[adsense]

Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan ambang batas pembelian valuta asing secara tunai tanpa agunan atau underlying.

Sebelumnya, BI telah menurunkan threshold atau batas pembelian dolar sebesar US$ 25.000 per orang per bulan. Namun, kini menjadi US$ 10.000 per orang per bulan.

[adsense]

Hal ini langsung diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai menggelar rapat dewan gubernur periode Juni 2026.

"Implementasi penurunan threshold beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$ 10,000 per pelaku per bulan," kata Perry saat konferensi pers secara daring, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Binsar Simarmata: MK Sudah Memutuskan, Pemko Medan Harus Sediakan Pendidikan Gratis

"Ini juga mulai berlaku 1 Juli 2026," papar Perry.(**)

[adsense]

[adsense]

Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, keluar dari Gedung DPR untuk menemui mahasiswa di luar gerbang, di pinggir Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam.

Dasco dan Saan terlebih dahulu memberikan keterangan pers bersama perwakilan mahasiswa setelah pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.

[adsense]

Kompas.com melansir, usai menyampaikan hasil pertemuan kepada awak media, keduanya langsung berjalan bersama para mahasiswa menuju titik aksi di depan kompleks parlemen.

Dalam perjalanan menuju lokasi demonstrasi, Dasco dan Saan tampak berbincang dengan sejumlah mahasiswa.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Transaksi Digital

Di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian, rombongan terus berjalan menuju area aksi. Sejumlah personel kepolisian tampak mengawal pergerakan Dasco, Saan, dan para mahasiswa hingga tiba di depan Kompleks Parlemen.

[adsense]

Dasco dan Saan naik mobil komando Setibanya di lokasi, massa aksi langsung meminta Dasco dan Saan menyampaikan secara langsung hasil pertemuan yang sebelumnya digelar di dalam gedung DPR.

"Kami ini teman-teman mendengarkan langsung," ucap seorang mahasiswa di atas mobil komando. Keduanya kemudian memenuhi permintaan tersebut.

[adsense]

Dasco dan Saan naik ke atas mobil komando yang digunakan massa aksi. Mereka didampingi sejumlah mahasiswa yang sebelumnya mengikuti audiensi di dalam Gedung Nusantara I.

"Kasih jalan, jangan ada yang anarkis. Kita di sini untuk menyampaikan aspirasi," ucap orator di atas mobil komando.

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima audiensi elemen mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI atau yang dikenal sebagai "Gedung Kura-Kura" itu dihadiri oleh Dasco dan Saan.

Keduanya didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam.

[adsense]

Sementara itu, mahasiswa yang mengikuti audiensi berasal dari sejumlah kampus dan organisasi, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul.(*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Punguan Silauraja Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kematian Jaka Malau yang diduga menjadi korban pengeroyokan enam orang di Kota Pematangsiantar.

Ketua Umum Punguan Silauraja Indonesia, Daslan Malau, dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban. Pihaknya juga mengecam segala bentuk kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

[adsense]

"Kami mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan tersebut tidak berperikemanusiaan, melanggar hukum, serta telah merampas hak hidup almarhum Jaka Malau," kata Daslan, dalam pernyataan sikap, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, DPP Punguan Silauraja Indonesia akan mengawal proses penanganan perkara tersebut bersama DPD Punguan Silauraja Indonesia Sumatera Utara dan DPC Punguan Silauraja Indonesia Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga: Tidak Ada yang Kebal Hukum, Kasus Kematian Jaka Malau Harus Dituntaskan

Punguan Silauraja Indonesia meminta aparat mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Organisasi itu juga meminta aparat memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum serta memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada keluarga korban.

"Nyawa manusia tidak dapat digantikan oleh apa pun. Keadilan bagi almarhum Jaka Malau harus ditegakkan, dan pihak yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.

[adsense]

Daslan bersama Ketua DPD Punguan Silauraja Indonesia Sumatera Utara Abosden Gurning dan Ketua DPC Punguan Silauraja Indonesia Kota Pematangsiantar Lasman Malau mengajak keluarga besar Silauraja tetap menjaga ketertiban.

Imbauan tersebut ditujukan kepada keluarga besar Malau, Manik, Ambarita dan Gurning serta masyarakat luas agar tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang.

[adsense]

Masyarakat juga diajak mengawal proses hukum secara damai dan bermartabat. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian mengenai kronologi kejadian, identitas pihak yang diduga terlibat maupun perkembangan penyelidikan perkara tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Komitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin berkualitas, transparan dan berorientasi pada masyarakat terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan kerja dan koordinasi Ombudsman Republik Indonesia yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Kamis (18/6/2026).

Demikian dikatakan Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Rizki Maulana dalam siaran persnya, Sabtu (20/6/2026).

