[adsense]

Sebanyak 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi bergabung dalam Women's Empowerment Principles (WEPs) Corporate Action Lab Indonesia Cohort 2 yang diselenggarakan UN Women bersama PT Danantara Asset Management dengan dukungan Pemerintah Australia. Program tersebut bertujuan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, saling menghormati, dan berkeadilan di lingkungan BUMN.

Pengumuman peserta dilakukan di Jakarta, Rabu (8/7/2026), sekaligus menandai langkah lanjutan Danantara dalam memperkuat implementasi Respectful and Inclusive Workplace di seluruh ekosistem BUMN.

[adsense]

Managing Director Human Capital Danantara Indonesia PT Danantara Asset Management, Agus Dwi Handaya, mengatakan Danantara Respectful and Inclusive Workplace Playbook bukan sekadar dokumen kepatuhan, melainkan bagian dari sistem tata kelola perusahaan.

"Danantara Respectful and Inclusive Workplace Playbook tidak bisa dilihat sebagai dokumen kepatuhan sendiri. Ia adalah bagian dari performance architecture, cara kita memastikan bahwa respect, inclusion, fairness, dan well-being masuk ke dalam tata kelola, sistem, perilaku, indikator kinerja, dan akhirnya menjadi nilai bisnis yang nyata," ujar Agus.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Minta CSR Perusahaan di Simalungun Disalurkan Merata

"Untuk bersaing di tingkat global, BUMN butuh inovasi, perspektif perempuan, pemikiran generasi muda, hingga kontribusi dari rekan-rekan penyandang disabilitas. Saya berharap Respectful and Inclusive Workplace Policy tidak sekadar menjadi lembaran kebijakan, namun menjadi budaya kerja yang dihidupkan," katanya.

[adsense]

Program WEPs Corporate Action Lab Cohort 2 akan berlangsung selama delapan bulan. Seluruh peserta akan memperoleh pendampingan melalui analisis kesenjangan gender menggunakan WEPs Gender Gap Analysis Tool, lokakarya teknis, pembelajaran antarpeserta (peer learning), hingga pelatihan untuk merancang dan mengukur implementasi kebijakan yang mendukung lingkungan kerja inklusif.

UN Women menyebut berbagai hasil riset menunjukkan bahwa tempat kerja yang inklusif memberikan manfaat bagi pekerja maupun perusahaan. Di antaranya, penelitian Boston Consulting Group tahun 2023 menunjukkan komitmen terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dapat menurunkan tingkat turnover karyawan hingga 9 persen. Sementara studi International Labour Organization (ILO) mencatat 77 persen perusahaan dengan keberagaman gender yang lebih baik memperoleh manfaat bisnis, mulai dari peningkatan keuntungan hingga retensi karyawan.

[adsense]

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menyambut baik kolaborasi tersebut.

"Kami bangga mendukung cohort kedua BUMN yang mengadopsi Respectful and Inclusive Workplace Playbook berdasarkan Women's Empowerment Principles (WEPs). Perusahaan-perusahaan ini mengubah komitmen menjadi aksi nyata untuk memajukan kesetaraan gender, serta menciptakan tempat kerja yang lebih inklusif, saling menghormati, dan lebih siap untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.

[adsense]

Adapun 15 perusahaan yang mengikuti WEPs Corporate Action Lab Indonesia Cohort 2 yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Prima Layanan Nasional Enjiniring, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perum Bulog, dan Perum Jasa Tirta II.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MSi, memberikan kuliah umum (Studium General Positioning) kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli di Kampus STPK Matauli, Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• BINUS Medan Buka Beasiswa 100 Persen untuk Calon Mahasiswa, Dorong Talenta Muda Digitalpreneur

[adsense]

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MSi menyampaikan materi tentang ekonomi biru kepada mahasiswa STPK Matauli di Aula Kampus STPK Matauli, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (9/7/2026). (Foto: harianSIB.com/Rosianna Anugerah Hutabarat)

[adsense]

Sebelum memberikan materi, Prof. Rokhmin Dahuri menerima penyambutan adat Batak berupa pemberian ulos sebagai tanda penghormatan. Dewan Pengawas STPK Matauli, Fitri Krisnawati Tanjung, didampingi Ketua STPK Matauli, Dr. Ir. Eddiwan, kemudian mengajak mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut meninjau sejumlah fasilitas kampus.

