[adsense]

PTPN I Regional 1 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tanjungmorawa menanam 300 bibit pohon dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, Kamis (25/6/2026), di Jalan Industri, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Sebanyak 300 bibit pohon yang ditanam terdiri atas 50 bibit duku, 50 bibit manggis, 100 bibit mahoni, dan 100 bibit trembesi. Selanjutnya, bibit tersebut akan ditanam di sejumlah lahan gersang dan kawasan rawan longsor di beberapa desa di Kecamatan Tanjungmorawa.

[adsense]

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan PTPN Group yang mengusung tema "Our Power, Our Planet".

Menurutnya, penanaman pohon juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deliserdang dan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Rem Blong, Truk Fuso Tabrak Tiga Kendaraan di Lubukpakam, Tiga Orang Terluka

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan implementasi komitmen perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

[adsense]

"Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung program pelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan di masa depan," katanya.

Melalui kegiatan tersebut, PTPN I Regional 1 berharap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Kegiatan itu turut dihadiri para kepala bagian, Head of PMO, manajer Unit Tembakau, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan, karyawan PTPN I Regional 1, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Tanjungmorawa. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Serdangbedagai (Sergai) menangkap dua pria yang diduga melakukan penjambretan telepon seluler milik seorang wanita di Kecamatan Seibamban. Kedua pelaku diringkus pada Kamis (25/6/2026) dini hari.

Korban diketahui bernama Paulina Restauli Hutagalung (24). Ia menjadi korban penjambretan pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Seibamban.

[adsense]

Kasatreskrim Polres Sergai AKP Binrod Situngkir melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya mengatakan, saat kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor dan baru saja menyimpan telepon genggamnya ke dalam kantong celana.

"Tak lama kemudian, dua pria yang berboncengan sepeda motor mendekati korban dari sisi kiri dan langsung merampas handphone tersebut sebelum melarikan diri," ujar Bringin Jaya, Kamis (25/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Perampok Bersenjata Gasak Uang Puluhan Juta dari BRILink di Seirampah, Aksi Terekam CCTV

Menindaklanjuti laporan korban, Tim URC Satreskrim Polres Sergai yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Hendri Ika Panduwinata melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku.

[adsense]

Pelaku pertama berinisial BS (24) ditangkap di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah.

"Dari tangan tersangka BS, petugas mengamankan satu unit sepeda motor Honda CB150R nomor polisi BK 6747 XAZ yang digunakan saat melakukan aksi penjambretan," jelas Bringin Jaya.

[adsense]

Setelah menangkap BS, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku kedua berinisial PW (24) di rumahnya di Dusun V, Desa Seirampah.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit telepon seluler Oppo A55 warna hitam milik korban.

[adsense]

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Sergai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (**)

[adsense]

[adsense]

Universitas Sumatera Utara (USU) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026, USU berhasil menempati Global Rank 401+, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kategori 801+.

Capaian tersebut menunjukkan penguatan posisi USU sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap masyarakat melalui pendidikan, penelitian, inovasi, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan.

[adsense]

THE Impact Rankings merupakan pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang mengukur kontribusi institusi pendidikan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meliputi aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan, kesehatan, lingkungan, hingga kemitraan global.

Pada pemeringkatan tahun 2026, USU mencatat sejumlah capaian terbaik, di antaranya SDG 2 (Zero Hunger) yang menempati peringkat 91 dunia dan SDG 14 (Life Below Water) di peringkat 93 dunia. Selain itu, USU juga masuk kategori 101+ dunia pada SDG 1 (No Poverty) dan SDG 5 (Gender Equality).

[adsense]

Baca Juga:

• Mahasiswi USU Juara Karate Asia

Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin SSos MSi, Kamis (25/6/2026), mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

[adsense]

«"Pencapaian ini menjadi motivasi bagi USU untuk terus memperkuat kontribusi nyata dalam menjawab tantangan global. Universitas tidak hanya diukur dari kualitas akademiknya, tetapi juga dari seberapa besar dampak yang diberikan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Muryanto.»

Menurutnya, ke depan USU akan terus memperkuat agenda internasionalisasi, meningkatkan kualitas riset, memperluas kolaborasi global, serta mengimplementasikan berbagai program berbasis SDGs sebagai bagian dari transformasi menuju World Class University.

[adsense]

Dengan peningkatan peringkat tersebut, USU semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut merupakan opini WTP ke-12 yang diterima Pemprov Sumut.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan capaian itu harus menjadi pemacu semangat seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

[adsense]

Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (25/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dan dihadiri Wakil Gubernur Sumut H. Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, Salman Alfarisi, Ihwan Ritonga serta anggota DPRD Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Usul Merger BUMD Sumut, Dari 6 Perusahaan Jadi 3 atau 4

Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

[adsense]

«"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Bobby.»

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam tata kelola keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan perbaikan internal sekaligus mengharapkan bimbingan dari BPK RI serta pengawasan yang objektif dan konstruktif dari DPRD Sumut.

[adsense]

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP. Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD Sumut, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

[adsense]

Nelson menyampaikan, BPK RI juga memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta beberapa catatan lainnya.

