[adsense]

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE, menyambut positif perintah Presiden RI Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas praktik pengelolaan tambang ilegal di berbagai daerah.

Menurut Salmon Sumihar Sagala, instruksi tersebut merupakan langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang semakin marak dan merugikan negara serta masyarakat. Tentunya harus ditindak tanpa pandang bulu.

[adsense]

Hal itu ditegaskan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Jumat (14/8/2026) di DPRD Sumut menanggapi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026) yang disaksikan langsung melalui siaran televisi pada sidang paripurna DPRD Sumut.

Salmon sangat berharap, perintah Presiden RI harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata hingga ke daerah. Jangan sampai praktik tambang ilegal terus berlangsung hanya karena adanya dugaan perlindungan atau pembiaran dari oknum aparat keamanan maupun pihak-pihak tertentu.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Paripurna DPRD SU Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT ke 81 RI

Menurutnya, persoalan pertambangan ilegal bukan hanya menyangkut kerugian negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, konflik lahan serta rusaknya tata kelola sumber daya alam. Karena itu, penindakan tidak boleh hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pemodal, pengendali dan pihak yang memberikan perlindungan justru lolos dari jerat hukum.

[adsense]

Salmon juga meminta TNI dan Polri melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang selama ini diduga menjadi lokasi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin. Pengawasan, harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait agar tambang ilegal tidak kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban.

"Kita ingin penegakan hukum yang benar-benar sampai ke akar persoalan. Jangan hanya menangkap operator atau pekerja di lapangan, tetapi aktor intelektual, pemodal dan pihak yang membekingi harus diungkap. Kalau ada oknum aparat yang bermain, justru harus diberikan sanksi lebih tegas," katanya.

[adsense]

Khusus di Sumatera Utara, Salmon meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap potensi pertambangan ilegal yang dapat mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ia mendorong adanya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melaporkan serta menghentikan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menambahkan, kekayaan alam Indonesia merupakan aset negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir orang melalui praktik ilegal. Karena itu, perintah Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional secara menyeluruh, transparan dan berkeadilan.

[adsense]

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendukung penuh langkah Presiden. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Usut sampai tuntas, bongkar siapa pemodalnya, siapa pengendalinya dan siapa yang melindunginya. Jangan ada tebang pilih, jangan ada yang kebal hukum," pungkas Salmon.(*).

[adsense]

[adsense]

Suasana penuh semangat kemerdekaan dan tawa riang mewarnai Lapangan Aspol Jalan Sangnawaluh, Kota Pematangsiantar, pada Jumat (14/8/2026) pagi. Polres Pematangsiantar menggelar beragam perlombaan meriah dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

[adsense]

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini diikuti penuh antusias oleh seluruh jajaran- mulai dari personel Polres, para Kapolsek, Bhayangkari, hingga keluarga besar Polres Pematangsiantar. Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak hadir langsung didampingi Wakapolres Kompol Budiono Saputro, bersama para Kabag, Kasat, Kasi, serta jajaran Bhayangkari Cabang Polres Pematangsiantar.

Gelak tawa dan sorak-sorai bergema di sepanjang perlombaan, para peserta berjuang sekuat tenaga namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

[adsense]

Baca Juga:

• SD 09400 Dolok Saribu Libas SD 095173 dengan Skor 3-0

Salah satu yang paling memikat perhatian adalah lomba tarik tambang, dimana peserta dari berbagai satuan menunjukkan kekuatan sekaligus kekompakan tim di tengah sorakan dukungan yang membludak.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolres Sah Udur mengatakan kegiatan olahraga ini bukan sekadar mencari juara, melainkan menjadi momentum hangat untuk mempererat kebersamaan, kekompakan, solidaritas dan ikatan kekeluargaan di lingkungan Polres.

Momen ini pun menjadi jembatan keakraban antara pimpinan, personel, Bhayangkari dan keluarga besar Polres dalam suasana yang santai namun tetap hangat. Semangat kemerdekaan pun terasa semakin nyata bagi keluarga besar Polres Pematangsiantar.

[adsense]

"Perayaan HUT ke-81 RI bukan sekadar ajang berlomba, melainkan ikrar untuk semakin erat bersatu padu demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

Adapun para pemenang joget balon berpasangan yakni Juara I diraih Widi/Desi, Juara II Polsek Siantar Martoba, dan Juara III Ny Habib (Bhayangkari). Lomba makan biskuit dimenangkan Polsek Siantar Selatan dan memasukkan paku ke botol (kategori personel) diraih Polsek Siantar Utara keluar sebagai juara.

Sementara lomba makan kerupuk (kategori Polki) diraih Sat Resnarkoba meraih juara pertama, memasukkan pipet ke botol kategori Polwan dimenangkan Polsek Siantar Barat, kategori Polki diraih Sat Intel.

[adsense]

Lomba kelereng Sat Intel berhasil meraih juara pertama, tarik tambang Sat Resnarkoba tampil sebagai juara I, diikuti gabungan Polsek Siantar Marihat/Siantar Selatan (Juara II) serta gabungan Bagian/Sie (Juara III).

Usai seluruh rangkaian perlombaan, Kapolres secara langsung menyerahkan hadiah kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi, semangat juang, sportivitas, dan kekompakan yang ditunjukkan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengukuhkan 50 peserta Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Simalungun tahun 2026, bertempat di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih di Pamatang Raya, Jumat (14/8/2026).

Pengukuhan anggota paskibra ditandai dengan penyematan kendit kepada perwakilan Paskibra oleh bupati.

[adsense]

Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuhan imi bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan simbol amanah dan kepercayaan kepada putera, puteri terbaik daerah untuk mengemban tugas mulia yaitu mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kalian telah melalui proses seleksi ketat, latihan yang disiplin serta pembinaan yang penuh tantangan. Keberhasilan kalian hingga berada di titik ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi dan semangat dan pantang menyerah. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan," sebut bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• GAMKI Labuhanbatu Bagikan Bendera Merah Putih Serentak Sambut Dirgahayu Kemerdekaan RI

"Tunjukkan bahwa kalian adalah teladan bagi generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila, cinta tanah air dan semangat persatuan", pinta bupati.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara mengimbau mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) yang akan mengikuti sidang akhir atau meja hijau agar menundanya sampai perguruan tinggi tersebut kembali memperoleh status terakreditasi.

Imbauan itu menyusul keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan UDA berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP).

[adsense]

Ketua Tim Humas, Protokol, dan Layanan ULT LLDikti Wilayah I Sumut, Armiadi Asamat, Kamis (13/8/2026), menjelaskan mahasiswa yang ingin pindah ke perguruan tinggi lain tetap memiliki hak menentukan kampus tujuan.

Namun, perpindahan tidak serta-merta membuat seluruh mata kuliah dan nilai yang telah diperoleh di kampus asal langsung diakui. Perguruan tinggi tujuan harus melakukan evaluasi dan konversi nilai, termasuk menilai kembali tahapan penyusunan skripsi atau tugas akhir.

