[adsense]

Menjawab kompleksitas isu pengungsi mancanegara yang kian dinamis, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, meresmikan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) di Le Polonia Hotel, Kamis (23/4).

Pengukuhan itu menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat koordinasi lintas instansi, mempertemukan pemangku kepentingan mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, hingga organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam satu meja kerja yang solid.

[adsense]

Urgensi pembentukan forum ini terpampang nyata dalam data statistik per April 2026 di mana tercatat sebanyak 1.480 pengungsi dan 38 deteni tersebar di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Parlindungan menegaskan bahwa penanganan ribuan jiwa ini tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kehadiran pengungsi di berbagai community house hingga pengungsi mandiri di Medan membawa tantangan sosial yang pelik, sehingga sinkronisasi data dan penghapusan ego sektoral menjadi harga mati demi menjaga stabilitas wilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Haji 2026: Imigrasi Sumut Sukses Kawal Kloter Pertama Embarkasi Medan

Forum tersebut dirancang sebagai sistem deteksi dini terintegrasi yang melibatkan unsur intelijen dan aparat keamanan untuk memitigasi potensi kericuhan massal, sekaligus memastikan bahwa setiap dinamika di fasilitas penampungan tetap berada dalam kendali hukum.

[adsense]

Lebih dari sekadar koordinasi administratif, forum ini juga menjadi instrumen pengawasan terhadap potensi tindak pidana. Parlindungan memberikan atensi khusus pada pelanggaran hukum yang melibatkan pengungsi, mulai dari bekerja secara ilegal hingga keterlibatan dalam sindikat penipuan daring (love scamming) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu menegaskan bahwa meskipun nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, kedaulatan hukum Indonesia tidak boleh dikompromikan.

[adsense]

Ketegasan Imigrasi ditunjukkan melalui kebijakan preventif bagi pengungsi yang tidak kooperatif. Bagi mereka yang tidak melaporkan diri selama tiga bulan berturut-turut, FORKOPDENSI tidak segan mengusulkan pencabutan status ke UNHCR dan memindahkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap individu asing di Sumatera Utara tetap berada dalam koridor pemantauan yang jelas dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hal ini sejalan dengan arahan Menimipas Agus Andrianto dan Dirjen ImigrasiHendarsam Marantoko yang mengedepankan keamanan nasional dan dampak Imigrasi untuk Rakyat.

[adsense]

Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan penyematan rompi simbolis, Parlindungan menekankan bahwa FORKOPDENSI adalah titik awal komitmen panjang menjaga martabat bangsa. Keberhasilan forum ini nantinya akan diukur dari kecepatan respons di lapangan dan soliditas antar-anggota saat kedaulatan wilayah dipertaruhkan.

Dengan semangat baru, Sumatera Utara kini memiliki benteng koordinasi yang lebih kuat untuk menyeimbangkan wajah kemanusiaan dan ketegasan hukum.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) Medan, Harapan Nasution mengatakan kehadiran Forkopdensi Medan, sebagai wadah untuk mendiskusikan problematika dilapangan , untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dengan mengutamakan kedaulatan negara.(**).

[adsense]

[adsense]

Kalangan DPRD Sumut mendorong Satgas Pangan Sumut dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut mengusut tuntas penyebab terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di daerah ini, karena sangat membebani dan meresahkan masyarakat, terutama yang bergantung pada kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi B Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (23/4/2026) melalui telepon di Medan menanggapi kelangkaan Minyakita serta harganya pun melonjak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

[adsense]

"Harga Minyakita di pasaran kini tak lagi terkendali. Dari HET Rp15.700 per liter, minyak subsidi itu justru melambung hingga menyentuh Rp20.000 per liter. Angka yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Minyak ini bersubsidi, harusnya membantu rakyat, bukan malah jadi beban," tegas Ebenejer.

Menurut politisi Partai Hanura ini, kondisi ini bukan sekadar persoalan harga, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Satgas Pangan dan Disperindag harus segera bertindak cepat sebelum situasi semakin memburuk.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

"Kalau benar konsumsi dari MBG tinggi, maka produksi harus ditingkatkan. Program pemerintah jangan sampai mengorbankan kebutuhan masyarakat luas," ujar Salmon sembari menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan distribusi untuk masyarakat umum.

[adsense]

Selain faktor produksi, tambah Salmon, pihaknya juga menaruh perhatian serius pada rantai distribusi, sehingga pemerintah perlu memastikan apakah kelangkaan terjadi karena produksi yang kurang atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

"Harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada permainan di lapangan, termasuk penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya sembari memastikan Komisi B DPRD Sumut tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya siap memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

[adsense]

Seperti disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif, tandas Salmon, dalam beberapa pekan terakhir, Minyakita semakin sulit ditemukan di pasaran. Jikalaupun ada, harganya jauh di atas HET. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada minyak goreng murah.

"Kita menunggu langkah tegas Satgas Pangan Sumut dan Disperindag Sumut untuk menelusuri penyebab kelangkaan ini, sebab jika dibiarkan berlarut, krisis minyak subsidi ini berpotensi meluas dan semakin menekan ekonomi rakyat," ujar Salmon Sagala.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disegel warga imbas isu bantuan tidak merata.

