[adsense]

Panitia Batak Culture Summit 2026 menggelar Sarasehan Literasi, Bahasa, dan Aksara Batak di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Forum diskusi publik ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memajukan, melestarikan, serta mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa dan aksara daerah di tengah derasnya arus modernisasi.

Batak Culture Summit 2026 lahir dari kolaborasi antara Batak Center dan Lokus Adat Budaya Batak (LABB).

[adsense]

Mengusung tema "Bersama Memajukan Literasi, Bahasa Etnis-etnis Sumatera Utara (Kebanggaan Kita Bersama)", kegiatan ini mempertemukan para tokoh adat, akademisi, budayawan, hingga perwakilan lintas etnis di Sumatera Utara.

Ketua Panitia Batak Culture Summit 2026, Drs. Martua Situngkir, Ak., menegaskan bahasa dan aksara Batak bukan sekadar alat komunikasi visual atau lisan, melainkan tempat tersimpannya ingatan kolektif, pengetahuan leluhur, serta kearifan lokal.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinergi Besar Batak Center dan LABB: Berantas Stunting, Cegah KDRT, dan Gagas Museum Batak Raya

Martua menjelaskan sarasehan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju acara puncak Batak Culture Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6–7 November 2026 di NT Tower, Jakarta.

[adsense]

Dorong Digitalisasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Batak Center, Ir. Sintong M. Tampubolon, secara resmi membuka acara tersebut. Sintong menyoroti pentingnya merumuskan langkah konkret untuk menjaga kelestarian warisan leluhur Surat Batak serta kekayaan tutur bahasa Batak (Habatahon).

[adsense]

"Di tengah arus modernisasi dan teknologi digital, menurunkan minat generasi muda terhadap aksara lokal menjadi ancaman nyata. Jika tidak bertindak hari ini, anak cucu kita kelak mungkin hanya mengenal bahasa dan aksara Batak lewat buku sejarah di museum," tegas Sintong.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Batak Center merumuskan tiga langkah strategis. Pertama, digitalisasi aksara Batak agar dapat diakses dan digunakan secara luas pada media elektronik serta platform digital. Kedua, penguatan edukasi melalui muatan lokal di sekolah formal maupun kegiatan komunitas. Ketiga, kolaborasi multisektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan kreator muda.

[adsense]

Pilar Identitas Kebudayaan

Sementara Ketua Umum Dewan Mangaraja (DM) Lokus Adat Budaya Batak (LABB), Dr. Pontas Sinaga, menyampaikan literasi, bahasa, dan aksara Batak merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya.

[adsense]

"Bahasa Batak memuat nilai kesopanan, kekerabatan, dan nasihat kebijaksanaan. Kami mengajak masyarakat bergerak dari sekadar mengenal menjadi memahami, dan dari memahami menjadi mengamalkan," ungkap Pontas.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan adat, dan media digital dalam mentransformasikan kebudayaan tersebut kepada generasi penerus.

[adsense]

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber utama Saut Poltak Tambunan (SPT) "Pande Gurit", serta jajaran penanggap dari berbagai latar belakang etnis Sumatera Utara, antara lain Ivan HP Siregar, M.Min. (Angkola), Lisda Meyanti, M.Hum. (Mandailing), Yosua Victor S. Purba, S.Hum. (Karo), Marno Siagian (Toba), serta Mery Tambaria Damanik Ambarita, Ph.D. (akademisi dan praktisi).

Melalui momentum ini, seluruh elemen panitia dan organisasi kebudayaan mengundang masyarakat luas untuk turut berpartisipasi aktif pada puncak acara Batak Culture Summit 2026 mendatang guna memperkuat sinergi pelestarian budaya Batak secara berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed mengapresiasi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia atas kontribusi dan dedikasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

" Peran MPK dalam mendukung pendidikan melalui berbagai bantuan yang diberikan tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku, sebagai wujud komitmen memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia," kata Menteri Pendidikan pada pembukaan Rakernas V MPK di Indonesia yang digelar di Sopo Partungkoan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis (15/10/2026) sore.

[adsense]

Menteri juga menyampaikan, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan utama pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mengembangkan rasa, hati, serta kepedulian terhadap sesama.

" Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kerendahan hati, empati, simpati dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk manusia yang berkarakter serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, " jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dikunjungi Bobby, Kajati Sumut : Mendukung Pembangunan Lewat Pengawalan, Pertimbangan dan Pendampingan Hukum

Menteri juga mengharapkan, MPK terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjalankan amanah Presiden Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi Indonesia yang berkualitas serta berkarakter.

Rakernas V MPK berlangsung 15-18 Oktober 2026, mengusung tema "Fructus in Altum : Berdampak, Berbuah dari Kedalaman Iman".

