[adsense]

Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu meringkus dua pria yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (13/5/2026).

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial SP alias Boyan (52) dan SA alias Arif (39). Mereka ditangkap Tim Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Labuhanbatu yang dipimpin Ipda Risnal Situngkir SH, setelah dilakukan penyelidikan terkait aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu, AKP Hardiyanto, Kamis (14/5/2026), membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan bagian dari komitmen kepolisian memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

"Dalam penggerebekan itu, tim juga menyita enam bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 6,36 gram," kata AKP Hardiyanto kepada wartawan.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Polres Labuhanbatu Ciduk Pengedar Narkoba di Labura

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka SP alias Boyan mengakui sabu tersebut miliknya dan rencananya akan dijual kepada pelanggan. Ia juga mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pria yang identitasnya masih dirahasiakan untuk kepentingan pengembangan kasus.

[adsense]

"Identitas pria dimaksud masih dirahasiakan untuk kepentingan pengembangan penyelidikan," ujar AKP Hardiyanto.

Pihak Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, lanjutnya, masih melakukan pengembangan guna memburu pemasok sabu sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan kedua tersangka.

[adsense]

"Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan dan penyidikan," sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah Labuhanbatu dan sekitarnya.

[adsense]

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti secara serius demi menjaga generasi muda dari bahaya narkotika," tegas AKP Aswin Irwan.(**)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah peringatan Kenaikan Yesus Kristus, Polres Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan pengamanan di sejumlah gereja yang berada di wilayah hukumnya, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho SH SIK yang turun ke lapangan untuk memastikan seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjamin situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

[adsense]

Pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup dengan melibatkan berbagai satuan fungsi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah.

Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian juga melaksanakan sterilisasi area gereja sebelum ibadah dimulai. Pengawasan di lingkungan sekitar dilakukan secara profesional dan humanis, sehingga tidak mengganggu kekhusyukan umat dalam beribadah.

[adsense]

Baca Juga:

• Jemaat HKBP Padangpasir Peringati Kenaikan Yesus Kristus

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Kapolres.

[adsense]

Di samping itu, personel Satuan Lalu Lintas juga turut melaksanakan pengaturan arus kendaraan di sekitar lokasi ibadah guna mencegah kemacetan serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat.

Dengan kesiapsiagaan personel serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan Yesus Kristus di wilayah Kabupaten Humbahas berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

[adsense]

Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan terus memberikan rasa aman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Bagi Polri, setiap doa yang dipanjatkan dengan khusyuk dan tenang merupakan cerminan bahwa keamanan benar-benar hadir di tengah masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu menangkap seorang terduga pengedar Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Pria gempal berinisial PS alias Perdi (26), diciduk dari rumahnya di Dusun IV, Desa Bangunsari, Kecamatan NA IX-X.

Kasat Reserse Narkoba AKP Hardiyanto SH MH mengatakan penangkapan tersebut dilakukan Tim Opsnal Unit I Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), setelah menerima laporan dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Desa Bangunsari.

[adsense]

"Setelah menerima informasi itu, tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi. Setelah memastikan keberadaan target berada di tempat sasaran, tim bergerak cepat menyergap tersangka saat berada di teras rumahnya," kata Kasat kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/5/2026).

Saat dilakukan penggeledahan, tim polisi menemukan 7 bungkus (plastik klip) berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,78 gram dari kantong celana tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa plastik klip kosong, alat sekop dari pipet, uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu beserta telepon genggam.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Pengedar Sabu di Kelurahan Terjun

AKP Hardiyanto menegaskan pihaknya akan melakukan pengembangan mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak akan berhenti hanya pada penangkapan satu pelaku saja.

[adsense]

"Tim masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pemasok dan mengungkap jaringan tersangka. Saat ini, tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hardiyanto.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, mengapresiasi peran aktif masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian dalam upaya pemberantasan Narkoba.

[adsense]

"Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi. Ini membuktikan bahwa sinergi antara warga dan kepolisian sangat penting untuk memerangi Narkoba," sebut AKP Aswin Irwan.(**)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, M (32) terduga pengedar sabu - sabu di Jalan Abdul Sani Muthalib, Lingkungan 9, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, ditangkap petugas Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan, berikut barang bukti 5 plastik klip berisi sabu, 8 plastik klip kosong, 1 pipet ujung runcing, 1 HP dan uang tunai Rp 50 ribu.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP AR Riza, Kamis (14/5/2026) mengatakan, penangkapan M berikut barang bukti, dilakukan Rabu malam (13/5/2026) setelah pihaknya mendapatq informasi masyarakat terkait adanya dugaan peredaran narkoba di kawasan Jalan Abdul Sani Muthalib, Marelan

[adsense]

"Penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari warga terkait adanya dugaan peredaran narkoba di lokasi penangkapan. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penggrebekan," ujar Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, saat dilakukan penggrebekan tersangka sempat berusaha membuang barang bukti untuk menghilangkan jejak, namun aksi tersebut terlihat oleh petugas.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Rungkus Pengedar dan Pengguna Sabu di Medan Deli

