[adsense]

Satu keluarga di India jatuh dari tebing di Maharashtra, India. Sebelum jatuh, mereka sempat beradu argumen dikarenakan cicilan iPhone.

Dikutip dari detikcom, Sabtu (22/8/2026), seprang pemuda berusia 18 tahun yang merupakan anak dari sepasang suami istri berdiri di tepi tebing bukit Khavda, distrik Chhatrapati Sambhajinagar. Pemuda itu mengancam akan melompat ke bawah.

[adsense]

"Saya akan melompat," ancamnya berulang kali kepada orang tuanya.

Peristiwa ini bermula sekitar pukul 10 pagi waktu setempat ketika pemuda berusia 18 tahun, pergi ke tepi bukit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya.

[adsense]

Selama hampir tiga jam, warga desa dan ibunya berusaha membujuknya. Mereka memintanya memikirkan masa depan dan orang tuanya, namun ia tetap bersikeras untuk mengakhiri hidupnya.

Ayah pemuda itu, yang awalnya memohon dari bawah, memanjat naik ke bukit pada 15-20 menit terakhir.

[adsense]

Saat remaja itu terus bergerak mendekati tepi tebing, sang ayah berusaha membujuknya untuk menjauh. Sekitar pukul 13.00 siang waktu setempat, ia mencoba meraih anaknya, namun keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari bukit.

Disusul beberapa saat kemudian, sang ibu yang dilanda kepanikan juga jatuh dari bukit.

[adsense]

Petugas kepolisian berada di lokasi dan turut berusaha membujuk remaja tersebut agar menjauh dari tepi tebing, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil.

Saksi mata Sanjay Jadhav mengatakan bahwa orang tua dan pihak lain telah berulang kali berusaha membujuk remaja tersebut.

[adsense]

"Orang tua dan pihak lain berusaha keras agar dia mengerti, tetapi dia tidak mau mendengarkan dan terus berdiri di tepi bukit. Petugas polisi juga ada di sana," ujar Jadhav.

"Sang ibu terus memohon kepadanya agar tidak melompat," katanya.

[adsense]

Aksi nekat itu dikarenakan pemuda itu tidak mampu membayar cicilan iPhone yang dia beli. Karena itu, dia melakukan aksi nekat itu.

"Hiduplah untuk ibumu," kata seorang pria kepada pemuda itu saat mengancam akan melompat

[adsense]

"Tidak, aku harus mati. Itu satu-satunya jalan," kata pemuda itu. (*)

[adsense]

[adsense]

Otoritas Turki telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, menuduhnya melakukan genosida.

Tuduhan tersebut terkait dengan serangan Israel pada bulan Mei lalu terhadap para aktivis di kapal-kapal bantuan kemanusiaan, Armada Global Sumud untuk Gaza.

[adsense]

Dalam sebuah unggahan di media sosial X pada hari Jumat (21/8), Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek mengatakan bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan pada 14 Juli lalu untuk Netanyahu dan tersangka lainnya.

Tuduhan tersebut termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan, sebagai bagian dari kasus terhadap 35 orang atas pencegatan militer Israel di perairan internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Netanyahu Bersumpah Lanjutkan Perang, Bilang Punya 'Kejutan' untuk Iran

Turki akan menggunakan semua mekanisme hukum yang tersedia untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas kejahatannya di Gaza, tambahnya.

[adsense]

Turki, anggota NATO, telah menjadi salah satu pengkritik paling keras terhadap perang genosida Israel di Gaza. TUrki sebelumnya juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan domestik untuk Netanyahu atas serangan-serangan tersebut.

Turki juga berulang kali menyerukan tindakan internasional terhadap Israel atas apa yang Ankara sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Israel membantah tuduhan tersebut.

[adsense]

Pada bulan Mei lalu, pasukan Israel menembaki setidaknya dua kapal dari Armada Global Sumud yang berlayar menuju Gaza. Armada tersebut melakukan upaya baru untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut setelah misi sebelumnya dicegat oleh militer Israel di perairan internasional.

Pencegatan armada oleh Israel tersebut memicu kecaman internasional. Prancis, Italia, dan Australia juga telah memulai proses hukum.

[adsense]

Sekitar 50 kapal berada dalam Armada Global Sumud yang berangkat dari Turki pada bulan Mei lalu menuju wilayah Gaza yang terkepung. Para aktivis ditahan di Mediterania oleh militer Israel dan kemudian dibawa ke penjara Israel, sebelum dideportasi. (*)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak angin puting beliung di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (21/8/2026).

Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas insan PLN terhadap masyarakat yang terdampak bencana angin puting beliung yang terjadi di kawasan Medan Johor, Selasa (18/8/2026) malam.

[adsense]

Penyaluran bantuan dipimpin Manager PLN UP3 Medan, M Harryadi Poel bersama jajaran. Kegiatan tersebut turut melibatkan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Medan, Srikandi PLN UP3 Medan, serta Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) UP3 Medan.

Harryadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud empati insan PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Sumut Perkuat Infrastruktur SPKLU, 141 Unit Tersebar di 113 Lokasi

Bantuan tersebut diterima Lurah Suka Maju Muhammad Iqbal Samosir SE MAP. Ia mengapresiasi perhatian PLN terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

[adsense]

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN UP3 Medan atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat terdampak angin puting beliung. Bantuan ini sangat berarti dan tentunya membantu meringankan beban warga dalam menghadapi masa pemulihan," kata Iqbal.

