[adsense]

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung RI Prof Dr Asep N Mulyana, bersama Kajati Sumatera Utara (Kajati Sumut) Dr Harli Siregar, mengunjungi kantor Pengadilan Tinggi Medan di Jalan Ngumban Surbakti Medan pada, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) RI Non Yudisial Dr H Dwiarso Budi Santiarto, SH MHum yang didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr H Siswandriyono, SH, MHum.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH dalam keterangan tertulisnya, kehadiran Wakil Jaksa Agung bersama Ketua Mahkamah Agung RI di pengadilan tinggi itu karena bersamaan dengan agenda resmi sebagai undangan kuliah umum atau orasi ilmiah di FH USU.

Harli Siregar menyampaikan, kunjungan Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana adalah sebagai bagian dari silaturahim antar lembaga peradilan dengan kejaksaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tingkatkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai ke Penyidikan

"Silaturami, dorongan dan komitmen bersama untuk sinergisitas guna terus menjaga dan menguatkan komitmen bersama penegakan hukum," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Nasib tragis dialami purnawirawan Brigjen Raziman Tarigan di Jalan Melati Raya, Kota Medan. Mantan Wakil Kepala Polda Metro Jaya ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor ATV.

Insiden itu terjadi pada Sabtu (19/4/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

[adsense]

Kompas.com melansir, kala itu, berdasarkan penuturan saksi Joko (45), Raziman melaju dari arah Simpang Pemda menuju kediamannya di Pusat Latihan Renang Primbana, Jalan Melati Raya.

"Tiba-tiba, ada suara dentuman keras," kata Joko saat diwawancarai di lokasi, Rabu (22/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ayah PMI Asal Sumut Tuntut Hak Anak Tewas Kecelakaan Kerja di Korea Selatan

Dia terkejut melihat Raziman sudah tergeletak di tengah jalan dengan kondisi kepala bagian belakang berdarah. Motor Raziman jenis ATV terbalik dan gorengan yang dibawa berserakan di jalan.

[adsense]

"Dia sudah enggak sadarkan diri," ucap Joko.

Joko bersama pedagang lainnya lekas membantu mengangkat tubuh Raziman ke pinggir jalan sembari memperbaiki posisi kendaraan Raziman yang terbalik.

[adsense]

Bertepatan dengan itu, dia sekilas melihat ada pengendara motor yang diduga menabrak Raziman buru-buru pergi dari lokasi.

Dia bersama pedagang sekitar sempat mengejar, tetapi gagal.

[adsense]

Melihat kondisi Raziman memprihatinkan, ia berupaya menghubungi keluarga serta pekerja Raziman.

Tak lama, Raziman dibawa keluarganya menggunakan mobil ke Rumah Sakit Royal Prima.

[adsense]

Nahasnya, nyawa Raziman tak terselamatkan.

Dia meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

[adsense]

Sejumlah keluarga, kerabat, serta rekan kerja Raziman pun satu per satu datang ke rumah duka di Jalan Melati Raya.

Papan bunga berjejer menyampaikan duka cita mendalam.

[adsense]

Di lain pihak, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo menuturkan pihaknya telah turun ke lokasi untuk mendalami kecelakaan yang dialami Raziman.

Pihaknya telah memeriksa sejumlah CCTV dari beberapa ruko di sekitar serta mendalami keterangan para saksi. Namun, sejauh ini hanya mendapati gambaran Raziman membawa motor ATV.

[adsense]

Sementara CCTV yang merekam kejadian kecelakaan belum ada.

Meski begitu, sejumlah saksi memberi tahu Raziman ditabrak pengendara sepeda motor.

[adsense]

"Dugaan sementara korban meninggal usai alami kecelakaan. Tapi, ini masih didalami dengan memeriksa CCTV serta lainnya," ucap Sri kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

Perlu diketahui, Raziman merupakan lulusan Akpol tahun 1974.

[adsense]

Dalam perjalanan kariernya, Raziman menduduki sejumlah jabatan strategis.

Di antaranya Wakil Kepala Polrestabes Medan, Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, hingga Wakil Kepala Polda Metro Jaya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kinerja PDAM Tirta Bulian Kota Tebingtinggi menuai sorotan tajam dari masyarakat. Buruknya kualitas air yang didistribusikan, ditambah gangguan aliran yang kerap terjadi, memicu gelombang keluhan dari pelanggan.

Sejumlah warga mengaku air yang diterima tidak layak pakai. Selain keruh, air bahkan disebut bercampur lumpur, terutama pada waktu pagi dan malam hari.

[adsense]

Pantauan di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bulian, Kamis (23/4/2026), menunjukkan air yang mengalir ke rumah warga berwarna kecoklatan dan keruh. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan dinilai sangat meresahkan.

Purba, seorang ibu rumah tangga, mengatakan kondisi tersebut kerap terjadi dan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Penderita HIV/AIDS di Kota Tebingtinggi Meningkat

Ia menambahkan, masalah ini telah berlangsung lebih dari satu bulan. Lumpur bahkan sering masuk ke dalam bak penampungan air miliknya, sementara kewajiban pembayaran rekening air tetap berjalan normal setiap bulan.

[adsense]

Keluhan serupa juga disampaikan Yanto, warga Purnama Deli. Ia menilai pelayanan PDAM selama ini belum menunjukkan perbaikan berarti.

"Dari dulu tidak pernah beres. Bukan hanya kualitas air yang buruk, tapi air juga sering mati di jam-jam tidak menentu," katanya.

