[adsense]

Polres Dairi melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) tengah menangani laporan dugaan persetubuhan terhadap anak berinisial SRG (14), setelah menerima laporan polisi dari ibu kandung korban, Ida Wati Tarigan, pada 21 Mei 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/191/V/2026/SPKT/Polres Dairi/Polda Sumut dan terkait dugaan pelanggaran Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai persetubuhan terhadap anak.

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson Manahan Panjaitan, Selasa (23/6/2026) malam, mengatakan pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Laporan dari ibu kandung korban kami terima. Karena korban masih di bawah umur, proses penanganan terus berjalan. Saat ini kendalanya korban belum bisa menyebutkan nama pelaku. Padahal, kami sudah menyarankan agar dilakukan trauma healing dan pemeriksaan lanjutan," ujar Wilson kepada harianSIB.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Pelaku Tawuran Maut Geng Motor Dibekuk, Remaja 15 Tahun Tewas Dibacok dan Dilempari Batu

Saat itu, pelapor melihat kondisi perut anaknya membesar dan kemudian menanyakan penyebabnya. Korban mengaku telah disetubuhi, namun tidak bersedia mengungkapkan identitas pelaku.

[adsense]

"Korban memberitahukan kepada pelapor bahwa telah disetubuhi, namun tidak bersedia memberitahukan siapa pelaku yang melakukan persetubuhan. Selanjutnya pada 21 Mei 2026 pelapor bersama korban membuat laporan ke Polres Dairi. Itulah kendala yang kami temukan dalam penanganan kasus ini," katanya.

Wilson menjelaskan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dairi telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, mulai dari penerbitan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Dairi, hingga pemeriksaan lokasi kejadian.

[adsense]

"Kami telah melakukan olah TKP bersama Kepala Dinas PPA Kabupaten Dairi, dr Nita Sitohang, memeriksa pelapor, korban serta sejumlah saksi, dan terus berkoordinasi terkait kondisi kesehatan serta kehamilan korban," ungkapnya.

Selain itu, polisi juga melakukan pemantauan bersama Dinas PPA untuk memastikan pendampingan terhadap korban berjalan dengan baik.

[adsense]

Namun hingga kini, korban masih belum bersedia mengungkap identitas pelaku maupun menempati rumah aman yang disediakan Dinas PPA Kabupaten Dairi.

"Hingga saat ini korban tidak bersedia memberitahukan siapa pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadapnya, serta tidak bersedia dimasukkan ke rumah aman milik Dinas PPA," ujar Wilson.

[adsense]

Ia menambahkan, penyidik telah menyusun rencana tindak lanjut berupa gelar perkara guna mencari titik terang dalam pengungkapan kasus tersebut.

"Kami akan melaksanakan gelar perkara. Semoga nantinya ditemukan titik terang sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Sekali lagi, semua laporan yang disampaikan masyarakat kami terima dan layani sesuai ketentuan," katanya.

[adsense]

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan Polres Dairi bersama Dinas PPA Kabupaten Dairi terus melakukan pendampingan terhadap korban untuk mendukung pengungkapan perkara. (**)

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus enam pelaku tawuran maut antar geng motor yang menewaskan seorang remaja berinisial MH (15) di Jalan Setia, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Deliserdang. Seluruh pelaku ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Korban sebelumnya ditemukan tewas di dalam gorong-gorong dengan kondisi tubuh berlumuran darah usai tawuran yang melibatkan sekitar 200 anggota geng motor, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

[adsense]

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis didampingi Kanit Pidum Iptu M Hafiz, Selasa (23/6/2026), menjelaskan keenam pelaku yang diamankan masing-masing Rasyha Yudistira (19), Gilang Ramadhan (21), Indigo Laurens (18), Reinhard Dionisius Samosir (18), MOHH (17), dan FT (17).

"Jasad korban kita bawa ke RS Bhayangkara sembari kita melakukan penyelidikan mengejar para pelaku tawuran," ujar Adrian Risky di Mapolrestabes Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Bantu Rumah Layak Huni di Kutalimbaru

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap MOHH di Jalan Jati II. Pelaku mengaku dua kali melempar korban menggunakan batu.

[adsense]

Petugas selanjutnya mengamankan Rasyha dan Gilang di kediamannya di Jalan Priok Gang Waspada, Kecamatan Medan Petisah.

"Pelaku Rasyha mengaku melempar korban dengan batu dan pelaku Gilang menendang kaki serta lutut korban sebanyak dua kali," kata Adrian.

[adsense]

Pengembangan berikutnya mengarah kepada Indigo Laurens yang ditangkap di Jalan Mistar Gang Johar. Polisi menyebut pelaku memiliki peran paling fatal dalam aksi tersebut.

"Pelaku ini menebas punggung korban sebanyak dua kali menggunakan senjata tajam," ungkapnya.

[adsense]

Kasat Reskrim menjelaskan, tawuran tersebut telah direncanakan dan disebut para pelaku sebagai ajang "Big Match" antar geng motor. Kelompok SL yang bergabung dengan SKM dan Towaga berkumpul di kawasan Kuburan Cina, Delitua, sebelum bergerak menyerang geng motor NKB.

Karena kalah jumlah, kelompok NKB terdesak. Dalam situasi itu, korban tertinggal dari rombongannya dan ditabrak menggunakan sepeda motor hingga terjatuh.

[adsense]

Setelah terjatuh, korban menjadi sasaran pengeroyokan. Para pelaku melempari korban dengan batu dan menebasnya menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia.

"Tawuran ini menunjukkan eksistensi dan kekuatan, siapa yang paling kuat. Makanya mereka menyebut tawuran ini sebagai Big Match," ujar Adrian.

[adsense]

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau doff, enam unit telepon seluler, dua batang kayu, dua busur panah, dan tiga potong kayu yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut.

Para tersangka dijerat Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 262 Ayat (4) jo Pasal 466 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

[adsense]

Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam tawuran maut tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Iran dan Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan teknis dalam perundingan yang berlangsung di Swiss. Salah satu hasil utama pembicaraan tersebut adalah pembentukan empat kelompok kerja yang akan membahas isu nuklir, pencabutan sanksi, pembangunan ekonomi, serta mekanisme pemantauan dan implementasi kesepakatan. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump tetap melontarkan ancaman terhadap Teheran.

Media pemerintah Iran, IRNA, melaporkan, kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja Penghentian Sanksi, Urusan Nuklir, Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Pemantauan dan Implementasi.