"Pada saat penggrebekan, tersangka sempat membuang barang bukti ke tanah, namun terlihat oleh petugas. Setelah dilakukan interogasi, tersangka mengakui perbuatannya terkait kepemilikan narkotika tersebut," kata Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

Guna pengusutan lanjut, M yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketegangan politik melanda Filipina setelah rentetan tembakan terdengar di dalam kompleks Senat di Pasay City, Metro Manila, Rabu (13/5/2926). Insiden itu di tengah upaya pengepungan Senator Ronald dela Rosa (Bato), mantan Kepala Kepolisian Filipina yang menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hingga Kamis (14/5/2026) pagi, Dela Rosa belum berhasil ditangkap. Dia dalam kondisi sehat, dan masih berada di bawah perlindungan otoritas Senat.

[adsense]

Dikutip dari GMA News, Kamis (14/5/2026), sedikitnya tujuh letusan senjata terdengar di kompleks Senat Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Gedung parlemen telah diberlakukan lockdown terkait rencana penangkapan seseorang.

Ketegangan berlangsung lebih dari dua jam. Sekitar pukul 19.30 waktu setempat, Pelaksana Tugas Senate Sergeant-at-Arms sekaligus purnawirawan Mayor Jenderal Polisi Mao Aplasca mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penangkapan, namun menolak mengungkap identitas target.

[adsense]

Baca Juga:

• Baku Tembak Memanas di Pakistan, 22 Militan Tewas Seorang Anak Jadi Korban

Menyusul peningkatan status siaga, Office of the Senate Sergeant-at-Arms (OSAA), satuan pengamanan Senat Filipina, meminta seluruh orang yang hendak keluar agar segera meninggalkan gedung Senat. Pintu gulung gedung parlemen kemudian ditutup rapat.

[adsense]

Personel OSAA tampak mengenakan perlengkapan tempur lengkap dan rompi antipeluru. Pasukan berseragam militer juga dikerahkan ke lokasi untuk memperketat pengamanan.

Di tengah situasi tersebut, Dela Rosa terlihat bersama stafnya menaiki lift setelah keluar dari kantor Presiden Senat Alan Peter Cayetano.

[adsense]

Tak lama kemudian, wartawan mendengar suara mirip alat gerinda dari salah satu pintu di area Senat yang berbatasan dengan gedung Government Service Insurance System (GSIS).

OSAA menerima informasi adanya dugaan upaya penyusupan oleh orang tak dikenal ke dalam gedung parlemen.

[adsense]

Pada saat bersamaan, staf Sekretaris Jenderal DPR Filipina Cheloy Garafil tiba di Senat untuk menyerahkan dokumen pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.

Beberapa saat kemudian, tujuh suara tembakan terdengar dari dalam kompleks Senat. Rekaman video dari lantai dua gedung menunjukkan banyak orang berlarian mencari perlindungan.

[adsense]

Dalam siaran langsung di Facebook, Peter Cayetano membenarkan adanya insiden penembakan, namun belum diketahui siapa pelaku penembakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Filipina Jonvic Remulla memastikan Dela Rosa berada dalam kondisi aman dan tidak ada surat perintah penangkapan yang akan dijalankan malam itu.

[adsense]

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga menegaskan tidak ada instruksi untuk menangkap Dela Rosa yang tengah menghadapi surat perintah penangkapan ICC terkait perang narkoba era pemerintahan Rodrigo Duterte.

Dela Rosa, yang memimpin Kepolisian Nasional Filipina pada era mantan Presiden Rodrigo Duterte, seperti dilansir AFP, Kamis (14/5/2026), menjadi buronan setelah menghindari surat perintah penangkapan yang dirilis Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, yang juga menyeret Duterte.

[adsense]

Dela Rosa, yang juga dikenal sebagai "Bato", memimpin operasi pemberantasan narkoba yang mematikan pada era Rodrigo beberapa tahun lalu. Beberapa waktu terakhir, dia berlindung di dalam Gedung Senat untuk menghindari penangkapan berdasarkan surat perintah ICC.

Dela Rosa menjabat Kepala Kepolisian Nasional Filipina periode tahun 2016 hingga 2018, pada fase awal kampanye anti-narkoba Duterte. Operasi yang juga dijuluki "perang narkoba" itu menyebabkan kematian ribuan orang, banyak di antaranya pengguna narkoba dan pengedar narkoba level rendah.

[adsense]

Duterte ditangkap pada Maret tahun lalu, lalu diterbangkan ke Belanda dan ditahan di Den Haag, markas ICC, sembari menunggu persidangan. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Seorang pria berinisial ETP (48), warga Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 4,88 gram.

Penangkapan itu dilakukan di Jalan Ring Road, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 14.40 WIB.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Kamis (14/5/2026) menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya aktivitas kepemilikan narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Ring Road.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan ETP yang gerak-geriknya sudah dicurigai sejak awal.

