[adsense]

Sebuah rumah di lingkungan Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, digerebek karena diduga dijadikan markas operasional judi online. Penggerebekan dilakukan pada Minggu (4/10/2026), berdasarkan laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di lokasi tersebut.

[adsense]

Personel Kodim 0505/Jakarta Timur mendatangi rumah itu dan menemukan puluhan komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan situs judi online. Sebanyak 11 orang, 6 laki-laki dan 5 perempuan diamankan sebagai operator. Petugas menyita 32 unit komputer, 14 ponsel, dan 9 KTP. Rumah kini dipasangi garis polisi dan aliran listrik dipadamkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Markas Judol di KPAD Cijantung Dibongkar TNI AD, 11 Operator Ditangkap

[adsense]

Penyelidikan semakin dalam setelah terungkap bahwa rumah tersebut adalah rumah dinas milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada pelaku. Video kejadian viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan kasus sedang didalami dan sejumlah orang, termasuk anggota TNI, telah diperiksa.

[adsense]

Melansir berbagai sumber, pada Jumat, 9 Oktober 2026, pihak TNI mengonfirmasi penahanan Letkol Infanteri Arman, Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1 Jakarta, di Pomdam Jaya. "TNI komitmen mendukung pemberantasan judol. Anggota TNI yang terlibat akan diberi sanksi dan tindakan tegas," ujar Kapuspen TNI.

[adsense]

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut peristiwa ini sangat memalukan. "Kita tidak akan melindungi perbuatan seperti itu. Kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," tegasnya di Mabesad.

[adsense]

Penyelidikan terus berjalan secara transparan. Kasus ini menjadi peringatan penting soal pemanfaatan aset negara sekaligus menegaskan peran krusial partisipasi masyarakat dalam memberantas judi online. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, tanpa pandang pangkat maupun kedudukan.(*)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah figur publik dan influencer disebut dalam laporan dugaan penipuan investasi emas dan perak yang melibatkan PT Divine Gold Jewelry. Nama mereka muncul karena diduga pernah bekerja sama mempromosikan produk perusahaan tersebut melalui media sosial.

Mengutip detikcom, Kuasa hukum korban, Bionda Johan Anggara, menyebut inisial JC, KL, dan NN sebagai figur publik yang promosinya diduga membuat masyarakat tertarik berinvestasi.

[adsense]

Menurut Bionda, sejauh ini terdapat 85 korban yang melaporkan dugaan penipuan tersebut dengan total kerugian mencapai Rp25 miliar.

Modus yang ditawarkan perusahaan berupa transaksi jual-beli emas dengan sistem pre-order (PO), disertai bonus besar dan janji pembelian kembali (buyback) dengan harga tinggi. Namun, pesanan emas maupun pencairan dana para korban disebut tidak kunjung terealisasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Labura yang Jadi Korban KM Virgo Transport 8 Dimakamkan di Marbau

Kuasa hukum korban lainnya, Zainul Arifin, mengatakan beberapa figur publik disebut telah mengakui menerima tawaran endorsement dan menyatakan kesediaan untuk kooperatif memberikan informasi kepada penyidik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar pabrik pembuatan vitamin anak palsu bermerek Apialys di Lampung. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang berinisial IKS sebagai tersangka.

Melansir detikcom, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan PT Lapi Laboratories selaku pemilik hak merek resmi yang menemukan peredaran produk ilegal di platform e-commerce.

[adsense]

Hasil penyidikan mengungkap, tersangka telah mengoperasikan pabrik gelap tersebut sejak 2021. Vitamin anak palsu itu dikemas menggunakan bahan baku madu hutan, kemudian dipasarkan secara masif ke seluruh Indonesia melalui e-commerce dan media sosial.

Produk tersebut dijual dengan harga sekitar Rp50 ribu per botol. Pelaku juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau para orang tua yang ingin membeli vitamin bagi anak mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Buronan Judol Internasional FP Ditangkap di Thailand, Transaksi Sindikat Capai Rp1 Triliun

Atas perbuatannya, tersangka IKS dijerat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[adsense]

Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.(*)

[adsense]

[adsense]

Perkembangan peradaban kontemporer saat ini diwarnai oleh perubahan drastis akibat gelombang disrupsi digital serta tingginya intensitas pemanfaatan jejaring sosial. Lingkungan sosial yang mulanya berdimensi fisik dan terbatas kini bergeser menjadi ranah virtual tanpa sekat wilayah maupun batasan waktu. Transformasi tersebut memunculkan suatu gejala sosial kontemporer yang lazim disebut sebagai trial by social media, yakni praktik penghakiman publik melalui platform digital. Gejala ini menempatkan masyarakat daring pada posisi ganda sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim di jagat maya, yang menjatuhkan vonis sosial kepada seseorang jauh sebelum palu hakim diketok di persidangan resmi. Keadaan ini memicu benturan fundamental antara doktrin negara hukum formil yang berpijak pada perlindungan proses hukum yang adil dengan sistem kerja algoritma digital yang mengutamakan kecepatan penyebaran, sensasi, dan polarisasi massa. Konstitusi negara kita secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh tata kelola kehidupan berbangsa wajib berpijak pada supremasi hukum yang berkeadilan serta pelindungan harkat kemanusiaan, alih-alih tunduk pada tekanan kelompok massa, pembentukan opini publik sesaat, atau dorongan mesin algoritma jaringan maya. Eksistensi norma hukum positif diuji ketangguhannya dalam mengatasi kejahatan siber masa kini, mulai dari pembunuhan karakter, persekusi virtual, hingga penghakiman massal secara daring.

