[adsense]

Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih mengingatkan Pemprov Sumut agar penyusunan P-APBD Sumut TA 2026 memperhatikan peningkatan anggaran belanja daerah yang harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

"Jangan sampai belanja pemerintah membengkak, tetapi pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat justru "kurus kering" alias terjadi ketimpangan," ujar Meryl Rouli Saragih, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumut TA 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (27/8/2026).

Meryl menyoroti peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pihaknya mendesak anggaran pemulihan dikelola cepat, tepat sasaran dan transparan, serta benar-benar diarahkan untuk kebutuhan korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Minta Pemprovsu Jangan Terjebak "Politik Angka", Utamakan Manfaat Nyata

"Kita harus menghindari skenario di mana belanja modal meningkat tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sementara belanja barang dan jasa justru membengkak akibat aktivitas administrasi dan operasional pemerintah," tuturnya.

[adsense]

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tambahan penyertaan modal sekitar Rp50 miliar kepada Bank Sumut. Pihaknya tidak keberatan sepanjang suntikan modal tersebut memiliki landasan ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Bank Sumut harus menjalankan fungsi sebagai bank pembangunan daerah, bukan sekadar memperbesar aset dan modal.

Dibagian lain pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memang memperluas ruang fiskal Sumut. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan memperbanyak program yang kurang mendesak.

[adsense]

Prioritas harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, UMKM, perlindungan sosial dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ditegaskan Meryl, pembangunan Sumut tidak boleh hanya terkonsentrasi di Medan dan kota-kota besar. Wilayah kepulauan, pesisir, perbatasan, daerah tertinggal serta kawasan dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar juga harus mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.

[adsense]

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerataan menjadi prinsip utama dalam perubahan APBD Sumut 2026. Program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan objektif, tingkat kerusakan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesenjangan layanan dasar dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, Meryl berharap perubahan APBD Sumut 2026 tidak sekadar menghasilkan angka belanja yang besar, tetapi mampu menghadirkan infrastruktur berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik dan ekonomi rakyat yang benar-benar bergerak.(*).

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Simalungun Jefra Hasudungan Manurung minta pihak Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Langkah tersebut perlu dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang aturan dan tempat-tempat yang boleh atau yang dilarang merokok, sebut Jefra kepada Jurnalis harianSIB.com, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan Jefra, sosialisasi dengan melibatkan seluruh tenaga kesehatan sangat diperlukan agar informasi tentang adanya Perda KTR diketahui masyarakat luas.

"Apalagi dinas kesehatan memiliki bidan desa yang bisa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota Komisi IV DPRD Simalungun Minta Disdik Informasikan Adanya Pembangunan Sekolah di Kecamatan

"Kita sebagai anggota dewan juga akan turun melakukan sosialisasi Perda ini nantinya ke masyarakat", ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Metro Jaya menindak tegas dugaan rencana kelompok berafiliasi jaringan anarko yang hendak memanfaatkan aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Sebanyak 63 orang kini diperiksa secara mendalam, terbagi dalam dua kelompok utama, sepuluh pihak terkait pembiayaan dan 53 orang pelaksana lapangan.

[adsense]

Hal ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Iman Imanuddin, dalam konferensi pers, Kamis (27/8/2026), melansir Antara.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi di DPR Sempat Memanas, Pimpinan DPR Teken Komitmen Sahkan RUU Perampasan Aset

[adsense]

Berdasarkan hasil pemantauan dan pemetaan dinamika kelompok termasuk elemen masyarakat dan mahasiswa polisi menemukan pola terstruktur.

Langkah awal, menyatukan persepsi terhadap isu tertentu, salah satunya RUU Perampasan Aset. Kemudian, memperkuat narasi bersama, menyebarluaskan ke publik, melanjut ke penggalangan dana dan mobilisasi.

[adsense]

"Konsolidasi berjalan bertahap, penguatan narasi, pengumpulan donasi, penggerakan massa, hingga persiapan sarana yang dikhawatirkan dipakai untuk kekerasan," jelas Iman.

[adsense]

"Di lapangan, polisi menemukan materi selebaran digital bernada provokatif lengkap ajakan memperluas jangkauan isu. Aliran dana berupa donasi langsung maupun tidak ooserta persiapan sarana berbahaya juga didalami secara terperinci.

[adsense]

Penyidik menelusuri peran setiap pihak, mulai perekrutan, pendanaan, penyediaan alat, pengorganisasian, hingga siapa yang memberi arahan utama.

[adsense]

Sebelumnya, dalam langkah pencegahan menjelang aksi aspirasi, polisi mengamankan total 65 orang. Dari jumlah itu, 63 ditangani Ditreskrimum, dan dua orang berinisial R dan Z ditangani Direktorat Siber keduanya sudah ditahan.(*)

[adsense]

[adsense]

Suasana memanas menyelimuti Kota Pematangsiantar saat ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Kaki Lima Kota Pematangsiantar (IPAKSI) menggelar aksi protes besar-besaran, Kamis (27/8/2026) siang.

Massa bahkan membawa keranda mayat sebagai simbol penolakan keras terhadap rencana relokasi yang dinilai akan mematikan mata pencaharian mereka.

[adsense]

Berangkat dari Lapangan Haji Adam Malik, massa berjalan menuju Balai Kota sambil membawa keranda dan alat pengeras suara, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana relokasi ke Jalan Perintis. Namun, kedatangan mereka di Balai Kota tak disambut pejabat Pemko, sehingga massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanpa Izin Masuk Kos, 4 Wanita yang Sempat Diamankan Polsek Siantar Timur Berujung Mediasi

Di DPRD, aksi damai itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Frengki Boy Saragih, serta sejumlah anggota dewan.