[adsense]

Informasi itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, pada Selasa (23/6/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan, Selat Hormuz akan tetap berada di bawah pengelolaan Republik Islam Iran sesuai hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan usai putaran pertama perundingan Iran-AS di Swiss yang digelar sehari sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Besok, PT Pos Barus Akan Cairkan Dana Stimulan Ekonomi dan Jadup

"Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran sesuai dengan hukum internasional," ujar Ghalibaf seperti dikutip IRNA.

[adsense]

Dalam video yang diunggah ke akun Telegram pribadinya, Ghalibaf menyebut hasil perundingan tersebut sebagai "pencapaian yang baik", meskipun ia mengakui proses diplomasi masih berada pada tahap awal dan memerlukan upaya lanjutan.

Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan menangguhkan sementara sebagian sanksi terhadap sektor minyak Iran setelah Wakil Presiden JD Vance menyatakan Teheran bersedia menerima kembali inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

[adsense]

Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi Iran untuk memperoleh keringanan sanksi tambahan dari Washington serta pencairan sejumlah aset yang selama ini dibekukan.

Meski demikian, Teheran menegaskan, pembicaraan di Swiss tidak mencakup negosiasi baru terkait program nuklirnya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan negaranya tidak membuat komitmen baru dalam perundingan tersebut.

[adsense]

Baghaei menambahkan, kerja sama Iran dengan IAEA akan tetap berlangsung sesuai prosedur yang berlaku, dengan persetujuan parlemen dan keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. (*)

[adsense]

[adsense]

Puluhan pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan di trotoar depan Taman Cadika, Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Selasa (23/6/2026), meski sebelumnya telah ditertibkan oleh petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.

Para pedagang diketahui kembali membuka lapak sehari setelah penertiban dilakukan. Kondisi tersebut membuat upaya penegakan ketertiban di kawasan itu belum memberikan hasil maksimal.

[adsense]

Salah seorang pedagang jajanan mochi, Taufik (22), mengaku memahami larangan berjualan di atas trotoar. Namun, menurutnya, keterbatasan pilihan pekerjaan dan lokasi usaha membuat mereka kembali berjualan di tempat yang sama.

"Kami terpaksa kembali lagi jualan di tempat ini, karena kami tidak punya pekerjaan lain sementara keluarga kami harus tetap makan," ujar Taufik saat ditemui di lokasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Jeruk Berastagi dan Pir Madu Naik di Pasar Medan Johor, Permintaan Tetap Tinggi

Ia menambahkan, lokasi di depan Taman Cadika dianggap strategis karena ramai pengunjung dan dilalui banyak kendaraan. Selain itu, para pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya sewa untuk berjualan di kawasan tersebut.

Keberadaan lapak PKL di trotoar dinilai mengganggu fungsi fasilitas umum karena sebagian pedagang menempatkan meja dan kursi di jalur pejalan kaki. Aktivitas itu juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

[adsense]

[adsense]

Selain itu, aktivitas berjualan di trotoar, drainase maupun badan jalan dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Medan Johor, M. Hafiz, mengatakan pihak kecamatan telah berulang kali memberikan imbauan dan melakukan pembinaan kepada para pedagang agar tidak berjualan di lokasi tersebut.

[adsense]

"Kami sebagai pihak kecamatan sudah melakukan diskusi dan menawarkan pembinaan lebih lanjut kepada pedagang agar mereka dibina sebagai pelaku UMKM, memiliki perizinan usaha (NIB) agar mudah untuk pendataan dan diberdayakan saat ada acara untuk UMKM," kata Hafiz.

Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat berdagang, namun aktivitas usaha harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas umum.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Orang Gelar Aksi di Kantor Bupati Deliserdang Dukung Program MBG

"Kalau untuk tetap berjualan di atas trotoar depan Taman Cadika itu memang tidak bisa kami beri izin. Tetapi karena mereka balik lagi berjualan di tempat itu, tetap kami pantau dan terus bersosialisasi dengan mereka agar benar-benar memahami peraturan dan menaatinya," ujarnya.

Hafiz menambahkan, pihak kecamatan telah mendirikan posko pemantauan di sekitar lokasi guna mengawasi aktivitas PKL sekaligus meminimalkan potensi kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya tidak melarang masyarakat untuk berdagang. Namun aktivitas tersebut harus mematuhi aturan zonasi, menjaga estetika, serta tidak mengambil alih hak pejalan kaki atau menimbulkan kemacetan," katanya.

Pemerintah Kecamatan Medan Johor menyatakan akan terus melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada para pedagang sembari mengawasi kawasan Taman Cadika agar fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki tetap terjaga. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• 13 Siswa SMK Swasta Al Washliyah 2 Perdagangan Ikuti PKL di Jakarta dan Bandung

[adsense]

Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat (30), pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya berinisial YTR (29) selama tiga tahun. Pelaku diamankan di wilayah Majalaya, Jawa Barat, setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan membenarkan penangkapan tersebut.

[adsense]

"Sudah di Majalaya," ujar Rudi kepada wartawan, Selasa (23/6/2026), sebagaimana diberikan Detikcom.

Sebelumnya, Rudi menjenguk korban yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter forensik, korban mengalami sejumlah luka serius dan kerusakan pada beberapa organ tubuh akibat dugaan kekerasan yang dilakukan pelaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengusaha THM Ditangkap di Bandung, BNNP Sumut Musnahkan Narkoba Hasil Ungkap Empat Kasus

Di sisi lain, warga sekitar tempat kos pasangan tersebut mengaku tidak mengetahui kondisi korban yang sebenarnya. Istri penjaga kos, Mulyati, mengatakan, YTR hampir tidak pernah terlihat keluar kamar selama tinggal di lokasi tersebut.

[adsense]

Menurutnya, pelaku justru lebih sering keluar untuk membeli makanan atau keperluan lainnya. Setiap kali meninggalkan kamar, korban disebut selalu dikunci dari luar.

"Pelaku sering keluar untuk beli nasi atau keperluan lain. Kalau keluar, kamar selalu dikunci. Mungkin dia takut ada orang yang masuk atau mengetahui keberadaan korban," ujar Mulyati.

[adsense]

Mulyati juga mengungkapkan, selama tinggal di kos, Taufik mengaku bekerja sebagai debt collector dan berasal dari Nagreg, Kabupaten Bandung. Pelaku juga pernah menyebut korban tidak mendapat perhatian dari keluarganya.

Kasus ini kini masih didalami penyidik untuk mengungkap seluruh rangkaian tindak kekerasan yang dialami korban selama bertahun-tahun. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Aguinaldo Marbun.