[adsense]

Berdasarkan laporan laba-rugi tahun 2025, PDAM Tirta Bulian mencatat biaya operasional mencapai Rp13,27 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,46 miliar dialokasikan untuk kebutuhan seperti bahan kimia, pemeliharaan, dan operasional lainnya.

Besarnya anggaran ini dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

[adsense]

Plt Direktur PDAM Tirta Bulian, Roy Abdul Rahman, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Kami akan memerintahkan tim untuk melakukan pengecekan di lokasi guna mengetahui penyebabnya," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tebingtinggi Komisi III, Andar Alatas Hutagalung, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan air bersih yang layak dan aman untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk dikonsumsi.

[adsense]

"Kami meminta Wali Kota agar segera fokus menyelesaikan persoalan ini. Ini menyangkut kesehatan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Komisi III DPRD akan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan dewan guna memanggil pihak PDAM dan instansi terkait.

[adsense]

Langkah ini dilakukan agar permasalahan dapat dibuka secara transparan dan ditemukan solusi yang tepat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghukum taipan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe membayar ganti rugi Rp 531 miliar karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

Uang itu harus dibayarkan Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk. berikut bunga kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka.

[adsense]

Juru Bicara PN Jakpus Sunoto menjelaskan, Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin Fajar Kusuma Aji itu menilai, transaksi antara pihak Hary Tanoe dengan PT CMNP pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga.

Transaksi itu diatur dalam Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak masuk kategori jual beli.

[adsense]

Baca Juga:

• Simangumban Diterjang Banjir dan Tanah Longsor, Ruas Jalinsum di Aek Rau Tertutup

Sekitar sepekan berselang, CMNP menyerahkan MTN dan obligasi itu kepada Hary Tanoe. Taipan itu juga menyerahkan NCD dalam dua tahap yakni 20 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999. Kedua NCD itu jatuh tempo pada 9-10 Mei 2022.

[adsense]

Namun, ternyata pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo NCD tidak bisa dicairkan karena Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

"(Hary Tanoe) sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988," kata Sunoto mengutip pertimbangan hakim.

[adsense]

Di sisi lain, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 menegaskan, NCD tidak sesuai edaran BI.

Atas dasar itu, Majelis Hakim menghukum PT MNC Asia Holding selaku Tergugat I dan Hary Tanoe selaku Tergugat II membayar gantirugi kerugian materiil 28 juta dollar atau RP 481 miliar.

[adsense]

"Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," ujar Sunoto.

Selain itu, PT MNC Asia Holding dan Hary Tanoe juga dihukum membayar kerugian immateriil senilai Rp 50 miliar.

[adsense]

Di luar bunga, jika ditotal ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayarkan pihak Hary Tanoe Rp 531 miliar.

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat," kata Sunoto.

[adsense]

Dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan PT CMNP agar bunga yang dibebankan 2 persen per bulan. Sebab, bunga itu tidak sesuai hipotesis dan tidak proporsional.

"Menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang," kata Sunoto.

[adsense]

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjelaskan alasan mereka membebankan hukuman itu bukan hanya pada PT MNC Asia Holding, namun juga kepada pribadi Hary Tanoe secara tanggung renteng.

Majelis hakim, kata Sunoto, menggunakan doktrin "piercing the corporate veil" terhadap PT MNC Asia Holding, Tbk.

[adsense]

Pandangan ini menembus dan membuka tabir perusahaan, membuat tanggung jawab hukum yang hanya dibebankan ke perusahaan beralih ke pemegang saham, direksi, ataupun komisaris.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[adsense]

"Dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidaksemata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan itikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi," tutur Sunoto.

Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris untuk meminta tanggapan terkait putusan ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini diturunkan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras yang berkepanjangan di Wilayah Luat Pahae pada Rabu (22/4/2026) malam menyebabkan Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban diterjang banjir. Banjir tersebut mengakibatkan 7 unit rumah mengalami kerusakan dan 3 unit rumah yang berada di dekat aliran sungai terseret air..

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Taput, Binhot Aritonang kepada Jurnalis SIB News Network, Kamis (23/4/2026) menjelaskan, bencana banjir tersebut diakibatkan oleh aliran sungai Marambong di Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban meluap sehingga merendam wilayah Desa Aek Nabara tersebut. Atas peristiwa itu tidak ada korban jiwa dan korban luka - luka.

[adsense]

"Selain itu, ada sebanyak 35 rumah digenangi air hingga penghuni rumah sempat mengungsi ke rumah tetangga. Kemudian sekolah - sekolah juga digenangi air. Dan juga areal persawahan ada seluas 15 Ha rusak karena dihantam banjir. Data yang kita peroleh saat ini , ada 3 unit rumah yang didekat Aek Marambong terseret banjir dan 7 unit rumah mengalami kerusakan, " jelasnya.

Ia juga menerangkan, rumah yang terseret banjir yaitu milik Wenni Br Sinaga (35) , Lamsihar Sihombing (50) dan Masni Siregar (50) dan ketiga pemilik rumah tersebut merupakan warga Desa Aek Nabara.

[adsense]

Baca Juga:

• Longsor Tutup Jalinsum di Simangumban Taput

Ia juga mengatakan, kini warga yang terdampak banjir masih ditempatkan di posko pengungsian. Tim BPBD Taput bersama TNI dan Polri bersama masyarakat saat ini melakukan gotong royong melakukan pembersihan lumpur bercampur bebatuan yang terbawa banjir.

[adsense]

Selain banjir, Ia juga mengatakan, terjadi juga longsor di ruas jalan lintas sumatera Pahae - Sipirok yang berlokasi di Dusun Aek Rau Desa Simangumban Julu.

