[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dan kantor imigrasi Jakarta Pusat (Jakpus) pada hari Selasa (4/8/2026)

Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi tahun 2022-2026. Salah satu tersangka yaitu mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

[adsense]

"Itu baru selesai tadi sekitar jam 6 habis magrib, itu tim melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih yang jadi markas lembaga antirasuah tersebut, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026) malam.

Taufik belum bisa menginformasikan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita. Hal itu karena penggeledahan baru saja selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Akbar Himawan Buchari dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Api Medan

Dalam proses berjalan, KPK juga sudah menggeledah kantor biro jasa di Bali dan menyita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) diduga terkait dengan perkara.

[adsense]

Selain itu, tepatnya pada 17-19 Juni 2026, penyidik juga sudah menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kantor PT Visa Empat Bali, serta CV Visa Agung Bali Teratai Promanende.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah BBE dan dokumen.

[adsense]

Sebanyak delapan orang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026.

Para tersangka itu adalah Silmy Karim; Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

[adsense]

Kemudian Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah.

Mereka sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

[adsense]

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanggal 2-3 Juni 2026. Saat itu, KPK menangkap 18 orang di mana satu di antaranya menyerahkan diri yakni Silmy Karim.

[adsense]

KPK turut menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti.

Seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan mencatat penurunan angka kejahatan jalanan sekitar 15 persen selama 300 hari terakhir. Dalam periode yang sama, kepolisian juga berhasil mengungkap ratusan kasus kriminalitas dan menangkap ratusan tersangka melalui penindakan rutin maupun Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) 2026.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Kasat Reskrim AKBP Adrian Risky Lubis, mengatakan selama 300 hari terakhir tercatat 729 kasus kejahatan jalanan atau turun sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[adsense]

"Setiap periode 100 hari, baik 100 hari pertama, kedua maupun ketiga, rata-rata angka kejahatan jalanan berhasil ditekan sekitar 11 persen di wilayah hukum Polrestabes Medan," ujar Jean Calvijn saat konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Selasa (4/8/2026).

Selain menekan angka kriminalitas, Polrestabes Medan juga mengungkap 767 perkara yang terdiri dari 78 kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dengan 122 tersangka, 493 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan 616 tersangka, serta 155 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan 109 tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• CKG Sumut Capai 3,45 Juta Peserta, Dinkes Optimistis Target dan Pengendalian TBC 2026 Tercapai

Menurut Jean Calvijn, Kecamatan Percut Sei Tuan masih menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena angka tindak pidana curat, curas, dan curanmor masih tergolong tinggi meskipun tingkat pengungkapan kasus juga cukup besar.

[adsense]

"Karena itu, Polsek setempat tidak hanya dituntut meningkatkan pengungkapan kasus, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan jalanan," tegasnya.

Dalam upaya penegakan hukum, sebanyak 57 tersangka terpaksa dikenai tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan, membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat, serta mengancam jiwa petugas. Dari jumlah tersebut, 14 orang diketahui merupakan residivis.

[adsense]

Sementara itu, selama pelaksanaan Operasi Pekat 2026 yang berlangsung selama dua pekan, Polrestabes Medan mengungkap 161 kasus dengan 233 tersangka, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Operasi tersebut menyasar lima bentuk penyakit masyarakat, yakni premanisme, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan pornografi. Untuk kasus premanisme, polisi mengungkap 81 kasus dengan berbagai modus, mulai dari pemerasan, pungutan liar hingga aksi premanisme di jalanan.

[adsense]

"Kami mengimbau masyarakat Kota Medan agar segera melaporkan apabila menemukan oknum yang melakukan pemerasan dengan berbagai modus, termasuk meminta uang dengan alasan membantu atau mendampingi, apalagi jika disertai unsur pemaksaan," kata Jean Calvijn.

Selain itu, polisi juga mengungkap 21 kasus perjudian dengan 53 tersangka, 65 kasus minuman keras, empat kasus prostitusi dengan enam tersangka, serta dua kasus pornografi dengan dua tersangka.

[adsense]

Kapolrestabes mengungkapkan, dua kasus menonjol dalam Operasi Pekat kali ini yakni penjualan konten video asusila melalui aplikasi percakapan dengan tarif sekitar Rp50 ribu per konten serta pengungkapan praktik prostitusi di kawasan Pusbulu.

"Saya telah menginstruksikan seluruh Kapolsek dan Kasat Reskrim agar memetakan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi, baik yang berkedok spa maupun menggunakan modus lainnya. Lokasi-lokasi seperti ini harus dipetakan agar praktik serupa tidak terus berulang," ujarnya.

[adsense]

Dalam Operasi Pekat 2026, tiga Polsek dengan capaian pengungkapan tertinggi adalah Polsek Medan Area dengan 21 kasus dan 21 tersangka, disusul Polsek Medan Baru dengan 16 kasus dan 22 tersangka, serta Polsek Medan Tembung yang mengungkap 15 kasus dengan 32 tersangka.

"Saya menilai ketiga Polsek tersebut menunjukkan kinerja yang aktif dan intensif dalam pelaksanaan Operasi Pekat sebagai bagian dari komitmen Polrestabes Medan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga akhir Juli 2026, jutaan warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, sementara pelaksanaan skrining TBC dinilai masih berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target nasional tahun 2026.

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal mengatakan Program CKG merupakan bagian dari Program Nasional (Prognas) prioritas Presiden RI yang terus didorong pelaksanaannya di seluruh kabupaten dan kota.

Berdasarkan data hingga Juli 2026, dari total penduduk Sumut sebanyak 15.925.172 jiwa, sebanyak 3.457.507 orang atau 21,71 persen telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis. "Capaian sampai dengan Juli 2026, jumlah penduduk Sumut yang melakukan CKG sebanyak 3.457.507 jiwa atau 21,71 persen," kata Hamid, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 46 persen dari total penduduk Sumut pada 2026. Dengan capaian saat ini, realisasi program telah mencapai sekitar 47,19 persen dari target tahunan. "Target kita dalam satu tahun adalah 46 persen. Saat ini sudah 21,71 persen, sehingga masih ada sekitar 24,3 persen lagi yang harus dikejar," ujarnya.

Hamid menyebutkan, Kabupaten Pakpak Bharat menjadi daerah dengan capaian CKG tertinggi di Sumut, yakni mencapai 46,17 persen. Sebaliknya, Kabupaten Nias Barat masih menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni 3,08 persen. Peserta CKG yang telah terlayani terdiri atas 335.204 lanjut usia, 2.116.014 masyarakat usia produktif, dan 865.504 remaja.

