[adsense]

Kabupaten Serdangbed agai (Sergai) berhasil mencapai produksi padi tertinggi pertama di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam kurun dua tahun berturut, yakni tahun 2024 dan 2025.

"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kabupaten Sergai produksi padi berada di posisi pertama di Provinsi Sumut dengan luas lahan 28.016 hektar (Ha), luas panen 51.118 hektar, produksi padi 333.129 ton Gabah Kering Giling (GKR), produktivitas 6,52 ton/perhektar dengan produksi beras 191.088 ton dengan Indeks pertanaman (IP) 1,82 persen," ujar Kepala Dinas Pertanian Sergai, Dedy Iskandar SP MM, Jumat (9/10/2026) di Kantor Dinas Pertanian Sergai, Desa Seirejo, Kecamatan Seirampah.

[adsense]

Selanjutnya di tahun 2025, lanjut Dedy, Kabuparen Sergai kembali menempati urutan pertama produksi padi di Sumut dengan capaian luas lahan 29.666 hektar, luas panen 55.196 hektar, produksi padi 356.508 ton GKG, produktivitas 6,46 ton/perhektar dengan IP 1,86.

"Guna mendukung peningkatan produksi padi di Sergai di tahun 2025 , Dinas Pertanian telah menyalurkan berbagai bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN, diantaranya Tractor roda 2 (TR2) 29 unit, Tractor roda 4 (TR4 ) 20 unit, Combine Harvester Besar (CHB) 13 unit serta pompa 47 unit kepada kelompok tani di Sergai. Kemudian, bantuan benih padi ke petani sebanyak 153,975 ton, serta bantuan benih jagung sebanyak 42,785 ton," terangnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Mirabilis Tunggal Tualang dan Sri Timur Kembali Salurkan CSR untuk Kalangan Ibu Hamil di Langkat

Adapun rincian program cetak sawah mandiri dari tahun 2016 hingga 2025 yakni, tahun 2016 luas cetak sawah baru hanya satu hektar, tahun 2017 seluas 50 Ha, tahun 2018 11 Ha, tahun 2019 75 Ha , tahun 2020 231 Ha, tahun 2021 cetak sawah mandiri seluas 111 Ha.

[adsense]

Selanjutnya, di tahun 2022 seluas 234,8 Ha, tahun 2023 seluas 103 Ha, tahun 2024 seluas 104 Ha, serta di tahun 2025 seluas 62,94 Ha, dengan total luas hasil cetak sawah mandiri 983,75 Ha, dan total luas areal persawahan di Kabupaten Sergai hampir 30.000 Ha.

Selain itu, dari cetak sawah rakyat yang dibantu dari Kementerian Pertanian tahun 2026 direncanakan seluas 262 Ha, dan sudah terealisasi seluas 122 Ha.

[adsense]

"Dalam hal ini Pemkab Sergai selaku penerima manfaat. Kegiatan dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Lahan dan Irigasi Pertanian (BBILP) Provinsi Sumatera Utara," jelas Dedy Iskandar. (*)

[adsense]

[adsense]

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) dan PT Sri Timur melanjutkan komitmen mereka untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di seputar wilayah operasional mereka. Terbaru, perusahaan milik Paul Baja M Siahaan ini menyalurkan susu untuk kalangan ibu hamil di Desa Sekoci dan Desa Sei Tualang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dalam kegiatan ini, pihak perusahaan menggandeng kalangan bidan desa dari sejumlah puskesmas yang ada di kawasan tersebut.

[adsense]

"Kita menggandeng puskesmas-puskesmas dalam penyaluran susu untuk kalangan ibu hamil ini," kata Manager Kebun PT MTT dan PT Sri Timur, Mulyadi Sigalingging, Sabtu (10/10/2026).

Mulyadi mengatakan, pemberian bantuan secara berkala ini merupakan bagian dari program corporate social responsibibily (CSR) perusahaan yang sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Pihak perusahaan memastikan program seperti ini akan terus berjalan disamping berbagai program CSR lainnya seperti bantuan perbaikan infrastruktur hingga bantuan pada momen-momen hari besar keagamaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Jasa Guru Patimpus Pelawi, Medan Gelar Kerja Tahun Merdang Merdem

Komitmen perusahaan dalam menyalurkan program CSR berupa bantuan susu untuk ibu-ibu hamil tersebut mendapat apresiasi dari warga. Mereka mengaku sangat berterima kasih atas kepedulian yang selalu ditunjukkan oleh perusahaan tersebut terhadap masyarakat.

[adsense]

"Terima kasih untuk pimpinan perusahaan PT MTT dan PT Sri Timur. Kami sangat senang selalu mendapat perhatian dari perusahaan ini. Tidak hanya untuk bantuan susu ini, namun perusahaan ini juga sering memberi bantuan untuk perbaikan infrastruktur dan sarana fasilitas umum kami," ujar Tina salah seorang Bidan Desa Sekoci yang mewakili penerima.(*)

[adsense]

[adsense]

Serangan rudal balistik yang diklaim dilancarkan kelompok Houthi dari Yaman terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (8/10/2026), dilaporkan menyebabkan sebuah pesawat komersial milik Saudia Airlines terbakar dan mengalami kerusakan parah.

Insiden tersebut juga mengganggu operasional penerbangan di ibu kota Arab Saudi. Sejumlah maskapai internasional menghentikan sementara layanan penerbangan menuju Riyadh di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

[adsense]

Dilansir dari The Guardian via Kompas.com, Jumat (9/10/2026), kelompok Houthi mengklaim serangan rudal mereka mengenai bandara utama Riyadh dan menyebabkan kerusakan pada sebuah pesawat. Namun, kelompok tersebut tidak menyertakan bukti untuk mendukung klaimnya.

Pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan tanggapan langsung terkait klaim serangan terbaru tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pesawat Flydubai Tujuan Tel Aviv Mendarat di Arab Saudi, Dua Pilot Terluka

Menurut ketiga sumber tersebut, pesawat diyakini tidak sedang mengangkut penumpang saat insiden terjadi. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ada korban luka dalam kejadian tersebut.

[adsense]

Ledakan Terdengar di Kawasan Bandara

[adsense]

Sejumlah saksi melaporkan mendengar suara ledakan di Riyadh pada Kamis, termasuk satu ledakan besar di sekitar Bandara Internasional King Khalid.

Seorang saksi yang diwawancarai Associated Press (AP), mengatakan, petugas pemadam kebakaran dan ambulans dikerahkan ke lokasi kejadian. Sementara itu, rekaman video yang telah diverifikasi Reuters memperlihatkan kepulan asap hitam tebal dan kobaran api membubung dari kawasan bandara.

[adsense]

Saksi lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa penerbangan keberangkatan dihentikan setelah insiden tersebut.

Di tengah laporan mengenai ledakan dan kebakaran itu, muncul informasi tentang kerusakan parah pada pesawat Saudia Airlines yang terparkir di terminal. Namun, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

[adsense]

Hingga Jumat (9/10/2026), belum ada laporan terkonfirmasi mengenai jumlah korban luka dalam insiden terbaru tersebut.

