[adsense]

Perubahan tata kelola pemerintahan menempatkan data sebagai fondasi utama dalam proses perumusan kebijakan. Birokrasi modern menuntut sistem yang berbasis informasi akurat, mutakhir, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pergeseran ini terjadi seiring meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif konvensional. Data menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Kebijakan Satu Data Indonesia hadir sebagai upaya sistematis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola data nasional. Landasan hukumnya ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang mengatur standar pengelolaan data agar menghasilkan informasi yang akurat, terpadu, serta mudah diakses. Regulasi ini memperkenalkan prinsip satu standar data, satu metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi sebagai fondasi integrasi data lintas instansi.

[adsense]

Masalah utama yang ingin diatasi kebijakan ini berkaitan dengan ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah. Perbedaan definisi, metode pengumpulan, serta sistem pengolahan data menyebabkan terjadinya duplikasi dan inkonsistensi informasi. Situasi seperti ini berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik. Program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak seragam. Integrasi data menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh instansi pemerintah memiliki rujukan informasi yang sama.

Keterkaitan kebijakan ini dengan digitalisasi birokrasi terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteonik (SPBE). SPBE menekankan integrasi sistem pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Data menjadi komponen inti dalam keseluruhan sistem tersebut. Kualitas layanan publik berbasis elektronik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Integrasi sistem tanpa integrasi data hanya menghasilkan layanan yang tidak optimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Gelar Pelatihan SPIP dan MR

Fragmentasi data menjadi persoalan klasik dalam birokrasi. Setiap instansi cenderung mengembangkan basis data sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi serta kesulitan dalam sinkronisasi program. Satu Data Indonesia mendorong interoperabilitas antar sistem sehingga data dapat digunakan secara bersama oleh seluruh instansi pemerintah. Integrasi ini memungkinkan terciptanya konsistensi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

[adsense]

Hood (1991) melalui konsep New Public Management menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, serta kinerja berbasis hasil. Integrasi data mendukung pencapaian prinsip tersebut dengan menyediakan informasi yang dapat diukur dan diverifikasi. Evaluasi kinerja pemerintah menjadi lebih objektif karena didasarkan pada data yang valid. Tanpa sistem data yang terintegrasi, penilaian kinerja cenderung bersifat administratif dan kurang mencerminkan kondisi nyata.

Perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data. Ketidaksesuaian data antar instansi dapat menyebabkan perencanaan yang tidak tepat sasaran. Program pembangunan berpotensi mengalami pemborosan anggaran akibat kesalahan dalam penentuan prioritas. Integrasi data memungkinkan pemerintah menyusun perencanaan yang lebih akurat dan konsisten. Informasi yang digunakan menjadi dasar yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan.

[adsense]

SPBE memberikan kerangka operasional dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan. Integrasi proses bisnis, layanan, serta data menjadi fokus utama dalam implementasinya. Satu Data Indonesia berperan sebagai fondasi yang memastikan kualitas data tetap terjaga. Tanpa standar data yang seragam, integrasi sistem tidak akan menghasilkan output yang optimal. Hubungan antara kedua kebijakan ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama. Aparatur pemerintah belum seluruhnya memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan analisis data. Infrastruktur teknologi juga belum merata di seluruh daerah. Perbedaan kapasitas antar instansi menyebabkan integrasi data berjalan tidak seimbang. Selain itu, budaya organisasi yang masih sektoral menghambat proses berbagi data.

[adsense]

Trubus Rahadiansyah (2022) menilai bahwa implementasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi kendala serius terkait kesiapan institusi dan infrastruktur digital. Banyak daerah belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan pelaksana di lapangan.

Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya collaborative governance dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan banyak aktor. Integrasi data nasional memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan kepentingan dan kapasitas antar instansi.

[adsense]

Aspek keamanan data menjadi perhatian penting dalam pengelolaan data pemerintah. Volume data yang besar meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Penguatan sistem keamanan menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan ini. Pembangunan infrastruktur seperti pusat data nasional menjadi langkah strategis dalam menjamin keamanan sekaligus efisiensi pengelolaan data.