[adsense]

Sementara itu, pelaksanaan skrining dan penanganan TBC di Sumatera Utara juga terus mengalami kemajuan. Hingga 31 Juli 2026, capaian penemuan kasus TBC mencapai 38,2 persen, sedangkan keberhasilan pengobatan mencapai 80,5 persen.

Meski demikian, Hamid menegaskan bahwa indikator keberhasilan program baru dapat dinilai secara menyeluruh setelah tahun 2026 berakhir. "Keberhasilan program ini diukur setelah tahun 2026 dengan menilai keberhasilan capaian indikator yang telah ditetapkan. Namun sejauh ini kita masih on the track dalam mencapai indikator-indikator tersebut," katanya.

[adsense]

Di Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan turut memperkuat pelaksanaan CKG dan skrining TBC melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kecamatan dan kelurahan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan dr Shereivia Faradillah MKM mengatakan kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di berbagai lokasi strategis seperti puskesmas, klinik, kantor lurah, serta lokasi lain yang mudah dijangkau masyarakat. "Saat ini kegiatan tersebut sudah terdata akan dilaksanakan sebanyak 355 lokus di Kota Medan," ujarnya.

[adsense]

Setiap lokasi ditargetkan melayani sekitar 100 peserta. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Medan berharap dukungan camat dan lurah terus ditingkatkan, terutama dalam mengajak masyarakat yang menjadi sasaran, khususnya kontak erat pasien TBC dan anggota keluarga yang tinggal serumah, agar bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan sejak dini.

[adsense]

"Tantangan saat ini adalah partisipasi masyarakat masih rendah sehingga dibutuhkan keterlibatan camat dan lurah untuk mendorong masyarakat sasaran agar mau memeriksakan diri secara dini ke puskesmas terdekat," jelas Shereivia.

Hingga 3 Agustus 2026, jumlah warga Kota Medan yang telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis mencapai 161.344 orang. Sementara itu, penemuan kasus TBC di ibu kota Provinsi Sumut tersebut tercatat sebanyak 8.486 kasus.

[adsense]

Dinas Kesehatan Sumut dan Dinas Kesehatan Kota Medan optimistis target CKG dan pengendalian TBC dapat tercapai melalui sinergi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. (*)

[adsense]

[adsense]

Sat Samapta Polres Tanjungbalai mengimbau pelajar untuk menjauhi tawuran saat melaksanakan kegiatan patroli dialogis sekaligus sambang sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Falah, Kota Tanjungbalai, Selasa (4/8/2026).

" Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri dengan para pelajar sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)," ucap Kasat Samapta Polres Tanjungbalai AKP Marihot P Panggabean SH MH.

[adsense]

AKP Marihot menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Sat Samapta, yakni Bripda Irfan Jaldi, Bripda Septian A Sidabutar dan Bripda Theo Sinaga dengan menggunakan satu unit mobil patroli dinas.

AKP Marihot juga menerangkan bahwa petugas memberikan sejumlah imbauan penting kepada para siswa, dimana fokus utama edukasi mengingatkan pelajar agar selalu menggunakan helm standar saat berkendara dan melarang penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong).

[adsense]

Baca Juga:

• Residivis Ditangkap, Satresnarkoba Tanjungbalai Sita 73,21 Gram Sabu

"Melalui kegiatan sambang sekolah ini, kami ingin menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, sekaligus membentuk generasi muda yang taat hukum," pungkas AKP Marihot. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanjungbalai menangkap seorang residivis berinisial R alias IN (48) atas dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu dengan berat kotor mencapai 73,21 gram.

Kasat Resnarkoba Polres Tanjungbalai, AKP Yudi Fitriansyah SH M.Psi, mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Senin (3/8/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

[adsense]

"Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi kejadian yang kerap dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba," ujar AKP Yudi Fitriansyah kepada harianSIB.com, Selasa (4/8/2026) malam.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal Satresnarkoba di bawah pimpinan Kanit II melakukan penyelidikan. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati tersangka berada di dalam rumah dan langsung melakukan penangkapan. Tersangka sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya berhasil diamankan.

[adsense]

Baca Juga:

• Saksi Saling Bantah di Sidang Korupsi Bansos Samosir, Hakim: Siapa yang Benar?

AKP Yudi Fitriansyah menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Sabu itu diperoleh dari seseorang berinisial J yang kini masih dalam penyelidikan.

[adsense]

"Dia mengaku menjalankan bisnis gelap ini untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp20.000 per gram. Jika seluruh barang bukti berhasil terjual, tersangka memperkirakan keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp1.460.000," jelasnya.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjungbalai untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan pemasok narkotika tersebut.

[adsense]

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(**)

[adsense]

[adsense]

Pebulutangkis asal Aekkanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nurul Tetra Junia Br Matondang atau Nia Matondang, memastikan langkah ke babak 16 besar nomor tunggal dewasa putri pada Kejuaraan Bulu Tangkis Hydroplus Sirkuit Nasional (Sirnas) A DKI Jakarta 2026.

Atlet yang kini membela PB Galaxy Medan itu melaju setelah menundukkan Belda Azaria dari Exist Badminton Club pada babak 32 besar di Gelanggang Remaja Tanjung Priok (GRTP), Jakarta, Senin (3/8/2026) malam.

[adsense]

Nia memenangkan pertandingan sengit tersebut dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-15.

Pada babak 16 besar yang dijadwalkan berlangsung di GRTP, Rabu (5/8/2026), Nia akan menghadapi Maria Veronica N. Prawesti dari klub Sangkuriang Graha Sarana PLN Bandung.

[adsense]

Baca Juga:

• 12 Atlet Pelatwil Barat Ikut Hydroplus Sirnas A Jakarta 2026

"Permainan kemarin cukup berimbang dan syukur pada gim ketiga saya bisa memenangkan pertandingan," ujar Nia.

[adsense]

Ia berharap dapat tampil lebih maksimal pada babak 16 besar untuk mengamankan tiket ke perempat final.

"Kans menang memang ada. Tapi pertandingannya akan lebih seru dan berimbang. Mohon doa dan dukungannya agar pertandingan 16 besar bisa menang," katanya.