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad turut mengapresiasi kepedulian dan semangat gotong royong yang ditunjukkan jajaran PLN UP3 Medan.

[adsense]

Menurut Rizky, kehadiran PLN di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi sosial ketika masyarakat membutuhkan dukungan.

"Dalam menghadapi bencana, ketangguhan masyarakat tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga solidaritas dan kepedulian antarsesama. Kami ingin semangat gotong royong terus menjadi bagian dari budaya insan PLN sehingga keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama ketika menghadapi kondisi sulit," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, kepedulian tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta membangun hubungan harmonis dengan lingkungan di setiap wilayah pelayanan.

Melalui aksi kemanusiaan ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kepedulian dan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Bagi PLN, menghadirkan energi bukan hanya tentang menjaga nyala listrik, tetapi juga menghadirkan kepedulian, solidaritas, dan semangat kebersamaan bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)

[adsense]

[adsense]

Untuk mendukung program ketahanan pangan secara nasional, Polres Tapanuli Utara turut mengikuti penanaman bawang putih secara serentak yang dilaksanakan Mabes Polri di seluruh Indonesia.

Kegiatan penanaman bawang putih tersebut dilaksanakan pada, Rabu (19/8/2026 ). Sebelum penanaman terlebih dahulu dilaksanakan zoom meeting yang di pimpin oleh Kapolri.

[adsense]

Untuk Polres Tapanuli Utara, penanaman bawang di laksanakan di Pea Tolong, Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita.

Penanaman bawang putih tersebut dipimpin oleh Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya dan turut dihadiri oleh Dandim 0210/ TU Letkol Arm Kiky Hardian , Waka Polres Kompol Wirhan Arief, Kadis Pertanian Taput, Kasi Pidum Kejari Taput, kelompok tani dan tokoh masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas dan Pelayanan, Kapolres Taput Kunker ke Polsek Garoga.

Polres Tapanuli Utara menanam 50 Kg bibit bawang putih yang sudah siap tanam dilahan yang sudah di olah terlebih dahulu.

Untuk melihat pertumbuhan bawang tersebut nantinya petugas kepolisian bersama kelompok tani akan rutin untuk melakukan perawatan dan pemupukan secara berkala agar memperoleh hasil yang maksimal. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menghimbau kepada peserta bahwa dalam pengurusan klaim terutama Jaminan Hari Tua (JHT) maupun administrasi kepesertaan tidak dipungut biaya.

Masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengajuan klaim, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya.

[adsense]

Maraknya penipuan melalui media sosial, salah satunya adanya oknum atau calo yang menawarkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Belakangan ini, pihaknya menemukan adanya penggunaan calo saat proses pengajuan klaim yang meminta jasa percaloan 40% sampai dengan 60%.

[adsense]

Baca Juga:

• Perluas Perlindungan Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Taput Gelar Kopdar Bersama Agent BRILink

" Masyarakat yang lokasi tempat tinggal jauh dari kantor Cabang dalam melakukan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat menggunakan fitur JMO untuk saldo di bawah 15 juta atau kanal lapak asik dengan saldo diatas 15 juta. Apabila ada keraguan atau membutuhkan informasi tambahan masyarakat bisa datang langsung kekantor cabang terdekat," jelasnya.

[adsense]

Ia juga menegaskan, bahwa proses klaim JHT itu gratis dan hanya dilakukan melalui jalur resmi seperti aplikasi JMO, website LAPAK ASIK, atau langsung datang ke kantor cabang terdekat.

" Dengan sosialisasi yang terus digencarkan, BPJS Ketenagakerjaan berharap masyarakat semakin sadar bahwa seluruh layanan dapat diakses dengan mudah, aman dan tanpa biaya tambahan, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kota Pematangsiantar pada Jumat (21/8/2026) sore sekitar pukul 18.00 WIB.

Peristiwa tumbangnya pohon besar itu menimpa dua unit mobil warga di Jalan Danau Maninjau, dekat Kantor Dishub Provinsi, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur.

[adsense]

Tidak tinggal diam, personil piket Polsek Siantar Timur yang dipimpin Pawas Kanit Intel IPDA Saiful Bahri langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus pembersihan material pohon yang menutup akses jalan .

[adsense]

Baca Juga:

• Mobil Dinas Ketua DPRD Medan Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang

Kapolsek Siantar Timur Iptu Chandra Ritonga, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem mulai terjadi sejak pukul 17.00 WIB, di mana hujan turun sangat deras disertai tiupan angin kencang yang mengguyur wilayah kota. Kurang lebih satu jam kemudian, pohon tersebut roboh dan langsung menimpa dua mobil yang sedang parkir di lokasi .

[adsense]

"Kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk menangani kejadian, tetapi juga untuk memperkuat silaturahmi dengan masyarakat serta memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan warga dalam situasi apa pun," ungkap Chandra .

[adsense]

Berkat kesigapan petugas, dalam waktu satu jam seluruh batang dan dahan pohon berhasil dipotong dan dipindahkan ke pinggir jalan. Sekira pukul 19.00 WIB, akses jalan di Jalan Danau Maninjau sudah kembali bersih dan aman dilalui kendaraan warga .

[adsense]

"Situasi kini sudah kondusif. Kami berharap warga tetap waspada, terutama saat cuaca tidak menentu, dan jangan ragu melapor jika membutuhkan bantuan kepolisian," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa SMA dan SMK di Berastagi, Kabupaten Karo.

Desakan itu disampaikan Sutarto didampingi anggota Komisi E Dr dr Hj Meriahta Sitepu MKM kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026) di Medan saat mengunjungi sejumlah siswa korban dugaan keracunan MBG yang menjalani perawatan di RSU Haji Medan.