Plh Camat Pandan Toemboer Rajagukguk turun langsung memediasi ketegangan yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, dia meminta warga untuk menurunkan emosi dan menyampaikan keluhan secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

[adsense]

"Kami datang ke sini untuk mendengar aspirasi kalian. Saya mengerti kekecewaan masyarakat terkait pendataan bantuan jaminan hidup atau jadup yang dinilai tidak adil dan tidak merata. Namun, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin," ujar Toemboer di lokasi saat diwawancarai awak media, Kamis (23/4).

Dia memaparkan bagaimana solusi pemberian data agar memenuhi syarat verifikasi bantuan rumah rusak mengingat banyak rumah warga yang rusak telah diperbaiki oleh warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Rico Waas Sudah Diberi Tuhan Jadi Wali Kota, Binsar: Tolong Atasi Jembatan di Medan Maimun

Dikatakan Toemboer, pihak BPBD telah membuat form yang akan diisi oleh korban bencana. Kemudian akan ditandatangani oleh tetangga yang menyaksikan dan kepala lingkungan sebagai saksi bahwa rumah tersebut benar mengalami kerusakan akibat bencana, meskipun saat ini kondisinya sudah diperbaiki.

[adsense]

Terkait laporan dugaan ketidakadilan dalam pendataan, Asisten 1 Jonnedy Marbun meminta agar kepala lingkungan tidak tebang pilih dalam pendataan warganya mengingat Kelurahan Lubuk Tukko benar digenangi banjir bandang November 2025 lalu.

"Saya pastikan bapak ibu mendapat, tolong dicek kembali itu pak lurah. Saya akan bertanggungjawab terkait hal ini agar data ini terupdate di data" tegasnya.

[adsense]

Turut berhadir Plt Kasatpol PP Dodi Gultom, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Lubuk Tukko, Kepling.

Sebelumnya, warga Kelurahan Lubuk Tukko menyegel Kantor pemerintahan setempat. Menurut warga, penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan rumah rusak yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

[adsense]

Agus Situmeang membeberkan kesilapan pendataan Kelurahan Lubuk Tukko sebab penerima tahap satu bukanlah korban bencana dan ratusan korban tidak tercover.

"Kenapa hanya 7 kepala keluarga yang menerima bantuan sementara korban sekira 700 lebih kepala keluarga," bebernya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan Dapil Medan 5 Binsar Simarmata kecewa dengan Wali Kota Medan Rico Waas yang turun melihat jembatan di kawasan Medan Maimun menghubungkan Medan Polonia yang rusak setelah kunjungan anggota DPRD Sumut viral. Rico Waas mengaku pernah meninjau dan mengenali jalur di sekitar jembatan yang rusak (eks perlintasan kereta api) di kawasan Medan Polonia/Medan Maimun (Kampung Baru).

Jembatan tersebut sering digunakan warga dan pelajar untuk melintas ke sekolah maupun aktivitas lainnya. Bahkan Rico Waas mengaku pernah melintasinya saat masih bersekolah di Medan. "Dulu saya juga lewat situ," kata Wali Kota Rico Waas ketika mengunjungi jembatan tersebut, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Menurut Binsar, ketika masih sekolah Rico Waas pernah lewat jembatan tersebut, berarti tahu kondisinya. Jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan Kolonial Belanda ini roboh akibat banjir besar melanda Kota Medan sekitarnya. Akibatnya, orang-orang nekat melintasi pipa PDAM untuk menyeberang meski berbahaya.

Kepada wartawan, Kamis (23/4/2026), Binsar menyayangkan kalau wali kota turun ke lokasi setelah viral. Kejadian banjir setelah jadi wali kota dan pasti mengetahui kondisi jembatan sudah rusak lewat perangkat Pemko mulai Kepling, kelurahan sampai kecamatan.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Muhammadiyah Medan Paparkan Penanganan Pasien Mimi Maisyarah

Jadi pemimpin kata Binsar harus action bukan pencitraan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah vertikal harus dikuatkan, karena pembangunan daerah beririsan dengan gawean kementerian maupun provinsi. Tapi sudah dua tahun jembatan ambruk barulah wali kota bereaksi itupun karena viral. "Wali kota hendaknya jangan lepas tangan meskipun itu kebijakan pemerintah pusat. Harus melihat apa yang terjadi lalu berkordinasi karena penggunanya adalah warga Kota Medan. Pemimpin harus jadi "parhobas" bagi rakyatnya, saya juga sebagai wakil rakyat jadi parhobas untuk rakyat," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).

[adsense]

Jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.

[adsense]

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.

Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

[adsense]

​"Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat.

[adsense]

​"Saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama DPRD Kabupaten Deliserdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/4/2026). Salah satunya Ranperda pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan serta pemekaran Kecamatan Sunggal dan pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan.

Dari jumlah itu, 12 di antaranya Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, 5 Ranperda inisiatif DPRD, dan 3 Ranperda kumulatif terbuka.

[adsense]

Bupati Deliserdang dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyampaikan pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal dianggap perlu sebab wilayahnya memiliki dinamika pembangunan tinggi, jumlah penduduk padat, mobilitas masyarakat intensif, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

"Pemekaran bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat respons pemerintahan, dan memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PDIP Desak Eksekutif–Legislatif Deliserdang Duduk Bersama Sahkan Propemperda 2026

Tidak hanya itu, pemekaran juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga warga dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayahnya.