Integrasi data juga berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Akses terhadap data publik memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

[adsense]

Transformasi digital pemerintahan telah menjadi tren global. Banyak negara mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Indonesia melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan SPBE menunjukkan komitmen dalam mengikuti perkembangan tersebut. Tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi serta kesiapan institusi dalam menjalankan transformasi digital.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan ini. Aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan dalam pengelolaan data, analisis informasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Tanpa dukungan SDM yang memadai, sistem yang dibangun tidak akan berjalan optimal.

[adsense]

Efektivitas tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan. Regulasi telah memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Konsistensi dalam penerapan standar data serta koordinasi antar instansi menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan kebijakan. Integrasi data memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Satu Data Indonesia memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Data yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas. SPBE memanfaatkan data tersebut sebagai penghubung utama dalam integrasi sistem pemerintahan.

[adsense]

Penguatan kebijakan ini memerlukan langkah yang terencana dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi, pengembangan infrastruktur digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi prioritas utama. Integrasi data nasional akan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Penulis Dosen Praktisi UNITA).

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Serdangbedagai (Sergai) kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Seorang pria bernama M Yusuf alias Wak Amat (57) ditangkap di Dusun 6, Desa Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (28/4/2026) pukul 01.20 WIB.

Kasatres Narkoba Polres Sergai, AKP Erikson David melalui Kanit 2 Iptu Anggiat Sidabutar, mengatakan penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya.

[adsense]

Sebelumnya, petugas lebih dulu mengamankan Muhammad Iswan Wahyudi alias Wahyu Ceper (27), warga Kecamatan Dolokmasihul, Kabupaten Serdangbedagai.

"Wahyu mengaku memperoleh pil ekstasi dari Wak Amat," ujarnya kepada harianSIB.com, Jumat (1/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Baru 6 Bulan Jalani Demosi, Kompol DK Kembali Tersandung Kasus Video Viral

"Transaksi kemudian disepakati berlangsung di rumah pelaku di wilayah Percut Seituan," tambahnya

[adsense]

Dijelaskan, saat pertemuan berlangsung, tersangka menyerahkan barang bukti kepada petugas yang menyamar. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diamankan di lokasi.

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu bungkus besar sabu seberat bruto 102,45 gram, 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 6,69 gram, serta satu unit handphone.

[adsense]

Tersangka mengakui seluruh narkotika tersebut merupakan miliknya yang rencananya akan dijual.

Ia juga mengungkapkan memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial U yang berdomisili di kawasan Pekan Jumat, Percut Seituan.

[adsense]

Tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika sejak Januari 2026.

Ia membeli sabu dari pemasoknya seharga Rp23 juta per ons, lalu menjual kembali seharga Rp25 juta per ons.

[adsense]

"Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Sat Narkoba Polres Sergai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan guna memburu pemasok utama yang identitasnya telah dikantongi," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut kembali memeriksa dan penempatan khusus (patsus) Kompol DK setelah 6 bulan menjalani demosi dari 3 tahun yang dijatuhkan pada 29 Oktober 2025 karena menganiaya Rahmadi saat penangkapan di Tanjungbalai.

Kali ini Kompol DK kembali diperiksa karena videonya viral di media sosial sedang duduk dengan wanita dan diduga menggunakan pod getar, yakni vape mengadung narkotika.

[adsense]

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan kepada harianSIB.com membenarkan pemeriksaan terhadap Kompol DK akibat video viralnya.

"Benar, ia (Kompol DK) kembali diperiksa Bid Propam karena diduga menggunakan vape mengandung narkotika dan bersama wanita pada video yang viral di media sosial," ujarnya, Kamis (30/4/2026) sore.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut May Day 2026, Polda Sumut Gelar Ibadah dan Doa Bersama

"Itu video lama, setahun yang lalu. Bukan video baru. Dan disayangkan video seperti itu direkam hingga diupload ke media sosial," ujarnya.

[adsense]

Akibat video viral tersebut, lanjut Kombes Pol Ferry, Kompol DK diperiksa Bid Propam untuk mengetahui kebenarannya.

