[adsense]

Belum lama menempati jabatan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan yang terhitung aktif awal Januari 2026 dimutasi dan digantikan oleh Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak.

Diketahui Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak sebelumnya menjabat sebagai Karoprovos Divpropam Polri.

[adsense]

Sementara Brigjen Pol Sonny Irawan dimutasimenduduki jabatan baru sebagai Kasespimmen sespim Lemdiklat Polri.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi harianSIB.com membenarkan mutasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Indonesia Coffee Expo Medan 2026 Dibuka, Perkuat Ekosistem Kopi Nasional dari Hulu hingga Hilir

Saat ditanya alasan penggantian tersebut yang terhitung masih baru menjabat, Kombes Pol Ferry menyebut mutasi itu hal yang lumrah.

[adsense]

"Untuk alasan mengapa dimutasi, tentunya saya tidak bisa berkomentar karena itu yang atur dari Mabes Polri. Mutasi itu hal yang biasa. Dan mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan," ucapnya.

Selain jabatan Wakapolda Sumut, Karo Logistik yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan dimutasi menjadi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri.

[adsense]

Ia digantikan Kombes Pol Rudi Rifani yang sebelumnya menjabat penyidik tindak pidana Madya Bareskrim Polri.

Kemudian, Kapolres Asahan sebelumnya diduduki AKBP Revi Nurvelani dimutasi sebagai Wadir Pamobvit Polda Sumut.

[adsense]

Ia digantikan AKBP Adi Dharma Pramudhita yang sebelumnya menjabat Kasubag Bag Agol Baglegdik Rodalpers SSDM Polri. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengunjung pusat perbelanjaan Plaza Kabanjahe, di Jalan Sudirman, Kelurahan Gung Leto heboh, Kamis (30/7/2026) petang, mendadak heboh. Pasalnya, aksi penikaman dengan menggunakan senjata tajam (sajam) terjadi di salah satu counter handphone hingga korban tersungkur di lantai berlumuran darah sambil menjerit.

Menurut informasi di lapangan, peristiwa terjadi sekitar pukul 16.15 WIB. Awal kejadian, saat itu korban AJ Sembiring (40) warga Kabanjahe bertemu dengan K Tarigan (60) warga Desa Sabulan, Kabupaten Samosir, di salah counter ponsel di plaza itu.

[adsense]

Entah bagaimana, tiba-tiba K Tarigan langsung menikamkan sajam yang telah dipersiapkannya ke tubuh AJ Sembiring sebanyak empat kali. Korban langsung bersimbah darah dan roboh ke lantai.

Melihat itu, para pengunjung plaza pun heboh dan panik. Saat itu juga warga langsung menghubungi personel Polres Karo dan tiba di tempat kejadian untuk mengamankan lokasi. Saat itu juga korban langsung dibawa ke RSU Kabanjahe untuk mendapat pertolongan, tapi nyawa korban tak dapat diselamatkan. Sementara pelaku saat kejadian melarikan diri.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Dendam Lama, Dua Pria Sukanalu Tewas Saling Tikam

Disinggung motifnya, ia menjelaskan belum mengetahui secara pasti karena pelaku masih menjalani pemeriksaan.

[adsense]

"Motif kejadian belum diketahui, karena pelaku masih menjalani pemeriksaan. Harap bersabar," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

Satu unit bangunan Rumah toko (Ruko) yang digunakan sebagai rumah makan ayam goreng utuh, terbakar, Jumat (31/7/2026) pukul 12.00 WIB, di Jalan Sutomo Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, pada kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah. Dugaan sementara, api berasal dari kebocoran tabung gas ukuran 3 Kg, yang digunakan.

[adsense]

Informasi diperoleh, sebelum terbakar, pekerja rumah makan sedang menyiapkan masakan sajian. Melihat tabung gas mengeluarkan api, para pekerja langsung panik dan diduga bingung berbuat bagaimana.

Beberapa saat kemudian, api mengeluarkan ledakan dan percikan api menyebar kemana-mana. Para pekerja dan pemilik rumah makan yang disebut-sebut, bernama Sarah Winda Panjaitan (39) warga Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, keluar meninggalkan kebakaran.

[adsense]

Baca Juga:

• 6 Hektare Lahan Pertanian Padi Ditimbun di Pantailabu

Kapolsek Lubukpakam Polresta Deliserdang, AKP Trisno Carlos Sihite yang berada di lokasi kebakaran, ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak ada korban luka maupun korban jiwa pada kebakaran itu.

[adsense]

"Polsek Lubukpakam Polresta Deliserdang, masih melakukan penyelidikan, guna mengungkap penyebab kebakaran," ujar Kapolsek Lubukpakam. (**).

[adsense]

[adsense]

Pulau Sumatera selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Beragam kopi unggulan seperti Mandailing, Lintong, Sidikalang, Gayo, Kerinci, hingga Karo telah mendapat pengakuan di pasar internasional dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri kopi nasional. Potensi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Indonesia Coffee Expo (ICX) Medan 2026, yang resmi dibuka pada Jumat (31/7/2016), di Tiara Convention Center, Medan.

Pameran yang digelar oleh Dyandra Promosindo bersama Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) dengan dukungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini, menjadi kota kedua dalam rangkaian roadshow nasional ICX 2026.

[adsense]

Pameran berlangsung hingga 2 Agustus 2026 dengan menghadirkan 54 peserta, mulai dari UMKM, petani kopi, roastery, coffee shop, penyedia mesin dan peralatan kopi, hingga berbagai industri pendukung lainnya.

Mengusung tema "Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence", ICX Medan menjadi ajang kolaborasi bagi seluruh pelaku industri kopi dari hulu hingga hilir. Selain memperkenalkan produk, pameran ini juga membuka peluang bisnis, memperluas jaringan perdagangan, serta memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Kelalaian Oknum Dosen, Mahasiswa Magister RPL UNPAB Keluhkan Tertundanya Sidang dan Wisuda

[adsense]

Peninjuan stand-stand peserta Indonesia Coffee Expo (ICX) Medan 2026, Jumat (31/7/2016), di Tiara Convention Center, Medan. (Foto: harianSIB.com/Dok)

[adsense]

Direktur Dyandra Promosindo, Michael Bayu A. Sumarijanto, mengatakan, Medan dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan di Sumatera sekaligus berperan penting dalam rantai pasok kopi nasional.