[adsense]

Dijelaskannya, pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mempererat sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) dan Ombudsman RI dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, akuntabel serta berintegritas.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr Parlindungan, SH MH didampingi jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Sumatera Utara, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Ridha Sah Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan Glora Adil Ginting, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan Harapan Nasution, serta para pejabat struktural.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Aliansi Mahasiswa Menggugat Unjuk Rasa ke DPRD SU, Sampaikan 7 Tuntutan

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan keimigrasian, mulai dari peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat, pengawasan terhadap keberadaan pengungsi warga negara asing, hingga optimalisasi pemanfaatan aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi digital layanan keimigrasian.

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr Parlindungan, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman RI merupakan langkah nyata dalam memastikan pelayanan keimigrasian terus berkembang sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Koordinasi ini menjadi ruang yang sangat penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap masukan dari Ombudsman menjadi bahan evaluasi agar pelayanan keimigrasian semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang mengusung semangat "Imigrasi untuk Rakyat" sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan layanan keimigrasian.

Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang modern, terpercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Simalungun mengimbau seluruh warga untuk lebih teliti dan waspada dalam melakukan pemindaian kode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) guna menghindari modus penipuan yang kian marak di era digital saat ini.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Sabtu (20/6/2026), di tengah maraknya penggunaan metode pembayaran nontunai berbasis QRIS dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

"QRIS memang memudahkan transaksi nontunai secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan transaksi digital ini harus diiringi dengan kewaspadaan yang tinggi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih teliti sebelum memindai QRIS agar transaksi tetap aman dan terhindar dari modus penipuan," kata Verry.

Menurutnya, perkembangan teknologi pembayaran digital yang pesat saat ini membawa konsekuensi tersendiri bagi keamanan bertransaksi. QRIS telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari berbelanja di pasar, membayar parkir hingga berdonasi di tempat ibadah.

[adsense]

Baca Juga:

• Effendi MS Simbolon Bersama Panitia Nasional HUT ke-165 HKBP Ziarah ke Makam IL Nommensen

Verry menjelaskan beberapa modus penipuan QRIS yang perlu diwaspadai. Salah satu modus yang paling umum, yaitu penggantian kode QRIS asli dengan kode QRIS palsu milik pelaku penipuan.

[adsense]

Kode QRIS palsu itu ditempelkan di atas kode QRIS asli sehingga uang yang dibayarkan justru masuk ke rekening pelaku, bukan ke penerima yang sebenarnya.

"Ada juga modus di mana pelaku menyebarkan kode QRIS palsu melalui media sosial atau pesan singkat, dengan iming-iming hadiah atau donasi tertentu. Korban yang tidak teliti langsung memindai kode tersebut dan melakukan pembayaran tanpa menyadari bahwa mereka telah tertipu," ungkap Verry.

[adsense]

Ia pun menyarankan sejumlah tips praktis yang dapat diterapkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS. Pertama, selalu periksa nama merchant atau penerima yang muncul di layar ponsel setelah memindai QRIS sebelum menekan tombol bayar. Pastikan nama yang tertera sesuai dengan tempat usaha yang dituju. Jangan langsung konfirmasi pembayaran jika nama penerima terasa asing atau mencurigakan.

Kemudian, periksa kondisi fisik kode QRIS sebelum dipindai. Jika terlihat ada lapisan kertas yang ditempelkan di atas kode QRIS asli atau kode terlihat tidak rapi, sebaiknya jangan dipindai dan segera laporkan kepada pemilik tempat usaha.

[adsense]

Pelaku penipuan sering memanfaatkan kelengahan dan ketergesa-gesaan korban dalam bertransaksi. Karenanya, masyarakat agar berhati-hati terhadap QRIS yang diterima melalui media digital.

Disarankan juga agar jangan memindai kode QRIS yang dikirimkan melalui pesan singkat, email, atau media sosial tanpa verifikasi yang jelas. Transaksi melalui QRIS sebaiknya hanya dilakukan langsung di tempat usaha yang dapat diverifikasi secara fisik.

[adsense]

Polres Simalungun siap menerima laporan terkait penipuan QRIS. Jika masyarakat menjadi korban penipuan QRIS atau menemukan indikasi kode QRIS palsu, jangan ragu untuk segera melaporkan ke Polres atau polsek terdekat.

"Laporan masyarakat sangat membantu kami dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan siber," ujar Verry. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Di tengah guyuran hujan yang mengguyur Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, politisi nasional sekaligus Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, melaksanakan ziarah dan kebaktian di Makam I.L. Nommensen, Jumat (19/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Panitia Nasional Perayaan 165 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai bentuk penghormatan kepada Ingwer Ludwig Nommensen, tokoh misionaris asal Jerman yang dikenal luas sebagai "Rasul Bangsa Batak".

[adsense]

Meski cuaca kurang bersahabat, kegiatan berlangsung khidmat. Effendi Simbolon bersama rombongan mengikuti kebaktian dan doa bersama di kompleks makam yang menjadi salah satu situs sejarah penting bagi masyarakat Batak.

