[adsense]

Komisi E DPRD Sumut mengingatkan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA/SMK di Sumut harus transparan dan berkeadilan bagi seluruh calon siswa, agar tidak melenceng dari semangat awal reformasi dalam sistem penerimaan peserta didik di Sumut.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM dan Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) melalui telepon di Medan menanggapi dimulainya penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA/SMK di Sumut.

[adsense]

"Mekanisme domisili tetap menjadi prioritas utama dalam seleksi peserta didik baru dan tidak tersingkir oleh dominasi nilai akademik yang dinilai berpotensi memicu ketidakadilan," ujar Subandi.

Politisi Partai Gerindra Sumut ini menilai, tujuan utama perubahan sistem dari zonasi ke domisili untuk menutup celah praktik manipulasi alamat yang selama ini kerap terjadi. Implementasinya di lapangan harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Bobby Nasutian Kunjungi Tebingtinggi, Ketua TP PKK Paparkan Program Kerja Terkait

Ditambahkan Ebenejer, sistem domisili harus hadir sebagai solusi untuk mengatasi persoalan dalam sistem zonasi yang sebelumnya berbasis jarak dan kerap dimanfaatkan dengan praktik pindah alamat demi masuk ke sekolah tertentu.

[adsense]

"Dulu zonasi berdasarkan jarak sehingga banyak terjadi permainan pindah alamat. Karena itu dibuat sistem domisili agar siswa yang memang tinggal di sekitar sekolah mendapat prioritas," kata Ebenejer yang juga Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini.

Menurut Subandi dan Ebenejer, siswa yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk diterima dibanding siswa yang tinggal lebih jauh, terlepas dari perbedaan nilai akademik.

[adsense]

Ditambahkan Ebenejer, kondisi saat ini menunjukkan adanya kecenderungan nilai akademik menjadi faktor yang terlalu dominan dalam proses seleksi. Hal itu dikhawatirkan dapat membuka ruang bagi praktik tidak sehat, termasuk dugaan manipulasi nilai rapor.

Sebagai langkah pengawasan, tambah Subandi dan Ebenejer, Komisi E menjadwalkan memanggil sejumlah kepala sekolah guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan SPMB tahun ini, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menjunjung asas keadilan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) kembali menggelar kegiatan rutin tahunan wisata edukasi yang dipusatkan di Pantai Pasir Putih Parbaba Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sollo Villa yang berada di tepi pantai berpasir halus dan menjadi

salah satu ikon wisata Danau Toba pada tanggal 6 Juni sampai 7 Juni 2026.

[adsense]

Kegiatan itu menggabungkan unsur rekreasi dan pembelajaran lapangan bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami praktik manajemen bisnis pariwisata dan pengembangan UMKM di destinasi wisata.

Muatan utama kegiatan bukan sekadar berwisata, tetapi juga penyelenggaraan seminar akademik dengan tema Manajemen Bisnis Pariwisata dan UMKM.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelatihan Turi-Turian Digelar di Taput, Cetak Penutur Muda Budaya Batak

dan mengelola pengembangan pariwisata Samosir sebagai bagian dari Kawasan Danau Toba.

[adsense]

Dekan Fakultas Ekonomi UNITA, Dr Rosalinda S Sitompul SE MM dalam relisnya, Selasa (16/6) menjelaskan, bahwa kegiatan wisata edukasi itu merupakan agenda tahunan dari Fakultas Ekonomi.

"Konsep kegiatan dirancang agar mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas tetapi juga memperoleh pengalaman langsung di lapangan tentang bagaimana teori manajemen bisnis pariwisata diterapkan dalam praktik," ujarnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, melalui kunjungan ke destinasi wisata itu dan pertemuan langsung dengan pemangku kebijakan, diharapkan mahasiswa dapat melihat secara nyata pengelolaan destinasi, pola kerjasama dengan UMKM dan dinamika industri pariwisata lokal.

"Kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber pada seminar itu. Saya menilai kesediaan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Samosir untuk berbagi pengalaman dan strategi pengembangan pariwisata Samosir merupakan bentuk dukungan konkret dunia kerja dan pemerintah daerah terhadap penguatan kualitas pendidikan tinggi khususnya di Fakultas Ekonomi UNITA," terangnya.

[adsense]

Kadis Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetti Naibaho dalam paparannya menjelaskan secara rinci bagaimana strategi dan manajemen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memajukan sektor pariwisata sehingga mampu berkembang pesat dan menjadi tujuan favorit wisatawan domestik

maupun mancanegara.

[adsense]

"Dalam mengembangkan pariwisata, sajgat penting pengelolaan destinasi secara terpadu, mulai dari penataan objek wisata, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan promosi digital, hingga pelibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM di sekitar objek wisata," jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan pariwisata Samosir tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha wisata dan komunitas lokal yang bersama-sama menjaga keindahan alam, kebersihan, kenyamanan wisatawan serta membuka peluang ekonomi baru melalui usaha kecil dan menengah.

[adsense]

Seminar tersebut dipandu dengan tertib oleh pembawa acara Dosen Fakultas Ekonomi Dahlia N Siallagan SE MM.

Untuk sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator Benyamin Nababan SH SPd MM.

