[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menegaskan komitmennya untuk menyerahkan gedung dan bangunan di lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karo di Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, kepada Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sebagai pemilik sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 316.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara jajaran Pemkab Karo dan Moderamen GBKP di Kantor Moderamen GBKP, Kamis (6/8/2026). Pertemuan dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, Ketua DPRD Karo Iriani br. Tarigan, Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring, serta jajaran Moderamen GBKP yang dipimpin Ketua Umum Pdt. Krismas Imanta Barus, M.Th., LM., dan Sekretaris Umum Pdt. Yunus Bangun, M.Th.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Karo Ringkus Tersangka Pemerkosa Pelajar

Foto Bersama Bupati Karo Antonius Ginting foto bersama dengan Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Krismas Barus, Sekum Pdt Yunus Bangun dan lainnya saat penyerahan surat pernyataan terkait RSUD Kabanjahe di Kantor Moderamen GBKP di Kabanjahe, Kamis (6/8/2026). (Foto ; Dok/IT)

[adsense]

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Bupati Karo menandatangani Surat Pernyataan Nomor 900/2368/BKAD/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 yang berisi komitmen pemerintah daerah terkait relokasi operasional RSUD Kabupaten Karo dan penyerahan aset kepada GBKP. Dalam pernyataan itu disebutkan :

1. Bahwa pembangunan fisik dan finishing RSUD di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe dan Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat yang menggunakan sumber dana APBN, APBD Kabupaten Karo dan sumber lainnya akan diselesaikan pada Agustus 2027.

[adsense]

2. Bahwa proses perpindahan peralatan medis dan sarana prasarana pendukung lainnya serta pengurusan izin-izin terkait operasional RSUD akan dilakukan mulai Agustus 2027 dan diselesaikan pada minggu ke-3 pada Desember 2027.

3. Selambat-lambatnya pada minggu ke-3 Desember 2027, Pemerintah Kabupaten Karo akan meninggalkan RSUD Kabupaten Karo yang berada di Jalan Selamat Ketaren Kabanjahe.

[adsense]

[adsense]

Berdasarkan poin di atas, maka Pemerintahan Kabupaten Karo akan menyerahkan gedung dan bangunan zending untuk dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh GBKP. Sementara gedung dari bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karo di RSUD Kabupaten Karo, Jalan Selamat Ketaren akan diserahkan Kepada Moderamen GBKP melalui mekanisme peraturan yang berlaku pada 31 Desember 2027. Perpindahan dilakuka Agustus 2027 secara bertahap.

Pertemuan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian terhadap proses pengembalian aset GBKP sekaligus memperkuat sinergi antara Pemkab Karo dan Moderamen GBKP. Kedua belah pihak berharap seluruh komitmen dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga pelayanan pemerintah dan pelayanan gereja tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

[adsense]

Menanggapi penandatanganan surat pernyataan tersebut, Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt. Yunus Bangun menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai. Ia menyatakan hasil pertemuan tersebut akan disampaikan dalam Sidang Komplit Majelis Sinode (SKMS) GBKP 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Alternatif Medan Via Desa Bertah Langsung Diperbaiki Pemkab Karo

[adsense]

[adsense]

Mantan istri oknum polisi Brigadir I berinisial WL (35) diduga bunuh diri akibat senjata api milik mantan suaminya di Medan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumut mengusut tuntas kasus ini secara transparan seiring adanya kejanggalan yang dirasakan keluarga korban.

[adsense]

"Polda Sumut dan jajaran harus menangani perkara ini secara menyeluruh dan terbuka demi menjawab keraguan keluarga," tegas Habiburokhman, Jumat (7/8/2026), mengutip detikcom.

Habiburokhman meminta proses penyelidikan dilakukan objektif dengan pendekatan scientific crime investigation. Habiburokhman menyebut asal-usul kepemilikan senjata api itu juga harus diungkap.

[adsense]

Baca Juga:

• Dokter Forensik Polda Sumut: Proyektil Peluru Ditemukan di Bawah Kulit Kepala Korban, Luka Tembak Tempel

Komisi III DPR, kata Habiburokhman, akan terus mengawal penanganan kasus ini. Pihaknya akan memastikan keadilan bagi korban dan keluarga.

[adsense]

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal jalannya penanganan kasus ini demi memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa itu terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Minggu (2/8) sekitar pukul 16.00 WIB. Polisi kini masih mendalami motif korban diduga nekat mengakhiri hidupnya.

[adsense]

Dilansir detikSumut, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan jasad korban telah selesai diautopsi. Hasilnya menunjukkan adanya luka tembak di bagian kepala korban.

"Hasil autopsi, ada satu luka tembak yang berada di bagian kepala, tapi nanti mungkin ahli saja yang menjelaskan," jelasnya.

[adsense]

"(Senpi) jenis revolver," imbuhnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Buntut penangkapan seorang pilot asal Malaysia karena menyelundupkan narkoba di Indonesia, Pemerintah Malaysia akan mengerahkan personel kepolisian untuk memperkuat pengendalian keamanan di bandara.

Juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, menyebut bahwa langkah-langkah perbaikan itu disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Kementerian Transportasi (MOT) dalam rapat kabinet hari ini.

[adsense]

"Kabinet telah diberi informasi oleh KDN dan MOT bahwa beberapa perbaikan segera perlu dilaksanakan. Pertama, unit Keamanan Penerbangan (AVSEC) harus diisi oleh personel Kepolisian Kerajaan Malaysia," kata Fahmi dalam konferensi pers, dilansir kantor berita BERNAMA, Rabu (5/8/2026), mengutip detikcom.

"Saat ini, unit tersebut dikelola oleh personel polisi tambahan (auxiliary police)," tambahnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Tapteng Terus Dorong Progres Reaktivasi Bandara FL Tobing dan Pelabuhan Sibolga

Fahmi menyebut Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) dan Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS) juga telah diinstruksikan untuk memeriksa kelemahan atau celah dalam sistem keamanan yang berpotensi dimanfaatkan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diterapkan.

