[adsense]

Pos Siskamling yang semestinya menjadi tempat warga menjaga keamanan lingkungan justru disalahgunakan menjadi lokasi transaksi narkoba. Fakta mengejutkan ini terungkap saat Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan Jalan Multatuli, Medan, Selasa (20/10/2026) siang.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 1 paket sabu dan 7 paket ganja di sebuah Pos Siskamling yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkotika. Sejumlah orang yang diduga terlibat peredaran narkoba bahkan nekat melarikan diri dengan melompat ke sungai untuk menghindari kejaran polisi.

[adsense]

Penggerebekan dipimpin Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha. Operasi diawali dengan penggerebekan sebuah rumah yang diduga kerap dijadikan tempat mengonsumsi narkoba. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial HG (53) yang diduga sebagai pengguna narkoba.

Tak berhenti di situ, polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi lain yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Kualuh Leidong Ringkus 3 Terduga Pelaku Narkoba di Seisentang, Gubuk Sarang Sabu Dibakar

Ia menambahkan, suasana penggerebekan semakin menegangkan ketika sejumlah orang yang diduga terlibat narkoba berusaha kabur. Mereka memilih melompat ke sungai untuk menghindari penangkapan, termasuk orang yang diduga sebagai pemilik narkoba yang ditemukan di Pos Siskamling tersebut.

[adsense]

"Meski berhasil meloloskan diri, petugas telah mengantongi identitas sejumlah orang yang melarikan diri. Pengejaran pun akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di kawasan itu," tegasnya.

Rafli menegaskan, Satres Narkoba bersama tim gabungan berkomitmen membersihkan kawasan Jalan Multatuli dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian petugas.

[adsense]

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku dan menyita barang bukti.

"Upaya memulihkan pengguna narkoba serta memutus mata rantai peredaran yang melibatkan bandar juga menjadi bagian penting dari penanganan masalah tersebut," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

NVIDIA, perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat kolaborasi dengan produsen Artificial Intelligence (AI) Tanah Air. Kolaborasi yang digagas ASUS Indonesia tersebut direalisir dengan meluncurkan lini laptop kreator profesional terbaru, yakni ASUS ProArt P14 dan ProArt P16.

Perusahaan yang berfokus pada perancangan dan pembuatan unit pemrosesan grafis (GPU) serta perangkat keras dan lunak AI tersebut memasuki market Tanah Air. Kedua laptop tersebut ditenagai superchip NVIDIA RTX Spark di pasar Indonesia.

[adsense]

"ASUS ProArt P14 hadir dengan Unified Memory 64GB, sedangkan ASUS ProArt P16 membawa Unified Memory 128GB," kata Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin, Rabu (21/10/2026), di Jakarta.

Kehadiran duo laptop ini ditujukan khusus bagi para kreator profesional, agensi kreatif dan seniman 3D yang ingin menjalankan model kecerdasan buatan atau generatif AI secara lokal tanpa koneksi internet dan hasilnya relevan bagi agensi kreatif, rumah produksi,dan seniman 3D yang menangani file klien dan ingin memakainya tanpa mengunggah materi ke cloud.

[adsense]

Baca Juga:

• Baru Sebulan Merantau ke Medan, Betor Mahasiswa Asal Aceh Dicuri, Pelaku Diringkus Polsek Sunggal

Layar sentuh ASUS Lumina Pro OLED pada ASUS ProArt P14 (14 inci, 2.8K) dan ASUS ProArt P16 (16 inci, UHD+) tervalidasi PANTONE, menjangkau 100 persen ruang warna DCI-P3, dan menampilkan 1,07 miliar warna dengan refresh rate 120Hz. Panelnya tersertifikasi VESA CERTIFIED DisplayHDR True Black 1000 pada ASUS ProArt P14 dan True Black 1400 pada ASUS ProArt P16.

[adsense]

Di luar ComfyUI Desktop, ASUS juga menjalankan Hermes Agent dengan model bahasa lokal yang bekerja sebagai agent: membaca isi folder proyek, merangkum brief klien, lalu menulis draf naskah atau caption ke file baru tanpa dokumen keluar dari laptop atau workflow Agentic AI lokal.

ComfyUI Desktop, Hermes Agent, dan model AI yang dipakai tidak terpasang bawaan, karenanya pengguna mengunduh dan mengaturnya sendiri sesuai kebutuhan proyek.

[adsense]

AI lokal melengkapi layanan cloud: kolaborasi tim jarak jauh tetap berjalan di sana, sementara materi yang sensitif dapat diproses di laptop.

Ekosistem CUDA di sini tak hanya mendukung Workflow AI pada ComfyUI Desktop ,Hermes Agent maupun Model AI lainnya. Untuk Kreator dengan workload 8K, CUDA Core pada NVIDIA Spark™ juga dapat mengakselerasi proses kerjanya tersebut.

[adsense]

Salah satunya menggunakan Aplikasi DaVinci Resolve Studio, tersedia 6.144 CUDA Core dan Unified Memory 128GB super cepat yang dapat membantu menyelesaikan semua proses kerjanya.

ASUS ProArt P14 berbobot 1,4 kg dan setipis 1,39 cm dengan baterai 90Wh, sedangkan ASUS ProArt P16 berbobot 1,7 kg dan setipis 1,29 cm dengan baterai 99,9Wh.

[adsense]

Keduanya diisi daya melalui adaptor USB Type-C® 140W yang disertakan dalam paket dan telah lolos uji ketahanan standar militer AS (US MIL-STD 810H) dan kombinasi ini memudahkan kreator membawa satu laptop untuk menyunting, memeriksa warna dan mempresentasikan hasil ke klien di lokasi syuting.

Setiap ASUS ProArt P14 dan P16 yang dibeli di Indonesia dilindungi tiga tahun garansi internasional dan tiga tahun ASUS VIP Perfect Warranty. ASUS VIP Perfect Warranty mencakup kerusakan akibat kecelakaan pemakaian, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan purnajual ini tersedia di 141 ASUS Service Center di Indonesia.

[adsense]

Pemilik juga mendapat ASUS Premium Services, yaitu penjemputan dan pengantaran unit servis tanpa biaya, antrean perbaikan prioritas lewat FastLane, dan pembersihan profesional melalui Laptop Spa.(*)

[adsense]

[adsense]

Kesiapan sarana dan prasarana menjadi perhatian utama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) dalam mengoptimalkan layanan keimigrasian di Bandar Udara Internasional Sisingamangaraja XII, Silangit.