Tindakan tersebut dilakukan setelah Kejagung menerima laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Intelijen.

[adsense]

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan, hasil pendalaman awal menemukan indikasi pelanggaran prosedur serta ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas oleh kedua pejabat tersebut.

"Memang benar, tim Intelijen sudah melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan dan salah satu Kasi-nya juga, karena adanya laporan dari masyarakat," ujar Anang kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Terkait Dugaan Korupsi Program MBG

"Setelah ditindaklanjuti oleh tim Intelijen, diduga cukup kuat adanya pelanggaran yang tidak sesuai prosedur, tidak profesional dalam menangani pekerjaan. Ada conflict of interest," jelasnya.

[adsense]

Anang menuturkan, pengamanan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara langsung terhadap keduanya. Saat ini, tim Intelijen Kejagung masih melakukan pendalaman guna mengumpulkan fakta dan bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut.

"Diamankan. Artinya ada pemeriksaan langsung. Sekarang masih didalami oleh tim Intelijen," katanya.

[adsense]

Terkait kemungkinan sanksi maupun proses hukum lanjutan, Anang menegaskan Kejagung masih menunggu hasil akhir pemeriksaan. Jika pelanggaran yang ditemukan hanya bersifat etik, penanganannya akan diserahkan kepada bidang pengawasan.

Namun apabila ditemukan unsur pidana, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

[adsense]

"Kalau hasilnya pelanggaran etik, akan diserahkan ke pengawasan. Kalau memang ada proses pidananya, diserahkan ke Jampidsus," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

​Transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia kini memasuki fase krusial yang menuntut adaptasi mendalam terhadap dinamika birokrasi global yang serba cepat, transparan, dan berbasis kompetensi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina manajemen ASN menavigasi perubahan paradigma ini dengan fokus utama pada penguatan sistem merit dan optimalisasi peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Upaya ini merupakan lompatan strategis memastikan birokrasi Indonesia bertransformasi menjadi mesin penggerak pembangunan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan hukum utama, guna menghapus praktik nepotisme serta memastikan mekanisme rekrutmen dan pengembangan karier sepenuhnya berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terukur.

[adsense]

​Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH menekankan bahwa transformasi manajemen ASN saat ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya mendasar untuk membangun budaya birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Menurut Prof. Zudan, penerapan sistem merit yang ketat adalah harga mati bagi profesionalisme ASN, di mana setiap kebijakan mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi harus berpijak pada data talent management yang akurat dan transparan. Kepala BKN menegaskan bahwa melalui UU Nomor 20 Tahun 2023, BKN memiliki otoritas yang lebih kuat untuk memastikan sistem merit dijalankan secara konsisten di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, demi menciptakan birokrasi yang lincah dan berintegritas di seluruh lini pelayanan publik.

​Penguatan sistem merit menjadi tulang punggung transformasi ini. Sistem merit, dalam esensinya, merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan adil tanpa diskriminasi. BKN menyadari fondasi birokrasi yang kokoh harus dibangun di atas prinsip meritokrasi murni. Dalam kerangka kerja baru, BKN memperketat pengawasan terhadap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mutasi, promosi, hingga pengembangan kompetensi melalui instrumen objektif seperti Talent Pool dan Talent Management. Langkah ini krusial mengingat tantangan birokrasi ke depan menuntut efisiensi tinggi. Integrasi sistem informasi manajemen ASN mutakhir memungkinkan BKN memetakan potensi dan kompetensi setiap individu secara presisi.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara Capai Rp2.500 Triliun per Tahun, Akui Gaji Guru dan PNS Masih Rendah

​Sejalan dengan penguatan sistem merit, optimalisasi PPPK menjadi narasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik. Regulasi terbaru memberikan ruang gerak lebih luas bagi PPPK untuk berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai pendidikan, kesehatan, hingga tenaga teknis spesialis. Optimalisasi PPPK bukan semata solusi mengatasi masalah tenaga honorer, melainkan strategi strategis menarik tenaga profesional dari berbagai latar belakang untuk masuk ke dalam sistem birokrasi. Skema perjanjian kerja berbasis pencapaian target kinerja tertentu memproyeksikan PPPK sebagai katalisator akselerasi capaian program pemerintah. BKN memastikan proses rekrutmen PPPK berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata organisasi, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja tanpa ukuran kebutuhan yang jelas.

[adsense]

​Ahli tata kelola pemerintahan menekankan bahwa transformasi birokrasi yang sukses memerlukan pergeseran dari budaya kerja berorientasi aturan menuju budaya berorientasi hasil. Komitmen BKN dalam memperkuat sistem merit dan mengoptimalkan PPPK adalah manifestasi nyata dari pergeseran tersebut. Akademisi menyoroti bahwa tanpa sistem merit yang kuat, profesionalisme akan sulit dicapai. Kewenangan lebih besar kepada BKN dalam mengawasi implementasi sistem merit secara nasional diharapkan menciptakan standarisasi kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah menjadi kunci. BKN kini bertransformasi menjadi katalisator perubahan yang aktif memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta penegakan regulasi bagi instansi yang masih lambat mengadopsi prinsip meritokrasi.

[adsense]

​Tujuan utama transformasi ini adalah menciptakan birokrasi yang lincah dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Manfaat yang diharapkan sangat luas, baik bagi organisasi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Bagi organisasi, transformasi ini menjamin tersedianya ASN yang kompeten, produktif, dan memiliki etika kerja tinggi, sehingga setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan presisi yang tinggi. Bagi para ASN, sistem merit memberikan kepastian karier dan ruang pengembangan yang lebih adil; tidak ada lagi "langit-langit kaca" bagi mereka yang berprestasi meraih posisi tertinggi. Sementara bagi masyarakat, dampak yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan terukur. Ketika manajemen SDM birokrasi dikelola secara profesional melalui sistem merit, output yang dihasilkan otomatis mencerminkan kualitas SDM yang mengelolanya. Ini adalah rantai kausalitas positif dalam perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

​Dampak transformasi manajemen ASN terhadap kepegawaian nasional sangat fundamental dan bersifat jangka panjang. Secara makro, hal ini meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dengan mengoptimalkan PPPK, pemerintah dapat mengisi celah kritikal di berbagai bidang pembangunan yang membutuhkan keahlian spesifik tanpa terbebani skema pensiun permanen, sehingga memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih baik bagi negara. Namun, implementasi ini tentu tidak lepas dari tantangan. Resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala utama, terutama di lingkungan birokrasi daerah yang masih memiliki kultur kepemimpinan lokal yang cukup kuat. Oleh karena itu, penguatan peran BKN dalam pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi instansi yang melanggar prinsip sistem merit menjadi langkah yang tidak bisa ditawar lagi. BKN harus memastikan instrumen digitalisasi manajemen ASN, seperti Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), beroperasi secara optimal guna meminimalkan intervensi manusia dalam proses krusial seperti mutasi dan promosi jabatan.

