[adsense]

Pasca sosialisasi addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Dairi Prima Mineral (DPM) tanggal 5-6 Mei 2026 lalu di Hotel Beristera Sidikalang, Kabupaten Dairi, warga Dairi dan kelompok masyarakat sipil mengecam keras terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) PT DPM Tahun 2026.

Penolakan itu bukan tanpa sebab. Menurut warga dan kelompok masyarakat sipil SKKL tersebut awalnya telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Mei 2025 berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) bulan Agustus 2024 yang mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan masyarakat Dairi terdampak tambang PT DPM.

[adsense]

Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa batal atau tidak sah SKKL tahun 2022 dan memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup mencabut SKKL tersebut.

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan warga adalah bahwa lokasi kegiatan tambang PT DPM berada kawasan rawan bencana dan berdasarkan tata ruang Kabupaten Dairi merupakan kawasan persawahan fungsional tidak bisa dialihfungsikan menurut Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (PERDA RTRW) Kabupaten Dairi.

[adsense]

Baca Juga:

• Backfilling Jadi Solusi Baru Pengelolaan Tailing Tambang, Tepat Diterapkan di Indonesia

Kemudian, mereka menuntut, ​Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Dairi untuk konsisten menegakkan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Dairi. Pemerintah daerah harus melindungi kawasan rawan bencana dan kawasan pertanian, serta berhenti merevisi kebijakan tata ruang yang merugikan rakyat hanya demi melegalisasi operasi tambang.

[adsense]

Selanjutnya,​ PT DPM segera menghentikan seluruh aktivitas dan upayanya memaksakan operasi pertambangan di Kabupaten Dairi. Keselamatan ribuan nyawa warga, ruang hidup, dan hasil pertanian generasi mendatang jauh lebih berharga daripada keuntungan korporasi.

Rainim Purba, masyarakat desa Pandiangan Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang sebelumnya terus berjuang mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat menyatakan kekecewaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

[adsense]

"Kami menilai, keluarnya SKKL PT DPM di atas pondasi legal yang sudah dibatalkan dan dicabut merupakan bentuk mengakali putusan Mahkamah Agung," tegasnya.

Sementara kuasa hukum warga Hendra Sinurat dari Sekber Tolak Tambang PT DPM menegaskan addendum ANDAL 2025 bukan koreksi terhadap cacat lama, tetapi upaya administratif untuk mempertahankan proyek meskipun pondasi legal dan ekologisnya telah batal dan dicabut.

[adsense]

"Keluarnya SKKL PT DPM berarti membawa bencana baru bagi masyarakat Dairi. Sebelumnya masyarakat khawatir atas keberadaan bendungan limbah pertambangan atauTailing Storage Facility(TSF)," ucapnya.

Berdasarksn Addendum ANDAL PT DPM tahun 2025 yang telah dikaji oleh Prof. Steve Emerman, ahli pertambangan dunia menyatakan bahwa secara teknis, pertambangan akan memakai teknik metodebackfilling, yang mana sampah dari hasil pengerukan tambang akan dicampur dengan semen dan air yang dibuat dalam bentuk pasta dan dimasukkan kembali ke dalam lubang tambang.

[adsense]

Tak hanya mustahil, tapi masyarakat khawatir akan muncul bencana baru di Kabupaten Dairi. Apalagi mengingat November 2025, baru saja terjadi bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.

Teringat bulan Januari lalu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pemerintah Indonesia menyebut tidak akan mendahulukan keuntungan perusahaan di atas kesejahteraan rakyat.

[adsense]

"Tapi kenapa sekarang pemerintah justru memberikan lagi SKKL PT DPM. Ini keterlaluan, saya sangat, sangat kecewa," sebut salah satu warga Dairi lainnya, Tioman Simangunsong.

Sementara itu, Wahyu Eka Setyawan, pengkampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa PT DPM telah melanggar ketentuan

[adsense]

"Pemberian izin tambang PT DPM sejatinya telah melanggar ketentuan tata ruang sehingga dibatalkan oleh pengadilan. Karena sudah jelas bahwa izinnya berada di kawasan rawan bencana, bahkan kawasan hutan. Dengan adanya izin baru, maka pemerintah telah melegalkan tumpang tindih izin dan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," serunya.

Bahkan ke depan, lanjut Wahyu, kebijakan tata ruang daerah akan direvisi, ini tidak sesuai semangat awalnya yakni ekonomi diatur tata ruang tapi sebaliknya ekonomi mengatur tata ruang.

[adsense]

"Jelas ini preseden buruk, hari ini mungkin Dairi besok wilayah lain akan dilegalisasi kerusakannya," tandasnya.

Warga Dairi dan kelompok masyarakat sipil melakukan penolakan dengan menyurati pihak Pemerintah Kabupaten Dairi. Warga menilai sosialisasi tersebut tidak transparan karena saat masyarakat meminta dokumen yang baru, tidak diberi malah menimbulkan kericuhan.

[adsense]

"Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup masih memberikan izin padahal sudah jelas keberadaan pertambangan hanya menimbulkan malapetaka bagi kami dan hasil pertanian serta generasi yang akan datang. Dairi sedang diambang bencana ," tutup Rohani Manalu, dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekolah Menengah Pertama Negeri) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Medan menerapkan program sekolah unggulan dan digitalisasi pendidikan berbasis Smart Class Metaverse yang diprogramkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan untuk tahun ajaran (TA) 2026/2027.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 28 Medan M Silaban dan Kepala SDN Medan Tuntungan D Marpaung kepada wartawan di Medan menanggapi penerapan sekolah unggulan satuan pendidikan SMPN dan digitalisasi pendidikan berbasis smart class metaverse satuan pendidikan SDN di daerah ini pada TA 2026/2027, Kamis (14/5).

[adsense]

Menurut mereka, program sekolah unggulan dan pendidikan berbasis smart class metaverse dimaksudkan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas merupakan program prioritas Pemko Medan cq Disdikbud Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• SMPN 1 Pematangsiantar Torehkan Prestasi di Gebyar Olahraga FKGOR

"Regrouping tersebut bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencapai pendidikan unggul," ujarnya.

[adsense]

Terkait tenaga pengajar untuk Smart Class, katanya, Disdikbud Medan tetap memberdayakan guru - guru atau tenaga pendidik yang ada, namun akan terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus.

"Semua stakeholder maupun pemangku kepentingan bisa mendukung program sekolah unggulan satuan pendidikan SMPN dan pendidikan berbasis smart class metaverse satuan pendidikan SDN guna mencerdaskan anak bangsa di Medan," harapnya. (*）

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetorkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda itu uang sebesar Rp 10,2 T dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]

"Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara," kata ST Burhanuddin.

Burhanuddin menerangkan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

[adsense]

Baca Juga:

• Muhibuddin Dilantik jadi Kajati Sumut, Jaksa Agung : Lakukan Pengawasan Ketat

Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara, yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas," imbuhnya.

[adsense]

Tumpukan uang sebanyak Rp 10,2 triliun hasil kasus hutan ditempatkan di kedua sisi panggung acara. Uang tersebut disusun seperti piramida dengan ketinggian sekitar 3 meter.

Terlihat panjang seluruh uangnya berupa pecahan Rp 100 ribu. Beberapa orang tampak berjaga di sekitarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan gaji para pegawai di pengadilan setelah lebih dulu meningkatkan gaji para hakim.