[adsense]

Rakernas tersebut dihadiri oleh pengurus MPK, pimpinan yayasan sekolah Kristen, dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut turut juga hadir, Staf Khusus Menteri Didik Suhardi, Ph.D, Direktur SMP Kementerian Dikdasmen Dr. Maulani Mega Hapsari, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung, S.STP., MPA, Bupati Taput Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi, Wakil Bupati Taput Dr Deni Lumbantoruan MEng, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, Ketua Umum MPK di Indonesia, Handi Hariawan Djuwandi, MBA., M.Com dan Ketua MPK Wilayah Sumatera Utara-Aceh, Dr RE. Nainggolan, MM.

Turut juga hadir Ketua PGIW Sumut Pdt. Dr. Yafet Marbun, Pimpinan GMI Wilayah 1 Bishop Anthoni Manurung,n

[adsense]

Bishop GPP Pdt. M. Simaremare, Pimpinan Bala Keselamatan, Pimpinan GTDI , Kepala Regional I Sumut Bank Mandiri dan Pimpinan Wilayah Sumut BCA. Hadir secara daring Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua MPK Wilayah Sumatera Utara-Aceh, Dr RE. Nainggolan, MM menyampaikan, Majelis Pendidikan Kristen terus mendorong transformasi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan 33 Bus Gratis di Lima Kabupaten, Permudah Akses Sekolah bagi 1.008 Pelajar

" Upaya ini dinilai penting mengingat sebagian sekolah Kristen masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan hingga ketertinggalan dalam pengelolaan dan mutu pendidikan, " ujarnya.

[adsense]

Dalam upaya tersebut, ia menjelaskan, MPK menekankan pentingnya membangun kompetensi, semangat untuk terus belajar dan berkembang, serta kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas sekolah Kristen.

[adsense]

" Ada 7 komponen utama yang diharapkan berperan aktif, yakni gereja, yayasan, kepala sekolah, guru, Majelis Pendidikan Kristen, dosen dan pemerintah, " terangnya.

Menurutnya, gereja diharapkan kembali memberikan perhatian besar terhadap pendidikan Kristen, sebagaimana peran gereja pada masa lalu dalam mendorong kemajuan pendidikan dan melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa serta persatuan Indonesia.

[adsense]

" Yayasan juga diminta lebih berfokus pada peningkatan mutu sekolah yang dikelolanya, bukan semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, kepala sekolah dan guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran. Dukungan MPK, kalangan akademisi, dan pemerintah juga dinilai penting untuk mewujudkan pendidikan Kristen yang lebih berkualitas. Harapan kita ke depan adalah meningkatkan kualitas belajar anak-anak melalui berbagai program dan kerja sama seluruh komponen pendidikan," terangnya.

Terkait pelaksanaan Rakernas V MPK di Indonesia tahun 2026 digelar di Kabupaten Tapanuli Utara, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari Rakernas yang pertama di Jakarta, yang kedua digelar Surabaya, yang ketiga digelar di Bandung, yang keempat digelar di Bali dan Rakernas yang kelima digelar di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Selimuti Sumut, Jarak Pandang Rendah hingga 3 Hari ke Depan

" Kabupaten Tapanuli Utara dipilih sebagai tuan rumah setelah Sumatera Utara menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di Tarutung. Selain mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung dinilai memiliki nilai historis penting sebagai salah satu pusat awal penyebaran agama Kristen di kawasan Tapanuli, " jelasnya.

Menurutnya, keberadaan berbagai situs sejarah Kristen di Sumatera Utara dan sejumlah daerah lainnya juga menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi kegiatan.

[adsense]

" Selama empat hari pelaksanaan Rakernas ini, peserta membahas program kerja MPK untuk tahun 2027. Pembahasan mencakup pembenahan sekolah, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa.

[adsense]

Menurutnya, melalui Rakernas tersebut, MPK berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sekolah-sekolah Kristen agar mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya BSc dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi semua pihak

[adsense]

" Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kehidupan bangsa sekaligus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beriman, berkarakter, berakhlak mulia, humanis, dan berbudaya. Karena itu, kebijakan dan program pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, " ujarnya.

Ia sangat mendukung kegiatan Rakernas V Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, media, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan pendidikan melalui kolaborasi dan kerja sama yang berkesinambungan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

" Penguatan kapasitas diri serta perluasan akses pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, " terangnya.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai tuan rumah pertemuan nasional tersebut.

[adsense]

" Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan membentuk manusia yang beriman, berkarakter, berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap sesama, " jelasnya.

[adsense]

Ia menyampaikan, pendidikan Kristen memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat melayani.

" Pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, tata kelola sekolah yang profesional, serta pemanfaatan teknologi secara bijaksana, " ungkapnya.

