[adsense]

Hukum merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan, serta perilaku yang berkembang dalam masyarakat.

[adsense]

Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara menyeluruh, hukum tidak

cukup dipelajari hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu kajian utama dalam sosiologi hukum.

[adsense]

Sosiologi hukum mempelajari hubungan

timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hukum dapat memengaruhi perilaku

[adsense]

masyarakat melalui berbagai aturan dan sanksi, tetapi pada saat yang sama kondisi masyarakat juga dapat memengaruhi pembentukan, perkembangan, dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku.

Dalam kehidupan nyata, penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai persoalan karena masyarakat memiliki kepentingan, nilai, dan kebiasaan yang beragam. Terkadang terdapat perbedaan antara aturan hukum formal dengan norma atau nilai yang

[adsense]

telah lama hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, perkembangan hukum juga dapat terjadi

karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian konflik yang lebih sesuai

[adsense]

dengan kondisi sosial.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas dua kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik masyarakat Pulau Rempang terkait rencana pembangunan Rempang Eco-City dan penerapan restorative justice dalam perkara Abdul Jalil di Kabupaten Sumba Timur.

[adsense]

Kedua kasus tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan kehidupan masyarakat. Kedua kasus tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan mengaitkannya dengan konsep living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, teori hukum sebagai alat kontrol sosial, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Melalui analisis tersebut dapat dilihat bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan bagaimana hukum diterima, dijalankan, dan memberikan dampak

[adsense]

terhadap masyarakat.

KASUS I KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT PULAU REMPANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN REMPANG ECO-CITY

[adsense]

Salah satu konflik agraria yang mendapat perhatian luas di Indonesia adalah konflik

masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terkait rencana pembangunan Rempang Eco-

[adsense]

City. Persoalan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan proyek di wilayah Pulau

Rempang yang kemudian berhadapan dengan persoalan penguasaan lahan serta keberadaan

[adsense]

masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama bertahun-tahun.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan mengenai persoalan sengketa lahan antara masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rencana pembangunan Rempang Eco-City. Pada 25 September 2023, Komnas HAM melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas persoalan tersebut.

[adsense]

Persoalan tersebut kemudian tidak hanya dilihat sebagai persoalan pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, Komnas HAM menekankan pentingnya memperhatikan

[adsense]

hak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan proyek strategis nasional pada dasarnya dapat menjadi bagian dari kepentingan pembangunan negara, tetapi prosesnya tetap perlu memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan upaya penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi di Rempang.

Kasus Rempang dengan demikian bukan hanya persoalan mengenai tanah atau pembangunan, tetapi merupakan persoalan sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan. Di satu sisi terdapat kepentingan pembangunan dan investasi, sedangkan di sisi

[adsense]

lain terdapat masyarakat yang mempunyai hubungan sosial dan historis dengan wilayah

tempat tinggalnya.

[adsense]

Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik

yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, pemerintah, pembangunan, dan

[adsense]

masyarakat.

Analisis Kasus Rempang dalam Perspektif Sosiologi Hukum

[adsense]

Apabila dilihat dari perspektif sosiologi hukum, kasus Rempang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat apakah suatu kebijakan pembangunan mempunyai dasar hukum atau tidak. Sosiologi hukum melihat bagaimana suatu hukum atau kebijakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap penerapan tersebut.

Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam

[adsense]

memahami persoalan hukum. Masyarakat yang telah lama tinggal di suatu wilayah pada

umumnya memiliki hubungan yang tidak hanya bersifat ekonomi dengan tanah yang mereka

[adsense]

tempati. Tanah dapat menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, ruang untuk membangun

hubungan sosial, serta bagian dari identitas masyarakat.

[adsense]

Oleh karena itu, perubahan terhadap penguasaan atau pemanfaatan wilayah dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas

daripada sekadar perubahan status tanah.

[adsense]

Dalam kasus Rempang, dapat dilihat adanya perbedaan kepentingan antara

pembangunan yang direncanakan dengan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah

[adsense]

tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

[adsense]

aturan hukum belum tentu secara otomatis menciptakan penerimaan sosial. Hukum dan

kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat juga membutuhkan proses komunikasi,

[adsense]

partisipasi, serta mekanisme penyelesaian konflik agar dapat diterima oleh pihak-pihak yang terdampak.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa hukum mempunyai dimensi sosial.

[adsense]

Ketika hukum diterapkan dalam suatu masyarakat, hukum akan berinteraksi dengan nilai, kepentingan, kebiasaan, dan kondisi sosial yang sudah ada sebelumnya.

Apabila terdapat kesenjangan antara kebijakan hukum dengan kondisi masyarakat, maka dapat muncul penolakan atau konflik. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh

[adsense]

keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk merespons kondisi sosial masyarakat.

Kaitannya dengan Teori Living Law Eugen Ehrlich

[adsense]

Kasus Rempang dapat dikaitkan dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai living law atau hukum yang hidup. Ehrlich menjelaskan bahwa perkembangan hukum tidak hanya bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga dari norma dan aturan yang benar-benar hidup serta dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, kehidupan hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi juga dalam hubungan sosial masyarakat sehari-hari.

[adsense]

Dalam kehidupan masyarakat yang telah

lama menempati suatu wilayah, terdapat nilai, kebiasaan, dan pemahaman tertentu mengenai

[adsense]

tanah dan tempat tinggal. Hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut dapat terbentuk melalui sejarah kehidupan bersama, hubungan keluarga, kegiatan ekonomi, serta kebiasaan yang berlangsung dalam waktu yang panjang.

Nilai dan kebiasaan tersebut dapat menjadi

[adsense]

bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Permasalahan muncul apabila hukum formal negara mempunyai pendekatan yang berbeda dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Negara dapat melihat suatu wilayah berdasarkan administrasi pertanahan, perizinan, pembangunan, atau kepentingan ekonomi, sedangkan masyarakat dapat melihat wilayah yang sama berdasarkan sejarah penguasaan dan kehidupan sosial mereka.

