[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nias menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus menyosialisasikan uji coba layanan online Dokumen Kependudukan Terintegrasi (La'o Dokter) di Kantor Dukcapil Nias, Jumat (23/10/2026).

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dukcapil Nias, Selamat Olembata Oktavianus, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan secara daring sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

[adsense]

Kepala Dukcapil Nias, Tehesokhi Hulu, mengatakan keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Nias, jarak antardesa, keterbatasan transportasi, serta akses jaringan komunikasi di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Deliserdang Lantik 54 Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Melalui layanan La'o Dokter, Dukcapil Nias berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang dan mengantri di kantor pelayanan.

[adsense]

Forum konsultasi publik tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan masyarakat guna mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.(*)

[adsense]

[adsense]

Pasar keuangan global kembali diwarnai tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak di zona merah, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sementara harga emas dunia merosot di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Jumat (23/10/2026), menjelaskan, di pasar obligasi AS, aksi beli terjadi setelah imbal hasil surat utang pemerintah AS bertenor 10 tahun turun di bawah 5%. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan maraknya penerbitan obligasi korporasi oleh perusahaan-perusahaan di industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

[adsense]

Namun, keraguan investor terhadap kemampuan perusahaan AI menghasilkan keuntungan turut mendorong minat terhadap surat utang pemerintah AS.

Di pasar saham domestik, IHSG yang sempat menguat hingga level 5.397 pada awal perdagangan Jumat (23/10/2026), kembali melemah. Tekanan terutama berasal dari sentimen negatif eksternal, termasuk kekhawatiran terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI).

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Luncurkan New AP2T Wave 5, Jangkau 46 Juta Pelanggan

Meski demikian, IHSG masih berpeluang bergerak berbeda dari bursa regional. Salah satu faktor yang menjadi perhatian pasar adalah kabar mengenai Danantara yang masuk ke pasar saham.

[adsense]

Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp18.050 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi meskipun dolar AS belum memperoleh dukungan positif dari sejumlah indikator keuangan, termasuk imbal hasil surat utang pemerintah AS dan indeks dolar AS.

Tekanan juga melanda pasar emas. Harga emas dunia terpuruk ke level 3.993 dolar AS per troy ounce, setara sekitar Rp2,3 juta per gram.

[adsense]

Penurunan harga emas tersebut terjadi di tengah lonjakan harga minyak mentah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi konflik geopolitik.

Pelaku pasar turut mencermati laporan serangan kelompok Houthi dari Yaman terhadap fasilitas minyak Arab Saudi yang menambah ketidakpastian di pasar keuangan global.

[adsense]

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan masih menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari sentimen eksternal, fluktuasi harga komoditas, hingga risiko geopolitik. Investor pun terus mencermati perkembangan global untuk mengukur arah pergerakan saham, nilai tukar rupiah, dan harga emas selanjutnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Labura, menyerahkan bantuan alat-alat menjahit, pembuat kopi dan kue kepada puluhan penjahit, barista dan pembuat kue atau roti.

Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Kabupaten Labura, H Samsul Tanjung, bersama Kadisnakrin Labura, Rojali Sagala, di halaman Kantor Bupati Labura, Senin (19/10/2026) lalu.

[adsense]

Rojali Sagala, Jumat (23/10/2026), menyebutkan, bantuan yang diserahkan berupa 16 set mesin kopi, glinder dan timbangan digital kopi, 16 set mesin jahit listrik dan mesin jahit pinggir dan 16 set open dan mesin adonan tepung.

Rojali berharap, semoga bantuan alat-alat tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para penerima bantuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Buka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

[adsense]

[adsense]

Polsek Na IX-X bersama tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labuhan Batu Utara (Labura), tokoh masyarakat dan lainnya, menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di salah satu lokasi di Dusun Pulo Hopur 45, Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Labura, Kamis (22/10/2026).

[adsense]

Kegiatannya dipimpin petinggi-petinggi Polsek Na IX-X, Polres Labuhanbatu, personel BNNK Labura. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Labuhanbatu dan laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya dugaan aktivitas narkoba di Na IX-X.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu dan BNN Gerebek Sarang Narkoba di Jalan Nenas Rantauprapat, 2 Pria Diringkus

Namun, tim menemukan sebuah gubuk di tengah perkebunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, lengkap dengan temuan bong bekas dan plastik klip bekas tempat kemasan sabu.

[adsense]

Sebagai tindak lanjut, tim merobohkan dan membakar gubuk tersebut beserta barang-barang bukti yang ditemukan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB dalam situasi yang aman dan kondusif.

[adsense]

Kapolsek Na IX-X, AKP Gunawan Sinurat, menyebutkan, operasi tersebut merupakan wujud nyata sinergitas antara kepolisian, BNNK, dan masyarakat dalam menjaga wilayah Desa Silumajang tetap bersih dari bahaya narkoba.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menyalurkan dana bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan III Tahun 2026 senilai Rp 417,64 juta. Penyaluran bantuan yang ditujukan bagi 36 objek penerima ini berlangsung di Aula Sawit Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batanghari Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026).

Penyaluran bantuan tersebut dialokasikan untuk menyokong sektor ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Wilayah kerja PTPN IV Regional I mencakup sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, seperti Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Utara, Asahan, Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, hingga Kota Medan.

[adsense]

Hendra Kesuma, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional I menjelaskan, landasan pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

"Dari 36 proposal yang disetujui, alokasi bantuan diselaraskan dengan ketersediaan dana serta skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing objek penerima kami harapkan dapat diterima paling lambat 30 hari setelah dana bantuan ditransfer," ujarnya saat menyampaikan laporan kegiatan.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Kerahkan Ekskavator Bersihkan Parit di Panai Hulu

"Kegiatan ini sebagai bukti nyata bahwa PTPN IV Regional I tetap bisa dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ucap Rurianto.

[adsense]

Ia menjelaskan, pelaksanaan TJSL dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan (planet), sumber daya manusia (people) dan keuntungan perusahaan (profit). Program tersebut juga diarahkan agar memberikan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam melaksanakan seluruh operasi bisnis termasuk survei objek bantuan, PTPN IV Regional I menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Petugas tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun," tegasnya.

[adsense]

Penetapan nilai akhir bantuan menggunakan pendekatan Social Impact Assessment (SIA) bagi pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional distrik dan kebun, serta menerapkan prinsip Creating Shared Value (CSV). Pendekatan ini mengintegrasikan penanganan isu sosial ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan manfaat ekonomi bersama bagi masyarakat dan perusahaan.

