[adsense]

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota angkat bicara mengenai kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menelan anggaran Rp 1,8 triliun.

Kabar tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi (Menkop) pada Rabu (15/2) kemarin.

[adsense]

Joao menyayangkan isu tersebut datang dari anggota dewan perwakilan rakyat. Ia justru mempertanyakan validitas data yang digunakan.

"Kita prihatin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Joao usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026), melansir detikfinance.

[adsense]

Baca Juga:

• Ijeck Desak Pembangunan Jalur Kereta Medan-Aceh Dipercepat

Menurutnya, dalam situasi saat ini, seluruh pihak seharusnya bersatu padu untuk memajukan ekonomi desa, bukan justru menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah. Ia menilai, fitnah atau narasi tanpa data hanya akan menghambat langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa.

[adsense]

"Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," tambah ia.

Saat ditanya data tersebut bisa disebut sebagai data 'bodong' atau tidak akurat, Joao tidak menampiknya secara langsung. "Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," jelas ia.

[adsense]

Terkait detail pengadaan dalam program KDKMP, Joao memastikan pihaknya telah memiliki perencanaan. Ia menyebut telah ada 26 jenis pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung operasional Kopdes, termasuk mobil pickup.

"Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di broadcast, itu disitu ada detail," jelasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mempertanyakan kebenaran proyek tersebut lantaran menilai harga kipas angin yang beredar di pasaran jauh lebih murah dibandingkan estimasi anggaran yang beredar.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

[adsense]

Mufti membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa jauh lebih efisien.(*)

[adsense]

[adsense]

Holding investasi Danantara Indonesia, yaitu PT Danantara Investment Management (DIM) resmi diterima sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), setelah pengajuan keanggotaannya disetujui oleh Dewan IFSWF pada awal tahun 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan bahwa bergabungnya Danantara dengan IFSWF mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola, transparansi serta akuntabilitas berstandar dunia.

[adsense]

"Sebagai pengelola aset nasional Indonesia, kami bertekad membangun institusi yang memenuhi standar internasional tertinggi sehingga kami dapat menjalankan mandat investasi bagi rakyat Indonesia," ujar Pandu sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/7/2026), melansir Antara.

Pandu mengatakan, masuknya DIM sebagai anggota IFSWF menandai komitmen institusi untuk menerapkan praktik terbaik internasional dalam tata kelola, transparansi, serta investasi yang bertanggung jawab bagi Sovereign Wealth Fund (SWF).

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi ODOL di Tol Medan-Tebingtinggi, Satlantas Sergai Jaring 30 Kendaraan Pelanggar

Keanggotaan di IFSWF membuka peluang bagi DIM untuk terlibat dalam pertukaran pengetahuan dengan SWF terkemuka di dunia, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan berbagi pandangan yang diselenggarakan Forum.

[adsense]

Selain itu, juga menyelaraskan kerangka tata kelolanya dengan standar global guna memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas tertinggi.

"Kami dengan senang hati menyambut Danantara Indonesia sebagai anggota IFSWF. Sejak didirikan, Danantara Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi, serta akan menjadi anggota yang berharga bagi komunitas kami," ujar Chief Executive IFSWF Duncan Bonfield.

[adsense]

Danantara bermaksud memanfaatkan status Associate Member sebagai landasan untuk memperdalam keterlibatan dengan komunitas global investor sovereign yang tergabung dalam Forum.

Keterlibatan itu termasuk melalui upaya penyelarasan dengan proses selfassessment Santiago Principles sebagai bagian dari langkah memperkuat tata kelola kelembagaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menahan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Kabupaten Labusel Tahun Anggaran 2024. Tersangka berinisial YML (31) ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik, Kamis (16/7/2026) malam.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Labusel, Oloan Sinaga SH, mengatakan YML merupakan tersangka keenam yang ditahan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Labusel.

[adsense]

"Keseluruhan tersangka berjumlah enam orang sudah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Lapas Kelas III Kotapinang," ujar Oloan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7/2026) malam.

Sebelumnya, penyidik telah menahan lima tersangka lainnya, yakni N selaku Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun 2024, HN selaku Direktur CV Sri Rezeki, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AB dari pihak swasta, serta PPS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

[adsense]

Baca Juga:

• Pakta Integritas Tak Cukup, Tes Poligraf Diusulkan untuk Pengelola Proyek Pemerintah

Dalam penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan berupa ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan (fiktif), serta dugaan mark up harga dalam pelaksanaan kegiatan.

