[adsense]

Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang dalam penanganan aksi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Polisi juga menemukan pisau, golok, petasan, flare, serta enam botol yang diduga akan digunakan untuk membuat molotov.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Bundaran HI bukan lokasi ideal untuk penyampaian aspirasi karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan transportasi di Jakarta.

[adsense]

Menurutnya, kepadatan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di sejumlah jalan utama, mulai dari Patung Kuda, Semanggi, Sudirman, Slipi, hingga Gatot Subroto.

Kepolisian menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk kegiatan penyampaian aspirasi, antara lain Silang Monas Selatan, Parkir Senayan, serta lokasi di sekitar kementerian dan lembaga.

[adsense]

Baca Juga:

• BEM UI Unjuk Rasa di Bundaran HI Usung 8 Tuntutan, Polisi Kerahkan 9.242 Personel Gabungan

Dalam pengamanan itu, petugas menemukan sebilah pisau yang dibawa seseorang berinisial AM. Polisi juga menemukan sebuah golok di dalam ambulans, tepatnya di samping kursi pengemudi.

[adsense]

Selain itu, dari pemeriksaan terhadap orang dan barang yang diamankan, polisi menemukan 12 petasan, flare, serta enam botol yang diduga akan digunakan untuk membuat molotov.

Polisi menyatakan 21 orang tersebut diamankan dalam rentang waktu sejak malam hingga pagi hari. Pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami keterkaitan mereka dengan aksi serta temuan barang di lapangan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Medan, Selasa (18/8) sore hingga malam, mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di wilayah Kecamatan Medan Barat.

Pohon jenis mahoni tersebut tumbang sekitar pukul 20.00 WIB dan menimpa dua unit mobil dinas Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen di depan rumahnya, di Jalan Budi Pembangunan III, Nomor 1D, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat.

[adsense]

Dua kendaraan dinas yang tertimpa pohon masing-masing mobil listrik Ioniq 5 dan Hyundai Palisade.

Informasi yang diperoleh awak media, mobil Ioniq 5 mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan Hyundai Palisade mengalami kerusakan pada bagian belakang akibat tertimpa batang dan dahan pohon.

[adsense]

Baca Juga:

• Sun Plaza Ramai Jelang HUT RI, Belanja Rp170.845 Dapat Tiket Nonton

Wong Chun Sen mengatakan, saat kejadian dirinya sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota sehingga tidak mengetahui langsung kondisi kedua kendaraan tersebut.

[adsense]

"Saya tadi mendapat laporan dari sekuriti di rumah bahwa dua unit mobil dinas yang biasa terparkir di depan rumah rusak akibat tertimpa pohon saat hujan deras turun. Kebetulan saya sedang kunjungan kerja ke luar kota, jadi tidak mengetahui kondisi terakhir, hanya mengetahui sesuai yang dikatakan sekuriti," kata Wong Chun Sen kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Kondisi kedua kendaraan itu kata politisi PDIP ini akan segera dilaporkan kepada Sekretariat DPRD Kota Medan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan.

[adsense]

Sementara itu, Lurah Pulo Brayan Kota, Rivai Nasution, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pohon tumbang yang menimpa kendaraan dinas Ketua DPRD Kota Medan.

"Kabarnya pohon tumbang di depan kantor lurah dan menimpa mobil dinas Ketua DPRD Kota Medan. Saya juga sedang memantau situasi di sekitar kelurahan dan anggota sudah saya kerahkan untuk meninjau ke lokasi," ujarnya.

[adsense]

Terkait kondisi pohon di wilayah Kelurahan Pulo Brayan Kota, Rivai mengungkapkan bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah menyurati Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk melakukan pemangkasan terhadap sejumlah pohon yang dinilai sudah terlalu rindang dan berusia tua.

Namun, hingga terjadinya pohon tumbang tersebut, menurut Rivai, belum ada tindakan pemangkasan dari pihak terkait.

[adsense]

"Kami sudah pernah menyurati Dinas Lingkungan Hidup untuk memangkas pohon, namun belum ada jawaban," ungkapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Kejati Sumut melalui Seksi Penerangan Hukum (Penkum), melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan Kecamatan Tembung, Deliserdang, Selasa (18/8/2026)

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH yang membuka penyuluhan hukum tersebut menyampaikan, kegiatan dalam rangka program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) itu menghadirkan nara sumber dari tim Jaksa Fungsional.

[adsense]

Kasi Penkum mengajak para siswa agar terus berupaya membentengi diri dari gencarnya serangan peredaran gelap narkotika, yang notabene saat ini pelajar merupakan sasaran utama para penjahat narkoba.

"Tingkatkan ketahanan diri melalui kegiatan positif dilingkungan sekolah, dilingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan. Jangan ragu melaporkan segala bentuk kejahatan narkoba kepada aparat terdekat atau kepada guru di lingkungan sekolah," ujar Kasi Penkum.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Edukasi Pelajar SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan soal Narkoba dan UU ITE

Untuk itu Kejati Sumut tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan mengajak para siswa/siswi untuk lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum diterapkan akibat kesalahan atau pelanggaran UU ITE, sebagaimana terkandung dalam UU No 1 Tahun 2024.

[adsense]

Pada umumnya permasalahan tersebut bersumber dari massifnya penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Kejaksaan juga mengingatkan pelajar agar menghindari penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar maupun masyarakat.

[adsense]

Hal ini juga sesuai dengan tugas fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I. (*)

[adsense]

[adsense]

Di tengah mayoritas bursa saham Asia yang bergerak terkoreksi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mampu bertahan di zona positif. Pada perdagangan Selasa (18/8/2026), IHSG ditutup menguat 0,75 persen ke level 6.449,830.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin mengatakan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.490 sebelum akhirnya berbalik arah setelah mendekati level psikologis 6.500.

[adsense]

"Penguatan IHSG terjadi di tengah tekanan yang melanda mayoritas bursa saham Asia," ungkap Gunawan, Selasa (18/8/2026).

Di sisi lain, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan. Rupiah ditutup melemah di level Rp17.850 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp17.860 per dolar AS.

[adsense]

Baca Juga:

• Menguji Nurani Reformasi Pidana Indonesia Melalui Hukum Profetik

Tekanan terhadap rupiah juga datang dari kenaikan imbal hasil US Treasury 10 tahun yang mencapai 4,75 persen. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia sekaligus meningkatkan biaya penerbitan obligasi.

