[adsense]

Peserta didik Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) tahun 2026 melakukan kunjungan silaturahmi dalam rangka audiensi dengan Kajati Sumut Muhibuddin.

Peserta didik Sespimti diterima langsung oleh Kajati didampingi Wakajati Eko Adhyaksono, Asisten Intelijen Irfan Wibowo, Aspidsus John William Pardede dan Aspidum Suhendri di ruang transit lantai 2 kantor Kejati Sumut, Rabu (7/10/2026), sebagaimana dilihat dan dikutip dari Instagram Kejati Sumut, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Kunjungan audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka praktik kerja dalam negeri (PKDN) peserta didik Sespimti tahun 2026 yang diharapkan dapat memantapkan pemahaman siswa Sespimti sebagai calon pimpinan tinggi nantinya.

Usai kegiatan, Kombes Pol Deni Hermana selaku ketua tim rombongan peserta didik menyampaikan, apresiasi atas penerimaan kunjungan yang diterima langsung oleh Kajati Sumut dan jajaran pejabat utama.

[adsense]

Baca Juga:

• KAMMI Sumut Desak Kejati Periksa Anggaran Sosper, Wasbang dan Pokir

Kami juga berharap sinergitas TNI-Polri dan Kejaksaan selaku APH dapat terus terjaga dan terjalin sehingga dapat mendukung penuh program ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah saat ini termasuk di wilayah Sumut," ujarnya kepada tim Humas Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu terus berkomitmen memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan warga binaan, sebanyak dua orang WBP dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Bandung Medan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo mengatakan rujukan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kesehatan Lapas Kelas IIA Pancurbatu. Dari hasil pemeriksaan, kedua warga binaan dinilai membutuhkan penanganan medis lanjutan di fasilitas kesehatan.

"Proses rujukan telah melalui mekanisme dan pertimbangan sesuai hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), serta dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Tim Kesehatan Lapas," katanya, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Dalam pelaksanaannya, kedua WBP mendapat pengawalan melekat dari petugas Lapas Pancurbatu selama perjalanan menuju rumah sakit hingga menjalani pelayanan kesehatan.

Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

[adsense]

Pihak Lapas menegaskan, rujukan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak setiap warga binaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.

Selain pelayanan kesehatan di dalam lapas, WBP yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

[adsense]

Koordinasi antara Tim Kesehatan, petugas pengamanan, dan pihak rumah sakit juga terus dilakukan agar proses rujukan berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lapas Pancurbatu berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang humanis kepada warga binaan, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban dalam setiap pelaksanaan pelayanan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bentuk kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyerahkan bantuan sosial kepada empat warga yang terdampak kebakaran di Jalan Pagaruyung/Rawo, Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Rabu (7/10/2026).

Bantuan dari Pemko Tanjungbalai tersebut berupa uang, beras serta paket sandang dan pangan tanggap darurat. Bantuan diserahkan langsung Fadly Abdina kepada warga yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada hari Senin (5/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB lalu.

[adsense]

Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kadis Sosial Zul Abdiman dan Lurah Bunga Tanjung Ilham Siagian.

Fadly mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemko Tanjungbalai terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

[adsense]

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai Dukung Kejuaraan Akuatik Piala Wali Kota, Targetkan Jadi Agenda Tahunan

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami warga serta berharap para korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kondisi tersebut.

[adsense]

Fadly mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya dalam penggunaan kompor, alat memasak maupun sumber api lainnya. Masyarakat juga diminta memeriksa instalasi kelistrikan rumah secara berkala, terlebih ketika rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Deni Iryanto Sitorus dan Zunaidah Margolang, yang rumahnya ludes terbakar, masing-masing mendapat bantuan uang sewa rumah sebesar Rp3 juta. Sumarni, yang sebagian rumahnya terbakar, menerima bantuan Rp1 juta.

[adsense]

Sementara Zulkarnaen yang turut terdampak akibat kebakaran menerima bantuan logistik. Seluruh warga korban kebakaran juga mendapat bantuan berupa beras serta paket sandang dan pangan dari Dinas Sosial dan Bagian Kesra Pemko Tanjungbalai. (**)

[adsense]

[adsense]

Mengawali pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130, Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Indra Rukmana, S.H., bersama Ketua DPRD Kabupaten Nias Sabayuti Gulo, S.E., turun langsung bergotong royong bersama masyarakat di Desa Lewuoguru, Kecamatan Somolo-Molo, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Danramil 02/Gido Kapten Inf. Maulana Yahya, Camat Somolo-Molo Abadi DM Halawa, S.H., personel TNI, staf kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat dan warga.