[adsense]

"Dari hasil penyidikan ditemukan unsur kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan sebesar Rp1.903.371.836," kata Oloan.

Ia menambahkan, YML telah menjalani proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

[adsense]

"Tersangka YML yang dilakukan proses tahap II merupakan tersangka keenam. Sebelumnya lima tersangka telah lebih dahulu menjalani proses tahap II," ujarnya.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[adsense]

Kejari Labusel menyatakan proses hukum terhadap seluruh tersangka akan terus berlanjut hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.(**)

[adsense]

[adsense]

Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ancaman dan ketakutan, seorang siswi di Kabupaten Karo sebut saja Bunga akhirnya memberanikan diri mengungkap dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan ayah angkatnya sendiri.

Kasus yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun itu kini ditangani Satres PPA Polres Karo.

[adsense]

Korban, Bunga (18) diduga menjadi korban kekerasan sejak masih duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar atau sekitar usia 10 tahun. Perbuatan tersebut diduga dilakukan berulang kali oleh ayah angkatnya berinisial S (40) seorang wiraswasta yang juga merupakan suami dari kakak kandung ibu korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui telah diasuh keluarga tersebut sejak berusia delapan bulan setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Namun, hubungan yang seharusnya memberikan perlindungan justru diduga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ayah Kandung Ditahan dalam Kasus Persetubuhan terhadap Anak di Dairi

Selama bertahun-tahun, korban tidak berani menceritakan apa yang dialaminya karena diduga mendapat ancaman dari tersangka. Pelaku disebut mengancam tidak akan lagi mengurus korban sebagai wali, termasuk menghambat pengurusan berbagai dokumen penting setelah korban lulus sekolah.

[adsense]

Ancaman tersebut, ditambah relasi kuasa sebagai orang tua angkat, membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya sehingga memilih memendam penderitaannya sebagai korban kekerasan seksual.

Fakta itu akhirnya terungkap setelah ibu angkat korban, yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut, menasihati korban terkait sikapnya. Momen itu dimanfaatkan korban untuk menceritakan seluruh pengalaman pahit yang selama ini disembunyikan. Mendengar pengakuan tersebut, keluarga korban segera melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

[adsense]

Petugas kemudian mengamankan tersangka, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, melalui Kasatres PPA IPTU Tina, Kamis (16/7/2026) menyampaikan bahwa penyidik menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

[adsense]

"Tersangka telah diamankan dan saat ini menjalani proses penyidikan. Kami berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban serta menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar IPTU Tina.

Dalam perkara ini, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 415 huruf b dan/atau Pasal 473 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

SO (Sending Organization) LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Seikou Education Pematangsiantar memberangkatkan enam Peserta Pelatihan Kerja ke Jepang, Selasa (14/7/2026).

"Keenam peserta pelatihan tersebut kerja ke Jepang di Perusahaan Permesinan Manufacturing dan Konstruksi Bangunan," kata Pimpinan SO LPK Seikou Education Pematangsiantar, Risman Situmorang SS kepada harianSIB.com, Kamis(16/7/2026).

[adsense]

[adsense]

Risman Situmorang SS

---

[adsense]

Risman menambahkan bahwa peserta pelatihan di SO LPK Seikou Education dominan berasal dari daerah Simalungun 30,%, Pematangsiantar 20% dan lainnya Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu.

[adsense]

LPK Seikou Education memiliki visi dan misi yakni sebagai lembaga pelatihan yang profesional dan mandiri dalam melatih dan mendidik pemuda-pemudi, agar dapat hidup disiplin, cerdas, bijaksana dan mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan berhasil.

Selain itu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan disiplin untuk bekerja di Jepang jug mempersiapkan pelaku-pelaku usaha muda untuk menjadi pengusaha, mempersiapkan pelatihan yang menciptakan manusia yang berkualitas dan berhasil dan menjalin kerja sama dengan Mitra kerja, pemerintah, serta lembaga Profesi lainnya.