[adsense]

Mengenai kemungkinan pembentukan tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus ini, Fahmi mengatakan pemerintah akan mempelajari laporan lengkapnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

"Saat ini, kami baru menerima penjelasan lisan dari Menteri Transportasi dan Menteri Dalam Negeri. Karena kasus di Indonesia masih berjalan, kami memerlukan waktu untuk mempelajari laporan lengkapnya," ucap Fahmi.

[adsense]

"Kami akan memeriksanya dan mempertimbangkan langkah-langkah tindak lanjut. Kami perlu mengetahui siapa lagi yang mungkin terlibat. Pihak yang bertanggung jawab harus dihadapkan pada proses hukum, dan kami perlu mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memastikan celah-celah ini segera ditutup," sambungnya.

Seperti diketahui, seorang pilot Malaysia berusia 39 tahun ditangkap oleh otoritas Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta atas dugaan percobaan penyelundupan 26 kilogram narkoba.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan peningkatan kompetensi (Upskilling) kepada petugas pelayanan teknik (Yantek) tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti seluruh petugas pelayanan teknik dari 10 Unit Layanan Pelanggan (ULP), yang dilaksanakan secara bertahap dalam tiga gelombang mulai 22–23 Juli, 29–30 Juli, serta 5–6 Agustus 2026 di kantor PLN Jalan M.H Sitorus, Kota Pematangsiantar, Kamis (6/8/2026).

[adsense]

Kegiatan dibuka langsung oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, yang menekankan peningkatan kemampuan petugas sebagai kunci pelayanan yang aman, profesional, dan berkualitas.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN UID Sumut Hadirkan Listrik Gratis dan Bantuan Sembako untuk 13 Keluarga di Simalungun

Materi pelatihan mencakup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemahaman regulasi hukum pekerjaan, standar pelayanan prima berbasis budaya PS4, hingga pemeliharaan gardu distribusi dan penyegaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

[adsense]

Pembekalan digabungkan dengan praktik lapangan agar petugas siap menerapkan standar yang sama di lokasi kerja. Petugas Yantek adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik.

"Melalui pelatihan ini, kami pastikan setiap petugas mengutamakan keselamatan, memahami aturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan," ujar Ramses.

[adsense]

Selama pelatihan, peserta dibekali materi untuk memperkuat kompetensi teknis maupun nonteknis. Materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disampaikan TL K3L PLN UP3 Pematangsiantar, Erdiansyah, yang menekankan budaya keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap pekerjaan.

[adsense]

Sementara itu, Asisten Manager Jaringan dan Konstruksi Distribusi, Herman Parlindungan Siahaan, memaparkan regulasi hukum sebagai landasan kerja lapangan agar petugas memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Dari sisi pelayanan, Asisten Manager Niaga dan Pemasaran, Reagen C.H. Saragih, menyampaikan penerapan budaya PS4 sebagai standar pelayanan wajib saat berinteraksi dengan pelanggan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia (RI), segenap pengurus dan anggota PAC Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Bandarkhalifah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), membagikan ratusan bendera merah putih kepada pengendara bermotor yang melintas di kawasan Desa Pekan Bandarkhalifah, Jumat (7/8/2026).

Wakil Ketua Caretaker PAC PP Bandarkhalifah, M Amin Sembiring ketika diwawancarai harianSIB.com di lokasi menyatakan, pembagian bendera merah putih ini sejatinya bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, jiwa gotong royong dan cinta tanah air di tengah masyarakat.

[adsense]

"Ini juga sebagai tindak lanjut dari imbauan pemerintah dalam menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, terutama di wilayah Kecamatan Bandarkhalifah, Sergai" ujarnya.

Menurut Amin, pembagian bendera ini dinilai menjadi langkah Pemuda Pancasila untuk mengajak warga memeriahkan HUT ke-81 RI.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Edarkan Sabu, Pria di Hamparan Perak Ditangkap Bhabinkamtibmas dan Babinsa

"Maka dari itu, mari kita jadikan momen Bulan Kemerdekaan ini untuk semakin bersatu dan berbenah diri, demi mendukung kemajuan bangsa Indonesia," pungkas M Amin Sembiring.

[adsense]

Pembagian bendera tersebut turut melibatkan Sekretaris Camat (Sekcam) Bandarkhalifah Riadi Sitorus, para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat Bandarkhalifah. (**)

[adsense]

[adsense]

Upaya warga korban kebakaran di Desa Sei Musam, Dusun Bangun Sari II, untuk membangun kembali rumah mereka mendapat dukungan dari PT Raya Padang Langkat, Kebun Batang Serangan. Perusahaan tersebut menyalurkan bantuan material bangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan yang diserahkan pada Kamis (6/8/2026) itu, terdiri dari 2.666 batu bata dan 40 sak semen. Material tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan kembali rumah warga yang hangus terbakar.

[adsense]

Penyerahan bantuan dilakukan Pjs Estate Manager PT Raya Padang Langkat, Bonar Hutabarat, kepada dua perwakilan penerima manfaat, yakni Hermanto dan Andre Wardianto.

Prosesi serah terima turut disaksikan Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting, serta sejumlah warga, di antaranya Nengsi Sitanggang dan Muhammad Imam Fajar.

[adsense]

Baca Juga:

• BPS: Kemiskinan di Sumut Turun Jadi 7,10 Persen pada Maret 2026

Menurutnya, perusahaan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir dan membantu masyarakat ketika menghadapi musibah.

[adsense]

"Musibah kebakaran adalah peristiwa yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Kami berharap bantuan material bangunan ini dapat membantu meringankan beban para korban dan mempercepat proses mereka untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak," ujar Bonar, melalui rilis yang diterima harianSIB.com.

Bagi para korban, bantuan tersebut bukan sekadar material berupa batu bata dan semen. Bantuan itu juga menjadi bentuk kepedulian yang memberikan semangat untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

[adsense]

Salah seorang penerima bantuan, Hermanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada PT Raya Padang Langkat atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya yang kini tengah berupaya membangun kembali rumah mereka.

"Kami sangat berterima kasih atas kepedulian perusahaan. Bantuan ini memberikan harapan dan semangat bagi kami untuk segera bangkit setelah musibah yang kami alami," katanya.

