[adsense]

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menegaskan komitmennya mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi yang kini ditangani bersama Polda Metro Jaya. Proses penegakan hukum tersebut disebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, pihaknya akan terus mengusut setiap perkara yang telah menjadi atensi pemerintah.

[adsense]

"Polri, dalam hal ini Kortastipidkor Polri, terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perkara yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Totok saat ditemui di sela penggeledahan Kafe de'Clan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026), seperti dilansir Kumparan.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, penyidik berkomitmen menuntaskan seluruh proses penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian Presiden.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Intensifkan Pengamanan Jambore Daerah Sumut XI 2026 di Sibolangit

Penggeledahan di Kafe de'Clan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Kortastipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

[adsense]

Dalam penyidikan tersebut, polisi mengusut sejumlah perkara, di antaranya dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026, perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sedikitnya delapan lokasi guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) David Simamora bersama tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya Bahrun Walidin alias Baron.

[adsense]

Bahrun yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengungkap sejumlah aliran dana dalam proyek senilai Rp29,5 miliar tersebut di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Sidang tersebut menghadirkan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saipul Abdi yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi selaku PPK, serta Budi Pranoto selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Bahrun menjelaskan, uang Rp800 juta yang diterimanya kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak yang disebutnya sebagai broker dan digunakan untuk kebutuhan distribusi barang.

[adsense]

"Saya kasih ke teman-teman broker, uang Rp800 juta untuk distribusi barang," ujar Bahrun di hadapan majelis hakim.

Saat ditanya mengenai aliran dana tersebut, Bahrun menyatakan akan menjelaskan secara berurutan.

[adsense]

"Saya akan urutkan dari atas," katanya.

Sebut Serahkan Rp2,5 Miliar ke Saipul Abdi

[adsense]

Dalam persidangan, Bahrun mengungkap adanya penyerahan uang kepada terdakwa Saipul Abdi. Ia mengaku pernah mengantarkan uang sebesar Rp500 juta langsung ke kediaman Saipul Abdi.

"Sebelumnya saya tidak ingat lagi tanggalnya, tapi saya ada mengantar. Hari ini hari Jumat saya tidak mungkin berbohong. Saya sendiri yang mengantar ke tempat kediaman Saipul," ungkap Bahrun.

[adsense]

Selain itu, Bahrun juga menyebut adanya penyerahan uang sebesar Rp1 miliar kepada Saipul Abdi yang dilakukan di sebuah tempat bernama Nuansa Kopi.

"Satu miliar itu di Nuansa Kopi, sama Saipul Abdi," ujarnya.

[adsense]

Bahrun juga mengatakan Saipul Abdi kembali mengambil uang secara langsung saat dirinya berada di sebuah klinik gigi kawasan Ring Road.

Menurut Bahrun, Saipul datang menggunakan mobil Toyota Innova Reborn dan mengambil uang tersebut secara langsung.

[adsense]

"Beliau datang dengan sendirinya, sendiri mengendarai mobil Innova Reborn menjumpai saya. Beliau mengambil uang itu di klinik gigi Ring Road, saya lagi berobat gigi," kata Bahrun.

Dengan demikian, Bahrun menyebut total uang yang diserahkan kepada Saipul Abdi mencapai Rp2,5 miliar, belum termasuk pemberian lain dalam jumlah lebih kecil.

[adsense]

"Rp2,5 miliar, belum lagi perintilan-perintilan ada kecil-kecil," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi majelis hakim terkait kebenaran keterangannya, Bahrun menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya.

[adsense]

"Insya Allah benar, saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat ini," kata Bahrun.

Selain menyebut aliran dana kepada Saipul Abdi, Bahrun juga mengungkap adanya uang sekitar Rp2 miliar yang diarahkan untuk diserahkan kepada seseorang bernama Iskandar yang disebutnya berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

[adsense]

"Yang Rp2 miliar itu sesuai arahan, juga disuruh antar ke Iskandar BPKAD," ungkap Bahrun.

Menurut Bahrun, dirinya diperintahkan oleh terdakwa Budi Pranoto untuk menyerahkan uang tersebut.

[adsense]

Ia menjelaskan, uang untuk Saipul Abdi diserahkan sebelum proses pengklikan di LKPP, sedangkan uang Rp2 miliar untuk Iskandar diserahkan setelah proses pengklikan dan setelah perusahaan Budi Pranoto ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Saat ditanya majelis hakim apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana, Bahrun menjawab tidak ada.

[adsense]

"Tidak ada lagi, Yang Mulia," ucapnya.

Terdakwa Bantah Keterangan Saksi

[adsense]

Menanggapi keterangan Bahrun, terdakwa Budi Pranoto membantah pernah memerintahkan saksi menyerahkan uang kepada pihak lain.

"Tidak ada saya suruh, Yang Mulia," kata Budi.

[adsense]

Sementara terdakwa Saipul Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Bahrun dalam persidangan.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni Fatimah selaku istri terdakwa Budi Pranoto, Kelvin selaku anak terdakwa Budi, serta mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimi.

[adsense]

Faisal Hasrimi yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut mengaku tidak mengetahui persoalan dalam proyek pengadaan smartboard tersebut.

Ia menyebut proyek itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

[adsense]

"Saya tidak tahu soal proyek pengadaan smartboard. Itu kewenangan Disdik Langkat," ujar Faisal.

Menurut Faisal, dirinya hanya mendorong adanya inovasi di bidang pendidikan Kabupaten Langkat yang kemudian diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard.