«"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemprov Sumut Tahun 2025. Kami mengapresiasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI yang telah mencapai 78,9 persen," katanya.»

[adsense]

Ia menambahkan, BPK RI berharap komitmen bersama terus diperkuat agar tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat mencapai target nasional sebesar 80 persen. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan penggabungan (merger) enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjadi tiga atau empat perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menekan pemborosan anggaran, sekaligus merampingkan struktur direksi dan manajemen.

Usulan itu disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya Sumut menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah), yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, Kamis (25/6/2026).

[adsense]

Menurut Bobby, enam BUMD yang dimiliki Pemprov Sumut saat ini idealnya disederhanakan menjadi tiga atau empat perusahaan agar lebih efektif, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

"Sidang dewan yang terhormat, izinkan kami Pemprov Sumut mengusulkan BUMD ini kita gabungkan, sehingga dari sisi operasional tidak terlalu banyak direksi dan manajemen yang justru memboroskan keuangan perusahaan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Pencairan Kredit

Ia mengungkapkan, kondisi BUMD di Sumut saat ini masih belum merata. Ada perusahaan yang memiliki aset besar, namun kondisi keuangannya kurang baik hingga berdampak terhadap kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, terdapat BUMD dengan aset terbatas yang justru menunjukkan kinerja keuangan lebih baik.

[adsense]

"Ini jadi ironi. Ada yang asetnya luar biasa besar tapi keuangannya buruk. Ada juga yang asetnya minim, bahkan masih menyewa, tapi performa keuangannya baik. Artinya, tata kelola kita harus dibenahi," katanya.

Menurut Bobby, apabila aset dan modal seluruh BUMD dikonsolidasikan melalui merger, perusahaan daerah akan menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan ekspansi usaha.

[adsense]

Ia juga menyoroti posisi tawar BUMD Sumut yang selama ini dinilai lemah saat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

"Selama ini kita sering kerja sama dengan pihak ketiga, tapi posisi kita selalu dilemahkan, bahkan terkesan dibodoh-bodohi. Ini yang harus kita ubah," tegasnya.

[adsense]

Bobby berharap DPRD Sumut memberikan dukungan penuh terhadap rencana restrukturisasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional dan berdaya saing.

Saat ini, enam BUMD milik Pemprov Sumut terdiri atas PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya Sumut, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumut, PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta Perumda Tirtanadi. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS memperkirakan bahwa korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela mungkin mencapai 100.000 orang.

Perkiraan USGS ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa bangunan-bangunan di area terdampak rentan terhadap guncangan gempa.

[adsense]

USGS sebelumnya melaporkan bahwa Venezuela diguncang dua gempa bumi dahsyat, atau gempa kembar, yang berkekuatan Magnitudo 7,2 dan Magnitudo 7,5 pada Rabu (24/6/2026) sore. USGS mencatat kedua gempa terjadi dalam selisih waktu hanya 39 detik.

Dikutip dari detikcom, gempa pertama yang terjadi di kedalaman 22 kilometer, berpusat di area berjarak 21 kilometer di sebelah barat kota pesisir Moron. Lokasi itu berjarak sekitar 160 kilometer di sebelah barat ibu kota Venezuela, Caracas.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelombang Panas Landa Spanyol, 212 Orang Dilaporkan Tewas

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, dalam konferensi pers pada Kamis (25/6) dini hari mengumumkan bahwa sedikitnya 32 orang tewas dan 700 orang lainnya mengalami luka-luka.

[adsense]

Didampingi saudaranya Jorge selaku Kepala Majelis Nasional, serta Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, Rodriguez menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban yang telah kehilangan anggota keluarganya.

Rodriguez menjelaskan bahwa upaya penyelamatan kini menjadi prioritas utama, serta menambahkan bahwa kegiatan sekolah akan dihentikan dan layanan kereta api ditangguhkan untuk sementara waktu.

[adsense]

Ia juga menyebut bahwa Bandara Simon Bolivar di Maiquetia, dekat Caracas, ditutup akibat kerusakan.

USGS, seperti dilansir Reuters dan Al Jazeera, Kamis (25/6/2026), memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa dapat meningkat secara signifikan karena banyak bangunan di area terdampak yang terbuat dari batu bata tanpa penguatan dan konstruksi blok adobe, yang rentan saat terjadi gempa kuat.

[adsense]

"Korban jiwa yang tinggi dan kerusakan yang luas kemungkinan besar terjadi, dan bencana ini mungkin meluas," kata USGS dalam pernyataannya.

"Secara keseluruhan, penduduk di wilayah ini tinggal di bangunan yang rentan terhadap guncangan gempa bumi, meskipun ada bangunan yang tahan terhadap gempa. Jenis bangunan yang paling rentan adalah bangunan batu bata tanpa penguatan dan konstruksi blok adobe," demikian pernyataan penilaian USGS.

[adsense]

Analisis terbaru USGS menunjukkan adanya kemungkinan sebesar 33 persen bahwa jumlah korban jiwa bisa mencapai antara 1.000 orang hingga 10.000 orang, serta ada kemungkinan sebesar 42 persen untuk jumlah korban jiwa antara 10.000 orang hingga 100.000 orang.