" Peristiwa longsor tersebut terjadi pada Kamis ( 23 /4/2026 ) sekira pukul 10.00 WIB. Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas di Jalan lintas sumatera Pahae - Sipirok menjadi terganggu. Kini petugas kepolisian bersama TNI, Polri, Pemkab Taput sedang melakukan pembersihan tumpukan longsor dari badan jalan dengan alat berat agar arus lalu lintas bisa berjalan normal kembali, " ungkapnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, saat ini Pemkab sudah membuka dapur umum dan posko pengungsian untuk masyarakat yang menjadi korban terdampak bencana. Di lokasi yang terkena banjir, kondisi air sudah surut. Alat berat dari Dinas PUTR Taput juga langsung diturunkan melakukan pembersihan material lumpur bercampur pasir yang terseret banjir. (*)

[adsense]

[adsense]

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2025 menempati peringkat 10 secara nasional. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumut berada di posisi ke-9 nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut Desni Maharani Saragih, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (23/4/2026).

[adsense]

"Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut relatif makin kompetitif dibanding provinsi lainnya," kata Desni.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip terus menggulirkan berbagai program strategis. Salah satunya mendukung Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), termasuk penambahan titik layanan bahan bacaan digital Sumut (BACA DISUMUT) di wilayah Kepulauan Nias.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan Perayaan Natal ASN Pemprov Sumut jadi Momentum Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Selain itu, sejumlah program unggulan lainnya turut dijalankan, seperti operasional perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan sekolah yang menjangkau berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah rakyat di daerah terpencil. Program lain mencakup pengembangan pojok baca serta penyediaan bahan bacaan digital.

[adsense]

"Kami juga melaksanakan program peningkatan literasi dan kegemaran membaca dengan kegiatan Read Aloud untuk TK/PAUD, pelatihan storytelling, pelatihan membaca kritis, workshop literasi media, gerakan sepekan satu buku, lomba bertutur, penyelenggaraan pengawasan kearsipan, dan program lainnya," ucapnya.

Menurutnya, pembangunan literasi dan peningkatan kegemaran membaca tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

[adsense]

"Pembangunan literasi, tingkat kegemaran membaca, dan penguatan kearsipan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumut. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil peran dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat," ujar Desni. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Pansus PAD (Pendapatan Asli Daerah) II DPRD Deliserdang menyampaikan adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 tempat perumahan Citra Land yang berada di Kabupaten Deliserdang, hingga mencapai miliar rupiah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pansus II DPRD Deliserdang, Dr Misnan Aljawi SH MH, saat penyampaian Laporan Hasil Pansus II pada sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua H Hamdani Syahputra S.Sos, yang dihadiri Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, Rabu (22/4/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

Laporan hasil Pansus II DPRD Deliserdang yang juga ditandatangani Wakil Ketua Pansus, Junaidi, Sekretaris Pansus, M Ilham Pulungan dan Anggota Pansus Zul Amri, Paian Purba, Andi Baso Ariaji, Syarifuddin Nasution, Timur Sitepu, Bongotan Siburian, Tubagus Nurul Amin, Antony Napitupulu, Bayu Anggara, Benjamin Ginting, Ikhwanul Ismar dan H Rakhmadsyah.

Disebutkan, pembangunan perumahan Citra Land di empat tempat yakni di Desa Telagasari Kecamatan Tanjungmorawa, Citra Land Helvetia di Kecamatan Labuhandeli, serta Citra Land di Desa Medan Estate dan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, diduga telah mengakibatkan adanya kebocoran PAD.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas Propemperda 2026

Selanjutnya, luas bangunan yang telah dibangun tidak sesuai dengan luas yang tercatat pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB. Penetapan tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terhadap pajak tanah dan bangunan yang tertera pada PBB, tidak sama dengan tarif NJOP disekitarnya.

[adsense]

Diantaranya, NJOP di perumahan Citra Land Tanjungmorawa, ditemukan pajak bumi (tanah) diterbitkan masih dibawah satu jutaan, sementara diwilayah itu NJOP sudah mencapai 3 juta per meter.

Penerimaan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditemukan belum semua sertifikatnya dialihkan dari perumahan Citra Land kepada nama pemilik perorangan (Dipecah). Seharusnya setelah selesai akad kredit atau peralihan kepemilikan, pihak Citra Land harus memecah atau balik nama dari perumahan Citra Land kepada pembeli rumah.

[adsense]

Menurutnya, untuk peralihan kepemilikan kepada pihak lain, tarif BPHTB nya bisa mencapai Rp 70 Juta untuk satu rumah.

Selanjutnya kebocoran pajak dari pengusahaan Air Bawah Tanah (ABT). Pada perumahan Citra Land ditemukan bahwa tidak semua pengusahaan Air Bawah Tanah memiliki izin.

[adsense]

Ditemukan, perumahaan Citra Land membor sendiri air bawah tanah untuk disalurkan sebagai kebutuhan air bersih kepada setiap rumah. Pembayarannya dikutip dari setiap rumah, kemudian pihak Citra Land membayar retribusi ke Pemkab Deliserdang, namun ditemukan pembayaran retribusi itu jumlahnya tidak sesuai.

Dijelaskan, pembayaran pemakaian air ke setiap rumah bisa mencapai Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

[adsense]

Dr Misnan Aljawi ketika dikonfirmasi menjelaskan, jumlah dugaan kebocoran itu adalah hasil perhitungan tim Pansus PAD II, sesuai dengan dokumen yang diterima, dan hasil peninjaun di empat lokasi bangunan perumahan Citra Land. "Ditemukan adanya tidak kesesuaian antara dokumen dengan hasil peninjauan" jelasnya.

