[adsense]

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap meminta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun 2026 segera menuntaskan proses pergeseran anggaran, serta mempercepat tender dan lelang program yang telah disepakati. Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah secara tepat waktu.

Hal itu disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Entry Data Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut tahun 2026, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Sulaiman menjelaskan, Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Pada periode tersebut, Pemprov Sumut terus mengakselerasi pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 52 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan.

Program Hasil Terbaik Cepat meliputi Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal dan solutif (CERDAS), pembangunan infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), penguatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian murah serta dukungan Program 3 Juta Rumah, hingga Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Driver Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut

Berdasarkan data per 10 Juni 2026, dari 29 kabupaten/kota penerima BKP, baru enam daerah yang telah menyelesaikan proses tender maupun lelang program.

[adsense]

"Kami ingatkan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa semakin cepat BKP Tahun 2026 Tahap I dilaksanakan, semakin besar peluang daerah tersebut memperoleh BKP Tahap II pada tahun yang sama," kata Sulaiman.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.

[adsense]

Karena itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda/Bapperida, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.

"Saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat prosesnya. Manfaatkan momentum bantuan dari provinsi ini. Jika program yang telah disepakati dapat diselesaikan dengan baik, maka peluang mendapatkan BKP Tahap II akan semakin terbuka," ujarnya.

[adsense]

Sulaiman menegaskan, program BKP harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Sumut 2025–2029 yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian dan sinkronisasi data secara tepat waktu agar Pemprov Sumut dapat memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap daerah.

[adsense]

"Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II," jelasnya.

Terkait mekanisme pencairan, Sulaiman menyampaikan bahwa dana BKP akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50%, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.

[adsense]

Ia menegaskan tidak diperbolehkan adanya pengalihan program setelah dana BKP diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program," tegasnya.

[adsense]

Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada kabupaten/kota. Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data dan pelaksanaan program yang telah disepakati. (*)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat harapkan perbaikan jalan dari Huta Bangun Saribu menuju Huta Jandi Mariah, Nagori Sibangun Mariah, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pasalnya, kondisi jalannya rusak membuat aktifitas warga terganggu.

Pantauan wartawan, Jumat (18/06/2026) ruas jalan berlubang-lubang dan batu berukuran sekira 3/5 Cm hingga 5/10 Cm berserakan di badan jalan. Hal itu membuat pengendara ekstra hati-hati saat melintas. Ditaksir, jalan rusak sepanjang 1 Km.

[adsense]

Menurut warga, jalan itu memiliki nilai khusus karena akses tersebut merupakan jalur vital warga untuk beraktifitas sehari-hari, baik ke luar daerah, sekolah dan memastikan hasil pertanian. Akibat jalannya rusak, aktifitas masyarakat jadi terganggu.

"Inilah jalan utama masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari. Karena itu, sudah sangat layak mendapat perbaikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata warga setempat, Roni Girsang, Jumat (18/06/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Saribudolok Sarankan Pemkab Simalungun Gandeng Pihak Swasta Untuk Perbaiki Jalan Rusak

"Itu dilakukan untuk meminimalkan kerusakan jalan, sekaligus menarik perhatian Pemkab Simalungun, agar menindaklanjuti gotong-royong warga dengan cara mengaspal jalan tersebut," kata warga itu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pertanian untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Dukungan serta keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang jujur dinilai menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan bersama.

[adsense]

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati (Wabup) H Adlin Tambunan saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Kamis (18/6/2026).

Bupati Sergai yang akrab disapa Bang Wiwik ini menekankan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda pendataan rutin sepuluh tahunan dari pemerintah, melainkan momentum penting bagi warga Sergai untuk ikut serta menentukan arah masa depan daerahnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai Diperiksa Jamintel, Diduga Terkait Aduan Penyalahgunaan Wewenang

Senada dengan Bupati, Wabup Adlin Tambunan yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sergai, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan sangat berdampak pada ketepatan sasaran program jaminan sosial. Bersamaan dengan agenda ini, Pemkab Sergai juga mematangkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

[adsense]

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sergai, Marine Sohadi Angkat menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 kali ini memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif, karena turut mengintegrasikan sektor pertanian serta pendataan ekonomi keluarga untuk memotret kondisi riil masyarakat.

"Mari kita terima para petugas dengan baik. Seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Dukungan penuh dari warga Sergai adalah penentu lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berdampak nyata," pungkas Marine.

[adsense]

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sergai, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Sergai, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik home industri pembuatan dan pengemasan ulang narkotika jenis vape atau yang dikenal sebagai Pod Getar.

Dalam operasi senyap yang digelar di Jalan Banten Gang Buntu, Kecamatan Medan Sunggal, petugas menangkap seorang pria berinisial R (26) dan menyita puluhan barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi serta peredaran narkotika tersebut.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (18/6/2026) menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi penangkapan. Menindaklanjuti laporan itu, Tim 6 Subnit I Unit II Satres Narkoba melakukan penyelidikan selama beberapa hari sebelum akhirnya melakukan penggerebekan.

"Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di salah satu rumah kos yang dijadikan tempat aktivitasnya," ujar Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Simpan 12,78 Gram Sabu, Warga Tanjung Tongah Diciduk Satres Narkoba Polres Pematangsiantar

"Setelah dicampur, cairan tersebut kemudian dikemas kembali ke dalam cartridge vape untuk dijual kepada konsumen. Dari hasil penyelidikan, satu Pod Getar yang diperoleh tersangka dari pemasok dapat dipecah dan dikemas menjadi tiga Pod baru demi meraup keuntungan lebih besar. Tindakan ini sangat berbahaya bagi pengguna dan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Narkotika," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 17 Pod Getar berbagai merek, 38 cartridge kosong, 6 perangkat vape (device), 3 botol liquid, 1 mesin impulse sealer, alat pres, jarum suntik, plastik klip, sejumlah telepon genggam, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memproduksi ulang Pod Getar.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Pod Getar yang diedarkan tersangka positif mengandung narkotika. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polda Sumut," jelasnya.

[adsense]

Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, termasuk memburu bandar yang diduga menjadi pemasok utama Pod Getar kepada tersangka.

"Identitas pemasok sudah kami kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran. Bagaimanapun modus pelaku narkoba berubah dan bertransformasi, kami akan terus membongkar serta mengungkap jaringan mereka," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Batubara bersama sejumlah instansi terkait menggelar Operasi Gabungan SADAR Pajak Kendaraan Bermotor jalinsum di wilayah Indrapura, Kabupaten Batubara, Kamis (18/6/2026). Operas ini sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Batubara, AKP Simon E. Simatupang dan melibatkan unsur lintas sektoral, di antaranya UPT Samsat Lima Puluh, Dispenda Kabupaten Batubara, Jasa Raharja, Subdenpom Kisaran, Dinas Perhubungan, serta Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

[adsense]

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan status pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas juga mengarahkan para pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak agar segera memanfaatkan layanan pembayaran yang tersedia. Langkah persuasif ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan administrasi kendaraan di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Vario dan Beat Laga Kambing, Empat Orang Luka-luka

Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, operasi gabungan ini juga bertujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, serta menurunkan fatalitas korban di jalan raya. Dengan administrasi kendaraan yang tertib dan kesadaran berkendara yang tinggi, diharapkan tercipta situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang semakin kondusif di Kabupaten Batubara.ucapnya

[adsense]

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pesan-pesan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya kepatuhan pajak berhasil tersampaikan kepada para pengguna jalan. Operasi ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam membangun budaya disiplin di ruang publik.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan yang berarti. Satlantas Polres Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program edukatif dan humanis guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum, taat pajak, dan berbudaya tertib berlalu lintas.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Karo menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya somasi yang dilayangkan oleh Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.

Somasi ini terkait erat dengan aset tanah dan bangunan yang selama ini dipergunakan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe.

[adsense]

​DPC PDI Perjuangan Karo memandang langkah hukum tersebut sebagai sinyal serius atas kegagalan komunikasi yang berkepanjangan antara Pemkab Karo dengan pihak GBKP selaku pemilik sah aset berdasarkan Sertifikat HGB No. 316 yang diterbitkan 18 Agustus 2016.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Karo, Feri Edisonta Milala kepada pers di Kabanjahe, Rabu (17/6/2026) malam. Anggota DPRD Karo ini menilai Pemkab Karo saat ini telah gagal menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian aset ini. Padahal, pada masa kepemimpinan sebelumnya, kesepakatan telah terbangun melalui surat Bupati Nomor 130/2858/PEM/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Moderamen GBKP dan pihak investor pada 1 November 2024, serta seremoni peletakan batu pertama Rumah Sakit GBKP pada 18 Februari 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

​Menyikapi kondisi ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Feri Edisonta Milala, menegaskan bahwa sikap pemerintah ini mencerminkan ketidak konsistenan yang mencederai kepercayaan publik.

[adsense]

[adsense]

Ketua DPC PDIP Karo, Feri Edisonta Milala.(Foto/Dok/DG)

[adsense]

​"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera memberikan respons resmi dan tertulis atas somasi Moderamen GBKP sebelum tenggat waktu 7 hari kalender sejak somasi diterima pada 11 Juni 2026. Bupati Karo harus membuka ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berkeadilan. Jangan jadikan pelayanan publik sebagai alasan untuk menahan hak milik sah pihak lain secara sepihak," tegas Feri Edisonta Milala.

​Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Daud Ginting, menekankan pentingnya penyelesaian yang bermartabat.

[adsense]

​"Persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur musyawarah yang berdasarkan hukum yang berlaku, bukan dengan cara mengulur waktu atau menghindari tanggung jawab. Jika memang diperlukan waktu transisi demi menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat, maka hal tersebut harus dibicarakan secara jujur dan disepakati bersama dengan GBKP. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Bumi Turang yang kita cintai bersama," ujar Daud Ginting.

Ketika dikonfirmasi melalui HP dan aplikasi WA kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karo, Monica Maytrisna Purba, S.H, Rabu (17/6/2026) terkait atas munculnya somasi yang dilayangkan oleh Moderamen GBKP kepada Pemkab Karo sama sekali tidak direspon.Dan tidak mendapat jawaban.