[adsense]

Baca Juga:

• BAN-PT Tetapkan UDA Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Wisuda Dilarang

"Mahasiswa kami harapkan lebih selektif dalam menentukan perguruan tinggi tujuan," ujar Armiadi.

[adsense]

Mahasiswa juga diminta menyiapkan dokumen pendukung, antara lain surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal, kartu rencana studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), transkrip akademik sementara, serta dokumen lain yang dipersyaratkan kampus tujuan.

25 Mahasiswa Datangi LLDikti

[adsense]

Sebelumnya, sebanyak 25 mahasiswa UDA beraudiensi dengan LLDikti Wilayah I Sumut. Mereka meminta penjelasan dan pendampingan menyusul penetapan status TMSP terhadap kampus tersebut.

Sebagian mahasiswa menyampaikan keinginan pindah ke perguruan tinggi lain. Mereka berharap LLDikti dapat memfasilitasi proses perpindahan agar kegiatan akademik yang telah dijalani tidak hilang begitu saja.

[adsense]

Dalam audiensi tersebut, sejumlah mahasiswa juga mengaku data akademik mereka belum tercatat atau belum diperbarui dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Mereka meminta kepastian mengenai status kemahasiswaan dan perlindungan terhadap hak akademik masing-masing.

Sementara mahasiswa yang mengaku telah menyelesaikan sidang akhir dan sedang menunggu wisuda meminta kepastian mengenai status kelulusan serta keabsahan ijazah yang nantinya diterbitkan.

[adsense]

Tidak Otomatis Cabut Izin Operasional

Armiadi sebelumnya menjelaskan status TMSP tidak berarti izin operasional UDA otomatis dicabut. Secara hukum, keputusan BAN-PT tersebut mencabut keputusan akreditasi UDA sebelumnya, bukan izin penyelenggaraan perguruan tinggi.

[adsense]

Dengan demikian, kegiatan akademik mahasiswa masih dapat berlangsung selama izin operasional UDA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi belum dicabut.

Namun, Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Prof Ari Purbayanto menegaskan UDA tidak diperbolehkan meluluskan maupun mewisuda mahasiswa selama masih berstatus tidak terakreditasi.

[adsense]

Status TMSP UDA tertuang dalam Surat Keputusan BAN-PT Nomor 258/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/VII/2026 tentang Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Darma Agung, Kota Medan. Keputusan tersebut berlaku sejak 7 Juli 2026.

Menurut Ari, penetapan TMSP dilakukan karena Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dinilai tidak berjalan dan terdapat persoalan tata kelola di UDA.

[adsense]

"Perguruan tinggi juga bermasalah dalam tata kelola sehingga tata kelola yang baik, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel tidak dapat diwujudkan," katanya.

BAN-PT meminta UDA segera menjalankan SPMI dan membenahi tata kelola. Setelah melakukan perbaikan, UDA dapat mengajukan akreditasi ulang menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 atau SAPTO 2.0.

[adsense]

Hingga proses tersebut selesai dan UDA kembali memperoleh status terakreditasi, mahasiswa diminta memastikan seluruh data akademiknya tercatat dengan benar di PDDikti serta tidak mengambil keputusan pindah kampus tanpa memperoleh informasi tertulis mengenai konversi nilai dan persyaratan akademik. (**)

[adsense]

[adsense]

Jumat Barokah, Polsek Sunggal menggelar kegiatan makan siang bersama dengan warga, Jumat (14/8/2026).

Suasana akrab terlihat dalam kegiatan tersebut. Kanit Samapta Polsek Sunggal Iptu Nizar berbaur langsung dengan masyarakat tanpa sekat. Sembari menikmati makan siang, ia berdialog santai dengan warga dan mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan, terutama menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

[adsense]

Bagi Nizar, kegiatan tersebut bukan sekadar makan bersama. Jumat Barokah menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang komunikasi antara polisi dan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun secara langsung menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Gelar Jumat Barokah, Santuni Anak Yatim Piatu

"Sinergi Polri dan masyarakat sangat penting. Karena itu, kami mengajak warga untuk tidak ragu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan persoalan ataupun gangguan kamtibmas di lingkungannya," katanya.

[adsense]

Kegiatan Jumat Barokah mendapat sambutan positif dari warga. Kebersamaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada makan siang bersama, tetapi menjadi awal terbangunnya komunikasi yang lebih intens antara polisi dan masyarakat.

Di penghujung kegiatan, warga juga diingatkan agar segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan. Laporan dan informasi terkait kamtibmas dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi mengaku optimis terhadap masa depan Indonesia semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang paripurna DPR RI, sebab menjelang dua tahun kepemimpinannya, arah pembangunan nasional mulai terlihat jelas dan sejumlah program strategis telah memberikan dampak kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Subandi kepada wartawan, Jumat (14/8/2026) di sela-sela sidang paripurna DPRD Sumut dalam agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke 81 RI yng disiarkan langsung melalui televisi.

[adsense]

Ia menilai capaian pemerintah di sektor ketahanan pangan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan menunjukkan Asta Cita mulai diterjemahkan menjadi program nyata.

"Kita melihat optimisme Presiden dalam masa kepemimpinan yang sudah 19 bulan ini sungguh luar biasa. Capaian-capaian yang dihasilkan juga luar biasa, mulai dari ketahanan pangan, peningkatan SDM hingga bagaimana mengendalikan perekonomian kita," ujar Subandi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Masinton Ikuti Pidato Presiden RI di Sidang Tahunan MPR dari Jakarta

"Kalau ibarat kapal berlayar, kita sudah nampak pulau yang mau kita tuju. Arahnya sudah jelas, tinggal berlabuh," katanya sembari menambahkan, kekuatan pemerintahan Prabowo terlihat dari luasnya cakupan Asta Cita yang menyentuh berbagai sektor, mulai pendidikan, pertanian, nelayan, infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.

[adsense]

Ia secara khusus mengapresiasi Program Sekolah Rakyat yang dinilai membuka peluang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan.

Anak-anak Sekolah Rakyat ternyata banyak yang pintar-pintar. Artinya, kemiskinan bukan membatasi masa depan atau cita-cita anak Indonesia.

[adsense]

Ia juga mengapresiasi pembangunan kampung nelayan dan berbagai program pemberdayaan masyarakat serta sektor pertanian yang semakin bergairah dengan peningkatan dukungan pupuk serta membaiknya harga sejumlah komoditas memberikan harapan bagi petani.

"Capaian ketahanan pangan menunjukkan perkembangan pesat. Target awalnya tiga tahun, tetapi dua tahun sudah selesai. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun ketahanan pangan," ujarnya.

[adsense]

Subandi juga menilai kebijakan hilirisasi menjadi langkah strategis karena sumber daya alam Indonesia tidak lagi sekadar diekspor sebagai bahan mentah, tetapi didorong untuk diolah di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah dan manfaat ekonomi diharapkan semakin besar dinikmati masyarakat Indonesia.

