[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada periode 29 Juni hingga 6 Juli 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada sore hingga malam hari.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I Martha Rosefina Manurung menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin di Samudera Hindia barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Sumut.

Selain itu, kondisi atmosfer yang labil turut mendukung proses konvektif dan pembentukan awan hujan. "Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sumut mencatat curah hujan dengan kategori lebat hingga sangat lebat," ujarnya, Senin (29/6/2026).

[adsense]

BMKG mencatat pada 24 Juni 2026, Pos Hujan Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan merekam curah hujan 95 milimeter dan AWS Jawa Maraja Bah Jambi di Kabupaten Simalungun sebesar 56,6 milimeter.

Pada 25 Juni, Pos Hujan Sidamanik mencatat 68 milimeter dan ARG Raya di Kabupaten Simalungun 62,6 milimeter. Selanjutnya, pada 26 Juni, Pos Hujan Turangi Lama di Kabupaten Langkat serta Pos Hujan Binjai Utara di Kota Binjai masing-masing mencatat curah hujan 80 milimeter.

[adsense]

Sementara pada 28 Juni, Pos Hujan Onan Runggu di Kabupaten Samosir mencatat curah hujan tertinggi mencapai 183 milimeter dan ARG Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 64,6 milimeter.

Menurut BMKG, aktifnya gelombang atmosfer dan adanya belokan angin (shearline) turut mendukung proses pengangkatan massa udara yang memicu pembentukan awan hujan.

[adsense]

Suhu permukaan laut di Selat Malaka dan perairan barat Sumut yang masih relatif hangat juga berkontribusi memperkuat pertumbuhan awan konvektif.

Di sisi lain, Monsun Australia yang masih aktif membawa massa udara lebih kering ke Sumut. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara yang terasa lebih panas.

[adsense]

Pemanasan pada siang hari kemudian berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif yang menghasilkan hujan disertai angin kencang secara lokal pada sore hingga malam hari.

BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan.

[adsense]

Kemudian, Samosir, Toba, Simalungun, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Pemerintah daerah juga diminta terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik aset Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe yang masih berstatus sewa dari pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kembali mencuat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, Suriyadi Purba, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo untuk segera mengakhiri ketergantungan tersebut dengan merealisasikan pembangunan RSU milik pemerintah daerah sendiri.

[adsense]

Demikian disampaikan kepada pers di Kabanjahe, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Karo menunjukkan niat baik sebagai penyelenggara pemerintahan dengan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik sahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Rapala Bantu Material Pembangunan GBKP Runggun Tanjung Pura Gebang di Langkat

​Dalam keterangannya, Suriyadi menyoroti rekam jejak perjanjian sewa-menyewa yang telah lama berakhir. Ia memaparkan bahwa sejak perjanjian pinjam pakai pada 26 Oktober 2018, Pemkab Karo telah melakukan kontrak sewa menyewa tahap pertama hingga Desember 2022, disusul perpanjangan kedua yang berakhir pada 31 Desember 2023.

​"Melihat rentang waktu yang sudah lewat hampir tiga tahun dari masa berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Pemkab Karo segera mengembalikan aset tersebut kepada GBKP selaku pemilik sah secara surat-menyurat dan hukum," ujar Suriyadi Purba.

[adsense]

Suriyadi menilai, keberadaan RSU milik Pemkab Karo yang representatif adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Ia mendesak Pemkab Karo untuk tidak bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah Pusat dalam pengadaan dan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

[adsense]

​"Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami ingin Pemkab Karo bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar pembangunan RSU milik pemerintah ini bisa segera terealisasi. Ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Karo maupun warga kabupaten sekitar," tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu ini, Suriyadi Purba menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karo telah membangun koordinasi lintas tingkatan. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran partai akan memberikan dukungan penuh bagi setiap kebijakan Pemkab Karo yang menyentuh kepentingan publik.

[adsense]

​"Kami, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, siap bekerja sama dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Kami akan terus mendukung Pemkab Karo dalam setiap langkah kebijakan yang pro-rakyat," tegas Suriyadi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Moderamen GBKP terkait aset tanah dan bangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Karo Soroti Somasi GBKP, Desak Pemkab Segera Berdialog

Ia menjelaskan, Pemkab Karo secara resmi telah menjawab somasi tersebut dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi guna mendapatkan solusi terbaik terkait batas sewa dan pengembalian aset.

[adsense]

Pemerintah Karo menindaklanjuti masalah sengketa aset RSU Kabanjahe melalui sejumlah langkah untuk berdialog dan berkoordinasi langsung dengan pihak GBKP demi menemukan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Lapangan GOR Pandan, Senin (29/6).