[adsense]

Ketika ditanyakan kepada Sekda Gelora K Ginting, "Apakah telah ada jawaban somasi Moderamen GBKP terkait RSU Kabanjahe?" Dikatakan, "Sudah dibalas semalam ke email pengacara Moderamen." (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Transportasi Online "mengepung" Gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026) mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bertanggung jawab atas kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Biosolar yang dinilai telah berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Selain menyoroti kelangkaan BBM, para pengemudi juga menyatakan penolakan tegas terhadap kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya pekerja sektor transportasi online.

[adsense]

Aspirasi para pengemudi Ojol diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut H Muhammad Subandi, bersama sejumlah anggota Komisi E Mikhael Purba dan menyepakati enam poin tindak lanjut atas tuntutan massa aksi.

Di antaranya, menerima dan menetapkan aspirasi pengemudi transportasi online sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumut untuk diteruskan secara tertulis kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait agar segera menjalankan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Driver Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut

Tidak hanya itu, sesuai tuntutan masa Ojol, DPRD Sumut juga berencana memanggil Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut guna meminta penjelasan terkait kelangkaan Pertalite dan Biosolar di sejumlah daerah di Sumut, termasuk langkah-langkah antisipasi untuk menjamin pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.

[adsense]

Subandi menegaskan pihaknya akan memperjuangkan seluruh tuntutan yang disampaikan para pengemudi, terutama terkait kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen yang hingga kini belum sepenuhnya diterapkan.

Terkait penolakan kenaikan harga BBM, Subandi memastikan hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi. Jika ada antrean panjang atau kelangkaan, itu harus segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat, terutama para pengemudi ojol yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas harian.

[adsense]

Ia juga menyebut pemerintah sedang mendorong pengembangan energi alternatif berbasis sawit melalui program Biodiesel B150 yang direncanakan mulai diproduksi pada 1 Juli 2026 mendatang.

Di akhir pertemuan, para pengemudi meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak aplikator, Dinas Perhubungan Sumut, guna membahas secara konkret persoalan potongan aplikasi serta dampak kelangkaan BBM.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ribuan orang pekerja dan keluarganya di salah satu Kebun milik BUMN di Cot Girek Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran.

Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap diokupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

[adsense]

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Medan Area Perkenalkan Program BANG JAGA di Tegal Sari Mandala III

"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya," ungkap Rusli, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, hal ini sangat mengganggu. "Sedangkan anak-anak tetap harus sekolah, periuk nasi harus diisi, sementara penghasilan yang biasa kami andalkan sudah tidak ada lagi. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal," pintanya.

Bagi para pekerja PTPN, selain gaji, premi menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka. Ketika produksi terganggu akibat pencurian dan penjarahan, premi yang biasanya diterima ikut tergerus bahkan nihil.

[adsense]

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan.

"Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut," ungkapnya.

[adsense]

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.

"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi," ujar Yudi.

[adsense]

Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.

⁠Diutarakannya, luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 Ha. Ini mendatangkan kerugian akibat kehilangan produksi hingga puluhan miliar.

[adsense]

"Sampai awal Juni ini, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 Miliar. Itu diluar kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 miliar," terang Yudi.

"Untuk itu kami sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan pernasalahan ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan," tukasnya.

[adsense]

Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.

"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan. Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin SIK MH bersama jajaran dan unsur Forkopimcam menggelar kegiatan silaturahmi di Kantor Lurah Tegal Sari Mandala III, Jalan Tuba VI, Kecamatan Medan Denai.

Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkenalkan program BANG JAGA (Bangun Keamanan Bersama Warga) sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Medan Area.

[adsense]

Dalam pertemuan pada, Senin (15/6/2026) sore yang dihadiri Lurah Tegal Sari Mandala III Ian Adian Tarigan SSos MIKom, para kepala lingkungan, serta perangkat kelurahan, dibahas berbagai kondisi dan perkembangan situasi keamanan di 15 lingkungan yang ada di kelurahan tersebut.

Lurah Ian Adian Tarigan menyatakan dukungannya terhadap program yang diinisiasi Polsek Medan Area. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kelurahan, kepala lingkungan dan kepolisian menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Tanjungbalai Ingatkan Personel Jaga Kamtibmas dan Tingkatkan Pelayanan

"Keamanan bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui program BANG JAGA, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif," ujarnya.

[adsense]

Selain memperkenalkan program tersebut, Kapolsek juga menyosialisasikan pentingnya penguatan sistem keamanan lingkungan melalui program Sabuk dan Kentong Kamtibmas.

"Saya mengimbau warga untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis guna membantu pencegahan tindak kriminalitas dan mempermudah proses pengungkapan kasus apabila terjadi gangguan Kamtibmas," imbaunya.

