[adsense]

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul ancaman serius berupa deepfake, yakni manipulasi gambar, suara, atau video yang membuat seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Persoalannya menjadi semakin serius ketika teknologi ini digunakan untuk menghasilkan foto dan video bermuatan asusila dengan mencatut wajah Presiden Republik Indonesia. Jika konten semacam ini beredar luas di media sosial, pertanyaannya bukan sekadar siapa pembuat dan penyebarnya, melainkan juga sejauh mana negara hadir untuk melindungi martabat seseorang, menjaga ruang digital, dan menegakkan hukum secara adil.

[adsense]

Di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri perlu diuji melalui tindakan nyata dan akuntabilitas publik. Ketika konten deepfake yang berpotensi merugikan terus beredar, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan, kecepatan penanganan, serta transparansi penegakan hukum. Persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah telah mengeluarkan imbauan, melainkan sejauh mana langkah konkret dilakukan untuk mendeteksi, menindak, dan mencegah penyebaran konten manipulatif. Sebab, masyarakat tidak cukup dilindungi oleh peringatan agar berhati-hati di media sosial, tetapi membutuhkan kehadiran negara yang responsif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika Teknologi Menjadi Alat Perusakan Martabat

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Teluk Nibung Ingatkan Siswa Jauhi Narkoba dan Tertib Berlalu Lintas

Deepfake bukan lagi sekadar persoalan teknologi. Ketika digunakan untuk memanipulasi wajah seseorang ke dalam konten seksual tanpa persetujuan, praktik tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap privasi, hak atas citra diri, dan martabat manusia.

Apabila manipulasi itu menyasar Presiden, dampaknya dapat meluas ke ruang politik dan kehidupan berbangsa. Konten palsu berpotensi digunakan untuk mempermalukan seseorang, membangun persepsi yang menyesatkan, memancing konflik, atau menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Namun, penting ditegaskan bahwa penggunaan teknologi deepfake tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penanganan harus mempertimbangkan bentuk konten, unsur kesengajaan, konteks penyebaran, bukti digital, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, apabila benar terdapat foto dan video palsu bermuatan asusila yang menggunakan identitas Presiden, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Negara harus mampu membedakan kritik politik yang sah dari manipulasi seksual dan penyebaran konten yang melanggar hukum.

[adsense]

Presiden sebagai kepala negara memang harus terbuka terhadap kritik. Akan tetapi, keterbukaan terhadap kritik tidak berarti seseorang kehilangan hak atas martabat dan perlindungan hukum.

Komdigi: Jangan Hanya Menunggu Konten Menjadi Viral

[adsense]

Baca Juga:

• Apresiasi Jejak Kebaikan, PIKI Awards 2026 Soroti Pengabdian Artidjo Alkostar hingga Butet Manurung

Komdigi memiliki peran penting dalam pengawasan ruang digital, termasuk penanganan konten yang melanggar ketentuan dan koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik.

Dalam menghadapi deepfake, kecepatan menjadi faktor penting. Konten yang diunggah satu akun dapat disalin, diunggah ulang, dan disebarkan oleh ribuan akun dalam waktu singkat. Ketika penanganan terlambat, kerusakan reputasi dan penyebaran informasi palsu dapat semakin sulit dikendalikan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Karena itu, Komdigi perlu memperkuat sistem deteksi, mempercepat verifikasi laporan, berkoordinasi dengan platform digital, serta mengambil tindakan sesuai kewenangannya terhadap konten yang terbukti melanggar hukum.

Publik juga berhak mengetahui langkah yang telah dilakukan, tanpa harus mengorbankan kerahasiaan penyelidikan atau membuka data pribadi yang dilindungi.Jika sebuah konten telah dilaporkan dan indikasi pelanggarannya cukup jelas, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai status penanganannya. Apabila konten melanggar ketentuan yang berlaku, proses pembatasan akses atau penghapusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah.

[adsense]

Komdigi tidak seharusnya hanya hadir setelah sebuah persoalan menjadi viral. Pengawasan ruang digital membutuhkan pendekatan yang proaktif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan pengawasan digital bukan hanya diukur dari banyaknya konten yang diturunkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kerugian dan memberikan respons yang tepat terhadap pelanggaran.

Bareskrim Polri: Publik Menuntut Tindakan Nyata

[adsense]

Jika Komdigi bertugas mengawasi konten digital, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menindak tegas dugaan kejahatan siber sesuai hukum.

[adsense]

Kita menuntut agar aparat tidak sekadar memberikan imbauan, tetapi segera menelusuri pelaku, mengamankan bukti digital, dan mengusut penyebaran deepfake asusila yang mencatut wajah Presiden. Pengalaman Polri mengungkap kasus penipuan deepfake pada 2025 seharusnya menjadi bukti bahwa penindakan dapat dilakukan.

[adsense]

Publik berhak mengetahui langkah konkret yang telah ditempuh. Apakah pelaku sudah ditelusuri? Apakah bukti telah diamankan? Apakah koordinasi dengan Komdigi dan platform digital telah dilakukan?

Tuntutan publik jelas: bertindak cepat, usut tuntas, ungkap pelaku, dan sampaikan perkembangan penanganan secara transparan. Jangan menunggu keresahan meluas atau korban bertambah. Penegakan hukum harus hadir sebagai tindakan nyata, bukan sekadar janji.

[adsense]

Mengapa Penanganan Terlihat Lambat?

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Sergai Minta Peta Proses Bisnis Jadi Acuan Kerja

Ada sejumlah kemungkinan yang perlu dievaluasi secara objektif, Pertama, kecepatan penyebaran konten tidak sebanding dengan proses penanganannya. Konten dapat menyebar lintas platform dan wilayah, sementara pengumpulan bukti serta identifikasi pelaku memerlukan proses teknis.

Kedua, koordinasi antarlembaga dan platform digital harus berjalan efektif. Penanganan akan sulit mencapai hasil maksimal jika pelaporan, verifikasi, pembatasan akses, dan penyidikan berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, transparansi penanganan masih menjadi kebutuhan publik. Ketika masyarakat melihat konten yang diduga melanggar hukum terus beredar, tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjutnya, kesan pembiaran dapat muncul. Kesan ini belum tentu membuktikan bahwa aparat tidak bekerja, tetapi tetap perlu dijawab dengan informasi yang memadai.