[adsense]

"Saya dalam rangka menciptakan inovasi di dunia pendidikan Kabupaten Langkat, dan itu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard," katanya.

Penasihat hukum Saipul Abdi, Togar Lubis, sempat menyinggung dugaan adanya intervensi Faisal Hasrimi dalam proyek tersebut. Namun Faisal membantah tudingan itu.

[adsense]

"Tidak ada intervensi," tegas Faisal.

Dalam perkara ini, Saipul Abdi bersama Supriadi selaku PPK dan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat TA 2024.

[adsense]

Budi Pranoto Seputra juga disebut terafiliasi dengan PT Global Harapan Nawasena sebagai penyedia pengadaan smartboard tingkat Sekolah Dasar (SD), serta PT Gunung Emas Eka Putra (Ekaputra) sebagai penyedia pengadaan smartboard tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). (*)

[adsense]

[adsense]

Sidang mediasi pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang digelar pada Rabu (8/7/2026) itu akan dilanjutkan pada Rabu (15/7/2026).

Penggugat, Bonatua Silalahi, mengatakan mediasi belum membuahkan hasil karena sebagian besar pihak tergugat tidak dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga. Menurutnya, para tergugat hanya diwakili staf atau kuasa hukum yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga masih harus berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing.

[adsense]

"Kami melihat mereka masih perlu meminta persetujuan pimpinan sebelum memberikan jawaban atas tuntutan yang kami ajukan," kata Bonatua usai mediasi, mengutip Kompas.com.

Kuasa hukum penggugat, Hans Karyose, menyatakan pihaknya tetap membuka peluang penyelesaian damai. Namun, perdamaian hanya dapat dilakukan apabila para tergugat mengakui telah menggunakan dokumen yang dinilai cacat administrasi karena salinan ijazah yang dilegalisasi tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Tuntut Mati Terdakwa Pembunuhan Anak di Padang Bolak

Ia pun mempertanyakan ketidakhadiran para pimpinan lembaga tergugat lainnya. Menurut Bonatua, kehadiran prinsipal sangat penting agar proses mediasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Bonatua menegaskan pihaknya hanya akan memberikan satu kesempatan lagi pada mediasi pekan depan. Jika para pimpinan lembaga tetap tidak hadir atau tuntutan tidak dipenuhi, penggugat akan menyatakan mediasi berakhir deadlock dan meminta perkara dilanjutkan ke persidangan.

Penggugat juga mengklaim telah menyiapkan sekitar 30 alat bukti yang akan diajukan apabila perkara memasuki tahap pembuktian di pengadilan.

[adsense]

Sementara itu, penggugat lainnya, Laksamana TNI (Purn) Moeryono Aladin, mendesak Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Muhammad Na'iem, serta mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Budiadi hadir langsung pada mediasi berikutnya. Menurutnya, ketiga pihak tersebut perlu memberikan penjelasan terkait penerbitan salinan ijazah yang menjadi objek gugatan.

Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Apabila kembali tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan pokok untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi dari masing-masing pihak.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Plt Kadis Pangan Kabupaten Aceh Tenggara, Drh Karnodi Selian M.M.A mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, Dinas Pangan terus menggalakkan program Pekarangan Pangan Lestari(P2L).

Hal tersebut disampaikan Karnodi saat memantau perkembangan pertumbuhan berbagai aneka ragam tanaman sayuran dan buah di kebun belakang kantornya, di Desa Lawe Bekung kecamatan Badar, Jumat (10/7/2026) sore.

[adsense]

Dikatakanya, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif.

P2L bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bendungan Senilai Rp9,79 Triliun di Empat Provinsi

Kegiatan ini terus dilakukan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat Aceh Tenggara.

[adsense]

Ia mengajak semua masyarakat, agar memanfaatkan pekarangan rumahnya yang masih kosong, untuk menanam tanaman hijau tersebut.

"Di pekarangan kantor kita ini ada kita tanami tanaman jenis sayuran, seperti bawang merah, kangkung dan bayam, sementara untuk tanaman buah ada terong, mentimun dan semangka, sudah pernah panen.

[adsense]

Di samping menjalankan program pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan, hal ini bisa menambah penghasilan keluarga," pungkasnya(**)

[adsense]

[adsense]

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya mendeteksi penyakit fisik, tetapi juga mengidentifikasi indikasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat sejak dini. Dari sekitar 2,8 juta warga yang telah mengikuti skrining kesehatan, ditemukan indikasi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami gejala kecemasan dan stres.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Hery Valona Bonatua Ambarita pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan RI memperkirakan sekitar 1,2 persen populasi Indonesia mengalami gejala kecemasan dan stres yang berpotensi menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2 persen dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Intensifkan Pengamanan Jambore Daerah Sumut XI 2026 di Sibolangit

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah menjalankan dua pendekatan. Pertama, melakukan deteksi dan penanganan dini terhadap ODMK agar tidak berkembang menjadi gangguan jiwa berat. Kedua, memberikan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan dokter spesialis jiwa, terapi intensif, hingga perawatan di rumah sakit.

[adsense]

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67 persen yang sudah di skrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain skrining, Dinkes Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi qmasyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat. Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota telah mendapatkan penanganan.