Hal itu mengemuka saat Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut , Parlindungan, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Gelora Adil Ginting, memberikan pengarahan dan penguatan kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas III TPI Tapanuli Utara (Taput), Selasa (20/10/2026).

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Taput, Agustinus Wahyudi Indaryono, beserta jajaran pejabat struktural dan pelaksana.

Demikian siaran pers disampaikan Kahumas Imigrasi Sumut Fiqih didampingi Rizky Maulana di Medan, Rabu (21/10/2026), di Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Gandeng Kodam I/Bukit Barisan, 120 PNS Imigrasi Sumut Ikuti Kesamaptaan di Deliserdang

Ia juga mendorong jajaran Kantor Imigrasi Tapanuli Utara untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara guna menjajaki pembangunan gedung kantor imigrasi di sekitar kawasan bandara, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan jarak aman sesuai regulasi yang berlaku.

[adsense]

"Keberadaan kantor yang lebih dekat dengan bandara diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian pada pintu masuk internasional tersebut," ungkap Parlindungan.

Selain mendorong penguatan infrastruktur, Parlindungan menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pegawai dan mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta membangun kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi terkait.

[adsense]

Melalui kegiatan itu, Imigrasi Sumut menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap satuan kerja terus meningkatkan kinerja, memperkuat kesiapan operasional dan menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin optimal. Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi semangat Imigrasi untuk Rakyat, dengan pelayanan yang profesional, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(**).

[adsense]

[adsense]

Midea Electronics Indonesia melanjutkan rangkaian komunikasi Midea Paling Ideal melalui kegiatan Local Media Gathering yang digelar di Medan, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Midea untuk semakin dekat dengan konsumen dan mitra media di berbagai daerah, sekaligus memperkenalkan lebih jauh kekuatan Midea melalui portofolio produk yang lengkap, teknologi pintar, produksi lokal, jaringan distribusi dan layanan purna jual, serta strategi pemasaran yang relevan dengan konsumen Indonesia.

[adsense]

Dalam kegiatan Local Media Gathering di Medan, Midea menghadirkan sesi pemaparan mengenai inovasi produk serta kampanye terbaru, Midea Paling Ideal. Tamu undangan juga dapat melihat langsung sejumlah produk yang tergabung dalam ekosistem AI SMART MASTER melalui area product display yang tersedia di lokasi acara.

Kehadiran Midea Paling Ideal di Medan sekaligus menegaskan pentingnya pasar daerah dalam pertumbuhan bisnis Midea di Indonesia.

[adsense]

Jamaludin, Branch Manager Medan Midea Electronics Indonesia, mengatakan, perkembangan kebutuhan konsumen di Medan dan Sumatera Utara memberikan peluang bagi Midea untuk terus memperkuat kehadirannya dengan produk dan layanan yang semakin relevan.

"Medan menjadi salah satu pasar yang penting bagi Midea. Konsumen saat ini semakin mempertimbangkan tidak hanya fungsi produk, tetapi juga teknologi, efisiensi, kemudahan penggunaan, hingga dukungan purna jual. Karena itu, kami ingin memastikan masyarakat Medan dan Sumatera Utara memiliki akses yang semakin mudah terhadap berbagai solusi Midea," ujar Jamaludin.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan Local Media Gathering juga menjadi kesempatan bagi Midea untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media daerah sekaligus memperkenalkan perkembangan Midea secara langsung.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, media dan masyarakat Medan dapat mengenal Midea secara lebih dekat, tidak hanya dari produknya, tetapi juga dari inovasi dan komitmen kami dalam memberikan pengalaman yang menyeluruh bagi konsumen," tambah Jamaludin.

[adsense]

Salah satu fokus utama dalam Local Media Gathering Midea Paling Ideal di Medan adalah teknologi pintar yang dihadirkan melalui ekosistem AI SMART MASTER.

Dalam sesi presentasi, Fitria Nagari, Brand Manager Midea Electronics Indonesia, menjelaskan bahwa inovasi menjadi salah satu bagian penting dari Midea Paling Ideal dalam menghadirkan solusi yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen.

[adsense]

"Perkembangan kebutuhan konsumen menjadi salah satu hal yang terus kami perhatikan. Saat ini, teknologi pada perangkat rumah tangga tidak cukup hanya terlihat canggih, tetapi juga perlu memberikan manfaat yang nyata, mudah digunakan, serta membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan efisien. Hal inilah yang kami hadirkan melalui berbagai inovasi Midea, termasuk AI SMART MASTER," papar Fitria.

Ekosistem AI SMART MASTER mengintegrasikan teknologi pintar ke dalam berbagai perangkat rumah tangga Midea. Melalui Midea SmartHome App, sejumlah perangkat dapat dikontrol dan dipantau melalui satu aplikasi untuk memberikan pengalaman penggunaan yang semakin praktis.

[adsense]

Pada area product display SMART MASTER, media dan KOL dapat melihat secara langsung berbagai inovasi Midea yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen modern, mulai dari pengaturan perangkat yang lebih mudah, efisiensi penggunaan, hingga fitur pintar yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna.

"Bagi Midea, inovasi teknologi pada akhirnya harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, melalui Midea Paling Ideal kami ingin membawa teknologi tersebut lebih dekat dengan konsumen dan menunjukkan bagaimana inovasi Midea dapat menjadi bagian dari aktivitas mereka sehari-hari," tambah Fitria.

[adsense]

Selain memperkenalkan inovasi melalui AI SMART MASTER, Midea turut memperkenalkan lebih jauh kampanye Midea Paling Ideal #JujurSebagusItu kepada media dan KOL di Medan.

Fitria menjelaskan bahwa Midea Paling Ideal dirancang untuk menyampaikan berbagai kekuatan Midea kepada konsumen melalui komunikasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

[adsense]

"Midea Paling Ideal bukan hanya berbicara mengenai satu produk atau satu teknologi. Kami ingin menunjukkan keseluruhan pengalaman yang ditawarkan Midea, mulai dari produk yang semakin lengkap, teknologi pintar, produksi lokal, akses produk yang luas, hingga dukungan layanan purna jual," ujar Fitria

Strategi komunikasi Midea juga diperkuat melalui berbagai kanal pemasaran dan keterlibatan brand dalam platform yang dekat dengan minat konsumen. Di tingkat global, Midea memiliki kemitraan dengan FC Barcelona, serta keterlibatan dalam sepak bola Asian Football Confederation (AFC).

[adsense]

Menurut Fitria, keterlibatan Midea dalam platform global tersebut memberikan kesempatan bagi brand untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan minat dan passion konsumen, termasuk masyarakat Indonesia.