[adsense]

Menurutnya, Indonesia Coffee Expo tidak hanya menjadi ajang promosi kopi siap konsumsi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk bagi perdagangan green bean Indonesia sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi para petani kopi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, seperti Local Farmer Access Program yang membuka akses pasar bagi petani, Coffee Cupping bersama petani peserta Cup of Excellence (COE), hingga berbagai sesi edukasi dan pameran teknologi yang mendukung perkembangan industri kopi dari hulu hingga hilir.

[adsense]

ICX Medan juga menjadi tuan rumah Indonesia Brewers Cup (IBRC) Regional 3 yang diikuti 25 brewer dari 18 coffee shop di berbagai daerah.

"Kompetisi ini menjadi bagian dari seleksi menuju tingkat nasional sebagai langkah awal menuju ajang World Brewers Cup," katanya.

[adsense]

Ketua Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Daryanto Witarsa, mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan origin kopi yang luar biasa, dengan Sumatera sebagai salah satu wilayah penghasil kopi berkualitas yang telah dikenal dunia.

Melalui ICX, ia berharap masyarakat semakin mengenal keragaman kopi Nusantara sekaligus mendorong pelaku industri untuk terus menjaga kualitas agar mampu bersaing di pasar global.

[adsense]

Selain menjadi ajang promosi, penyelenggaraan ICX juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan perdagangan, sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Harun Adama Sume, mengatakan, kehadiran Kementerian UMKM dalam ICX 2026 merupakan bagian dari Program UMKM Bangkit yang bertujuan mempercepat pemulihan akses pasar bagi pelaku usaha kopi yang terdampak bencana di Sumatera pada 2025.

[adsense]

Menurutnya, industri kopi menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan banyak peluang usaha. Melalui ICX, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mampu memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kualitas produk, serta menembus pasar yang lebih luas.

Pameran ini juga mengusung semangat inklusivitas melalui kolaborasi dengan Kementerian UMKM. Salah satunya ditunjukkan lewat kehadiran Warung Difabel Sharaswaty, yang memberdayakan penyandang disabilitas sebagai barista dan membuktikan bahwa industri kopi terbuka bagi semua kalangan.

[adsense]

Dukungan terhadap ekosistem kopi nasional juga datang dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui penyediaan layanan transaksi digital selama pameran berlangsung.

SEVP Digital Business BTN, Thomas Wahyudi, mengatakan pertumbuhan industri kopi perlu diimbangi dengan penguatan layanan keuangan digital agar pelaku UMKM semakin kompetitif.

[adsense]

Ia mengungkapkan, hingga semester I 2026, superapps balé by BTN telah digunakan 4,32 juta pengguna dengan ekosistem yang mencakup lebih dari 344 ribu merchant, lebih dari 14 ribu developer, dan telah terhubung dengan 59 pemerintah daerah.

"Hingga Juni 2026, jumlah transaksi melalui balé by BTN meningkat 41,6 persen secara tahunan menjadi 2,63 miliar transaksi, sementara nilai transaksi tumbuh 55,3 persen menjadi Rp134 triliun," paparnya.

[adsense]

Selama ICX berlangsung, BTN juga menghadirkan berbagai promo transaksi menggunakan QRIS balé by BTN maupun Kartu Debit BTN, mulai dari cashback hingga Rp150 ribu, undian mesin kopi eksklusif senilai Rp10 juta, hingga hadiah saldo tabungan jutaan rupiah.

Indonesia Coffee Expo Medan 2026 berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Tiara Convention Center, Medan, mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB. Masyarakat dapat mengunjungi pameran secara gratis dengan melakukan registrasi melalui DyandraTiket.com. Informasi mengenai rangkaian acara juga tersedia melalui akun Instagram @icx_expo dan situs resmi Indonesia Coffee Expo. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sepakat memperkuat dialog mengenai dinamika aksi korporasi agar tetap mendorong efisiensi bisnis tanpa mengurangi tingkat persaingan di pasar. Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum KPPU Mendengar bertema "Kebijakan Aksi Korporasi untuk Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat" yang digelar di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Ketua KPPU Gopprera Panggabean, melalui siaran pers yang diterima Kepala KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, Jumat (31/7/2026), menyebutkan, forum tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengalaman sekaligus tantangan yang dihadapi dalam menjalankan aksi korporasi. Bagi KPPU, dialog seperti ini penting untuk membangun pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha sebelum muncul persoalan hukum.

[adsense]

Forum tersebut, lanjutnya, juga memberikan ruang dialog agar dapat menyerap aspirasi dan informasi dari KADIN Indonesia mengenai kondisi pasar, kebijakan/regulasi serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu persaingan usaha atau kebijakan/regulasi yang berpotensi menghambat kegiatan usaha.

"Dengan begitu, kepatuhan dapat dibangun sejak awal karena tidak sedikit pelanggaran persaingan usaha terjadi karena pelaku usaha belum memahami ketentuan yang berlaku bukan setelah terjadi pelanggaran dan dampaknya sudah meluas," kata Gopprera.

[adsense]

Baca Juga:

• KPPU Dalami Kenaikan Harga dan Gangguan Pasokan Semen di Sumut

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas merger, akuisisi, pembentukan holding hingga restrukturisasi perusahaan terus berkembang seiring perubahan strategi bisnis. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuatdaya saing, memperluas pasar, maupun memperoleh akses terhadap teknologi dan sumberdaya baru.

[adsense]

Namun, KPPU mengingatkan aksi korporasi juga perlu memperhatikandampaknya terhadap struktur pasar. Konsentrasi pasar yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi persaingan dan menyulitkan pelaku usaha lain untuk berkembang. Karena itu, komunikasi antara regulator dan dunia usaha perlu terus duerkuat agar potensi persoalandapat diantisipasi sejak tahap petencanaan.