Angka-angka ini merupakan estimasi statistik yang disusun untuk mendukung perencanaan darurat, dan bukan merupakan jumlah korban jiwa yang terkonfirmasi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gelombang panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Eropa juga berdampak serius di Spanyol. Sedikitnya 212 orang dilaporkan meninggal dunia dalam berbagai insiden yang berkaitan dengan suhu panas dalam empat hari terakhir.

Data tersebut dilaporkan sistem pemantauan MoMo, lembaga publik yang mencatat kematian terkait gelombang panas di Spanyol, untuk periode Minggu (21/6/2026) hingga Rabu (24/6/2026).

[adsense]

MoMo menghimpun data kematian harian di seluruh Spanyol, kemudian membandingkannya dengan angka kematian yang diperkirakan berdasarkan catatan historis guna mengidentifikasi dampak gelombang panas.

Badan Meteorologi Nasional Spanyol (AEMET) pada Rabu (24/6/2026) memperingatkan adanya "bahaya serius, bahkan luar biasa" akibat berlanjutnya gelombang panas yang menyelimuti negara tersebut dan sejumlah wilayah Eropa.

[adsense]

Baca Juga:

• Tahan Spanyol dan Uruguay, Tanjung Verde Diyakini Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

Menurut portal properti Idealista, penggunaan pendingin udara di kawasan utara masih relatif rendah. Hanya sekitar 1 hingga 9 persen rumah yang memiliki pendingin udara, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 41 persen.

[adsense]

Gelombang panas yang dimulai sejak Minggu (21/6/2026) juga memecahkan sejumlah rekor suhu. Di wilayah Cantabria, suhu mencapai 43,7 derajat Celsius, menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat di kawasan tersebut. Rekor suhu malam hari juga dilaporkan terjadi di Kota Zamora dan Provinsi Almeria.

Menteri Kesehatan Spanyol, Monica Garcia, mengatakan setiap musim panas rata-rata antara 2.000 hingga 5.000 orang meninggal dunia akibat berbagai kondisi yang berkaitan dengan cuaca panas.

[adsense]

«"Cara terbaik melindungi diri adalah dengan minum air yang cukup, mencari tempat berteduh dan ruangan yang sejuk. Jika merasa lelah, sakit kepala, mual atau mengalami kram, bisa jadi Anda mengalami heatstroke," ujarnya melalui media sosial.»

Garcia juga mengingatkan bahwa suhu panas dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengaitkan meningkatnya kejadian tersebut dengan dampak perubahan iklim.

[adsense]

Sebelumnya, pada Mei 2026, Kementerian Kesehatan Spanyol melaporkan sedikitnya 101 kematian akibat suhu panas. Angka tersebut menjadi yang tertinggi untuk bulan Mei sejak pencatatan resmi dilakukan. (**)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah pedagang pasar tradisional di Kota Medan mengaku belum merasakan manfaat ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka berharap pemerintah melibatkan pedagang kecil sebagai pemasok bahan pangan agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata.

Berdasarkan penelusuran harianSIB di sejumlah pasar tradisional, Kamis (25/6/2026), para pedagang menyebut pasokan kebutuhan dapur MBG lebih banyak berasal dari pemasok skala besar, sehingga pedagang pasar tidak ikut menikmati perputaran anggaran program tersebut.

[adsense]

Pedagang ayam di Pasar Simpang Limun, Budi (35), mengaku belum pernah memasok kebutuhan dapur MBG sejak program berjalan.

"Pengelola dapur MBG tidak membeli ayam dari kami. Mereka belinya dari pemasok besar," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Isu Kelangkaan Beras SPHP Dibantah, Bulog Sumut Jamin Pasokan Lancar

Ia juga mengaku harga ayam sempat mengalami kenaikan sejak program MBG berjalan.

[adsense]

"Sebelum ada MBG, harga ayam sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Setelah MBG berjalan naik menjadi sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000. Sekarang saat MBG libur karena sekolah libur, harga turun lagi sekitar Rp30.000 dan pembeli kami justru lebih banyak," katanya.

Keluhan serupa disampaikan Indah, pedagang sayur di Pasar Sei Sikambing Medan. Ia mengatakan penjualan berbagai jenis sayuran seperti buncis, kentang, dan wortel mengalami penurunan karena tidak pernah dilibatkan sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG.

[adsense]

"Kami di pasar ini tidak pernah diajak memasok kebutuhan MBG. Yang dilibatkan hanya orang-orang tertentu yang sudah punya akses," ujarnya.

Menurut Indah, kondisi tersebut membuat sebagian dagangannya tidak habis terjual hingga akhirnya rusak dan terpaksa dibuang.

[adsense]

Hal senada diungkapkan pedagang buah di Pasar Kampung Lalang, Saipul. Ia mengaku selain tidak pernah menjadi pemasok MBG, harga sejumlah komoditas buah juga mengalami kenaikan sejak program berjalan.