[adsense]

Keempat, kemampuan teknologi harus terus ditingkatkan. Pelaku dapat menggunakan akun anonim, menghapus jejak digital, atau memindahkan konten ke platform lain. Karena itu, aparat membutuhkan kemampuan forensik digital, analisis jaringan akun, dan kerja sama lintas platform.

[adsense]

Berbagai kemungkinan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab pasti dalam kasus yang sedang dipersoalkan. Semuanya perlu diuji melalui evaluasi dan penjelasan resmi dari institusi terkait.

Justru di sinilah pentingnya evaluasi terbuka: bukan untuk menghakimi sebelum fakta diketahui, melainkan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional.

[adsense]

Kesetaraan dalam Penegakan Hukum

[adsense]

Baca Juga:

• Hari Ini, Operasi Patuh Toba 2026 Dimulai di Dairi

Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh perlindungan yang setara. Penegakan hukum tidak boleh bergantung pada status korban, baik pejabat tinggi, tokoh masyarakat, maupun warga biasa.

Penanganan dugaan manipulasi seksual berbasis deepfake terhadap Presiden harus mencerminkan standar penegakan hukum yang juga berlaku bagi masyarakat umum. Warga yang menjadi korban deepfake seksual berhak memperoleh respons cepat dan perlindungan yang memadai.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Persoalannya bukan semata-mata menyangkut kehormatan Presiden, melainkan juga perlindungan martabat manusia dan jaminan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.

Negara tidak boleh terkesan hanya sigap ketika korban memiliki jabatan tinggi. Kesetaraan perlindungan hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar prinsip normatif.

[adsense]

Namun, penanganan kasus yang melibatkan Presiden tidak boleh menjadi dalih untuk membatasi kritik yang sah, membungkam perbedaan pendapat, atau mengkriminalisasi ekspresi politik. Aparat harus mampu membedakan kritik, satire, disinformasi, manipulasi seksual, dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum harus tegas, objektif, proporsional, dan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Lima Langkah yang Harus Dilakukan

[adsense]

Untuk menjawab persoalan tersebut, ada lima langkah yang perlu menjadi perhatian Komdigi dan Dittipidsiber Bareskrim Polri.

[adsense]

Pertama, lakukan verifikasi dan penanganan cepat. Konten yang dilaporkan perlu diperiksa untuk memastikan apakah benar merupakan hasil manipulasi digital dan apakah mengandung unsur pelanggaran hukum.

[adsense]

Kedua, percepat penanganan konten yang terbukti melanggar. Komdigi perlu berkoordinasi dengan platform terkait untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, termasuk membatasi akses terhadap konten yang melanggar.

Ketiga, telusuri pembuat dan penyebar konten. Kepolisian perlu mengamankan bukti elektronik dan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab. Penelusuran harus berlandaskan bukti, bukan semata-mata asumsi atau tekanan opini publik.

[adsense]

Keempat, buka informasi perkembangan penanganan. Komdigi dan Polri perlu memberikan penjelasan berkala mengenai langkah yang telah dilakukan sejauh informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu penyidikan.

Kelima, bangun mekanisme respons terpadu. Dibutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah, kepolisian, penyelenggara platform digital, dan masyarakat agar pelaporan, verifikasi, penanganan konten, serta proses hukum dapat berjalan lebih efektif.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar 5 Kasus Penyalahgunaan BBM: 72.519 Liter Disita, 2 Manajer SPBU Jadi Tersangka

Kelima langkah ini penting agar respons negara tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah penyalahgunaan teknologi yang sama pada masa mendatang.

Penutup: Negara Harus Hadir Sebelum Kepercayaan Publik Hilang

[adsense]

[adsense]

Penyebaran deepfake bermuatan asusila yang diduga menggunakan wajah Presiden merupakan ancaman terhadap martabat dan keamanan ruang digital. Teknologi tidak boleh menjadi sarana manipulasi dan eksploitasi. Karena itu, negara harus hadir melalui perlindungan hukum yang nyata.

Komdigi harus memperkuat pengawasan ruang digital, sedangkan Dittipidsiber Bareskrim Polri wajib menangani setiap dugaan tindak pidana secara profesional, berdasarkan bukti, dan sesuai hukum. Publik membutuhkan tindakan terukur, transparansi, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan tegas.

[adsense]

Jika konten bermasalah terus beredar, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum patut dievaluasi. Keberhasilan negara ditentukan oleh kecepatan dan keadilan perlindungan hukum, bukan kerasnya pernyataan pejabat. Komdigi dan Bareskrim Polri, publik menunggu tindakan nyata. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin terkikis. (Penulis adalah akademi dan pengamat kebijakan publik)

[adsense]

Baca Juga:

• Labuhanbatu Diprediksi Hujan Ringan, BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Sumut

[adsense]

Tim voli senior putra Eagle Sound Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, melaju ke final Turnamen Bola Voli Marcopolo Cup dan Piala Dansat Brimob Polda Sumut setelah mengalahkan Maura VC dengan skor 3-2, Senin (26/10/2026) malam.

Pertandingan berlangsung di Lapangan Bola Voli Brimob Kompi 2 Yon B Pematangsiantar. Maura VC memenangi dua set pertama dengan skor 25-20 dan 25-12.

[adsense]

Eagle Sound bangkit pada set ketiga dengan kemenangan 25-21, lalu menyamakan kedudukan setelah menang 26-24 pada set keempat. Pada set penentuan, Eagle Sound menang 15-10.

Pelatih Eagle Sound Tapian Dolok, Yuda, mengatakan para pemain menunjukkan permainan luar biasa meski sempat tertinggal dua set.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Tekankan Operasi Patuh Toba Harus Humanis

Dengan hasil tersebut, Eagle Sound akan menghadapi Doge-Doge pada partai final.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibolga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melibatkan PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perintah itu diketahui dalam persidangan yang berlangsung di PN Sibolga, Senin (26/10/2026). Majelis hakim diketuai Ketua PN Sibolga Hendra Utama Sotardodo.

[adsense]

Perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang diduga melampaui baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam persidangan terungkap nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan itu mencapai Rp140.638.342.000.

Perkara kini memasuki sidang keempat pada tahap penuntutan. Terdakwa Nur Kholis, selaku Direktur PT TBS, beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada JPU di Kejaksaan Negeri Sibolga.