[adsense]

Menurutnya, upaya tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, yayasan pendidikan, gereja, keluarga, dan masyarakat guna melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kuat dalam iman, serta matang dalam karakter.

" Saya berharap Rakernas V MPK tidak sekadar menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga melahirkan program dan langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat. Melalui kebersamaan, komitmen, dan kerja nyata, seluruh pemangku kepentingan pendidikan diharapkan mampu membangun generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing, " tuturnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Karhutla dan Polusi Udara, Warga Diminta Waspada

Wakil Bupati Tapanuli Utara yang juga sebagai Ketua Pelaksana Rakernas V MPK, Deni Parlindungan Lumbantoruan menyampaikan, Rakernas V MPK menjadi momentum penting bagi keluarga besar pendidikan Kristen dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menyatukan pandangan, serta merumuskan program nyata bagi kemajuan pendidikan Kristen.

[adsense]

" Transformasi sekolah Kristen harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan karakter peserta didik, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tanpa kehilangan identitas, nilai-nilai kristiani, dan panggilan pelayanannya, " ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan diwujudkan melalui penguatan iman dan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, tata kelola sekolah yang semakin baik dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Kolaborasi pemerintah, gereja, yayasan, sekolah, orang tua, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Rangkaian Rakernas V MPK meliputi evaluasi program kerja tahun 2026, pembahasan arah kebijakan dan program kerja tahun 2027, penguatan kelembagaan, serta kegiatan spiritualitas dan wisata religi untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan potensi kawasan Danau Toba kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Melalui penyelenggaraan Rakernas V MPK di Tapanuli Utara, diharapkan lahir berbagai keputusan strategis dan langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh wilayah MPK dalam mendorong kemajuan pendidikan Kristen di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyambut baik pelaksanaan kegiatan nasional ini sebagai kesempatan memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan sekaligus memperkenalkan kekayaan alam, budaya, sejarah, serta nilai-nilai spiritual Bona Pasogit kepada para peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Timsar P Sianipar Terpilih Aklamasi Pimpin GAMKI Labura

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melalui Satreskoba menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batubara.

Dalam operasi yang dilaksanakan Kamis (15/10/2026), petugas mengamankan tiga orang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika.

[adsense]

Operasi berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di kawasan Sungai Padang, Dusun Lalang, Desa Sono, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Kegiatan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba,S.H.M.H., dengan melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Satreskrim, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sipropam, BNNK Batubara, dan Satpol PP.

Sebelum pelaksanaan operasi, personel terlebih dahulu menerima arahan melalui apel yang dipimpin Kasat Resnarkoba. Selanjutnya, tim melakukan penindakan di lokasi dan mengamankan tiga pria berinisial MY (45), ALP (24), dan H (39), yang diketahui berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di wilayah Kecamatan Medang Deras.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Pria Diamankan dalam Operasi Narkoba di Marelan dan Hamparan Perak

Operasi Sarang Narkoba ini merupakan bagian dari komitmen Polres Batubara dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaannya di tengah masyarakat. Penindakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

[adsense]

Polres Batubara mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan

maupun peredaran gelap narkotika.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terpuruk dengan ditutup melemah 1,33% ke level 5.863,78, setelah sempat merosot ke level 5.804. Pelemahan ini sejalan dengan koreksi bursa saham Asia di tengah memburuknya sentimen pasar akibat kenaikan inflasi Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkapkan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Kamis petang (15/10/2026). Ia mengatakan, Rupiah juga ditutup melemah ke level Rp17.920 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp17.955. Tekanan terjadi meski imbal hasil dolar Treasury 10 tahun turun di bawah 5,1% dan indeks dolar AS melemah ke level 102,02. Pelaku pasar masih mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang berpotensi memperpanjang tekanan terhadap pasar keuangan global hingga akhir 2026.

[adsense]

Berbeda dengan IHSG dan rupiah, harga emas dunia justru bertahan di zona hijau pada kisaran 4.158 dolar AS per troy ons, setara sekitar Rp2,4 juta per gram berdasarkan estimasi dalam laporan. Penguatan emas berlangsung di tengah penurunan harga minyak mentah ke kisaran 103 dolar AS per barel. Di tengah ketidakpastian pasar global, Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan penyeimbang untuk menjaga stabilitas rupiah dan meredam tekanan terhadap pasar keuangan domestik.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Ibu yang Anaknya Tewas Dianiaya Anggota TNI Sambut Putusan MK soal Peradilan Militer: “Jangan Seperti Saya”

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumut Muhibuddin, menegaskan komitmen kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum dan pelayanan publik kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut) secara profesional dan berintegritas untuk kepentingan masyarakat umum.

Hal ini ditegaskan Kajati sebagai wujud pengabdian dan peran aktif Kejati Sumut dalam mendukung dan mewujudkan program untuk mengawal pembangunan daerah melalui pengawalan pembangunan, pemberian pertimbangan hukum serta pendampingan hukum.