"Kompol DK dipatsus sejak kemarin (29 April 2029) hingga 21 hari ke depan dalam rangka pemeriksaannya atas video ia diduga menggunakan vape mengandung narkotika dan duduk bersama wanita bukan istrinya," ucapnya.

[adsense]

Orang nomor satu di Bid Humas ini juga menyebut hasil pemeriksaan urine Kompol DK tidak mengandung narkoba.

"Hasil test urinenya negatif narkoba namun akan dilakukan pemeriksaan rambut, darah dan lainnya untuk mengetahui kebenaran apakah ia menggunakan narkoba," lanjutnya sembari menegaskan jika terbukti maka Kompol DK akan disidang etik lagi.

[adsense]

"Saat ini kan masih pemeriksaan Kompol DK, jika terbukti maka ia akan disidang kode etik," tegasnya.

Pengakuan Kompol DK, sebut Kombes Pol Ferry mengakui video tersebut terjadi pertengahan tahun 2025 saat menjabat Kanit I Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut.

[adsense]

"Benar bersama teman wanitanya berinisial L dan diakui itu dilakukan karena sedang melakukan penyelidikan dan mengaku baru satu kali menghisap pod getar dengan alasan tester," ungkapnya sambil menyebut selain L ada orang sipil lainnya inisial R dan A.

Disinggung jika Kompol DK masih 6 bulan menjalani demosi dari 3 tahun yang dijatuhkan akibat sanksi sidang etik menganiaya Rahmadi, Kombes Pol Ferry mengatakan akan ada hukuman tambahan.

[adsense]

"Demosi sedang dijalani dan kembali melakukan kesalahan, pasti akan ada hukuman tambahan," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Kompol DK telah dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun pada 29 Oktober 2025 karena terbukti melanggar etik dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rahmadi dan dipindahkan dari Ditresnarkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) jalin kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) Kementerian Perhubungan RI.

Kerjasama ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta, Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Acara penandatanganan MoU Pola Pembibitan Daerah diikuti 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang salah satunya Kabupaten Humbahas yang dilakukan Kadis Perhubungan Binsar Marbun dan Kabid Mutasi BKPSDM, Remon Nababan mewakili Bupati.

Rangkaian acara diawali dengan pemaparan visi dan misi BPSDM Perhubungan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Terima Kunjungan HKI Bahalimbalo Paranginan

Sebagai tindak lanjut MoU, akan dilaksanakan pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Humbahas dengan Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali selaku Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan.

[adsense]

Kadis Perhubungan Humbahas menyampaikan harapan Bupati Humbahas dengan adanya MoU ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri lulusan SLTA/sederajat di Humbahas untuk menempuh pendidikan di sekolah kedinasan Perhubungan.

Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan dapat kembali mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Humbahas dan mendorong kemajuan sektor transportasi daerah.

[adsense]

Melalui Pola Pembibitan Daerah, pemerintah daerah dapat mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk dididik di sekolah kedinasan Perhubungan dengan ikatan dinas, sehingga kebutuhan ASN teknis di bidang perhubungan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto membantah pihak yang menyebut 'Indonesia gelap'.

[adsense]

Menurut dia, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Batubara Raih Penghargaan IKPA, Kapolri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran

"Terus kita dibikin apalagi, Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur saja," ujar Prabowo, dalam groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026) yang dilansir Kompas.com.

[adsense]

Prabowo mengatakan, jika orang pintar ingin kabur, mereka dipersilakan kabur ke Yaman.

[adsense]

Prabowo lantas menyarankan orang pintar untuk membaca berita, di mana Indonesia adalah negara teraman di dunia.

"Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana. Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah kita ditempatkan sebagai tempat yang paling aman di dunia sekarang. Kabur saja deh. Iya, kabur saja, biar kita enggak gaduh," ujar dia.

[adsense]

"Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian," imbuh Prabowo.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan menyalurkan bantuan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka-luka akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 2025 lalu di Desa Panggugunan dan Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Desa Panggugunan, Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Kepala Dinas Sosial Humbahas, Rambe Mardongan Manalu, melaporkan jumlah penerima santunan sebanyak 14 keluarga.

Untuk korban meninggal dunia di Desa Panggugunan yakni Beres Sihotang, Tiada Simanullang, Merni Simamora, Tiurma Simanullang dan Wedya Amelia Maharaja.