Dalam sambutannya, Effendi Simbolon menegaskan bahwa I.L. Nommensen bukan hanya seorang misionaris, tetapi juga apostel atau rasul bagi bangsa Batak. Menurutnya, pengaruh Nommensen tidak hanya terlihat dalam perkembangan gereja, tetapi juga pada kemajuan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat Batak hingga saat ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Dugaan Korupsi Smartboard Langkat: Supriadi Aktif Sebagai PPK, Namun Dalam Dokumen Kontrak Tercantum Nama Saiful Abdi

"Semangat pengorbanan, pelayanan tanpa membeda-bedakan, serta keberpihakan kepada pendidikan yang ditunjukkan Nommensen menjadi contoh bagi setiap pemimpin dalam membangun masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Nommensen sendiri lahir di Nordstrand, Jerman, pada tahun 1834 dan tiba di Tanah Batak pada tahun 1862 sebagai utusan lembaga misi Rheinische Missionsgesellschaft (RMG). Dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal, Nommensen berhasil membangun hubungan yang erat dengan masyarakat Batak dan meletakkan dasar perkembangan kekristenan yang kemudian melahirkan HKBP sebagai salah satu gereja terbesar di Indonesia.

Selain pelayanan keagamaan, Nommensen juga dikenal mendorong perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Warisan pemikirannya terus hidup, salah satunya melalui Universitas HKBP Nommensen yang kini menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam kegiatan tersebut, Camat Sigumpar Robinson Siagian turut memaparkan sejarah perjalanan pelayanan Nommensen di Tanah Batak. Pemaparan itu mengingatkan kembali perjuangan sang misionaris yang mengabdikan hidupnya bagi masyarakat Batak hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Sigumpar.

Effendi Simbolon menegaskan, peringatan 165 tahun HKBP tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali semangat pelayanan, pendidikan, dan persatuan yang diwariskan Nommensen.

[adsense]

Menurutnya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasul Bangsa Batak tersebut harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang maju, berkarakter, dan berkeadaban.(*)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024. Persidangan berlangsung di Ruang Cakra Utama dan Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (19/6/2026).

Dalam persidangan tersebut, nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Muhammad Faisal Hasrimy, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Langkat M. Iskandarsyah, serta Bahrun Walidin alias Baron turut disebut dalam keterangan saksi.

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya menghadirkan tujuh saksi. Namun hingga persidangan berakhir pada sore hari, majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang, didampingi hakim anggota M. Kasim dan Sontian Siahaan baru selesai memeriksa dua saksi, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat Robert Hendra Ginting dan Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Langkat Irwansyah Soripada Nasution.

Keterangan para saksi dibutuhkan dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA), Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, serta Budi Pranoto selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Binsar Simarmata: MK Sudah Memutuskan, Pemko Medan Harus Sediakan Pendidikan Gratis

"Setelah ditelepon oleh Pak Iskandar, saya diminta kembali ke kantor sekitar pukul 21.30 WIB. Saya diminta menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan smartboard," ujar Irwansyah saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi.

[adsense]

Menurut Irwansyah, dalam dokumen tersebut telah terdapat tanda tangan sejumlah pejabat, di antaranya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) M. Nuh, Bendahara Pengeluaran Siska Syahputra, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Irwan Syahputra. Namun saat itu dokumen belum ditandatangani Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran.

Irwansyah juga mengaku sempat mendatangi rumah mertua Robert Hendra Ginting untuk meminta tanda tangan dua lembar dokumen sebelum Robert berangkat ke Jakarta.

[adsense]

Ia menerangkan, setelah itu dirinya diminta mengantarkan dokumen tersebut kepada Saiful Abdi. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena telepon seluler Saiful Abdi tidak aktif.

Majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Saiful Abdi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

[adsense]

"Apakah setelah kejadian malam itu saudara pernah mengatakan kepada saya bahwa saudara sebenarnya merasa tidak yakin untuk menandatangani SPM tersebut karena telepon saya tidak aktif?" tanya Saiful Abdi. Pertanyaan itu dibenarkan oleh Irwansyah.

Saksi menjelaskan, dalam dokumen perencanaan nama Supriadi tercantum sebagai PPK. Namun pada dokumen kontrak, Saiful Abdi tercantum sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK.

[adsense]

"Di dokumen perencanaan, PPK adalah Supriadi. Di kontrak, Saiful Abdi sebagai PA merangkap PPK," kata saksi di persidangan.

Saksi juga menyebut tidak mengetahui adanya survei harga maupun justifikasi teknis yang dilakukan oleh Supriadi. Menurutnya, data yang diterima hanya berupa tautan e-katalog dengan harga satuan smartboard sekitar Rp60 juta per unit.

[adsense]

Sementara itu, saksi Robert Hendra Ginting mengungkapkan dirinya telah lama mengenal Muhammad Faisal Hasrimy karena sama-sama merupakan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Robert juga menjelaskan, sebelum keberangkatan ke Jakarta, dirinya diminta Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah untuk melakukan verifikasi dokumen terkait rencana pembayaran proyek smartboard.