[adsense]

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinkes Sumut, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa. Layanan ini menjadi bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS), yang termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan jiwa secara gratis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerja sama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

[adsense]

Menurutnya, penanganan ODGJ harus dilakukan secara medis melalui diagnosis dokter spesialis jiwa, pemberian obat, serta perawatan intensif apabila diperlukan.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke Puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

[adsense]

Melalui Program Berobat Gratis, lanjut Hery, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan di rumah sakit jiwa, mulai dari pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, pemberian obat, hingga menjalani rawat inap selama 42 hari sesuai kebutuhan medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan yang tersebar di empat provinsi dengan total nilai investasi mencapai Rp9,79 triliun. Peresmian dilakukan secara terpusat di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), sementara empat bendungan lainnya diresmikan secara hybrid.

Empat bendungan yang turut diresmikan yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali.

[adsense]

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali," ujar Prabowo saat peresmian.

Kelima bendungan tersebut dibangun dalam kurun waktu 2015 hingga 2025 dan diproyeksikan menjadi infrastruktur strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi terbarukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas Pangan Agara Ajak Masyarakat Manfaatkan Pekarangan Kosong

Secara keseluruhan, lima bendungan itu mampu menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di kawasan seluas 932 hektare, serta mendukung pembangkit energi hijau melalui PLTA berkapasitas 9,635 MW dan PLTS terapung hingga 345,94 MW. Selain itu, jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer dibangun untuk mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

[adsense]

[adsense]

Berikut rincian lima bendungan yang diresmikan:

1. Bendungan Keureuto (Aceh)

[adsense]

Bendungan Keureuto menjadi proyek dengan nilai investasi terbesar, yakni Rp2,961 triliun. Dibangun selama 2015-2024, bendungan setinggi 74 meter ini memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik dengan luas genangan 896,39 hektare.

Infrastruktur tersebut akan mengairi 14.695 hektare lahan pertanian melalui jaringan irigasi sepanjang 75,94 kilometer, mengurangi risiko banjir hingga 627 hektare, menyediakan air baku 0,65 meter kubik per detik, serta menghasilkan energi sebesar 185,62 MW yang berasal dari PLTA dan PLTS terapung.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DEN Luhut Pandjaitan Kunjungi Taput, Tinjau Langsung Implementasi Perlinsos Digital

2. Bendungan Rukoh (Aceh)

Bendungan Rukoh dibangun pada 2018-2024 dengan nilai kontrak Rp2,483 triliun. Bendungan setinggi 84 meter ini memiliki kapasitas tampung 128,65 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 700 hektare.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Manfaatnya meliputi layanan irigasi untuk 12.194 hektare lahan, penyediaan air baku sebesar 0,90 meter kubik per detik, pengurangan banjir di area 51 hektare, serta potensi energi mencapai 141,22 MW.

3. Bendungan Sidan (Bali)

[adsense]

Dengan nilai investasi Rp1,8 triliun, Bendungan Sidan dibangun pada periode 2018-2024. Bendungan setinggi 68 meter ini memiliki kapasitas tampung 5,76 juta meter kubik.

Bendungan ini diproyeksikan menyuplai air baku sebesar 1,75 meter kubik per detik, melayani irigasi seluas 9.598 hektare melalui jaringan sepanjang 123,19 kilometer, mengurangi banjir di area 108 hektare, serta menghasilkan energi sebesar 8,08 MW.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Gabungan Kembali Geledah Lokasi Kasus TPPU di Jakarta Selatan

4. Bendungan Meninting (NTB)

Bendungan Meninting dibangun sejak 2018 hingga 2025 dengan anggaran Rp1,473 triliun. Bendungan setinggi 74 meter ini memiliki kapasitas tampung 9,91 juta meter kubik.

[adsense]

Keberadaannya diharapkan mampu mengairi 1.559 hektare lahan pertanian, mengurangi banjir di area 59 hektare, menyediakan air baku 0,15 meter kubik per detik, dan menghasilkan energi sebesar 10,03 MW.

[adsense]

5. Bendungan Jlantah (Jawa Tengah)

Bendungan Jlantah dibangun pada 2019-2024 dengan nilai kontrak Rp1,080 triliun. Bendungan setinggi 70 meter ini memiliki kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik.

[adsense]

Fasilitas ini akan mengurangi potensi banjir di kawasan seluas 87 hektare, mengairi 1.494 hektare lahan pertanian, menyediakan air baku 0,15 meter kubik per detik, serta menghasilkan energi sebesar 10,625 MW. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina EP Rantau Tanam Ratusan Pohon Peringati Hari Lingkungan Hidup

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang menghentikan penuntutan perkara dugaan penganiayaan atau tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ), pada perkara dugaan penganiayaan yang terjadi di Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.

RJ itu diputuskan setelah terpenuhinya syarat formil dan materil, dimana kedua belah pihak berinisial ES dan TI sepakat berdamai serta mendapat respon positif yakni dari pengacara ES, Dr Asman Siagian SH MH, pengacara TI, Ricardo Sibarani SH, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak pemerintah kecamatan.

[adsense]

Penghentian penuntutan tersebut dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Deliserdang, Patar Daniel Panggabean SH MH di Aula Kejari Deliserdang, Jumat (10/7/2026) di Lubukpakam.

Disebutkan, dugaan penganiayaan terjadi berawal dari adanya kesalahpahaman antara ES dan TI, di Yayasan Pendidikan Winnie The Pooh, Selasa (3/6/2026) di Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang. Kedua belah pihak selanjutnya saling membuat laporan penganiayaan di Polsek Tanjungmorawa dan Polresta Deliserdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Hentikan Penuntutan Abang Aniaya Adik di Nias Utara Lewat RJ

Melalui MKR, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga berorientasi mengedepankan penyelesaian yang humanis, serta pertimbangan asas kemanfaatan dan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

[adsense]

Menurutnya, perdamaian tercapai setelah kedua belah pihak secara sukarela meminta maaf dan tidak keberatan perkara dihentikan.

