern wajib memegang teguh asas lex certa yang mengharuskan norma dirumuskan secara presisi dan terukur serta asas lex stricta yang melarang penafsiran analitis yang meluas guna membatasi kewenangan represif aparat penegak hukum secara berlebihan. Penilaian objektif atas pemenuhan unsur perbuatan pidana tidak boleh digantikan oleh perasaan subjektif pelapor yang merasa tersinggung. Lebih lanjut, parameter keabsahan alat bukti elektronik telah ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Barda Nawawi Arief (2010) mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan siber membutuhkan ketelitian hukum acara pidana yang tinggi agar data digital yang diajukan sebagai instrumen pembuktian benar-benar memenuhi syarat formal perolehan (lawful interception and seizure) dan syarat material yang melingkupi jaminan autentisitas, keutuhan (integritas), serta ketersediaan data dari awal hingga akhir proses peradilan tanpa mengalami kontaminasi.

Praktik peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih sering memperlihatkan fenomena yang memprihatinkan dengan menoleransi penggunaan salinan cetak atau tangkapan layar (screenshot) sederhana sebagai alat bukti utama untuk mengadili dan menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam skema dugaan pelanggaran Pasal 27A UU ITE Baru secara terburu-buru. Padahal, apabila dianalisis dari kacamata sains forensik digital dan teknologi informasi, tangkapan layar semata merupakan bentuk bukti sekunder yang sangat rapuh (fragile) serta amat rawan terhadap manipulasi yang tidak kasat mata melalui teknik penyuntingan visual sederhana, pemanfaatan fitur Inspect Element pada peramban web, maupun rekayasa berbasis kecerdasan buatan (Generative AI). Tangkapan layar yang berdiri sendiri tanpa disertai analisis verifikasi Exif data, penelusuran log alamat protokol internet (IP address), dan perhitungan matematis Hash Value sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian (probative value) yang sah dan meyakinkan menurut standar ilmu pengetahuan. Berdasarkan standar internasional ISO/IEC 27037 mengenai preservasi dan penanganan bukti digital, rantai penjagaan bukti (chain of custody) wajib dijamin keutuhannya secara konsisten sejak tahap pengidentifikasian, pengumpulan, akuisisi, hingga penyajikan di muka persidangan. Mengabaikan pengujian forensik digital yang rigit terhadap integritas bukti elektronik sebelum menetapkan status tersangka merupakan bentuk maljudicial process yang secara nyata mencederai hak-hak fundamental atas perlindungan diri dan kepastian hukum yang adil.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Kejahatan Siber, Ditressiber Polda Sumut Edukasi Siswa SMAN 8 Medan

Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik tidak boleh mengabaikan kewajiban negara dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran informasi bohong (hoax), perundungan siber, dan pelanggaran privasi yang bersifat destruktif. Aparat penegak hukum memegang peranan strategis untuk menciptakan efek jera (deterrence effect) yang terukur di tengah masyarakat tanpa mencederai iklim demokrasi digital. Pertama, aparat penegak hukum harus menerapkan penindakan tegas, profesional, dan tidak tebang pilih terhadap aktor utama (main actor) penyebar kabar bohong serta pelaku doxxing bermotif kejahatan, dengan mengoptimalkan instrumen penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketegasan ini penting guna menghapus stigma bahwa ruang siber adalah wilayah tanpa hukum. Kedua, efektivitas fungsi Virtual Police (Patroli Siber) harus difokuskan sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat saat terindikasi melakukan tindakan yang berpotensi melanggar privasi atau menyerang kehormatan orang lain sebelum eskalasi pidana terjadi. Ketiga, penetapan sanksi sosial yang proporsional melalui putusan peradilan, seperti kewajiban publikasi permohonan maaf secara terbuka di media sosial selama durasi tertentu harus dimaksimalkan sebagai sarana pemulihan nama baik (rehabilitation) korban sekaligus pembelajaran etika bagi publik luas.