Prabowo menyebutkan, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengapresiasi kenaikan gaji hakim, tetapi juga mengingatkan bahwa ada pegawai lain selain hakim di pengadilan.

[adsense]

"Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ke saya, 'Pak, terima kasih perhatian Bapak kepada hakim-hakim, tapi ternyata pak, di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain, panitera belum naik pak gaji mereka, habis itu ada staf, ada tata usaha'," ucap Prabowo menirukan pesan Sunarto di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026) dikutip dari kompas.com

Prabowo memahami persoalan tersebut dan berjanji akan memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan kajian kenaikan gaji untuk staf pengadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Raih Penghargaan Kapolri soal Pengelolaan Aset

Prabowo juga mengingatkan agar lembaga lain tidak iri dengan kenaikan gaji di lembaga yudikatif.

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, Prabowo berpesan kepada para hakim melalui Ketua MA agar mereka membuat putusan yang memberi keadilan ke masyarakat.

"Saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim-hakim: Ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan," tegasnya.

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, Prabowo telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan anggaran negara yang baru-baru ini dilakukan pemerintah.

[adsense]

Prabowo pun mengapresiasi kinerja para menteri yang mendukung efisiensi anggaran sehingga kenaikan gaji hakim bisa terealisasi.

"Hari ini, berdasarkan penghematan yang kita lakukan, akibat pekerjaan menteri-menteri, saya bisa datang ke hakim dan saya penuhi janji saya akan menaikkan gaji-gaji hakim," ujar Prabowo di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

[adsense]

"Dan kita putuskan gaji-gaji hakim kita yang paling junior naiknya itu di atas 200 persen, mendekati 280 persen," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan jemput paksa terhadap Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI), Laode Sinarwan Oda (LS), terkait kasus dugaan suap tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kejagung mengatakan Laode Sinarwan sengaja menghindar dari panggilan penyidik hingga akhirnya ditangkap di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan.

"Yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan tidak mengindahkan, tidak hadir. Kemudian tim penyidik melakukan pemanggilan secara paksa dan yang bersangkutan diamankan di salah satu rumahnya di daerah Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Anang menjelaskan Laode telah mangkir beberapa kali dari panggilan penyidik pada Jampidsus. Laode tercatat tiga kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut sebelum akhirnya dijemput paksa.

"Sengaja menghindari," kata Anang. Dia menjawab alasan Laode mangkir tiga kali dalam panggilan Kejagung.

[adsense]

Baca Juga:

• Dijemput Paksa! Kronologi Penetapan Tersangka 2 Bos Pertamina Patra Niaga

"Terhadap yang bersangkutan tadi pagi sekitar jam 02.00 pagi langsung dimasukkan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dilakukan penahanan untuk penyidikan selama 20 hari ke depan," jelasnya.

[adsense]

Anang menjelaskan bahwa Laode berperan sebagai salah satu pihak pemberi suap kepada Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto (HS). "LS ini salah satu pemberi suap kepada HS," imbuhnya.

Anang menyebut penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah Laode. Namun tak dirinci barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan tersebut.

[adsense]

"Ya sekali saja (penggeledahan), tapi yang jelas sudah diambil dulu yang bersangkutan karena sudah dipanggil berapa kali tidak pernah hadir," jelas Anang.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menahan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Hery diduga menerima suap Rp 1,5 miliar.

[adsense]

"Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, yang merupakan direktur PT TSHI. Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

[adsense]

Syarief mengatakan Hery diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Dia menyebut PT TSHI kemudian meminta Hery mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP.

"Kemudian bersama Saudara HS ini untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan perhitungan sendiri terhadap beban yang harus dibayar," ucapnya.

[adsense]

Sebagai informasi, Hery Susanto resmi menjabat Ketua Ombudsman periode 2026-2031 pada Jumat (10/4). Dia sebelumnya juga menjabat anggota Ombudsman periode 2021-2026. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Batubara Syafrizal membuka MTQ ke XIX tingkat Kabupaten Batubara di lapangan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Rabu (13/5/2026).

Syafrizal dalam sambutannya mengatakan, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Batubara selama ini menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pelaksanaan kegiatan keagamaan serta dukungan sarana dan fasilitas ibadah yang terus berkembang di tengah masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, pelaksanaan MTQ merupakan bagian penting dari pembangunan bidang keagamaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat.

"MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam dan upaya mengagungkan Kalam Ilahi guna memperkuat keimanan, membangun karakter, serta memperluas fungsi edukatif Al-Qur'an bagi umat Islam,"kata Syafrizal.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Pagi, Wabup Sergai Tekankan Peran Desa Wujudkan Dambaan Mantab

"Melalui MTQ ini, kita ingin membentuk generasi muda yang modern, beradab, dan berakhlakul karimah, terutama di tengah derasnya arus modernisasi yang dapat memengaruhi nilai moral dan kehidupan beragama," tambahnya.

[adsense]

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati Syafrizal memberikan motivasi agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam berkompetisi. Ia menekankan bahwa nilai utama dari MTQ adalah memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur'an, bukan semata-mata mengejar kemenangan.

Selain itu, Wabup Syafrizal juga berpesan kepada Dewan Hakim agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan adil dalam menentukan peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Batubara pada ajang MTQ tingkat yang lebih tinggi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba menangkap seorang pria bernama Ditra Sinuhaji (39), dalam penggerebekan kasus narkotika di Jalan Jamin Ginting, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (13/5/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita sembilan paket sabu seberat bruto 1,36 gram, satu timbangan elektrik, 50 plastik klip kosong, serta uang tunai Rp130 ribu.

[adsense]

Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi adanya aktivitas transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di kawasan tersebut. Tim Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy.

Sekitar pukul 03.00 WIB, petugas yang menyamar mendatangi rumah itu dan berpura-pura membeli sabu seharga Rp150 ribu kepada tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Pengedar Narkoba di Rantau Selatan, 20 Paket Sabu Diamankan

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di Sumatera Utara.

[adsense]

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam menekan peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Kami terus memburu jaringan di atasnya," kata Ferry.

Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Personel Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba menangkap seorang pria bernama Brendi Sembiring alias Bren (39), terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu, di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Tersangka ditangkap di sebuah kamar penginapan Bunga Low Puncak Juwita, Jalan Jamin Ginting, Desa Bandar Baru, Rabu (13/5/2026), sekitar pukul 04.00 WIB.

[adsense]

Dalam penangkapan itu, polisi menyita empat paket sabu seberat bruto 4,9 gram, 100 plastik klip kosong, satu timbangan elektrik, uang tunai Rp500 ribu, satu unit handphone dan sebuah buku catatan.

Petugas sebelumnya memperoleh informasi, penginapan tersebut diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Tim Unit 1 Subdit 1 kemudian bergerak melakukan penyelidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Aeknatas Bongkar Lapak Sabu di Kampung Yaman, Seorang Pengedar Dibekuk Dini Hari

Dari dalam kamar ditemukan sejumlah barang bukti narkotika beserta perlengkapan yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran sabu.

[adsense]

Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria bernama Fredi yang kini masih diburu polisi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan, pihaknya akan terus memburu para pemasok narkotika yang menjadi bagian dari jaringan peredaran di Sumatera Utara.

[adsense]

"Penindakan tidak berhenti pada pelaku yang ditangkap. Tim terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok dan jaringan di atasnya," kata Ferry.

Tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah Kota Medan. Seorang pria bernama Vijay Sembiring alias Pije (49), ditangkap saat diduga hendak transaksi sabu di sebuah gubuk di Gang Tarigan, Jalan Meteorologi, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (13/5/2026).

