[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sudah mengetahui instruksi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar menghentikan pemeriksaan yang biasa disebut pengumpulan data dan keterangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun terlepas dari instruksi Kejagung tersebut, ternyata Kejati Sumut dan jajaran Kejari dan Cabjari di Wil Sumut, hingga saat ini belum ada menangani kasus dugaan penyimpangan terkait program MBG.

[adsense]

Hal tersebut dibenarkan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH, Rabu (15/7/2026), menanggapi pemberitaan perihal munculnya surat dari Kejagung meminta seluruh jajaran Kejati menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG.

"Benar, pihak Kejati Sumut sudah mengetahui adanya surat dari Kejagung tersebut," ujar Kasi Penkum.

[adsense]

Baca Juga:

• Berkunjung ke Kejati Sumut, Kapolda Irjen Pol Whisnu : Polisi dan Jaksa Satu Kesatuan dalam Penegakan Hukum

"Sudah tau surat penghentian itu terkait kasus MBG. Tapi memang belum ada ditangani Kejatisu dan jajaran Lid dan Dik," ucap Kasi Penkum yang dihubungi via Wa .

[adsense]

Hal ini ditanyakan wartawan, karena sebelumnya ada beberapa elemen massa melakukan aksi demo ke Kejati Sumut yang minta pengusutan kasus dugaan korupsi terkait SPPG dan MBG di Sumut, pasca pengungkapan menyusul penetapan dan penahanan tersangka para petinggi BGN oleh Pidsus Kejagung.

Sebelumnya dia beritakan, Kejagung meminta seluruh jajaran Kejati menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya di lapangan.

[adsense]

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026). Surat itu ditandatangani langsung oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan perihal surat edaran tersebut. Dia menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan karena batas waktu pengumpulan data yang diberikan sebelumnya telah berakhir.

[adsense]

Anang menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data tidak berarti hasil yang telah terkumpul akan diabaikan. Dia menyebut akan tetap melakukan tindak lanjut terhadap data-data yang telah dihimpun.

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, perintah ini merupakan evaluasi atas instruksi sebelumnya pada 15 Juni 2026. Dimana para Kajati diminta melakukan inventarisasi permasalahan Program MBG oleh BGN. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Labuhanbatu Utara (Labura), H. Samsul Tanjung, secara resmi menutup ajang Balap Jetor Season 2 yang digelar di areal persawahan Desa Siduadua, Kecamatan Kualuh Selatan, Rabu (15/7/2026).

Penutupan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian Labura, drh. Sudarija, beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Labura.

[adsense]

Dalam sambutannya, H. Samsul Tanjung menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Labura dan seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan perlombaan tersebut.

Menurutnya, Balap Jetor tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antarpetani.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarakkan HUT ke-18 Labura, PMI Gelar Kegiatan Pandora

Ia menegaskan bahwa kemenangan dalam perlombaan bukanlah tujuan utama. Nilai terpenting dari kegiatan tersebut adalah terjalinnya kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan di kalangan petani.

[adsense]

"Juara itu nomor dua. Yang paling utama adalah silaturahmi dan kebersamaan para petani yang terbangun melalui kegiatan ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Labura, drh. Sudarija, mengatakan Balap Jetor Season 2 diikuti petani dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Tingginya antusiasme peserta menjadi bukti bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, penyelenggaraan Balap Jetor Season 2 merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diperingati pada 21 Juli 2026.

"Alhamdulillah, pesertanya sangat ramai. Insyaallah tahun depan kegiatan ini kembali digelar dengan tajuk Balap Jetor Season 3 untuk menyemarakkan HUT ke-19 Kabupaten Labuhanbatu Utara," ungkap Sudarija.

[adsense]

Dengan berakhirnya Balap Jetor Season 2, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas petani serta menjadi daya tarik tersendiri dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhanbatu terus memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga strategis. Setelah menjalin nota kesepahaman dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN, kali ini jajaran pengurus PWI Labuhanbatu melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH, di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Rabu (15/7/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung Kajari Jeffry Paultje Maukar SH MH bersama Kasi Intel Memed Rahmad Sugama Siregar SH, Kasi Pidum Lamhot H Sagala SH MH, Kasubbagbin Azmi Novendri SH MH dan Kasi PAPBB Dr Deby Rinaldi SH MH.

[adsense]

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dengan insan pers.

Ketua PWI Labuhanbatu, Erni Manja Hasibuan SE MM hadir bersama Wakil Ketua Tommy Samuel Sinaga, Sekretaris H Neirul Nizam Aru SSos, Bendahara Parlaungan Sipahutar, Wakil Bendahara Junaidi Marpaung beserta anggota Deny Rizal.

[adsense]

Baca Juga:

• Arus Lalin Macet di Tikungan Tirtanadi Sibolangit, Truk Fuso Patah As Menginap Satu Malam

Erni menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat sekaligus memperkuat sinergi antara PWI Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

[adsense]

Menurutnya, hubungan yang harmonis akan menjadi modal penting dalam mendukung tugas jurnalistik yang profesional sekaligus menyukseskan berbagai program organisasi.

"Kedatangan kami dari PWI Labuhanbatu untuk menjalin kerja sama dan membangun sinergi dalam mendukung tugas-tugas jurnalistik serta program-program PWI Labuhanbatu," ujar Erni di hadapan Kajari beserta jajaran kepala seksi.

[adsense]

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai pentingnya membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Kejaksaan dan media massa.

Pers dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan edukatif, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik.

