[adsense]

PT Socfin Indonesia (Socfindo) Kebun Aek Pamienke kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan tempe yang digelar di Hall Lapangan Tenis PT Socfindo Kebun Aek Pamienke, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Kepala Tata Usaha (KTU) PT Socfindo Aek Pamienke, Dedy S, Sabtu (16/5/2026), mengatakan kegiatan tersebut dihadiri langsung Principal Director Luluk Williams bersama Hartaty M Tarigan selaku istri General Manager, Indun Sugihartana dan dr Michael Tamalate.

[adsense]

Selain itu, kegiatan juga dihadiri rombongan Tim Kumpulan Ibu dan Istri Staff Socfindo (KISS), Group Man III Irwan Saban, Pengurus PT Socfindo Aek Pamienke Mukhsin Haji, Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung, Kadis Ketenagakerjaan dan Perlindungan Labura H Rojali Sagala, Camat Na IX-X, Camat Aeknatas, Kepala Desa Bangunrejo, sejumlah kepala desa lainnya serta Lurah Bandardurian.

Dedy menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan pada Rabu (13/5/2026) itu diawali dengan pemaparan mengenai proses produksi tempe yang higienis dan berkualitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakan Kemenhaj Labura Dr H Ibrahim Sihombing Meninggal Dunia di Penang

"Pesertanya merupakan ibu-ibu PKK dari Desa Bangunrejo dan Desa Kampungyaman," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, sebelum pelatihan dimulai, Luluk Williams menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengolahan tempe sebagai produk bernilai gizi tinggi dan memiliki peluang pasar yang luas.

Ia berharap para peserta nantinya mampu memproduksi tempe secara mandiri dan menjadikannya sebagai peluang usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

[adsense]

"Semoga melalui pelatihan ini para peserta memiliki keterampilan membuat tempe yang higienis, berkualitas dan dapat dikembangkan menjadi usaha rumahan," katanya.

Secara terpisah, Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung mengapresiasi langkah PT Socfindo Aek Pamienke yang terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

[adsense]

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan perekonomian keluarga.

"Pelatihan ini sangat positif karena selain menambah keterampilan, juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Socfindo Kebun Aek Pamienke di Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Kali ini, bantuan dan kepedulian perusahaan menyentuh SD Negeri 112322 Padangnabidang yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labura.

[adsense]

Kepala Tata Usaha (KTU) PT Socfindo Aek Pamienke, Dedy S, Sabtu (16/5/2026), mengatakan perusahaan telah melakukan renovasi bangunan sekolah guna meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar.

"Di sekolah itu, perusahaan telah melakukan renovasi bangunan sekolah," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Buka MTQ dan FSQ Tingkat Kabupaten 2026

Selain itu, perusahaan bersama Tim Kumpulan Ibu dan Istri Staff Socfindo (KISS) turut menggelar sosialisasi pola makan sehat kepada para siswa melalui program "Isi Piring Makan Sehat, Sedap dan Sederhana".

[adsense]

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (13/5/2026) dan dihadiri Principal Director PT Socfindo, Luluk Williams, bersama Hartaty M Tarigan selaku istri General Manager, rombongan Tim KISS, Group Man III Irwan Saban, pengurus PT Socfindo Aek Pamienke Mukhsin Haji, serta perwakilan Dinas Pendidikan Labura.

Dalam kesempatan itu, Luluk Williams juga meresmikan hasil renovasi bangunan sekolah yang ditandai dengan pengguntingan pita.

[adsense]

Luluk berharap bantuan dan perhatian yang diberikan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Labura, khususnya bagi siswa dan tenaga pendidik di SD Negeri 112322 Padangnabidang.

"Semoga kepedulian PT Socfindo ini bermanfaat bagi dunia pendidikan di Labura," ujarnya.

[adsense]

Secara terpisah, Irwan Saban dan Mukhsin Haji turut menyampaikan harapan agar hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat terus terjalin.

Keduanya juga meminta doa agar produksi perusahaan semakin baik serta seluruh staf dan karyawan PT Socfindo senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kerja. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sukarman (61), warga Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, mengeluhkan lambannya penanganan kasus dugaan pengrusakan lahan sawit miliknya yang telah dilaporkan sejak 2019.

Kepada wartawan harianSIB.com, Sabtu (15/5/2026), Sukarman mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian hukum meski penyidik disebut telah menetapkan tersangka sejak 2022.

[adsense]

"Sudah hampir tujuh tahun saya menunggu. Katanya tersangka sudah ada, tapi perkara ini belum juga selesai," ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan, Sukarman melaporkan dugaan pengrusakan tanaman sawit miliknya ke Polres Tapanuli Selatan pada 5 September 2019 dengan nomor laporan STPL/221/IX/2019/TAPSEL/SUMUT.

[adsense]

Baca Juga:

• Danton Satpam Akui Ardeli Sempat Diborgol saat Mediasi Perkelahian

Namun hingga kini perkara tersebut belum juga dinyatakan rampung.

[adsense]

Dalam surat resmi Polres Padang Lawas Nomor B/621/V/RES.1.10/2025/Reskrim tertanggal 20 Mei 2025, penyidik bahkan meminta pelaksanaan ekspos atau gelar perkara bersama ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Surat itu juga menyebut perkara telah beberapa kali bolak-balik melalui petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Lawas sejak 2020 hingga 2025.

[adsense]

Sukarman mengatakan, lahan sawit seluas sekitar 2,5 hektar yang dirusak tersebut ditanami sebanyak 302 pokok sawit produktif. Ia memperkirakan nilai kerugian akibat pengrusakan itu mencapai sekitar Rp906 juta apabila ditaksir Rp3 juta per pokok sawit.

"Semua sawit itu saya rawat bertahun-tahun. Kalau ditaksir sekarang, kerugiannya sangat besar bagi keluarga kami," katanya.

[adsense]

Menurut Sukarman, sebelum dirusak, kebun sawit tersebut rata-rata menghasilkan sekitar 1,4 ton setiap dua minggu atau sekitar 2,8 ton per bulan.

Ia mengaku hasil kebun sawit itu selama ini menjadi sumber penghasilan utama untuk membantu mencukupi kebutuhan tiga anaknya yang telah berkeluarga serta dua orang cucunya.

[adsense]

"Saya hanya ingin ada kepastian hukum. Perkara ini sudah terlalu lama berjalan," kata Sukarman.

Sementara itu, wartawan harianSIB.com masih berupaya mengkonfirmasi Agus Priyono terkait perkembangan perkara tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut dalam waktu tiga hari berhasil membongkar 134 kasus narkotika dengan total 179 tersangka yang diamankan dari berbagai daerah di Sumut.

Tak sekadar menangkap pelaku, aparat juga menggulung titik-titik yang diduga menjadi pusat aktivitas narkoba. Sebanyak 26 barak dan gubuk yang kerap dijadikan lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika dibongkar hingga dibakar petugas.