[adsense]

Danramil 02/Gido Kapten Inf. Maulana Yahya mengatakan, kegiatan TMMD meliputi sejumlah program yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk sasaran fisik, TMMD mencakup pembukaan badan jalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer yang menghubungkan Desa Lewuoguru, Desa I'odano dan Desa Lewuombanua.

[adsense]

Baca Juga:

• Tutup PORKAB Nias 2025, Bupati : Kobarkan Semangat Sportivitas dan Persaudaraan

Sementara sasaran nonfisik meliputi sosialisasi kesadaran hukum, pencegahan penyalahgunaan narkoba, wawasan kebangsaan, kesehatan, penanganan stunting bagi masyarakat dan ibu hamil serta sosialisasi tanggap bencana.

[adsense]

Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Indra Rukmana mengatakan, TMMD merupakan bentuk kehadiran TNI membantu pemerintah daerah dalam pembangunan sekaligus mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan akses jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan berdampak terhadap aktivitas serta perekonomian masyarakat.

[adsense]

"Tujuannya agar ada peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi bila akses jalannya bagus. Program TMMD ini juga untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak huni, tempat ibadah dan perbaikan MCK warga," ujar Indra Rukmana.

Pekerjaan fisik dijadwalkan mulai 13 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada 11 November 2026.

[adsense]

Ia menambahkan, program TMMD juga menjadi bentuk dukungan TNI kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.

Indra mengapresiasi dukungan Ketua DPRD Nias, pemerintah kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat dan warga dalam kegiatan gotong royong tersebut.

[adsense]

"Antusias masyarakat merupakan simbol kekuatan kita dalam membangun desa," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Sabayuti Gulo mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-130 serta keterlibatan langsung jajaran TNI dan masyarakat.

[adsense]

Ia mengajak warga memperkuat kolaborasi antardesa, khususnya dalam membuka dan menghubungkan akses jalan yang dapat menunjang aktivitas serta perekonomian masyarakat.

"Kita berharap program TMMD ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Nias," harapnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Lapas Kelas IIA Pancurbatu dari Aula Saharjo. Rakor dipimpin langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol (Purn) Drs Mashudi.

[adsense]

Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran pemasyarakatan segera menindaklanjuti pelaksanaan asesmen terhadap WBP yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program rehabilitasi dan reedukasi.

Asesmen ditujukan bagi WBP berusia 20 hingga 45 tahun yang menjalani pidana karena tindak pidana narkotika dengan sejumlah kriteria tertentu.

[adsense]

Di antaranya bukan bandar atau pengedar, bukan terpidana mati, bukan terpidana korupsi, tidak terlibat perkara perlindungan anak maupun tindak pidana seksual, serta bukan WBP yang teridentifikasi HIV.

Selain itu, asesmen juga dilakukan untuk mengidentifikasi WBP yang memiliki potensi, minat dan bakat di bidang pertanian dan/atau perikanan.

[adsense]

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan proses pembinaan WBP. Pemerintah merencanakan sekitar 30.000 WBP untuk diusulkan mengikuti program rehabilitasi dan reedukasi tersebut.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan juga diarahkan untuk menyiapkan data asesor yang nantinya bertugas melaksanakan asesmen terhadap WBP sesuai instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

[adsense]

Melalui program ini, proses pembinaan WBP diharapkan semakin optimal, khususnya dalam menggali dan mengembangkan potensi serta keterampilan yang dimiliki.

Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi WBP setelah menyelesaikan masa pidana, sehingga mampu mendukung proses reintegrasi sosial dan meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar musyawarah kabupaten (Muskab) di Pendopo Kerajaan Bedagai, Komplek Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Rabu (7/10/2026).

Musyawah dipimpin Sekretaris KSMI Sumatera Utara (Sumut) Abdul Rahman, serta dihadiri Ketua KSMI Sumut Ricky Rizaldi Rangkuti beserta jajaran.

[adsense]

Dalam musyawarah tersebut, para peserta secara aklamasi memilih Darmawan SSos sebagai Ketua KSMI Kabupaten Sergai masa periode 2026-2030.

Usai terpilih sebagai Ketua KSMI Sergai, Darmawan mengungkapkan dirinya tidak bisa berjalan sendiri dalam memimpin organisasi. Ia butuh dukungan dari seluruh anggota dan stakeholder olahraga, termasuk dukungan pemerintah daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel, Wabup Sergai Serahkan Dana Pensiun bagi PNS Purna Tugas

Ia mengusung visi dan misi menjadikan KSMI Sergai terbaik di Sumut serta menjadikan sarana untuk mencari bibit berbakat dengan melakukan pembinaan atlet melalui turnamen yang digelar serta aktif mengikuti event tingkat provinsi.