[adsense]

Dalam jangka pendek, Gunawan menilai dolar AS masih berpeluang menguat terhadap sejumlah mata uang, termasuk rupiah. Salah satu pemicunya adalah harga minyak mentah yang masih bertahan di atas 90 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral dunia, yang pada akhirnya dapat memperkuat dolar AS.

[adsense]

Sentimen yang sama turut memberikan tekanan terhadap harga emas. Pada perdagangan Selasa sore, harga emas melemah ke level 4.387 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,53 juta per gram.

Pelemahan harga emas terjadi seiring kenaikan harga minyak mentah serta meningkatnya ketidakpastian terkait dibukanya kembali Selat Hormuz setelah berakhirnya masa gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sumatera Utara masih mampu menjaga surplus beras hingga Juli 2026. Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut mencatat produksi padi sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 1.407.798 ton Gabah Kering Panen (GKP), setara dengan sekitar 807.536 ton beras.

Sementara itu, kebutuhan beras masyarakat Sumut dalam periode yang sama tercatat 801.832 ton. Dengan demikian, Sumut mengalami surplus beras sekitar 5.704 ton.

[adsense]

Sekretaris Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut, Yusfahri Peranginangin, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produksi beras di Sumut masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Produksi gabah di Sumut sekitar 5,2 ton per hektare," ujar Yusfahri, Selasa (18/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sumut Surplus Beras 5.704 Ton hingga Juli 2026

Yusfahri menegaskan, pihaknya akan terus mempertahankan capaian swasembada pangan Sumut. Program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Pemerintah Provinsi Sumut, menurutnya, akan terus didukung agar ketahanan pangan tetap terjaga, baik di tingkat daerah maupun nasional.

[adsense]

Capaian produksi padi Sumut pada 2026 sejauh ini juga melanjutkan tren positif tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi padi berdasarkan angka tetap (ATAP) mencapai 3.524.578 ton GKP atau setara 2.244.452 ton beras.

Dengan kebutuhan beras Sumut selama 2025 yang mencapai 1.710.751 ton, provinsi ini mencatat surplus sebesar 533.701 ton.

[adsense]

Pada 2025, lima daerah dengan produksi padi terbesar di Sumut adalah Serdang Bedagai sebanyak 514.077 ton GKP, Simalungun 352.194 ton, Mandailing Natal 331.544 ton, Deli Serdang 324.300 ton dan Tapanuli Utara 217.690 ton.

Produktivitas padi Sumut berada pada kisaran 5,1 hingga 5,2 ton per hektare. Di lahan beririgasi, produktivitas bahkan dapat mencapai 7-8 ton per hektare, dengan rendemen beras sekitar 55-60 persen.

[adsense]

Untuk mempertahankan produksi, pemerintah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, perbaikan jaringan irigasi, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Sementara ekstensifikasi dilakukan melalui pencetakan lahan pertanian baru.

Atas kontribusi Sumut dalam mendukung swasembada pangan nasional, Gubernur Sumatera Utara juga menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diserahkan di Karawang pada awal 2026.

[adsense]

Sumut pun tercatat sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia dan masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

Sumatera Utara masih mampu menjaga surplus beras hingga Juli 2026. Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut mencatat produksi padi sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 1.407.798 ton Gabah Kering Panen (GKP), setara dengan sekitar 807.536 ton beras.

Sementara itu, kebutuhan beras masyarakat Sumut dalam periode yang sama tercatat 801.832 ton. Dengan demikian, Sumut mengalami surplus beras sekitar 5.704 ton.

[adsense]

Sekretaris Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut, Yusfahri Peranginangin, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produksi beras di Sumut masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Produksi gabah di Sumut sekitar 5,2 ton per hektare," ujar Yusfahri, Selasa (18/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Edukasi Pelajar SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan soal Narkoba dan UU ITE

Yusfahri menegaskan, pihaknya akan terus mempertahankan capaian swasembada pangan Sumut. Program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Pemerintah Provinsi Sumut, menurutnya, akan terus didukung agar ketahanan pangan tetap terjaga, baik di tingkat daerah maupun nasional.

[adsense]

Capaian produksi padi Sumut pada 2026 sejauh ini juga melanjutkan tren positif tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi padi berdasarkan angka tetap (ATAP) mencapai 3.524.578 ton GKP atau setara 2.244.452 ton beras.

Dengan kebutuhan beras Sumut selama 2025 yang mencapai 1.710.751 ton, provinsi ini mencatat surplus sebesar 533.701 ton.

[adsense]

Pada 2025, lima daerah dengan produksi padi terbesar di Sumut adalah Serdang Bedagai sebanyak 514.077 ton GKP, Simalungun 352.194 ton, Mandailing Natal 331.544 ton, Deli Serdang 324.300 ton dan Tapanuli Utara 217.690 ton.

Produktivitas padi Sumut berada pada kisaran 5,1 hingga 5,2 ton per hektare. Di lahan beririgasi, produktivitas bahkan dapat mencapai 7-8 ton per hektare, dengan rendemen beras sekitar 55-60 persen.

[adsense]

Untuk mempertahankan produksi, pemerintah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, perbaikan jaringan irigasi, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Sementara ekstensifikasi dilakukan melalui pencetakan lahan pertanian baru.

Atas kontribusi Sumut dalam mendukung swasembada pangan nasional, Gubernur Sumatera Utara juga menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diserahkan di Karawang pada awal 2026.

[adsense]

Sumut pun tercatat sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia dan masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

Sat Binmas Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan Police Go To School di SMA Negeri 1 (SMAN 1) Tanjungbalai, Selasa (18/8/2026) pagi, sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Kegiatan dipimpin Pelaksana Sementara (Ps) Kasat Binmas Polres Tanjungbalai Iptu Sonang Siregar bersama personel Binmas. Materi pembinaan dan penyuluhan (Binluh) difokuskan pada penanganan serta pencegahan aksi bullying di kalangan pelajar.

[adsense]

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan SIP kepada harianSIB.com menjelaskan, perundungan berupa kekerasan fisik, hinaan verbal, pengucilan sosial, hingga cyberbullying di media sosial dapat berdampak buruk terhadap psikologis korban.

"Kami ingin adik-adik siswa paham bahwa bullying bukan sekadar gurauan, melainkan tindakan agresif yang merugikan. Korban bisa mengalami stres hingga penurunan prestasi. Karena itu, penting bagi kita untuk saling menghargai dan menumbuhkan rasa empati," ujar Ipda M Ruslan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI

"Sebagai bentuk pelayanan cepat kepada masyarakat, Iptu Sonang juga mengimbau seluruh warga sekolah untuk memanfaatkan fasilitas Call Center bebas pulsa 110 atau Layanan Dumas Presisi via WhatsApp di nomor 0821-6325-1197 jika membutuhkan kehadiran petugas kepolisian," ucap Ipda M. Ruslan.