Perbedaan perspektif tersebut dapat menjadi sumber konflik. Dengan menggunakan teori living law, dapat dipahami bahwa hukum formal sebaiknya tidak mengabaikan keberadaan norma sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut tidak berarti bahwa setiap kebiasaan masyarakat secara otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum negara, tetapi menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan maupun penerapan hukum agar hukum dapat berjalan secara efektif.

[adsense]

Kaitannya dengan Teori Lawrence M. Friedman

Kasus Rempang juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang

[adsense]

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum

terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan

[adsense]

budaya hukum.

Ketiga unsur tersebut diperlukan agar suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Dalam kasus Rempang, struktur hukum berkaitan dengan

[adsense]

lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan,

pembangunan, investasi, pemerintahan, serta perlindungan hak masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan berbagai peraturan yang mengatur mengenai pertanahan, pembangunan, investasi, kepentingan umum, serta hak asasi manusia. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kebijakan pemerintah.

[adsense]

Kasus Rempang menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak selalu

cukup untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun suatu kebijakan memiliki dasar hukum, pelaksanaannya tetap membutuhkan komunikasi dengan masyarakat dan memperhatikan kondisi sosial.

[adsense]

Apabila masyarakat merasa bahwa suatu kebijakan tidak sesuai dengan kondisi atau kepentingan mereka, maka dapat muncul penolakan dan konflik. Teori Friedman

menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aturan

[adsense]

lembaga yang menjalankan aturan, dan masyarakat yang menjadi subjek hukum. Hukum akan lebih mudah berjalan apabila ketiga unsur tersebut dapat berfungsi secara seimbang.

(Oleh : Inggrid Stefani S.H. dan Pasya Qanita S.H./ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum USU)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sultan Deli ke-14, Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, yang merupakan Ketua DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara

menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh organisasi kemasyarakatan di Istana Maimun, Medan, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Sultan Deli yang akrab disapa Tuanku Aji menegaskan Forum Keberagaman Nusantara (FKN) di Sumatera Utara bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan sebagai wadah bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

"FKN merupakan tempat silaturahmi semua tokoh masyarakat dan tokoh ormas untuk menjaga Kamtibmas," ujar Sultan Deli.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Persatuan Merga Silima (PMS), Keuskupan Agung Medan, Sandra Vihara, Walubi, HBB, FKUB, Persatuan Masyarakat Bali, Balai Pustaka Merga Silima Pemena, Berutu se-Indonesia, Pujakesuma, Paguyuban Warga Sunda (PWS), Majelis Tinggi Konghucu, Kerukunan Kekuarga Sulawesi (KSS), PGI, Majelis Musyawarah Keluarga Minang, Jamia Batak Muslim, warga Maluku, persatuan warga Sunda dan organisasi paguyuban etnis lainnya.

[adsense]

Di sela-sela kegiatan, HBB mengulosi Sultan Deli sesuai pesan ketua umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH yang berhalangan hadir.

"Sesuai pesan ketua umum HBB untuk mengulosi Sultan Deli, saat ini izinkan kami Ulosi Sultan," ucap Ketua DPC HBB Deli Serdang, Mangapul Sitindaon.

[adsense]

Kemudian Bendahara DPD HBB Sumut, Deminar Nabanan, S.Pd, M.Pd didampingi pengurus lainnya dan Mbelin Brahmana menyematkan ulos kepada Sultan Deli.

Berbagai masukan konstruktif mengalir dalam pertemuan tersebut. Para tokoh sepakat bahwa FKN harus menjadi garda terdepan dalam meredam konflik sosial, menjadi penengah jika terjadi gesekan antar kelompok, serta memperkuat dialog lintas iman dan budaya secara berkelanjutan yang dipandu Sekretaris FKN Sumut, Taufik Ismail Siregar.

[adsense]

Tokoh agama meminta agar FKN aktif turun ke akar rumput melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial lintas agama, gotong-royong kebangsaan, dan buka puasa bersama. Sementara tokoh adat menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai perekat persatuan.

"Semua masukan ini kita tampung. Tujuannya satu, agar tujuan FKN tercapai, yaitu terwujudnya Sumatera Utara yang aman, damai, dan guyub dalam keberagaman," tutup Sultan Deli.

[adsense]

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk dukungan program kerja FKN Sumut ke depan dan deklarasi bersama menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Regional Head PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo - Persero) Kantor Wilayah VI Medan (mencakup Sumatera) Ardian Brahmana mengatakan pihaknya menyiapkan Rp100 miliar untuk klaim jaminan kredit nasabah perbankan yang terkena musibah bencana alam. "Saat bencana hidrometeorologi pada November 2025, wilayah Medan, sebagian Tapanuli Utara, sebagian Tapanuli Tengah dan Sibolga hingga Sumatera Barat terdampak bencana. Bank yang memberi kredit pada nasabah hingga kemungkinan kreditnya macet, dijamin Askrindo. Recovery terus berlangsung. Askrindo bersama perbankan terus mengupayakan agar nasabah tersebut tumbuh kembali," tegas pria yang disapa Dewo itu di Medan, Kamis (1/10/2026). "Askrindo itu working behind the scenes menggandeng perbankan. Mitra Askrindo itu Himbara (Himpunan Bank Pemerintah -maksudnya bank pelat merah) dan bank-bank daerah di Sumatera seperti Bank Sumut, Bank Nagari di Sumbar, Bank Riau dan Kepulauan Riau, Bank Jambi dan Bank Bengkulu serta Bank Sumsel Babel. Agar perbankan itu memberi kredit pada nasabahnya terus membangun, Askrindo yang menjamin," tambahnya.