[adsense]

Pernyataan itu dilontarkan Kajati Sumut saat menerima kunjungan silaturahmi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan pada Selasa (13/10/2026), sebagaimana dilihat dan dikutip dari Instagram Kejati Sumut, Kamis (15/10/2026).

"Sesuai peran aktif Kejaksaan berdasarkan UU No 11 Tahun 2021, kita ditugaskan oleh negara melalui fungsi pengawalan pembangunan strategis nasional dan daerah," kata Muhibuddin.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan 33 Bus Gratis di Lima Kabupaten, Permudah Akses Sekolah bagi 1.008 Pelajar

"Artinya kita maksimalkan pendampingan atau pengawalan hukum sehingga pembangunan dapat terus berjalan serta terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi atau pun penyimpangan", kata Kajati.

[adsense]

Ia menambahkan, selama ini Kejaksaan telah berupaya untuk mengambil peran aktif sesuai hukum dan aturan yang berlaku guna memberikan perhatian dan dukungan terbaik bagi pembangunan daerah Sumut.

Saat menyambangi Kejati Sumut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut didampingi PJ Sekda Provinsi Timur Tumanggor, Asisten pemerintahan Basyarin Yunus Tanjung, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap.

[adsense]

Kemudian Kepala Bapenda Sutan Tolang lubis, Kepala dinas Pertanian Fariz H Hutagalung, Kabid informasi dan Kepala Dinas Kominfo Yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik Porman Juanda Mahulae hingga Kepala Biro Hukum Aprilla Haslantini Siregar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di wilayah Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Musibah ini menelan korban jiwa setelah enam orang dilaporkan terjebak di tengah kepungan kobaran api.

Berdasarkan informasi sementara, tiga dari enam orang yang terjebak tersebut dilaporkan meninggal dunia.

[adsense]

Dikutip dari CNBC Indonesia, insiden kebakaran dilaporkan mulai berkobar pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Titik api terdeteksi membakar vegetasi di dua lokasi strategis, yakni kawasan Bukit Kembang Puncak Sari serta Pusung Lingker yang berada di sisi timur Mentigen.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari Balai Besar TNBTS, TNI, dan kepolisian setempat masih terus bersiaga serta melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian.

[adsense]

"Saat ini polisi, TNI dari Polres Probolinggo, Polsek Sukapura, dan TNBTS tengah melakukan evakuasi terhadap jenazah korban," ungkap Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar, dilansir detikJatim.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan di lapangan akan segera kami perbarui," tambahnya.

[adsense]

Pihak berwenang belum merilis identitas resmi para korban, kronologi rinci terjebaknya enam orang tersebut, maupun pemicu utama timbulnya titik api di kawasan konservasi tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan SIK MH, bersilaturahmi dengan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, SIP MAP di Markas Kodaeral I Belawan, Jalan Serma Hanafiah, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (15/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Polda Sumut, juga menyampaikan harapan agar kerja sama dan koordinasi antara Polda Sumut dan Kodaeral I Belawan terus ditingkatkan.

Menurut Kapoldasu, sinergi dan kolaborasi antarlembaga sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, sehingga situasi di Sumatera Utara tetap aman dan kondusif.

[adsense]

"Kami bersilaturahmi sekaligus membahas kolaborasi dalam menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara. Sinergi dan kerja sama antara TNI dan Polri sangat penting untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga," ujar Kapoldasu.

Lebih lanjut Kapoldasu mengatakan, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk memperkuat soliditas TNI-Polri dalam melaksanakan tugas menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara.

[adsense]

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut didampingi Dirintelkam Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Dirpolairud Polda Sumut Kombes Pol Handono Subiakto, Kabid Humas Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, Kabid Propam, Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, serta Dansat Brimob, Kombes Pol M Rendra Salipu.

[adsense]

Melalui silaturahmi ini, Polda Sumut dan Kodaeral I Belawan diharapkan semakin solid dalam membangun koordinasi dan kolaborasi, khususnya untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan daratan serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

KPK mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang kurang-lebih Rp 1 miliar.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten. KPK mengamankan 19 orang. Salah satu yang diamankan ialah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten, dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Sekretaris Utama BNPB, Sita Uang Tunai Rp 1,4 miliar

Sementara Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, menjelaskan bahwa dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang.

[adsense]

Budi mengatakan, para pihak diamankan di dua lokasi, di Klaten dan Jakarta. Untuk Bupati Hamenang diamankan di Klaten dan kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Klaten.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," ujar Budi.

[adsense]

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya..

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan Undang-Undang Peradilan Militer. Putusan tersebut menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diadili di peradilan umum.