[adsense]

Baca Juga:

• Beli BBM Subsidi Tanpa Surat Rekomendasi, SS Dibekuk Satreskrim Tapteng

Terdakwa dijerat dengan Pasal 109 huruf a dan/atau Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Teluk Nibung Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMA Negeri 4 Kota Tanjungbalai, Senin (26/10/2026). Dalam kegiatan itu, Kapolsek Teluk Nibung Kompol SRT Siburian SH, mengajak para siswa menerapkan disiplin, menjauhi narkoba, dan mematuhi peraturan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung saat upacara bendera. Kompol SRT Siburian bertindak sebagai pembina upacara. Hadir Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tanjungbalai Nazri Irawan SPd, Wakil Kepala Sekolah Budi Ismail, Kanit Intelkam Aipda Husnul Fauza Gusradi Simatupang, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pematang Pasir Aiptu Thomas Zefri, para guru, serta siswa.

[adsense]

Dalam amanatnya, Siburian mengatakan pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mempersiapkan diri dengan pendidikan, karakter yang baik, dan perilaku bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan siswa agar tidak menjadi pengguna maupun terlibat dalam peredaran narkoba. Pesan itu disampaikan dengan mengingat pengungkapan kasus cairan narkotika seberat sekitar 1,6 ton di perairan Selat Malaka.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Operasi Patuh Toba 2026 Selama 14 Hari

Usai kegiatan, Kompol SRT Siburian menjelaskan kepada harianSIB.com bahwa Polidik merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan. Program itu, katanya, memberikan pembinaan dan edukasi mengenai kedisiplinan, bahaya narkoba, keselamatan berlalu lintas, serta pembentukan karakter generasi muda.

[adsense]

"Kegiatan ini juga disebut sebagai bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam upaya transformasi Polri," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

TP PKK Desa Damulipekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), meraih Juara Harapan III pada Lomba Tertib Administrasi PKK dalam Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Atas prestasi tersebut, TP PKK Desa Damulipekan menerima piagam penghargaan, uang pembinaan, satu ekor kambing, dan hadiah lainnya. Hadiah diserahkan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu di Medan, Kamis (22/10/2026).

[adsense]

Kepala Desa Damulipekan M Ridwan Tambunan, Senin (26/10/2026), bersyukur atas prestasi yang diraih TP PKK desanya.

"Alhamdulillah, kontingen kita berhasil meraih penghargaan sebagai Juara Harapan III Kategori Tertib Administrasi tingkat Provinsi Sumatera Utara," ujar M Ridwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Kualuh Leidong Gerebek dan Bakar Lapak Narkoba di Kuala Bangka, Sabu Disita Pengedar Diringkus

Ia mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan masyarakat desa sekaligus memotivasi desa-desa lain untuk terus meningkatkan kinerja dan ketertiban administrasi di lingkungan masing-masing.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) menyelenggarakan malam penganugerahan PIKI Awards 2026 di Grand Studio Metro TV, Jakarta, pada Minggu (25/10/2026).

Mengusung tema "Terang Allah Membawa Kebenaran," acara ini memberikan penghargaan kepada delapan tokoh dan dua lembaga yang dinilai memberikan kontribusi, keteladanan, serta pengabdian nyata bagi bangsa Indonesia.

[adsense]

Ketua Umum DPP PIKI, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar perayaan, melainkan penegasan akan pentingnya integritas dan kemandirian dalam melayani masyarakat luas.

"Ini jadi momentum bahwa apa yang kita kerjakan selama 4 bulan ini, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri. Kita dididik Tuhan jadi kepala bukan ekor, baik dalam iman maupun pekerjaan. Perjuangan kita bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi juga untuk semua masyarakat," ujar Maruarar.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Toba : Pancasila Kompas Moral dan Fondasi Utama pembangunan

Berikut adalah delapan tokoh penerima penghargaan PIKI Awards 2026. Pertama, Tokoh Toleransi: Prof. Dr. Abidin Wakano, M.Ag., atas dedikasinya merawat keberagaman dan kerukunan di Maluku. Kedua, Tokoh Riset dan Inovasi: Prof. (H.C.) Dr. Carina Citra Dewi Joe, B.Sc., M.Sc., Ph.D., atas perannya dalam pengembangan produksi massal vaksin Covid-19 AstraZeneca.

[adsense]

Ketiga, Tokoh Kesehatan: dr. Lie Agustinus Dharmawan, Ph.D., Sp.B., Sp.BTKV, pendiri doctorSHARE yang merintis rumah sakit apung pertama di Indonesia.

Keempat, Tokoh Kebudayaan: Dr. Bambang Noorsena, S.H., B.A., M.H., atas dedikasinya menggali warisan iman dan tradisi lintas bangsa.

[adsense]

Kelima, Tokoh Lingkungan Hidup: Saptoyo, penggerak konservasi mangrove dan terumbu karang di pesisir Sendangbiru, Malang. Keenam, Tokoh Pemberdayaan UMKM: Gusti Ngurah Anom (Ajik Krisna), atas usahanya memberdayakan produk UMKM lokal di Bali. Ketujuh, Tokoh Pendidikan: Saur Marlina Manurung (Butet Manurung), pendiri Sokola Rimba yang mendampingi pendidikan masyarakat adat.

Kedelapan, Tokoh Anti-Korupsi (Anumerta): Prof. Dr. Artidjo Alkostar, atas ketegasannya semasa menjabat sebagai Hakim Agung dan kiprahnya di Dewan Pengawas KPK.

[adsense]

Selain delapan kategori utama, PIKI juga memberikan dua apresiasi khusus. Penghargaan kategori Lembaga Filantropi diberikan kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kerja kemanusiaan lintas suku, agama, dan golongan. Sementara itu, apresiasi Penggiat Kebebasan Beribadah diserahkan kepada Gugun Gumilar, Ph.D., atas konsistensinya mengawal jaminan konstitusi kebebasan beragama di Indonesia.

Selain penganugerahan, Maruarar juga memaparkan kiprah PIKI dalam menjembatani pemikiran intelektual dengan kebijakan pemerintah. Beberapa rekomendasi strategis PIKI, seperti usulan pembangunan PLTN dari Simposium Energi Nasional, telah diterima oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

[adsense]

Demikian pula rekomendasi terkait mekanisme kepailitan untuk penyelesaian kolektif korban tindak pidana yang telah diserap langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ketua Umum PGI sekaligus Dewan Kehormatan DPP PIKI, Pdt. Dr. Jacky Manuputty, menegaskan keteladanan para penerima penghargaan menjadi bukti bahwa kebaikan terus bertumbuh di Indonesia.