[adsense]

Keberhasilan Nia menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekaligus menunjukkan potensi atlet bulu tangkis daerah untuk bersaing di tingkat nasional.(**)

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalu lintas tragis merenggut nyawa seorang pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Jalan PDAM Tirtanadi, Kecamatan Sunggal, Selasa (4/8/2026). Korban tewas setelah terlindas truk bermuatan sayur kol saat hendak memasuki gerbang sekolah.

Korban diketahui bernama Charles Parlindungan Zebua, siswa SMA Sultan Iskandar Muda. Ia mengalami luka berat di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

[adsense]

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kecelakaan maut itu terjadi, Charles mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju sekolah. Saat hendak menyeberang untuk masuk ke gerbang sekolah, sepeda motornya diduga bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Riko Sirait.

Akibat benturan tersebut, kedua pengendara terjatuh ke badan jalan. Naas, pada saat bersamaan dari arah belakang melaju truk bermuatan sayur kol BK 8152 BY yang dikemudikan Masdianto. Truk tersebut tidak sempat menghindar sehingga korban tertabrak.

[adsense]

Baca Juga:

• Akhirnya Terungkap, Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Vape Narkoba ke Helen's Night Mart

"Setelah kedua pengendara terjatuh, dari arah belakang datang truk yang kemudian menabrak korban," ujar Widodo.

[adsense]

Petugas Satlantas Polrestabes Medan yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi para korban ke RS Bina Kasih.

"Korban pelajar meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor lainnya masih menjalani perawatan medis," kata Widodo.

[adsense]

Ia menambahkan, sementara itu pengemudi truk telah diamankan oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi sebagai bagian dari proses penyelidikan.

"Satlantas Polrestabes Medan mengimbau seluruh pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan sekolah dan persimpangan, serta selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan besar guna menghindari kecelakaan fatal," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perbedaan keterangan para saksi mewarnai sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) korban bencana di Kabupaten Samosir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8/2026). Perbedaan kesaksian tersebut bahkan membuat majelis hakim mempertanyakan kebenaran keterangan yang disampaikan para saksi di bawah sumpah.

"Siapa yang benar dari yang tidak benar ini?" tanya Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat saat mengonfrontasi para saksi di ruang sidang.

[adsense]

Majelis hakim mengonfrontasi keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Kristina Sam Elfrida Gultom, dengan Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi, Perawati Sitanggang, serta Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi, Elson Simanjorang.

Dalam konfrontasi tersebut, ketiga saksi tetap bertahan pada keterangannya masing-masing dan saling membantah, terutama terkait mekanisme penyaluran bansos dan dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala desa. Majelis hakim menyatakan seluruh keterangan akan dicatat sebagai bahan pertimbangan persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Impor Sumut Januari–Juni 2026 Naik 11,07 Persen, Didominasi Bahan Baku

Robert Sihotang mengakui pernah menerima uang Rp5 juta dari pihak BUMDesma Marsada Tahi yang disebut sebagai "ucapan terima kasih". Menurutnya, uang tersebut telah dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir.

[adsense]

"Adapun yang kami terima dari BUMDesma berupa ucapan terima kasih sebesar Rp5 juta, dan uang itu sudah kami kembalikan ke Kejaksaan, Yang Mulia," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Dua kepala desa lainnya juga mengaku menerima uang dengan nominal berbeda. Dalam persidangan turut disebut nominal Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, Rp18 juta hingga Rp21 juta yang disebut sebagai bentuk ucapan terima kasih.

[adsense]

Namun, saat dikonfrontasi dengan keterangan pengurus BUMDesma Marsada Tahi, ketiga kepala desa membantah adanya pemberian uang sebagaimana disampaikan pihak BUMDesma.

"Untuk itu tidak benar, Yang Mulia," ujar salah seorang saksi.

[adsense]

Majelis hakim kemudian mengingatkan seluruh saksi agar memberikan keterangan secara jujur karena telah disumpah sebelum memberikan kesaksian.

"Jangan kau bilang enggak tahu. Aku terlahir dari anak kepala desa," tegas Hendra Hutabarat.

[adsense]

Sidang juga mengungkap dugaan adanya pemberian uang sekitar Rp30 juta kepada Robert Sihotang, sekitar Rp18 juta kepada Suandi Sihotang, dan sekitar Rp15 juta kepada Boleuson Sihotang. Meski demikian, ketiga kepala desa tetap membantah keterangan tersebut.

Selain itu, majelis hakim menyoroti perbedaan keterangan mengenai proses penyidikan. Salah seorang saksi mengaku telah diperiksa lebih dari 10 kali oleh penyidik Kejari Samosir. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan jaksa penuntut umum. Ketika diminta menjelaskan kembali, para kepala desa mengaku tidak lagi mengingat secara pasti jumlah pemeriksaan yang telah dijalani.

[adsense]

Sementara itu, mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, yang juga dihadirkan sebagai saksi, menyatakan pemindahbukuan dana bansos dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya, bukan atas keputusan dirinya maupun terdakwa Fitri Agust Karo-karo.

"Tidak, Yang Mulia," jawab Jonni saat ditanya apakah kepala cabang bank memiliki kewenangan memindahkan dana nasabah secara sepihak.

[adsense]

Jonni yang kini juga berstatus tersangka menjelaskan terdapat 303 rekening penerima manfaat dengan nilai bantuan masing-masing Rp5 juta. Berdasarkan hasil koordinasi, bantuan direncanakan disalurkan dalam bentuk barang sehingga dana dipindahbukukan ke rekening BUMDesma Marsada Tahi.

"Sepanjang niatnya baik dan bantuan sampai tepat sasaran. Hal itu disetujui oleh pihak Dinas Sosial," katanya.

[adsense]

Ia mengakui mekanisme tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Kantor Pusat Bank Mandiri dan masing-masing penerima manfaat, namun prosedur itu tidak dilakukan.

"Seharusnya ada persetujuan dari penerima. Penerima datang ke Bank Mandiri. Tapi itu tidak dilakukan," ujarnya.

[adsense]

Jonni juga membantah adanya pembahasan pemindahbukuan dana melalui sambungan telepon dengan terdakwa sebelum adanya surat permohonan. Menurutnya, komunikasi saat itu hanya membahas persiapan seremonial penyaluran bantuan.

Majelis hakim akhirnya menunda persidangan dan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya pada Selasa pekan depan. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyaluran bansos korban bencana di Kabupaten Samosir yang berdampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor melalui Sumatera Utara pada Januari–Juni 2026 mencapai 2,942 miliar dolar AS atau meningkat 11,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 2,649 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai impor pada Juni 2026 tercatat sebesar 551,66 juta dolar AS atau naik 15,84 persen dibandingkan Juni 2025.