"Dana bantuan yang nantinya akan diberikan PTPN IV Regional I melalui transfer, kiranya dapat bermanfaat dan sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukan yang diajukan pada proposal," ujarnya.

[adsense]

Perusahaan juga mengharapkan dukungan masyarakat agar produktivitas dan kinerja PTPN IV Regional I terus meningkat sehingga penyaluran bantuan TJSL dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sementara itu, perwakilan penerima bantuan Muhammad Ali Parinduri dari Yayasan Taklimil Quran Hubbur Rasul menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PTPN IV Regional I atas bantuan yang diberikan. Ia berharap bantuan Program TJSL tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen PTPN IV Regional I, semoga PTPN IV Regional I ini semakin maju, jaya dan barokah. Dan Perusahaan ini menjadi Perusahaan yang membawa manfaat besar bagi kita semua," tutur Ali.

Melalui program TJSL yang mengedepankan prinsip terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, PTPN IV Regional I berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Proses eksekusi atau pengosongan rumah dinas yang diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Kemuning Nomor 27A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berujung ricuh pada Selasa (20/10/2026).

Situasi memanas ketika tim pelaksana pengosongan hendak memasuki rumah yang ditempati seorang warga.

[adsense]

Penghuni rumah yang tidak terima tempat tinggalnya ditertibkan terlibat adu mulut hingga aksi saling dorong dengan petugas gabungan.

Suasana kian mencekam saat salah seorang penghuni nekat menyiramkan bensin, menyalakan obor, serta mengacungkan senjata tajam di depan pintu rumah untuk menghalangi proses pengosongan.

[adsense]

Baca Juga:

• Buat Konten Video Acungkan Sajam di Medsos, 7 Anak di Bawah Umur Diamankan Polres Asahan

Penertiban ini dilakukan setelah PT KAI melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 serta sosialisasi sesuai SOP.

[adsense]

Petugas akhirnya berhasil mengamankan penghuni yang membawa senjata tajam beserta barang bukti untuk melanjutkan proses pengosongan.

Namun, penghuni sebelumnya menyatakan memiliki dokumen yang berkaitan dengan hak penggunaan rumah tersebut. Persoalan ini menjadi bagian penting dari sengketa yang melatarbelakangi pengosongan aset tersebut.

[adsense]

Kuasa hukum PT KAI, Budi Dharma mengatakan, klaim kepemilikan telah diverifikasi oleh Manager Penjagaan Aset PT KAI, Agus Setiawan.

"Penghuni menguasai aset ini sebenarnya adalah orang tuanya merupakan pegawai kereta api," ujar Budi dikutip dari inews.id

[adsense]

Budi menyebut dasar kepemilikan aset tersebut tercatat dalam Grondkaart IJ 135E D.S.M.W.W. tahun 1918 dan Buku AT-8 hasil inventarisasi aktiva tetap tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara per 30 Juni 1997.

Menurut keterangan PT KAI, rumah tersebut awalnya merupakan fasilitas rumah dinas yang ditempati Muhammad Saleh Yunus, pegawai perusahaan.

[adsense]

Setelah yang bersangkutan pensiun, rumah itu masih ditempati hingga kemudian dikuasai keluarganya. Di lokasi tersebut juga dibangun bangunan tambahan yang digunakan sebagai kamar indekos dan warung.

PT KAI menyatakan telah berulang kali meminta penghuni mengosongkan rumah atau mengajukan permohonan sewa. Namun, permintaan itu disebut tidak ditindaklanjuti. Perusahaan juga menyatakan tidak memiliki perjanjian sewa atau kerja sama dengan penghuni terkait penggunaan bangunan tersebut.

[adsense]

Sebelum pengosongan dilakukan, PT KAI telah melayangkan tiga surat peringatan pada 2, 9, dan 15 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Deputy Divisi Regional I Sumatera Utara PT KAI, Andri Hardianto.

Dalam surat peringatan itu, PT KAI memberikan tenggat pengosongan secara bertahap, mulai dari tujuh hari kalender, lima hari kerja, hingga tiga hari kerja.

[adsense]

Perusahaan juga merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta sejumlah surat edaran Menteri BUMN mengenai pengamanan dan penertiban aset perusahaan negara. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai babak baru dalam dinamika tata kelola hukum siber di Indonesia. Kehadiran norma Pasal 27A dalam regulasi mutakhir tersebut diposisikan oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari restrukturisasi hukum guna menyelaraskan delik pencemaran nama baik dengan kualifikasi pidana materiil sebagaimana diatur pada Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru (UU No. 1 Tahun 2023). Rekonstruksi formulasi norma tersebut secara dogmatis belum sepenuhnya mampu mengeliminasi ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional dalam praksis penegakan hukum di lapangan. Problematika epistemologis yang amat fundamental justru timbul pada tataran hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan langsung dengan standar keabsahan, validitas, serta kualifikasi pembuktian berbasis data elektronik. Moeljatno (2002), penjatuhan sanksi pidana yang berkeadilan tidak semata-mata bergantung pada terbuktinya pemenuhan unsur perbuatan yang dilarang (daad) serta adanya kesalahan subjek hukum (schuld), melainkan menuntut terwujudnya kepastian hukum materiil yang diperoleh secara sah menurut prosedur hukum acara yang berlaku. Tindakan penegakan hukum atas dugaan penyerangan kehormatan di ruang siber yang dijalankan tanpa dipenuhinya kualifikasi alat bukti elektronik yang valid merupakan bentuk penyimpangan nyata terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip praduga tak bersalah.

Perwujudan delik menyerang kehormatan di ruang digital melingkupi spektrum modus operandi yang amat kompleks dalam tatanan kebudayaan siber modern yang serba terbuka dan instan. Fenomena perusakan reputasi ini mencakup tindakan penyebaran data pribadi yang disertai pembunuhan karakter secara sistematis (doxxing dan online shaming), penyebaran tuduhan tanpa dasar faktual di berbagai media sosial, hingga pemanfaatan konten rekayasa berbasis teknologi terkini seperti deepfake maupun pemotongan rekaman video secara parsial yang sengaja dilepaskan dari konteks aslinya (out of context). Praktik perundungan siber (cyber-bullying) serta penyebaran ulasan palsu (fake review) yang ditujukan untuk meruntuhkan kredibilitas personal maupun entitas profesional turut menjadi bagian integral dari tipologi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU ITE Baru, setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyerang kehormatan atau nama baik diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda materiil maksimal empat ratus juta rupiah. Apabila perbuatan tersebut berkembang menjadi tindakan fitnah yang terbukti tidak benar atau penyebaran kabar bohong yang merugikan kepentingan publik secara luas, norma tersebut dapat dikonstruksikan secara akumulatif dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Baru juncto Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Kendati ancaman pidana penjara pada Pasal 27A mengalami penurunan guna meniadakan kewenangan penahanan subjektif di tingkat penyidikan menurut Pasal 21 KUHAP, pengenaan sanksi pidana tetap memberikan dampak pencederaan reputasi (social death), stigma sosial, serta kerugian psikologis yang bersifat permanen bagi warga negara yang menjadi korban kekeliruan prosedur penegakan hukum.