"Sepak bola memiliki audiens yang sangat luas dan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat Indonesia. Kehadiran Midea melalui berbagai platform global tersebut membantu kami membangun komunikasi brand yang lebih dekat dengan passion konsumen, yang kemudian kami relevansikan melalui berbagai aktivitas di pasar Indonesia," jelas Fitria.

[adsense]

Hadir di Indonesia sejak 2010, Midea Indonesia merupakan bagian dari Midea Group, perusahaan global di bidang peralatan rumah tangga dan elektronik rumah tangga. Midea menghadirkan rangkaian produk mulai dari AC, kulkas, mesin cuci, air cooler, hingga berbagai solusi rumah tangga lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia.

Midea juga terus memperluas jangkauannya di Indonesia melalui jaringan penjualan yang telah mencakup lebih dari 200 kota dan 1.700 toko, serta didukung jaringan layanan purna jual dan teknisi profesional di berbagai wilayah Indonesia. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi wadah bagi para kepala sekolah dan insan pendidikan untuk berkonsultasi mengenai aspek hukum, khususnya dalam pengelolaan anggaran sekolah agar berjalan transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal itu disampaikan Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya, saat menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik, di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Selasa (20/10/2026).

[adsense]

Menurut Darma Wijaya, tata kelola pendidikan yang baik harus dibangun dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Melalui program ini, saya berharap para kepala sekolah dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dan memahami aturan dalam mengelola anggaran sekolah. Kita ingin pengelolaan pendidikan semakin baik, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Labura Raih Penghargaan Informatif di Ajang KI Awards 2026

"Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan menjadi hal penting bagi seluruh pengelola satuan pendidikan," ujarnya.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sergai Rahmad Isnaini SH MH menyampaikan, Jaksa Sahabat Pendidik merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas. Program ini dicetuskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara dan ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU).

Ia mengatakan, pendidikan merupakan investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, penyelenggaraannya harus dijaga bersama, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, serta pengelolaan aset pendidikan.

[adsense]

"Jangan takut mengelola anggaran, tetapi takutlah apabila pengelolaannya tidak sesuai aturan. Pahami kewenangan, pahami peraturan, bangun dokumentasi yang baik, dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Kami membuka diri untuk menerima konsultasi dari para insan pendidikan," tegasnya.

Kegiatan dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Sergai, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Sergai Raden Cici Sistiansyah, serta para kepala sekolah se-Kabupaten Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura) meraih Penghargaan Informatif pada ajang Komisi Informasi (KI) Awards tahun 2026 yang digelar KI Sumatera Utara (Sumut).

Informasi diperoleh, penghargaan diraih karena Pemkab Labura terus berupaya membuka akses informasi bagi masyarakat secara luas.

[adsense]

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), H Surya kepada Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (20/10/2026).

Prestasi tersebut merupakan raihan ke-6 yang diperoleh Pemkab Labura secara berturut-turut pada 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tebingtinggi Raih Predikat Informatif KI Sumut Award 2026

Sementara itu, Wagus Sumut, H Surya, menegaskan, keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

[adsense]

H Surya mendorong seluruh badan publik untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pemanfaatan teknologi digital yang inovatif.

Sebelumya, Wakil Bupati Labura, bersyukur dan berterimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh KI Sumut.

[adsense]

"Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata H Samsul.(**)

[adsense]

[adsense]

Bareskrim Polri mengungkap dugaan peran lima tersangka dalam kasus pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam dan Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), pada 12 Oktober 2026. Empat tersangka berasal dari internal PLN Batam, sedangkan satu lainnya merupakan kontraktor yang bertanggung jawab atas pengamanan fisik gardu induk.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Ilhamnidi menyampaikan penetapan kelima tersangka tersebut dalam konferensi pers, di Gedung Lancang Kuning, Mapolda Kepri, Selasa (20/10/2026).

[adsense]

Penyidik menduga masing-masing tersangka memiliki tanggung jawab berbeda terkait pengamanan Gardu Induk (GI) Sei Harapan, Sekupang. Empat tersangka dari internal PLN diduga lalai memastikan keamanan area gardu sehingga hewan liar dapat memasuki kawasan yang dilengkapi peralatan bertegangan tinggi.

Sementara itu, tersangka dari pihak kontraktor diduga bertanggung jawab atas kondisi pagar pengaman yang seharusnya dialiri listrik untuk mencegah satwa liar masuk ke area gardu induk.

[adsense]

Baca Juga:

• Kera Picu Blackout Batam-Bintan, Bareskrim Tetapkan Lima Tersangka

Kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial RB, ZR atau ZRN, DA, AWD, dan AEP.

[adsense]

RB menjabat Manajer PLN Batam. Ia diduga berkaitan dengan tanggung jawab manajerial dan pengawasan keamanan instalasi, termasuk pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP).

ZR atau ZRN merupakan Asisten Manajer PLN Batam yang diduga terkait dengan fungsi pendukung manajemen dan pengawasan operasional, termasuk pengamanan gardu induk.

[adsense]

Selanjutnya, DA bertugas di Tim Pemeliharaan Proteksi. Posisi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem proteksi gardu dan transformator yang berfungsi mengamankan instalasi ketika terjadi gangguan.

Adapun AWD merupakan Team Leader K3L yang bertanggung jawab pada aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, termasuk pengamanan area fasilitas kelistrikan.

[adsense]

Sementara itu, AEP merupakan kontraktor atau vendor PLN yang diduga bertanggung jawab atas pengamanan fisik gardu, khususnya kondisi pagar yang seharusnya mencegah hewan liar memasuki kawasan tersebut.

Pembagian peran itu menunjukkan bahwa penyidikan mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengawasan manajemen, operasional, pemeliharaan sistem proteksi, keselamatan kerja, hingga pengamanan fisik fasilitas kelistrikan. Meski demikian, dugaan tanggung jawab masing-masing tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

[adsense]

Kera Diduga Picu Korsleting

Selain mengungkap dugaan kelalaian dalam pengamanan gardu induk, penyidik juga menemukan petunjuk mengenai penyebab gangguan listrik berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik.

[adsense]

Kasubdit Lakabakar Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Kompol Henry Siahaan menjelaskan, tim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan barang bukti pada 13–21 Oktober 2026.

Barang bukti yang diperiksa meliputi lempengan busbar, potongan konduktor, perangkat tripping lockout, dan pipa Buchholz. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan serta bekas terbakar di bagian atas Transformator atau Trafo 1.