Selain menyiapkan plafon klaim tersebut, lanjut Dewo, pihaknya bekerja dengan perbankan dalam membina untuk tumbuh. "Kalau bahasa kerennya, Askrindo juga memiliki kebijakan seperti CSR dan menggandeng perbankan bahkan pendampingan langsung pada UMKM. Tak hanya saat bencana tapi sampai saat ini dan terus melakukan pendampingan serta pembinaan" tegasnya didampingi Branch Manager Medan Joni Andrianto Nababan, Iqbal Nariyendra, Eka Harumi dan sejumlah eksekutif Askrindo dari Jakarta.

[adsense]

Ia memastikan, kebijakan tersebut sebagai bagian terus memperkuat perannya sebagai perusahaan strategis, yang hadir dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peran tersebut dijalankan melalui berbagai solusi asuransi umum dan Suretyship untuk mendukung keberlangsungan proyek strategis dan aktivitas dunia usaha, serta melalui asuransi program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Perluas Pasar Lewat Misi Dagang Jatim

Untuk Sumatera, pertumbuhan kinerja tertinggi ada di Kota Medan.Sehingga pihaknya terus berkiprah untuk masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan misi Askrindo dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Melalui program KUR, Askrindo hadir dalam ekosistem pembiayaan UMKM dengan memberikan perlindungan asuransi kredit yang mendukung akses pelaku usaha terhadap pembiayaan perbankan. Dengan demikian, manfaat keberadaan Askrindo tidak hanya dirasakan pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga oleh pelaku usaha di sektor UMKM. "Bagi kami, UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Karena itu, keberadaan Askrindo tidak hanya terlihat dalam dukungan terhadap proyek-proyek strategis, tetapi juga hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Asuransi Program Pemerintah, khususnya KUR, yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM," beber Dewo.

[adsense]

Dewo menyampaikan bahwa Askrindo terus menjadi perusahaan yang memberikan nilai bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Baik melalui dukungan terhadap pembangunan, dunia usaha, maupun UMKM melalui Asuransi Program Pemerintah KUR. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejari Kaltim) berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

DPO tersebut terpidana perkara korupsi pembangunan sarana air bersih atas nama Sarpius bin Embung (46), warga

[adsense]

Kampung Bermai RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2026), menyampaikan

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Jabar Hentikan Sementara Proyek Data Center BDX di Jatiluhur

Dijelaskan, Sarpius bin Embung merupakan terpidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2076 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Agustus 2014.

[adsense]

Oleh karenanya, terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 84.614.461,856 subsidair 3 bulan kurungan.

Kasus posisinya, berawal dari proyek pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Bermai dan Besiq, Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh terpidana selaku Bendahara Kampung Bermai.

[adsense]

Pada tingkat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kaltim, terpidana sebelumnya dinyatakan bebas. Namun MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menyatakan terpidana tidak terbukti pada dakwaan primair, namun terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Saat diamankan, terpidana Sarpius bin Embung bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, terpidana dititipkan sementara di Kejari Samarinda guna proses eksekusi lebih lanjut.

[adsense]

Tidak Ada Tempat

Kapuspenkum Kejagung menambahkan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

[adsense]

"Jaksa Agung mengimbau seluruh buronan dalam DPO Kejaksaan, segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan," ujar Kapuspenkum. (** )

[adsense]

[adsense]

Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan kewenangan dan kelembagaannya melalui revisi kedua Undang-Undang Komisi Yudisial, termasuk agar putusan KY terkait sanksi ringan dan sedang terhadap hakim tidak lagi bersifat usulan, tetapi final dan mengikat (final and binding).

Gagasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Zona II KY bertema "Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Berintegritas" di Makassar, Sulawesi Selatan.

[adsense]

Sebagaimana siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (1/10/2026), diskusi tersebut dibuka Ketua KY Prof Dr KPA H Abdul Chair Ramadhan SH MH dan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran.

Dalam keynote speech-nya, Abdul Chair menjelaskan posisi strategis KY dalam sistem kekuasaan kehakiman, khususnya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

"Tanpa adanya pengawasan yang optimal, maka niscaya independensi peradilan tidak akan pernah tercapai," kata Abdul Chair.

[adsense]

Ia menegaskan, independensi peradilan merupakan salah satu basis utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karena itu, keberadaan KY dinilai memiliki peran penting dalam menjaga bekerjanya hukum dan keadilan.

[adsense]

Menurut Abdul Chair, fungsi pengawasan KY merupakan sarana untuk mewujudkan independensi peradilan dalam paradigma kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ia mengaitkannya dengan kaidah fiqh "Al wasilatu laha ahkamul maqashid" dan "Lil wasail hukmul maqashid", yakni sarana atau perantara mengikuti hukum tujuan sepanjang perantara tersebut selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

[adsense]

Abdul Chair juga mengutip kaidah "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih", yang bermakna mencegah atau menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Atas dasar itu, menurutnya, pengawasan terhadap hakim diperlukan untuk mencegah kemunduran independensi kelembagaan maupun individu hakim yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kekuasaan kehakiman.

[adsense]

"Pengawasan oleh KY merupakan 'penyempurna' bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman," ujarnya.

Abdul Chair juga mengutip kaidah "ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib". Menurutnya, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu kewajiban dalam negara hukum dan untuk mewujudkannya dibutuhkan fungsi pengawasan KY.

[adsense]

Dalam diskusi tersebut, sedikitnya tujuh poin penguatan kewenangan dan kelembagaan KY mengemuka untuk diakomodasi dalam revisi UU KY.

Pertama, pemantauan terhadap pengadilan tingkat pertama diusulkan dapat dilakukan KY secara aktif tanpa harus menunggu permohonan pelapor maupun pemberitahuan kepada pengadilan terkait.