Dalam amanatnya, Wabup menegaskan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Oleh itu, dia mengajak masyarakat untuk memastikan keluarga menjadi lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

"Peringatan Harganas bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi mendalam atas peran strategis keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa," ucap Mahmud.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Lindungi Hak Perempuan dan Anak, Pemkab Sergai Bangun Sinergi dengan PA Sei Rampah

Keluarga menjadi tempat yang tangguh dan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

[adsense]

Wakil Bupati menyoroti bahwa perubahan ekonomi global, pesatnya digitalisasi, hingga pergeseran nilai sosial menuntut ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Ia menegaskan bahwa penguatan institusi keluarga kini menjadi kebutuhan mutlak agar anak-anak tidak terjerumus pada dampak negatif perubahan tersebut.

[adsense]

Mahmud Efendi mengaitkan urgensi penguatan keluarga dengan upaya memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Besarnya populasi usia produktif hanya akan menjadi kekuatan jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Pendidikan Karakter keluarga sebagai "sekolah pertama" untuk menanamkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air, dan yang ketiga Ketahanan Mental, pentingnya kehadiran aktif ayah, tidak hanya secara fisik namun juga emosional, untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak," pungkasnya.

[adsense]

Acara dirangkai dengan peninjauan Pameran Hasil Karya Sekolah Siaga Kependudukan.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Binsar Sitanggang, Kadis PP dan KB, para Asisten, OPD serta para Penyuluh Keluarga Berencana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril Nasution memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/6/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang didampingi hakim anggota M Kasim dan Sontian Siahaan, Amril mengungkap proses penganggaran proyek smartboard yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 serta menjelaskan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat memahami arahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, sebagai instruksi pimpinan.

[adsense]

Amril menerangkan, pengadaan smartboard bermula dari adanya SILPA Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 sebesar sekitar Rp242 miliar. Saat itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengajukan program yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut, termasuk usulan pengadaan smartboard dari Dinas Pendidikan.

Menurut Amril yang juga suami dari Kepala Bappeda Pemkab Langkat Rina Wahyuni Marpaung ini usulan dari Dinas Pendidikan mencapai lebih dari Rp49 miliar.

[adsense]

Setelah mendapat persetujuan Pj Bupati, usulan tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian diteruskan kepada Badan Anggaran DPRD hingga akhirnya disahkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Usulan dari Dinas Pendidikan lebih dari Rp49 miliar. Setelah persetujuan Pak Pj, diteruskan ke Banggar DPRD dan disetujui menjadi Perubahan APBD 2024," ujar Amril di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Pengadaan smartboard tersebut, lanjut Amril, sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2024 sehingga harus dimasukkan melalui mekanisme perubahan anggaran.

Saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, menanyakan apakah dalam rapat bersama OPD, Faisal Hasrimy pernah memerintahkan agar pengadaan smartboard harus direalisasikan dan OPD yang tidak melaksanakan akan dilaporkan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

[adsense]

Amril menjawab bahwa yang disampaikan Faisal Hasrimy merupakan arahan, bukan ancaman. Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ketua Majelis Hakim, Amril menyatakan bahwa sebagai bawahan, dirinya memahami arahan tersebut sebagai instruksi pimpinan.

"Sebagai bawahan kami memahaminya sebagai instruksi pimpinan, Yang Mulia," ucap Amril.

[adsense]

Dalam persidangan yang sama, tim penasihat hukum Saiful Abdi juga mempertanyakan keberadaan Bahrun Walidin alias Baron yang disebut beberapa kali berada di rumah dinas bupati saat pembahasan pengadaan smartboard, meski bukan merupakan pegawai maupun staf Pemerintah Kabupaten Langkat. Menanggapi hal itu, Amril mengaku tidak mengetahui hubungan Baron dengan Faisal Hasrimy.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Yuliana Christantie selaku Senior Product Manager PT Galva Technologies, pemegang lisensi produk ViewSonic.

[adsense]

Yuliana menjelaskan PT Bismacindo Perkasa memesan sebanyak 312 unit smartboard melalui dua purchase order (PO). Paket pertama tidak dilengkapi Open Pluggable Specification (OPS) dan webcam seharga Rp 30 juta per unit sedangkan paket kedua sudah dilengkapi perangkat tersebut dengan harga sekitar Rp40 juta per unit.

Keterangan itu kemudian menjadi perhatian majelis hakim yang mempertanyakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut karena terdapat selisih nilai sekitar Rp2 miliar.

[adsense]

Menurut Yuliana, secara bisnis tidak menjadi persoalan apabila PT Bismacindo membeli perangkat OPS dan webcam dari pihak lain, kemudian menjualnya sebagai paket lengkap dengan memperhitungkan biaya distribusi, pelatihan (bimbingan teknis), dan biaya operasional lainnya.

Di akhir persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan telah dua kali memanggil Bahrun Walidin alias Baron sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

[adsense]

Permohonan jaksa untuk membacakan keterangan Baron dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditolak majelis hakim.