[adsense]

Kepala SMAN 1 Tanjungbalai Yogi Santoso S.Pd MM mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kesadaran para siswa meningkat sehingga iklim belajar di sekolahnya semakin kondusif, aman, dan bebas dari praktik perundungan. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui Seksi Penerangan Hukum (Penkum) menggelar penyuluhan hukum di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, Kecamatan Tembung, Deliserdang, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan menghadirkan narasumber dari tim Jaksa Fungsional.

[adsense]

Kepala Seksi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, saat membuka kegiatan mengajak para siswa membentengi diri dari gencarnya peredaran gelap narkotika. Menurutnya, pelajar saat ini menjadi salah satu sasaran para pelaku kejahatan narkoba.

"Tingkatkan ketahanan diri melalui kegiatan positif di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan. Jangan ragu melaporkan segala bentuk kejahatan narkoba kepada aparat terdekat atau kepada guru di lingkungan sekolah," ujar Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Binjai Ungkap 18 Kasus Narkoba dalam Tiga Pekan, 20 Tersangka Diciduk

Kejati Sumut mengajak para siswa/siswi memahami penerapan hukum akibat kesalahan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 2024.

[adsense]

Permasalahan tersebut, menurut materi penyuluhan, pada umumnya bersumber dari masifnya penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Kejaksaan juga mengingatkan pelajar untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat. Kegiatan itu disebut sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hukum Pidana Nasional saat ini berada dalam masa transisi historis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan hukum tersebut sering dijagokan sebagai puncak pergeseran paradigma dari hukum kolonial berwatak retributif menuju hukum modern yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sebuah undang-undang baru tidak secara otomatis menjamin lahirnya tata hukum yang adil jika spirit dasar pembentukannya kehilangan ruh keadilan yang hakiki. Letak mendasarnya pengujian terhadap nurani reformasi pidana Indonesia, yakni apakah perubahan kodifikasi hukum pidana telah benar-benar berakar pada akar moralitas bangsa atau sekadar menjadi pergantian teks hukum formalistik yang mengabaikan nilai-nilai transcendental dan kemanusiaan.

Untuk mengukur dan menguji arah pembaruan ini, hukum profetik hadir sebagai pisau analisis serta kerangka epistemologis yang sangat relevan. Hukum profetik bukan sekadar wacana teologis, melainkan sebuah pendekatan hukum kritis yang mengintegrasikan nilai-nilai keilahian, kemanusiaan, dan pembebasan. Hukum profetik menghendaki agar norma hukum tidak berhenti pada kepastian hukum positif semata, melainkan harus bertindak sebagai instrumen pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan dehumanisasi. Menguji pembaruan hukum pidana melalui kacamata hukum profetik berarti membongkar apakah pasal-pasal pidana yang dirumuskan sudah benar-benar memanusiakan manusia dan memberikan rasa adil yang substansial, atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan yang berpotensi membelenggu kebebasan sipil serta menegaskan jurang ketimpangan sosial.

[adsense]

Pengujian profetik terhadap pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan cabang-cabang hukum lain yang membentuk satu kesatuan sistem hukum nasional. Hukum pidana tidak bekerja di ruang hampa, melainkan berinteraksi secara terus-menerus dengan hukum perdata. Dalam pertautan ini, reformasi pidana yang profetik wajib memperhitungkan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara. Ketika sanksi pidana dijatuhkan, instrumen perdata seperti ganti kerugian, ganti rugi imateril, dan pemulihan keadaan semula menjadi cerminan nyata dari nilai keadilan yang memanusiakan korban. Hukum profetik menuntut agar pidana tindak pidana tertentu, seperti kejahatan korporasi atau kejahatan finansial, tidak hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian keperdataan korban maupun masyarakat yang terdampak. Penal keadilan yang berdiri sendiri tanpa penyelesaian hak keperdataan adalah bentuk parsialisasi keadilan yang menolak spirit profetik.

Keterikatan ini terpancar pula pada domain hukum tata negara. Hukum pidana yang profetik harus sejalan dengan prinsip dasar pembatasan kekuasaan negara agar tidak berujung pada otoritarianisme hukum. Pembentukan pasal-pasal pidana baru, terutama yang berkaitan dengan delik penghinaan terhadap lembaga negara, penyiaran berita bohong, maupun keterbatasan ruang berekspresi, wajib diuji secara profetik apakah merusak tatanan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Keadilan profetik menolak pembentukan norma pidana yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk mempidanakan suara kritis masyarakat. Reformasi hukum pidana harus secara ketat dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum tata negara yang demokratis, di mana konstitusi menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Tambahan Biaya Rp2.000 / Order Dinilai Menggerus Pendapatan Ojol

Sebaliknya, apabila penyelewengan jabatan yang merugikan rakyat dibiarkan berlindung di balik benteng prosedur administrasi tanpa tersentuh pidana, hal tersebut melukai rasa keadilan publik. Hukum profetik menuntut agar tata kelola administrasi negara tetap dijiwai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan batas penetrasi pidana yang terukur dan berkeadilan.

[adsense]

Integrasi nilai profetik ini mengakar kuat pada hukum pidana internasional. Perkembangan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, kejahatan siber internasional, korupsi transnasional, dan kejahatan lingkungan hidup menuntut kerangka hukum pidana nasional yang responsif terhadap standar-standar hukum internasional. Pengujian profetik mensyaratkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional atau harmonisasi hukum pidana nasional tidak boleh sekadar menjadi kepatuhan formal pada agenda global, melainkan harus mengabdi pada perlindungan martabat kemanusiaan lintas batas. Nilai pembebasan dalam hukum profetik sejalan dengan semangat penegakan hukum pidana internasional dalam memberantas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, memastikan tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan luar biasa di seluruh penjuru bumi.