Menjawab wartawan, Misnan mengatakan adanya dugaan kebocoran itu terjadi kemungkinan ada kesalahan pihak petugas Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), atau adanya dugaan hal sengaja dari pihak petugas.

[adsense]

Hal itu sudah dipertanyakkan kepada pihak Bapenda, pihak Bapenda mengaku bahwa dugaan kesalahan itu adalah diakibatkan petugas Bapenda belum melakukan validasi terhadap seluruh aset milik Citra Land.

Ditambahkan, setelah dokumen temuan itu dibuat secara rinci, DPRD Deliserdang akan menyerahkan dokumen itu kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, agar ditindaklanjuti, dan meminta agar pihak Kejati Sumut benar-benar memberikan perhatian atas dugaan kebocoran PAD Deliserdang.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Rendy selaku Humas Citra Land, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citra Land. "PBB kami sudah sesuai dengan ketentuan dari Pemkab Deliserdang" sebutnya.(*).

[adsense]

[adsense]

Menjawab kompleksitas isu pengungsi mancanegara yang kian dinamis, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, meresmikan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) di Le Polonia Hotel, Kamis (23/4).

Pengukuhan itu menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat koordinasi lintas instansi, mempertemukan pemangku kepentingan mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, hingga organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam satu meja kerja yang solid.

[adsense]

Urgensi pembentukan forum ini terpampang nyata dalam data statistik per April 2026 di mana tercatat sebanyak 1.480 pengungsi dan 38 deteni tersebar di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Parlindungan menegaskan bahwa penanganan ribuan jiwa ini tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kehadiran pengungsi di berbagai community house hingga pengungsi mandiri di Medan membawa tantangan sosial yang pelik, sehingga sinkronisasi data dan penghapusan ego sektoral menjadi harga mati demi menjaga stabilitas wilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Haji 2026: Imigrasi Sumut Sukses Kawal Kloter Pertama Embarkasi Medan

Forum tersebut dirancang sebagai sistem deteksi dini terintegrasi yang melibatkan unsur intelijen dan aparat keamanan untuk memitigasi potensi kericuhan massal, sekaligus memastikan bahwa setiap dinamika di fasilitas penampungan tetap berada dalam kendali hukum.

[adsense]

Lebih dari sekadar koordinasi administratif, forum ini juga menjadi instrumen pengawasan terhadap potensi tindak pidana. Parlindungan memberikan atensi khusus pada pelanggaran hukum yang melibatkan pengungsi, mulai dari bekerja secara ilegal hingga keterlibatan dalam sindikat penipuan daring (love scamming) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu menegaskan bahwa meskipun nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, kedaulatan hukum Indonesia tidak boleh dikompromikan.

[adsense]

Ketegasan Imigrasi ditunjukkan melalui kebijakan preventif bagi pengungsi yang tidak kooperatif. Bagi mereka yang tidak melaporkan diri selama tiga bulan berturut-turut, FORKOPDENSI tidak segan mengusulkan pencabutan status ke UNHCR dan memindahkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap individu asing di Sumatera Utara tetap berada dalam koridor pemantauan yang jelas dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hal ini sejalan dengan arahan Menimipas Agus Andrianto dan Dirjen ImigrasiHendarsam Marantoko yang mengedepankan keamanan nasional dan dampak Imigrasi untuk Rakyat.

[adsense]

Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan penyematan rompi simbolis, Parlindungan menekankan bahwa FORKOPDENSI adalah titik awal komitmen panjang menjaga martabat bangsa. Keberhasilan forum ini nantinya akan diukur dari kecepatan respons di lapangan dan soliditas antar-anggota saat kedaulatan wilayah dipertaruhkan.

Dengan semangat baru, Sumatera Utara kini memiliki benteng koordinasi yang lebih kuat untuk menyeimbangkan wajah kemanusiaan dan ketegasan hukum.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) Medan, Harapan Nasution mengatakan kehadiran Forkopdensi Medan, sebagai wadah untuk mendiskusikan problematika dilapangan , untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dengan mengutamakan kedaulatan negara.(**).

[adsense]

[adsense]

Kalangan DPRD Sumut mendorong Satgas Pangan Sumut dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut mengusut tuntas penyebab terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di daerah ini, karena sangat membebani dan meresahkan masyarakat, terutama yang bergantung pada kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi B Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (23/4/2026) melalui telepon di Medan menanggapi kelangkaan Minyakita serta harganya pun melonjak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

[adsense]

"Harga Minyakita di pasaran kini tak lagi terkendali. Dari HET Rp15.700 per liter, minyak subsidi itu justru melambung hingga menyentuh Rp20.000 per liter. Angka yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Minyak ini bersubsidi, harusnya membantu rakyat, bukan malah jadi beban," tegas Ebenejer.

Menurut politisi Partai Hanura ini, kondisi ini bukan sekadar persoalan harga, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Satgas Pangan dan Disperindag harus segera bertindak cepat sebelum situasi semakin memburuk.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

"Kalau benar konsumsi dari MBG tinggi, maka produksi harus ditingkatkan. Program pemerintah jangan sampai mengorbankan kebutuhan masyarakat luas," ujar Salmon sembari menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan distribusi untuk masyarakat umum.