"Kalau saudara tidak mampu menghadirkan saksi Baron, kami anggap keterangannya tidak diperlukan di persidangan," tegas Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Baron diperkenalkan oleh mantan Pj Bupati Langkat kepada sejumlah pejabat sebagai broker yang mengarahkan agar proyek pengadaan smartboard dimenangkan oleh PT Bismacindo Perkasa.

Jaksa menduga pengadaan smartboard tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan mengandung unsur markup. Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi didakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

[adsense]

Persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) memperkuat komitmen perlindungan hak perempuan dan anak sekaligus memperketat tata kelola manajemen aparatur melalui sinergi lintas sektor terintegrasi dengan Pengadilan Agama (PA) Sei Rampah.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) yang digelar di Kantor PA Sei Rampah, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Usai acara penandatanganan kerja sama, Bupati Sergai H Darma Wijaya menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah untuk memastikan setiap proses serta mekanisme perceraian ASN berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terdampak.

Ia menegaskan, perceraian merupakan persoalan yang tidak diharapkan terjadi dalam setiap keluarga. Namun, ketika perceraian tidak dapat dihindari, negara memiliki tanggung jawab memastikan hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi, mulai dari nafkah, pengasuhan, pendidikan, hingga kesejahteraan anak.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Darma Wijaya Pimpin Upacara Peringatan Harganas di Sergai, Ketahanan Keluarga jadi Fondasi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini menekankan, kerja sama antara BKPSDM, Dinas P2KBP3A, dan Pengadilan Agama bukan dimaksudkan untuk mempersulit ASN yang menghadapi persoalan rumah tangga. Sebaliknya, kolaborasi tersebut bertujuan memastikan seluruh proses administrasi perceraian berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, disertai pembinaan, mediasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama istri dan anak.

[adsense]

"ASN memiliki kewajiban administratif dalam proses pengajuan perceraian. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi penting agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, Darma Wijaya berharap proses administrasi izin perceraian bagi ASN menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap ASN yang mengajukan izin perceraian akan memperoleh pembinaan serta kesempatan menempuh upaya perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum.

[adsense]

"Apabila perceraian harus ditempuh sebagai pilihan terakhir, seluruh proses diharapkan tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi martabat serta hak masing-masing pihak," ucapnya.

Bupati juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian terhadap pembinaan kehidupan keluarga ASN. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan menjadi modal penting dalam membentuk aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama atas komitmennya membangun sinergi dengan Pemkab Sergai. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang menjalani proses perceraian.

"Semoga perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konsisten, memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik," pungkasnya.

[adsense]

Penandatangan kerja sama dihadiri Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Asri Handayani SHI ME beserta jajaran, Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ketua DWP Sergai Ny Mafa Yanny Suwanto Nasution, dan jajaran Kepala OPD. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Tim Opsnal Sat Resnarkoba berhasil meringkus dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar sabu di sebuah warung di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapteng, Kamis (25/6/2026) lalu.

[adsense]

Kasat Narkoba Polres Tapteng AKP Johannes Munthe, menginformasikan operasi ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut.

Tim bergerak cepat. Saat melakukan penggerebekan di lokasi, petugas berhasil mengamankan dua tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Direktur RSUD Pandan Lapor Polisi Kasus Pencurian Sparepart Alkes

Disampaikan, dari hasil penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menyita barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,27 gram.

[adsense]

"Dua paket sabu ditemukan langsung di badan tersangka, sementara satu paket lainnya ditemukan petugas tergeletak di lantai bawah meja warung," terang Kasat Narkoba.

Selain narkotika, lanjutnya, pihaknya juga mengamankan uang tunai senilai Rp 105 ribu, satu unit ponsel android berwarna abu-abu gelap yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksi transaksinya.

[adsense]

Interogasi awal di lapangan, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial HL, warga Desa Sipea-pea.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pengedar beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Tengah.

[adsense]

Hingga saat ini, kata AKP Johannes, pihaknya masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna memburu keberadaan HL serta membongkar jaringan narkotika tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang anggota Satpol PP honorer di Kantor Wali Kota Medan menjadi korban dugaan penggelapan sepeda motor oleh pria yang mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Pelaku diduga memanfaatkan seragam dinas yang dikenakannya untuk meyakinkan korban sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut.

[adsense]

Korban, Ardi Kusuma Damanik (41) warga Jalan Budi Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, kehilangan sepeda motor Honda Vario BK 6354 AND setelah dipinjam oleh pelaku pada Kamis (25/6/2026) sekitar di kawasan Jalan Sejati, Kecamatan Medan Petisah, tepat di belakang Kantor Wali Kota Medan.

Ardi mengungkapkan, saat kejadian dirinya sedang berjaga di area parkir belakang kantor dan berbincang dengan seorang petugas keamanan kompleks. Tidak lama kemudian, seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang menghampiri.