[adsense]

"Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal adalah pijakan penting untuk mewujudkan Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," lanjutnya.

Ia juga berharap seluruh program legislasi daerah tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal demi mendukung terwujudnya Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Simalungun melaksanakan monitoring terhadap tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Raya,Rabu (22/4/2026)

Ketiga SPPG yang dimonitoring yakni SPPG Bahapal Raya, SPPG Yayasan Karya Pangan Bergizi dan SPPG Yayasan DS Cikoko.

[adsense]

Saat monitoring, tim Satgas mencatat sejumlah aspek yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera dilakukan perbaikan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Menyikapi berbagai temuan tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun Benny Gusman Sinaga, menegaskan bahwa seluruh pihak pengelola dapur wajib segera melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang telah menjadi catatan tim pemantauan.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

"Dari hasil kunjungan kami ke tiga dapur ini, masih ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi, terutama yang berkaitan dengan sistem saluran pembuangan limbah dan tahapan persiapan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

[adsense]

Kami meminta agar seluruh perbaikan dilakukan secepatnya dan yang paling utama adalah kualitas serta kebersihan makanan harus tetap terjaga dengan baik dari waktu ke waktu," ujarnya Ketua Satgas.(**)

[adsense]

[adsense]

Tanah longsor menutup total Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis pagi, (23/4/2026) sehingga arus lalu lintas dari kedua arah terhenti.

Material longsor berupa tanah, bebatuan dan kayu dilaporkan menutup seluruh badan jalan dan tidak dapat dilewati kendaraan dari arah mana pun. Kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari dan telah dilaporkan warga setempat kepada pihak terkait.

[adsense]

Seorang warga Desa Simangumban Julu, C Sitompul menyatakan bahwa longsoran terjadi secara tiba-tiba dan menutup jalan sepenuhnya tanpa menyisakan celah untuk dilalui kendaraan.

"Longsor tadi pagi tiba-tiba. Semua material tanah batu, dan kayu langsung menutup jalan, tidak ada celah sama sekali untuk dilewati. Kami sudah laporkan kejadian ini, namun alat berat belum juga tiba di lokasi," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Simangumban Taput, 35 Rumah Rusak dan 3 Hanyut

Salah seorang pengemudi A Sihite yang terjebak di lokasi mengaku sudah tertahan 1 jam dan berharap pemerintah segera menurunkan alat berat.

[adsense]

"Sudah 1 jam saya tertahan di sini. Muatan harus sampai hari ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kami harap pemerintah segera turunkan alat berat agar jalan bisa segera dibersihkan," ujarnya (**)

[adsense]

[adsense]

Bencana banjir bandang melanda dua desa di Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 18.09 WIB. Dua desa yang terdampak adalah Desa Simangumban Julu dan Desa Aek Nabara.

Bencana dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan debit air sungai naik drastis dan meluap ke permukiman warga.

[adsense]

"Intensitas hujan yang sangat tinggi sejak sore hari menyebabkan debit air sungai naik drastis dan meluap ke pemukiman warga," ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Taput, Binhot Aritonang saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Taput yang dihimpun, Kamis, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, satu warga dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus Desak Pemkab Langkat Verifikasi Ulang Warga Tak Terima Bantuan Dari Kemensos

Salah seorang warga A Sitompul saat dihubungi, menyebutkan bahwa di Dusun III Losung Aek, Desa Simangumban Julu, ketinggian banjir yang berasal dari luapan Sungai Tahalak mencapai setinggi lutut orang dewasa. Arus yang kuat menyebabkan banyak barang dan peralatan rumah tangga milik warga tidak sempat diselamatkan.

[adsense]

Dampak banjir tidak hanya dirasakan di permukiman. Jalur lintas provinsi Tarutung-Sipirok saat itu sempat terputus sekitar 30 menit akibat limpasan air yang membanjiri badan jalan.

Selain di Desa Simangumban Julu dan Desa Aek Nabara, banjir serupa juga dilaporkan terjadi di kawasan Aek Las dan Pasar Simangumban Simpang 4, sehingga total terdapat tiga titik banjir bandang di Kecamatan Simangumban pada malam yang sama.

[adsense]

Saat peristiwa berlangsung, aliran listrik di lokasi terdampak juga padam dan hingga Kamis pagi masih dalam proses perbaikan dan warga terdampak dievakuasi ke titik yang lebih aman, dengan pengungsian sementara dipusatkan di Gereja GKPA Simangumban dan Kantor Desa Aek Nabara.

Pada Kamis (23/4/2026) pagi, tim gabungan merencanakan sejumlah langkah penanganan lanjutan, antara lain mendirikan posko penanganan bencana, membangun dua unit dapur umum, serta menurunkan alat berat untuk pembersihan material di lokasi terdampak termasuk di ruas Jalan Lintas Sumatera.

[adsense]

BPBD Taput mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan wilayah perbukitan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.

"Laporkan segera ke perangkat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda bahaya," imbau Binhot Aritonang.

[adsense]

Tim gabungan masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Proses pendataan korban dan kerusakan masih terus berjalan dan akan diperbarui secara berkala (**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut Kota Tanjungbalai sebagai daerah terbaik dalam tata kelola keuangan di Sumatera Utara saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat memaparkan skenario pengelolaan keuangan daerah yang ideal, yakni pendapatan tinggi, belanja tinggi, namun tetap memiliki ruang sisa anggaran yang sehat.