"Harga buah naik, terutama jeruk. Barang juga sulit didapat karena lebih dulu dibeli untuk kebutuhan dapur MBG. Penjualan kami ikut menurun," katanya.

[adsense]

Para pedagang menegaskan mereka tidak menolak Program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun mereka berharap pelaksanaan program tersebut dapat memberikan ruang bagi pedagang pasar tradisional dan UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan.

Mereka berharap distribusi manfaat program dapat dilakukan lebih merata sehingga anggaran yang beredar tidak hanya dinikmati pemasok berskala besar, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, harianSIB.com belum memperoleh tanggapan dari pihak penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait keluhan para pedagang tersebut. Redaksi akan memuat penjelasan dari pihak terkait pada pemberitaan berikutnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan. (**)

[adsense]

[adsense]

Pengungkapan kasus pencurian kotak infaq di Masjid Ar Rahman, Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, mengungkap keterlibatan pelaku dalam aksi pembobolan sebuah toko sport di kawasan yang sama.

Dua tersangka, Agus Arlianda Siregar (36) dan M Rahadiansyah (29), ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Timur setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari kasus pencurian kotak infaq. Rahadiansyah diamankan pada hari yang sama saat pengejaran dilakukan, Sabtu (20/6/2026).

[adsense]

Kapolsek Medan Timur Kompol Agus, Kamis (25/6/2026), mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kedua tersangka juga membobol toko milik Japdep Singh di Jalan HM Yamin, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan.

"Dalam aksinya, mereka masuk melalui jendela toko dan membawa kabur berbagai barang berharga, di antaranya alat musik serta pakaian. Total kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Kedua pelaku mengakui melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela toko," ujarnya.»

[adsense]

Baca Juga:

• MTQ Sumut 2026 Ditutup, Kafilah Labura Masuk 10 Besar

«"Hasil penjualan barang curian dipakai untuk membeli narkoba. Keduanya juga merupakan residivis. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan penadah yang membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut," katanya.»

[adsense]

Sebelumnya, Agus Arlianda Siregar, warga Jalan Gurilla, Kecamatan Medan Perjuangan, lebih dahulu ditangkap karena diduga mencuri kotak infaq di Masjid Ar Rahman, Jalan HM Yamin, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga mengungkap dugaan keterlibatan tersangka dalam pembobolan toko yang mengakibatkan kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penadah barang hasil kejahatan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk Fuso dan tiga kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Lubukpakam, tepat di depan rumah dinas Bupati Deliserdang, Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa itu mengakibatkan dua kendaraan mengalami rusak berat dan tiga orang mengalami luka-luka.

Korban luka masing-masing sopir angkot Kamaluddin Sinaga, kernet mobil pikap, serta seorang penumpang angkot. Sementara mobil pikap dan angkot mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, saat kejadian truk kren milik Pemerintah Kabupaten Deliserdang sedang melakukan pemangkasan ranting pohon di tepi jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari arah Tebingtinggi menuju Medan bergerak perlahan menggunakan satu jalur.

Sebelum kecelakaan terjadi, mobil pikap bermuatan pisang, pepaya, dan hasil pertanian lainnya yang dikemudikan Budi Indra (45), warga Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdangbedagai, melaju dari arah Tebingtinggi menuju Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• 1.300 Peserta Sukseskan Tour de Deliserdang

Pada saat seluruh kendaraan melaju pelan, sebuah truk Fuso 220 PS yang dikemudikan Ruli Johar (47), warga Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, diduga mengalami rem blong hingga menabrak bagian belakang mobil pikap.

[adsense]

Akibat benturan tersebut, mobil pikap terdorong dan menabrak bagian belakang angkot. Selanjutnya angkot menghantam bagian belakang sebuah truk boks yang sedang berhenti di depannya.

Menurut informasi di lokasi, truk boks tersebut kemudian melanjutkan perjalanan sehingga tidak berada di tempat kejadian saat petugas datang.

[adsense]

Truk Fuso yang terlibat kecelakaan juga menjadi perhatian karena menggunakan dua pelat nomor polisi yang berbeda, yakni BK 9123 CD di bagian depan dan BK 8530 XE di bagian belakang.

Hingga berita ini diturunkan, kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berada di lokasi kejadian. Personel Unit Gakkum Satlantas Polresta Deliserdang telah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan guna memastikan penyebab kecelakaan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait aset pada lima Puskesmas di Kabupaten Langkat yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar menuai perhatian sejumlah tokoh masyarakat. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tokoh masyarakat Langkat, Arnies Saprin, mengatakan dirinya mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan media. Ia menilai temuan BPK RI harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri penyebab hilangnya aset negara tersebut.

[adsense]

"Untunglah ada BPK RI menemukan adanya aset di Puskesmas Kabupaten Langkat yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar. Karena itu, Kejaksaan Langkat harus menelusuri dan mengusut persoalan ini hingga tuntas," ujar Arnies kepada wartawan di Stabat, Kamis (25/6/2026).

Arnies juga meminta Kejari Langkat tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi menindaklanjutinya melalui proses hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Aset Dinkes Langkat Hampir Rp1 Miliar Diduga Hilang, Dilaporkan ke Kejari untuk Diusut

Ia menambahkan, pengelolaan aset pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan penggunaan uang negara.