Sejumlah Maskapai Hentikan Penerbangan

[adsense]

Gangguan keamanan di Bandara Internasional King Khalid berdampak pada jadwal penerbangan menuju dan dari Riyadh. Dua maskapai internasional, Lufthansa dan Air India, telah mengonfirmasi penangguhan penerbangan ke ibu kota Arab Saudi.

[adsense]

Data perusahaan analisis penerbangan Cirium menunjukkan pembatalan dalam jumlah besar pada Kamis. Hingga pukul 15.00 GMT atau 22.00 WIB, hampir separuh penerbangan keberangkatan dari Bandara Internasional King Khalid tercatat dibatalkan.

Cirium juga memperkirakan terdapat 31 pembatalan penerbangan tambahan pada Jumat (9/10/2026), di seluruh bandara Arab Saudi.

[adsense]

Gangguan tersebut terjadi ketika Houthi meningkatkan serangan terhadap sejumlah fasilitas di Arab Saudi dan berupaya mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah udara kerajaan.

Pada Kamis, kelompok itu juga memperingatkan para pekerja agar menjauhi fasilitas energi yang disebut akan menjadi sasaran serangan berikutnya.

[adsense]

Tiga Orang Tewas dalam Serangan Sebelumnya

[adsense]

Serangan terbaru di Riyadh terjadi setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan tiga korban tewas akibat serangan terhadap dua bandara pada awal pekan ini.

Pada Rabu (7/10/2026), otoritas Arab Saudi menyatakan tiga orang tewas dalam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Abha di wilayah barat daya negara tersebut.

[adsense]

Ketiga korban jiwa itu berkaitan dengan serangan sebelumnya, bukan insiden terbaru pada Kamis. Hingga kini, belum ada korban jiwa yang dikonfirmasi dalam laporan serangan terbaru di Riyadh.

Secara terpisah, pejabat Arab Saudi mengatakan serpihan rudal yang berhasil dicegat mengenai sebuah taman kanak-kanak dan kompleks medis di Riyadh. Namun, belum ada informasi mengenai korban dalam insiden yang melibatkan kedua fasilitas tersebut.

[adsense]

Houthi menyatakan serangan terhadap Arab Saudi dilakukan sebagai respons atas dukungan Riyadh kepada pasukan pemerintah Yaman. Kelompok tersebut menentang operasi militer pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi.

Konflik Yaman Kian Memanas

[adsense]

Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi meningkat seiring kembali berkobarnya perang saudara di Yaman. Arab Saudi mendukung operasi militer pemerintah Yaman yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merebut wilayah dari kelompok Houthi.

[adsense]

Di sisi lain, Houthi terus melancarkan operasi militer di sejumlah wilayah Yaman. Dalam sebulan terakhir, kelompok tersebut dilaporkan bergerak cepat melintasi kawasan dataran pesisir negara itu.

Pada Rabu (7/10/2026), Houthi dilaporkan mulai memperoleh kemajuan di wilayah barat daya Yaman ketika mendekati Kota Taiz.

[adsense]

Sejumlah pengamat independen sebelumnya memperingatkan risiko Houthi merebut kota tersebut. Mereka juga melihat indikasi bahwa pasukan yang terkait dengan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mulai mundur untuk mengamankan Aden, salah satu kota pelabuhan utama di negara itu.

Perkembangan pertempuran di Yaman berlangsung bersamaan dengan meningkatnya serangan Houthi terhadap infrastruktur Arab Saudi.

[adsense]

Di tengah memburuknya situasi keamanan, Riyadh dijadwalkan menjadi tuan rumah WPC Energy Congress, pertemuan besar para pembuat kebijakan sektor energi, pada pekan ini.

Sementara itu, pemerintah Arab Saudi belum memberikan komentar mengenai klaim serangan rudal balistik terbaru Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pendidikan Pejabat Bukan Sekadar Urusan Pribadi

Pendidikan seorang pejabat publik tidak semestinya menjadi bahan perdebatan tanpa ujung. Namun, ketika riwayat pendidikan berkaitan dengan persyaratan hukum untuk menduduki jabatan negara, persoalannya tidak lagi semata-mata menyangkut kehidupan pribadi. Ia telah memasuki wilayah kepentingan publik, kepastian hukum, dan tanggung jawab lembaga negara.

[adsense]

Perdebatan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan persoalan tersebut. Sebagian masyarakat menyoroti perjalanan pendidikannya di luar negeri, sementara pihak lain mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dengan jenjang sekolah menengah atas di Indonesia.

Diskusi ini perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah belajar di sejumlah lembaga pendidikan atau memperoleh gelar akademik. Sebaliknya, tidak tepat pula menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di ruang digital. Yang dibutuhkan ialah pemeriksaan terhadap dokumen, ketentuan hukum, prosedur administrasi, dan penjelasan resmi lembaga berwenang.

[adsense]

Baca Juga:

• Bertram Sianipar Resmi Jadi Bhayangkara Taruna Akpol, Sang Ibu Titipkan Doa

[adsense]

Infografik yang beredar mengenai pendidikan Gibran menampilkan rangkaian pendidikan yang mencakup SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, UTS Insearch di Australia, MDIS di Singapura, hingga University of Bradford di Inggris.

Rangkaian tersebut sering disebut sebagai pathway, yakni jalur pendidikan yang ditempuh melalui beberapa institusi atau tahapan pembelajaran. Dalam sistem pendidikan internasional, perpindahan antarlembaga dan negara bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya bermasalah. Sistem pendidikan setiap negara memiliki struktur, jenjang, kualifikasi, serta mekanisme penerimaan yang dapat berbeda.

[adsense]

Namun, terdapat satu prinsip yang perlu ditegaskan: riwayat pendidikan dan bukti penyelesaian suatu jenjang pendidikan merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak selalu identik.

Seseorang dapat mengikuti pembelajaran di sebuah institusi, memiliki catatan akademik, atau memperoleh pengakuan atas kompetensi tertentu. Akan tetapi, status penyelesaian pendidikan formal tetap harus ditentukan berdasarkan dokumen dan standar yang berlaku.

[adsense]

Karena itu, informasi mengenai pathway pendidikan sebaiknya diperlakukan sebagai gambaran awal, bukan sebagai pengganti dokumen resmi. Setiap tahapan perlu diverifikasi melalui catatan institusi terkait, sedangkan kesimpulan mengenai kesetaraan pendidikan harus merujuk pada keputusan lembaga yang memiliki kewenangan.

Suket Penyetaraan dan Pertanyaan yang Mendasar

[adsense]

Persoalan ini menjadi lebih spesifik ketika membahas Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

[adsense]

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026, perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa proses penyetaraan dilakukan melalui pengajuan berkas, pemeriksaan administrasi, dan penilaian substantif atas riwayat pembelajaran. Riwayat pendidikan di Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch disebut menjadi bagian dari bahan penilaian. Pemerintah menjelaskan bahwa hasil penilaian tersebut dinilai sesuai dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

Penjelasan tersebut penting untuk memahami bagaimana pemerintah menerangkan proses administrasinya. Namun, pertanyaan berikutnya adalah mengenai dokumen apa yang digunakan sebagai dasar penilaian dan apakah dokumen tersebut membuktikan bahwa jenjang pendidikan yang disyaratkan telah ditamatkan.