[adsense]

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, penjatuhan pidana atas delik kehormatan tanpa dukungan alat bukti yang sah secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Muladi (2005) menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM dalam sistem hukum pidana nasional menuntut dilakukannya pengujian ketat melalui Three-Tiered Test, di mana setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus diatur secara presisi oleh undang-undang (prescribed by law), memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), serta menerapkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang nyata (necessary and proportionate). Mengkriminalisasi warga negara berlandaskan bukti digital sekunder yang tidak teruji secara forensik jelas melanggar prinsip proporsionalitas tersebut. Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34 secara konsisten mendorong negara-negara dunia untuk melakukan dekriminalisasi terhadap delik pencemaran nama baik agar sengketa semacam ini diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, ganti kerugian, atau penggunaan hak jawab yang lebih beradab.

Sebagai langkah kualitatif menuju penegakan hukum siber yang berkeadilan dan berkepastian hukum, diperlukan reformasi struktural serta normatif pada regulasi internal institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Pucuk pimpinan lembaga penegak hukum wajib segera menerbitkan petunjuk teknis maupun instruksi tertulis yang secara tegas mewajibkan adanya Laporan Hasil Pengujian Forensik Digital dari laboratorium terakreditasi sebelum suatu laporan masyarakat yang berbasis Pasal 27A ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) juga harus dijadikan prioritas utama dan wajib dilaksanakan secara berjenjang untuk menyelesaikan sengketa kehormatan di ruang siber. Romli Atmasasmita (2010) menggarisbawahi pentingnya meletakkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) guna mencegah terjadinya krisis keadilan dan kelebihan beban peradilan (overburdened judiciary). Peningkatan literasi sains forensik bagi para hakim dan jaksa juga menjadi kebutuhan yang amat mendesak agar institusi peradilan tidak lagi terkecoh oleh bukti-bukti elektronik yang cacat hukum secara prosedural maupun substansial.

[adsense]

Dekonstruksi terhadap Pasal 27A UU ITE Baru menegaskan sebuah tesis utama bahwa pembaruan formulasi norma dalam naskah undang-undang tidak akan pernah bermakna bagi perbaikan keadilan jika tidak diiringi oleh pembenahan radikal pada standar pembuktian hukum acara pidana siber. Perubahan sifat delik menjadi aduan absolut tidak otomatis menjamin kepastian hukum apabila praktisi penegak hukum masih menoleransi penggunaan bukti digital yang rawan rekayasa dan subjektif. Kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan reputasi merupakan dua pilar yang harus berjalan seimbang dalam mematangkan demokrasi digital di Indonesia. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan martabat individu dari serangan kabar bohong dengan perlindungan kebebasan publik dari ancaman kriminalisasi yang sewenang-wenang. Konsistensi dalam menerapkan standar forensik digital yang ketat serta kepatuhan penuh pada asas pembuktian materiil merupakan syarat mutlak agar hukum siber Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang beradab, bermartabat, dan teruji secara ilmiah di mata dunia. (Penulis, Dosen Praktisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNITA).

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Serdangbedagai (Sergai) bersama Polsek Perbaungan menggagalkan dugaan transaksi narkotika jenis sabu di Komplek Perumahan Adolina, Kelurahan Batangterap, Kecamatan Perbaungan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial MA (47) dan SP (29), warga Kecamatan Perbaungan. Keduanya diamankan, Jumat (16/10/2026), pukul 18.15 WIB, di dekat lapangan sepak bola Komplek Adolina.

[adsense]

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya rencana transaksi sabu di kawasan perumahan tersebut.

"Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya rencana transaksi sabu di kawasan perumahan tersebut," ujarnya, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu dan BNN Gerebek Sarang Narkoba di Jalan Nenas Rantauprapat, 2 Pria Diringkus

Setibanya di lokasi, petugas melihat kedua pria tersebut berdiri berdekatan di sekitar sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Keduanya diduga sedang menunggu seseorang.

[adsense]

Petugas kemudian mengamankan MA dan SP serta melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan, polisi menemukan satu kotak rokok merek Commodore yang berada di atas jok sepeda motor.

"Di dalam kotak rokok tersebut ditemukan satu plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 4,15 gram," jelasnya

[adsense]

Dijelaskan, berdasarkan hasil interogasi awal, MA mengaku sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial DPL alias Ade (40). Pria tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa, 1 kotak rokok Commodore berisi 1 plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 4,15 gram, 1 unit sepeda motor, serta 1 unit HP

[adsense]

"Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar Pasal 114 dan Pasal 609 Undang-Undang tentang Narkotika," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, H. Ashari Tambunan, beserta jajaran pengurus DPW PKB Sumut menghadiri kegiatan istighotsah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026, di Aula Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hikmah An Nahdly, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD, pengurus DPW PKB Sumatera Utara, pimpinan pondok pesantren, unsur pemerintahan setempat, para undangan, serta santri dan santriwati.