[adsense]

Berbagai pertanyaan diajukan mahasiswa, mulai dari strategi promosi destinasi Samosir, pengembangan atraksi wisata baru, peran UMKM dalam rantai nilai pariwisata, hingga tantangan pengelolaan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di kawasan wisata.

Diskusi berlangsung interaktif dan menggambarkan antusiasme mahasiswa dalam memahami peluang dan tantangan bisnis pariwisata ke depan.

[adsense]

Kegiatan wisata edukasi itu juga dihadiri oleh jajaran pimpinan UNITA yaitu Pembantu Rektor I UNITA Talenta Marbun SE MSi, Pembantu Rektor II Herta Manurung SE MM, Dekan Fakultas Ekonomi Dekan Dr Rosalinda S Sitompul SE MM, Pembantu Dekan Ronal D Sihaloho SE MSi, Pembantu Dekan II Erlianti Simanjuntak SSos MM, dan Ketua Prodi Manajemen Ester M Siagian SE MM dan para dosen Fakultas Ekonomi yaitu Niarita Bukit SE MSi, Hotlan Purba SE MM, Benyamin Nababan SH SPd MM, Nurlinawati Simanjuntak SE MM, Dahlia N Siallagan SE MM dan David YD Mahulae SE ME yang mendampingi

mahasiswa selama kegiatan berlangsung.

[adsense]

Sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan, acara seminar ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa Ulos kepada Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetti Naibaho SSos.

Pemberian Ulos itu melambangkan penghargaan atas kontribusi dan dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir terhadap kegiatan akademik

[adsense]

Fakultas Ekonomi UNITA sekaligus sebagai simbol penguatan hubungan baik antara dunia kampus dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi lokal di kawasan Danau Toba.

Melalui kegiatan wisata edukasi di Pantai Pasir Putih Parbaba dan Sollo Villa itu, diharapkan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi UNITA mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai potensi dan pengelolaan bisnis pariwisata sekaligus terinspirasi untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan sektor

[adsense]

pariwisata yang berkelanjutan di daerah masing-masing.

Lokasi pantai yang indah dan tengah berkembang sebagai destinasi unggulan di Samosir menjadikan kegiatan itu semakin relevan dengan materi yang dipelajari di bangku kuliah dan diharapkan akan menjadi bekal berharga bagi mahasiswa ketika kelak terjun ke dunia kerja dan usaha. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Barus, Tarmizi, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagai upaya memperkuat sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di wilayah kerja Tapanuli Tengah dan sekitarnya, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan Kalapas disambut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Hendra Utama Sotardodo, beserta jajaran sekaligus membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, termasuk penguatan koordinasi dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

[adsense]

Kalapas menyampaikan bahwa sinergitas yang baik antara Lapas dan PN merupakan bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

"Hubungan koordinasi yang baik antar APH sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal," katanya seraya berharap melalui silaturahmi ini kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

Ketua PN Sibolga, pada kesempatan itu turut menyambut baik kunjungan Kalapas Barus dan berharap komunikasi serta koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Pengadilan Negeri Sibolga dan Lapas Kelas III Barus dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

[adsense]

Pertemuan dalam kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta kolaborasi antarlembaga. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan SH MH menemui Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, guna menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di sektor kesehatan, khususnya terkait sarana dan prasarana (sarpas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu (pustu) yang tersebar di wilayah Kabupaten Humbahas di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan itu, dibahas berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah.

[adsense]

Bupati yang saat itu didampingi Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Alexander Gultom, serta Direktur RSUD Doloksanggul dr Tiar Lusiana Sihombing menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah fasilitas kesehatan di Humbahas masih memerlukan penambahan dan pembenahan, baik dari sisi bangunan, peralatan medis maupun sarana penunjang lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Puskesmas Matiti Ikut Amankan Pelayanan Kesehatan Piala Bupati Humbahas

Dalam pertemuan tersebut, bupati juga memaparkan sejumlah usulan prioritas yang mencakup transformasi pelayanan kesehatan primer hingga pelayanan kesehatan lanjutan.

[adsense]

Untuk pelayanan kesehatan primer, Pemkab Humbahas mengusulkan renovasi Puskesmas dan Pustu, pengadaan armada ambulans, serta pemenuhan peralatan medis yang lebih modern.

Sementara untuk pelayanan kesehatan lanjutan, Pemkab Humbahas mengajukan usulan strategis berupa relokasi RSUD Doloksanggul guna meningkatkan kapasitas pelayanan dan kemampuan penanganan medis rumah sakit.

[adsense]

"Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung fasilitas yang memadai. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar rumah sakit dan Puskesmas di Humbahas semakin siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Oloan.

Ia juga berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemkab Humbahas.

Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan primer sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

[adsense]

Menurut Menkes, prinsip utama pembangunan kesehatan adalah pendekatan preventif, yakni menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat.

"Pemerintah Daerah Humbahas harus terus meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan primer, salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah preventif ini sangat krusial untuk menekan biaya kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun," kata Budi Gunadi Sadikin. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus kematian Luis David Hutabarat (33) yang memicu gelombang kemarahan warga hingga berujung pada pembakaran fasilitas PT Agrinas Palma Nusantara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diduga melibatkan pihak pengamanan perusahaan. Bahkan disebut-sebut diduga ada oknum tentara di bidang pengamanan perusahaan tersebut.