[adsense]

Senada dengan itu, Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP), Julianton Sihombing, mengaku prihatin atas adanya temuan BPK RI tersebut. Menurutnya, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi dan penataan administrasi, pengelolaan aset daerah seharusnya semakin tertib.

"Saat pemerintah melakukan refocusing anggaran, masih ada temuan BPK RI mengenai aset yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai hampir Rp1 miliar. Hal ini perlu mendapat perhatian serius," ujarnya.

[adsense]

Julianton berharap Bupati Langkat dapat melakukan pembenahan tata kelola aset daerah, termasuk menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik pemerintah.

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

[adsense]

"Dari temuan BPK RI itu perlu dilakukan penyelidikan secara transparan agar penyebab hilangnya aset dapat diketahui secara jelas sesuai proses hukum yang berlaku," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat maupun Kejaksaan Negeri Langkat terkait tanggapan atas desakan tersebut. harianSIB.com akan berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2026, telah ditutup dengan resmi di Medan, Rabu (24/6/2026) malam.

Hasilnya, kafiIah Kota Medan meraih juara umum 1 dan kafilah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), berhasil masuk 10 besar.

[adsense]

Berikut, hasil 10 besar MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumut. Juara 1, Kota Medan. Lalu diikuti, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, PTPN, Kabupaten Padang Lawas dan Labura.

Bagi Labura sendiri, hasil tersebut sangat disyukuri dan menurut Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H M Yusuf Tanjung, hasil itu sesuai target.

[adsense]

Baca Juga:

• Tutup MTQ ke-40 Sumut, Bobby Nasution Tekankan Implementasi Nilai Alquran dalam Kehidupan

Ia juga menyampaikan syukur, selain hasil MTQ-nya memenuhi target, satu perwakilan Labura atas nama Rahmaini Agustin Siagian, mendapatkan hadiah melaksanakan ibadah umrah dari Pemerintah Provinsi Sumut.

[adsense]

H Yusuf menjelaskan, Rahmaini Agustin Siagian mendapatkan hadiah umrah setelah ia berhasil meraih juara I Tahfizh 30 juz putri.(**)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung RI Prof Dr ST Burhanuddin SH MM menegaskan, kendati mencatat capaian positif enam bulan berlakunya KUHAP dan KUHP baru, secara terbuka mengevaluasi sejumlah tantangan transisi di lapangan.

Pertama, belum terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait ketentuan krusial seperti Mekanisme Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis TI.

[adsense]

Kedua, potensi perbedaan penafsiran kewenangan antar-aparat penegak hukum yang jika dibiarkan dapat memicu ketidakpastian hukum.

Menyiasati hal tersebut, Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal serta terus mendorong harmonisasi melalui sinergi intensif antar-lembaga.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Audit Kinerja Tahap II TA 2026

Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna SH MH dalam siaran persnya yang diterima, Kamis (25/6/2026), diskusi itu mengambil tema "Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP : Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan".

[adsense]

Jaksa Agung mengatakan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan tonggak sejarah reformasi hukum di Indonesia karena pembaruan hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan untuk pertama kalinya.

"Langkah besar ini menandai pergeseran paradigma hukum nasional dari sekadar instrumen pembalasan menuju keadilan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif, serta memperkuat model perlindungan HAM melalui due process of law," ujar Jaksa Agung.

[adsense]

Untuk menjamin penerapan berbagai alternatif penyelesaian perkara berjalan seragam dan akuntabel, telah dikeluarkan 17 Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) terkait substansi peraturan baru, serta mengklasifikasikan mekanisme penegakan hukum ke dalam 9 instrumen baru melalui Surat JAM PIDUM Nomor B-1192/E/Ejp/03/2026 tanggal 10 Maret 2026.

Sembilan instrumen itu mencakup Mekanisme Keadilan Restoratif, Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), Saksi Mahkota, Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA), Denda Damai, Pidana Pengawasan, Pidana Kerja Sosial, Pidana Denda, dan Pemaafan Hakim.

[adsense]

Berdasarkan data evaluasi periode Januari hingga Mei 2026, Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI telah berhasil mengimplementasikan 6 dari 9 mekanisme baru tersebut dari total 605 perkara yang ditangani.

Capaian ini melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) baru, seperti penerapan Plea Bargain serta DPA terhadap korporasi yang mengutamakan pemulihan keadaan dan kepatuhan hukum.

[adsense]

"Keberhasilan implementasi 6 mekanisme dalam kurun waktu yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak sekadar menjadi pelaksana ketentuan baru, melainkan telah mengambil peran strategis sebagai motor penggerak transformasi sistem peradilan pidana nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman," tegas Jaksa Agung.

Kapuspenkum menyampaikan, bersamaan dengan diskusi publik ini, dilaksanakan pula peluncuran dan penyerahan simbolik buku karya Jamwas Prof Dr Rudi Margono, SH, MHum., yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana dengan Hati Nurani".