[adsense]

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Kehormatan DPP PIKI Hashim Djojohadikusumo melalui pesannya berharap keteladanan ini semakin menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dan berintegritas bagi bangsa.(*)

[adsense]

[adsense]

Kedutaan Besar Singapura di Jakarta membantah informasi yang beredar di media sosial terkait kunjungan peneliti Saiful Mujani dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal ke kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026. Kedubes Singapura menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak pernah terjadi.

"Kedutaan mengetahui adanya unggahan di media sosial yang memuat pernyataan tidak benar yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr. Dino Patti Djalal telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026," demikian pernyataan Kedubes Singapura, dilansir Antara, Minggu (25/10/2026).

[adsense]

"Tidak ada kunjungan semacam itu. Hal ini jelas merupakan disinformasi. Kedutaan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menanganinya," lanjut pernyataan tersebut.

Menanggapi informasi yang beredar, Dino Patti Djalal juga membantah kabar mengenai kunjungannya ke kediaman Duta Besar Singapura. Ia menegaskan informasi tersebut sepenuhnya tidak benar.

[adsense]

Baca Juga:

• Soal Gas Singapura, Bahlil: Jangan Ajari Kita Soal Komitmen Kontrak

Menurut Dino, kunjungannya ke Perth antara lain untuk berbicara dalam sesi mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan oleh LSM Global Citizen. Dino menyebut dirinya merupakan anggota dewan kawasan Oseania organisasi tersebut.

[adsense]

Detik.com melansir, selama berada di Perth, ia juga mengaku bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta. Dino mengatakan dirinya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura di Jakarta, meskipun memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan diplomat tersebut.

Ia juga menegaskan tidak memiliki urusan dan belum pernah bertemu dengan Saiful Mujani. "Berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated," kata Dino dalam pernyataannya.

[adsense]

Dino menyebut informasi itu beredar setelah dirinya memberikan pernyataan mengenai hubungan Indonesia-Singapura. Ia menduga unggahan tersebut bertujuan membangun persepsi negatif terhadap dirinya, termasuk menimbulkan kesan bahwa dirinya tidak nasionalis dan memiliki kedekatan tertentu dengan Singapura.

Untuk membantah persepsi itu, Dino menyinggung pengabdiannya selama 28 tahun kepada negara serta penghargaan yang telah diterimanya, termasuk tanda kehormatan dari negara.

[adsense]

Ia juga mengingatkan bahwa ayahnya merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan gagasan Wawasan Nusantara, yang menjadi landasan penting bagi penegasan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Lebih lanjut, Dino menyoroti dugaan pola penyebaran informasi palsu melalui sejumlah akun media sosial yang menurutnya berpotensi dilakukan secara terkoordinasi oleh pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya.

[adsense]

Ia menilai praktik tersebut perlu diwaspadai, terutama karena dapat menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat dan mengaburkan fakta di ruang publik.

Dino mengatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap praktik penyebaran informasi fiktif yang berpotensi mengintimidasi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang aktif menyampaikan pandangan di ruang publik.

[adsense]

Ia juga mengingatkan bahwa praktik serupa dapat menyasar pihak lain apabila tidak ditangani dengan baik.(*)

[adsense]

[adsense]

Dua orang anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi surat pengunduran diri kedua putra Menhaj tersebut telah diterima secara resmi oleh jajaran pimpinan kementerian.

[adsense]

"Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita... beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri," ujar Dahnil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10) yang dilansir CNN Indonesia.

Sebelumnya, pengangkatan Barbarossa dan Gibran sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah memantik gelombang kritik dari publik. Tak lain karena keduanya adalah anak kandung dari Menteri Haji Gus Irfan.

[adsense]

Baca Juga:

• Gus Irfan Buka Suara soal Dua Anaknya Diangkat Jadi Tenaga Ahli Kementerian Haji

Dahnil menjelaskan, keputusan mundur tersebut diambil demi menjaga integritas lembaga serta meredam kegaduhan publik. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan kementerian yang baru dibentuk ini bersih dari segala bentuk praktik nepotisme maupun tindakan yang bertentangan dengan etika.

[adsense]

"Itu juga untuk menjawab komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap harus terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya," tegas Dahnil.

Dahnil kemudian menerangkan awal mula pengangkatan kedua anak Menhaj. Kata dia, keterlibatan dua putra Menhaj bermula dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) saat Badan Penyelenggara (BP) Haji pertama kali dibentuk pada akhir Oktober 2024.

[adsense]

Kala itu, BP Haji belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun jajaran staf administrasi.

"Keramaian kemarin terkait dengan dua tenaga ahli ini sebenarnya memang berangkat dari kebutuhan Kementerian Haji di awal-awal dulu. Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela," kata Dahnil.

[adsense]

"Akhirnya salah duanya itu adalah anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal, karena saya juga enggak ada yang membantu. Karena Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu mereka enggak bergaji," lanjutnya.

Sebelumnya, Menhaj Mochamad Irfan Yusuf juga sempat memberikan klarifikasi terkait polemik pengangkatan keluarganya.

[adsense]

Menhaj mengungkap peran anak-anaknya beserta sejumlah santri dalam membantu proses pembentukan lembaga Badan Penyelenggara Haji secara cuma-cuma selama tiga hingga empat bulan.

Seiring berkembangnya kelembagaan menjadi kementerian, beberapa di antaranya yang dinilai berintegritas dan memiliki kompetensi diangkat menjadi tenaga ahli.

[adsense]

Meski begitu, menyikapi respons publik yang berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir, kedua anak Menhaj akhirnya memilih melepaskan jabatan tersebut. Posisi tenaga ahli yang kosong nantinya akan diisi oleh personel baru sesuai dengan kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah. (*)

[adsense]

[adsense]

Pasukan keamanan Yordania menangkap tiga orang tersangka penembakan massal di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Karak pada Jumat (23/10). Serangan tersebut menewaskan sembilan orang dan melukai 25 lainnya.

"Setelah melakukan operasi keamanan gabungan, tim investigasi khusus dan penggerebekan berhasil menangkap tiga teroris yang bertanggung jawab atas serangan teroris pengecut tersebut," lapor stasiun televisi negara melalui X, Senin (26/10).