[adsense]

"Target kita ke depan, KSMI Sergai jadi nomor satu di Sumut dan salah satu Cabor yang aktif di Sergai. Kita ingin ke depan tidak hanya di Sumut, tapi nama kita tembus tingkat nasional," tegasnya.

Ketua KSMI Sumut, Ricky Rizaldy Rangkuti yang hadir membuka Muskab tersebut, mengapresiasi terpilihnya Darmawan sebagai Ketua KSMI Kabupaten Sergai periode 2026-2030.

[adsense]

Ia berharap di bawah kepimpinan Darmawan, KSMI Sergai semakin maju dan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, serta dapat berpartisipasi pada turnamen KSMI Sumut dan bisa kembali menjadi juara.

"Kerena Sergai kemarin juara turnamen kita, makanya kita tegaskan bahwa di Sergai harus ada KSMI yang baru dan berpartisipasi lagi. Kami harap dengan terpilihnya Ketua baru, KSMI Sergai semakin maju ke depan," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Punguan Parsadaan PARNA Indonesia membagikan paket sembako kepada warga Sibolga dan Tapteng korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Gereja HKBP Hutanabolon di Kecamatan Tuka Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (7/10/2026).

Ketum Punguan Parsadaan PARNA Indonesia Letjen TNI Purn Cornel Simbolon dalam sambutannya mengatakan, bahwa paket sembako yang dibagikan semua ini adalah partisipasi dari pengurus PARNA Indonesia.

[adsense]

"Jadi kami datang, pengurus juga memutuskan untuk mengumpulkan beberapa dana yang dimiliki, sehingga itulah yang kita gunakan," katanya seraya mengakui bahwa masih ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami para korban baik dari kehidupan yang masih belum pulih dengan sebaik-baiknya maupun sarana prasarana yang diperlukan untuk membuat mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, berbuat baik itu tidak mengenal waktu kapan saja bisa kita lakukan, asal dilaksanakan dengan hati yang tulus dan kami juga mendengar banyaknya upaya-upaya untuk membantu para korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah, berbagai denominasi gereja, kumpulan marga, dan kumpulan sosial.

[adsense]

Baca Juga:

• Wapres RI Satu Mobil dengan Wali Kota Kunjungi Huntap Sibolga

[adsense]

PARNA juga akan berkodinasi melalui para pengurus yang masih ada punya jaringan sampai ke pemerintahan pusat sehingga infrastruktur mungkin nanti bisa dipercepat dan lebih bagus melalui komunikasi-komunikasi agar bisa membantu memberi perhatian segera ke Kecamatan Tuka.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terimalah apa yang kami sampaikan nanti dengan rasa syukur, semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat nantinya dan semoga di waktu yang akan datang situasi kehidupan sosial di Kecamatan Tuka ini bisa segera pulih berjalan seperti sediakala dengan tetap semangat menghadapi perjalanan hidup," katanya.

[adsense]

Sebelumnya, Sekjend Punguan Parsadaan PARNA Indonesia Jonny Buyung Saragi kepada jurnalis harianSIB.com menjelaskan, penerima bantuan meliputi warga Sibolga dan Tapteng jemaat HKBP Hutanabolon, Katolik Hutanabolon, GKPI Hutanabolon, HKI Hutanabolon, Mesjid Alhuda, Parna Tukka, Parna Sibolga, HKBP Sipange, HKBP Sigiringgiring, dan HKBP Pasir Bidang.

Turut hadir Waketum PARNA Indonesia Lasro Simbolon, Ketua Yayasan Kol. Jalongser Simbolon, Wakil Sekjen Jadi Simbolon, Wakil Bendum Tiara Sihombing, Panitia lokal Pdt. Patent Sidabutar, Ketua Parna Sibolga MMD Saragi, Parna Tapteng Yuda Sidabutar, Erikson Simbolon, Jannes Maharaja dan seribuan warga penerima bantuan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Kualuh Leidong, Polres Labuhanbatu, meringkus seorang pria berinisial AS alias P (29), yang diduga terlibat peredaran Narkoba jenis sabu di Dusun Sidorukun, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Selasa (6/10/2026).

Kapolsek Kualuh Leidong AKP Mangatas Samosir SH, mengatakan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya rumah warga yang diduga sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.

[adsense]

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Andi Fahri Hasibuan bersama timnya turun ke lapangan melakukan penyelidikan.

"Saat tiba di lokasi, petugas melihat seorang pria keluar dari pintu belakang rumah dengan gerak-gerik mencurigakan. Ketika hendak diamankan, pria tersebut sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, namun berhasil diringkus petugas," kata AKP Mangatas Samosir kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Disembunyikan di Kotak Rokok, Pengedar Sabu Diciduk Polrestabes Medan

"Selain sabu, tim petugas juga mengamankan 3 plastik klip kosong, pipet berbentuk sekop, sendok plastik putih, dompet kecil warna ungu, uang tunai Rp500 ribu dan handphone android merek Vivo warna putih," ungkap Kapolsek.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, AS mengakui sabu tersebut miliknya untuk diperjualbelikan.