"Semua sektor menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia yang lebih dari 280 juta orang terangkum dalam Asta Cita Pak Prabowo dan kinerja kabinetnya. Tidak ada yang tertinggal," katanya sembari menegaskan, Indonesia saat ini ibarat pelaut, garis lintang sudah jelas, bujur timur dan barat sudah jelas. Tujuan sudah terang di depan. Tinggal berlabuh.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) mengikuti siaran langsung Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026), melalui kanal media sosial resmi pemerintah.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sumut untuk menyimak secara langsung penyampaian Presiden mengenai capaian pemerintah, tantangan bangsa, serta arah kebijakan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika di tingkat global maupun domestik.

[adsense]

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja menjaga dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, serta mengatasi berbagai kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Seluruh kebijakan pemerintah, menurut Presiden, harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Musnahkan Ribuan Blangko Paspor Usang

Pemerintah juga terus melakukan transformasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja dan menjaga kekayaan negara.

[adsense]

Dalam sektor pangan, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada terhadap delapan komoditas pangan. Pemerintah juga telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan semakin mendorong peningkatan produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

[adsense]

Di bidang energi, pemerintah mulai mewujudkan swasembada melalui penerapan biodiesel B50 berbahan baku kelapa sawit. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun.

Presiden turut menyampaikan capaian di bidang ekonomi, investasi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia. Realisasi investasi Indonesia pada Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp1.010 triliun dan membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

[adsense]

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. Selain menyampaikan capaian pemerintah, Presiden menegaskan bahwa perjalanan bangsa masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah akan terus bekerja dengan keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, orientasi kepada kepentingan rakyat, serta semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.

Mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Sumut diharapkan semakin memahami arah kebijakan nasional dan mampu menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

[adsense]

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan hukum yang semakin baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui momentum ini, Kakanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Silalahi menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas secara optimal dalam mewujudkan kepastian hukum, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas demi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok, tepatnya di perairan Sekotong, Lombok Barat, Rabu dini hari. Ada 5 penumpang hilang yang masih terus dicari oleh Tim SAR.

Dilansir detikBali, Jumat (14/8/2026), identitas sebagian besar korban hilang diketahui berdasarkan manifes penumpang. Data lima penumpang itu telah dilaporkan ke Pos SAR Pelabuhan Lembar, Lombok. Kelimanya adalah, Yasir Arafat, Selvina Rambu Mayi, I Made Sutarjana, Slamet Yulianto, dan I Ratu Agung Ayu Sekar.

[adsense]

Diketahui, salah satu korban, I Made Sutarjana, merupakan pemilik hotel bintang lima di Bali dan Lombok. Dia merupakan Presiden Komisaris PT Widja Putra Karya, perusahaan pemilik hotel The Oberoi Beach Resort Bali di Seminyak, Bali, dan The Oberoi Beach Resort Lombok di Lombok Utara.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Hariyadi, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan Sutarjana tercatat sebagai penumpang dalam manifes KMP Putri Yasmin.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Toba Tangkap Pelaku Pencurian Sepedamotor di 2 TKP Berbeda di Balige

Satu Korban Tak Masuk Manifes

[adsense]

Hariyadi mengungkapkan Sutarjana tercatat dalam manifes bersama tiga korban lainnya yang hingga kini belum juga ditemukan. Sementara satu korban lainnya tidak tercatat dalam manifes.

"Empat orang masuk manifes, sementara satu orang ini suaminya yang selamat dan melapor," ungkapnya.

[adsense]

Hingga Kamis malam, Sutarjana masih belum ditemukan bersama empat korban lainnya.

Keluarga Sutarjana juga masih menunggu kepastian di Posko SAR Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pelarangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya.

Kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik menyasar masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan desil 9 dan 10. Aturan ini rencananya akan diberlakukan secara bertahap.

[adsense]

Rencana ini mencuat usai Purbaya bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8/2026).

Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelayanan Adminduk Buruk, Bona Sitindaon Desak Bupati Dairi Evaluasi dan Audit Plt Kepala Disdukcatpil dan Jajaran

"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil usai pertemuannya dengan Purbaya.

[adsense]

Berdasarkan penjelasan di unggahan akun Instagram Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial, @pusdatinkesos, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera.

Posisi sebuah keluarga dalam desil ini tidak hanya diukur dari satu sisi.

[adsense]

Namun, keluarga ditentukan oleh beberapa variabel seperti kepemilikan aset, kondisi fisik rumah, tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan keluarga.

Semakin banyak aset, semakin bagus rumah, semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka keluarga tersebut cenderung masuk ke kelompok sejahtera.

[adsense]

Adapun unggahan BPS Cilegon di media sosial Threads mencontohkan jika terdapat 270 keluarga, maka seluruh keluarga tersebut akan dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing berisi 27 keluarga.

Kelompok pertama atau desil 1 berisi 27 keluarga dengan kondisi ekonomi terendah, sedangkan kelompok berikutnya diisi keluarga dengan kondisi yang lebih baik secara bertahap hingga desil 10 yang berisi 27 keluarga dengan kondisi ekonomi tertinggi.

[adsense]

Dengan demikian, desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain dalam keseluruhan populasi.

Akun @bpscilegon turut memberikan penegasan penghitungan desil sama sekali tidak ditentukan berdasarkan nominal pendapatan atau angka batas pasti.

[adsense]

"Terus kok bisa sih berseliweran tabel pendapatan sekian masuk desil sekian? Itu dari mana dehhh? Enggak benar ya gengs karena penentuan ranking-nya itu dari puluhan variabel dengan bobot yg berbeda-beda," tulis @bpscilegon dalam unggahan pada Rabu (12/8).

Pemeringkatan desil ditentukan oleh puluhan variabel dengan bobot berbeda, termasuk kondisi perumahan, demografi, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, hingga kesehatan.

[adsense]

"Dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point-nya. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil x atau aset sekian masuk desil y. Murni berdasarkan pemeringkatan atau ranking keluarga," tulis @bpscilegon yang dilansir CNN Indonesia.

Pengelompokan ini murni berdasarkan sistem pemeringkatan atau ranking dari seluruh keluarga yang ada, bukan didasarkan pada perorangan atau individu.

[adsense]

"Jadi, kalau ada yang bilang, 'Aku nganggur kok desilku tinggi?' dilihat dulu di keluarga tersebut bagaimana kondisi ekonomi anggota keluarga lainnya," tulis @bpscilegon.

Kondisi pemeringkatan tersebut pada akhirnya memunculkan kontras dan ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrem di dalam kelompok desil 10 itu sendiri.

[adsense]

"Kontras yang begitu tajam di dalam desil 10 itu sendiri menunjukkan betapa ekstremnya ketimpangan ekonomi di Indonesia," tulis @bpscilegon.

Di dalam kelompok desil tertinggi ini, keluarga kelas menengah dengan penghasilan jutaan rupiah per bulan bisa berada di kotak yang sama dengan konglomerat berpenghasilan miliaran hingga triliunan rupiah.