Dari tangan tersangka, petugas menyita sembilan paket sabu dengan berat bruto 2,39 gram, uang tunai Rp180 ribu, satu pipet sekop, serta 20 plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

[adsense]

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi sabu. Menindaklanjuti laporan itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin Kanit Unit 1 melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy.

Saat petugas menyamar melakukan transaksi pembelian sabu senilai Rp100 ribu, Vijay diduga langsung menyerahkan barang haram tersebut. Di saat bersamaan, petugas segera melakukan penangkapan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Aeknatas Bongkar Lapak Sabu di Kampung Yaman, Seorang Pengedar Dibekuk Dini Hari

Usai diamankan, petugas melakukan pengembangan ke rumah seorang pria bernama Jayanta yang disebut sebagai pemasok narkotika kepada tersangka. Namun saat dilakukan penggerebekan, yang bersangkutan tidak berada di lokasi.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan, pihaknya terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat pengedar.

"Polda Sumut berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke akarnya. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius," ujar Ferry.

[adsense]

Saat ini tersangka berikut barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan P Nababan, bersama Dandim 0210/TU Letkol Ronald Tampubolon, meresmikan Jembatan Balley "Aekuram" di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas, Rabu (13/5/2026).

Peresmian jembatan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, menekan sirene dan pengguntingan pita itu, disaksikan warga setempat, jajaran perangkat daerah, Kapolsek Pakkat AKP S Damanik, Camat Pakkat Hemat Sitanggang, serta berbagai elemen masyarakat. Hadir juga Danyonif TP 955/HS Letkol Inf Samuel Lingga Hasudungan Simbolon.

[adsense]

Dandim 0210/TU Letkol Ronald Tampubolon menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI berkolaborasi dengan Pemkan Humbahas.

Menurutnya, Presiden RI selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan jembatan penghubung yang menyeberangi sungai guna memperlancar akses masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Buka FLS3N SD 2026, Diikuti 333 Peserta

Ia menambahkan, pembangunan Jembatan Aekuram telah memenuhi standar dan dapat dilalui tank milik TNI. Selain itu, pihaknya masih menargetkan pembangunan jembatan di enam titik lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun ini.

[adsense]

Kepala Desa Panggugunan Rinding Naipospos mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Pemkab Humbahas atas dukungan dan perhatian yang diberikan sehingga pembangunan jembatan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Bupati Humbahas, Oloan P Nababan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan TNI yang telah memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI dan dukungan masyarakat.

Bupati juga menjelaskan, pascabencana alam, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap lahan pertanian warga yang tertimbun tanah dan bebatuan agar dapat kembali diolah para petani.

[adsense]

Selain itu, berbagai program pembangunan juga akan dilaksanakan di Kecamatan Pakkat, di antaranya pengaspalan jalan dari Desa Banuarea menuju Sijarango sepanjang sekitar 4 kilometer, pembukaan jalan melalui program TMMD dari Sijarango Pakkat menuju Pusuk II Parlilitan, serta pembangunan rabat beton di Dusun Martonabala Desa Manalu. (**)

[adsense]

[adsense]

Konsistensi pengurus terhadap tema yang menjadi kompas organisasi terkadang labil dan tak taat asas, terutama ketika para pengurus tidak terlibat dalam perumusannya. Perumusan awal tema organisasi menjadi tanggung jawab pengurus inti dan para kader. Tema biasanya dibahas terlebih dahulu dalam forum yang lebih terbatas sebelum ditetapkan dalam rapat akbar atau kongres. Setelah ditetapkan, menjadi tugas pimpinan untuk menyosialisasikan dan menginternalisasikan tema tersebut ke seluruh jajaran organisasi. Setelah itu, segenap pengurus dan anggota wajib memahami serta mendalami tema secara berkelanjutan agar terjadi transisi yang mulus dalam pelaksanaan visi, misi, dan program organisasi.

Peluncuran tema pelayanan HKBP selalu meriah dan spektakuler, di mana HKBP melalui Ephorus menyampaikan saran dan aspirasi kepada pemerintah sejalan dengan isu dan tema pelayanan tahun berjalan. Acara ditata dengan khidmat dan biasanya diisi dengan kata sambutan dari tokoh Batak atau jemaat HKBP. Suasana kekeluargaan begitu terasa, sekaligus menjadi ajang reuni bagi para tokoh Batak dari kalangan sipil, militer, maupun pengusaha yang datang dari perantauan bersama seluruh Praeses HKBP, anggota MPS, pendeta resort, tokoh masyarakat, serta jemaat yang hadir. Momen pulang kampung jemaat dan tokoh HKBP ini diakhiri dengan santap siang dan hiburan.

[adsense]

Setelah peluncuran di tingkat pusat, acara serupa selanjutnya akan diikuti di tingkat distrik. Di tingkat distrik, peluncuran dipadu dengan pelantikan panitia orientasi pelayanan tahun berjalan sekaligus pemaparan program tahunan masing-masing distrik. Sering kali dalam peluncuran tema pelayanan HKBP di tingkat distrik, para Praeses kembali mengundang Ephorus atau para Kepala Departemen (Kadep) yang acaranya sekaligus dirangkai dalam ibadah syukuran awal tahun. Ada kecenderungan kegamangan di kalangan Praeses apabila ibadah syukuran tersebut tidak dipimpin oleh pimpinan pusat HKBP. Peluncuran selanjutnya bergeser ke tingkat resort dan huria, yang sekaligus dirangkai untuk menetapkan program tahunan. Namun, tidak semua resort dan huria melaksanakan peluncuran tema pelayanan karena berbagai alasan.

Tema pelayanan bagi HKBP sangatlah penting. Hal ini terlihat dari proses perumusannya, kehadiran buku pedoman pelayanan, hingga pelaksanaan peluncuran yang luar biasa dari sisi persiapan dan pembiayaan. Tema tahun 2026 digumuli secara mendalam oleh pakar teologi HKBP sebagai jawaban atas berbagai persoalan bangsa, seperti korupsi, narkoba, judi, dan krisis ekologis. HKBP meyakini bahwa solusi atas persoalan-persoalan sosial tersebut harus berakar dari kekuatan keluarga. Singkatnya, untuk tahun 2026 seluruh perhatian, kekuatan, dan kemampuan HKBP diarahkan untuk memperlengkapi 518.708 keluarga HKBP, sesuai dengan data Almanak HKBP 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Alfamidi Dukung Pantau Tumbuh Kembang Anak melalui Posyandu di Stabat

Pemahaman Tema Organisasi

Definisi tema menurut Stephen R. Covey (1989) dalam The 7 Habits of Highly Effective People adalah "visi yang dijabarkan dalam fokus operasional". Tema menjembatani visi jangka panjang dengan tindakan jangka pendek, dan tema harus selaras dengan nilai inti organisasi supaya tidak kehilangan identitas saat berubah. Sementara itu, dalam konteks Gereja, Presiden Emeritus National Association of Evangelicals (2006-2021) Rev. Dr. Leith Anderson menyatakan bahwa tema adalah fokus teologis yang kontekstual untuk periode tertentu yang memandu seluruh pelayanan. Tema pelayanan harus berakar pada Alkitab, relevan dengan zaman, dan bisa diterjemahkan menjadi program nyata.