[adsense]

Baca Juga:

• Sengketa Lahan di Tanah Abang, Ahli Waris dan Hercules Gugat KAI-Gubernur DKI

Selain itu, santunan juga diberikan kepada korban luka-luka yakni Perika Sihotang, Johari Alexander Sihotang, Grecialina Sihotang, Sonta Simanullang dan Daniel Sihotang.

[adsense]

Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp15.000.000 bagi korban meninggal dunia dan Rp5.000.000 bagi korban luka-luka.

Dalam kesempatan itu, bupati mengaku masih teringat peristiwa banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut sekitar lima bulan lalu. Ia menyebut bencana tersebut meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi keluarga korban.

[adsense]

"Bencana ini menjadi duka bagi kita semua. Kita berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Kepada keluarga korban, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan," ujarnya.

Bupati juga menegaskan, pascabencana pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga aktivitas dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Peleton Pengendalian Massa Polres Dairi, berhasil memukul mundur masyarakat yang aksi unjuk rasa (Unras) Kamis (30/6/2026) di Mako Polres Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Peleton Pengendalian Massa (Ton Dalmas) yang menggunakan tameng pelindung, berusaha dengan maksimal untuk mengendalikan pergerakan massa yang sudah membakar ban bekas di halaman Markas Komando (Mako) Polres Dairi.

[adsense]

Aksi personil Polres Dairi disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dairi, pada simulasi tactical wall game sistem pengamanan (Sispam) kota, dengan menggunakan kendaraan perintis (Rantis) berupa water cannon, hingga menggunakan senjata laras panjang.

Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan MK selaku Inspektur Upacara (Irup) menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalisme Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Disebutkannya, simulasi dilakukan sebagai latihan untuk melayani masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat aksi unjuk rasa di wilayah Kabupaten Dairi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Parbuluan dan Sat Narkoba Polres Dairi Amankan Terduga Pengedar Narkoba

Simulasi diawali dengan apel persiapan, seluruh personel yang terlibat mendapatkan arahan terkait teknis pelaksanaan serta penekanan pentingnya bertindak profesional, humanis, dan terukur dalam setiap situasi. Selanjutnya, diperagakan mulai dari kondisi massa yang menyampaikan aspirasi secara damai hingga berkembang menjadi situasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

[adsense]

Awalnya, personel melakukan pendekatan persuasif melalui negosiator guna menjaga situasi tetap kondusif. Namun, massa mulai menunjukkan sikap tidak tertib hingga akhirnya digambarkan menjadi anarkis. Menghadapi kondisi tersebut, personel Dalmas bergerak sesuai tahapan, mulai dari Dalmas awal hingga Dalmas lanjut dengan perlengkapan lengkap.

Seluruh personil melakukan tindakan tegas dan terukur dalam mengendalikan massa, tanpa mengesampingkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setelah kondisi semakin memanas, personil menurunkan Rantis water cannon, secara bersamaan dengan personil Dalmas memukul mundur para pendemo.

[adsense]

Setelah memadamkan api yang sudah sempat membara dengan air dari water cannon, Ton Dalmas berhasil memukul mundur, selanjutnya melakukan negosiasi, serta menghadirkan pejabat yang menjadi target para pendemo untuk bertemu menyampaikan aspirasi. (**)

[adsense]

[adsense]

IHSG kembali terpuruk meski sempat dibuka menguat di level 7.103. Pada penutupan perdagangan Kamis (30/4/2026) IHSG jatuh 2,03 persen ke posisi 6.959,804 seiring tekanan besar di pasar keuangan domestik.Hal ini disampaikan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin,Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Ia merinci, sebanyak 576 saham terkoreksi, 133 saham menguat dan 105 saham lainnya stagnan. Sejumlah saham berkapitalisasi besar yang melemah antara lain Bank Central Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Aneka Tambang (ANTM), serta Astra International (ASII).

Di pasar valuta asing, rupiah ditutup melemah ke level Rp17.305 per dolar AS, setelah sempat menyentuh Rp17.385 per dolar AS sepanjang sesi perdagangan. Pelemahan rupiah terjadi di tengah keputusan Federal Reserve menahan suku bunga acuannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Rakyat Bertanya: Mengapa Ketum Partai Tak Pernah Berganti?