[adsense]

Baca Juga:

• Kurangi Kemacetan di Simpang Dua, Pintu Masuk Ring Road Siantar akan Segera Dikerjakan di Jalan Parapat

Barang haram tersebut sengaja dijatuhkan pelaku dari tangan kanannya untuk menghilangkan jejak. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit handphone Vivo warna biru dari saku celana depan sebelah kiri serta satu unit sepeda motor Jupiter BK 2258 CW yang digunakan pelaku.

[adsense]

Tak berhenti di situ, saat diinterogasi, ETP mengaku masih menyimpan sabu lainnya di belakang rumahnya di Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Setia Negara. Mendengar pengakuan tersebut, personel Sat Resnarkoba langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud.

Di belakang rumah pelaku, petugas kembali menemukan barang bukti berupa sebuah tumbler warna putih yang di dalamnya terdapat dua paket sabu dibalut tisu dan plastik putih, serta selembar kertas buku.

[adsense]

Kepada polisi, ETP mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Ia juga mengaku memperoleh tiga paket sabu dengan total berat 4,88 gram dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan 'Pak B'.

Selanjutnya sambung Kasat, pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya itu, pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga berlangsung khidmat di HKBP Padangpasir, Resort Rantauprapat, Distrik XXVI Labuhanbatu, Kamis (14/5/2026) siang. Ratusan jemaat mengikuti ibadah dengan penuh penghayatan sebagai bentuk syukur dan iman atas peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya.

Perayaan ibadah berlangsung tertib, penuh suka cita dan jemaat bersalam-salaman. Selain di HKBP Padangpasir, ibadah Kenaikan Yesus Kristus juga dilaksanakan di berbagai denominasi gereja di wilayah Rantauprapat dan sekitarnya.

[adsense]

Ibadah di HKBP Padangpasir dipimpin St M Tambun, dan pelayanan liturgi dibawakan St D Sianturi. Pelayanan ini juga dibantu pewarta jemaat (sunggul-sunggul) St H Simangunsong, dan pengumpul persembahan, St NR Sihombing dan St P Pasaribu.

Ibadah semakin semarak dengan pujian rohani dan juga koor dari Ina Kamis, Ina Gloria, dan Ama. Lagu-lagu pujian yang dilantunkan menambah suasana syukur dan penghayatan jemaat terhadap makna Hari Kenaikan Tuhan Yesus.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Kasus Lahan PTPN Dituntut Masing-Masing 1,5 Tahun Penjara

"Kepada rasul-rasul, Yesus menunjukkan diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Para rasul juga menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga," jelasnya.

[adsense]

"Melalui peristiwa itu, para rasul semakin percaya dan menjadi saksi tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Kemuliaan ini juga menegaskan keilahian Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga," ujar St M Tambun di hadapan jemaat.

"Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka (Kisah Para Rasul Bab 1:8-9)," jelasnya.

[adsense]

St Tambun juga mengingatkan bahwa peristiwa Kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar sejarah iman, melainkan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh jemaat diminta turut menjadi saksi, dengan menunjukkan sikap hidup yang mencerminkan pengikut Kristus di tengah dunia.

"Jadilah pengkhotbah di setiap tempat. Perlihatkan melalui perbuatan bahwa kita pengikut Kristus. Kita harus berbeda dari dunia ini dan percaya bahwa Yesus selalu bersama kita," pesannya.

[adsense]

Peristiwa Kenaikan Yesus Kristus sendiri tercatat dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus memberkati murid-murid-Nya sebelum terangkat ke surga dan tertutup awan dari pandangan mereka. Bagi umat Kristiani, peristiwa tersebut menjadi simbol kemenangan, pengharapan dan janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. (**)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menuntut

hukuman 1 tahun 6 bulan penjara (1,5 tahun) terhadap empat terdakwa perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada Ciputra Land. Tuntutan tersebut dibacakan dalam

[adsense]

sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (13/5/2026).

Dalam tuntutannya, JPU Hendri Edison Sipahutar menyatakan keempat terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Elang Sakti Polres Tebingtinggi Ringkus Pencuri Lembu

Empat terdakwa dalam perkara ini adalah Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), serta Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II.

[adsense]

Menurut JPU, para terdakwa diduga memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT NDP tanpa menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan negara.

Selain pidana penjara, para terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing

[adsense]

Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara uang pengganti hanya dibebankan

kepada Iman Subakti selaku Direktur PT NDP.

[adsense]

Usai sidang, kuasa hukum Iman Subakti, Julisman, menilai tuntutan jaksa belum

sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut dia, proses

[adsense]

penyerahan kewajiban 20 persen lahan kepada negara masih terkendala belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah.

"Petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya tidak ada. Negara, dalam hal ini

[adsense]

BPN, belum bisa menyiapkan ganti rugi sesuai dengan pasal 165 ayat 2. Kalau negara itu punya BUMN, penyerahan aset negara harus melalui mekanisme BUMN lewat ganti rugi," ujar Julisman.

Menurut Julisman, berdasarkan fakta persidangan, pemberian lahan kepada PT NDP

[adsense]

dilakukan melalui mekanisme pemberian hak, bukan perubahan hak.