Eksistensi hukum pidana profetik menuntut penyelarasan menyeluruh dengan hukum acara pidana. Pengakuan atas asas-asas substantif dalam hukum pidana material menjadi tidak berarti apabila hukum acara pidana masih bernuansa represif dan mengabaikan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban. Hukum acara pidana yang dijiwai spirit profetik memprioritaskan asas transparansi, akuntabilitas, perlindungan dari tindakan penyiksaan, serta jaminan akses bantuan hukum yang setara bagi setiap orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Sistem peradilan pidana tidak boleh berjalan mekanis seperti mesin penghukum, melainkan harus menjadi panggung pencarian kebenaran hakiki yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaan sepanjang proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

[adsense]

Prinsip tersebut menemukan relevansinya saat dikorelasikan dengan hukum perdata internasional. Dalam era globalisasi di mana lalu lintas keperdataan antar warga negara melampaui batas wilayah, potensi tindak pidana yang melibatkan entitas asing, penipuan lintas negara, hingga sengketa yurisdiksi makin meningkat. Hukum profetik menekankan pentingnya keadilan universal yang tidak terhambat oleh benturan sistem hukum yang berbeda. Penegakan hukum pidana yang menyangkut ikatan-ikatan perdata internasional harus dikelola dengan bijaksana agar perlindungan hak asasi manusia, hak milik, dan jaminan kepastian hukum tetap berdiri tegak tanpa mendiskriminasi pihak berdasar status kewarganegaraan.

Perspektif profetik memegang peranan krusial dalam interaksinya dengan hukum lingkungan. Krisis ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif memperlihatkan bahaya dari paradigma hukum anthropocentris yang sempit. Hukum profetik menawarkan paradigma ekosentris yang memandang alam sebagai bagian dari ciptaan yang wajib dilindungi dari pengrusakan. Reformasi hukum pidana harus menempatkan kejahatan lingkungan atau ekosida sebagai kejahatan serius yang merusak keberlangsungan hidup generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana lingkungan tidak boleh berhenti pada pemidanaan buruh lapangan, melainkan harus mampu menjangkau penanggung jawab korporasi yang mengeruk keuntungan finansial atas kerusakan alam. Pemulihan lingkungan hidup wajib diposisikan sebagai kewajiban pidana tersendiri, menyatukan sanksi pidana dengan sanksi pemulihan ekologis secara utuh.

[adsense]

Relasi ini tercermin pula dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja dari praktik eksploitasi, perbudakan modern, dan pengabaian keselamatan kerja membutuhkan sanksi pidana ketenagakerjaan yang tegas dan memiliki efek jera. Hukum profetik hadir untuk membela kelompok pekerja yang berada pada posisi tawar lebih lemah dalam hubungan industrial. Ketika pelanggaran terhadap hak-hak mendasar pekerja dikriminalisasi, hukum pidana berperan sebagai instrumen pembebasan yang mencegah kesewenang-wenangan pemilik modal, sekaligus memastikan bahwa tempat kerja menjadi lingkungan yang menghargai martabat manusia.

Dalam ranah hukum ekonomi dan hukum bisnis, keberadaan hukum pidana profetik berfungsi menjaga agar aktivitas pasar tidak berujung pada praktik monopoli, penipuan investor, persaingan curang, maupun kejahatan perbankan yang merugikan publik secara luas. Kebebasan berbisnis dan berusaha harus senantiasa dipagari oleh etika profetik agar aktivitas ekonomi tidak berubah menjadi ajang predatory capitalism. Penegakan hukum pidana ekonomi yang profetik mengarahkan agar pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan distributif, mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang melalui cara-cara kejahatan korporasi yang terselubung.

[adsense]

Penyelarasan ini tampak pada keterkaitannya dengan hukum agraria. Sengketa tanah, perampasan lahan rakyat, dan konflik agraria yang berkepanjangan kerap diwarnai oleh kriminalisasi terhadap masyarakat adat maupun petani kecil. Pengujian profetik terhadap penegakan hukum pidana di bidang agraria membongkar keberpihakan aparat penegak hukum yang sering kali menggunakan instrumen pidana untuk mengusir masyarakat dari tanah leluhurnya demi kepentingan investasi. Hukum profetik menuntut agar hukum agraria nasional kembali pada semangat perombakan struktur penguasaan tanah yang adil, di mana hukum pidana digunakan untuk menindak mafia tanah dan penyalahgunaan wewenang agraria, bukan untuk menindas rakyat kecil yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Perkembangan teknologi informasi membawa pembaruan hukum pidana pada tantangan hukum siber. Kejahatan siber seperti peretasan, penipuan digital, pencurian data pribadi, hingga penyebaran konten ilegal membutuhkan aturan pidana yang fleksibel namun tetap menjamin kebebasan sipil. Keadilan profetik di ruang digital menekankan bahwa penegakan hukum siber harus mampu melindungi warga negara dari kejahatan digital tanpa mengorbankan privasi dan kebebasan berpendapat. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat pengawasan otoriter di ruang digital, melainkan harus menjamin ruang siber yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua pengguna.

[adsense]

Aspek ini diperkuat oleh pertautan dengan hukum perlindungan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap peredaran barang berbahaya, obat palsu, makanan tercemar, serta klausula baku yang merugikan. Penegakan sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen merupakan manifestasi dari nilai profetik yang melindungi keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat dari keserakahan produsen yang tidak bertanggung jawab. Hukum pidana bekerja memastikan integritas pasar sehingga hak-hak dasar konsumen atas informasi yang benar dan jaminan keamanan produk dapat terwujud.

Keterikatan dengan hukum pajak juga memperlihatkan fungsi profetik dalam menata keadilan sosial. Tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak dan pemalsuan faktur pajak merupakan kejahatan yang merampas hak publik atas pembangunan nasional. Hukum profetik menilai bahwa kepatuhan pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk kesejahteraan bersama. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan perpajakan harus dilakukan secara tegas, tidak tebang pilih, serta diintegrasikan dengan pengembalian kerugian pendapatan negara demi terwujudnya keadilan fiskal.

[adsense]

Spirit profetik ini selaras dengan hukum hak kekayaan intelektual. Dalam melindungi karya cipta, paten, dan merek, hukum pidana berfungsi mencegah pembajakan dan peniruan yang merugikan kreator serta inovator. Secara profetik, penegakan hukum pidana di bidang hak kekayaan intelektual juga harus memperhatikan akses publik terhadap pengetahuan, obat-obatan murah, dan teknologi penting untuk kemaslahatan masyarakat luas, sehingga perlindungan hak cipta tidak berubah menjadi monopoli pengetahuan yang menindas.

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, hukum pidana profetik berinteraksi secara harmonis dengan hukum adat dan hukum agama. Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum profetik sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial masyarakat melalui musyawarah dan penyesaian kekeluargaan. Pengakuan hukum pidana modern terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan langkah maju untuk memastikan bahwa rasa adil lokal tidak tergilas oleh kodifikasi hukum negara yang kaku. Hukum profetik menjadi jembatan yang menghubungkan kebiasaan adat dan ajaran keagamaan dengan tata hukum positif nasional.