​

[adsense]

Titik krusial permasalahan dari fenomena trial by social media bersumber pada pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang menjadi tonggak utama dalam sistem peradilan pidana universal. Sesuai dengan penegasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap individu yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak yang dihadapkan ke muka sidang wajib dipandang tidak memiliki kesalahan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tatkala media sosial mengambil alih fungsi peradilan, asas perlindungan tersebut runtuh seketika karena narasi yang disebarluaskan umumnya bersifat parsial, provokatif, sarat emosi, serta luput dari verifikasi yang objektif. Menurut Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa penegakan hukum di era digital sering kali mengalami distorsi serius akibat tekanan psikologis massa virtual yang mengabaikan prosedur hukum formal, sehingga membahayakan independensi lembaga peradilan. Argumen tersebut menegaskan bahwa daya cengkeram algoritma media sosial yang dirancang untuk mendongkrak popularitas konten mampu menggerakkan opini publik secara massal dalam tempo singkat. Mekanisme kerja platform digital memang mengutamakan tingkat interaksi pengguna, di mana muatan informasi yang memancing kemarahan, perdebatan, dan sensasi terbukti menyebar jauh lebih cepat ketimbang sajian data yang objektif dan berimbang. Akibatnya, esensi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh sistem hukum sering kali tereduksi oleh kepopuleran digital serta tekanan massa di dunia maya.

​

[adsense]

Baca Juga:

• Viral, Turis Indonesia Diduga Beri Makan Plastik ke Rusa di Nara Park Jepang

​

[adsense]

Penyusunan batasan penegakan hukum terhadap fenomena ini menuntut pemahaman komprehensif mengenai titik temu antara kebebasan menyatakan pendapat dan jaminan pelindungan privasi. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Pembatasan terhadap hak berekspresi secara eksplisit diperlukan demi menjaga kehormatan, hak, dan martabat orang lain. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2021), delik yang menyerang kehormatan seseorang di era digital harus disikapi secara proporsional agar instrumen hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkam kritik, namun di sisi lain tetap sanggup memberikan efek jera terhadap pelaku perundungan siber serta penghakiman massal. Pendapat tersebut menggarisbawahi urgensi keseimbangan proporsionalitas tatkala merumuskan kebijakan kriminalisasi tindak pidana siber. Negara berkewajiban melindungi hak warga untuk melancarkan kritik terhadap kebijakan publik maupun dugaan penyimpangan hukum, namun negara juga wajib hadir melindungi setiap individu dari ancaman pembunuhan karakter, fitnah terorganisir, dan persekusi virtual yang digerakkan oleh kelompok massa akibat narasi sesat di internet atau media sosial.

​

[adsense]

Rendahnya tingkat literasi digital di tengah masyarakat turut memperburuk meluasnya praktik trial by social media di tanah air. Sebagian besar warga pengguna internet belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari setiap ketukan jari tatkala membagikan, mengomentari, atau memproduksi konten yang belum teruji kebenarannya. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019) berpendapat bahwa kultur hukum masyarakat kita masih lekat dengan nuansa emosional komunal yang rentan tersulut oleh isu-isu sensasional, sehingga kerap mengesampingkan nalar berpikir rasional serta prinsip keadilan hukum. Defisiensi kultural semacam ini dimanfaatkan secara optimal oleh sistem algoritma platform digital untuk mengubah ruang interaksi menjadi ajang pertarungan opini tanpa saringan etika yang memadai. Tatkala hukum harus berhadapan langsung dengan algoritma, yang terjadi adalah pertentangan antara rasionalitas hukum yang sistematis dan kecepatan emosi massa yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Penyelesaian masalah ini tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan langkah komprehensif yang mencakup pembaruan regulasi, peningkatan integritas aparat, serta masifnya edukasi literasi digital bagi seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus penghakiman keliru di ruang siber.

​

[adsense]

Kendala terbesar dalam mengimplementasikan regulasi hukum terhadap gejala trial by social media adalah karakteristik dunia digital yang lintas batas serta maraknya anonimitas pelaku. Tindakan penghakiman massal di platform daring sering kali dimotori oleh akun-akun tanpa identitas jelas ataupun pendengung bayaran yang menyulitkan proses pelacakan identitas asli mereka. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum guna menerapkan asas pertanggungjawaban pidana secara akurat. Berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana, setiap tindak pidana wajib dibuktikan unsur kesalahan serta pelakunya secara pasti agar asas legalitas dapat ditegakkan secara utuh. Andi Hamzah (2017) mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana kontemporer di era teknologi informasi menuntut ketersediaan sarana penyelidikan berbasis digital forensik yang handal serta perluasan wawasan aparat terhadap modus operandi kejahatan siber yang kian rumit di balik kendali algoritma. Pemanfaatan perangkat hukum seperti Undang-Undang ITE dan KUHP baru harus diselaraskan dengan kapasitas penegak hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi, demi menjamin tegaknya keadilan tanpa mengabaikan hak prosedural pihak yang bersangkutan maupun korban.