[adsense]

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti dalam jumlah besar berupa 937,71 gram ganja, 491,76 gram sabu, 76,50 butir pil ekstasi serta empat vape mengandung etomidate.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan menegaskan, penindakan dilakukan serentak oleh seluruh jajaran sebagai bentuk komitmen membersihkan Sumatera Utara dari peredaran narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Barak Narkoba di Tanjung Morawa, Ringkus Kurir Sabu

Menurut Ferry, pembongkaran barak narkoba dilakukan agar tempat tersebut tidak lagi dipakai sebagai lokasi transaksi maupun konsumsi narkotika.

[adsense]

"Kami ingin memutus aktivitas narkoba sampai ke akar-akarnya. Karena itu bukan hanya pelakunya yang ditindak, tetapi tempat-tempat yang digunakan untuk aktivitas narkotika juga dihancurkan," ujarnya.

Dari data pengungkapan, kasus target operasi orang mendominasi dengan 54 kasus dan 54 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi 148,39 gram sabu, 181,70 gram ganja, 35,50 butir pil ekstasi dan empat vape mengandung etomidate.

[adsense]

Sementara pengungkapan target operasi tempat mencapai 55 kasus dengan 83 tersangka. Dalam kategori ini, polisi menyita 300,24 gram sabu, 407,20 gram ganja serta lima butir pil ekstasi.

Pengungkapan menonjol terjadi di wilayah Mandailing Natal dengan barang bukti mencapai 166,25 gram sabu dan 211,50 gram ganja.

[adsense]

Sedangkan dari pengungkapan non target operasi, aparat mengamankan 42 tersangka dari 25 kasus berbeda dengan barang bukti 43,13 gram sabu, 348,51 gram ganja dan 36 butir pil ekstasi.

Di sisi lain, kegiatan gerebek sarang narkoba yang dilakukan di 27 titik menghasilkan 16 kasus dengan 25 tersangka. Polisi turut menemukan empat orang yang positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine.

[adsense]

Polda Sumut memastikan penindakan terhadap jaringan narkotika akan terus diperluas sebagai langkah nyata menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Mendukung program swasembada bawang putih nasional, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan monitoring perkembangan kondisi lahan percontohan (demplot) bawang putih di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Jumat (15/5/2026).

Monitoring lokasi dilakukan bersama Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Tommy Nugraha beserta tim dari Kementerian Pertanian, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan SP MP bersama jajaran staf, guna memastikan kesiapan lokasi lahan menjelang rencana kunjungan kerja Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Kepala Dinas Pertanian Ketapang Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan menyampaikan bahwa persiapan lokasi lahan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyambut program pengembangan bawang putih nasional.

Kolaborasi antara Pemkab Humbahas dengan Kementerian Pertanian RI diharapkan mampu mempercepat realisasi pengembangan komoditas tersebut di kawasan food estate Humbahas.

[adsense]

Baca Juga:

• Investor Asal Tiongkok Akan Kembangkan Budi Daya Bawang Putih di Humbahas

Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan persiapan lokasi lahan dapat berjalan optimal sebelum pelaksanaan penanaman.

[adsense]

Rencananya, kunjungan Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Humbahas tidak hanya meninjau kondisi pertanian secara umum, tetapi juga akan dirangkaikan dengan kegiatan penanaman perdana demplot bawang putih di lahan food estate sebagai model percontohan pengembangan komoditas bawang putih di daerah tersebut.

Pengembangan bawang putih di Kabupaten Humbahas diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya program swasembada bawang putih. Kabupaten Humbahas diproyeksikan menjadi salah satu daerah penghasil bawang putih di Indonesia, ujar Tukka. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali mengungkap dua kasus peredaran narkotika dalam pelaksanaan Operasi anti narkoba (Antik) Toba 2026.

Dua terduga pelaku diamankan dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Kamis (14/05/2026)

[adsense]

Pengungkapan pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/103/V/2026/SPKT Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut tanggal 14 Mei 2026

Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan seorang remaja berinisial RAF (16), berstatus pelajar dan merupakan warga Kecamatan Medang Deras.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Barak Narkoba di Tanjung Morawa, Ringkus Kurir Sabu

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip transparan kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram.

[adsense]

Selang satu jam kemudian, Satresnarkoba Polres Batubara kembali mengungkap kasus kedua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/104/V/2026/SPKT Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut tanggal 14 Mei 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap pria berinisial A (25), seorang nelayan yang tinggal di Gang H. Nuraini, Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras. Tersangka ditangkap sekitar pukul 23.15 WIB di Lingkungan I Pangkalan Dodek Baru.

[adsense]

Dari tangan tersangka, polisi menyita dua plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga sabu dengan berat bruto 3,44 gram, satu bungkus plastik klip kosong ukuran besar berisi 35 plastik klip kecil kosong, satu unit timbangan digital, serta uang tunai sebesar Rp140 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Kapolres Batubara, Doly Nelson HH Nainggolan melalui Kasat resnarkoba, Arifin Purba kepada jurnalis harianSIBcom, Sabtu (16/05/2025) mengatakan pihaknya terus menggencarkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batubara.

[adsense]

Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batu Bara guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pasca penangkapan 2 terduga pengedar narkoba, Polresta Deliserdang memberikan dukungan moril dan materil dengan memberikan bantuan Al Qur'an di Rumah Tahfidz Qur'an Ar-Rahmah yang dikelola Halimah Tusaqdiyah.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang melalui Kasatres Narkoba, Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, Jumat (15/5/2026) mengatakan, upaya itu dilakukan sebagai upaya mensosialisasikan kepada anak-anak supaya jauh dari narkoba dan membimbing anak-anak sesuai dengan nilai-nilai agamis.

[adsense]

Bantauan itu diserahkan, Kanit Idik II Satres Narkoba, Iptu Suyadi bersama Kapolsek Pantailabu Polresta Deliserdang, Ipda Iralfat Yaroni Dachi, Rabu (13/5/2026) di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantailabu Kabupaten Deliserdang.

Kegiatan itu diharapkan dapat membantu pihak pengelola Rumah Tahfidz Qur'an Ar-Rahmah untuk menempah generasi penerus relegius dan memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• GAMKI Batubara Apresiasi Ketegasan Satresnarkoba Berantas Narkoba

Menanggapi hal itu, Halimah Tusakdiah berterima kasih dan apresiasi kegiatan Satres Narkoba menyaluran Al-Qur'an ke Rumah Tahfidz. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Warga Dusun IV, Desa Hilina'a, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pelajar perempuan, Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Korban diketahui berinisial AJZ (17), warga setempat, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu (13/5/2026).

[adsense]

Kapolres Nias AKBP Agung S.D.C melalui Humas Polres Nias, Aipda Aris K. Gulo, saat dikonfirmasi Sabtu (16/5/2026), mengatakan jasad korban ditemukan warga bersama pihak keluarga di aliran sungai kecil di kawasan perkebunan setelah dilakukan pencarian intensif selama dua hari.