Dalam diskusi, KADIN Indonesia menyampaikan sejumlah masukan mengenai perkembangan regulasi, kondisi persaingan di berbagai sektor, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha ketika melakukan aksi korporasi. Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi KPPU dalam memperkuat advokasi kebijakan sekaligus menyusun rekomendasi kepada pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

[adsense]

Forum juga membahas berbagai isu yang memengaruhi iklim persaingan usaha, mulai dari dampak aksi korporasi terhadap struktur industri hingga hambatan regulasi yang dinilai masih mengurangi efisiensi dunia usaha. Sejumlah rekomendasi mengemuka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

Menutup forum, Gopprera menegaskan, KPPU tidak memandang aksi korporasi sebagai sesuatu yang harus dibatasi. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis yang sah dan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting, setiap aksi korporasi tetap dilaksanakan dengan menghormati prinsip persaingan usaha sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha,tetapi juga oleh konsumen dan perekonomian nasional.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Kejaksaan RI. Kali ini, sebanyak 176 pejabat eselon III mendapat penugasan baru, termasuk lima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-10122/C/7/2026 tertanggal 29 Juli 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

[adsense]

Lima Kajari di Sumatera Utara yang mengalami pergantian jabatan masing-masing adalah Kajari Samosir Satria Irawan yang dipromosikan menjadi Asisten Intelijen Kejati Aceh. Posisi Kajari Samosir selanjutnya diisi Akwan Anas yang sebelumnya menjabat Kajari Sumba Timur.

Kajari Tapanuli Utara, Dedy Frits Rajagukguk, mendapat promosi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejati Kepulauan Riau. Jabatan Kajari Taput kemudian dipercayakan kepada Naungan Harahap yang sebelumnya menjabat Kajari Morowali.

[adsense]

Baca Juga:

• PH: Dakwaan JPU Terbantahkan Oleh Keterangan Saksi di Persidangan eks Kadis Sosial PMD Samosir

Pergantian juga terjadi di Kejari Serdang Bedagai yang kini dipimpin Rahmad Isnaini, sebelumnya Kajari Barito Timur. Sedangkan Kejari Sibolga dipimpin Agita Tri Moertjahjanto yang sebelumnya menjabat Inspektur Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada Inspektorat III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung.

[adsense]

Selain pergantian lima Kajari, Kejagung juga mengisi jabatan Asisten Pemulihan Aset (Aspema) Kejati Sumut yang sebelumnya kosong. Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Muhammad Ilham Samuda, yang sebelumnya menjabat Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung.

Posisi Aspema Kejati Sumut sempat kosong setelah Ronal H. Bakara mendapat promosi sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.

[adsense]

Dalam mutasi yang sama, Rio Aditya Arifiansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sumut dipromosikan menjadi Kajari Wajo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, saat dikonfirmasi pada Jumat (31/7/2026), membenarkan adanya mutasi, rotasi dan promosi pejabat, termasuk sejumlah Kajari di wilayah Kejati Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah tujuh tahun berada dalam ketidakpastian alias terkatung-katung akibat proyek pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa, masyarakat Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, akhirnya mendapat secercah harapan.

Harapan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, Jumat (31/7/2026) di Kantor DPD RI Sumut, dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil BPN Sumut, Kantor Pertanahan Langkat, PT Hutama Karya, PPK Pengadaan Tanah, masyarakat Desa Halaban, serta anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta Sinulingga.

[adsense]

"Pemerintah menargetkan penyelesaian pembayaran ganti rugi terhadap 120 bidang tanah milik warga paling lambat Desember 2026. Target tersebut disepakati dengan syarat seluruh dokumen administrasi masyarakat segera dilengkapi sesuai ketentuan," ujar Penrad Siagian.

Diungkapkan Penrad, sejak 2019 masyarakat tidak lagi leluasa memanfaatkan lahannya setelah dipatok sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa. Meski demikian, warga tetap mendukung proyek strategis nasional tersebut karena diyakini mampu meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Sergai Tinjau Peningkatan Ruas Jalan di Sipispis

"Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan mengelola tanahnya, sementara pembangunan belum berjalan. Negara harus hadir memberikan solusi dan memastikan hak masyarakat terpenuhi," tegasnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, percepatan pembebasan lahan menjadi rekomendasi utama RDP sebelumnya dan kini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Perwakilan Kementerian PU menyampaikan komitmen pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa masih terkendala keterbatasan anggaran konstruksi serta evaluasi kebijakan pemerintah pusat.

[adsense]

Dalam rapat terungkap sekitar 120 bidang tanah di Desa Halaban belum menerima pembayaran ganti rugi, sementara sekitar 80 persen lahan proyek jalan tol di wilayah Sumatera Utara telah berhasil dibebaskan. Kementerian PU juga meminta dukungan DPD RI untuk mendorong ketersediaan anggaran agar pembangunan dapat kembali berjalan.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menjelaskan 120 bidang tanah tersebut masih menunggu musyawarah penetapan nilai ganti rugi. Kendala utama, belum lengkapnya dokumen administrasi sebagian warga sehingga masyarakat diminta segera melengkapinya.

[adsense]

Kanwil BPN Sumut menambahkan proses pengadaan tanah kini telah memasuki tahap penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Setelah penilaian selesai, akan dilaksanakan musyawarah penetapan nilai ganti rugi bersama masyarakat sebelum pembayaran dilakukan.

RDP menyepakati penyelesaian pembayaran ganti rugi ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026 dengan syarat seluruh persyaratan administrasi masyarakat telah dinyatakan lengkap. PT Hutama Karya juga menyatakan siap melanjutkan pembangunan setelah pembebasan lahan selesai dan dukungan pendanaan tersedia.

[adsense]

Menutup rapat, Penrad Siagian menegaskan DPD RI melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut, termasuk mendorong perpanjangan Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Gubernur Sumut serta meminta PPK Pengadaan Tanah, Kantor Pertanahan Langkat, dan KJPP menyusun jadwal kerja yang transparan hingga pembayaran ganti rugi terealisasi.

"Pembangunan harus berjalan, tetapi hak masyarakat juga harus dipastikan. DPD RI akan terus mengawal sampai masyarakat benar-benar menerima haknya," tegas Penrad.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seluas 6 hektare lahan pertanian tanaman padi atau sawah yang sedang produktif, ditimbun diduga beralih fungsi, yang disebut-sebut untuk pembangunan kandang ayam, di Jalan Jaya, Dusun II, Desa Paluhsibaji, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang.

Tokoh masyarakat Kecamatan Pantaialabu, H Mulianta Sembiring, warga Desa Paluhsibaji Kecamatan Pantailabu, ketika ditanyai harianSIB.com, Kamis (30/7/2026), membenarkan bahwa lahan seluas 6 hektar itu sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian tanaman padi, dan diduga akan mengancam ketahanan pangan.