[adsense]

"Saya tidak menerima dokumen secara langsung. Saya hanya melakukan pengecekan beberapa item berdasarkan informasi yang disampaikan," ujar Robert di hadapan majelis hakim.

Ia menambahkan, pada proses pemesanan melalui e-katalog, kode One-Time Password (OTP) dikirim kepada Supriadi. Namun akun yang digunakan dalam pemesanan smartboard tercatat atas nama Saiful Abdi.

[adsense]

Robert mengaku tidak mengetahui proses perencanaan pengadaan karena baru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan saat tahapan pencairan anggaran berlangsung.

"Belakangan saya mengetahui bahwa pengadaan smartboard tidak dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2024. Anggaran tersebut muncul dalam APBD Perubahan dengan nilai sekitar Rp50 miliar," katanya.

[adsense]

Dalam dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Langkat, pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat disebut diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. (*)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menegaskan bahwa kasus meninggalnya Jaka Jannes Malau (24), yang diduga menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, harus diusut tuntas.

Ia meminta aparat kepolisian bekerja secara profesional dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

[adsense]

"Kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Pematangsiantar terkait penanganan kasus ini," ujar Mangihut saat ditemui wartawan di Rumah Aspirasi Mangihut Sinaga, Jalan Suri-suri, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (19/6/2026) sore.

Mangihut mengaku telah menerima informasi mengenai kematian Jaka Malau yang diduga tidak wajar beberapa hari lalu. Menurutnya, kasus yang merenggut nyawa seseorang tidak boleh dianggap sepele dan harus segera mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Laut dengan Kodaeral I Belawan

Mangihut menambahkan, dirinya juga telah memperoleh pemaparan perkembangan penyelidikan dari Kapolres Pematangsiantar, mulai dari kronologi awal kejadian hingga progres penanganan terbaru. Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, ia menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan.

[adsense]

Menanggapi itu, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar menyampaikan, dua tersangka berinisial RP dan FS telah berhasil diamankan dan saat ini tengah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pematangsiantar.

Sementara itu, empat tersangka lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Selain memburu para tersangka, penyidik juga tengah mencari satu unit mobil yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.

[adsense]

"Dua tersangka sudah kami tahan. Sedangkan empat tersangka lainnya masih dalam pencarian, termasuk barang bukti berupa satu unit mobil yang digunakan para pelaku," ujar AKP Sandi Riz Akbar dalam keterangan pers, Jumat (19/6/2026) malam.

Para tersangka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum hingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

Sandi menegaskan, pihaknya akan terus memburu para pelaku yang masih buron dan memastikan seluruh proses hukum berjalan hingga tuntas. Menurutnya, Polres Pematangsiantar berkomitmen memberikan kepastian hukum serta menuntaskan kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat tersebut.

Diketahui, peristiwa dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan Jaka Jannes Malau meninggal dunia terjadi pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 21.20 WIB di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Open Tournament Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Medan 2026 resmi dibuka di GOR Kebun Bunga Medan, Jumat (19/6/2026) malam. Pembukaan berlangsung meriah diawali dengan penampilan seni pencak silat dari Perguruan PSHT dan Keris Pusaka dan hiburan stand up comedy dari Joel Purba.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat membuka kejuaraan memberikan apresiasi kepada IPSI Medan yang dinilai mampu menunjukkan komitmennya dalam pembinaan olahraga pencak silat.

[adsense]

"Luar biasa, ketuanya belum dilantik tetapi sudah mampu membuat turnamen terbuka dengan jumlah peserta yang sangat banyak," ujar Rico.

Menurutnya, tingginya jumlah peserta menjadi bukti besarnya kecintaan masyarakat terhadap pencak silat sekaligus komitmen IPSI Medan dalam mengembangkan olahraga warisan budaya Indonesia tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Laut dengan Kodaeral I Belawan

Dalam kesempatan itu, Rico turut berinteraksi dengan para atlet dan memberikan satu set perlengkapan seragam pencak silat kepada atlet.

[adsense]

Ia menegaskan pencak silat merupakan olahraga asli Indonesia yang harus terus dilestarikan dan didukung bersama. "Saya berharap para juara dari turnamen ini nantinya mampu berprestasi di Porprovsu dan menjadi kebanggaan Kota Medan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua IPSI Medan, Haris Muda Siregar SE MM, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan sportivitas selama kejuaraan berlangsung.

[adsense]

"Saya berharap kompetisi ini berjalan fair dan mampu menghadirkan regenerasi atlet pencak silat Kota Medan. Kepada para wasit dan juri saya mohon berlaku seadil-adilnya. Tidak boleh ada kecurangan, nepotisme maupun unsur KKN dalam pertandingan," tegas Haris.

Ia mengatakan pesan tersebut juga telah disampaikan kepada para wasit dan juri saat penataran sebelum turnamen dimulai.

[adsense]

Menurut Haris, Open Tournament Pencak Silat IPSI Medan 2026 menjadi agenda keempat yang dilaksanakan kepengurusannya meski belum dilantik secara resmi.