[adsense]

"Pendapatan tinggi, belanja juga tinggi, tetapi ada space sedikit sisa, itu good dan merupakan tata kelola keuangan yang sangat bagus," ujarnya.

Untuk tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara, Tito kemudian menyebut Kota Tanjungbalai sebagai daerah terbaik. Saat itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai diwakili Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta pimpinan OPD terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Bantu Hibah Keuangan Bencana di Aceh, Bupati Deliserdang Raih Penghargaan Mendagri

Kegiatan Musrenbang RKPD Sumut Tahun 2027 berlangsung selama dua hari dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.

[adsense]

Dalam sambutannya, Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut berada di angka 76,47, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada angka rata-rata semata. Menurutnya, gubernur serta para bupati/wali kota harus melihat data lebih rinci hingga tingkat kecamatan dan desa agar pemerataan pembangunan benar-benar tercapai.

[adsense]

Tito juga menegaskan Musrenbang tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan itu antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, para kepala daerah se-Sumut serta Forkopimda Provinsi Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OK Arya Zulkarnain menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat di Kabupaten Batubara, Rabu (22/4/2026). Kegiatan berlangsung di ruang bersalin RSUD OK Arya, Jalan Keramat Kubah, Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh.

Direktur RSUD OK Arya, dr Guruh Wahyu Nugraha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dr Yupi, kepada jurnalis harianSIB.com mengatakan, operasi katarak gratis tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat kekeruhan pada lensa mata.

[adsense]

"Program ini dikhususkan bagi masyarakat penderita katarak agar dapat kembali memperoleh fungsi penglihatan yang lebih baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan sosial itu melibatkan tim medis RSUD OK Arya Zulkarnain, NGO Body And Soul Ministries, serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Mata Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bantu Hibah Keuangan Bencana di Aceh, Bupati Deliserdang Raih Penghargaan Mendagri

Pelaksanaan operasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 22 hingga 23 April 2026.

[adsense]

Kabid Pelayanan dr Yupi menambahkan, seluruh pasien wajib melakukan pendaftaran ulang dan pemeriksaan akhir sebelum menjalani tindakan operasi. Pemeriksaan meliputi tekanan darah dan kadar gula darah untuk memastikan pasien layak dioperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh jurnalis harianSIB.com, sebanyak 72 pasien dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dengan total 82 mata yang dapat dioperasi. Beberapa pasien juga menjalani operasi pada kedua mata sekaligus.

[adsense]

Kegiatan ini diharapkan membantu masyarakat Batubara dan sekitarnya yang mengalami keterbatasan biaya pengobatan mata, sekaligus menekan angka gangguan penglihatan di daerah tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Pihak RSU Muhammadiyah Medan memaparkan kronologis penanganan pasien Mimi Maisyarah (48), mulai dari proses diagnosis hingga tindakan operasi yang dilakukan tim medis. Manajemen rumah sakit menegaskan seluruh tindakan telah melalui prosedur, termasuk edukasi kepada pasien dan persetujuan keluarga.

Kepala Bagian Umum dan SDM RSU Muhammadiyah Medan, Ibrahim Nainggolan, menjelaskan pasien pertama kali datang pada Januari 2026 dengan keluhan yang mengarah pada miom.

[adsense]

"Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter menyimpulkan kondisi pasien adalah miom dengan tingkat tertentu yang memerlukan tindakan operasi, termasuk kemungkinan pengangkatan rahim," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam.

Menurut Ibrahim, pada kunjungan awal tersebut pasien dan keluarga belum bersedia menjalani operasi. Mereka memilih pulang untuk berdiskusi lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Turunkan Satgas Terkait Dugaan Malpraktik di RSU Muhammadiyah Medan

"Persetujuan tindakan medis ditandatangani oleh pihak keluarga setelah melalui pertimbangan. Operasi kemudian dijadwalkan pada Februari," katanya.

[adsense]

Ia menegaskan keputusan medis tidak dilakukan mendadak, melainkan melalui proses cukup panjang agar keluarga memahami kondisi pasien beserta risiko tindakan yang akan diambil.

Menanggapi isu kurangnya edukasi kepada pasien, pihak rumah sakit membantah tudingan tersebut. Manajemen menyebut informasi terkait miom dan kemungkinan dampaknya terhadap rahim telah disampaikan sejak awal.

[adsense]

Selain itu, rumah sakit juga mengungkap sempat terjadi penolakan tindakan medis saat pasien kembali dibawa ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan penanganan segera.

"Kami sudah menyiapkan penanganan di UGD, tetapi keluarga menolak, sehingga pasien dibawa pulang," ujar Ibrahim.

[adsense]

Pihak rumah sakit menyatakan telah membuka ruang komunikasi dengan keluarga pasien, termasuk melalui pertemuan yang melibatkan kuasa hukum dan aparat kepolisian.

Terkait somasi dari keluarga pasien, manajemen menyebut masih mempelajari isi dan substansinya sebelum memberikan tanggapan resmi.

[adsense]

"Yang utama bagi kami adalah memastikan kondisi pasien. Untuk somasi, kami akan pelajari terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban," tegasnya.