[adsense]

Koordinator aksi sekaligus Ketua IPAKSI, Udin, dalam orasinya menegaskan para pedagang menolak relokasi ke lokasi baru yang dinilai tidak layak, sempit, tidak strategis, dan tertutup akses jalan. Pemindahan sepihak tanpa komunikasi dan musyawarah dianggap akan mereset usaha yang telah dibangun bertahun-tahun serta merugikan secara ekonomi.

[adsense]

"Kami tidak menolak penataan, tapi minta dilakukan secara dialogis-bukan sekadar mengusir atau memindahkan sepihak. Setiap kebijakan harus mengakomodasi aspek ekonomi, sosial, dan keberlangsungan hidup kami, bukan mematikan mata pencaharian rakyat," tegas Udin.

[adsense]

Selain soal relokasi, IPAKSI juga meminta DPRD mengevaluasi kinerja Pemko, termasuk ketersediaan Wali Kota dalam menjawab aspirasi publik, serta menuntut tidak adanya intimidasi atau kekerasan dalam pelaksanaan kebijakan.

[adsense]

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Timbul Lingga menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dan Pemko untuk mencari solusi terbaik.

[adsense]

"Aku lahir dan besar di kaki lima, jangan ragukan niat kami. Hati kami tetap untuk pedagang. Semua tujuan kita satu agar kalian tetap bisa mencari nafkah dengan layak," ujar Timbul disambut tepuk tangan massa.

[adsense]

Timbul juga berjanji akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat, dan meminta para pedagang menyiapkan data serta argumen yang kuat untuk disampaikan kepada Pemko.

[adsense]

"Siapkan 'pelurunya' yang tajam saat kita duduk bersama nanti, agar hasilnya benar-benar menguntungkan kedua belah pihak," pesannya.

[adsense]

Usai berorasi di kantor DPRD, massa kembali berjalan menuju kediaman atau rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar di Jalan MH Sitorus. Mereka dikawal petugas kepolisian dan Satpol PP.

Lalu massa memaksa masuk dengan menerobos pagar rumah dinas, hanya saja orang nomor satu di kota Siantar tersebut tidak berada di tempat. Massa selanjutnya beranjak meninggalkan lokasi rumah dinas wali kota dengan tertib. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai di depan Kantor Lurah Sijambi, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis (27/8/2026).

Pantauan harianSIB.com di lokasi, warga tampak antusias mendatangi lokasi GPM dan rela mengantre untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Fadly Abdina didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, Kepala Bagian Perekonomian Rini Diana serta Lurah Sijambi Muhammad Ichsan Prawira. Wakil Wali Kota juga menyapa warga sekaligus melihat langsung proses distribusi bahan pangan.

Fadly mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah konkret Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Asahan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT Ke-81 RI, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian drh Muslim, menjelaskan, GPM berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan secara lebih intensif sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

[adsense]

Untuk memastikan ketersediaan komoditas, kata Muslim, Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog Divre Asahan.

"Ke depan kami berharap produk yang dipasarkan dapat bertambah jika kondisi di lapangan menunjukkan permintaan warga meningkat," tambahnya.

[adsense]

Pada pelaksanaan GPM di Kelurahan Sijambi, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga ekonomis. Di antaranya, beras SPHP seharga Rp59.000 per kemasan 5 kilogram, minyak goreng Minyak Kita Rp31.000 per 2 liter, serta telur Rp50.000 per papan.(**)

[adsense]

[adsense]

Ombudsman RI memaparkan pencapaian kinerja pengawasan pelayanan publik sepanjang 2026 di hadapan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman RI tidak hanya memaparkan jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan, tetapi juga mengungkap keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan kelembagaan agar pengawasan bisa memberi dampak lebih besar.

[adsense]

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, Ombudsman RI telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat atau 77,6 persen dari target penyelesaian sebanyak 7.825 laporan. Pada periode yang sama, Ombudsman RI menerima 9.502 laporan masyarakat dan mencatat 7.849 konsultasi dari masyarakat.

Menurut Rahmadi, angka tersebut tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian administratif. Bagi Ombudsman RI ukuran keberhasilan pengawasan juga ditentukan sejauh mana penanganan laporan mampu mencegah kerugian masyarakat, mengurangi pemborosan sumber daya negara, serta mendorong penyelenggara pelayanan publik memperbaiki tata kelolanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang RDP Penangkapan yang Dilakukan Balai Gakkum, Bebaskan Sopir dan Beri Pinjam Pakai Truk

Data Ombudsman periode 2023–2026 menunjukkan persoalan pelayanan publik masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Agraria menjadi sektor dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 798 laporan, disusul pendidikan 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

[adsense]

Katanya, dari sisi wilayah, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 1.204 laporan. Berikutnya Kalimantan Selatan 1.088 laporan, Nusa Tenggara Timur 947 laporan, Sumatera Barat 878 laporan dan Sulawesi Selatan 764 laporan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Ombudsman untuk meminta dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, anggaran, kelembagaan, perlindungan masyarakat hingga revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

[adsense]

Namun, di tengah tuntutan untuk memperluas pengawasan, Ombudsman RI masih menghadapi persoalan kapasitas di lapangan. Rata - rata setiap Kantor Perwakilan Ombudsman hanya memiliki sekitar 24 orang SDM, sementara rata-rata laporan yang diterima mencapai 568 laporan per tahun pada masing-masing perwakilan.