[adsense]

[adsense]

Dalam bukunya yang berjudul Leadership That Works: Hope and Direction for Church and Parachurch Leaders in Today's Complex World (Bethany House, 1999) disebutkan: "A thematic focus is not a slogan. It is a chosen direction that tells the church what to emphasize and what to ignore for a season. Without a theme, a church drifts into doing too many things poorly. With a theme, every ministry, budget, and sermon can be aligned to one clear purpose." Fokus tematik bukanlah slogan; ia adalah arah yang dipilih yang memberi tahu gereja apa yang harus ditekankan dan apa yang harus diabaikan untuk satu musim, di mana tanpa tema, gereja akan hanyut melakukan terlalu banyak hal namun semuanya membuahkan hasil yang buruk. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah tema, setiap pelayanan, anggaran, dan khotbah dapat diselaraskan pada satu tujuan yang jelas.

Peran pemimpin adalah terus mengulang, "Inilah diri kita dan inilah yang paling penting tahun ini"; sebab jika pemimpin tidak mengatakannya, maka budaya dan kekacauanlah yang akan memilihkannya. Pemahaman tema sangat penting untuk organisasi yang sudah mapan, sehingga para pemimpin harus berusaha dengan bijak agar tema "mendarat dengan mulus". Patrick Lencioni dalam bukunya The Advantage (2012) juga mengingatkan kita: "Clarity is the ultimate discipline. And the only way to achieve clarity is to over-communicate.". Kejelasan adalah disiplin tertinggi, dan satu-satunya cara untuk mencapai kejelasan tersebut adalah dengan mengomunikasikannya secara berulang-ulang.

[adsense]

Artinya, tema ini harus terus kita ulang, kita jelaskan, dan kita hidupi dengan prinsip "Clarity and Cascading Communication". Sebagaimana bentuk organisasi yang terpusat dan memiliki cabang, maka tema wajib diimplementasikan pada setiap tingkatan. Cara praktis organisasi beserta perangkatnya untuk memahami tema adalah dengan mengulanginya tujuh kali melalui tujuh cara. Tema harus disampaikan dalam tujuh bentuk berbeda, yakni: khotbah, rapat, buletin, media sosial, poster, bimbingan teknis (bimtek), dan evaluasi. Setiap level harus bisa menjelaskan tema dengan bahasanya sendiri. Intinya, tema mendarat dengan baik jika dikomunikasikan terus-menerus, diselaraskan dengan anggaran, dievaluasi, dan ada orang yang bertanggung jawab pada setiap level. Jangan hanya diluncurkan lalu ditinggalkan, karena tema tersebut niscaya akan terlupakan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Tema bukan sekadar tulisan di spanduk; ia harus dimengerti, diyakini, dan dijalankan secara bersama-sama.

Ada Apa dengan Tema Pelayanan HKBP?

[adsense]

Baca Juga:

• Tahun Transformasi HKBP, Sektor 3 Juara 1 Turnamen Futsal

Tema Pelayanan HKBP Tahun 2026 adalah "Transformasi: Pengajaran Iman di Tengah Keluarga". Tema ini bertujuan menjadikan keluarga sebagai Ecclesia Domestica atau gereja kecil, yakni pusat utama pembentukan iman untuk merawat nilai-nilai kristiani di tengah tantangan zaman. Tema tersebut sangat sejalan dengan Rencana Strategis HKBP 2024-2028.

Bagi HKBP, peluncuran tema pelayanan selalu dilakukan dengan sungguh-sungguh, fokus, dan dalam suasana khidmat yang diawali dengan ibadah. Prosesi ini kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Pastoral dari Ephorus dan pemukulan gondang sabangunan bersama para Kadep, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tema pelayanan HKBP. Tema pelayanan HKBP tahun 2026 dapat disebut sebagai panggilan jiwa dan raga. Bagi orang Batak, mendidik anak dan cucu di dalam iman adalah perkara yang sangat serius yang ibarat darah dan daging. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 22:6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya". Menjadi kebanggaan luar biasa bagi keluarga Batak apabila anak dan cucunya berpendidikan tinggi serta sukses dalam karier. Bahkan hingga ke jenjang pernikahan, semua itu menjadi dambaan dan doa yang tiada putus. Visi keluarga Batak pada umumnya sangat jelas: jika keluarga kuat di dalam iman, maka jemaat, gereja, dan bangsa pun akan kuat.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pada tahun 2026, HKBP memilih tema dari kitab Ulangan 6:4-9. Nas ini menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah perintah utama yang harus diajarkan di tengah keluarga setiap saat, berulang-ulang, dan dalam segala situasi. Ketahanan keluarga harus mendapat perhatian agar kepala keluarga dan anggota keluarga dapat saling menopang dalam doa maupun dalam tugasnya masing-masing. Di tengah tingginya tekanan hidup, tuntutan pekerjaan, perubahan budaya, dan derasnya arus informasi, hubungan keluarga rentan mengalami disharmoni. Dalam situasi seperti ini, warga jemaat memerlukan pegangan yang jelas, yakni firman Allah melalui pengajaran iman yang teratur.

Tema pelayanan HKBP 2026 ini diluncurkan oleh Ephorus Pdt Dr Victor Tinambunan MST pada 4 Januari 2026 di Pearaja, Tarutung. Ini adalah program rutin untuk memberi arah dan strategi pelayanan HKBP secara resmi. Tujuan, sasaran, program, dan indikator capaian tema pelayanan 2026 dipublikasikan agar bisa diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan.

[adsense]

Pada kesempatan itu, disampaikan juga evaluasi pelayanan 2025 yang memiliki fokus Transformasi Pelayan dan Lembaga. Ephorus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelayan penuh waktu atas dedikasi mereka. Dengan penuh kerendahan hati, pimpinan HKBP saat itu juga memohon maaf kepada seluruh jemaat atas pelayanan yang dirasa belum sepenuhnya menghidupi transformasi tersebut. Penyampaian evaluasi ini menunjukkan kesantunan dan keterbukaan yang patut diapresiasi secara luas.

Mengingat HKBP adalah gereja terbesar di Asia Tenggara, mestinya tersedia wadah khusus untuk evaluasi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama. Hasil evaluasi tema pelayanan tahunan perlu dipublikasikan agar jemaat semakin memahami dan mencintai HKBP. Hal ini sangat penting bagi pelayan di tingkat menengah, terutama bagi pengurus 3 (tiga) dewan dan pengurus seksi sebagai organ terdepan pelaksana program huria. Mereka harus senantiasa mau belajar, berubah, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap memiliki pemahaman yang kuat tentang tema pelayanan HKBP. Evaluasi mendalam ini sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Ephorus Emeritus Pdt. Dr. Robinson Butarbutar pada acara Planning, Implementing, and Monitoring Evaluating (PIME) untuk para pendeta resort se-Distrik X Medan-Aceh.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Besar Ziarah ke Makam Pendiri Harian SIB

Evaluasi sangat perlu dilakukan pada pertengahan tahun di setiap tingkatan HKBP untuk memeriksa perangkat organisasi, melakukan perbaikan, dan melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan asal tema pelayan yang sudah diluncurkan. HKBP di setiap tingkatan diharapkan dapat memberi nasihat kepada setiap organ pelayanan melalui sebuah agenda khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan evaluasi. Evaluasi kinerja adalah proses yang sangat alkitabiah, sebagaimana kitab Mazmur 90:12 mengajarkan: "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana". Melalui evaluasi, Ephorus, Praeses, Pendeta Resort, dan Pimpinan Huria akan sangat terbantu untuk menyadari keterbatasan waktu dan sumber daya demi menghasilkan kebijaksanaan agar tetap fokus kembali ke arah dan strategi tema pelayanan. Dengan demikian, sisa paruh waktu ke depan dapat digunakan untuk memprioritaskan program yang benar-benar berdampak positif bagi jemaat.