"Di lokasi penemuan, petugas juga menemukan barang-barang milik korban berupa tas, baju sekolah, dan sepatu," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Balita yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Meninggal Dunia di Saluran Irigasi

Kapolres Nias kemudian memerintahkan Kasat Reskrim Polres Nias bersama tim Satreskrim untuk turun ke lapangan guna membantu Polsek Alasa dalam proses penyelidikan secara intensif.

[adsense]

AKBP Agung S.D.C mengatakan, hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dan penyebab kematian korban.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat. Jika memiliki informasi terkait penemuan mayat tersebut, silakan disampaikan kepada kami. Identitas pelapor akan dirahasiakan," ujar Agung.

[adsense]

Saat ini, Polsek Alasa bersama Satreskrim Polres Nias masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara kepada pihak kepolisian.(*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dalam pelaksanaan Ops Antik Toba 2026.

Seorang pria berinisial BP (19) ditangkap saat diduga hendak mengantarkan narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Limau Mungkur, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (14/5/2026) sore.

[adsense]

Berdasarkan rilis yang dibagikan Bid Humas Polda Sumut, Jumat (15/5/2026) malam, dalam penindakan tersebut, personel Ditresnarkoba Polda Sumut juga membongkar dan memusnahkan barak narkoba yang diduga menjadi lokasi peredaran sabu di kawasan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di lokasi yang dikenal sebagai barak narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• Dirressiber Polda Sumut Beri Kuliah Umum Bahas Ancaman Nyata Kejahatan Siber di Era Digital

Setelah melakukan pemantauan di lokasi, petugas kemudian melakukan undercover buy atau pembelian terselubung terhadap target yang dicurigai.

[adsense]

"Dalam penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial BP beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkoba," katanya.

Tak hanya itu, petugas juga melakukan penggeledahan di barak narkoba yang berada di sekitar lokasi dan menemukan tambahan paket sabu yang disebut milik seorang pria berinisial Mondo yang kini masih dalam penyelidikan.

[adsense]

"Barak narkoba tersebut langsung dimusnahkan agar tidak lagi digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika," ungkap Ferry.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku hanya bertugas mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Mondo dan telah beberapa kali melakukan pengantaran dalam sehari.

[adsense]

"Tersangka mengaku menerima upah sebesar Rp50 ribu setiap kali berhasil mengantarkan narkotika kepada pembeli," jelasnya.

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna memburu pemasok utama yang diduga mengendalikan peredaran narkoba di lokasi tersebut.

[adsense]

"Polda Sumut berkomitmen menindak tegas seluruh jaringan narkotika, termasuk lokasi-lokasi yang dijadikan sarang peredaran dan penyalahgunaan narkoba," tegas Kombes Pol Ferry Walintukan. (*)

[adsense]

[adsense]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hambatan investasi di Indonesia, termasuk kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan rencana kenaikan pajak maupun royalti sektor mineral.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk rencana penyesuaian royalti mineral.

[adsense]

"Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Purbaya, investor asing tetap memiliki pilihan untuk berinvestasi di negara lain apabila merasa kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

[adsense]

"Kalau yang lainnya mau pindah-pindah saja, cari mineralnya di tempat mana," katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga kini pemerintah sebenarnya belum menerapkan kenaikan royalti maupun pungutan tambahan sebagaimana dikeluhkan investor China. "Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana," ujarnya.

[adsense]

Terkait kebijakan DHE SDA, Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu, termasuk kemungkinan pembebasan bagi perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan dari dalam negeri. "Kalau perusahaan yang enggak pinjam uang di Indonesia, setahu saya ada pengecualiannya," kata dia.

Purbaya juga menilai kebijakan DHE SDA semestinya tidak menjadi masalah besar bagi investor asal China.

[adsense]

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak China terkait praktik bisnis sejumlah perusahaan asal negeri tersebut di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai aturan.

"Saya juga sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki, dan mereka janji akan memperingatkan," tuturnya.

[adsense]

Karena itu, Purbaya menilai hubungan investasi Indonesia dan China berjalan dua arah dan sejauh ini tidak terdapat persoalan serius. "Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," kata dia.

Berdasarkan surat yang diterima Kompas.com, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia.

[adsense]

Dalam surat tertulis bahwa salah satunya menyangkut potensi perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang," ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

[adsense]

Padahal perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial. (*)

[adsense]

[adsense]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta mengungkap kasus pembawaan ribuan kartu Pokémon atau Trading Card Game (TCG) dari penumpang penerbangan internasional rute Manila Jakarta.

Barang tersebut ditemukan melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta.

[adsense]

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan petugas melakukan dua penindakan pada Jumat (15/5/2026).

Petugas menemukan total 2.678 kartu Pokémon. Jumlah itu terdiri dari 87 kartu PSA Grade dan 2.591 kartu Non PSA Grade.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Sita Safe Deposit Box di Medan, Isi Logam Mulia hingga Valas Senilai Rp2 Miliar

Menurut Hengky, hasil penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) menunjukkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 333,4 juta.

[adsense]

Hengky menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan atensi dan profiling terhadap penumpang penerbangan PR535 rute Manila Jakarta.

Petugas bea cukai kemudian memantau penumpang sejak turun dari pesawat hingga pemeriksaan barang bawaan di area kedatangan internasional.

[adsense]

"Dari hasil pemeriksaan X-Ray dan pemeriksaan fisik di jalur merah, petugas menemukan ribuan kartu Pokémon bernilai tinggi yang disimpan di koper kabin maupun koper bagasi tanpa diberitahukan kepada petugas Bea Cukai," kata dia.

Penindakan pertama menemukan 1.310 kartu Pokémon. Nilai barang tersebut mencapai Rp 741,5 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 204,6 juta.

[adsense]

Penindakan kedua menemukan 1.368 kartu Pokémon. Total nilai barang mencapai Rp 466,3 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 128,7 juta.

Menurut Hengky, kartu Pokémon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi. Kartu tersebut telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

[adsense]

Karena itu, barang koleksi seperti trading card tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Hengky menjelaskan, semua barang bawaan penumpang dari luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Ketentuan ini juga berlaku untuk kartu koleksi seperti Pokémon Card. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ditreskrimum Polda Metro Jaya membentuk 'Tim Pemburu Begal'. Tim ini dikerahkan ke wilayah titik rawan hingga kota penyangga Jakarta.

"Rekan-rekan sekalian, yang pertama bagaimana menyikapi peristiwa begal yang saat ini sedang cukup banyak viral di media sosial. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan beserta masyarakat bahwa kami terus berupaya maksimal," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya, Jumat (15/5/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Iman mengatakan Ditreskrimum Polda Metro Jaya berupaya merespons cepat berbagai kejadian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menurunkan 'Tim Pemburu Begal'.