Persoalan lainnya adalah sarana dan prasarana. Ombudsman RI hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri, sedangkan sebagian besar kantor perwakilan masih menggunakan gedung milik negara dengan status pinjam pakai.

[adsense]

Dua Belas Isu Strategis dan Kasus Kecelakaan Kereta

Dalam RDP tersebut, anggota Ombudsman RI juga memaparkan sejumlah persoalan strategis berdasarkan bidang substansi dan wilayah kerja masing - masing. Untuk agenda pengawasan 2026, Ombudsman RI menetapkan 12 isu strategis yang dinilai memiliki prioritas serta berpotensi memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

[adsense]

Salah satu pengawasan yang telah dilakukan adalah Rapid Assessment terhadap kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Mei 2026. Kajian cepat tersebut menghasilkan lima rekomendasi, mulai dari percepatan perbaikan keselamatan pada perlintasan sebidang berisiko tinggi, penguatan tata kelola dan pengawasan nasional hingga evaluasi dan sistem pembelajaran setelah kejadian.

Ombudsman RI juga merekomendasikan peningkatan respons komunikasi publik ketika terjadi krisis serta penerapan hasil kajian secara terpadu oleh kementerian dan instansi terkait.

[adsense]

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai RDP tersebut penting bagi DPR untuk melihat secara langsung kinerja dan tantangan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Ombudsman dan meminta lembaga tersebut memberi perhatian lebih pada sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat, terutama agraria, kepegawaian, dan administrasi kependudukan.

[adsense]

DPR juga mendorong agar tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI diperkuat melalui koordinasi dengan DPR RI.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam pengawasan pelayanan publik: penyelesaian laporan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah persoalan. Ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara efektif, hasil pemeriksaan Ombudsman RI berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa perubahan berarti bagi masyarakat.

[adsense]

Karena itu, dukungan politik dan kelembagaan dari DPR menjadi salah satu hal yang diminta Ombudsman RI dalam RDP tersebut. Penguatan tidak hanya menyangkut anggaran dan jumlah personel, tetapi juga posisi Ombudsman dalam memastikan rekomendasi pengawasan memiliki daya dorong yang lebih kuat.

RDP tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Ombudsman RI, yakni Nuzran Joher, Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Partono, Robert Na Endi Jaweng dan Syafrida R. Rasahan. Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, para kepala biro dan inspektur, para Kepala Perwakilan, serta Kepala Keasistenan Utama Ombudsman RI.

[adsense]

Bagi Ombudsman RI, ribuan laporan yang masuk sepanjang 2026 pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan kinerja. Setiap laporan merepresentasikan persoalan pelayanan yang dialami masyarakat, sehingga penyelesaiannya diharapkan tidak berhenti pada administrasi perkara, tetapi menghasilkan perubahan yang benar - benar dirasakan publik. (**)

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Pemprov Sumut tidak terjebak dalam "politik angka" dalam pengelolaan APBD 2026, karna besarnya anggaran dan tingginya penyerapan, tidak akan berarti banyak jika tidak berujung pada pembangunan yang nyata dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih, dalam rapat paripurna dewan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumut TA (Tahun Anggaran) 2026 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (27/8/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Meryl mengatakan, salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan komprehensif, terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tidak cukup hanya menyampaikan sumber Silpa, tetapi juga harus menjelaskan mengapa anggaran tersebut tidak terserap, program apa yang tidak terlaksana, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

"Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya mampu menyusun anggaran, mereka membutuhkan pemerintah yang mampu melaksanakannya," tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Bidang Ekonomi itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Ajukan P-APBD Sumut 2026 ke DPRD SU, Ada Kenaikan Rp1,68 Triliun

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

"Yang harus kita ukur bukan sekadar besaran anggaran, melainkan jumlah kilometer jalan yang dibangun, jembatan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang ditingkatkan, sekolah yang direnovasi, dan sistem irigasi yang difungsikan serta berapa banyak orang yang benar-benar merasakan manfaatnya," ujarnya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin Sumut terjebak pada politik angka dan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran. Orientasi kebijakan, tapi harus bergeser kepada hasil nyata yang dapat diukur.

[adsense]

Setiap proyek pembangunan, lanjutnya, harus memiliki target, lokasi, penerima manfaat, standar kualitas, jadwal penyelesaian, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.(*).

[adsense]

[adsense]

Aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), sempat memanas sebelum kembali kondusif setelah kepolisian berdialog dengan koordinator massa.

Massa dari sejumlah kelompok, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek daring, mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi.

[adsense]

Bendera Merah Putih, spanduk antikorupsi, dan replika keranda tampak dibawa peserta aksi. Ketegangan terjadi menjelang siang ketika sebagian peserta meminta kendaraan pembawa logistik dan ambulans diizinkan masuk ke kawasan aksi.

Massa sempat menghardik petugas serta mengusir kendaraan patroli polisi dari pintu keluar tol yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Namun, peserta aksi lainnya berupaya menenangkan massa agar situasi tidak berkembang menjadi anarkis.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Mandiri Aktifkan Rekening Botok Pati

Aksi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen. Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR disterilkan, sementara arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi ditutup sementara.

[adsense]

Polda Metro Jaya menyatakan situasi Jakarta tetap aman dan terkendali. Sebanyak 4.274 personel dikerahkan untuk pengamanan aksi dengan mengedepankan komunikasi, dialog dan pendekatan persuasif.