Statistisi Ahli Utama BPS Sumatera Utara, Selasa (4/8/2026), mengatakan, peningkatan impor tersebut terutama didorong oleh masih tingginya kebutuhan bahan baku dan barang konsumsi.

[adsense]

Berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku dan barang penolong masih mendominasi dengan kontribusi 80,16 persen dari total impor Januari–Juni 2026.

Secara tahunan, impor barang konsumsi meningkat 52,18 persen dan impor bahan baku/penolong naik 11,82 persen. Sebaliknya, impor barang modal mengalami penurunan cukup dalam, yakni 26,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Rekonsiliasi Data Kepegawaian, Tekankan Akurasi dan Pembaruan Data ASN

Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok utama impor Sumatera Utara dengan nilai 808,42 juta dolar AS atau 27,48 persen dari total impor, disusul Singapura sebesar 450,90 juta dolar AS (15,32 persen) dan Malaysia sebesar 417,83 juta dolar AS (14,20 persen).(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera musiman mulai bermunculan di kawasan Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Namun, hingga Selasa (4/8/2026), aktivitas jual beli masih terpantau sepi.

Berbagai jenis Bendera Merah Putih, umbul-umbul, hingga aneka dekorasi kemerdekaan telah dijajakan sejak awal Agustus. Meski sesekali ada pengendara yang berhenti untuk melihat-lihat atau menanyakan harga, jumlah pembeli dinilai belum mampu mendongkrak penjualan.

[adsense]

Salah seorang pedagang, Hendra, mengaku sempat enggan kembali berjualan tahun ini. Pengalaman pahit akibat penjualan yang merosot tajam pada tahun lalu membuatnya kehilangan semangat. Namun, dukungan dari rekannya yang bersedia memasok barang dagangan dengan sistem bagi hasil membuat Hendra akhirnya kembali membuka lapak.

"Sempat enggak niat jualan bendera lagi karena tahun lalu benar-benar sepi, omzet kami terjun payung. Tapi karena ada teman yang menawarkan mengisi barang, ya kami semangat lagi. Semoga tahun ini penjualan bisa lebih baik dari kemarin," ujar Hendra.

[adsense]

Baca Juga:

• PT DPM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lewat Pelatihan Pertukangan dan UMKM Perempuan

"Sekarang orang lebih banyak beli online, jadi kami yang di pinggir jalan kalah saing," katanya.

[adsense]

Meski demikian, Hendra bersama pedagang lainnya tetap bertahan dengan harapan penjualan akan meningkat mendekati 17 Agustus.

Hal senada juga terlihat dari pengakuan Ilham, salah seorang pengendara yang berhenti di lapak Hendra. Ia mengatakan hanya ingin melihat-lihat dan membandingkan harga sebelum memutuskan membeli.

[adsense]

"Saya ke sini untuk melihat dan tanya harga saja. Kalau lebih murah di toko online, biasanya kami beli dari toko online saja," ujar Ilham.

Ia mengaku harus mendapatkan harga yang lebih murah karena akan membeli dalam jumlah banyak sesuai anggaran yang telah ditetapkan kantornya.

[adsense]

Di lapak Hendra, harga bendera dijual bervariasi. Bendera kecil dibanderol mulai Rp10 ribu, sedangkan bendera ukuran standar rumah dijual antara Rp35 ribu hingga Rp60 ribu. Untuk umbul-umbul atau background sepanjang 10 meter, harganya mencapai Rp400 ribu.

Meski tidak mengeluarkan modal karena barang dipasok oleh agen dengan sistem bagi hasil, Hendra mengaku tetap merasa terbebani jika penjualan tidak sesuai harapan.

[adsense]

"Kita memang tidak mengeluarkan modal untuk jualan bendera ini, tetapi kita tetap butuh makan dan minum saat berjualan. Ada anak istri juga yang harus dinafkahi. Kalau tidak ada penjualan, selain enggak enak sama bos, kami juga bingung mau kasih makan apa keluarga di rumah. Semoga peringatan kemerdekaan tahun ini membawa berkah dan banyak dagangan kami yang terjual," harapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT DPM menggelar pelatihan pertukangan kayu serta pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah bagi kelompok perempuan di desa-desa lingkar tambang.

Program tersebut disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat (needs assessment) yang dilakukan tim Corporate Social Responsibility (CSR) PT DPM. Dengan pendekatan itu, pelatihan yang diberikan diharapkan sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan mampu membuka peluang usaha yang berkelanjutan.

[adsense]

Pelatihan pertukangan kayu dilaksanakan pada 23 Juli 2026 dengan melibatkan 12 peserta dari empat desa, yakni Desa Tungtung Batu, Polling Anak-Anak, Longkotan dan Bongkaras. Sebagian besar peserta telah memiliki pengalaman dasar di bidang pertukangan dan pembangunan rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Jalan Alternatif Tigapanah - Medan Via Desa Bertah Karo "Hancur-lebur" dan Terancam Putus

---

[adsense]

Kelompok perempuan dari desa sekitar tambang peserta pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah. (Foto: Dok/PTDPM)

[adsense]

Sementara itu, pelatihan pembuatan keripik dan aneka kue basah berlangsung pada 27–28 Juli 2026 dan diikuti sekitar 26 peserta yang tergabung dalam kelompok perempuan dari desa sekitar. Dalam pelaksanaannya, PT DPM menggandeng fasilitator dari mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Dairi untuk memberikan pembekalan keterampilan praktis.

Peserta pelatihan makanan diajarkan cara membuat keripik singkong, keripik pisang, serta berbagai jenis kue seperti tart, brownies dan bolu tape. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi kelompok perempuan untuk merintis usaha rumahan berbasis UMKM sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

[adsense]

Adapun pelatihan pertukangan kayu menggandeng Toko Furnitur Dalihan Natolu di Parongil (PT Karya Total Mandiri) dengan menghadirkan Dayan sebagai fasilitator. Berbekal pengalaman di industri furnitur lokal, ia membagikan pengetahuan mulai dari teknik dasar pertukangan, penggunaan peralatan manual dan elektrik, pengenalan jenis kayu, hingga pembuatan berbagai produk mebel seperti kursi, meja, lemari, kusen, kanopi dan aneka kerajinan kayu.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, kedua pelatihan tersebut juga membekali peserta dengan strategi pemasaran, analisis peluang pasar, serta pengelolaan usaha. Melalui pembekalan ini, kelompok usaha binaan diharapkan mampu berkembang secara mandiri, profesional dan berkelanjutan.