"Ini bukti bahwa hukum tidak hanya soal pemidanaan. Dengan RJ, hubungan silaturahmi masyarakat tetap terjaga dan konflik tidak berlarut-larut," ungkapnya.

[adsense]

Sementara itu, kuasa hukum Dr Asman Siagian menyampaikan apresiasinya kepada Kejari Deliserdang yang telah berhasil memediasi kedua belah pihak.

"Ini bentuk nyata dalam mewujudkan mekanisme keadilan restoratif, bahwa setiap perkara pidana tidak semata-mata harus dilakukan penuntutan dan berakhir di persidangan maupun dengan pidana penjara, karena langkah pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum ultimum remedium" ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, Kejari Deliserdang telah membuktikan penegakan hukum yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, terlebih kedua belah pihak telah saling memaafkan dan memulihkan masing-masing haknya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. (*).

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Sektor (Polsek) Pancurbatu mengintensifkan pengamanan pelaksanaan Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI Tahun 2026 dengan menggelar patroli dan monitoring di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Pengamanan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjamin keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan jambore yang diikuti ribuan peserta Pramuka dari berbagai kabupaten dan kota di Sumut, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Personel Polsek Pancurbatu melakukan pemantauan di sejumlah titik di area perkemahan serta berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan petugas pengamanan lainnya guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kehadiran aparat kepolisian di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para peserta, pembina, panitia, maupun masyarakat yang berada di kawasan perkemahan selama kegiatan berlangsung.

[adsense]

Berdasarkan hasil monitoring, situasi di Bumi Perkemahan Pramuka Bandar Baru terpantau aman, tertib, dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026 berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi SH menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengamanan dalam setiap kegiatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

[adsense]

"Polri Presisi hadir untuk memastikan setiap kegiatan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif," ujar Kompol Junaidi.

Ia menambahkan, Polsek Pancurbatu akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait guna menciptakan lingkungan yang aman sehingga setiap kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Jumat (10/7/2026) malam. Agenda tersebut akan memaparkan perkembangan terbaru penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjadi sorotan publik.

Kasus ini mencuat setelah tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan tiga perkara korupsi berskala besar.

[adsense]

Salah satu penggeledahan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan satu brankas berisi tujuh koper yang menyimpan uang tunai dan emas batangan dengan nilai yang sangat fantastis.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, sebelumnya mengungkapkan, penyidik menyita emas batangan seberat 74 kilogram, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta. Total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Polri Pajang Emas 74 Kg dan Ratusan Miliar Rupiah Hasil Geledah Kasus Korupsi

Meski telah menyita barang bukti bernilai fantastis, Polri masih belum mengungkap identitas pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi lengkap perkara yang sedang ditangani. Rincian mengenai perkembangan penyidikan tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat malam. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengakui rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang digeledah polisi terkait tiga kasus dugaan korupsi merupakan rumah pribadinya. Namun, rumah itu tak ada di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Febrie.

Dikutip dari detikcom yang melihat situs e-LHKPN KPK, Jumat (10/7/2026), Febrie melaporkan tanah dan bangunan miliknya ada lima. Tanah dan bangunannya berada di Jakarta Selatan, kota Tangerang Selatan, dan Bandung.

[adsense]

LHKPN itu berisi laporan harta sepanjang tahun 2025. Berikut rinciannya:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/180 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 2.308.250.000

[adsense]

Baca Juga:

• Kenapa Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Prajurit TNI?

3. Tanah Seluas 704 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp 644.864.000

[adsense]

4. Tanah Seluas 2.301 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, hasil sendiri, Rp 473.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 638 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Rp 10.829.474.000

[adsense]

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyebut sudah mengecek LHKPN Febrie. Hasilnya, Febrie diduga menggunakan nominee atau nama orang lain untuk rumahnya di Sentul.

"Sudah dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang bersangkutan, rumah yang di Sentul diduga atas nama nominee," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Febrie sebelumnya telah mengakui rumah di kawasan Sentul yang digeledah polisi terkait tiga kasus korupsi merupakan rumah pribadinya. Di rumah tersebut, polisi menemukan 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah.

Febrie mengatakan puluhan Kg emas batangan dan uang ratusan miliar rupiah tersebut ada pemiliknya. Namun, Febrie tidak secara gamblang bicara siapa pemilik batangan emas dan uang ratusan miliar rupiah tersebut.

[adsense]

Selain bicara soal rumah di Sentul, Febrie turut membantah kepemilikan kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Febrie mengatakan tidak ada keterkaitan dengan kafe tersebut.

Polisi sebelumnya menemukan barang bukti 74 kilogram emas batangan dari penggeledahan rumah di Sentul terkait tiga kasus korupsi. Selain itu, polisi juga menyita uang rupiah, dolar AS dan Singapura yang jika dalam rupiah ditaksir sekitar Rp 282,4 miliar.

[adsense]

Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut pengusutan kasus-kasus itu ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menyebutkan kasus-kasus itu ialah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara memicu blackout; kasus ASABRI; hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan Jiwasraya.

[adsense]

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya.

Kasus kedua ialah terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang. Dia belum menjelaskan siapa saja tersangka dalam perkara-perkara itu.