"Ya, nanti kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut. Saya tidak terlalu menanganinya, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Maruli juga menanggapi kritik bahwa pengadilan militer dapat menimbulkan impunitas bagi prajurit. Ia menilai peradilan militer telah menjatuhkan hukuman berat kepada anggota TNI dalam sejumlah perkara.

"Di kita, di tentara, sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ibu yang Anaknya Tewas Dianiaya Anggota TNI Sambut Putusan MK soal Peradilan Militer: “Jangan Seperti Saya”

Sementara itu, KSAD Jenderal Tandyo Budi Revita mengatakan TNI AD akan menaati konstitusi. Ia menambahkan, perubahan undang-undang bukan kewenangan TNI AD semata.

[adsense]

"Sekarang tentara itu taat konstitusi. Negara buat seperti apa, itu yang kita ikuti," kata Tandyo.

MK sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mahkamah memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun untuk mengubah aturan tersebut. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat itu, UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis yang melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten. Program ini bertujuan mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Peluncuran dilakukan secara daring melalui Zoom, yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program itu diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Bobby Nasution mengatakan, program bus perintis gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperluas aksesibilitas transportasi bagi pelajar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan angkutan umum.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

Menurut Bobby, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus didukung dengan kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk sarana transportasi yang aman bagi pelajar.

[adsense]

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali ke rumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

[adsense]

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Menurut Taufik, enam unit bus yang dialokasikan untuk Kabupaten Asahan akan sangat membantu siswa dari sejumlah desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh, yakni sekitar 25 hingga 29 kilometer menuju sekolah. Sebagian pelajar bahkan masih mengandalkan sepeda motor untuk menempuh perjalanan tersebut.

[adsense]

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Taufik juga mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Ia berharap peningkatan akses jalan yang dibarengi dengan penyediaan angkutan pelajar dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas pendidikan maupun pengangkutan hasil pertanian.

[adsense]

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah. Sebanyak 1.008 pelajar tercatat sebagai penerima manfaat subsidi angkutan tersebut.

[adsense]

Untuk Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Sementara itu, Kabupaten Padanglawas Utara mendapat enam unit bus yang melayani satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 siswa penerima manfaat. Kabupaten Samosir memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 siswa penerima manfaat.

[adsense]

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Yuda menjelaskan, seluruh armada tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Dinas Perhubungan Sumut akan melakukan evaluasi rute dan validasi data secara berkala, sehingga jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan tetap sesuai dengan kebutuhan pelajar.

[adsense]

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Peluncuran tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut dan Kabupaten Asahan, Forkopimda Asahan, kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lenny Damanik, ibu MHS (15), siswa SMP yang tewas dalam kasus penganiayaan oleh Sertu Riza Pahlivi, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Peradilan Militer. Ia berharap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.

"Saya sangat senang, sangat gembira sekali tadi mendengar putusan Bapak Hakim dari Konstitusi," kata Lenny setelah sidang pembacaan Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Lenny berharap tidak ada keluarga lain mengalami hal serupa. Ia menyinggung hukuman yang dijatuhkan dalam perkara anaknya.

"Supaya jangan seperti saya ini, hukumannya hanya 10 bulan padahal anak saya sudah tidak ada lagi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• MK: Prajurit TNI yang Lakukan Tindak Pidana Umum Seharusnya Diadili di Peradilan Umum

Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan. Mahkamah menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Adapun yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer didasarkan pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata status pelaku sebagai prajurit.

[adsense]

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diperiksa di peradilan umum.

MK menyatakan UU Peradilan Militer harus diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Sementara itu, tindak pidana militer yang unsur dan sifat melawan hukumnya terkait kehidupan, tugas, atau struktur kemiliteran menjadi kewenangan peradilan militer.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kamis (15/10/2026). MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br Pasaribu.

[adsense]

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan tindak pidana militer memiliki kekhususan karena berkaitan dengan status prajurit, tugas kedinasan, struktur komando, disiplin, atau kepentingan hukum dalam kehidupan militer.

"Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit," ujar Arsul.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer, Beri Waktu Dua Tahun untuk Diubah

Menurut Arsul, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diperiksa di peradilan umum. MK juga merujuk Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengenai hak atas peradilan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan penggunaan yurisdiksi militer di luar kebutuhan khusus militer harus memiliki dasar objektif, serius, dan bersifat eksepsional.

[adsense]

[adsense]

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Prajurit dan PNS Korem 022/PT Ikuti Penyuluhan Hukum

[adsense]

[adsense]

Sebaran kabut asap masih menyelimuti wilayah Sumatera Utara hari ini. Kondisi jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diprakirakan masih terjadi hingga tiga hari ke depan.