[adsense]

Menurut @bpscilegon, ini menunjukkan secara jumlah atau rasio terhadap total populasi, konglomerat di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, hanya segelintir orang di paling puncak piramida ekonomi.(*)

[adsense]

[adsense]

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, listrik PLN sering padam di wilayah Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Akibatnya, masyarakat mengeluh.

"Dalam satu hari, listrik bisa padam sebanyak 5 kali. Pemadamannya bervariasi, bisa padam dalam waktu lama, bisa juga dalam tempo 5 detik padam, kemudian hidup lagi. Mengherankan," keluh warga, Albert Saragih, Jumat (14/08/2026) di Saribudolok.

[adsense]

Pemadaman listrik PLN ini terjadi saat menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sebelumnya tidak terjadi pemadaman. Hal ini membuat warga resah dan terheran-heran.

"Kita heran ya, saat menjelang HUT RI, listrik sering padam. Padahal sebelumnya tidak ada pemadaman. Ada apa dengan PLN," kata Albert.

[adsense]

Baca Juga:

• SD 09400 Dolok Saribu Libas SD 095173 dengan Skor 3-0

"Sangat mengganggu ya. Pasalnya, pemadaman listrik tidak memandang waktu, bisa malam, siang dan pagi hari," kata Ramli.

[adsense]

Melihat keadaan itu, warga berharap kepada pihak PLN, menghentikan pemadaman listrik di Saribudolok saat menjelang HUT RI maupun saat peringatan hari kemerdekaan bangsa ini supaya aktifitas masyarakat tidak terganggu. (**)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Korem 023/Kawal Samudera, Komandan Korem (Danrem) Kolonel Inf Iwan Budiarso bersama jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Sibolga, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan diawali dengan penghormatan umum, dilanjutkan penaburan bunga dan doa bersama di makam para pahlawan.

[adsense]

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan ziarah ini sebagai wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dan gugur saat mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ziarah tidak hanya menjadi bagian dari tradisi dalam setiap peringatan hari ulang tahun satuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang kembali nilai-nilai perjuangan, patriotisme dan semangat pengabdian yang telah diwariskan para pahlawan kepada generasi penerus.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-23 PPAD, Purnawirawan TNI AD Ziarah Serentak ke TMP

‎"Kita diingatkan kembali bahwa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus mengabdi dengan tulus, profesional dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Danrem.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Metro Jaya menangkap seorang kurir ojek online (ojol) di wilayah Tenjo, Bogor, Jawa Barat. S ditangkap usai diduga membawa kabur laptop milik Sri Mulyatin (31),warga Jakarta Pusat (Jakpus).

"Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan barang pesanan yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat," tulis keterangan Instagram Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (14/8/2026) yang dilansir Detik.com.

[adsense]

Pelaku berinisial S ditangkap pada Selasa, 4 Agustus 2026 dini hari lalu. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut.

"Bersama pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti terkait, di antaranya satu buah topi, satu unit HP, serta satu buah SIM C atas nama pelaku," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Laptop dan Smartphone Diprediksi Naik, Permintaan Chip AI Jadi Pemicunya ‎

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 486 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara," tuturnya.

[adsense]

Sri Mulyatin lapor polisi setelah pesanan laptop dibawa kabur oleh oknum kurir ojek online (ojol). Laptop yang dibelinya melalui marketplace tak kunjung sampai, meski status pengiriman sudah dinyatakan 'selesai'.

Peristiwa itu bermula saat Sri membeli satu unit laptop dari sebuah toko di kawasan Mangga Dua pada Selasa (14/7). Dia memilih layanan instan agar barang cepat sampai ke rumahnya di daerah Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

[adsense]

Kecurigaan muncul saat suami Sri pulang kerja dan menanyakan keberadaan paket tersebut. Setelah dicek di aplikasi, mereka mendapati status pengiriman sudah diselesaikan oleh kurir pada pukul 12.17 WIB.

"Kebetulan yang pesen itu suami saya. Nah, berhubung suami saya di kantor lagi kerja, nah pas kita tahunya itu pas pulang suami saya gitu. Katanya, 'Paketnya udah ada belum?' gitu. 'Belum'," kata Sri kepada detikcom Sabtu (18/7).

[adsense]

"Pas dia lihat status pengirimannya, 'Lah, ini udah selesai jam 12.17 WIB'," lanjutnya.

Berdasarkan data dari pihak toko di Mangga Dua, kurir yang mengambil paket Sri diketahui bernama Sarwani. Pihak toko sempat mendokumentasikan foto kurir beserta SIM-nya saat proses penjemputan barang.

[adsense]

"Kita ada foto kurir sama SIM-nya, dapat dari toko. Karena kan kalau mau ambil paket mungkin foto dulu ya, jadi datanya ada," jelasnya

Sri kemudian mencoba menghubungi nomor driver tersebut. Namun tidak ada balasan yang diterima Sri.

[adsense]

"Kita hubungi nomor driver-nya, awalnya masih aktif. Pas kita chat, terus kita telepon, nggak diangkat. Nggak lama kemudian kita diblokir," ungkapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah gagasan yang sulit ditolak, memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup agar mampu belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam logika pembangunan jangka panjang, investasi pada gizi anak adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Namun, kebijakan publik tidak pernah dinilai hanya dari niat baiknya. Ia dinilai dari kemampuan negara menjamin bahwa setiap proses pelaksanaannya aman, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 13 Agustus 2026 menjadi pengingat yang tidak boleh diabaikan. Sejumlah siswa dari SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Swasta Bersama Berastagi mengalami gejala mual, muntah, pusing, gatal pada mulut maupun kulit, hingga sesak napas setelah mengonsumsi makanan MBG. Ratusan siswa dilaporkan menjalani penanganan medis di beberapa fasilitas kesehatan. Penyebab pasti tentu harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi resmi. Prinsip kehati-hatian wajib dijaga agar tidak terjadi penghakiman sebelum fakta ilmiah diperoleh. Namun satu hal sudah jelas: telah terjadi insiden serius yang menyangkut keselamatan anak-anak.

[adsense]

Data Kementerian Kesehatan RI yang dikutip Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa hingga 5 Oktober 2025 telah terjadi 119 kejadian keracunan pangan terkait program MBG di 25 provinsi (88 kabupaten/kota) dengan 11.660 kasus. Sementara itu, Badan Gizi Nasional melaporkan 45 kasus dengan 4.711 orang mengalami gejala keracunan sejak program berjalan. Kasus-kasus yang muncul di Bandung Barat, Yogyakarta, Semarang, Papua, dan sejumlah daerah lain menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan mengindikasikan perlunya evaluasi sistemik terhadap tata kelola produksi, distribusi, dan pengawasan makanan.