[adsense]

Kedua, pemeriksaan terhadap putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran prinsip disiplin tinggi dan/atau profesionalisme, termasuk pelanggaran dalam penerapan hukum acara, diusulkan menjadi domain KY.

Ketiga, putusan KY terhadap sanksi ringan dan sedang diusulkan tidak lagi bersifat usulan, tetapi final dan mengikat.

[adsense]

Keempat, sidang pleno KY diusulkan terbuka untuk umum. Sedangkan terhadap perkara yang berpotensi berujung sanksi berat, pemeriksaan dilakukan secara bersama.

Dalam kaitan itu, muncul gagasan pembentukan Badan Pengawasan Hakim Terpadu (BPHT) yang menggabungkan unsur pengawasan KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Badan tersebut diharapkan dapat mengakhiri dualisme pemeriksaan antara Bawas MA dan KY.

[adsense]

Kelima, apabila ditemukan pelanggaran etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana, perkara tersebut diusulkan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Komisioner KY dalam BPHT diusulkan berkedudukan sebagai pengendali pengawasan.

Keenam, struktur kelembagaan KY diusulkan diperbesar melalui pembentukan deputi dan direktorat, termasuk melakukan penyesuaian terhadap keberadaan kantor penghubung KY di daerah.

[adsense]

Ketujuh, KY juga diusulkan berwenang mengawasi hakim konstitusi. Dalam praktik pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), komposisi keanggotaannya diusulkan terdiri dari unsur Komisioner KY, hakim konstitusi dan akademisi hukum.

Selain Gubernur Sulawesi Selatan, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr Hj Nirwana SH MHum, unsur kejaksaan, kepolisian dan Forkopimda.

[adsense]

Peserta diskusi juga berasal dari kalangan dekan fakultas hukum berbagai perguruan tinggi di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah.

Hadir sebagai narasumber Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof Dr Andi Muhammad Asrun SH MH, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr Bob Hasan SH MH, Sekretaris Jenderal DPP MUI Buya Dr Amirsyah Tambunan MA, mantan Komisioner KY sekaligus Guru Besar UPN Veteran Prof Dr Taufiqurrohman Syahuri SH MH, serta Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad SH MH.

[adsense]

Diskusi Zona II Makassar merupakan bagian dari rangkaian diskusi publik KY. Kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan di Zona I Solo dan Zona III Palembang.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pendapat dan Sikap Akademik tentang Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang domestik yang berangkat melalui Bandara Internasional Kualanamu pada Agustus 2026 mencapai 179.711 orang, turun 5,76% dibanding Juli 2026 yang mencapai 190.696 orang. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, jumlah penumpang domestik yang berangkat mencapai 1.468.848 orang, turun 4,92% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 1.544.832 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Umum BPS Sumut Dadan Supriana dalam keterangan pers setiap awal bulan di Kantor BPS Sumut, Jalan Asrama Medan, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

Sementara itu, penumpang domestik yang datang ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 mencapai 173.806 orang, turun 3,82% dibanding Juli yang sebanyak 180.714 orang. Secara kumulatif, Januari–Agustus 2026 jumlah penumpang domestik yang datang mencapai 1.427.624 orang, turun 5,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.513.905 orang. Untuk penerbangan tujuan luar negeri, jumlah penumpang pada Agustus 2026 justru naik 4,36% dari 88.278 orang pada Juli menjadi 92.130 orang. Namun secara kumulatif, jumlahnya masih turun 3,69%, dari 789.813 orang menjadi 760.680 orang.

Di sisi lain, jumlah penumpang yang datang dari luar negeri pada Agustus 2026 tercatat 196.805 orang. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, penumpang yang datang dari luar negeri mencapai 797.359 orang, turun 3,87% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 829.458 orang.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

[adsense]

[adsense]

Film biopik "Djamin Setia Selamanya" yang mengangkat perjalanan hidup Pahlawan Nasional asal Tanah Karo, Djamin Ginting, mulai tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia, Kamis (1/10/2026), bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Film yang disutradarai Rako Prijanto tersebut dibintangi aktor sekaligus musisi muda Rafi Sudirman sebagai Djamin Ginting. Skenario ditulis Titien Wattimena dan Lynda Ulviana serta diproduksi Erjege Pictures.

[adsense]

Sebagaimana siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (1/10/2026) film tersebut memadukan drama sejarah, aksi perang dan kisah kemanusiaan dengan menampilkan perjalanan Djamin Ginting sejak muda hingga menjadi salah satu tokoh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Djamin Ginting lahir di Desa Suka, Tanah Karo, pada 12 Januari 1921. Perjalanan hidupnya antara lain dimulai dari pendidikan Belanda di Handelsschool hingga bergabung sebagai perwira Gyugun pada masa pendudukan Jepang.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Karo Ringkus Dua Pelaku Kasus Perampokan yang Menewaskan Seorang Dosen

Selain mengangkat perjuangan bersenjata, film tersebut menampilkan hubungan Djamin dengan Likas Tarigan yang digambarkan menjadi salah satu sumber kekuatan emosional dalam perjuangannya.

[adsense]

Kisah persahabatan Djamin bersama Kadir Saragih, Selamat Ginting dan Jacob Waas juga menjadi bagian dalam cerita.

Selain Rafi Sudirman, sejumlah aktor lintas generasi turut terlibat. Claresta Taufan memerankan Likas Tarigan, Chicco Kurniawan sebagai Kadir Saragih, Jourdy Pranata sebagai Selamat Ginting dan Marcell Darwin sebagai Jacob Waas. Film ini juga diperkuat Unique Priscilla, Teddy Syach, Arla Ailani dan Sulthan Hamonangan.