[adsense]

Berdasarkan dogmatika hukum normatif, pematerian Pasal 27A sebagai delik aduan absolut (absolute klachtdelict) sejatinya menggariskan syarat imperatif bahwa hanya korban perseorangan secara langsung yang memiliki hak subjektif untuk mengajukan aduan kepada aparat, sehingga menutup ruang bagi badan hukum, institusi pemerintah, maupun kelompok masyarakat untuk bertindak sebagai pelapor. Kendati demikian, potensi ketidakpastian hukum tetap mengancam tatanan demokrasi akibat tidak berimbangnya batasan antara kritik objektif atas kinerja publik dengan tindakan penyerangan kehormatan personal. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016), sistem hukum pidana modern wajib memegang teguh asas lex certa yang mengharuskan norma dirumuskan secara presisi dan terukur serta asas lex stricta yang melarang penafsiran analitis yang meluas guna membatasi kewenangan represif aparat penegak hukum secara berlebihan. Penilaian objektif atas pemenuhan unsur perbuatan pidana tidak boleh digantikan oleh perasaan subjektif pelapor yang merasa tersinggung. Lebih lanjut, parameter keabsahan alat bukti elektronik telah ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Barda Nawawi Arief (2010) mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan siber membutuhkan ketelitian hukum acara pidana yang tinggi agar data digital yang diajukan sebagai instrumen pembuktian benar-benar memenuhi syarat formal perolehan (lawful interception and seizure) dan syarat material yang melingkupi jaminan autentisitas, keutuhan (integritas), serta ketersediaan data dari awal hingga akhir proses peradilan tanpa mengalami kontaminasi.

Praktik peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih sering memperlihatkan fenomena yang memprihatinkan dengan menoleransi penggunaan salinan cetak atau tangkapan layar (screenshot) sederhana sebagai alat bukti utama untuk mengadili dan menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam skema dugaan pelanggaran Pasal 27A UU ITE Baru secara terburu-buru. Padahal, apabila dianalisis dari kacamata sains forensik digital dan teknologi informasi, tangkapan layar semata merupakan bentuk bukti sekunder yang sangat rapuh (fragile) serta amat rawan terhadap manipulasi yang tidak kasat mata melalui teknik penyuntingan visual sederhana, pemanfaatan fitur Inspect Element pada peramban web, maupun rekayasa berbasis kecerdasan buatan (Generative AI). Tangkapan layar yang berdiri sendiri tanpa disertai analisis verifikasi Exif data, penelusuran log alamat protokol internet (IP address), dan perhitungan matematis Hash Value sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian (probative value) yang sah dan meyakinkan menurut standar ilmu pengetahuan. Berdasarkan standar internasional ISO/IEC 27037 mengenai preservasi dan penanganan bukti digital, rantai penjagaan bukti (chain of custody) wajib dijamin keutuhannya secara konsisten sejak tahap pengidentifikasian, pengumpulan, akuisisi, hingga penyajikan di muka persidangan. Mengabaikan pengujian forensik digital yang rigit terhadap integritas bukti elektronik sebelum menetapkan status tersangka merupakan bentuk maljudicial process yang secara nyata mencederai hak-hak fundamental atas perlindungan diri dan kepastian hukum yang adil.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Kejahatan Siber, Ditressiber Polda Sumut Edukasi Siswa SMAN 8 Medan

Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik tidak boleh mengabaikan kewajiban negara dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran informasi bohong (hoax), perundungan siber, dan pelanggaran privasi yang bersifat destruktif. Aparat penegak hukum memegang peranan strategis untuk menciptakan efek jera (deterrence effect) yang terukur di tengah masyarakat tanpa mencederai iklim demokrasi digital. Pertama, aparat penegak hukum harus menerapkan penindakan tegas, profesional, dan tidak tebang pilih terhadap aktor utama (main actor) penyebar kabar bohong serta pelaku doxxing bermotif kejahatan, dengan mengoptimalkan instrumen penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketegasan ini penting guna menghapus stigma bahwa ruang siber adalah wilayah tanpa hukum. Kedua, efektivitas fungsi Virtual Police (Patroli Siber) harus difokuskan sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat saat terindikasi melakukan tindakan yang berpotensi melanggar privasi atau menyerang kehormatan orang lain sebelum eskalasi pidana terjadi. Ketiga, penetapan sanksi sosial yang proporsional melalui putusan peradilan, seperti kewajiban publikasi permohonan maaf secara terbuka di media sosial selama durasi tertentu harus dimaksimalkan sebagai sarana pemulihan nama baik (rehabilitation) korban sekaligus pembelajaran etika bagi publik luas.

[adsense]

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, penjatuhan pidana atas delik kehormatan tanpa dukungan alat bukti yang sah secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Muladi (2005) menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM dalam sistem hukum pidana nasional menuntut dilakukannya pengujian ketat melalui Three-Tiered Test, di mana setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus diatur secara presisi oleh undang-undang (prescribed by law), memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), serta menerapkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang nyata (necessary and proportionate). Mengkriminalisasi warga negara berlandaskan bukti digital sekunder yang tidak teruji secara forensik jelas melanggar prinsip proporsionalitas tersebut. Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34 secara konsisten mendorong negara-negara dunia untuk melakukan dekriminalisasi terhadap delik pencemaran nama baik agar sengketa semacam ini diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, ganti kerugian, atau penggunaan hak jawab yang lebih beradab.