Di sinilah negara diuji. Program yang dirancang untuk menyehatkan justru dapat menjadi sumber risiko apabila sistem pengelolaannya tidak mampu menjamin keamanan pangan. Keselamatan anak tidak boleh bergantung pada keberuntungan bahwa makanan hari itu kebetulan aman dikonsumsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Generasi Putra Berastagi-Singalor Lau Juara Soeratin Cup Karo, Petra Purba Yakin Muncul Talenta Baru

Kasus Karo memiliki ironi tersendiri. Ketika satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Berastagi diluncurkan pada 2025, pemerintah daerah bersama aparat terkait telah menegaskan pentingnya kebersihan dapur, kelayakan bahan makanan, distribusi tepat waktu, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional BGN. Artinya, secara normatif standar pencegahan telah dibahas. Jika kemudian terjadi dugaan keracunan massal, maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah aturan tersedia, melainkan apakah aturan tersebut benar-benar dijalankan.

[adsense]

Dalam teori administrasi publik, kegagalan kebijakan sering kali bukan terletak pada formulasi, melainkan pada implementasi. Banyak kebijakan memiliki desain yang baik, tetapi gagal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas pelaksana, konflik kepentingan, atau buruknya koordinasi antarlembaga. MBG tampaknya sedang berhadapan dengan risiko klasik tersebut.

Jangan Cepat Menyalahkan Presiden, Tetapi Jangan Pula Membebaskan Sistem Dari Tanggung Jawab

[adsense]

Dalam setiap persoalan nasional, publik sering kali cenderung untuk mengarahkan seluruh kesalahan kepada Presiden atau Wakil Presiden. Cara pandang seperti ini terlalu sederhana dan berisiko menutupi akar persoalan yang sesungguhnya. Presiden memang memegang tanggung jawab politik tertinggi atas arah kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun Presiden tidak memasak makanan di setiap dapur SPPG, tidak membeli setiap bahan baku, dan tidak mengawasi seluruh proses distribusi secara langsung.

Karena itu, penting membedakan antara tanggung jawab kebijakan, tanggung jawab manajerial, tanggung jawab operasional, tanggung jawab pengawasan, dan tanggung jawab hukum. Apabila pengelola SPPG terbukti lalai, ia harus dimintai pertanggungjawaban. Jika pemasok menggunakan bahan yang tidak layak, maka pemasok harus diperiksa. Jika petugas pengawasan gagal menjalankan fungsi kontrol, pengawas wajib dievaluasi. Sebaliknya, apabila investigasi menunjukkan adanya kelemahan dalam desain sistem nasional, pemerintah pusat tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab politiknya.

[adsense]

Dengan demikian, kritik terhadap pelaksanaan MBG bukan berarti penolakan terhadap Presiden atau tujuan program. Kritik justru merupakan mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan publik. Jangan semua kesalahan dilemparkan kepada Presiden, tetapi jangan pula kegagalan sistemik ditutupi dengan menjadikan pelaksana di tingkat bawah sebagai satu-satunya kambing hitam.

Masalahnya Bukan Sekadar Makanan

[adsense]

MBG sesungguhnya adalah persoalan manajemen rantai pasok pangan skala nasional. Dalam satu dapur, ribuan porsi makanan dapat diproduksi setiap hari. Risiko tidak hanya muncul pada kualitas bahan baku, tetapi juga pada penyimpanan, suhu, kebersihan peralatan, kualitas air, higiene pekerja, waktu antara proses memasak dan konsumsi, pengemasan, transportasi, hingga distribusi ke sekolah.

Satu mata rantai saja gagal, dampaknya dapat menjalar kepada ratusan bahkan ribuan anak. Oleh karena itu, MBG tidak cukup dikelola sebagai program pembagian makanan. Ia harus dikelola dengan standar food safety management system yang ketat, sebagaimana diterapkan dalam industri pangan modern.

[adsense]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Demikian pula prinsip kesehatan masyarakat dalam regulasi kesehatan Indonesia menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Dalam konteks MBG, pencegahan berarti memastikan bahwa makanan aman sebelum dikonsumsi, bukan sekadar memberikan penanganan medis setelah anak jatuh sakit.

Pengawasan Tidak Boleh Reaktif

[adsense]

Pemerintah tidak perlu menghentikan MBG secara nasional hanya karena terjadi kasus keracunan. Program ini memiliki tujuan strategis yang penting. Namun pemerintah juga tidak boleh bersikap seolah-olah insiden tersebut merupakan konsekuensi yang wajar dari program besar. Keselamatan anak bukan variabel statistik yang dapat dikecilkan dengan persentase.

Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma pengawasan.

[adsense]

Pertama, pemerintah harus menerapkan zero tolerance terhadap makanan yang membahayakan anak. Setiap indikasi keracunan harus diperlakukan sebagai kejadian serius.

Kedua, audit mendadak terhadap seluruh SPPG perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah muncul korban.

[adsense]

Ketiga, setiap dapur wajib memiliki mekanisme pengambilan dan penyimpanan sampel makanan sehingga investigasi dapat dilakukan cepat dan akurat.

Keempat, perlu dibangun sistem pelacakan digital (digital traceability) yang memungkinkan setiap paket makanan ditelusuri: siapa pemasoknya, kapan dimasak, siapa penanggung jawabnya, dan sekolah mana yang menerima.

[adsense]

Kelima, tenaga pengelola dapur harus memperoleh pelatihan dan sertifikasi keamanan pangan. Mengelola ribuan porsi makanan bukan sekadar urusan memasak, melainkan urusan kesehatan publik.

Keenam, fungsi produksi dan fungsi pengawasan harus dipisahkan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

[adsense]

Ketujuh, pemerintah perlu menyediakan dashboard nasional MBG yang memuat jumlah SPPG, jumlah penerima manfaat, lokasi insiden, hasil pemeriksaan, status operasional dapur, serta sanksi yang diberikan. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah; transparansi justru membangun kepercayaan publik.

Kedelapan, mekanisme kompensasi korban harus jelas. Anak yang menjadi korban tidak boleh menanggung beban biaya kesehatan akibat kelalaian

[adsense]

penyelenggara.

Menyelamatkan MBG, Bukan Sekadar Membelanya

[adsense]

Sebagian pihak berpendapat bahwa jumlah korban keracunan masih relatif kecil dibandingkan jutaan penerima manfaat MBG. Secara statistik argumen tersebut mungkin benar, tetapi secara etika kebijakan publik ia tidak memadai. Program yang menyasar anak-anak harus memiliki toleransi risiko yang sangat rendah. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, satu kejadian yang menyebabkan anak sakit akibat makanan yang disediakan negara tetap merupakan kegagalan yang harus dijelaskan secara terbuka.

Saya mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Saya juga tidak sependapat jika setiap persoalan dijadikan alasan untuk menghentikan seluruh program. Namun saya juga tidak setuju apabila kritik terhadap pelaksanaan MBG dipersepsikan sebagai serangan terhadap pemerintah. Justru karena program ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut keselamatan generasi masa depan, maka ia harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan perbaikan.