[adsense]

Putri Djamin Ginting sekaligus Executive Producer film, Riahna Djamin Ginting, mengatakan film tersebut tidak hanya dibuat untuk mengenang ayahnya, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap pengabdian Djamin kepada Indonesia.

"Bagi saya, Djamin Setia Selamanya bukan sekadar sebuah film, melainkan penghormatan untuk ayah saya yang telah mengabdikan hidupnya bagi Indonesia," ujar Riahna.

[adsense]

Ia berharap kisah tersebut dapat memperkenalkan nilai perjuangan Djamin Ginting kepada generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial.

"Saya berharap generasi Z dan Milenial dapat melihat bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian anak muda yang peduli, berani bersuara, dan berani mengambil tindakan," katanya.

[adsense]

Djamin Ginting dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2014. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan yang membentang dari Kota Medan menuju dataran tinggi Tanah Karo.

Sementara itu, sutradara Rako Prijanto mengatakan ketertarikannya mengangkat kisah Djamin Ginting berangkat dari perjalanan seorang anak muda yang dinilainya mampu mengambil peran dalam sejarah bangsa.

[adsense]

"Saya berharap Djamin Setia Selamanya tidak hanya menjadi tontonan sejarah, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk berani mengambil keputusan dan menjadi bagian dari perubahan," kata Rako. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Kualuh Leidong, Polres Labuhanbatu, menangkap 2 laki-laki yang diduga terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap HD (49), warga Dusun Sei Rebut I, Desa Tanjungmangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Kapolsek Kualuh Leidong AKP Mangatas Samosir SH, mengatakan peristiwa pembunuhan berencana tersebut terjadi di Dusun Sei Rebut II, Desa Tanjungmangedar, Senin 28 September 2026.

[adsense]

"Korban mengalami kekerasan diduga menggunakan senjata tajam dan pelepah sawit hingga akhirnya meninggal dunia dan ditemukan warga di dalam parit," kata Kapolsek kepada sejumlah wartawan, Kamis (1/10/2026).

Dua terduga pelaku yang diringkus, yakni YA (22) dan EP (16). Berdasarkan pemeriksaan awal, YA menyerang korban dan diduga menggunakan celurit sebanyak 5 kali, sedangkan EP diduga memukul korban menggunakan pelepah sawit.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Amankan Pria dan Remaja di Bus Tujuan Pekanbaru

"Terduga pelaku YA diamankan pada Selasa 29 September 2026, di kawasan Tangkahan Indra, Tanjungleidong, saat diduga hendak melarikan diri. Dalam pemeriksaan awal, YA mengakui keterlibatannya bersama EP dalam peristiwa tersebut," ungkapnya.

[adsense]

Tim polisi selanjutnya berkoordinasi dengan personel Pos Polisi Kampung Mesjid. terduga pelaku lainnya, EP kemudian diamankan petugas bersama masyarakat di kawasan Sei Rebut Kualuh Hilir.

"EP juga mengakui keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Dari penanganan perkara ini, tim mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya celurit, pakaian para terduga pelaku, pelepah sawit, dua sepeda motor, dua telepon genggam, satu jam tangan rusak dan uang tunai Rp898 ribu," jelas Kapolsek.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, mengatakan kedua terduga pelaku telah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 459 KUHP.

"Proses hukum dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, dan menyerahkan setiap persoalan hukum ke pihak kepolisian untuk ditangani sesuai prosedur," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, Polri hadir di tengah masyarakat untuk menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, humanis, serta bertanggung jawab. "Apabila masyarakat membutuhkan layanan kepolisian, silakan hubungi Call Center 110," ujar AKP Aswin. (**)

[adsense]

[adsense]

Kabar mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat di Sumatera Utara (Sumut) beredar, Kamis (1/10/2026).

Informasi yang beredar menyebutkan, operasi tersebut diduga berlangsung di Kota Medan. Namun, hingga Kamis sore, belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai adanya kegiatan penindakan tersebut.

[adsense]

Beredarnya kabar itu terjadi bersamaan dengan keberadaan tim KPK di Sumut dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pencegahan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang dikonfirmasi wartawan terkait kabar tersebut mengaku belum mengetahui adanya OTT terhadap pejabat di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

Dengan demikian, informasi mengenai dugaan OTT tersebut masih sebatas kabar yang beredar dan belum dapat dipastikan kebenarannya. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait adanya operasi penindakan di wilayah Sumut.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas pejabat maupun perkara yang disebut-sebut berkaitan dengan kabar OTT tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Satu kamar asrama putri yang berada di Gedung D Lantai 4, Institut Kesehatan Medistra di Jalan Sudirman Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (1/10/2026) pukul 17.45 WIB, terbakar.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, sebanyak 10 tempat tidur dan lemari pakaian milik 10 orang mahasiswi yang menempati kamar tersebut, ludes terbakar.

[adsense]

Informasi diperoleh, kamar tersebut sebelumnya ditempati 10 orang mahasiswi. Saat terjadi kebakaran, penghuni kamar tidak berada di dalam, karena sedang mengikuti rapat bersama para mahasiswa lainnya di gedung lain.

Setahubagaimana, terlihat asap mengepul ke atas dari dalam kamar lantai 4. Mengetahui hal itu, pihak security langsung menghubungi pemadam kebakaran, dan pihak kepolisian. Tidak lama, 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deliserdang, tiba di lokasi memadamkan api.