[adsense]

Chief Legal and External Relations PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

"Inovasi program CSR ini kami hadirkan agar masyarakat memiliki keahlian praktis yang bernilai ekonomi. Kami berharap pelatihan pertukangan maupun pembuatan kue ini dapat membuka peluang usaha baru dan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi keluarga," ujar Radianto, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com.

[adsense]

Ia menambahkan, antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan sangat tinggi. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antara masyarakat dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu berkembang.

"Kami berharap keterampilan warga semakin terasah hingga mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah, berdaya saing, dan mendorong kemandirian ekonomi," tambahnya.

[adsense]

Apresiasi turut disampaikan Sahmin Bako, peserta pelatihan pertukangan kayu asal Dusun Sopokomil. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat membantu mengembangkan usaha pertukangan di desanya.

"Sebelumnya kami hanya mengandalkan keterampilan dasar. Namun melalui pelatihan ini kami mendapat banyak ilmu baru, bisa bertukar pengalaman dengan pelaku usaha yang sudah sukses, serta makin termotivasi untuk memajukan usaha pertukangan di desa kami," ungkap Sahmin.

[adsense]

Hal senada disampaikan Vivi Aprianti, peserta pelatihan pembuatan kue dari Desa Tungtung Batu. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat karena memberikan keterampilan baru bagi kelompok perempuan untuk memulai usaha rumahan.

"Kami jadi punya keterampilan baru untuk merintis usaha rumahan dan membantu menambah pendapatan keluarga. Terima kasih kepada PT DPM yang telah menghadirkan program pemberdayaan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Vivi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tiang dan kawat besi pengaman jembatan Jalan Tol Belmera yang menghubungkan Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, diduga dicuri kawanan "rayap besi".

Tidak diketahui pasti kapan aksi pencurian tersebut dilakukan, namun melihat kondisi di lokasi kejadian, disinyalir peristiwa pencurian itu terjadi baru beberapa hari lalu, belum terlihat adanya karat pada bagian potongan besi yang tertinggal.

[adsense]

Sejumlah warga yang kebetulan melintas di jembatan jalan tol, yang ditanyai wartawan, Selasa (4/8/2026) juga mengaku tidak mengetahui kapan aksi pencurian dilakukan, bahkan ada yang tidak memperhatikan jika sebagian tiang dan kawat besi pengamanan jalan tol itu telah hilang.

Diduga pemotongan pagar dan kawat pengaman jembatan jalan tol tersebut tidak dilakukan secara manual, tetapi menggunakan alat pemotong tertentu, pada malam hari ketika situasi di areal jembatan dalam keadaan sepi.

[adsense]

Warga berharap pihak pengelola jalan tol atau pihak terkaitnya, dalam waktu dekat segera melakukan perbaikan, karena jika dibiarkan dapat membahayakan warga pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.(**)

[adsense]

[adsense]

Dua terdakwa pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMP, Muhammad Ilham (13) warga Jalan Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam, masing-masing divonis hukuman seumur hidup.

Kedua terdakwa, M Heriadi (21), dan Abil Syahputra (19) dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

[adsense]

Vonis itu dibacakan, pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, dipimpin Hakim Majelis, Abdul Wahab didampingi Simon Charles Pangihutan Sitorus, Selasa (4/8/2026) di Lubukpakam.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deliserdang, Anastasya Christanti SH dan Nara Palentina Naibaho SH, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Kadisdik Langkat Beberkan Dugaan Ancaman hingga Salah Kirim Rp1 Miliar di Sidang Smartboard

Kuasa Hukum korban, Boyle Ferdinandus Sirait SH, menyampaikan terimakasih kepada Kapolresta Deliserdang, Kajari Deliserdang dan Hakim yang menyidangkan perkara itu.

[adsense]

Dia meminta agar Polresta Deliserdang, menangkap seorang lagi tersangka pembunuhan berinsial A yang hingga saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang). (**)

[adsense]

[adsense]

Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan kinerja bisnis dan optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Direktur Utama (Dirut) PD AIJ Sumut Swangro Lumbanbatu menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, perusahaan daerah tersebut belum memberikan kontribusi PAD kepada Pemprov Sumut selama kurang lebih 12 tahun.

[adsense]

"Berdasarkan data yang kami cek sebelumnya, kurang lebih 12 tahun PD AIJ belum pernah berkontribusi memberikan PAD. Mudah-mudahan tahun ini dengan dukungan semua pihak PD AIJ bisa menambah PAD Pemprov Sumut untuk masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara," ujar Swangro Lumbanbatu dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (4/8/2026).

Menurut Swangro, terdapat tiga fokus utama yang menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, yakni pengelolaan aset, percetakan, dan periklanan sebagai bisnis inti PD AIJ.

[adsense]

Baca Juga:

• 19 Siswa Lulusan SMA Swasta HKBP Hutabayuraja Masuk PTN Jalur SNBP dan SNBT

"Saat ini kita lakukan pengelolaan aset kepada pihak kedua dan ketiga, agar dapat menghasilkan PAD dan kini sudah berjalan baik dan aset-aset tersebut tidak terbengkalai lagi," kata Swangro.

[adsense]

Pada sektor percetakan, PD AIJ memperkuat kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kalangan swasta. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Kami berupaya agar PD AIJ ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan saat ini kami berkomitmen untuk dapat menghasilkan PAD untuk Pemprov sesuai dengan target, sesuai Perda dan pendapatan keuangan kami," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, di sektor periklanan, PD AIJ tengah menyiapkan pengembangan videotron yang dinilai memiliki potensi pendapatan lebih besar dibandingkan reklame dan baliho konvensional.

"Kalau reklame dan baliho itu kan pendapatannya agak lama kita menunggu satu hingga dua minggu, tapi kalau videotron antara 10-15 detik sudah bisa menampilkan beberapa iklan dari konsumen," katanya.

[adsense]

Swangro optimistis target PAD dapat tercapai melalui penguatan pemasaran. Seluruh personel PD AIJ yang berjumlah sekitar 30 orang, termasuk dirinya, dilibatkan untuk memasarkan jasa perusahaan.