[adsense]

"Sebelumnya lahan itu digunakan masyarakat petani untuk pertanian tanaman padi, secara terus menerus. Saat ini lahan itu sudah ditimbun dan sedang dilakukan pemagaran" jelas H Mulianta.

Dia menduga penimbunan sawah itu tidak memiliki izin perubahan peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan desa kami," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Polres Batubara Hadiri Rakor PM-AAS Dan Sosialisasi CPCL di Air Putih

Mulianta juga meminta agar Pemkab Deliserdang, khusus Dinas Cikataru (Cipta Karya dan Tata Ruang) dan Satpol PP, segera turun mengecek legalitas penimbunan dan pembangunan pagar tersebut.

[adsense]

"Jangan sampai karena segelintir kepentingan, 6 hektare sawah hilang begitu saja. Harus jelas, perizinannya bagaimana? Amdalnya mana? Kajian dampak ke irigasi dan banjir bagaimana ?" katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Deliserdang, A Fitriyan Syukri SSTP MSi, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya, terkait izin PBG pemagaran di lokasi penimbunan tersebut, menyebutkan kalau di sistem PBG belum ada terbit inisial DI. (**).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi menetapkan seorang pilot maskapai asing, Mohd Saufi bin Othman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pilot berkewarganegaraan asing itu diduga membawa sekitar 26 kilogram ekstasi dan kini telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, membenarkan penetapan status tersangka terhadap Mohd Saufi.

[adsense]

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," kata Eko kepada wartawan, Kamis (30/7/2026), seperti dilansir Detikcom.

Tersangka dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Marbau Gerebek Lokasi Diduga Sarang Narkoba di Aekhitetoras

"Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk pengembangan jaringan di atasnya," ujar Eko.

[adsense]

Kasus ini terungkap setelah petugas Bea Cukai mencurigai sebuah koper saat pemeriksaan X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Koper tersebut kemudian diambil oleh Mohd Saufi yang diketahui merupakan pilot maskapai penerbangan asing.

Petugas lalu membawa koper beserta pemiliknya ke ruang pemeriksaan Bea Cukai. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 14 bungkus besar berisi lebih dari 70 ribu butir ekstasi dengan berat sekitar 26 kilogram, serta satu paket narkotika jenis sabu.

[adsense]

Temuan itu kemudian diserahkan kepada penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, Mohd Saufi mengaku diperintah seseorang untuk mengantarkan ekstasi ke Jakarta dengan imbalan sebesar RM50.000.

Menurut pengakuannya, setelah tiba di Jakarta, ia akan diarahkan oleh seseorang yang diduga berada di Malaysia. Narkotika tersebut selanjutnya akan diambil oleh seseorang di hotel tempatnya menginap.

[adsense]

Penyidik juga mengungkap bahwa tersangka mengaku telah tiga kali menjadi kurir narkoba. Pengiriman pertama dilakukan ke Sabah, sedangkan pengiriman kedua membawa sekitar 7 kilogram sabu ke Jakarta. Aksi ketiganya berhasil digagalkan petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan Mohd Saufi positif mengonsumsi tiga jenis narkotika, yakni sabu, ekstasi, dan kokain. Penyidik kini terus mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan internasional yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menetapkan Nurman Herin (NH) sebagai tersangka baru karena diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan penetapan tersangka terhadap Nurman dilakukan berdasarkan sedikitnya dua alat bukti yang dikumpulkan Tim 9.

[adsense]

"Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti dari Tim 9 menetapkan NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," ujar Rudi kepada wartawan, Kamis (30/7/2026), seperti dilansir Detikcom.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurman langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

• PH: Dakwaan JPU Terbantahkan Oleh Keterangan Saksi di Persidangan eks Kadis Sosial PMD Samosir

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram serta uang tunai senilai ratusan miliar rupiah di kediamannya.

[adsense]

Febrie ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/7/2026) dan langsung menjalani penahanan. Menurut Rudi, mantan Jampidsus itu kini dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Febrie. Penyidik juga masih belum membeberkan tindak pidana asal yang diduga menjadi sumber terjadinya praktik pencucian uang tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal perusahaan penggilingan padi yang disebut meraup Rp2 triliun per bulan akhirnya mendapat penjelasan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan, angka tersebut bukan keuntungan usaha, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan dalam praktik penjualan beras premium yang kini tengah diusut pemerintah.

Amran meminta masyarakat tidak terjebak pada perdebatan mengenai besaran angka tersebut, melainkan fokus pada dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

[adsense]

"Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan," kata Amran, Kamis (30/7/2026), dikutip dari SabangMerauke.com.

Dugaan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan uji laboratorium terhadap 212 merek beras premium dari berbagai daerah. Hasilnya, sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Polres Batubara Hadiri Rakor PM-AAS Dan Sosialisasi CPCL di Air Putih

Meski kualitasnya tidak sesuai standar, beras tersebut tetap dijual menggunakan label premium dengan harga premium. Akibatnya, masyarakat membayar lebih mahal untuk kualitas yang tidak sebanding.

[adsense]

Amran mengibaratkan praktik itu seperti menjual emas berkadar rendah tetapi diberi label emas murni. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang layak diproses secara hukum.

Kementerian Pertanian juga menjelaskan dasar perhitungan potensi kerugian masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp98 triliun per tahun. Dari total produksi beras premium nasional sekitar 12,2 juta ton per tahun, diperkirakan sekitar 10,5 juta ton tidak memenuhi standar premium.

[adsense]

Beras dengan kualitas biasa yang bernilai sekitar Rp8.000 per kilogram dijual sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.300 per kilogram. Selisih harga sekitar Rp9.300 per kilogram itulah yang kemudian dikalikan dengan volume beras yang diduga tidak memenuhi standar, sehingga menghasilkan estimasi kerugian masyarakat sekitar Rp97,7 triliun per tahun atau dibulatkan menjadi Rp98 triliun hingga Rp99 triliun.

Amran juga mengungkapkan, dari total dugaan kerugian tersebut terdapat satu perusahaan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2,08 triliun setiap bulan. Ia kembali menegaskan bahwa angka itu merupakan estimasi nilai dugaan manipulasi mutu beras, bukan keuntungan operasional perusahaan.