Dandim 0209 Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji SSos MIP mengakui adanya oknum TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam kasus yang saat ini telah ditangani aparat penegak hukum.

[adsense]

Saat dikonfirmasi jurnalis harianSIB.com, Dandim 0209/LB Letkol Kav Hanung Kaptiaji menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan kembali ke Rantauprapat usai mengikuti rapat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jakarta. Informasi yang diterimanya dari anggota di lapangan serta hasil koordinasi dengan pihak kepolisian, terdapat 2 oknum yang menjadi sorotan dalam kasus tersebut.

"Kebetulan posisi saya saat ini sedang di jalan kembali ke Rantauprapat dari Jakarta setelah mengikuti rapat di Mabes TNI. Berdasarkan informasi dari anggota di lapangan dan hasil koordinasi dengan Polres, memang ada satu oknum TNI AD yang dimaksud. Yang bersangkutan merupakan anggota dari satuan di luar Kodam I/Bukit Barisan dan bukan anggota Kodim Labuhanbatu. Saat itu beliau sedang menjalankan penugasan di PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara satu orang lainnya merupakan purnawirawan TNI AD," sebut Dandim menjawab konfirmasi wartawan, Rabu (17/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Dalami Kasus Kematian Warga di Labura, 10 Saksi Diperiksa

"Proses pemeriksaan masih berjalan. Subdenpom dan Polres sedang bekerja. Apabila nantinya terbukti, maka akan dilakukan penanganan sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

[adsense]

Ia juga memastikan akan memantau langsung perkembangan kasus tersebut setelah tiba di Rantauprapat.

"Setelah saya kembali ke Rantauprapat, akan saya cek sejauh mana proses yang sudah berjalan," sebutnya.

[adsense]

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menewaskan seorang warga. Aparat berwenang terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan memastikan penanganan berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, aparat masih menunggu hasil visum dan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban, sekaligus mengungkap secara terang peristiwa yang menewaskan korban, Luis David Hutabarat.

[adsense]

"Hasil visum dan autopsi masih kami tunggu dari pihak rumah sakit dan Polres Labuhanbatu. Semua proses harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang kuat," ujar Hanung Kaptiaji.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Dandim 0209/LB terus berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu untuk mengawal pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan melakukan koordinasi terkait peristiwa yang menyita perhatian publik itu.

[adsense]

"Saya sudah melaporkan perkembangan kasus ini kepada Danrem dan Pangdam. Kami akan terus mengawal proses hukum agar kasus ini terbuka dan memberikan keadilan bagi semua pihak," sebut Hanung. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebingtinggi menyambut hangat kunjungan lapangan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penilaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, Rabu (17/6/2026). Prosesi penyambutan yang berpusat di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus dan kader kota untuk memperlihatkan capaian program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi, Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, bersama Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rambutan Muhammad Hersan, para lurah, serta perwakilan dari PT Inalum, PTPN, PT Mahakam, dan Bank Sumut menyambut langsung kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, beserta rombongan tim penilai provinsi.

[adsense]

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kehadiran tim monitoring provinsi. Menurutnya, kunjungan ini merupakan kehormatan besar sekaligus motivasi bagi seluruh kader yang berada di garda terdepan.

"Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Provinsi Sumut dan tim hari ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi kami, tetapi juga menambah semangat seluruh kader yang telah menghijaukan pekarangan rumah demi menjaga ketahanan pangan keluarga," ungkap Ny. Hj. Susmira Wanti.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai Diperiksa Jamintel, Diduga Terkait Aduan Penyalahgunaan Wewenang

Terkait program Aku Hatinya PKK (Amalkan, Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) yang ditinjau langsung di lokasi utama, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar mempercantik pekarangan dengan tanaman hias. Lebih dari itu, program ini merupakan gerakan kesadaran keluarga untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan mandiri, gizi keluarga, sekaligus apotek hidup melalui tanaman obat keluarga (Toga), sayuran, buah-buahan, hingga peternakan dan perikanan rumah tangga.

[adsense]

"Halaman rumah warga di sini tidak dibiarkan kosong, melainkan dikelola secara teratur, indah, dan nyaman sehingga mampu menopang kebutuhan dapur sehari-hari," kata Ny. Hj. Susmira Wanti.

Langkah nyata yang dipamerkan dalam monitoring ini dinilai mampu dalam mendukung ketahanan pangan mikro di Kota Tebing Tinggi, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mengintervensi pencegahan stunting melalui penyediaan asupan gizi yang mandiri dan sehat langsung dari pekarangan sendiri.

[adsense]

Kendati demikian, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggu tetap mengharapkan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan dari tingkat provinsi agar program kerja yang berjalan dapat terus disempurnakan.

"Sinergi yang hari ini didampingi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Lingkungan Hidup akan semakin tajam dengan adanya masukan, saran dan evaluasi dari Tim Monitoring Provinsi Sumatera Utara," pungkas Ny. Hj. Susmira Wanti (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu mendalami kasus kematian Luis David Hutabarat (33), warga Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh 4 oknum petugas pengamanan PT APN Regional Sumatera Utara I Labura. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena memicu reaksi luas dari masyarakat setempat.

Penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi hingga Rabu (17/6/2026) malam, untuk mengungkap rangkaian kejadian yang berujung pada tewasnya korban dan ditemukan tergeletak di Desa Sukarame, Selasa(16/6/2026) sore. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui secara langsung maupun tidak langsung peristiwa tersebut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan, dari 10 saksi yang diperiksa, 4 orang merupakan petugas pengamanan perusahaan yang berada di lokasi saat kejadian. Keterangan mereka dinilai penting untuk menyusun kronologi secara utuh.

"Selain petugas keamanan perusahaan, penyidik juga telah memintai keterangan dari 4 warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi turut memeriksa dua anggota keluarga korban, termasuk istri korban, boru Nainggolan, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan," kata Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Panggil Simbolon dan Direktur RSUD Rantauprapat dr Ady Subrata menjawab wartawan di komplek RSUD Rantauprapat.

[adsense]

Baca Juga:

• 118 Jemaah Haji Labura Tiba Selamat di Aekkanopan

Dalam proses penyelidikan, katanya, pihaknya juga telah 2 kali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil dari olah TKP tersebut akan dipadukan dengan keterangan saksi dan bukti lainnya untuk memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani.

[adsense]

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, akan dilakukan prarekonstruksi untuk memastikan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara," sebut Wahyu.

Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara profesional, transparan dan objektif. Menurut Wahyu, timnya akan bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.

[adsense]

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden itu diduga bermula dari adanya dugaan pencurian tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara. Petugas keamanan perusahaan kemudian melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Dari rangkaian kejadian yang masih didalami penyidik itu, Luis David Hutabarat ditemukan meninggal dunia di Blok K33 areal perusahaan. Polisi masih berupaya mengungkap secara pasti penyebab kematian korban dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

[adsense]

Kabar meninggalnya korban tergeletak di perladangan memicu kemarahan warga. Massa yang mengetahui kejadian itu melakukan aksi spontan berupa pembakaran kantor dan mes perusahaan dan perusakan sejumlah fasilitas perusahaan. Situasi sempat memanas hingga menarik perhatian aparat keamanan untuk melakukan pengamanan di lokasi.

Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan situasi keamanan di Kualuh Hulu tetap kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aparat gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI akhirnya dapat menguasai kawasan Hotel Sultan. Aparat gabungan berhasil memukul mundur massa simpatisan yang menolak eksekusi Hotel Sultan.

Dikutip dari CNBC Indonesia, proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir ricuh, Kamis (18/6/2026). Itu terjadi setelah Massa simpatisan yang menolak eksekusi pengosongan tetap tidak mau bubar dan memilih bertahan di depan area Hotel Sultan.

[adsense]

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama aparat Kepolisian dan TNI kemudian mencoba masuk area Hotel Sultan. Massa simpatisan lalu melawan, memukul aparat dengan kayu serta melempari dengan botol plastik. Situasi tidak kondusif, aparat Kepolisian akhirnya menyemprotkan air ke massa simpatisan.

Massa simpatisan akhirnya dapat dipukul mundur dari area depan Hotel Sultan. Aparat gabungan dapat menguasai Hotel Sultan dan melakukan sterilisasi.

[adsense]

Sebagian aparat gabungan kemudian masuk ke dalam Hotel Sultan, sebagian lainnya tetap berjaga di luar kawasan. Pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) juga ikut mengawal pengosongan Hotel Sultan dan mendata aset-aset di dalam Hotel Sultan. (*)

[adsense]

[adsense]

Kebakaran hebat melanda Pasar Dwikora Parluasan di Jalan Mufakat, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kamis (18/6/2026) dini hari.

Kobaran api yang membumbung tinggi disertai kepulan asap tebal menghanguskan ratusan kios pedagang dan memicu kepanikan warga sekitar.

[adsense]

Peristiwa kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Api dengan cepat menjalar dan melalap bangunan kios yang sebagian besar berada dalam satu kawasan pasar.

Petugas pemadam kebakaran bersama personel kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke area lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Isak Tangis Ibu Jaka Jannes Malau Pecah, Desak Polisi Tangkap Seluruh Pelaku Penganiayaan

[adsense]

[adsense]

Petugas pemadam saat memadamkan sisa kobaran api di Pasar Dwikora Parluasan di Jalan Mufakat, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kamis (18/6/2026) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. (Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)

[adsense]

Saat pagi hari, para pedagang tampak mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Beberapa titik di lokasi bahkan masih mengeluarkan asap dan menyisakan bara api.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 04.00 WIB dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta olah tempat kejadian perkara (TKP).

[adsense]

Baca Juga:

• Simpan 12,78 Gram Sabu, Warga Tanjung Tongah Diciduk Satres Narkoba Polres Pematangsiantar

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak saat diwawancarai wartawan di lokasi kebakaran kios Pasar Dwikora Parluasan Jalan Mufakat, Kamis (18/6/2026). (Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)

[adsense]

"Kami mendapat informasi sekitar pukul 04.00 WIB dan langsung menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan serta penyelidikan awal," ujar Kapolres.