[adsense]

Kasus di Kabupaten Karo seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar episode pemberitaan yang segera dilupakan ketika perhatian publik bergeser ke isu lain. Pertanyaan yang paling penting bukan hanya siapa yang bersalah, melainkan mengapa sistem gagal mencegah ratusan anak mengalami gangguan kesehatan. Jika pemerintah berani menjawab pertanyaan tersebut secara terbuka, memperbaiki kelemahan tata kelola, menghukum pihak yang lalai, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang, maka MBG masih memiliki peluang besar menjadi program nasional yang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh diukur hanya dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari jumlah anak yang tetap sehat setelah mengonsumsinya. Bergizi saja belum cukup; makanan harus aman. Gratis saja belum cukup; makanan harus bermutu. Program besar saja belum cukup; program harus dikelola secara akuntabel.

[adsense]

Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan negara yang berani mengakui kekeliruan, memperbaiki kelemahannya, dan memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.(Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik Timur Tumanggor sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut menggantikan Sulaiman Harahap. Dalam pelantikan tersebut, Bobby menyampaikan tiga pesan penting yang harus dijalankan Timur selama mengemban amanah sebagai Pj Sekdaprov Sumut.

Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (14/8/2026). Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan, dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

[adsense]

Tampak hadir, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Dalam arahannya, Bobby menitipkan tiga pesan penting kepada Timur Tumanggor. Pertama, menjaga kondusivitas seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut dengan memperkuat kolaborasi, khususnya antara legislatif dan yudikatif, Forkopimda, serta seluruh stakeholder di Provinsi Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Perjuangkan Tambahan TKD untuk Daerah Terdampak Bencana, Bobby Nasution Minta Kepastian Acuan Anggaran 2027

"Mohon tiga poin ini dalam anggaran ke depannya harus bisa berjalan beriringan tanpa mencederai salah satu dan hal lain," ucapnya.

[adsense]

Pesan ketiga, Bobby mengingatkan Timur untuk menjaga amanah dalam menjalankan tugas. Menurutnya, jabatan Pj Sekdaprov merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemprov Sumut melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan.

"Jaga amanah, jangan ada 'main mata'. Jangan ada korupsi anggaran, jangan ada mark up-mark up anggaran," ucapnya.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menyampaikan terima kasih kepada Sulaiman Harahap yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pj Sekdaprov Sumut. Ia mengapresiasi kinerja Sulaiman selama mengemban amanah tersebut.

"Pergantian Pj Sekda kali ini telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Timur Tumanggor yang akan melaksanakan sebagai Pj Sekda Sumut," ucapnya.

[adsense]

Timur Tumanggor diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang. (*)

[adsense]

[adsense]

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan kronologi serangan drone terhadap kapal MV Tihamah yang berisi tiga anak buah kapal (ABK) berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi saat kapal MV Tihamah yang berisi 11 ABK terdiri dari delapan WN Pakistan dan tiga WNI bersandar di Pelabuhan Al Mandab, Yaman.

[adsense]

"Insiden terjadi saat kapal sedang sandar di Pelabuhan Bab Al Mandab, Murad, Yaman," ucapnya dalam pesan singkat, Selasa (12/8/2026) malam yang dilansir Kompas.com.

Akibat serangan itu, Heni mengatakan, satu WNI mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak perlu memerlukan perawatan di rumah sakit.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Raya Padang Langkat Salurkan Bantuan Material untuk Korban Kebakaran di Sei Musam

Namun demikian, nasib satu WNI yang dikabarkan meninggal belum dapat dipastikan.

[adsense]

Saat ini, kata Heni, KBRI Muscat sedang berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh kabar resmi.

"Informasi (WNI meninggal) tersebut masih dalam proses verifikasi," ucapnya. Heni mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Muscat akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh perkembangan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

[adsense]

"Dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pelindungan bagi ketiga ABK WNI termasuk mengupayakan penanganan dan pertolongan yang diperlukan serta mempersiapkan fasilitasi kepulangan para WNI ke tanah air setelah kondisi dan situasi memungkinkan," tuturnya.

Serangan drone di Yaman Sebagai informasi, WNI yang disebut jadi korban tewas menjadi satu dari tiga anak buah kapal (ABK) yang tewas dalam serangan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu via Antara, Selasa (11/8/2026). Serangan itu dilaporkan oleh stasiun televisi terafiliasi pemerintah, Al-Jumhuriya TV, Selasa.

[adsense]

Stasiun TV itu melaporkan, serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman. Dari ketiga korban tewas, dua korban merupakan dua warga negara Pakistan, menurut laporan awal.(*)

[adsense]

[adsense]

SSB Generasi Putra Berastagi dan SSB Singalor Lau Tigabinanga keluar sebagai juara Soeratin Cup 2026 Zona Kabupaten Karo. Plt Ketua Askab PSSI Karo, Petra Jaya Purba, berharap keberhasilan kedua tim menjadi momentum bagi talenta-talenta muda Karo untuk berkembang dan bersinar di tingkat Sumatera Utara.

"Pelaksanaan Soeratin Cup di Karo dilaksanakan dengan semangat untuk mencari bibit-bibit pemain sepakbola di Karo. Banyak talenta di daerah ini. Tinggal bagaimana kita membina mereka," kata Petra Purba, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

Soeratin Cup Zona Kabupaten Karo berlangsung di Lapangan 125/Simbisa pada 12-13 Agustus 2026 dengan mempertandingkan kategori U-13 dan U-15. Pada kategori U-13, SSB Generasi Putra Berastagi menjadi juara setelah mengalahkan SSB Kanugas Kabanjahe dengan skor 2-0. Sedangkan di kategori U-15, SSB Singalor Lau Tigabinanga meraih gelar juara setelah mengalahkan SSB Generasi Putra Brastagi melalui adu penalti 4-3.

Kedua tim tersebut selanjutnya akan mewakili Kabupaten Karo pada Soeratin Cup Zona Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Batubara Terima Audiensi MPKW Sumut-Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

"Kita mencoba memberi kejutan kepada publik sepakbola Sumut. Lewat pemain muda ini kita akan harumkan nama Kabupaten Karo," ujar Julianes.

[adsense]

Sementara itu, Pelatih SSB Singalor Lau, Dedy Irawan, mengaku bahagia dengan keberhasilan timnya menjadi juara.

"Suatu kehormatan bagi tim kami untuk mewakili Kabupaten Karo di ajang Soeratin Cup Zona Sumatera Utara. Kami akan menyiapkan tim dengan sebaik-baiknya walau waktu sangat mepet," kata Dedy.

[adsense]

Soeratin Cup Zona Karo 2026 diikuti sejumlah SSB, di antaranya GIK Kabanjahe, Alef Tew Buluhnaman, Kanugas Kabanjahe, Batukarang, Kabanjahe United, Singalor Lau Tigabinanga, Generasi Putra Brastagi dan Empat Bersaudara.

Pelaksanaan turnamen mendapat respons positif dari masyarakat dan penggiat sepakbola Karo. Mei Ebenezer Sembiring, salah seorang pecinta sepakbola yang hadir di lapangan, memberikan respons positif terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Soeratin Cup menjadi kegiatan yang sangat baik bagi pembinaan sepakbola di Kabupaten Karo.