​

[adsense]

Pewujudan keadilan dalam menanggulangi fenomena trial by social media menuntut adanya tanggung jawab moral dan operasional dari perusahaan penyedia platform digital dalam mengelola moderasi konten secara bijak. Selama ini, algoritma media sosial cenderung dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai terhadap risiko sosial yang ditimbulkannya, demi memburu keuntungan bisnis dari tingginya lalu lintas kunjungan dan iklan. Kebijakan hukum nasional perlu memperluas jangkauan pertanggungjawaban terhadap korporasi pengelola platform digital, baik melalui aturan tata kelola konten yang ketat maupun penerapan sanksi administratif hingga perdata apabila terbukti membiarkan maraknya disinformasi serta persekusi massal di ruang kendali mereka. Kebijakan ini selaras dengan gagasan kedaulatan digital di mana negara memegang kewenangan mutlak dalam melindungi keselamatan warga serta supremasi hukum di ranah siber dari dampak buruk eksploitasi algoritma.

​

[adsense]

Upaya menyelaraskan penegakan hukum formil dengan etika bermedia digital merupakan kebutuhan mendesak guna membentengi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan negara. Lembaga penegak hukum wajib hadir secara independen dan kredibel dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti sah di pengadilan, alih-alih mengikuti arus tekanan massa di ruang linimasa. Apabila hukum kehilangan independensinya dan tunduk pada algoritma serta desakan publik, maka runtuhlah pilar negara hukum yang demokratis dan beradab. Kedudukan Rule of Law harus dikembalikan pada posisi puncaknya sebagai pedoman utama penyelesaian segala sengketa masyarakat, guna meredam dominasi Rule of Algorithm yang mengabaikan nilai etika dan keadilan substantif. Jaminan atas pelindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara dapat terus terpelihara di tengah gelombang transformasi digital yang berjalan tanpa henti. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA)

[adsense]

[adsense]

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,6 yang mengguncang Panama berdampak luas. Dilaporkan sejumlah rumah rusak, aliran listrik terputus hingga penerbangan disetop sementara.

Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka ringan, sementara laporan awal belum mencatat adanya korban jiwa.

[adsense]

Pusat gempa berada dekat dengan komunitas pedesaan La Pitaloza di wilayah berpenduduk di Herrera, dekat garis pantai Pasifik. Guncangan juga dirasakan hingga ke San Jose, ibu kota negara tetangga Kosta Rika.

Dilansir Reuters, Sabtu (10/10/2026), data pemutakhiran mendeteksi gempa ini terjadi pada kedalaman 12,6 km (7,8 mil). Nestor Luque, direktur institut ilmu kebumian (geosciences institute) Panama, mengatakan gempa tersebut dipicu oleh Sistem Sesar Azuero Sona yang telah lama mengalami penumpukan tekanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Warga di Siantar Timur Ludes Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta

Rangkaian guncangan ini meningkatkan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan kerusakan lanjutan.

[adsense]

Di Panama City, Luque menghitung getaran berlangsung selama 40 detik, meskipun wilayah lain mungkin merasakan guncangan yang lebih lama.

Kemacetan lalu lintas melanda Panama City karena banyak perkantoran memulangkan karyawannya lebih awal. Mereka khawatir akan kondisi atau potensi kerusakan struktur bangunan, sementara layanan Metro dihentikan.

[adsense]

Para siswa memadati jalan-jalan di pusat kota Panama karena sekolah-sekolah di seluruh kota dipulangkan lebih awal. Kegiatan belajar-mengajar dihentikan di tingkat nasional.

Warga tampak panik saat gempa mengguncang. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan saat warga berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri.

[adsense]

Presiden Panama Jose Raul Mulino melalui unggahan di platform X mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

Jose Raul Mulino memerintahkan pengerahan personel, sumber daya, dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa

[adsense]

Di Penonome, sebuah kota yang terletak di pertengahan antara pusat gempa dan Panama City, memperlihatkan sebuah gereja yang rusak dan bangunan di sekitarnya yang roboh.

Kepala Panama's National Civil Protection System (SINAPROC), Omar Smith mengatakan, dampak gempa juga dilaporkan di Chitre, ibu kota Herrera, serta di sepanjang pesisir provinsi Los Santos.

[adsense]

Sementara itu, Bandara Internasional Panama City yang menjadi pusat penerbangan utama kawasan tersebut sempat ditutup sementara.

Otoritas Penerbangan Sipil mengalihkan sejumlah penerbangan ke bandara lain sebagai langkah pencegahan.

[adsense]

Di sisi lain, Otoritas Terusan Panama memastikan bahwa pelayaran di kanal yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik tersebut tidak terganggu dan tetap beroperasi seperti biasa.

Gempa kuat semacam ini bukan hal umum di Panama. Negara di Amerika Tengah ini jarang mengalami gempa berskala besar dibandingkan negara-negara tetangganya.

[adsense]

Gempa besar terakhir yang menimbulkan kerusakan luas di Panama terjadi pada 1991. Gempa bermagnitudo 7,4 yang berpusat di wilayah dekat perbatasan Kosta Rika itu menewaskan 23 orang, melukai 559 orang, dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal di kawasan Bocas del Toro. (*)

[adsense]

[adsense]

Aturan pemulangan migran Uni Eropa yang mendapat 418 suara mendukung dan 218 menolak bukan keputusan untuk langsung mendeportasi semua migran tanpa izin. Aturan itu menetapkan prosedur pemulangan bagi warga negara non-Uni Eropa yang tidak memiliki hak tinggal, termasuk kewajiban bekerja sama dan langkah lanjutan jika keputusan pemulangan tidak dipatuhi.

