[adsense]

Truk bertonase besar dilarang melintasi kawasan Kota Sidikalang mulai Kamis (1/10/2026). Kendaraan bermuatan berat, seperti truk pengangkut batu, diarahkan melintas melalui jalan ringroad Huta Rakyat-Kuta Padang.

Kepala Dinas Perhubungan Dairi Untung Roy Nahampun, Rabu (30/9/2026), mengatakan sosialisasi kepada para sopir telah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Uji coba pengalihan arus juga dilakukan pada hari yang sama.

[adsense]

"Kita hari ini sudah melakukan uji coba, mengarahkan sopir truk bertonase besar melintas dari ringroad. Kecuali mau mengisi BBM," ujarnya.

Dishub Dairi menempatkan personel di lima titik, yakni Simpang Salak, Simpang 45, Kuta Padang, Kuta Gambir, dan Huta Rakyat. Petugas akan mengarahkan sopir agar melintas melalui jalan ringroad.

[adsense]

Baca Juga:

• Kawasan Jalan Pakpak Sidikalang Rusak, Perlu Atensi Pemkab Dairi

"Jalan ringroad sudah layak dilalui truk berat, karena Pemkab Dairi dan pihak swasta sudah melakukan penambalan jalan berlubang," katanya.

[adsense]

Pengalihan arus tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus mengaktifkan jalan ringroad. Dishub juga telah menyosialisasikan pengalihan lalu lintas kepada masyarakat di sepanjang jalan tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Aeknatas mengamankan RS alias D (43), yang diduga memiliki sabu di sebuah pondok kosong di Dusun Kongsi Enam, Desa Terangbulan, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sabtu (26/9/2026).

Kapolsek Aeknatas Iptu Sofyan Tampubolon SH MH mengatakan, penindakan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim melakukan penyelidikan dan mendatangi pondok dimaksud.

[adsense]

"Saat tiba di lokasi, tim petugas mendapati RS sedang berada di dalam pondok. Dalam pemeriksaan, tim menemukan plastik klip berisi sabu dengan berat 0,76 gram, dompet kecil berwarna biru dan satu bong alat isap sabu," kata Sofyan kepada sejumlah wartawan, Rabu (30/9/2026).

RS dan barang bukti dibawa ke Polsek Aeknatas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkara itu selanjutnya akan dilimpahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk penyidikan dan pengembangan kasus.

[adsense]

Baca Juga:

• Curi HP dan Tabung Gas, Residivis Ditangkap Polisi

Aswin mengajak masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Menurutnya, informasi masyarakat akan ditindaklanjuti untuk membantu mengungkap jaringan dan memutus mata rantai peredaran narkoba.

[adsense]

"Polres Labuhanbatu memastikan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten. Tidak hanya menindak pelaku di lapangan, Kepolisian juga akan terus mengembangkan setiap kasus untuk mengungkap pihak lain yang terlibat. Setiap informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu," kata Aswin.(**)

[adsense]

[adsense]

Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor meminta pemerintah daerah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K). Langkah itu dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat dunia usaha, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Timur menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Optimalisasi Penggunaan PDN dan UMK-K melalui Konsolidasi Pengadaan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

"Kita ingin agar semakin banyak belanja pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha di daerah, membuka kesempatan ekonomi, dan memperkuat produk-produk yang dihasilkan masyarakat Sumut," ujarnya.

Timur meminta konsolidasi pengadaan diperkuat sejak tahap perencanaan. Ia juga mendorong pengembangan forum clearing house sebagai instrumen mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Perkuat Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa lewat SIP-Monev

Timur mengatakan capaian penggunaan PDN dan e-purchasing menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, partisipasi UMK-K masih perlu ditingkatkan karena target yang ditetapkan sebesar 40 persen.

[adsense]

Ia juga menyebut Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dari korupsi. Strategi itu mendorong pemerintah daerah melakukan konsolidasi pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maupun katalog elektronik.

"Saya berharap ke depan seluruh kabupaten/kota dapat memperkuat mekanisme ini, dengan melibatkan UKPBJ, APIP dan perangkat daerah terkait," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Plt Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Firmansyah mengatakan konsolidasi pengadaan bertujuan membuat proses pengadaan lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah.

Menurut Firmansyah, dari 33 pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumut, terdapat 18 instansi yang penggunaan PDN-nya telah mencapai target 95 persen. Ia juga menyebut partisipasi UMK-K di seluruh daerah di Sumut telah mencapai target 40 persen. Adapun pemerintah daerah yang mencapai target e-purchasing 30 persen berjumlah 23.

[adsense]

"Untuk clearing house, hanya tiga pemerintah daerah saja yang sudah memiliki clearing house, yakni Pemerintah Provinsi Sumut, Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan," kata Firmansyah.

Ia menjelaskan, clearing house merupakan forum diskusi ad hoc untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan barang dan jasa atau memberikan saran serta rekomendasi kepada PA/KPA kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tujuan pengadaan dapat tercapai.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit (RS) Adam Malik terus memperkuat layanan jantung dengan menghadirkan teknologi medis terbaru. Salah satunya melalui penerapan metode Pulse Field Ablation (PFA) untuk menangani pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia.

Teknologi tersebut telah digunakan oleh Pusat Jantung Terpadu (PJT) RS Adam Malik untuk tindakan ablasi jantung, khususnya dalam penanganan atrial fibrilasi.

[adsense]

Dokter ahli jantung RS Adam Malik dr Mirhansyah Perdana Hutasuhut SpJP(K) mengatakan tindakan ablasi menggunakan metode PFA pertama kali dilakukan di RS Adam Malik pada 26 Mei 2026.

"Kita sudah melakukan tindakan ablasi dengan metode PFA yang pertama di RS Adam Malik," ujar Mirhansyah, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Cibinong: Ketika Uang Membuka Celah dan Kekuasaan Disalahgunakan di Balik Jeruji

Pada pasien atrial fibrilasi, kateter diarahkan menuju atrium kiri untuk melakukan isolasi elektrik terhadap vena pulmonalis. Prosedur tersebut dilakukan dengan bius umum.

[adsense]

"Ablasi PFA ini dilakukan dengan menggunakan bius umum untuk membuat dua akses vena di pahanya. Dari situ kita memasukkan kateter ablasi ke atrium kiri, kemudian kita akan mengisolasi secara elektrik vena pulmonalis," jelasnya.