[adsense]

Buku itu menyoroti penguatan fungsi pengawasan internal Kejaksaan sebagai penjamin mutu (quality assurance) untuk membangun budaya integritas, profesionalisme, serta memastikan setiap kewenangan Jaksa dijalankan secara objektif, transparan, akuntabel, dan humanis.

Acara ini dihadiri pejabat tinggi di antaranya Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr H. Sunarto, JAM Pembinaan Dr Hendro Dewanto, JAM Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, JAM Pidana Militer Mayjen TNI Dr M Ali Ridho.

[adsense]

Sedang narasumber yaitu Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung A Dr H Prim Haryadi, SH, MH, JAM Pidum Prof Dr Asep N. Mulyana, SH, MHum., dan JAM Pengawasan Prof Dr Rudi Margono, SH, MHum.

[adsense]

Turut hadir pula sebagai penanggap, Wakil Menteri Hukum Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M Hum, Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Dr Pujiyono Suwadi, SH, MH, perwakilan Komisi III DPR RI, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, serta para Akademisi yakni Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, Prof Jimly Asshiddique, dan Ketua DPN Peradi Ahmad Fikri Assegaf. (*)

[adsense]

[adsense]

Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara (PPSSU) menyurati Presiden RI Prabowo Subianto agar proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat, transparan, dan benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Ketua PPSSU Dr Masty Pencawan MPA didampingi Sekretaris Partomuan Silitonga ST menyampaikan hal itu kepada wartawan SIB di Medan, Kamis (25/6/2026). Menurut mereka, proses pendataan calon peserta didik yang melibatkan Dinas Sosial bersama lurah dan kepala desa harus diawasi secara serius agar tidak terjadi manipulasi data.

[adsense]

"Kami meminta agar tidak ada penerbitan surat keterangan miskin ekstrem kepada warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria, apalagi jika disertai praktik pemberian imbalan demi meloloskan anak ke Sekolah Rakyat," kata Masty.

Ia menjelaskan, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian besar masyarakat karena menawarkan pendidikan gratis dengan sistem asrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, pakaian, makanan, sepatu hingga buku pelajaran, ditanggung pemerintah.

[adsense]

Baca Juga:

• Tradisi Jawa Warnai Peringatan Tahun Baru Islam di Ujung Batu III

"Kami khawatir ada pihak yang memanfaatkan celah administrasi. Karena itu, verifikasi data harus benar-benar dilakukan secara objektif," ujarnya.

[adsense]

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, muncul setelah membaca pemberitaan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 22 Juni 2026 mengenai kesiapan operasional 93 Sekolah Rakyat yang menempatkan pemerintah daerah sebagai kunci pelaksanaan program.

PPSSU menilai pengawasan harus dimulai dari tingkat kelurahan dan desa karena lurah serta kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi maupun surat keterangan sebagai dasar pendataan calon siswa.

[adsense]

"Jika surat keterangan miskin ekstrem diterbitkan tanpa verifikasi yang ketat, maka hak anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem dapat tergeser," tegasnya.

Selain kepada pemerintah pusat, PPSSU juga meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara serta DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung terhadap proses seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.

[adsense]

PPSSU mengingatkan, setiap bentuk manipulasi data, pemalsuan dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat keterangan miskin ekstrem harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masty juga menilai, apabila proses seleksi tidak berjalan objektif, sekolah-sekolah swasta di Sumatera Utara berpotensi kehilangan banyak peserta didik sehingga dapat mengganggu keberlangsungan operasionalnya.

[adsense]

"Jika terjadi penyalahgunaan dalam proses seleksi, sekolah-sekolah swasta akan menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak sekolah bisa kehilangan peserta didik secara signifikan hingga akhirnya gulung tikar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PPSSU Partomuan Silitonga ST menegaskan pihaknya mendukung penuh Program Sekolah Rakyat karena bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

[adsense]

"Kami sangat mendukung berdirinya Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, penerima manfaatnya harus benar-benar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, bukan mereka yang sebenarnya mampu tetapi memanfaatkan celah administrasi," ujarnya.

PPSSU berharap pemerintah menjaga integritas Program Sekolah Rakyat dengan memastikan proses seleksi mengacu pada data yang valid dan verifikasi lapangan yang objektif sehingga program tersebut tepat sasaran serta tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Pancurbatu kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang perempuan berinisial S (38), yang berstatus ibu rumah tangga, diamankan karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Gelugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi SH mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas peredaran sabu-sabu di kawasan Gang Bersama, Dusun VI, Desa Gelugur Rimbun.

[adsense]

"Menindaklanjuti informasi itu, saya langsung mengumpulkan personel dan memberikan arahan untuk melakukan penyelidikan serta penggerebekan di lokasi yang dicurigai," katanya kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Sekitar pukul 16.30 WIB, tim yang dipimpin Kompol Junaidi bersama Wakapolsek Pancurbatu AKP M Syarif Ginting SH bergerak menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, petugas langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Tutup MTQ ke-40 Sumut, Bobby Nasution Tekankan Implementasi Nilai Alquran dalam Kehidupan

Polisi juga menyita 50 plastik klip kosong berukuran kecil, satu dompet warna merah, satu dompet warna merah muda, serta satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

[adsense]

Seluruh barang bukti tersebut telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kompol Junaidi menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

"Polsek Pancurbatu berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing," tegas Kompol Junaidi.