Sebanyak 30 anggota Parlemen Eropa abstain dalam pemungutan suara pada 17 Juni 2026. Hasil tersebut merupakan persetujuan Parlemen atas naskah aturan. Dewan Uni Eropa kemudian memberikan persetujuan akhirnya pada 1 Oktober, sementara naskah ditetapkan pada 7 Oktober 2026.

[adsense]

Perunding Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa sebelumnya mencapai kesepakatan sementara pada 1 Juni 2026. Aturan itu membentuk kerangka bersama untuk menangani pemulangan orang yang tidak memiliki hak tinggal di negara anggota Uni Eropa.

Naskah aturan membuka kemungkinan pembentukan pusat pemulangan di negara di luar Uni Eropa. Pembentukannya memerlukan perjanjian atau pengaturan dengan negara tujuan serta harus menghormati standar hak asasi manusia dan prinsip larangan mengembalikan seseorang ke tempat ia berisiko menghadapi bahaya serius. Anak di bawah umur tanpa pendamping dikecualikan dari pengaturan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gagalkan Pengiriman CPMI Ilegal ke Malaysia

Dengan demikian, angka 418 berbanding 218 menunjukkan dukungan Parlemen Eropa terhadap kerangka aturan pemulangan, bukan perintah untuk mendeportasi semua migran secara serentak. Pemulangan tetap mengikuti prosedur dan keputusan yang berlaku bagi setiap kasus. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 menghadirkan paket prabayar IM3 Istimewa di Medan dengan beragam manfaat digital, mulai dari akses layanan streaming, aplikasi kreativitas, prioritas jaringan hingga kuota roaming ke tujuh negara.

Paket ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat yang semakin beragam.

[adsense]

EVP Head of Circle Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, mengatakan di Medan, Jumat (9/10/2026), IM3 Istimewa merupakan upaya perusahaan menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Salah satu pilihan yang ditawarkan yakni paket 80 GB seharga Rp125.000 dengan masa aktif 30 hari dan fasilitas rollover kuota hingga 12 bulan.

[adsense]

Paket ini juga mencakup akses Vidio, Viu, WeTV dan iQIYI, Adobe Express Premium hingga enam bulan, serta kuota roaming hingga 7 GB di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Makau dan Taiwan.

Menurut Agus, kebutuhan pelanggan tidak hanya sebatas besaran kuota internet, tetapi juga fleksibilitas dan manfaat tambahan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

[adsense]

IM3 Istimewa tersedia dalam pilihan 50 GB seharga Rp100.000, 80 GB Rp125.000, 120 GB Rp150.000 dan 150 GB

Layanan ini dapat dibeli melalui aplikasi myIM3, WhatsApp resmi IM3, UMB *888#, outlet IM3, minimarket dan e-commerce.

[adsense]

Kehadiran paket ini turut didukung jaringan Indosat 5G untuk menunjang berbagai aktivitas digital pelanggan.(*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, mengalami muntah-muntah setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (9/10/2026). Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah itu dihentikan sementara. Penyebab kejadian masih diselidiki.

Menu MBG yang dibagikan hari itu terdiri dari nasi putih, telur semur, susu, tumis kacang panjang dan terong hijau, serta buah salak. Pemerintah Kota Medan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sedang memeriksa kemungkinan kaitan antara makanan tersebut dengan gejala yang dialami para siswa.

[adsense]

Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto mengatakan pihaknya sedang mengobservasi menu yang dibagikan. Ia menyebut salah satu menu yang disajikan adalah telur dan memastikan SPPG pemasok telah ditutup sementara.

Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin F. Razi bersama jajaran dinas terkait mendatangi RS Imelda untuk melihat kondisi para siswa. Mereka dibawa ke rumah sakit setelah mengalami muntah dan kini menjalani observasi medis.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Marelan

Siti Nurzanah (33), salah satu wali murid, mengatakan ia mendengar dugaan bahwa susu dalam paket MBG menggumpal. Namun, dugaan tersebut belum dipastikan sebagai penyebab para siswa sakit.

[adsense]

Siti mengetahui kejadian itu sekitar pukul 10.05 WIB saat mengantar anak keduanya ke sekolah. Ia melihat guru-guru panik dan beberapa siswa muntah. Belakangan, ia mengetahui anak sulungnya juga dibawa ke rumah sakit.

Menurut Siti, anaknya sempat berulang kali mual dan mengeluh sakit perut, tetapi kondisinya berangsur membaik. Anak tersebut sempat meminum susu yang dibagikan.

[adsense]

"Saya dengar susunya bermasalah dan, menurut cerita yang saya terima, 'menggumpal seperti santan', meski tidak tahu apakah susu itu basi," kata Siti.

Ia berharap penyediaan makanan MBG dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan hasil uji laboratorium dapat menjelaskan penyebab kejadian tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta manajemen Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala melengkapi persyaratan perizinan dan memperbaiki fasilitas yang belum sesuai standar sebelum rumah sakit beroperasi.

Permintaan itu disampaikan saat Mahyaruddin meninjau rumah sakit di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Jumat (9/10/2026). Dalam peninjauan tersebut diketahui RS Abdul Jalil Meliala belum mengantongi izin operasional.

[adsense]

Didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Mahyaruddin diterima perwakilan pemilik sekaligus manajemen rumah sakit, dr M Andyputra Meliala SpOG. Wali Kota memeriksa bangunan, ruang pelayanan, fasilitas medis, serta sarana pendukung.