[adsense]

Selain faktor produksi, tambah Salmon, pihaknya juga menaruh perhatian serius pada rantai distribusi, sehingga pemerintah perlu memastikan apakah kelangkaan terjadi karena produksi yang kurang atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

"Harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada permainan di lapangan, termasuk penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya sembari memastikan Komisi B DPRD Sumut tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya siap memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

[adsense]

Seperti disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif, tandas Salmon, dalam beberapa pekan terakhir, Minyakita semakin sulit ditemukan di pasaran. Jikalaupun ada, harganya jauh di atas HET. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada minyak goreng murah.

"Kita menunggu langkah tegas Satgas Pangan Sumut dan Disperindag Sumut untuk menelusuri penyebab kelangkaan ini, sebab jika dibiarkan berlarut, krisis minyak subsidi ini berpotensi meluas dan semakin menekan ekonomi rakyat," ujar Salmon Sagala.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disegel warga imbas isu bantuan tidak merata.

Plh Camat Pandan Toemboer Rajagukguk turun langsung memediasi ketegangan yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, dia meminta warga untuk menurunkan emosi dan menyampaikan keluhan secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

[adsense]

"Kami datang ke sini untuk mendengar aspirasi kalian. Saya mengerti kekecewaan masyarakat terkait pendataan bantuan jaminan hidup atau jadup yang dinilai tidak adil dan tidak merata. Namun, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin," ujar Toemboer di lokasi saat diwawancarai awak media, Kamis (23/4).

Dia memaparkan bagaimana solusi pemberian data agar memenuhi syarat verifikasi bantuan rumah rusak mengingat banyak rumah warga yang rusak telah diperbaiki oleh warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

"Mungkin barang bukti yang sudah hilang, salah satu rumahnya sudah dicat, itu memang banyak yang ditemukan," terangnya.

Dikatakan Toemboer, pihak BPBD telah membuat form yang akan diisi oleh korban bencana. Kemudian akan ditandatangani oleh tetangga yang menyaksikan dan kepala lingkungan sebagai saksi bahwa rumah tersebut benar mengalami kerusakan akibat bencana, meskipun saat ini kondisinya sudah diperbaiki.

[adsense]

[adsense]

Terkait laporan dugaan ketidakadilan dalam pendataan, Asisten 1 Jonnedy Marbun meminta agar kepala lingkungan tidak tebang pilih dalam pendataan warganya mengingat Kelurahan Lubuk Tukko benar digenangi banjir bandang November 2025 lalu.

"Saya pastikan bapak ibu mendapat, tolong dicek kembali itu pak lurah. Saya akan bertanggungjawab terkait hal ini agar data ini terupdate di data" tegasnya.

[adsense]

Turut berhadir Plt Kasatpol PP Dodi Gultom, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Lubuk Tukko, Kepling.

Sebelumnya, warga Kelurahan Lubuk Tukko menyegel Kantor pemerintahan setempat. Menurut warga, penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan rumah rusak yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepling 3 Padang Masiang Dicopot, Imbas Isu Pungli Jadup

Agus Situmeang membeberkan kesilapan pendataan Kelurahan Lubuk Tukko sebab penerima tahap satu bukanlah korban bencana dan ratusan korban tidak tercover.

"Kenapa hanya 7 kepala keluarga yang menerima bantuan sementara korban sekira 700 lebih kepala keluarga," bebernya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan Dapil Medan 5 Binsar Simarmata kecewa dengan Wali Kota Medan Rico Waas yang turun melihat jembatan di kawasan Medan Maimun menghubungkan Medan Polonia yang rusak setelah kunjungan anggota DPRD Sumut viral. Rico Waas mengaku pernah meninjau dan mengenali jalur di sekitar jembatan yang rusak (eks perlintasan kereta api) di kawasan Medan Polonia/Medan Maimun (Kampung Baru).

Jembatan tersebut sering digunakan warga dan pelajar untuk melintas ke sekolah maupun aktivitas lainnya. Bahkan Rico Waas mengaku pernah melintasinya saat masih bersekolah di Medan. "Dulu saya juga lewat situ," kata Wali Kota Rico Waas ketika mengunjungi jembatan tersebut, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Menurut Binsar, ketika masih sekolah Rico Waas pernah lewat jembatan tersebut, berarti tahu kondisinya. Jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan Kolonial Belanda ini roboh akibat banjir besar melanda Kota Medan sekitarnya. Akibatnya, orang-orang nekat melintasi pipa PDAM untuk menyeberang meski berbahaya.

Kepada wartawan, Kamis (23/4/2026), Binsar menyayangkan kalau wali kota turun ke lokasi setelah viral. Kejadian banjir setelah jadi wali kota dan pasti mengetahui kondisi jembatan sudah rusak lewat perangkat Pemko mulai Kepling, kelurahan sampai kecamatan.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Muhammadiyah Medan Paparkan Penanganan Pasien Mimi Maisyarah

Jadi pemimpin kata Binsar harus action bukan pencitraan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah vertikal harus dikuatkan, karena pembangunan daerah beririsan dengan gawean kementerian maupun provinsi. Tapi sudah dua tahun jembatan ambruk barulah wali kota bereaksi itupun karena viral. "Wali kota hendaknya jangan lepas tangan meskipun itu kebijakan pemerintah pusat. Harus melihat apa yang terjadi lalu berkordinasi karena penggunanya adalah warga Kota Medan. Pemimpin harus jadi "parhobas" bagi rakyatnya, saya juga sebagai wakil rakyat jadi parhobas untuk rakyat," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.

[adsense]

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.

Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

[adsense]

​"Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat.

[adsense]

​"Saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama DPRD Kabupaten Deliserdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/4/2026). Salah satunya Ranperda pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan serta pemekaran Kecamatan Sunggal dan pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan.