"Di samping itu, kami juga sudah menyiapkan, rekan-rekan mungkin hari ini melihat ada suasana yang berbeda di belakang kita. Kami sudah siapkan 'Tim Pemburu Begal' yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Metro Bongkar Penyelundupan 16 Kg Sabu dalam Ban, Modus Pura-pura Towing

"Kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran polsek. Kemudian polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya," ucapnya.

[adsense]

Iman mengatakan kasus pencurian kekerasan (curas), pencurian dan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kerap terjadi di wilayah penyangga, yaitu, Bekasi, Depok, dan Tangerang.

"Kemudian untuk wilayah-wilayah yang terjadi cukup banyak, itu di wilayah penyangga, Bekasi, Depok, kemudian Tangerang. Nah, ini juga menjadi perhatian kami untuk melakukan upaya pengungkapan dan penekanan atas niat dan kesempatan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan," ujarnya.

[adsense]

Polda Metro juga membangun kolaborasi dengan pegiat media sosial untuk berbagi informasi. Kolaborasi dilakukan agar lebih cepat merespons kejadian.

"Mudah-mudahan dengan upaya yang kami lakukan ini bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jakarta," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penanganan kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang ditangani Polres Nias disorot kuasa hukum korban karena dinilai berjalan lamban. Laporan yang telah masuk sejak 31 Oktober 2025 hingga kini disebut belum memberikan kepastian hukum bagi korban.

Korban dalam perkara tersebut diketahui bernama Olima Gori. Sementara terduga pelaku yakni Elifati Harefa alias Ama Ndriko bersama istrinya, Seria Harefa alias Ina Ndriko. Keduanya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP.

[adsense]

Kuasa hukum korban, Andrian Alexander Zebua, saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Jumat (15/5/2026), mempertanyakan kendala yang dihadapi penyidik sehingga proses penanganan perkara dinilai berjalan cukup lama.

"Selama sekitar tujuh bulan sejak laporan dibuat, belum ada perkembangan signifikan terkait status hukum perkara tersebut," ujar Andrian di Gunungsitoli.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemilik Tambak di Hamparan Perak Tewas Diduga Dianiaya

Ia menjelaskan, bukti yang dimiliki di antaranya foto luka lebam di wajah korban, bekas cekikan di leher, luka pada paha korban yang diduga akibat ditabrak gerobak, serta keterangan empat saksi mata yang mengetahui langsung peristiwa tersebut.

[adsense]

Selain itu, pihak korban juga menyoroti belum diamankannya gerobak yang diduga digunakan saat kejadian sebagai barang bukti.

"Kami meminta Kapolres Nias segera menetapkan tersangka agar ada kepastian hukum bagi korban," tegas Andrian.

[adsense]

Kuasa hukum korban turut menyoroti dugaan hilangnya dokumentasi foto korban yang sebelumnya telah dikirim kepada penyidik saat pemeriksaan berlangsung. Disebutkan, salah seorang penyidik kembali meminta foto-foto tersebut pada Maret 2026 dengan alasan data sebelumnya terhapus.

Sementara itu, Humas Polres Nias, Aipda Aris K. Gulo, mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan perkembangan penanganannya akan disampaikan kepada pelapor.

[adsense]

"Terkait foto-foto korban yang sebelumnya dikirim sebagai alat bukti, telah dilampirkan dalam berkas perkara," tulisnya melalui pesan WhatsApp.(**)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria pemilik tambak ikan, Safri alias Uli (41), ditemukan tewas mengambang di kolam ikan miliknya di Dusun II, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban diduga tewas akibat penganiayaan berat. Pasalnya, saat ditemukan, pada beberapa bagian tubuh korban terdapat luka yang diduga akibat sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul.

[adsense]

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, korban pertama kali ditemukan pihak keluarga dalam kondisi sudah meninggal dunia di tambak miliknya.

Melihat adanya sejumlah luka di tubuh korban, pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Gaji Belum Dibayar, Isteri Mandor Dan Karyawan Saling Jambak

Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak, Ipda Revalino, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya peristiwa tersebut.

[adsense]

"Benar, terduga pelaku sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ipda Revalino, Jumat (15/5/2026).

Ia menyebutkan, terduga pelaku berinisial E yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

[adsense]

Namun hingga kini, motif penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku.(**)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Medan. Kali ini, petugas meringkus seorang pria yang diketahui merupakan "panglima" geng motor Nekat Kami Bro (NKB) karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran vape mengandung narkoba atau yang dikenal dengan istilah pod getar.

Tersangka berinisial HZ (26) warga Dusun IV, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Deliserdang. Ia ditangkap saat hendak melakukan transaksi vape narkoba merek Thugs di kawasan Jalan Mojopahit, Kecamatan Medan Petisah, beberapa waktu lalu.

[adsense]

HZ bukan sosok asing bagi aparat kepolisian. Selain dikenal sebagai pimpinan lapangan geng motor NKB, ia juga merupakan residivis kasus pembacokan terhadap dua warga serta pernah tersandung perkara penadahan sepeda motor hasil curian.

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Jumat (15/5/2026) mengatakan, penangkapan dilakukan setelah petugas memperoleh informasi terkait aktivitas peredaran pod getar di wilayah Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pria 50 Tahun Ditangkap Polisi, Diduga Paksa Rekan Kerja Berhubungan Intim

Dari hasil pemeriksaan sementara, HZ mengaku baru beberapa bulan bergabung dalam jaringan pengedar vape narkoba setelah bebas dari penjara pada Januari 2026 lalu.

[adsense]

Ia disebut bertugas sebagai kurir sekaligus pengantar barang kepada pemesan di sejumlah lokasi di Kota Medan sekitarnya.

"Selain mengedarkan pod getar, pelaku juga diduga terlibat dalam jaringan peredaran pil ekstasi," ungkapnya.

[adsense]

Menurut Rafli, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut guna memburu pihak lain yang diduga berperan sebagai pemasok dan pengendali utama jaringan narkoba tersebut.

"Masih dikembangkan. Pemasok maupun pengendalinya akan terus kami kejar. Tidak ada ruang bagi pelaku peredaran narkoba di Kota Medan," tegasnya.

[adsense]

Sempat Melawan Saat Ditangkap

Saat proses penangkapan berlangsung, HZ disebut sempat berupaya melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Namun, personel Satres Narkoba berhasil mengamankannya setelah melakukan tindakan tegas terukur menggunakan teknik bela diri.

[adsense]

"Dari pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peredaran vape mengandung zat narkotika. Petugas kini masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jalur distribusi pod getar tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan jaringan yang lebih besar;" katanya.

Kanit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif terkait maraknya peredaran vape narkoba di wilayah Medan. Dari hasil pemantauan, petugas memperoleh informasi mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan pelaku di Jalan Mojopahit.