[adsense]

​Transformasi ini juga menuntut perubahan cara pandang terhadap pengembangan kompetensi. Dahulu pendidikan dan pelatihan lebih bersifat administratif dan seremonial, namun di bawah komitmen BKN, pengembangan kompetensi kini harus berbasis pada kebutuhan organisasi. Setiap ASN harus terus belajar guna menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama di era kecerdasan buatan dan digitalisasi birokrasi. Optimalisasi PPPK juga membawa tantangan dalam hal harmonisasi budaya kerja antara PNS dan PPPK. BKN berperan aktif membangun ekosistem kerja inklusif, di mana perbedaan status kepegawaian tidak menjadi penghalang bagi kolaborasi lintas fungsi. Fokus BKN pada penguatan nilai dasar ASN "BerAKHLAK" menjadi perekat penting dalam menyatukan seluruh elemen ASN di Indonesia, apapun status kontrak kerjanya, di bawah semangat pelayanan publik yang seragam.

​Lebih jauh lagi, sistem merit yang diperkuat oleh BKN akan mendorong terciptanya kaderisasi kepemimpinan nasional yang lebih sehat. Dengan adanya sistem talenta yang transparan, BKN dapat memprediksi dan menyiapkan calon pemimpin masa depan birokrasi sejak dini. Ini meminimalisir risiko terjadinya kekosongan jabatan atau penempatan pejabat yang tidak kompeten, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas pembangunan. Optimalisasi PPPK juga membuka pintu bagi para praktisi, akademisi, dan profesional sektor swasta untuk mengabdi kepada negara dengan skema yang lebih fleksibel, yang pada gilirannya akan memperkaya dinamika birokrasi dengan perspektif-perspektif baru yang inovatif. Inilah esensi dari transformasi: membangun ekosistem birokrasi yang dinamis, adaptif, dan mampu merespons setiap tantangan zaman dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

[adsense]

​Komitmen BKN harus didukung oleh integrasi regulasi yang harmonis antara berbagai lembaga terkait, termasuk pengelolaan fiskal kepegawaian oleh Kementerian Keuangan. Sinergi lintas lembaga memastikan setiap kebijakan kepegawaian tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari ekosistem tata kelola nasional yang utuh. BKN, sebagai lokomotif transformasi, harus terus berinovasi dalam penyediaan data dan layanan kepegawaian berbasis data agar pengambilan kebijakan di tingkat nasional dapat dilakukan dengan akurat dan tepat sasaran. Digitalisasi manajemen ASN yang digalakkan BKN bukan sekadar tentang perpindahan media dari kertas ke layar, melainkan tentang transformasi proses bisnis yang memungkinkan birokrasi bekerja dengan kecepatan yang dibutuhkan di abad ke-21.

​BKN diharapkan untuk terus memperkuat kapasitas dalam melakukan audit kepegawaian. Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memberikan bimbingan agar setiap instansi pemerintah dapat memenuhi standar meritokrasi yang telah ditetapkan. Optimalisasi PPPK juga memerlukan ketelitian dalam menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang benar-benar riil. Kesalahan dalam perencanaan kebutuhan akan berimplikasi pada ketidakefisienan anggaran dan penempatan pegawai yang tidak efektif. Oleh karena itu, BKN mendorong setiap instansi untuk melakukan perencanaan SDM secara strategis, yang menghubungkan rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun nasional dengan kebutuhan sumber daya manusia yang spesifik dan terukur.

[adsense]

​Dampak dari sistem merit dan optimalisasi PPPK ini akan terasa secara nyata dalam peningkatan Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia di mata internasional. Ketika masyarakat merasakan pelayanan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat tajam. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberlanjutan pembangunan nasional. BKN dengan segala instrumennya berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut melalui manajemen ASN yang berintegritas. Penguatan sistem merit secara konsisten, ditambah dengan optimalisasi PPPK yang profesional, adalah resep yang tepat untuk membawa birokrasi Indonesia keluar dari jebakan rutinitas administratif menuju birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

​Transformasi ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari BKN, tetapi juga dari seluruh pimpinan instansi pemerintah dan seluruh ASN di tanah air. Penting bagi setiap ASN untuk menyadari bahwa mereka adalah bagian dari entitas yang lebih besar yang sedang berusaha melakukan pembenahan diri secara fundamental. Sistem merit bukan untuk membatasi, melainkan memberikan kepastian dan penghargaan bagi mereka yang benar-benar berdedikasi dan memiliki kompetensi. Optimalisasi PPPK bukan untuk menggantikan peran PNS, melainkan untuk memperkuat formasi tim birokrasi dengan menghadirkan talenta-talenta terbaik dari berbagai bidang keahlian. Dengan sinergi, konsistensi, dan keberanian untuk melakukan perubahan, visi Indonesia Emas melalui birokrasi kelas dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. BKN, melalui langkah-langkah transformatifnya, telah meletakkan landasan yang kokoh bagi arah manajemen kepegawaian nasional di masa depan, di mana kualitas, profesionalisme, dan efisiensi menjadi nafas utama dalam setiap kerja birokrasi. Keberhasilan transformasi ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, sebuah sistem birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman dengan keunggulan kompetensi dan keteguhan integritas yang tak tergoyahkan.

[adsense]

​Dampak positif lainnya dari transformasi ini adalah terciptanya iklim kerja yang lebih kompetitif namun tetap sehat. Dengan adanya transparansi dalam sistem merit, setiap ASN terdorong untuk terus meningkatkan kapabilitas dirinya. Kompetisi yang terbangun bukan lagi kompetisi untuk mendekati pemegang kekuasaan, melainkan kompetisi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. BKN memfasilitasi hal ini dengan menyediakan instrumen penilaian kinerja yang lebih transparan dan berbasis data, sehingga setiap prestasi dapat tercatat dengan baik dan menjadi basis bagi pengembangan karier. Optimalisasi PPPK juga memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan komposisi tenaga kerja mereka dengan dinamika tuntutan pelayanan publik yang berubah sewaktu-waktu. Misalnya, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknologi informasi atau kebijakan publik yang spesifik dapat segera dipenuhi melalui skema PPPK tanpa harus melalui proses rekrutmen CPNS yang biasanya memakan waktu lebih lama.