[adsense]

"Dari total kerugian sekitar Rp98 triliun itu, ada satu perusahaan yang berdasarkan hitungan kami nilainya sekitar Rp2,08 triliun per bulan. Tetapi jangan berhenti pada angka itu. Yang harus dikejar adalah penipuannya, koruptornya, dan mafianya," ujarnya.

Menurut Amran, fokus pemerintah adalah mengusut dugaan manipulasi mutu pangan yang merugikan masyarakat, bukan memperdebatkan besarnya laba perusahaan.

[adsense]

"Bukan keuntungan pabrik yang kami persoalkan. Yang kami persoalkan adalah penipuan. Barang yang dijual tidak sesuai dengan kualitas yang dibayar masyarakat. Ini yang kami laporkan kepada Satgas Pangan," tegasnya.

Seluruh hasil pengujian laboratorium telah diserahkan kepada Satgas Pangan Polri sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan demi melindungi petani, konsumen, dan menjaga tata niaga beras nasional tetap sehat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ribuan migran dilaporkan memasuki wilayah otonom Spanyol di Ceuta, Afrika Utara, Kamis (30/7/2026), sehingga memicu krisis kemanusiaan dan pengamanan di perbatasan Uni Eropa. Pemerintah Spanyol langsung mengerahkan ratusan personel kepolisian dan militer untuk memperkuat pengamanan di kawasan tersebut.

Televisi pemerintah Spanyol, TVE, memperkirakan sekitar 2.000 hingga 3.000 migran berhasil memasuki Ceuta dalam sehari. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Sebagian migran menyeberangi laut dengan berenang atau menggunakan ban dalam, sementara lainnya menerobos pintu perbatasan darat.

[adsense]

Ceuta merupakan wilayah otonom Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko. Bersama Melilla, kawasan ini menjadi satu-satunya perbatasan darat antara Uni Eropa dan Afrika sehingga kerap menjadi jalur masuk para migran menuju Eropa.

Pemerintah Ceuta menyebutkan lebih dari 1.500 migran telah tiba melalui jalur laut dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut membuat pusat penampungan penuh, bahkan ratusan migran terpaksa bermalam di ruang terbuka. Fasilitas bagi anak-anak migran tanpa pendamping juga dilaporkan beroperasi hingga 2.400 persen dari kapasitas normal.

[adsense]

Baca Juga:

• Buron Penyelundup WNI ke Kamboja Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta

Krisis itu juga memakan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan sembilan jenazah ditemukan di wilayah Ceuta pada Kamis. Kapal patroli Guardia Civil, petugas penyelamat laut, serta relawan Palang Merah terus melakukan evakuasi terhadap para migran yang kelelahan atau terancam tenggelam.

[adsense]

Kepala Pemerintahan Ceuta, Juan Jesús Vivas, menyatakan situasi tersebut merupakan darurat kemanusiaan dan sosial. "Keadaan ini merupakan darurat kemanusiaan dan sosial," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Meski demikian, pemerintah pusat Spanyol menyatakan belum menetapkan status darurat nasional hanya karena persoalan migrasi. Pemerintah memastikan akan terus menjaga keamanan warga sekaligus memperkuat pengawasan di perbatasan.

[adsense]

Pemerintah Spanyol menduga lonjakan migran dimanfaatkan jaringan kriminal setelah adanya putusan Mahkamah Agung terkait pembatasan pengembalian langsung migran yang dicegat di laut. Namun, sejumlah aktivis hak asasi manusia meragukan para migran memahami perubahan aturan tersebut.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pada krisis migrasi Ceuta pada 2021. Perdana Menteri Pedro Sánchez bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska dijadwalkan mengunjungi Ceuta untuk meninjau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah daerah.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 12 pengacara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap kematian Boy Simamora yang hingga kini masih diragukan tewas akibat diterkam buaya.

Kamis (13/7/2026) siang, Tim Gabungan Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan untuk Boy Simamora "Fiat Justicia Ruat Caelum" menyerahkan surat Legal Opini ke Satreskrim Polres Tapteng.

[adsense]

Advokat yang ikut dalam keterpanggilan misi kemanusiaan ini yakni Parlaungan Silalahi, Henri Yehezkiel Simamora, Yunus Ralie Siregar, Firman AH. Hutauruk, Lindang Tiarma Simamora, Thomas Pakpahan, Franky Alexander Purba, AKBP (Purn) Mainin Simamora, Maju Simamora, Maradu Lumbanbatu, Tonny Simamora, Ivan LO Malyn Simamora dan Hendri Wandriasi Manalu.

Lindang Tiarma Simamora, mengungkap adanya perbedaan pendapat tim advokat dengan penyidik terkait hasil forensik yang disebut penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

[adsense]

Baca Juga:

• OPD Pemkab Tapteng Nilai Sikap DPRD Intimidatif Jalankan Fungsi Pengawasan

"Pekan depan akan dilakukan gelar perkara agar kasus ini terang benderang. Kami juga akan turun lagi dan kemungkinan akan membawa dokter forensik mandiri agar lebih berimbang lagi," kata Thomas menimpali.

[adsense]

Menurutnya, tujuan membawa dokter forensik sebagai perbandingan dengan hasil autopsi penyebab kematian Boy Simamora yang sebelumnya disebut akibat trauma benda tumpul.

"Kami penasihat hukum bukan ahlinya. Kalau memang digigit buaya harus dibuktikan lagi," ucap Advokat Thomas.

[adsense]

Tim pengacara keluarga Boy Simamora juga menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan bukti baru ke penyidik untuk mengungkap kasus penyebab kematian korban.

"Mohon maaf kami belum bisa memberitahukan apa bukti barunya sekarang. Intinya kami berharap agar kasus ini segera dituntaskan," sebut Thomas Simamora.

[adsense]

Sementara itu, Parlaungan Silalahi selaku pengacara yang setia mendampingi keluarga korban untuk mengungkap tabir kematian Boy Simamora yang masih dinilai janggal, mengapresiasi sikap rekan sejawatnya ini.

Mengingat, almarhum Boy Simamora lahir dari keluarga pra sejahtera. Ayah dan ibunya hanyalah seorang petani sawah yang mendiami rumah sangat sederhana di Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Tapanuli Tengah (Tapteng).

[adsense]

"Datang dari Medan, bahkan Jakarta, datang ke Polres Tapteng untuk misi kemanusiaan dengan biaya sendiri merupakan hal yang patut dipuji," ucap Parlaungan.