Dalam hal rujukan, rumah sakit mengaku telah menyarankan pasien dirujuk ke RS Murni Teguh dan RSUP H. Adam Malik. Namun keluarga disebut memilih dirujuk ke RSU Haji Medan dengan pertimbangan jarak.

[adsense]

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dugaan malpraktik. Langkah serupa juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan serta organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Convention Hall Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Deliserdang menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Sumatera Utara terkait pengendalian inflasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

[adsense]

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama tujuh daerah lainnya atas kontribusi dan partisipasi aktif membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Deliserdang memberikan bantuan hibah keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp50 miliar.

Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Deliserdang memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp493,85 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Kejar Pelaku Begal Sadis di Marelan-Belawan Hingga Aceh

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir dan berkontribusi, tidak hanya bagi masyarakat Deli Serdang, tetapi juga dalam semangat gotong royong membantu daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, keikutsertaan Pemkab Deliserdang dalam Musrenbang RKPD Sumut 2027 merupakan bagian dari komitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.

"Kami siap mendukung program pembangunan Sumatera Utara dan memastikan arah pembangunan di Deliserdang sejalan dengan visi besar pemerintah," tambahnya.

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 difokuskan pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sesuai dengan tema yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Investasi dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah untuk Penguatan Daya Saing dan Pemulihan Pascabencana.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

[adsense]

"Musrenbang jangan dianggap sekadar kegiatan rutin. Ini adalah batu pertama untuk memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan baik dan memberi hasil nyata bagi masyarakat," tegasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Di tengah kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di pasaran, fakta di lapangan menunjukkan stok komoditas tersebut sebenarnya masih tersedia.

Namun, distribusi yang dinilai belum merata membuat masyarakat di Kabupaten Padang Lawas kesulitan mendapatkannya.

[adsense]

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Padang Lawas, Maghdalena, mengungkapkan bahwa penyaluran Minyakita saat ini hanya dilakukan melalui toko-toko yang telah terdaftar dalam sistem SP2KP dan memenuhi persyaratan administrasi.

Di wilayah Pasar Sibuhuan, tercatat hanya tiga toko yang menjadi penyalur resmi, yakni UD Nazib, UD Syahril, dan UD Nabillah.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Pasaran, Kenaikan Harga CPO dan Plastik Jadi Tantangan Produksi

Ia menjelaskan, UD Nabillah merupakan penyalur baru yang baru menerima pasokan awal sebanyak 100 kotak berisi kemasan 2 liter dari Bulog GTD Hutalombang.

[adsense]

Menurutnya, tidak semua pedagang dapat menjual Minyakita. Toko yang ingin menjadi penyalur wajib memiliki izin usaha, NPWP, serta berdomisili di pasar tradisional.

"Minyakita hanya boleh dijual oleh toko yang terdaftar dan memenuhi syarat," tegasnya.

[adsense]

Meski demikian, Maghdalena tidak menampik adanya distribusi di luar jalur resmi. Ia menyebut, Minyakita juga ditemukan masuk dari luar daerah seperti Tebingtinggi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Ada yang masuk dari luar dengan harga di atas HET, sehingga toko menyesuaikan harga beli," katanya.

[adsense]

Ia juga mengakui adanya kemungkinan penyaluran ke toko yang tidak terdaftar dalam sistem resmi.

Untuk memastikan kondisi pasokan, pihak Disperindag menghubungkan wartawan dengan Bulog GTD Hutalombang.

[adsense]

Kepala Bulog setempat, Muksin Hasibuan, menyebutkan bahwa stok Minyakita masih tersedia sekitar 1.500 kotak.

Selain itu, dalam periode 17 hingga 20 April 2026, Bulog telah menyalurkan sebanyak 3.029 kotak untuk kebutuhan bantuan pangan di tiga kecamatan, yakni Lubuk Barumun, Barumun, dan Sosa Julu.

[adsense]

Namun di tingkat pengecer, pasokan tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aswin Hasibuan, pemilik UD Fadillah yang baru terdaftar sebagai penyalur resmi, mengaku pasokan yang diterima cepat habis.

[adsense]

"Empat hari lalu kami baru pertama kali menerima 100 kotak dari Bulog. Hari ini sudah habis," ujarnya.

Ia menilai pola distribusi dua mingguan belum efektif dalam menjaga ketersediaan barang di pasar.

[adsense]

"Kalau hari keempat sudah habis, berarti sekitar 13 hari ke depan kosong lagi," katanya.

Menurutnya, kelangkaan Minyakita bahkan sudah terjadi sebelum dirinya terdaftar sebagai penyalur.

[adsense]

"Sebelumnya memang sudah langka. Saya sampai tanya ke Padangsidimpuan, di sana juga sudah lama kosong," ungkapnya.

Di sisi lain, muncul ketidaksinkronan informasi terkait jalur distribusi. Berdasarkan keterangan internal perusahaan yang tidak dipublikasikan, disebutkan bahwa salah satu produsen hanya menunjuk satu distributor untuk wilayah Padang Lawas dengan alokasi sekitar 1.300 kotak.

[adsense]

Dalam waktu dekat, penyaluran disebut akan kembali dilakukan melalui mekanisme pengajuan delivery order (DO).