[adsense]

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga membedakan dokumen kehadiran pembelajaran (certificate of attendance) dan catatan akademik dari dokumen yang secara tegas membuktikan kelulusan.

Hal ini tidak boleh disederhanakan menjadi tuduhan pribadi. Temuan tersebut harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam putusan, termasuk batas pemeriksaan dan akibat hukumnya. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mahkamah juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

[adsense]

Dengan demikian, terdapat dua hal yang harus dibedakan: apa yang dinyatakan Mahkamah mengenai bukti yang diperiksa dan apa akibat hukum yang diputuskan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Gelar Akademik Tidak Menghapus Kebutuhan Verifikasi

[adsense]

Dalam perdebatan publik, gelar pendidikan tinggi kerap digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai pendidikan sebelumnya. Padahal, persoalan hukum tidak selalu dapat diselesaikan melalui penalaran semacam itu.

[adsense]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r, mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Ketentuan tersebut menekankan dua unsur: jenjang pendidikan minimum dan status telah menamatkan pendidikan. Oleh sebab itu, apabila pendidikan ditempuh di luar negeri, dokumen dan mekanisme penyetaraannya perlu diuji berdasarkan aturan yang relevan.

[adsense]

Pendidikan tinggi tentu dapat menunjukkan pencapaian akademik seseorang. Akan tetapi, pencapaian tersebut tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan administratif tentang pemenuhan persyaratan pada jenjang sebelumnya. Sebaliknya, persoalan dokumentasi juga tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang melakukan pemalsuan atau pelanggaran tanpa bukti dan proses hukum yang memadai.

Di sinilah pentingnya konsistensi penerapan aturan. Standar pembuktian administrasi harus jelas, diterapkan secara setara, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

[adsense]

Transparansi Bukan Bentuk Penghakiman

[adsense]

Dalam negara demokratis, keterbukaan dokumen publik bukanlah tindakan untuk mempermalukan seseorang. Transparansi justru merupakan cara menjaga kepercayaan terhadap lembaga yang mengambil keputusan.

Apabila suatu surat penyetaraan menjadi bagian penting dalam pembuktian persyaratan jabatan publik, masyarakat beralasan untuk meminta penjelasan mengenai dasar penerbitannya, jenis dokumen yang diperiksa, standar penilaian, dan kewenangan pejabat yang menerbitkan surat tersebut. Keterbukaan tetap harus mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi dan aturan akses informasi yang berlaku.

[adsense]

Pemerintah juga perlu menjelaskan perbedaan antara surat penyetaraan, ijazah asli, sertifikat kelulusan, dan catatan hasil belajar. Keempatnya tidak selalu memiliki fungsi yang sama. Ketika istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian dalam debat publik, kebingungan mudah muncul dan informasi yang tidak utuh dapat menyebar.

Lembaga penyelenggara pemilu pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan calon diperiksa secara konsisten. Kejelasan prosedur bukan hanya penting bagi satu kandidat, melainkan bagi semua calon yang akan mengikuti pemilihan pada masa mendatang.

[adsense]

Menghindari Dua Ekstrem dalam Debat Publik

[adsense]

Perdebatan mengenai pendidikan Gibran setidaknya memperlihatkan dua kecenderungan yang sama-sama perlu dihindari.

Pertama, membela seseorang secara berlebihan sehingga setiap pertanyaan mengenai dokumen dianggap sebagai serangan politik. Sikap ini dapat menghalangi pemeriksaan yang semestinya dilakukan terhadap persoalan administratif.

[adsense]

Kedua, menjatuhkan kesimpulan sebelum seluruh bukti dan ketentuan diperiksa. Tidak ditemukannya suatu dokumen dalam persidangan merupakan fakta yang perlu diperhatikan, tetapi tuduhan mengenai niat, manipulasi, atau tindak pidana memerlukan pembuktian tersendiri.

Sikap yang lebih bertanggung jawab adalah memisahkan fakta yang telah dikonfirmasi, keterangan para pihak, penilaian lembaga, dan pendapat pribadi. Dengan pemisahan tersebut, kritik tetap tajam tanpa berubah menjadi penghakiman.

[adsense]

Sebagai masyarakat, kita tidak perlu memilih antara membela tokoh politik dan menolak tokoh politik. Kita dapat mendukung prinsip bahwa siapa pun yang menduduki jabatan publik harus memenuhi ketentuan hukum, sementara setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui prosedur yang sah.

Pelajaran bagi Tata Kelola Pendidikan dan Pemilu

[adsense]

Kasus ini seharusnya mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola penyetaraan pendidikan luar negeri. Prosedur yang jelas perlu menjawab beberapa pertanyaan: dokumen apa yang wajib diajukan, bagaimana penyelesaian suatu jenjang dibuktikan, bagaimana penilaian dilakukan, serta bagaimana keputusan dapat ditelusuri dan diuji apabila muncul keberatan. Standar tersebut sebaiknya disusun secara terbuka dan diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan latar belakang keluarga, kekuatan politik, maupun popularitas pemohon.

[adsense]

Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu perlu mempunyai pedoman operasional yang tegas dalam memeriksa dokumen pendidikan calon. Pedoman tersebut perlu mengatur cara menangani kualifikasi dari luar negeri, dokumen pengganti yang diperbolehkan, proses verifikasi kepada institusi penerbit, serta mekanisme klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian.

Perbaikan semacam ini jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan perdebatan berulang setiap kali riwayat pendidikan seorang pejabat dipertanyakan. Tujuan akhirnya bukan memenangkan kubu tertentu, melainkan mencegah ketidakpastian administrasi dan memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara.

[adsense]

Kesimpulan

Yang Dibutuhkan Adalah Kejelasan, Bukan Sekadar Pembelaan

[adsense]

Riwayat pendidikan Gibran perlu dibicarakan secara utuh, tetapi keutuhan tidak berarti menerima seluruh klaim dalam infografik atau narasi politik tanpa verifikasi. Setiap tahapan pendidikan, dokumen kelulusan, dan keputusan penyetaraan harus ditempatkan sesuai fungsi serta bukti yang mendukungnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 memberikan informasi penting mengenai dokumen yang tidak ditemukan dalam persidangan sekaligus menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Kedua hal tersebut harus disampaikan secara bersamaan agar masyarakat tidak memperoleh gambaran yang keliru.

[adsense]

Pada akhirnya, persoalan ini lebih besar daripada sosok seorang wakil presiden. Ia menyangkut bagaimana negara menetapkan standar, memeriksa dokumen, menjelaskan keputusan, dan memastikan bahwa aturan berlaku secara setara.