[adsense]

SO LPK Seikou Education Pematangsiantar sudah memberangkatkan 98 peserta pelatihan kerja ke Jepang di berbagai perusahaan sejak Januari sampai dengan Juli 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Sinergitas antara kepolisian dan kejaksaan kembali diperkuat. Kapolres Tapanuli Tengah (Taptemg) AKBP Muhammad Alan Haikel bersama jajarannya melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejari Sibolga, di Kota Sibolga, Kamis (16/7/2026)

Pertemuan silaturahmi dan koordinasi ini dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi serta langkah dalam menangani perkara dan melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.

[adsense]

Polres Tapteng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga sepakat untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kedua instansi berkomitmen meminimalkan hambatan penanganan perkara dan memastikan setiap proses hukum berjalan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Perkara Kasus Kematian Boi Simamora: Serangan Diterkam Buaya Terpatahkan?

Kepala Kejari Sibolga Syaifful Alam Yuliastana menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan jajaran Polres Tapteng.

[adsense]

Dia mengatakan, mereka berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang intensif guna mendukung penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

"Ini, langkah strategis untuk menguatkan kemitraan," pungkas Syaifful. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 140 guru di Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Seleksi Uji Substansi Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Angkatan I Tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Jalan KH Dewantara, Rantauprapat.

Seleksi yang berlangsung selama 3 hari, mulai 15-17 Juli 2026, menjadi tahapan penting dalam menjaring calon pemimpin sekolah yang berkualitas.

[adsense]

Pelaksanaan seleksi tersebut mendapat perhatian langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perwakilan Kemendikdasmen, Suprapto SE MPd bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH, turun langsung meninjau proses pelaksanaan seleksi tersebut, Kamis (16/7/2026).

Dalam peninjauan itu, kedua pejabat tersebut memastikan seluruh proses seleksi berlangsung tertib, lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kadisdik Sumut Ancam Tindak Tegas Kacabdis Wilayah XIII, Augustinus Halawa : Masalahnya Sudah Selesai

Kadis Pendidikan Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, menegaskan bahwa uji substansi merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penyiapan bakal calon kepala sekolah.

[adsense]

"Seleksi ini bertujuan melahirkan pemimpin pendidikan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan manajerial, kepemimpinan dan karakter yang kuat," sebut Abdi.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

[adsense]

"Sebab kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing," ujar Abdi.

Perwakilan Kemendikdasmen, Suprapto SE MPd, mengapresiasi kesiapan Dinas Pendidikan Labuhanbatu dalam memasilitasi pelaksanaan seleksi.

[adsense]

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan proses seleksi yang objektif, profesional dan berkualitas," sebut Suprapto.

Suprapto juga mengatakan, kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan transformasi pendidikan. Oleh karena itu, proses seleksi harus menghasilkan sosok pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam mengelola sekolah, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi peserta didik.

[adsense]

"Melalui Seleksi Uji Substansi Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah Angkatan I Tahun 2026 ini, Labuhanbatu diharapkan memiliki kepala-kepala sekolah yang berintegritas, kompeten, dan visioner. Kehadiran mereka juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus mendorong kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga SSTP MSi, menegaskan akan menindak tegas Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Provinsi Sumatera Utara Wilayah XIII, Augustinus Halawa, apabila terbukti melakukan praktik pungutan liar (pungli).

Penegasan itu disampaikan Alexander Sinulingga saat mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau pembangunan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Pernyataan tersebut sekaligus merespons dugaan pungli yang mencuat di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.

Sebelumnya, aktivis antikorupsi Kepulauan Nias, Agri Handayani Zebua, meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh Kacabdis Wilayah XIII.

[adsense]

Baca Juga:

• Bendera Merah Putih Sobek Berkibar di Kantor Cabdisdik Gunungsitoli, Kacabdis: Tidak Sengaja

Menanggapi hal tersebut, Alexander menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli apabila terbukti terjadi. Ia meminta siapa pun yang memiliki bukti agar segera menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

[adsense]

"Kalau memang ada bukti, silakan laporkan. Akan saya tindak tegas," tegas Alexander Sinulingga kepada wartawan usai kegiatan.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah XIII, Augustinus Halawa, saat dimintai tanggapannya terkait dugaan tersebut menyatakan persoalan itu telah diklarifikasi.

[adsense]

"Masalah itu sudah kami konfirmasi dan sudah selesai," ujar Augustinus singkat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Pemko Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuliselatan (Pemkab Tapsel) menampilkan produk unggulan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis kain tenun Angkola seperti untuk keperluan acara adat dan lainnya di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 di Medan, Rabu malam (15/7/2027).