[adsense]

Saat ini tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pancurbatu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polsek Pancurbatu juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga pengungkapan kasus tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana untuk memperdalam pemahaman dan menumbuhkan kecintaan terhadap Alquran.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menutup MTQ ke-40 Provinsi Sumut di Astaka Dispora Sumut, Deliserdang, Rabu (24/6/2026) malam.

Ia mengibaratkan MTQ sebagai proses pembinaan yang melatih peserta untuk terus mengamalkan nilai-nilai Alquran setelah kegiatan berakhir.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Pengembangan Sentra Perikanan kepada Gubernur Sumut

Bobby juga berharap para kafilah terbaik dapat mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, Sumut selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang banyak melahirkan qari dan qariah berprestasi di Indonesia.

[adsense]

"Terus kita tingkatkan dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Sumut di level nasional dan internasional. Itu akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi provinsi kita," katanya.

Pada MTQ ke-40 Provinsi Sumut, Kota Medan berhasil meraih gelar juara umum, disusul Kabupaten Langkat di posisi kedua dan Kabupaten Deliserdang di posisi ketiga.

[adsense]

Bobby Nasution juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Menurutnya, pembinaan keagamaan berperan penting dalam membentuk karakter sekaligus mendorong lahirnya prestasi.

"Kita sebagai pemerintah perlu mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan spiritual yang akan memperkuat karakter keislaman masyarakat dan tentunya meningkatkan prestasi," ujarnya.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution turut memberikan hadiah tambahan berupa paket umrah kepada kafilah terbaik.

Turut hadir pada penutupan MTQ ke-40 Provinsi Sumut, antara lain Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, para bupati dan walikota se-Sumut, organisasi keislaman, serta tokoh-tokoh Islam Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit (RS) RS Adam Malik saat ini menyimpan dua jenazah pasien laki-laki yang meninggal dunia tanpa identitas dan tanpa keluarga yang dapat dihubungi.

Kedua jenazah telah dipulasara oleh petugas dan kini berada di Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RS Adam Malik sambil menunggu pihak keluarga menjemput untuk proses pemakaman.

[adsense]

Manajer Hukum dan Humas RS Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan kedua pasien tersebut ditemukan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit pada waktu yang berbeda. Meski tidak memiliki identitas, keluarga maupun jaminan pelayanan kesehatan, rumah sakit tetap memberikan penanganan medis sesuai prosedur.

"Kedua pasien ini ditemukan oleh warga dan diantar ke rumah sakit pada waktu yang berbeda. Kami tetap merawatnya walaupun tanpa keluarga, tanpa identitas, dan tidak punya berkas jaminan pelayanan. Namun, karena kondisi kedua pasien terus mengalami penurunan akibat komplikasi penyakit yang dideritanya, tim dokter tidak bisa lagi menyelamatkannya setelah sempat mendapat perawatan," ujar Rosario, Kamis (24/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• RS Adam Malik Raih Sertifikasi Internasional Advanced Stroke Centre dari WSO

Rosario menjelaskan, pasien pertama diperkirakan berusia sekitar 60 tahun dengan ciri-ciri rambut dan jenggot beruban. Saat dibawa ke rumah sakit, ia mengenakan kaos berwarna hijau dan celana keper abu-abu.

[adsense]

"Pasien sempat ditangani oleh dokter anestesi, namun mengalami dua kali henti napas hingga henti jantung dan akhirnya meninggal dunia pada pukul 02.39 WIB," katanya.

Sementara itu, pasien kedua berdasarkan data pendaftaran mengaku bernama Rusdi Zakar dan berusia sekitar 57 tahun. Ia ditemukan warga di kawasan Jalan Setia Budi, Kota Medan, dalam kondisi lemas, batuk disertai sesak napas serta kesulitan berbicara.

[adsense]

Pasien tersebut masuk ke IGD RS Adam Malik pada 18 Juni 2026 pukul 14.14 WIB dan sempat menjalani perawatan inap selama dua hari.

"Karena kondisi pasien terus mengalami penurunan dan mengalami gagal napas, dokter tidak bisa lagi menyelamatkan hingga dinyatakan meninggal dunia pada 21 Juni 2026 pukul 18.32 WIB," lanjut Rosario.

[adsense]

Menurutnya, kedua pasien tidak memiliki alamat yang jelas, tidak membawa identitas, dan tidak ada informasi keluarga yang dapat dihubungi. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit kesulitan melakukan penelusuran terhadap keluarga pasien.

Melalui pemberitaan ini, RS Adam Malik berharap masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengenali ciri-ciri kedua pasien tersebut dapat segera menghubungi rumah sakit.