"AS juga mengaku memperoleh barang haram itu dari seseorang berinisial KP, warga Tanjungbalai, yang masih dalam pencarian dan pengembangan tim petugas," sebutnya.

[adsense]

Kasi Humas juga menegaskan Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Ia juga mengajak masyarakat aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan Kartini, Kota Pematangsiantar, Selasa (6/10/2026).

Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar dan Kasat Intelkam AKP Hary Isdyanto. Rombongan disambut Ketua DP MUI Muhammad Ali Lubis bersama pengurus.

[adsense]

Pertemuan berlangsung akrab. Kapolres dan MUI berdialog soal situasi kamtibmas dan dinamika masyarakat.

Kapolres menegaskan sinergi dengan ulama dan tokoh agama penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT TNI ke-81, Polres Pematangsiantar Beri Surprise ke Sejumlah Satuan TNI

Silaturahmi ini menjadi langkah Polres memperkuat kemitraan dengan MUI dan elemen masyarakat demi kamtibmas yang harmonis. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas, Polres Simalungun, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Seorang pria dewasa diamankan berikut barang bukti 7,17 gram sabu.

"Kami berhasil mengamankan tersangka berinisial Bawi beserta barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,17 gram," kata Kanit Kanit Reskrim Polsek Bosar Maligas Ipda Bilson Hutauruk, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Bilson mengatakan, tersangka S alias Bawi (49) diamankan di rumah kediamannya di Desa Siringan-ringan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, Kapolsek Bosar Maligas Iptu Sonni Silalahi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah karena adanya dugaan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar lingkungan rumah warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Terlibat Narkoba, Dua Pria Diamankan Polres Simalungun

Menindak lanjuti informasi tersebut, Iptu Sonni memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Bilson Hutauruk bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

[adsense]

Di lokasi, petugas menemukan Bawi sedang duduk di teras rumahnya, diduga menunggu kedatangan pembeli narkotika. Petugas kemudian melakukan penggeledahan.

Dari saku celana terduga pelaku, petugas menemukan tiga klip plastik berisi sabu beserta uang tunai Rp 500 ribu yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.

[adsense]

"Disaksikan gamot (kepala dusun), kami menemukan tiga klip barang bukti jenis sabu serta uang tunai Rp 500 ribu dari saku celana pelaku," kata Sonni.

Selanjutnya, penggeledahan berlanjut ke satu kamar kosong di dalam rumah pelaku. Petugas kembali menemukan tiga klip plastik berisi sabu, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai berat bruto 7,17 gram.

[adsense]

Selain sabu, petugas juga mengamankan satu ponsel, satu bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil serta barang bukti pendukung lainnya yang diduga digunakan dalam aktivitas pengemasan narkoba.

Pelaku beserta seluruh barang bukti diboyong ke Mako Polsek Bosar Maligas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengapresiasi Polsek Bosar Maligas dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Pengungkapan kasus ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan beternak ikan lele. Budidaya ikan lele dioptimalkan dengan menyortir bibit agar bertumbuh dan berkembang serentak, Rabu (7/10/2026).

Penyortiran dilakukan di kolam budidaya Lapas Rantauprapat, dengan memisahkan bibit berdasarkan ukuran, besar, sedang dan kecil. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ikan tetap optimal sekaligus memastikan kualitas hasil budidaya.

[adsense]

Penyortiran tersebut melibatkan WBP yang telah mendapat pelatihan di bidang perikanan. Prosesnya dilakukan di bawah pengawasan Seksi Kegiatan Kerja (Giatja), sehingga para WBP dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola usaha budidaya ikan.

Kalapas Kelas IIA Rantauprapat Yosef Leonard Sihombing, mengatakan, penyortiran bibit ikan merupakan bagian penting dalam budidaya lele. Selain membuat pertumbuhan ikan lebih merata, pemisahan ukuran juga bertujuan mencegah terjadinya kanibalisme di antar-ikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kalapas Rantauprapat Tekankan Disiplin dan Integritas Pegawai

Selain menjaga kualitas hasil panen, tambah Yosef, penyortiran bibit ini juga menjadi wadah pelatihan nyata bagi warga binaan agar memiliki keahlian wirausaha di bidang perikanan setelah bebas.