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG pada Kamis (15/10/2026) pukul 13.00 WIB, jarak pandang di Stasiun Meteorologi Kualanamu, Aek Godang, dan Silangit berkisar 1-2 kilometer.

[adsense]

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengungkapkan bahwa asap diduga berasal dari Sumbagsel dan Kalimantan.

"Pola pergerakan angin tersebut mengindikasikan bahwa sebaran asap di wilayah Sumatera Utara merupakan asap kiriman dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan yang terbawa oleh pergerakan angin," ungkap Hendro, Kamis (15/10/2026) yang dilansir Detik.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

Angin terpantau bertiup dari timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Meski demikian, Hendro menyebut sumber asal asap secara pasti masih memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya.

Sementara itu, hasil pemantauan citra satelit pada 15 Oktober 2026 menunjukkan terdapat dua titik panas (hotspot) kategori sedang di Sumut, yakni di Kabupaten Asahan.

[adsense]

[adsense]

Lebih lanjut, Hendro menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah Sumut juga terpantau berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Melihat hal ini,Hendro menyebut kondisi ini masih berlanjut hingga tiga hari ke depan.

"Kondisi ini diprakirakan masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan," ucapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Karhutla dan Polusi Udara, Warga Diminta Waspada

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. MK memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun untuk mengubah aturan tersebut.

Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br Pasaribu. Sidang pengucapan putusan digelar di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perubahan UU Peradilan Militer perlu mengatur secara jelas perbedaan tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta penyatuan peradilan militer dalam satu atap. Perubahan juga perlu mencakup pengaturan pengadilan militer pertempuran, hukum acara, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai forum peradilan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama dua tahun untuk melakukan penataan ulang secara mendasar terhadap undang-undang tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• MK Tak Temukan Bukti Meyakinkan Gibran Punya Ijazah Setara SMA

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, putusan tersebut memberi batas waktu untuk perubahan dan tidak langsung menyatakan undang-undang itu kehilangan kekuatan hukum saat ini. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan wali kota se-Sumut mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke wilayah Sumut. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, Bobby meminta penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK dan SLB mulai, Jumat (16/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, ia menegaskan kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung.

"Untuk SMA, SMK, dan SLB mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap dan Cuaca Ganggu Penerbangan di Kualanamu, Tiga Dibatalkan

"Bupati/wali kota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," ucapnya.

[adsense]

Sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap, Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.

"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

[adsense]

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.

"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerbitkan surat edaran kewaspadaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi udara, serta penyakit sensitif iklim. Pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara akibat kabut asap.

Kebijakan ini menyusul hasil pemantauan kualitas udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Sumut pada Rabu (14/10/2026) pukul 00.00-09.00 WIB. Konsentrasi partikel halus Particulate Matter 2.5 (PM2.5) tercatat berfluktuasi pada kisaran 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut HM Faisal Hasrimy mengatakan sebagian besar wilayah Sumut dilaporkan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat akibat sebaran kabut asap.

"Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan partikel halus. Risiko yang perlu diantisipasi antara lain gangguan pernapasan, penyakit sensitif iklim, serta penyakit berbasis lingkungan lainnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

Surat edaran bernomor 400.7.23/XXX/X/2026 tentang Kewaspadaan Menghadapi Potensi Peningkatan Karhutla, Polusi Udara serta Penyakit Sensitif Iklim di Provinsi Sumut itu memuat sejumlah langkah pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Faisal mengatakan, perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan diminta meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat faktor lingkungan, polusi udara, serta perubahan kondisi iklim.

[adsense]

Pemerintah kabupaten/kota juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melakukan intervensi lingkungan, memperbaiki kualitas media lingkungan, mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta memastikan ketersediaan dan pemeriksaan kualitas air.

Selain itu, upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat harus diperkuat, mencakup pencegahan penyakit, pengenalan gejala, pemberantasan sarang nyamuk, penerapan higiene dan sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

[adsense]

Fasilitas pelayanan kesehatan juga didorong menerapkan standar diagnosis dan tata laksana penyakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam surat edaran tersebut, Pemprov Sumut meminta pemerintah kabupaten/kota menyebarluaskan informasi kualitas udara berdasarkan hasil pemantauan BMKG dan instansi berwenang lainnya.

[adsense]

Masyarakat diimbau memantau kualitas udara melalui aplikasi atau situs resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, serta membatasi paparan asap.

Ketika polusi udara meningkat, warga disarankan menutup pintu, jendela, dan ventilasi yang terpapar udara luar dengan tetap memperhatikan kebutuhan ventilasi yang aman. Penggunaan penjernih udara di dalam ruangan juga dianjurkan apabila tersedia.

[adsense]

Bagi warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus, khususnya PM2.5, turut dianjurkan.