"Kita push pemasaran, semua orang di PD AIJ bahkan saya sendiri juga ikut memasarkan, siapa yang punya jaringan kita pasarkan agar perusahaan ini semakin sehat, kita kolaborasi dengan OPD dan swasta. Seperti pembuatan bendera, umbul-umbul yang ada di sekeliling kita sekarang ini juga PD AIJ yang mencetak," ujarnya.

[adsense]

Selain mengejar proyek berskala besar, PD AIJ juga mengambil pekerjaan percetakan dengan nilai kecil. Menurut Swangro, akumulasi pekerjaan tersebut tetap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

"Permintaan percetakan yang nilainya Rp1 juta juga kita ambil dan kita yakin kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi besar. Jangan kita berangan-angan besar, sementara angan kecil juga tidak selesai," katanya.

[adsense]

Untuk memperluas pasar, tahun ini PD AIJ juga membagikan kalender, company profile, dan map perusahaan kepada 319 OPD serta perusahaan swasta sebagai bagian dari strategi promosi.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya minat sejumlah OPD dan perusahaan swasta menggunakan jasa percetakan PD AIJ.

[adsense]

"Kalau dari segi harga memang dibandingkan percetakan swasta kita sedikit lebih mahal, karena kita harus membayar pajak. Tapi kalau hasil cetak ini bisa kita jaga. Di Sumut ini hanya ada 4 mesin percetakan yang baik dan satu di antaranya punya PD AIJ," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (3/8/2026), mengungkap sejumlah fakta baru.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat Saiful Abdi menyebut uang Rp1 miliar yang sempat diberikan broker proyek Bahrun Walidin alias Baron kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, kemudian diambil kembali karena disebut salah kirim dan diperuntukkan bagi Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy saat itu.

[adsense]

Keterangan tersebut disampaikan Saiful Abdi saat bersaksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang. Menurutnya, informasi itu diperoleh langsung dari Supriadi.

"Supriadi pernah menyampaikan kepada saya, Baron sempat memberikan uang Rp1 miliar. Beberapa menit kemudian uang itu dijemput ajudan Pj Bupati karena katanya salah kirim. Bukan untuk Supriadi, tetapi untuk Pj Bupati," ujar Saiful di persidangan.

[adsense]

Ketika dimintai tanggapan majelis hakim, Supriadi tidak membantah adanya peristiwa tersebut. Namun, ia membantah diperkenalkan kepada Baron oleh mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy. Menurut Supriadi, yang memperkenalkan Baron adalah Saiful Abdi. Pernyataan itu kembali dibantah Saiful. Ia menegaskan dirinya memperkenalkan Baron kepada Supriadi atas perintah Faisal Hasrimy.

Selain itu, Saiful juga mengungkapkan pengadaan Smartboard senilai Rp49,9 miliar bukan merupakan kebutuhan yang diusulkan Dinas Pendidikan, melainkan program yang diinisiasi mantan Pj Bupati Langkat.

[adsense]

"Yang dibutuhkan sekolah saat itu renovasi gedung dan pengadaan meubel. Bukan Smartboard. Itu perintah Pak Pj Bupati," katanya.

Menurut Saiful, seluruh program yang telah direncanakan dalam RAPBD 2024 diminta dibatalkan dan dialihkan untuk pengadaan Smartboard. Ia bersama sejumlah pejabat, termasuk perwakilan Komisi B DPRD Langkat, bahkan diminta melakukan studi banding ke Kabupaten Serdangbedagai karena daerah tersebut telah lebih dahulu melaksanakan program serupa saat Faisal Hasrimy menjabat Sekretaris Daerah.

[adsense]

Saiful mengaku sejak awal menolak pengadaan Smartboard. Namun, menurut keterangannya, ia diyakinkan bahwa pengadaan melalui e-katalog tidak akan menimbulkan persoalan hukum.

Dalam persidangan, Saiful juga mengaku sempat menghindari penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada 14 dan 15 Oktober 2024. Ia mengatakan mematikan telepon seluler dan menghindari panggilan setelah diminta menandatangani dokumen pencairan.

[adsense]

"Biasanya yang menandatangani cukup PPK. Saya mempertanyakan kenapa harus saya," ujarnya.

Menurut Saiful, ia akhirnya menandatangani SPM sekitar pukul 02.00 WIB karena merasa mendapat tekanan.

[adsense]

"Kalau tidak saya tanda tangani, masalah PPPK saya akan diproses. Kalau saya tanda tangani, katanya persoalan itu akan ditutup," tuturnya.

Di persidangan, penasihat hukum Saiful Abdi juga memperlihatkan Surat Keputusan penunjukan Supriadi sebagai PPK tertanggal 7 Mei 2024 serta bukti elektronik berupa percakapan grup yang memuat foto Surat Pesanan Smartboard atas nama Supriadi sebagai PPK.

[adsense]

Sementara itu, terdakwa Budi Pranoto Seputra, Direktur PT Bismacindo Perkasa, membantah pernah memerintahkan Baron menyerahkan uang kepada pihak mana pun. Namun, ia mengakui telah memberikan dana sekitar Rp19 miliar kepada Baron secara bertahap sebagai bagian dari kerja sama kemitraan.

Budi juga mengaku baru mengenal Saiful Abdi setelah keduanya sama-sama ditahan di Rutan Kelas I Medan pada November 2025.

[adsense]

Pada sidang yang sama, auditor sekaligus ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah Erwinta Marius menjelaskan bahwa apabila terdapat keterangan atau alat bukti yang saling bertentangan, auditor wajib melakukan klarifikasi agar hasil audit memiliki nilai pembuktian yang akurat.

Ia juga berpendapat, setelah Pejabat Pembuat Komitmen ditunjuk secara sah, maka Pengguna Anggaran tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menjadi kewenangan PPK. Usai memberikan keterangan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Medan Kota kembali menangkap seorang laku-laki penjual narkoba jenis sabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Selasa (4/8/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Pelaku berinisial SB (43) ditangkap saat gerebek sarang narkoba (GSN) berikut barang bukti 4 paket plastik klip sedang dan 2 paket plastik klip kecil berisi 5.99 gram sabu.

[adsense]

GSN dipimpin langsung Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan didampingi Wakapolsek Medan Kota AKP Harles R Gultom, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak M Tambunan dan Panit 2 Opsnal Ipda Eko Priya.