Sebagai langkah kualitatif menuju penegakan hukum siber yang berkeadilan dan berkepastian hukum, diperlukan reformasi struktural serta normatif pada regulasi internal institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Pucuk pimpinan lembaga penegak hukum wajib segera menerbitkan petunjuk teknis maupun instruksi tertulis yang secara tegas mewajibkan adanya Laporan Hasil Pengujian Forensik Digital dari laboratorium terakreditasi sebelum suatu laporan masyarakat yang berbasis Pasal 27A ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) juga harus dijadikan prioritas utama dan wajib dilaksanakan secara berjenjang untuk menyelesaikan sengketa kehormatan di ruang siber. Romli Atmasasmita (2010) menggarisbawahi pentingnya meletakkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) guna mencegah terjadinya krisis keadilan dan kelebihan beban peradilan (overburdened judiciary). Peningkatan literasi sains forensik bagi para hakim dan jaksa juga menjadi kebutuhan yang amat mendesak agar institusi peradilan tidak lagi terkecoh oleh bukti-bukti elektronik yang cacat hukum secara prosedural maupun substansial.

[adsense]

Dekonstruksi terhadap Pasal 27A UU ITE Baru menegaskan sebuah tesis utama bahwa pembaruan formulasi norma dalam naskah undang-undang tidak akan pernah bermakna bagi perbaikan keadilan jika tidak diiringi oleh pembenahan radikal pada standar pembuktian hukum acara pidana siber. Perubahan sifat delik menjadi aduan absolut tidak otomatis menjamin kepastian hukum apabila praktisi penegak hukum masih menoleransi penggunaan bukti digital yang rawan rekayasa dan subjektif. Kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan reputasi merupakan dua pilar yang harus berjalan seimbang dalam mematangkan demokrasi digital di Indonesia. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan martabat individu dari serangan kabar bohong dengan perlindungan kebebasan publik dari ancaman kriminalisasi yang sewenang-wenang. Konsistensi dalam menerapkan standar forensik digital yang ketat serta kepatuhan penuh pada asas pembuktian materiil merupakan syarat mutlak agar hukum siber Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang beradab, bermartabat, dan teruji secara ilmiah di mata dunia. (Penulis, Dosen Praktisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNITA).

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Serdangbedagai (Sergai) bersama Polsek Perbaungan menggagalkan dugaan transaksi narkotika jenis sabu di Komplek Perumahan Adolina, Kelurahan Batangterap, Kecamatan Perbaungan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial MA (47) dan SP (29), warga Kecamatan Perbaungan. Keduanya diamankan, Jumat (16/10/2026), pukul 18.15 WIB, di dekat lapangan sepak bola Komplek Adolina.

[adsense]

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya rencana transaksi sabu di kawasan perumahan tersebut.

"Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya rencana transaksi sabu di kawasan perumahan tersebut," ujarnya, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu dan BNN Gerebek Sarang Narkoba di Jalan Nenas Rantauprapat, 2 Pria Diringkus

Setibanya di lokasi, petugas melihat kedua pria tersebut berdiri berdekatan di sekitar sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Keduanya diduga sedang menunggu seseorang.

[adsense]

Petugas kemudian mengamankan MA dan SP serta melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan, polisi menemukan satu kotak rokok merek Commodore yang berada di atas jok sepeda motor.

"Di dalam kotak rokok tersebut ditemukan satu plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 4,15 gram," jelasnya

[adsense]

Dijelaskan, berdasarkan hasil interogasi awal, MA mengaku sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial DPL alias Ade (40). Pria tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa, 1 kotak rokok Commodore berisi 1 plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 4,15 gram, 1 unit sepeda motor, serta 1 unit HP

[adsense]

"Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar Pasal 114 dan Pasal 609 Undang-Undang tentang Narkotika," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, H. Ashari Tambunan, beserta jajaran pengurus DPW PKB Sumut menghadiri kegiatan istighotsah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026, di Aula Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hikmah An Nahdly, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD, pengurus DPW PKB Sumatera Utara, pimpinan pondok pesantren, unsur pemerintahan setempat, para undangan, serta santri dan santriwati.

[adsense]

Turut hadir anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, Muniruddin Ritonga, Loso, dan Dewi Fitriana. Hadir pula anggota DPRD Deliserdang, Purwaningrung, Dewan Syuro PKB Sumut KH Akhyar Nasution, Baharuddin Berutu, serta jajaran pengurus DPW PKB Sumatera Utara, di antaranya H. A. Jabidi Ritonga, Poran Edy Siregar, Zulkarnaen, Suheri Lubis, dan Altudes.

Tampak hadir pula pimpinan Ponpes Nurul Hikmah An Nahdly, KH Ali Mukti Harahap dan Tuan Guru Mulkan Harahap, MSi, Camat Batang Kuis Benny Tambunan, Kepala Desa Baru Sugianto, serta para tamu undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gelar Operasi Gabungan

Tuan Guru Mulkan Ritonga, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pendidikan pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.

[adsense]

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tamu undangan dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional 2026. Terima kasih atas kehadiran anggota DPR RI Ashari Tambunan yang sudah banyak membantu pembangunan pondok pesantren termasuk anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga juga yang lainnya.

Momentum tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam,ucapnya.

[adsense]

Sementara itu, H. Ashari Tambunan menegaskan bahwa Hari Santri Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk mengingat kembali besarnya kontribusi ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ia mengingatkan, Resolusi Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Seruan yang dipelopori Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari tersebut membangkitkan semangat umat Islam, khususnya para santri, untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan.

[adsense]

Menurut Ashari, perjuangan ulama dan santri tidak hanya terlihat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, tetapi juga melalui peran mereka dalam membangun pemikiran kebangsaan, memperkuat persatuan, dan meletakkan dasar kehidupan bernegara.

Ia menilai, kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia dalam menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam.

[adsense]

"Persatuan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Indonesia dibangun sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat," demikian inti pesan yang disampaikan Ashari dalam sambutannya.

Ashari juga menekankan bahwa penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 merupakan bentuk pengakuan negara terhadap peran ulama dan santri dalam sejarah Indonesia.

[adsense]

Soroti Dukungan terhadap Pesantren

Selain membahas sejarah perjuangan santri, Ashari menyoroti pentingnya dukungan nyata pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren.

[adsense]

Menurutnya, pengakuan terhadap jasa ulama dan santri semestinya tidak berhenti pada peringatan tahunan. Dukungan terhadap sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan kelembagaan pesantren juga harus menjadi perhatian.

Ia menyinggung lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan hukum yang memperkuat pengakuan terhadap keberadaan dan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

[adsense]

Namun, menurut Ashari, regulasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren, terutama lembaga yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.

Bagi PKB, kata dia, keberadaan pesantren merupakan salah satu perhatian penting dalam perjuangan politik. Tujuan perjuangan politik, menurutnya, bukan semata-mata memperoleh kekuasaan, tetapi memastikan negara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.