Menurut Mirhansyah, apabila tidak terdapat komplikasi, pasien umumnya sudah dapat pulang pada hari berikutnya. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu keunggulan metode tersebut adalah waktu tindakan yang relatif singkat.

[adsense]

Dalam kasus yang dilakukan di RS Adam Malik, prosedur ablasi dengan PFA dapat berlangsung sekitar satu jam. "Hanya satu jam," ungkap dokter subspesialis aritmia tersebut.

Dokter ahli jantung RS Adam Malik lainnya, dr Anggia Chairuddin Lubis MKed (Cardio) SpJP (K) menjelaskan atrial fibrilasi merupakan salah satu gangguan irama jantung yang dapat menimbulkan berbagai keluhan.

[adsense]

Pasien dapat mengalami jantung berdebar, sesak napas hingga mudah lelah. Namun, kondisi tersebut juga dapat terjadi tanpa gejala sehingga pasien baru mengetahuinya setelah mengalami komplikasi.

"Dapat menyebabkan rasa berdebar-debar, sesak napas, mudah lelah, dan sering kali tidak menimbulkan gejala sampai seseorang jatuh terkena penyakit stroke," kata Anggia.

[adsense]

Ia menambahkan, RS Adam Malik sebelumnya telah memiliki teknologi ablasi tiga dimensi (3D) yang digunakan sejak pertengahan 2021. Kehadiran PFA kini menambah pilihan teknologi dalam penanganan pasien dengan atrial fibrilasi.

"Di RS Adam Malik kita sudah memiliki berbagai opsi untuk melakukan pengobatan atrial fibrilasi, dan yang paling terbaru adalah teknologi ablasi," ujarnya.

[adsense]

Penerapan teknologi PFA tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan Pusat Jantung Terpadu RS Adam Malik.

Teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan gangguan irama jantung dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Jangan-jangan Cibinong bukan satu-satunya. Hanya saja, Cibinong sedang ketahuan." Kalimat tersebut tentu bukan kesimpulan bahwa seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami persoalan yang sama. Namun, temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, patut dibaca sebagai alarm tata kelola pemasyarakatan secara nasional.

Inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia pada September 2026 menemukan sejumlah persoalan di Lapas Cibinong, antara lain dugaan adanya fasilitas khusus atau "kluster mewah", persoalan keamanan, serta informasi mengenai dugaan pungutan terhadap warga binaan. Temuan itu kemudian mendorong pemeriksaan internal dan penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong.

[adsense]

Tetapi sejak awal harus ditegaskan, dugaan bukanlah putusan hukum. Setiap informasi harus diperiksa, setiap pihak berhak memberikan penjelasan, dan kesimpulan harus dibangun berdasarkan bukti.

Namun, justru karena temuan tersebut datang dari lembaga pengawas negara, persoalannya tidak layak dipandang sebelah mata.

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Pidana UISU: Unsur Pidana Kasus Doddy Thahir Perlu Dilihat Secara Objektif

Publik mungkin bertanya: apa masalahnya jika di dalam lapas terdapat televisi, sofa, kulkas, pendingin udara, atau fasilitas lainnya? Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang memperoleh fasilitas tersebut, berdasarkan aturan apa, siapa yang memberikan izin, dan apakah seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang sama?

[adsense]

Jika fasilitas tertentu tersedia berdasarkan mekanisme yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu persoalannya berbeda. Tetapi apabila fasilitas istimewa dapat diperoleh karena kemampuan membayar, kedekatan, atau pengaruh, maka persoalannya berubah menjadi isu kesetaraan dan integritas.

Penjara tidak boleh menciptakan kelas sosial baru.

[adsense]

Warga binaan tetap memiliki hak yang dijamin oleh hukum. Tetapi hak tidak boleh disamakan dengan privilese. Hak bersumber dari hukum. Privilese yang diperoleh karena uang atau kekuasaan adalah persoalan lain. Ketika uang mulai memiliki harga sebuah kewenangan. Isu dugaan pungutan juga tidak boleh dilihat sekadar dari nominalnya.

Ombudsman menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan pungutan sekitar Rp150.000 per minggu terhadap warga binaan di salah satu blok. Informasi tersebut disebut berasal dari keterangan keluarga warga binaan dan masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Pihak Lapas Cibinong juga menyatakan bantahan terhadap adanya pungutan liar.

[adsense]

Di sinilah negara harus bekerja secara objektif. Bukan dengan membenarkan dugaan. Bukan pula dengan menutup mata terhadap dugaan.Melainkan dengan memeriksa.Sebab jika uang ternyata dapat digunakan untuk memperoleh akses, fasilitas, kenyamanan, atau perlakuan khusus, masalahnya bukan lagi soal Rp150.000.

Masalahnya adalah ketika kewenangan publik memiliki harga. Jika kewenangan bisa dibeli, maka pelayanan publik telah berubah menjadi transaksi. Dan ketika pelayanan menjadi transaksi, orang yang tidak memiliki uang atau akses akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

[adsense]

Cibinong hanya yang terlihat?

Pertanyaan paling penting justru berada di luar Cibinong: Bagaimana dengan lapas lainnya?

[adsense]

Pertanyaan ini tidak boleh diterjemahkan sebagai tuduhan bahwa lapas di daerah lain pasti memiliki persoalan serupa. Tidak ada dasar untuk membuat generalisasi demikian. Tetapi dari sudut pandang pengawasan, temuan di satu institusi seharusnya menjadi alasan untuk menguji apakah celah yang sama juga terdapat di institusi lain.

Apakah seluruh fasilitas lapas telah diaudit?Apakah seluruh bangunan dan ruang memiliki fungsi yang jelas? Apakah ada fasilitas yang tidak sesuai peruntukan? Apakah seluruh layanan kepada warga binaan terdokumentasi? Apakah seluruh transaksi memiliki bukti? Apakah kanal pengaduan benar-benar berjalan?

[adsense]

Dan yang paling penting: apakah pengawasan internal mampu menemukan masalah sebelum lembaga eksternal menemukannya? Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab pemerintah. Bukan dengan asumsi. Bukan dengan spekulasi. Tetapi dengan audit.