[adsense]

Kajari Labuhanbatu Jeffry Paultje Maukar mengapresiasi kunjungan silaturahmi pengurus PWI Labuhanbatu. Ia mengaku senang dapat menerima langsung rombongan PWI dan berharap komunikasi yang telah terjalin selama ini semakin erat demi memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Bahkan, dalam suasana penuh keakraban, Jeffry sempat berkelakar bahwa seharusnya pihak Kejaksaan yang lebih dahulu datang berkunjung ke Kantor PWI Labuhanbatu sebagai bentuk silaturahmi dan penghormatan kepada insan pers.

[adsense]

"Terima kasih atas kunjungannya ke Kantor Kejari Labuhanbatu. Mestinya kami yang datang duluan ke Kantor PWI Labuhanbatu. Di mana alamat kantornya, biar kami juga bisa datang," ujarnya yang disambut senyum para peserta audiensi.

Selain mengapresiasi dukungan PWI terhadap berbagai kegiatan Kejari Labuhanbatu selama ini, Kajari berharap hubungan baik tersebut terus ditingkatkan melalui kerja sama yang konstruktif, profesional dan berkesinambungan.

[adsense]

"Sinergi antara Kejaksaan dan media akan memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan," ujar Kajari.

Audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen mempererat kemitraan antara Kejari Labuhanbatu dengan PWI Labuhanbatu. Kedua institusi ini berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berkembang dalam menghadirkan informasi yang akurat, objektif, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Maraknya isu kelangkaan BBM di sebagian besar wilayah di kota Medan, disertai kembali dimulainya giat program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Masyarakat mengeluhkan kenaikan kembali harga sejumlah bahan pangan pokok di sejumlah pasar tradisional di kota Medan.

‎

[adsense]

‎Pantauan harianSiB di Pasar Sei Sikambing, Peringgan, Kwala Bekala dan Sukaramai Rabu, 15/7/2026, Harga sayuran, buah, beras, minyak goreng sampai ke ayam kembali mengalami kenaikan.

‎

[adsense]

Baca Juga:

• Banper ke SPPG Tersendat, Ribuan Penerima Manfaat di Sergai Menanti Pendistribusian MBG

‎"Beras kembali lagi naik harganya, paling murah kami jual harga Rp16 ribu per kg, semua naik sekarang, kami juga ga tau penyebab pastinya," kata kak Upik.

[adsense]

‎

‎Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas bumbu dapur. Terpantau harga cabai merah saat ini mencapai Rp32 ribu per kilogram, cabai hijau Rp28 ribu, bawang putih Rp35 ribu, bawang merah Rp28 ribu, dan tomat Rp18 ribu per kilogram.

[adsense]

‎

‎Beberapa pedagang merasa kenaikan harga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan program MBG yang kembali mulai berjalan sejak Senin kemarin dan bisa juga karena sulitnya mendapatkan BBM.

[adsense]

‎Seorang pedagang sayuran di pasar Peringgan mengatakan, Bu Rimta mengatakan, "Cabai, bawang, sayur, semua naik, kenaikan mencapai empat ribu, kalau sayur ada yang naik sampai 10 ribu. Kentang, brokoli, buncis dan sawi putih kembali naik.

‎Kemungkinan harga kembali naik ya karena MBG itu udah mulai lagi, pasokan untuk pedagang biasa berkurang, jadi harga ikut naik," aku Bu Rimta.

[adsense]

‎

‎Kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong. Kenaikan mencapai Rp6 ribu sampai Rp8 ribu per kg.

[adsense]

‎Pedagang ayam, di pasar Kwala Bekala, Rizal, mengatakan harga ayam kini berada di kisaran Rp34 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya yang berkisar Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

‎"Ayam mulai naik sejak hari Minggu kemarin, dan bisa jadi kenaikan ini dipengaruhi kembali berjalannya program MBG yang meningkatkan permintaan pasar," ujar Rizal.

[adsense]

‎

‎Minyak Goreng kemasan, Minyak Kita terpantau harga Rp 20 ribu,, gula naik ke harga Rp 19 ribu per kilogram dan telur ayam ras harga Rp 1.900 per butir. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah bisa memantau dan membantu menjaga kestabilan harga dan kerataan pasokan barang agar tidak terjadi monopoli dan harga jadi tidak karuan. Kelangkaan BBM juga sangat diharapkan dapat segera diatasi agar tidak berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok.

[adsense]

‎"Kami ibu-ibu ini sudah sangat dipusingkan mengantri BBM pagi hari dan kembali terkejut mendengar naiknya harga-harga bahan pokok di pasar, pemerintah segeralah atasi semua kendala agar masyarakat tidak terimbas pada efeknya," tegas salah seorang warga yang sedsnh berbelanja di pasar Si kambing, Helvetia Medan. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. (Sumut) Irjen Pol Whisnu Hermawan F didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony beserta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut. Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, pertemuan dalam rangka silaturahmi itu berlangsung hangat dan akrab di ruang kerja Kepala Kejatisu, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Pada kesempatan itu Kepala Kejati Sumut didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Plh Asisten Intelijen, Aspidsus Johny W Pardede, Aspidum, Asdatun dan Asisten Pidana Militer Kejati Sumut.

Kajati Sumut menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kunjungan dari Kapoldasu beserta jajaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas Kelembagaan, Pelindo Regional 1 Kunjungi Kejatisu

Sementara itu Kapolda Sumut mengucapkan terimakasih atas berlangsungnya pertemuan itu.

[adsense]

Menurutnya, silaturahmi itu merupakan bentuk atau wujud sinergitas antara kepolisian dan kejaksaan, karena polisi dan jaksa merupakan satu kesatuan dalam rangka kepentingan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Aktivitas para nelayan di Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdang lbedagai (Sergai), dalam sepekan terakhir nyaris terhenti. Kondisi cuaca buruk yang ditandai angin kencang di perairan, ditambah sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, membuat sebagian besar nelayan memilih tidak melaut.