[adsense]

"Lapas Rantauprapat berkomitmen menciptakan WBP yang produktif dan memiliki keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Program budidaya lele ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kita mendukung ketahanan pangan serta program akselerasi pemerintah di bidang pangan," sebutnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi, Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, menghadiri pembukaan Pameran Inacraft On October 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Pameran yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Oktober 2026, tersebut menjadi salah satu ajang strategis untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan beragam produk kerajinan dan industri kreatif Indonesia.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi turut didampingi jajaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Tebingtinggi. Di antaranya Ketua Harian Dekranasda Kota Tebing Tinggi, Zahidin, Anggota Bidang Promosi dan Hubungan Masyarakat (Humas), Ny. Hj. Nurhayati, Bendahara Dekranasda, Hafny Zahara, serta staf Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebingtinggi, Tiur Mariani Purba Tanjung.

Keikutsertaan dalam Inacraft On October 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi dan pengembangan produk kerajinan serta potensi industri kreatif Tebingtinggi. Kehadiran pada pameran berskala nasional ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk unggulan daerah untuk dikenal dan menembus pasar yang lebih luas.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Teken MoU Jaksa Sahabat Pendidik, Perkuat Tata Kelola Pendidikan Berintegritas

Melalui keikutsertaan dalam ajang Inacraft On October 2026, TP PKK bersama Dekranasda Tebingtinggi menunjukkan komitmen untuk terus mendorong pengembangan produk kerajinan daerah agar semakin bernilai, dikenal luas, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Timsus Macan Polres Pelabuhan Belawan menemukan dua senjata tajam (Sajam) jenis parang, diduga sebelumnya digunakan sejumlah bandit jalanan, dalam aksi perampokan satu unit HP milik sakah seorang warga di kawasan Gang 14, Jalan Cimanuk, Kecamatan Medan Belawan, Rabu dini hari (7/10/2026).

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring M., melalui Kasat Samapta AKP Rudi, mengatakan, temuan dua sajam tersebut berawal ketika, Timsus Macan Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan patroli rutin mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan perampokan HP milik seorang warga yang sedang bertugas memantau lintasan kereta api di kawasan Gang 14, Jalan Cimanuk, Belawan.

[adsense]

Timsus Macan Polres Pelabuhan Belaswan, yang datang ke lokasi, kemudian melakukan penyisiran di sepanjang jalur rel kereta api, mulai dari Gang 14 hingga ke kawasan Kampung Salam, dan menemukan dua sajam.

Diduga, dua sajam tersebut digunakan tiga pria tisak dikenal, dalam aksi perampokan terhadap korban.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, dua sajam itu, diserahkan kepada petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, sedangkan korban diarahkan membuat laporan pengaduan ke Polsek Belawan atau Polres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan massa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut mendesak Kejati Sumut memeriksa penggunaan anggaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Pokok Pikiran (Pokir) yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah setiap bulannya.

Menurut massa ada dugaan dana tersebut disalahgunakan demi kepentingan politik anggota legislatif.

[adsense]

Desakan tersebut disampaikan massa saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/10/2026) seraya mempertanyakan pelaksanaan kegiatan Sosper dan Wasbang yang disebut digelar dua oknum anggota dewan di luar Dapilnya.

KAMMI Sumut menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, terlebih jika kegiatan yang menggunakan anggaran negara tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan sosialisasi partai politik kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa KAMMI Sumut Unjuk Rasa ke DPRD SU, Tinjau Ulang Seleksi KPID Diduga Sarat KKN

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe dan Sekretaris Umum Muhammad Haryono, KAMMI meminta Kejatisu memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Menurut KAMMI, pemeriksaan tersebut penting sebagai langkah konkret untuk menjaga sekaligus membangkitkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, khususnya dalam pengawasan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Selain itu, KAMMI Sumut mendesak DPRD Sumut membuka secara transparan penggunaan anggaran Sosper, Wasbang dan Pokir kepada publik. Transparansi tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan, penerima manfaat hingga pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

[adsense]

KAMMI juga meminta dilakukan evaluasi terhadap anggaran Sosper dan Wasbang agar kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan pemborosan, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat Sumut.

Aksi tersebut kemudian diterima tiga anggota DPRD Sumut, yakni Rahmansyah Sibarani dari Fraksi NasDem, Manaek Hutasoit dari Fraksi Golkar dan Lambok Andreas Simamora dari Fraksi Hanura.

[adsense]

Ketiganya menyampaikan akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi massa bersama pimpinan dewan.

Mendengar hal itu, massa KAMMI membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa apabila aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaksanakan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VIII.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya menyampaikan, kegiatan itu disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas PKH yang telah bekerja keras dengan beragam tantangan.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Tak Temukan Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah Setara SMA

Presiden mengungkapkan, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan oleh Satgas PKH dapat memperbaiki ribuan rumah dan sekolah.