[adsense]

Pendidikan Agama Harus Tetap Diperkuat

Ashari menegaskan, pendidikan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual. Pendidikan juga harus membentuk karakter, memperkuat moral, dan menanamkan nilai-nilai spiritual.

[adsense]

Ia berharap pesantren dan madrasah tetap mendapatkan ruang untuk mengembangkan pendidikan agama di tengah tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan dokter yang andal, insinyur yang kompeten, ekonom yang berkualitas, serta tenaga profesional di berbagai bidang. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan beriringan dengan integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral.

[adsense]

Karena itu, ia mengajak para santri agar belajar dengan tekun, menghormati guru, menyayangi orang tua, serta berani bercita-cita tinggi.

Ashari berharap para santri kelak mampu menjadi profesional, pemimpin masyarakat, dan tokoh bangsa yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

[adsense]

"Santri harus terus belajar, pesantren harus terus berkembang, dan semangat perjuangan para ulama harus terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," menjadi pesan utama dalam sambutannya.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara ulama, pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Tenera Sergai Perkasa (TSP) menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa 15 sak semen untuk mendukung perbaikan jalan provinsi di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Kamis (22/10/2026) sore.

Bantuan tersebut diperuntukkan guna perbaikan Jalan besar di depan Sekolah Dasar (SD) dan Puskesmas setempat.

[adsense]

Camat Sipispis, Herbin Damanik mengatakan, kondisi jalan yang mengalami kerusakan dinilai perlu segera ditangani karena menjadi akses masyarakat, termasuk anak sekolah dan warga yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kecamatan dan desa tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan kerusakan jalan, khususnya di sekitar fasilitas pendidikan dan kesehatan," ujarnya

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Kerajaan Nagur Bolag Protes Tindakan Represif PT BSRE Terhadap Warga Sipispis

"Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat, semoga aktivitas warga kembali normal," harapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H Samsul Tanjung, secara resmi membuka Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labura, di Hotel Le Polonia Medan, Kamis (22/10/2026). Kegiatan itu dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Labura.

Kepala BKAD Labura, H Syofyan Yusma, Jumat (23/10/2026), menyebutkan, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Fernando H Siagian, selaku Kasubdit Bina Perencanaan Keuangan Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri.

[adsense]

H Syofyan juga menyebutkan, kegiatan itu diikuti Sekda Labura, Hj Susi Asmarani, Kadis Pemadam Kebakaran Penyelamatan, Ahmad Sofyan, Kepala BPBD, Arifin, Kadis Perhubungan, Irfan Ashadi Ritonga, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Erni Malinda Napitupulu, serta sejumlah pejabat Pemkab Labura lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyusunan APBD yang akuntabel, transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Jadi Irup Peringatan HSN 2026

H Samsul berharap, melalui sosialisasi tersebut penyusunan APBD Labura tahun mendatang dapat berjalan lancar, tepat waktu dan mencerminkan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Yayasan Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Ordo Kapusin Provinsi Medan bertemu dengan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen Hendy Perkasa, di ruang kerja Pangdam I/BB, Kamis (22/10/2026).

Pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Turut hadir komunitas masyarakat keturunan Ompu Umbak Siallagan, Dolok Parmonangan yang diketuai Sorbatua Siallagan.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, Pastor Walden Sitanggang, OFMCap memperkenalkan jajaran pengurus Yayasan KPKC. Ketua Yayasan yakni Pastor Moses Situmorang, OFMCap, didampingi tim kantor Pastor Agustian Sihombing, OFMCap dan Bruder Sumitro Sihombing, OFMCap.

Pastor Walden memaparkan, perjuangan Yayasan KPKC selama ini fokus pada pembelaan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Danau Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Apresiasi Atlet SOIna Sumut Peraih 12 Medali

Saat ini, Yayasan KPKC memiliki rencana strategis dalam program 10 tahun, yakni pendampingan masyarakat adat dan reforestasi. Program itu berawal dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan hidup yang kritis.

[adsense]

"Kami bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengupayakan pemulihan alam. Kita harus bersama-sama mewujudkan kepedulian terhadap bumi. Karena itu, kami perlu bertukar informasi dan membangun sinergi dengan TNI. Visi dan misi kita tentu demi kebaikan nusa dan bangsa," kata Pastor Walden.

Ketua Yayasan KPKC, Pastor Moses Situmorang menegaskan, pemulihan lahan kritis tidak cukup hanya dengan menanam bibit pohon, tetapi juga harus dirawat hingga tumbuh dengan baik.

[adsense]

"Program reboisasi sering gagal karena tidak ada perawatan," kata Pastor Moses.

Menanggapi hal tersebut, Pangdam I/BB Mayjen Hendy Perkasa sangat mengapresiasi dan mendukung program Yayasan KPKC.

[adsense]

"Saya mendukung program pelestarian lingkungan yang dilakukan para pastor. Saya juga melihat dari udara beberapa titik lahan kritis yang memang perlu kita pulihkan. Kerja sama untuk itu sangat baik. Tentu kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga alam kita. Secara teknis nanti bisa dibicarakan lagi bagaimana teknis kerja sama kita," tutur Mayjen Hendy.

Sementara itu, Ketua komunitas keturunan Ompu Umbak Siallagan, Sorbatua Siallagan mengucapkan terima kasih kepada Pangdam I/BB yang telah menyambut Yayasan KPKC dan rombongan dengan hangat.

[adsense]

Ia berharap TNI tetap mengayomi dan memberi kenyamanan bagi masyarakat, sehingga bersama-sama dapat memulihkan alam demi kehidupan yang lebih baik dan generasi mendatang.

"Semoga Bapak Pangdam tetap sehat dan seluruh TNI tetap setia dalam mengemban tugas untuk mengayomi masyarakat," kata Sorbatua. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mengimbau masyarakat di Sumatera Utara (Sumut), untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada 23-25 Oktober 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

[adsense]

Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menjelaskan, potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Aceh.

"Fenomena ini mengakibatkan belokan angin dan konfluensi atau pertemuan massa udara di wilayah Sumut. Kondisi tersebut juga didukung oleh aktifnya gelombang atmosfer dan Madden-Julian Oscillation (MJO," katanya, Jumat (23/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Asap Selimuti Sumut Bagian Selatan, BBMKG Ungkap Arah Pergerakannya

Kondisi tersebut menyebabkan bertambahnya pasokan uap air ke wilayah Sumut, khususnya di kawasan pantai barat dan pesisir timur.