[adsense]

[adsense]

Polsek Talawi menangkap tahanan tersangka kasus pencurian, Rizki alias Atok, 22 tahun, warga Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan yang kabur dari Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Kasi Humas Polres Batubara, AKP Pardamean Tamba, kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (30/4/2026) mengatakan, Rizki yang masih berstatus titipan Polsek Talawi di Lapas melarikan diri saat menjalani pengobatan di klinik dalam Lapas karena demam.

[adsense]

Saat petugas medis lengah, Rizki memanfaatkan kesempatan melarikan diri dengan melompati tembok Lapas, Rabu malam (29/4/2026)

"Begitu tahanan lari, pihak Lapas langsung menghubungi Polsek Talawi yang kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian," ujarnya,

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Ringkus 13 Tersangka Narkoba di Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan, Sita Sabu dan Ekstasi

Di tempat terpisah kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) Frenki Turnip saat dihubungi melalui WhatsApp membenarkan tahanan titipan dari Polsek Talawi melarikan saat menjalani pengobatan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gebyar Olahraga Hari Ulang Tahun (HUT) XXV Forum Komunikasi Guru-Guru Olahraga (FKGOR) Pematangsiantar ditutup, Kamis (30/4/2026) di GOR Suzuya Merdeka Mall Pematangsintar.

Ketua Pelaksana, Barita Mahulae mengatakan pelaksanaan kegiatan gebyar olahraga dalam rangka hari ulang tahun XXV FKGOR berlangsung 9 - 30 April 2026.

[adsense]

Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan adalah bola voli, futsal dan lari untuk tingkat SMP dan SMA.

Barita menambahkan untuk juara kategori futsal tingkat SMA putri, SMAN 5 Pematangsiantar Juara I, SMAN 1 Pematangsiantar Juara II, SMAN 1 Siantar Perumnas, SMA Swasta Pelita Juara IV sedangkan tingkat putra SMAN 2 Pematangsiantar Juara I, SMA Swasta Taman Siswa Pematangsiantar Juara II, SMA Swasta Kartika Juara III dan SMAN 4 Pematangsiantar Juara IV.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Bongkar Peredaran Ekstasi, Dua Tersangka Diamankan

Cabang olahraga bola voli tingkat SMA/SMK putra Juara I SMA Swasta Pelita, Juara II SMK Swasta Persiapan, Juara III SMA Kartika, Juara IV SMAN 1 Pematangsiantar.

[adsense]

Untuk pelajar putri diraih, Juara I SMA Swasta YPK Pematangsiantar, Juara II SMAN 1 Pematangsiantar, Juara III SMA Kartika, Juara IV SMA Teladan.

Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Dr Muktar Panjaitan MPd Sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan olahraga adalah sarana untuk meningkatkan rasa sportifitas, selain meraih juara. Kepada anak-anak yang telah berhasil meraih juara, dia berharap tetap semangat dan terus berlatih dan bagi yang belum juara jangan terus berkecil hati, tetaplah giat berlatih.

[adsense]

Tampak hadir dalam penutupan, Ketua FKGOR Pematangsiantar, Simon Tarigan, Ketua KONI Pematangsiantar, Riau A Siahaan, Ketua GAMKI Pematangsiantar, Jon Roi Purba, Dewan Pendidikan, RB Manurung MPd.(**)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transfer pusat ke daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian/lembaga lainnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dari pihak Kemendagri dihadiri, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Cheka Virgowansyah, Dirjen Pencatatan Sipil, serta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS Pusat.

[adsense]

Mahyaruddin Salim mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada tim Pemko Tanjungbalai terkait sinkronisasi data yang diperlukan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2027.

"Data yang dimaksud terdiri dari data jumlah penduduk, data pendidikan termasuk data jumlah siswa, data kemahalan indeks konstruksi, dan data makro lainnya. Selain itu juga data data lainnya termasuk realisasi dan serapan belanja untuk masing masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Tekankan Pentingnya Kerjasama OPD dalam Kesesuaian Data Bencana

"Tentunya ini melibatkan beberapa perangkat daerah yang ada, guna memperkuat dukungan terhadap optimalisasi dana transfer pusat ke daerah nantinya," lanjut wali kota lagi.