"Turnamen ini menjadi cikal bakal persiapan menuju Porprovsu 2026. Mari kita jaga sportivitas, persaudaraan dan kekeluargaan selama kejuaraan berlangsung," katanya.

[adsense]

Sementara Ketua Panitia, Redha Azmi Kamal SE MSi, mengatakan Open Tournament Pencak Silat IPSI Medan 2026 diikuti sebanyak 674 pendekar (atlet) dari 58 kontingen, termasuk dari Aceh.

"Kami berharap melalui kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Medan di masa mendatang," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekira 15 hari lalu, tepatnya, Jumat (5/6/2026), seorang pria berusia 23 tahun, berinisial DS, ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Dusun VIII, Afdeling 3, Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Korban DS ditemukan tewas diduga dengan cara gantung diri dan kejadiannya di salah satu ruangan dalam rumah korban.

[adsense]

Lalu, peristiwa serupa, kembali terjadi di Labura dan kali ini, yang menjadi korban, RS (25), warga Desa Terangbulan, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labura.

Korban RS, ditemukan tewas tergantung di pondok atau ladang milik keluarganya di Dusun Beringinsari, Desa Terangbulan, Jumat (19/6/2026) sore.

[adsense]

Baca Juga:

• Pria 23 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Labura

Lalu, karena korban tidak pulang ke rumah, ibunya menyuruh anaknya bernama Ajja (26) untuk mencari adiknya.

[adsense]

Merespon penyampaian ibunya, Ajja melakukan pencarian dan akhirnya, Ajja menemukan adiknya telah tewas tergantung di pondok ladang milik orang tua korban.

Camat Aeknatas, Hendra Gunawan Pasaribu, Sabtu (20/6/2026), membenarkan, RS, warga Terangbulan meninggal dunia karena gantung diri.

[adsense]

" Penyebab korban sampai nekat gantung diri belum diketahui dan korban telah dikuburkan di salah satu pekuburan muslim di Desa Terangbulan, " kata Hendra.(**)

[adsense]

[adsense]

Semangat berbagi kembali ditunjukkan Badan Pembina Kerohanian Islam (Bapekis) BRI BO Kisaran melalui penyaluran santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Darut Taufiq di Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung Ketua Bapekis BRI BO Kisaran, Jony Satrya bersama perwakilan manajemen, Riki Ardiansyah. Program santunan ini juga mendapat dukungan dari Pimpinan Cabang BRI Kisaran, Danang Prasetyohadi, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Bapekis menyerahkan bantuan berupa paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak panti sekaligus memberikan kebahagiaan dan semangat bagi mereka.

"Kepada adik-adik di Panti Asuhan Darut Taufiq, tetaplah semangat belajar, rajin beribadah dan terus mengejar cita-cita. Kami mendoakan agar kalian tumbuh menjadi generasi yang saleh, berakhlak mulia dan sukses di masa depan ," ungkap Jony Satrya menyampaikan pesan dan salam kasih dari Pimpinan Cabang BRI Kisaran, Danang Prasetyohadi.

[adsense]

Baca Juga:

• BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Kota Serahkan Santunan ke Ahli Waris Nelayan

"Terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berbagi rezeki melalui kegiatan ini," ujarnya.

[adsense]

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, kemudian ditutup dengan doa bersama serta foto bersama sebagai simbol silaturahmi dan kepedulian sosial yang terus terjalin.(*)

[adsense]

[adsense]

Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah kondisinya melemah saat menjalani pemeriksaan kesehatan, Jumat (19/6/2026) malam.

Dokter Tifa terlihat keluar dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan menggunakan kursi roda. Tubuhnya harus dibopong ketika hendak masuk ke mobil tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya.

[adsense]

Setelah berada di dalam kendaraan, Dokter Tifa tampak menyandarkan tubuh kepada seorang perempuan yang duduk di sampingnya.

Kondisi itu berbeda ketika ia tiba di RS Polri sekitar pukul 17.55 WIB. Saat itu, Dokter Tifa masih dapat turun dari mobil dan berjalan menuju IGD dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye serta mendapat pengawalan aparat kepolisian.

[adsense]

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap Polda Metro Jaya, Kasus Ijazah Jokowi Masuki Tahap Penuntutan

Mobil tahanan tersebut kemudian membawa keduanya menuju Gedung Anton Soedjarwo, fasilitas rawat inap di lingkungan RS Polri. Tim dokter merekomendasikan Dokter Tifa dan Roy Suryo menjalani perawatan serta pemantauan kesehatan.

[adsense]

Kuasa hukum Dokter Tifa, Refly Harun, mengatakan kliennya memiliki penyakit bawaan, salah satunya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Menurutnya, penyakit tersebut kambuh akibat kelelahan, tekanan yang tinggi, serta belum makan sejak pagi.