[adsense]

"Tim kemudian bergerak melakukan penyergapan hingga akhirnya berhasil menangkap HZ beserta barang bukti yang dibawanya.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Mako Satres Narkoba guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kita juga masih memburu sejumlah nama lain yang diduga terkait dalam jaringan peredaran narkoba tersebut,' terang Ruspian.

[adsense]

Rekam Jejak Kelam Panglima Geng Motor

[adsense]

HZ diketahui memiliki rekam jejak kriminal yang cukup panjang. Selain kasus narkoba, ia juga tercatat pernah terlibat dalam aksi brutal tawuran antar geng motor di kawasan Delitua pada April 2025.

Dalam bentrokan tersebut, HZ disebut dua kali melakukan pembacokan terhadap anggota geng motor lawan hingga menyebabkan korban mengalami luka serius.

[adsense]

Tak hanya itu, polisi juga menyebut HZ memiliki pengaruh besar di dalam struktur geng motor NKB. Sebagai "panglima", ia diduga mampu menggerakkan ratusan anggota untuk melakukan aksi tertentu sesuai perintah dan bayaran yang diterima.

Kelompok tersebut bahkan disebut kerap digunakan untuk melakukan penyerangan, intimidasi hingga perusakan rumah terhadap target tertentu.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalu lintas tabrak lari terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan – Kisaran Km 137-138, tepatnya di Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Jumat (15/5/2026)

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit kendaraan mobil barang jenis cod diesel yang belum diketahui nomor polisi maupun identitas pengemudinya dengan satu unit sepeda motor Honda CB150R BK 5210 OAF.

[adsense]

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor bernama Sautdin Sidabutar (56), seorang PNS Guru, warga Dusun VII Desa Cahaya Pardomuan Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, meninggal dunia di tempat kejadian perkara setelah mengalami luka parah di kepala.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), semula sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai korban datang dari arah Medan menuju Kisaran dengan membawa karung berisi beras di bagian belakang sepeda motor.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalinsum Sibolga-Tarutung Terkesan Diabaikan, Warga Menjerit Laju Ekonomi Mati Suri

Selain menyebabkan korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor berupa pecah lampu sein kiri dan kap body sebelah kiri.

[adsense]

Petugas Satlantas Polres Batubara yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti kendaraan, mencari keterangan saksi-saksi, serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD H. OK Arya Zulkarnain Batubara untuk penanganan lebih lanjut.

[adsense]

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pengemudi kendaraan cold diesel yang terlibat dalam peristiwa tabrak lari tersebut.

Polres Batubara mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi terkait kendaraan maupun pengemudi yang terlibat agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat guna membantu proses penyelidikan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) berhasil meringkus dua pria pengadar narkotika jenis sabu dalam penggerebekan di Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Rabu (13/5/2026) malam.

Dua pria yang diamankan masing-masing berinisial US (48), yang diduga sebagai pengedar, serta rekannya berinisial A (49), seorang sopir yang berada di lokasi dan diduga hendak mengonsumsi sabu bersama tersangka utama.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kanit I Satres Narkoba Ipda Budi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan intensif terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Petugas menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas tersangka US yang diduga kerap melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya. Setelah dilakukan pemantauan, tim langsung bergerak melakukan penggerebekan dan penggeledahan di lokasi," ujarnya, Jumat (15/5/2026).

[adsense]

Saat dilakukan penggerebekan, petugas sempat melakukan upaya paksa untuk masuk ke dalam rumah karena pintu dalam keadaan terkunci.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka US mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial J.

[adsense]

Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sergai guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023," tegasnya.

[adsense]

Adapun barangbukti yang diamankan, 2 plastik klip transparan ukuran sedang dan 3 plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,36 gram, 1 kaca pirex berisi sisa bakaran sabu seberat 1,40 gram, alat hisap sabu (bong) rakitan, skop pipet, mancis, dua unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp60 ribu yang diduga hasil penjualan narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Hingga Jumat (15/5/2026), harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Medan masih tergolong mahal meskipun stok barang terlihat cukup banyak. Kondisi tersebut dikeluhkan konsumen maupun pedagang karena daya beli masyarakat dinilai terus menurun. Harga cabai merah tercatat Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, serta sayur jipang kecil Rp20.000 per kilogram.Rata-rata kenaikan harga semua bahan pokok ini antara Rp5.000 hingga Rp6.000 setiap per kg nya. Sementara harga ikan gembung dan dencis mencapai Rp60.000 per kilogram, sedangkan dencis dungu Rp40.000 per kilogram. Untuk ikan basah ini rata-rata kenaikannya antara Rp 5.000 hingga Rp6.000 per kg nya. Harga ikan dungu sebelumnya antara Rp28.000 hingga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kg .

[adsense]

"Kita tidak tahu kenapa masih mahal ikan basah, sayur mayur dan bahan pokok lainnya," ujar Boru Saragih kepada SIB. Akibat tingginya harga bahan pokok, sejumlah pedagang mengaku mengurangi stok pembelian karena khawatir barang dagangan tidak laku. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok bahan pokok cukup tersedia, namun jumlah pembeli terlihat sepi sejak awal Mei.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tapteng Lakukan Restorative Justice, Korban Terima Santunan Pengobatan

Dia berjualan sejak siang hingga malam hari pukul 22.00 WIB. Hari libur tetap jualan .Lumayan bisnis jus buah sangat laris manis apalagi cuaca akhir-akhir ini lumayan panas.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Bayu Wicaksono, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Auditorium Utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selasa (12/5/2026) lalu.

Berdasarkan rilis yang dibagikan Bid Humas Polda Sumut, Jumat (15/5/2026), kuliah umum tersebut diikuti oleh Civitas Academika dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi, Program Doktor Ilmu Hukum, serta Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana UMSU.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Bayu Wicaksono membawakan materi bertema "Cyber Crime sebagai Ancaman Nyata di Era Digital". Materi yang disampaikan meliputi sejarah peradaban digital, introduksi perkembangan teknologi, kondisi faktual era digitalisasi, jenis-jenis kejahatan siber, peran Polri dalam penegakan hukum, perundang-undangan terkait, konsep VUCA, hingga imbauan kepada para peserta kuliah umum.

Dalam pemaparannya, Kombes Pol Bayu Wicaksono menekankan pentingnya kesiapan generasi muda dan Civitas Academika dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Ia mengingatkan agar mahasiswa mampu beradaptasi serta berkontribusi positif di era digitalisasi dengan terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu di Medan Maimun Diingkus saat Transaksi

[adsense]

[adsense]

​Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara yang berfungsi menjaga ketertiban, melindungi hak warga negara, serta menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam diskursus negara hukum demokratis modern, hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kumpulan norma tertulis bersifat memaksa yang diproduksi oleh lembaga legislatif, melainkan harus diposisikan sebagai garda perlindungan tertinggi terhadap harkat serta martabat manusia. Realitas penegakan hukum di Indonesia kontemporer sering kali menunjukkan kecenderungan formalistik dan prosedural yang sangat akut, di mana keadilan sering kali dikalahkan oleh prosedur administrasi yang kaku. Praktik hukum kita masih terjebak pada pengaruh kuat pendekatan legal positivism warisan kolonial yang terlalu menitikberatkan kepastian normatif tekstual, sehingga sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif yang seharusnya menjadi ruh dari hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum sering kali kehilangan orientasi kemanusiaannya dan cenderung menjauh dari rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, menciptakan jurang pemisah antara hukum yang tertulis di buku (law in books) dengan hukum yang dijalankan dalam kenyataan (law in action). Kondisi ini diperparah oleh mentalitas aparat yang cenderung memuja kepastian hukum formal daripada kebenaran materiil, sehingga hukum justru menjadi beban bagi mereka yang mencari perlindungan.