Berdasarkan data sementara, sekitar 200 kios dilaporkan terdampak kebakaran. Namun jumlah pasti masih dalam proses pendataan oleh petugas.

[adsense]

Baca Juga:

• Mesin Laundry Bengkel Mobil Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp250 Juta

"Laporan awal menyebutkan hampir 200 kios terbakar. Saat ini kami masih melakukan pendataan lebih lanjut," katanya.

Hingga Kamis pagi, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga masih disiagakan di lokasi karena terdapat sejumlah titik api yang berpotensi kembali menyala.

[adsense]

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Nilai kerugian masih dalam tahap penghitungan oleh pihak berwenang.

[adsense]

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk total kerugian belum dapat kami rincikan karena masih dilakukan pendataan dan penghitungan," pungkas Kapolres. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Lantas Polres Pematangsiantar Melaksanakan Bakti Religi di Gereja dan Masjid

[adsense]

Eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan. Sekelompok massa yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu hingga kayu.

Dikutip dari detikcom, Kamis (18/6/2026), kericuhan mulai timbul seusai panitera PN Jakarta Pusat membaca putusan eksekusi lahan. Awalnya massa berteriak-teriak meminta aparat tidak melakukan eksekusi hari ini.

[adsense]

Pihak kepolisian kemudian meminta massa yang berkerumun untuk segera berpindah dari lokasi. Namun mereka bersikukuh lalu mulai melemparkan batu.

Beberapa petugas polisi membawa tameng maju. Mereka dibantu aparat TNI dengan menahan lemparan dari massa.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Eksekusi Hotel Sultan, 300 Personel Diterjunkan ke Blok 15 GBK

Tak lama berselang, polisi mengeluarkan water cannon. Massa mulai terpecah dan mundur.

Adapun beberapa massa mulai melarikan diri. Namun petugas polisi mengamankan beberapa orang yang diduga membuat rusuh.

[adsense]

[adsense]

Sebelum eksekusi dimulai, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Azhar, membacakan putusan mengenai sengketa Hotel Sultan. Azhar mengatakan pengosongan lahan telah berkekuatan hukum.

"Mengadili: Satu, mengabulkan permohonan para Pemohon di atas. Dua, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah satu seorang juru sita yang cakap untuk itu dengan didampingi dua orang saksi dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau alat-alat kekuasaan negara lainnya," kata Azhar.

[adsense]

Azhar meminta untuk Hotel Sultan dikosongkan. Dia meminta lahan itu dikembalikan kepada penggugat yakni Sekretariat Negara.

"Untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan mengembalikan kepada para Penggugat Rekonvensi, bidang tanah eks HGB 26/Gelora dan eks HGB 27/Gelora berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Tiga, menetapkan biaya yang timbul dalam penetapan ini menurut hukum," imbuhnya. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan GBK Tembus Rp812 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah

[adsense]

[adsense]

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani memorandum kesepakatan damai dengan Iran. Nota perjanjian itu diteken Trump di Istana Versailles dan disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Momen penandatanganan itu juga diunggah Macron di akun resmi X miliknya. Macron tampak duduk di sebelah Trump saat Presiden AS itu menandatangani dokumen. Di belakang keduanya, tampak Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

[adsense]

Sebelum menandatangani itu, Trump sempat berbicara di hadapan Macron. Kata Trump, ini tidak mudah.

"This was not easy," ucap Trump usai menandatangani dokumen, seperti dilihat di akun X Macron, Kamis (18/6/2026) seperti dikutip dari detikcom

[adsense]

Momen itu lalu disambut tepuk tangan Macron dan Rubio serta seluruh pejabat yang hadir di ruangan tersebut. Trump juga tampak memamerkan kertas memorandum pernjian damai yang telah dibubuhi tanda tangannya.

Dalam unggahan di akun X miliknya, Macron mengatakan penandatanganan memorandum itu menjadi momentum bagi AS dan Iran. Nota tersebut, kata Macron, juga menjadi pembuka dari terbukanya Selat Hormuz untuk kapal-kapal dari seluruh dunia.

[adsense]

"Ini adalah langkah penting ke arah yang benar bagi rekan-rekan sesame warga kita yangakan memungkinkan penurunan harga energi dalam waktu dekat," tulis Macron di akun X.

Trump diketahui meneken memorandum perjanjian damai dengan Iran pada Rabu (17/6) malam setelah pertemuan KTT G7 di Prancis. Di hari yang sama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menandatangani dokumen kesepakatan damai.

[adsense]

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan memorandum ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Farisi. Penggunaan dua bahasa itu merupakan permintaan dari pihak Iran.

"Ini mewakili tingkat transparansi tertinggi dalam komunikasi publik kami," kata Esmail dilansir CNN. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung setelah diamankan tim intelijen Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Menurutnya, tim Jamintel masih mendalami laporan yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Amriyata.