Fasilitas yang ditinjau antara lain ruang farmasi, ruang bersalin (VK), ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, peralatan medis, dan ruang rawat inap di lantai dua dan tiga. Berdasarkan data manajemen, rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 103 tempat tidur, termasuk lima kamar rawat inap VIP.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Bunga Tanjung

"Peninjauan ini dalam rangka membantu agar pembangunan rumah sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya, mulai dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga persyaratan lainnya melalui sistem Online Single Submission (OSS)," kata Mahyaruddin.

[adsense]

Ia menyebut beberapa detail fasilitas, seperti arah bukaan pintu kamar mandi, perlu disesuaikan dengan standar. Penataan area parkir serta jalur masuk dan keluar kendaraan juga menjadi perhatian untuk mencegah persoalan lalu lintas.

Berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan rumah sakit telah diterbitkan. Namun, manajemen masih harus menyelesaikan persyaratan perizinan lainnya sebelum memperoleh izin operasional dan menjalankan pelayanan kesehatan.

[adsense]

Mahyaruddin meminta manajemen berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan BPKPD, Dinas Perhubungan, camat, dan lurah. Ia juga mengingatkan manajemen menyelesaikan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memperhatikan dukungan masyarakat sekitar.

Sebelum meninggalkan lokasi, Wali Kota kembali meminta seluruh kekurangan segera ditindaklanjuti, termasuk penataan parkir dan akses kendaraan bersama Dinas Perhubungan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara mengamankan tiga pria dalam Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Dusun II, Gang Yaman I/Firaun, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Jumat (9/10/2026).

Ketiganya berinisial MP (33), ASS (35), dan KA (32). Mereka diduga terlibat tindak pidana narkotika dan diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Dalam operasi yang dilakukan Satresnarkoba bersama personel gabungan itu, petugas menyita sabu dengan berat total 11,41 gram. Barang bukti tersebut terdiri dari satu plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,40 gram dan 10 plastik klip sedang berisi 11,01 gram sabu.

Petugas juga mengamankan plastik klip kosong, bong, kaca pirek, uang tunai Rp1.280.000, dua buku tabungan, tiga timbangan, tiga bungkus plastik, serta delapan pipet skop.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Gelar Strong Point Pagi, Lancarkan Arus Lalu Lintas dan Jaga Keselamatan Pelajar

Polres Batubara menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Masyarakat diimbau memberikan informasi apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungannya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 59 rumah ibadah di Tapanuli Tengah (Tapteng) yang terdampak banjir ekologi pada 2025 menerima bantuan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. Masing-masing rumah ibadah mendapat Rp16 juta, dengan total bantuan mencapai Rp944 juta.

Bantuan diserahkan Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi di Gedung Serbaguna Pandan, Kamis (8/10/2026). Keterangan tersebut disampaikan dalam rilis yang diterima, Jumat (9/10/2026).

[adsense]

Mahmud mengatakan pemerintah memahami peran strategis rumah ibadah sebagai pilar pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah juga menjadi tempat warga menemukan kedamaian, saling menguatkan, dan merawat toleransi.

"Dampak dari bencana tersebut tidak hanya menyentuh sektor permukiman dan perekonomian warga, tetapi juga merusak sejumlah sarana peribadatan yang menjadi pusat kegiatan spiritual masyarakat," ujar Mahmud.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakan Kemenag Tapteng Pimpin Salat Jumat Bersama Warga Binaan Lapas Barus

Ia mengatakan sejumlah rumah ibadah juga difungsikan sebagai tempat evakuasi saat keadaan darurat.

"Hal ini membuktikan bahwa rumah ibadah memiliki fungsi sosial yang luas di tengah masyarakat," katanya.

[adsense]

[adsense]

Mahmud menyebut Pemkab Tapteng telah memetakan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebanyak 10 rumah ibadah terdampak bencana akan dibangun dari total 26 unit yang direncanakan.

Pada 2027, Pemkab Tapteng berencana melanjutkan program rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi untuk 77 rumah ibadah lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Tukka Geger, Bayi Perempuan Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan

[adsense]

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Dr H Awaluddin Habibi Siregar, memimpin Salat Jumat bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan jajaran Lapas Kelas III Barus yang beragama Islam, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan itu berlangsung saat Awaluddin berkunjung ke Lapas Kelas III Barus. Kalapas Barus Tarmizi mengatakan, kehadiran jajaran Kemenag Tapteng menjadi dukungan bagi pembinaan keagamaan warga binaan selama menjalani masa pidana.

[adsense]

"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan kerohanian bagi WBP, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk di lingkungan Lapas," kata Tarmizi.

Ia berharap warga binaan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Tukka Geger, Bayi Perempuan Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan

"Lapas Barus terus berupaya memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada WBP, tidak hanya melalui program pembinaan kemandirian, tetapi juga pembinaan kepribadian dan spiritual," ujarnya.

[adsense]

Lapas Barus menyatakan akan terus membangun lingkungan pemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta pembinaan yang humanis, terarah, dan berkelanjutan. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Penanganan Bencana Alam di Lapangan Sri Mersing, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Jumat (9/10/2026).

Dalam amanatnya, Ambarita mengatakan apel tersebut merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Potensi bencana itu dapat terjadi sewaktu-waktu di Kota Tebingtinggi dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

[adsense]

Ia meminta personel menjaga kesiapan fisik dan mental, menjunjung profesionalisme, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan cuaca dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan bertanggung jawab. Keselamatan personel, katanya, harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Bencana, Kapolres Tebingtinggi : Siapkan Fisik

Ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai upaya mengurangi risiko banjir.