[adsense]

"Program MBG harus tetap didukung, namun pelaksanaannya wajib memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. Jangan gara-gara kelalaian pengelolanya, 353 siswa SMA Negeri 1 Berastagi, SMA dan SMK Bersama Kabupaten Karo mengalami mual, pusing dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG.

Ditambahkan Sutarto, persoalan dugaan keracunan setelah menyantap makanan MBG harus menjadi perhatian serius semua pihak, jangan sampai kasusnya "berpangkal tapi tak berujung" alias tidak ada tindakan bagi pelaku maupun pengelola serta pimpinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berastagi.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Audit Itjen TNI Laksanakan Audit Ketaatan dan Kinerja di Korem 022/Pantai Timur

Dalam kesenpatan ini, Sutarto juga mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan sanksi tegas kepada pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kejadian. Sanksi tersebut harus diikuti pengawasan ketat terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh SPPG.

[adsense]

"SPPG yang terbukti tidak sesuai standar mutu, kebersihan atau gizi harus langsung diberikan sanksi tegas, mulai penghentian sementara (suspend), penutupan dapur hingga pencopotan kepala SPPG. Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG ini," tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut tersebut.

Dalam kunjungan itu, Sutarto didampingi anggota Komisi E DPRD Sumut Dr dr Meriahta Sitepu yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Daud Ginting, serta Plt Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang RSU Haji Medan dr Winda Yolanda.

[adsense]

Meriahta Sitepu mengungkapkan, sebagian siswa yang kembali dirujuk ke RSU Haji Medan sempat mengalami penurunan kesadaran dan harus mendapat penanganan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Namun, kondisi para korban berangsur membaik setelah mendapat perawatan intensif dari tim medis RSU Haji Medan.

"Alhamdulillah setelah penanganan intensif dari RSU Haji, para korban telah membaik," kata Meriahta sembari mendorong adanya pendampingan psikiatri anak bagi para korban untuk menangani kemungkinan trauma psikologis, seperti fobia terhadap makanan dan kecemasan, sekaligus memantau potensi gangguan fisik terkait saraf akibat dugaan keracunan tersebut.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 11.40 WIB.

Dikutip dari kompas.com, begitu tiba di landasan, Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

[adsense]

Prabowo yang mengenakan kemeja safari krem dan topi biru dongker kemudian menuju mobil dinas kepresidenan berpelat nomor RI 1.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Prabowo dalam kendaraan yang sama.

[adsense]

Rombongan kendaraan Presiden kemudian meninggalkan kawasan Lanud Supadio dengan pengawalan mobil patroli dan pengawalan (patwal) serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kedatangan Prabowo ke Kalimantan dilakukan untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.

[adsense]

"Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan," kata Teddy, dikutip dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu.

Sehari sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi di Kalimantan.

[adsense]

Para pejabat tersebut diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempercepat penanganan kebakaran.

Pembagian tugas dilakukan agar penanganan karhutla di setiap wilayah dapat berlangsung lebih cepat, terpadu, dan serentak.

[adsense]

Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan menangani penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri bertugas di Kalimantan Tengah.

[adsense]

Untuk Kalimantan Selatan, penanganan dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri.

Adapun Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan menangani karhutla di Kalimantan Timur. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, phak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun mengimbau kepada warga yang melintas di kawasan hutan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Simalungun Ir Budiman Silalahi SIP, ST, MSi kepada Jurnalis harianSIB.com, Sabtu (22/8/2026) menyikapi cuaca panas yang terjadi saat ini.

[adsense]

Selain untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan ketika melintas di kawasan hutan, warga yang bermukim disekitar kawasan hutan juga diimbau tidak membakar sampah sembarangan.

Sambung Budiman seperti diketahui 6 kecamatan di Kabupaten Simalungun terdapat kawasan hutan seperti Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Purba, Pematang Sidamanik, Dolok Pardamean, Haranggaol Horison, Pematang Silimakuta.

[adsense]

Baca Juga:

• 859 Hektare Karhutla Hanguskan Kobar, Status Darurat Diperpanjang

Oleh karenanya warga yang melintasi daerah kawasan hutan diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan saat melintas di kawasan hutan guna menghindari terjadinya kebakaran, imbau Budiman.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Torang Multi Indo mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait proses lelang proyek lanjutan pembangunan Jembatan Hilizamurugo, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp31,5 miliar.

Direktur PT Torang Multi Indo, Erwin Situmorang, kepada harianSIB.com, Jumat (21/8/2026), melalui pesan seluler mengatakan, pihaknya sejak awal telah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tender agar pelaksanaan lelang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Namun, menurut Erwin, keberatan tersebut tidak mendapat respons sehingga pihaknya mengajukan sanggah banding sebagai bentuk keseriusan mempertanyakan proses lelang tersebut.

"Kami menyampaikan sanggah banding dengan jaminan. Uang tunai yang kami setorkan nilainya sekitar Rp277 juta, tetapi ditolak panitia dengan alasan waktu pemasukan jaminan aslinya melewati batas beberapa jam," ujar Erwin.

[adsense]

Baca Juga:

• Buka PKA, Kabadiklat Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar : Kemampuan Teknis Saja Tidak Cukup

"Kami sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum, baik secara perdata di PTUN maupun laporan pidana ke Kepolisian, Kejaksaan dan KPK," tegasnya.