Masyarakat juga diminta menghindari sumber polusi lain, seperti asap rokok dan pembakaran terbuka, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

[adsense]

Surat edaran itu turut mengimbau masyarakat memenuhi kebutuhan cairan harian minimal dua liter per hari. Warga yang mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan pernapasan lainnya diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemprov Sumut menekankan perlunya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, meliputi bayi dan anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta atau komorbid.

[adsense]

Pemerintah kabupaten/kota juga diminta mengoordinasikan ketersediaan dan distribusi masker yang mampu menyaring partikel halus untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan polusi udara.

Pengelola sekolah, perkantoran, tempat umum, dan lingkungan kerja didorong mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi kualitas udara dan risiko kesehatan di wilayah masing-masing.

[adsense]

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara.

Selain mengantisipasi dampak polusi udara, Dinas Kesehatan kabupaten/kota diminta memperkuat pengendalian faktor risiko penyakit yang berkaitan dengan vektor, air, dan udara.

[adsense]

Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, penyediaan media komunikasi dan edukasi, serta penyampaian informasi mengenai pencegahan dan pengenalan gejala penyakit.

Dinas Kesehatan juga diminta melakukan intervensi atau rekayasa lingkungan, memperbaiki kualitas media lingkungan, mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta memastikan ketersediaan air dan pemeriksaan kualitasnya secara rutin.

[adsense]

Sosialisasi standar diagnosis dan tata laksana penyakit sensitif iklim juga perlu dilakukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

Melalui penerbitan surat edaran tersebut, Pemprov Sumut berharap pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan karhutla, polusi udara, dan penyakit akibat perubahan kondisi lingkungan serta iklim.

[adsense]

Surat edaran tersebut ditandatangani Timur Tumanggor dengan jabatan Pembina Utama Madya sebagaimana tercantum dalam dokumen, dengan tembusan kepada Gubernur Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Singapura membuka opsi untuk menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap dan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Dilansir CNA, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan, pemerintah masih mengumpulkan dan meninjau data terkait situasi kabut asap yang sedang berlangsung sebelum mempertimbangkan langkah lebih lanjut.

[adsense]

"Kami akan memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap data tersebut," kata Fu kepada wartawan dalam acara pembagian masker di Yuhua Community Club, Rabu (14/10/2026) malam dikutip dari kompas.com

Sebagai informasi, Singapura memiliki Transboundary Haze Pollution Act yang mulai berlaku pada September 2014. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura, termasuk jika aktivitas perusahaan itu berlangsung di luar negeri.

[adsense]

Baca Juga:

• Singapura Subsidi Pengobatan Warga Terdampak Kabut Asap Karhutla, Biaya Maksimal Rp140 Ribu

Fu berharap Indonesia dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan meskipun menghadapi kondisi cuaca yang menantang.

"Ini merupakan tahun yang sangat sulit karena El Nino. Cuacanya sangat kering, dan kami tahu persoalannya sangat kompleks. Kami berharap mereka berhasil dan siap membantu jika kami bisa," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Fu mengatakan, Singapura juga menantikan pembahasan mengenai persoalan kabut asap bersama negara-negara anggota ASEAN di tingkat regional.

Terkait tawaran bantuan Singapura untuk menangani kebakaran hutan di Indonesia, Fu mengatakan belum ada perkembangan terbaru.

[adsense]

"Tawaran bantuan kami tetap terbuka, dan kami sangat senang berdiskusi dengan rekan-rekan kami jika mereka menginginkannya," kata Fu.

Saat ditanya mengenai bentuk bantuan yang dapat diberikan, Fu mengatakan Singapura menawarkan bantuan secara umum dan akan menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Jumlah Pasien Klinik hingga IGD di Singapura Naik Buntut Karhutla RI

"Kami menawarkan bantuan secara umum dalam bentuk apa pun yang mereka anggap sesuai dan dibutuhkan. Kami ingin bantuan kami relevan, sehingga pada dasarnya kami telah menyampaikan tawaran bantuan secara terbuka," ujarnya.

Pemerintah Singapura juga berharap Indonesia dapat memenuhi target memadamkan kebakaran dalam waktu satu bulan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Kami sungguh berharap target itu dapat tercapai. Seperti yang saya katakan, ini merupakan tugas yang sulit mengingat kondisi iklim saat ini. Namun, kami berharap mereka dapat mencapai tujuan tersebut," kata Fu.

[adsense]

Baca juga: Kabut Asap Indonesia Sampai Timor Leste, Sekolah Ditutup 3 Hari

Kualitas udara Singapura memburuk pada Rabu (14/10/2026). Pembacaan PM2.5 per jam di wilayah barat mencapai 288 pada pukul 15.00, menjadi angka tertinggi yang tercatat di Singapura sejak 2015.