[adsense]

Ambarita berharap apel kesiapsiagaan itu memperkuat koordinasi Polres Tebingtinggi, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

"Dengan kesiapan personel dan sarana prasarana (Sarpras), penanganan bencana di daerah ini pasti bisa dilakukan secara cepat dan tepat guna meminimalisir dampak, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya.

[adsense]

Apel tersebut dihadiri Wakapolres Tebingtinggi Kompol M. Haris Sihite, personel Yon B Sat Brimob Polda Sumut, Subdenpom Tebingtinggi, Kodim 0204/DS, organisasi perangkat daerah (OPD), serta personel Polres Tebingtinggi lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dipertanyakan warga. Selain mengeluhkan Pj kepala desa yang dinilai kerap tidak berada di kantor, warga juga meminta kejelasan mengenai dugaan rangkap jabatan yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.

Jurnalis harianSIB.com yang mendatangi Kantor Desa Seibamban, Jumat (9/10/2026), tidak menemukan Pj kepala desa di tempat. Sejumlah perangkat desa yang sedang piket menyebut Pj kepala desa belum datang dari Kantor Camat Sei Bamban.

[adsense]

Warga khawatir keadaan itu menghambat pelayanan administrasi. Mereka berharap kepala desa atau pejabat yang ditunjuk hadir dan memberikan pelayanan secara maksimal.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Sergai mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif 2024 dan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Di Kecamatan Seibamban, kepala desa yang mengikuti kontestasi berasal dari Desa Seibamban dan Desa Seibuluh. Pemkab Sergai kemudian menunjuk penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tebingtinggi Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sergai melalui Kabid Pembinaan Desa, Ade, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

"Terima kasih informasinya. Nanti akan kita panggil Pj Kades Seibamban. Pj kepala desa tidak bisa merangkap jabatan dan tidak boleh menerima siltap (penghasilan tetap) dua kali," ujar Ade.

[adsense]

[adsense]

Menurut Ade, Dinas PMD menjalankan fungsi pembinaan, termasuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa maupun persoalan pelayanan kepada masyarakat. Pemeriksaan penggunaan dana desa, kata dia, merupakan kewenangan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sesuai kewenangannya.

Ade juga mengingatkan pemerintah desa agar menerapkan prinsip transparansi, antara lain dengan memasang papan informasi publik di kantor desa supaya masyarakat mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama masa jabatan Pj kepala desa.

[adsense]

Kepala Inspektorat Kabupaten Serdangbedagai, Johan Sinaga, mengaku belum mengetahui identitas Pj Kepala Desa Seibamban maupun asal instansinya.

"Saya belum tahu siapa Pj Kades Seibamban dan dari ASN mana. Nanti kita tanyakan kepada anggota yang melakukan pengawasan ke sana. Kalau benar tidak transparan, akan kita tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Johan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Kesiapan Penanganan Bencana, Kapolres Tebingtinggi : Siapkan Fisik

Warga berharap Pemkab Serdangbedagai segera memberikan kejelasan mengenai status dan masa jabatan Pj Kepala Desa Seibamban agar pemerintahan desa dan pelayanan publik tetap berjalan baik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemkab Deliserdang memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak sepanjang 18,4 kilometer di Kecamatan Percut Seituan. Perbaikan itu ditujukan untuk memperlancar mobilitas warga, memangkas waktu tempuh, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian.

Ruas yang diperbaiki meliputi Jalan Pasar X di Desa Saentis sepanjang 5,1 kilometer, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026. Jalan Sopoyono Barat, Dusun XVIII, Desa Saentis sepanjang 3,2 kilometer, dibiayai APBD Tahun 2026.

[adsense]

Selanjutnya, Jalan Paluh Gelombang atau Jalan Industri di Desa Tanjung Selamat sepanjang 2,5 kilometer juga bersumber dari APBD Tahun 2026. Jalan Percut (Cinta Damai) di Desa Sei Tuan sepanjang 7,6 kilometer disebut didanai melalui APBN (DAU) Tahun 2026.

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengatakan pembangunan jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat peresmian jalan, Jumat (9/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 600 KK di Humbahas Terima Bantuan Bedah Rumah Rp20 Juta per Keluarga

Pemkab Deliserdang juga akan memasang plang hijau pada seluruh ruas jalan berstatus jalan kabupaten. Plang itu akan memuat informasi mengenai status jalan dan sumber anggaran pembangunannya, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer.

[adsense]

"Inilah pola baru yang ditetapkan. Dengan plang hijau ini, masyarakat dapat mengetahui status jalan kabupaten dan sumber pembiayaan yang digunakan dalam pembangunannya," tambahnya.

Seorang warga mengapresiasi perbaikan tersebut karena perjalanan menuju Pakam dan kantor camat di Saentis kini lebih lancar.

[adsense]

"Terima kasih Pak, kami lebih cepat ke Pakam dan juga menuju kantor camat di Saentis juga sudah mulus jalannya. Dulu hancur kali jalannya dan malas lewat sini," ucap warga tersebut.

Jalan Pasir Putih di Desa Pematang Lalang, yang disebut rusak selama 10 tahun, juga telah diperbaiki. Tokoh masyarakat setempat, Anjur Silitonga, mengatakan pengaspalan jalan dan pembangunan irigasi mendukung aktivitas pertanian. Sekitar 98 persen warga Desa Pematang Lalang berprofesi sebagai petani padi.