[adsense]

Erwin juga mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Nias Selatan. Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali proses lanjutan proyek agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Secara pribadi kami sudah menghubungi melalui WhatsApp dan mengingatkan Bapak Bupati Nias Selatan untuk mempertimbangkan kelanjutan proyek ini. Sesuatu yang dimulai dengan kesalahan, kemungkinan besar akan berakhir buruk," ungkapnya.

[adsense]

Erwin juga membantah alasan yang disampaikan Pokja terkait jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Sebelumnya, PT Torang Multi Indo dinyatakan tidak memenuhi syarat karena menawarkan waktu pelaksanaan 154 hari, sementara waktu yang ditetapkan adalah 150 hari.

[adsense]

Menurut Erwin, alasan tersebut tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang mereka sampaikan.

"Di RKK kami jelas bahwa waktu pelaksanaan 150 hari. Setelah kami cek, yang dikarang-karang Pokja dan kami dengar di media dikatakan kami menawar 154 hari. Realitanya, kurva S yang kami tawarkan memuat tabel jadwal per minggu," jelasnya.

[adsense]

Ia menerangkan, dalam kurva S tersebut terdapat 22 minggu. Angka tersebut kemudian disebut oleh Pokja sebagai 154 hari karena dihitung 22 minggu dikalikan tujuh hari.

"Kalau kami buat 21 minggu, waktunya hanya 147 hari. Jadi menurut kami Pokja memaksakan sesuatu yang tidak substansial," katanya.

[adsense]

Erwin juga mempertanyakan alasan tersebut karena, menurutnya, masa pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak justru 148 hari, sebagaimana disebutkan pihak Dinas PUTR Nias Selatan.

Soroti Dokumen Pemilihan

[adsense]

Selain persoalan waktu pelaksanaan, Erwin juga menyoroti dokumen pemilihan (Dokpil) yang menurutnya memiliki sejumlah persoalan.

Ia menyebut terdapat dua hal yang dianggapnya bermasalah. Pertama, Dokpil tidak mempersyaratkan jaminan penawaran untuk paket pekerjaan tersebut.

[adsense]

Kedua, menurut Erwin, Dokpil tidak mempersyaratkan pekerjaan yang wajib disubkontrakkan, baik pekerjaan utama kepada perusahaan spesialis maupun pekerjaan bukan utama kepada perusahaan kecil.

"Paket di atas Rp10 miliar wajib mempersyaratkan jaminan penawaran. Kemudian paket di atas Rp25 miliar juga wajib mempersyaratkan subkontrak," ujarnya.

[adsense]

Erwin menyarankan Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempelajari kembali ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum mengambil keputusan.

Ia menyebut sejumlah regulasi yang perlu menjadi acuan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta pedoman teknis LKPP terkait Standar/Model Dokumen Pemilihan (MDP).

[adsense]

"Yang kami pertimbangkan untuk melanjutkan ke ranah hukum adalah kebutuhan masyarakat atas jembatan ini. Namun, melihat dan mendengar jawaban Pokja terasa konyol. Menurut kami, peraturan perundang-undangan juga harus ditegakkan," ujar Erwin yang juga Sekretaris GAMKI Sumut itu.

Pokja Sebut Tidak Memenuhi Syarat

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nias Selatan, Eriman Laia, mengatakan PT Torang Multi Indo tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis karena jadwal pelaksanaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PPK.

"Di administrasi teknis tidak memenuhi syarat. Yang ditetapkan PPK jadwalnya 150 hari, sedangkan penawaran dari perusahaan itu 154 hari," kata Eriman.

[adsense]

Eriman juga membenarkan bahwa PT Torang Multi Indo telah mengajukan sanggah pertama dan kedua. Sanggahan tersebut, kata dia, telah dijawab oleh Pokja.

Perusahaan tersebut kemudian mengajukan sanggah banding. Namun, menurut Eriman, sanggah banding tidak dapat ditanggapi karena perusahaan terlambat menyerahkan fisik jaminan banding sebesar satu persen dari nilai penawaran.

[adsense]

"Batas penyerahan itu pukul 10.00 WIB, tetapi mereka menyerahkan pukul 14.00 WIB. Jadi tidak bisa ditanggapi," tegas Eriman.

Terkait isu bahwa perusahaan yang memenangkan tender merupakan pihak yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah, Erwin menegaskan bahwa proses pengadaan seharusnya mengedepankan kualifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan, bukan relasi.

[adsense]

"Dengan keterbukaan pengadaan sekarang, seharusnya kualifikasi lebih dominan daripada relasi," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pagelaran Turnamen Domino yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut mendapatkan apresiasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumut.

Selain karena memeriahkan suasana HUT ke-81 RI, FWP Sumut juga dinilai telah aktif dalam membantu menjalankan iklim olahraga di Sumut.

[adsense]

"Kami mengapresiasi kegiatan Turnamen Domino yang diselenggarakan FWP ini, terlebih ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan suasana HUT ke-81 Republik Indonesia," ujar Kepala Dispora Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Sabtu pagi (22/8/2026) di pelataran Kantor Pemprov Sumut.

Mahfullah mengatakan dengan adanya turnamen-turnamen sejenisnya, Ia berharap para insan media dapat juga mengeksplor diri sekaligus meningkatkan rasa nasionalismenya.

[adsense]

Baca Juga:

• USU Peringkat 268 Asia, 792 Prestasi Mahasiswa hingga Agustus 2026

Mahfullah pun membuka Turnamen Domino tersebut. Pria yang akrab disapa Ipunk itu pun menyatakan komitmennya dalam mendukung kegiatan-kegiatan FWP.