[adsense]

Baca Juga:

• LIPPSU Desak Wali Kota Medan Bongkar Bangunan di Aset Pemko

Menurutnya, pelaku kemudian mengaku hendak menjemput anaknya yang sedang mengikuti les. Untuk meyakinkan korban, pria tersebut juga menyebut istrinya bekerja di Kantor Wali Kota Medan serta sempat mengajak korban minum kopi setelah urusannya selesai.

[adsense]

Tak hanya itu, pelaku juga melibatkan seorang tukang becak yang disebut bernama Aspan. Kehadiran pria tersebut semakin membuat korban percaya sehingga tanpa rasa curiga meminjamkan sepeda motornya.

"Saya percaya karena dia seperti anggota polisi dan ada tukang becak yang ikut membenarkan ceritanya," kata Ardi.

[adsense]

Namun kata korban, setelah membawa sepeda motor Honda Vario miliknya, pelaku tak kunjung kembali. Korban yang menunggu cukup lama akhirnya menyadari telah menjadi korban dugaan penggelapan. Ardi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru dengan nomor laporan LP/B/586/VI/2026/SPKT/Polsek Medan Baru.

"Dalam proses penyelidikan, sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan pelaku saat datang ke lokasi telah diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara identitas dan keberadaan pelaku masih dalam penyelidikan. Saya berharap pelakunya segera ditangkap dan sepeda motor saya bisa kembali," harap Ardi.

[adsense]

Kapolsek Medan Baru, Kompol Bambang Hutabarat saat dikonfirmasi mengatakan laporan korban sedang diselidiki.(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Pansus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, Erwin Saragih kembali membuka rapat Pansus dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Banggar DPRD Simalungun Pematangraya, Senin (29/6/2026).

Dalam Rapat tersebut, Erwin meminta agar OPD menyerahkan ke Tim Satgas PPPK yang telah dibentuk Bupati Simalungun dan berharap Tim Satgas serius menyelesaikan persoalan PPP3K di Kabupaten Simalungun.

[adsense]

"Kita berharap jabatan PPP3K yang tidak sesuai dengan prosedur perekrutan PPPK dicopot. Dan pegawai atau pejabat yang menyalasalahgunakan wewenang yang turut membantu PPPK yang bermasalah tersebut juga diberikan sanksi disiplin kepegawaian," ujarnya.

Ketua Tim Satgas PPPK, Roganda Sihombing menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen mejalankan tugas dan akan memeriksa satu-persatu dokumen PPPK yang terindikasi bermasalah di Insfektorat Kabupaten Simalungun hingga persoalan PPPK selesai.

[adsense]

sejauh ini, lanjut Sihombing, pihaknya telah menerima 30 dokumen PPP3K yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur perekrutan dan telah selesai divalidasi untuk dibahas kembali di ruang rapat paripurna.

Ujar Sihombing, finalisasi atau sanksi yang akan diberikan kepada oknum PPP3K yang diduga bermasalah tersebut, sebelumnya akan direkomendasikan dulu ke Bupati Simalungun selanjutnya disampaikan kepada Tim Pemutusan Kontrak PPP3K.

[adsense]

Sementara itu, laporan Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Boru Tampubolon mengungkapkan, pihaknya telah memberikan temuan data PPPK yang terindikasi bermasalah di Dinas Pendidikan ke Tim Satgas

Boru Tampubolon mengungkapkan, pihaknya telah melakukan verifikasi data PPPK penuh dan paruh waktu di Dinas Pendidikan di 31 Kecamatan se Kabupaten Simalungun. Dan total PPPK yang harus diverifikasi sebanyak sekitar 4.800 orang.

[adsense]

"Kita meminta agar Anggota Pansus DPRD Simalungun memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan verifikasi dan untuk melengkapi data yang masih kurang," pungkasnya.

Sementara itu, laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Edward Girsang menyampaikan, total keseluruhan PPPK penuh dan paruh waktu di Dinas Satpol PP tahap I dan tahap II tahun 2024-2026 sebanyak 293 orang.

[adsense]

Girsang mengakui, pihaknya telah turun untuk memverifikasi SK tenaga honorer ke lapangan selama yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga honorer di beberapa instansi pemerintahan.

Kata Edward, sesuai hasil investigasi di lapangan, pihaknya telah menemukan SK yang mencurigakan atau terindikasi tidak valid dari SMP Negeri 2 Kecamatan Dolokpanribuan dan data -data bersangkutan tidak ada ditemukan di sekolah tersebut.

[adsense]

"Dari 293 data PPPK Satpol PP, 3 diantaranya tidak valid dan akan diserahkan ke Tim Satgas," ujarnya.

Usai mendengarkan laporan dari beberapa OPD, Edward mengatakan Rapat Pansus akan kembali digelar pada Rabu (1/7/2026) dan berharap data PPPK yang terindikasi bermasalah untuk dilengkapi untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Rapat tersebut dihadiri Anggota Pansus DPRD, Chrismes Haloho, Johannes Sipayung, Tommy Saragih. Perikson Purba dan Junita Br Munthe dan Sekwan DPRD Simalungun. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebuah video amatir berdurasi pendek beredar pada sejumlah media sosial, terkait areal kebun pisang yang diduga dijadikan pihak tertentu sebagai tempat peredaran dan mengonsumsi sabu - sabu.