Di dalam kompleks parlemen, perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Botok, mengikuti rapat paripurna dan diterima pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan lainnya mendengarkan tuntutan massa terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset.

[adsense]

Perkembangan penting terjadi sekitar pukul 13.17 WIB. Pimpinan DPR menandatangani komitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.

Dasco juga menyatakan siap mengundurkan diri apabila target pengesahan tersebut tidak terpenuhi. Komitmen tertulis itu kini menjadi perhatian publik, yang akan mengawal realisasinya hingga RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan menjadi undang-undang. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua intervensi tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengatakan, penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan.

[adsense]

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis (27/8/2026).

Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut antara lain memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Dari sasaran 815.520 remaja putri yang bersekolah pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau 78% telah menjalani skrining.

[adsense]

Baca Juga:

• Labuhanbatu Tuan Rumah Piala Soeratin U-13 dan U-15 Zona 2 Sumut, Laga Perdana Diwarnai Kemenangan Telak

Sementara itu, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) minimal enam kali mencapai 20,4% pada triwulan II 2026 dari target 48%. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia di bawah enam bulan juga telah mencapai 83,3%, melampaui target nasional sebesar 76%, sedangkan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi mencapai 67%.

[adsense]

Untuk intervensi sensitif, Pemprov Sumut terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga. Upaya lainnya dilakukan melalui pembangunan 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota pada 2026 serta perbaikan 840 unit rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota selama periode 2025 hingga 2026.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan," katanya.

[adsense]

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto menyebutkan, prevalensi stunting secara nasional menurun dari 30,8% menjadi 19,8%. Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumut tercatat 22%, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8%.

Oleh karena itu, lanjutnya, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting perlu dilanjutkan untuk memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

[adsense]

"Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran," ujarnya.

Rakor yang dihadiri 154 kepala daerah se-Sumatera tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilaksanakan secara luring dan daring. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabupaten Labuhanbatu dipercaya menjadi tuan rumah Piala Soeratin U-13 dan U-15 Zona 2 Sumatera Utara. Turnamen resmi PSSI tersebut dibuka Plt Ketua Askab PSSI Labuhanbatu Hadi Khairul Azhar Sinaga atau Adi Bento bersama Ketua Panitia H Abdul Karim Hasibuan SH MH, di Lapangan Sepak Bola PTPN IV Kebun Rantauprapat, Desa Afdeling 1, Kecamatan Bilah Barat, Rabu (26/8/2026).

Ketua Panitia Abdul Karim Hasibuan mengatakan, kepercayaan menjadikan Labuhanbatu sebagai tuan rumah merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Ia mengajak seluruh peserta, ofisial, perangkat pertandingan dan masyarakat menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga keamanan selama turnamen berlangsung.

[adsense]

"Sportivitas harus kita junjung tinggi. Ini merupakan amanah yang diberikan kepada kita, sehingga harus kita jaga dan menjadi tuan rumah yang baik agar Kabupaten Labuhanbatu kembali dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kegiatan olahraga ke depan," ungkap Karim yang juga Anggota DPRD Labuhanbatu.

Ia menegaskan dukungan terhadap kegiatan olahraga penting untuk mendorong anak-anak menjauhi berbagai perilaku negatif, sekaligus membawa nama Labuhanbatu sebagai tuan rumah yang ramah dan sportif.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Siswa SMA Swasta Al Washliyah 2 Serbelawan Ikuti Berbagai Perlombaan

Kompetisi yang berlangsung hingga 28 Agustus 2026 ini diikuti tim dari 6 daerah, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Padanglawas Utara (Paluta) dan Padanglawas (Palas).

[adsense]

Pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Adi Bento bersama Abdul Karim Hasibuan. Usai acara seremoni, pertandingan langsung bergulir. Pada laga U-13, SSB Isba Kholifah asal Palas tampil dominan dan sukses melibas SSB Pemadu Jaya Paluta dengan skor telak 9-0.

Manajer SSB Isba Kholifah, Edi Suyono, mengaku puas atas kemenangan tersebut. Ia menjadikan raihan tiga poin sebagai motivasi bagi anak asuhnya untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

[adsense]

"Kemenangan ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya. Saya berharap pelatih dan pemain jangan cepat puas, tetap semangat dan rajin berlatih agar peluang lolos ke semifinal tetap terjaga," ujarnya.

Sementara pada pertandingan U-15, SSB Bintara Muda Labuhanbatu juga tampil impresif dengan mencatat kemenangan besar 8-0 atas SSB Bina Putra Palas. Hasil tersebut membuat persaingan menuju babak berikutnya semakin menarik untuk diikuti. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Siswa SMA Swasta Al Washliyah 2 Serbelawan Kabupaten Simalungun mengikuti berbagai perlombaan.

"Perlombaan tersebut digelar dalam rangka memperingati dan semarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2026,"kata Kepala Sekolah, Siti Nurzannah Sinaga, S.Pd kepada harianSIB.com, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

"Perlombaan yang diikuti oleh siswa adalah lomba PPB dengan menutup mata, menyusun gelas pakai sumpit, estafet menyusun gelas,"katanya.