[adsense]

Revolusi tata kelola keuangan menuntun pertautan hukum pidana profetik dengan hukum perbankan dan hukum pasar modal. Kejahatan dalam sektor keuangan seperti pencucian uang, perdagangan orang dalam, dan manipulasi pasar berdampak fatal pada stabilitas perekonomian negara. Pendekatan profetik menuntut agar hukum pidana perbankan dan pasar modal difungsikan untuk membongkar kejahatan kerah putih yang canggih, memisahkan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan kecurangan berencana yang merugikan masyarakat penyimpan dana maupun investor ritel.

Interaksi ini merambah pada hukum persaingan usaha, di mana penegakan hukum pidana difungsikan sebagai ultimum remedium untuk menindak kartel, persekongkolan harga, dan penyalahgunaan posisi dominan yang mencekik pelaku usaha kecil serta konsumen. Keadilan profetik menginginkan iklim usaha yang sehat, egaliter, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap entitas ekonomi untuk tumbuh tanpa terhalang oleh monopolistik oligarki.

[adsense]

Terkait dengan hukum kesehatan, pembaruan hukum pidana yang diuji secara profetik harus mampu memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis sekaligus perlindungan maksimal bagi pasien. Malpraktik medis dan kejahatan kesehatan harus dipilah secara cermat. Hukum profetik menolak pembunuhan karakter profesional medis atas risiko medis yang tidak disengaja, namun secara tegas menindak tindak pidana korporasi farmasi, perdagangan organ tubuh, dan pengabaian keselamatan pasien yang sengaja dilakukan demi keuntungan materiil.

Dalam ranah hukum perlindungan anak dan hukum keluarga, nilai profetik menjadi benteng utama perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual terhadap anak, penelantaran keluarga, dan pernikahan anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang merusak pondasi dasar masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam hukum keluarga difokuskan pada perlindungan hak-hak terbaik bagi anak dan pemulihan trauma korban, selaras dengan misi profetik untuk menyelamatkan generasi masa depan dari siklus kekerasan.

[adsense]

Keterikatan yang sama juga ditemukan pada hukum keagrariaan dan kemaritiman. Indonesia sebagai negara kepulauan, kejahatan di wilayah laut seperti pencurian ikan secara ilegal, pencemaran perairan, dan penyelundupan barang serta manusia membutuhkan penegakan hukum pidana maritim yang tangguh. Hukum profetik memandang laut sebagai sumber kehidupan dan kedaulatan bangsa yang wajib dijaga dari kerusakan serta eksploitasi ilegal yang merugikan nelayan tradisional dan merusak ekosistem bahari.

Spirit profetik ini diperkuat oleh pandangan para ahli hukum mutakhir yang menelaah arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief (2023) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari reorientasi dan revaluasi ide-ide dasar penanggulangan kejahatan yang tidak boleh melepaskan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dari hukum nasional. Kodifikasi hukum pidana baru harus mengandung pembaharuan nilai substantif yang bertumpu pada keadilan berketuhanan dan memanusiakan manusia, bukan sekadar mengganti pasal-pasal peninggalan kolonial dengan kalimat yang baru.

[adsense]

Mahfud MD (2023) menggarisbawahi bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami kebangkrutan moral karena berjalannya positivisme hukum yang kering dari nilai keadilan substantif. Ia menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus diimbangi dengan moralitas profetik para penegak hukum, sebab tanpa integritas dan nilai-nilai pembebasan, hukum pidana yang paling modern sekalipun hanya akan menjadi alat legalisasi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang lemah.

Marcus Priyo Gunarto (2024) menguatkan pentingnya memasukkan dimensi keadilan restoratif secara penuh dalam hukum pidana nasional. Pengujian terhadap efektivitas reformasi hukum pidana terletak pada kemampuannya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh lagi dipandang sebagai sarana pembalasan dendam negara semata, melainkan sebagai mekanisme profetik yang memulihkan hak korban, merehabilitasi pelaku, dan mengembalikan kedamaian di tengah masyarakat.

[adsense]

Harkristuti Harkrisnowo (2024) menekankan bahwa tantangan utama dari kodifikasi hukum pidana baru adalah penyelarasan antara kepastian hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana mutakhir wajib mengadopsi standar perlindungan HAM yang profetik, di mana pembatasan hak-hak individu melalui instrumen pidana harus dilakukan secara amat ketat, proporsional, dan memiliki tujuan yang sah demi melindungi kepentingan umum tanpa mengorbankan prinsip dasar kemanusiaan.

Menguji nurani reformasi pidana Indonesia melalui hukum profetik membawa kita pada kesadaran mendasar bahwa pembaruan hukum tidak boleh berhenti sebagai proyek perundang-undangan yang prosedural semata. Hukum pidana yang benar-benar tereformasi adalah hukum yang memiliki nurani, di mana setiap perumusan pasal dan penegakannya di lapangan dijiwai oleh kesadaran transendental, penghormatan pada harkat dan martabat kemanusiaan, serta keberpihakan pada pembebasan dari segala bentuk kezaliman. Keterhubungan yang erat antara hukum pidana dan seluruh cabang hukum lainnya mulai dari hukum perdata, tata negara, administrasi, lingkungan, siber, hingga hukum adat menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipilah-pilah secara parsial. Hanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik ke dalam seluruh urat nadi sistem hukum nasional, pembaruan hukum pidana dapat melahirkan tata hukum yang otentik, membebaskan, dan benar-benar menghadirkan keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. (Penulis, dosen praktisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Utara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Brigjen TNI Fadjar Tjahyono, meninjau dua titik longsor di Desa Saitagaramba, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias, Selasa (18/8/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Fadjar juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.

[adsense]

"Sebagai Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, kami terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti pascabencana," kata Fadjar.

Menurut Fadjar, monitoring diperlukan agar anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat dapat diselaraskan dengan kebutuhan di daerah terdampak. Hal itu diharapkan membuat program rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tepat sasaran serta mempercepat pemulihan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Meriahkan HUT ke-81 RI, Pasar Yaahowu Gunungsitoli Gelar Turnamen Domino

Dari hasil peninjauan, Fadjar menyebut sebagian besar penanganan terhadap dampak bencana, termasuk rumah rusak ringan, sedang, berat dan kerusakan lainnya, telah ditindaklanjuti. Namun, masih terdapat sejumlah titik longsor yang belum tertangani.