Belum diketahui pasti lokasi peredaran atau tempat mengonsumsi narkoba tersebut. Namun pada sejumlah video amatir yang beredar di media sosial, disebut - sebut berlokasi di Kecamatan Medan Labuhan.

[adsense]

Dalam video amatir itu, terdengar suara wanita dengan nada kesal membeberkan, pada areal kebun pisang terdapat sejumlah pondok yang diyakini sengaja dibangun sebagaj tempat untuk mengonsumsi sabu - sabu.

Selain itu, terdengar juga suara wanita di dalam video amatir berkata, "Inilah tempatnya biar Pak Polisi lihat, mau siang mau, mau sore, mau malam, disini orang nyabu, sampai ada pondok - pondok nih, setiap hari ramai diaini,"

[adsense]

Di sebut - sebut relaman postingan video amatir itu beredar di media soaial, karena si wanita kesal, buah tanaman yang ada di kebunnya kerap hilang, diduga dicuri oleh para pemakai sabu,(**)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah harga bahan bangunan seperti besi, pasir, semen hingga cat mengalami kenaikan pada Juni. Hal ini diungkapkan Ekonom Gunawan Benyamin,Senin. (29/6/2026).

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti cabai merah sekitar 20%, bawang putih 18%, cabai rawit hijau 1,6%, gula pasir 0,6% hingga daging sapi 0,3%.

[adsense]

Kondisi tersebut turut dipengaruhi kenaikan harga Pertamax yang mendorong peningkatan biaya operasional dan harga pokok produksi.

Selain kebutuhan pokok, harga sejumlah kebutuhan rumah tangga seperti air kemasan, emas perhiasan, pasta gigi hingga popok bayi juga mengalami kenaikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sejumlah Harga Kebutuhan Pokok Naik Di Sumut

Sumatera Utara diproyeksikan mencatat tekanan inflasi minimal 0,54% secara bulanan pada Juni.

[adsense]

Tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih berlanjut akibat dampak kenaikan energi, potensi El Nino, serta kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan harga bahan baku produksi.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah resmi menetapkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia setelah melalui mekanisme pemungutan suara yang melibatkan masyarakat luas.

Logo karya desainer asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario dari Aman Design Biro keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak.

[adsense]

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemilihan logo tahun ini menjadi tradisi baru karena untuk pertama kalinya masyarakat diberi kesempatan menentukan langsung logo resmi HUT Kemerdekaan RI.

"Kami mewakili panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini akan melanjutkan rangkaian dari apa yang sudah pernah kami sampaikan di tanggal 24 Juni yang lalu, yakni pada pengumuman pemilihan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang sama-sama kita tahu panitia atas arahan Bapak Presiden menyerahkan pemilihan logo resmi kepada masyarakat luas dari lima logo yang kami rilis pada tanggal 24 yang lalu," kata Juri dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026) dikutip dari kumparan.com

[adsense]

Ia mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung sejak 24 Juni hingga 28 Juni 2026 melalui laman logohutri.istanapresiden.go.id.

"Teman-teman, hari ini panitia akan mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan itu ditetapkan sebagai logo resmi. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa tahun ini kita telah memulai tradisi baru, bahwa atas arahan Bapak Presiden, masyarakatlah yang akan memilih langsung logo resmi peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Juri mengungkapkan, antusiasme masyarakat terhadap pemilihan logo cukup tinggi. Dalam waktu kurang dari lima hari, puluhan ribu suara masuk dari berbagai daerah di Indonesia hingga diaspora di luar negeri.

[adsense]

"Polling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan, dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri.istanapresiden.go.id," katanya.

"Alhamdulillah dalam waktu yang kurang dari lima hari antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," sambungnya.

[adsense]

Sebelum mengumumkan pemenang, Juri menyampaikan apresiasi kepada lima desainer yang telah mengikuti sayembara dan berhasil menerjemahkan tema HUT RI ke dalam bentuk visual.

"Berdasarkan jumlah vote yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada lima desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novaryo, Kanda Putra Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Juri, kelima desain tersebut sama-sama mengusung pesan utama tema HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

"Secara umum kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema 'Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur'," katanya.

[adsense]

Ia kemudian mengumumkan bahwa logo nomor dua karya Fajar Novaryo memperoleh suara terbanyak.

"Dan pada akhirnya masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan, bahwa logo atau karya nomor dua, yakni karya Saudara Fajar Novaryo dari Aman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Karya nomor dua, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novaryo memperoleh suara 44,73% dari total suara," ungkap Juri.

[adsense]

"Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novaryo, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026," lanjutnya.