[adsense]

Media pemerintah melaporkan ketiga tersangka terluka dalam baku tembak dengan aparat saat upaya penahanan berlangsung.

"Kami telah menangkap para pelaku pembunuhan. Kami sedang menyelidiki seluruh faktor yang mendorong kaum muda menuju ekstremisme, dan siapa pun yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Al Faraya dalam unggahan di X pada Senin yang dilansir CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Juara di Pematangsiantar, LP3KD Medan Wakil Sumut ke Pesparani Nasional di Sulut

Ia menambahkan bahwa "tangan keadilan akan menjangkau setiap teroris".

[adsense]

Raja Abdullah II juga menegaskan penembakan tersebut akan dibalas dengan "pembalasan paling keras" yang memungkinkan.

Sejauh ini, pihak berwenang belum mengonfirmasi identitas para pelaku dan juga motif penembakan.

[adsense]

Badan keamanan publik Yordania melaporkan penembakan massal ini terjadi pada Jumat (23/10) saat gereja sedang mengadakan upacara pemakaman.

Menurut pihak berwenang Yordania, sejumlah pria bersenjata menyerbu kompleks Gereja St. George di desa Hammoud, Provinsi Karak, saat prosesi pemakaman berlangsung dan melepaskan rentetan tembakan.

[adsense]

Karak merupakan tempat tinggal komunitas Kristen yang cukup besar di Yordania, negara kerajaan dengan mayoritas penduduk Muslim. Umat Kristen diperkirakan mencakup dua hingga tiga persen dari total populasi Yordania.

Sementara itu, Perdana Menteri Jafar Hassan telah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari, mulai Jumat. Selama periode tersebut, bendera dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung pemerintah dan lembaga publik.

[adsense]

Pada Minggu, delapan dari sembilan korban dimakamkan di dekat gereja dalam sebuah upacara pemakaman yang dihadiri kerumunan besar.

Foto-foto AFP memperlihatkan peti-peti jenazah yang diselimuti bendera diusung melewati kerumunan pelayat. Di antara mereka terdapat sejumlah besar tokoh agama, sementara aparat keamanan tampak dikerahkan dalam jumlah besar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Hilirsasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyikapi pernyataan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong terkait dengan kebijakan RI memangkas ekspor gas ke Singapura.

[adsense]

Bahlil menyampaikan, bahwa sejatinya Indonesia melakukan ekspor melalui pipa ke Singapura memiliki total 409,5 Mmscfd. Sementara gas yang dipangkas hanya 31 Mmscfd mencakup alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 Mmscfd serta dari Sumatra sebesar 16 Mmscfd.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Program 3 Juta Rumah Jangan Sekadar Janji Atasi 30 Juta Keluarga Belum Miliki Rumah

"Atas arahan bapak Presiden Prabowo, negara kita negara yang menghargai kontrak aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga atau menghargai kontrak," terang Bahlil dalam Konfrensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026) yang dilansir CNBC Indonesia .

[adsense]

Bahlil menjelaskan, batas minimum kontrak di rentan 91 Mmscfd - 92 Mmscfd. Dengan begitu, pemangkasan 31 Mmscfdmasih di bawah kontrak minimum.

"Batas kontrak minimum kita sekitar 91-92. Kita baru 8%, kecuali kita potong 10% baru melanggar kontrak," jelas Bahlil.

[adsense]

Selain gas pipa, Bahlil menjabarkan, bahwa Indonesia juga mengekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Tercatat mencapai hingga 146 kargo .

"Jadi cukup besar. Pemerintah Indonesia sangat menghargai. Indonesia terlalu baik, menghargai kontrak," tegas Bahlil.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir, Polres Batubara menyalurkan sebanyak 105 paket sembako kepada warga Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan disalurkan melalui Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala yang mewakili Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono, bersama Kasat Samapta Polres Batubara Iptu L. Naibaho beserta personel.

[adsense]

Sebanyak 105 paket sembako yang dibagikan berisi beras, minyak goreng, dan mi instan. Penyaluran dilakukan melalui kunjungan ke rumah warga serta di Kantor Desa Gambus Laut agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Desa Gambus Laut yang mewakili Kepala Desa Zaharuddin, aparatur pemerintahan desa, serta masyarakat setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pasca Banjir Rantauprapat, Pemkab Labuhanbatu Siaga Bencana

Kapolsek Limapuluh AKP Salomo Sagala menyampaikan melalui kegiatan sosial ini, Polres Batubara menunjukkan kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya ketika warga menghadapi musibah. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta meringankan beban warga selama menghadapi dampak banjir.

[adsense]

Polres Batubara juga terus mendorong kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat "Polisi Bersama Masyarakat", sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir, peduli, dan membantu masyarakat yang membutuhkan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Patuh Toba 2026" di Lapangan Apel Polres Batubara, Senin (26/10/2026)

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan operasi sekaligus memperkuat sinergitas lintas instansi dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Batubara.

[adsense]

Apel tersebut dipimpin oleh Bupati Batubara, Dr.H.Baharuddin Siagian,S.H. M.Si.,CLA., selaku inspektur upacara. Turut hadir Kapolres Batubara AKBP Dony Satrya Wicaksono, S.I.K. M.H.,CPHR.,CBA., Wakapolres Kompol Supendi, S.H.M.H., serta unsur Forkopimda dan perwakilan instansi terkait.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Batubara, TNI, Polisi Militer, organisasi masyarakat, personel dan ASN Polres Batubara, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, serta pelajar.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026

Operasi Patuh Toba 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi ini, kepolisian mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi peraturan, menggunakan helm berstandar bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara.

[adsense]

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol, melengkapi surat-surat kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, dan senantiasa mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya.

Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tumbuh budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan serta menurunkan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Batubara.

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono menyampaikan melalui kegiatan ini, Polres Batubara bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait menegaskan komitmen untuk terus bersinergi menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan.ucapnya

Operasi Patuh Toba 2026 mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Aman dan Berkeselamatan." Polres Batubara mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah (PW) Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (26/10/2026) siang.

Kunjungan itu disambut langsung Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, bersama jajaran pengurus, Dewan Fatwa, dan Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Sumut Nurul Yakin Sitorus.