[adsense]

Harapannya, Pemko Tanjungbalai setelah dilakukannya rekonsiliasi dan sinkronisasi data dari pemerintah daerah ke kementerian dan lembaga terkait, kedepan alokasi dana transfer Ke Pemko Tanjungbalai dapat meningkat.

"Kita berterimakasih atas bimbingan dan arahan dari Kemendagri, yang mendorong dan memotivasi Pemko Tanjungbalai melakukan inovasi dan evaluasi, serta memperbaiki hal hal yang selama ini menjadi kelemahan yang ada. Sehingga diharapkan besaran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah khususnya ke Pemko Tanjungbalai dapat meningkat," pungkas Mahyaruddin.

[adsense]

Turut mendampingi Wali Kota Tanjungbalai di Jakarta, Kepala Bapperida Mariani, Kadis Kominfo Indra Adiguna, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Plt Kadis Dukcapil Heri Antoni, Dinas BPKPD diwakili Kabid Anggaran Donni Ardin, Kabag Pembangunan Haikal Akmal dan Kabag Prokopim, Ari Wiyoga. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) terus mengawal kesesuaian percepatan pendataan korban bencana ekologis November 2025 lalu.

[adsense]

Dalam upaya memastikan data penerima bantuan akurat dan tepat sasaran, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi seperti BPBD atau Dinas Sosial saja.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Batubara Dukung Proyek Hilirisasi Presiden Prabowo

Dalam kesempatan ini, Mahmud juga menyambut kehadiran tim Percepatan Pendataan By Name, By Address (BNBA) korban bencana ekologis di Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Tentunya kami berharap dibantu untuk bisa dapat mempercepat bagaimana Tapanuli Tengah ini cepat pulih, yang pada saat ini akan bergulir bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak dapat menerima bantuan," katanya.

Wakil Bupati menegaskan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana melalui pendataan yang akurat.

[adsense]

"Bantuan sebenarnya sudah tersedia, bahkan ada di kantor pos maupun bank penyalur. Diperlukan kesesuaian data, ini yang harus kita benahi bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat," tegasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan kehadiran mereka untuk merumuskan kebijakan untuk bisa mempercepat pendataan terkait dengan masyarakat terdampak.

[adsense]

Basarin juga menjelaskan bahwa percepatan pendataan BNBA merupakan bagian dari strategi nasional dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Ia menyebutkan, pembentukan tim ini telah mendapat persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dengan prinsip utama akurasi, validasi, dan akuntabilitas data yang terintegrasi dengan Sistem Nasional Kebencanaan.

[adsense]

Pendataan BNBA ini menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan serta program rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, data harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan adanya tim percepatan ini, diharapkan proses pendataan korban bencana di Tapteng menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," pungkas Basarin.

[adsense]

Rapat ini turut dihadiri OPD, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Perkim Sumut, BPS, mewakili Kepala Kantor Pos Sibolga, BRI Sibolga, BNPB, BPBD Provsu. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Serdangbedagai mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi di Kecamatan Dolokmasihul dan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti.

Penangkapan dilakukan pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB di Lingkungan IV, Kampung Suderejo, Kecamatan Dolokmasihul.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polres Sergai, Erikson David Hutauruk melalui Kanit II, Anggiat Sidabutar, menjelaskan kedua tersangka yakni Miza Usanna (39) dan Muhammad Iswan Wahyudi alias Wahyu Ceper (27), merupakan warga setempat.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut," ujarnya, Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Ringkus 13 Tersangka Narkoba di Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan, Sita Sabu dan Ekstasi

Dari hasil penggeledahan yang disaksikan kepala lingkungan, polisi menemukan tiga butir ekstasi lainnya yang disembunyikan dalam botol pewangi di lemari kamar.

[adsense]

Miza mengaku memperoleh barang tersebut dari Wahyu Ceper dengan sistem cash on delivery (COD) seharga Rp140 ribu per butir. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan Wahyu saat datang untuk transaksi lanjutan.