"Itu adalah pemberian, bukan perubahan sehingga tidak ada kewajiban 20 persen.

[adsense]

Kalau pun ada, ini semua masih prematur, belum ada petunjuk teknis dan pentunjuk pelaksananya dan tidak ada kesanggupan negara untuk melakukan pembayaran," tutur Julisman.

Ia menilai tuntutan yang disampaikan jaksa hanya bersumber dari dakwaan, bukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

[adsense]

"Kami beranggapan sejak awal tidak ada kesalahan yang dilakukan para terdakwa.

Ini bukan perubahan, ini pemberian hak. Jadi, tuntutan yang disampaikan jaksa tadi adalah uraian dakwaan, bukan fakta persidangan. Kami melihat ini tidak sesuai dengan fakta persidangan," ujarnya.

[adsense]

Julisman menyatakan keberatan atas tuntutan JPU. Menurut dia, para terdakwa juga tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dalam perkara tersebut.

Karena itu, Julisman meminta majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis bebas kepada para terdakwa.

[adsense]

Sementara itu, Ahmad Firdaus selaku kuasa hukum Irwan Perangin-angin menyatakan pihaknya akan mempelajari tuntutan jaksa sebelum menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

"Kami akan mempelajari apa yang disampaikan jaksa. Nanti akan kami sampaikan saat pledoi. Namun, kami hargai apa yang disampaikan jaksa. Untuk pembelaan, nanti kami sampaikan saat pledoi," ujar Firdaus.

[adsense]

Secara terpisah, Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai perkara tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administrasi karena belum adanya aturan teknis yang jelas.

"Dari segi kerugian negara belum ada karena belum pasti juknisnya. Saya kira ini harusnya masuk pada persoalan administrasi saja, tidak perlu pidana karena tidak ada kerugian negara," ujar Dian.

[adsense]

Dian juga menilai penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut belum dilakukan secara tepat oleh pihak yang berwenang.

"Perhitungannya saja tidak dilakukan kalibrasi oleh yang berwenang. Tuntutan jaksa seharusnya bebas karena tidak ada unsur pidana dan tidak ada kerugian negara yang nyata dan pasti," ucapnya.

[adsense]

Usai membacakan tuntutan, Ketua Majelis Hakim M Kasim menunda persidangan dan menjadwalkan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada 20 Mei 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebingtinggi meringkus seorang terduga pencuri 2 ekor lembu inisial AP (19) dari kediamannya, di Desa Sibulan, Kecamatan Tebingsyahbandar, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Senin (11/5/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Iptu Herikson Parulian Siahaan yang dikonfirmasi harianSIB.com, Kamis (14/5/2026), membenarkan adanya penangkapan tersebut.

[adsense]

Dikatakan Herikson, pengungkapan kasus tindak pidana pencurian itu berawal dari laporan Dedy (korban) yang masuk ke Polres Tebingtinggi, lantaran 2 ekor lembu miliknya telah raib dari dalam kandang ternak, pada Minggu (10/5/2026) subuh.

"Diketahui, pelaku mencuri hewan ternak milik korban di kawasan Jalan Meranti Lingkungan V, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padanghilir, Kota Tebingtinggi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Pegawai Lapas Tebingtinggi Diteror OTK

"Hasilnya, kurang dari 24 jam, pelaku berhasil dibekuk tanpa perlawanan dari dalam kediamannya. Kemudian, tim juga menemukan 2 ekor lembu milik korban yang berada di dalam rumah kosong," ucapnya.

[adsense]

Saat diinterogasi awal, sambung Herikson, AP mengakui melakukan aksi pencurian ternak itu seorang diri dengan menggunakan mobil pikap.

Atas perbuatan melanggar hukum itu, kini pelaku beserta barang bukti (BB) sudah diamankan di Polres Tebingtinggi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

"AP akan dijerat Pasal 477 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat)," pungkas Iptu Herikson Parulian Siahaan. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) bekerja sama Wahana Visi Indonesia (WVI) resmi memulai pengerjaan pembangunan jaringan distribusi air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Nauli.

Bupati Tapteng Masinton Pasribu menekankan bahwa peran WVI sangat bermafaat, terutama dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Tapanuli Tengah.

[adsense]

Menurutnya, tugas kebencanaan itu tugas kemanusiaan, dan sinergi ini membuktikan kepedulian berbagai pihak, baik pusat, provinsi, daerah, NGO dan pihak lainnya yang memberikan dukungan dalam berbagai bentuk bagi masyarakat.

"Atas nama Pemkab Tapteng, kami mengucapkan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang sejak masa bencana telah banyak memberikan dukungan," ucap Masinton dalam rilis yang diterima, Kamis (14/5).

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Cabuli Anak Kerabat, Pria ini Diringkus Satreskrim Tapteng

Pembangunan jaringan air bersih ini merupakan langkah nyata untuk menjamin ketersediaan serta kualitas air bagi warga khususnya di Kecamatan Tapian Nauli.