[adsense]

Kapolda Sumut hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, Dirintelkam, Dirbinmas, Dirlantas, Kabid Humas Kombes Pol. Ferry Walintukan, dan Kabid Propam.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Iskandar Batubara menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda. Ia menegaskan Al-Washliyah siap bersinergi dengan Polri.

[adsense]

Menurut Dedi, Al-Washliyah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial memiliki komitmen untuk membina umat dan memperkuat persatuan.

"Kami siap bekerja sama dengan Polda Sumut dalam mencegah narkoba, membina generasi muda, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga kondusivitas daerah," ujar Dedi.

[adsense]

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Sonny Irawan menegaskan, silaturahmi ini merupakan bagian dari program Kapolri yakni Polisi Bersama Masyarakat.

"Sejak dilantik sebagai Kapolda Sumut pada 1 Oktober 2026, kami berkomitmen melaksanakan program Kapolri yaitu Polisi Bersama Masyarakat melalui pendekatan humanis dan memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen, termasuk ormas keagamaan," ujar Kapolda.

[adsense]

Irjen Sonny berharap Al-Washliyah dapat menjadi mitra strategis Polri, terutama melalui dakwah dan pendidikan untuk membangun karakter generasi muda agar terhindar dari narkoba, kenakalan remaja, dan paham intoleransi.

"Menjaga keamanan dan kondusivitas Sumut adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kolaborasi kuat antara Polri, tokoh agama, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," tegasnya.

[adsense]

Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama, penyerahan plakat, dan pembacaan maklumat pernyataan sikap oleh PW GPA Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap Polri dalam menjaga keamanan di Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu menggelar rapat evaluasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering, di Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (26/10/2026). Rapat pasca banjir Rantauprapat itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada saat cuaca ekstrem.

Rapat dipimpin Pj Sekda Abdi Jaya Pohan SH MH fan dipandu Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Drs Ikramsyah Putra Nasution MSi, dihadiri Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Sarimpunan Ritonga MPd, Asisten III bidang Umum dan Keuangan Zaid Harahap SSos MM, Kepala BPBD Muhammad Perjuangan Hasibuan SSTP, para kepala OPD, camat, lurah dan kepala lingkungan (Kepling).

[adsense]

Pj Sekda Abdi Jaya Pohan menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan, memantau kawasan rawan bencana, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Ia juga meminta camat, lurah, kepala desa dan Kepling segera menggerakkan masyarakat untuk bergotongroyong membersihkan parit dan gorong-gorong.

"Secepatnya harus kita lakukan gotong royong! Ajak masyarakat membersihkan parit dan gorong-gorong," tegas Abdi, seraya menekankan bahwa kegiatan bersih-bersih tersebut tidak hanya dilakukan pada hari Jumat, tetapi sesuai kebutuhan.

[adsense]

Baca Juga:

• Gedung Koperasi Merah Putih di Aektapa Bakaranbatu Terendam Banjir, Kodim Labuhanbatu Sedot Air Atasi Genangan

Sementara itu, Kepala BPBD Labuhanbatu M Perjuangan Hasibuan, menjelaskan sejumlah faktor penyebab banjir, antara lain tingginya intensitas dan curah hujan, sedimentasi daerah aliran sungai, penyempitan, pendangkalan dan penyumbatan saluran drainase.

[adsense]

"Untuk mengatasinya, BPBD mengusulkan normalisasi dan pembersihan drainase, pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan tanggul atau bronjong, serta penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk dengan BMKG Wilayah I Sumatera Utara," sebutnya.

Salah satu perhatian Pemkab Labuhanbatu adalah normalisasi parit dan drainase yang mengalami pendangkalan maupun penyempitan. Upaya tersebut diharapkan memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan serta banjir, terutama saat curah hujan meningkat.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Camat Rantau Utara Nafsir Rambe turut melaporkan sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir maupun menjadi penyebab banjir di wilayah Kota Rantauprapat dan sekitarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong pemerintah kabupaten di Provinsi Sumut untuk terus bekerja dan berupaya mencegah perbuatan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

[adsense]

Upaya tersebut dilakukan langsung oleh Kajati Sumut Muhibuddin, SH MH saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Simalungun, Rabu (21/10/2026) yang digelar di kantor Bupati Kabupaten Simalungun, sebagaimana dilihat dan dikutip dari Instagram Kejati Sumut, Senin (26/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kecamatan Gunung Malela Juara Umum Festival Seni Qasidah Tingkat Simalungun 2026

Suasana saat kunjungan kerja Kajati Sumut ke Pemkab Simalungun diterima bupati dan jajaran, Rabu (21/12026).(Foto: Instagram Kejati Sumut)

---

[adsense]

Di hadapan Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, para Kepala OPD dan perangkat daerah, kepala badan dan lembaga di lingkungan Kabupaten Simalungun, Kajati menyampaikan tentang pentingnya mencegah tindak pidana korupsi dan segala perbuatan menyimpang terhadap aturan dan perundang-undangan di lingkungan pemerintah.

[adsense]

Disela kegiatan itu juga, Kajati Sumut bersama pejabat utama turut menyaksikan langsung penyerahan sertifikat tanah wakaf dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat yang berhak menerima serta kepada para nazir.

Hal ini merupakan wujud tindak lanjut kerjasama sinergitas antara bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) Kejati Sumut dan jajaran Kejaksaan se-Sumut bersama jajaran pemerintah kabupaten/ kota se-Sumut beberapa waktu lalu.

[adsense]

Turut mendampingi Kajati Sumut pada kunjungannya, Asbin Herlina Setyorini, Asdatun Nurhandayani, Asisten Pemulihan Aset Muhamad Ilham Samuda, Koordinator Bidang Intelijen merangkap Plt Kabag Tata Usaha Herlangga Wisnu Murdianto, SH MH, Kepala Seksi V Bidang Intelijen Fakhrillah, SH MH dan Kasi Penerangan Hukum Rizaldi, SH MH.

Selain pejabat tersebut, turut hadir dan mengikuti kegiatan, Kajari Simalungun bersama para kepala seksi dan Kasubbag pada Kejari Simalungun. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, bersilaturahmi ke Keuskupan Agung Medan di Catholic Center, Jalan Mataram, Medan, Senin (26/10/2026) sore.

Kedatangan Kapolda bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, Dirintelkam, Dirbinmas, Dirlantas, Kabid Humas Kombes Pol. Ferry Walintukan, Kabid Propam, Kabid Keu, dan Kapolrestabes Medan, disambut langsung Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung, O.F.M. Cap., beserta jajaran.