[adsense]

Polisi mengusut kasus terkait pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor dan/atau pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU atau pasal 607 ayat 1 juncto pasal 607 ayat 1 juncto pasal 20 UU KUHP. Sebagai informasi, pasal 12 e UU Tipikor terkait pemerasan dan pasal 12 b terkait suap. Polisi belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini. (*)

[adsense]

[adsense]

Polri telah melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah di Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel) hingga Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), terkait dugaan kasus korupsi batu bara di PLN, ASABRI, dan utang Krakatau Steel.

Polisi menyita berbagai barang bukti mulai dari emas batangan hingga uang.

[adsense]

Barang bukti itu ditampilkan dalam konferensi pers di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Dikutip dari detikcom, tampak emas batangan hingga gepokan duit mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dipamerkan di ruang konferensi pers.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Bengkulu Sita Tambang Batu Bara yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Berikut hasil penggeledahan di berbagai lokasi berdasarkan keterangan dari Kortas Tipikor Polri.

[adsense]

Hasil Penggeledahan di de'Clan Cipete

1. Dokumen

[adsense]

2. Handphone

3. SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD

[adsense]

4. USD 889.965

5. Rp 259.159.000

[adsense]

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total Rp 60 miliar.

Hasil Penggeledahan di Money Changer Cipete

[adsense]

1. 71 item barang bukti

2. 16 uang asing, dikonversi ke rupiah total sekitar Rp 7,2 miliar

[adsense]

Hasil Penggeledahan di Rumah Mewah Sentul

1. 74 kg emas batangan

[adsense]

2. USD 4.767.300

3. SGD 14.083.800

[adsense]

4. Rp 100.000.000

5. Dokumen

[adsense]

6. Handphone

7. Sejumlah foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan brankas

[adsense]

Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah, total senilai Rp 476 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), upaya nyata dilakukan untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang transparan, akuntabel, cepat, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pungutan liar (pungli).

Kadis Dukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM, Jumat (10/7/2026) menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan di instansinya tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Hal ini berlaku untuk semua jenis layanan, mulai dari pembuatan dan pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, hingga dokumen pencatatan sipil lainnya.

[adsense]

"Kami tegaskan kepada seluruh warga, semua layanan adminduk resmi kami tidak memungut biaya apa pun. Tidak ada biaya administrasi, biaya tambahan, atau pungutan dalam bentuk apa pun. Semua proses sesuai ketentuan,: katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT Humbahas, Dinas Kesehatan Gelar Cek Kesehatan Gratis

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Humbahas agar mengurus sendiri kebutuhan dokumen kependudukannya secara langsung ke kantor dinas atau unit layanan terdekat, tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara yang biasa disebut calo.

[adsense]

Menurutnya, menggunakan jasa calo hanya akan merugikan warga sendiri karena dipungut biaya tidak resmi, serta berisiko menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang sangat berbahaya.

[adsense]

"Jangan percaya janji proses instan dengan membayar sejumlah uang. Jika diurus sendiri secara resmi, prosesnya juga sudah disederhanakan dan dipercepat. Mari kita putus mata rantai praktik yang tidak sah ini," tambahnya.

[adsense]

Untuk semakin memudahkan akses tanpa harus datang ke kantor secara fisik, Jara mengajak masyarakat beralih memanfaatkan layanan daring yang telah disiapkan. Warga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi resmi, yaitu Poda, Simpelokomdes, dan Lapak Kita. Melalui platform ini, pengurusan dokumen bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan tetap menjaga keamanan data serta tanpa biaya tambahan.

[adsense]

Komitmen ini menjadi langkah nyata Disdukcapil Humbahas dalam menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat, tutup Jara Trisepto. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) dalam peringatan HUT ke-19 dan Rakernas ke-20 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Bobby mengatakan pemerintah akan mempertemukan pihak perusahaan budidaya ikan di Danau Toba dengan tim pengkajian dari dinas terkait untuk membahas persoalan dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima 25 PJU Tenaga Surya dari Kemenhub

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Sumut tengah membangun sekolah unggulan di Kabupaten Samosir yang akan dikembangkan menjadi SMK Pariwisata dengan sistem asrama (boarding school). Seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan pembelajaran dan pembinaan karakter siswa, akan ditanggung pemerintah.

[adsense]

Bobby juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumatera Utara sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan penyediaan air bersih di berbagai daerah, termasuk di Samosir.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar dari Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon, terutama dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi di luar perkiraan.

Perayaan HUT dan Rakernas PSBI diikuti perwakilan 156 wilayah Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menjadi salah satu daerah pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Keberhasilan ini mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026).

Kedatangan rombongan disambut Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, para pimpinan perangkat daerah teknis, Camat Siborongborong serta Kepala Desa Sitampurung.

[adsense]

Kunjungan strategis ini juga turut dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura Theo Chee Hean dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital Tubagus Nugraha, guna memonitor langsung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di lapangan.

Dalam pemaparannya, Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan, bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah nyata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepsek se-Wilayah Pahae Taput Dituntut Kenali Potensi dan Bangun Komunikasi Harmonis

Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Taput dalam mendukung program transformasi digital tersebut.

[adsense]

Ia menegaskan, program ini didorong penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto demi menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak pada rakyat.

"Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran," tegas Luhut.

[adsense]

Diinformasikan, Sistem Perlinsos Digital menghubungkan data dari delapan lembaga pemerintah dalam satu platform terintegrasi, meliputi data kependudukan (Dukcapil) dan data bantuan sosial dan penerima bansos (Kemensos/DTSEN-BPS).