Salah seorang nelayan, Ucok (54), mengatakan para nelayan terpaksa menghentikan aktivitas mencari ikan demi menghindari risiko keselamatan di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Di sisi lain, kelangkaan solar semakin memperberat kondisi mereka.

[adsense]

"Sudah sekitar satu minggu kami tidak pergi melaut karena angin kencang. Solar juga susah didapat. Kalaupun berangkat, hasil tangkapan belum tentu cukup untuk menutupi biaya belanja dan kebutuhan selama menginap di laut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, biaya operasional melaut cukup besar sehingga hasil tangkapan harus mampu menutupi seluruh pengeluaran. Namun, dengan kondisi cuaca ekstrem, nelayan khawatir keselamatan mereka terancam apabila tetap memaksakan diri melaut.

[adsense]

Hal senada disampaikan Usup (50), pengusaha sampan di Tanjungberingin. Ia menilai para nelayan saat ini menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni cuaca buruk dan sulitnya memperoleh solar bersubsidi.

Usup menjelaskan, kebutuhan BBM nelayan dipenuhi melalui Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, yang melayani penyaluran solar dan Pertalite bagi nelayan serta masyarakat.

[adsense]

Menurutnya, harga solar di SPDN tercatat sebesar Rp6.800 per liter. Namun, setelah ditambah biaya pengangkutan menggunakan jeriken, harga yang harus dibayar nelayan mencapai sekitar Rp7.800 per liter. Selain itu, masih terdapat nelayan yang belum memiliki barcode sehingga mengalami kesulitan memperoleh solar.

Kondisi tersebut membuat banyak nelayan memilih menunda aktivitas melaut hingga cuaca kembali normal dan pasokan BBM tersedia.

[adsense]

Mereka berharap pemerintah bersama pihak terkait segera mengatasi kelangkaan solar serta memastikan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan berjalan lancar, sehingga roda perekonomian masyarakat pesisir tidak semakin terpuruk. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto sambangi Kajatisu, Muhibuddin, SH MH dalam rangka menjalin sinergitas di Kantor Kejatisu Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut didampingi Wakapolda Brigjen Pol Sonny Irawan dan Dirreskrimsus, Kombes Pol Irfan Rifai.

[adsense]

Sementara Kajati Muhibuddin, SH.,MH didampingi Wakajatisu, Eko Adhyaksono, SH.,MH, PLH Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara hingga Asisten Pidana Militer Kejatisu.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut merasa bangga dan berterima kasih atas adanya pertemuan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Setujui Perkara KDRT di Labuhanbatu Diselesaikan Lewat Restorative Justice

"Terimakasih atas berlangsungnya pertemuan ini, yang merupakan bentuk atau wujud sinergitas antara Kepolisian dan Kejaksaan, karena polisi dan jaksa merupakan satu kesatuan dalam rangka kepentingan penegakan hukum demi mewujudkan ketertiban masyarakat di Sumatera utara," ujarnya.

Membalas apresiasi Irjen Pol Whisnu, Kajatisu, Muhibuddin SH, MH juga menyampaikan apresiasi atas kedatangannya di Kajatisu untuk meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum.

[adsense]

"Terimakasih atas kunjungan Kapolda Sumut dan jajaran. Ini merupakan kunjungan yang lumrah dilakukan antara lembaga atau institusi penegak hukum di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Kita berharap kepentingan masyarakat dan penegakan hukum untuk kemajuan dan keamanan Sumatera Utara akan berjalan baik," ucapnya.

[adsense]

Pertemuan kedua institusi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri-Kejaksaan Tetap Solid, Sapa Jaksa Agung sebagai "Kakak Asuh"

[adsense]

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto sambangi Kajatisu, Muhibuddin, SH MH dalam rangka menjalin sinergitas di Kantor Kejatisu Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut didampingi Wakapolda Brigjen Pol Sonny Irawan dan Dirreskrimsus, Kombes Pol Irfan Rifai.

[adsense]

Sementara Kajati Muhibuddin, SH.,MH didampingi Wakajatisu, Eko Adhyaksono, SH.,MH, PLH Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara hingga Asisten Pidana Militer Kejatisu.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut merasa bangga dan berterima kasih atas adanya pertemuan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Setujui Perkara KDRT di Labuhanbatu Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Membalas apresiasi Irjen Pol Whisnu, Kajatisu, Muhibuddin SH, MH juga menyampaikan apresiasi atas kedatangannya di Kajatisu untuk meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum.

[adsense]

"Terimakasih atas kunjungan Kapolda Sumut dan jajaran. Ini merupakan kunjungan yang lumrah dilakukan antara lembaga atau institusi penegak hukum di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Kita berharap kepentingan masyarakat dan penegakan hukum untuk kemajuan dan keamanan Sumatera Utara akan berjalan baik," ucapnya.

Pertemuan kedua institusi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono SIK MH CPHR CBA, menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf. Sandi Kamidianto SIP MIP dan dihadiri Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edi Syahputra, Danlanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Riyanto, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, kepala OPD, tokoh agama, serta masyarakat.

[adsense]

Pembukaan TMMD ditandai dengan upacara, penandatanganan berita acara penyerahan pelaksanaan program, penyerahan perangkat kerja secara simbolis, serta pemukulan gong sebagai tanda dimulainya TMMD ke-129.

Usai upacara, rombongan meninjau berbagai kegiatan sosial yang digelar, seperti bazar UMKM, pasar murah, pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengobatan gratis, dan penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dony Satria Wicaksono Resmi Jabat Kapolres Batubara, Siap Tingkatkan Pelayanan dan Wujudkan Polri Presisi

Program TMMD merupakan kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, khususnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan warga, serta penguatan semangat gotong royong.