​Transformasi ini juga secara tidak langsung memperkuat sistem pengawasan internal birokrasi. Dengan sistem merit yang mapan, potensi intervensi yang tidak profesional dalam mutasi atau promosi akan semakin tereduksi. Pengawasan yang dilakukan oleh BKN, didukung dengan teknologi informasi yang mumpuni, akan mendeteksi dini setiap anomali dalam pengelolaan ASN. Hal ini menciptakan kultur birokrasi yang lebih bersih dan anti-korupsi. Dalam jangka panjang, birokrasi yang meritokratis akan mampu meminimalkan biaya sosial dan ekonomi yang muncul akibat inefisiensi pelayanan publik. Masyarakat akan mendapatkan layanan yang jauh lebih berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

[adsense]

​Komitmen BKN dalam memperkuat sistem merit dan optimalisasi PPPK merupakan refleksi dari kesadaran akan pentingnya efisiensi birokrasi sebagai pendorong utama kemajuan nasional. Transformasi ini menyentuh sendi-sendi paling dasar dalam organisasi pemerintah. Jika sistem merit adalah jiwa dari birokrasi, maka PPPK adalah otot yang memberikan kekuatan untuk bergerak lebih cepat dan tangkas. Keduanya harus selaras dan berjalan beriringan agar tujuan transformasi dapat tercapai dengan optimal. Seluruh instrumen regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis BKN, telah dirancang untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan manajemen ASN yang modern. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa semangat perubahan ini menular ke seluruh lini birokrasi, dari level pimpinan tertinggi hingga staf operasional di pelosok daerah yang paling terpencil sekalipun.

​Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam pelaksanaan sistem merit di tengah perubahan konstelasi politik dan kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional. BKN harus tetap independen dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip meritokrasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen ASN. Independensi ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan sistem merit. Apabila sistem merit dapat dijaga integritasnya, maka birokrasi Indonesia akan memiliki daya tahan kuat terhadap berbagai tekanan politik maupun ekonomi. Transformasi manajemen ASN yang sedang dijalankan bukan sekadar proyek tahunan, melainkan sebuah perubahan mendasar yang akan mendefinisikan wajah birokrasi Indonesia untuk dekade-dekade mendatang. Dengan komitmen yang kuat dari BKN serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, masa depan birokrasi Indonesia yang profesional dan berintegritas bukanlah utopia, melainkan realitas yang sedang kita bangun bersama hari ini, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih melayani.

[adsense]

​Secara komprehensif, apa yang diupayakan BKN saat ini adalah sebuah ikhtiar besar untuk membangun martabat profesi ASN. Dengan menempatkan meritokrasi di posisi tertinggi, BKN sedang membangun kehormatan bagi setiap individu yang mengabdi kepada negara. Pengakuan atas kinerja dan kompetensi, serta perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil, adalah hak setiap ASN yang harus dijamin oleh negara melalui mekanisme manajemen yang profesional. Sebaliknya, setiap ASN juga dituntut untuk memberikan dedikasi penuh dan terus mengembangkan diri agar relevan dengan kebutuhan zaman. Hubungan timbal balik yang sehat ini adalah kunci dari manajemen SDM yang unggul. Optimalisasi PPPK menjadi pelengkap yang sempurna dalam skema ini, memberikan kelincahan yang dibutuhkan birokrasi untuk merespons kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Transformasi ini adalah tentang menata kembali fondasi kepegawaian nasional agar menjadi lebih solid, lebih lincah, dan lebih adaptif, sehingga mampu mengantarkan bangsa ini mencapai cita-citanya di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Kita sedang menyaksikan transformasi besar dalam sejarah kepegawaian Indonesia, sebuah perubahan yang akan tercatat sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

​Penting untuk ditekankan kembali bahwa transformasi ini tidak akan berhenti pada perubahan regulasi atau sistem semata. Transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika pola pikir dari setiap ASN berubah dari mentalitas dilayani menjadi mentalitas melayani. Sistem merit dan optimalisasi PPPK yang dijalankan oleh BKN hanyalah alat untuk mendukung perubahan mentalitas tersebut. Dengan dukungan lingkungan kerja yang meritokratis, diharapkan ASN akan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan transformasi manajemen ASN ini akan diukur dari seberapa besar dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. BKN sebagai garda terdepan pengelola manajemen ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk terus mengawal proses ini hingga mencapai titik tujuan, yaitu birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini memang tidak mudah dan akan terus menghadapi tantangan, namun dengan komitmen yang teguh dan kerja keras yang berkelanjutan, transformasi ini akan membawa perubahan nyata bagi masa depan birokrasi kita. Transformasi bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi bangsa yang ingin terus melangkah maju menuju kejayaan dan kemakmuran di masa depan. (Penulis adalah Kepala BKPSDM Humbang Hasundutan)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Reskrim Polsek Tanjungbalai Selatan (TBS) Polres Tanjungbalai berhasil meringkus seorang pria berinisial TP alias Ganda (42), warga Jalan T Amir Hamza Kota Tanjungbalai karena membobol rumah kosong milik Gerda Br Sitompul yang berlokasi di Jalan Amir Husin Kelurahan Perwira Kecamatan TBS Kota Tanjungbalai.

Kapolsek TBS AKP Herwin SH kepada harianSIB.com, Selasa (23/6/2026) menjelaskan aksi pembobolan tersebut pertama kali diketahui oleh menantu korban Rinto Juliper Sihombing pada Minggu (29/3/2026) sore, saat datang untuk mengecek rumah atas saran dari pihak keluarga.

[adsense]

Adapun dari keterangan yang diperoleh lanjut AKP Herwin SH, Rinto terkejut melihat pintu belakang rumah, jeruji besinya, puluhan keping papan kayu meranti, kayu broti, pintu, lemari pakaian, triplek, hingga 50 lembar seng telah hilang.

" Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian total mencapai Rp 19.800.000 dan Rinto pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek TBS," ucap AKP Herwin SH.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Tanjungbalai Pimpin Sertijab Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai

AKP Herwin SH juga menerangkan bahwa dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui semua perbuatannya dan telah melakukan pencurian di rumah tersebut sebanyak empat kali.