[adsense]

Kapolsek juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menghubungi layanan darurat Call Center 110 apabila membutuhkan kehadiran polisi atau menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

[adsense]

"Dari hasil pertemuan tersebut, terjalin komunikasi dua arah yang lebih erat antara Polsek Medan Area dan Kelurahan Tegal Sari Mandala III. Kedua pihak juga berkomitmen meningkatkan sistem keamanan yang terintegrasi serta memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas," pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Polsek Medan Area akan mengintensifkan patroli di kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan.

[adsense]

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.45 WIB itu berakhir sekitar pukul 16.15 WIB dan ditutup dengan sesi foto bersama. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.(*)

[adsense]

[adsense]

Setelah hampir satu tahun dijabat oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas (Palas) akhirnya resmi terisi definitif. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan melantik dan mengambil sumpah jabatan Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP sebagai Sekda Kabupaten Padang Lawas, Kamis (18/6/2026).

Panguhum sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Palas serta dipercaya sebagai Pj Sekda sejak 7 Juli 2025 setelah dilantik menggantikan Arpan Nasution yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

[adsense]

Dalam kesempatan yang sama, bupati juga melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/223/KPTS/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

Baca Juga:

• 21 Hari Operasi Antik Toba, Polres Palas Ungkap 12 Kasus Narkotika dan Amankan 29 Orang

Kemudian Amelia Roitona Nasution, SKM., M.K.M yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan definitif.

[adsense]

Sementara Ir. Sarlen Ibrahim Harahap, ST., MM yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub), dipercaya memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menegaskan bahwa pengangkatan tersebut bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara dan daerah atas kompetensi, rekam jejak, dedikasi serta kapasitas kepemimpinan para pejabat yang menerima amanah jabatan.

[adsense]

"Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan pada hari ini bukan hanya menjadi sebuah proses administratif, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan daerah dan negara atas kompetensi, rekam jejak, dedikasi, serta potensi kepemimpinan yang saudara miliki," kata Bupati.

Bupati menjelaskan, pengangkatan Sekda dan pejabat pimpinan tinggi pratama kali ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

[adsense]

Menurutnya, Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu daerah di Sumatera Utara yang lebih awal menerapkan sistem manajemen talenta sebagai upaya mewujudkan birokrasi profesional, berintegritas dan berorientasi pada kinerja.

Pengangkatan Panguhum Nasution sebagai Sekda definitif didasarkan pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 00270/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 26 Mei 2026 serta persetujuan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/1666/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026.

[adsense]

Bupati menegaskan, jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Bupati berharap pengisian jabatan Sekda definitif dapat semakin memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat reformasi birokrasi serta mendukung pencapaian visi Padang Lawas Maju yang Mandiri, Amanah, Jaya dan Unggul.

[adsense]

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Bupati juga meminta agar terus membangun sinergi, meningkatkan inovasi dan menghadirkan kinerja yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (18/6/2026). Massa mendesak agar merealisasikan potongan aplikator maksimal 8 persen.

Dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP Sumut, massa pengemudi Ojol meminta agar segera mengimplementasikan Perpres No 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan pekerja transportasi daring (Ojek Online). Selamatkan penghasilan pengemudi ojek online. Massa juga mendesak agar Gubernur Sumatera Utara memperhatikan rakyatnya pekerja ojek online di Sumut.

[adsense]

"Tagih janji Presiden implementasikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026, realisasikan potongan Aplikator maksimal 8 %," demikian isi spanduk yang terpampang dalam mobil pick up yang bawa massa aksi.

Salah satu orator massa mengatakan bahwa hingga saat ini para pengemudi masih belum merasakan implementasi nyata dari kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen yang menjadi salah satu substansi utama dalam peraturan tersebut. Padahal sudah diumumkan lebih dari satu bulan.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi E DPRD SU: Pelaksanaan SPMB 2026 Harus Transparan

[adsense]

[adsense]

Komisi E DPRD Sumut mengingatkan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA/SMK di Sumut harus transparan dan berkeadilan bagi seluruh calon siswa, agar tidak melenceng dari semangat awal reformasi dalam sistem penerimaan peserta didik di Sumut.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM dan Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) melalui telepon di Medan menanggapi dimulainya penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA/SMK di Sumut.

[adsense]

"Mekanisme domisili tetap menjadi prioritas utama dalam seleksi peserta didik baru dan tidak tersingkir oleh dominasi nilai akademik yang dinilai berpotensi memicu ketidakadilan," ujar Subandi.

Politisi Partai Gerindra Sumut ini menilai, tujuan utama perubahan sistem dari zonasi ke domisili untuk menutup celah praktik manipulasi alamat yang selama ini kerap terjadi. Implementasinya di lapangan harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Bobby Nasutian Kunjungi Tebingtinggi, Ketua TP PKK Paparkan Program Kerja Terkait

Ditambahkan Ebenejer, sistem domisili harus hadir sebagai solusi untuk mengatasi persoalan dalam sistem zonasi yang sebelumnya berbasis jarak dan kerap dimanfaatkan dengan praktik pindah alamat demi masuk ke sekolah tertentu.

[adsense]

"Dulu zonasi berdasarkan jarak sehingga banyak terjadi permainan pindah alamat. Karena itu dibuat sistem domisili agar siswa yang memang tinggal di sekitar sekolah mendapat prioritas," kata Ebenejer yang juga Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini.