"Kepada petugas, Wahyu mengakui pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang dijual kepada Miza," kata Anggiat.

[adsense]

Dari pengakuan tersangka, narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial Amat di wilayah Tembung.

Barang bukti yang diamankan berupa lima butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bruto 1,88 gram, satu unit handphone, satu botol pewangi, serta dua unit sepeda motor tanpa nomor polisi.

[adsense]

Saat ini, kedua tersangka telah diamankan di Satres Narkoba Polres Sergai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (30/4/2026).

Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti berbagai aspek penting, di antaranya peningkatan monitoring budaya gotong royong, pemberian sanksi bagi kepala desa dan aparat yang tidak disiplin, serta penguatan pengawasan pengelolaan parkir.

[adsense]

Selain itu, DPRD juga meminta Pemkab Toba memperketat persyaratan administrasi dalam pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, serta mendorong pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan pemanfaatan Starlink untuk mengatasi wilayah blankspot.

Rekomendasi lainnya mencakup pembinaan petugas perpustakaan desa, peningkatan kompetensi pengelolaan pustaka, serta penguatan koordinasi antara camat dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Sergai Dorong Modernisasi Pertanian, Target 10 Ton Padi per Hektare

Selain itu, pembangunan mal pelayanan publik dinilai perlu segera direalisasikan guna mempermudah layanan administrasi masyarakat. DPRD juga meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali BPJS bagi warga yang dinonaktifkan, khususnya penderita penyakit kronis.

[adsense]

Dari hasil evaluasi Komisi C, DPRD menemukan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang cukup besar di sejumlah OPD, sehingga perlu peningkatan kualitas perencanaan program.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD.

[adsense]

"Rekomendasi ini akan menjadi masukan dan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan, rekomendasi DPRD akan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik ke depan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara menggelar ibadah kebaktian dan doa bersama dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Kamis (30/4/2026), sebagai upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gereja Oikumene Polda Sumut dan Masjid Al-Hidayah Polda Sumut, dengan melibatkan pejabat utama (PJU) serta personel sesuai keyakinan masing-masing.

[adsense]

Kapolda Sumut, Whisnu Hermawan Februanto, hadir dalam ibadah kebaktian di Gereja Oikumene bersama personel beragama Kristen. Sementara itu, Wakapolda Sumut, Sonny Irawan, mengikuti doa bersama di Masjid Al-Hidayah bersama personel beragama Islam.

Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan sekaligus ikhtiar batin personel dalam menghadapi peringatan May Day.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Ajak Warga Aktif Jaga Kamtibmas

Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, buruh, dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas kamtibmas di Sumatera Utara.

[adsense]

Selain sebagai pendekatan spiritual, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 agar berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan profesionalisme. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Polres Pelabuhan Belawan melalui Satbinmas melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga di Jalan Sumatera, Belawan, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin KBO Satbinmas, Taslim, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, petugas mengajak warga berperan aktif menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, termasuk mengaktifkan kembali pos kamling sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing serta segera menghubungi call center 110 bila memerlukan bantuan kepolisian," ujar Taslim.

[adsense]

Baca Juga:

• Kades Empat Negeri Minta DPRD Batubara Tindaklanjuti Dampak Parit PTPN IV

Kegiatan sambang ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan.

[adsense]

Polres Pelabuhan Belawan menyatakan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang ahli waris, Herlambang Panggabean, mengadukan dugaan penyerobotan tanah ke Ombudsman Pusat. Sengketa tersebut terkait lahan seluas 52.820 meter persegi di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa PT Musim Mas melalui anak perusahaannya diduga membangun sejumlah gedung di atas lahan yang diklaim milik ahli waris.

[adsense]

"Informasi dari Ombudsman Pusat, pembangunan tersebut diduga berjalan setelah adanya rekayasa dokumen yang melibatkan sejumlah pihak," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, tim Ombudsman Pusat dijadwalkan turun langsung ke lokasi objek sengketa pada Kamis (30/4/2026) untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Buka Posko Pengaduan Penahanan Ijazah

Herlambang menyebut, tanah tersebut merupakan milik orang tuanya, almarhum Binsar Panggabean, yang diperoleh dari Sarwo Hardjo berdasarkan SK Gubernur Sumut tahun 1974.