Siti menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa memahami makna dari peringatan hari kemerdekaan, Meningkatkan kesadaran akan besarnya jasa pejuang kemerdekaan dan nasional dalam merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia. Menjadi ajang apresiasi dan kreasi siswa dalam bidang kesenian dan olahraga, Mengakrabkan tali persaudaraan dilingkungan sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Bakar Ban, Mahasiswa UDA Tuntut Kepastian Kuliah dan Tolak Pungutan Rp2 Juta

Ia berharap semoga seluruh warga sekolah dapat meneladani semangat juang para pahlawan dan mengisi kemerdekaan melalui peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan karakter.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Memasuki hari terakhir Pagelaran Sumut Halal Fest, pengunjung terlihat semakin antusias memadati halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut ex Medan Club, Kamis (27/8/2026).

‎

[adsense]

‎Pagelaran acara yang diprakarsai Bank Indonesia Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sukses menyedot perhatian masyarakat dan pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Medan dan sekitarnya untuk memperoleh Sertifikat Halal, Layanan Izin Usaha, Izin Edar, aneka workshop dan kemudahan lainnya yang telah disiapkan guna memajukan dan mengembangkan usaha pelaku UMKM kota Medan.

‎

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Warga Medan Ramaikan Car Free Night Dengan Nuansa Merah Putih

‎"Selama ini saya bingung bagaimana cara membuat sertifikat halal itu karena saya kan cuma produksi makanan ringan, pancake durian. Tapi setelah mengikuti seminar di sini, saya jadi tahu manfaat penting dari label Halal di produk yang kita jual. Proses pengajuannya juga tidak ribet, semoga dengan adanya sertifikat serta label halal, produk kami jadi semakin laris," kata Sita.

[adsense]

‎

‎Kegiatan yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 ini menghadirkan banyak narasumber yang memberi banyak ilmu pada pelaku UMKM dalam penataan keuangan serta pengembangan pemasaran produk, talk show ekonomi syariah dan juga jejeran stan kuliner dan kriya hasil kreasi UMKM binaan BI dan Pemprovsu.

[adsense]

‎

‎Sumut Halal Fest 2026 merupakan kegiatan kolaboratif pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, BP/JPH, dan berbagai mitra strategis dalam satu rangkaian kegiatan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah Sumatera Utara.

[adsense]

‎

‎Melalui kolaborasi bersama, ekosistem industri halal diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, namun menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara melalui penguatan industri halal, peningkatan kapasitas UMKM, perluasan sertifikasi halal, literasi ekonomi syariah, serta penguatan sinergi program ekonomi syariah.

[adsense]

‎

‎Peningkatan jumlah produk halal dari Sumatera Utara diyakini akan membuka peluang pasar yang lebih luas seiring dengan semakin berkembangnya halal lifestyle.

[adsense]

‎

‎Ekonomi syariah telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting.

[adsense]

‎Sumut Halal Fest 2026 diharapkan menjadi starting point penguatan ekosistem ekonomi syariah Sumatera Utara yang lebih terintegrasi.

‎

[adsense]

‎Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, BPJPH, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM diharapkan mampu mendorong Sumatera Utara tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan bagian dari rantai pasok halal nasional dan global. (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan warga Medan Belawan memadati Kantor Camat Medan Belawan, Rabu (26/8/2026) untuk mengikuti bakti kesehatan yang digelar Polisi Wanita (Polwan) Polda Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Polwan RI.

Sebanyak 200 warga mendapatkan layanan pengobatan gratis dari tim kesehatan Polwan Polda Sumut. Antrean panjang terlihat menunjukkan antusiasme warga terhadap program tersebut.

[adsense]

Tak hanya pengobatan, Polwan juga menyalurkan bantuan alat kesehatan. Rinciannya, 5 pasang tongkat kruk dan 6 unit kursi roda diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, bantuan paket sembako juga disalurkan sebagai bentuk kepedulian Polwan terhadap kondisi sosial masyarakat pesisir Belawan.

[adsense]

Baca Juga:

• Langkah Gubernur Sumut Dikritik, Berencana Ambil Alih Urusan Pemko Medan

"Melalui bakti kesehatan ini kami ingin memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Polwan akan terus hadir memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

[adsense]

Menurut Debora, kegiatan ini juga wujud komitmen Polwan menjalankan tugas dengan mengedepankan sisi humanis.

"Kami berharap bantuan ini meringankan beban warga Belawan. Semoga semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat," katanya.

[adsense]

Kegiatan ini dihadiri Dir PPA/PPO Polda Sumut, Camat Medan Belawan, Wakarumkit Bhayangkara Tingkat II Medan, Waka Polres Belawan dan jajaran Polwan Polda Sumut.

Seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib. Warga menyambut positif aksi sosial ini.

[adsense]

Melalui momentum HUT ke-78 Polwan RI, pengabdian Polwan tak hanya ditunjukkan lewat tugas kepolisian, tetapi juga aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Muryanto Amin, SSos MSi, mengukuhkan 5.263 wisudawan dan wisudawati pada Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium USU sejak Sabtu, 22 Agustus hingga Jumat 28 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Rektor menekankan pentingnya keseimbangan antara gelar akademik dan keterampilan sebagai bekal lulusan menghadapi dunia kerja yang terus mengalami perubahan.

[adsense]

Mengangkat tema "Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi: Degree vs Skills?", Rektor menjelaskan bahwa gelar akademik dan keterampilan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

"Ijazah menjadi bukti bahwa seseorang telah menempuh proses pendidikan secara terstruktur dan memenuhi standar akademik, sedangkan keterampilan menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan," katanya Rabu (26/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• USU Peringkat 268 Asia, 792 Prestasi Mahasiswa hingga Agustus 2026

Perubahan kebutuhan dunia kerja menunjukkan bahwa perusahaan semakin mempertimbangkan kemampuan nyata calon tenaga kerja. Pengalaman, portofolio, kemampuan menggunakan teknologi, hasil kerja, serta rekam jejak menjadi bagian penting dalam proses perekrutan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari credential-based hiring, yaitu perekrutan yang berorientasi pada kualifikasi akademik, menuju skills-based hiring yang lebih menekankan kompetensi.