[adsense]

Penyidik menduga seekor kera yang masuk ke area gardu induk memicu korsleting atau hubungan arus pendek antara sisi tegangan 150 kilovolt (kV) dan 20 kV.

Dugaan tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan sampel rambut yang ditemukan pada pipa Buchholz. Berdasarkan pemeriksaan forensik, sampel rambut itu dinyatakan cocok dengan rambut kera yang ditemukan mati di lokasi kejadian.

[adsense]

"Ditemukan kera yang sudah mati dan diduga menyebabkan short circuit di Trafo 1 GI Sei Harapan. Saat pemeriksaan barang bukti pipa Buchholz, terdapat sampel rambut, dan ditemukan kecocokan antara sampel dan rambut kera," kata Henry.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masuknya kera ke area gardu diduga menjadi pemicu awal gangguan pada instalasi listrik. Namun, penyidik juga menemukan persoalan pada perangkat tripping lockout yang seharusnya membantu mengamankan sistem ketika terjadi gangguan.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan penyidik, perangkat tersebut diduga tidak berfungsi secara maksimal. Akibatnya, gangguan yang terjadi tidak dapat ditangani secara optimal dan berlanjut hingga pembangkit terlepas dari sistem kelistrikan.

Kondisi tersebut diduga berkontribusi terhadap meluasnya pemadaman listrik yang melanda Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026. Peristiwa itu mengganggu aktivitas masyarakat serta berbagai layanan yang bergantung pada pasokan listrik.

[adsense]

Periksa 25 Saksi

[adsense]

Untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab dan rangkaian kejadian, penyidik telah memeriksa 25 saksi serta melibatkan ahli pidana dan tim laboratorium forensik.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana, termasuk Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan.

[adsense]

Penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan kelalaian dalam pengamanan gardu, kondisi perangkat proteksi, dan terjadinya pemadaman listrik massal.

Pemeriksaan tersebut juga diarahkan untuk memastikan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga keamanan instalasi serta menjamin sistem proteksi kelistrikan berfungsi sebagaimana mestinya.

[adsense]

Hasil penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara utuh faktor-faktor yang menyebabkan gangguan di GI Sei Harapan hingga berdampak luas terhadap pasokan listrik di Batam dan Bintan.(*)

[adsense]

[adsense]

Seekor kera yang masuk ke area Gardu Induk (GI) Sei Harapan diduga menjadi pemicu pemadaman listrik besar-besaran (blackout) di Pulau Batam dan Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), pada Senin (12/10/2026). Insiden tersebut diduga diperparah oleh sistem proteksi kelistrikan yang tidak berfungsi secara maksimal.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan kelalaian pengamanan fasilitas kelistrikan tersebut.

[adsense]

Empat tersangka berasal dari PLN Batam, masing-masing berinisial RB, ZR, DA, dan AWD. Sementara itu, satu tersangka lainnya, AEP, berasal dari pihak kontraktor.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni mengungkapkan, gangguan bermula ketika seekor kera masuk ke area Trafo 1 GI Sei Harapan. Keberadaan satwa liar tersebut diduga memicu hubungan arus pendek atau korsleting pada instalasi bertegangan tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• DPD RI: Pemasangan Portal di Haranggaol Hambat Akses Medis, Pemerintah Harus Cepat Bertindak

Hasil penyidikan mengungkap adanya dugaan kelemahan dalam pengamanan fasilitas gardu induk tersebut. Pagar yang dirancang untuk mencegah masuknya satwa liar diketahui tidak dialiri listrik saat kejadian berlangsung.

[adsense]

Kondisi itu diduga memungkinkan kera melompati pagar dan memasuki kawasan instalasi kelistrikan yang memiliki peralatan bertegangan tinggi.

"Pada saat kejadian, pagar yang harusnya dialiri listrik itu dalam keadaan mati. Maka dapat dilompati dan hewan dapat masuk ke dalam kawasan gardu," ujar Irhamni.

[adsense]

Penyidik menduga AEP selaku pihak kontraktor bertanggung jawab atas pengamanan pagar tersebut. Adapun empat tersangka dari PLN Batam diduga lalai menjalankan kewajiban pengawasan dan pengamanan area gardu induk sesuai tanggung jawab masing-masing.

Untuk mengungkap perkara ini, Bareskrim telah memeriksa 25 saksi serta melibatkan ahli pidana dan tim laboratorium forensik.

[adsense]

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri penyebab gangguan, kondisi peralatan kelistrikan, serta dugaan pertanggungjawaban pidana para tersangka.

Temuan Forensik Hubungkan Kera dengan Korsleting

[adsense]

Kasubdit Lakabakar Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Kompol Henry Siahaan menjelaskan, tim forensik memeriksa sejumlah komponen kelistrikan, antara lain lempengan busbar, potongan konduktor, perangkat tripping lockout, dan pipa Buchholz.

Dari pemeriksaan tersebut, tim menemukan kerusakan serta bekas terbakar pada bagian atas Trafo 1. Petunjuk lain ditemukan pada barang bukti berupa pipa Buchholz yang mengandung sampel rambut.

[adsense]

Setelah diperiksa, sampel rambut tersebut dinyatakan cocok dengan rambut kera yang ditemukan mati di lokasi kejadian.

"Ditemukan kera yang sudah mati dan diduga menyebabkan short circuit di Trafo 1 GI Sei Harapan. Saat pemeriksaan barang bukti pipa Buchholz, terdapat sampel rambut, dan ditemukan kecocokan antara sampel dan rambut kera," kata Henry.

[adsense]

Temuan forensik tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menghubungkan keberadaan satwa liar dengan gangguan pada instalasi kelistrikan. Kera itu diduga memicu korsleting pada instalasi yang berkaitan dengan sisi tegangan 150 kilovolt (kV) dan 20 kV.

Selain menemukan indikasi korsleting, tim penyidik juga mengidentifikasi persoalan pada perangkat tripping lockout. Perangkat ini merupakan bagian dari sistem proteksi yang berfungsi membantu mengisolasi gangguan agar tidak meluas ke jaringan kelistrikan lainnya.

[adsense]

Hasil pemeriksaan menunjukkan perangkat tersebut tidak bekerja secara maksimal ketika gangguan terjadi. Akibatnya, korsleting pada Trafo 1 berkembang menjadi gangguan sistem yang menyebabkan sejumlah pembangkit terlepas dari jaringan kelistrikan.

Kondisi tersebut kemudian memicu pemadaman listrik secara meluas di Batam dan Bintan.