[adsense]

BMKG memperkirakan hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang dapat terjadi pada siang hingga dini hari, bahkan berpotensi berlangsung lebih dari tiga jam.

Sejumlah wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kabupaten Deliserdang, Asahan, Serdang Bedagai, Batubara, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan.

[adsense]

Kemudian, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Bharat dan Dairi.

Potensi cuaca ekstrem juga mencakup Kota Sibolga, Tanjung Balai, Medan, Binjai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, serta wilayah Kepulauan Nias yang meliputi Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.

[adsense]

BMKG mengingatkan potensi hujan lebat dan angin kencang tersebut dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan berlangsung dalam waktu lama. Warga juga diimbau mengantisipasi kemungkinan kenaikan debit air sungai, genangan, serta longsor di kawasan perbukitan.

[adsense]

Selain masyarakat, para kepala daerah di Sumut diharapkan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

BMKG juga meminta masyarakat rutin memantau informasi cuaca terbaru melalui media sosial resmi BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut.

[adsense]

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi call center BBMKG Wilayah I Medan di nomor 0821-6804-3653 atau melalui email bbmkg1@bmkg.go.id.

BMKG berharap kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak dapat membantu meminimalkan risiko serta dampak bencana akibat cuaca ekstrem di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Sonny Irawan memperkuat sinergi dengan tokoh agama melalui silaturahmi dengan Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan di Kantor HKBP Distrik X Medan-Aceh, Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda mengajak HKBP dan seluruh elemen umat beragama untuk bersama menjaga persatuan, memerangi narkoba, meningkatkan kesadaran berlalu lintas, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

[adsense]

Kapolda tiba didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, yakni Karoops, Dirbinmas, Dirpamobvit, Kabid Propam dan Kabid Dokkes.

Kedatangan rombongan disambut Ephorus HKBP Pdt Victor Tinambunan, bersama sejumlah tokoh gereja, di antaranya Praeses HKBP Distrik X Medan-Aceh Pdt. Suwandi Sinambela, Ephorus HKI Pdt. Tony Liston Hutagalung, Sekjen GKPS Pdt. Jan Hotner Saragih, serta Sekum PGI Wilayah Sumut Pdt. Ahmad Pinem.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Lapas Pancurbatu Gelar Tes Urine Warga Binaan

"Kami ingin mengajak seluruh tokoh agama dan jemaat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menolak narkoba. Peran tokoh agama sangat penting untuk mengingatkan dan membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba," ujar Sonny.

[adsense]

Selain narkoba, Kapolda juga mengajak jemaat berperan aktif mencegah kejahatan jalanan dengan memanfaatkan layanan kepolisian melalui nomor darurat 110.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran berlalu lintas. Kapolda berharap pesan keselamatan berkendara disampaikan secara berkelanjutan melalui kegiatan keagamaan.

[adsense]

"Kami ingin masyarakat merasa aman dan tidak takut kepada Polri. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menciptakan situasi yang kondusif," tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan rencana deklarasi bersama masyarakat Sumut untuk menolak narkoba, yang akan dilaksanakan pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Belawan.

[adsense]

Sementara itu, Ephorus HKBP Pdt Victor Tinambunan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyebut, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan gereja.

Victor menyatakan pesan Kapolda akan diteruskan kepada jemaat HKBP dan menegaskan komitmennya mendukung upaya Polda Sumut, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

[adsense]

Kegiatan diakhiri dengan penyematan ulos oleh Ephorus HKBP kepada Kapolda Sumut, penyerahan plakat dan foto bersama. Rangkaian silaturahmi selesai sekitar pukul 15.15 WIB, dalam keadaan aman dan kondusif. (*)

[adsense]

[adsense]

Menjaga stabilitas pasokan serta harga kebutuhan pokok masyarakat, Pemkab Tapteng menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di Sibuluan Raya, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini juga ditayangkan secara daring melalui Zoom dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional.

[adsense]

Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menyampaikan, langkah ini upaya mengendalikan angka inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Ia menegaskan, kebutuhan pangan merupakan hal mendasar bagi setiap keluarga. Oleh karena itu, kehadiran pasar murah ini dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Toba Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Silaen

Disebutkan, kegiatan pangan murah tersebut bukan sekadar kegiatan jual beli, melainkan bentuk nyata kepedulian dan komitmen pemerintah daerah.

[adsense]

Ia mengimbau warga memanfaatkan momentum dengan bijak, serta saling menginformasikan kepada kerabat dan tetangga agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

"Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ajak tetangga untuk berbelanja di sini, dan belanjalah secara bijak sesuai kebutuhan," imbaunya.

[adsense]

Mahmud juga mengapresiasi seluruh jajaran perangkat daerah, Bulog, BUMD, serta elemen pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama lintas sektor, merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah agar tetap kuat dan tangguh. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan volume sampah plastik yang berhasil dikelola, penguatan kapasitas pelaku usaha, hingga perluasan jaringan kemitraan.

Melalui Program Scaling Up Local Enterprise on Waste Management (SULE-WM), pelaku usaha pengelolaan sampah didorong untuk berkembang secara profesional dan membangun bisnis yang berkelanjutan.

[adsense]

Dalam pelaksanaannya di Sumatera Utara (Sumut), program tersebut mencatat capaian pengelolaan sekitar 4.000 ton sampah plastik, melampaui target awal sebanyak 3.000 ton. Capaian ini menjadi salah satu hasil yang dipaparkan dalam kegiatan Exhibition Day bertajuk "Partnership to Impact: Ketika Kolaborasi Tidak Berhenti di Atas Kertas", di Restoran Bumbu Nusantara, Jalan Gatot Subroto No. 143, Medan, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pembelajaran dari implementasi SULE-WM sekaligus mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan pelaku pengelolaan sampah untuk membahas peluang kerja sama yang dapat diwujudkan secara konkret.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,16 Ton Sabu di Belawan, 8 Awak Kapal Tanker Ditangkap

Dalam pemaparannya, Qinthar Aghnia Audiawarman yang mewakili Ecoxyztem menjelaskan, SULE-WM dirancang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha pengolahan sampah melalui asesmen kebutuhan, pelatihan, pendampingan, serta pengembangan model bisnis.

Ecoxyztem bertindak sebagai pelaksana program yang mengimplementasikan rancangan awal dari GIZ Jerman dan PT Unilever Indonesia agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran serta kebutuhan penerima manfaat.