[adsense]

"Kami berharap jika ada masyarakat yang merasa kehilangan atau mengenal pasien ini, bisa datang ke RS Adam Malik agar jenazah dapat diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Masyarakat yang memiliki informasi terkait kedua pasien tersebut dapat menghubungi Tim Kerja Hukum dan Humas RS Adam Malik melalui nomor telepon 061-8360143 ext. 164 atau datang langsung ke RS Adam Malik di Jalan Bunga Lau Nomor 17, Medan Tuntungan, Kota Medan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) membekuk seorang pria berinisial A (19) karena diduga menguasai narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut dilakukan di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pinang Sori, Kabupaten Tapteng, Rabu (24/6/2026) dini hari.

[adsense]

Kasat Narkoba AKP J. Munthe menjelaskan, bahwa penangkapan bermula dari laporan warga yang resah karena lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

"Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, personel langsung melakukan penyelidikan ke lokasi," ucap Kasat Narkoba dalam rilis yang diterima Kamis (25/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Video Viral Emak-emak Berbuah Tindakan, Polisi Bakar Barak Diduga Sarang Narkoba di Labura

"Setelah diperiksa, kotak rokok tersebut ternyata berisi 7 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip bening," ujar AKP J. Munthe.

[adsense]

Dijelaskan, dalam interogasi awal di lapangan, A mengakui bahwa paket narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial J, warga Kelurahan Pinang Sori.

"Kami sempat melakukan pengejaran ke kediaman J, namun yang bersangkutan belum berhasil ditemukan," ungkapnya.

[adsense]

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, A beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (**)

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan terus menunjukkan perannya sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan utama masyarakat di Kota Medan.

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu tercermin dari jumlah pasien yang dilayani sepanjang Januari hingga Mei 2026.

[adsense]

Berdasarkan data yang dihimpun, total pasien yang mendapatkan layanan kesehatan di RS Pirngadi Medan selama lima bulan pertama tahun 2026 mencapai 48.408 orang.

Kepala Tim Hukum dan Humas RSUD Dr Pirngadi Medan Ester Pinem SKM MKM mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi pasien rawat inap dan rawat jalan yang ditangani rumah sakit selama periode Januari hingga Mei 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• RS Pirngadi Medan Libatkan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pelayanan

Ia menjelaskan, dari total pasien tersebut, sebanyak 2.845 orang merupakan pasien rawat inap. Sementara itu, pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan di berbagai poliklinik mencapai 45.563 orang.

[adsense]

Tingginya angka kunjungan pasien tersebut menunjukkan bahwa RS Pirngadi masih menjadi pilihan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun saat ini tersedia berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Medan.

Selain mencatat jumlah pasien yang tinggi, RS Pirngadi juga berhasil meraih nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,29 persen. Hasil tersebut menempatkan kualitas pelayanan rumah sakit dalam kategori baik.

[adsense]

Capaian IKM tersebut menjadi indikator positif atas upaya peningkatan mutu pelayanan yang terus dilakukan manajemen rumah sakit, sekaligus mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan.

Dengan jumlah pasien yang terus meningkat dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik, RS Pirngadi diharapkan dapat terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktur PT Medan Mega Development (MMD) Sulaiman memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan akan tetap digelar 21 Desember 2026 sesuai dengan undangan yang telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham.

Kuasa hukum Sulaiman, Frien Jones Tambun mengatakan kliennya telah memenuhi permintaan penyelenggaraan RUPSLB yang sebelumnya diajukan Komisaris PT MMD Jimmy Sukanto. Undangan rapat juga telah dikirimkan dan diterima pihak pemegang saham pada 23 Juni 2026.

[adsense]

"Direktur PT Medan Mega Development telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan menyampaikan undangan atau panggilan RUPSLB kepada seluruh pemegang saham. Karena itu, RUPSLB akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata Frien dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2026).

PT MMD memiliki dua pemegang saham dengan porsi kepemilikan yang sama, masing-masing 50 persen. Sulaiman menjabat sebagai direktur, sedangkan Jimmy Sukanto menjabat sebagai komisaris.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Sulaiman Adukan Dugaan Kriminalisasi ke Komnas HAM

Ia menegaskan, kewajiban tersebut telah dijalankan oleh direksi melalui surat undangan RUPSLB yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham perseroan.

[adsense]

RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Desember 2026 pukul 14.00 WIB di Kantor Notaris Roosmidar, Jalan Veteran Nomor 19B, Medan Timur, Kota Medan. Agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan komisaris PT Medan Mega Development.

Frien mengimbau seluruh pemegang saham untuk hadir dalam rapat tersebut guna memastikan proses pengambilan keputusan perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

"Kami berharap seluruh pemegang saham dapat menghadiri RUPSLB pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan sehingga agenda perusahaan dapat dibahas dan diputuskan secara sah sesuai mekanisme korporasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Frien menilai tidak terdapat alasan bagi pihak komisaris untuk kembali mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS yang sama. Menurut dia, direksi telah menindaklanjuti permintaan tersebut dan menerbitkan undangan rapat sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[adsense]

"Karena direksi telah memenuhi permintaan penyelenggaraan RUPSLB sesuai ketentuan yang berlaku, kami meminta agar tidak ada lagi pengajuan permintaan RUPS maupun penerbitan undangan RUPS lain di luar yang telah ditetapkan," kata Frien. (*)

[adsense]