[adsense]

Kerugian Negara Ditaksir Rp57,3 Miliar

Bareskrim Polri memperkirakan kerugian negara akibat gangguan kelistrikan tersebut mencapai Rp57,3 miliar.

[adsense]

Dalam perkara ini, penyidik menjerat para tersangka menggunakan ketentuan pidana, termasuk Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Penyidikan masih menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan kelalaian pengamanan fasilitas kelistrikan yang berujung pada pemadaman besar-besaran tersebut, termasuk memastikan tanggung jawab masing-masing pihak atas gangguan yang terjadi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyalurkan dana ganti rugi kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya pada tahap pertama. Nilai ganti rugi yang disalurkan sebesar Rp 229.428.515.741 dan akan dibagikan secara proporsional kepada para korban.

[adsense]

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPA Kejaksaan Patris Yusrian kepada perwakilan korban, Wan Teddy Adrian, di kantor BPA Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Patris menjelaskan penyerahan ini merupakan pelaksanaan tahap pertama dari hasil pelelangan aset terpidana perkara KSP Indosurya.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Saksikan Penyerahan Rp13,2 Triliun dan Penguasaan Kembali 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

[adsense]

Patris menegaskan, BPA Kejaksaan akan terus melacak aset terkait perkara ini. "Badan Pemulihan Aset ke depan akan terus menelusuri, melacak, merampas, hingga melakukan pelelangan terhadap aset-aset terpidana. Sehingga kita harapkan setelah tahap satu ini akan ada tahap dua, akan ada tahap-tahap berikutnya yang memungkinkan kerugian para korban ini dapat diminimalisir," tambahnya.

[adsense]

Proses penyerahan dana dilakukan secara transparan dan dikawal oleh LPSK serta perbankan. "Semua aset yang ditelusuri dan dilakukan pelelangan dikembalikan sepenuhnya kepada korban sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati oleh perwakilan korban dalam hal ini LPSK," jelas Patris.

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Arief Indra Kusuma Adhi menyebut penyaluran ini merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 juncto Putusan PN Jakarta Barat No. 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt atas nama terpidana Henry Surya yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan verifikasi LPSK, sebanyak 3.317 orang korban berhak menerima dana ganti rugi, dari total kerugian tercatat sebesar Rp 8.062.592.702.119.

[adsense]

"Dana disalurkan secara proporsional atau prorata, dihitung berdasarkan proporsi hak nilai kerugian masing-masing korban yang telah diverifikasi LPSK," kata Arief.

[adsense]

Acara ini dihadiri Ketua LPSK Achmadi, perwakilan Jampidum, Kajati DKI Jakarta, serta perwakilan para korban.(*)

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak saudagar minyak Riza Chalid, dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023 yang disebut merugikan negara hingga Rp285 triliun.

Berdasarkan putusan yang dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), mengutip CNNIndonesia, MA menolak kasasi penuntut umum maupun terdakwa, dengan perbaikan pada ketentuan uang pengganti.

[adsense]

Dengan demikian, Kerry yang merupakan pemilik manfaat atau Beneficial Owner (BO) PT Orbit Terminal Merak (OTM) tetap dihukum dengan pidana 15 tahun penjara.

Teruntuk uang pengganti yang berubah belum bisa diketahui nominalnya lantaran laman SIPP PN Jakarta Pusat tidak mengunggah berkas putusan lengkap. Putusan ini pun telah memperoleh kekuatan hukum mengikat atau inkrah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Luncurkan SULTAN untuk Dorong Kepatuhan Pajak ASN

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menghukum Kerry Adrianto Riza dengan pidana penjara selama 15 tahun dengan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp13,4 triliun (terdiri dari Rp2,9 triliun kerugian keuangan negara dan Rp10,5 triliun kerugian perekonomian negara). Sedangkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari pidana penjara.

[adsense]

Sementara di pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Kerry dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dengan denda sejumlah Rp1 miliar dan uang pengganti Rp2,9 triliun.

Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah pihak lain seperti Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinamika mutakhir dalam bidang teknologi informasi serta telekomunikasi global telah menciptakan suatu dimensi komunikasi anyar yang didominasi oleh kehadiran media sosial. Ruang virtual saat ini menjelma sebagai arena publik terbuka tempat setiap subjek hukum bebas menyuarakan pandangan, gagasan, serta ekspresi pribadi tanpa terkendala oleh hambatan teritorial maupun temporal. Kebebasan tersebut sering kali mengalami distorsi fungsional tatkala algoritma yang diterapkan oleh platform digital justru mengambil alih peran sebagai institusi peradilan sosial. Pemrograman algoritma yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan (engagement) audiens terbiasa mengamplifikasikan konten-konten sensasional, bermuatan kontroversi, serta narasi nirverifikasi demi mendulang atensi masif di dunia maya. Fenomena penghakiman massa virtual terjadi secara masif, menempatkan harkat serta reputasi seseorang pada posisi yang sangat rentan terhadap stigmatisasi destruktif serta pembunuhan karakter sebelum mekanisme peradilan yang obyektif dan berimbang ditegakkan.

Praktik penghakiman yang dimotori oleh sistem algoritma ini tidak sekadar menimbulkan dampak psikologis yang merugikan, melainkan turut melahirkan kerugian materiel maupun immateriel berskala besar bagi pihak korban. Dalam kajian kriminologi serta sosiologi hukum, tindakan penghakiman massa di ranah digital atau lazim dikenal sebagai cyber lynching merefleksikan adanya gejala degradasi moral komunal tatkala norma-norma kesusilaan serta kepatutan diabaikan demi memuaskan insting sesaat para pengguna internet. Ironisnya, struktur kerja algoritma digital beroperasi secara eksponensial, di mana semakin destruktif dan kontroversial suatu muatan informasi, semakin masif pula diseminasi konten tersebut menjangkau khalayak luas. Kondisi ini melahirkan siklus destruktif tatkala kebenaran substantif tertimbun di bawah gelombang disinformasi, fitnah berantai, serta opini subjektif yang sengaja dikemas menyerupai kebenaran mutlak.

[adsense]

Dari segi hukum positif, jaminan perlindungan terhadap kehormatan, harkat, martabat, serta nama baik setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara mutlak oleh negara. Konstitusi menempatkan hak atas perlindungan privasi serta diri pribadi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental. Masifnya penyebaran narasi nirbukti di platform digital merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata terhadap hak-hak keperdataan maupun kepidanaan subjek hukum. Negara, melalui institusi penegak hukumnya, memikul kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi individu yang menjadi korban kesewenang-wenangan ekosistem digital, sehingga hukum positif tidak boleh tertinggal ataupun kalah progresif dibandingkan kecepatan evolusi teknologi algoritma destruktif tersebut.