"Setelah memberikan pengarahan seluruh personil menuju TKP dan melakukan under cover buy (penyamaran) dan bertransaksi terhadap pelaku. Tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap berikut barang bukti," ujar Kapolsek Medan Kota melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak M Tambunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Akhirnya Terungkap, Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Vape Narkoba ke Helen's Night Mart

Hasil interogasi terhadap pelaku mengaku dirinya sudah menjual narkoba jenis sabu selama 2 minggu

[adsense]

"Barang tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak di ketahui namanya yang alamat di Gang Perwira Kelurahan Seimati dengan harga Rp 340.000/ Gram," ucapnnya.

Selanjutnya Kapolsek Medan kota mengimbau warga sekitar untuk menjauhi maupun melaporkan tindak pidana narkotika di lingkungan tersebut.

[adsense]

"Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2007-2009 Jenderal TNI Purn Agustadi Sasongko Purnomo, Selasa (4/8/2026), atas nama Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD BPK) 45 Letjen TNI (Purn) H Ramli Hasan Basri, mengukuhkan kepengurusan DHD BPK 45 Sumatera Utara (Sumut) masa bakti 2026-2031, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. Pelantikan sekaligus untuk membangkitkan nasionalisme dalam momentum jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) menjadi semangat bersama dalam menggaungkan makna kemerdekaan dimaksud.

Hadir dalam pelantikan sejumlah pengurus pusat seperti Ketua Dewan Paripurna Sekretaris Jenderal DHN BPK 45, Brigjen Pol (Purn) Dr H H Ma'sun Amin MPd, Ketua Dewan Paripurna Sumut Harry Lontung Siregar, Ketua Dewan Penasihat Prof Djohar Arifin, Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumut Irwan Sembiring dan organisasi berbasis kejuangan.

[adsense]

Di VVIP ada Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Gubernur H Surya, Gubernur Sumut ke-17 Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, pejabat utama jajaran TNI/Polri, tokoh masyarakat serta instansi, dan 14 pengurus DHC kabupaten/kota.

Sebelum seremoni pengukuhan, diadakan konsolidasi organisasi yang melibatkan pengurus daerah kabupaten kota Se-Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI

"Upaya penghancuran nasionalisme itu, berlangsung sistemik dan benar-benar masif. Ada yang berkedok demi kesejahteraan rakyat dengan dalih modernisasi dan kapitalisme sumber daya manusia dan alam. Ada yang berpatron persahabatan internasional. DHD BPK 45 bekerja di ranah itu dengan membangun sinerjitas bersama pemerintah," tegas mantan Pasi Sospol Dim 0201/BS yang masih olahraga sepak bola itu.

[adsense]

Di pelantikan, Gubernur mengatakan slogan "NKRI harga mati" bisa menjadi semangat bersama untuk ditanamkan pada setiap bangsa, sekaligus memproklamirkan negara Indonesia sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipecah belah sampai kapanpun. Termasuk semangat yang dimiliki pemuda saat ini, bisa tetap menjaga Indonesia tetap bersatu, melalui spirit yang harus bisa ditularkan dari pengurus SHD kepada anak muda sekarang.

"Semangat 45 jangan sebagai jokes aja, tapi sebagai semangat yang harus bisa kita gunakan sebagai semangat jiwa jiwa muda yang terus berkobar saat ini. Termasuk isi sumpah pemuda yang lahir di 1928 itu gagasan dari pimpinan pimpinan anak muda yang berkumpul mulai dari Aceh sampai Papua saat itu. Semangat bersama anak muda untuk persatukan wilayah Indonesia membuat negara ini akhirnya merdeka pada tahun 1945," ujarnya.

[adsense]

Kepada pengurus, Bobby Nasution berharap spirit tersebut juga bisa ditularkan kepada kepengurusan di 33 kabupaten dan kota. Apalagi, dalam mewujudkan pembangunan Sumut lebih baik ke depan, butuh masukan sekaligus kolaborasi pengurus DHD, termasuk yah ada di daerah.

"Kami yang muda-muda ini sudah menganggap bagian dari DHD, maka kami sangat berharap agar kami selama memimpin Sumut ini bisa diingatkan karena tugas kami adalah melayani masyarakat Sumut. Kalau ada yang kurang-kurang pas atau belok-belok mohon ingatkan kepada saya. Termasuk nilai -nilai spirit pejuang DHD bisa ditularkan ke anak-muda kita," ucap mantan Wali Kota Medan itu.

[adsense]

Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45, Jenderal TNI (Purn) H Agustadi Sasongko Purnomo, mengurai tentang tentang tantangan organisasi di zaman saat ini. Termasuk tugas pokok dari DHD untuk bisa menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Perang dan musuh saat ini tetap ada, tetapi masuk melalui di sejumlah bidang, seperi sosial, ekonomi, budaya, dan mencoba meleburkan unsur nilai-nilai kejuangan kita. Maka, perlu peran DHD untuk menjadi sosok atau figur sentral dalam menularkan nilai-nilai semangat atau spirit ke generasi muda," tegasnya.

[adsense]

Ketua DHD BPK 45 Sumut, Muhammad Nur Hasyim mengatakan, salah satu program DHD Sumut ke depan adalah memaksimalkan pembentukan kepengurusan DHC di 33 kabupaten dan kota. Pembentukan ini sangat penting, agar peran DHD lebih maksimal, terutama dalam menularkan semangat nilai-nilai pancasila sampai ke kabupaten dan kota.

"Kolaborasi Sumut berkah ternyata membawa berkah bagi DHD 45 Sumut yang dimulai hari ini. Saya yakin, kolaborasi ini menular ke jajaran walikota dan bupati di 33 daerah. Kita tentu sangat berharap pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi DHC di kabupaten dan kota untuk berkolaborasi demi pembangunan daerah," ujarnya.

[adsense]

Dikatakannya, contoh penerapan spirit jiwa anak muda sudah lahir sejak pergerakan Harkitnas di 1928 hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 1945.

Satu pemikir di TNI AD itu mengurai, nilai semangat juang bisa ditularkan ke anak muda, apalagi Pemprov Sumut baik gubernur hingga legislatif berada di kepemimpinan anak muda. Hasyim berharap agar jiwa semangat muda 1945 bisa menjadi simbol persatuan dan diperas menjadi wujud pancasila dan UUD 1945.

[adsense]

"Semangat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, jaga UUD 1945, dan hindari perpecahan NKRI. Saya bangga, bahwa pemimpin muda Sumut hari ini adalah gambaran yang sama seperti peristiwa Harkitnas dulu yang bertekad berjuang lepas dari penjajah. Maka, semangat nasionalisme harus tetap dilestarikan dan dipelihara. Satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air tekad ini harus tetap dijaga," katanya.