[adsense]

" Pelaku juga mengaku telah menjual barang-barang hasil curiannya kepada beberapa orang, termasuk ke tukang loak (botot). Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang warga yang membeli kayu hasil curian tersebut, yakni H dan U, beserta belasan keping papan kayu meranti dan kayu broti sebagai barang bukti," ucap AKP Herwin SH.

AKP Herwin SH juga menerangkan bahwa dari pelaku selain material kayu, petugas juga menyita satu buah tang bergagang merah yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

[adsense]

" Saat ini, pelaku beserta dua orang pembeli barang curian dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek TBS guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan TP pelaku pembobol dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan (curat) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," pungkas AKP Herwin SH. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidik menegaskan setiap pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi terkait perkara tersebut dapat dimintai keterangan sebagai saksi.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang menyebut adanya dugaan keterlibatan seseorang berinisial NSD dalam perubahan nama-nama yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

[adsense]

Menurut Syarief, penyidik tidak mendasarkan pengusutan perkara hanya pada satu keterangan saksi. Proses penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai alat bukti yang saling menguatkan.

"Alat bukti yang kami dapat atau kami cari tidak bergantung pada satu keterangan saja. Ada keterangan saksi, barang bukti elektronik, dokumen, hingga keterangan ahli. Jadi kami tidak bergantung kepada satu orang saja," kata Syarief di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026), seperti dilansir Detikcom.

[adsense]

Ia menjelaskan, setiap langkah pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru, dilakukan berdasarkan alat bukti yang terus dikumpulkan penyidik.

Syarief juga menegaskan, Nanik S Deyang berpotensi diperiksa apabila dinilai memiliki informasi yang dapat membantu mengungkap perkara. Namun, ia menekankan bahwa status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.

[adsense]

"Semua orang yang mengetahui, mengalami, atau dapat menerangkan adanya tindak pidana berpotensi diperiksa sebagai saksi. Tetapi diperiksa sebagai saksi belum tentu berarti melakukan penyimpangan," ujarnya.

Meski demikian, Kejagung belum dapat memastikan kapan pemeriksaan terhadap Nanik akan dilakukan. Menurut Syarief, pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan dan perkembangan penyidikan yang masih berlangsung.

[adsense]

"Semua pihak yang mengetahui atau mengalami peristiwa yang sedang kami selidiki akan kami pertimbangkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi sesuai kebutuhan penyidikan," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, jajaran Polres Padang Lawas (Palas) menggelar sejumlah kegiatan sosial, Senin (22/6/2026), mulai dari anjangsana ke rumah purnawirawan dan warakawuri hingga pemberian tali asih kepada anak-anak anggota Polri yang berprestasi.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto SIK bersama Ketua Bhayangkari Cabang Palas Ny. Ella Dodik didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bhayangkari mengunjungi sejumlah purnawirawan dan keluarga besar Polri di wilayah hukum Polres Palas.

[adsense]

Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengunjungi rumah warakawuri almarhum Aipda Amnul Haji Harahap serta kediaman purnawirawan Ipda Parluhutan Tampubolon. Pada kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bingkisan dan cendera mata sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada institusi Polri.

AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan kegiatan anjangsana merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian kepada para purnawirawan dan keluarga besar Polri yang telah berjasa dalam perjalanan institusi.

[adsense]

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi refleksi bagi anggota Polri yang masih aktif, tetapi juga kesempatan untuk menghargai dedikasi para senior yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Kami berharap hubungan kekeluargaan antara anggota Polri dan para purnawirawan tetap terjalin dengan baik. Kehadiran kami merupakan bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada Polri," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

TALI ASIH : Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto menyerahkan tali asih kepada anak anggota Polri berprestasi pada rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 di Aula Bhayangkari Polres Palas, Senin (22/6/2026). (Foto: Dok/Humas)

[adsense]

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Palas didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Palas. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap prestasi akademik yang telah diraih para penerima.

Kapolres berharap bantuan itu dapat menjadi motivasi bagi anak-anak anggota Polri untuk terus meningkatkan prestasi, memperkuat karakter, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa mendatang.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Palas Ny. Ella Dodik mengatakan perhatian kepada purnawirawan, warakawuri, maupun anak-anak anggota Polri merupakan bagian dari semangat kebersamaan dalam keluarga besar Polri.

Menurutnya, nilai utama dari kegiatan tersebut bukan terletak pada besarnya bantuan yang diberikan, melainkan sebagai wujud kepedulian dan silaturahmi yang terus dijaga.

[adsense]

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari berbagai agenda sosial yang disiapkan Polres Palas dalam menyambut puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya kebocoran kekayaan negara menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik. Menurutnya, kerugian negara akibat kebocoran tersebut mencapai sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan, keterbatasan anggaran negara tidak terlepas dari praktik penyalahgunaan dan kebocoran kekayaan negara yang selama ini terjadi.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya tidak ada, diambil terus," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

"Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar dolar AS tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaku terkejut dan prihatin setelah mengetahui besarnya kekayaan negara yang hilang selama bertahun-tahun. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk diperbaiki.

"Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama," katanya.

[adsense]

Prabowo menegaskan, dirinya berkomitmen menjaga kekayaan negara dan memastikan seluruh sumber daya nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Penyetaraan Pendidikan bagi narapidana bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Tunas Muda Cakrawala di Aula Suharjo, Senin (22/6/2026).

Kegiatan itu rencananya diikuti 21 orang warga binaan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang berkelanjutan.

[adsense]

Acara penandatanganan kerja sama berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, Kepala PKBM Bina Tunas Muda, Mawarni, serta Ketua Yayasan PKBM Bina Tunas Muda Cakrawala, Achyantito. Hadir pula jajaran pegawai Rutan Kelas I Medan dan pengelola PKBM yang turut mendukung terlaksananya program tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus tetap diberikan kepada warga binaan.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Ubah Stranded Gas Jadi Energi Produktif untuk Kebutuhan Nasional

Sementara itu, Kepala PKBM Bina Tunas Muda, Mawarni, menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menegaskan komitmen PKBM untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

[adsense]

Senada dengan hal itu, Ketua Yayasan PKBM Bina Tunas Muda Cakrawala, Achyantito, menyampaikan bahwa, pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pihak yayasan siap mendukung pelaksanaan program penyetaraan pendidikan di lingkungan Rutan Kelas I Medan." Ujarnya

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, diharapkan program penyetaraan pendidikan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi narapidana. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga binaan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih siap, mandiri, dan produktif.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga mengunjungi stand pameran hasil pertanian milik Pemkab Simalungun pada Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Saat baru tiba di Gorontalo, Wakil Bupati Simalungun disambut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo, Aries N Ardianto.