Namun, distributor yang dimaksud sebelumnya menyatakan pasokan ke jalur komersial telah terhenti sejak Februari karena diprioritaskan untuk program bantuan pangan pemerintah.

[adsense]

Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusi yang sebenarnya berjalan di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang telah dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi secara tertulis terkait sistem distribusi Minyakita, termasuk penunjukan distributor dan penyaluran ke pasar umum.

[adsense]

Masyarakat pun berharap pemerintah dapat memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi berjalan merata dan tidak hanya terfokus pada jalur tertentu, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil. (*)

[adsense]

[adsense]

Sampai hari ini, ada enam pejabat eselon II pada posisi kepala dinas (Kadis) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu Utara (Labura) mengundurkan diri dari jabatannya.

[adsense]

Pejabat yang mengundurkan diri tersebut, Ardiansyah Siregar (Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Zulkarnaen (Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Suherman Siagian (Kadis Ketahanan Pangan).

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Kadis di Pemkab Labura Mengundurkan Diri

Informasi diperoleh, enam pejabat tersebut mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan ada juga alasan untuk mengurus keluarga atau orang tua.

[adsense]

Informasi lainnya, setelah pejabat itu mengundurkan, Pemkab Labura telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kadis-nya, kecuali Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemkab menunjuk Mahyuddin menjadi Plt Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Agus Suroyo menjadi Plt Kadis Ketahanan Pangan.

[adsense]

Lalu, Simon Barus menjadi Plt Kadis Kominfo, Rusli menjadi Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Wahyu Deni menjadi Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Sementara itu, untuk Plt Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum ditunjuk pejabatnya karena pengunduran diri Ardiansyah Siregar masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

[adsense]

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Labura, Lahamuddin Munthe, Rabu (22/4/2026), membenarkan, pengunduran diri Ardiansyah Siregar masih dalam proses di Kemendagri.

Sebelum selesai diproses dan disetujui oleh Kemendagri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) masih dijabat oleh Ardiansyah Siregar.

[adsense]

" Artinya, Ardiansyah tidak lagi menjabat Kadisdukcapil Labura setelah pihak Kemendagri menunjuk dan menyetujui nama baru penggantinya, " kata Lahamuddin.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyindir gerakan pemekaran dan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur. Dia mengatakan gerakan itu diinisiasi oleh Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian.

Dilansir detikSumut, Rabu (22/4/2026), hal itu disampaikan Bobby dalam sambutannya di acara pembukaan Musrenbang Sumut 2027, yang dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan seluruh bupati/wali kota di Sumut.

[adsense]

Bobby awalnya mengatakan ada rencana pembangunan kawasan industri Sumut di Kabupaten Batu Bara. Namun Bobby menyebut rencana itu bisa batal jika Baharuddin mau memekarkan Batu Bara dengan membentuk Provinsi Sumatera Pantai Timur.

"Cuma, kalau mau dimekarkan sama Pak Bupati, nggak jadi kami buatlah di sana. Kalau jadi provinsi baru, bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya kan, sama kek cabai tadi kita banyak fokuskan di Batu Bara. Cuma, kalau jadi mekar, nggak jadi kita buat ini, Pak," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-76 PSMS, Gubernur Sumut Bobby Nasution Siap Ambil Alih Jika Gagal ke Liga 1

Bobby kemudian menjelaskan kepada Tito Karnavian soal rencana Baharuddin mau membentuk Provinsi Sumatera Pantai Timur. Namun Bobby menyampaikan pesan Tito terkait pemekaran daerah.

"Mohon izin, Pak Mendagri, Pak Bupati Batu Bara ingin mekar, katanya menjadi Provinsi Sumatera Pantai Timur. Saya sampaikan waktu di paripurna sama seperti yang pernah dibilang Pak Mendagri, ketika moratorium pemekaran itu dibuka, bukan hanya tentang pemekaran yang harus dibicarakan, tapi juga penggabungan, karena ngomongin pemekaran hanya jumlah kabupaten atau provinsi yang bertambah, tapi kita juga jangan tabu ketika jumlah kabupaten ataupun kota bahkan provinsinya bisa jadi berkurang kalau itu dibuka," ucapnya.

[adsense]

[adsense]

Dia menyindir Batu Bara bisa saja kembali menyatu dengan Kabupaten Asahan. Dia mengungkit kondisi keuangan Pemkab Batu Bara.

"Jadi hati-hati juga, Pak Bahar, takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti takutnya. Pesan yang mau disampaikan di situ, nanti bersatu lagi dengan Asahan nggak enak juga, bukannya mekar malah menciut, apalagi dengan kondisi keuangan kita hari ini, Pak, takutnya nanti ngeluh masalah PPPK, lalu ini, kalau mau belajar dari provinsi, Pak Bahar bisa wewenang provinsi dikerjakan pakai APBD Batu Bara. Bercanda-bercanda ini, Pak, tapi ada seriusnya sikit," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Ihwan Ritonga Apresiasi Pemprov Sumut Akhiri Sengketa Relokasi SMAN 5 Pematangsiantar

[adsense]

Penderita penyakit HIV/AIDS dari warga Kota Tebingtinggi meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2026 ini mencapai 800 pengidap HIV/AIDS.

[adsense]

Peningkatan penderita ini terdeteksi akibat berbagai faktor yang bersifat internal penderita maupun faktor eksternal lingkungan maupun kebijakan terhadap penyakit menular ini.