[adsense]

Baca Juga:

• Alasan Singapura Sita Rp1,9 T Dana Anak Taipan Sawit Indonesia

Pembacaan PM2.5 per jam juga berada pada tingkat tinggi di wilayah selatan, timur, dan tengah. Sementara itu, Indeks Standar Pencemar atau Pollutant Standards Index (PSI) selama 24 jam berada dalam kategori tidak sehat di seluruh Singapura per pukul 15.00.

Memburuknya kondisi udara mendorong Sport Singapore menutup sementara seluruh fasilitas luar ruangan dan fasilitas tanpa pendingin udara di pusat olahraga ActiveSG di wilayah barat.

[adsense]

Pemerintah Singapura mulai mendistribusikan masker N95 secara bertahap pada Rabu setelah tingkat PM2.5 mencapai kategori sangat tinggi.

[adsense]

Masker tersebut tersedia secara bertahap di sejumlah titik pengambilan yang telah ditentukan. Pemerintah juga menyiapkan ruangan berpendingin udara di balai komunitas serta sejumlah pusat Residents' Committee dan Residents' Network sebagai tempat berlindung dari kabut asap.

Mengenai distribusi masker, Fu mengatakan pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kontraktor yang akan menempatkan mesin penjual masker di berbagai wilayah Singapura.

[adsense]

"Kami menggunakan seluruh titik distribusi seefektif mungkin," ujarnya.

Fu mengatakan, diperlukan waktu agar mesin-mesin tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah Singapura. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar sembari pemerintah mempercepat penyaluran masker ke seluruh negeri. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Pendidikan Ina Liem Jelaskan Jalur Pendidikan Gibran di Singapura: Lulus Advanced Diploma, Lanjut Bachelor

[adsense]

[adsense]

Sebanyak tiga penerbangan dari Bandara Internasional Kualanamu dibatalkan dan empat lainnya mengalami penundaan sementara, Kamis (15/10/2026). Gangguan penerbangan diduga dipengaruhi kabut asap, selain faktor cuaca serta teknis dan operasional maskapai.

[adsense]

Tiga penerbangan yang dibatalkan terdiri atas Susi Air rute Kualanamu-Mandailing Natal (JHN), Susi Air rute Kualanamu-Takengon, dan Wings Air rute Kualanamu-Sibolga.

Staf Humas PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Zul Andrika membenarkan adanya penerbangan yang dibatalkan dan ditunda. Ia mengatakan beberapa penerbangan yang sebelumnya tertunda telah kembali beroperasi.

[adsense]

Baca Juga:

• DLHK dan BKSDA Sumut Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan

Stasiun Meteorologi BMKG Kualanamu mencatat jarak pandang berkisar 1-2 kilometer pada Kamis (15/10/2026) pukul 13.00 WIB. Informasi yang diterima juga menyebut sebaran asap masih menyelimuti hampir seluruh wilayah Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melakukan perekaman data biometrik KTP elektronik (KTP-el) bagi warga yang kesulitan datang ke kantor pelayanan.

[adsense]

Kepala Disdukcapil Humbahas Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM mengatakan, kali ini petugas mendatangi kediaman Reza Hutapea di Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kamis (15/10/2026).

Petugas menggunakan perangkat perekaman portabel dan mendampingi pemohon menjalani pemindaian sidik jari serta perekaman data biometrik lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Nathanael Martua Panjaitan Juara I Kategori Individual

"Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terhalang memiliki dokumen kependudukan hanya karena keterbatasan kondisi fisik atau akses ke kantor," ujarnya.

[adsense]

Program tersebut ditujukan bagi penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan warga berkebutuhan khusus lainnya yang kesulitan bepergian ke kantor Disdukcapil.

Jara mengimbau keluarga warga yang belum melakukan perekaman KTP-el agar menghubungi bagian layanan Disdukcapil untuk mengajukan layanan jemput bola.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Timsar P Sianipar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) periode 2026-2029.

Ia ditetapkan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) III GAMKI Labura di GPDI Elsadday, Jalan Sisingamangaraja, Aekkanopan, Kamis (15/10/2026). Sidang dipimpin Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan GAMKI Sumut Berkat Marbun.

[adsense]

Sebelum konferensi, kegiatan diawali ibadah yang disampaikan Pdt R. br. Sibuea.

Usai terpilih, Timsar menyampaikan terima kasih kepada peserta konferensi atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengatakan kepemimpinan tersebut merupakan amanah bersama.

[adsense]

Baca Juga:

• Bantai Tunas Muda FC 7-1, Tribrata FC Labuhanbatu Jadi Tim Pertama Lolos 16 Besar KNPI Trophy Kapolres

Timsar berjanji menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya untuk mendorong pemuda Kristen yang berintegritas. Ia juga menyatakan GAMKI siap berkolaborasi dengan Pemkab Labura.(**)

[adsense]

[adsense]