[adsense]

Kehadiran Kapolres Batu Bara dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan Polri terhadap sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pembangunan dan menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif selama pelaksanaan program TMMD.(*)

[adsense]

[adsense]

Ribuan penerima manfaat di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menanti pendistribusian kembali Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasionalnya saat ini tersendat.

Tiga SPPG yang operasionalnya tersendat karena tengah menanti masuknya dana Bantuan Pemerintah (Banper) dari Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut yakni, SPPG Kota Galuh 1 di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, SPPG Firdaus 1 di Desa Firdaus Kecamatan Seirampah dan SPPG Pergulaan di Kecamatan Seirampah.

[adsense]

Kepala SDN 101933 Perbaungan, Fatmawati SPdI mengatakan biasanya pendistribusian MBG ke sekolahnya dari dapur SPPG Kota Galuh 1 berjalan lancar. Namun dua hari setelah libur, pendistribusian MBG ke sekolahnya terhenti. Pemberitahuan pihak SPPG dikarenakan dana dari pemerintah belum masuk.

"Penerima manfaat program MBG di SDN 101933 Perbaungan sebanyak 125 orang pelajar dan 12 orang guru serta tenaga pendidik (tendik) berharap pendistribusian ke sekolah kembali lancar, karena seluruh pelajar berharap dapat kembali menerima MBG," ujar Fatmawati, Selasa (14/7/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Sergai Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Perbaungan

Terpisah Kepala SMPN 4 Seirampah, Khairul Bhakti SPd juga menyampaikan sudah dua hari pendistribusian MBG dari dapur SPPG Pergulaan Seirampah belum masuk.

[adsense]

Menurut Kepala SMPN 4 Seirampah, sebanyak 272 penerima manfaat di sekolah tersebut berharap MBG kembali tersalur normal seperti biasa.

Hal senada juga diutarakan Aiga, Kepala Sekolah SD Permata Firdaus. Ia mengatakan penerima manfaat di sekolah tersebut sudah bertanya-tanya mengapa MBG dari SPPG Firdaus I belum tersalur.

[adsense]

"Anak-anak dan orang tua juga sudah bertanya-tanya kenapa MBG belum tersalurkan. Saya berharap dalam waktu dekat MBG dapat aktif kembali", ujar Aiga.

Kepala SPPG Kota Galuh 1, E. Barus mengakui saat ini pihaknya tengah menunggu cairnya dana Banper, sehingga dapur SPPG belum bisa beroperasional dan belum bisa menyalurkan MBG kembali ke sekitar 2.380 orang penerima manfaat.

[adsense]

Ia berharap dalam waktu dekat dana Banper masuk ke kas dapur SPPG Kota Galuh 1 agar bisa beroperasional kembali.

Terpisah, Kepala SPPG Firdaus I Bima Azri mengatakan ada 2.598 penerima manfaat diantaranya, 2.098 peserta didik dan 500 untuk 3B. "Kendala saat ini dana transfer Banper belum masuk ke kas SPPG Firdaus I hingga operasional masih terganggu," ungkapnya.

[adsense]

Hal serupa disampaikan Kepala SPPG Pergulaan Seirampah Fitri Insani Harahap. Ia mengatakan dapur SPPG yang dipimpinnya dengan penerima manfaat sekitar 3.489 orang belum beroperasional kembali pasca libur, berhubung dana Banper belum masuk.

Koordinator BGN Wilayah Sergai, Nurhasanah Ritonga, Rabu (15/7/2026) menjelaskan bahwa SPPG Perbaungan Kota Galuh 1, SPPG Seirampah Firdaus 1, dan SPPG Seirampah Pergulaan hingga saat ini belum beroperasi kembali karena dana bantuan pemerintah untuk operasional ketiga SPPG tersebut masih dalam proses pencairan.

[adsense]

"Pihak Koordinator Wilayah bersama masing-masing Kepala SPPG telah melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan, dan saat ini sedang menunggu proses penyelesaiannya," ujarnya.

Nurhasanah berharap proses tersebut dapat segera selesai sehingga ketiga SPPG dapat kembali beroperasi secara normal, dan penyaluran program MBG kepada seluruh penerima manfaat, baik peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita non-PAUD, dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulingga, SSTP, M.Si., meninjau pembangunan SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Rabu (15/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sekolah berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas.

[adsense]

Bobby Nasution saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Rabu (15/7/2026) menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Nias agar membantu menyediakan lokasi pembangunan sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Antrean BBM di Medan Masih Mengular, Pasokan Mulai Normal namun Warga Tetap Padati SPBU

Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar mengutamakan kualitas pekerjaan. Menurutnya, bangunan sekolah harus dikerjakan dengan baik, sesuai spesifikasi teknis, dan tidak mengurangi mutu material yang digunakan.

[adsense]

"Bangunlah sekolah ini dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Jangan mengurangi spesifikasi bangunan. Lokasi ini berada di kawasan pertanian sehingga konstruksinya harus benar-benar kuat. Kalau sampai bermain-main dengan material, tentu akan membahayakan keselamatan anak-anak yang nantinya belajar di sini," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Nias Yaatulo Gulo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas perhatian yang diberikan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nias.

[adsense]

Ia menilai pembangunan SMK Negeri 1 Gido menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan di daerah.

Yaatulo juga menyampaikan terima kasih atas bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang turut mendukung pembangunan akses jalan menuju SMK Negeri 1 Gido.

[adsense]

Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu kelancaran pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat ke kawasan sekolah.

Pantauan di lokasi, Bobby Nasution terlihat berjalan kaki mengelilingi area proyek untuk melihat langsung progres pembangunan. Kehadiran orang nomor satu di Sumatera Utara itu disambut antusias masyarakat yang telah menunggu di sekitar lokasi dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyapa serta bersalaman dengan gubernur. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar kegiatan apel kendaraan dinas di halaman Kompleks Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya, Rabu (15/7/2026). Kegiatan apel kendaraan dipimpin Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora.