Juri menjelaskan, logo terpilih tidak hanya menampilkan desain yang tegas, tetapi juga memiliki makna filosofis yang merepresentasikan keberagaman Indonesia.

[adsense]

"Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," jelasnya.

[adsense]

Di akhir keterangannya, Juri menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemungutan suara, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan sayembara.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya, serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Meski telah lama mengalami kerusakan parah dan sudah kerap dikeluhkan warga, terutama para pengguna jalan dan para pelaku usaha, Jalan Veteran, kawasan Pasar 9, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, hingga Senin (29/6/2026) belum ada tanda -tanda akan dibenahi/diperbaiki pihak instansi terkait.

Kondisi tersebut mengakibatkan hampir sepanjang hari terjadi antrean atau kemacetan arua lalu lintas dari arah Medan Marelan menuju Kota Medan dan sebaliknya.

[adsense]

Akibat kondisi jalan rusak parah dan selalu tergenang air tersebut, kendaraan bermotor, roda dua maupun truk kerap mengalami mati mesin, bahkan beberapa bulan lalu truk pengangkut barang terjungkal, dan muatannya berupa kayu gelondongan berserakan di badan jalan.

Genangan air yang selalu merendam Jalan Veteran tersebut berasal dari drainase pada kedua sisi jalan, yang sudah mengalami pendangkalan.

[adsense]

Diharapkan, dalam waktu dekat pihak instanai terkait segera membenahi Jalan Veteran Labuban Deli, karena kerusakan jalan tersebut mempercepat proses kerusakan kendaraan bermotor yang rutin melintas, maupun terjadinya tindak kejahatan.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Nias, Yaatulo Gulo, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD, Senin (29/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, SE, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Nias, dan para undangan.

[adsense]

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan Ranperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan yang disampaikan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Nias Akui Ada Kesenjangan Target dan Realisasi Program 2025

Atas pengelolaan keuangan daerah itu, Pemerintah Kabupaten Nias kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk lima tahun berturut-turut.

[adsense]

Menurut bupati, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Nias dan seluruh masyarakat atas sinergi yang terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

[adsense]

Mengakhiri penyampaiannya, bupati berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas dan disetujui DPRD agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Usaha kedai kelontong milik perantau asal Aceh semakin berkembang di berbagai wilayah Kota Medan. Selain menawarkan kebutuhan pokok dengan harga bersaing, keberadaan kedai-kedai tersebut dinilai memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke pasar tradisional.

Di sejumlah kawasan, seperti Medan Johor, Sunggal, Tanjung Anom, Kampung Lalang hingga Marendal, kedai-kedai yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai "Kedai Sampah Aceh" kini mudah dijumpai. Istilah tersebut merujuk pada warung kelontong yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti sayur-mayur, ikan, bawang, cabai, beras, bumbu dapur hingga kebutuhan harian lainnya.

[adsense]

Fenomena ini menunjukkan semakin besarnya aktivitas ekonomi perantau Aceh di Kota Medan. Selain membuka usaha kuliner, mereka juga mengembangkan bisnis di sektor perdagangan, ekspedisi hingga perkebunan yang ikut mendorong perputaran ekonomi di Sumatera Utara.

Salah seorang warga Medan Johor, Susi, mengaku lebih memilih berbelanja di kedai yang berada dekat rumahnya karena lebih praktis dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pedagang Seragam Sekolah di Pusat Pasar Medan Andalkan Penjualan Offline

Hal senada disampaikan Erna Sembiring, warga Tanjung Anom, Senin (29/6/2026). Menurutnya, kedai tersebut menyediakan hampir seluruh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang bersaing.

[adsense]

"Di dekat rumah sudah lengkap. Sayur, buah, beras, ikan sampai sabun ada. Kadang harganya juga lebih murah dibandingkan di pasar," katanya.

Namun, di balik kemudahan yang dirasakan konsumen, sejumlah pedagang pasar tradisional mengaku terdampak. Mereka menyebut omzet penjualan menurun sejak banyak kedai kelontong milik perantau Aceh bermunculan di sekitar permukiman.

[adsense]

Rini, pedagang sayur di Pasar Johor Baru Center (JBC), mengatakan sebagian pelanggannya beralih berbelanja ke kedai tersebut.

"Sejak banyak kedai itu buka, pelanggan kami berkurang. Mungkin karena barang di sana lebih lengkap, sedangkan kios kami berada di dalam pasar sehingga sekarang lebih sepi," ujarnya.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pemilik kedai di Medan Johor, Fadly, menegaskan pihaknya tidak bermaksud menjadi pesaing pedagang lain. Menurutnya, tujuan utama mereka adalah mencari nafkah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Kami hanya ingin berjualan dan memberikan pelayanan serta harga terbaik kepada pembeli. Tidak pernah terpikir untuk membatasi rezeki orang lain," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan meningkatkan kelengkapan barang dagangan serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

Berdasarkan pantauan di lapangan, semakin banyak perantau Aceh yang menetap dan membuka usaha di Kota Medan. Kota ini dinilai strategis sebagai pusat distribusi berbagai komoditas sehingga pasokan kebutuhan pokok relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan sejumlah daerah lain di Pulau Sumatera.