Refly menyebut Dokter Tifa ditangkap di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB. Dalam waktu yang hampir bersamaan, penyidik Polda Metro Jaya juga menangkap Roy Suryo.

[adsense]

Pada hari yang sama, Dokter Tifa disebut tetap mengikuti ujian atau seminar hasil pendidikan doktoralnya secara daring dari salah satu ruangan di Polda Metro Jaya. Agenda akademik tersebut dilaksanakan di tengah proses pemeriksaan kepolisian.

Dokter Tifa dan Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta manipulasi data elektronik terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

[adsense]

Keduanya dibawa ke RS Polri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagai bagian dari proses sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Penyidik kemudian memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka untuk pelaksanaan pelimpahan tahap kedua ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

[adsense]

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi menyebut telah memeriksa 94 saksi dan 26 ahli. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen serta barang bukti digital.

Kepolisian menegaskan tindakan hukum tersebut ditujukan terhadap perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana, bukan terhadap pribadi maupun pandangan seseorang.

[adsense]

Polisi juga menyatakan penangkapan bukan merupakan vonis. Dokter Tifa dan Roy Suryo tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, tim kuasa hukum menilai penahanan terhadap kedua kliennya tidak diperlukan karena selama ini dinilai kooperatif, menjalani wajib lapor dan tidak menunjukkan niat melarikan diri.

[adsense]

Refly menyatakan tim pembela akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Menurutnya, penahanan menjelang pelimpahan perkara kepada kejaksaan dinilai tidak mendesak.

Joko Widodo menyerahkan penyelesaian perkara tersebut kepada proses peradilan. Jokowi menyatakan siap hadir dan membawa ijazah asli apabila diminta oleh pengadilan.

[adsense]

Belum diketahui berapa lama Dokter Tifa dan Roy Suryo akan menjalani rawat inap. Lama perawatan akan bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan dan keputusan tim dokter RS Polri.(**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menerima kunjungan koordinasi Komandan Komando Daerah Maritim (Kodaeral) I Belawan, Laksamana Muda TNI Deny Septiana SIP MAP, di Kantor Kejati Sumut, Jumat (19/6/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Bea Cukai Pelabuhan Belawan dan pejabat PT Pelindo Belawan sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan dan pelabuhan.

[adsense]

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2026), mengatakan kunjungan tersebut merupakan agenda audiensi sekaligus koordinasi kelembagaan antara instansi terkait.

"Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka audiensi dengan Kajati Sumut serta memperkuat koordinasi kelembagaan, khususnya dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perairan," ujar Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

• KMMS-SU Desak BPN Sumut Tertibkan Administrasi Pertanahan 15 Ha di Desa Sigara-gara

Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, unsur TNI, otoritas kepelabuhanan, dan instansi terkait lainnya diperlukan untuk menciptakan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di kawasan perairan yang menjadi jalur strategis aktivitas ekonomi.

[adsense]

"Kajati Sumut berharap koordinasi lintas lembaga seperti ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan serta penegakan hukum yang saling berkaitan," jelas Rizaldi.

Dalam audiensi tersebut, Dankodaeral I Belawan didampingi Asisten Intelijen Kolonel Laut (P) Bambang Widodo SE MSi, Asisten Operasi Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya SSos MTr Opsla CRMP CTMP, Kepala Dinas Hukum Kolonel Laut (H) Haridus SH MH MTr Opsla, serta Koordinator Administrasi Letkol Laut (P) Akhbar Faisal Harahap.

[adsense]

Sementara itu, Kajati Sumut didampingi Asisten Intelijen dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sumut.

Audiensi tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung keamanan kawasan perairan, pelabuhan, dan penegakan hukum di Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta tingginya biaya pendidikan masih menjadi tantangan banyak keluarga dalam memperoleh akses pendidikan yang terjangkau. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Di tengah belum jelasnya implementasi putusan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang baru harus memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan yang konkret.

[adsense]

Binsar menegaskan pentingnya peran Dinas Pendidikan Kota Medan dalam memastikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 dapat dijalankan secara efektif di daerah.

"Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan arah yang sangat jelas bahwa pendidikan dasar harus dapat diakses secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan yang baru harus memiliki tanggung jawab untuk menyusun langkah konkrit dan peta jalan implementasinya agar amanat konstitusi tersebut tidak berhenti sebatas putusan hukum," ujar Binsar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BookCabin Travel Fair 2026 di Medan Dipadati Pengunjung, Ada Tiket Gratis dan Cashback Rp1 Juta

Langkah konkrit itu menurut Binsar sangatlah penting mengingat sebanyak 135 daerah di Indonesia telah melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna memperluas akses pendidikan. Salah satu contohnya adalah Kota Semarang yang menyediakan ribuan kuota gratis di sekolah swasta mitra yang terintegrasi dengan portal SPMB sekolah negeri.