[adsense]

Sementara itu, Manager Wahana Visi Indonesia Penanggulangan Bencana Aceh-Sumatera, Berwarddin Ibrani Simbolon menjelaskan, bahwa pengerjaan jaringan air bersih ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan Perumda Mual Nauli.

"Wahana Visi Indonesia adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang berfokus pada kesejahteraan anak, keluarga, dan masyarakat rentan. Melalui pendekatan pemberdayaan dan tanggap bencana, kami berkomitmen menciptakan perubahan berkelanjutan tanpa membedakan agama, ras, suku, maupun gender," tegas Berwarddin.

[adsense]

Adapun Tokoh Masyarakat Poltak Siburian menyambut haru pembangunan ini. Menurutnya, akses air bersih adalah kerinduan lama warga di desa-desa yang selama ini belum terjangkau layanan Perumda.

"Dengan adanya pengembangan jaringan ini, desa dan kelurahan yang selama ini tidak teraliri air bersih akhirnya bisa segera menikmati layanan tersebut," ungkapnya.

[adsense]

Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan secara simbolis pipa, meteran, dan soket dari pihak WVI kepada Plt Dirut Perumda Air Minum Mual Nauli Binsar Sitanggang. (**)

[adsense]

[adsense]

Ratusan warga Perumahan Pondok Alam, Desa Sigara-gara, Kabupaten Deliserdang, dilanda keresahan setelah sekitar 300 sertifikat rumah subsidi yang mereka tempati terancam dibatalkan sertifikatnya, menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dalam perkara Register Nomor 175/Pdt.G/PN Lubuk Pakam.

Melihat fakta tersebut, warga pun mendatangi Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Medan di Jalan Ringroad, Kamis (14/5/2026), menuntut agar putusan tersebut dibatalkan, karena warga menilai putusan tersebut berpotensi merugikan ratusan keluarga yang selama ini telah membeli rumah subsidi secara sah dan telah menempatinya selama bertahun-tahun.

[adsense]

Warga juga mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) turun tangan memeriksa Ketua PN Lubuk Pakam beserta jajaran hakim yang menangani perkara tersebut, karena putusan dianggap adanya intervensi dari oknum wakil rakyat, terkait terkait polemik legalitas sertifikat rumah subsidi tersebut.

Juru bicara warga Rifai Nasa SH kepada wartawan mengatakan, Perumahan Pondok Alam merupakan bagian dari program rumah subsidi pemerintah yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo melalui developer PT Rapi Ray Putratama (RPP).

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Proyek Jalan, Kepala BBPJN Sumut Dipanggil KPK Sebagai Saksi

Menurut Rifai, warga sebagai konsumen sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam sengketa yang kini berujung pada ancaman pembatalan sertifikat tersebut.

[adsense]

"Perumahan Pondok Alam ini merupakan rumah subsidi program pemerintah. Karena itu kami meminta Presiden Prabowo melindungi hak-hak masyarakat kecil," tegas Koordinator aksi, Fahru Rozi seraya meminta majelis hakim PT Medan mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan apabila putusan tersebut tetap diberlakukan.

Menurut Fahru Rozi, masalah ini bukan sekadar persoalan dokumen, tetapi menyangkut tempat tinggal ratusan keluarga. Sertifikat mereka sudah terbit dan memiliki kekuatan hukum. Mohon perhatikan nasib 300 kepala keluarga yang kini terancam kehilangan rumah.

[adsense]

Tuntutan warga Perumahan Pondok Alam akhirnya diterima Humas PT Medan, Hendri Tobing seraya menyampaikan pihak pengadilan menerima seluruh aspirasi masyarakat dan akan meneruskannya kepada pimpinan.(*).

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Medan–Tebingtinggi KM 70/300 Jalur A, tepatnya di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Selasa (12/5/2026) pukul 22.45 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

[adsense]

Korban meninggal dunia diketahui bernama Maslahani (46), penumpang mobil Honda WR-V. Sementara pengemudi kendaraan, Suriyani (48), dan dua penumpang lainnya, masing-masing berinisial N (16) dan Widia Katerina (26) mengalami luka-luka.

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil Honda WR-V warna hitam dengan nomor polisi BK 1270 YAI yang dikemudikan Suriyani melaju dari arah Medan menuju Tebingtinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga dan Kelompok Masyarakat Sipil Dairi Tolak SKKL Baru PT DPM, Nilai Langgar Putusan MA

Menurutnya, truk cold diesel tersebut melaju di jalur lambat dan diduga tidak menyalakan lampu penerangan (lampu senja/standby).

[adsense]

Hingga kini, identitas pengemudi truk masih dalam penyelidikan karena meninggalkan lokasi kejadian usai insiden.

Akibat benturan tersebut, Maslahani mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). Sementara korban lainnya mengalami luka dengan tingkat berbeda.

[adsense]

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Sultan Sulaiman untuk mendapatkan penanganan medis.

Ia mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga konsentrasi, serta memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan baik.