"Memang kami membawa berbagai jenis produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko Padangsidimpuan ke arena promosi dan dagang PRSU ini. Biar masyarakat pengunjung PRSU ini mengenal Padangsidimpuan," jelas Rafina Sari Daulay.

[adsense]

Rafina dan rekannya Nurkholis Hayati Rangkuti yang ditugaskan di Paviliun Pemko Padangsidimpuan, Rabu malam (15/7/2026) juga menjelaskan, Pemko Padangsidimpuan membawa 96 item produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko.

Produk UMKM yang dipamerkan dengan beragam corak kain tenun buatan penenun lokal. Ada ulos, paroppa sadun (kain gendong), abit godang dan berbagai jenis kain tenun lain.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Layanan Perbankan Modern, DPD GAMKI Sumut Gandeng Bank Sumut

"Memang ada yang mahal sampai Rp 5 juta seperti songket hitam sutra. Tapi kan ada kualitas ada harga," jelas Rafina.

[adsense]

Selain beragam jenis kain tenunan, Padangsidimpuan juga menampilkan beragam jenis kerajinan tangan dan aneka makanan seperti cemilan kurma salak, banana joy, kripik talas, kripik kulit kebab, tempe the kriuk, ekstrak jahe merah Hasanah dan lainnya.

Sementara itu, Paviliun Pemkab Tapsel membawa 120 item produk unggulan daerah berupa jenis kain tenunan dan lainnya

[adsense]

"Kami membawa 120 item produk unggulan daerah," jelas Ari Angraini Boru Harahap, seorang petugas jaga Paviliun Pemkab Tapsel.

Produk yang ditampilkan atau yang dipamerkan Pemkab Tapsel di PRSU ke 50 Tahun 2026 juga menampilkan 15 jenis kain tenunan sipirok seperti kain songket, kain tenun benang lapan, kain tenun benang enam. Abit godang biasa dan abit godang manik dan ada juga paroppa sadun dan hande-hande.

[adsense]

Harganya juga bervariasi, mulai dari Rp 270 ribu sampai dengan Rp 5 juta. Tergantung kualitas kain dan tenunannya. Bila tenunannya lebih rapi dan menarik, tentu lebih mahal.

Sementara aneka jenis cemilan yang ditampilkan Pemkab Tapsel mulai dari keripik sambal, keripik ikan, stik labu, keripik ikan dan keripik jagung. Ada juga aneka jenis gula aren dan jajanan lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polrestabes Medan kembali menindak praktik perjudian di wilayah hukumnya. Kali ini, petugas menggerebek sebuah lapak judi tembak ikan di Jalan Bengkel, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur.

Penggerebekan dilakukan personel Subnit Vice Control (VC) Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polrestabes Medan dalam operasi yang dipimpin Kasat Reskrim, AKBP Adrian Risky Lubis, didampingi Kanit Pidum Iptu M Hafizullah bersama tim opsnal.

[adsense]

Dari lokasi, petugas mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian. Mereka terdiri atas seorang perempuan berinisial S (24) yang diduga berperan sebagai operator meja judi, serta empat orang yang diduga sebagai pemain, yakni DS (46), EN (62), K (53), dan IS (17).

"Kami mengamankan 5 orang, terdiri dari satu orang operator dan empat orang yang diduga sebagai pemain judi," ujar Iptu M Hafizullah mewakili Kasat Reskrim AKBP Adrian Risky Lubis, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Check-in Hotel, Tiga Komplotan Curanmor Dibekuk, Satu Pelaku Masih Buron

"Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

[adsense]

Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan lokasi perjudian tersebut.

"Polrestabes Medan juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya praktik perjudian maupun tindak pidana lainnya di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif," imbaunya mengakhiri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut mempercepat transformasi Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sebagai strategi memperkuat tata kelola perusahaan, memperluas peluang bisnis, dan meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut H Surya saat membacakan Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroan Daerah AIJ dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Soetarto MSi di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap ini, Wagub Sumut menjelaskan, PD AIJ merupakan BUMD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 hasil penggabungan delapan perusahaan daerah.

Seiring perkembangan regulasi dan tantangan bisnis, perubahan status menjadi Perseroda dinilai menjadi kebutuhan agar perusahaan lebih adaptif dan kompetitif.