Menurut Subandi dan Ebenejer, siswa yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk diterima dibanding siswa yang tinggal lebih jauh, terlepas dari perbedaan nilai akademik.

[adsense]

Ditambahkan Ebenejer, kondisi saat ini menunjukkan adanya kecenderungan nilai akademik menjadi faktor yang terlalu dominan dalam proses seleksi. Hal itu dikhawatirkan dapat membuka ruang bagi praktik tidak sehat, termasuk dugaan manipulasi nilai rapor.

Sebagai langkah pengawasan, tambah Subandi dan Ebenejer, Komisi E menjadwalkan memanggil sejumlah kepala sekolah guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan SPMB tahun ini, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menjunjung asas keadilan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) kembali menggelar kegiatan rutin tahunan wisata edukasi yang dipusatkan di Pantai Pasir Putih Parbaba Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sollo Villa yang berada di tepi pantai berpasir halus dan menjadi

salah satu ikon wisata Danau Toba pada tanggal 6 Juni sampai 7 Juni 2026.

[adsense]

Kegiatan itu menggabungkan unsur rekreasi dan pembelajaran lapangan bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami praktik manajemen bisnis pariwisata dan pengembangan UMKM di destinasi wisata.

Muatan utama kegiatan bukan sekadar berwisata, tetapi juga penyelenggaraan seminar akademik dengan tema Manajemen Bisnis Pariwisata dan UMKM.

[adsense]

Baca Juga:

• Pelatihan Turi-Turian Digelar di Taput, Cetak Penutur Muda Budaya Batak

dan mengelola pengembangan pariwisata Samosir sebagai bagian dari Kawasan Danau Toba.

[adsense]

Dekan Fakultas Ekonomi UNITA, Dr Rosalinda S Sitompul SE MM dalam relisnya, Selasa (16/6) menjelaskan, bahwa kegiatan wisata edukasi itu merupakan agenda tahunan dari Fakultas Ekonomi.

"Konsep kegiatan dirancang agar mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas tetapi juga memperoleh pengalaman langsung di lapangan tentang bagaimana teori manajemen bisnis pariwisata diterapkan dalam praktik," ujarnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, melalui kunjungan ke destinasi wisata itu dan pertemuan langsung dengan pemangku kebijakan, diharapkan mahasiswa dapat melihat secara nyata pengelolaan destinasi, pola kerjasama dengan UMKM dan dinamika industri pariwisata lokal.

"Kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber pada seminar itu. Saya menilai kesediaan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Samosir untuk berbagi pengalaman dan strategi pengembangan pariwisata Samosir merupakan bentuk dukungan konkret dunia kerja dan pemerintah daerah terhadap penguatan kualitas pendidikan tinggi khususnya di Fakultas Ekonomi UNITA," terangnya.

[adsense]

Kadis Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetti Naibaho dalam paparannya menjelaskan secara rinci bagaimana strategi dan manajemen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memajukan sektor pariwisata sehingga mampu berkembang pesat dan menjadi tujuan favorit wisatawan domestik

maupun mancanegara.

[adsense]

"Dalam mengembangkan pariwisata, sajgat penting pengelolaan destinasi secara terpadu, mulai dari penataan objek wisata, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan promosi digital, hingga pelibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM di sekitar objek wisata," jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan pariwisata Samosir tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha wisata dan komunitas lokal yang bersama-sama menjaga keindahan alam, kebersihan, kenyamanan wisatawan serta membuka peluang ekonomi baru melalui usaha kecil dan menengah.

[adsense]

Seminar tersebut dipandu dengan tertib oleh pembawa acara Dosen Fakultas Ekonomi Dahlia N Siallagan SE MM.

Untuk sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator Benyamin Nababan SH SPd MM.

[adsense]

Berbagai pertanyaan diajukan mahasiswa, mulai dari strategi promosi destinasi Samosir, pengembangan atraksi wisata baru, peran UMKM dalam rantai nilai pariwisata, hingga tantangan pengelolaan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di kawasan wisata.

Diskusi berlangsung interaktif dan menggambarkan antusiasme mahasiswa dalam memahami peluang dan tantangan bisnis pariwisata ke depan.

[adsense]

Kegiatan wisata edukasi itu juga dihadiri oleh jajaran pimpinan UNITA yaitu Pembantu Rektor I UNITA Talenta Marbun SE MSi, Pembantu Rektor II Herta Manurung SE MM, Dekan Fakultas Ekonomi Dekan Dr Rosalinda S Sitompul SE MM, Pembantu Dekan Ronal D Sihaloho SE MSi, Pembantu Dekan II Erlianti Simanjuntak SSos MM, dan Ketua Prodi Manajemen Ester M Siagian SE MM dan para dosen Fakultas Ekonomi yaitu Niarita Bukit SE MSi, Hotlan Purba SE MM, Benyamin Nababan SH SPd MM, Nurlinawati Simanjuntak SE MM, Dahlia N Siallagan SE MM dan David YD Mahulae SE ME yang mendampingi

mahasiswa selama kegiatan berlangsung.