Dari jumlah itu, 12 di antaranya Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, 5 Ranperda inisiatif DPRD, dan 3 Ranperda kumulatif terbuka.

[adsense]

Bupati Deliserdang dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyampaikan pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal dianggap perlu sebab wilayahnya memiliki dinamika pembangunan tinggi, jumlah penduduk padat, mobilitas masyarakat intensif, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

"Pemekaran bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat respons pemerintahan, dan memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PDIP Desak Eksekutif–Legislatif Deliserdang Duduk Bersama Sahkan Propemperda 2026

Tidak hanya itu, pemekaran juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga warga dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayahnya.

[adsense]

"Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal adalah pijakan penting untuk mewujudkan Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," lanjutnya.

Ia juga berharap seluruh program legislasi daerah tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal demi mendukung terwujudnya Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Simalungun melaksanakan monitoring terhadap tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Raya,Rabu (22/4/2026)

Ketiga SPPG yang dimonitoring yakni SPPG Bahapal Raya, SPPG Yayasan Karya Pangan Bergizi dan SPPG Yayasan DS Cikoko.

[adsense]

Saat monitoring, tim Satgas mencatat sejumlah aspek yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera dilakukan perbaikan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Menyikapi berbagai temuan tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun Benny Gusman Sinaga, menegaskan bahwa seluruh pihak pengelola dapur wajib segera melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang telah menjadi catatan tim pemantauan.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

"Dari hasil kunjungan kami ke tiga dapur ini, masih ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi, terutama yang berkaitan dengan sistem saluran pembuangan limbah dan tahapan persiapan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

[adsense]

Kami meminta agar seluruh perbaikan dilakukan secepatnya dan yang paling utama adalah kualitas serta kebersihan makanan harus tetap terjaga dengan baik dari waktu ke waktu," ujarnya Ketua Satgas.(**)

[adsense]

[adsense]

Tanah longsor menutup total Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis pagi, (23/4/2026) sehingga arus lalu lintas dari kedua arah terhenti.

Material longsor berupa tanah, bebatuan dan kayu dilaporkan menutup seluruh badan jalan dan tidak dapat dilewati kendaraan dari arah mana pun. Kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari dan telah dilaporkan warga setempat kepada pihak terkait.

[adsense]

Seorang warga Desa Simangumban Julu, C Sitompul menyatakan bahwa longsoran terjadi secara tiba-tiba dan menutup jalan sepenuhnya tanpa menyisakan celah untuk dilalui kendaraan.

"Longsor tadi pagi tiba-tiba. Semua material tanah batu, dan kayu langsung menutup jalan, tidak ada celah sama sekali untuk dilewati. Kami sudah laporkan kejadian ini, namun alat berat belum juga tiba di lokasi," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

Salah seorang pengemudi A Sihite yang terjebak di lokasi mengaku sudah tertahan 1 jam dan berharap pemerintah segera menurunkan alat berat.

[adsense]

"Sudah 1 jam saya tertahan di sini. Muatan harus sampai hari ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kami harap pemerintah segera turunkan alat berat agar jalan bisa segera dibersihkan," ujarnya (**)

[adsense]

[adsense]

Bencana banjir bandang melanda dua desa di Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 18.09 WIB. Dua desa yang terdampak adalah Desa Simangumban Julu dan Desa Aek Nabara.

Bencana dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan debit air sungai naik drastis dan meluap ke permukiman warga.

[adsense]

"Intensitas hujan yang sangat tinggi sejak sore hari menyebabkan debit air sungai naik drastis dan meluap ke pemukiman warga," ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Taput, Binhot Aritonang saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Taput yang dihimpun, Kamis, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, satu warga dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus Desak Pemkab Langkat Verifikasi Ulang Warga Tak Terima Bantuan Dari Kemensos

Salah seorang warga A Sitompul saat dihubungi, menyebutkan bahwa di Dusun III Losung Aek, Desa Simangumban Julu, ketinggian banjir yang berasal dari luapan Sungai Tahalak mencapai setinggi lutut orang dewasa. Arus yang kuat menyebabkan banyak barang dan peralatan rumah tangga milik warga tidak sempat diselamatkan.

[adsense]

Dampak banjir tidak hanya dirasakan di permukiman. Jalur lintas provinsi Tarutung-Sipirok saat itu sempat terputus sekitar 30 menit akibat limpasan air yang membanjiri badan jalan.

Selain di Desa Simangumban Julu dan Desa Aek Nabara, banjir serupa juga dilaporkan terjadi di kawasan Aek Las dan Pasar Simangumban Simpang 4, sehingga total terdapat tiga titik banjir bandang di Kecamatan Simangumban pada malam yang sama.

[adsense]

Saat peristiwa berlangsung, aliran listrik di lokasi terdampak juga padam dan hingga Kamis pagi masih dalam proses perbaikan dan warga terdampak dievakuasi ke titik yang lebih aman, dengan pengungsian sementara dipusatkan di Gereja GKPA Simangumban dan Kantor Desa Aek Nabara.

Pada Kamis (23/4/2026) pagi, tim gabungan merencanakan sejumlah langkah penanganan lanjutan, antara lain mendirikan posko penanganan bencana, membangun dua unit dapur umum, serta menurunkan alat berat untuk pembersihan material di lokasi terdampak termasuk di ruas Jalan Lintas Sumatera.

[adsense]

BPBD Taput mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan wilayah perbukitan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.

"Laporkan segera ke perangkat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda bahaya," imbau Binhot Aritonang.