[adsense]

Hal senada disampaikan Andre Wardianto. Ia berharap PT Raya Padang Langkat terus berkembang sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Semoga perusahaan semakin maju dan sukses, sehingga kepedulian seperti ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

[adsense]

Bantuan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam menghadapi dampak musibah. Selain membantu proses pembangunan kembali rumah warga, dukungan itu diharapkan dapat menguatkan semangat para korban untuk bangkit dan menata kembali kehidupan mereka. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemilik lahan seluas 6 hektare di Jalan Jaya Dusun II Desa Paluhsibaji Kecamatan Pantailabu Kabupaten Deliserdang, Dedy Irawan (30) warga Pantai Cermin Kabupaten Serdangbedagai, mengaku ditipu seseorang, untuk pengurusan seluruh izin-izin untuk usaha peternakan ayam di lahan tersebut, dengan kerugian mencapai Rp 1,1 Miliar.

Hal itu disampaikannya didampingi Kuasa Hukumnya, Nasib Butar-butar SH MH, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Deliserdang, di ruang Komisi II, Kamis (6/8/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

RDP yang dipimpin anggota DPRD Deliserdang, Indra Silaban SH, bersama anggota DPRD lainnya, H Syarifuddin Nasution, Sehat Erianto Sembiring, Gendro Yudo Buwono, dan Nico, pemilik lahan menyampaikan bahwa dia sebenarnya mau berinvestasi di Deliserdang, dengan mengikuti seluruh peraturan.

Menurutnya, setelah lahan itu dibelinya, melalui rekomendasi Kepala Desa Paluhsibaji, seorang yang disebut mantan pegawai honor di Kantor Camat Pantailabu, berinsial AA, bisa mengurus segala perizinan yang dibutuhkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas Hingga Hamil

Dedy Irawan baru sadar dokumen yang diberikan AA bodong setelah lokasi usahanya disegel Pemkab Deliserdang, Selasa (4/8/2026). Padahal penimbunan lahan sawah, dilakukannya setelah ia menerima dokumen Izin Pematangan Lahan dari AA.

[adsense]

Dengan situasi itu, Dedy Irawan melalui Kuasa hukumnya telah membuat Laporan Pengaduan ke Polresta Deliserdang dengan STPL nomor : LP/B/807/VIII/2026/SPKT/Polresta Deli Serdang, atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Sementara Kepala Desa Paluhsibaji, Nasri yang hadir pada RDP, membenarkan bahwa dia yang memperkenalkan AA kepada Dedy Irawan, karena sebelumnya beberapa pengurusan izin di wilayah Pantailabu, melalui AA.

[adsense]

Kades Nasri mengaku siap menjadi saksi dalam kasus tersebut. Sebelumnya Dia mengenal AA sebagai konsultan perizinan dan dulunya staf di Kantor Camat Pantailabu di era Camatnya adalah A Fitriyan Syukri yang kini menjabat Kadis DPMPTSP Deliserdang.

"Sekarang infonya nggak bekerja lagi dia (AA). Saya nggak ada terima dari dia karena setelah saya sandingkan langsung ke mereka. Selanjutnya merekalah yang berkomunikasi termasuk biaya yang timbul," ungkap Nasri.

[adsense]

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Kecamatan Pantailabu, dan DPMPTSP Deliserdang, juga menegaskan tidak pernah menerima permohonan atas nama Dedy Irawan.

Ari Martiamsyah selaku Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, menyebutkan bahwa lokasi yang ditimbun merupakan Kawasan Lahan Baku Sawah Nasional sehingga tidak dapat dialihfungsikan.

[adsense]

"Ada juga korban lain yang datang ke kantor kita. Kita sudah sampaikan jangan pakai calo kalau mau urus perizinan," tegas Ari.

Sementara itu Indra Silaban, sangat menyayangkan kejadian itu. Dia menilai sudah ada niat baik dari pengusaha untuk berinvestasi di Deliserdang. "Kita tetap akan membantu untuk penyelesaikan kasus seperti ini. Jangan sampai pengusaha takut untuk berinvestasi di Deliserdang" jelasnya. (**).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar, SH MHum ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kamis (6/8/2026) yang diterima langsung oleh Kepala BNSP, Syamsi Hari, SE, MM.

[adsense]

Dalam kunjungan tersebut, Harli Siregar didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) Dr Teuku Rahman, Kepala Bagian Tata Usaha Badiklat Dr Jabal Nur, Kasubbag Penjamin Mutu Muhammad Afif Periwiratama P, SH MH, serta Kasubid Pusdiklat Mapim Afrizal Chair, SH MH.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan, khususnya para jaksa, melalui program pendidikan dan pelatihan profesi yang terstandar serta berbasis sertifikasi nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Bersama BPA Kejaksaan RI Gelar FGD Terkait Management Risiko

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Badiklat Kejaksaan RI menyerahkan dokumen enam skema sertifikasi kepada BNSP.

[adsense]

Melalui lisensi BNSP, Badiklat Kejaksaan RI nantinya diharapkan dapat menerbitkan sertifikasi profesi resmi di sejumlah bidang strategis, yakni mediasi perdata, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), arbitrase, penanganan tindak pidana dengan pelaku penyandang disabilitas, mediator Restorative Justice (RJ), serta tindak pidana terorisme.

Kepala BNSP, Syamsi Hari, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara BNSP dan Badiklat Kejaksaan RI akan semakin memperkuat sinergitas kedua institusi dalam mencetak aparatur penegak hukum yang memiliki kompetensi terukur dan tersertifikasi sesuai standar nasional.

[adsense]

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun jaksa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan pengalaman praktik, tetapi juga kompetensi profesional yang diakui secara nasional.

Dengan demikian, kualitas pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI akan semakin adaptif, modern, profesional, dan berkeadilan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P Nababan SH MH menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar, Syarifah Wan Farimah bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Humbahas, Redy Paska Sinulingga, di Kantor Bupati Humbahas, Kamis (6/8/2026).