[adsense]

Sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan, acara seminar ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa Ulos kepada Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetti Naibaho SSos.

Pemberian Ulos itu melambangkan penghargaan atas kontribusi dan dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir terhadap kegiatan akademik

[adsense]

Fakultas Ekonomi UNITA sekaligus sebagai simbol penguatan hubungan baik antara dunia kampus dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi lokal di kawasan Danau Toba.

Melalui kegiatan wisata edukasi di Pantai Pasir Putih Parbaba dan Sollo Villa itu, diharapkan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi UNITA mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai potensi dan pengelolaan bisnis pariwisata sekaligus terinspirasi untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan sektor

[adsense]

pariwisata yang berkelanjutan di daerah masing-masing.

Lokasi pantai yang indah dan tengah berkembang sebagai destinasi unggulan di Samosir menjadikan kegiatan itu semakin relevan dengan materi yang dipelajari di bangku kuliah dan diharapkan akan menjadi bekal berharga bagi mahasiswa ketika kelak terjun ke dunia kerja dan usaha. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Barus, Tarmizi, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagai upaya memperkuat sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di wilayah kerja Tapanuli Tengah dan sekitarnya, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan Kalapas disambut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Hendra Utama Sotardodo, beserta jajaran sekaligus membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, termasuk penguatan koordinasi dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

[adsense]

Kalapas menyampaikan bahwa sinergitas yang baik antara Lapas dan PN merupakan bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

"Hubungan koordinasi yang baik antar APH sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal," katanya seraya berharap melalui silaturahmi ini kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

Ketua PN Sibolga, pada kesempatan itu turut menyambut baik kunjungan Kalapas Barus dan berharap komunikasi serta koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Pengadilan Negeri Sibolga dan Lapas Kelas III Barus dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

[adsense]

Pertemuan dalam kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta kolaborasi antarlembaga. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan SH MH menemui Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, guna menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di sektor kesehatan, khususnya terkait sarana dan prasarana (sarpas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu (pustu) yang tersebar di wilayah Kabupaten Humbahas di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan itu, dibahas berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah.

[adsense]

Bupati yang saat itu didampingi Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Alexander Gultom, serta Direktur RSUD Doloksanggul dr Tiar Lusiana Sihombing menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah fasilitas kesehatan di Humbahas masih memerlukan penambahan dan pembenahan, baik dari sisi bangunan, peralatan medis maupun sarana penunjang lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Puskesmas Matiti Ikut Amankan Pelayanan Kesehatan Piala Bupati Humbahas

Dalam pertemuan tersebut, bupati juga memaparkan sejumlah usulan prioritas yang mencakup transformasi pelayanan kesehatan primer hingga pelayanan kesehatan lanjutan.

[adsense]

Untuk pelayanan kesehatan primer, Pemkab Humbahas mengusulkan renovasi Puskesmas dan Pustu, pengadaan armada ambulans, serta pemenuhan peralatan medis yang lebih modern.

Sementara untuk pelayanan kesehatan lanjutan, Pemkab Humbahas mengajukan usulan strategis berupa relokasi RSUD Doloksanggul guna meningkatkan kapasitas pelayanan dan kemampuan penanganan medis rumah sakit.

[adsense]

"Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung fasilitas yang memadai. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar rumah sakit dan Puskesmas di Humbahas semakin siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Oloan.

Ia juga berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemkab Humbahas.

Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan primer sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

[adsense]

Menurut Menkes, prinsip utama pembangunan kesehatan adalah pendekatan preventif, yakni menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat.

"Pemerintah Daerah Humbahas harus terus meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan primer, salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah preventif ini sangat krusial untuk menekan biaya kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun," kata Budi Gunadi Sadikin. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus kematian Luis David Hutabarat (33) yang memicu gelombang kemarahan warga hingga berujung pada pembakaran fasilitas PT Agrinas Palma Nusantara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diduga melibatkan pihak pengamanan perusahaan. Bahkan disebut-sebut diduga ada oknum tentara di bidang pengamanan perusahaan tersebut.

Dandim 0209 Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji SSos MIP mengakui adanya oknum TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam kasus yang saat ini telah ditangani aparat penegak hukum.

[adsense]

Saat dikonfirmasi jurnalis harianSIB.com, Dandim 0209/LB Letkol Kav Hanung Kaptiaji menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan kembali ke Rantauprapat usai mengikuti rapat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jakarta. Informasi yang diterimanya dari anggota di lapangan serta hasil koordinasi dengan pihak kepolisian, terdapat 2 oknum yang menjadi sorotan dalam kasus tersebut.