Sekretaris Daerah saat memimpin apel menjelaskan bahwa apel ini menjadi sarana pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik sekaligus kelengkapan administrasi setiap kendaraan dinas yang beroperasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

[adsense]

"Kami meminta kepada Kepala BPKPD untuk benar-benar memeriksa secara teliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Bagi kendaraan yang tidak hadir hari ini, agar segera dikirimkan surat panggilan dan harus diperiksa dalam minggu ini, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Camat Silimakuta Imbau Masyarakat Tidak Menyalakan Api Sembarangan

Sekda mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pengguna kendaraan dinas agar senantiasa memasang pelat nomor khusus kendaraan dinas berwarna merah sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

"Hal yang paling penting, kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar non-subsidi, dan dilarang keras mengisi bahan bakar bersubsidi untuk keperluan kendaraan kedinasan," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala BPKPD Simson Sauttua Pardomuan Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memantau kondisi fisik kendaraan serta mencatat tingkat kerusakannya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan perawatan aset ke depannya.

[adsense]

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fasilitas yang diberikan negara ini wajib kita jaga dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, bagi rekan kerja yang kendaraannya belum hadir, harap segera dihubungi agar dapat bergabung saat ini juga," ujarnya.

[adsense]

Simson juga menambahkan bahwa petugas dari Kantor Pelayanan SAMSAT turut hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran pihak SAMSAT bertujuan memverifikasi pembayaran pajak kendaraan dinas sekaligus memastikan penyetoran pajak telah sesuai ketentuan. "Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak," ujarnya.

[adsense]

Apel kendaraan dinas diikuti oleh kendaraan milik dinas lingkup Pemkab, sekretariat daerah, serta sekretariat DPRD . Sementara untuk kendaraan dinas yang berada di lingkungan Kecamatan, pelaksanaan apel dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 mendatang, yang akan dilaksanakan di lokasi yang sama serta di Kantor Samsat Simalungun Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar, sebut Simson.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian kotak infaq di Masjid Nurul Hidayah Pasaraya MMTC Medan berakhir setelah seorang pria berinisial A berhasil diringkus marbot bersama satpam MMTC. Pelaku yang diduga telah membobol empat kotak infaq itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Aksi pencurian tersebut sebelumnya terekam jelas kamera pengawas (CCTV) masjid. Dalam rekaman terlihat pelaku memanfaatkan situasi saat jamaah sedang melaksanakan salat Isya berjamaah. Ia berpura-pura hendak ikut salat sebelum akhirnya bersembunyi di sisi masjid dan menunggu hingga suasana sepi.

[adsense]

Marbot Masjid Nurul Hidayah, M Husein, Rabu (15/7/2026) mengatakan pelaku telah beberapa bulan berada di lingkungan masjid. Selama ini, pelaku mengaku tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga diperbolehkan beristirahat di teras masjid.

"Kurang lebih sudah 3 bulan dia tidur di teras masjid. Awalnya dia mengaku tidak punya tempat tinggal dan bekerja di pajak, sehingga kami kasihan dan membiarkannya tinggal sementara," ujar Husein.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Salat Id Bersama Warga, 708 Sapi dan 208 Kambing Dikurbankan

"Dari sembilan kotak infaq yang ada, dia hanya mengambil yang berbahan kayu karena lebih mudah dibongkar. Kotak yang besar dan menempel di dinding tidak disentuh," jelasnya.

[adsense]

Usai mengambil uang dari kotak infaq, pelaku keluar melalui area kamar mandi dan melarikan diri dengan memanjat bagian samping masjid. Dalam rekaman CCTV, pelaku juga sempat memegang sepasang sepatu milik jamaah yang berada di dekat jendela, namun mengurungkan niat untuk membawanya.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, uang yang diperoleh dari empat kotak infaq tersebut sekitar Rp 400 ribu dan telah digunakan untuk membayar utang, membeli makanan, serta biaya berobat," ungkapnya.

[adsense]

Namun kata Marbot, pengurus masjid meragukan pengakuan tersebut karena setiap pekan isi kotak infaq Jumat biasanya mencapai Rp 5 juta hingga Rp 6 juta.

"Kalau pengakuannya hanya sekitar Rp400 ribu. Tapi biasanya setiap Jumat kotak infaq itu berisi sekitar lima sampai enam juta rupiah. Saat kejadian, uang sudah terkumpul sekitar enam hari," kata Husein.

[adsense]

Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tiga hari setelah kejadian. Seorang imam masjid melihat keberadaan pelaku di kawasan GOR Dispora Pancing, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Informasi tersebut diteruskan kepada saya yang kemudian bersama satpam MMTC mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku dibawa kembali ke Masjid Nurul Hidayah untuk dimintai keterangan sebelum diserahkan kepada personel Polsek Medan Tembung," pungkasnya.

[adsense]

Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pembobolan kotak infaq tersebut. "Sudah kita amankan," katanya singkat.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum (PH) Enda Simakasura Ketaren memastikan tetap mengawal proses persidangan dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, hingga putusan akhir.

Sikap itu disampaikan setelah majelis hakim menolak eksepsi (perlawanan) yang diajukan pihak terdakwa.

[adsense]

Tim PH dari Hotma Sitompoel Law Firm, Donny P. Manullang SH didampingi Mulyadi Sihombing SH mengatakan penolakan eksepsi bukan akhir dari upaya pembelaan.

Menurutnya, tim kuasa hukum akan memanfaatkan agenda pembuktian untuk membantah seluruh dakwaan jaksa.