"Saya tadinya sendiri untuk selaku kuasa hukum Boy Simamora, sekarang bersama mereka. Tambah semangat saya untuk menegakkan keadilan," katanya.

[adsense]

Sebelumnya, kematian Boy Simamora (21), warga Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Tapteng, disebut-sebut akibat serangan buaya di Sungai Saga Matua Sirandorung, setelah berusaha melarikan diri dari area perkebunan PT Nauli Sawit, Rabu (27/5/2026) lalu. (**)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah mahasiswa Program Magister Manajemen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) mengeluhkan molornya penyelesaian studi mereka. Keterlambatan tersebut diduga dipicu kelalaian seorang oknum dosen berinisial M yang selama ini dipercaya mengoordinasikan sekaligus mengurus administrasi akademik mahasiswa.

Ketua kelas Program Magister Manajemen RPL, Fahrul Lubis, mengatakan, sebanyak 11 mahasiswa menyerahkan pengurusan administrasi kepada oknum dosen tersebut setelah dijanjikan seluruh proses akademik, mulai dari perkuliahan hingga sidang tesis, akan dibantu sampai selesai.

[adsense]

"Kami percaya karena sejak awal dijanjikan semua proses akan dibantu. Seluruh biaya yang diminta juga sudah kami lunasi. Harapan kami hanya ingin menyelesaikan kuliah sesuai waktu yang dijanjikan," ujar Fahrul.

Menurutnya, saat penerimaan mahasiswa baru, peserta diberi pilihan masa studi selama satu tahun atau satu tahun enam bulan. Seluruh mahasiswa di kelasnya memilih masa studi satu tahun karena sebagian besar berstatus aparatur sipil negara (ASN).

[adsense]

Baca Juga:

• Jurnalis dan Organisasi Sipil di Medan Gelar Aksi Tolak Pernyataan Prabowo soal "Londo Ireng"

"Semua biaya sudah kami lunasi. Tidak ada tunggakan. Namun setelah itu, jadwal sidang terus tertunda tanpa kepastian," katanya.

[adsense]

Fahrul menjelaskan, setelah perkuliahan selesai pada 2025, mahasiswa terus menunggu pelaksanaan sidang tesis. Namun, berbagai alasan disampaikan, mulai dari proses akreditasi program studi, kendala administrasi hingga alasan teknis lainnya.

Mahasiswa juga telah beberapa kali mendatangi kampus untuk meminta penjelasan. Bahkan, mereka mengaku sudah dua kali bertemu dengan pihak universitas, namun belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian studi mereka.

[adsense]

Kekecewaan mahasiswa semakin bertambah setelah mengetahui salah seorang rekan sekelas telah lebih dulu menjalani sidang tesis tanpa sepengetahuan mahasiswa lainnya.

"Kami baru mengetahui setelah teman tersebut selesai sidang. Padahal sejak awal kami berkomitmen berjuang bersama. Kami tidak ingin ada yang diprioritaskan sementara yang lain masih tertahan," ungkapnya.

[adsense]

Fahrul mengaku sempat diminta menghubungi oknum dosen agar proses sidangnya dipercepat. Namun, ia menolak karena ingin seluruh mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama.

"Saya tidak ingin mementingkan diri sendiri. Kalau masuk bersama, kami juga ingin lulus bersama," tegasnya.

[adsense]

Keluhan serupa disampaikan mahasiswa lainnya, Iqbal Sinulingga dan Priyo Pratomo asal Kabupaten Batubara. Mereka mengaku mengetahui program tersebut melalui surat resmi yang dikirim pihak kampus ke instansi tempat mereka bekerja pada 2025.

Setelah menghubungi koordinator program, mereka mendapat penjelasan bahwa Program Magister Manajemen RPL memang dirancang bagi ASN dengan masa studi sekitar satu tahun karena pengalaman kerja diakui melalui skema RPL. Biaya pendidikan sebesar Rp35.150.000 disebut telah mencakup seluruh proses hingga sidang tesis dan wisuda.

[adsense]

Berdasarkan penjelasan itu, mereka kemudian mengajak sejumlah rekan kerja mengikuti program tersebut. Perkuliahan dimulai pada Maret 2025 dan seluruh rangkaian pembelajaran selesai sesuai jadwal.

Namun, setelah seminar proposal selesai, jadwal sidang tesis tak kunjung terlaksana.

[adsense]

"Awalnya kami diminta menunggu jadwal sidang. Kemudian alasannya berubah menjadi menunggu akreditasi program studi. Setelah akreditasi selesai, masih ada alasan lain sehingga sidang terus tertunda," ujarnya.

Dari 14 mahasiswa dalam satu kelas, sebanyak 11 orang menyerahkan pengurusan administrasi akademik kepada oknum dosen tersebut, sedangkan tiga mahasiswa lainnya mengurus secara mandiri. Belakangan diketahui hanya satu mahasiswa yang telah mengikuti sidang tesis.

[adsense]

Dalam pertemuan terakhir dengan pihak kampus, mahasiswa mendapat penjelasan enam orang dijadwalkan mengikuti sidang pada awal Agustus 2026. Sementara empat mahasiswa lainnya belum dapat dijadwalkan karena persoalan administrasi, seperti data yang belum lengkap, dokumen yang terlambat diunggah ke portal, hingga berkas yang dinilai belum memenuhi ketentuan.

Mahasiswa mempertanyakan mengapa kendala administrasi tersebut baru disampaikan setelah mereka menunggu berbulan-bulan.

[adsense]

"Kalau memang ada kekurangan administrasi, seharusnya sejak awal diberitahukan agar bisa segera kami lengkapi," katanya.

Mereka juga khawatir empat mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan administrasi harus kembali menunggu lebih lama atau bahkan dibebani biaya tambahan.

[adsense]

Karena itu, mahasiswa berharap pihak kampus segera menyelesaikan persoalan tersebut, mengevaluasi dugaan kelalaian pihak yang menangani administrasi akademik, serta memastikan seluruh mahasiswa dapat mengikuti sidang dan menyelesaikan studi tanpa perlakuan yang berbeda.