[adsense]

"Sebanyak 135 daerah sudah mulai melibatkan sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan. Kota Medan juga perlu mempelajari skema yang telah diterapkan daerah lain agar keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak terus menjadi beban bagi masyarakat. Kami berharap Dinas Pendidikan Kota Medan mampu membangun kolaborasi dengan sekolah swasta serta memastikan dukungan anggaran daerah diarahkan untuk memperluas akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Fraksi PAN–Perindo DPRD ini menilai, pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara, juga merupakan investasi jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan gratis bukan hanya soal kebijakan, juga investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

[adsense]

"Semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya, semakin besar peluang kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mengurangi kesenjangan sosial di masa depan," terangnya.

Politisi Perindo ini berharap pemko segera menyusun langkah-langkah yang selaras dengan amanat Putusan MK sehingga akses pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Arah kebijakan sangat penting agar pendidikan gratis tidak berhenti sebagai norma hukum, melainkan benar-benar menghadirkan kesempatan belajar yang lebih merata bagi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Andika Prayogi Sinaga kembali dipercaya memimpin Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Siantar Barat untuk periode 2026-2029. Delapan pengurus ranting secara bulat memberikan dukungan sehingga Andika terpilih secara aklamasi dalam rapat pemilihan pengurus yang digelar di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Jumat (19/6/2026).

Terpilihnya kembali Andika menandai periode keempat dirinya memimpin PAC Pemuda Pancasila Siantar Barat sejak pertama kali dipercaya pada 2018.

[adsense]

Usai proses pemilihan, dilakukan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan PAC dan ranting Siantar Barat. Dalam prosesi tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, Ronald Tampubolon, menyerahkan pataka organisasi kepada Andika Prayogi Sinaga beserta jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Ronald mengapresiasi soliditas kader Pemuda Pancasila di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kecamatan Siantar Barat. Ia mengingatkan seluruh kader agar tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Tewasnya Pemuda di Taman Bunga

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar itu juga berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan.

[adsense]

"Jangan sampai hati masyarakat terluka. Kehadiran Pemuda Pancasila harus benar-benar dirasakan masyarakat. Selama kita bersama, saya siap membesarkan organisasi ini di Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Sementara itu, Andika Prayogi Sinaga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara pengurus PAC dan seluruh ranting di Kecamatan Siantar Barat. Menurutnya, soliditas organisasi menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Kami akan terus mengoptimalkan peran seluruh pengurus ranting dan PAC. Koordinasi akan semakin diperkuat agar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi warga Siantar Barat," katanya.

Andika menjelaskan, berbagai kegiatan sosial telah dijalankan secara berkesinambungan sejak dirinya memimpin organisasi tersebut pada 2018. Dukungan dari seluruh pengurus ranting menjadi faktor penting dalam menjaga kekompakan organisasi hingga saat ini.

[adsense]

Menurut anggota DPRD Kota Pematangsiantar itu, PAC Pemuda Pancasila Siantar Barat diharapkan tetap menjadi salah satu barometer organisasi kepemudaan di Kota Pematangsiantar.

"Kami ingin tetap menjadi contoh bagi PAC lainnya di Kota Pematangsiantar. Soliditas yang terbangun harus terus dijaga demi kemajuan organisasi dan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, Pemuda Pancasila akan terus hadir sebagai wadah pengabdian dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat serta menciptakan ruang-ruang positif di tengah berbagai persoalan sosial.

"Kami hadir untuk memberikan kontribusi nyata dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Pemuda Pancasila Siantar Barat akan terus berada di garis depan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan," tandasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) segera melakukan rehabilitasi lahan persawahan seluas 207 hektare yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian sehingga dapat kembali diolah oleh para petani.

[adsense]

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan, menjelaskan rehabilitasi lahan pertanian itu merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Rabu (17/6/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus kematian Luis David Hutabarat, Dandim 0209/LB Sebut Subdenpom dan Polres Sedang Bekerja

Program rehabilitasi tersebut didukung anggaran sebesar Rp2,4 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2026.

[adsense]

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Aster Bukit Barisan, Medan, Kamis (18/6/2026) dan dihadiri Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Mochamad Fuad Suparlin serta Wakil Aster Kasdam I/BB Letkol Inf Restu Petrus Simbolon.

Menurut Tukka Siahaan, rencana rehabilitasi lahan pertanian itu merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan Bupati Humbahas, Dr Oloan Paniaran Nababan, dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait.

[adsense]

"Dengan direhabilitasinya lahan persawahan yang terdampak banjir dan longsor, diharapkan petani dapat kembali mengolah lahannya sehingga aktivitas pertanian kembali normal dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Humbahas berharap program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga lahan pertanian yang rusak akibat bencana dapat kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Barus, Tarmizi, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga diterima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga, Syaiful Alam Yuliastana, beserta jajaran di ruang kerja di Kantor Kejari Sibolga di Jalan Sutomo Sibolga, Jumat (19/6/2026).

Kalapas dalam keterangan resmi, mengatakan bahwa kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang solid, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi dan kerja sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

[adsense]

"Berdiskusi mengenai penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, penegakan hukum, serta upaya membangun koordinasi yang efektif guna mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu dan profesional," katanya.