Kemudian, data kepesertaan JKN (BPJS Kesehatan), data sertifikat tanah dan rumah (ATR/BPN), data pegawai negeri (BKN), data listrik rumah tangga (PLN), serta data kendaraan (Samsat).

[adsense]

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial secara mandiri, memantau status kelayakan sebagai calon penerima, hingga mengajukan sanggah apabila data yang tercatat belum sesuai.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui Portal Perlinsos Digital di laman perlinsos.kemensos.go.id, yang akan digunakan untuk penyaluran PKH dan BPNT tahun depan.

[adsense]

Untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis, pemerintah turut menghadirkan Agen Perlinsos Digital di tingkat desa/kelurahan yang siap membantu proses pendaftaran mandiri maupun pengajuan sanggah (**)

[adsense]

[adsense]

Dua dari tiga pelaku perampasan sepeda motor milik korban Afni Ramadhan berhasil ditangkap Polsek Medan Kota, Kamis (9/7/2026) sekira pukul 19.13 WIB di Jalan Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan penangkapan kedua tersangka pelaku berinisial DR (16) dan MA (16) warga Medan Maimun berdasarkan pengaduan korban, Afni.

[adsense]

"Kedua pelaku ditangkap karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) berdasar Pasal 479 KUHP," ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Dijelaskannya, bermula pada Kamis (2/7/2026) sekira pukul 06.13 WIB korban melintas di Jalan Selamat Kelurahan Pusat Pasar, Medan Kota, Kota Medan mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol BK 5184 ANJ.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Kos Disulap Jadi Gudang Vape Narkoba Malaysia, Polrestabes Medan Sita 680 Pod Getar dan Tangkap Dua Pria Aceh

Melihat hal tersebut, lanjut Poltak, korban langsung turun dari sepeda motornya dan para pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor beserta barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor korban.

[adsense]

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang kontan Rp 600 ribu, sepeda motor, HP, Sim C, KTP, STNK, ATM dan buku tabungan yang ditaksir Rp.21 juta," lanjutnya.

Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian, personel Polsek Medan Kota berhasil mengenali para pelaku dan menemukan tempat persembunyian 2 pelaku yang berada di Jalan Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota.

[adsense]

"Tim melihat pelaku dan berhasil mengamankannya. Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke Jalan Eka Dame I Kelurahan Gedung Johor untuk mencari 1 orang pelaku lainnya namun tim tidak menemukan pelaku," tegasnya.

Dari hasil introgasi terhadap MA dan DR diakui bahwa benar mereka melakukan pencurian dengan kekerasan. MA berperan mengancam korban dengan celurit sehingga korban langsung pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik korban dan ketika korban meninggalkan sepeda motornya.

[adsense]

Sementara DR berperan mengendarai sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam melakukan aksinya.

"Sepeda motor curian tersebut dijual Rp 5.8 juta. MA, DR dan pelaku buron AING mendapatkan bagian masing-masing Rp 1,5 juta dan sisanya Rp 1,3 juta untuk Vikar yang diminta menjualkan sepeda motor tersebut," terangnya.

[adsense]

Untuk pemeriksaan lebih lanjut kedua pelaku dan barang bukti diboyong ke Mapolsek Medan Kota. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menerima bantuan 25 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya (solar cell) dari Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diserahkan dalam audiensi BPTD Kelas II Sumut dengan Pemko Tanjungbalai, di ruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

Kepala BPTD Kelas II Sumut, Ariyandi Ariyus, mengatakan, bantuan itu merupakan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan transportasi di daerah.

"Bantuan ini hasil usulan yang diajukan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggaran Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perkim LH Nias Hampir Rp3 Miliar Disorot

"Bantuan PJU ini diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, khususnya di Jalan Sudirman pada malam hari. Kami juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas yang telah diberikan," ujarnya.

[adsense]

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanjungbalai Elvandia, menjelaskan, 25 unit PJU tenaga surya akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman.

Selain itu, katanya, Pemko Tanjungbalai juga memperoleh bantuan 50 unit life jacket dan 25 unit traffic cone untuk mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas.

[adsense]

Ia menambahkan, pengerjaan pemasangan PJU akan segera dimulai.

"Saat ini proses pembuatan pondasi tiang lampu telah berlangsung dan diharapkan seluruh pekerjaan dapat selesai dalam waktu dekat," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah pelajar dari sekolah-sekolah di Sumut-Aceh terpilih menerima beasiswa Telkomsel Edupreneur Youth (TEY). Satu di antaranya, Arion Praditya Tanjung, dari SMKN2 Sibolga. Semua penerima beasiswa adalah individu yang kreatif sebagai konten kreator.

"Arion Praditya Tanjung memiliki bakat dan perhatian pada teknologi digital. Di SMKN 2 Sibolga kreator konten adalah pelajaran ekstra kurikuler, termasuk Pramuka, kesenian seperti musik dan olahraga," jelas Haris Putra Lubis, guru pendamping Arion Tanjung, yang masuk Fakultas Teknik Mesin Universitas Lampung.

[adsense]

"Terima kasih Telkomsel yang membimbing dan menyalurkan bakat generasi muda Indonesia," tambahnya, di Medan, Jumat (10/7/2026).