[adsense]

Angka tersebut tercapai berkat hasil penyelamatan kerugian keuangan dan nilai taksiran lahan yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH yang nilainya mencapai hingga Rp400 triliun.

"Penyelamatan uang ini dipergunakan untuk membangun sekolah-sekolah, membangun rumah-rumah, memperbaiki irigasi-irigasi lahan pertanian dan mencegah kebakaran-kebakaran lahan," tegas Presiden Prabowo Subianto.

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung menyampaikan, jumlah penyerahan uang tahap VIII ini senilai total Rp13.241.335.681.910,13 yang masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan dengan rincian yaitu, Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp3.475.738.523.741,13.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus senilai Rp1.535.750.234.271. Penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH senilai Rp8.229.846.923.898.

[adsense]

Selain pemulihan keuangan negara, Satgas PKH juga mengoptimalkan penguasaan kembali kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per 6 Oktober 2026, akumulasi luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali meliputi sektor perkebunan seluas 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare, sehingga total keseluruhan mencapai 6.220.845,93 hektare.

[adsense]

Sebagai bentuk tindak lanjut atas penguasaan tersebut, pada hari ini Satgas PKH melaksanakan Penyerahan Kawasan Hutan Tahap VIII seluas 259.230,73 hektare, dengan rincian sebagai berikut.

Sektor perkebunan seluas 140.762,04 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

[adsense]

Hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilaksanakan reforestasi (pemulihan hutan).

Sektor pertambangan seluas 211,95 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

[adsense]

Penyerahan tersebut menegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara tidak semata-mata ditujukan untuk menghentikan pelanggaran.

Tetapi diarahkan pada pemulihan fungsi kawasan hutan, penataan kembali tata kelola sumber daya alam, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan aset negara secara produktif dan berkelanjutan.

[adsense]

Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak yang sah tetap dihormati dan dilindungi.

Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kawasan hutan sebagai aset strategis nasional, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, serta memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa Satgas PKH bukan milik satu lembaga manapun melainkan kerja bersama 12 kementerian/lembaga dengan satu tujuan untuk mengembalikan kawasan hutan dan seluruh manfaatnya kepada negara.

Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan agar Satgas PKH harus bersatu dan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, kekuatan terbesar penegakan hukum ada pada dukungan rakyat.

[adsense]

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri bersama Satgas PKH agar menjaga perjuangan ini karena hutan dan kekayaan alam ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Ketika rakyat dan negara bersatu, tidak ada kekuatan modal yang dapat mengalahkannya " tegas Jaksa Agung. (*)

[adsense]

[adsense]

Massa Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumut menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPRD Sumut, Rabu (7/10/2026).

Mereka menuntut pimpinan dewan segera meninjau ulang proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2026–2029, karena diduga sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

[adsense]

"PW KAMMI Sumut menuntut pimpinan DPRD Sumut tinjau ulang seluruh tahapan seleksi calon anggota KPID Sumut sesuai ketentuan hukum dan prinsip keterbukaan. Jangan berdasarkan kedekatan maupun nepotisme," tandas massa KAMMI dalam orasinya di depan gedung dewan.

Atas dasar itu, tandas mereka, pihaknya meminta Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus bersama seluruh Wakil Ketua DPRD Sumut menggunakan kewenangan kelembagaan untuk meninjau kembali proses seleksi dan menunda pengesahan calon anggota KPID Sumut periode 2026–2029.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa FSPMI Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Dewan Kawal Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

"Proses pemilihan harus memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan hukum dan tata tertib DPRD, serta menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan independensi," tegas KAMMI sembari meminta proses seleksi harus terbebas dari konflik kepentingan.

Massa bahkan menuntut pimpinan DPRD Sumut mendiskualifikasi salah seorang calon komisioner KPID Sumut MY yang merupakan kader salah satu partai, karena calon komisioner harus independen atau non partai politik.

[adsense]

[adsense]

"Proses seleksi calon anggota KPID merupakan bagian penting dalam menentukan figur yang akan menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di Sumut, sehingga tidak dibenarkan komisionernya kader ataupun pengurus partai," tandas mereka.

KAMMI bukan anti terhadap salah seorang komisioner, tapi aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap proses pemilihan lembaga penyiaran daerah agar berlangsung transparan, akuntabel, independen dan bebas dari konflik kepentingan.

[adsense]

Setelah cukup lama berorasi, akhirnya aspirasi massa KAMMI diterima Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani SH MH, anggota Fraksi Golkar Manaek Hutasoit dan Lambok Andreas Simamora seraya berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke pimpinan dewan, untuk dibahas selanjutnya.