Hal tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan Komisi I DPRD di ruang paripurna DPRD jalan Dr. Sutomo No 14 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Rabu (22/04/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sampah Berserakan di Sekitar Majid Agung Tebingtinggi

Pihak Dinkes yakni dr. Hieronimus Meliala, dalam RDP tersebut menyatakan program yang dilakukan berupa pengurangan penderita baru pada masyarakat Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Ada 10 program yang kami laksanakan terkait pencegahan penyebaran HIV/AIDS ini, salah satunya penyuluhan intensif ke sekolah-sekolah," ujar pihak Dinkes.

Terungkap pula dalam RDP tersebut, problema terbesar dalam penanganan penyakit menular ini, adalah keengganan penderita untuk secara sadar menyatakan dirinya tertular HIV/AIDS. Sikap mental penderita seperti berakibat pada penyebaran tak terdeteksi penyakit itu tak sengaja maupun sengaja, karena bebas melakukan interaksi dan kontak dengan individu di sekitarnya.

[adsense]

Selain itu, ujar salah seorang Kabid Dinkes, maraknya hotel dan kos-kosan menjadi salah satu potensi penyebaran HIV/AIDS karena tersedianya fasilitas untuk aktifitas seks bebas.

Anggota DPRD di antaranya Indra Gunawan dan Fadli Umam, mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan Dinkes dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS ini. Saran mereka agar sosialisasi kesadaran pencegahan penularan HIV/AIDS dilakukan secara intensif, misalnya sosialisasi saat reses DPRD di kelurahan maupun komunitas masyarakat serta sekolah-sekolah.

[adsense]

Mereka juga mempersoalkan kecilnya dana sosialisasi pencegahan penyakit ini dalam APBD 2026 hanya Rp66 juta yang menurun dibanding tahun sebelumnya Rp100 juta. (**)

[adsense]

[adsense]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, telah selesai sepenuhnya.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menegaskan, BNI telah mentransfer dana sebesar Rp21.257.360.600 kepada CU Paroki Aek Nabara, melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar Rp7.000.000.000.

[adsense]

"Total dana yang telah dikembalikan kepada CU Paroki Aek Nabara mencapai Rp28.257.360.600. Dengan ini, seluruh proses pengembalian dinyatakan tuntas," ujar Munadi Rabu (22/4/2026)

Menanggapi itu, Bendahara Sr Natalia Situmorang kym berterima kasih sebab apa yang diharapkan terwujud. Terima kasih disampaikan pada semua pihak. Mulai dari Presiden Prabowo Soebianto hingga Kantor Kementerian BUMN dan pihak bank.

[adsense]

Setelah pengembalian, BNI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya umat Katolik dan seluruh anggota CU Paroki Aek Nabara, atas keresahan dan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa ini.

Adapun penyelesaian ini dapat direalisasikan lebih cepat dari rencana awal, di mana sebelumnya ditargetkan selesai pada Jumat (24/4) namun telah berhasil dituntaskan lebih awal pada Rabu (22/4).

[adsense]

[adsense]

Munadi menegaskan, penyelesaian ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam memastikan proses berjalan lancar serta memberikan kepastian bagi nasabah yang terdampak.

BNI juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerja sama dari seluruh pihak selama proses ini berlangsung. "Kami melihat proses ini sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Fokus kami adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus dugaan penggelapan dana umat sebesar Rp28 miliar di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, mengejutkan publik. Perkara ini mencuat setelah bendahara CU, Suster Natalia Situmorang, membeberkan kronologi munculnya kecurigaan hingga terungkapnya dugaan investasi fiktif yang melibatkan mantan Kepala Kantor Kas bank BUMN Unit Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah.

Kecurigaan bermula pada Desember 2025 saat pihak koperasi mengajukan pencairan deposito investasi sebesar Rp 10 miliar untuk kebutuhan gereja. Namun, pencairan dana tersebut tidak kunjung terealisasi.

[adsense]

"Sampai Januari 2026 tetap kami bicarakan masalah pencairan. Lagi-lagi, Andi mengatakan 'siap suster, sudah sedang diproses'," tutur Natalia mengutip Kompas.com.

Penundaan berulang tanpa kejelasan membuat pihak CU mulai mempertanyakan keabsahan investasi tersebut. Kecurigaan memuncak pada 23 Februari 2026 ketika seorang pegawai bank datang untuk mengambil dana pencairan, tetapi bukan Andi yang selama ini berkomunikasi dengan mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Jemaat Katolik Paroki Aek Nabara Desak BNI Segera Kembalikan Dana CU Paroki Rp28 Miliar

Beberapa jam kemudian, pihak bank memberikan penjelasan mengejutkan bahwa Andi sudah tidak lagi bekerja di bank tersebut dan produk investasi yang ditawarkan bukan produk resmi. "Mereka menginformasikan bahwa per tanggal hari ini Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai Bank BNI dan deposito investment itu bukan produk BNI," ujar dia.

[adsense]

*Dana Rp 28 miliar dikembalikan penuh

Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, dana milik anggota CU Paroki Aek Nabara sebesar Rp 28 miliar akan dikembalikan secara penuh, pada Rabu (22/4/2026). Putrama pun sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini.

[adsense]

Putrama pun sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini.

"Dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," ujar Putrama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

[adsense]

Saat ditanya perihal evaluasi BNI agar penggelapan tidak terjadi lagi ke depannya, Putrama menyebut kasus ini menjadi pembelajaran bagi mereka. Menurut dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah harus disertai literasi keuangan.

Menurut dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah harus disertai literasi keuangan. "Kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan know your employee. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami, baik dari pihak perbankan, maupun dari pihak nasabah," tegas dia.

[adsense]

Dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aek Nabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," sambung Putrama. Putrama memastikan tidak akan ada hambatan dalam mengembalikan dana Rp 28 miliar secara penuh hari ini.

*Terima kasih ke Prabowo dan Dasco

[adsense]

Sebelum dana tersebut dikembalikan BNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ternyata mempertemukan Suster Natalia Situmorang dan Dirut BNI di Gedung DPR. Usai pertemuan tersebut, barulah BNI dan perwakilan Paroki Aek Nabara menyatakan kasus sudah klir, di mana dana umat akan dikembalikan secara penuh.

Terima kasih untuk semua tim media. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aek Nabara yang memberikan atensi, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik," ujar Suster Natalia.

[adsense]

"Terima kasih juga untuk Bapak Dasco yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang hari ini," sambung dia.

Suster Natalia berharap, semua proses sampai pengembalian dana dapat berjalan dengan baik. Dia pun memastikan akan segera ada kabar baik bagi umat.

[adsense]

Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka. Terima kasih," imbuh Suster Natalia, sambil tersenyum.

*Pelaku sudah ditangkap

[adsense]

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menahan Andi Hakim, mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (30/3/2026). Andi diduga menggelapkan dana jemaat Gereja Katolik dengan nilai mencapai Rp 28 miliar.

Uang hasil kejahatan tersebut diduga digunakan tersangka untuk berbagai investasi pribadi, mulai dari pembangunan sport center, kafe, hingga mini zoo.

[adsense]

Polisi memastikan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut. "Tentu, jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko di Mapolda Sumut, Senin, mengutip Kompas.com.(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Batubara Safii SH yang diwakili oleh wakilketua II, Rodial dari Partai keadilan Sejahtera menerima audiensi Majelis Kedatukan Melayu Batubara, bertempat di aula pertemuan DPRD setempat, Selasa (21/04/2026)

Agenda utama audiensi adalah membahas rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi keberadaan Majelis Kedatukan Melayu Batubara.

[adsense]

Usulan tersebut dilandasi sejarah pembentukan Kabupaten Batubara yang berakar dari sembilan Kedatukan. Majelis ini disebut sebagai himpunan resmi dari kesembilan Kedatukan tersebut.

Ketua Majelis Kedatukan Melayu Batubara, Dato Setiawangsa II, menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan pelibatan Majelis dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan adat, budaya dan kepentingan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kurang dari 24 Jam, Polres Tebingtinggi Bekuk Pelaku Penikaman di Kabupaten Batubara

Dato Setiawangsa II menambahkan, para zuriat Datuk perlu bersatu dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

[adsense]

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar Kabupaten Batubara dapat berkembang lebih baik, menjadi rujukan bagi daerah lain, serta menjamin kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batubara, Rodial, menyambut positif kehadiran para zuriat di gedung dewan. Ia menilai musyawarah antara legislatif dan lembaga adat perlu rutin dilakukan. "Kami senang dengan kehadiran para zuriat. Kami memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas, sehingga kami berharap Majelis ini dapat menjadi perpanjangan tangan kepada masyarakat,"ucapnya

[adsense]

Sekretaris Majelis Muhammad Rozali, menegaskan kesiapan lembaga adat tersebut untuk bermitra dengan pemerintah daerah. "Kami Majelis Kedatukan Melayu Batubara siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Batubara," ujarnya

Turut hadir Wakil Sekretaris Raisha Ramadhan, Ketua Laskar Zuriat Muhammad Yusuf, Datuk Lima Puluh Wan Elfin, Datuk Bogak Datuk Zulham, Kabid Hukum Majelis Muhammad Zein, serta pengurus lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH audiensi dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Idha Widi Arsanti, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

[adsense]

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Penyuluhan, Eko Nugroho Dharmo Putro, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Van Basten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas, Tukka Siahaan, Rektor IT Del yang mengikuti secara daring, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPPSDMP.

Audiensi ini fokus membahas pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Humbahas sebagai langkah strategis terhadap dukungan program nasional swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Sidak ke Puskesmas Matiti, Tekankan Pelayanan Prima

Selain itu, disoroti pula keterbatasan jumlah sumber daya manusia penyuluh pertanian di Kabupaten Humbahas. Ketersediaan tenaga penyuluh dinilai krusial untuk mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

Bupati Humbahas menyampaikan bahwa Pemkab Humbahas berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. "Kolaborasi dengan Kementan dan institusi pendidikan seperti IT Del menjadi kunci untuk menjawab tantangan SDM dan teknologi di lapangan," ujarnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kerja sama yang lebih kuat antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Humbahas, dan institusi pendidikan dalam memperkuat kapasitas SDM pertanian serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing di Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Pemkab Humbahas mengucapkan terimakasih dan memberikan cenderamata tanda kenang-kenangan kepada Kepala BPPSDMP dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI. (*)

[adsense]