Ikut mendampingi Bupati Humbahas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, Kadis Kopenaker, Nurliza Pasaribu, Kadis Kominfo, Adrianus Mahulae termasuk Kabag Perekonomian dan SDA, Mariani F Sinaga.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, membahas berbagai upaya untuk memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari berbagai risiko kerja.

Bupati Humbahas menyambut baik kunjungan tersebut, dan mengatakan Pemerintah Daerah mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja beserta keluarganya. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Wamen ESDM Tinjau Proyek Panas Bumi Sarulla, Dorong Pengembangan Pasokan Listrik Sumatera

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 995 pucuk senjata ditemukan di ruangan terkunci milik mantan Kepala Yayasan sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain senjata, juga ditemukan narkoba dan VCD porno.

Dikutip dari berbagai sumber menyebutkan, kasus ini bermula pada 10-11 Juli 2026, saat pengurus yayasan yang baru melakukan pembersihan ruangan yang sebelumnya digunakan mantan Ketua Yayasan berinisial IWD. Ruangan yang selama ini terkunci itu dibuka setelah IWD diberhentikan dari jabatannya.

[adsense]

Di dalam ruangan tersebut ditemukan sekitar 995 pucuk senjata, yang sebagian besar merupakan air gun dan air rifle. Selain itu, ditemukan ribuan peluru mimis, komponen senjata, alat pembuat peluru, serta satu pucuk yang diduga merupakan senjata api.

Polisi juga mengamankan berbagai perlengkapan lain, di antaranya senjata berbagai kaliber, karabin M4, magazen Glock, serta puluhan butir amunisi. Seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan forensik, balistik dan penelitian terkait legalitas kepemilikannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Musnahkan 1.266,04 Gram Sabu

Perkembangan kasus kembali terjadi pada 5 Agustus 2026. Dengan pendampingan polisi, yayasan membuka ruangan lain dan kembali menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan senjata. Barang-barang tersebut meliputi empat laras panjang, dua laras pendek, peredam suara, tujuh magazen berbagai jenis, amunisi berbagai kaliber, beberapa unit airsoft gun berbentuk FN P90, AK-47 dan M4 Carbine, taser gun, alat pembuat peluru, buku panduan pembuatan peluru, serta berbagai aksesori senjata.

[adsense]

Selain itu, ditemukan pula barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, seperti dua linting yang diduga ganja, serbuk yang diduga sabu, bong, cangklong kaca, korek api gas, serta sekitar 30 keping VCD porno.

Kuasa hukum yayasan menegaskan pihaknya belum menyimpulkan seluruh barang yang ditemukan merupakan senjata api ilegal ataupun berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Status hukum seluruh barang masih menunggu hasil penyelidikan, pemeriksaan forensik, balistik, serta penelitian legalitas oleh penyidik.

[adsense]

Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan melalui laporan model A. Penyidik masih mendalami asal-usul seluruh barang, memeriksa legalitas kepemilikannya, serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang tersebut.

Sementara itu, kubu mantan Ketua Yayasan IWD membantah kepemilikan senjata api ilegal. Melalui kuasa hukumnya, Alhadid Endar Putra, mereka menyatakan 995 pucuk yang ditemukan merupakan airsoft gun milik PT Lokta Karya Perbakin yang diklaim memiliki izin resmi dari Baintelkam Mabes Polri sejak 2008. Pihak IWD juga membantah menguasai kunci ruangan yang disebut sebagai bunker.

[adsense]

IWD diketahui telah diberhentikan dari jabatannya sejak April 2026. Selain menjadi terlapor dalam penyelidikan pidana di Polres Metro Jakarta Selatan, ia juga tengah menghadapi gugatan perdata terkait sengketa pengelolaan yayasan yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*)

[adsense]

[adsense]

Dokter Forensik Polda Sumut dr Mistar Ritonga memastikan luka yang ditemukan pada korban merupakan luka tembak tempel. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan radiologi sebelum pembedahan.

Dalam keterangannya di Mapolrestabes, Kamis (6/8/2026) dijelaskan bahwa Tim Forensik terlebih dahulu melakukan foto rontgen untuk mengetahui secara pasti posisi proyektil di dalam kepala korban. Langkah tersebut menjadi prosedur penting agar proses autopsi dapat dilakukan secara tepat.

[adsense]

"Sebelum autopsi kami melakukan foto rontgen untuk memastikan posisi proyektil. Setelah diketahui letaknya, baru dilakukan pembukaan jaringan," ujar dr Mistar.

Saat pemeriksaan lanjutnya, tim juga menemukan benjolan di sisi kiri kepala korban. Setelah dilakukan pembedahan, benjolan tersebut dipastikan merupakan lokasi tempat proyektil berhenti setelah menghantam tulang kepala.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan: Scientific Crime Investigation Jadi Kunci Ungkap Kematian Wanita dengan Luka Tembak

Menurut dr Mistar, proyektil tidak mampu menembus keluar karena energinya telah berkurang setelah memecahkan tulang kepala. Akibatnya, anak peluru tertahan di bawah kulit dan tidak keluar dari kepala korban.

[adsense]

"Selain itu, hasil autopsi juga menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Luka yang ditemukan hanya luka tembak serta bekas sayatan yang merupakan bagian dari prosedur autopsi," ungkapnya.

Ia juga meluruskan anggapan mengenai memar di sekitar mata korban. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hematoma akibat pecahnya pembuluh darah, bukan karena pukulan atau benturan.

[adsense]

"Di sekitar mata terdapat banyak percabangan pembuluh darah. Jika salah satunya pecah, darah akan berkumpul dan membentuk hematoma. Itu bukan tanda kekerasan," katanya.

Sementara perubahan warna kebiruan pada tungkai kaki dan jari tangan dipastikan sebagai lebam mayat (livor mortis), yakni proses alamiah setelah seseorang meninggal dunia akibat pengaruh gravitasi terhadap aliran darah. Terkait autopsi, dr Mistar menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas berdasarkan permintaan penyidik untuk kepentingan pembuktian ilmiah dalam proses hukum.