[adsense]

Baca Juga:

• Askani dan Abd Rahim Lubis Divonis Bebas, Tim Penasihat Hukum Apresiasi Majelis Hakim

Donny menilai, majelis hakim telah memahami arah pembelaan yang disampaikan pihaknya dalam nota keberatan. Meski eksepsi tidak diterima, ia menyebut hakim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.

[adsense]

"Yang terpenting, hakim sudah memahami pandangan penasihat hukum sehingga tidak hanya mendengar dalil dari penuntut umum. Nantinya semua akan diuji dalam proses pembuktian," katanya.

Ia menegaskan pihaknya juga akan menghadirkan berbagai alat bukti, mulai dari dokumen, saksi hingga ahli, setelah jaksa selesai membuktikan dakwaannya.

[adsense]

"Kami akan mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi dan ahli. Sesuai hukum acara, jaksa terlebih dahulu membuktikan dakwaannya, baru setelah itu kami menyampaikan pembelaan dengan alat bukti yang kami miliki," ucapnya.

Sementara itu, Mulyadi Sihombing menambahkan, tetap meyakini kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa.

[adsense]

"Proyek Waterfront City telah selesai dan bahkan sudah digunakan untuk berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Kami akan membuktikan di persidangan bahwa klien kami tidak bersalah," tegas Mulyadi.

Sebelumnya, majelis hakim diketuai M. Yusafrihardi Girsang dalam putusan sela menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan terdakwa.

[adsense]

"Perlawanan tidak diterima dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara sampai putusan akhir," ujar hakim.

Enda Simakasura Ketaren didakwa melakukan sejumlah penyimpangan saat menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele yang didanai pinjaman Bank Dunia.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, Enda didakwa bersama mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha, yang disidangkan dalam berkas terpisah.

Jaksa menilai terdakwa menyetujui pembayaran uang muka, pembayaran monthly certificate (MC), perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, hingga menandatangani berita acara serah terima pekerjaan meski proyek disebut belum sepenuhnya rampung. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Siantar Marihat melalui Bhabinkamtibmas Aiptu SM Purba dan Aipda Ijon Rotuah Saragih menggelar program Police Go To School di SMA Negeri 1 Pematangsiantar, Jalan Parsoburan, Kecamatan Siantar Marihat, Selasa (14/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para Bhabinkamtibmas memberikan pembekalan wawasan kebangsaan (Wasbang) sekaligus edukasi kepada siswa-siswi baru agar menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja.

[adsense]

Kapolsek Siantar Marihat AKP David Eka Putra, mengatakan pembinaan ini bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat semangat kebangsaan, serta membentuk karakter pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, dan taat aturan baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

Selain itu, para siswa diimbau untuk saling menghormati, tidak melakukan perundungan (bullying), tidak mengejek teman, serta membangun kebersamaan dan saling merangkul antarsesama.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Siswa UPTD SMPN 1 Pematangsiantar Ikuti MPLS Ramah

Apabila menemukan atau mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), para siswa diminta segera menghubungi layanan Kepolisian melalui Call Center 110 yang bebas pulsa atau menghubungi Bhabinkamtibmas setempat.

[adsense]

"Kami berharap melalui kegiatan Police Go To School ini, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan, memiliki karakter yang baik, serta mampu menjauhi kenakalan remaja demi mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan taat hukum," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang warga Kota Pematangsiantar, Sakti Sihombing, resmi melaporkan seorang advokat berinisial NS ke Polres Pematangsiantar atas dugaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pematangsiantar dengan Nomor LP/B/354/VI/2026/SPKT/Polres Pematang Siantar/Polda Sumatera Utara pada 16 Juni 2026 sekitar pukul 14.22 WIB.

[adsense]

Dalam laporannya, Sakti Sihombing menduga telah menjadi korban penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 434 juncto Pasal 441 KUHP, yang diduga dilakukan melalui unggahan di akun Facebook milik terlapor. Peristiwa itu disebut terjadi pada 12 Juni 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di kediaman pelapor di Jalan Parapat Km 4,5, Gang Long Pariama, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.

Menurut keterangan korban yang merupakan politisi Partai Demokrat Kota Pematangsiantar saat membuka Facebook miliknya menemukan unggahan dari akun yang diduga milik NS. Dalam unggahan tersebut, terlapor menyebut nama sejumlah jemaat salah satu gereja di Kota Pematangsiantar, termasuk dirinya, L Simanjuntak dan AR Pasaribu.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Cemarkan Nama Baik Lewat Facebook, Sakti Sihombing Laporkan Seorang Advokat ke Polisi

Ia juga menegaskan kedatangannya untuk meminta polisi agar kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya diproses sesuai hukum yang berlaku.

[adsense]

"Saya menempuh hukum secara pribadi karena telah dihina dan tidak ada kaitan sama sekali kemana-mana. Ini murni laporan saya pribadi," tegas Sakti didampingi pengacaranya Sepri Ijon Maujana Saragih saat mendatangi polres Pematangsiantar, Rabu (15/7/2026).

Dalam STPL disebutkan bahwa laporan telah diterima untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Laporan korban sudah kita terima dan akan kita tindaklanjuti sesuai proses dan prosedur yang berlaku," ujar Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Pematangsiantar IPDA Warman Siallagan saat diwawancarai wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (15/7/2026) sore.

[adsense]

Ia menyebut pihaknya sudah mencoba memediasi persoalan ini hanya saja korban (pelapor) tidak mau sehingga kasus tetap lanjut." Prosesnya lanjut dan nantinya akan kita gelar perkara," katanya.

Sementara oknum advokat inisial NS saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026) sore, mengatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh pelapor dengan melaporkannya atas dugaan penghinaan melalui media sosial. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan hak setiap warga negara yang harus dihargai.

[adsense]

Di sisi lain, NS menegaskan dirinya juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Ia menyebut unggahan yang dibuat di akun Facebook pribadinya merupakan bentuk teguran terbuka, bukan bertujuan menghina pihak mana pun.