"Dari data yang ada, ternyata masih ada beberapa yang belum tertangani. Inilah bentuk keselarasan antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Fadjar mengatakan pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah menyiapkan anggaran untuk penanganan. Namun, kondisi medan yang berat membuat pekerjaan membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas pihak, dan anggaran yang cukup besar.

Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyambut baik kunjungan Satgas tersebut. Ia mengatakan kondisi faktual di lapangan akan disampaikan untuk menjadi dasar penyusunan langkah penanganan bersama. "Ini medan yang berat karena membutuhkan anggaran besar. Kondisi seperti ini akan kami komunikasikan dengan tim Satgas karena penanganannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh," kata Ya'atulo.

[adsense]

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap penanganan bencana longsor di Kabupaten Nias.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Siswa SMP Negeri 2 Sonomartani Sukses Kibarkan Bendera di HUT ke-81 RI

[adsense]

[adsense]

PT Perkebunan Nusantara IV Regional I menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema nasional "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", di Region Office PTPN IV Regional I Jalan Sei Batanghari Medan, Senin (17/08/2026).

Acara dirangkai dengan penyerahan Penghargaan Masa Pengabdian Karyawan bagi insan perusahaan yang telah mengabdikan diri selama 20, 25, 30 dan 35 tahun, Senin, 17 Agustus 2026.

[adsense]

Pada momentum tersebut, sebanyak 813 karyawan PTPN IV Regional I menerima penghargaan masa pengabdian. Sejumlah 100 penerima berasal dari Kantor Regional I, sedangkan 713 lainnya berasal dari Unit Group, Kebun dan Unit Kerja yang tersebar di berbagai wilayah kerja.

Rurianto, Region Head PTPN IV Regional I dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan kontribusi setiap insan perusahaan bagi bangsa dan negara.

[adsense]

Baca Juga:

• Siswa SMP Negeri 2 Sonomartani Sukses Kibarkan Bendera di HUT ke-81 RI

Penyerahan penghargaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas perjalanan panjang, loyalitas dan kontribusi para karyawan. Apresiasi tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan perusahaan dibangun melalui kontribusi manusia yang terus bertahan dan memberikan yang terbaik dalam berbagai kondisi.

[adsense]

Ahmad Diponegoro, perwakilan penerima penghargaan masa pengabdian, menyampaikan para penerima penghargaan telah menjadi saksi sekaligus bagian dari perjalanan panjang transformasi PTPN. Dari proses penggabungan sejumlah PTPN pada 1996, pembentukan Holding Perkebunan Nusantara pada 2014, hingga restrukturisasi dan pembentukan Sub Holding PalmCo pada 2023, perjalanan tersebut menjadi bagian dari dinamika yang membentuk pengalaman para karyawan.

"Dalam kurun waktu yang begitu panjang, kita semua telah menjadi saksi sekaligus aktor dalam pusaran dinamika transformasi Perusahaan yang kita cintai ini. Perjalanan panjang pengabdian juga membawa para karyawan melewati berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Bagi para penerima penghargaan, pengalaman tersebut menjadi proses pembelajaran yang memperkuat nilai kekeluargaan, persahabatan dan resiliensi," ucapnya.

[adsense]

Ahmad Diponegoro juga menyebutkan generasi penerima penghargaan merupakan generasi yang ditempa oleh berbagai perubahan dan tantangan sehingga menjadi lebih kuat, adaptif dan tangguh. Untuk itu harapannya generasi berikutnya dapat meneruskan tongkat estafet dengan cara terus menguatkan kompetensi dan leadership yang mumpuni untuk memastikan kejayaan perusahaan yang berkesinambungan.

Peringatan HUT ke-81 RI dan pemberian penghargaan masa pengabdian menjadi momentum untuk mempertemukan semangat kemerdekaan dengan perjalanan panjang pengabdian insan PTPN IV Regional I.

[adsense]

Mengakhiri sambutan Rurianto, Region Head mengajak seluruh karyawan tidak hanya bekerja untuk mencapai target, tetapi juga membangun legacy bagi perusahaan, masyarakat, bangsa dan generasi penerus.

"Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata. Mari kita jadikan Regional I semakin produktif, semakin efisien, semakin adaptif, semakin tangguh, dan semakin unggul," tutup Rurianto.

[adsense]

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PTPN IV Regional I meneguhkan komitmen untuk terus tumbuh menjadi perusahaan yang produktif, efisien, adaptif, tangguh dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan generasi mendatang.(*)

[adsense]

[adsense]

Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar Yaahowu Gunungsitoli, Nias, turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya turnamen domino yang digelar di kawasan Pasar Yaahowu, Jalan Lagundri, Gunungsitoli.

Direktur Utama Perusda Pasar Yaahowu Gunungsitoli, Ariyanto Gulo, mengatakan turnamen tersebut resmi ditutup pada Senin (17/8/2026). Ia bersyukur kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban dengan tetap mengedepankan sportivitas serta semangat persaudaraan.

[adsense]

Menurut Ariyanto, turnamen domino tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang interaksi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Kegiatan tersebut dinilai mampu mempererat hubungan antarpeserta dalam suasana yang penuh kebersamaan.

"Domino mengajarkan bahwa kita tidak selalu dapat memilih kartu yang kita terima, tetapi kita selalu dapat menentukan bagaimana memainkan kartu tersebut. Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan," ujar Ariyanto.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT Polwan ke-78, Polwan Polres Pematangsiantar Perkuat Disiplin dan Profesionalisme

"Pasar bukan hanya tempat transaksi. Pasar adalah ruang demokrasi ekonomi. Di tempat inilah kita bisa melihat apakah rakyat benar-benar memperoleh kesempatan untuk bekerja, berdagang, dan meningkatkan kesejahteraannya," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris Pengurus Cabang ORADO Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu, mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menilai olahraga domino mengandung nilai sportivitas, disiplin, komunikasi, dan persaudaraan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Mewakili peserta, Markus K. Hulu berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. "Yang penting bukan hanya siapa yang menang. Kami bisa berkumpul, saling mengenal, dan merayakan kemerdekaan bersama. Itu juga kemenangan," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Semangat kebanggaan sekaligus tekad untuk semakin maju mewarnai peringatan Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-78 tahun 2026.

Polwan Polres Pematangsiantar menjadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme melalui kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres, Selasa (18/8/2026).

[adsense]

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono, didampingi Pakor Polwan AKP Jahrona Sinaga, Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi, Kapolsek Siantar Utara IPTU Nana Sandra, Kapolsek Siantar Selatan IPTU Suhaira Marbun, serta personel Sipropam dan seluruh anggota Polwan Polres Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Anak Alami Gangguan Jiwa Ancam Orangtua, Polres Pematangsiantar Tangani Cepat

Rangkaian dimulai dengan pemberian arahan dari Wakapolres dan Pakor Polwan, dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup kelengkapan administrasi perorangan mulai dari KTP, KTA, SIM hingga STNK kendaraan serta pengecekan sikap tampang dan kerapian seragam setiap personel.