[adsense]

"Keselamatan adalah yang utama. Patuhi aturan lalu lintas dan segera hubungi layanan darurat Polri di Call Center 110 jika membutuhkan bantuan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pasca sosialisasi addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Dairi Prima Mineral (DPM) tanggal 5-6 Mei 2026 lalu di Hotel Beristera Sidikalang, Kabupaten Dairi, warga Dairi dan kelompok masyarakat sipil mengecam keras terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) PT DPM Tahun 2026.

Penolakan itu bukan tanpa sebab. Menurut warga dan kelompok masyarakat sipil SKKL tersebut awalnya telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Mei 2025 berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) bulan Agustus 2024 yang mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan masyarakat Dairi terdampak tambang PT DPM.

[adsense]

Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa batal atau tidak sah SKKL tahun 2022 dan memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup mencabut SKKL tersebut.

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan warga adalah bahwa lokasi kegiatan tambang PT DPM berada kawasan rawan bencana dan berdasarkan tata ruang Kabupaten Dairi merupakan kawasan persawahan fungsional tidak bisa dialihfungsikan menurut Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (PERDA RTRW) Kabupaten Dairi.

[adsense]

Baca Juga:

• Backfilling Jadi Solusi Baru Pengelolaan Tailing Tambang, Tepat Diterapkan di Indonesia

Kemudian, mereka menuntut, ​Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Dairi untuk konsisten menegakkan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Dairi. Pemerintah daerah harus melindungi kawasan rawan bencana dan kawasan pertanian, serta berhenti merevisi kebijakan tata ruang yang merugikan rakyat hanya demi melegalisasi operasi tambang.

[adsense]

Selanjutnya,​ PT DPM segera menghentikan seluruh aktivitas dan upayanya memaksakan operasi pertambangan di Kabupaten Dairi. Keselamatan ribuan nyawa warga, ruang hidup, dan hasil pertanian generasi mendatang jauh lebih berharga daripada keuntungan korporasi.

Rainim Purba, masyarakat desa Pandiangan Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang sebelumnya terus berjuang mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat menyatakan kekecewaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

[adsense]

"Kami menilai, keluarnya SKKL PT DPM di atas pondasi legal yang sudah dibatalkan dan dicabut merupakan bentuk mengakali putusan Mahkamah Agung," tegasnya.

Sementara kuasa hukum warga Hendra Sinurat dari Sekber Tolak Tambang PT DPM menegaskan addendum ANDAL 2025 bukan koreksi terhadap cacat lama, tetapi upaya administratif untuk mempertahankan proyek meskipun pondasi legal dan ekologisnya telah batal dan dicabut.

[adsense]

"Keluarnya SKKL PT DPM berarti membawa bencana baru bagi masyarakat Dairi. Sebelumnya masyarakat khawatir atas keberadaan bendungan limbah pertambangan atauTailing Storage Facility(TSF)," ucapnya.

Berdasarksn Addendum ANDAL PT DPM tahun 2025 yang telah dikaji oleh Prof. Steve Emerman, ahli pertambangan dunia menyatakan bahwa secara teknis, pertambangan akan memakai teknik metodebackfilling, yang mana sampah dari hasil pengerukan tambang akan dicampur dengan semen dan air yang dibuat dalam bentuk pasta dan dimasukkan kembali ke dalam lubang tambang.

[adsense]

Tak hanya mustahil, tapi masyarakat khawatir akan muncul bencana baru di Kabupaten Dairi. Apalagi mengingat November 2025, baru saja terjadi bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.

Teringat bulan Januari lalu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pemerintah Indonesia menyebut tidak akan mendahulukan keuntungan perusahaan di atas kesejahteraan rakyat.

[adsense]

"Tapi kenapa sekarang pemerintah justru memberikan lagi SKKL PT DPM. Ini keterlaluan, saya sangat, sangat kecewa," sebut salah satu warga Dairi lainnya, Tioman Simangunsong.

Sementara itu, Wahyu Eka Setyawan, pengkampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa PT DPM telah melanggar ketentuan

[adsense]

"Pemberian izin tambang PT DPM sejatinya telah melanggar ketentuan tata ruang sehingga dibatalkan oleh pengadilan. Karena sudah jelas bahwa izinnya berada di kawasan rawan bencana, bahkan kawasan hutan. Dengan adanya izin baru, maka pemerintah telah melegalkan tumpang tindih izin dan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," serunya.

Bahkan ke depan, lanjut Wahyu, kebijakan tata ruang daerah akan direvisi, ini tidak sesuai semangat awalnya yakni ekonomi diatur tata ruang tapi sebaliknya ekonomi mengatur tata ruang.

[adsense]

"Jelas ini preseden buruk, hari ini mungkin Dairi besok wilayah lain akan dilegalisasi kerusakannya," tandasnya.

Warga Dairi dan kelompok masyarakat sipil melakukan penolakan dengan menyurati pihak Pemerintah Kabupaten Dairi. Warga menilai sosialisasi tersebut tidak transparan karena saat masyarakat meminta dokumen yang baru, tidak diberi malah menimbulkan kericuhan.