[adsense]

Baca Juga:

• 4 Bulan Diburon, Pelaku Jambret Ditangkap Polresta Deliserdang

Dugaan sementara, api berasal adanya power bank yang dicas, namun ditinggal oleh pemiliknya. Pihak Polsek Lubukpakam, kini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan potongan kayu bekas kebakaran, sebut AKP Trisno Sihite. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menggelar upacara pengibaran bendera satu tiang penuh memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman Kantor Kejari Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH, selaku inspektur upacara. Upacara ini diikuti kepala seksi (Kasi) Pidum Lamhot Sagala SH MH, Kasi Datun Alfredo Damanik SH MH, Kasi Pidsus Sabri Fitriansyah Marbun SH MH, Kasi PAPBB Deby Rinaldy SH MH, Kasi Intel Memed Rahmad Sugama Siregar SH, para kepala sub seksi (pejabat struktural), jaksa fungsional Susi Sihombing SH, Lisa Susanti SH, Elina Flori Malau SH, pegawai dan seluruh staf Kejari Labuhanbatu.

[adsense]

Dalam amanatnya, Kajari Jeffry mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen seluruh insan Adhyaksa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab," sebut Kajari Jeffry Paultje Maukar.

[adsense]

Baca Juga:

• RSU Haji Medan Pastikan Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Tak Dibedakan

Jeffry menyebut, peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur." Tema tersebut, kata dia, menjadi pengingat agar nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

[adsense]

"Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam berkarya, mengabdi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," ajak Jeffry kepada seluruh jaksa dan staf yang mengikuti upacara tersebut.

Upacara itu ditutup dengan semangat kebersamaan keluarga besar Kejari Labuhanbatu untuk terus menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam melaksanakan pengabdian. "Pancasila Pemersatu Bangsa," tegas Kajari. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan memastikan tidak membedakan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Penegasan tersebut disampaikan Plh Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSU Haji Medan, drg Fitrady Ulianda Siregar MKes, Kamis (1/10/2026), menyikapi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien.

[adsense]

Ulianda mengatakan, pelayanan kesehatan di RSU Haji Medan diberikan berdasarkan kebutuhan medis pasien dengan tetap mengacu pada standar pelayanan medis serta prosedur yang berlaku di rumah sakit.

"Tidak ada pembedaan pelayanan kesehatan berdasarkan apakah pasien tersebut menggunakan BPJS Kesehatan maupun pasien umum," ujar Ulianda.

[adsense]

Menurutnya, setiap pasien mendapatkan pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya. Status pembiayaan pasien tidak menjadi dasar untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan.

Ia menegaskan RSU Haji Medan terus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Pertimbangan utamanya adalah kebutuhan medis pasien. Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang aman, bermutu, profesional, dan manusiawi sesuai standar pelayanan yang berlaku," katanya.

Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumut itu juga memastikan pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum tetap diberikan dengan kualitas yang sama.

[adsense]

Ulianda menambahkan, hingga saat ini UPTD Khusus RSU Haji Medan tetap memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tanpa membedakan status pembiayaan.

"Pelayanan tetap kami berikan sesuai kebutuhan medis pasien dan standar pelayanan yang berlaku," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor PLN UIP SBU, Kamis (1/10/2026).

Upacara dipimpin General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto, selaku pembina upacara dan diikuti seluruh Senior Manager, karyawan-karyawati serta Tenaga Alih Daya (TAD) di lingkungan PLN UIP SBU.

[adsense]

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", peringatan tersebut menjadi momentum bagi insan PLN untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong dan kebersamaan dalam menjalankan tugas.

Rizki Aftarianto mengatakan, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk melalui penguatan sinergi dan kolaborasi antarinsan PLN.

[adsense]

"Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi kita untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut harus kita implementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh insan PLN," ujar Rizki.

Menurutnya, semangat persatuan juga dapat diwujudkan melalui budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, sikap saling menghargai dan kepedulian terhadap sesama.

[adsense]

Ia menilai keberagaman latar belakang, peran dan tanggung jawab di lingkungan PLN merupakan kekuatan yang harus dirawat melalui kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

"Kita bekerja dalam satu kesatuan dengan latar belakang, peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan bangsa," katanya.

[adsense]

Rizki mengajak seluruh insan PLN menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dengan terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan kolaborasi.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan PLN UIP SBU diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan soliditas seluruh insan PLN dalam menjalankan amanah perusahaan.

[adsense]

Dengan semangat persatuan dan kolaborasi, PLN UIP SBU terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menghadirkan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat di Sumut hingga Aceh. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Toba bertindak sebagai pemimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Toba yang berlangsung di Kompleks Monument Pahlawan Revolusi Mayjen DI Panjaitan, Kamis (1/10/2026).

Upacara peringatan ini dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Ketua PN Balige Anita Silitonga, Kejari Toba Muslih SH, pimpinan OPD, Ormas dan juga pelajar.

[adsense]

Peringatan tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Suasana larut dalam

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Pakpak Bharat Ajak Warga Jaga Persatuan dan Pancasila

saat pembacaan teks Pancasila,

[adsense]

Pembukaan UUD 1945, serta ikrar

kesetiaan kepada Negara Kesatuan

[adsense]

Republik Indonesia (NKRI)

dikumandangkan. Ini menjadi esensi

[adsense]

utama untuk mengenang kembali

perjuangan hebat para pahlawan dalam

[adsense]

mempertahankan ideologi bangsa dari

berbagai ancaman.

[adsense]

Usai upacara, Kapolres Toba AKBP V.J Parapaga menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para Pahlawan Revolusi sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kokoh dan tidak tergantikan.

"Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini merefleksikan peran Pancasila sebagai kompas moral dan fondasi utama pembangunan nasional yang inklusif," tegasnya

[adsense]

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila katanya menjadi momentum penting untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung persatuan, gotong royong, toleransi serta kepedulian terhadap sesama.

Kehadiran seluruh elemen pimpinan

[adsense]

daerah ini mempertegas sinergitas kuat

dan komitmen kolektif dalam

[adsense]

membumikan nilai-nilai Pancasila.