[adsense]

"Pertanian kami hasilnya meningkat pak. Semoga dengan perbaikan irigasi yang sedang dilakukan BBWS semakin membuat petani tersenyum," ujarnya. Anjur juga memohon perbaikan pintu klep irigasi. (**)

[adsense]

[adsense]

Lima rumah semi permanen terbakar di Desa Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Jumat (9/10/2026) pagi. Satu pintu rumah lainnya dirusak untuk mencegah api meluas.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Laubaleng bergerak ke lokasi. Pemadaman juga dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Yon TP 904/GM dan Brigif 37/HS.

[adsense]

Menurut keterangan warga, kebakaran bermula ketika asap mengepul dari rumah milik Ngedeng Peranginangin yang disewa M. Nasib untuk usaha warung mi.

"Asap mengepul dari dalam bagian depan usaha Warung Imut. Melihat kejadian itu, warga sekitar berteriak dan minta tolong," ujar Budi Ginting, warga setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Jasa Guru Patimpus Pelawi, Medan Gelar Kerja Tahun Merdang Merdem

Lima rumah yang terbakar masing-masing milik Budi Ginting (76), Dasman Ginting (54), M. Nasib (54) sebanyak dua pintu, serta Ngedeng Peranginangin (60). Satu rumah milik Rasita Ginting (58) dirusak.

[adsense]

"Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian materil diperkirakan lebih kurang Rp500 juta. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik," ujar Kapolsek Lau Baleng.(**)

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu terus mengembangkan budidaya tanaman hidroponik LAPANBA sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan.

Melalui kegiatan ini, warga binaan dibekali keterampilan pertanian modern yang diharapkan menjadi modal untuk membangun kehidupan lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

[adsense]

Program hidroponik yang dikembangkan, Jumat (9/10/2026), tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif dan produktif selama menjalani masa pidana.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan terlibat langsung dalam proses penanaman hingga perawatan tanaman. Selain mempelajari teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, mereka juga dilatih untuk menerapkan kedisiplinan, ketekunan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan.

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo mengatakan pembinaan kemandirian perlu terus dikembangkan melalui kegiatan yang memberikan keterampilan praktis dan manfaat bagi masa depan warga binaan.

"Melalui hidroponik LAPANBA, kami ingin mendorong warga binaan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif serta produktif. Harapannya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi mereka untuk hidup mandiri dan membuka peluang usaha ketika kembali ke tengah masyarakat," ujar Tribowo.

[adsense]

Menurutnya, keterampilan di bidang pertanian modern dapat menjadi salah satu peluang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.

Karena itu, Lapas Kelas IIA Pancurbatu berkomitmen untuk terus mengoptimalkan program pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian warga binaan.

[adsense]

Melalui budidaya hidroponik LAPANBA, warga binaan diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu membangun kebiasaan positif dan menumbuhkan semangat untuk menjadi pribadi yang mandiri serta produktif saat kembali ke tengah masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Anak disabilitas, down syndrome (kelainan genetik), tunagrahita dan orang bertalenta khusus (OBK) Sumut akan mengikuti Pekan Special Olympics Nasional (PESONAS) II, 14 - 18 Oktober 2026 di Kupang, NTT (Nusa Tenggara Timur).

Demikian dikatakan Ketua SOlna (Special Olympics Nasional) Sumut/mantan Kacabdis Pendidikan Wilayah VI (Pematangsiantar dan Simalungun) August Sinaga SPd SST MAP kepada wartawan di Medan, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Menurut August, pihaknya memohon dukungan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemko) se - Sumut, dunia usaha, organisasi masyarakat serta seluruh masyarakat Sumut bagi kontingen Sumut yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Disebutkan, PESONAS II merupakan momentum penting bagi para atlet disabilitas intelektual termasuk anak - anak dengan down syndrome dan tunagrahita serta Orang Bertalenta Khusus (OBK) untuk menunjukkan kemampuan, semangat dan prestasi mereka di tingkat nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, Puluhan Rumah Rusak Berat

"Kami berharap doa dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan seluruh masyarakat Sumut kepada kontingen Sumut secara khusus kepada para atlet yang akan bertanding di PESONAS II NTT 2026," harapnya.

[adsense]

Katanya, keikutsertaan dalam PESONAS II kali ini bukan hanya tentang meraih medali dan prestasi olahraga, tetapi jauh lebih penting adalah memberikan ruang, kesempatan, penghargaan dan keberpihakan kepada anak-anak disabilitas intelektual untuk berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki.

Lebih lanjut ditegaskan, anak anak - anak kita yang istimewa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan kesempatan berprestasi.

[adsense]

Mereka harus diberikan ruang dan waktu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu berprestasi, bukan hanya di bidang olahraga, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan lainnya.

Dengan pembinaan yang tepat, berkelanjutan dan sesuai dengan fase perkembangan serta bakat masing - masing, para atlet disabilitas intelektual memiliki peluang untuk meraih prestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

[adsense]

SOIna Sumut mendorong adanya kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, organisasi olahraga, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembinaan yang inklusif.

"Keberpihakan kepada anak-anak disabilitas bukanlah bentuk belas kasihan. Ini adalah bentuk pemenuhan hak dan penghargaan terhadap potensi setiap manusia. Mereka tidak membutuhkan rasa kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan, pendampingan, fasilitas, pendidikan, pelatihan yang bermutu serta kepercayaan bahwa mereka mampu," tegasnya.

[adsense]

Diharapkan semangat inklusi tersebut tidak berhenti pada momentum PESONAS II, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan di Sumut.