Jangan menunggu "Cibinong kedua"

[adsense]

Dalam tata kelola pemerintahan, pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah persoalan membesar. Jika terdapat satu temuan yang menunjukkan adanya celah keamanan, celah administrasi, atau dugaan transaksi informal, maka sistem yang memiliki karakteristik serupa layak diperiksa. Bukan karena semuanya dianggap bermasalah. Justru agar yang bersih dapat dibuktikan bersih dan yang memiliki kelemahan dapat segera diperbaiki.

Karena itu, kasus Cibinong semestinya menjadi momentum untuk melakukan audit berbasis risiko terhadap lembaga pemasyarakatan secara lebih luas. Audit tersebut dapat diarahkan pada beberapa titik rawan.

[adsense]

Pertama, audit fasilitas dan aset. Setiap bangunan, ruangan, kendaraan, fasilitas olahraga, maupun sarana lainnya harus jelas status dan dasar pemanfaatannya.

Kedua, audit pelayanan. Masyarakat dan keluarga warga binaan harus mengetahui standar layanan, prosedur, serta biaya resmi apabila memang terdapat layanan yang dikenakan tarif.

[adsense]

Ketiga, audit transaksi. Digitalisasi pembayaran dapat mengurangi ruang transaksi informal dan memperkuat jejak administrasi.

Keempat, audit keamanan. Setiap celah akses, pengawasan keluar-masuk, penggunaan alat komunikasi, dan titik rawan lainnya perlu dievaluasi secara berkala.

[adsense]

Kelima, audit pengaduan. Pengaduan warga binaan dan keluarga seharusnya tidak sekadar diterima, tetapi dianalisis untuk menemukan pola persoalan.

Keenam, audit integritas petugas. Pengawasan tidak boleh hanya diarahkan kepada warga binaan. Mereka yang memegang kewenangan juga harus berada dalam sistem pengawasan.

[adsense]

Jangan Berhenti Pada Penonaktifan Pejabat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses, bukan putusan bahwa mereka telah bersalah.Karena itu, masyarakat perlu menunggu hasil pemeriksaan.

[adsense]

Namun, pemerintah juga perlu memastikan agar penyelesaian tidak berhenti pada pergantian atau penonaktifan pejabat. Sebab kalau persoalannya sistemik, mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan menghasilkan siklus yang sama.

Publik membutuhkan jawaban: Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terbukti?Siapa yang bertanggung jawab?Apa bentuk pelanggarannya? Apa tindakan korektifnya? Dan yang tidak kalah penting: apa yang dilakukan agar persoalan serupa tidak terjadi di lapas lainnya?

[adsense]

Tembok Tinggi Membutuhkan Pengawasan Lebih Tinggi

Lembaga pemasyarakatan memiliki karakter yang berbeda dari kantor pelayanan publik biasa.Warga binaan berada dalam ruang terbatas dan sangat bergantung pada sistem yang dikelola negara. Petugas memiliki kewenangan besar terkait keamanan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan. Karena itu, semakin besar kewenangan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

[adsense]

Ombudsman sebelumnya juga telah mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pentingnya memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan, termasuk terkait pungutan liar, penggunaan telepon seluler, dan peredaran narkotika. Pesannya jelas: pengawasan tidak cukup hanya kepada warga binaan.

Kekuasaan yang dijalankan oleh petugas juga harus diawasi. Sebab penyalahgunaan kewenangan biasanya menemukan ruang ketika kewenangan besar bertemu dengan transparansi yang lemah dan pengawasan yang tidak efektif.

[adsense]

Cibinong Harus Menjadi Alarm Nasional

Cibinong jangan berhenti sebagai berita yang ramai beberapa hari, kemudian hilang dari perhatian publik. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh tentang kualitas tata kelola pemasyarakatan kita.

[adsense]

Bukan untuk menghakimi semua lapas. Bukan pula untuk menyimpulkan bahwa semua petugas bermasalah.Justru sebaliknya, audit menyeluruh dibutuhkan untuk membedakan mana institusi yang telah menjalankan tata kelola dengan baik dan mana yang masih memiliki celah yang harus diperbaiki.

Sebab bisa saja Cibinong memang hanya satu kasus, tetapi bisa juga Cibinong merupakan salah satu kasus yang terlihat karena kebetulan mendapatkan perhatian dan pemeriksaan.

[adsense]

Kita tidak boleh berspekulasi. Kita harus memeriksa. Itulah esensi pengawasan publik. Negara tidak boleh menghukum seseorang hanya karena dugaan. Tetapi negara juga tidak boleh mengabaikan dugaan yang layak diperiksa.

Jika terbukti ada pelanggaran, tindak sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jika ditemukan kelemahan sistem, perbaiki. Dan jika terdapat celah yang sama di tempat lain, tutup sebelum berubah menjadi persoalan.

[adsense]

Pada akhirnya, penjara bukan hanya soal tmbok tinggi dan jeruji besi. Ia adalah tempat di mana negara sedang mempertontonkan wajah hukum kepada mereka yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, uang tidak boleh menjadi kunci untuk membuka perlakuan istimewa, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk menciptakan ketidakadilan baru.

Cibinong telah menjadi alarm. Jangan tunggu alarm berikutnya berbunyi di tempat lain. Periksa sekarang, benahi sekarang, dan pastikan tidak ada ruang bagi uang untuk membeli kewenangan negara di balik jeruji. (Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Pematangsiantar mengungkap peredaran 100 butir ekstasi merek Marvel dengan berat total 50,80 gram, Sabtu (26/9/2026) malam.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial HDAH (19) dan MIH (41).

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Rabu (30/9/2026), mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan di Jalan WR Supratman, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat.

[adsense]

Baca Juga:

• 98 Siswa SMAN 1 Siantar Antusias Ikuti Program Paham AI

Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler merek Vivo warna biru.

[adsense]

Saat diinterogasi, HDAH mengaku mendapatkan barang tersebut dari MIH. Tim kemudian bergerak ke Jalan Silau Malaha, Kabupaten Simalungun, dan mengamankan MIH di sebuah pos satpam.

Dari pengakuan MIH, petugas menemukan 76 butir ekstasi merek Marvel seberat 38,87 gram yang disimpan dalam kotak Indomie di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu dengan nomor polisi BK 1199 GO.

[adsense]

Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan sebanyak 100 butir ekstasi seberat 50,80 gram.

MIH mengaku mendapatkan barang tersebut dari pria berinisial OC di Medan yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

[adsense]

"Proses hukum terus berjalan dan kami masih kembangkan untuk bongkar jaringan lebih luas," ujar Irwanta.