Menurutnya, hubungan kerja sama yang baik antara Lapas dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing instansi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota Ombudsman RI Kunker Ke KanwilDitjenpas Sumut

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas III Barus dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja strategis, guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, Kajari Sibolga turut menyambut baik kunjungan Kalapas Barus dan jajaran seraya menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi serta kerja sama yang baik dengan jajaran pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. (*)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo memimpin langsung kegiatan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor hasil kolaborasi Polres Langkat dengan PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kamis (18/6/2026).

Peletakan batu pertama, dihadiri para pejabat utama Polres Langkat, jajaran PTPN IV Regional II, unsur Forkopimcam, Bhayangkari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses air bersih.

[adsense]

Dalam sambutannya, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan, kehadiran Polri memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Kedaulatan Tanah dan Hak Masyarakat Adat dalam Pusaran Investasi Global

Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Kapolres Langkat didampingi Manager PTPN IV Regional II Rayon Utara Ir. Irfan Husni melakukan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor yang direncanakan memiliki kedalaman sekitar 70 meter.

[adsense]

Program tersebut menjadi bukti sinergitas antara Polres Langkat dan PTPN IV dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan warga. Melalui program Polri untuk masyarakat, Polres Langkat terus berupaya hadir, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial masyarakat.

[adsense]

Antusiasme warga terlihat saat mengikuti rangkaian kegiatan. Masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Polres Langkat yang telah menghadirkan program pembangunan sumur bor di wilayah mereka.

Warga berharap keberadaan sumur bor tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Dusun Bukit Barat.

[adsense]

Di akhir kegiatan, Kapolres Langkat juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta memperkuat budaya gotong royong.

Pada kesempatan itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan Layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam apabila membutuhkan bantuan kepolisian, menyampaikan pengaduan, atau melaporkan gangguan kamtibmas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fakultas di lingkungan UHN Medan, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Effendi tidak hanya meninjau kondisi sarana dan prasarana kampus, tetapi juga berdialog langsung dengan mahasiswa untuk mendengar berbagai aspirasi dan keluhan.

Sidak dilakukan ke sejumlah fakultas, di antaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan beberapa unit lainnya. Turut mendampingi Rektor UHN Medan Dr. Richard A.M. Napitupulu ST., MT., Sekretaris Yayasan UHN Pdt Dr. Enig Sonata Aritonang, serta pengurus yayasan UHN Dr. Martuama Saragih.

[adsense]

Saat berdialog dengan mahasiswa Fakultas Hukum, salah satu keluhan yang disampaikan adalah kondisi ruang kuliah yang panas karena belum dilengkapi pendingin ruangan. Keluhan tersebut langsung menjadi perhatian

Ketua Yayasan UHN menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembenahan fasilitas kampus.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Menurutnya, yayasan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan fasilitas kampus pada tahun ini. Bahkan, pada tahun depan kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp10 hingga Rp15 miliar guna melanjutkan pembenahan infrastruktur pendidikan.

[adsense]

Dalam kunjungannya ke Fakultas Pertanian, Effendi juga memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tetap semangat menyelesaikan pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menyebut mahasiswa Fakultas Pertanian berpeluang memperoleh berbagai program beasiswa, termasuk yang berasal dari Bank Indonesia.

Effendi mengaku optimistis mahasiswa UHN memiliki masa depan yang baik apabila terus berusaha dan mengembangkan kemampuan diri.

[adsense]

"Kita melihat tunas-tunas di persemaian ini. Tetap semangat, pasti setiap yang dirancang oleh Tuhan punya masa depan yang baik," ujarnya disambut antusias mahasiswa.

Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya yayasan memastikan kualitas layanan pendidikan dan fasilitas kampus terus meningkat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perkembangan dunia pendidikan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pematangsiantar terus mengusut kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang menewaskan seorang pemuda, Jaka Jannes Malau (24), di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 21.30 WIB tersebut masih dalam proses penyidikan intensif. Dari hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan pengumpulan barang bukti, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar mengatakan, dua tersangka berinisial RP dan FS telah berhasil diamankan dan kini ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pematangsiantar.

"Dua tersangka sudah kami tahan. Sedangkan empat tersangka lainnya masih dalam pencarian, termasuk barang bukti berupa satu unit mobil yang digunakan para pelaku," ujar AKP Sandi Riz Akbar dalam keterangan pers, Jumat (19/6/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Sambangi Personel Sakit dan Keluarga Purnawirawan

Polisi menjerat para tersangka dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[adsense]

AKP Sandi menegaskan, pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut dan memastikan seluruh pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Kami akan terus memburu para tersangka yang masih buron dan memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas," tegasnya.

[adsense]

Polres Pematangsiantar juga mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka maupun barang bukti yang dicari agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna mempercepat proses pengungkapan kasus. (**)

[adsense]