[adsense]

"Kami akan terus dukung kegiatan-kegiatan seperti ini yang dibuat oleh FWP Sumut. Tahun inikan disini (kantin Pemprov) tahun depan silahkan buat di tempat kita (Sport Center Dispora Sumut), kami sangat terbuka," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik juga mengapresiasi FWP Sumut dibawah komando Syaifullah Defaza. Menurutnya FWP sangat aktif dengan segala program-programnya.

[adsense]

"Kegiatan ini untuk memeriahkan HUT RI, kita ketahui memang semenjak FWP diketuai saudara Syaiful kegiatannya hampir mengalahkan kegiatan PWI, jadi kita apresiasi mengenai ini," ujarnya.

Farianda pun berharap FWP dan PWI Sumut bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan sektor media kedepannya khususnya di Sumatera Utara.

[adsense]

"Kita pun berharap FWP terus lebih baik. PWI Sumut pada dasarnya mendukung kegiatan-kegiatan dari FWP Sumut. Untuk para peserta kita harap nanti sportif, kalau menang tidak sportif juga tidak enakkan, tapi saya percaya dengan rekan-rekan wartawan ini," tuturnya.

Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza juga mengapresiasi panitia turnamen domino yang bisa menyelenggarakan kegiatan dalam waktu yang terbilang singkat.

[adsense]

"Kegiatan ini luar biasa, karena saya tahu panitia mempersiapkan kegiatan ini dengan 'sat-set sat-set', rapat sekali dua kali langsung jadi. Ada anggaran tidak ada anggaran tetap jadi, Alhamdulillah," ujar Syaiful.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan turnamen tersebut.

[adsense]

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumut, bapak Kepala Dispora dan bapak Kadiskominfo yang selalu mendukung kegiatan FWP selama ini, ini dua OPD yang paling dicintai rekan wartawan Pemprov Sumut," ucapnya.

Sementara itu Ketua Panitia Lubis juga menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut. Selain memeriahkan suasana bulan kemerdekaan, turnamen juga bertujuan untuk merajut kebersamaan.

[adsense]

"Mumpung masih bulan Agustus, masih suasana kemerdekaan, itulah dasar kami ingin buat turnamen ini. Adapun yang berkompetisi adalah wartawan yang terdaftar di Pemprov Sumut. Kita harap ke depan bisa dibuat umum juga," tuturnya.

Husni juga berharap 40 orang atau 20 pasang peserta domino bisa sportif dalam menjalankan permainan nantinya.

[adsense]

"Selain itu untuk menyambung silaturahmi juga, jadi karena ini kita berharap para peserta bisa sportif, karena yang utama adalah kebersamaan kita," katanya.( **)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Aceh Tenggara (Agara) AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, S.H., S.I.K., CPHR., CBA menegaskan pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama selama dirinya memimpin Polres Aceh Tenggara.

Ia juga memastikan akan menindak tegas setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

[adsense]

"Permasalahan narkoba tetap menjadi momok atau penyakit bagi yang ada di Polres Aceh Tenggara. Makanya, narkoba menjadi prioritas utama bagi saya selaku Kapolres Aceh Tenggara," tegas Rujiyanto saat kegiatan Jumat Curhat di Masjid Al Rahman, Desa Semadam Awal, Kecamatan Semadam, Jumat (21/8/226)

Menurutnya, pengawasan terhadap personel internal juga terus dilakukan. Hampir setiap pekan, Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Terlibat Edarkan Sabu di Labuhanbatu, Lomo Asal Labusel Ditangkap Satresnarkoba

Rujiyanto juga mempertanyakan mengapa persoalan narkoba masih terus terjadi di Aceh Tenggara. Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

"Kenapa penyakit narkoba tetap ada, kenapa permasalahan narkoba masih terjadi? Tidak ada desa yang tidak daerah hitam. Semuanya saya kembalikan kepada bapak ibu sekalian," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga memperkenalkan program "Jawara", yang merupakan upaya menjaga masyarakat Aceh Tenggara, mulai dari menjaga keluarga dari bahaya narkoba, menjaga lingkungan, hingga menciptakan Aceh Tenggara yang aman dan tertib.

[adsense]

Dengan kondisi keamanan yang terjaga, kata dia, diharapkan perekonomian masyarakat juga semakin meningkat.

"Mari bersama-sama dan bantu kami untuk mewujudkan itu semua. Sekecil apa pun informasi dari saudara semua sangat berharga bagi kami," tuturnya.

[adsense]

Selain pemberantasan, Rujiyanto juga mengupayakan penanganan terhadap masyarakat yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Hingga saat ini, pihaknya masih mencari pondok pesantren yang bersedia membantu proses rehabilitasi pengguna narkoba di Aceh Tenggara.

[adsense]

"Sampai saat ini saya terus berusaha mencari pondok pesantren yang mau melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Aceh Tenggara," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menetapkan susunan pimpinan baru dalam rapat pleno yang digelar di Ruang Kutai, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Evi Apita Maya, Senator asal Nusa Tenggara Barat, ditetapkan sebagai Ketua BAP DPD RI menggantikan Ahmad Syauqi Soeratno, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Pdt Penrad Siagian, anggota DPD RI asal Sumut, dipercaya sebagai Wakil Ketua I BAP DPD RI.

[adsense]

Selain Penrad, rapat pleno juga menetapkan Yulianus Henock Sumual dari Kalimantan Timur sebagai Wakil Ketua II dan Bisri As Shiddiq Latuconsina dari Maluku sebagai Wakil Ketua III. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai dan seluruh anggota menyatakan persetujuan atas susunan pimpinan baru.