Irwanta menambahkan, kedua tersangka kini ditahan di Satresnarkoba Polres Pematangsiantar.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menggelar Apel Bersama Operasi Gabungan Laut di Lapangan Upacara PT INALUM, Senin (28/9/2026).

Operasi tersebut digelar untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sekaligus menutup celah jalur perlintasan ilegal di kawasan pesisir Batubara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

[adsense]

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Dr Parlindungan SH MH mengatakan, posisi Batubara sangat strategis sekaligus rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal.

Tingginya lalu lintas laut, banyaknya pelabuhan rakyat dan muara sungai, serta garis pantai yang belum seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menuntut pengawasan lebih optimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Pengelolaan Anggaran Jelang Akhir Tahun, Imigrasi Sumut Gelar Coaching Clinic

Sebanyak 130 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut, TNI AL, Polres Batubara, Bea Cukai Kuala Tanjung, Satpol PP, KSOP Kuala Tanjung, unsur Kejaksaan, serta seluruh UPT Imigrasi se-Sumatera Utara.

[adsense]

Apel turut dihadiri 30 tamu undangan dari pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bupati Batubara, Kakanwil Bea Cukai Sumut, Kabinda Sumut, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Batubara, Kajari Batubara, Kepala KSOP Kuala Tanjung, serta unsur Forkopimda lainnya.

Usai apel, operasi dilanjutkan dengan patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai.

[adsense]

Patroli tersebut akan digelar secara rutin untuk mengawasi perairan Batubara, termasuk pergerakan orang, barang, dan aspek kedaulatan teritorial.(**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan MIK meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Bulu Duri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, Rabu (30/9/2026).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan disaksikan warga. Jembatan tersebut dibangun melalui kolaborasi Polres Dairi dan masyarakat untuk mempermudah akses serta mobilitas warga, khususnya menuju kawasan perladangan dan sebagai penghubung antardusun.

[adsense]

Kegiatan itu dihadiri Waka Polres Dairi Kompol Hadi Sucipto SH, Kabag SDM AKP Sintong Simanjuntak SH, Kapolsek Silima Pungga-pungga Iptu JP Karo Sekali, perwakilan Pemkab Dairi, Kepala Desa Bulu Duri Tumpak Lumban Tobing, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi kepolisian dan masyarakat dalam mendukung kemajuan desa.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Dairi Ungkap 34 Kasus Narkotika, Sita 70,3 Kg Ganja

"Dengan adanya pembangunan jembatan ini, mudah-mudahan dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam keseharian," katanya.

[adsense]

Kapolsek Silima Pungga-pungga Iptu JP Karo Sekali mengapresiasi dukungan masyarakat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Menurutnya, jembatan itu merupakan bentuk kepedulian dan persembahan Polres Dairi kepada masyarakat Desa Bulu Duri.

[adsense]

Kepala Desa Bulu Duri Tumpak Lumban Tobing menyampaikan terima kasih kepada Polres Dairi dan masyarakat yang telah bergotong royong sehingga pembangunan jembatan dapat terlaksana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Dairi atas bantuan dalam pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini. Walaupun tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan jembatan, berkat dukungan dan kerja sama yang ada, pembangunan ini dapat terlaksana," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian di rumah warga Jalan Rawa Cangkuk, Kecamatan Medan Denai, akhirnya terungkap. Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Area menangkap seorang pria, Togap Torop Bako (39) warga Jalan Rawa Cangkuk yang mencuri satu handphone dan tabung gas elpiji Kg milik warga.

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin melalui keterangan resminya, Rabu (30/9/2026) siang membenarkan adanya pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan pada, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Penangkapan dilakukan setelah personel Unit Reskrim melakukan penyelidikan atas laporan korban.

[adsense]

"Kasus ini bermula pada 7 Juni 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, korban Nurmalis (54) terbangun untuk melaksanakan salat Subuh. Korban kemudian mendapati pintu depan rumah dalam keadaan terbuka. Saat memeriksa kondisi rumah, korban menyadari satu tabung gas elpiji 3 Kg telah hilang. Tidak hanya itu, satu handphone Vivo Y04S warna hijau yang sebelumnya berada di ruang tamu juga raib," ujar Kapolsek.

Korban lanjut Yaqin, kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV). Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria yang tidak dikenal masuk dan mengambil handphone serta tabung gas tersebut. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Medan Area dengan Nomor: LP/B:316/VI/2026/SPKTtanggal 7 Juni 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelaku Maling Bongkar Rumah Guru Ditangkap Saat Duduk Bersama Sekuriti

Ia menambahkan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut sedang duduk di pinggir Jalan Rawa Cangkuk II Gang Tapanuli.

[adsense]

"Petugas kemudian bergerak ke lokasi. Tanpa perlawanan, polisi mengamankan Togap dan membawanya bersama barang bukti ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaan, Togap mengakui telah melakukan pencurian di rumah Nurmalis. Handphone milik korban disebut telah dijual kepada seorang pria berinisial A di kawasan Jalan Selambo Toba dengan harga Rp 800 ribu. Sementara tabung gas elpiji 3 Kg dijual kepada seseorang berinisial K seharga Rp 100 ribu. Menurut keterangan tersangka, uang hasil penjualan barang curian tersebut kemudian digunakan untuk bermain judi slot dan membeli sabu.

[adsense]

"Togap bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam kasus jambret dengan Pasal 365 KUHP pada 2012, dengan lokasi perkara di Jalan Wahidin. Selain itu, tersangka juga pernah menjalani hukuman dalam kasus narkoba pada 2018," ungkapnya.

"Atas perbuatannya, Togap diproses dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf e KUHPidana Tahun 2023," tambah Kapolsek mengakhiri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM mendesak pemerintah tidak menjadikan data digital sebagai patokan mutlak dalam menentukan desil masyarakat, karena data transaksi dan konektivitas berbagai sistem belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, sehingga perlu diverifikasi langsung di lapangan.

Menurut Ihwan Ritonga, integrasi data kependudukan dengan berbagai lembaga memang penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, data tersebut tidak seharusnya digunakan secara mentah, terutama ketika masyarakat keberatan dengan penetapan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonominya.