[adsense]

Meski demikian, perkembangan tersebut tidak serta-merta menghilangkan relevansi gelar akademik. Pendidikan tinggi tetap memberikan fondasi keilmuan yang diperlukan untuk memasuki dunia profesional. Tantangannya adalah bagaimana lulusan mampu melanjutkan proses belajar dan mengembangkan kompetensinya setelah menyelesaikan pendidikan.

"Gelar tidak kehilangan relevansi. Makna gelar berubah ketika dunia kerja terus berkembang. Gelar bukan lagi tanda bahwa seseorang telah selesai belajar. Gelar menjadi bukti bahwa seseorang telah memiliki fondasi untuk terus belajar," ujar Rektor.

[adsense]

Rektor USU mendorong para lulusan untuk tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Lulusan juga perlu membangun portofolio sebagai bukti kompetensi, memperbarui keterampilan secara berkelanjutan, serta memperkuat karakter dan reputasi profesional.

"Pengalaman selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dapat menjadi modal penting dalam memasuki dunia kerja. Berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan, memperluas pengalaman, serta menghasilkan karya yang menunjukkan kompetensi secara nyata" kata rektor.

[adsense]

Lebih lanjut, Rektor menekankan bahwa keberadaan seorang lulusan tidak semestinya hanya ditandai oleh gelar akademik yang disandang, tetapi juga oleh kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.

"Gelar dapat membuat orang mengetahui latar belakang pendidikan saudara. Namun, kontribusi membuat orang merasakan manfaat keberadaan saudara," tuturnya.

[adsense]

Menurut Rektor, gelar memberikan identitas akademik, sementara keterampilan memberikan kemampuan untuk bekerja dan beradaptasi. Keduanya perlu diperkuat dengan karakter, integritas, serta kemauan untuk terus belajar agar lulusan mampu memberikan manfaat di lingkungan profesional maupun masyarakat.

Secara rinci, wisudawan/wisudawati yang dikukuhkan adalah Program Doktor 78 Orang, Program Magister 579 Orang, Program Pendidikan Spesialis 94 Orang, Program Pendidikan Sub-Spesialis 3 Orang, Program Dokter Jenjang Magister 75 Orang, Pendidikan Profesi 256 Orang, Program Sarjana 3.439 Orang, Program Diploma 739 Orang

[adsense]

Hingga saat ini jumlah lulusan USU adalah sebanyak 282.395 orang.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri serta keluarga menyusul kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah Labuhanbatu. Imbauan tersebut disampaikan bupati melalui media sosial Dinas Kominfo, Rabu (26/8/2026).

Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika kondisi asap semakin tebal. Namun, warga diminta melakukan langkah-langkah perlindungan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau itu.

[adsense]

Ada 5 langkah yang dianjurkan dr Hj Maya, yakni menggunakan masker saat beraktivitas, mengurangi kegiatan di luar rumah, memperbanyak minum air putih, menutup pintu dan jendela rumah, serta segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami sesak atau keluhan kesehatan lainnya.

"Lindungi diri dan keluarga dari asap dengan memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, minum air putih yang cukup, menutup pintu dan jendela serta mengecek kesehatan ke dokter jika sesak," imbau Maya.

[adsense]

Baca Juga:

• GAMKI Apresiasi Kinerja Polres Labuhanbatu Ungkap 30 Kg Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi

Selain mengimbau warga menjaga kesehatan, Bupati Maya juga mengajak seluruh masyarakat ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi udara.

[adsense]

"Mari cegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan! Bersama Pemkab Labuhanbatu, kita jaga Labuhanbatu tetap sehat," ajak Bupati Maya. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan mengkritik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang berencana memperbaiki rumah warga yang rusak akibat cuaca ekstrem dan angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan menggunakan dana APBD Sumut.

Menurut Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Kamis (27/8/2026), niat Gubernur Sumut membantu masyarakat memang baik, tetapi seorang gubernur tidak boleh menjadikan kewenangan dan APBD provinsi sebagai jalan untuk mengambil alih seluruh persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

[adsense]

Penegasan itu disampaikan Sutrisno menanggapi pernyataan Bobby Nasution di DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026) yang menegaskan bahwa perbaikan rumah warga tersebut akan menggunakan dana Posko Bencana maupun APBD Sumut yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah, bukan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya anggaran, melainkan apakah penggunaan anggaran tersebut sesuai kewenangan, perencanaan, peruntukan, serta mekanisme pemerintahan daerah," tandas Sutrisno sembari menambahkan, gubernur bukan "presiden kecil" tetapi ada batas kewenangan ketika persoalan berada di wilayah dan tanggung jawab pemerintah kota. Artinya, ujar mantan anggota DPRD Sumut itu, ada mekanisme yang harus ditempuh. Gubernur tidak bisa serta-merta mengeksekusi semua persoalan di kabupaten dan kota hanya karena ingin membantu atau karena sudah menyampaikan janji kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Ajukan P-APBD Sumut 2026 ke DPRD SU, Ada Kenaikan Rp1,68 Triliun

"Pemerintahan tidak boleh dijalankan berdasarkan popularitas dan spontanitas. Niat baik tetap harus tunduk pada aturan. APBD bukan uang pribadi kepala daerah yang dapat digunakan berdasarkan keinginan politik sesaat," ujarnya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan, APBD merupakan produk perencanaan dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang penggunaannya harus sesuai peruntukan. Jika batas kewenangan dan mekanisme penganggaran diabaikan, bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, tetapi juga dapat mengacaukan prioritas pembangunan daerah.