[adsense]

"Sudah ditangkap oleh tim intel, nanti tim intel kaji seperti apa baru, nanti ke pengawasan, apakah itu melanggar etik atau tindak pidana," ujar Anang kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi kabar bahwa Amriyata diamankan tim Jamintel pada pekan pertama Juni 2026. Hingga kini, Kejaksaan Agung masih melakukan penelusuran terhadap laporan yang masuk sebelum menentukan langkah lanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Massa Minta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek BBWS Medan dan PUPR Simalungun

"Ia, menggunakan kewenangannya untuk minta duit," kata sumber tersebut, Sabtu (6/6/2026).

[adsense]

Sumber lain di Kejaksaan Agung juga menyebut salah satu modus yang diduga dilakukan adalah meminta jatah uang pengamanan dalam suatu kegiatan atau proyek. Transaksi tersebut disebut berlangsung secara tunai.

Namun demikian, Anang belum merinci materi pemeriksaan yang sedang dilakukan Jamintel. Saat ditanya apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang pengamanan proyek, ia menegaskan bahwa proses yang berjalan masih sebatas menindaklanjuti laporan masyarakat.

[adsense]

"Tidak tahu persis, tapi yang jelas ada laporan. Laporan itu di sana sifatnya aduan ditelusuri dulu seperti apa," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Amriyata belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui nomor telepon selulernya belum memperoleh tanggapan dan pesan WhatsApp yang dikirim masih berstatus belum diterima.

[adsense]

Amriyata diketahui menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai setelah dilantik pada 20 November 2025. Kejaksaan Agung menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik, termasuk di Sumatera Utara, mengingat posisi Amriyata sebagai pimpinan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di daerah tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Beberapa orang menamakan kelompoknya dari Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Kordinator Sumut aksi demo dan depan kantor Kejati Sumut, Rabu (17/6/2026).

Dalam pernyataan sikapnya pengunjuk rasa menyampaikan infornasi dugaan penyimpangan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Medan, terkait proyek

[adsense]

normalisasi Sungai Badera Medan Deliserdang Tahun 2025-2026.

Menurut pengunjuk rasa dalam aksinya, pekerjaan terkait proyek tersebut diduga tidak sesuai RAB dan KAK, penggunaan BBM tidak sesuai untuk operasional, persekongkolan tender, kurangnya pengawasan dan adanya dugaan penerimaan dari kontraktor kepada oknum pejabat.

[adsense]

Baca Juga:

• IMEI Will 1 Aceh-Sumut Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Simalungun

Kehadiran pengunjuk rasa diterima oleh

[adsense]

Jaksa Fungsional di Intel Kejati Sumut Maria SH. Dia menyarankan pengunjuk rasa agar menyampaikan laporan resmi melalui PTSP disertai data dan dokumen lengkap.

"Setiap laporan nantinya akan ditindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

[adsense]

Pada kesempatan terpisah, sekelompok massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut, yang intinya meminta Kejati Sumut melakukan pengusutan kasus dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Simalungun terkait proyek SPAM Tahun 2024-2025 dan pembangunan tangki septic skala individual tahun 2023-2025.

Pengunjuk rasa dalam selebarannya juga meminta Kejati Sumut agar berkordinasi dengan instansi terkait melakukan investigasi guna menghitung potensi kerugian negara.

[adsense]

Dan bila dari pemeriksaan nantinya ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, agar ditetapkan tersangkanya. (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Rabu (17/6/2026) sore.

Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai sektor sipil.

[adsense]

Ketua DPC GMNI Medan, Damses Sianturi, menilai peran militer saat ini telah melampaui fungsi utamanya di bidang pertahanan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat.

"Sejauh yang kami lihat, keterlibatan militer dalam sejumlah proyek strategis nasional ditempatkan sebagai pengawas. Pertanyaannya, kenapa harus militer yang menjadi pengawas? Kami khawatir kehadiran mereka justru menimbulkan tekanan terhadap masyarakat di sekitar proyek," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemilik Pabrik Kecap Angsa Tidak Kunjung Dipanggil RDP, Mahasiswa Datangi DPRD Medan

"Kami tidak melihat urgensi militer diberikan ruang untuk mengendalikan maupun mengelola program-program sipil tersebut," katanya.

[adsense]

GMNI juga menolak rencana pembangunan batalyon baru di setiap kabupaten/kota serta penambahan personel TNI yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis.

"Pembangunan batalyon di seluruh daerah saat ini tidak memiliki kebutuhan mendesak. Justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara," tegas Damses.

[adsense]

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Dandim 0201/Medan Letkol Inf Delli Yudha Adi Nurcahyo memilih tidak memberikan tanggapan rinci di lokasi aksi. Ia mengatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan dibahas lebih lanjut dalam forum diskusi bersama.

"Tadi ada sekitar 11 poin tuntutan yang disampaikan. Kalau dijawab satu per satu di sini tentu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, kami akan menjadwalkan forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) bersama rekan-rekan mahasiswa agar pembahasannya lebih komprehensif dan berbasis data," ujarnya.

[adsense]

Aksi yang berlangsung hingga menjelang waktu Magrib itu berakhir tertib. Massa membubarkan diri secara damai, sementara arus lalu lintas di Jalan Pengadilan yang sempat terganggu kembali normal. (*)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Tapanuli Tengah mendatangi melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Tapteng, Rabu (17/6/2026)

Ways Al Kahrony Pulungan berorasi, kedatangan mereka guna meminta kejelasan hasil pendataan jaminan hidup (Jadup) tahap 2 dan 3 bagi korban banjir dan longsor 2025 lalu.