[adsense]

Baca Juga:

• RSJ Prof Dr M Ildrem Hadirkan Telekonseling dan Daycare, Perluas Akses Layanan Kesehatan Jiwa

"PD Aneka Industri dan Jasa harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari sisi SDM, manajemen maupun aspek teknis lainnya untuk mendukung business plan ke depan," ujar Surya.

[adsense]

Ia menegaskan, transformasi menjadi Perseroda juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan seluruh BUMD menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda.

Selain alasan regulasi, perubahan status tersebut juga didorong persoalan legalitas. Surya mengungkapkan, permohonan pendaftaran PD AIJ ke sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ditolak Kementerian Hukum karena bentuk badan hukum "Perusahaan Daerah" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah dicabut dan tidak lagi berlaku.

[adsense]

Dampaknya, PD AIJ belum dapat mengakses berbagai layanan administrasi hukum berbasis digital, termasuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (E-Catalog), sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha perusahaan.

Sementara itu, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut, telah dilakukan proses reformasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dra Sorta Ertaty Siahaan, serta turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ust Salman Alfarisi.

RDP tersebut juga dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Hiswana Migas Sumatera Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya untuk membahas gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menggali berbagai informasi mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM, langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, serta strategi jangka panjang untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Masing-masing instansi menyampaikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya, sementara KPPU memberikan perspektif dari sisi tata kelola distribusi dan persaingan usaha.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, gangguan yang terjadi pada beberapa hari terakhir pada dasarnya bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM, melainkan akibat terganggunya proses distribusi dari terminal menuju SPBU.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Siagakan 786 Personel di 325 SPBU Antisipasi Antrean Kendaraan

Menurut KPPU, distribusi BBM merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat strategis sehingga selain mempertimbangkan efisiensi operasional, sistem distribusi juga perlu memiliki ketahanan (supply chain resilience) agar tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi.

[adsense]

Dalam paparannya, KPPU juga menyampaikan bahwa penggunaan satu penyedia jasa transportasi dapat memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, kemudahan koordinasi dan standarisasi pelayanan. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap satu penyedia jasa juga dapat meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa tersebut mengalami kendala operasional.

Dalam kesempatan tersebut, KPPU juga mengapresiasi langkah cepat PT Pertamina Patra Niaga dalam memulihkan kondisi akibat permasalahan yang terjadi.

[adsense]

"Kami mengapresiasi respons cepat Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta TNI dan Polri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM agar sistem yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai gangguan operasional. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kepastian pasokan BBM dalam berbagai kondisi," ujar Ridho.

Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, KPPU mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap tata kelola penyediaan jasa transportasi BBM, termasuk penguatan Business Continuity Plan (BCP) dan Contingency Plan, penyempurnaan manajemen risiko, serta mekanisme evaluasi penyedia jasa secara berkala agar sistem distribusi tetap efisien sekaligus memiliki ketahanan terhadap gangguan.

[adsense]

Selain itu, KPPU juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan transparan selama masa normalisasi distribusi guna mencegah terjadinya panic buying yang dapat memperburuk kondisi pasokan di tingkat SPBU.

Menutup paparannya, KPPU menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat indikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, momentum ini penting untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistem distribusi BBM di masa mendatang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional, ketahanan rantai pasok, serta prinsip persaingan usaha yang sehat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus bertransformasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) itu menghadirkan berbagai inovasi layanan, di antaranya 'telekonseling' berbasis digital dan program 'daycare rehabilitation' untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas rehabilitasi pasien.

Direktur RSJ Prof Dr M Ildrem Sri Suriani Purnamawati didampingi Wakil Direktur Bidang Pelayanan dr Zulika mengatakan, salah satu inovasi yang kini dijalankan adalah layanan telekonseling. Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara daring tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

[adsense]

"Telekonseling ini konsultasi berbasis digital. Layanan psikologi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa. Tanpa harus datang ke rumah sakit bisa mendapatkan layanan psikologi," kata Sri Suriani Purnamawati pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Sri, kehadiran layanan digital tersebut diharapkan mampu mengurangi stigma yang selama ini membuat sebagian masyarakat enggan memeriksakan kondisi kesehatan jiwanya ke rumah sakit.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong PD AIJ Bertransformasi Jadi Perseroda, Bidik Tata Kelola Dongkrak PAD

"Layanan psikologi berbasis digital ini mempermudah akses kesehatan jiwa bagi masyarakat, sehingga mereka bisa berkonsultasi dengan psikolog tanpa harus datang langsung ke rumah sakit," ujarnya.