[adsense]

Pakor Polwan Polres Pematangsiantar, AKP Jahrona Sinaga, menegaskan bahwa Gaktiblin bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud nyata semangat menyambut HUT Polwan ke-78. Gaktiblin ini merupakan salah satu kegiatan Polwan Polres Pematangsiantar dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-78 Tahun 2026.

[adsense]

"Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga kesempatan bagi seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kualitas diri, kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Jahrona.

[adsense]

Dengan semangat HUT ke-78, seluruh jajaran Polwan Polres Pematangsiantar berkomitmen untuk terus hadir sebagai sosok Polri yang humanis, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugas, serta senantiasa menghadirkan rasa aman dan pelayanan prima bagi masyarakat luas. (**)

[adsense]

[adsense]

Setelah melalui proses, akhirnya, DPRD bersama Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), menyepakati pendapatan Pemkab Labura Tahun Anggaran (TA) 2027, sebesar Rp 904 miliar lebih, tepatnya Rp 904.562.600.298.

Jumlah pendapatan itu diketahui setelah Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

[adsense]

Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 digelar di Kantor DPRD Labura, Selasa (18/8/2026).

Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Labura, H Hendri Yanto Sitorus dan Pimpinan DPRD, Rimba Bertuah Sitorus.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI

Informasi diperoleh, pendapatan Rp 904.562.600.298 itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 92.193.775.000 dari sebelumnya direncanakan sebesar Rp 83.799.225.000.

[adsense]

Lalu, pendapatan dari transfer sebesar Rp 797.074.744.674. Tidak ada perubahan dari sebelumnya direncanakan dengan jumlah yang sama.

Lain-lain pendapatan dearah yang sah, sebesar Rp 15.294.080.624. Tidak ada perubahan dari awalnya direncanakan sebesar Rp15.294.080.624.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

DPRD Karo akan memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat terkait sekitar 265 pelajar dari sejumlah sekolah (termasuk pelajar SMA Negeri 1 Berastagi) keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis, Kamis (13/8/2026).

[adsense]

"Pimpinan DPRD Karo telah melakukan rapat untuk memanggil pihak SPPG terkait atas kasus itu, "ungkap Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan ketika dihubungi melalui telephone selulernya, Selasa (18/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Upacara HUT Ke-81 RI Digelar Sederhana di Deliserdang, Papan Bunga Diganti Bibit Pohon

Karena itu, katanya, DPRD Karo mendorong pengawasan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), higienitas dan kualitas bahan baku makanan.

[adsense]

Menurut politisi PDIP itu, DPRD Karo juga menyatakan keprihatinan mendalam. "Saya sangat prihatin atas yang dialami anak-anak, sampai keracunan dan dirawat di rumah sakit," ungkapnya .

[adsense]

Ditegaskan, lembaga legislatif akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisasi risiko agar kasus serupa tidak terulang di Karo. Mendesak evaluasi total atas kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Berastagi.

[adsense]

Lebih lanjut dikatakan Pemkab Karo agar fokus pada keselamatan korban. Instansi terkait diminta untuk menanggung penuh serta memprioritaskan pemulihan medis bagi seluruh siswa yang menjadi korban. (*)

[adsense]

[adsense]

Laporan cepat melalui Call Center 110 membuat personil Piket Pamapta Polres Pematangsiantar sigap menindaklanjuti dugaan pengancaman di Jalan Pattimura Bawah, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Minggu (16/8/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB .

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan bahwa laporan bermula dari warga berinisial H yang merasa diancam oleh anaknya sendiri. Laporan masuk ke Call Center (CC) 110, lalu langsung diteruskan operator ke piket Pamapta untuk segera ditindaklanjuti .

[adsense]

Baca Juga:

• Anak 8 Tahun Diduga Hanyut Terseret Arus Sungai di Tanjung Pinggir, Petugas Masih Lakukan Pencarian

[adsense]

Guna memberikan penanganan yang tepat bagi pihak keluarga maupun anak tersebut, petugas kemudian memberikan arahan agar keluarga membawa anak yang bersangkutan ke Dinas Sosial demi mendapatkan penanganan lebih lanjut .

[adsense]

"Seluruh rangkaian tindaklanjut berjalan lancar dan situasi di lokasi aman terkendali. Respon cepat laporan dari masyarakat melalui Call Center 110 membuktikan pelayanan kepolisian selalu siap siaga demi keamanan warga," ungkap Agustina. (**)

[adsense]

[adsense]

Dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memberikan apresiasi kepada pelanggan setia, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menghadirkan promo bundling produk BBM dan pelumas melalui Program Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan harga khusus produk pelumas Fastron dan Enduro setelah melakukan transaksi produk BBM Pertamax Series dan Pertamina Dex sesuai ketentuan yang berlaku.

Program promo bundling ini berlangsung pada 17 Agustus hingga 17 September 2026 yang tersedia di enam SPBU COCO di Kota Medan. Pelanggan kendaraan roda empat yang melakukan transaksi BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamax dan Pertamina Dex melalui aplikasi MyPertamina dengan minimum transaksi Rp200.000, berkesempatan mendapatkan potongan harga pelumas Fastron sebesar Rp81.000. Sementara itu, pelanggan kendaraan roda dua dengan minimum transaksi Rp30.000, berkesempatan memperoleh potongan harga pelumas Enduro sebesar Rp8.100.

[adsense]

Selain promo bundling tersebut, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan e-voucher MyPertamina senilai Rp25.000 dengan minimum pembelian satu galon oli Fastron sesuai ketentuan program.

Executive General Manager Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Sunardi, Selasa (18/8/2026), mengatakan, Program Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia merupakan salah satu upaya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memberikan layanan dan pengalaman terbaik kepada pelanggan setia, sekaligus menghadirkan nilai tambah melalui produk-produk berkualitas Pertamina.