[adsense]

"Karena sekarang semua sudah terkoneksi, termasuk KTP. Tetapi ketika ada masyarakat yang keberatan karena tiba-tiba masuk desil tertentu, perlu dilihat lagi kondisi sebenarnya. Jangan data yang ada langsung dianggap menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang," kata Ihwan Ritonga kepada wartawan, Rabu (30/9/2026) di DPRD Sumut.

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, seseorang bisa saja tercatat pernah mengambil kredit mobil atau sepeda motor sehingga transaksi tersebut terbaca sebagai indikator kemampuan ekonomi. Padahal, kepemilikan atau cicilan kendaraan tidak otomatis menunjukkan keluarga tersebut tergolong mampu.

[adsense]

Baca Juga:

• Teman Dekat Eks Presiden Venezuela Akui Cuci Uang, Rp3,5 Triliun Diserahkan ke AS

Karena itu, Ihwan meminta pemerintah melibatkan aparat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang dinilai tidak sesuai. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh penetapan desil juga harus diberi ruang menyampaikan keberatan sekaligus memperbaiki data.

[adsense]

"Kalau ada kasus seperti ini, survei lagi. Jangan hanya mengambil data dari koneksi berbagai sistem, lalu dianggap sudah final. Pemerintah harus turun melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya, dengan melakukan verivikasi ulang atau perbarui data masyarakat secara berkala," tegasnya.

Ihwan menamnahkan, pemutakhiran data sangat penting karena penetapan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah, termasuk dukungan pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga terus berubah sehingga data lama berpotensi tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.

[adsense]

"Ekonomi masyarakat tidak menetap, ada yang sebelumnya mampu kemudian jatuh ekonominya, ada yang sebaliknya. Karena itu data harus diperbarui secara berkala. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat hanya karena data lama," katanya.

Ihwan juga mendorong pemerintah membangun sistem pendataan yang transparan dengan menjelaskan dasar penetapan desil serta menyediakan mekanisme koreksi bagi masyarakat. Jelaskan kriterianya dan berikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki kalau memang ada kesalahan data.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 98 siswa SMAN 1 Pematangsiantar antusias mengikuti sosialisasi Program Paham AI yang digelar Polres Pematangsiantar, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di SMAN 1 Jalan Parsoburan, Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat itu dipimpin KBO Sat Samapta Iptu Pitra Jaya Surya Putra bersama personel Polres dan Polsek Siantar Selatan.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, KBO Sat Samapta Iptu Pitra mengatakan, dalam sosialisasi, siswa dibimbing registrasi akun melalui http://Senopatiacademy.id, mengikuti pembelajaran interaktif Modul 01, 02, 11 dan 22, serta mengerjakan pre-test dan post-test.

"Mereka juga mengikuti permainan edukatif 'Cerita Jeda' di fitur Lab AI," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Polres Pematangsiantar Serahkan 10 Ton Jagung ke Bulog

"Selama pelaksanaan, sosialisasi program paham AI berjalan lancar, aman dan kondusif," tukasnya.

[adsense]

Sambung Pitra, kegiatan ini menjadi upaya Polres Pematangsiantar mendorong pelajar mengenal dan memanfaatkan teknologi AI secara positif, bijak dan bertanggung jawab. (**)

[adsense]

[adsense]

UPT Puskesmas Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), melaksanakan kegiatan sosialisasi menyeluruh terkait Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Doloksanggul, Selasa (29/9/2026).

Kepala UPT Puskesmas Matiti, Hartati Nababan SKM MKM mengatakan, kegiatan ini diadakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman seluruh jajaran tenaga kesehatan mengenai standar, tolok ukur, serta mekanisme penilaian kinerja yang menjadi dasar pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

[adsense]

Kapitasi Berbasis Kinerja atau KBK merupakan sistem pembayaran insentif yang diberikan berdasarkan capaian indikator kinerja pelayanan, yang mengaitkan alokasi dana dengan kualitas, ketepatan, dan kelengkapan layanan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[adsense]

Baca Juga:

• Puskesmas Matiti Beri Penghargaan kepada Dua Petugas Berprestasi

[adsense]

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kepala puskesmas, para dokter, tenaga perawat, bidan, petugas gizi, staf administrasi, serta perwakilan resmi dari BPJS Kesehatan Cabang Doloksanggul.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta dibekali penjelasan mendalam mengenai setiap indikator penilaian kinerja, cara pencapaian target, mekanisme pelaporan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan data yang dapat mempengaruhi hasil penilaian.

[adsense]

Kepala UPT Puskesmas Matiti menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

[adsense]

Pemahaman yang baik terhadap indikator KBK akan memandu seluruh langkah kerja petugas agar lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada kepuasan serta kebutuhan warga yang berobat.

[adsense]

"Melalui pemahaman yang tepat terhadap indikator kinerja, kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang datang ke Puskesmas Matiti mendapatkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat waktu, tetapi juga lengkap, menyeluruh, dan bermutu sesuai standar nasional. KBK bukan sekadar soal angka atau laporan, melainkan cermin sejauh mana kami bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat yang dipercayakan kepada kami," ujarnya.

[adsense]

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas Matiti telah memiliki pemahaman yang sama mengenai indikator KBK, mengetahui target yang harus dipenuhi, serta mampu menerapkannya dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Kolaborasi yang telah terjalin diperkuat kembali dengan komitmen bersama untuk terus berkoordinasi, saling memberi masukan, dan memantau perkembangan capaian secara berkala, tutup Hartati. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gen Z dan Milenial antusias mengikuti sekolah gratis khusus fokus tentang properti yang diadakan Bungsuland Academy. Agenda tersebut diadakan mengingat industri properti di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar.

Mulai dari pemenuhan kualitas pembangunan, kompleksitas legalitas, strategi penjualan, hingga angka backlog perumahan nasional yang masih menyentuh hampir 10 juta unit.

[adsense]

Direktur Bungsuland Academy, Hafiz Hamzah, Rabu (30/9/2026) mengatakan hal tersebut saat membuka sekolah gratis tersebut.

Menurutnya, inisiatif tersebut dalam merespons kondisi tersebut, Bungsuland Property mengambil langkah konkret dengan menghadirkan Bungsuland Academy, sebuah program pembelajaran bisnis properti terintegrasi yang berfokus pada sektor rumah subsidi.