​Fenomena tersebut terdeteksi melalui peningkatan skeptisisme publik terhadap lembaga peradilan, munculnya disparitas putusan yang mencolok antara satu perkara dengan perkara lainnya yang serupa, serta berkembangnya persepsi sosial bahwa hukum lebih mudah menjerat kelompok marginal dibandingkan kelompok yang memiliki akumulasi kekuatan ekonomi maupun politik. Dalam banyak kasus yang menjadi perhatian publik, hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosiologis, psikologis, atau kondisi kemanusiaan yang melingkupi seorang subjek hukum saat peristiwa terjadi. Konsekuensinya, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen perlindungan, melainkan bertransformasi menjadi alat kekuasaan yang bersifat represif, administratif, dan birokratis yang membungkam hak-hak dasar manusia. Kondisi empiris yang memprihatinkan tersebut melahirkan kebutuhan mendesak terhadap pergeseran paradigma hukum yang lebih humanis, cair, dan responsif terhadap dinamika zaman yang terus berubah secara eksponensial. Transformasi ini menuntut keberanian untuk meninggalkan kenyamanan berhukum secara tekstual menuju cara berhukum yang menggunakan hati nurani dan akal sehat sebagai kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

[adsense]

​Hukum progresif muncul sebagai tawaran pemikiran kritis terhadap kejenuhan praktik hukum positivistik yang kering di Indonesia. Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa, hukum tidak boleh ditempatkan sebagai institusi yang berdiri secara mandiri atau otonom di atas manusia. Hukum harus hadir untuk melayani manusia, menjaga martabat kemanusiaan, serta memberikan keadilan yang melampaui sekadar kepatuhan prosedur formal. Perspektif progresif ini merupakan bentuk otokritik terhadap doktrin hukum konvensional yang terlalu mendewakan teks peraturan sambil menutup mata terhadap penderitaan dan realitas kemanusiaan. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukanlah sebuah skema yang final, absolut, atau statis, melainkan institusi yang harus selalu berada dalam proses menjadi (law as a process, law in the making), menjadi institusi yang semakin mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi manusia dan kemanusiaan.

Dinamika hukum harus selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara das sollen sebagai cita-cita hukum dan das sein sebagai realitas hukum di lapangan. Penegakan hukum tidak boleh hanya bersandar pada bunyi harfiah undang-undang, tetapi wajib mengintegrasikan nilai moral, etika, dan nurani terdalam dari penegaknya. Hukum dipahami sebagai sarana pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan, bukan sekadar instrumen penjaga keteraturan administratif negara yang dingin.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalinsum Sibolga-Tarutung Terkesan Diabaikan, Warga Menjerit Laju Ekonomi Mati Suri

​Roscoe Pound (1954) menekankan peran hukum sebagai tool of social engineering yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Namun, dalam perspektif hukum progresif, rekayasa sosial tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak yang menindas, melainkan harus diarahkan pada tujuan kesejahteraan dan pemuliaan martabat manusia. Kritik terhadap dominasi positivisme hukum di Indonesia berfokus pada kecenderungan aparat penegak hukum yang hanya memosisikan diri mereka sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi) yang pasif. Satjipto Rahardjo (2011) mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tekstualistik tanpa melibatkan dimensi moral hanya akan menghasilkan kepastian hukum yang semu dan keadilan yang cacat. Dalam praktik hukum pidana kita, pendekatan formalistik sering kali melahirkan tragedi ketidakadilan yang melukai nurani publik secara mendalam. Kita sering menyaksikan bagaimana individu dari kalangan bawah yang melakukan pelanggaran kecil karena keterpaksaan ekonomi diproses secara represif, sementara skandal kejahatan struktural sering kali sulit ditembus oleh barikade prosedur hukum yang rumit. Ketimpangan akses terhadap keadilan ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang mendalam dalam budaya hukum kita yang harus segera didekonstruksi melalui reformasi mentalitas aparat secara menyeluruh.

[adsense]

​Ketimpangan tersebut memaksa hukum progresif untuk menuntut keberanian moral dari para hakim, jaksa, dan polisi untuk melakukan terobosan hukum atau rule breaking apabila aturan formal justru menghalangi tercapainya keadilan substantif. Pendekatan ini sangat relevan dengan realitas sosiologis Indonesia sebagai negara multikultural yang kaya akan nilai-nilai living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Eugen Ehrlich (1936) telah lama mengingatkan bahwa hukum yang efektif bukanlah hukum yang dipaksakan dari otoritas pusat, melainkan hukum yang bersumber dari norma dan kearifan lokal. Orientasi kemanusiaan dalam penyelesaian sengketa sebenarnya telah lama dipraktikkan dalam tradisi hukum adat nusantara melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dan konsep pemulihan keseimbangan sosial.

Nilai-nilai lokal ini kini mendapatkan momentum baru dalam sistem hukum nasional melalui penguatan konsep restorative justice atau keadilan restoratif. Terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 merupakan langkah konkret menuju penegakan hukum yang lebih humanis. Kebijakan ini tidak lagi memandang kejahatan hanya sebagai pelanggaran norma negara, tetapi sebagai luka dalam hubungan antarmanusia yang harus disembuhkan melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan kondisi ke asalnya.

[adsense]

​Pergeseran paradigma ini semakin diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. KUHP baru ini mengusung visi modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar semangat pemenjaraan yang terbukti gagal menekan angka kriminalitas. Adanya opsi pidana kerja sosial mencerminkan upaya serius negara untuk menghadirkan hukum pidana yang memiliki wajah kemanusiaan, di mana setiap pelaku tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Transformasi ini menuntut pemahaman mendalam dari perspektif psikologi hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menguasai pasal, tetapi juga harus memiliki kecerdasan emosional dan empati yang tinggi. Lawrence Kohlberg (1981) menjelaskan bahwa level tertinggi moralitas manusia adalah tahap pascakonvensional, di mana seseorang bertindak berdasarkan prinsip etis universal yang melampaui aturan tertulis. Penegak hukum yang progresif harus mampu mencapai tahap ini agar tidak sekadar menjadi teknokrat hukum yang dingin, melainkan menjadi pejuang keadilan yang melihat esensi kebenaran di balik teks undang-undang yang kaku. Hal ini menjadi sangat krusial terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang sering kali terabaikan dalam sistem formal.