Ketiga anggota dewan ini sempat berdialog sambil duduk bersila di badan jalan depan gedung dewan, sehingga suasana penuh keakraban dengan para mahasiswa yang sudah kedua kalinya melakukan aksi unjuk rasa ke gedung dewan dengan tuntutan yang sama, yakni tinjau ulang seleksi calon komisioner KPID Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang 60 Tahun, PT ALS Ajak Keluarga Besar Berbenah

Aksi massa KAMMI mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polrestabes Medan, Satpol PP dan TNI, untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan dan setelah aspirasi diterima anggota dewan, pengunjukrasa meninggalkan gedung dewan dengan tertib.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

BookCabin menghadirkan fitur Flight Booking with Stretcher untuk memudahkan pelanggan yang membutuhkan layanan penerbangan dengan fasilitas khusus, termasuk pasien dengan kondisi medis tertentu.

Fitur tersebut memungkinkan pelanggan melakukan pencarian dan pemesanan tiket penerbangan yang menyediakan fasilitas stretcher melalui aplikasi BookCabin. Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari upaya BookCabin menghadirkan proses perjalanan yang lebih praktis, terutama bagi pasien, keluarga, maupun pendamping yang membutuhkan persiapan khusus sebelum melakukan perjalanan udara.

[adsense]

Perjalanan dengan kondisi medis tertentu memang membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan perjalanan pada umumnya. Selain tiket pesawat, pasien dapat memerlukan fasilitas medis pendukung agar perjalanan berlangsung dengan aman dan sesuai kebutuhan.

Melalui Flight Booking with Stretcher, pelanggan dapat memilih penerbangan yang menyediakan fasilitas stretcher secara digital. Namun, untuk memastikan aspek keamanan dan kesesuaian layanan dengan kondisi pasien, setiap pengajuan tetap melalui proses persetujuan medis berdasarkan dokumen dan informasi kesehatan yang diperlukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Nyamuk Tak Bisa Kabur! China Ciptakan Senjata Laser Canggih

Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi BookCabin, mulai dari memilih penerbangan, melengkapi informasi yang diperlukan, hingga mengajukan layanan tambahan sesuai kebutuhan pasien. Dengan demikian, keluarga atau pendamping pasien tidak perlu menjalani proses yang panjang hanya untuk memulai persiapan perjalanan.

[adsense]

Managing Director BookCabin Felix Kurniawan mengatakan, pihaknya memahami perjalanan dalam kondisi medis tertentu bukanlah hal sederhana bagi pasien maupun keluarga.

"Kami memahami bahwa melakukan perjalanan dalam kondisi medis tertentu bukanlah hal yang sederhana bagi pasien maupun keluarga. Karena itu, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih mudah dan memberikan ketenangan sejak proses pemesanan dimulai," ujar Felix, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (6/10/2026).

[adsense]

Menurutnya, melalui Flight Booking with Stretcher, BookCabin berharap dapat membantu keluarga mempersiapkan perjalanan dengan lebih nyaman, terutama ketika perjalanan membutuhkan perhatian dan persiapan khusus.

Kehadiran fitur tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen BookCabin dalam mengembangkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam.

[adsense]

Ke depan, BookCabin akan terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan fitur dan teknologi yang inovatif serta peningkatan kualitas layanan. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem perjalanan digital yang terintegrasi, adaptif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam setiap perjalanan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Nias Selatan (Nisel) yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian menggelar forum uji publik terkait rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Rabu (7/10/2026).

Pada forum yang mengusung tema Mewujudkan kedaulatan pangan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan Petani Berdasarkan Hukum dan Kearifan Lokal itu, Bupati Nisel Sokhiatulo Laia dalam sambutannya menyoroti penyusutan lahan sawah produktif di tengah pesatnya pembangunan daerah.

[adsense]

Bupati mengatakan Nisel saat ini menghadapi persoalan ganda. Di satu sisi pembangunan fisik terus berkembang, tetapi di sisi lain semangat bertani masyarakat dan luas lahan sawah produktif dinilai semakin menurun.

"Kita menghadapi persimpangan jalan pembangunan di Nias Selatan, dengan pertumbuhan fisik yang pesat, tetapi juga kemunduran semangat bertani dan penyusutan lahan sawah produktif," kata Sokhiatulo dalam sambutannya.

[adsense]

Baca Juga:

• 434 Warga Diusulkan Terima BSPS, Wawako Tanjungbalai Tinjau Langsung Rumah Calon Penerima

Sokhiatulo juga menyoroti perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman. Salah satu kawasan yang disebutnya mengalami perubahan adalah jalur Kecamatan Lahusa menuju Kecamatan Somambawa.

[adsense]

Menurut dia, harga tanah untuk tapak perumahan yang lebih tinggi dibandingkan hasil dari kegiatan pertanian menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengalihkan fungsi lahannya.