Ketua panitia pelantikan, M Armand Effendy Pohan MSi mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk melanjutkan misi dan cita-cita proklamasi dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Termasuk mengusung Sumut yang maju dan sejahtera dan mewujudkan Sumut yang lebih baik.

[adsense]

"Ini komitmen pengurus untuk melestarikan semangat juang para pendiri bangsa. Hal ini menentukan langkah dan komitmen pengurus untuk menjalankan program yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Pelantikan ini juga semangat bersama untuk sama-sama berkolaborasi dengan wujudkan cita-cita proklamasi," ujarnya didampingi Bendahara Novan Efendy Siregar.

Adapun kepengurusan inti DHD BPK 45 Sumut masa bakti 2026-2031, yakni Mayjen TNI (Purn) M Hasyim (ketua umum), Sofyan Ahmadi Hutasuhut (Sekretaris umum), Novan Effendy Siregar (bendahara umum). Kemudian turut menjadi ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumut, Herry Lontung Siregar, Ketua dewan kehormatan DHD 45 Sumut, Prof Dr Djohar Arifin Husin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai) H Adlin Tambunan bersama unsur Forkopimda meninjau pelaksanaan Program Taruna Bhakti Akademi Militer, di Sekolah Rakyat Kabupaten Sergai, Seirampah, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses adaptasi para siswa yang mendapat pendampingan khusus dari taruna Akademi Militer di lingkungan berasrama.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Adlin Tambunan bersama Dandim 0204/DS Letkol Arh Agung Pujiantoro, Kapolres Sergai AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu SIK MH, serta Plh Kajari Sergai Bani Immanuel Ginting SH MH menyaksikan berbagai aktivitas siswa. Mulai dari kegiatan belajar, pembentukan karakter, hingga permainan edukatif yang dirancang untuk mempererat kebersamaan antarsiswa.

Adlin Tambunan menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektoral yang terjalin, termasuk dukungan penuh dari jajaran TNI dalam membimbing anak-anak didik di Sekolah Rakyat. Ia menilai kehadiran sekolah ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sergai.

[adsense]

Baca Juga:

• Hindari Genangan Air, Truk Tronton Terguling di Jalinsum Sergai

Ia berharap suasana belajar yang disiplin namun menyenangkan ini mampu membentuk karakter siswa secara utuh.

[adsense]

"Kami berharap anak-anak ini nantinya dapat tumbuh menjadi agen perubahan di Kabupaten Sergai, memiliki karakter yang kuat, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah," tambahnya.

Sebagai informasi, program Taruna Bhakti Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang melibatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk mendampingi siswa baru Sekolah Rakyat selama masa adaptasi di lingkungan berasrama.

[adsense]

Selama lima hari, para taruna bertugas menanamkan nilai-nilai disiplin, kemandirian, kepemimpinan, dan karakter melalui pendekatan humanis guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta bebas dari perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Di Kabupaten Sergai, sebanyak empat taruna Akademi Militer diterjunkan untuk mendampingi para siswa Sekolah Rakyat. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan Forkopimda dalam peninjauan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan program pembinaan karakter berjalan sukses sejak awal masa pendidikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar rapat koordinasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian sebagai bagian dari program yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI melalui Biro Kepegawaian (Biropeg). Kegiatan tersebut berlangsung, di Aula Cipta Kerta Lantai 3 Kejati Sumut, Selasa (4/8/2026).

Rapat koordinasi diikuti Kepala Kejati Sumut yang diwakili Asisten Pembinaan (Asbin) Herlina Setyorini, SH, MH. Turut hadir Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI yang diwakili Kepala Subbagian Data Kepegawaian Bambang Prayitno, SH, MH, bersama tim analis data kepegawaian.

[adsense]

Dalam sambutannya, Herlina Setyorini menekankan pentingnya seluruh jajaran Kejati Sumut, termasuk satuan kerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), untuk terus melakukan pembaruan data kepegawaian secara maksimal dan berkesinambungan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh data pegawai tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan database yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan dan Belanja APBN Sumut Tumbuh, Dukung Pemulihan Pascabencana

Kegiatan ini juga diikuti para pejabat dan staf Bidang Pembinaan Kejati Sumut. Sementara itu, para Kepala Subbagian Pembinaan dari seluruh Kejari di Sumatera Utara mengikuti rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (4/8/2026), akhirnya batal digelar. Penyebabnya, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum meski rapat telah dua kali diskors.

Sesuai jadwal persidangan yang dibacakan Sekretaris DPRD Tebingtinggi pada rapat sehari sebelumnya, Senin (3/8/2026), paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

[adsense]

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 11.30 WIB, ruang sidang masih sepi dari kehadiran anggota DPRD. Kursi yang terisi hanya sebagian kursi tamu yang ditempati sejumlah kepala OPD, camat dan lurah.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan bersama Ketua DPRD Sakti Khaddafi Nasution, Wakil Ketua M. Ikhwan dan Husin ST, serta beberapa anggota DPRD memasuki ruang sidang.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Korban Penganiayaan Datangi Polsek Rambutan, Minta Para Pelaku Segera Ditangkap

Ketua DPRD Tebingtinggi, Sakti Khaddafi Nasution, menyatakan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat kuorum sesuai Tata Tertib DPRD. Karena itu, rapat diskors selama 60 menit.

[adsense]

Setelah skorsing pertama berakhir, rapat kembali dibuka. Namun jumlah anggota yang hadir tetap 12 orang, sehingga kuorum masih belum tercapai. Pimpinan sidang kembali memutuskan melakukan skorsing selama 60 menit.

Usai skorsing kedua, kondisi justru tidak berubah. Bahkan jumlah anggota yang hadir berkurang menjadi 10 orang, sementara 15 anggota lainnya tidak hadir. Karena rapat telah dua kali diskors dan kuorum tetap tidak terpenuhi, paripurna akhirnya dinyatakan batal dilaksanakan.

[adsense]

Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 akan dijadwalkan kembali melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tebingtinggi.

Sebagai informasi, DPRD Kota Tebingtinggi memiliki 25 anggota yang berasal dari berbagai partai politik, yakni Partai Golkar (5 kursi), NasDem (4), Gerindra (3), PDI Perjuangan (3), PKS (2), Hanura (2), Demokrat (2), Perindo (2), PAN (1) dan PPP (1). (*)

[adsense]

[adsense]