​Meskipun kemajuan legislasi telah terlihat, tantangan besar tetap menganga terutama dalam dimensi ekonomi dan aksesibilitas hukum. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum berkualitas masih menjadi tembok besar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Gagasan Roberto Unger (2015) dalam teori hukum kritisnya, hukum sering kali secara tidak sadar menjadi perpanjangan tangan dari struktur kekuasaan dan pemilik modal yang mapan. Untuk melawan dominasi struktural tersebut, negara wajib hadir memberikan jaminan bantuan hukum yang efektif dan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Meskipun Indonesia memiliki UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam praktiknya implementasi undang-undang ini masih sering terkendala birokrasi dan keterbatasan anggaran. Tanpa akses hukum yang setara, prinsip equality before the law hanya akan menjadi mitos akademik semata. Hukum progresif menghendaki keberpihakan yang sadar dari negara terhadap kelompok yang lemah guna menciptakan keseimbangan dalam neraca keadilan sosial yang sesungguhnya. Reformasi ini tidak akan berjalan tanpa adanya pembenahan serius pada sistem pendidikan hukum yang selama ini cenderung terlalu teknokratis dan menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial di sekitarnya.

[adsense]

​Pendidikan hukum di Indonesia harus berhenti mencetak lulusan yang hanya mahir menghafal aturan tanpa memahami konteks sosial dan penderitaan rakyat yang nyata. Mahasiswa hukum harus dibekali dengan ilmu-ilmu bantu seperti filsafat hukum, sosiologi, psikologi, dan etika profesi agar memiliki integritas moral yang kokoh sejak dini. Integritas aparatur, pada akhirnya, adalah kunci terakhir yang akan menentukan apakah hukum tersebut akan memanusiakan manusia atau justru menghancurkannya. Mahfud MD pernah menegaskan bahwa, sebaik apa pun regulasi yang dibuat, ia akan lumpuh di tangan aparat yang tidak berintegritas. Lawrence Friedman (1975) mengidentifikasi bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada budaya hukum (legal culture) masyarakat dan aparatnya secara sinergis. Di tengah gempuran era digital, tantangan penegakan hukum yang humanis semakin kompleks karena risiko dehumanisasi melalui algoritma yang tidak transparan. Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat untuk mempercepat akses keadilan, bukan sebagai alat baru untuk melakukan diskriminasi terstruktur. Mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia merupakan kebutuhan fundamental bagi eksistensi negara hukum demokratis yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

​Hukum progresif menawarkan paradigma bahwa keberhasilan hukum tidak lagi diukur dari banyaknya regulasi yang diciptakan, melainkan dari seberapa mampu hukum menghadirkan keadilan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas. Perjalanan menuju hukum yang humanis membutuhkan reformasi menyeluruh mencakup regulasi, budaya hukum, sistem pendidikan, hingga penguatan integritas aparat secara sistemik. Keberlanjutan sistem hukum progresif juga bergantung pada sejauh mana negara mampu mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan lingkungan hidup ke dalam kerangka kemanusiaan. Manusia tidak dapat hidup dengan martabat jika lingkungan sekitarnya hancur dan tercemar. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan harus dilakukan dengan semangat progresif, melampaui batasan yurisdiksi administratif yang sering dimanfaatkan korporasi besar untuk menghindar dari tanggung jawab sosialnya. Tantangan globalisasi juga menuntut hukum nasional mampu bersaing tanpa mengorbankan perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Hukum ekonomi progresif harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak pekerja sebagai manusia, bukan sekadar faktor produksi yang bisa diperas. Keadilan distributif harus memastikan hasil pembangunan dinikmati merata, sehingga disparitas ekonomi tidak memicu konflik sosial yang destruktif bagi keutuhan bangsa.

[adsense]

​Upaya mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia berkaitan erat dengan penguatan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Transparansi bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan bentuk penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hukum yang dibentuk tanpa mendengarkan suara rakyat hanya akan melahirkan produk hukum yang asing dari realitas sosial dan sulit diimplementasikan secara efektif. Partisipasi publik yang bermakna akan menghasilkan hukum yang memiliki legitimasi moral tinggi dan didukung penuh oleh masyarakat. Rakyat bukan sekadar objek hukum yang diatur, melainkan subjek aktif yang harus dilibatkan dalam menentukan arah hukum nasional. Dalam skala global, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan moral dengan menerapkan standar perlindungan HAM yang tinggi di tingkat regional maupun internasional. Penegakan hukum nasional yang progresif akan menjadi daya tarik bagi dunia internasional, menunjukkan stabilitas dan keadilan yang kokoh. Pencapaian makro tersebut tidak berarti jika masyarakat kecil masih merasa takut terhadap aparat hukumnya sendiri di kehidupan sehari-hari. Fokus utama reformasi harus tetap pada perlindungan individu yang paling rentan di gang-gang sempit pemukiman kumuh, ladang petani yang terpinggirkan, dan di balik tembok penjara yang pengap.

​Hukum progresif adalah jalan keluar dari kebuntuan hukum formalistik menuju hukum yang memberikan pencerahan bagi jiwa manusia. Kita tidak boleh lagi terjebak perdebatan pasal demi pasal tanpa menyentuh esensi kemanusiaan yang ada di dalamnya. Reformasi hukum harus menjadi gerakan moral nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Komitmen kolektif diperlukan untuk meruntuhkan tembok legalisme formal yang menghambat keadilan sejati selama berdekade-dekade. Hukum yang memanusiakan manusia adalah janji konstitusi yang harus dipenuhi agar Indonesia berdiri tegak sebagai negara beradab di panggung dunia. Setiap langkah kecil memperbaiki proses hukum dan setiap suara menyuarakan kebenaran adalah kontribusi nyata bagi tegaknya hukum progresif. Kita harus yakin bahwa dengan konsistensi dan kejujuran, wajah hukum Indonesia yang suram dapat berubah menjadi mengayomi dan penuh empati. Inilah tugas sejarah generasi saat ini untuk memastikan hukum menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan. Menempatkan manusia sebagai episentrum kebijakan hukum adalah satu-satunya cara membangun masa depan Indonesia yang mulia, adil, dan makmur secara lahir maupun batin. Keadilan tidak lagi boleh menjadi mimpi yang jauh, melainkan kenyataan harian bagi setiap warga negara Indonesia.