Mengingat besarnya kasih Allah kepada HKBP serta potensi sumber daya manusia yang teramat baik, akan sangat disayangkan jika hasil evaluasi tema pelayanan 2026 baru disampaikan berbarengan pada peluncuran tema pelayanan HKBP 2027. Tema tahun ini sejatinya harus menjadi jawaban HKBP terhadap persoalan nyata bangsa, sekaligus menjadi langkah strategis mengambil peluang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Jika dipersiapkan dengan baik, khususnya melalui pendidikan dan lapangan kerja, hal ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan jemaat. Namun jika diabaikan, justru dapat memicu pengangguran yang menjadi beban sosial. Keluarga HKBP, sesuai dengan sasaran utama tema pelayanan, harus mampu keluar dari persoalan keretakan keluarga, perceraian, dan rasa terasing di tengah keluarga sendiri.

[adsense]

Program konseling keluarga, misalnya melalui retret keluarga di wijk HKBP, perlu mendapat porsi yang signifikan dalam program huria. Sebab, keluarga yang harmonis akan otomatis meningkatkan partisipasi jemaat dalam ibadah maupun program HKBP. Rangkaian peringatan HUT HKBP ke-165 yang jatuh pada 7 Oktober 2026 bahkan sudah mulai berjalan. Daya dorong tema pelayanan Pengajaran Iman di Tengah Keluarga perlu segera disinergikan dengan roadmap pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera yang takut akan Tuhan, tentunya dengan indikator yang terukur jelas. Ke-32 distrik HKBP beserta 2 persiapan distrik se-Nusantara juga perlu proaktif mengambil peran dengan berbagai program yang menyentuh ekonomi keluarga jemaat. Momen HUT HKBP ke-165 perlu digunakan untuk merefleksikan kembali keberadaan jemaat sebagai tonggak historis berdirinya huria. Sejarah mencatat bahwa sejak awal berdirinya huria, yang bermula dari Pos Pelayanan (Pospel), hal itu tidak pernah lepas dari peran krusial jemaat mula-mula yang peduli dengan HKBP melalui karya penyertaan Allah.

[adsense]

Dengan demikian, program pembinaan keluarga yang utuh, di mana hubungan suami-istri serta orang tua-anak dapat terjalin harmonis, sangatlah penting untuk mendorong efektivitas ibadah keluarga. Program pembinaan di 3.430 huria tersebut sebaiknya juga disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga agar berbagai tekanan ekonomi dapat segera diatasi. Solusi ini misalnya dapat diwujudkan melalui pertanian, peternakan, atau perikanan kreatif di pekarangan sempit, penerapan pola hidup sehat, pelatihan keterampilan tepat guna, serta pemberdayaan aktif bagi para pelaku UKM dan koperasi.

Penutup

[adsense]

Melalui peringatan Kenaikan Yesus Kristus yang berakar kuat pada kisah keselamatan, refleksi terhadap tema pelayanan HKBP 2026 juga harus berpijak secara kokoh pada fondasi rohani. Perayaan Kenaikan dan refleksi tema pelayanan harus mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan dan tingginya partisipasi jemaat. Jemaat perlu terus diajar bahwa hidup manusia tidak berhenti di dunia fana ini, melainkan selalu diarahkan menuju kehidupan kekal bersama Allah di surga. Dengan adanya kesadaran itu, jemaat diajak untuk merasakan manfaat nyata dari kehadiran institusi HKBP melalui doa bersama di tengah keluarga, melakukan perbuatan baik, dan menjalani hidup yang selaras dengan ajaran kasih Yesus Kristus.

Di tengah kondisi keuangan organisasi HKBP yang disadari sedang mengalami turbulensi, jalan terbaik yang dapat diambil adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi jemaat agar bersedia kembali beribadah di gereja tempat asal mereka terdaftar. Komunikasi berupa dialog dan transparansi merupakan upaya paling efektif untuk mengajak jemaat yang potensial, sekaligus kritis, agar tetap berperan aktif. Mereka perlu dilibatkan penuh dalam setiap perumusan program di berbagai kategorial, sehingga program yang akhirnya lahir benar-benar akurat dalam menjawab kebutuhan serta tantangan jemaat di lapangan. Ruang konsistori, yang selama ini sering terkesan eksklusif dan hanya milik "mereka yang berjubah", perlu direformasi dan diperluas menjadi ruang persekutuan terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mau memikul salib Kristus bersama-sama. Gereja sama sekali tidak boleh dijadikan tempat untuk semata-mata memperkuat eksistensi pribadi, baik itu bagi jemaat, pengurus gereja, maupun para parhalado.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Perselingkuhan Pegawai BRI Iskandar Muda Medan Viral, Aksi Demo Picu Kemacetan

Sesulit apa pun rintangan yang ada, tema pelayanan ini harus senantiasa diarahkan untuk membuka jalan dan menembus kukuhnya tembok krisis keluarga saat ini. Jika jemaat telah merasakan manfaat nyatanya secara langsung, maka partisipasi dalam ibadah tidak akan lagi bersifat musiman yang hanya ramai pada saat Paskah, pesta gotilon, atau menjelang Natal dan Tahun Baru. Upaya peningkatan pendapatan melalui penambahan kantong persembahan ataupun amplop kolekte tidak akan pernah bertahan lama jika tidak dibarengi dengan peningkatan sejati jumlah jemaat yang datang beribadah.

Justru, penambahan kantong persembahan tanpa diiringi peningkatan partisipasi jemaat dapat menimbulkan catatan disclaimer yang merugikan dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi hal ini sering kali terjadi bukan karena tim audit tidak mampu menyusun laporan dengan baik, melainkan karena mereka lebih sering memilih diam demi menghindari gesekan atau konflik dengan pendeta.

[adsense]

Semoga respons atas penjabaran tema pelayanan HKBP tahun 2026 ini bisa membawa manfaat. Selamat merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. (Penulis Jemaat HKBP Resort Simpang Marindal Medan dan Peserta Sinode Godang HKBP ke-67 Tahun 2024)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabar duka datang dari Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kakan Kemenhaj) Labura, Dr H Ibrahim Sihombing, meninggal dunia di Penang, Malaysia, Rabu (13/5/2026).

Informasi yang diperoleh menyebutkan, almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Penang. Rencananya, jenazah diterbangkan dari Penang menuju Bandara Kualanamu pada Kamis (14/5/2026).

[adsense]

Setelah tiba di Kualanamu, jenazah almarhum dijadwalkan langsung dibawa ke Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dimakamkan.

Kepergian Ibrahim Sihombing meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak di Labura. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai kalangan, termasuk Bupati Labura H Hendri Yanto Sitorus dan Wakil Bupati H Samsul Tanjung.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua FPG DPRD SU Apresiasi Pemprov Sumut Tangani Bencana Hingga Zero Pengungsi di Sumut

Duka cita juga disampaikan pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Pandu Baitullah, H Panji Pandu Siregar.