Dalam demokrasi yang sehat, transparansi bukan ancaman bagi seseorang yang menjabat. Transparansi adalah jaminan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan yang dapat diperiksa. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta masyarakat berhenti bertanya, melainkan dengan memberikan jawaban yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Penulis : Dosen Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli dan Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

Sebuah rumah di lingkungan Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, digerebek karena diduga dijadikan markas operasional judi online. Penggerebekan dilakukan pada Minggu (4/10/2026), berdasarkan laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di lokasi tersebut.

[adsense]

Personel Kodim 0505/Jakarta Timur mendatangi rumah itu dan menemukan puluhan komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan situs judi online. Sebanyak 11 orang, 6 laki-laki dan 5 perempuan diamankan sebagai operator. Petugas menyita 32 unit komputer, 14 ponsel, dan 9 KTP. Rumah kini dipasangi garis polisi dan aliran listrik dipadamkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Markas Judol di KPAD Cijantung Dibongkar TNI AD, 11 Operator Ditangkap

[adsense]

Penyelidikan semakin dalam setelah terungkap bahwa rumah tersebut adalah rumah dinas milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada pelaku. Video kejadian viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan kasus sedang didalami dan sejumlah orang, termasuk anggota TNI, telah diperiksa.

[adsense]

Melansir berbagai sumber, pada Jumat, 9 Oktober 2026, pihak TNI mengonfirmasi penahanan Letkol Infanteri Arman, Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1 Jakarta, di Pomdam Jaya. "TNI komitmen mendukung pemberantasan judol. Anggota TNI yang terlibat akan diberi sanksi dan tindakan tegas," ujar Kapuspen TNI.

[adsense]

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut peristiwa ini sangat memalukan. "Kita tidak akan melindungi perbuatan seperti itu. Kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," tegasnya di Mabesad.

[adsense]

Penyelidikan terus berjalan secara transparan. Kasus ini menjadi peringatan penting soal pemanfaatan aset negara sekaligus menegaskan peran krusial partisipasi masyarakat dalam memberantas judi online. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, tanpa pandang pangkat maupun kedudukan.(*)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah figur publik dan influencer disebut dalam laporan dugaan penipuan investasi emas dan perak yang melibatkan PT Divine Gold Jewelry. Nama mereka muncul karena diduga pernah bekerja sama mempromosikan produk perusahaan tersebut melalui media sosial.

Mengutip detikcom, Kuasa hukum korban, Bionda Johan Anggara, menyebut inisial JC, KL, dan NN sebagai figur publik yang promosinya diduga membuat masyarakat tertarik berinvestasi.

[adsense]

Menurut Bionda, sejauh ini terdapat 85 korban yang melaporkan dugaan penipuan tersebut dengan total kerugian mencapai Rp25 miliar.

Modus yang ditawarkan perusahaan berupa transaksi jual-beli emas dengan sistem pre-order (PO), disertai bonus besar dan janji pembelian kembali (buyback) dengan harga tinggi. Namun, pesanan emas maupun pencairan dana para korban disebut tidak kunjung terealisasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Labura yang Jadi Korban KM Virgo Transport 8 Dimakamkan di Marbau

Kuasa hukum korban lainnya, Zainul Arifin, mengatakan beberapa figur publik disebut telah mengakui menerima tawaran endorsement dan menyatakan kesediaan untuk kooperatif memberikan informasi kepada penyidik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar pabrik pembuatan vitamin anak palsu bermerek Apialys di Lampung. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang berinisial IKS sebagai tersangka.

Melansir detikcom, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan PT Lapi Laboratories selaku pemilik hak merek resmi yang menemukan peredaran produk ilegal di platform e-commerce.

[adsense]

Hasil penyidikan mengungkap, tersangka telah mengoperasikan pabrik gelap tersebut sejak 2021. Vitamin anak palsu itu dikemas menggunakan bahan baku madu hutan, kemudian dipasarkan secara masif ke seluruh Indonesia melalui e-commerce dan media sosial.

Produk tersebut dijual dengan harga sekitar Rp50 ribu per botol. Pelaku juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau para orang tua yang ingin membeli vitamin bagi anak mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Buronan Judol Internasional FP Ditangkap di Thailand, Transaksi Sindikat Capai Rp1 Triliun

Atas perbuatannya, tersangka IKS dijerat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[adsense]

Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.(*)

[adsense]

[adsense]

Perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini memicu perdebatan pelik mengenai benturan antara jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat dan urgensi penertiban ruang siber dari terjangan informasi palsu. Hak warga negara untuk menyatakan pikiran yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kerap bergesekan dengan masifnya peredaran konten tanpa dasar faktual. Akibat hukumnya, sistem peradilan pidana nasional memikul beban berat untuk menindak para penyebar disinformasi tanpa melanggar asas fundamental hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Doktrin mens rea atau sikap batin yang jahat berfungsi sebagai batasan mutlak agar pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara serampangan melalui pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang justru membunuh kebebasan sipil. Penindakan hukum terhadap penyebar kabar bohong wajib ditempatkan pada koridor hukum pidana materiil yang mensyaratkan perbuatan melawan hukum seirama dengan niat tercela.

[adsense]

Doktrin hukum pidana secara universal menuntut terpenuhinya dua elemen dasar agar seseorang dapat dipidana, yakni unsur lahiriah berupa perbuatan (actus reus) dan unsur batiniah berupa kesalahan (mens rea). Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia yang bertransformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas legalitas dan asas kesalahan ditegaskan secara ketat. Pasal 37 KUHP nasional secara eksplisit merumuskan bahwa pidana hanya dijatuhkan jika pelaku terbukti melakukan perbuatan disertai kesalahan berupa kesengajaan (opzet) atau kealpaan (culpa). Dalam penegakan delik penyebaran berita bohong yang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aparat penegak hukum sering kali mengabaikan pembuktian aspek psikologis ini. Padahal, tidak semua penyebar konten palsu mempunyai niat merusak; sebagian besar justru bertindak karena ketidaktahuan, kelalaian, atau sekadar meneruskan pesan berantai.

Perspektif Eddy O.S. Hiariej (2020) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh dipisahkan dari kondisi kejiwaan pembuat tatkala perbuatan berlangsung, sehingga penentuan ada tidaknya unsur kesalahan menjadi syarat mutlak penjatuhan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum siber wajib membedakan secara tajam antara provokator kebohongan dengan masyarakat awam yang menjadi korban arus informasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Ungkap Pencurian Alat Ibadah Gereja di Lubukpakam, 3 Terduga Ditangkap

Pengaturan positif di Indonesia terkait penyebaran informasi tanpa fakta termuat dalam regulasi siber melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan umum dalam KUHP. Regulasi tersebut menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik bermuatan pemberitahuan bohong yang memicu kerusuhan di tengah masyarakat. Penggunaan frasa hukum berupa "diketahui atau patut diketahui" mengindikasikan adanya gradasi mens rea, mulai dari kesengajaan penuh hingga bentuk kealpaan berat. Menurut Jimly Asshiddiqie (2021) bahwa dalam negara demokratis, pembatasan hak konstitusional harus dirumuskan secara sangat ketat guna mencegah terjadinya penafsiran karet yang membungkam kritik publik. Penegak hukum tidak boleh hanya terpaku pada akibat material di permukaan, melainkan harus membongkar motif serta tingkat kesadaran subjektif pelaku pada saat menyebarkan informasi tersebut.