[adsense]

Massa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapteng.

"Kita (massa aliansi) sudah berada di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, dengan satu pertanyaan yang sama, kapan Jadup cair," teriak Orator massa tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• 118 Jemaah Haji Labura Tiba Selamat di Aekkanopan

"Hari ini, kita katakan Pemkab Tapteng hanya omo-omon saja. Sepakat?," pekik Waiys, disambut riuh suara massa aksi.

[adsense]

Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.

Di hadapan warga, Bupati menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan proses penyaluran bantuan yang terjadi. Dia menegaskan bahwa kendala tersebut sama sekali tidak didasari oleh kesengajaan.

[adsense]

"Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak," ujar Masinton.

Dijelaskan, kendala teknis muncul saat proses sinkronisasi data. Terdapat data yang tidak sesuai dengan sistem, sehingga belum dapat diterima.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten, lanjut Masinton, harus memastikan data yang diajukan memenuhi Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian, khususnya terkait kriteria By Name By Address (BNBA).

"Saya sudah mewanti-wanti kepada OPD untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap hak masyarakat. Tidak ada unsur politik maupun kepentingan pribadi di sini. Saya ingin agar masyarakat secepatnya terbantu," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, hingga perbaikan pelayanan publik.

Massa aksi menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkret dari pemerintah. Mereka mendesak agar anggaran negara kembali diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

[adsense]

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian program-program populis yang dinilai membebani keuangan negara, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian praktik militerisme di ranah sipil, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta evaluasi pelayanan publik seperti listrik dan air bersih.

Mahasiswa juga meminta pemerintah merealisasikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja, membenahi tata kelola kabinet, memperkuat stabilitas moneter, dan memprioritaskan sekolah gratis bagi jenjang SD, SMP, dan SMA negeri.

[adsense]

Baca Juga:

• Subandi Desak Pemerintah Tutup SPPG Tak Layak, Jangan Jadikan MBG Ladang Cari Untung

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap respons wakil rakyat yang dinilai selama ini hanya sebatas janji tanpa kepastian tindak lanjut. Mereka meminta DPRD Sumut tidak sekadar menerima aspirasi secara formalitas, tetapi benar-benar memperjuangkan tuntutan yang disampaikan.

[adsense]

"Kami sudah bosan dengan janji manis. Beberapa aksi sebelumnya jawabannya selalu sama. Kami ingin seluruh tuntutan ini dipublikasikan ke publik, agar masyarakat tahu," tegas Koordinator Aksi, Muhammad Ade.

Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, di depan Gedung DPRD Sumut. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan seluruh tuntutan dan meminta adanya transparansi terhadap tindak lanjut yang dilakukan DPRD.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Sutarto memastikan DPRD Sumut akan mempublikasikan bukti tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa, termasuk surat yang diteruskan kepada DPR RI.

"Kami pastikan akan tetap transparan atas apa yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian. Kami berharap mahasiswa terus menyuarakan aspirasi demi kepentingan masyarakat luas," ujar Sutarto.

[adsense]

Sebagai bentuk komitmen bersama, pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai Rp10.000 antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPRD Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (17/6/2026) malam. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan rakyat kepada pemerintah pusat. Karena tidak ada anggota DPRD Medan yang hadir menemui massa, aspirasi itu akhirnya diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit.

Perwakilan Cipayung Plus, Zulfadli Simamora dari GMNI, mengatakan sejumlah kebijakan dan produk legislasi yang lahir belakangan ini menuai penolakan di tengah masyarakat. Selain itu, mereka juga menyoroti proses pengesahan sejumlah undang-undang yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara memadai.

[adsense]

"Kami berharap aspirasi yang disampaikan malam ini dapat diteruskan hingga ke Jakarta. Ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini," ujar Zulfadli dalam orasinya.

Ia menjelaskan, aksi tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan nasional. Sementara isu-isu daerah akan disampaikan pada kesempatan berikutnya melalui dialog bersama DPRD Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Jam Tidak Ditemui Dewan, Massa GMNI Mengamuk Dobrak Pintu Gerbang DPRD Medan

Tuntutan kedua menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Mahasiswa menilai pemerintah harus lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

[adsense]

Selanjutnya, mereka mendorong terwujudnya ekonomi berdikari sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurut mereka, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus menjadi modal utama dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

Tuntutan berikutnya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah serta penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah diminta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pengelolaan sektor energi tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

[adsense]

Pada tuntutan kelima, mahasiswa mendesak pemerintah memberantas korupsi dan menghentikan pemborosan anggaran negara. Mereka menilai setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara tuntutan keenam berkaitan dengan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Massa aksi menyoroti dugaan intimidasi terhadap aktivis maupun masyarakat yang menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah.

[adsense]

Mereka menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Karena itu, pemerintah diminta memastikan setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit, didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Medan Andreas Willy Simanjuntak, menyatakan enam tuntutan rakyat tersebut akan disampaikan kepada Ketua DPRD Medan untuk diteruskan ke DPR RI.