Pimpinan berharap kepengurusan baru BAP DPD RI dapat semakin memperkuat fungsi lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Investasi

Usai ditetapkan sebagai Wakil Ketua I, Pdt Penrad Siagian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Sumut dan seluruh Indonesia.

[adsense]

"Syukur kepada Tuhan dan terima kasih atas kepercayaan dari Sub Wilayah Barat I yang memberikan amanat dan tanggung jawab kepada kami sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI," ujar Penrad.

Penrad juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPD RI yang telah mendukung kepengurusan baru BAP dan turut memberikan penghargaan kepada Ahmad Syauqi Soeratno yang sebelumnya memimpin BAP DPD RI yang dinilainya telah membawa lembaga tersebut bekerja aktif serta progresif dalam menyelesaikan berbagai aduan masyarakat.

[adsense]

Menurut Penrad, BAP DPD RI harus menjadi ruang bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menyampaikan persoalan kepada pemerintah. Karena itu, ia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan semangat pengabdian dan memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat perhatian.

Ia menambahkan, BAP DPD RI harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat, daerah dan pemerintah pusat serata memastikan amanah sebagai Wakil Ketua I akan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus mengawal berbagai persoalan masyarakat hingga mendapatkan solusi.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengadilan di Guangzhou, China, menerima perkara likuidasi kebangkrutan Hengda Real Estate Group, unit properti China Evergrande Group di China daratan. Pernyataan resmi dikeluarkan pengadilan Jumat (21/8/2026).

Pengadilan Menengah Rakyat Guangzhou mengatakan permohonan likuidasi diajukan oleh Guangzhou Rural Commercial Bank.

[adsense]

Permohonan itu didasarkan pada alasan bahwa Hengda Real Estate tidak mampu melunasi utangnya sementara aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajibannya.

Ini menjadi pukulan terbaru bagi Evergrande setelah pendiri Evergrande Group, Hui Ka Yan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Kamis.

[adsense]

Baca Juga:

• Mutilasi dan Rebus Orangtuanya, Pria AS Dipenjara Seumur Hidup

Sementara itu Hui Ka Yan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kemarin. Pengadilan resmi memberikan hukuman ke mantan orang terkaya Asia versi Forbes tersebut.

[adsense]

Pengadilan Shenzhen menyebut Hui Ka Yan mengaku bersalah pada April atas delapan dakwaan. Dakwaan tersebut antara lain penyalahgunaan dana, penipuan dalam penggalangan dana, menerima simpanan publik secara ilegal, pemberian pinjaman secara ilegal, penerbitan surat berharga secara curang, dan suap.

Vonis juga mencakup penyitaan seluruh harta pribadi Hui. Dalam foto yang dirilis pengadilan, Hui yang telah berambut abu-abu dan berusia 67 tahun berdiri diapit dua petugas, mengenakan kemeja berkerah biru tua berlengan panjang saat pengadilan membacakan vonisnya.

[adsense]

"Perbuatan pidana Evergrande Group, Hengda Real Estate, dan Hui Ka Yan ... melibatkan jumlah yang sangat besar dan keadaan yang sangat serius, menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan serta dampak sosial yang sangat serius, sehingga harus dihukum berat sesuai hukum," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.

Selain menjatuhkan hukuman kepada Hui, pengadilan mengatakan telah mendenda Evergrande sebesar 8,82 miliar yuan atau US$1,31 miliar. Anak usaha utamanya, Hengda, juga terseret dan didenda 7 miliar yuan.

[adsense]

Bukan hanya itu, lima eksekutif senior lainnya juga dijatuhi hukuman denda dan penjara dengan masa hukuman antara enam hingga 18 tahun. Secara keseluruhan, menurut laman CCTV, 56 orang yang terkait dengan Evergrande selain Hui menerima hukuman pada Kamis. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut) Dr. Parlindungan, SH MH, menerima audiensi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI ) dipimpin Ketua Tim Brigjen TNI Efran Gunawan, SSos MIP, selaku Kapus Analisis Intelhan BIK Kemhan, di ruang kerja Kakanwil, Rabu (19/8/2026).

Demikian siaran pers disampaikan Humas Imigrasi Sumut Rizki Maulana, Sabtu (22/8/2026).

[adsense]

Disebutkan, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung ketahanan dan keamanan nasional, khususnya melalui penguatan pengawasan lalu lintas orang lintas negara.

Dalam audiensi tersebut, dibahas pentingnya pertukaran dan pemanfaatan informasi keimigrasian sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Dukung Penguatan Pengawasan Keimigrasian dan Cegah TPPO

Kakanwil Imigrasi Sumut menegaskan bahwa, penguatan ketahanan nasional membutuhkan kolaborasi yang terintegrasi, mulai dari tingkat operasional melalui TIMPORA, tingkat masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa, hingga koordinasi strategis dengan instansi intelijen dan pertahanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun sistem pengawasan berlapis, khususnya di wilayah strategis Sumatera Utara yang memiliki jalur perlintasan internasional dan berbatasan dengan kawasan Selat Malaka.

[adsense]

Melalui audiensi ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dan Kemhan RI mendorong penguatan interoperabilitas intelijen serta sistem early warning yang tetap mengedepankan keamanan informasi dan perlindungan data.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat deteksi dan respons terhadap potensi ancaman, tetapi juga memperkokoh jaring pertahanan negara serta menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional secara komprehensif.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Timsus "Libas" Polres Binjai mengamankan dua pria diduga terlibat jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 08.15 WIB.