[adsense]

"Hasil autopsi merupakan pemeriksaan ilmiah yang dilakukan sesuai prosedur. Kami bekerja berdasarkan permintaan penyidik untuk membantu mengungkap penyebab kematian secara objektif," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas di kediamannya di Komplek Bumi Asri, Blok G, Kota Medan, Minggu (2/8/2026). Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga dan aparat kepolisian yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan menegaskan pengungkapan kasus kematian seorang wanita berinisial L (35), yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di kediamannya di Komplek Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada Minggu (2/8/2026) dilakukan sepenuhnya melalui Scientific Crime Investigation (SCI).

Di saat bersamaan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut juga masih mendalami dugaan keterlibatan seorang oknum anggota kepolisian dalam peristiwa tersebut, khususnya terkait penggunaan senjata api.

[adsense]

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dalam keterangannya di Mapolrestabes, Kamis (6/8/2026) mengatakan sejak menerima laporan, tim gabungan bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh dengan melibatkan Tim Inafis dan Laboratorium Forensik. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi telah diamankan untuk diperiksa secara ilmiah.

"Seluruh proses penyelidikan dilakukan berdasarkan pembuktian ilmiah. Olah TKP sudah dilaksanakan, seluruh barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi telah diamankan dan diperiksa di Laboratorium Forensik," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• 300 Hari Kepemimpinan Kapolrestabes Medan, 1.187 Kasus Narkoba Diungkap, 1.434 Tersangka Ditangkap

"Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kematian sekaligus memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan lain, baik akibat benda tumpul maupun benda tajam. Selain itu, Tim Forensik memeriksa jelaga dan residu tembakan yang ditemukan pada tubuh korban. Hasil analisis tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembuktian ilmiah dan dipaparkan oleh tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Sumatera Utara," ungkapnya.

[adsense]

Calvijn menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh hasil pemeriksaan forensik selesai.

"Kami tidak ingin berspekulasi dan hanya menyampaikan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ilmiah," katanya.

[adsense]

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi juga menemukan adanya bekas luka lama pada tubuh korban. Temuan tersebut diperoleh dari hasil autopsi dan diperkuat melalui olah TKP serta dokumentasi forensik.

"Hasil investigasi melalui autopsi dokter forensik dan olah TKP menunjukkan adanya bekas luka lama. Luka tersebut bukan luka yang baru terjadi," jelasnya.

[adsense]

Menurut Calvijn, penyidik telah menelusuri asal-usul luka tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kondisi korban sebelum kejadian. Sementara itu, sejumlah barang bukti dan kronologi peristiwa masih terus didalami. Kapolrestabes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi maupun menggiring opini melalui media sosial.

"Kami berharap penyampaian informasi di media sosial tetap berdasarkan fakta dan tidak memengaruhi proses penyelidikan," tegasnya.

[adsense]

Di sisi lain, Bidang Propam Polda Sumut masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang oknum anggota kepolisian. Fokus pemeriksaan diarahkan pada dugaan penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut.

"Proses di Propam masih berlangsung untuk menggali beberapa hal yang terjadi kemarin. Yang menjadi perhatian adalah adanya tindakan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api. Mengenai saksi-saksi, nanti akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Calvijn.

[adsense]

Menanggapi informasi dari pihak keluarga mengenai status hubungan korban dan pasangannya, Kapolrestabes menegaskan persoalan perceraian telah memiliki putusan dari pengadilan.

"Terkait penanganan awal, saya memastikan personel kepolisian langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan pertama disampaikan oleh seseorang berinisial IH sebelum diteruskan kepada petugas di lapangan," pungkasnya.

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas di kediamannya di Komplek Bumi Asri, Blok G, Kota Medan, Minggu (2/8/2026). Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga dan aparat kepolisian yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). (*)

[adsense]

[adsense]

Sat Reskrim Polresta Deliserdang menangkap tersangka dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas rungu berusia 24 tahun, hingga mengakibatkan korban hamil. Tersangka berinsial, HP (49) warga Desa Telagasari Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.

Hal itu disampaikan, Kapolresta Deliserdang melalui Kasat Reskrim, Kompol Muhammad Isral SIK MH, Kamis (6/8/2026) di Lubukpakam. HP ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan di unit PPA Sat Reskrim Polresta Deliserdang.

[adsense]

Disebutkan, tersangka HP dijerat melanggar pasal 15 huruf h, junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.

HP ditangkap berdasarkan pengaduan keluarga korban, yang menyebutkan bahwa korban meninggalkan rumah orangtuanya, di Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deliserdang, Kamis (19/2/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Ringkus 2 Pengedar Sabu di Pagarmerbau

Menindaklanjuti pengaduan, penyidik mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk berkordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Deliserdang, untuk menghadirkan ahli bahasa isyarat dalam pemeriksaan korban.

[adsense]

Keterangan HP menyebutkan, informasi dari teman-temannya, ada seorang perempuan disabilitas ditemukan berada di simpang. Selanjutnya, HP yang merupakan pekerja penjaga gudang itu membawa korban ke rumah yang ditinggalinya, merupakan rumah family.

Selama di rumah HP beberapa bulan, korban diberi makan, namun HP yang merupakan duda itu merayu korban sehingga keduanya melakukan hubungan layaknya suami-istri.

[adsense]

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi menegaskan bahwa Polresta Deliserdang berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, terlebih apabila korbannya merupakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Kapolresta mengimbau masyarakat, agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual kepada pihak kepolisian, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat" jelasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Selama 300 hari kepemimpinan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH, jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika. Sebanyak 1.187 kasus berhasil diungkap dengan 1.434 tersangka diamankan, meningkat sekitar 85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut dipaparkan Kapolrestabes Medan didampingi Penyidik Madya BNNP Sumatera Utara Kombes Pol Dr Bachtiar Marpaung, Kasat Narkoba AKBP Rafli Yusuf Nugraha serta unsur Forkopimda di Mapolrestabes Medan, Kamis (6/8/2026). Calvijn mengatakan peningkatan pengungkapan kasus terjadi secara konsisten sejak 100 hari pertama hingga memasuki 300 hari masa kepemimpinannya.

[adsense]

"Akumulasi selama 300 hari menunjukkan peningkatan pengungkapan sekitar 85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel dan sinergi dengan berbagai pihak dalam memerangi peredaran gelap narkotika," ujarnya.