[adsense]

[adsense]

Qinthar menjelaskan, rangkaian program dimulai pada Februari 2024. Sebelum pelaksanaan, tim melakukan asesmen dengan mewawancarai calon penerima manfaat. Hasilnya kemudian dibahas bersama tim kurikulum untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelaku usaha.

Setelah diluncurkan pada Februari 2024, program memasuki tahap akselerasi melalui pelatihan untuk membekali penerima manfaat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan bisnis pengolahan sampah.

[adsense]

Selanjutnya, pada Juli 2025 hingga Juni 2026, penerima manfaat memasuki tahap pengembangan atau scale-up bisnis. Pada fase ini, mereka, termasuk Warama, memperoleh dukungan pendanaan untuk menjalankan berbagai kegiatan pengembangan usaha.

Salah satu indikator keberhasilan program adalah jumlah sampah plastik yang berhasil dikumpulkan dan dikelola oleh para penerima manfaat.

[adsense]

Baca Juga:

• Konsul Jepang Furugori Toru Pamit, Kenang Keramahan Warga Sumut

Qinthar menyebutkan, target pengelolaan sampah plastik ditetapkan sebanyak 3.000 ton. Selama 13 bulan pelaksanaan tahap pengembangan bisnis, para penerima manfaat memanfaatkan dukungan program untuk memperluas aktivitas usaha sekaligus meningkatkan volume sampah plastik yang dikelola.

Hasilnya, capaian yang dilaporkan mencapai sekitar 4.000 ton. Warama menjadi salah satu penerima manfaat yang turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Target ketercapaian pengelolaan sampah itu 3.000 ton plastik. Selama 13 bulan, para penerima manfaat bekerja keras memanfaatkan dukungan yang didapatkan dari program untuk mengembangkan usaha sekaligus mengumpulkan sampah plastik. Totalnya kita mendapatkan sekitar 4.000 ton, sehingga ketercapaiannya mencapai 137 persen," ujarnya.

Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam pelaksanaan program. Di tengah berbagai tantangan di lapangan, para pelaku usaha terus berupaya menjalankan kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah sekaligus memperkuat keberlangsungan bisnis mereka.

[adsense]

Selain meningkatkan volume sampah yang dikelola, SULE-WM juga memberikan perhatian pada penguatan kapasitas pelaku usaha dan pekerja di sektor informal. Pelatihan menjadi salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pengelolaan sampah.

Program ini turut mendorong penguatan hubungan bisnis antara perusahaan pengelola sampah atau waste management enterprise (WAE) dengan berbagai mitra, termasuk kontraktor dan pelanggan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Judi Online di Apartemen Grand Jati Junction, 5 Orang Diamankan

Menurut Qinthar, kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha pengolahan sampah. Hubungan kemitraan yang kuat diharapkan dapat membantu pelaku usaha membangun rantai pasok dan pasar yang lebih stabil.

"Melalui rangkaian asesmen, pelatihan, pendampingan, dukungan pengembangan bisnis, dan penguatan jejaring, Program SULE-WM diharapkan mampu membantu usaha pengolahan sampah lokal tumbuh secara mandiri," katanya.

[adsense]

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat Pengelolaan Sampah

[adsense]

[adsense]

SULE-WM merupakan program akselerasi bagi perusahaan dan entitas bisnis pengelolaan sampah terpilih dari lima wilayah di Indonesia, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

Program ini merupakan hasil kolaborasi Yayasan Unilever Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, Ecoxyztem, dan Greeneration Foundation.

[adsense]

Melalui program tersebut, pelaku usaha pengelolaan sampah lokal didorong memperkuat kapasitas bisnis dengan pendampingan para ahli serta penerapan model usaha yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri pengelolaan sampah di Indonesia.

Secara keseluruhan, program ini dilaporkan telah berkontribusi terhadap pengumpulan lebih dari 3.000 ton sampah plastik dan menghasilkan penghematan emisi sebesar 5.070 ton CO₂ ekuivalen.

[adsense]

Baca Juga:

• Program Jaksa Sahabat Pendidik, Perkuat Transparansi dan Integritas Pengelolaan Anggaran Sekolah

Head of Sustainable Environment, Unilever Indonesia Foundation, Maya Tamimi, mengatakan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif berbagai pihak, mulai dari hulu hingga hilir.

Karena itu, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas sangat penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

[adsense]

"Melalui Exhibition Day, para pemangku kepentingan didorong untuk mengidentifikasi peluang kerja sama yang realistis, baik dalam peningkatan layanan, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, penguatan jaringan antarpelaku, maupun perluasan akses pasar," katanya.

[adsense]

[adsense]

Ia berharap, kemitraan yang terbentuk tidak hanya berlangsung selama program berjalan, tetapi juga berlanjut melalui langkah konkret yang jelas dan sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada gerakan sukarela atau proyek jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan usaha berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

[adsense]

Di Sumatera Utara, Perkumpulan Arta Jaya turut berperan dalam mendorong penguatan usaha pengelolaan sampah lokal melalui pendampingan, pengembangan model bisnis, dan perluasan jaringan kemitraan.

Organisasi yang telah hadir sejak 2015 ini terus berupaya mengembangkan perannya dalam pengelolaan sampah di Sumut. Melalui SULE-WM, Arta Jaya memperoleh pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme usaha, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, manajemen, keuangan, hingga strategi membangun kemitraan dan melakukan negosiasi bisnis.

[adsense]

Baca Juga:

• Kualitas Udara Membaik, SMA/SMK/SLB di Wilayah VI Kembali Tatap Muka

Direktur Perkumpulan Arta Jaya, Armawati Chaniago, mengatakan, pendampingan dalam program tersebut tidak hanya berfokus pada dukungan modal, tetapi juga membangun kemampuan pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara profesional.

"Jadi, bukan hanya membantu dari sisi modal. Bagaimana pekerjanya dibangun, manajemennya, keuangannya, kemudian bagaimana bermitra dan melakukan negosiasi bisnis. Semua itu benar-benar diajarkan dan didampingi," ujar Armawati.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurutnya, pembelajaran yang diperoleh melalui program tersebut tidak hanya relevan bagi sektor persampahan, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha lainnya.

Bagi pelaku usaha lokal, program ini menjadi kesempatan untuk mempelajari pola pengembangan bisnis yang lebih terarah, terutama dalam memperkuat manajemen dan memperluas peluang kemitraan.