Sebagaimana diketahui, Telkomsel sukses menyelenggarakan TEY, program beasiswa yang ditujukan bagi siswa SMA berprestasi. Program yang berlangsung sejak November 2025 hingga Mei 2026 ini, diikuti 40 peserta dari 38 sekolah di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Para pemenang Program TEY diumumkan dalam konperensi Press yang digelar di Graha Merah Putih Medan, Kamis (9/7).

[adsense]

Sebanyak enam siswa terpilih sebagai pemenang Program TEY yaitu, Syeka Seni Mahirza (Banda Aceh), Fahri Musyafa (Medan), Nisa Chairani Nasution (Binjai), Arion Praditya Tanjung (Sibolga), Kezia Aura Nafiza (Pematang Siantar), dan Jevrin Praim Mercy Zega (Rantau Prapat). Keenam siswa tersebut berhasil diterima di perguruan negeri impian mereka.

General Manager Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, mengatakan, "Selamat kepada enam siswa pemenang Program TEY yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Beasiswa ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kemajuan pendidikan serta memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan meraih cita-cita yang lebih tinggi."

[adsense]

Program TEY dirancang untuk memotivasi siswa menggapai impian berkuliah di kampus pilihan dengan berperan menjadi Telkomsel Ambassador selama program berlangsung. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi ke sekolah, kemudian dilanjutkan tahap seleksi yang melibatkan pihak sekolah dan dinas terkait.

Selanjutnya peserta yang lolos seleksi mengikuti On Boarding, mencakup pengenalan mini bisnis produk Telkomsel, strategi penjualan, serta penyusunan laporan bulanan. Setelah itu, seluruh peserta menjalankan aktivitas sebagai Telkomsel Ambassador dengan dukungan bantuan paket internet selama 6 bulan masa program.

[adsense]

Sebagai Telkomsel Ambassador, peserta diajak untuk melakukan promosi dan menjalankan aktivitas wirausaha melalui platform digital sesuai kreativitas masing-masing. Setiap aktivitas akan menghasilkan poin yang dikonversikan menjadi tabungan pendidikan. Setiap 1 poin bernilai Rp1.000 yang diberikan secara akumulatif pada akhir program TEY dengan syarat peserta berhasil diterima di perguruan tinggi negeri.

Selain berkesempatan memperoleh tabungan pendidikan, peserta juga mendapatkan fasilitas bimbingan belajar dari Pahamify UTBK atau subsidi biaya bagi yang telah mendaftar di lembaga bimbingan belajar lainnya.

[adsense]

"Ke depan, program TEY akan terus dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan yang diharapkan dapat semakin mendorong semangat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi", tutup Agung. (*)

[adsense]

[adsense]

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Pelanggan Sibolga Kota mengumumkan akan melakukan pemadaman aliran listrik sementara di beberapa titik wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, besok, Sabtu (11/7/2026), mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Pemadaman terjadwal ini dilakukan terkait adanya rencana pekerjaan pemeliharaan 2 tahunan Trafo Daya 3 di Gardu Induk Sibolga.

[adsense]

Pemeliharaan komponen jaringan hantaran udara tegangan menengah 20 kV dan perintisan pohon.

"Dalam pekerjaan tersebut kami akan berusaha memperkecil waktu padam dan mengurangi daerah padam dengan melakukan proses manuver jaringan distribusi 20 kV," tulis dalam surat edaran yang diperoleh, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Direktur RSUD Pandan Siapkan SIMRS Terintegrasi SATUSEHAT

"Iya benar. Permintaan dari Gardu Induk untuk pemeliharaan Gardu," ucapnya via telepon.

[adsense]

Sejumlah titik wilayah yang mengalami pemadaman aliran listrik meliputi Jalan Oswald Siahaan, Jalan Sutan Kumala, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Kelurahan Lubuk Tukko, Sibuluan Indah, Sibuluan Raya, Jalan A.R Surbakti.

PDAM Mual Nauli, Jalan Kapt. Tandean, Jalan PLTA Sipan Sihaporas, Kelurahan Sibuluan Nauli, Sihaporas Nauli, Sibuluan Nalambok, SPBU Sibuluan, Puskesmas Sarudik, Jalan Kapten Patimura.

[adsense]

Selanjutnya, Asrama Kodim, Jalan A.K.S Tubun, Kelurahan Sarudik, Aek Parombunan, Polsek Sibolga Selatan, Kecamatan Sibolga Selatan, Jalan Dame, Jalan Pipit, Jalan Mahoni, Jalan Bangau, Jalan Merpati, Kodim 0211 Sibolga, Jalan Murai, Jalan Horas, Jalan Asoaso, Jalan Sibolga Baru, Terminal Sibolga.

Lalu, SPBU Kebun Jambu, ASPD Sibolga, AIDO Swalayan, RS Metta Medika 1 & 2, Kecamatan Sibolga Utara, Kantor Camat Sibolga Utara, Jalan Mesjid, Rumah Dinas Wali Kota, BCA, Bank Mega, Bank BSI dan Bapas Sibolga. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar Turnamen Esports Kapolda Cup 2026 yang mempertemukan 25 tim juara dari seluruh Polres jajaran se-Sumatera Utara.

Selain menjadi ajang kompetisi Mobile Legends, turnamen ini merupakan upaya Polda Sumut mendorong kreativitas generasi muda sekaligus mengarahkan mereka pada kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, geng motor, tawuran dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

[adsense]

Ketua Panitia Esports Kapolda Cup 2026, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, mengatakan, turnamen tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bagian dari langkah preemtif Polri dalam membangun ekosistem olahraga elektronik yang sehat bagi kalangan muda.