[adsense]

Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Uskup Agung Medan menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara. Ia menegaskan pihak gereja siap berkolaborasi dengan Polri.

[adsense]

"Kami siap bekerja sama memberantas narkoba melalui pendidikan iman dan penguatan hati nurani," ujar Mgr. Kornelius.

Selain narkoba, Uskup juga menyoroti bahaya perjudian daring (judol) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merusak keluarga dan memicu eksploitasi.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Kapolda Sumut Irjen Sonny Irawan menyampaikan terima kasih dan memaparkan empat agenda utama yang ingin diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.

Empat agenda tersebut yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menggaungkan gerakan Sumatera Utara Tolak Narkoba, membentengi masyarakat dari kejahatan jalanan, mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

[adsense]

"Kita memiliki tugas yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Niat kami adalah menebarkan kebaikan kepada masyarakat," ujar Sonny.

Kapolda berharap Keuskupan Agung Medan dapat membantu menyampaikan pesan pencegahan narkoba kepada umat melalui pembinaan keagamaan dan edukasi di lingkungan gereja.

[adsense]

Di hadapan jajarannya, Kapolda juga mengingatkan agar seluruh personel menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah.

"Permudah urusan orang, jangan dipersulit. Tebarkan nilai-nilai kebaikan di mana pun bertugas dan bekerja. Yakinlah, setiap kebaikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan," pesannya.

[adsense]

Silaturahmi ini diharapkan memperkuat kolaborasi Polda Sumut dan Keuskupan Agung Medan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba, mencegah kejahatan sosial, serta menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif. (*)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE menyoroti serius pengungkapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.

"Ini jadi peringatan bagi pemerintah tidak sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi harus membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat saat ini," tandas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Senin (26/10/2026) melalui telepon dari Kabupaten Karo menanggapi berita di Harian SIB, terkait 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah layak huni.

[adsense]

Salmon menilai, angka 30 juta tersebut menunjukkan persoalan perumahan nasional masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan pemerintah. Ketersediaan rumah layak huni bukan sekadar persoalan tempat tinggal, melainkan menyangkut kesejahteraan, kesehatan, keamanan dan masa depan keluarga Indonesia.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki peta jalan yang jelas, target tahunan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jumlah keluarga yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak jauh lebih besar.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Dampingi Kajati Sumut Cek Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Langkat

Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menambahkan, pendataan kebutuhan rumah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa dan kelurahan agar bantuan tidak salah sasaran serta benar-benar dinikmati keluarga yang membutuhkan, bukan hanya masyarakat yang relatif lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan.

[adsense]

Salmon juga berharap agar pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan penyediaan rumah layak, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang tidak terjangkau, akses pembiayaan, hingga ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan akses transportasi.

"Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya," tandas Salmon Sumihar Sagala sembari berharap kepada pemerintah, agar program 3 juta rumah, bisa menjadi solusi bagi 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.

[adsense]

Menurut mantan anggota DPRD Karo ini, keberhasilan program tiga juta rumah tidak boleh hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, aman dan terjangkau. Pemerintah harus membuka perkembangan realisasi program secara berkala agar publik dapat mengawasi dan menilai hasilnya secara objektif.

"Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan," tandas Salmon.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lomba Desa Sehat di Deliserdang yang diselenggarakan Forum Kabupaten Kota Sehat (KKS) Deliserdang bekerjasama dengan Pemkab Deliserdang resmi dimulai, Senin (26/10/2026).

Perlombaan sebagai wadah bagi desa untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat untuk lebih sehat itu terbagi 4 tim penilai. Terdiri dari Forum KKS dengan pembina dari Dinas Kesehatan Deliserdang dan Bappedalitbang Deliserdang. Peserta yang dinilai 29 desa/kelurahan dari 16 kecamatan.

[adsense]

Untuk penilaian 29 desa/kelurahan tersebut panitia membagi 4 tim dengan waktu 4 hari (26-29/10/2026). Tim A dipimpin Ketua Forum KKS Deliserdang H Zulkifli Barus, Tim B dipimpin Sekretaris Forum KKS Deliserdang Zulfahmi Hasibuan, Tim C dipimpin anggota Forum KKS Deliserdang Eko Sapriadi dan Tim D dipimpin anggota Forum KKS Deliserdang, H Alpian.

Hari pertama Tim A menilai Desa Greahan dan Desa Bandar Kuala dari Kecamatan Bangunpurba, Tim B menilai Kelurahan Lubukpakam Pekan dan Desa Tanjung Garbus I dari Kecamatan Lubukpakam, Tim C menilai Desa Lantasan Lama dari Kecamatan Patumbak dan Tim D menilai Desa Sei Mencirim dan Desa Sei Semayang dari Kecamatan Sunggal.

[adsense]

Baca Juga:

• PESBEVI Gelar Konferensi INAVASC XVI di Medan, Tingkatkan Layanan Vaskular

Pantauan penilaian di Kelurahan Lubukpakam Pekan, rombongan Tim B disambut Sekcam Lubukpakam Niwa Dzavira dan Lurah Lubukpakam Pekan Fachri Muhammad serta jajarannya.

[adsense]

Pada proses penilaian tersebut disampaikan petunjuk penilaian 5 variabel yaitu lingkungan dan sanitasi, perilaku hidup bersih dan hidup sehat (PHBS), pelayanan dan fasilitas kesehatan, partisipasi masyarakat dan inovasi desa sehat. Penjelasan uraian penilaian dan bobot penilaian. Selain 5 variabel ada juga penilaian the best sosial media, the best video profile dan the best health innovation vilage.

Penjelasan penilaian tersebut sudah dipersiapkan baik sebelumnya oleh Fachri Muhammad. Hal itu terlihat mulai dari penyerahan dokumen penilaian disertai dengan penjelasan dan bukti-bukti dokumen penilaian lengkap ia jabarkan. Berikut dengan video profil, sosial media serta verifikasi lapangan juga sangat baik dipersiapkan Kelurahan Lubukpakam Pekan.

[adsense]

Sebelumnya dalam seremoni penilaian itu Niwa Dzavira menyampaikan lomba desa sehat bukanlah hal yang baru di kelurahan tersebut. Sebab pihaknya juga merupakan bagian dari tim sukses penilaian desa sehat sebelumnya.