[adsense]

Berbekal pengalaman tersebut, Arta Jaya menetapkan target menjadi salah satu perusahaan sosial terdepan di Sumatera Utara yang bergerak dalam pengelolaan sampah secara profesional pada 2030.

Target itu mencakup pengelolaan 10.000 ton sampah agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), pembukaan lebih dari 100 lapangan kerja di sektor persampahan, serta peningkatan keuntungan perusahaan hingga tiga kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-75, Bid Humas Polda Sumut Gelar Bakti Sosial di Rumah Ibadah

"Kami ingin menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Visi kami, pada 2030 menjadi salah satu perusahaan sosial terdepan di Sumatera Utara yang mengelola sampah secara profesional," ujar Armawati.

Ia menegaskan, target tersebut bukan sekadar mimpi, melainkan cita-cita bisnis yang ingin diwujudkan melalui penguatan kapasitas usaha dan strategi pengembangan yang terarah.

[adsense]

Menurutnya, SULE-WM memberikan pembelajaran mengenai tahapan pengembangan bisnis secara menyeluruh, mulai dari memperkuat fondasi usaha hingga menyusun strategi untuk memperbesar skala bisnis atau scale-up.

[adsense]

[adsense]

"Target kami pada 2030, sebanyak 10.000 ton sampah bisa terserap dan dikelola, membuka lebih dari 100 lapangan kerja, serta keuntungan perusahaan bisa tiga kali lipat dari sekarang. Ini bukan sekadar mimpi, karena melalui program ini kami belajar bagaimana mengembangkan bisnis dari A sampai Z," katanya.

Armawati berharap, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program dapat menjadi landasan bagi Arta Jaya untuk memperluas dampak pengelolaan sampah, menciptakan peluang kerja, serta membangun model usaha sosial yang berkelanjutan di Sumatera Utara.

[adsense]

Melalui penguatan kapasitas usaha dan kemitraan lintas sektor, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mampu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun dapat terus memberikan dampak nyata, bahkan setelah program berakhir.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Satgas PRR Tinjau Pemulihan Pascabencana Longsor di Pakpak Bharat

[adsense]

[adsense]

Rumah semi permanen milik Pdt Johanes Sinulaki terbakar di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 19.15 WIB. Api juga menyambar bagian atap samping dan belakang gedung Gereja GKII yang menempel pada rumah tersebut.

[adsense]

Kapolsek Lau Baleng AKP A Nainggolan SH, membenarkan kebakaran itu saat dikonfirmasi harianSIB.com di lokasi kejadian. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran masih diduga akibat korsleting listrik.

"Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik," ujar Nainggolan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Karo Pimpin Sertijab Kasat Lantas, AKP Andita Sitepu Kapolsek Tigalingga

"Saat kejadian kami dalam perjalanan untuk pelayanan jemaat. Sesaat setelah kejadian kami menerima telepon bahwa rumah kami terbakar," jelas Johanes.

[adsense]

Dua mobil pemadam kebakaran dari Pos Lau Baleng dikerahkan ke lokasi, dibantu masing-masing satu mobil damkar dari Yon TP 904/GM dan Brigif 37/HS. Puluhan warga bersama personel TNI dan Polri turut menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam gereja.

Petugas pemadam, personel TNI dan Polri, serta warga setempat berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar satu jam. Setelah itu, proses pendinginan dilakukan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungbalai menggelar Operasi Gabungan Kepatuhan PKB Tahun 2026 di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Kamis (22/10/3026) pagi.

" Kegiatan itu melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Tanjungbalai, UPTD Pependa Kota Tanjungbalai, BPKPD Pemko Tanjungbalai, PT Jasa Raharja, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai," ucap Kasat Lantas Polres Tanjungbalai AKP Demonstar SH MH.

[adsense]

AKP Demonstar menyampaikan bahwa penertiban tersebut mengedepankan pendekatan yang persuasif, berintegritas, dan humanis kepada para pengguna jalan. Dan melalui operasi gabungan tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait ingin mengedukasi masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas serta taat membayar pajak kendaraan, guna mendukung penerimaan daerah yang nantinya dimanfaatkan kembali untuk pembangunan kota.

Dalam pelaksanaan operasi lanjut AKP Demonstar, petugas tidak memberlakukan sanksi tilang manual, namun lebih mengutamakan edukasi serta memberikan teguran simpatik kepada para pengendara yang belum melengkapi administrasi maupun kewajiban pajak kendaraannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim URC Jatanras Polres Tanjungbalai Ringkus Dua Pelaku Spesialis Pencurian Rumah Kosong

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melaksanakan tes urine terhadap warga binaan, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Pancurbatu dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

[adsense]

Tes urine tersebut juga menjadi langkah deteksi dini untuk memperkuat pengawasan terhadap warga binaan sekaligus memastikan program pembinaan berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, petugas mengawasi proses pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan secara berkala ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan warga binaan serta mencegah potensi penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo menegaskan bahwa pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Menurutnya, tes urine akan terus menjadi salah satu langkah pendukung dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba. Dengan demikian, proses pembinaan warga binaan dapat berlangsung dengan baik dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Pancurbatu menegaskan komitmennya untuk mendukung pemberantasan narkoba serta mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, aman, dan berintegritas. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 6 Tim Voli Pelajar Putra berhasil lolos ke Perempat Final turnamen bola voli Piala Dansat Brimob Polda Sumut. Hal itu dikatakan Koordinator Pertandingan, Edy Usmawan kepada harianSIB.com, Kamis (22/10/2026).

Keenam tim yang sudah lolos ke Perempat Final adalah SMAN 1 Hutabayuraja, SMK Prama Artha, MAS AW 26 Serdang Bedagai, SMK Nusantara Deli Serdang, SMK Tamsuda Asahan dan YP Pelita Pematangsiantar.

[adsense]

Sedangkan untuk sisa dua tiket lagi masih diperebutkan oleh SMA Kartika Pematangsiantar vs YP Almaksum, SMA Nusantara Deli Serdang vs SMAN 3 Kisaran yang akan bertanding pada hari Jumat (23/10/2026)

Untuk partai perempat final besok, Jumat (23/10/2026) bertanding antara Eagle Sound Tapian Dolok jumpa Ashilla VC sedangkan senior putri, BVC Bunut Asahan vs SBV Deli Serdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Delapan Tim Voli Pelajar Putri Melaju ke Perempat Final Piala Dansat Brimob Polda Sumut

Ia berharap pada pelaksanaan babak tersebut dapat berjalan lancar dan para pemain bermain sportivitas,"ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]