[adsense]

Pengujian doktrin mens rea di ranah kebebasan berekspresi mewajibkan aparat penegak hukum melakukan pembuktian mendalam terhadap aspek psikologis subjek hukum. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang motifnya mudah ditelusuri, era digital membuat garis pembatas antara disinformasi sengaja dan misinformasi tidak disengaja menjadi sangat tipis. Seseorang yang meneruskan informasi tanpa verifikasi memang melakukan kelalaian, namun menyamakan tingkat celaannya dengan aktor intelektual di balik pembuatan hoaks adalah bentuk ketidakadilan substansial. Andi Hamzah (2019) menjelaskan bahwa kealpaan (culpa) mencerminkan sikap kurang hati-hati yang seharusnya dapat dihindari, namun derajat celaannya tetap lebih rendah ketimbang kesengajaan murni (dolus). Pemberlakuan sanksi penjara secara membabi buta bagi penyebar pasif tanpa mens rea yang memadai dikhawatirkan memicu efek gentar atau chilling effect, di mana masyarakat menjadi ketakutan menyampaikan pendapat akibat ancaman kriminalisasi yang terlalu mudah.

[adsense]

Implikasi lanjutan dari pengabaian doktrin kesalahan berpotensi melahirkan fenomena kriminalisasi massal terhadap warga negara yang beritikad baik. Ketika informasi palsu tersiar secara viral, algoritma platform digital turut mempercepat penyebarannya tanpa memedulikan niat awal penyebar. Apabila pengadilan hanya melihat unsur objektif bahwa informasi tersebut terbukti keliru dan telah diakses publik, maka esensi keadilan korektif akan runtuh. Menurut Muladi (2022) bahwa hukum pidana harus diletakkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga sanksi terhadap delik penyiaran informasi wajib dibatasi hanya kepada pelaku yang memenuhi kualifikasi kesalahan nyata serta membahayakan kepentingan hukum secara substansial. Penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga peradilan wajib menguji secara komprehensif apakah unsur kesengajaan seperti maksud menyesatkan atau niat menciptakan kekacauan benar-benar terwujud dalam diri terdakwa.

[adsense]

Perlindungan kebebasan berpendapat di era digital juga menuntut keberanian hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara progresif. Dalam memutus perkara siber, peradilan tidak boleh sekadar menguji kesesuaian informasi dengan fakta objektif, melainkan harus menggali substansi motif di balik penyebaran konten tersebut. Satjipto Rahardjo (2020) mengemukakan gagasan hukum progresif yang menolak penegakan hukum mekanis-birokratis tanpa mempedulikan rasa keadilan masyarakat, di mana hukum harus mengabdi kepada kemanusiaan. Pengujian mens rea menjadi benteng pertahanan terakhir agar hukum pidana tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas kebebasan berpikir warga negara. Ketika seseorang membagikan informasi keliru karena didorong keinginan mengontrol kebijakan publik atau mencari kebenaran, unsur mens rea yang bersifat melawan hukum secara material menjadi gugur, sehingga pemidanaan terhadapnya batal demi hukum.

[adsense]

Pemberlakuan KUHP nasional baru memberikan angin segar bagi kepastian penerapan asas kesalahan secara kodifikatif di Indonesia. Dengan diaturnya prinsip legalitas materiil dan keharusan adanya unsur kesalahan, penegakan hukum terhadap delik siber diharapkan menjadi kian terstandarisasi. Aparat penegak hukum tidak lagi leluasa menggunakan pasal-pasal multitafsir untuk menjerat masyarakat tanpa membuktikan niat jahat terlebih dahulu. Padmo Wahjono (2018) pernah mengingatkan bahwa pembentukan hukum nasional wajib berakar pada Pancasila, yang menempatkan perlindungan harkat martabat manusia serta keadilan sosial sebagai landasan tertinggi. Doktrin mens rea bukan sekadar instrumen dogmatis akademik, melainkan jaminan hak asasi manusia agar penderitaan berupa sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar tercela secara moral dan hukum. Harmoni antara ketertiban umum dan kebebasan berekspresi hanya akan terwujud apabila pembuktian kesalahan batiniah senantiasa dikedepankan dalam seluruh proses peradilan pidana siber.

[adsense]

Guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, penegakan hukum terhadap penyebar informasi tanpa fakta di media sosial memerlukan rumusan tolok ukur objektif yang ideal agar aparat penegak hukum tidak terjebak dalam subjektivitas penafsiran. Tolok ukur objektif tersebut harus mampu membedakan secara akurat antara bentuk mens rea berupa kesengajaan jahat (dolus) dengan kealpaan murni (culpa). Parameter pertama yang dapat digunakan adalah rekam jejak digital serta pola perilaku (digital footprint and behavioral pattern) dari subjek hukum pada saat membagikan konten. Seseorang yang memiliki kesengajaan jahat biasanya menunjukkan pola pengulangan, modifikasi narasi agar terlihat meyakinkan, atau penambahan provokasi yang memperkeruh situasi, sedangkan pelaku karena kealpaan murni umumnya bersikap pasif, membagikan konten secara spontan tanpa modifikasi, dan segera melakukan koreksi atau menghapus unggahan ketika menyadari kekeliruan tersebut. Parameter kedua berkaitan dengan aksesibilitas verifikasi fakta dan tingkat keahlian atau kapasitas intelektual pelaku (capacity and accessibility of fact-checking). Jika informasi palsu disebarkan dengan mengabaikan sumber kredibel yang sangat mudah diakses oleh masyarakat umum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kealpaan berat atau kesampingan sikap hati-hati yang patut dicela. Apabila informasi tersebut diselimuti oleh rekayasa informasi yang sangat canggih menyerupai institusi resmi, maka kesalahan batiniah individu menjadi tereduksi secara signifikan. Melalui penerapan tolok ukur objektif yang komprehensif ini, sistem peradilan pidana Indonesia dapat menyaring secara adil antara pelaku kejahatan siber yang sesungguhnya dengan warga masyarakat yang sekadar menjadi korban lemah dari arus disinformasi digital. (Penulis, Dosen Praktisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,6 yang mengguncang Panama berdampak luas. Dilaporkan sejumlah rumah rusak, aliran listrik terputus hingga penerbangan disetop sementara.

Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka ringan, sementara laporan awal belum mencatat adanya korban jiwa.

[adsense]

Pusat gempa berada dekat dengan komunitas pedesaan La Pitaloza di wilayah berpenduduk di Herrera, dekat garis pantai Pasifik. Guncangan juga dirasakan hingga ke San Jose, ibu kota negara tetangga Kosta Rika.