[adsense]

"Selamat jalan ustadz, sempurna sudah amanahmu," ujar H Panji. (*)

[adsense]

[adsense]

Suasana haru menyelimuti acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Ulu Barumun Tahun Ajaran 2025/2026 di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Ucapan terima kasih kepada guru dan orang tua menjadi bagian paling berkesan dalam kegiatan bertema "Menguatkan Kebersamaan Orang Tua, Siswa, dan Guru" tersebut.

Sebanyak 162 peserta didik resmi dilepas dalam acara yang berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kegiatan itu dihadiri para guru, orang tua siswa, serta seluruh peserta didik dengan rangkaian acara mulai dari sambutan, penampilan seni, hingga prosesi sungkeman kepada orang tua.

[adsense]

Kepala SMA Negeri 1 Ulu Barumun, Rini Windani, SPd, MSi, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Ia juga mengapresiasi semangat panitia kelas XII serta dukungan para orang tua yang turut menyukseskan acara tersebut.

"Perpisahan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk melangkah menuju masa depan yang lebih luas. Ibu berharap seluruh siswa terus semangat mengejar cita-cita, menjaga sikap, serta membawa nama baik sekolah di mana pun berada. Jangan pernah melupakan jasa orang tua dan guru yang telah mendampingi selama proses pendidikan," ujarnya, Rabu (13/5/2026) siang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Barumun Dorong Pelajar Hindari Perundungan, Bijak Gunakan Gatget

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Sumatera Utara, Marwan Fauzi, SSos, MM, memberikan motivasi kepada para siswa agar terus melanjutkan pendidikan dan tidak berhenti mengejar impian.

Menurutnya, para lulusan harus menjadi generasi yang memiliki semangat belajar, disiplin, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

[adsense]

[adsense]

"Jangan cepat merasa puas dengan apa yang diraih hari ini. Teruslah belajar, hormati orang tua dan guru, serta jadilah generasi yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah," pesannya.

Ketua panitia sekaligus peserta didik kelas XII, Nindi Rangkuti, mengatakan, acara tersebut melalui proses persiapan yang cukup panjang. Menurutnya, panitia membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dari pihak sekolah.

[adsense]

Ia menyebut tema "Menguatkan Kebersamaan Orang Tua, Siswa, dan Guru" dipilih sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kebersamaan yang dirasakan para siswa selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ulu Barumun.

"Bagi kami, acara ini bukan sekadar perpisahan, tetapi juga menjadi momen menyampaikan rasa terima kasih kepada guru dan orang tua yang selalu mendampingi hingga kami berada di titik ini," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kacabdis XII Serahkan Bantuan School Kit Kepada Pelajar Terdampak Bencana

Selain prosesi pelepasan, acara juga diisi dengan berbagai penampilan kreatif siswa seperti tari tradisional, musik, dan pembacaan puisi yang semakin menambah kesan mendalam bagi para hadirin.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Suasana haru menyelimuti acara perpisahan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Ulu Barumun. (Foto: harianSIB.com/Robert Nainggolan)

[adsense]

Baca Juga:

• SMPN 1 Beringin Gelar Perpisahan 247 Siswa di Sekolah

Momen paling emosional terlihat saat para siswa memberikan sungkeman dan pelukan kepada orang tua sebagai ungkapan terima kasih atas doa, perhatian, dan perjuangan selama mereka menempuh pendidikan.

Di penghujung acara, suasana haru kembali terasa ketika para siswa memberikan salam perpisahan kepada guru dan orang tua. Kebersamaan yang terbangun selama tiga tahun pun menjadi kenangan tersendiri bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan menuju masa depan mereka masing-masing.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Aeknatas, Polres Labuhanbatu, membongkar lapak yang diduga sering dijadikan tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun II, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Rabu (13/5/2026) dini hari.

Dalam penggerebekan tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Aeknatas membekuk seorang pria berinisial ASS (29), yang diduga sebagai pengedar sabu di lapak itu. Sementara beberapa pria lain yang juga berada di lokasi, berhasil melarikan diri saat petugas melakukan penyergapan.

[adsense]

Kapolsek Aeknatas Iptu Sofyan Tampubolon, mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang telah resah dengan aktivitas mencurigakan pada satu pondok di belakang rumah warga.

"Pondok tersebut diduga sering dijadikan tempat transaksi sekaligus lokasi pesta narkoba," kata Sofyan.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Pengedar Narkoba di Rantau Selatan, 20 Paket Sabu Diamankan

"Namun dalam situasi gelap dan panik, hanya satu orang yang berhasil diamankan, sedangkan beberapa pria lainnya berhasil melarikan diri," katanya.

[adsense]

Polisi mengamankan barang bukti 9 paket kecil sabu dengan berat bruto 1,77 gram, alat hisap sabu atau bong, plastik klip kosong, uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba, beberapa unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor dari terduga pengedar sabu ASS.

"Saat diinterogasi petugas, pria ASS mengakui sabu tersebut miliknya yang akan diedarkan di wilayah Aeknatas dan sekitarnya. Pengakuan itu semakin menguatkan dugaan bahwa lokasi tersebut memang menjadi salah satu titik peredaran narkotika di kawasan tersebut," ungkap Sofyan.

[adsense]

Saat ini ASS telah diamankan di Polsek Aeknatas, dan selanjutnya akan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, tim polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan sabu tersebut.

Kapolres Labuhanbatu melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Ia juga mengapresiasi keberanian masyarakat memberikan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba kepada polisi untuk ditangkap. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Para pendeta Gereja ONKP Resort Jawa bersama Wakil Ketua Umum PP GEKIRA, Faahakhododo Maruhawa, menggelar pertemuan di Sekretariat PP GEKIRA, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi pelayanan gereja sekaligus penguatan relasi antara tokoh gereja dan organisasi kemasyarakatan Kristiani.

[adsense]

Dalam kegiatan itu, para peserta juga membahas pelayanan Gereja ONKP di wilayah Resort Jawa melalui diskusi bertema "Kemuridan" yang dibawakan Pdt Mully Gulõ dan Pdt Fauzi Lahagu.

Diskusi menyoroti pentingnya kepemimpinan rohani dan keteladanan pelayanan di tengah dinamika kehidupan jemaat, khususnya warga ONKP di perantauan.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Tegaskan Ibu Kota Negara Tetap Jakarta hingga Ada Keppres Pemindahan

"GEKIRA terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari para pendeta demi kepentingan bangsa dan negara, serta penguatan pelayanan gereja," ujar Nikson.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PP GEKIRA, Faahakhododo Maruhawa, menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan memperkenalkan GEKIRA kepada para pendeta ONKP sebagai organisasi sayap Partai Gerindra yang berlandaskan semangat nasionalisme religius.

Menurutnya, GEKIRA juga berperan sebagai wadah umat Kristiani dalam memperjuangkan kepentingan umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[adsense]

Ia menambahkan, GEKIRA terus menjalankan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat dan gereja, termasuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Harapan kami, Gereja ONKP di Resort Jawa semakin bertumbuh dan berkembang melalui pelayanan serta kepemimpinan para pendeta yang menjadi teladan bagi jemaat," kata Faahakhododo.

[adsense]

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan gereja serta kontribusi umat Kristen dalam kehidupan sosial kebangsaan.(*)

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut (Perseroda) menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana senilai Rp4,46 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Rabu (13/5/2026).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kemitraan Pilar Sosial Bank Sumut yang difokuskan untuk mendukung kesiapsiagaan dan percepatan penanganan bencana di berbagai daerah di Sumatera Utara.