[adsense]

Langkah strategis ini, lanjutnya, diinisiasi Bungsuland Academy dalam mengajak generasi muda—khususnya Gen Z dan Milenial—untuk naik kelas (next level) dengan berani memulai langkah menjadi pengusaha di industri properti. Sekolah dimulai Selasa (29/9/2026) dengan pengenalan dan fokus pendalaman.

Acara berlangsung khidmat serta mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pemerintahan, asosiasi, pelaku industri papan atas, hingga sektor perbankan.

[adsense]

Hadir dari unsur pemerintahan, hadir Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut serta Bupati yang diwakili oleh Kepala Dinas Cipta Karya.

Dukungan dari sektor industri dan asosiasi diperkuat oleh kehadiran Ketua Umum DPP APERSI Bapak Dedi beserta rombongan, Direktur Pesona Kahuripan Group Mas Angga Budi Kusuma, serta Direktur PT Kawah Group Mas Ridwan.

[adsense]

Sektor finansial juga memberikan komitmen penuh melalui kehadiran para petinggi perbankan.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas bahwa ekosistem industri properti siap mendukung penuh lahirnya generasi baru pengembang perumahan subsidi di Indonesia.

[adsense]

"Kehadiran Bungsuland Academy lahir dari refleksi mendalam terhadap perjalanan sang Ayah yang membangun bisnis properti secara otodidak," tambah Hafiz Hamzah.

Ia mengamati bahwa banyak pengembang properti pemula menghadapi benturan keras di lapangan akibat kurangnya kesiapan ilmu yang matang.

[adsense]

"Permasalahan klasik seperti sengketa legalitas, kendala teknis pembangunan, hingga kegagalan strategi pemasaran sering kali menjadi batu sandungan yang fatal," ujarnya.

Oleh karena itu lanjutnya jika ada wadah pendidikan formal yang khusus membedah seluk-beluk properti secara komprehensif, risiko-risiko tersebut dapat diminimalisasi untuk menyelesaikan akar masalah industri dari hulu.

[adsense]

"Dasar pemikiran inilah yang melahirkan Bungsuland Academy dengan dukungan penuh dari sang Ayah selaku mentor dan Direktur Utama," jelasnya.

Guna menyajikan pendidikan yang berkualitas dan aplikatif, Bungsuland Academy berkomitmen menghadirkan para pengajar ahli (expert) yang berkompeten di bidangnya.

[adsense]

Para mentor dan instruktur akademi ini berasal dari berbagai lintas sektor kritikal, mulai dari Kementerian Perumahan, praktisi perbankan, pelaku bisnis properti senior, notaris/PPAT, ahli teknik sipil, hingga pakar digital marketing.

Menariknya, seluruh program pelatihan dan pembelajaran di Bungsuland Academy ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun sebagai bentuk kontribusi sosial dalam membangun kapasitas SDM Indonesia.

[adsense]

Melalui wadah edukasi ini, Hafiz Hamzah berharap generasi muda tidak hanya sekadar menjadi penonton, melainkan mampu bertransformasi menjadi pengusaha properti baru yang tangguh.

Melalui lahirnya developer-developer muda, diharapkan akan tercipta multiplier effect yang positif bagi perekonomian nasional. Tujuan besar dari program ini adalah membawa teman-teman Gen Z dan Milenial ke tingkat yang lebih tinggi.

[adsense]

"Ketika mereka berhasil menjadi pengusaha, mereka akan membuka lapangan pekerjaan baru, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya membantu menggerakkan roda ekonomi bangsa serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Mari bersama-sama membekali diri dengan ilmu, tumbuh bersama, dan sukses bersama untuk kemajuan properti Indonesia," pungkas Hafiz.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Taput, Romusa Simanungkalit mendampingi Wakil Ketua DPRD Taput, Dedy Hendra Hutabarat melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (25/9/2026)

Kunjungan strategis tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, membahas penguatan tata kelola data kependudukan dan mencari solusi atas berbagai tantangan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang dihadapi masyarakat Taput saat ini.

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Taput, Dedy Hendra Hutabarat pada kunjungan tersebut menyampaikan, bahwa langkah koordinasi ini sangat penting agar regulasi dan kebijakan di tingkat daerah berjalan selaras dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

"Sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif merupakan kunci utama. Kunjungan konsultasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan Adminduk bagi masyarakat Taput berjalan semakin cepat, mudah, transparan, dan menjangkau hingga ke pelosok desa," ujar Dedy Hutabarat.

[adsense]

Baca Juga:

• PN Sibuhuan Kampanyekan Tolak Suap dan Gratifikasi

"Kami mengapresiasi dukungan dari Pimpinan DPRD Taput yang terus berkomitmen mengawal peningkatan pelayanan publik, " jelasnya.

[adsense]

Menurutnya, melalui konsultasi dengan Dinas PMD-Dukcapil Provinsi Sumatera Utara itu, pihaknya mengharapkan mendapatkan masukan teknis serta dukungan kebijakan untuk mengatasi kendala di lapangan, demi terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan yang merata bagi seluruh warga Taput.

Kunjungan konsultasi dan koordinasi tersebut disambut baik oleh jajaran Dinas PMD-Dukcapil Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Diharapkan, hasil dari pertemuan tersebut dapat segera diimplementasikan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan Adminduk yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Taput.

Saat ini, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin baik. Masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan semakin terlayani dengan baik, proses cepat dan tidak perlu mengantri lama lagi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Resor (Polres) Dairi mengungkap 34 kasus narkotika dengan 44 tersangka selama periode Juli-September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 26,99 gram sabu, 70.316,88 gram atau sekitar 70,3 kilogram ganja, serta 21 batang pohon ganja.

Hal itu disampaikan Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan MIK didampingi Wakapolres Dairi Kompol Hadi Sucipto, Kasat Narkoba Iptu Marlon Hutapea MH dan Kasi Humas AKP Syahril Ramadan dalam konferensi pers di Mapolres Dairi, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Kapolres mengatakan, dari 34 kasus yang diungkap, delapan di antaranya tergolong kasus besar.

"Periode Juli-September 2026, Polres Dairi mengungkap 34 kasus narkotika dengan tersangka 44 orang. Dari 34 kasus, ada delapan yang tergolong kasus besar," kata Otniel.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Edarkan Sabu, Pemuda 18 Tahun Ditangkap di Binjai

Karena curiga, petugas kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah paket yang diduga narkotika golongan I jenis ganja. Namun, tidak ditemukan pemilik maupun orang yang menguasai ganja tersebut. Polisi menduga pemiliknya melarikan diri dan hingga kini masih dalam penyelidikan.