Dilansir Reuters, Sabtu (10/10/2026), data pemutakhiran mendeteksi gempa ini terjadi pada kedalaman 12,6 km (7,8 mil). Nestor Luque, direktur institut ilmu kebumian (geosciences institute) Panama, mengatakan gempa tersebut dipicu oleh Sistem Sesar Azuero Sona yang telah lama mengalami penumpukan tekanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Warga di Siantar Timur Ludes Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta

Rangkaian guncangan ini meningkatkan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan kerusakan lanjutan.

[adsense]

Di Panama City, Luque menghitung getaran berlangsung selama 40 detik, meskipun wilayah lain mungkin merasakan guncangan yang lebih lama.

Kemacetan lalu lintas melanda Panama City karena banyak perkantoran memulangkan karyawannya lebih awal. Mereka khawatir akan kondisi atau potensi kerusakan struktur bangunan, sementara layanan Metro dihentikan.

[adsense]

Para siswa memadati jalan-jalan di pusat kota Panama karena sekolah-sekolah di seluruh kota dipulangkan lebih awal. Kegiatan belajar-mengajar dihentikan di tingkat nasional.

Warga tampak panik saat gempa mengguncang. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan saat warga berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri.

[adsense]

Presiden Panama Jose Raul Mulino melalui unggahan di platform X mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

Jose Raul Mulino memerintahkan pengerahan personel, sumber daya, dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa

[adsense]

Di Penonome, sebuah kota yang terletak di pertengahan antara pusat gempa dan Panama City, memperlihatkan sebuah gereja yang rusak dan bangunan di sekitarnya yang roboh.

Kepala Panama's National Civil Protection System (SINAPROC), Omar Smith mengatakan, dampak gempa juga dilaporkan di Chitre, ibu kota Herrera, serta di sepanjang pesisir provinsi Los Santos.

[adsense]

Sementara itu, Bandara Internasional Panama City yang menjadi pusat penerbangan utama kawasan tersebut sempat ditutup sementara.

Otoritas Penerbangan Sipil mengalihkan sejumlah penerbangan ke bandara lain sebagai langkah pencegahan.

[adsense]

Di sisi lain, Otoritas Terusan Panama memastikan bahwa pelayaran di kanal yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik tersebut tidak terganggu dan tetap beroperasi seperti biasa.

Gempa kuat semacam ini bukan hal umum di Panama. Negara di Amerika Tengah ini jarang mengalami gempa berskala besar dibandingkan negara-negara tetangganya.

[adsense]

Gempa besar terakhir yang menimbulkan kerusakan luas di Panama terjadi pada 1991. Gempa bermagnitudo 7,4 yang berpusat di wilayah dekat perbatasan Kosta Rika itu menewaskan 23 orang, melukai 559 orang, dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal di kawasan Bocas del Toro. (*)

[adsense]

[adsense]

Aturan pemulangan migran Uni Eropa yang mendapat 418 suara mendukung dan 218 menolak bukan keputusan untuk langsung mendeportasi semua migran tanpa izin. Aturan itu menetapkan prosedur pemulangan bagi warga negara non-Uni Eropa yang tidak memiliki hak tinggal, termasuk kewajiban bekerja sama dan langkah lanjutan jika keputusan pemulangan tidak dipatuhi.

Sebanyak 30 anggota Parlemen Eropa abstain dalam pemungutan suara pada 17 Juni 2026. Hasil tersebut merupakan persetujuan Parlemen atas naskah aturan. Dewan Uni Eropa kemudian memberikan persetujuan akhirnya pada 1 Oktober, sementara naskah ditetapkan pada 7 Oktober 2026.

[adsense]

Perunding Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa sebelumnya mencapai kesepakatan sementara pada 1 Juni 2026. Aturan itu membentuk kerangka bersama untuk menangani pemulangan orang yang tidak memiliki hak tinggal di negara anggota Uni Eropa.

Naskah aturan membuka kemungkinan pembentukan pusat pemulangan di negara di luar Uni Eropa. Pembentukannya memerlukan perjanjian atau pengaturan dengan negara tujuan serta harus menghormati standar hak asasi manusia dan prinsip larangan mengembalikan seseorang ke tempat ia berisiko menghadapi bahaya serius. Anak di bawah umur tanpa pendamping dikecualikan dari pengaturan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gagalkan Pengiriman CPMI Ilegal ke Malaysia

Dengan demikian, angka 418 berbanding 218 menunjukkan dukungan Parlemen Eropa terhadap kerangka aturan pemulangan, bukan perintah untuk mendeportasi semua migran secara serentak. Pemulangan tetap mengikuti prosedur dan keputusan yang berlaku bagi setiap kasus. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 menghadirkan paket prabayar IM3 Istimewa di Medan dengan beragam manfaat digital, mulai dari akses layanan streaming, aplikasi kreativitas, prioritas jaringan hingga kuota roaming ke tujuh negara.

Paket ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat yang semakin beragam.

[adsense]

EVP Head of Circle Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, mengatakan di Medan, Jumat (9/10/2026), IM3 Istimewa merupakan upaya perusahaan menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Salah satu pilihan yang ditawarkan yakni paket 80 GB seharga Rp125.000 dengan masa aktif 30 hari dan fasilitas rollover kuota hingga 12 bulan.

[adsense]

Paket ini juga mencakup akses Vidio, Viu, WeTV dan iQIYI, Adobe Express Premium hingga enam bulan, serta kuota roaming hingga 7 GB di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Makau dan Taiwan.

Menurut Agus, kebutuhan pelanggan tidak hanya sebatas besaran kuota internet, tetapi juga fleksibilitas dan manfaat tambahan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

[adsense]

IM3 Istimewa tersedia dalam pilihan 50 GB seharga Rp100.000, 80 GB Rp125.000, 120 GB Rp150.000 dan 150 GB

Layanan ini dapat dibeli melalui aplikasi myIM3, WhatsApp resmi IM3, UMB *888#, outlet IM3, minimarket dan e-commerce.

[adsense]

Kehadiran paket ini turut didukung jaringan Indosat 5G untuk menunjang berbagai aktivitas digital pelanggan.(*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, mengalami muntah-muntah setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (9/10/2026). Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah itu dihentikan sementara. Penyebab kejadian masih diselidiki.

Menu MBG yang dibagikan hari itu terdiri dari nasi putih, telur semur, susu, tumis kacang panjang dan terong hijau, serta buah salak. Pemerintah Kota Medan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sedang memeriksa kemungkinan kaitan antara makanan tersebut dengan gejala yang dialami para siswa.

[adsense]

Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto mengatakan pihaknya sedang mengobservasi menu yang dibagikan. Ia menyebut salah satu menu yang disajikan adalah telur dan memastikan SPPG pemasok telah ditutup sementara.

Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin F. Razi bersama jajaran dinas terkait mendatangi RS Imelda untuk melihat kondisi para siswa. Mereka dibawa ke rumah sakit setelah mengalami muntah dan kini menjalani observasi medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Marelan

Siti Nurzanah (33), salah satu wali murid, mengatakan ia mendengar dugaan bahwa susu dalam paket MBG menggumpal. Namun, dugaan tersebut belum dipastikan sebagai penyebab para siswa sakit.