Sutrisno juga mengingatkan bahwa Bobby sebenarnya memiliki pengalaman mengenai persoalan batas kewenangan sejak masih menjabat Wali Kota Medan. Saat itu, Bobby mengambil peran dalam penanganan sejumlah ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, antara lain Jalan Setia Budi di Simpang Selayang, Jalan Marelan Raya dan Jalan TB Simatupang.

[adsense]

Pemeliharaan ruas tersebut kemudian dialihkan melalui Surat Gubernur Sumut Nomor 600.1.7/1834/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Ruas Jalan Provinsi di Kota Medan dengan panjang sekitar 6,9 kilometer.

"Yang menjadi persoalan bukan membantu atau tidak membantu. Tapi apakah bantuan itu dilakukan melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan kewenangan yang jelas," katanya.

[adsense]

Menurut Sutrisno, sebagai Gubernur Sumut, Bobby justru memiliki pekerjaan besar yang menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi. Masih banyak SMA dan SMK yang membutuhkan perbaikan, infrastruktur provinsi yang perlu dibenahi, pelayanan publik yang harus ditingkatkan, serta berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius.

"Jangan sampai gubernur sibuk mengambil alih urusan kabupaten dan kota, sementara pekerjaan rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri belum selesai," ujarnya.

[adsense]

Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) itu menilai pola kepemimpinan seperti ini perlu dievaluasi, karena seorang kepala daerah tidak harus hadir dalam setiap persoalan untuk membuktikan dirinya bekerja. Justru pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu membedakan mana yang menjadi kewenangannya dan mana yang harus diselesaikan bersama pemerintah daerah lainnya.

"Menjadi pemimpin bukan berarti mengambil alih seluruh pekerjaan. Justru ukuran kepemimpinan merupakan kemampuan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dikerjakan pemerintah kabupaten/kota, serta kapan harus membantu tanpa melanggar batas kewenangan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gemerlap panggung hiburan malam ternyata tidak membuat seorang Disc Jockey (DJ) ternama di Kota Medan luput dari jerat hukum. Seorang DJ cantik berinisial AAFL alias Miss D (26) ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan vape narkoba atau yang dikenal dengan sebutan Pod Getar.

AAFL diamankan Tim 4 Subnit II Unit I Satres Narkoba di sebuah rumah kos di Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia. Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebut adanya aktivitas peredaran vape narkoba yang dilakukan tersangka di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (27/8/2026) siang mengatakan saat ditangkap, AAFL sedang berupaya menjual satu unit vape narkoba merek Batman dengan harga Rp 2,1 juta.

"Pelaku ini berprofesi sebagai DJ, termasuk DJ ternama karena kerap tampil di beberapa tempat hiburan malam seperti CDI, The Red, Lions, dan Galaxy. Saat kami tangkap pada, Jumat (22/8/2026) malam, pelaku sedang berupaya menjual vape narkoba bermerek Batman seharga Rp 2,1 juta," ungkap Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Tembak Residivis Spesialis Curanmor dan HP

"Petugas kita kini masih memburu AL yang diduga berperan sebagai pemasok vape narkoba kepada tersangka," tegasnya

[adsense]

Ia menambahkan, tak hanya mengusut pemasok, penyidik juga terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan jual beli vape narkoba yang menyeret perempuan yang berprofesi sebagai DJ tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru kali pertama mengedarkan vape narkoba. Namun sebagai pengguna, pelaku sudah dalam kurun waktu 7 bulan terakhir aktif menggunakan Pod Getar," jelas Rafli.

[adsense]

Pengakuan tersebut kata Kasatres Narkoba, membuat penyidik tidak berhenti pada penangkapan AAFL. Polisi masih mendalami asal-usul barang terlarang tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik peredaran Pod Getar di Kota Medan. Rafli kembali menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, termasuk mereka yang beraktivitas di lingkungan tempat hiburan malam.

"Kami masih kembangkan kasus ini. Kami pastikan tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba di Kota Medan, termasuk yang di tempat hiburan malam," ujarnya.

[adsense]

Menurut Rafli, status seseorang sebagai publik figur ataupun pekerja di dunia hiburan tidak menjadi alasan untuk terbebas dari proses hukum apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba.

"Kami berpesan kepada seluruh publik figur atau DJ lain, panggung boleh saja gemerlap, tapi hukum tetap akan berdiri tegak. Seluruh pelaku narkoba kami pastikan akan kami tindak," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak tujuh unit rumah semi permanen hangus terbakar dilalap si jago merah di Dusun I Desa Mardinding,Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis (27/8/2026) pukul 01.15 WIB dini hari.

Dalam kejadian itu, satu rumah juga terpaksa dirusak untuk mengantisipasi kobaran api menjalar ke rumah lainnya.

[adsense]

Menurut kesaksian warga setempat, bahwa titik api mulai terlihat dari salah satu rumah tepatnya di rumah usaha Loundry Gressy yang pada saat kejadian tidak beroperasi.