Melalui olahraga, para atlet tidak hanya belajari tentang kemenangan dan kompetisi, tetapi juga tentang disiplin, keberanian, persahabatan, kemandirian, kerja sama, sportivitas dan kepercayaan diri. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi Wisuda Prajurit Taruna Akademi TNI dan Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian Tahun Pendidikan 2026 di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer, Magelang, Kamis (8/10/2026).

Di antara 1.944 Taruna TNI dan Polri yang resmi menyandang status sebagai Prajurit Taruna dan Bhayangkara Taruna, terdapat sosok Bertram DT Sianipar, putra kedua dari tiga bersaudara pasangan AKBP Firman VWA Sianipar SH MH dan dr Evaline Meliasary br Bukit MKes, yang kini resmi memulai perjalanan panjangnya menuju cita-cita menjadi perwira Polri.

[adsense]

Momen bersejarah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Setelah melewati Pendidikan Dasar Keprajuritan Integratif selama dua bulan, Bertram bersama ratusan Taruna lainnya kini bersiap melanjutkan pendidikan untuk mengasah kemampuan, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan sebagai calon perwira masa depan.

Bagi keluarga, keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian dalam pendidikan, melainkan juga jawaban atas doa, harapan, dan perjuangan yang menyertai langkah Bertram hingga resmi menjadi Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

[adsense]

Sang ibu, dr Evaline Meliasary br Bukit MKes, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian putranya. Ia berharap Bertram senantiasa mendapat penyertaan Tuhan Yesus selama menjalani pendidikan hingga kelak berhasil menjadi perwira Polri yang mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Kami bangga anak kami telah resmi masuk pendidikan di Taruna Akpol. Kami bawa dalam doa anak kami Bertram Sianipar dan anak-anak lain mengikuti pendidikan ke depannya menjadi pemimpin di TNI dan Polri," ungkap Evaline.

[adsense]

Ia berharap Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah Bertram, memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, serta kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan selama menjalani pendidikan.

Lebih dari itu, Evaline berharap putranya kelak tidak hanya berhasil meraih pangkat dan jabatan, tetapi juga tumbuh menjadi perwira Polri yang rendah hati, berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu menjadi teladan dalam menjalankan tugas.

[adsense]

"Kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan pendidikannya agar lancar, kuat, sehat, dan berhasil menjadi perwira Polri yang memuliakan nama Tuhan Yesus kelak dalam tugasnya," harapnya.

Seperti diketahui, Wisuda yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rudi Darmoko tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan calon perwira TNI dan Polri.

[adsense]

Dari total 1.944 Taruna yang diwisuda, sebanyak 1.595 merupakan Taruna TNI dan 349 Taruna Polri. Rinciannya, Akademi Militer (Akmil) sebanyak 913 Taruna, Akademi Angkatan Laut (AAL) 413 Taruna, Akademi Angkatan Udara (AAU) 269 Taruna, serta Akpol 349 Taruna yang terdiri atas 319 Taruna dan 30 Taruni.

Prosesi diawali dengan penyambutan dan pemeriksaan pasukan, dilanjutkan pengukuhan status dari Calon Prajurit Taruna menjadi Prajurit Taruna TNI dan Bhayangkara Taruna Akpol.

[adsense]

Suasana semakin khidmat saat dilakukan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan Taruna terbaik dari masing-masing matra dan Akpol, serta pengambilan sumpah sebagai bentuk komitmen untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan bahwa perkembangan lingkungan strategis menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap bangsa tidak hanya berupa konflik bersenjata, tetapi juga serangan siber, disinformasi, kejahatan lintas negara, hingga bencana.

[adsense]

Karena itu, para calon perwira dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki wawasan luas, serta mampu bekerja secara cepat dan terpadu dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Panglima TNI berpesan agar seluruh Taruna melanjutkan pendidikan dengan semangat, disiplin, dan penuh tanggung jawab sebagai bekal untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

[adsense]

Bagi Bertram Sianipar, wisuda ini menjadi awal dari perjalanan yang masih panjang. Doa dan harapan keluarga kini menyertai langkahnya untuk terus berjuang, menuntaskan pendidikan, dan kelak menjadi perwira Polri yang profesional, berintegritas, serta mampu melayani dan melindungi masyarakat.

Sebuah kebanggaan bagi keluarga, sekaligus amanah besar yang menanti untuk diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada bangsa dan negara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang pria bersenjata tajam, diduga akan digunakan dalam aksi tawuran di Jalan Kebun Sayur, Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Jumat dini hari (9/10/2026) sekira pukul 04.45 WIB.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Samapta AKP Rudi, mengatakan, patroli rutin pada jam rawan merupakan upaya nyata kepolisian untuk mencegah tawuran dan menjaga keamanan masyarakat.

[adsense]

"Personel kami terus hadir di lapangan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Ketika menemukan situasi yang berpotensi memicu tawuran, anggota langsung bertindak sehingga senjata tajam dapat diamankan dan potensi gangguan keamanan bisa dicegah," ujar Kasat Samapta Polres Pelabuhan Belawan.

Disebutkan, penangkapan ptia bersenjata tajam di kawasan Jalan Kebun Sayur tersebut, berawal ketika Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan, melakukan patroli rutin, dan melihat sejumlah pria mengendarai sepeda motor, dicurigai membawa senjata tajam.

[adsense]

Selanjutnya, sejumlah personel Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan, melakukan pengejaran, dan meringkus seorang pria membawa senjata tajam.

Guna pengusutan lanjut, pria tersebut telah diserahkan kepada puhak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]