[adsense]

Siti mengetahui kejadian itu sekitar pukul 10.05 WIB saat mengantar anak keduanya ke sekolah. Ia melihat guru-guru panik dan beberapa siswa muntah. Belakangan, ia mengetahui anak sulungnya juga dibawa ke rumah sakit.

Menurut Siti, anaknya sempat berulang kali mual dan mengeluh sakit perut, tetapi kondisinya berangsur membaik. Anak tersebut sempat meminum susu yang dibagikan.

[adsense]

"Saya dengar susunya bermasalah dan, menurut cerita yang saya terima, 'menggumpal seperti santan', meski tidak tahu apakah susu itu basi," kata Siti.

Ia berharap penyediaan makanan MBG dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan hasil uji laboratorium dapat menjelaskan penyebab kejadian tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta manajemen Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala melengkapi persyaratan perizinan dan memperbaiki fasilitas yang belum sesuai standar sebelum rumah sakit beroperasi.

Permintaan itu disampaikan saat Mahyaruddin meninjau rumah sakit di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Jumat (9/10/2026). Dalam peninjauan tersebut diketahui RS Abdul Jalil Meliala belum mengantongi izin operasional.

[adsense]

Didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Mahyaruddin diterima perwakilan pemilik sekaligus manajemen rumah sakit, dr M Andyputra Meliala SpOG. Wali Kota memeriksa bangunan, ruang pelayanan, fasilitas medis, serta sarana pendukung.

Fasilitas yang ditinjau antara lain ruang farmasi, ruang bersalin (VK), ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, peralatan medis, dan ruang rawat inap di lantai dua dan tiga. Berdasarkan data manajemen, rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 103 tempat tidur, termasuk lima kamar rawat inap VIP.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Bunga Tanjung

"Peninjauan ini dalam rangka membantu agar pembangunan rumah sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya, mulai dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga persyaratan lainnya melalui sistem Online Single Submission (OSS)," kata Mahyaruddin.

[adsense]

Ia menyebut beberapa detail fasilitas, seperti arah bukaan pintu kamar mandi, perlu disesuaikan dengan standar. Penataan area parkir serta jalur masuk dan keluar kendaraan juga menjadi perhatian untuk mencegah persoalan lalu lintas.

Berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan rumah sakit telah diterbitkan. Namun, manajemen masih harus menyelesaikan persyaratan perizinan lainnya sebelum memperoleh izin operasional dan menjalankan pelayanan kesehatan.

[adsense]

Mahyaruddin meminta manajemen berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan BPKPD, Dinas Perhubungan, camat, dan lurah. Ia juga mengingatkan manajemen menyelesaikan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memperhatikan dukungan masyarakat sekitar.

Sebelum meninggalkan lokasi, Wali Kota kembali meminta seluruh kekurangan segera ditindaklanjuti, termasuk penataan parkir dan akses kendaraan bersama Dinas Perhubungan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara mengamankan tiga pria dalam Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Dusun II, Gang Yaman I/Firaun, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Jumat (9/10/2026).

Ketiganya berinisial MP (33), ASS (35), dan KA (32). Mereka diduga terlibat tindak pidana narkotika dan diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Dalam operasi yang dilakukan Satresnarkoba bersama personel gabungan itu, petugas menyita sabu dengan berat total 11,41 gram. Barang bukti tersebut terdiri dari satu plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,40 gram dan 10 plastik klip sedang berisi 11,01 gram sabu.

Petugas juga mengamankan plastik klip kosong, bong, kaca pirek, uang tunai Rp1.280.000, dua buku tabungan, tiga timbangan, tiga bungkus plastik, serta delapan pipet skop.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gelar Strong Point Pagi, Lancarkan Arus Lalu Lintas dan Jaga Keselamatan Pelajar

Polres Batubara menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Masyarakat diimbau memberikan informasi apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungannya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 59 rumah ibadah di Tapanuli Tengah (Tapteng) yang terdampak banjir ekologi pada 2025 menerima bantuan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. Masing-masing rumah ibadah mendapat Rp16 juta, dengan total bantuan mencapai Rp944 juta.

Bantuan diserahkan Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi di Gedung Serbaguna Pandan, Kamis (8/10/2026). Keterangan tersebut disampaikan dalam rilis yang diterima, Jumat (9/10/2026).

[adsense]

Mahmud mengatakan pemerintah memahami peran strategis rumah ibadah sebagai pilar pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah juga menjadi tempat warga menemukan kedamaian, saling menguatkan, dan merawat toleransi.

"Dampak dari bencana tersebut tidak hanya menyentuh sektor permukiman dan perekonomian warga, tetapi juga merusak sejumlah sarana peribadatan yang menjadi pusat kegiatan spiritual masyarakat," ujar Mahmud.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakan Kemenag Tapteng Pimpin Salat Jumat Bersama Warga Binaan Lapas Barus

Ia mengatakan sejumlah rumah ibadah juga difungsikan sebagai tempat evakuasi saat keadaan darurat.

"Hal ini membuktikan bahwa rumah ibadah memiliki fungsi sosial yang luas di tengah masyarakat," katanya.

[adsense]

[adsense]

Mahmud menyebut Pemkab Tapteng telah memetakan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebanyak 10 rumah ibadah terdampak bencana akan dibangun dari total 26 unit yang direncanakan.

Pada 2027, Pemkab Tapteng berencana melanjutkan program rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi untuk 77 rumah ibadah lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Tukka Geger, Bayi Perempuan Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan

[adsense]

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Dr H Awaluddin Habibi Siregar, memimpin Salat Jumat bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan jajaran Lapas Kelas III Barus yang beragama Islam, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan itu berlangsung saat Awaluddin berkunjung ke Lapas Kelas III Barus. Kalapas Barus Tarmizi mengatakan, kehadiran jajaran Kemenag Tapteng menjadi dukungan bagi pembinaan keagamaan warga binaan selama menjalani masa pidana.

[adsense]

"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan kerohanian bagi WBP, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk di lingkungan Lapas," kata Tarmizi.

Ia berharap warga binaan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Tukka Geger, Bayi Perempuan Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan

"Lapas Barus terus berupaya memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada WBP, tidak hanya melalui program pembinaan kemandirian, tetapi juga pembinaan kepribadian dan spiritual," ujarnya.

[adsense]

Lapas Barus menyatakan akan terus membangun lingkungan pemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta pembinaan yang humanis, terarah, dan berkelanjutan. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Penanganan Bencana Alam di Lapangan Sri Mersing, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Jumat (9/10/2026).

Dalam amanatnya, Ambarita mengatakan apel tersebut merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Potensi bencana itu dapat terjadi sewaktu-waktu di Kota Tebingtinggi dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

[adsense]

Ia meminta personel menjaga kesiapan fisik dan mental, menjunjung profesionalisme, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan cuaca dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan bertanggung jawab. Keselamatan personel, katanya, harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Bencana, Kapolres Tebingtinggi : Siapkan Fisik

Ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai upaya mengurangi risiko banjir.