Selain peningkatan jumlah perkara lanjutnya, polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar berupa sabu, ganja, 92.682 butir ekstasi, 21.410 butir Happy Five, serta 4.868 cartridge liquid vape yang mengandung narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Musnahkan 1.266,04 Gram Sabu

Ia menambahkan, tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, Satres Narkoba Polrestabes Medan juga secara intensif menggelar Gerebek Sarang Narkoba (GSN). Selama 300 hari, sebanyak 125 kali GSN dilaksanakan dan berhasil mengamankan 160 tersangka.

[adsense]

"Dalam operasi tersebut, petugas juga membongkar 120 barak dan loket narkoba yang selama ini menjadi pusat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika," jelasnya.

Lebih lanjut, selain itu, kepolisian melakukan penindakan terhadap 5 tempat hiburan malam (THM) yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba, yakni Cafe Terbul di Jalan Pulau Sari, Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancurbatu, View New Detonga Bar di Jalan Sei Belutu, Phantom KTV di Jalan Adam Malik, Krypton di Jalan Gajah Mada, serta Helen's Night Mart di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal.

[adsense]

"Selama periode tersebut, Satres Narkoba juga mengungkap sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah terbongkarnya gudang penyimpanan pod vape liquid mengandung narkotika jaringan Malaysia–Indonesia di sebuah rumah kos pada 9 Juli 2026. Dalam kasus itu, polisi menangkap dua tersangka berinisial MY dan MI serta menyita 680 cartridge pod vape mengandung narkotika," tegasnya.

Ditambahkan Kombes Pol Calvijn, masih pada tanggal yang sama, polisi kembali menggagalkan peredaran 5 Kg sabu jaringan China–Malaysia–Indonesia dengan menangkap seorang tersangka berinisial DED. Pengungkapan lainnya dilakukan terhadap jaringan Malaysia–Indonesia yang mengedarkan pod vape liquid mengandung narkotika. Polisi menangkap tersangka MZ dan menyita 488 cartridge pod vape.

[adsense]

"Terbaru, pada penggerebekan di Helen's Night Mart pada, Minggu (2/8/2026), Satres Narkoba mengamankan dua tersangka berinisial FA dan DD yang diduga terlibat dalam peredaran pod vape mengandung narkotika di tempat hiburan malam tersebut," kata Calvijn.

Kapolrestabes juga memperlihatkan rekaman CCTV yang dipasang sindikat narkoba di kawasan barak narkoba Sei Mencirim. Kamera pengawas itu digunakan para bandar untuk memantau pergerakan petugas agar dapat menghindari penggerebekan.

[adsense]

"Modus para pelaku semakin canggih. Mereka memasang CCTV di sekitar lokasi untuk mendeteksi kedatangan petugas. Namun dengan strategi dan kerja sama seluruh personel, upaya mereka tetap bisa kami patahkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menegaskan tingginya angka pengungkapan menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan.

[adsense]

"Sebanyak apa pun modus yang digunakan para bandar untuk mengelabui petugas, akan terus kami ungkap. Kami tegaskan Medan bukan tempat yang aman bagi pelaku narkotika. Kami akan terus memburu mereka sampai ke akar jaringannya," tegas Rafli.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polrestabes Medan, BNNP Sumut, TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang terus memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

[adsense]

"Melalui peningkatan penindakan, pembongkaran sarang narkoba, serta pengawasan terhadap tempat hiburan malam, Polrestabes Medan berharap dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang lebih aman bagi masyarakat," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) terus mendorong reaktivasi (pengaktifan kembali) Bandara FL Tobing dan Pelabuhan Sibolga.

Sikap ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng Binsar Sitanggang dengan menghadiri agenda Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Anggota Komisi V DPR RI, H. Muhammad Lokot Nasution, mengagendakan pembahasan progres reaktivasi Bandara Dr. FL Tobing, Pinangsori dan Dermaga Pelabuhan Sibolga di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Sekda Tapteng mengatakan bahwa upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk membuka akses konektivitas wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang dari dan ke wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Selain itu, reaktivasi Bandara FL Tobing juga dapat menambah kunjungan wisata domestik maupun mancanegara hingga masuknya investasi ke daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Hari Anak Nasional, Anggota DPR RI Novi Sitorus Serahkan Enam Sepeda untuk Anak Berprestasi

bukti peradaban dalam Situs Bongal dan wisata religi di Papan Tinggi Barus", kata Binsar.

[adsense]

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dari wilayah Tabagsel, unsur Forkopimda, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Plh. Kadis PUPR Tapanuli Tengah.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, H. Muhammad Lokot Nasution menegaskan akan mengawal dan mendorong reaktivasi rute penerbangan langsung dari Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

[adsense]

"Rute Pinangsori menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk memangkas jarak dan mempermudah mobilitas serta mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing kawasan Pantai Barat Sumatera Utara," kata Lokkot dalam rilis yang diterima, Kamis (9/8/2026).

Ia juga menyoroti optimalisasi Pelabuhan ASDP Sibolga dengan meningkatkan kualitas layanan dan kelancaran distribusi logistik laut demi mendukung aktivitas perdagangan regional. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPAPPO) Polres Karo mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa perkosaan terhadap seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial MI (21), yang kini telah ditahan di Mapolres Karo untuk menjalani proses hukum.

Korban, sebut saja Bunga, merupakan seorang pelajar yang berdomisili di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban sebanyak dua kali.

[adsense]

Peristiwa tersebut akhirnya terungkap setelah diketahui oleh pihak keluarga korban. Merasa keberatan atas perbuatan yang dialami anaknya, keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karo. Laporan itu langsung ditindak lanjuti oleh Satres PPAPPO Polres Karo hingga berhasil mengamankan tersangka.

Dalam proses penyidikan, penyidik mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya fotokopi akta kelahiran korban serta hasil Visum et Repertum (VER) dari RSU Dr. Pirngadi Medan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara.