[adsense]

"Ini kegiatan yang sangat bagus bagi pembinaan sepakbola Karo," kata Mei Ebenezer Sembiring.

Sejumlah penggiat sepakbola Karo juga turut hadir menyaksikan pelaksanaan turnamen, di antaranya Aria Karma Surbakti, Panji Surianto, Taspin, Abadi Ginting, Jerry Kaban, Musa Sinulingga dan Joseph Ginting.

[adsense]

Petra Jaya Purba turut menyerahkan trofi kepada para juara didampingi para penggiat sepakbola Karo. Ia berharap kompetisi ini dapat menjadi wadah untuk menemukan lebih banyak pemain muda berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Karo di level Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaan program tersebut akan disertai perbaikan dan efisiensi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Prabowo mengatakan perbaikan gizi merupakan langkah mendasar dalam membangun sumber daya manusia. Ia menegaskan tidak ingin anak-anak Indonesia menjalani proses belajar dalam kondisi lapar.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan stunting yang masih dialami anak-anak di sejumlah daerah. Ia menyebut prevalensi stunting di beberapa tempat masih mencapai 25 persen, atau sekitar satu dari empat anak Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Kecam Korupsi MBG: Ambil Keuntungan dari Makanan Anak Disebut Biadab

Menurutnya, kondisi stunting dapat menghambat perkembangan sel dalam tubuh, termasuk sel otak, otot, dan tulang. Dampaknya, kemampuan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat terganggu.

[adsense]

"Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja dia tidak akan sanggup," ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menerima kondisi ketika satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Karena itu, program MBG dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk mengatasi persoalan tersebut.

[adsense]

"Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima ini," tegasnya.

Prabowo kemudian kembali memastikan komitmennya untuk melanjutkan program MBG. Namun, ia menekankan pelaksanaannya akan terus dievaluasi agar lebih baik dan efisien.

[adsense]

"Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," kata Prabowo. (*)

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia mengecam keras pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia.

Prabowo bahkan menyebut pelaku korupsi dalam program tersebut sebagai orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan dan tidak pantas dihormati.

[adsense]

"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya, ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Menurut Prabowo, MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, terutama dalam hal asupan gizi. Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang harus belajar dalam kondisi lapar.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Bertekad Lanjutkan MBG dengan Perbaikan dan Efisiensi

"Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar," ujarnya.

Prabowo mengakui masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup pada pagi hari. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan yang harus ditangani pemerintah.

[adsense]

[adsense]

"Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita dapati," katanya.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, Prabowo menyebut MBG menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka stunting. Ia mengungkapkan masih terdapat daerah dengan prevalensi stunting yang mencapai 25 persen.

[adsense]

"Kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen anak-anak kita," ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, stunting dapat memengaruhi perkembangan sel otak, otot, hingga tulang anak. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kemampuan anak menjalani kehidupan dan bekerja ketika dewasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif dalam 663 Hari Memimpin Indonesia

"Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja dia tidak akan sanggup," katanya.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG. Namun, ia memastikan pelaksanaannya akan terus diperbaiki agar lebih efektif dan efisien.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Masinton Ikuti Pidato Presiden RI di Sidang Tahunan MPR dari Jakarta

[adsense]

Kerja keras Kodim 0210 / TU melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 129 Tahun 2026 yang bekerja selama 30 hari, hasilnya sudah dinikmati oleh di Desa Sijarango Kecamatan Pakkat.

Kerja keras TNI yang bekerja sama dengan masyarakat selama 30 hari mulai Juli sampai Agustus 2026 telah membuahkan hasil yang signifikan dan sangat disambut baik oleh masyarakat Desa Sijarango.

[adsense]

Personel TNI dari Kodim 0210 / TU diterjunkan langsung ke Desa Sijarango melaksanakan pembangunan mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni (RLTH), pembuatan sumur bor untuk sumber air bersih, pembangunan MCK, pembukaan jalan sepanjang 5300 meter dengan lebar 8 meter dari Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ke Desa Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan, pembangunan gorong - gorong dan perbaikan gedung gereja HKBP Sijarango.

Pekerjaan yang dilaksanakan selama 30 hari tersebut telah tuntas dikerjakan oleh anggota Satgas TMMD Kodim 0210 / TU dengan progres 100 persen dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Sijarango.

[adsense]

Baca Juga:

• 2 Titik Pembangunan Gorong-gorong Program TMMD ke 129 Kodim 0210/TU Capai 100 Persen

Hasil pertanian masyarakat tidak sulit lagi untuk diangkut dari kebun karena akses jalan yang bagus sudah dibuka langsung oleh Satgas TMMD.

[adsense]

Selain itu juga, jarak tempuh perjalanan ke Kota Dolok Sanggul tidak memakan waktu yang lama untuk dilalui oleh masyarakat. Dengan dibukanya akses jalan tersebut, jarak tempuh dari Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ke Dolok Sanggul hanya memakan waktu 1 jam lamanya.

Yang mana selama ini, jarak tempuh dari Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ke Kota Dolok Sanggul harus memakan waktu selama 2,5 jam.

[adsense]

Begitu juga, pembangunan RLTH, sumur bor dan MCK sudah dirasakan dan nikmati langsung masyarakat hasilnya.

Selama proses pekerjaan di lapangan, semuanya tidak berjalan mulus. Banyak tantangan yang dihadapi oleh anggota Satgas di lapangan mulai dari kondisi cuaca ekstrem, lokasi medan yang sulit dalam proses pembukaan jalan.

[adsense]

Namun semua itu dapat terlalui. Dan semua itu tidak terlepas juga dari peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Humbahas dan masyarakat.

Selain pekerjaan kegiatan fisik, Tim Satgas TMMD ke 129 juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengobatan gratis kepada masyarakat.

[adsense]

Penyuluhan yang dilakukan yaitu, penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum , penyuluhan bahaya Narkoba dan judi online, penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis, penyuluhan KB, penyuluhan KB dan penyuluhan mengatasi stunting.

Penyuluhan tersebut juga sangat besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Di mana masyarakat mendapat perhatian khusus dari oleh Satgas TMMD yang membuka untuk membuka pola pikir masyarakat akan pentingnya penyuluhan tersebut.

[adsense]

Kini semua pelaksanaan TMMD ke 129 di Desa Sijarango telah tuntas dikerjakan oleh Kodim 0210. Semua yang telah dikerjakan oleh Satgas TMMD telah dinikmati hasilnya oleh masyarakat dan mendapat sambutan baik oleh masyarakat.

Tuntasnya pelaksanaan kegiatan TMMD ke 129 di Desa Sijarango ditutup melalui kegiatan upacara penutupan.

[adsense]

Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 129 tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Sijarango ditutup langsung oleh Inspektur Kodam 1 / Bukit Barisan, Brigjen TNI Josafath M Robert Duka pada Kamis (13/8/2026) siang.

TMMD ke 129 Tahun 2026 Kodim 0210 /TU yang dilaksanakan di Desa Sijarango mengusung tema " TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa ". Ini merupakan wujud komitmen bersama dari Kodim 0210 / TU bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Humbahas bersama masyarakat dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok serta memperkuat semangat gotong royong sebagai fondasi pembangunan daerah.