Selain telekonseling, RSJ Prof Dr M Ildrem juga mengembangkan program daycare rehabilitation sebagai bagian dari rehabilitasi psikososial. Melalui program ini, pasien tidak perlu menjalani rawat inap, tetapi cukup datang pada pagi hari untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang guna meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian.

[adsense]

[adsense]

Beragam kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari, mulai dari pembinaan kerohanian hingga pengembangan keterampilan sesuai minat pasien.

"Ketika daycare rehabilitation ada kegiatan-kegiatan kerohanian, pengajian, kebaktian dan kegiatan keterampilan. Jadi misalnya pasien yang punya hobi melukis ya melukis," kata Sri.

[adsense]

Untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal, RSJ Prof Dr M Ildrem juga menyediakan layanan antar-jemput bagi pasien yang membutuhkan. Program tersebut saat ini telah berjalan.

Sebagai informasi, RSJ Prof Dr M Ildrem telah meraih akreditasi Paripurna, sebagai bentuk pengakuan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Kakanwil Sumut Pastikan Layanan Keimigrasian di Madina Berjalan Lancar

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melaksanakan patroli sekaligus pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kabupaten Batubara, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kasi Humas Polres Batu Bara AKP P. Tamba bersama Kanit Ekonomi Satreskrim IPTU Kriswanto, S.H., M.H., Kanit Patroli Sat Samapta IPDA STR Purba, S.H.. serta personel Satreskrim, Satlantas, dan Sat Samapta.

[adsense]

Patroli dan pengecekan dilakukan di SPBU Simpang Gambus, SPBU Sumber Padi, dan SPBU Petatal guna memastikan kondisi stok BBM serta kelancaran pendistribusian kepada masyarakat.

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas memperoleh informasi dari pengelola dan operator SPBU bahwa stok BBM jenis Pertamax masih tersedia. Sementara itu, pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar dijadwalkan tiba sesuai jadwal distribusi, baik pada sore hari maupun dini hari, sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

[adsense]

Baca Juga:

• Satlantas Polres Batubara Salurkan Sembako ke Panti Asuhan Husnul Khotimah

Selain melakukan pemantauan stok BBM, personel Polres Batu Bara juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU guna mengantisipasi potensi kendala dalam proses pendistribusian serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Kasi humas AKP P Tamba menyampaikan Kegiatan patroli dan pengecekan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Polres Batubara dalam mendukung pengawasan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara, sekaligus memperkuat sinergi dengan para pengelola SPBU agar proses penyaluran BBM berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.

[adsense]

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Polres Batubara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawasi kelancaran distribusi BBM, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dony Satria Wicaksono Resmi Jabat Kapolres Batubara, Siap Tingkatkan Pelayanan dan Wujudkan Polri Presisi

[adsense]

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan menyebut jajaran Polda Sumut tidak hanya membantu kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), namun juga mengerahkan personel untuk mengatur antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah.

"Selain membantu proses distribusi BBM, personel kami mulai dari Polda, Polres hingga Polsek juga fokus melakukan pengaturan antrean kendaraan di SPBU," ujar Ferry menanggapi fenomena antrean kendaraan mengisi BBM, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Upaya tersebut diperkuat dengan pengamanan di 325 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera Utara.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, mengatakan sebanyak 786 personel dikerahkan secara bergantian selama 24 jam untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta memastikan antrean kendaraan berlangsung tertib.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Sulit Mendapatkan BBM, Antrian Panjang di SPBU Medan Utara Masih Terjadi

"Personel kami ditempatkan di SPBU yang mengalami antrean agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan tertib dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar," katanya.

[adsense]

Ia menjelaskan, pada Selasa (14/7) malam kemacetan sempat terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara akibat meningkatnya antrean kendaraan. Namun, kondisi tersebut berangsur normal setelah personel kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara berkala.

Selain melakukan pengamanan di SPBU, Polda Sumut juga menyiapkan pengawalan terhadap kendaraan tangki pengangkut BBM apabila dibutuhkan oleh Pertamina maupun pengelola SPBU. Pengawalan dilakukan berdasarkan permintaan dan akan terus diberikan hingga proses distribusi BBM kembali normal.