[adsense]

Ambarita berharap apel kesiapsiagaan itu memperkuat koordinasi Polres Tebingtinggi, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

"Dengan kesiapan personel dan sarana prasarana (Sarpras), penanganan bencana di daerah ini pasti bisa dilakukan secara cepat dan tepat guna meminimalisir dampak, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya.

[adsense]

Apel tersebut dihadiri Wakapolres Tebingtinggi Kompol M. Haris Sihite, personel Yon B Sat Brimob Polda Sumut, Subdenpom Tebingtinggi, Kodim 0204/DS, organisasi perangkat daerah (OPD), serta personel Polres Tebingtinggi lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dipertanyakan warga. Selain mengeluhkan Pj kepala desa yang dinilai kerap tidak berada di kantor, warga juga meminta kejelasan mengenai dugaan rangkap jabatan yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.

Jurnalis harianSIB.com yang mendatangi Kantor Desa Seibamban, Jumat (9/10/2026), tidak menemukan Pj kepala desa di tempat. Sejumlah perangkat desa yang sedang piket menyebut Pj kepala desa belum datang dari Kantor Camat Sei Bamban.

[adsense]

Warga khawatir keadaan itu menghambat pelayanan administrasi. Mereka berharap kepala desa atau pejabat yang ditunjuk hadir dan memberikan pelayanan secara maksimal.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Sergai mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif 2024 dan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Di Kecamatan Seibamban, kepala desa yang mengikuti kontestasi berasal dari Desa Seibamban dan Desa Seibuluh. Pemkab Sergai kemudian menunjuk penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tebingtinggi Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sergai melalui Kabid Pembinaan Desa, Ade, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

"Terima kasih informasinya. Nanti akan kita panggil Pj Kades Seibamban. Pj kepala desa tidak bisa merangkap jabatan dan tidak boleh menerima siltap (penghasilan tetap) dua kali," ujar Ade.

[adsense]

[adsense]

Menurut Ade, Dinas PMD menjalankan fungsi pembinaan, termasuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa maupun persoalan pelayanan kepada masyarakat. Pemeriksaan penggunaan dana desa, kata dia, merupakan kewenangan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sesuai kewenangannya.

Ade juga mengingatkan pemerintah desa agar menerapkan prinsip transparansi, antara lain dengan memasang papan informasi publik di kantor desa supaya masyarakat mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama masa jabatan Pj kepala desa.

[adsense]

Kepala Inspektorat Kabupaten Serdangbedagai, Johan Sinaga, mengaku belum mengetahui identitas Pj Kepala Desa Seibamban maupun asal instansinya.

"Saya belum tahu siapa Pj Kades Seibamban dan dari ASN mana. Nanti kita tanyakan kepada anggota yang melakukan pengawasan ke sana. Kalau benar tidak transparan, akan kita tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Johan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Bencana, Kapolres Tebingtinggi : Siapkan Fisik

Warga berharap Pemkab Serdangbedagai segera memberikan kejelasan mengenai status dan masa jabatan Pj Kepala Desa Seibamban agar pemerintahan desa dan pelayanan publik tetap berjalan baik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemkab Deliserdang memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak sepanjang 18,4 kilometer di Kecamatan Percut Seituan. Perbaikan itu ditujukan untuk memperlancar mobilitas warga, memangkas waktu tempuh, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian.

Ruas yang diperbaiki meliputi Jalan Pasar X di Desa Saentis sepanjang 5,1 kilometer, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026. Jalan Sopoyono Barat, Dusun XVIII, Desa Saentis sepanjang 3,2 kilometer, dibiayai APBD Tahun 2026.

[adsense]

Selanjutnya, Jalan Paluh Gelombang atau Jalan Industri di Desa Tanjung Selamat sepanjang 2,5 kilometer juga bersumber dari APBD Tahun 2026. Jalan Percut (Cinta Damai) di Desa Sei Tuan sepanjang 7,6 kilometer disebut didanai melalui APBN (DAU) Tahun 2026.

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengatakan pembangunan jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat peresmian jalan, Jumat (9/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 600 KK di Humbahas Terima Bantuan Bedah Rumah Rp20 Juta per Keluarga

Pemkab Deliserdang juga akan memasang plang hijau pada seluruh ruas jalan berstatus jalan kabupaten. Plang itu akan memuat informasi mengenai status jalan dan sumber anggaran pembangunannya, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer.

[adsense]

"Inilah pola baru yang ditetapkan. Dengan plang hijau ini, masyarakat dapat mengetahui status jalan kabupaten dan sumber pembiayaan yang digunakan dalam pembangunannya," tambahnya.

Seorang warga mengapresiasi perbaikan tersebut karena perjalanan menuju Pakam dan kantor camat di Saentis kini lebih lancar.

[adsense]

"Terima kasih Pak, kami lebih cepat ke Pakam dan juga menuju kantor camat di Saentis juga sudah mulus jalannya. Dulu hancur kali jalannya dan malas lewat sini," ucap warga tersebut.

Jalan Pasir Putih di Desa Pematang Lalang, yang disebut rusak selama 10 tahun, juga telah diperbaiki. Tokoh masyarakat setempat, Anjur Silitonga, mengatakan pengaspalan jalan dan pembangunan irigasi mendukung aktivitas pertanian. Sekitar 98 persen warga Desa Pematang Lalang berprofesi sebagai petani padi.

[adsense]

"Pertanian kami hasilnya meningkat pak. Semoga dengan perbaikan irigasi yang sedang dilakukan BBWS semakin membuat petani tersenyum," ujarnya. Anjur juga memohon perbaikan pintu klep irigasi. (**)

[adsense]

[adsense]

Lima rumah semi permanen terbakar di Desa Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Jumat (9/10/2026) pagi. Satu pintu rumah lainnya dirusak untuk mencegah api meluas.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Laubaleng bergerak ke lokasi. Pemadaman juga dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Yon TP 904/GM dan Brigif 37/HS.

[adsense]

Menurut keterangan warga, kebakaran bermula ketika asap mengepul dari rumah milik Ngedeng Peranginangin yang disewa M. Nasib untuk usaha warung mi.

"Asap mengepul dari dalam bagian depan usaha Warung Imut. Melihat kejadian itu, warga sekitar berteriak dan minta tolong," ujar Budi Ginting, warga setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Jasa Guru Patimpus Pelawi, Medan Gelar Kerja Tahun Merdang Merdem

Lima rumah yang terbakar masing-masing milik Budi Ginting (76), Dasman Ginting (54), M. Nasib (54) sebanyak dua pintu, serta Ngedeng Peranginangin (60). Satu rumah milik Rasita Ginting (58) dirusak.

[adsense]

"Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian materil diperkirakan lebih kurang Rp500 juta. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik," ujar Kapolsek Lau Baleng.(**)

[adsense]