Andi Hamzah (2008) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nama baik dan kehormatan seseorang merupakan esensi dari negara hukum yang beradab, di mana kebebasan individu tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan untuk merusak kehormatan orang lain tanpa landasan pembuktian yang sah. Pandangan doktriner ini mempertegas bahwa kebebasan mengutarakan pendapat di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut tanpa batas yuridis. Ketika kebebasan tersebut melanggar batas kewajaran dengan mendiseminasikan berita bohong atau tuduhan nirdasar yang merusak martabat korban, hukum pidana wajib hadir sebagai instrumen ultimum remedium sekaligus instrumen preventif guna melindungi harkat sosial subjek hukum dari tindakan penghancuran sepihak oleh opini publik.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Begal, Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas

Dalam ranah pembuktian substantif, mekanisme pembuktian memegang peranan krusial manakala narasi nirbukti disebarluaskan secara masif melalui jaringan internet. Yahya Harahap (2006) mengemukakan bahwa suatu peristiwa hukum atau tuduhan kejahatan tidak dapat dijustifikasi hanya berdasarkan asumsi, desas-desus, atau opini kolektif, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Tatkala algoritma digital membalikkan asas fundamental tersebut di mana seseorang langsung divonis bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of guilt) maka tatanan keadilan substantif mengalami keruntuhan total. Media sosial bertindak layaknya pengadilan jalanan (trial by media) yang secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip due process of law.

[adsense]

Bentuk aktual dari pelanggaran hukum di media sosial akibat amplifikasi algoritma yang tidak terkontrol mencakup berbagai tindakan destruktif. Contoh-contoh pelanggaran tersebut meliputi penyebaran tuduhan palsu mengenai tindak pidana korupsi atau kejahatan susila yang dialamatkan kepada individu tertentu tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), doxxing (penyebaran data pribadi rahasia korban ke ruang publik untuk memprovokasi massa), pembuatan narasi fitnah beruntun (character assassination) yang disebarkan melalui grup atau akun berjejaring, serta manipulasi konten visual atau audio (deepfake) untuk menjatuhkan kredibilitas profesional seseorang.

Implikasi negatif dari fenomena peradilan algoritma ini berdampak langsung terhadap kehormatan reputasi profesional serta status sosial korban di tengah masyarakat. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun di atas fondasi integritas tinggi dapat musnah dalam sekejap akibat viralnya narasi sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Marianna Sutadi (2012) berpendapat bahwa pemulihan nama baik melalui gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat publikasi informasi palsu.

[adsense]

Berdasarkan sistem hukum perdata nasional, pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sanksi hukum perdata yang dijatuhkan umumnya berupa kewajiban membayar ganti rugi materiil (kerugian finansial nyata yang diderita korban) dan immateriil (pencemaran nama baik, tekanan psikologis, serta hilangnya kepercayaan publik), serta perintah untuk melakukan pemulihan nama baik melalui pengumuman permohonan maaf di media massa atau platform digital terkait.

Dalam hukum pidana konvensional dan hukum siber khusus, penyesuaian regulasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE terbaru) serta pengintegrasian prinsip materiil ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Berdasarkan penyesuaian tersebut, tata letak pasal dan ancaman sanksi siber yang baru telah mengalami perubahan nomor dan redaksi agar lebih akurat dan berkeadilan, antara lain: 1) Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang mengatur pencemaran nama baik telah direvisi dan dipindahkan menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); 2) Pasal 28 ayat (2) UU ITE lama mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu telah disesuaikan kembali menjadi Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan penambahan frasa yang lebih spesifik untuk melindungi ketertiban umum. Sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur secara tegas dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 3) Pasal 32 UU ITE mengenai perubahan, penambahan, pengrusakan, atau penghilangan informasi elektronik milik orang lain secara ilegal tetap dipertahankan eksistensinya dalam struktur Pasal 32 UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana yang diperberat (dalam Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2024) mencapai penjara hingga 8 (delapan) tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang sangat relevan diterapkan pada kasus manipulasi data atau deepfake untuk merusak reputasi korban.

[adsense]

Keterlibatan korporasi pengelola platform media sosial sebagai penyedia infrastruktur digital turut memunculkan diskursus yuridis yang mendalam mengenai batas pertanggungjawaban hukum korporasi. Munir Fuady (2014) menyatakan bahwa korporasi penyedia platform digital tidak boleh sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab hukum tatkala algoritma mereka secara aktif mempromosikan konten-konten fitnah dan pencemaran nama baik demi keuntungan komersial. Regulasi modern menuntut adanya kewajiban bagi platform digital untuk menerapkan moderasi konten yang ketat, transparan, serta menyediakan mekanisme sanggah yang cepat bagi korban narasi tanpa bukti, guna mencegah meluasnya kerusakan reputasi di ruang publik.

Dalam perspektif instrumen perlindungan hak asasi manusia internasional, kebebasan berekspresi senantiasa dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menghormati hak serta reputasi subjek hukum lain, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Jimly Asshiddiqie (2015) menegaskan bahwa dalam Negara Hukum yang demokratis, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, baik oleh institusi negara maupun "kekuasaan kolektif" massa digital yang terprovokasi oleh mekanisme algoritma. Perlindungan terhadap martabat kemanusiaan harus ditempatkan pada hirarki tertinggi di atas kebebasan komunikasi yang destruktif. Negara memikul kewajiban positif (positive obligations) untuk melindungi warganya dari ancaman perundungan siber dan pembunuhan karakter massal di ruang digital.

[adsense]

Langkah mitigasi guna menanggulangi problem "hakim algoritma" ini menuntut pendekatan multi-pihak yang mencakup pembaharuan produk legislasi, peningkatan literasi hukum masyarakat (legal awareness), serta penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan. Aparat penegak hukum wajib memiliki pemahaman komprehensif terkait modus operandi kejahatan siber, disinformasi, serta manipulasi algoritma berdasarkan pembaruan regulasi terkini. Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku penyebar fitnah serta narasi nirbukti harus dieksekusi secara konsisten guna menciptakan efek jera (deterrence effect) bagi ekosistem pengguna media sosial.