[adsense]

"Mobil beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolres Dairi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 70 bal ganja yang dikemas dan dilakban dengan berat keseluruhan mencapai 70.200,20 gram," tambahnya.

Selain pengungkapan tersebut, polisi juga mengungkap sejumlah kasus narkotika lainnya di sejumlah wilayah Kabupaten Dairi. Kasus sabu seberat 1,17 gram di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Tanah Pinem, dengan tersangka REP. Kemudian sabu 1,07 gram di Dusun Kampung Jawa Seberang, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem, dengan tersangka SMIT.

[adsense]

Polisi juga mengungkap kepemilikan sabu seberat 13,28 gram di Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang, dengan tersangka AS. Selanjutnya, sabu seberat 2,08 gram di Desa Bertungen Julu, Kecamatan Tigalingga, dengan tersangka ANT. Sementara di Desa Lumban Sihite, Kecamatan Lae Parira, polisi mengamankan sabu seberat 3,43 gram dengan tersangka IN dan JS.

Kasus ganja, polisi mengungkap kepemilikan 8,92 gram ganja dan 21 batang pohon ganja di Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem, dengan tersangka AP. Polisi juga mengamankan ganja seberat 22,54 gram di Dusun VII, Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang, dengan tiga tersangka, yakni LCS, IFM dan SB.

[adsense]

Kapolres menegaskan, pengungkapan kasus narkotika tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Dairi memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Pengungkapan kasus masih terus dikembangkan, terutama terkait asal-usul dan jaringan pemasok narkotika yang berhasil diamankan.

"Mari kita saling bergandengan tangan dalam memberantas narkoba. Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dan memberitahukan kepada kami apabila menemukan adanya peredaran narkoba, baik melalui petugas di tingkat desa hingga Polsek maupun melalui call center 110," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar menekankan, perubahan KUHP dan KUHAP bukan sekadar pergantian dan pembaruan regulasi.

Perubahan kedua undang-undang (UU) tersebut membawa transformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola kerja, dan praktik penegakan hukum.

[adsense]

Oleh karena itu Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI terus memperkuat kompetensi jaksa dalam menghadapi perubahan fundamental sistem hukum pidana nasional.

Namun pelatihan tidak boleh berhenti pada pengenalan mengenai apa saja yang berubah dalam KUHP dan KUHAP.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aluminium Alloy Inalum Divonis, Dirut PASU 14 Tahun dan 3 Eks Pejabat Inalum 7 Tahun

Dan juga bagaimana kita membangun kesamaan persepsi agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum di lapangan? Inilah yang menjadi tantangan kita bersama," ujar Harli.

[adsense]

Penekanan ini disampaikan Harli saat membuka Pelatihan Teknis Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pemantapan Pembaruan Hukum Acara Pidana berdasarkan UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP di Sentra Diklat, Surabaya, Senin (28/9/2026).

Pelatihan berlangsung hingga 2 Oktober 2026, dengan peserta 200 para Kasi Pidum, Kepala Subseksi, Jaksa Fungsional Pidum dari Kejati dan Kejari di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku Utara, serta Jaksa Fungsional Badiklat Kejaksaan RI.

[adsense]

Menurut Harli, keberhasilan pembaruan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas UU yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum (APH) dalam memahami dan menerapkannya.

Karena itu, setiap jaksa dituntut memiliki pemahaman yang utuh dan tidak parsial terhadap KUHP dan KUHAP baru. Selain itu perlu membangun kesamaan pemahaman dan keseragaman penerapan KUHP dan KUHAP di lingkungan Kejaksaan RI.

[adsense]

Begitu juga perubahan hukum tidak berhenti pada perubahan teks dan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan cara berpikir para jaksa.

Jaksa harus memahami filosofi di balik norma, menggunakan kewenangan secara proporsional, serta menjadikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai orientasi dalam menjalankan tugas.

[adsense]

Dan keberhasilan pelatihan tidak boleh diukur hanya dengan diterimanya sertifikat.

"Selain Surabaya, pelatihan serupa akan dilaksanakan di Palembang, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Tapi keberhasilan pelatihan tidak boleh diukur hanya dengan diterimanya sertifikat," ujar Kabandiklat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

FOKSI (Federasi Olahraga Kabaddi Indonesia) Kota Pematangsiantar berhasil menorehkan prestasi di Kejuaraan Kabaddi Sumatera Utara (Sumut).

"Tim putri FOKSI Kota Pematangsiantar meraih dua gelar sekaligus yakni Juara I kategori National Style dan Juara II kategori Super Five," kata Ketua FOKSI, Daniel Silalahi SPd didampingi Sekretaris yang juga pelatih, Timbul Pasaribu SPd kepada harianSIB.com, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Prestasi yang diraih tidak terlepas dari pembinaan dan kerja sama Foksi Pematangsiantar serta dibina oleh Monang Hutapea, S.Pd juga para pelatih yang mendampingi atlet pada kejuaraan tersebut, Dortua Hutapea, S.Pd., Ray Hutabarat, S.Pd.,,Apriandi Halolo, S.Pd.

Daniel merasa senang dan syukur atas pencapaian yang diraih para atlet kabaddi Kota Pematangsiantar, karena pestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan perjuangan para atlet selama menjalani latihan dan persiapan menghadapi pertandingan.

[adsense]

Raihan dua gelar yang didapat ini menjadi motivasi bagi FOKSI Kota Pematangsiantar untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.

Semoga kedepan FOKSI Kota Pematangsiantar dapat berprestasi baik tingka provinsi, nasional hingga internasional," ungkapnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Wahyudi SSos MM dari jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang DKPP di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dalam putusannya, DKPP menyatakan Wahyudi terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selain dicopot dari jabatan ketua, Wahyudi juga dijatuhi sanksi peringatan terakhir.

[adsense]

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026. Wahyudi menjadi teradu setelah dilaporkan istrinya, Ambar Lestari, melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Fadli Nasution & Partner.