[adsense]

Baca Juga:

• TK Kemala Bhayangkari 11 Tarutung Direvitalisasi, Kapolda Sumut: Pendidikan Anak Usia Dini Fase Fundamental

"Polres Karo berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana serupa sehingga dapat segera ditangani," tegasnya.

[adsense]

Lebih lanjut dikatakan, atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (*)

[adsense]

[adsense]

Polresta Deliserdang memusnahkan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1.266,04 gram atau 1,2 Kg, dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dibakar di Mapolresta Deliserdang, Kamis (6/8/2026) di Lubukpakam.

Pemusnahan dipimpin Waka Polresta Deliserdang, AKBP Juliani Prihartini SIK MH, didampingi Kasatres Narkoba, Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, dihadiri Wakil Ketua PN Lubukpakam, Ruslan Hendra Irawan, perwakilan Kejari Deliserdang, perwakilan BNNK Deliserdang, perwakilan Avsec Bandara Kualanamu, dan perwakilan Kadis Kesehatan Deliserdang, disaksikan 3 tersangka.

[adsense]

Sebelum dimusnahkan, tim Labfor Polda Sumut terlebih dahulu melakukan uji sampel terhadap barang bukti untuk memastikan bahwa barang yang akan dimusnahkan mengandung kadar metamfetamin.

Waka Polresta Deliserdang, AKBP Juliani mengatakan, narkotika yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan Satres Narkoba dari Mei hingga Juni 2026, terdiri dari 48 kasus, diantaranya 2 kasus menonjol.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Edarkan Sabu, Pria di Hamparan Perak Ditangkap Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Dia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi guna menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba, khususnya di wilayah hukum Polresta Deliserdang.

[adsense]

Kasatres Narkoba, Kompol Fery Kusnadi menjelaskan, bahwa 2 kasus menonjol adalah, hasil kerjasama dengan Avsec Bandara Kualanamu, telah mengamankan 2 orang calon penumpang bernama Hendra Martayadi dan Ahmad Dimyati Alhafizi, serta menyita sabu seberat 817,24 gram dari dalam sepatunya, Jumat (8/5/2026).

Selanjutnya, hasil penyelidikan tim Satres Narkoba, telah mengamankan, tersangka bernama, Lono Sarial alias Gaweng (43) dan mengamankan sabu seberat 495,76 gram, Selasa (16/6/2026) di Jalan Cemar Pasar 1 Lorong 3 Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Selain itu, barang bukti itu terdiri dari 46 kasus narkoba yang ditangani dengan Restorative Justice, dengan barang bukti sabu seberat 13,20 gram. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel Inf. Sandy S.I.P., M.Han. menerima audiensi pengurus Forum Wartawan Tri Matra (FWTM) di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, Kamis (6/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapendam menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Audiensi berlangsung didampingi Wakapendam I/Bukit Barisan Letkol Inf. Parada Napitupulu, Mayor CAJ Lisbet Asimah Manurung SH, Kapten Inf. Yudi, serta jajaran Penerangan Kodam I/Bukit Barisan.

[adsense]

Kolonel Sandy menyambut baik terbentuknya Forum Wartawan Tri Matra sebagai wadah bagi wartawan peliput TNI dan instansi terkait. Menurutnya, organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi, silaturahmi, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan pers.

"Forum ini menurut saya sudah bagus. Yang penting bagaimana kita menjaga kebersamaan dan tidak saling menjatuhkan sesama rekan," ujar Kolonel Sandy.

[adsense]

Baca Juga:

• Kadis PMPN Simalungun:Pangulu Nagori Tidak Perlu Alergi Sama Wartawan

"Kalau memang kita menerima informasi atau menjalin hubungan baik, tetaplah bersikap netral. Sebaliknya, jangan pula ketika muncul persoalan yang menyangkut institusi tertentu, lantas langsung memberitakan secara berlebihan tanpa mengedepankan prinsip keberimbangan," katanya.

[adsense]

Menurut Kapendam, tugas utama wartawan adalah menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta, bukan menjadi alat untuk menyerang ataupun membela pihak tertentu.

Ia juga berharap FWTM dapat menjadi wadah yang mempererat hubungan antarsesama wartawan lintas matra sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengesampingkan nilai-nilai independensi pers.

[adsense]

"Profesional saja. Jalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Organisasi lain bagaimana, itu menjadi urusan mereka. Yang penting kita tetap menjaga kebersamaan, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, dan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Tri Matra Winda Susanti menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapendam I/Bukit Barisan beserta jajaran.

[adsense]

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapendam I/Bukit Barisan beserta jajaran yang telah menerima kami dengan baik. Kami berharap keberadaan Forum Wartawan Tri Matra dapat semakin mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas antarwartawan, sekaligus menjadi wadah yang menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik," ujar Winda.

Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi yang positif antara Kodam I/Bukit Barisan dan Forum Wartawan Tri Matra dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial I (51) ditangkap Bhabinkamtibmas Desa Paya Bakung Aiptu Sukri bersama Babinsa Desa Paya Bakung Serda Seto karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan Titi Besi, Dusun XIV Benteng, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp277 ribu, enam paket sabu, serta puluhan plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, Kamis (6/8/2026), mengatakan penangkapan tersebut merupakan wujud sinergi antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke tingkat desa.

"Penangkapan terhadap tersangka dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Paya Bakung bersama Babinsa saat pelaku diduga sedang menunggu pembeli di lokasi. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan dalam menindak peredaran narkoba di tengah masyarakat," ujar AKP A.R. Riza.

[adsense]

Baca Juga:

• Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tandatangani PKS

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat membantu upaya pemberantasan narkoba sehingga peredarannya dapat ditekan sejak dari lingkungan tempat tinggal.

[adsense]

Saat ini, tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

Dunia perpajakan sering kali dianggap sebagai labirin yang rumit, penuh dengan hitungan ekonomis dan regulasi yang terus berubah. Bagi banyak Wajib Pajak, baik individu maupun korporasi, mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri dapat menjadi beban yang cukup berat. Di sinilah peran kuasa di bidang perpajakan menjadi krusial. Namun, siapa yang sebenarnya berhak mewakili Wajib Pajak di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dan apa saja batasan wewenang mereka? Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Di Bidang Perpajakan Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang Perpajakan, pemerintah merombak total aturan main mengenai kuasa di bidang perpajakan. Aturan ini bukan sekadar urusan administrative, namun juga merupakan upaya modernisasi untuk menciptakan ekosistem pajak yang lebih profesional, transparan, dan terdigitalisasi.