"Kami tidak mencari persoalan. Kami hanya meminta hak kami sebagai mahasiswa dipenuhi sesuai komitmen yang disampaikan saat program ini ditawarkan. Harapan kami, seluruh mahasiswa yang masih tertunda dapat segera mengikuti sidang dan menyelesaikan pendidikan tanpa ada yang dirugikan," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Rektor III Universitas Pembangunan Panca Budi, Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Kamis malam (30/7/2026), menyatakan pihak kampus telah memutuskan mahasiswa yang memenuhi syarat akan segera mengikuti sidang meja hijau.

"Sudah ada keputusan untuk disidangkan meja hijau. Untuk waktunya akan segera kami beritahukan," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komitmen mendukung program strategis nasional kembali ditunjukkan Polres Batubara. Kabag SDM Polres Batubara AKP H.W. Siahaan mewakili Kapolres AKBP Dony Satria Wicaksono menghadiri Rapat Koordinasi PM-AAS dan Sosialisasi Penyusunan CPCL Kementerian Pertanian di Aula Sujono SMK Swasta Budi Darma, Desa Tanah Merah, Air Putih, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Balai Besar Modernisasi Pertanian BRMP Sumut Muliono, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Dr. Ir. Haris Syahbuddin, unsur Forkopimda, perwakilan Bulog, BBWS Sumatera II, BPS Provinsi Sumut, Dinas Pertanian dari sejumlah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan bidang pertanian.

[adsense]

*Perkuat Sinergi Lintas Sektor*

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Batubara Pererat Sinergi dengan DPC APDESI Kabupaten Batubara

Rakor PM-AAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya mempertahankan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan juga menjadi wadah sosialisasi penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi CPCL. Data CPCL ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah di sektor pertanian agar lebih tepat sasaran.

[adsense]

[adsense]

Kepala BRMP Sumut Muliono dalam sambutannya menyampaikan, modernisasi pertanian adalah kunci.

"Kita tidak bisa lagi bertani dengan cara lama. PM-AAS hadir dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," katanya.

[adsense]

AKP H.W. Siahaan menegaskan, kehadiran Polri merupakan bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan.

"Atas nama Kapolres, kami siap bersinergi dan mengawal setiap program pemerintah. Harapannya sektor pertanian di Batubara semakin modern, produktif, dan berkelanjutan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Korban Warga Tanjungbalai Apresiasi Polres Batubara Ringkus 3 Pelaku Curat

Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan, pemaparan materi konsep PM-AAS, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT pada padi, workshop penyusunan CPCL, diskusi, hingga penyerahan bantuan alat tanam padi TABELA Tanam Benih Langsung kepada kelompok tani penerima.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Batubara dapat menjadi salah satu lumbung pangan yang mandiri dan berdaya saing.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum terdakwa Fitri Agust Karo-karo menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mulai terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU sendiri dalam sidang dugaan korupsi program bantuan penguatan ekonomi korban bencana Kabupaten Samosir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (30/7/2026).

Penasihat hukum terdakwa, Rudi Zainal Sihombing, mengatakan JPU menghadirkan lima saksi, yakni Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Pangururan Perawati Sitanggang, Direktur Bidang Pertanian BUMDesma Elson Simanjorang, Tata Usaha BUMDesma Julyetrie Hutagaol, Bendahara BUMDesma Apriyoni Sitanggang, serta Direktur UD Bintang Tani Rahmat Siregar selaku mitra pengadaan.

[adsense]

Menurut Rudi, keterangan para saksi tidak mendukung dakwaan JPU yang menyebut terdakwa diduga menerima 15 persen dari pagu anggaran atau sekitar Rp179 juta.

"Kalau kita kaitkan dengan surat dakwaan, penuntut umum menduga terdakwa menerima sekitar Rp179 juta. Namun pada persidangan hari ini, saksi yang diajukan JPU sendiri membantah adanya penyerahan uang tersebut kepada terdakwa," katanya kepada wartawan usai sidang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Karo Tahan Tersangka Korupsi Penebangan Kayu Siosar

Rudi mengatakan sejumlah saksi juga menerangkan dana sebesar lima persen yang sebelumnya diperuntukkan kepada Kementerian Sosial telah diserahkan kepada Kristina Gultom.

[adsense]

Menurutnya, keterangan tersebut berbeda dengan kesaksian Kristina Gultom pada persidangan sebelumnya sehingga perlu dikonfrontir dalam sidang lanjutan.

Pihaknya juga mempertanyakan belum hadirnya Jonni Ronal Simanjuntak dari Bank Mandiri dalam persidangan.

[adsense]

Menurut Rudi, JPU hanya menyampaikan surat keterangan sakit, sehingga ia berharap yang bersangkutan dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Ia juga mengusulkan agar pihak Kementerian Sosial dihadirkan apabila dinilai diperlukan dalam pembuktian perkara.

Rudi turut menyoroti adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh sejumlah saksi yang, menurutnya, baru diakui setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan.

[adsense]

Menurut dia, seluruh fakta yang terungkap selama persidangan patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa lainnya, Sultan Hermanto Sihombing, mengatakan pemeriksaan saksi semakin memperjelas alur penggunaan anggaran dalam program tersebut.

[adsense]

Menurut dia, dari keterangan saksi terungkap belanja alat pertanian, ternak, dan kebutuhan lainnya mencapai sekitar Rp968 juta. Namun, BUMDesma disebut membayarkan nilai invoice sekitar Rp1,3 miliar karena adanya markup harga dan masih memperoleh keuntungan sekitar delapan persen.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah sinkron antara kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta dengan jumlah yang sudah tersalurkan serta keuntungan BUMDesma, dan apa kaitannya dengan terdakwa," kata Sultan.

[adsense]

Ia juga menilai persidangan mempertegas bahwa BUMDesma merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, sedangkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Samosir hanya berperan sebagai pembina.

"Menurut keterangan saksi, BUMDesma tidak memiliki kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban anggaran kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial hanya sebagai pembina dan tidak memiliki tanggung jawab langsung memeriksa maupun menerima laporan pertanggungjawaban program tersebut," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puskesmas Londut di Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), meraih juara 1 perlombaan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labura tahun 2026.

Atas prestasi tersebut, Puskesmas yang dipimpin Sofia P Siregar (Sofia) itu, mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan.

[adsense]

Sofia keoada harianSIB.com, Kamis (30/7/2026), menyebutkan, penghargaan tersebut diserahkan, beberapa waktu lalu, tepatnya pada Resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Labura, tanggal 21 Juli 2026 lalu di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura.