[adsense]

"Belasan tahun kami berjuang untuk mendapatkan tanah ini kembali. Kami berharap keadilan itu ada," ujarnya.

Ia menjelaskan, lokasi tanah yang awalnya berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang kini masuk dalam administrasi Kota Medan setelah pemekaran wilayah pada 1991.

[adsense]

Dengan pemeriksaan langsung oleh Ombudsman Pusat, diharapkan status kepemilikan lahan dapat terungkap secara jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (**)

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu bersama Polsek Kualuh Hulu mengungkap 13 kasus peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan sepanjang Januari hingga April 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 13 tersangka berhasil diamankan.

Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa 53,51 gram sabu dan 57 butir pil ekstasi.

[adsense]

Kapolsek Kualuh Hulu, Citra Yani Br Barus, melalui Kanit Reskrim, Ramadhan Hilal, mengatakan penangkapan ini menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba.

"Perang terhadap narkoba tidak akan pernah berhenti dan melawannya adalah tanggung jawab kita semua," ujarnya, Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Simalungun Ungkap 74 Kasus Narkoba, 91 Tersangka Diamankan

Pada Maret 2026, petugas berhasil mengamankan dua tersangka dengan barang bukti 47 butir ekstasi seberat 18,29 gram. Sementara pada April 2026, pengungkapan kasus terus berlanjut, termasuk menggagalkan peredaran hampir 20 gram sabu di Aek Kanopan Timur.

[adsense]

Penangkapan terakhir dilakukan pada 28 April 2026 di Desa Damulipekan dengan dua tersangka yang diduga memperoleh narkotika dari Medan untuk diedarkan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Seluruh tersangka saat ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggencarkan pemberantasan narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Desa Empat Negeri, Kamaluddin, meminta Komisi I DPRD Batubara segera mengambil langkah konkret terkait persoalan lahan warga yang terdampak aktivitas perkebunan PTPN IV Kebun Tanah Itam Ulu (TIU).

Menurut Kamaluddin, warga mengeluhkan pembuatan parit batas oleh pihak perusahaan yang diduga menyebabkan berkurangnya luas tanah milik masyarakat.

[adsense]

"Pembuatan parit juga menyebabkan erosi lahan, potensi bahaya bagi keselamatan, serta kerusakan lingkungan sekitar," ujarnya kepada harianSIB.com, Kamis (30/4/2026) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batubara. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata, baik dari pihak legislatif maupun perusahaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Batubara Raih Penghargaan IKPA, Kapolri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran

"Kami berharap ada solusi konkret untuk menyelamatkan lahan masyarakat yang terdampak penggalian parit pembatas oleh perusahaan," katanya.

[adsense]

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait guna memastikan perlindungan lahan serta keselamatan warga di sekitar area perkebunan. (**)

[adsense]

[adsense]

Personel Polsek Teluk Nibung, Polres Tanjungbalai, bersama warga melakukan renovasi Jembatan Merah Putih di Jalan Kelong, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat setempat.

[adsense]

Perwira pengendali (Padal), Wahyu Sutrisno, mengatakan personel kepolisian turun langsung membantu proses renovasi.

"Hari ini personel tidak disibukkan untuk melakukan penertiban umum, namun memegang kuas cat dan sendok semen," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Satlantas Bersama Tim Gelar Operasi Penertiban Kendaraan di Tanjungbalai

"Kami hadir tidak hanya untuk mengawasi pengerjaan, tetapi ikut terjun langsung membantu para tukang. Ini adalah bentuk pengabdian Polri agar masyarakat bisa menikmati fasilitas publik yang lebih layak dan nyaman," katanya.

[adsense]

Kehadiran personel kepolisian di tengah kegiatan renovasi mendapat respons positif dari warga. Selain memberikan rasa aman, keterlibatan aparat juga dinilai mempercepat penyelesaian perbaikan jembatan.

Jembatan Merah Putih tersebut merupakan akses vital bagi warga Kelurahan Sei Merbau dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (**)

[adsense]

[adsense]