Transformasi ruang siber manakala algoritma bertindak sebagai hakim vonis sosial terhadap reputasi seseorang tanpa melalui proses pembuktian yang adil merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara hukum yang demokratis. Eksistensi perlindungan hukum yang komprehensif, mulai dari ranah konstitusional, keperdataan, kepidanaan (termasuk penyesuaian substansial dalam KUHP baru), hingga regulasi khusus siber berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, beserta penerapan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pencemaran nama baik (Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)), ujaran kebencian/SARA (Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)), dan pengrusakan informasi digital (Pasal 32 jo. Pasal 48), merupakan pilar utama penyelamatan harkat dan martabat warga negara. Melalui konsistensi penegakan hukum, penguatan literasi digital, serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik, dan keadilan di ruang siber dapat dipulihkan sehingga hukum positif tetap menjadi panglima tertinggi, menggantikan dominasi algoritma destruktif. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemko Tanjungbalai meluncurkan program SULTAN (Sambang Unit Lacak Tunggakan ASN Nyaman) dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) Triwulan III 2026, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim itu digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota. Agenda pertemuan mencakup evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pembahasan peta jalan ETPD Kota Tanjungbalai 2026-2030, serta penandatanganan komitmen rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

[adsense]

HLM TP2DD juga membahas peningkatan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pemantauan dan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD).

Mahyaruddin mengatakan digitalisasi transaksi menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Rapala Salurkan Bantuan Sembako untuk 9 Desa Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tanjungbalai, Siti Fatimah, mengatakan program SULTAN diluncurkan untuk meningkatkan ketaatan pajak ASN serta mendukung peningkatan penerimaan dari opsen PKB, BBNKB, dan PBB-P2.

[adsense]

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Pematangsiantar, narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, serta jajaran Pemko Tanjungbalai, UPT Samsat, camat, lurah, kepala lingkungan, dan pengelola pendapatan daerah.(**)

[adsense]

[adsense]

RS Adam Malik menghadirkan layanan pemeriksaan urodinamik untuk membantu mendeteksi gangguan pada kandung kemih dan saluran kemih. Hasil pemeriksaan dapat membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.

Dokter Spesialis Urologi RS Adam Malik, dr Ramlan Nasution, SpU(K), mengatakan pemeriksaan ini dapat mengevaluasi fungsi kandung kemih dalam menampung dan mengeluarkan urine, termasuk aktivitas otot serta koordinasi saraf yang berperan dalam proses berkemih.

[adsense]

"Kita punya alat yang sangat khusus, yang disebut dengan urodinamik. Alat ini bisa mendeteksi kelainan saluran kemih, kelainan kandung kemih, persarafan serta otot-otot kandung kemih yang membuat kelainan pada saat berkemih," kata Ramlan dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Ia menyebut sejumlah keluhan yang dapat berkaitan dengan gangguan berkemih, antara lain kesulitan buang air kecil, frekuensi berkemih lebih dari enam kali sehari, dan keluarnya urine tanpa terkendali.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Silaturahmi Dengan Pimpinan DPRD SU, Komit Berantas Narkoba, Premanisme dan Begal

Ramlan, yang memiliki keahlian Subspesialis Urologi Trauma dan Rekonstruksi, mengatakan layanan urologi RS Adam Malik juga didukung kamar operasi MOT (Modular Operating Theatre) untuk penanganan lanjutan apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis.

[adsense]

"Jika setelah pemeriksaan urodinamik dibutuhkan prosedur operasi lebih lanjut, maka layanan urologi di RS Adam Malik memiliki kamar operasi MOT yang memadai, serta tenaga medis yang cukup untuk penanganan selanjutnya," tambahnya.

Ia mengimbau masyarakat yang mengalami gangguan saat berkemih agar berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi. Pemeriksaan sejak dini dapat membantu mengidentifikasi penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang sesuai.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sumatera Utara (Forkom IJK Sumut) mencatat 158 transaksi senilai Rp513,29 juta dalam kegiatan edukasi dan layanan keuangan di Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, dan Deli Serdang pada 14-16 Oktober 2026.

Kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 itu melibatkan 900 peserta dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mahasiswa.

[adsense]

Kepala OJK Sumut sekaligus Pengarah Forkom IJK Sumut, Triyoga Laksito, mengatakan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas akses keuangan, membudayakan menabung, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan secara aman dan bijak.

Pernyataan itu disampaikan melalui siaran tertulis Humas OJK Sumut, Selasa (20/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Antusias Ikuti Aksi Sosial UMKM dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis DPP HBB

Melalui kegiatan tersebut, OJK dan Forkom IJK Sumut mendorong pelaku UMKM dan generasi muda memahami serta memanfaatkan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Perluasan akses pembiayaan diharapkan mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Moria GBKP Runggun Setia Budi merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 sekaligus menggelar PA Moria gabungan di Hall Central Park Zoo & Resort, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti ratusan peserta, termasuk anggota Moria, Permata, Lansia, KAKR, serta pengurus Moria dari tujuh sektor. Perayaan mengusung tema "Serupa Kecantikan dan Perbuatan" berdasarkan Kidung Agung 1:8-11.

[adsense]

Rangkaian acara diawali dengan pujian dan nyanyian rohani, kemudian dilanjutkan ibadah yang diisi doa, pujian, persembahan, doa syafaat, dan khotbah oleh Pdt. Hosana Anche br Bangun.

Usai ibadah, Ketua Moria GBKP Setia Budi Joan Arina br Ginting menyampaikan sambutan. Sambutan juga disampaikan perwakilan kategorial Permata, KA/KR, Saitun dan Mamre, serta Ketua Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR).

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-31 Mamre GBKP Setia Budi Medan Meriah, Perkuat Kebersamaan dan Pelayanan

Perayaan tersebut diharapkan memperkuat iman dan kebersamaan anggota serta meningkatkan peran perempuan dalam pelayanan gereja dan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ditutup dengan salam Mejuah-juah dan harapan agar anggota kembali berkumpul pada perayaan HUT Moria ke-70 pada 2027.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PTPN IV Regional II Kebun Ajamu mengerahkan ekskavator untuk membantu membersihkan dan menormalisasi aliran parit serta sungai di sekitar Dusun VI, Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (20/10/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk membersihkan sampah dan material yang menyumbat saluran air. Normalisasi diharapkan memperlancar aliran dan mengurangi risiko banjir susulan di tengah cuaca ekstrem.

[adsense]

Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) PTPN IV Regional II Kebun Meranti Paham, M. Rusydi Hakim, mengatakan ekskavator itu merupakan dukungan Kebun Ajamu sebagai bentuk kolaborasi antarkebun dalam mengantisipasi banjir dan menjaga lingkungan.