"Kebetulan posisi saya saat ini sedang di jalan kembali ke Rantauprapat dari Jakarta setelah mengikuti rapat di Mabes TNI. Berdasarkan informasi dari anggota di lapangan dan hasil koordinasi dengan Polres, memang ada satu oknum TNI AD yang dimaksud. Yang bersangkutan merupakan anggota dari satuan di luar Kodam I/Bukit Barisan dan bukan anggota Kodim Labuhanbatu. Saat itu beliau sedang menjalankan penugasan di PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara satu orang lainnya merupakan purnawirawan TNI AD," sebut Dandim menjawab konfirmasi wartawan, Rabu (17/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Dalami Kasus Kematian Warga di Labura, 10 Saksi Diperiksa

"Proses pemeriksaan masih berjalan. Subdenpom dan Polres sedang bekerja. Apabila nantinya terbukti, maka akan dilakukan penanganan sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

[adsense]

Ia juga memastikan akan memantau langsung perkembangan kasus tersebut setelah tiba di Rantauprapat.

"Setelah saya kembali ke Rantauprapat, akan saya cek sejauh mana proses yang sudah berjalan," sebutnya.

[adsense]

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menewaskan seorang warga. Aparat berwenang terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan memastikan penanganan berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, aparat masih menunggu hasil visum dan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban, sekaligus mengungkap secara terang peristiwa yang menewaskan korban, Luis David Hutabarat.

[adsense]

"Hasil visum dan autopsi masih kami tunggu dari pihak rumah sakit dan Polres Labuhanbatu. Semua proses harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang kuat," ujar Hanung Kaptiaji.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Dandim 0209/LB terus berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu untuk mengawal pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan melakukan koordinasi terkait peristiwa yang menyita perhatian publik itu.

[adsense]

"Saya sudah melaporkan perkembangan kasus ini kepada Danrem dan Pangdam. Kami akan terus mengawal proses hukum agar kasus ini terbuka dan memberikan keadilan bagi semua pihak," sebut Hanung. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebingtinggi menyambut hangat kunjungan lapangan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penilaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, Rabu (17/6/2026). Prosesi penyambutan yang berpusat di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus dan kader kota untuk memperlihatkan capaian program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi, Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, bersama Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rambutan Muhammad Hersan, para lurah, serta perwakilan dari PT Inalum, PTPN, PT Mahakam, dan Bank Sumut menyambut langsung kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, beserta rombongan tim penilai provinsi.

[adsense]

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kehadiran tim monitoring provinsi. Menurutnya, kunjungan ini merupakan kehormatan besar sekaligus motivasi bagi seluruh kader yang berada di garda terdepan.

"Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Provinsi Sumut dan tim hari ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi kami, tetapi juga menambah semangat seluruh kader yang telah menghijaukan pekarangan rumah demi menjaga ketahanan pangan keluarga," ungkap Ny. Hj. Susmira Wanti.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai Diperiksa Jamintel, Diduga Terkait Aduan Penyalahgunaan Wewenang

Terkait program Aku Hatinya PKK (Amalkan, Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) yang ditinjau langsung di lokasi utama, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar mempercantik pekarangan dengan tanaman hias. Lebih dari itu, program ini merupakan gerakan kesadaran keluarga untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan mandiri, gizi keluarga, sekaligus apotek hidup melalui tanaman obat keluarga (Toga), sayuran, buah-buahan, hingga peternakan dan perikanan rumah tangga.

[adsense]

"Halaman rumah warga di sini tidak dibiarkan kosong, melainkan dikelola secara teratur, indah, dan nyaman sehingga mampu menopang kebutuhan dapur sehari-hari," kata Ny. Hj. Susmira Wanti.

Langkah nyata yang dipamerkan dalam monitoring ini dinilai mampu dalam mendukung ketahanan pangan mikro di Kota Tebing Tinggi, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mengintervensi pencegahan stunting melalui penyediaan asupan gizi yang mandiri dan sehat langsung dari pekarangan sendiri.

[adsense]

Kendati demikian, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggu tetap mengharapkan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan dari tingkat provinsi agar program kerja yang berjalan dapat terus disempurnakan.

"Sinergi yang hari ini didampingi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Lingkungan Hidup akan semakin tajam dengan adanya masukan, saran dan evaluasi dari Tim Monitoring Provinsi Sumatera Utara," pungkas Ny. Hj. Susmira Wanti (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu mendalami kasus kematian Luis David Hutabarat (33), warga Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh 4 oknum petugas pengamanan PT APN Regional Sumatera Utara I Labura. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena memicu reaksi luas dari masyarakat setempat.

Penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi hingga Rabu (17/6/2026) malam, untuk mengungkap rangkaian kejadian yang berujung pada tewasnya korban dan ditemukan tergeletak di Desa Sukarame, Selasa(16/6/2026) sore. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui secara langsung maupun tidak langsung peristiwa tersebut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan, dari 10 saksi yang diperiksa, 4 orang merupakan petugas pengamanan perusahaan yang berada di lokasi saat kejadian. Keterangan mereka dinilai penting untuk menyusun kronologi secara utuh.

"Selain petugas keamanan perusahaan, penyidik juga telah memintai keterangan dari 4 warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi turut memeriksa dua anggota keluarga korban, termasuk istri korban, boru Nainggolan, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan," kata Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Panggil Simbolon dan Direktur RSUD Rantauprapat dr Ady Subrata menjawab wartawan di komplek RSUD Rantauprapat.