Kedua terduga masing-masing berinisial M.A. (59) dan AD (32) diamankan ketika berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX BL 5079 DBS, saat melintas di Jalan T. Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.

[adsense]

Dari tangan mereka, petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit Yamaha NMAX, tiga obeng minus, satu tang potong dan satu mata kunci leter T tanpa gagang.

Dari hasil pemeriksaan awal, sepeda motor tersebut diduga merupakan hasil pencurian di wilayah Alue Kumba, Aceh Timur. Kendaraan itu kemudian dibawa ke Binjai untuk dijual.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Pria Diduga Bandar Sabu Diciduk Polres Binjai, 117,47 Gram Barang Bukti Disita

Katim Timsus Libas Polres Binjai, IPDA Novriko Sijabat, selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Langsa, Polda Aceh. Kedua terduga akan diserahkan kepada penyidik Polres Langsa untuk menjalani proses hukum terkait laporan polisi yang ada.

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian sehingga pengungkapan kasus tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Sinergi antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," ujar Kapolres Binjai, Sabtu (22/8/2026).

[adsense]

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan informasi terkait aksi kejahatan melalui layanan Call Center 110.

"Kami tetap berkomitmen melakukan tindakan terhadap aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komandan Korem 022/Pantai Timur (Danrem) Kolonel Inf Sandi Kamidianto menerima kunjungan kerja Tim Audit Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI dalam rangka Audit Ketaatan dan Kinerja Periode III Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di Makorem 022/PT, Jalan Asahan Km 3,5, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (21/8/2026).

[adsense]

Kegiatan diawali dengan Entry Meeting yang dipimpin langsung Ketua Tim Audit Itjen TNI, Brigjen TNI Djoni Prastyo didampingi sejumlah perwira tim audit. Turut hadir Kasrem 022/PT, para Kasi Kasrem, Kasi Ren Kasrem 023/KS, Dan/Kasatdisjan, serta seluruh perwira staf Makorem 022/PT.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Tekankan Disiplin Prajurit Kodim Simalungun

Dalam sambutannya, Danrem Sandi menyambut hangat kedatangan tim auditor dan menegaskan pandangan positif terhadap pelaksanaan audit tersebut.

[adsense]

"Kami menyambut baik kedatangan Tim Audit Itjen TNI. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan instrumen pengawasan internal yang konstruktif guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok satuan," ujarnya.

[adsense]

Ia juga memerintahkan seluruh jajaran Korem 022/PT untuk memberikan dukungan penuh, bersikap terbuka, kooperatif, dan transparan dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan tim audit.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Tim Audit Itjen TNI menjelaskan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan program kerja dan anggaran satuan dalam mendukung tugas pokok organisasi, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

[adsense]

Tim audit akan melakukan pemeriksaan menyeluruh di Makorem 022/PT yang mencakup bidang Operasional, Personel, Logistik, Perencanaan dan Anggaran, termasuk pertanggungjawaban keuangan di seluruh satuan jajaran Korem 022/Pantai Timur. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, telah menghanguskan 859,49 hektare lahan. Pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat karhutla mulai 21 Agustus hingga 4 September 2026.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga 18 Agustus 2026, tercatat 189 kejadian karhutla dan 461 titik panas di wilayah tersebut. Data ini perlu diverifikasi kembali kepada BPBD Kotawaringin Barat.

[adsense]

Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan kebakaran, kondisi cuaca, kesiapan petugas, serta ancaman api yang mulai mendekati permukiman. Kotawaringin Barat disebut sebagai daerah dengan luas karhutla terbesar kedua di Kalimantan Tengah. Informasi ini perlu diverifikasi kembali.

Kecamatan Kumai menjadi wilayah dengan area terbakar terluas. Sebanyak 63 kejadian karhutla menghanguskan sekitar 584,41 hektare lahan dan disertai 124 titik panas.

[adsense]

Baca Juga:

• Seorang Pelajar SMA Tewas Tenggelam Di Danau Toba Daerah Balige

Kebakaran juga terjadi di Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 32,1 hektare, Arut Utara 30,5 hektare, Pangkalan Banteng 24 hektare, dan Pangkalan Lada delapan hektare. Sebaran kebakaran di sejumlah kecamatan membuat petugas harus membagi kekuatan penanganan.

[adsense]

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah meminta Posko Induk Tanggap Darurat Karhutla di Kantor BPBD beroperasi selama 24 jam. Petugas ditempatkan secara bergantian untuk menerima laporan dan mengoordinasikan penanganan.

Tim kesehatan dan dapur umum juga diminta selalu bersiaga. Masker serta oksigen disiapkan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap. Keterangan pernyataan Bupati Nurhidayah ini perlu diverifikasi kembali, termasuk waktu dan tempat penyampaiannya.

[adsense]

Keterbatasan sumber air dan jumlah personel menjadi kendala ketika kebakaran terjadi bersamaan di sejumlah lokasi. BPBD, tim gabungan, relawan, dan Masyarakat Peduli Api membagi jadwal serta wilayah penanganan, dengan prioritas pada titik api yang mendekati permukiman.

Sementara itu, data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan menunjukkan titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan meningkat dari 109 titik pada 18 Agustus menjadi 518 titik pada 19 Agustus 2026. Selama 17 hingga 19 Agustus 2026, total titik panas mencapai 750 titik. Data ini perlu diverifikasi kepada Kementerian Kehutanan.