NS mengungkapkan sebelumnya ia sempat mendatangi pihak berwenang dengan maksud membuat laporan balik. Namun, sebelum laporan itu diproses, ia meminta agar terlebih dahulu dilakukan mediasi di lingkungan gereja guna menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

[adsense]

Meski demikian, upaya mediasi belum membuahkan hasil karena pihak pelapor memilih tetap melanjutkan proses hukum. NS mengaku menghormati keputusan tersebut sebagai hak pelapor.

"Saya menghargai laporan yang dibuat. Itu hak hukumnya. Saya juga punya hak untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan pembelaan saya di hadapan hukum," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Berawal dari informasi adanya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina Berastagi yang diduga akibat penganiayaan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.

Akhirnya Polres Karo berhasil mengungkap dua kasus tindak pidana penganiayaan yang saling berkaitan di kawasan Gunung Sibayak. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Satu perkara mengakibatkan seorang remaja meninggal dunia, sementara perkara lainnya menyebabkan enam remaja mengalami luka-luka.

[adsense]

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Karo dalam konferensi pers yang digelar di Aula Pur Pur Sage Polres Karo, Rabu (15/7/2026) pukul 13.00 WIB.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus bermula setelah kepolisian menerima informasi mengenai seorang remaja yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh mengalami sejumlah luka yang diduga akibat tindak kekerasan. Temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama Unit Reskrim Polsek Berastagi melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Imbau Peserta Jamda Pramuka Tetap Gunakan Jalur Utama ke Berastagi

Perkara pertama merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban RCS (17), remaja asal Kota Medan, meninggal dunia.

[adsense]

Sementara perkara kedua adalah penganiayaan terhadap enam korban lainnya, yakni PRP (16), PRP (19), RKF (15), DNP (15), AQ (17), dan SAS (17), serta yang mengalami luka pada bagian kepala.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, seluruh korban sebelumnya melakukan pendakian ke kawasan Gunung Sibayak. Para pelaku kemudian memperoleh informasi bahwa para korban diduga melakukan pencurian barang milik pendaki di kawasan objek wisata tersebut.

[adsense]

"Atas informasi itu, para pelaku yang merupakan warga lokal, termasuk salah seorang petugas retribusi, kemudian secara spontan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap para korban di kawasan puncak Gunung Sibayak," jelas Kapolres.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku juga memperoleh informasi dari para korban mengenai seseorang yang diduga pernah melakukan pencurian di kawasan Gunung Sibayak beberapa waktu sebelumnya. Atas informasi tersebut, para pelaku kemudian menjemput orang yang dimaksud di kawasan Desa Tongging dan membawanya kembali ke lokasi. Di tempat tersebut, korban kembali mengalami penganiayaan secara bersama-sama hingga akhirnya meninggal dunia.

[adsense]

Dalam perkara ini, polisi menetapkan sembilan tersangka, yakni RS (30), ASS (26), MFRST (22), AT (23), WS (28), JSE (19), SAR (36), Z, dan OS.

Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengikat korban, memukul secara bergantian menggunakan tangan maupun benda, memukul menggunakan tali pinggang, serta menyulut tubuh korban menggunakan api rokok. Akibat perbuatan tersebut, satu korban meninggal dunia dan enam korban lainnya mengalami luka-luka.

[adsense]

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu potong selang warna biru, tiga buah tali pinggang warna hitam, serta satu unit mobil penumpang (Mopen) KAMA warna hijau BK 1922 SF yang diduga digunakan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Untuk perkara yang mengakibatkan korban meninggal dunia, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsider Pasal 458 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta subsider Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang penyidikannya ditangani oleh Satreskrim.

[adsense]

Sementara itu, perkara penganiayaan terhadap enam korban lainnya ditangani oleh Satres PPA PPO Polres Karo, dengan sangkaan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 466 juncto Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho turut menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana.

[adsense]

Kapolres juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat bahwa peristiwa tersebut dipicu persoalan pengutipan uang retribusi.

"Perlu kami tegaskan bahwa kejadian ini bukan disebabkan persoalan pengutipan uang retribusi. Peristiwa ini dipicu adanya informasi yang diterima para pelaku mengenai dugaan pencurian di kawasan objek wisata. Proses penyidikan akan kami lakukan secara profesional, objektif dan transparan," tegasnya.

[adsense]

AKBP Pebriandi Haloho mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta mengajak wisatawan untuk tetap berkunjung ke Kabupaten Karo.

"Kami menjamin keamanan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Karo. Silakan berwisata dengan nyaman, karena Polres Karo akan terus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menghadirkan inovasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.

Langkah tegas ini diperlukan guna menjaga stabilitas inflasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kota.

[adsense]

Hal tersebut ditegaskan Sekda Erwin Suheri Damanik saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Ruang Mawar, Lantai III Balai Kota Tebingtinggi, Rabu (15/7/2026).

Rapat koordinasi dihadiri oleh unsur Forkopimda, seluruh kepala OPD, Kepala BPS Kota Tebingtinggi, serta perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• DWP Tebingtinggi Didorong Bangun Usaha Mandiri Berkelanjutan

"Kondisi perekonomian Kota Tebingtinggi saat ini sebenarnya masih positif dan terkendali, meskipun ada kontraksi di beberapa sektor. Namun, kita harus mampu menghadirkan inovasi dan daya ungkit di setiap sektor. Setiap OPD harus memberikan kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsinya," ujar Sekda.

[adsense]

Lebih lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh OPD untuk saling bersinergi dan meminta seluruh target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Transfer ke Daerah (TKDD) dapat dioptimalkan.

Ia menegaskan, percepatan program kerja di tiap OPD akan memberikan dampak langsung pada perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat.