Lahirnya PMK Nomor 44 Tahun 2026 merupakan jawaban atas amanah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 6 Tahun 2023 dimana peraturan ini hadir untuk memberikan kejelasan hukum pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pengaturan lebih inklusif mengenai siapa saja yang boleh menjadi kuasa di bidang perpajakan. Tujuan utamanya sederhana namun ambisius: memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan integritas para kuasa, serta mengintegrasikan seluruh prosesnya ke dalam sistem digital DJP.

[adsense]

Pada aturan sebelumnya terkait Kuasa di bIdang perpajakan, kita mungkin hanya mengenal istilah konsultan pajak dan karyawan dari entitas Wajib Pajak Badan, namun terdapat perubahan pada aturan terbaru yang memberikan penegasan mengenai kuasa di bidang perpajakan yang terdiri dari tiga kelompok besar yaitu :

1. Konsultan Pajak, yaitu Profesional yang memang memiliki Izin Konsultan Pajak sebagai bukti keahliannya

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

3.Serta keluarga, yang menjadi Kabar baik bagi Wajib Pajak yang ingin dibantu oleh keluarga dekat dimana suami, istri, atau keluarga sedarah dan semenda hingga derajat kedua (seperti anak, orang tua, mertua, hingga cucu) dapat menjadi kuasa di bidang perpajakan mewakili Wajib Pajak.

[adsense]

Menariknya, untuk kategori keluarga, pemerintah tidak mensyaratkan bukti kompetensi formal seperti ujian atau sertifikat, namun tetap membutuhkan dokumen seperti Kartu Keluarga untuk membuktikan hubungan tersebut

Salah satu lompatan besar dalam peraturan ini adalah kewajiban integrasi ke dalam sistem Coretax. Dalam hal ini proses penunjukan kuasa tidak lagi hanya urusan tanda tangan di atas meterai lalu selesai, melainkan seorang kuasa (baik konsultan maupun pihak lain) harus dipastikan terdaftar dalam aplikasi SIKOP (Sistem Informasi Keuangan Orang Profesional) dan datanya dimutakhirkan dan terintegrasi secara simultan ke dalam sistem admisitrasi DJP yaitu Coretax.

[adsense]

Surat kuasa, sekarang bisa dibuat secara elektronik yaitu melalui portal wajib pajak atau tetap menggunakan kertas jika diperlukan. Surat kuasa tersebut harus memuat hal-hal yang spesifik seperti siapa yang memberi kuasa, siapa yang menerima, apa saja hak dan kewajiban yang diberikan, serta jenis pajak apa yang ditangani.

Jika Anda sebagai Wajib Pajak pernah memberikan surat kuasa yang berlaku "selamanya" hingga tugas selesai, maka PMK ini membawa perubahan penting. Dalam aturan terbaru ini maka dalam setiap Surat Kuasa Khusus wajib mencantumkan masa berlaku sebagai Kuasa. Hal ini bertujuan untuk melindungi wajib pajak agar wewenang yang diberikan tidak disalahgunakan di masa depan

[adsense]

Perlu diperhatikan bahwa seorang kuasa dilarang melimpahkan kembali kuasanya kepada orang lain (subdelegasi), kecuali dalam hal penerimaan atau penyampaian dokumen tertentu melalui surat penunjukan pegawai.

Menjadi kuasa bukan hanya sekadar soal teknis pengisian formulir perpajakan, namun juga dituntut memiliki standar etika yang tinggi. Oleh sebab itu seorang kuasa dilarang keras menghalang-halangi jalannya penerapan peraturan perpajakan, memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan kepada Wajib Pajak, menolak memberikan keterangan atau dokumen saat proses pemeriksaan, serta tidak memberi akses kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau memeriksa data elektronik yang diperlukan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat berakibat fatal, mulai dari pembekuan izin hingga pencabutan status sebagai kuasa di bidang perpajakan secara permanen.

[adsense]

Namun demikian Pemerintah memberikan masa transisi yang cukup adil. Surat Kuasa Khusus yang sudah dibuat dan disampaikan sebelum aturan ini berlaku tetap dianggap sah hingga urusan tersebut selesai. Selain itu, bagi mereka yang bukan konsultan pajak namun sudah memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan (minimal Diploma III), masih berlaku hingga 31 Desember 2026, namun setelah tanggal tersebut, semua kuasa di luar kategori keluarga harus tunduk pada syarat

kompetensi baru, yaitu memiliki Izin Konsultan Pajak atau SKT Pihak Lain

[adsense]

Seorang kuasa wajib menjunjung tinggi integritas, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, dan bekerja sesuai klasifikasi izinnya. Adapun penerapan klasifikasinya yaitu terdapat tingkat klasifikasi A,B dan C dimana berlaku untuk tiga jenis dokumen legalitas kuasa yaitu :

1.Surat Keterangan Kompetensi (SKK) yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

[adsense]

2.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), untuk kategori pihak Lain.

3.Izin Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh DJSPSK.

[adsense]

Tata cara untuk memperoleh SKK, SKT, dan Izin dengan klasifikasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 adalah langkah besar menuju administrasi perpajakan yang lebih modern di Indonesia. Dengan memberi penjelasan yang lebih tegas terkait siapa yang boleh menjadi kuasa, mengandalkan sistem digital Coretax, dan memperketat standar etika, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi Wajib Pajak. Bagi Anda, sebagai Wajib Pajak yang cerdas dan patuh, memahami aturan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak Anda sebagai Wajib Pajak diwakili oleh pihak yang kompeten dan sah secara hukum. Pastikan kuasa yang Anda pilih telah memenuhi kriteria dalam sistem DJP, karena di era digital ini, kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keniscayaan yang terintegrasi dan terdigitalisasi.(Penyuluh Direktorat Jenderal Pajak)

[adsense]

[adsense]