[adsense]

Pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan di tiga provinsi prioritas, didukung pemadaman darat, patroli udara, helikopter water bombing, pompa, serta pengaktifan sumur bor. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas sehingga data satelit perlu diperiksa di lapangan untuk memastikan lokasi, luas area, dan kondisi kebakaran.

Operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah telah dilakukan melalui 13 penerbangan pada dua periode sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus. Namun, kondisi kering diperkirakan masih mendominasi hingga akhir Agustus, sementara pertumbuhan awan hujan terbatas. Keterangan ini perlu diverifikasi kembali kepada instansi terkait.

[adsense]

Masyarakat diimbau tidak membuka lahan atau membakar sampah, memakai masker saat kualitas udara memburuk, serta segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada petugas. (**)

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Agung (MA) menegaskan putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menangani upaya hukum perkara pidana.

Ketua MA Sunarto menyampaikan ketentuan tersebut saat peringatan HUT ke-81 MA, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube MA, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

"SEMA Nomor 4 Tahun 2026. SEMA ini memberikan pedoman tegas terkait upaya hukum dalam perkara pidana. Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," ujar Sunarto, sebagaimana dilansir Detikcom.

Selain mengatur putusan bebas, SEMA tersebut juga menegaskan perlakuan terhadap terdakwa yang mendapat putusan lepas. Terdakwa wajib segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaksa Agung Instruksikan Kasus Korupsi Tak Berhenti pada Pelaku Lapangan

Namun, apabila penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan lepas, kewenangan penahanan beralih kepada Pengadilan Tinggi.

"Kedua, terhadap putusan lepas, terdakwa wajib segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Jika penuntut umum banding, wewenang penahanan beralih ke pengadilan tinggi," kata Sunarto.

[adsense]

[adsense]

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mekanisme baru terkait kasasi.

[adsense]

Dalam Pasal 299 ayat (1), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain MA.

Namun, ayat (2) memberikan sejumlah pengecualian. Kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, putusan berupa pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, putusan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun penjara atau denda kategori V, serta putusan yang telah diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku dan Kajari Batubara Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, MA menegaskan kembali batasan upaya hukum dalam perkara pidana sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHAP baru. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung diminta tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Jaksa Agung RI menginstruksikan jajarannya untuk menelusuri hingga pelaku utama dan penerima manfaat atau beneficial ownership, termasuk melalui penelusuran aliran dana dan pemulihan aset negara.

Arahan tersebut disampaikan Jaksa Agung dalam bagian arahan per bidang yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep N. Mulyana, pada penutupan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2026, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, evaluasi tersebut digelar secara hybrid dan diikuti jajaran pimpinan Kejaksaan, baik secara daring maupun luring, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menekankan penelusuran pelaku utama dalam perkara korupsi, Jaksa Agung juga meminta adanya pemerataan kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus di seluruh wilayah Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Perkembangan Perkara FA (Eks Jampidsus), Tim 9 Periksa 4 Saksi

Sementara itu, Bidang Intelijen diarahkan mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan operasi, meningkatkan kualitas deteksi dini, mengoptimalkan pengamanan pembangunan strategis, serta memperkuat sinergi antar-lembaga.

[adsense]

Untuk Bidang Tindak Pidana Umum, perhatian diarahkan pada penyesuaian antara tingginya volume perkara dengan penyerapan anggaran penanganan perkara. Jaksa Agung juga menekankan ketertiban penginputan dalam Case Management System (CMS) serta keseragaman penerapan kebijakan hukum pidana nasional yang baru.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, jajaran Kejaksaan diminta memaksimalkan pemulihan keuangan negara melalui jalur nonlitigasi serta mengoptimalkan peran Advocaat Generaal.

[adsense]

Sedangkan pada Bidang Pidana Militer, penguatan supervisi terhadap penanganan perkara koneksitas di daerah dan pengembangan CMS koneksitas menjadi prioritas untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.

Penguatan integritas internal juga menjadi perhatian. Bidang Pengawasan diminta mengedepankan pencegahan berbasis risiko dan memperketat pengawasan melekat guna mencegah terjadinya pelanggaran etik.

[adsense]

Untuk Bidang Badan Pemulihan Aset, Jaksa Agung menginstruksikan percepatan penyusunan SOP tata kelola aset, penanganan aset berhak tanggungan, serta pembangunan Rupbasan BPA yang representatif.

Sementara Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan diminta menyelaraskan kalender pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan organisasi, sekaligus memastikan aspek kesehatan dan keselamatan peserta menjadi perhatian utama.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga integritas institusi di tengah berbagai tantangan.

"Badai pasti berlalu. Yang terpenting bukan sekadar menunggu sampai berlalu, tetapi bagaimana kita tetap berdiri tegak, menjaga integritas, dan terus bekerja selama melewatinya," ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kata-kata. Kepercayaan harus diwujudkan melalui konsistensi tindakan, keteladanan, profesionalisme dan pelayanan yang nyata.

Menutup rapat evaluasi, pimpinan Kejaksaan RI menetapkan lima komitmen utama yang harus menjadi pedoman pada Semester II 2026.

[adsense]

Kelima komitmen itu yakni, memastikan keselarasan anggaran dengan kinerja nyata, menertibkan konsistensi data kinerja secara berkala, mempercepat pencapaian output prioritas nasional, menggeser orientasi kerja dari sekadar pemenuhan administratif menjadi pembuktian dampak atau outcome, serta memperkuat integritas dan pengawasan melekat untuk menjaga kepercayaan publik.(*)

[adsense]