[adsense]

Ferry juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait ketersediaan BBM. Berdasarkan informasi yang diterima Polda Sumut, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kendala yang terjadi sebelumnya hanya berkaitan dengan proses distribusi akibat kekurangan awak mobil tangki (AMT) dan kini secara bertahap telah diatasi.

"Stok BBM masih tersedia. Kendala yang terjadi hanya pada proses pendistribusian dan itu merupakan persoalan internal Pertamina yang saat ini sudah mulai terselesaikan," ujar Ferry.

[adsense]

Sebelumnya, Polda Sumut mengerahkan sedikitnya delapan personel yang telah memiliki kualifikasi mengemudikan truk tangki untuk membantu distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara sejak Selasa (14/7) malam.

Pengerahan personel tersebut dilakukan atas permintaan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sebagai langkah mempercepat normalisasi distribusi BBM yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kendala di sejumlah daerah. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kota Binjai resmi memiliki arena olahraga Padel pertama. Kehadiran fasilitas olahraga modern bernama Arena Padel yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan olahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional.

Grand Opening Arena Padel tersebut diresmikan Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah bersama Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, Danpas Brimob I Korbrimob Polri Brigjen Pol Anang Sumpena SH dan Danyon Arhanud 11/WBY Letkol Arh. Ronald Ginomgom Simatupang, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan puluhan balon ke udara sebagai simbol dimulainya operasional arena olahraga yang kini tengah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Padel Binjai, Harianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung berdirinya lapangan Padel pertama di Kota Binjai. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem olahraga Padel di Kota Binjai.

[adsense]

"Ini merupakan lapangan Padel pertama di Binjai. Kami berharap dari tempat ini akan lahir bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kota Binjai hingga mampu bersaing di tingkat nasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danpas Brimob I Korbrimob Polri Brigjen Pol Anang Sumpena mengingatkan para atlet maupun masyarakat yang ingin menekuni olahraga Padel agar selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

[adsense]

Menurutnya, meski Padel merupakan olahraga yang tengah berkembang pesat dan digemari berbagai kalangan, setiap pemain tetap harus melakukan pemanasan secara maksimal sebelum bertanding guna menghindari risiko cedera.

"Pastikan tubuh benar-benar siap sebelum bermain. Lakukan pemanasan dengan baik, jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan saling mengingatkan saat berolahraga," pesannya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah menyambut baik hadirnya Arena Padel sebagai sarana olahraga baru yang diyakini mampu menjadi wadah pembinaan karakter dan prestasi generasi muda.

Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga tidak hanya berfungsi sebagai tempat beraktivitas fisik, tetapi juga menjadi ruang pembentukan nilai-nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, serta semangat meraih prestasi.

[adsense]

"Bagi saya, lapangan ini bukan sekadar tempat bermain olahraga. Di sinilah anak-anak Binjai belajar disiplin, kerja sama, sportivitas, sekaligus menumbuhkan mimpi-mimpi besar. Semoga Arena Padel menjadi rumah baru bagi lahirnya prestasi dan mempererat persaudaraan masyarakat Kota Binjai. Mari kita jaga dan manfaatkan bersama," kata Amir Hamzah.

Usai prosesi peresmian, Wali Kota Binjai bersama Kapolres Binjai, Danpas Brimob I Korbrimob Polri, Danyon Arhanud 11/WBY dan sejumlah tamu undangan berkesempatan menjajal langsung permainan Padel yang dipandu para instruktur.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkumpulan Padel Indonesia, Kapolsek Binjai Timur, Danramil, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, serta jajaran KONI Kota Binjai.

Dengan hadirnya Arena Padel, Kota Binjai menambah daftar fasilitas olahraga modern yang diharapkan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet sekaligus menumbuhkan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau Pelabuhan Roro yang berada di Desa Siwalubanua II, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Kamis (16/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution didampingi Wali Kota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

[adsense]

Saat diwawancarai jurnalis SIB News Network (SNN), Kamis (16/7/2026). Bobby Nasution menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk melihat langsung kondisi pelabuhan sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kita datang untuk melihat langsung kondisinya. Tujuan kita jelas, pelabuhan ini akan kita bangun agar dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Stok BBM Aman, Pemprov Sumut Gandeng TNI-Polri Atasi Kendala Distribusi

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara atas perhatian dan komitmennya untuk membangun Pelabuhan Roro ini. Harapan kami, pembangunan dapat segera dimulai demi kemajuan Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias," kata Sowa'a.