"Turnamen ini bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda sekaligus menekan kenakalan remaja melalui kegiatan yang positif. Harapannya, anak-anak muda memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan prestasi sehingga tidak terjerumus ke dalam aktivitas negatif," ujar Bayu, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, di Mapolda Sumut, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• MPKW Sumut-Aceh Audiensi dengan Kapolda, Bahas Rakernas di Tarutung

Menurutnya, proses seleksi berlangsung ketat, termasuk pada tahap administrasi. Setiap tim terdiri atas lima pemain dengan batas usia kelahiran tahun 1997 hingga 2012. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan usia otomatis dinyatakan gugur pada tahap administrasi.

[adsense]

"Sebelumnya banyak yang mendaftar, tetapi ada yang tereliminasi karena tidak memenuhi persyaratan usia. Ketentuan ini dibuat agar kompetisi berjalan sesuai regulasi dan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang menjadi sasaran pembinaan," jelasnya.

Turnamen tingkat Polda Sumut diikuti 25 tim dengan total sekitar 150 peserta dan ofisial yang merupakan wakil dari masing-masing Polres. Para peserta merupakan juara pertama di wilayahnya setelah berhasil menyisihkan ratusan tim lainnya.

[adsense]

Tidak hanya mempertandingkan Mobile Legends, panitia juga menggelar lomba cosplay bertema Mobile Legends sebagai wadah kreativitas generasi muda yang memiliki minat di bidang industri kreatif dan budaya populer.

"Kami juga mengakomodasi perlombaan cosplay sebagai bagian dari pengembangan kreativitas anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap dunia esports dan game," kata Bayu.

[adsense]

Dalam penyelenggaraannya, Polda Sumut bekerja sama dengan Indonesia Esports Association (IESPA) yang bertugas menyiapkan perangkat pertandingan, juri, serta pengawas guna memastikan kompetisi berlangsung profesional dan sportif.

Lebih lanjut Bayu mengatakan, Esports Kapolda Cup tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga sarana menjaring atlet-atlet muda berbakat yang nantinya dapat mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

[adsense]

Tim yang keluar sebagai juara pertama Esports Kapolda Cup 2026 akan mewakili Polda Sumut pada Turnamen Kapolri Cup yang dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri pada akhir Juli 2026.

"Kami berharap dari kegiatan ini lahir bibit-bibit atlet esports yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Pemenang di sini akan mewakili Polda Sumut pada Kapolri Cup di Mabes Polri. Ini sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk memilih jalur prestasi dan menjauhi perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, geng motor, maupun tindakan kriminal lainnya," kata Bayu.

[adsense]

Polda Sumut berharap Esports Kapolda Cup dapat menjadi agenda tahunan yang dimulai dari tingkat Polres, berlanjut ke tingkat Polda, hingga tingkat Mabes Polri sebagai wadah pembinaan talenta esports sekaligus memperkuat peran Polri dalam membangun generasi muda yang kreatif, produktif dan berprestasi. (*)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pod getar atau vape berisi narkoba yang diduga berasal dari Malaysia.

Dalam penggerebekan satu rumah kos di Jalan Pasundan, Kecamatan Medan Petisah, petugas menyita sedikitnya 680 pod getar berbagai merek serta menangkap dua pria asal Lhokseumawe, Aceh.

[adsense]

Kedua tersangka masing-masing berinisial MY (35) dan MI (28).

Mereka lebih dahulu diamankan personel Unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan saat berada di sebuah warung kopi di kawasan Jalan Wahidin, Medan, pada Kamis (9/7/2026). Dari tangan keduanya, polisi menemukan 30 pod getar yang diduga siap diedarkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Imbau Peserta Jamda Pramuka Tetap Gunakan Jalur Utama ke Berastagi

"Hasil penggeledahan di kamar kos yang ditempati kedua tersangka, petugas menemukan lebih dari 600 pod getar yang disembunyikan di dalam tas ransel di bawah tempat tidur," ujar Rafli.

[adsense]

Ia menambahkan, dari keseluruhan pengungkapan, polisi berhasil mengamankan sekitar 680 pod getar berbagai merek yang diduga mengandung narkotika. Menurut Rafli, kamar kos yang ditempati kedua pelaku sengaja dipilih untuk menghindari kecurigaan penghuni lainnya. Posisi kamar berada di bagian tengah rumah kos dan saling berhadapan dengan kamar lain, sehingga aktivitas keluar masuk pelaku tidak mudah terpantau.

"Barang bukti disimpan di bawah tempat tidur. Berdasarkan pemeriksaan awal, narkoba dipasok dari Aceh, namun sumber utamanya berasal dari Malaysia. Barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur perairan sebelum diedarkan ke berbagai daerah," jelasnya.

[adsense]

Polisi menduga kedua tersangka berperan sebagai penyimpan sekaligus pengedar pod getar yang siap dipasarkan di wilayah Medan dan sekitarnya. Saat ini, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok yang memasok barang haram tersebut kepada kedua tersangka. Identitas pemasok telah dikantongi dan diketahui berada di wilayah hukum Polda Aceh.

"Kami pastikan pemasok narkoba kepada kedua pelaku akan terus kami kejar sampai kapan pun. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polrestabes Medan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya pod getar yang kini marak beredar," tegas Rafli.

[adsense]

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak seluruh warga Kota Medan untuk berani menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dukungan masyarakat sangat penting agar generasi muda terhindar dari bahaya narkotika dan memiliki masa depan yang lebih baik," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]