Ia menjelaskan, perlombaan itu sendiri digelar panitia, dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-18 Labura.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Bersama Kepala BNN Labura Ikut Acara Peringatan HANI di Kantor Dinas Kominfo

" Berkat kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh tim, inovasi " Pergi ke Bulan" sukses meraih Juara 1 Lomba Inovasi OPD Kabupaten Labura. Lalu diikuti, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), " katanya.

[adsense]

Sofia berharap, semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam mewujudkan masyarakat Labura yang sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Labura hebat.(**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, menerima audiensi dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Kota Tanjungbalai diruang kerjanya, Rabu (29/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung penuh kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk yang diselenggarakan oleh umat Kristiani.

[adsense]

Ia berharap, Bamagnas dapat menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program-program pemerintah kota.

"Kami siap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bamagnas, sebagaimana yang disampaikan Ketua Bamagnas tadi dalam penyelenggaraan kegiatan Seminar Hamba – Hamba Tuhan (Asahan, Tanjungbalai, Batu Bara) dan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk siswa/siswi SMP/SMA Sekota Tanjungbalai," ujar Muhammad Fadly.

[adsense]

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Donor Darah Peringatan Waisak 2570 BE

Sebelumnya, Ketua DPD Bamagnas Tanjungbalai Pdt Karmudin Sihotang, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemko Tanjungbalai dalam menerima audiensi. Ia menyatakan, Bamagnas siap mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menuju Tanjungbalai Emas.

[adsense]

"Bamagnas akan melaksanakan kegiatan seminar Hamba – Hamba Tuhan dan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk siswa/siswi SMP dan SMA Tanjungbalai terkhusus untuk yang beragama Nasrani, dan seminar singkat tentang Pengaruh Buruk Narkoba yang dilayani BNN Provinsi Sumut, yang direncanakan dilaksanakn pada tanggal 14 September 2026," ujar Pdt Karmudin.

"Kami berharap Kota Tanjungbalai dapat menjadi kota yang lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Kami juga siap menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun kota ini," katanya lagi. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah jurnalis bersama organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai di Pos Bloc Medan, Kamis (30/7/2026) sore sebagai bentuk penolakan terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah "Londo Ireng".

Aksi tersebut diikuti Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut), Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan (FJP), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya LBH Medan, Walhi Sumut, KontraS, Bakumsu, dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

[adsense]

Dalam aksi itu, para peserta menyampaikan pernyataan sikap yang salah satunya dibacakan Ketua Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut), Aris Nasution. Ia menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden yang dinilai berpotensi merendahkan profesi wartawan.

"Forum Wartawan Hukum menyampaikan sikap keberatan dan keprihatinan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah 'Londo Ireng'," ujar Aris.

[adsense]

Menurutnya, wartawan menjalankan tugas berdasarkan prinsip independensi, profesionalisme, serta Kode Etik Jurnalistik dengan mengutamakan kepentingan publik. Pers juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan menjadi salah satu pilar demokrasi.

Aris mengatakan kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

[adsense]

Namun, menurutnya, kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang menghormati profesi dan martabat insan pers, bukan menggunakan istilah yang dapat menimbulkan kesan merendahkan atau mendiskreditkan wartawan secara umum.

Ia menambahkan, keberadaan pers yang bebas dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.

[adsense]

Karena itu, hubungan antara pemerintah dan insan pers harus dibangun dalam semangat kemitraan yang kritis, konstruktif, dan saling menghormati.

Atas dasar itu, Forwakum Sumut mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia.

[adsense]

Menurut Aris, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi wartawan sekaligus upaya menjaga marwah kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, Forwakum Sumut mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

[adsense]

Aksi damai berlangsung tertib dengan penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap dari perwakilan organisasi jurnalis dan masyarakat sipil yang hadir. (*)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menghadiri Upacara Penutupan Latihan Bersama (Latma) Pacific Partnership 2026, di Lapangan Simare-mare, Kota Sibolga, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan Latma Pacific Partnership 2026 ini mengusung tema "Strengthening Partnership, Collaboration, and Interoperability for Crisis Response" , yang menghadirkan berbagai kegiatan, antara lain pembangunan dan renovasi fasilitas umum, pelatihan serta workshop bagi tenaga kesehatan, pertukaran pengetahuan medis, pelatihan kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi bencana, simulasi penanggulangan bencana lintas instansi, penyuluhan kesehatan hewan, hingga program peningkatan kapasitas masyarakat dan evaluasi standar operasional penanggulangan bencana.

[adsense]

Dikutib dari akun FB Pemerintah Kota Sibolga, kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada upacara tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sibolga dalam mendukung penguatan kerja sama internasional di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

Selama pelaksanaan latihan bersama, Pemerintah Kota Sibolga juga berperan aktif memfasilitasi berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Danrem 023/KS Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi Caba dan Cata Gelombang III 2026

Sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sibolga, Haka Andhinanta, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama sepuluh hari, sejak 21 hingga 30 Juli 2026, terlaksana dengan aman, tertib, serta berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Kapuskes TNI yang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seluruh delegasi, mitra, relawan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan Pacific Partnership 2026.

Menurutnya, semangat kolaborasi lintas negara yang terjalin selama pelaksanaan kegiatan menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat dan bencana.

[adsense]

"Juga diharapkan hubungan baik yang telah terbangun dapat terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin erat, produktif, dan saling menguntungkan di masa mendatang," katanya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta latihan oleh Inspektur Upacara, serta penyerahan plakat penghargaan kepada BPBD Kota Sibolga, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sibolga, Basarnas, Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, dan Direktur RSUD Pandan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama pelaksanaan latihan.

[adsense]

Penampilan tari persembahan dari Sanggar CDC yang dilanjutkan dengan tari bersama seluruh peserta sebagai simbol persahabatan, kebersamaan, dan eratnya hubungan antar delegasi.

Turut hadir U.S. Navy Captain Robert Reyes selaku Mission Commander for Pacific Partnership 2026, Dansatgas Kolonel Laut (K) dr. Hisnindarsyah, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, delegasi Pacific Partnership 2026 dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, dan Singapura, unsur Forkopimda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, para pimpinan OPD Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, para camat dan lurah se-Kota Sibolga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh peserta latihan. (*)

[adsense]

[adsense]