[adsense]

Berakhirnya program yang telah berlangsung selama 30 hari tersebut menandai suksesnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.

Upacara penutupan dipimpin langsung, Irdam I/BB, Brigjen TNI Josafath M. Robert Duka, SIP. CGCAE, Komandan Upacara Kasdim 0210/TU Mayor AS.Butarbutar, S.H.,M.H, dan Perwira Upacara Pabung Humbahas Letkol Cba M.Manurung

[adsense]

Penutupan TMMD ditandai dengan penandatanganan berita acara, penyerahan hasil pelaksanaan TMMD ke-129, serta pelepasan tanda peserta sebagai simbol berakhirnya program lintas sektoral yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0210/TU, Letkol Arm Kiky Hardian, S.Sos, selaku Dansatgas TMMD ke-129 melaporkan capaian hasil pembangunan yang telah dikerjakan oleh Satgas TMMD selama kurang lebih satu bulan di Desa Sijarango.

[adsense]

Dansatgas menyampaikan, kegiatan TMMD ke 129 Kodim 0210 / TU meliputi kegiatan sasaran non fisik dan kegiatan fisik.

" Kegiatan sasaran non fisik meliputi penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum , penyuluhan bahaya Narkoba dan judi online, penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis, penyuluhan KB, penyuluhan KB dan penyuluhan mengatasi stunting, " jelasnya.

[adsense]

Ia juga menerangkan, untuk sasaran kegiatan fisik meliputi pekerjaan pembukaan jalan sepanjang 5,3 Km dari Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ke Desa Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan, pembangunan 5 unit rumah tidak layak huni (RLTH), pembuatan 5 titik sumur bor, pembangunan 5 unit MCK, perbaikan gereja dan pembuatan 5 titik gorong - gorong.

Kegiatan TMMD ke 129 di Desa Sijarango melibatkan TNI AD sebanyak 129 personel, TNI AL sebanyak 5 orang, TNI AU sebanyak 5 orang, Polri sebanyak 7 orang, Pemkab sebanyak 4 orang dan masyarakat sebanyak 50 orang.

[adsense]

Inspektur Kodam I/BB, Brigjen TNI Josafath M. Robert Duka kemudian membacakan amanat Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan TMMD kali ini mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri Dari Desa yang Mencerminkan Tekad dan Semangat Sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah

" Sebagaimana kita ketahui, TMMD ini bertujuan membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, baik sasaran fisik maupun non fisik. Selain itu, TMMD juga menjadi sarana untuk semakin memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara,"demikian disampaikan dalam amanat tersebut . Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan kepercayaan kepada TNI, sehingga mampu mempercepat program pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Nasional, " jelasnya.

[adsense]

Ia menegaskan, penghargaan juga disampaikan kepada masyarakat serta seluruh Satgas TMMD ke 129 yang selama satu bulan telah bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan yang telah di programkan hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan bersama oleh masyarakat

" Tidak lupa saya menyampaikan Terimakasih kepada media cetak, online, maupun elektronik yang telah meliputi dan mempublikasikan kegiatan TMMD Ke 129 ini, sehingga gaungnya dapat diketahui masyarakat luas dan menjadi inspirasi untuk terus membangun daerah, " ujarnya.

[adsense]

Upacara penutupan TMMD tersebut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Staf Ahli Kodam I Bidang Ekonomi Kolonel Inf Lambok Sihotang, Sekda Kabupaten Humbahas Cristison Marbun, Danyon TP 955/HS Letkol Inf Samuel L. Simbolon, Pasiter Korem 023/KS Mayor Inf K. Nainggolan, Mewakili Kejari Kasubsi Intel Daniel Lumban Batu, Para Danramil/PLT Danramil Jajaran Kodim 0210/TU, Pjs Danki Kompi A 123 Rajawali Kapten Inf J.Simamora, Kapolsek Pakkat AKP J.Damanik mewakili Kapolres Humbahas, para pimpinan OPD Kabupaten Humbahas, Seluruh Masyarakat Desa Sijarango.

Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan juga menyampaikan terima kasih kepada Satgas TMMD ke 129 Kodim 0210 yang telah bekerja keras melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Sijarango.

[adsense]

" Jalan yang telah dibuka oleh Satgas TMMD dari Desa Sijarango Kecamatan Pakkat ke Pusuk 2 Hutari Kecamatan Parlilitan akan ditingkatkan ke pengaspalan, " ujarnya.

Kepala Desa Sijarango Hansy Debataraja juga menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0210 / TU yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Humbahas yang telah melaksanakan kegiatan TMMD ke 129 di Desa Sijarango ini.

[adsense]

" Kami dari masyarakat sangat merasakan pembangunan yang nyata yang telah dilaksanakan oleh TNI. Masyarakat bisa merasakan langsung kedekatan bapak - bapak dari TNI kepada masyarakat dan juga sudah bekerja keras untuk kemajuan di desa kami ini, " ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, kegiatan TMMD ini sangat besar manfaatnya bagi desanya mulai dari pembangunan RLTH, pembukaan jalan, perbaikan gereja, pembangunan MCK sampai penyuluhan kepada masyarakat.

[adsense]

" Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Dandim 0210 / TU dan Bapak Bupati Humbahas yang telah berkolaborasi melakukan TMMD di desa kami ini. Kiranya pembangunan jalan yang telah dikerjakan dapat dilanjutkan pembangunan menjadi aspal, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari atau sekitar 21 bulan sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir Antara.

[adsense]

Prabowo mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagian di antaranya, kata dia, merupakan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," kata Prabowo.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini dianggap rumit dapat mulai diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.

"Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingat kembali sumpah yang diucapkannya ketika dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Ia menegaskan sumpah tersebut menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, termasuk komitmen untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya dalam pemilu.

[adsense]

"Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya," katanya.

Prabowo kemudian menyampaikan empat pedoman utama yang menjadi dasar pemerintahannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 T

Pertama, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan inti nasional, termasuk memastikan kekayaan bangsa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketiga, pemerintah berupaya mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keempat, seluruh kebijakan diarahkan untuk kepentingan rakyat serta generasi anak dan cucu mereka.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Ia juga menyatakan belum seluruh janji yang disampaikannya kepada rakyat dapat ditunaikan.

[adsense]

"Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," kata Prabowo.

Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus memenuhi janji yang telah disampaikan kepada rakyat.

[adsense]

Baca Juga:

• Buruh SBNI 'Guncang' Gedung DPRD Sumut, Tuntut RUU Berpihak pada Buruh

Prabowo menilai Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum penting untuk menyampaikan laporan mengenai apa saja yang telah dikerjakan pemerintah, hasil yang mulai terlihat, sekaligus berbagai pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Sebelum menyampaikan pidato, Prabowo menyapa sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir, di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, Sinta Nuriyah Wahid selaku istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, para ketua umum partai politik, serta duta besar negara sahabat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]