[adsense]

Turut hadir anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, Muniruddin Ritonga, Loso, dan Dewi Fitriana. Hadir pula anggota DPRD Deliserdang, Purwaningrung, Dewan Syuro PKB Sumut KH Akhyar Nasution, Baharuddin Berutu, serta jajaran pengurus DPW PKB Sumatera Utara, di antaranya H. A. Jabidi Ritonga, Poran Edy Siregar, Zulkarnaen, Suheri Lubis, dan Altudes.

Tampak hadir pula pimpinan Ponpes Nurul Hikmah An Nahdly, KH Ali Mukti Harahap dan Tuan Guru Mulkan Harahap, MSi, Camat Batang Kuis Benny Tambunan, Kepala Desa Baru Sugianto, serta para tamu undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gelar Operasi Gabungan

Tuan Guru Mulkan Ritonga, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pendidikan pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.

[adsense]

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tamu undangan dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional 2026. Terima kasih atas kehadiran anggota DPR RI Ashari Tambunan yang sudah banyak membantu pembangunan pondok pesantren termasuk anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga juga yang lainnya.

Momentum tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam,ucapnya.

[adsense]

Sementara itu, H. Ashari Tambunan menegaskan bahwa Hari Santri Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk mengingat kembali besarnya kontribusi ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ia mengingatkan, Resolusi Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Seruan yang dipelopori Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari tersebut membangkitkan semangat umat Islam, khususnya para santri, untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan.

[adsense]

Menurut Ashari, perjuangan ulama dan santri tidak hanya terlihat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, tetapi juga melalui peran mereka dalam membangun pemikiran kebangsaan, memperkuat persatuan, dan meletakkan dasar kehidupan bernegara.

Ia menilai, kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia dalam menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam.

[adsense]

"Persatuan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Indonesia dibangun sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat," demikian inti pesan yang disampaikan Ashari dalam sambutannya.

Ashari juga menekankan bahwa penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 merupakan bentuk pengakuan negara terhadap peran ulama dan santri dalam sejarah Indonesia.

[adsense]

Soroti Dukungan terhadap Pesantren

Selain membahas sejarah perjuangan santri, Ashari menyoroti pentingnya dukungan nyata pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren.

[adsense]

Menurutnya, pengakuan terhadap jasa ulama dan santri semestinya tidak berhenti pada peringatan tahunan. Dukungan terhadap sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan kelembagaan pesantren juga harus menjadi perhatian.

Ia menyinggung lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan hukum yang memperkuat pengakuan terhadap keberadaan dan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

[adsense]

Namun, menurut Ashari, regulasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren, terutama lembaga yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.

Bagi PKB, kata dia, keberadaan pesantren merupakan salah satu perhatian penting dalam perjuangan politik. Tujuan perjuangan politik, menurutnya, bukan semata-mata memperoleh kekuasaan, tetapi memastikan negara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.

[adsense]

Pendidikan Agama Harus Tetap Diperkuat

Ashari menegaskan, pendidikan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual. Pendidikan juga harus membentuk karakter, memperkuat moral, dan menanamkan nilai-nilai spiritual.

[adsense]

Ia berharap pesantren dan madrasah tetap mendapatkan ruang untuk mengembangkan pendidikan agama di tengah tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan dokter yang andal, insinyur yang kompeten, ekonom yang berkualitas, serta tenaga profesional di berbagai bidang. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan beriringan dengan integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral.

[adsense]

Karena itu, ia mengajak para santri agar belajar dengan tekun, menghormati guru, menyayangi orang tua, serta berani bercita-cita tinggi.

Ashari berharap para santri kelak mampu menjadi profesional, pemimpin masyarakat, dan tokoh bangsa yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

[adsense]

"Santri harus terus belajar, pesantren harus terus berkembang, dan semangat perjuangan para ulama harus terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," menjadi pesan utama dalam sambutannya.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara ulama, pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.(**)

[adsense]

[adsense]