[adsense]

Usai meninjau Pelabuhan Roro, Bobby Nasution bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan mengunjungi sekolah SMA Negeri Sukma Gunungsitoli untuk meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan.(**)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, karena harus melalui antrian panjang pada seluruh SPBU di kawasan Utara Kota Medan, pada pagi hingga menjelang malam hari, Kamis (16/7/2026), diduga akibat pendistribusian BBM dari Depo Pertamina mengalami gangguan.

Bahkan puluhan pengendara sepeda motor maupun mobil mengalami kekecewaan, karena setelah melakukan antrian yang cukup lama tidak memdapatkan BBM, karena persedian di SPBU, telah habis terjual.

[adsense]

Antrian panjang berbagai jenis kendaraan bermotor pada pagi dan sore hari diantaranya terjadi di SPBU Jalan Titi Pahlawan, Marelan, SPBU kawasan Pasar 3, Jalan Marelan Raya, SPBU Jalan Platina Raya, Titi Papan, Medan Deli, SPBU, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, dan SPBU Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Kondisi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas mengalami gangguan, karena sepetti yang terjadi pada Kamis pagi di SPBU Jalan Titi Pahlawan, antrian panjang sepeda motor maupun mobil terjadi hingga ke badan jalan.

[adsense]

Sejumlah warga yang sedang melakukan antrian mengatakan, mereka rela menunggu dalam waktu cukup lama, karena jika ditunda, kuatir tidak akan mendapatkan BBM, sehingga kegiatan rutin sehari - hari terkendala.

Diharapkan, dalam waktu dekat pihak Pertamina dapat memgatasi adanya dugaan gangguan pendistrisbusian BBM ke SPBU di Kota Medan sekitarnya, yang sangat meresahkan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Pancurbatu mengintensifkan pengamanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah hukumnya, Kamis (16/7/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

[adsense]

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, serta memantau aktivitas masyarakat di SPBU.

Upaya ini merupakan langkah preventif guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kemacetan akibat antrean kendaraan, hingga mencegah kemungkinan penyalahgunaan maupun penimbunan BBM.

[adsense]

Kapolrestabes Medan melalui Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi SH mengatakan personel ditempatkan di sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.

Menurutnya, kehadiran anggota Polri di lokasi bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan proses distribusi BBM berjalan tertib dan tepat sasaran.

[adsense]

"Kehadiran personel Polri di SPBU bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengurai potensi kemacetan, serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan tepat sasaran," ujar Kompol Junaidi.

Selain melakukan pengamanan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tertib saat mengantre serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan sekitar SPBU.

[adsense]

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, aktivitas penyaluran BBM di seluruh SPBU wilayah hukum Polsek Pancurbatu terpantau berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Petugas juga tidak menemukan adanya gangguan Kamtibmas maupun indikasi penimbunan BBM.

Polsek Pancurbatu memastikan pengawasan terhadap objek-objek vital, termasuk SPBU, akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat serta mendukung kelancaran pelayanan publik. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Deliserdang, H Purwaningrum SH meminta agar kinerja Eksekutif General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dievaluasi Kementerian ESDM (Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral).

Hal itu disampaikan, menanggapi krisis kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), Kamis (16/7/2026) di Lubukpakam. Situasi itu telah memberatkan masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja, khususnya di Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

H Purwaningrum yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Deliserdang, mengatakan krisis distribusi BBM yang berlangsung selama beberapa hari telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap pelaku usaha, angkutan umum, pengemudi ojek online, hingga aktivitas perekonomian.

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Harga Sayuran, Buah dan Ayam Kembali Merangkak Naik

Purwaningrum yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deliserdang, menyampaikan EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, harus bertanggung jawab atas kelancaran distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara, termasuk Deliserdang.

[adsense]

Dia menilai manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut gagal dan lambat mengatasi tata kelola distribusi BBM ke sejumlah SPBU.

"Kalau distribusinya tidak beres, berarti ada yang salah dalam manajemen. Maka harus ada evaluasi. Kalau perlu dicopot dan diganti dengan orang yang lebih siap melayani masyarakat," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]