[adsense]

Sejumlah armada dan perlengkapan yang diserahkan antara lain, lima unit perahu karet, lima unit mesin perahu 18HP, empat unit perahu rafting, dua unit perahu hypalon kapasitas 10 orang, dua unit mobil pick up Isuzu Traga, dua unit truk enam roda, tiga unit tenda pleton, 25 unit jet shooter dan 27 unit velbed.

Pemimpin Unit CSR Bank Sumut Rizaldi yang mewakili Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda) mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung operasional BPBD, terutama saat proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut Raih Taxpayer Award dari DJP, Perkuat Layanan Pajak Digital bagi Masyarakat

Program tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara Bank Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan kemanusiaan. Keberadaan sarana pendukung menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat respons di lapangan, khususnya ketika akses menuju lokasi terdampak cukup sulit dijangkau.

"Bank Sumut ingin ikut berkontribusi dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan bencana di Sumatera Utara. Kami berharap bantuan ini bisa membantu petugas bergerak lebih cepat saat dibutuhkan masyarakat," ujar Rizaldi.

[adsense]

[adsense]

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank Sumut melalui dana CSR perusahaan. Tambahan armada dan perlengkapan itu akan memperkuat layanan kebencanaan BPBD Sumut, terutama untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses saat kondisi darurat.

"Terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menyalurkan bantuan melalui dana CSR. Secara kualitas, bantuan ini sangat baik dan mendukung operasional kebencanaan di Sumatera Utara," kata Tuahta.

[adsense]

Tuahta juga mengungkapkan, salah satu kendaraan bantuan berupa mobil pick up telah digunakan dalam proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bantuan sarana kebencanaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses evakuasi korban, distribusi logistik, operasional posko darurat, hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.

[adsense]

Baca Juga:

• FPG DPRD SU: Pemprovsu Gandeng Ironman Group AS, Danau Toba Jadi Destinasi Sport Tourism Dunia

Selain mempercepat penanganan di lapangan, keberadaan armada seperti mobil pick up dan truk logistik dinilai penting untuk menjangkau daerah yang akses jalannya rusak atau berlumpur pascabencana.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Empat terdakwa kasus pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) masing-masing dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (13/5/2026).

Selain pidana penjara, para terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

[adsense]

Keempat terdakwa yakni, Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Abdul Rahim Lubis mantan Kepala BPN Deli Serdang, Irwan Peranginangin mantan Direktur PTPN II, serta Iman Subakti mantan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Dalam tuntutannya, JPU menyebut para terdakwa telah menyalahgunakan wewenang terkait perubahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang kini menjadi PTPN I Regional I menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT NDP tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 165 UU Nomor 18 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri ATR/BPN.

[adsense]

Baca Juga:

• Dakwaan Dinilai Keliru, Dante Sinaga Minta Dibebaskan dari Perkara Korupsi Inalum

Dari keempat terdakwa, hanya PT NDP dalam hal ini diwakili Iman Subakti selaku Direktur yang dibebani untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp263 miliar.

[adsense]

Sementara tiga terdakwa lainnya tidak dibebani uang pengganti karena disebut telah dikembalikan oleh terdakwa Iman Subakti.

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa dijadwalkan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan Rabu, 20 Mei 2026.

[adsense]

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Iman Subakti, Julisman Adnan, menilai tuntutan JPU hanya mengulang isi dakwaan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurutnya, uraian tuntutan jaksa sekadar "copy paste" dari dakwaan sebelumnya dan dijadikan seolah-olah sebagai fakta persidangan.

[adsense]

Ia menegaskan, fakta yang muncul di persidangan justru berbeda dengan dalil jaksa, khususnya terkait status perkara yang disebut sebagai perubahan hak.

"Semua saksi di persidangan menyatakan itu adalah pemberian hak, bukan perubahan hak. Prosesnya juga sudah sesuai prosedur," ujar Julisman.

[adsense]

Menurutnya, karena perkara tersebut merupakan pemberian hak, maka tidak ada kewajiban penyerahan 20 persen sebagaimana yang didalilkan jaksa.

Selain itu, Julisman menyebut kewajiban penyerahan 20 persen juga belum dapat dilaksanakan lantaran belum adanya petunjuk teknis serta kesiapan negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menerima penyerahan tersebut, sehingga sesungguhnya belum terjadi kerugian keuangan negara dan atau perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

[adsense]

Bahkan, kata dia, lahan untuk kewajiban tersebut telah dipersiapkan dan diplotting sekitar 18 hektare lebih.

Julisman menilai tuntutan jaksa seharusnya berpedoman pada fakta persidangan, bukan hanya berdasarkan dakwaan awal. Karena itu, pihaknya akan menguraikan seluruh fakta persidangan dalam nota pembelaan yang akan diajukan kepada majelis hakim pada persidangan selanjutnya.

[adsense]

"Kami akan sampaikan bahwa ini bukan perubahan hak, tetapi pemberian hak, sehingga tidak ada kewajiban 20% kepada Negara dan bahwa mekanisme perubahan hak bukanlah satu-satunya cara yang dibenarkan untuk memberikan HGB, terlebih lagi mekanisme perubahan hak tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena pada 08 Desember 2020 (atau pada saat pelaksanaan inbreng) Permen ATR No. 18 Tahun 2021 belum terbit" katanya.

Pihaknya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu menangkap seorang terduga pengedar narkoba di Rantau Selatan. Pria MP alias Uli (34), diringkus saat menguasai sabu yang akan diedarkan atau dijual, di kawasan Jalan H Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (13/5/2026) dini hari.

Kasat Resnarkoba AKP Hardiyanto, mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Menindaklanjuti laporan warga, Tim II Opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Labuhanbatu dipimpin Ipda Sastrawan Ginting langsung melakukan penyelidikan.

[adsense]

"Setelah melakukan pengintaian, sekira pukul 00.35 WIB, petugas menggerebek gubuk di area perladangan sawit warga dan mengamankan terduga pengedar, MP, tanpa perlawanan. Lokasi yang cukup tersembunyi itu diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba," katanya kepada sejumlah wartawan.

Hardiyanto menambahkan, dari hasil penggeledahan, tim polisi menemukan barang bukti sabu 20 bungkus (plastik klip) dengan berat bruto 3,80 gram. Narkotika tersebut disimpan rapi dalam kotak rokok, beserta bong, pipet dan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Binjai Tangkap Dua Residivis Begal Pelajar SMA

Tim Satresnarkoba, lanjutnya, masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Saat ini terduga pelaku MP beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, mengatakan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Katanya, perang terhadap narkoba menjadi prioritas utama untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

"Ini bentuk komitmen kami dalam memerangi peredaran narkotika. Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi agar peredaran narkoba dapat ditekan bersama," kata Aswin. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyebut dirinya mengalami kriminalisasi perdata dan risiko bisnis dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang disebut merugikan negara hingga Rp141 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Djoko usai pembacaan perlawanan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (13/5/2026).

[adsense]

"Saya dikriminalisasi perdata maupun kriminalisasi risiko bisnis," ujar Djoko kepada wartawan.

Menurut dia, transaksi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut sejak awal merupakan hubungan bisnis yang diikat dalam perjanjian keperdataan, termasuk klausul force majeure atau keadaan memaksa.