[adsense]

Baca Juga:

• 118 Jemaah Haji Labura Tiba Selamat di Aekkanopan

Dalam proses penyelidikan, katanya, pihaknya juga telah 2 kali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil dari olah TKP tersebut akan dipadukan dengan keterangan saksi dan bukti lainnya untuk memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani.

[adsense]

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, akan dilakukan prarekonstruksi untuk memastikan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara," sebut Wahyu.

Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara profesional, transparan dan objektif. Menurut Wahyu, timnya akan bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.

[adsense]

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden itu diduga bermula dari adanya dugaan pencurian tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara. Petugas keamanan perusahaan kemudian melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Dari rangkaian kejadian yang masih didalami penyidik itu, Luis David Hutabarat ditemukan meninggal dunia di Blok K33 areal perusahaan. Polisi masih berupaya mengungkap secara pasti penyebab kematian korban dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

[adsense]

Kabar meninggalnya korban tergeletak di perladangan memicu kemarahan warga. Massa yang mengetahui kejadian itu melakukan aksi spontan berupa pembakaran kantor dan mes perusahaan dan perusakan sejumlah fasilitas perusahaan. Situasi sempat memanas hingga menarik perhatian aparat keamanan untuk melakukan pengamanan di lokasi.

Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan situasi keamanan di Kualuh Hulu tetap kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aparat gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI akhirnya dapat menguasai kawasan Hotel Sultan. Aparat gabungan berhasil memukul mundur massa simpatisan yang menolak eksekusi Hotel Sultan.

Dikutip dari CNBC Indonesia, proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir ricuh, Kamis (18/6/2026). Itu terjadi setelah Massa simpatisan yang menolak eksekusi pengosongan tetap tidak mau bubar dan memilih bertahan di depan area Hotel Sultan.

[adsense]

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama aparat Kepolisian dan TNI kemudian mencoba masuk area Hotel Sultan. Massa simpatisan lalu melawan, memukul aparat dengan kayu serta melempari dengan botol plastik. Situasi tidak kondusif, aparat Kepolisian akhirnya menyemprotkan air ke massa simpatisan.

Massa simpatisan akhirnya dapat dipukul mundur dari area depan Hotel Sultan. Aparat gabungan dapat menguasai Hotel Sultan dan melakukan sterilisasi.

[adsense]

Sebagian aparat gabungan kemudian masuk ke dalam Hotel Sultan, sebagian lainnya tetap berjaga di luar kawasan. Pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) juga ikut mengawal pengosongan Hotel Sultan dan mendata aset-aset di dalam Hotel Sultan. (*)

[adsense]

[adsense]

Kebakaran hebat melanda Pasar Dwikora Parluasan di Jalan Mufakat, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kamis (18/6/2026) dini hari.

Kobaran api yang membumbung tinggi disertai kepulan asap tebal menghanguskan ratusan kios pedagang dan memicu kepanikan warga sekitar.

[adsense]

Peristiwa kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Api dengan cepat menjalar dan melalap bangunan kios yang sebagian besar berada dalam satu kawasan pasar.

Petugas pemadam kebakaran bersama personel kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke area lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Isak Tangis Ibu Jaka Jannes Malau Pecah, Desak Polisi Tangkap Seluruh Pelaku Penganiayaan

[adsense]

[adsense]

Petugas pemadam saat memadamkan sisa kobaran api di Pasar Dwikora Parluasan di Jalan Mufakat, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Kamis (18/6/2026) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. (Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)

[adsense]

Saat pagi hari, para pedagang tampak mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Beberapa titik di lokasi bahkan masih mengeluarkan asap dan menyisakan bara api.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 04.00 WIB dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta olah tempat kejadian perkara (TKP).

[adsense]

Baca Juga:

• Simpan 12,78 Gram Sabu, Warga Tanjung Tongah Diciduk Satres Narkoba Polres Pematangsiantar

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak saat diwawancarai wartawan di lokasi kebakaran kios Pasar Dwikora Parluasan Jalan Mufakat, Kamis (18/6/2026). (Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)

[adsense]

"Kami mendapat informasi sekitar pukul 04.00 WIB dan langsung menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan serta penyelidikan awal," ujar Kapolres.

Berdasarkan data sementara, sekitar 200 kios dilaporkan terdampak kebakaran. Namun jumlah pasti masih dalam proses pendataan oleh petugas.

[adsense]

Baca Juga:

• Mesin Laundry Bengkel Mobil Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp250 Juta

"Laporan awal menyebutkan hampir 200 kios terbakar. Saat ini kami masih melakukan pendataan lebih lanjut," katanya.

Hingga Kamis pagi, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga masih disiagakan di lokasi karena terdapat sejumlah titik api yang berpotensi kembali menyala.

[adsense]

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Nilai kerugian masih dalam tahap penghitungan oleh pihak berwenang.

[adsense]

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk total kerugian belum dapat kami rincikan karena masih dilakukan pendataan dan penghitungan," pungkas Kapolres. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Lantas Polres Pematangsiantar Melaksanakan Bakti Religi di Gereja dan Masjid