"Nilai jual tanah untuk tapak perumahan lebih mahal dibandingkan bersawah yang hasilnya tidak pasti, sehingga banyak petani yang menjual tanahnya," ujar Sokhiatulo.

[adsense]

Sokhiatulo meminta penyusunan kebijakan LP2B tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi menggunakan data pertanian yang benar-benar sesuai kondisi lapangan.Dia menilai data luas lahan pertanian menjadi dasar penting sebelum pemerintah menetapkan kawasan yang masuk perlindungan LP2B.

Bupati juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain persoalan lahan, Sokhiatulo menyoroti menurunnya minat masyarakat untuk bertani. Menurutnya, hasil yang diterima petani belum sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

[adsense]

Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Dinas Pangan agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada perlindungan lahan, tetapi juga memastikan sektor pertanian tetap menarik dan menguntungkan bagi masyarakat.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pertanian Nisel John Leonardo Hulu melaporkan bahwa forum tersebut bertujuan menyempurnakan Naskah Akademik dan Ranperda LP2B dengan mempertemukan data lahan sawah dengan kondisi aktual di lapangan.

[adsense]

Pembahasan juga diarahkan untuk menyepakati zonasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Kegiatan diisi dengan paparan Narasumber dari berbagai Instansi dan dirangkai dengan tanya jawab untuk mengetahui dan mendapatkan informasi akurat terkait kondisi dilapangan dan solusi yang akan dilakukan kedepannya.

[adsense]

Turut hadir dalam forum, Ketua Bapemperda DPRD Nisel,para tokoh masyarakat, kelompok tani, para Camat,Kepala Desa serta pihak-pihak yang dianggap penting dalam penyusunan Ranperda LP2B.

[adsense]

[adsense]

Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71 persen. Sementara secara month to month (mtm) inflasi Sumut tercatat 0,14 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemprov Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Inflasi Sumut 2,71 Persen, Gunungsitoli Tertinggi

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur Bobby Afif Nasution untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

[adsense]

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai 5 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai ," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut tidak menghadiri pemanggilan 0mbudsman Sumut terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta permintaan penjelasan atas tindakan korektif yang sebelumnya diminta Ombudsman, Selasa (6/10/2026).

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan di Medan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman atas tindak lanjut yang sebelumnya diminta kepada pihak terlapor dan atasan terlapor.

Sebelumnya, Ombudsman Sumut telah menerbitkan surat Nomor T/1243/LM.44-02/0098.2026/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 dengan perihal Monitor LHP kepada Terlapor.

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Tunggu Hasil Pemeriksaan Dugaan Pungli SKP di SDABMBK Medan

Namun, hingga surat monitoring diterbitkan, Ombudsman menyatakan belum memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam LHP.

[adsense]

"Oleh karena itu, kami meminta Saudara agar memberikan penjelasan terhadap upaya yang telah/sedang dilakukan Terlapor dan Atasan Terlapor untuk pelaksanaan tindakan korektif dimaksud," demikian bunyi surat Ombudsman tersebut.

Surat itu ditujukan kepada Kepala DLHK Sumut, dimana Ombudsman meminta penjelasan mengenai upaya yang telah maupun sedang dilakukan oleh pihak terlapor dan atasan terlapor dalam menjalankan tindakan korektif yang telah diminta.

[adsense]

Ditegaskan, pemanggilan Ombudsman Sumut juga dimaksudkan untuk meminta klarifikasi terkait informasi yang menyebutkan bahwa anggota Ombudsman RI pernah datang ke PT Universal Gloves.

Lebih lanjut dikatakan, klarifikasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kedatangan anggota Ombudsman ke perusahaan tersebut dapat dijelaskan secara langsung oleh pihak terkait.

[adsense]

Namun, katanya, hingga pukul 12.16 WIB belum terlihat pihak DLHK Sumatera Utara hadir memenuhi panggilan Ombudsman Sumut.

Katanya, pemanggilan tersebut merupakan panggilan pertama dalam rangka menindaklanjuti LHP yang telah dikeluarkan Ombudsman.

[adsense]

"Ini panggilan pertama. Nanti akan ada surat panggilan berikutnya," ujar Herdensi.

Sementara itu, pihak DLHK Sumut yang dikonfirmasi wartawan melalui Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Zaenuddin Harahap terkait ketidakhadiran dalam pemanggilan tersebut maupun tindak lanjut LHP Ombudsman, mengatakan bahwa dirinya sudah pindah tugas.

[adsense]

"Maaf bang aku sudah pindah tugas, perihal surat Ombudsman sudah saya teruskan ke pimpinan, izin ya bang," katanya. (**)

[adsense]