[adsense]

Baca Juga:

• BBM Langka di Lubukpakam, H Purwaningrum : Evaluasi Kinerja Kinerja EGM Pertamina Patra Niaga Sumbagut

Promo bundling ini berlaku di enam SPBU COCO Kota Medan, yaitu SPBU 11201102, SPBU 11201101, SPBU 11201106, SPBU 11201104, SPBU 11201103, dan SPBU 11201107. Pelanggan dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan ketentuan promo melalui aplikasi MyPertamina serta kanal komunikasi resmi Pertamina.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kondisi lingkungan di sekitar Pasar Nou, Jalan Sudirman Kota Gunungsitoli, dikeluhkan warga dan pedagang. Bau tidak sedap yang diduga berasal dari limbah ikan dan ayam yang terbiarkan di parit disebut mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan berdampak terhadap pedagang makanan di sekitar lokasi.

Seorang pedagang makanan, Sani, saat diwawancarai harianSIB.com, Selasa (18/8/2026), mengatakan, aroma menyengat dari limbah pasar sudah cukup mengganggu kenyamanan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan karena lokasi tempat berjualan berdekatan dengan sumber bau.

[adsense]

"Polusi dari Pasar Nou sangat merugikan kami sebagai masyarakat, karena pelanggan tidak mau datang," ujar Sani.

Ia menyebut limbah ikan dan ayam menjadi salah satu sumber bau yang paling mengganggu. Sisa limbah yang tidak segera ditangani dinilai membuat udara di sekitar pasar menjadi tidak nyaman, terutama bagi pedagang yang setiap hari harus beraktivitas di lokasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dishub Gunungsitoli Optimistis PAD Parkir Lampaui Target, Realisasi Sudah Tembus 62,64 Persen

Ia meminta agar pengelolaan limbah ikan, ayam, dan sampah lainnya dilakukan secara rutin dan tidak dibiarkan menumpuk.

[adsense]

"Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah. Pasar harus bersih dan tidak menimbulkan bau, supaya masyarakat nyaman berbelanja dan pedagang juga tidak dirugikan," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

Peredaran narkotika di Kota Binjai belum menunjukkan tanda-tanda surut. Hanya dalam kurun tiga pekan, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai mengungkap 18 kasus narkotika dengan mengamankan 20 tersangka.

[adsense]

Pengungkapan tersebut berlangsung sejak 24 Juli hingga 18 Agustus 2026. Dari 20 tersangka, 19 merupakan laki-laki dan satu perempuan. Hal itu disampaikan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, saat menggelar konferensi pers, di halaman Mapolres Binjai, Selasa (18/8/2026) sore.

"Dalam kurun waktu tersebut kita berhasil mengungkap 18 kasus dengan 20 tersangka," ujar Kapolres.

[adsense]

Dari keseluruhan pengungkapan, polisi menyita barang bukti 250,86 gram sabu-sabu, 10 butir ekstasi dan tiga buah cartridge pod getar. Petugas juga mengamankan lima unit sepeda motor, satu unit mobil, delapan unit handphone, satu unit timbangan elektronik serta uang tunai Rp1,43 juta.

Namun, dari 18 perkara tersebut, terdapat tiga kasus yang menjadi perhatian karena jumlah sabu yang diamankan mencapai ratusan gram.

[adsense]

Pengungkapan pertama berlangsung Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur. Tim Antibegal Libas bersama personel Satresnarkoba Polres Binjai mengamankan dua tersangka berinisial AO dan DD.

Dari keduanya, polisi menyita sabu dengan berat bruto 29,22 gram, satu unit sepeda motor Suzuki Shogun, handphone dan sejumlah barang lainnya.

[adsense]

Selang beberapa hari, tepatnya Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kembali membongkar peredaran sabu di Jalan Sirsak Ujung, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat.

Seorang tersangka berinisial FI diamankan. Dari tangan tersangka, petugas menemukan satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 100,87 gram.

[adsense]

Tidak berhenti di situ. Saat sebagian warga masih terlelap, personel Satresnarkoba kembali melakukan pengungkapan pada Selasa (18/2026) sekitar pukul 02.45 WIB di Jalan Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Seorang tersangka berinisial JS diciduk. Dari lokasi, petugas menyita delapan paket sabu, terdiri dari satu paket besar dan tujuh paket kecil dengan berat bruto mencapai 105,5 gram.

[adsense]

Selain sabu, polisi turut mengamankan timbangan elektronik, plastik klip serta sejumlah perlengkapan lainnya.

Jika tiga kasus menonjol tersebut dihitung, sedikitnya 235,59 gram sabu berhasil diamankan polisi.

[adsense]

Kapolres Binjai menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polres Binjai.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pidana lainnya sesuai sangkaan masing-masing.

[adsense]

"Untuk tersangka dengan barang bukti sabu lebih dari lima gram, ancaman pidananya dapat mencapai 20 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan," tegasnya.

Rentetan pengungkapan itu menjadi alarm keras bahwa narkotika masih menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat. Ratusan gram sabu yang berhasil disita bukan sekadar angka dalam daftar barang bukti, tetapi menunjukkan adanya mata rantai peredaran yang terus berupaya mencari celah.

[adsense]

Di sisi lain, keberhasilan polisi mengungkap kasus demi kasus juga menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Peran keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam lingkaran narkotika. (*)

[adsense]

[adsense]

Suasana khidmat mewarnai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Senin (17/8/2026).

Upacara yang dihadiri unsur Muspika Kecamatan Besitang dan berbagai elemen masyarakat itu dipimpin Camat Besitang Restra Yudha. Pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan Pancasila hingga Teks Proklamasi berlangsung tertib dan penuh penghormatan.

[adsense]

Usai upacara, suasana berubah semarak. Masyarakat yang hadir larut dalam berbagai kegiatan hiburan dan perlombaan rakyat untuk memeriahkan momentum kemerdekaan.

Kemeriahan tersebut mendapat dukungan dari PT Mirabilis Tunggal Tualang dan PT Sri Timur, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki wilayah operasional di Kecamatan Besitang. Dukungan diberikan dalam bentuk donasi sponsorship untuk membantu pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, PT Raya Padang Langkat Dukung Berbagai Kegiatan Masyarakat di Sejumlah Desa di Langkat

"Pimpinan kami menginstruksikan agar kami ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 RI di Kecamatan Besitang. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk bisa hadir membantu berbagai kegiatan masyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)," ujarnya.

[adsense]

Menurut Mulyadi, perusahaan secara berkala turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Selain mempererat silaturahmi, langkah tersebut juga menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial dan memenuhi regulasi terkait penyaluran CSR.

"Artinya, keberadaan kita di wilayah itu juga harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan urusan hubungan kerja, tetapi juga ada hal lain yang harus dijaga, yaitu hubungan silaturahmi dengan masyarakat," katanya.

[adsense]

Mulyadi berharap dukungan yang diberikan dapat membantu menyukseskan rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Besitang.

"Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]