[adsense]

Sebagai tindak lanjut, Sekda menjelaskan bahwa hasil pembahasan rapat ini akan dirangkum oleh tim Bank Indonesia dalam bentuk executive summary sebagai bahan evaluasi.

Sementara itu, pihak Inspektorat akan mengompilasi laporan kinerja seluruh perangkat daerah terkait pelaksanaan program pengendalian inflasi.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan progres di bidangnya. Mulai dari realisasi belanja daerah, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengadaan barang dan jasa, distribusi TKDD, sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga kelancaran jalur distribusi perdagangan dan transportasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Tebingtinggi, Azantaro, memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kota masih berada di tren positif.

[adsense]

Meski demikian, pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding beberapa daerah lain di Sumatera Utara. BPS juga mencatat adanya kenaikan inflasi pada Juni 2026 dibandingkan periode sebelumnya, meskipun kelompok bahan makanan justru mengalami deflasi.

Menanggapi dinamika tersebut, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tutut Tiana, memberikan apresiasi atas komitmen Pemko Tebingtinggi.

[adsense]

Menurutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank Indonesia juga mendorong Pemko Tebingtinggi untuk memperkuat sektor perdagangan, mengembangkan potensi pariwisata berbasis keunggulan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, memperkuat pembinaan UMKM agar naik kelas, serta mengoptimalkan promosi digital guna membangun citra positif Kota Tebing Tinggi.

[adsense]

Menutup arahannya, Sekda kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana menyampaikan berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

Menariknya, setelah rapat yang berlangsung cukup panjang tersebut selesai, seluruh peserta tidak langsung membubarkan diri. Mereka bersama-sama mengikuti senam stretching (peregangan) yang dipandu oleh Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi. Kegiatan ini digelar sebagai wujud implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di lingkungan birokrasi (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir dalam mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Adapun kegiatan KKP tersebut melibatkan sejumlah stakeholder, Forkopimda atau mewakili, Para Asisten, instansi terkait KPPN, Perwakilan Bank Indonesia(KPwBI) Pematang Siantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, Perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha dan pelaku UMKM,Perwakilan Akademisi, Media Pers, serta undangan lainnya bersama Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran.

[adsense]

Pada kesempatan itu Aan Fibro Widodo menyampaikan melalui forum ini ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan.

Aan Fibro Widodo menyampaikan bahwa biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya, sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik maupun ekspor.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Dikatakannya juga bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Dan hal itu merupakan sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

[adsense]

Saat ini, lanjut Aan, KKP tengah melaksanakan program kerja prioritas diantaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BI dan seluruh Stakeholder dalam mensukseskan program ini

"Mari kita jadikan Sertifikasi sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas usaha, memperkuat daya saing produk dan mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat, tutup Aan Fibro Widodo

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai tentunya sangat mengapresiasi kegiatan FKP ini sebagai wujud sinergi dalam mengatasi berbagai kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut.

" Saat ini kita mau tidak mau, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi (layanan sertifikasi) jaminan mutu. Ada aturan dan peraturan yang telah diatur didalamnya, namun kita juga harus memberikan solusi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan tepat untuk mendapatkannya," ucap Nurmalini Marpaung.

[adsense]

Nurmalini Marpaung juga menegaskan bahwa sudah saatnya di era digitalisasi dituntut berinovasi menciptakan jalur birokrasi yang lebih mudah, cepat dan tepat agar masyarakat/para eksportir tidak lagi merasa kesulitan hanya untuk mengurus administrasi (layanan sertifikasi).

Diakhir sambutannya, Nurmalini berharap sinergi Badan Mutu KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dinas Kelautan dan Perikanan Daerah serta instansi terkait lainnya dalam memastikan penerapan sistem Jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara luas dan konsisten.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir dalam mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Adapun kegiatan KKP tersebut melibatkan sejumlah stakeholder, Forkopimda atau mewakili, Para Asisten, instansi terkait KPPN, Perwakilan Bank Indonesia(KPwBI) Pematang Siantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, Perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha dan pelaku UMKM,Perwakilan Akademisi, Media Pers, serta undangan lainnya bersama Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran.

[adsense]

Pada kesempatan itu Aan Fibro Widodo menyampaikan melalui forum ini ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan.

Aan Fibro Widodo menyampaikan bahwa biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya, sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik maupun ekspor.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Dikatakannya juga bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Dan hal itu merupakan sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

[adsense]

Saat ini, lanjut Aan, KKP tengah melaksanakan program kerja prioritas diantaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BI dan seluruh Stakeholder dalam mensukseskan program ini

"Mari kita jadikan Sertifikasi sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas usaha, memperkuat daya saing produk dan mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat, tutup Aan Fibro Widodo

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai tentunya sangat mengapresiasi kegiatan FKP ini sebagai wujud sinergi dalam mengatasi berbagai kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut.

" Saat ini kita mau tidak mau, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi (layanan sertifikasi) jaminan mutu. Ada aturan dan peraturan yang telah diatur didalamnya, namun kita juga harus memberikan solusi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan tepat untuk mendapatkannya," ucap Nurmalini Marpaung.

[adsense]

Nurmalini Marpaung juga menegaskan bahwa sudah saatnya di era digitalisasi dituntut berinovasi menciptakan jalur birokrasi yang lebih mudah, cepat dan tepat agar masyarakat/para eksportir tidak lagi merasa kesulitan hanya untuk mengurus administrasi (layanan sertifikasi).

Diakhir sambutannya, Nurmalini berharap sinergi Badan Mutu KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dinas Kelautan dan Perikanan Daerah serta instansi terkait lainnya dalam memastikan penerapan sistem Jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara luas dan konsisten.(*)

[adsense]

[adsense]