Langkah nyata ini diambil demi

[adsense]

kemajuan dan kondusivitas wilayah,

serta demi mewujudkan Kabupaten

[adsense]

Toba ini menuju Toba Mantap 2029. (**)

[adsense]

[adsense]

Tokoh sepakbola Sumatera Utara, Badia Raja Manurung, berharap Kongres Pemilihan Ketua Umum Asprov PSSI Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2026 menjadi momentum untuk membenahi dan membangkitkan kembali prestasi sepakbola Sumut.

[adsense]

Badia menyampaikan dukungan kepada kandidat yang telah lama berkecimpung di dunia sepakbola, khususnya Julius Raja dan Benny Tomasoa, yang masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum Asprov PSSI Sumut bersama Arya Sinulingga.

"Saya pikir kita harus memberikan kesempatan kepada kandidat lain. Ada Julius Raja dan Benny Tomasoa. Mereka orang lama, banyak berkecimpung di sepakbola dan sudah dikenal. Mereka juga punya koneksi sepakbola nasional," ujar Badia.

[adsense]

Baca Juga:

• Javier Siverio Bawa PSMS Menang atas Adhyaksa FC

Menurut mantan pemain PSMS dan Mercu Buana tersebut, dukungan itu disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan sepakbola Sumut, bukan untuk menjatuhkan atau merendahkan kandidat lainnya.

"Dengan segala hormat, ini bukan untuk menjatuhkan atau merendahkan siapa pun. Kita hanya ingin sepakbola Sumut ke depan lebih baik," kata Badia, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Asprov PSSI Sumut.

[adsense]

[adsense]

Ia menilai pengalaman dan pemahaman terhadap sepakbola menjadi salah satu hal penting bagi sosok yang nantinya memimpin Asprov PSSI Sumut. Baik Julius Raja dan Benny Tomasoa, dikenal aktif membina sepakbola sebagai salah satu pemilik klub Liga 4 hingga pernah jadi pengurus PSMS.

Karena itu, ia berharap seluruh kandidat dapat mengikuti proses pemilihan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

[adsense]

Badia juga menyoroti prestasi sepakbola Sumut pada PON XXI Aceh-Sumut 2024. Menurutnya, hasil yang tidak sesuai harapan pada PON 2024 perlu menjadi bahan evaluasi bagi sepakbola Sumut.

"PON itu salah satu penilaian bagi Sumut dalam prestasi nasional. Kita gagal di PON 2024, tentu ini harus menjadi evaluasi. Sepakbola Sumut jangan sampai semakin redup," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PSMS Tantang Adhyaksa FC, Misi Lanjutkan Tren Positif

Menurut Badia, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kondisi organisasi Asprov PSSI Sumut yang hingga kini belum memiliki ketua umum definitif.

"Sudah hampir tiga tahun dijabat Plt. Kita berharap melalui kongres ini bisa lahir kepengurusan yang definitif sehingga pembinaan sepakbola Sumut dapat berjalan lebih baik," katanya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badia mengingatkan bahwa Sumut memiliki sejarah panjang dalam cabang sepakbola pada ajang PON. Sumut pernah meraih medali emas pada PON 1953, 1957, 1969, 1985 dan 1989. Selain itu, Sumut meraih medali perak pada PON 1981 serta medali perunggu pada PON 2000 dan 2004.

"Saya pernah meraih perak, waktu itu dikalahkan Lampung. Abdul Rahman Gurning dan Iwan Karokaro pernah membawa Sumut meraih emas. Jadi, dulu sepakbola Sumut tidak pernah redup di PON," ujarnya.

[adsense]

Karena itu, Badia berharap kepemimpinan Asprov PSSI Sumut ke depan mampu memperkuat pembinaan, khususnya terhadap pemain muda, serta mempersiapkan tim Sumut menghadapi PON berikutnya.

Diketahui, tiga nama telah memastikan diri masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum Asprov PSSI Sumut. Ketiganya yakni Arya Sinulingga, Benny Tomasoa dan Julius Raja. Ketiga kandidat telah menyerahkan berkas formulir pendaftaran kepada panitia pemilihan hingga batas akhir pada Rabu (30/9/2026) pukul 17.00 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Benny Tomasoa Siap Maju Calon Ketua Asprov PSSI Sumut

Badia berharap proses kongres berjalan sesuai aturan dan seluruh kandidat memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pemilihan.

"Saya harap dalam kongres nanti aturan yang sebenarnya diberlakukan. Yang penting prosesnya berjalan sesuai mekanisme. Masyarakat sepakbola Sumut tentu tahu dan bisa melihat bagaimana prosesnya," katanya.

[adsense]

Ia juga mengajak para mantan pemain, tokoh sepakbola dan seluruh elemen sepakbola Sumut memberikan perhatian terhadap proses pemilihan tersebut.

[adsense]

"Kita berharap siapa pun yang terpilih nanti benar-benar memahami sepakbola dan bisa membawa pembinaan Sumut ke arah yang lebih baik. Harapannya, kita bisa kembali meraih emas di PON," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• PSMS Pesta Gol 6-0 Lawan Persiku, Eko Purdjianto: Ini Baru Awal

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanjungbalai bersama Pemko Tanjungbalai, UPTD Pependa, dan PT Jasa Raharja menggelar Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Kamis (1/10/2026).

" Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak kendaraan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)," ucap Kasat Lantas Polres Tanjungbalai AKP Demonstar SH MH.

[adsense]

"Hasil dari kegiatan hari ini, sebanyak 53 pengendara kita berikan teguran simpatik. Namun, apresiasi juga kami berikan kepada 19 pemilik kendaraan yang langsung memilih untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pajaknya di lokasi," ujar AKP Demonstar.