[adsense]

Keberadaan kedai-kedai tersebut menjadi salah satu dinamika baru dalam aktivitas perdagangan di Kota Medan yang menghadirkan kemudahan bagi konsumen, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan persaingan bagi pedagang pasar tradisional.(**)

[adsense]

[adsense]

Menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di Pusat Pasar Medan belum merasakan kenaikan omzet yang berarti. Mereka mengaku kesulitan bersaing dengan maraknya perdagangan melalui platform digital sehingga tetap mengandalkan penjualan secara langsung di toko.

Sejumlah pedagang menilai persaingan dengan penjual di platform e-commerce seperti TikTok Shop dan Shopee semakin berat. Selain harga yang lebih murah, penjual dari pusat grosir di Pulau Jawa juga dinilai unggul karena menawarkan subsidi ongkos kirim.

[adsense]

Salah seorang pedagang seragam sekolah di Pusat Pasar Medan, Ria (36), mengaku pernah mencoba memasarkan produknya secara online. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

"Kami sudah mencoba berjualan lewat TikTok dan Shopee supaya tidak ketinggalan, tetapi tetap sulit bersaing. Harga dari pedagang di pusat grosir Pulau Jawa jauh lebih murah, bahkan mereka bisa memberikan gratis ongkos kirim," ujarnya kepada harianSIB.com, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pedagang Pasar di Medan Keluhkan Dampak Program MBG, Minta Dilibatkan sebagai Pemasok

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Sumatera Utara, Alox Pinem, mengatakan tantangan tersebut banyak dialami pedagang konvensional yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi digital.

[adsense]

"Kesulitan berjualan online disebabkan rendahnya literasi digital, belum terbiasa mengelola toko digital, serta persaingan harga yang sangat ketat. Kami terus memotivasi pedagang agar tidak menyerah dan mulai mengikuti perkembangan perdagangan digital demi menjaga omzet," ujarnya.

Ia menambahkan, pedagang pasar tradisional juga masih harus menanggung biaya operasional, seperti sewa kios dan kebutuhan harian, sehingga ruang untuk bersaing dalam harga menjadi semakin terbatas.

[adsense]

Meski demikian, Alox optimistis pasar tradisional tetap memiliki pelanggan setia karena pembeli masih dapat melihat langsung kualitas barang sebelum membeli serta memiliki kesempatan untuk menawar harga.

"Pasar konvensional tidak akan mati. Masih banyak masyarakat yang lebih nyaman berbelanja langsung karena bisa memeriksa kualitas barang dan melakukan tawar-menawar," katanya.

[adsense]

Menurutnya, transformasi menuju perdagangan digital memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait agar pedagang pasar tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan daya saing di tengah pesatnya perkembangan platform belanja online.(**)

[adsense]

[adsense]

Pengajuan pembayaran kegiatan pada organisasi perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) terkandal disebabkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak dapat digunakan.

Menurut salah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) yang membidangi pengajuan melalui SIPD, pengajuan pembayaran beberapa kegiatan baik internal maupun kepada pihak ketiga terpaksa ditunda.

[adsense]

"SIPD lagi gak bisa, ditunda dulu lah," kata salah seorang pejabat yang membidangi pengajuan yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Nisel, Aferili Harita menyampaikan bahwa SIPD tidak bermasalah, namun ada sedikit gangguan karena beberapa OPD melakukan pergeseran anggaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas dan UPT Samsat Bahas Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan

"Bukan bermasalah pak Putra. Tapi beberapa OPD melakukan pergeseran. Hari ini sudah selesai mulai besok sudah normal kembali," ucap Aferili kepada wartawan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Rimba Bertuah Sitorus, bersama Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, meninjau langsung kondisi jalan rusak menuju Dusun Masihi, Desa Seiraja, Kecamatan Na IX-X, Minggu (28/6/2026).

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Dusun Masihi yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD Labura terkait kerusakan akses jalan yang telah lama menjadi keluhan warga.

[adsense]

Turut mendampingi Ketua DPRD dalam kegiatan itu, anggota DPRD Labura Hasan Basri Pasaribu (PKS), H Suryaman Munthe (Golkar), dan M Ali Borkat Sinaga (PPP).

Anggota DPRD Labura Hasan Basri Pasaribu mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Marsyarakat Dambakan Perbaikan Jalan Purbatua Bolak

Menurut Basri, rombongan juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat sekaligus mendengarkan langsung berbagai harapan warga.