[adsense]

Baca Juga:

• Dakwaan Dinilai Keliru, Dante Sinaga Minta Dibebaskan dari Perkara Korupsi Inalum

Djoko juga menyinggung laporan keuangan PT Inalum yang menurutnya selama lima tahun masih mencatat transaksi tersebut sebagai piutang perusahaan.

[adsense]

"Inalum sendiri sudah dalam laporan keuangan lima tahun mencantumkan transaksi ini sebagai aset perdata piutang yang telah didaftarkan di pengadilan kepailitan sebagai daftar piutang tetap sebagai tagihan," ujarnya.

Ia berharap majelis hakim melihat perkara tersebut sebagai persoalan perdata dan bukan tindak pidana korupsi.

[adsense]

"Harapan saya ini hukum perdata seharusnya. Jadi tidak ada berbuat sesuatu korupsinya, unsur tuduhan itu dengan korelasi dengan tuduhan korupsi," katanya.

Djoko juga menilai unsur kerugian negara dalam dakwaan harus dibuktikan melalui perhitungan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

[adsense]

"Karena satu unsur kerugian negara harus ada perhitungan dan pernyataan dari BPK," ucapnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Willyam Raja D. Halawa, menegaskan, perkara tersebut lebih dominan berkaitan dengan hubungan bisnis dan perjanjian keperdataan.

[adsense]

"Di eksepsi sudah kita tegaskan bahwa perkara ini sebelum maju ke ruang persidangan Tipikor sudah sangat terang benderang menurut kami. Karena sudah ada putusan yang menyangkut. Dan di eksepsi juga kita menyinggung bahwa di dalam dakwaan itu yang paling banyak dibahas adalah tentang peristiwa bisnis, tentang perjanjian bisnis," ujar Willyam.

Menurut dia, kerugian yang dialami badan usaha milik negara (BUMN) tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

[adsense]

"Saya kutip juga tadi di eksepsi, saya khususkan satu paragraf tentang yang menyangkut bahwa kekayaan BUMN, baik itu keuntungan atau kerugiannya, itu tidak bisa dianggap sama dengan kerugian dan keuntungan negara. Karena ini menjadi dua hal yang sangat berbeda dan sudah dipisahkan oleh undang-undang itu sendiri," katanya.

Willyam menambahkan, PT PASU telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 2024, sehingga seluruh aset dan kewajiban perusahaan berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas.

[adsense]

"Perusahaan ini sudah pailit melalui Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2024. Tentunya harta yang dimaksud oleh jaksa di dalam dakwaan Rp141 miliar sekian itu sekarang berada di bawah pengawasan kurator dan juga hakim pengawas," ujarnya.

Menurutnya, unsur kerugian negara dalam perkara tersebut menjadi kabur karena transaksi yang dipersoalkan masih berkaitan dengan utang piutang perusahaan.

[adsense]

"Kerugian negara ini semakin kabur menurut kami, terlebih audit juga dilakukan oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Jadi kita juga mau memahami dakwaan ini, menyusun pembelaan juga bingung. Karena aliran dana juga tidak ada," katanya.

Ia menegaskan, dalam dakwaan jaksa juga tidak dijelaskan adanya suap maupun aliran dana kepada terdakwa.

[adsense]

"Tidak ada suap, tidak ada aliran dana, dan unsur menguntungkan diri sendiri ini di mana? Karena di dalam dakwaan itu semuanya sudah dikutip. Bahwa ini ada perjanjian, ada hutang piutang, ada kepailitan, ada pemesanan, ada risalah-risalah rapat," ujarnya.

Saat ditanya kembali apakah perkara tersebut merupakan ranah perdata, Willyam menjawab tegas.

[adsense]

"Ini ranah perdata. Karena sudah jelas, itu tidak perlu kita pertanyakan lagi karena sudah diputus," katanya.

Dalam dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumut mendakwa empat terdakwa yakni mantan Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih, mantan Kepala Departemen Sales and Marketing Joko Susilo, mantan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha Dante Sinaga, serta Dirut PT PASU Tbk Djoko Sutrisno.

[adsense]

Kasus ini bermula pada 2019 saat PT Inalum melakukan penjualan aluminium alloy kepada PT PASU. Dalam proses transaksi, skema pembayaran yang semula dilakukan secara cash dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) diubah menjadi menggunakan dokumen agent acceptance (D/A) dengan tenor pembayaran selama 180 hari.

Jaksa menilai perubahan mekanisme pembayaran tersebut menyebabkan kewajiban pembayaran tidak terlaksana sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar USD 9.044.247 atau sekitar Rp141,04 miliar berdasarkan hasil audit.

[adsense]

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer. Sementara dalam dakwaan subsider, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

[adsense]

[adsense]

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal melalui dukungannya terhadap pelaku UMKM, salah satunya Sakkamadeha Gallery and Workshop di Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Melalui pemberdayaan penenun lokal dan pengembangan produk berbasis kain ulos, Sakkamadeha berkembang menjadi salah satu pelaku usaha kreatif yang mengangkat warisan budaya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Nama Sakkamadeha yang berarti "Pohon Kehidupan" dalam bahasa Batak menjadi filosofi usaha yang dirintis Stella Florensia Hutajulu bersama timnya.

Menurut Stella, Sakkamadeha bukan hanya galeri tenun, tetapi juga simbol harapan agar budaya lokal tetap hidup sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Pariwisata Dunia, Imigrasi Sumut Siapkan Layanan Khusus Trail of The Kings 2026

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, Rabu (13/5/2026), mengatakan dukungan terhadap Sakkamadeha merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung UMKM berbasis budaya lokal.

[adsense]

"Melalui rumah produksi di Samosir, Sakkamadeha telah memberdayakan kurang lebih 70 penenun lokal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi berkelanjutan. Ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung dan memajukan UMKM berbasis kearifan lokal," ujarnya.

Di galeri yang berada tidak jauh dari kawasan Danau Toba itu, kain ulos tidak hanya dijual dalam bentuk tradisional, tetapi juga diolah menjadi produk siap pakai seperti pakaian kasual, kemeja dan aksesori untuk menjangkau generasi muda.

[adsense]

"Di galeri ini, kami tidak hanya menjual kain tenun tetapi juga mengolahnya menjadi produk siap pakai seperti pakaian kasual. Hal ini membuat ulos lebih fleksibel digunakan sehari-hari, terutama bagi generasi muda," kata Stella.

Saat ini, Sakkamadeha memiliki tiga unit usaha utama, yakni sentra produksi tenun, galeri penjualan produk dan rumah jahit.

[adsense]

Harga produknya bervariasi, mulai dari kain tenun Rp300 ribu hingga Rp2 juta, sedangkan produk jadi seperti kaos dijual mulai Rp50 ribu dan kemeja hingga Rp500 ribu.

Untuk memperluas pasar, Sakkamadeha aktif memanfaatkan media sosial Instagram dan Facebook @Sakkamadeha serta rutin melakukan siaran langsung guna memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas.

[adsense]

Selain itu, Pertamina juga melibatkan Sakkamadeha dalam berbagai pameran dan event nasional, termasuk ajang F1 Powerboat atau F1H2O di Danau Toba.

Stella mengaku dukungan tersebut menjadi motivasi penting bagi keberlanjutan usaha yang dirintis bersama para penenun lokal.

[adsense]

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang terus mendukung usaha kecil seperti kami. Harapannya, ke depan kami bisa terus berkembang dan membawa produk lokal ini semakin dikenal, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga hingga ke pasar global," tutupnya.(*)

[adsense]