AKP Demonstar juga mengatakan bahwa kegiatan penertiban tersebut melibatkan personel gabungan dari Sat Lantas Polres Tanjungbalai, UPTD Pependa Tanjungbalai yang dipimpin Kasi/KA UPTD Susi Hariyanti SE M SP, perwakilan PT Jasa Raharja Kisaran, serta pegawai BPKPD dan Dinas Perhubungan Pemko Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi Pajak Kendaraan di Tanjungbalai, 19 Pengendara Bayar di Lokasi

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/10/2026).

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera pada 1 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, asap terdeteksi di 18 wilayah di Sumut.

[adsense]

Wilayah tersebut meliputi Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematangsiantar, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Toba, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

Hendro menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terhadap sebaran titik panas atau hotspot pada 30 September 2026, terdapat tiga titik panas di Sumut.

[adsense]

"Tiga titik panas tersebut berada di Kabupaten Asahan dan Labuhanbatu," kata Hendro, Kamis (1/10/2026).

Sementara itu, hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Silangit dan Stasiun Meteorologi Aek Godang menunjukkan jarak pandang pada 1 Oktober 2026 hingga pukul 11.00 WIB berada pada kisaran 4-5 kilometer.

[adsense]

Untuk kualitas udara, BBMKG mencatat konsentrasi PM2.5 di Sumut berada pada kategori baik hingga sedang.

BBMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

[adsense]

"Masyarakat diimbau berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," ujarnya.

BBMKG juga mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI dan Polri setempat serta terus mengikuti informasi terkini yang disampaikan BBMKG Wilayah I Medan melalui media sosial @infobmkgsumut.

[adsense]

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui layanan informasi BBMKG Wilayah I Medan di nomor 082168043653 atau melalui email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 600 kepala keluarga di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang bersumber dari APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan menyerahkan buku tabungan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima dalam acara di Aula Huta Mas, Doloksanggul, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Humbahas Anggiat Simanullang mengatakan, penerima bantuan tersebar di 46 desa. Setiap keluarga mendapat alokasi Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Total pagu untuk 600 rumah mencapai sekitar Rp12 miliar.

Oloan mengatakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan sehat. Ia mengingatkan penerima agar menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan menyelesaikan perbaikan rumah sesuai jadwal serta ketentuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Oloan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Ia berharap program tersebut berlanjut pada tahun depan agar lebih banyak warga Humbahas mendapat bantuan. Oloan juga meminta dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah mengusulkan alokasi bedah rumah.

[adsense]

Anggiat berharap penerima memanfaatkan dana sesuai ketentuan dan menyelesaikan peningkatan kualitas rumah tepat waktu. Program tersebut diharapkan membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Humbahas.

Pemkab Humbahas mencatat, pada 2015 hingga 2025, daerah itu telah mendapat alokasi peningkatan kualitas 9.074 unit rumah melalui berbagai skema pembiayaan, yakni APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Humbahas, dan Dana Alokasi Khusus.

[adsense]

Perwakilan penerima bantuan, Jamanutur Lumbantoruan, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Humbahas dan pemerintah pusat. Ia berharap program bedah rumah terus berlanjut agar lebih banyak warga dapat memperbaiki hunian mereka. (**)

[adsense]

[adsense]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pergeseran anggaran Rp503 miliar oleh Pemkab Deliserdang untuk penanganan kebencanaan bukan cacat hukum. Penjelasan itu disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H Siagian, di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan pendampingan yang dihadiri Inspektur Deliserdang Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Suparno, serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Rahman.

[adsense]

"Bukan (bukan cacat hukum). Baca lagi PP 12 Tahun 2019 Pasal 69, yang sifatnya darurat dan mendesak," kata Fernando.

Menurut Fernando, pergeseran itu berkaitan dengan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebijakan pemerintah pusat mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong. Ia mengatakan anggaran tersebut harus digunakan untuk penanganan kebencanaan.

[adsense]

Baca Juga:

• P-APBD Deliserdang 2026 Gagal Disahkan, 17 Anggota DPRD Protes

"Jadi cukup diinformasikan ke DPRD saja. DPRD dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodir dalam perubahan APBD," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, kepala daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pergeseran tersebut nantinya diakomodasi dalam perubahan Perda APBD. Jika perubahan APBD tidak disepakati hingga 30 September 2026, menurut Fernando, tidak ada perubahan Perda APBD dan daerah tetap menggunakan APBD yang telah ditetapkan.

Terkait belum disepakatinya P-APBD Deliserdang, Fernando mengatakan secara regulasi tidak ada kewajiban bagi daerah untuk melakukan perubahan APBD. Namun, kegiatan yang tidak dapat diprediksi akan lebih sulit diakomodasi jika perubahan APBD tidak dilakukan.

[adsense]

Fernando juga menegaskan anggaran yang dialihkan untuk kebencanaan harus digunakan sesuai peruntukan. Ia mencontohkan, anggaran bertema kebencanaan tidak boleh digunakan untuk membeli kendaraan yang tidak terkait penanganan bencana.

Keterangan mengenai penggunaan dan mekanisme pergeseran anggaran tersebut merupakan penjelasan Kemendagri dalam pertemuan pendampingan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polres Tanjungbalai bersama Pemko Tanjungbalai, UPTD Pependa, dan PT Jasa Raharja menggelar Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis (1/10/2026).

Kasat Lantas Polres Tanjungbalai AKP Demonstar, mengatakan operasi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

[adsense]

Dalam kegiatan itu, petugas memberikan teguran simpatik kepada 53 pengendara. Sebanyak 19 pemilik kendaraan memilih membayar kewajiban pajaknya langsung di lokasi.

Operasi melibatkan personel Satlantas Polres Tanjungbalai, UPTD Pependa Tanjungbalai yang dipimpin Kasi/Kepala UPTD Susi Hariyanti, perwakilan PT Jasa Raharja Kisaran, serta pegawai BPKPD dan Dinas Perhubungan Pemko Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Pastikan Stok BBM Aman, Antrean SPBU Tertib

[adsense]