"Kebun Ajamu dan Kebun Meranti Paham berada dalam satu lingkup PTPN IV Regional II, sehingga dukungan tersebut menjadi wujud sinergi antarkebun untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif," kata Rusydi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Kualuh Leidong Ringkus 3 Terduga Pelaku Narkoba di Seisentang, Gubuk Sarang Sabu Dibakar

"Mari kita bergandengan tangan menjaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan ke parit atau sungai, dan tetap waspada di tengah cuaca ekstrem ini," imbaunya.

[adsense]

Rusydi menyebut Kebun Meranti Paham sebelumnya telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, termasuk warga Dusun VI. Pihaknya juga membuka peluang menyalurkan bantuan lainnya pada 2027 sesuai kebutuhan dan program yang tersedia.

Kepala Desa Meranti Paham, Sohadi, mengapresiasi dukungan Kebun Ajamu dan Kebun Meranti Paham dalam mengantisipasi banjir. Ia berharap sinergi tersebut berlanjut untuk menjaga lingkungan dan memperkuat pencegahan bencana.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

SMA, SMK, dan SLB di wilayah Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) penuh mulai Rabu (21/10/2026).

Kepala Cabdis Pendidikan Wilayah VI, M Syahrizal Damanik, mengatakan kebijakan itu mengikuti Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.3/109/DISDIK/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026 tentang pemberitahuan PTM di Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

" Kondisi udara sudah membaik. Mulai besok sekolah masuk kembali tatap muka, sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara," kata Syahrizal kepada harianSIB.com, Selasa (20/10/2026).

Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara yang semakin membaik di wilayah Sumut. Dengan kebijakan itu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dihentikan dan PTM diberlakukan kembali 100 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• Delapan Tim Voli Pelajar Putri Melaju ke Perempat Final Piala Dansat Brimob Polda Sumut

[adsense]

[adsense]

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor mendorong Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Timur saat menghadiri perayaan HUT ke-56 BKOW Sumut di Medan, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, kemandirian ekonomi perempuan dapat mendukung kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

[adsense]

"Gali potensi daerah yang dibutuhkan pasar," katanya.

Timur mengatakan, pelaku UMKM perlu memadukan kreativitas dan kualitas produk dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas, membangun kepercayaan konsumen, dan memberi pelayanan yang baik.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Antusias Ikuti Aksi Sosial UMKM dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis DPP HBB

"Lima puluh enam tahun perjalanan BKOW merupakan bukti panjangnya semangat pengabdian dan kebersamaan dalam menghimpun berbagai organisasi perempuan. Perjalanan ini patut kita hargai, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Ketua Umum BKOW Sumut, Hj Fahrizar Iskandar Hasibuan, mengatakan pihaknya menjadikan UMKM sebagai salah satu fokus karena dinilai dapat menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan sektor informal.

Ia menyebut pelaku UMKM perempuan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal, dan perlunya peningkatan kemampuan mengelola keuangan. Fahrizar meminta dukungan Pemprov Sumut untuk akses permodalan dan pelatihan.

[adsense]

Ketua Panitia HUT, Susi Merry Juwita Sinaga, melaporkan rangkaian kegiatan meliputi senam bersama, senam lansia, pembagian bahan makanan kepada warga sekitar, serta kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tanjung Gusta Medan.

Pada puncak perayaan, panitia juga mengadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, termasuk pembagian kacamata gratis. Susi menyebut 100 orang menerima kacamata dan seorang warga dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani operasi katarak. Kegiatan itu difasilitasi Nelly Rossa dari Lions Club.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mhd Arifin dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, masa bakti 2026-2029.

Pelantikan berlangsung di Lapangan Bandung, Dusun I, Desa Bandar Setia, Senin (19/10/2026) malam. Arifin yang juga menjabat Kepala Desa Sambirejo Timur akan didampingi Rinaldi Agustian, sebagai sekretaris dan Teguh Iman Dharmadi, sebagai bendahara.

[adsense]

Usai dilantik, Arifin mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat pembinaan pemuda dan remaja masjid melalui kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan sosial.

"Ini merupakan amanah yang harus kami jalankan bersama. Kami ingin BKPRMI tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga hadir dalam membina generasi muda dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Dipicu Bentrok Ormas, Pengurus PP Deli Serdang Tewas Ditembak OTK di Tanjungmorawa

"Kami berharap seluruh pengurus dan kader dapat bersatu, saling mendukung dan bersama-sama membuat program yang benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya dalam pembinaan generasi muda," katanya.

[adsense]

Pelantikan dihadiri Camat Percut Sei Tuan Muhammad Kennedy Tarigan, Ketua DPD BKPRMI Deli Serdang Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, serta sejumlah pejabat dan tokoh agama setempat. Hadir pula perwakilan Polsek Medan Tembung, Koramil 13/Percut Sei Tuan, kader BKPRMI tingkat desa, dan organisasi remaja masjid.(**)

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi antara Polda Sumut dan DPRD Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

[adsense]

Kedatangan Kapolda Sumut disambut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, M.Si., dan H. Ihwan Ritonga, S.E., M.M.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga kondusivitas Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Kapolda Sumut Silaturahmi ke BNNP Sumut

"Sebagai Kapolda Sumatera Utara yang baru, kami ingin merangkul seluruh elemen Forkopimda dan masyarakat Sumatera Utara. Kami juga ingin menyampaikan program-program Bapak Kapolri dan program prioritas Polda Sumut agar pesan-pesan kamtibmas dapat tersampaikan dengan baik. Kita kolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama, kerukunan antarmasyarakat, serta persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kebersamaan kita rusak akibat hal-hal yang memprovokasi dan memecah belah masyarakat," ujar Sonny Irawan.

[adsense]

Kapolda Sumut juga menjelaskan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni GERMAS TOBA, gerakan masyarakat menolak narkoba melalui pembentukan kampung antinarkoba, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap jaringan narkotika; KOMPAK, kolaborasi pemberantasan kejahatan jalanan seperti begal, premanisme, dan pencurian kendaraan bermotor; serta SAHATA LANTAS (Satu Hati Taat Berlalu Lintas) untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut H. Ihwan Ritonga menyampaikan harapan agar pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk mengungkap jaringan besar di balik peredaran narkotika, bukan hanya menindak pengedar di tingkat bawah.

[adsense]

Usai pertemuan, Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut dan para pejabat utama (PJU) Polda Sumut mengecek kesiapan personel yang disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

[adsense]

Melalui silaturahmi ini, Polda Sumut berharap sinergi dengan DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam mendukung program prioritas kepolisian, menjaga persatuan, serta mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, dan kondusif. (*)

[adsense]