[adsense]

Turut menyambut kedatangan Wakil Bupati Simalungun, Kabid Tanaman Pangan Reymon Sinaga, Kabid Perindustrian Dinas Riokardo Saragih dan staf Dinas Pertanian Alnico S.

Di stand pameran Pemkab Simalungun, Wakil Bupati Simalungun memberikan motivasi kepada pegawai yang menjaga stand pameran agar tetap ramah dan memberikan informasi yang luas tentang komoditas pertanian Simalungun.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Simalungun Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan

Adapun ragam komoditas pertanian unggulan yang dipamerkan diantaranya jagung, jahe, cabai merah, tomat.

[adsense]

Selain itu, berbagai produk olahan dan hasil home industri juga turut dipamerkan, di antaranya kerupuk ikan, kerupuk kulit ikan, kopi, bubuk jahe merah, serbuk bandrek.

[adsense]

Sedangkan produk kerajinan yang dipamerkan seperti stola tenunan hio, tas dan pakaian.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus mematangkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan penataan kawasan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Deli Serdang dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Siahaan, beserta jajaran di Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (23/6/2026).

Fokus pembahasan mencakup rencana pembangunan underpass di Simpang Paya Geli, Kecamatan Sunggal, simpang Tugu Timbangan Lubuk Pakam, flyover Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa, serta pembangunan gapura pada sejumlah pintu masuk wilayah Deli Serdang.

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan, pembangunan underpass dan flyover diperlukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi di sejumlah titik strategis.

Selain itu, pembangunan gapura di perbatasan Deli Serdang dengan Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Karo diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus menata wajah kawasan perbatasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Bantu Rumah Layak Huni di Kutalimbaru

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan, menyatakan pihaknya siap mendukung dan melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap berbagai rencana pembangunan yang disampaikan Pemkab Deli Serdang.

[adsense]

Untuk pembangunan underpass, Hardy menilai usulan tersebut layak dikaji lebih lanjut karena dapat menjadi solusi dalam meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, terutama pada ruas yang menghubungkan jalan nasional.

"Kami setuju dengan pembangunan underpass. Namun perlu diperhatikan kondisi struktur tanah, sistem drainase, serta kebutuhan lainnya agar nantinya dapat berfungsi optimal," katanya.

[adsense]

Terkait pembangunan flyover di Simpang Kayu Besar, pihak BBPJN Sumut juga menyatakan dukungan dan siap berkoordinasi mengenai kebutuhan lahan, konsep pembangunan, hingga kajian teknis yang diperlukan.

Sementara untuk pembangunan gapura perbatasan, Hardy menjelaskan, aspek ketersediaan lahan dan keselamatan lalu lintas menjadi hal yang harus diperhatikan. Menurutnya, tim dari BBPJN bersama Pemkab Deli Serdang akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan status lahan dan keberadaan utilitas seperti kabel listrik, pipa gas, maupun fasilitas lainnya yang berpotensi terdampak.

[adsense]

Selain itu, desain konstruksi gapura juga akan dikaji secara teknis, termasuk ruang bebas (clearance), pondasi dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi agar tidak mengganggu lalu lintas maupun membahayakan pengguna jalan.

"Kami siap berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang terkait aspek teknis, kebutuhan lahan, serta konsep pembangunan agar seluruh rencana ini dapat direalisasikan dengan baik," ujar Hardy.

[adsense]

Turut hadir Sekretaris Daerah Dedi Maswardy, Inspektur, Kepala Dinas SDABMBK, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Di as Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.(**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri SIK MIK memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai di Lapangan Apel Mapolres Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026) pagi.

Adapun pejabat Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai resmi berganti dari pejabat lama AKP Bram Chandra SH MH kepada pejabat baru Iptu Benjamin Silaban S Tr K.

[adsense]

Dalam amanatnya AKBP Welman Feri menyampaikan bahwa mutasi dan pergeseran jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang lumrah. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta pengembangan karier personel.

"Serah terima jabatan ini adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang dinamis. Ini adalah bentuk tour of duty dan tour of area untuk menambah wawasan serta pengalaman tugas personel," ujar AKBP Welman Feri.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Tapteng Pimpin Sertijab Kapolsek Sorkam

AKBP Welman Feri juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada AKP Bram Chandra atas dedikasi dan kinerja baiknya selama bertugas di Polres Tanjungbalai. Sementara kepada Iptu Benjamin Silaban, AKBP Welman Feri mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas.

[adsense]

Turut hadiri pada upacara Sertijab, Ketua Bhayangkari Cabang Tanjungbalai Ny Cinthia Welman, para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, perwira, bintara, serta pengurus Bhayangkari Polres Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]

Enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Penghubung Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026).

Pelaporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.

[adsense]

Laporan disampaikan Jonson David Sibarani selaku kuasa hukum Kepala Desa Tapian Nauli, Maruap Sihombing, sebagai tergugat, bersama Leo Nababan selaku kuasa hukum Robert Sihombing sebagai tergugat II intervensi.

Kedatangan keduanya diterima Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br. Manurung, di Kantor penghubung KY Sumut, Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.

[adsense]

Baca Juga:

• KMMS-SU Desak BPN Sumut Tertibkan Administrasi Pertanahan 15 Ha di Desa Sigara-gara

Perkara tersebut berkaitan dengan pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing dengan luas lahan 4.680 meter persegi yang berlokasi di Desa Tapian Nauli.

[adsense]

Dalam amar putusan yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding, majelis hakim mengabulkan gugatan Abdul Sihombing untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keterangan hak milik tanah tersebut, mewajibkan pencabutannya, serta menghukum tergugat dan tergugat II intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Menurut Jonson, selama proses persidangan pihak tergugat dan tergugat II intervensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan setempat guna memperjelas objek sengketa. Namun, permohonan tersebut tidak terlaksana hingga perkara diputus.

[adsense]

"Kami telah meminta agar dilakukan pemeriksaan setempat supaya duduk perkara menjadi terang. Namun, hal itu tidak terealisasi sampai putusan dijatuhkan," ujar Jonson.

Sementara itu, Leo Nababan menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan PTTUN Medan menimbulkan perdebatan, karena menurutnya perkara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah yang semestinya terlebih dahulu diperiksa melalui peradilan umum.