[adsense]

Tim gabungan masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Proses pendataan korban dan kerusakan masih terus berjalan dan akan diperbarui secara berkala (**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut Kota Tanjungbalai sebagai daerah terbaik dalam tata kelola keuangan di Sumatera Utara saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat memaparkan skenario pengelolaan keuangan daerah yang ideal, yakni pendapatan tinggi, belanja tinggi, namun tetap memiliki ruang sisa anggaran yang sehat.

[adsense]

"Pendapatan tinggi, belanja juga tinggi, tetapi ada space sedikit sisa, itu good dan merupakan tata kelola keuangan yang sangat bagus," ujarnya.

Untuk tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara, Tito kemudian menyebut Kota Tanjungbalai sebagai daerah terbaik. Saat itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai diwakili Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta pimpinan OPD terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Bantu Hibah Keuangan Bencana di Aceh, Bupati Deliserdang Raih Penghargaan Mendagri

Kegiatan Musrenbang RKPD Sumut Tahun 2027 berlangsung selama dua hari dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.

[adsense]

Dalam sambutannya, Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut berada di angka 76,47, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada angka rata-rata semata. Menurutnya, gubernur serta para bupati/wali kota harus melihat data lebih rinci hingga tingkat kecamatan dan desa agar pemerataan pembangunan benar-benar tercapai.

[adsense]

Tito juga menegaskan Musrenbang tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan itu antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, para kepala daerah se-Sumut serta Forkopimda Provinsi Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OK Arya Zulkarnain menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat di Kabupaten Batubara, Rabu (22/4/2026). Kegiatan berlangsung di ruang bersalin RSUD OK Arya, Jalan Keramat Kubah, Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh.

Direktur RSUD OK Arya, dr Guruh Wahyu Nugraha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dr Yupi, kepada jurnalis harianSIB.com mengatakan, operasi katarak gratis tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat kekeruhan pada lensa mata.

[adsense]

"Program ini dikhususkan bagi masyarakat penderita katarak agar dapat kembali memperoleh fungsi penglihatan yang lebih baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan sosial itu melibatkan tim medis RSUD OK Arya Zulkarnain, NGO Body And Soul Ministries, serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Mata Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bantu Hibah Keuangan Bencana di Aceh, Bupati Deliserdang Raih Penghargaan Mendagri

Pelaksanaan operasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 22 hingga 23 April 2026.

[adsense]

Kabid Pelayanan dr Yupi menambahkan, seluruh pasien wajib melakukan pendaftaran ulang dan pemeriksaan akhir sebelum menjalani tindakan operasi. Pemeriksaan meliputi tekanan darah dan kadar gula darah untuk memastikan pasien layak dioperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh jurnalis harianSIB.com, sebanyak 72 pasien dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dengan total 82 mata yang dapat dioperasi. Beberapa pasien juga menjalani operasi pada kedua mata sekaligus.

[adsense]

Kegiatan ini diharapkan membantu masyarakat Batubara dan sekitarnya yang mengalami keterbatasan biaya pengobatan mata, sekaligus menekan angka gangguan penglihatan di daerah tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Pihak RSU Muhammadiyah Medan memaparkan kronologis penanganan pasien Mimi Maisyarah (48), mulai dari proses diagnosis hingga tindakan operasi yang dilakukan tim medis. Manajemen rumah sakit menegaskan seluruh tindakan telah melalui prosedur, termasuk edukasi kepada pasien dan persetujuan keluarga.

Kepala Bagian Umum dan SDM RSU Muhammadiyah Medan, Ibrahim Nainggolan, menjelaskan pasien pertama kali datang pada Januari 2026 dengan keluhan yang mengarah pada miom.

[adsense]

"Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter menyimpulkan kondisi pasien adalah miom dengan tingkat tertentu yang memerlukan tindakan operasi, termasuk kemungkinan pengangkatan rahim," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam.

Menurut Ibrahim, pada kunjungan awal tersebut pasien dan keluarga belum bersedia menjalani operasi. Mereka memilih pulang untuk berdiskusi lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Turunkan Satgas Terkait Dugaan Malpraktik di RSU Muhammadiyah Medan

"Persetujuan tindakan medis ditandatangani oleh pihak keluarga setelah melalui pertimbangan. Operasi kemudian dijadwalkan pada Februari," katanya.

[adsense]

Ia menegaskan keputusan medis tidak dilakukan mendadak, melainkan melalui proses cukup panjang agar keluarga memahami kondisi pasien beserta risiko tindakan yang akan diambil.

Menanggapi isu kurangnya edukasi kepada pasien, pihak rumah sakit membantah tudingan tersebut. Manajemen menyebut informasi terkait miom dan kemungkinan dampaknya terhadap rahim telah disampaikan sejak awal.

[adsense]

Selain itu, rumah sakit juga mengungkap sempat terjadi penolakan tindakan medis saat pasien kembali dibawa ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan penanganan segera.

"Kami sudah menyiapkan penanganan di UGD, tetapi keluarga menolak, sehingga pasien dibawa pulang," ujar Ibrahim.

[adsense]

Pihak rumah sakit menyatakan telah membuka ruang komunikasi dengan keluarga pasien, termasuk melalui pertemuan yang melibatkan kuasa hukum dan aparat kepolisian.

Terkait somasi dari keluarga pasien, manajemen menyebut masih mempelajari isi dan substansinya sebelum memberikan tanggapan resmi.

[adsense]

"Yang utama bagi kami adalah memastikan kondisi pasien. Untuk somasi, kami akan pelajari terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban," tegasnya.