[adsense]

​Hukum harus disadari sebagai pelayan manusia, dan setiap inci gerak penegakannya harus diniatkan untuk menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Hakim bukan hanya wakil Tuhan dalam memutuskan perkara di dunia, tetapi benteng terakhir bagi martabat manusia yang terzalimi oleh sistem. Jaksa bukan sekadar penuntut umum yang mengejar hukuman mati, melainkan penjaga kepentingan umum yang wajib melindungi hak tersangka dan korban secara seimbang. Sinergi antara semua elemen ini, dilandasi semangat hukum progresif, akan menciptakan ekosistem hukum yang sehat di mana kebenaran dicari demi kemanusiaan, bukan demi kemenangan prosedural semata. Pada titik inilah hukum benar-benar menjadi alat yang memuliakan kehidupan dan menjamin keberlangsungan peradaban bangsa yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa. Perjuangan mewujudkan hukum yang humanis adalah perjuangan menjaga nyawa dari negara hukum itu sendiri, agar tidak terjatuh menjadi negara kekuasaan yang gersang akan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Keadilan sejati lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa di atas undang-undang yang dibuat manusia, terdapat hukum yang lebih tinggi, yaitu keselamatan dan kemuliaan umat manusia di muka bumi ini.

​Setiap institusi penegak hukum perlu melakukan audit internal terhadap budaya kerjanya agar tidak terjebak dalam pragmatisme yang merusak martabat manusia. Transparansi dalam setiap tahapan penyidikan hingga putusan hakim adalah prasyarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah lama luntur akibat praktik-praktik yang tidak terpuji. Tanpa kepercayaan (trust), hukum hanyalah rangkaian kata tanpa wibawa yang mudah dilanggar oleh siapa pun. Hukum progresif mengajak kita untuk melihat hukum sebagai suatu organisme hidup yang bernapas seirama dengan detak jantung masyarakat sekitarnya. Ketika hukum mampu merasakan penderitaan rakyat, ia akan bertransformasi menjadi kekuatan transformatif yang dahsyat untuk melakukan perubahan sosial yang positif bagi bangsa. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk beralih dari sekadar memuja kepastian hukum formal menjadi pemuja keadilan substantif yang benar-benar memanusiakan individu. Harapan ini tidaklah mustahil jika setiap sarjana hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan menaruh integritas di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita jadikan hukum sebagai ladang pengabdian untuk memuliakan sesama manusia, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekadar teks dalam pembukaan konstitusi, melainkan realitas yang bernyawa dalam kehidupan sehari-hari setiap anak bangsa tanpa kecuali.

[adsense]

​Kedewasaan sebuah bangsa diukur dari caranya memperlakukan orang-orang yang paling lemah dalam sistem hukumnya masing-masing. Hukum progresif menekankan bahwa jika hukum gagal melindungi mereka yang tak berdaya, maka hukum tersebut telah gagal secara moral dan fungsional sebagai alat keadilan. Penguatan literasi hukum di masyarakat menjadi sangat krusial agar warga negara memahami hak-haknya dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan penegakan hukum. Masyarakat yang cerdas hukum adalah mitra terbaik bagi penegak hukum yang progresif dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan seimbang. Tantangan di masa depan mungkin akan jauh lebih berat, dengan munculnya berbagai kejahatan transnasional dan konflik kepentingan yang semakin rumit, namun jika kita tetap berpegang pada prinsip memanusiakan manusia, maka hukum akan selalu menemukan jalannya untuk tegak berdiri. Keadilan memang sering kali datang dengan lambat, namun ia tidak boleh berhenti diperjuangkan oleh siapa pun yang mencintai kebenaran. Dengan semangat kemanusiaan yang beradab, kita akan terus melangkah maju memperbaiki sistem hukum nasional menuju kesempurnaan yang lebih hakiki bagi peradaban. Inilah janji suci hukum progresif bagi masa depan hukum di Indonesia yang lebih gemilang, inklusif, dan berperikemanusiaan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

​Transformasi sistemik ini membutuhkan sinkronisasi antara aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Kita tidak bisa hanya memperbaiki undang-undangnya saja tanpa memperbaiki perilaku orang-orang yang menjalankannya, begitu pula sebaliknya. Hukum yang memanusiakan manusia memerlukan sistem pengawasan yang ketat dan independen agar setiap potensi penyimpangan dapat segera dideteksi dan diperbaiki. Dalam hal ini, peran lembaga pengawas eksternal dan media massa menjadi sangat penting sebagai penyeimbang kekuatan di dalam sistem peradilan. Keberanian untuk mengakui kesalahan dalam penegakan hukum adalah bagian dari martabat hukum progresif itu sendiri. Jika sebuah putusan hukum terbukti keliru dan mengorbankan hak manusia, maka sistem harus menyediakan mekanisme rehabilitasi yang cepat dan tulus bagi korban.

[adsense]

Hukum tidak akan dipandang sebagai raksasa yang menakutkan, melainkan sebagai kawan yang jujur dalam perjalanan mencari keadilan.

​Secara filosofis, keadilan adalah kebajikan tertinggi yang harus diupayakan melalui hukum di setiap waktu dan tempat. Keadilan tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum dijalankan dengan penuh kejujuran dan tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan maupun pengaruh harta. Hukum progresif mengajarkan kita bahwa pengabdian tertinggi seorang hamba hukum adalah pada kebenaran yang membebaskan. Oleh karena itu, mari kita bangun tatanan hukum nasional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga agung secara moral. Dengan meletakkan kemanusiaan di atas segala prosedur, kita sebenarnya sedang membangun fondasi bagi Indonesia yang lebih tangguh menghadapi segala tantangan zaman. Inilah saatnya bagi kita untuk melunasi utang sejarah kepada para pencari keadilan dengan menghadirkan hukum yang benar-benar memanusiakan manusia secara utuh dan berkelanjutan. Keadilan yang memancar dari hati nurani akan menjadi warisan terbaik yang bisa kita berikan bagi generasi anak cucu kita di masa depan, demi tegaknya kebenaran di bumi nusantara yang kita cintai bersama ini.

[adsense]

​Penegakan hukum yang berbasis pada nilai kemanusiaan juga akan mendorong terciptanya stabilitas keamanan yang lebih organik dan lestari. Masyarakat yang merasa diperlakukan secara adil oleh hukum tidak akan memiliki alasan untuk melakukan tindakan destruktif terhadap tatanan sosial. Rasa memiliki terhadap hukum akan tumbuh subur di jiwa rakyat, sehingga mereka menjadi benteng utama dalam menjaga ketertiban umum. Hukum progresif dengan demikian bukan hanya sebuah teori akademik, melainkan strategi jitu dalam membangun ketahanan nasional yang kuat berbasis pada keadilan rakyat. Setiap pasal dalam undang-undang harus mampu bernapas dan berbicara kepada penderitaan rakyat, memberikan solusi nyata, dan menghidupkan harapan yang hampir mati. Hanya dengan cara itulah, Indonesia dapat membuktikan diri sebagai negara hukum yang sesungguhnya (Rechtstaat), bukan negara yang hanya sekadar memiliki hukum namun gersang dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Inilah jalan panjang yang harus kita tempuh dengan penuh optimisme dan keyakinan demi kemuliaan manusia Indonesia seutuhnya. (Penulis Dosen Praktisi UNITA)

[adsense]