Disebutkan, indikator penilaian bukan yang baru. Konsep PHBS sudah diterapkan untuk mendukung kelurahan lubukpakam sehat.

[adsense]

"Kami yakin perangakat kelurahan dapat kerjasama yang baik untuk mendapatkan penilaian yang maksimal. Kelurahan Lubukpakam Pekan akan mendapatkan penilaian yang terbaik," ujar Niwa.

Sementara Zulfahmi Hasibuan menyampaikan penilain desa tersebut didasari dengan visi Bupati Deliserdang menjadikan Deliserdang Sehat. Disebut Deliserdang Sehat akan tercapai apabila desa dan kelurahan terlebih dahulu menjalankan visi tersebut.

[adsense]

Dijelaskan, setelah Forum KKS Deliserdang diperbaharui dengan SK Bupati Deliserdang langsung tancap gas. Buktinya pada tahun 2025 Deliserdang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri yaitu Swasti Saba Wiwerda.

"Tahun 2027 target kita dengan penilaian desa sehat ini InsyaAllah Kabupaten Deliserdang akan meraih Swasti Saba Wistara, " kata Zulfahmi.

[adsense]

Untuk mencapai penghargaan Swasti Saba Wistara, Zulfahmi mengingatkan desa/kelurahan agar desa sehat berkesinambungan diterapkan.

"Lomba desa sehat ini jadi pemacu pihak desa atau kelurahan agar 5 variabel penilaian dengan media sosial untuk wadah masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tetap berkesinambungan," tutur Zulfahmi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH, memimpin upacara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan 3 pejabat di lingkungan Kejari Labuhanbatu. Upacara berlangsung khidmat di Aula Kantor Kejari Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (26/10/2026).

Tiga jabatan yang mengalami pergantian dan pengisian tersebut adalah Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), serta Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian, Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bidang Pembinaan di kejaksaan itu.

[adsense]

Dalam prosesi serah terima jabatan, Alfredo Pandapotan Damanik SH MH dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kasi Intel menggantikan Memed Rahmad Sugama Siregar SH yang pindah tugas menjadi Kasi Pidsus Kejari Padangsidimpuan. Sementara itu, jabatan Kasi Datun diserahterimakan dari Alfredo Pandapotan Damanik kepada Rezky Syahputra Nasution SH MH.

Selain itu, Kajari Jeffry Paultje Maukar juga mengambil sumpah jabatan dan melantik Richard Fernando Sitorus SSi sebagai Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP pada Bidang Pembinaan Kejari Labuhanbatu.

[adsense]

Baca Juga:

• Hari Ini, Operasi Patuh Toba 2026 Dimulai di Dairi

Kajari Jeffri Paultje Maukar berharap, setelah upacara pergantian dan pengisian jabatan ini, Kejari Labuhanbatu semakin solid dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

[adsense]

"Alfredo Pandapotan Damanik, Rezky Syahputra dan Richard Fernando Sitorus diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai tanggung jawab masing-masing demi memperkuat profesionalisme dan integritas Kejaksaan Negeri Labuhanbatu," harap Kajari.

Pelantikan tersebut dihadiri Kasi Pidum Lamhot Sagala SH MH, Kasi Pidsus Sabri Fitriansyah Marbun SH MH, Kasi PAPBB Deby Rinaldy SH MH, Kasubbag Pembinaan Azmi SH MH, para pejabat eselon V, jaksa fungsional, serta seluruh pegawai Kejari Labuhanbatu. Kehadiran jajaran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap proses pergantian kepemimpinan dan penguatan kinerja institusi.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, keluarga besar Kejari Labuhanbatu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Memed Rahmad Sugama Siregar atas dedikasi, pengabdian dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kasi Intel. Penghargaan juga disampaikan kepada Alfredo Damanik atas pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Kasi Datun. (**)

[adsense]

[adsense]

Kecamatan Gunung Malela berhasil menjadi juara umum pada festival seni qasidah tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula T Johan Garingging Simalungun City Hotel, Pamatang Raya, Senin (26/10/2026).

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyerahkan trophy kepada Camat Gunung Malela Sugiharto dan kontingen kecamatan.

[adsense]

Bupati dalam sambutannya menyampaikan, tujuan utama dari kegiatan ini bukan mencari siapa menang atau yang kalah, melainkan sebagai sarana mempererat tali silahturahmi, melestarikan seni budaya islam serta menjadikannya sebagai media syiar dakwah dan pembinaan bagi generasi muda.

Bagi peserta yang terpilih sebagai pemenang siapkan diri anda menghadapi festival tingkat provinsi nantinya. Kepada peserta yang belum berkesempatan memperoleh juara pada saat ini saya berpesan agar tidak berkecil hati.

[adsense]

Baca Juga:

• Kecamatan Gunung Malela Juara Umum Festival Seni Qasidah Tingkat Simalungun 2026

Atas nama Pemkab Simalungun, ia menyampaikan terima kasih kepada dewan juri yang sudah menilai festival ini sesuai dengan sumpah yang diucapkan.

[adsense]

"Semoga dengan penilaian yang diberikan akan melahirkan para generasi pecinta seni islam serta para jawara lain di cabangnya masing-masing untuk mewakili Kabupaten Simalungun di event yang lebih tinggi yakni festival seni qasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung pada Bulan November mendatang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Riando Purba dalam laporannya menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti festival sebanyak 256 peserta, berlangsung dari 24 Oktober sampai 26 Oktober 2026.

[adsense]

Adapun cabang yang diperlombakan ada 3 cabang, yakni cabang bintang vokalis gambut, cabang pop islam dan cabang qasidah rebana klasik.

Turut memberikan kata sambutan Ketua DPD Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Simalungun Deni Sartika.

[adsense]

Adapun kecamatan yang berhasil meraih juara 1 sampai 10 yakni, juara 1 Kecamatan Gunung Melela, juara 2 Kecamatan Dolok batu Nanggar. Juara 3 Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi. Juara 4 Kecamatan Tanah Jawa. Juara 5 Kecamatan Bandar, juara 6 Kecamatan Gunung Maligas. Juara 7 Kecamatan Panei, juara 8 Kecamatan Pematang Sidamanik, juara 9 Kecamatan Tapian Dolok dan juara 10 Kecamatan Hutabayu Raja.(**)

[adsense]