[adsense]

"Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup masih memberikan izin padahal sudah jelas keberadaan pertambangan hanya menimbulkan malapetaka bagi kami dan hasil pertanian serta generasi yang akan datang. Dairi sedang diambang bencana ," tutup Rohani Manalu, dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekolah Menengah Pertama Negeri) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Medan menerapkan program sekolah unggulan dan digitalisasi pendidikan berbasis Smart Class Metaverse yang diprogramkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan untuk tahun ajaran (TA) 2026/2027.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 28 Medan M Silaban dan Kepala SDN Medan Tuntungan D Marpaung kepada wartawan di Medan menanggapi penerapan sekolah unggulan satuan pendidikan SMPN dan digitalisasi pendidikan berbasis smart class metaverse satuan pendidikan SDN di daerah ini pada TA 2026/2027, Kamis (14/5).

[adsense]

Menurut mereka, program sekolah unggulan dan pendidikan berbasis smart class metaverse dimaksudkan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas merupakan program prioritas Pemko Medan cq Disdikbud Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• SMPN 1 Pematangsiantar Torehkan Prestasi di Gebyar Olahraga FKGOR

"Regrouping tersebut bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencapai pendidikan unggul," ujarnya.

[adsense]

Terkait tenaga pengajar untuk Smart Class, katanya, Disdikbud Medan tetap memberdayakan guru - guru atau tenaga pendidik yang ada, namun akan terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus.

"Semua stakeholder maupun pemangku kepentingan bisa mendukung program sekolah unggulan satuan pendidikan SMPN dan pendidikan berbasis smart class metaverse satuan pendidikan SDN guna mencerdaskan anak bangsa di Medan," harapnya. (*）

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetorkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda itu uang sebesar Rp 10,2 T dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]

"Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara," kata ST Burhanuddin.

Burhanuddin menerangkan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

[adsense]

Baca Juga:

• Muhibuddin Dilantik jadi Kajati Sumut, Jaksa Agung : Lakukan Pengawasan Ketat

Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara, yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas," imbuhnya.

[adsense]

Tumpukan uang sebanyak Rp 10,2 triliun hasil kasus hutan ditempatkan di kedua sisi panggung acara. Uang tersebut disusun seperti piramida dengan ketinggian sekitar 3 meter.

Terlihat panjang seluruh uangnya berupa pecahan Rp 100 ribu. Beberapa orang tampak berjaga di sekitarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan gaji para pegawai di pengadilan setelah lebih dulu meningkatkan gaji para hakim.

Prabowo menyebutkan, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengapresiasi kenaikan gaji hakim, tetapi juga mengingatkan bahwa ada pegawai lain selain hakim di pengadilan.

[adsense]

"Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ke saya, 'Pak, terima kasih perhatian Bapak kepada hakim-hakim, tapi ternyata pak, di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain, panitera belum naik pak gaji mereka, habis itu ada staf, ada tata usaha'," ucap Prabowo menirukan pesan Sunarto di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026) dikutip dari kompas.com

Prabowo memahami persoalan tersebut dan berjanji akan memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan kajian kenaikan gaji untuk staf pengadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Raih Penghargaan Kapolri soal Pengelolaan Aset

Prabowo juga mengingatkan agar lembaga lain tidak iri dengan kenaikan gaji di lembaga yudikatif.

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, Prabowo berpesan kepada para hakim melalui Ketua MA agar mereka membuat putusan yang memberi keadilan ke masyarakat.

"Saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim-hakim: Ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan," tegasnya.

[adsense]

Diberitakan sebelumnya, Prabowo telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan anggaran negara yang baru-baru ini dilakukan pemerintah.

[adsense]

Prabowo pun mengapresiasi kinerja para menteri yang mendukung efisiensi anggaran sehingga kenaikan gaji hakim bisa terealisasi.

"Hari ini, berdasarkan penghematan yang kita lakukan, akibat pekerjaan menteri-menteri, saya bisa datang ke hakim dan saya penuhi janji saya akan menaikkan gaji-gaji hakim," ujar Prabowo di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

[adsense]

"Dan kita putuskan gaji-gaji hakim kita yang paling junior naiknya itu di atas 200 persen, mendekati 280 persen," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan jemput paksa terhadap Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI), Laode Sinarwan Oda (LS), terkait kasus dugaan suap tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kejagung mengatakan Laode Sinarwan sengaja menghindar dari panggilan penyidik hingga akhirnya ditangkap di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan.

"Yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan tidak mengindahkan, tidak hadir. Kemudian tim penyidik melakukan pemanggilan secara paksa dan yang bersangkutan diamankan di salah satu rumahnya di daerah Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Anang menjelaskan Laode telah mangkir beberapa kali dari panggilan penyidik pada Jampidsus. Laode tercatat tiga kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut sebelum akhirnya dijemput paksa.

"Sengaja menghindari," kata Anang. Dia menjawab alasan Laode mangkir tiga kali dalam panggilan Kejagung.