Untuk memadamkan api, sejumlah personel dari Polsek Lau Baleng, Babinsa Koramil 09 Lau Baleng dan 2 unit Mobil Pemadam Kebakaran Pos Lau Baleng, 1 unit Mobil Pemadam Yonif TP 904 Garamata dan 1 unit Mobil Pemadam Brigif 37/HS langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan kobaran api dibantu warga setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala: Pengutipan Parkir Rp20 Ribu di Deleng Singkut Karo Rusak Kepercayaan Wisatawan

Kapolsek Lau Baleng, AKP.A.Nainggolan SH yang dikonfirmasi harianSIB.com, Sabtu (27/8/2026) pagi membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang menghanguskan 7 unit rumah semi permanen dan 1 rumah dirusak.

[adsense]

"Kami sedang melakukan penyelidikan penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, untuk kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah," ungkap Kapolsek.

Sementara tujuh rumah yang hangus terbakar adalah milik Antonius Ginting, Arjuna Barus, Jusup Barus, rumah Hendri Bangun yang disewa orang lain untuk usaha Loundry Gressy, Meriah Ukur Sitepu, Sektor Sebayang, Rante Br Sebayang dan rumah yang dirusak milik Paulus Hasugian.

[adsense]

Secara terpisah Kepala Desa Mardinding Putra Kembaren ketika dikonfirmasi menyebut, semua korban kebakaran rumah, saat ini telah berada di rumah keluarga.

"Semua korban kebakaran berada di rumah keluarga masing-masing, dan saat ini kami pemerintahan desa akan menghimpun bantuan atau donasi untuk meringankan beban korban," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Kamis (27/8/2026).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djamari Chaniogo usai berolahraga bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi di Gelora Bung Karno.

[adsense]

"Kapolda menyampaikan saya, dari sejak tadi malam itu dilakukan ada beberapa orang yang sudah kita periksa yang kita tahan untuk sementara," kata Djamari kepada wartawan, Kamis, seperti dikutip kompas.com

Namun, belum ada informasi terkait jumlah orang yang ditangkap.

[adsense]

Menurut Djamari, massa aksi yang datang dari berbagai kelompok memang berpotensi disusupi perusuh.

Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya upaya preventif dari kepolisian untuk memastikan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik.

[adsense]

Namun, Djamari menegaskan tak ada penyekatan di wilayah penyangga yang diberlakukan.

"Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat ya enggak ada penyekatan," kata dia.

[adsense]

Sebagai informasi, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Sedikitnya empat kelompok akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

[adsense]

Mereka akan menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset, hukuman mati koruptor, hingga mendukung makan bergizi gratis. (*)

[adsense]

[adsense]

Banjir bandang dahsyat menerjang Nepal, dekat dengan perbatasan wilayah otonomi Tibet, China, Rabu (26/8/2026). Sejauh ini, 160 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya hilang disapu gelombang tinggi.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah desa dan infrastruktur.

[adsense]

Pejabat setempat mengatakan 384 wisatawan dilaporkan hilang. Dari jumlah tersebut, 291 orang merupakan warga negara asing, termasuk warga negara India, Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia.

Sedikitnya 19 jembatan dilaporkan hanyut diterjang arus deras. Puluhan kilometer jalan juga rusak, sementara sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air ikut terdampak akibat derasnya aliran air yang membawa lumpur, batu, dan material longsoran.

[adsense]

Sungai Bhotekoshi meluap pada Rabu sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Luapan sungai menghancurkan sejumlah desa, jalan raya, serta proyek pembangkit listrik tenaga air.

"Kami telah meminta India dan China untuk membantu upaya penyelamatan," kata juru bicara pemerintah Nepal, Sasmit Pokharel.

[adsense]

Puluhan bangunan bertingkat, truk, dan kendaraan van tertimbun material lumpur di Distrik Nuwakot, salah satu wilayah yang terdampak paling parah.

Pemerintah juga memperingatkan warga di sejumlah distrik untuk menjauh dari bantaran Sungai Bhotekoshi, Trishuli, dan Narayani karena masih terdapat risiko banjir susulan.

[adsense]

Pejabat Dewan Pariwisata Nepal mengatakan sebagian besar orang yang hilang berkemungkinan merupakan wisatawan asal India dan diaspora India yang sedang melakukan perjalanan ziarah menuju Gunung Kailash di wilayah otonom Tibet, China. Gunung Kailash merupakan situs suci bagi umat Hindu.

Di sisi lain, otoritas China melakukan operasi pencarian dan penyelamatan berskala besar di wilayah perbatasan Tibet, tepatnya di Gyirong. Pemerinah China belum mengumumkan jumlah korban tewas maupun terluka.

[adsense]

Presiden China Xi Jinping memerintahkan pihak berwenang meningkatkan upaya pencarian terhadap orang-orang yang hilang setelah longsoran lumpur terjadi, demikian dilaporkan kantor berita pemerintah Xinhua.

Wilayah yang terdampak bencana pada Rabu juga pernah mengalami banjir bandang serupa pada Agustus tahun lalu. Saat itu, sebuah danau glasial di wilayah Tibet, yang meluap akibat suhu tinggi di kawasan pegunungan, memicu banjir.

[adsense]

Bencana tahun lalu menewaskan sembilan orang dan merusak sejumlah infrastruktur penting, termasuk jembatan yang menghubungkan Nepal dan China.

Kawasan Himalaya, yang membentang di Nepal dan sejumlah negara di sekitarnya, termasuk India, sangat rentan terhadap hujan deras, banjir, dan tanah longsor.

[adsense]

Kawasan tersebut mengalami pemanasan lebih cepat dibandingkan wilayah lain di dunia akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. (*)

[adsense]