Aduan yang diperiksa DKPP berkaitan dengan dugaan pernikahan siri tanpa izin, dugaan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, penelantaran, serta dugaan kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang KSOP Belawan, Saksi sebut Penerimaan Jasa Pelabuhan Telah Disetor ke Negara

Dalam persidangan, majelis memeriksa keterangan dan alat bukti dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

[adsense]

Usai putusan dibacakan, muncul pemberitaan yang menyebut Wahyudi diberhentikan dari Bawaslu Labuhanbatu.

Namun, Wahyudi memberikan klarifikasi bahwa pemberhentian yang dijatuhkan DKPP hanya berkaitan dengan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu, bukan sebagai anggota Bawaslu.

[adsense]

Melalui rilis persnya, Rabu (30/9/2026), Wahyudi menyebut putusan DKPP mengabulkan sebagian tuntutan pemohon.

Ia juga menegaskan bahwa dalam pertimbangan majelis, dirinya dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga maupun menelantarkan anak.

[adsense]

Wahyudi juga menyampaikan bahwa dirinya tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ia menyebut telah membuka tabungan dan menyediakan kartu ATM untuk mereka, serta membeli sepeda motor untuk menunjang kebutuhan transportasi anak-anaknya.

"Kami menghormati seluruh proses persidangan dan putusan etik yang dijatuhkan oleh DKPP. Namun penting untuk kami luruskan kepada publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran: saya tidak diberhentikan sebagai anggota Bawaslu," sebut Wahyudi dalam keterangannya.

[adsense]

Menurut Wahyudi, tugas dan kewajibannya sebagai anggota Bawaslu Labuhanbatu tetap berjalan sesuai ketentuan. Ia juga menyatakan akan terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu di Kabupaten Labuhanbatu.

Komisioner Bawaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe, membenarkan putusan DKPP tersebut. "Ya, benar diberhentikan dari jabatan ketua. Putusan DKPP juga memberikan peringatan keras terakhir. Namun Wahyudi, sesuai putusan itu, masih tetap komisioner Bawaslu Labuhanbatu," sebut Makmur.

[adsense]

Pasca-putusan DKPP, tambahnya, Bawaslu Labuhanbatu kemudian menggelar pleno untuk menentukan pimpinan baru. Dari hasil pleno tersebut, Dr Arman terpilih menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menggantikan Wahyudi. (**)

[adsense]

[adsense]

Sidang perkara korupsi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan, menghadirkan 4 saksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Siswati Sinaga selaku Kepala Sesi Lalulintas KSOP Belawan.

[adsense]

Dalam keterangan, Siswati menyampaikan, sektor kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan dikelola bersama PT Pelindo.

Dia pun menyampaikan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan jasa kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan sepengetahuannya telah dicatat dan diserahkan kepada negara.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Sukarame Tewas Gantung Diri di Pohon Mangga

"Ya, kaget begitu dibilang banyak kapal yang disebut tidak bayar. Kita krooscek hingga ke Pelindo, ternyata sudah bayar," lanjutnya.

[adsense]

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan, turut menghadirkan Jhoni selaku Kasi Patroli dan Penindakan KSOP Belawan, bersama Ade Arianto dan Andika.

Dalam perkara ini, empat terdakwa adalah Wisnu Handoko selaku Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023 dan

[adsense]

Sapril Heston Simanjuntak (SHS) yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2024. Kemudian Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA).

Satu terdakwa lainnya adalah Rivolino kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode 2023-2024.

[adsense]

Dalam dakwaan jaksa, menyebutkan adanya dugaan korupsi sektor PNBP di Pelabuhan Belawan ini terjadi pada 2023-2024, berdasarkan perhitungan akuntan publik.

Berdasarkan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) yang terbit, diperoleh data kapal berukuran Grose Tonase (GT) di atas 500 tidak masuk dalam data rekonsiliasi wajib pandu sehingga terjadi dugaan penyelewengan pendapat negara sebesar Rp1.496.104.645.

[adsense]

Dr Hepy Laia kuasa hukum Rivolino mencatat keterangan saksi yang semakin menunjukkan adanya kekeliruan pada saat proses penyidikan.

"Para saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik, tidak ditunjukkan yang menjadi tuduhan kepada Rivo soal yang mengakibatkan kerugian PNPB, Rp 1,4 milliar. Terbukti juga kami pertanyakan kepada saksi Ade, bahwa pada saat audit dari Kantor Akuntan Publik, tidak ada mencocokkan data sebagaimana data yang didapatkan oleh auditor dan akuntan publik dengan data yang ada di KSOP Belawan," kata Hepy.

[adsense]

Hepy mengatakan, empat saksi yang merupakan mantan bawahan Rivo juga mengaku tidak pernah merubah data kapal yang mendapatkan navigasi di Pelabuhan Belawan.

"Tadi juga kan sudah pertanyakan kepada Ade selaku saksi terkait masalah berita acara rekonsiliasi. Artinya, berita acara rekonsiliasi itu yang melaksanakannya itu kan ada dua, dari KSOP dan Pelindo. Dan sudah clear di situ semua," sambung Hepy.

[adsense]

Hepy menyampaikan dakwaan terhadap Rivo sangat perlu diuji kebenarannya. Sebab kleinya didakwa merugikan negara karena tidak dilakukannya pengawasan dan verifikasi, sehingga tidak adalan pembayaran jasa pandu tunda kapal.

"Sementara saksi juga menyatakan sudah terbayarkan. Dari mana ceritanya ini bisa menimbulkan kerugian, sementara sudah masuk pemasukan negara," ujarnya.

[adsense]

Sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksi pun akan kembali dilaksanakan pada 5 Oktober 2026. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memanggil 5 saksi di KSOP Belawan untuk dimintai keterangan. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang warga Dusun Brotan, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), ditemukan tewas gantung diri di Dusun Brotan, Rabu (30/9/2026).

Informasi diperoleh, korban gantung diri di pohon mangga di depan rumah korban.

[adsense]

Tidak lama setelah korban ditemukan tewas, polisi dan TNI datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan oleh TKP.

Perangkat Desa Sukarame, AR Panjaitan, membenarkan, warga Brotan itu meninggal dunia karena gantung diri di pohon mangga di depan rumah korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Sukarame dengan Aek Kanopan Timur Berbiaya Rp 631 Juta Lebih Mulai Dikerjakan

Pastinya, kata AR Panjaitan lagi, polisi sudah berada di lokasi tempat korban ditemukan gantung diri untuk melakukan olah TKP.(**)

[adsense]

[adsense]