[adsense]

"Kami menduga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum. Sengketa hak milik tanah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum sebelum menjadi objek sengketa tata usaha negara," kata Leo.

Selain itu, Leo juga menyampaikan dugaan adanya fakta-fakta persidangan yang menurutnya tidak sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

[adsense]

Senada dengan itu, Jonson menyebut pihaknya menemukan adanya perbedaan antara keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dengan uraian yang termuat dalam pertimbangan putusan.

"Keterangan saksi dalam persidangan berbeda dengan yang dituangkan dalam pertimbangan putusan. Bahkan ada fakta-fakta yang menurut kami penting justru tidak dimuat dalam putusan," ujarnya.

[adsense]

Atas dasar itu, kedua kuasa hukum tersebut meminta Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mereka laporkan.

Meski berada pada posisi yang berbeda dalam perkara tersebut, Jonson dan Leo mengaku memiliki kesamaan pandangan terkait proses persidangan yang telah berlangsung dan merasa dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan.

[adsense]

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PTUN Medan, PTTUN Medan maupun para hakim yang dilaporkan terkait substansi laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial. Sebagai lembaga pengawas etik hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pematangsiantar menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Lapangan Dinas Pariwisata, Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan sosial yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak didampingi Wakapolres Kompol Budiono Saputro beserta pejabat utama Polres, Kasi Dokkes Penda Anita Turnip, tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar, serta petugas kesehatan Puskesmas Raya.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Polres Pematangsiantar memberikan berbagai layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, konsultasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan dan vitamin sesuai hasil pemeriksaan masing-masing peserta.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Tercatat sebanyak 199 warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Seluruh peserta yang menjalani pemeriksaan juga menerima obat-obatan dan vitamin sesuai kondisi kesehatan serta rekomendasi tenaga medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan dan Salurkan Bantuan bagi 3.000 Warga Langkat

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung, semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, serta terjalin hubungan kemitraan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran ratusan warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis menjadi bukti bahwa program tersebut sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, Selasa (26/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak bersama Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda se-Indonesia ini dipimpin oleh Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan. Sekitar 3.000 lebih warga Kabupaten Langkat dan sekitarnya menerima manfaat dari kegiatan kemanusiaan tersebut.

[adsense]

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak bersama Mabes Polri dan seluruh Polda se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Adapun kegiatan yang kami gelar berupa bakti kesehatan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 3.000 orang," ujar Brigjen Sonny Irawan di Gedung Serbaguna Kabupaten Langkat.

Brigjen Sonny menjelaskan, berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari operasi bibir sumbing, sunatan massal, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan jantung, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kehamilan, layanan poli umum, hingga pemeriksaan paru-paru.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Simalungun Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan

Tidak hanya itu, jajaran Polda Sumut juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket bingkisan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga.

[adsense]

Brigjen Sonny berharap rangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 ini dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara dan seluruh jajaran ini dapat memberikan dampak positif, bermanfaat, serta semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial HRN (42) ditangkap personel Satres Narkoba Polres Pematangsiantar saat berada di sebuah warung di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kamis (18/6/2026), sekitar pukul 14.30 WIB.

[adsense]

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita belasan paket sabu dan satu butir ekstasi yang diduga akan diedarkan.

HRN, warga Jalan Damar Gang Durian, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Pengedar Sabu di Kelurahan Mabar Hilir

Saat penangkapan, petugas menemukan satu unit telepon seluler merek Infinix warna hitam di tangan kanan pelaku. Namun, pemilik warung mengungkapkan bahwa sebelum diamankan, HRN sempat melemparkan sebuah dompet berwarna krem ke dalam warung.

[adsense]

Mendapat informasi tersebut, Tim Opsnal segera mengamankan dan memeriksa dompet dimaksud. Hasilnya, di dalam dompet ditemukan 14 paket narkotika jenis sabu dengan berat 6,90 gram serta satu butir pil ekstasi berwarna hijau dengan berat 0,80 gram.

Meski barang bukti ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapannya, HRN tidak mengakui kepemilikan sabu dan ekstasi tersebut saat diinterogasi petugas. Polisi kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Pematangsiantar guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

"Terduga pelaku HRN telah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana narkotika," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan tujuh pelanggan dari sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan pengolahan, Senin (22/6/2026).

Penandatanganan SPJBTL tersebut mencakup kebutuhan daya listrik sebesar 13,63 MVA, yang terdiri atas layanan pasang baru dan perubahan daya untuk mendukung pengembangan usaha para pelanggan. Langkah ini menjadi indikator positif meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan sekitarnya.

[adsense]

Ketersediaan pasokan listrik yang andal dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Adapun tujuh pelanggan yang menandatangani SPJBTL tersebut adalah PT Tirta Sogarindo Gemilang, PT Bukit Intan Abadi, PT Dopamine Agro Sawitta, Setia Makmur Bukit, PT Karunia Beton Lestari, PT Laju Persada Utama, dan PT Bangun Karya 91.

[adsense]

Manager PLN UP3 Binjai Muhammad Isra mengatakan meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor produktif menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi di wilayah Sumut.

"Listrik merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis dan industri. Penandatanganan SPJBTL ini menjadi bukti kepercayaan pelanggan terhadap layanan PLN sekaligus mencerminkan adanya ekspansi usaha yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PLN siap menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk mendukung produktivitas pelanggan," ujar Isra.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundhakir Salman menegaskan bahwa penyediaan energi listrik yang andal merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi baru. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan usaha menjadi sinyal positif bergeraknya roda perekonomian.

PLN terus memastikan kecukupan pasokan dan keandalan sistem kelistrikan agar mampu mendukung investasi, pengembangan industri, serta penciptaan lapangan kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

"Pertumbuhan kebutuhan listrik dari sektor industri dan usaha menjadi sinyal positif bergeraknya roda perekonomian. PLN terus memastikan kecukupan pasokan dan keandalan sistem kelistrikan agar mampu mendukung investasi, pengembangan industri, serta penciptaan lapangan kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketersediaan energi yang andal akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Mundhakir.

PLN juga terus memperkuat dukungan terhadap dunia usaha melalui pengembangan infrastruktur kelistrikan, transformasi digital layanan, serta kemudahan akses layanan pelanggan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan berdaya saing di Sumut.

[adsense]

Melalui penandatanganan SPJBTL ini, PLN berharap kolaborasi dengan sektor usaha dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Sumut. (*)

[adsense]