[adsense]

Baca Juga:

• Dijemput Paksa! Kronologi Penetapan Tersangka 2 Bos Pertamina Patra Niaga

"Terhadap yang bersangkutan tadi pagi sekitar jam 02.00 pagi langsung dimasukkan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dilakukan penahanan untuk penyidikan selama 20 hari ke depan," jelasnya.

[adsense]

Anang menjelaskan bahwa Laode berperan sebagai salah satu pihak pemberi suap kepada Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto (HS). "LS ini salah satu pemberi suap kepada HS," imbuhnya.

Anang menyebut penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah Laode. Namun tak dirinci barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan tersebut.

[adsense]

"Ya sekali saja (penggeledahan), tapi yang jelas sudah diambil dulu yang bersangkutan karena sudah dipanggil berapa kali tidak pernah hadir," jelas Anang.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menahan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Hery diduga menerima suap Rp 1,5 miliar.

[adsense]

"Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, yang merupakan direktur PT TSHI. Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

[adsense]

Syarief mengatakan Hery diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Dia menyebut PT TSHI kemudian meminta Hery mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP.

"Kemudian bersama Saudara HS ini untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan perhitungan sendiri terhadap beban yang harus dibayar," ucapnya.

[adsense]

Sebagai informasi, Hery Susanto resmi menjabat Ketua Ombudsman periode 2026-2031 pada Jumat (10/4). Dia sebelumnya juga menjabat anggota Ombudsman periode 2021-2026. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Batubara Syafrizal membuka MTQ ke XIX tingkat Kabupaten Batubara di lapangan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Rabu (13/5/2026).

Syafrizal dalam sambutannya mengatakan, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Batubara selama ini menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pelaksanaan kegiatan keagamaan serta dukungan sarana dan fasilitas ibadah yang terus berkembang di tengah masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, pelaksanaan MTQ merupakan bagian penting dari pembangunan bidang keagamaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat.

"MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam dan upaya mengagungkan Kalam Ilahi guna memperkuat keimanan, membangun karakter, serta memperluas fungsi edukatif Al-Qur'an bagi umat Islam,"kata Syafrizal.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Pagi, Wabup Sergai Tekankan Peran Desa Wujudkan Dambaan Mantab

"Melalui MTQ ini, kita ingin membentuk generasi muda yang modern, beradab, dan berakhlakul karimah, terutama di tengah derasnya arus modernisasi yang dapat memengaruhi nilai moral dan kehidupan beragama," tambahnya.

[adsense]

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati Syafrizal memberikan motivasi agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam berkompetisi. Ia menekankan bahwa nilai utama dari MTQ adalah memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur'an, bukan semata-mata mengejar kemenangan.

Selain itu, Wabup Syafrizal juga berpesan kepada Dewan Hakim agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan adil dalam menentukan peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Batubara pada ajang MTQ tingkat yang lebih tinggi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba menangkap seorang pria bernama Ditra Sinuhaji (39), dalam penggerebekan kasus narkotika di Jalan Jamin Ginting, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (13/5/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita sembilan paket sabu seberat bruto 1,36 gram, satu timbangan elektrik, 50 plastik klip kosong, serta uang tunai Rp130 ribu.

[adsense]

Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi adanya aktivitas transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di kawasan tersebut. Tim Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy.

Sekitar pukul 03.00 WIB, petugas yang menyamar mendatangi rumah itu dan berpura-pura membeli sabu seharga Rp150 ribu kepada tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Pengedar Narkoba di Rantau Selatan, 20 Paket Sabu Diamankan

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di Sumatera Utara.

[adsense]

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam menekan peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Kami terus memburu jaringan di atasnya," kata Ferry.

Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Personel Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba menangkap seorang pria bernama Brendi Sembiring alias Bren (39), terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu, di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Tersangka ditangkap di sebuah kamar penginapan Bunga Low Puncak Juwita, Jalan Jamin Ginting, Desa Bandar Baru, Rabu (13/5/2026), sekitar pukul 04.00 WIB.

[adsense]

Dalam penangkapan itu, polisi menyita empat paket sabu seberat bruto 4,9 gram, 100 plastik klip kosong, satu timbangan elektrik, uang tunai Rp500 ribu, satu unit handphone dan sebuah buku catatan.

Petugas sebelumnya memperoleh informasi, penginapan tersebut diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Tim Unit 1 Subdit 1 kemudian bergerak melakukan penyelidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Aeknatas Bongkar Lapak Sabu di Kampung Yaman, Seorang Pengedar Dibekuk Dini Hari

Dari dalam kamar ditemukan sejumlah barang bukti narkotika beserta perlengkapan yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran sabu.

[adsense]

Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria bernama Fredi yang kini masih diburu polisi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan, pihaknya akan terus memburu para pemasok narkotika yang menjadi bagian dari jaringan peredaran di Sumatera Utara.

[adsense]

"Penindakan tidak berhenti pada pelaku yang ditangkap. Tim terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok dan jaringan di atasnya," kata Ferry.

Tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut. (*)

[adsense]

[adsense]