[adsense]

Ia mengungkapkan, hasil pertemuan membawa kabar baik. Jalan rusak sepanjang sekitar lima kilometer menuju Dusun Masihi akan segera diperbaiki dengan dukungan dari PTPN IV Regional II Kebun Berangir.

Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, membenarkan hasil peninjauan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas respons positif yang diberikan pihak perusahaan.

[adsense]

"Alhamdulillah, ada kabar baik dari hasil peninjauan ini. Jalan menuju Dusun Masihi akan segera diperbaiki sehingga diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat," katanya.

Sementara itu, Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, menegaskan komitmen perusahaan untuk membantu perbaikan akses jalan tersebut setelah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat.

[adsense]

"Setelah melakukan peninjauan bersama Ketua DPRD Labura dan mendengarkan keinginan masyarakat, kami akan memberikan bantuan untuk memperbaiki jalan rusak menuju Dusun Masihi," ujar Edwin.

Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat Dusun Masihi dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan kemitraan perkebunan plasma di Kabupaten Mandailing Natal secara transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (29/6/2026), guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait perkebunan kelapa sawit di Madina.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

[adsense]

Pemprov Sumut akan memfasilitasi koordinasi antara Pemkab Madina, kementerian/lembaga, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, dan masyarakat. "Kami harap kunjungan kerja ini menghasilkan gambaran utuh akar masalah serta langkah penyelesaian yang segera ditindaklanjuti," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan perhatian serius terhadap konflik antara masyarakat Desa Singkuang I lewat Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama (KP-HSB) dengan PT Rendi Permata Raya (PT RPR).

[adsense]

Berdasarkan data, PT RPR memiliki IUP seluas sekitar 4.000 hektare (2005), Izin Lokasi, serta HGU seluas 3.741,88 hektare (2009). Seluruh izin mewajibkan perusahaan membangun kebun plasma 20 persen dari total areal. "Kami rekomendasikan PT RPR segera melaksanakan kewajiban itu sesuai aturan," tegasnya.

[adsense]

Di sisi lain, Kepala Bidang terkait PT RPR Andi menjelaskan sejak pengalihan manajemen akhir 2016, perusahaan hanya menguasai sekitar 3.000 hektare, sebagian lainnya berada di kawasan DAS sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Sejak 2023, perusahaan mulai menyiapkan kebun plasma secara bertahap.

[adsense]

Hingga kini telah tersedia 200 hektare plasma di dalam HGU yang sudah menghasilkan dan dibagikan, 100 hektare di luar HGU yang telah ditanami, serta 69 hektare lahan siap tanam. Kendala utama yang dihadapi adalah dualisme koperasi mitra. Pihaknya berharap pemerintah daerah terus memediasi agar permasalahan segera teratasi.(*)

[adsense]

[adsense]

Lippo Malls Indonesia (LMI) memperluas implementasi energi terbarukan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Sun Plaza Medan.

Dengan investasi sekitar Rp6,4 miliar sepanjang tahun 2026, Sun Plaza menjadi mall kelima dalam jaringan LMI yang memanfaatkan energi surya setelah Lippo Mall Cikarang, Lippo Plaza Kramat Jati, Lippo Plaza Batu, dan Lippo Plaza Kendari.

[adsense]

PLTS Atap Sun Plaza memiliki potensi menghasilkan energi terbarukan hingga 810 MWh per tahun atau sekitar 2,5% dari kebutuhan listrik tahunan mal.

Implementasi ini diproyeksikan mampu menghemat biaya energi sekitar Rp130 juta per tahun serta mengurangi emisi karbon sebesar 640–729 ton CO₂ per tahun, setara dengan penyerapan karbon oleh sekitar 29.000–33.000 pohon.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Liburan Sekolah, SUN Plaza Hadirkan "A Season of Adventure"

Mall Direktur Sun Plaza Yoyana dalam siaran tertulisnya, Senin (29/6/2026) mengatakan, pemasangan panel surya merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional mal.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, serta mendukung operasional pusat perbelanjaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar kembali menggelar patroli guna mengantisipasi aksi tawuran, geng motor, serta penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, Minggu (28/6/2026) malam.

Patroli dimulai sekitar pukul 23.30 WIB setelah seluruh personel mengikuti apel kesiapan dan pembagian tugas di Mako Polres Pematangsiantar sesuai Surat Perintah yang telah diterbitkan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, patroli dilakukan secara rutin dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah warga yang masih berkumpul hingga larut malam. Secara humanis, personel Timsus Dayok Mirah memberikan imbauan agar masyarakat segera kembali ke rumah masing-masing demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• Patroli Kring Serse Sasar Titik Rawan Kejahatan dan Balap Liar di Palas

"Selama pelaksanaan patroli, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar terpantau aman, tertib dan terkendali. Tidak ditemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan," ujar Agustina.

[adsense]

Patroli rutin yang dilakukan Timsus Dayok Mirah ini merupakan bagian dari upaya Polres Pematangsiantar dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari. (**)

[adsense]