Dalam hal rujukan, rumah sakit mengaku telah menyarankan pasien dirujuk ke RS Murni Teguh dan RSUP H. Adam Malik. Namun keluarga disebut memilih dirujuk ke RSU Haji Medan dengan pertimbangan jarak.

[adsense]

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dugaan malpraktik. Langkah serupa juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan serta organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Convention Hall Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Deliserdang menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Sumatera Utara terkait pengendalian inflasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

[adsense]

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama tujuh daerah lainnya atas kontribusi dan partisipasi aktif membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Deliserdang memberikan bantuan hibah keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp50 miliar.

Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Deliserdang memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp493,85 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Kejar Pelaku Begal Sadis di Marelan-Belawan Hingga Aceh

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir dan berkontribusi, tidak hanya bagi masyarakat Deli Serdang, tetapi juga dalam semangat gotong royong membantu daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, keikutsertaan Pemkab Deliserdang dalam Musrenbang RKPD Sumut 2027 merupakan bagian dari komitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.

"Kami siap mendukung program pembangunan Sumatera Utara dan memastikan arah pembangunan di Deliserdang sejalan dengan visi besar pemerintah," tambahnya.

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 difokuskan pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sesuai dengan tema yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Investasi dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah untuk Penguatan Daya Saing dan Pemulihan Pascabencana.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

[adsense]

"Musrenbang jangan dianggap sekadar kegiatan rutin. Ini adalah batu pertama untuk memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan baik dan memberi hasil nyata bagi masyarakat," tegasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Di tengah kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di pasaran, fakta di lapangan menunjukkan stok komoditas tersebut sebenarnya masih tersedia.

Namun, distribusi yang dinilai belum merata membuat masyarakat di Kabupaten Padang Lawas kesulitan mendapatkannya.

[adsense]

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Padang Lawas, Maghdalena, mengungkapkan bahwa penyaluran Minyakita saat ini hanya dilakukan melalui toko-toko yang telah terdaftar dalam sistem SP2KP dan memenuhi persyaratan administrasi.

Di wilayah Pasar Sibuhuan, tercatat hanya tiga toko yang menjadi penyalur resmi, yakni UD Nazib, UD Syahril, dan UD Nabillah.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

Ia menjelaskan, UD Nabillah merupakan penyalur baru yang baru menerima pasokan awal sebanyak 100 kotak berisi kemasan 2 liter dari Bulog GTD Hutalombang.

[adsense]

Menurutnya, tidak semua pedagang dapat menjual Minyakita. Toko yang ingin menjadi penyalur wajib memiliki izin usaha, NPWP, serta berdomisili di pasar tradisional.

"Minyakita hanya boleh dijual oleh toko yang terdaftar dan memenuhi syarat," tegasnya.

[adsense]

Meski demikian, Maghdalena tidak menampik adanya distribusi di luar jalur resmi. Ia menyebut, Minyakita juga ditemukan masuk dari luar daerah seperti Tebingtinggi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Ada yang masuk dari luar dengan harga di atas HET, sehingga toko menyesuaikan harga beli," katanya.

[adsense]

Ia juga mengakui adanya kemungkinan penyaluran ke toko yang tidak terdaftar dalam sistem resmi.

Untuk memastikan kondisi pasokan, pihak Disperindag menghubungkan wartawan dengan Bulog GTD Hutalombang.

[adsense]

Kepala Bulog setempat, Muksin Hasibuan, menyebutkan bahwa stok Minyakita masih tersedia sekitar 1.500 kotak.

Selain itu, dalam periode 17 hingga 20 April 2026, Bulog telah menyalurkan sebanyak 3.029 kotak untuk kebutuhan bantuan pangan di tiga kecamatan, yakni Lubuk Barumun, Barumun, dan Sosa Julu.

[adsense]

Namun di tingkat pengecer, pasokan tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aswin Hasibuan, pemilik UD Fadillah yang baru terdaftar sebagai penyalur resmi, mengaku pasokan yang diterima cepat habis.

[adsense]

"Empat hari lalu kami baru pertama kali menerima 100 kotak dari Bulog. Hari ini sudah habis," ujarnya.

Ia menilai pola distribusi dua mingguan belum efektif dalam menjaga ketersediaan barang di pasar.

[adsense]

"Kalau hari keempat sudah habis, berarti sekitar 13 hari ke depan kosong lagi," katanya.

Menurutnya, kelangkaan Minyakita bahkan sudah terjadi sebelum dirinya terdaftar sebagai penyalur.

[adsense]

"Sebelumnya memang sudah langka. Saya sampai tanya ke Padangsidimpuan, di sana juga sudah lama kosong," ungkapnya.

Di sisi lain, muncul ketidaksinkronan informasi terkait jalur distribusi. Berdasarkan keterangan internal perusahaan yang tidak dipublikasikan, disebutkan bahwa salah satu produsen hanya menunjuk satu distributor untuk wilayah Padang Lawas dengan alokasi sekitar 1.300 kotak.

[adsense]

Dalam waktu dekat, penyaluran disebut akan kembali dilakukan melalui mekanisme pengajuan delivery order (DO).

Namun, distributor yang dimaksud sebelumnya menyatakan pasokan ke jalur komersial telah terhenti sejak Februari karena diprioritaskan untuk program bantuan pangan pemerintah.

[adsense]

Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusi yang sebenarnya berjalan di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang telah dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi secara tertulis terkait sistem distribusi Minyakita, termasuk penunjukan distributor dan penyaluran ke pasar umum.

[adsense]

Masyarakat pun berharap pemerintah dapat memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi berjalan merata dan tidak hanya terfokus pada jalur tertentu, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil. (*)

[adsense]