[adsense]

Usai penyerahan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Kapolrestabes Medan bersama personel kepolisian turut mengawal peserta aksi hingga ke Lapangan Merdeka Medan.(**)

[adsense]

[adsense]

Setelah menjalani penerbangan jarak jauh (long-haul flight) dari Arab Saudi, 118 jemaah haji dari Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kualanamu, Selasa (16/6/2026) siang

Beberapa waktu setelah berada di Bandara tersebut, jemaah haji berangkat ke Asrama Haji Medan (Ahmed) menggunakan bus dan sebelum jemaah tiba, Bupati Labura, H Hendri Yanto Sitorus bersama Wakil Bupati, H Samsul Tanjung sudah berada di Ahmed menyambut tamu Allah tersebut.

[adsense]

Bupati bersama wakil bupati langsung menyambut para jemaah haji dengan rasa gembira dan mengucapkan rasa syukur atas tibanya jemaah haji Labura dengan selamat.

" Alhamdulillah, jamaah haji Labura yang tergabung di kelompok terbang (kloter) 13 telah tiba di Ahmed, " katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• 118 Jemaah Haji Labura Tiba Selamat di Aekkanopan

Secara terpisah, Kabag Kesra, Setdakab Labura, Jefri Tambunan, membenarkan bupati menyambut 118 jemaah haji Labura di Ahmed.

[adsense]

" Sore tadi, jemaah telah diberangkatkan dari Ahmed dan sekira pukul 18.30 WIB, para tamu Allah itu telah sampai dengan selamat di Aekkanopan, " kata Jefri.(**)

[adsense]

[adsense]

Setelah menjalani penerbangan jarak jauh (long-haul flight) dari Arab Saudi, 118 jemaah haji dari Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kualanamu, Selasa (16/6/2026) siang

Beberapa waktu setelah berada di Bandara tersebut, jemaah haji berangkat ke Asrama Haji Medan (Ahmed) menggunakan bus dan sebelum jemaah tiba, Bupati Labura, H Hendri Yanto Sitorus bersama Wakil Bupati, H Samsul Tanjung sudah berada di Ahmed menyambut tamu Allah tersebut.

[adsense]

Bupati bersama wakil bupati langsung menyambut para jemaah haji dengan rasa gembira dan mengucapkan rasa syukur atas tibanya jemaah haji Labura dengan selamat.

" Alhamdulillah, jamaah haji Labura yang tergabung di kelompok terbang (kloter) 13 telah tiba di Ahmed, " katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Simpatisan Hotel Sultan Menginap Malam Ini, Siap Tolak Eksekusi Lahan Besok

Secara terpisah, Kabag Kesra, Setdakab Labura, Jefri Tambunan, membenarkan bupati menyambut 118 jemaah haji Labura di Ahmed.

[adsense]

" Sore tadi, jemaah telah diberangkatkan dari Ahmed dan sekira pukul 18.30 WIB, para tamu Allah itu telah sampai dengan selamat di Aekkanopan, " kata Jefri.(**)

[adsense]

[adsense]

Simpatisan PT Indobuildco akan menginap di Hotel Sultan pada Rabu (17/6/2026) malam ini untuk menghadapi eksekusi lahan oleh pemerintah pada Kamis (18/6/2026).

Mereka memakai kaus biru dan sudah tiba di kawasan depan Hotel Sultan sejak pukul 13.45 WIB. Mereka terdiri dari mahasiswa dan masyarakat.

[adsense]

Koordinator simpatisan, Rio Affandi Siregar mengatakan, mereka siap membentuk barikade di depan Hotel Sultan pada Kamis pagi.

"Semua menginap. Iya besok membentuk barisan. Saksikan sajalah, seru. Besok kami akan mengerahkan semua tenaga kami untuk tidak dieksekusi," ujar Rio kepada wartawan di Hotel Sultan pada Rabu sore seperti dikutip dari kompas.com

[adsense]

Rio yang merupakan General Affair Manager PT Indobuildco dan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu menyampaikan bahwa aksi simpatisan dilakukan untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Ia bilang akan ada 1.000 orang karyawan yang berpotensi terdampak PHK jika Hotel Sultan dieksekusi.

[adsense]

"Kalau ini kami enggak berjuang besok kami pasti mati, karena kami di-PHK. Nganggur, anak kami gimana mau sekolah?," tegasnya.

Rio menambahkan ratusan simpatisan sudah menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda pada Kamis siang.

[adsense]

Aksi tersebut menuntut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menunda eksekusi Hotel Sultan.

Rio bilang, perwakilan peserta aksi sudah diminta masuk ke Kantor Kemensetneg di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

[adsense]

Prasetyo Hadi maupun perwakilan Kemensetneg.

Karenanya, Rio dan rekan-rekannya merasa kecewa.

[adsense]

"Kami tadi sebenarnya mau meminta kepada Mensesneg adakah hatinya lihat kami. Ada pesan sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Mensesneg," ungkapnya.

Rio menyampaikan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Pontjo Sutowo selaku pemilik Hotel Sultan. Dari komunikasi itu menurutnya Pontjo Sutowo menyatakan siap membuka dialog. (*)

[adsense]