[adsense]

Rombongan mengunjungi laboratorium perikanan, ruang budidaya air tawar dan laut, serta pusat kajian kelautan yang sedang dikembangkan.

Fitri Krisnawati Tanjung menjelaskan berbagai potensi, sarana pendukung, dan program unggulan STPK Matauli. Ia berharap kehadiran Prof. Rokhmin Dahuri dapat memberikan arahan strategis bagi pengembangan kampus sekaligus mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Kita tahu Tapanuli Tengah dengan garis pantai 200 kilometer, membutuhkan sumber daya manusia unggul yang memahami untuk dapat bisa mengembangkan potensi kelautan tadi," ujarnya.

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 100 mahasiswa, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan pentingnya penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan ekonomi biru ditopang oleh inovasi teknologi, dukungan kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, serta pemanfaatan hasil riset ilmiah guna menciptakan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.

Ia juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi wirausahawan di sektor kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

[adsense]

"Potensi laut yang melimpah, kalian harus mampu mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi, membuka lapangan pekerjaan baru, atau bisa membuka tambak udang, lobster, yang tergarap maksimal," kata Rokhmin kepada mahasiswa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan diakhiri dengan sesi kuis interaktif yang dipandu moderator Husnul Yaqin Harahap.(**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dua pengiriman material yang diduga mengandung logam tanah jarang milik PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) yang diduga telah lolos untuk diekspor. Saat ini, penyidik masih menelusuri tujuan ekspor dan jumlah material yang telah dikirim.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan temuan tersebut diperoleh dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan ekspor ilegal mineral strategis.

[adsense]

"Tapi, memang ada, kami sudah telusuri kemarin selain yang ditahan di Batam itu ada dua pengiriman yang lain yang sudah lolos. Ya, itu yang sedang kami telusuri ke mana ekspornya. Tapi, yang jelas ada dua pengiriman lainnya yang sudah lolos," ujar Syarief di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Syarief menjelaskan, pengiriman yang berhasil dihentikan sebelumnya berada di Batam dan belum sempat keluar dari wilayah Indonesia. Barang bukti yang diamankan berupa 15 kontainer berisi sekitar 390 ton material yang diberitahukan sebagai ilmenit.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Tahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam Kasus Dugaan Gratifikasi

"Yang sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer, itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jarang, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang," katanya.

[adsense]

Menurut Syarief, penyidik belum dapat memastikan kadar maupun jumlah logam tanah jarang yang terkandung dalam material tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni IS selaku perwakilan PT PMM, GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, serta JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe C Pangkalpinang.

[adsense]

Penyidik menduga IS meminta GP memanipulasi hasil uji laboratorium dengan tidak mencantumkan kandungan logam tanah jarang agar material tersebut dapat diekspor menggunakan nama komoditas ilmenit. Sementara itu, JK diduga tetap menerbitkan dokumen ekspor meskipun mengetahui barang tersebut mengandung mineral strategis yang dilarang untuk diekspor.

Akibat dugaan perbuatan para tersangka, PT PMM diduga berhasil melakukan ekspor ilegal material yang mengandung logam tanah jarang. Hingga kini, Kejagung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung besaran kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma'ruf Cahyono, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pengadaan di lingkungan MPR RI, Kamis (9/7/2026).

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Ma'ruf keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangan terborgol. Selanjutnya, ia dibawa ke rumah tahanan menggunakan mobil tahanan KPK.

[adsense]

Usai menjalani pemeriksaan, Ma'ruf mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik mengenai perkara yang sedang diusut.

"Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya ya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan ya," ujar Ma'ruf kepada wartawan.

[adsense]

Baca Juga:

• TNI Bantah Datangi Polda Metro Jaya Terkait Penggeledahan Kasus Korupsi

KPK saat ini tengah menyidik dugaan tindak pidana gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI. Dalam perkara tersebut, Ma'ruf Cahyono yang menjabat sebagai Sekjen MPR RI periode 2019-2021 telah ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

Penyidik menduga Ma'ruf menerima gratifikasi senilai sekitar Rp17 miliar. Namun, hingga kini KPK belum memaparkan secara rinci konstruksi perkara maupun asal-usul dugaan penerimaan uang tersebut.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi alat bukti dan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Markas Besar TNI membantah informasi mengenai dugaan kedatangan puluhan prajurit TNI ke Markas Polda Metro Jaya yang disebut berkaitan dengan penggeledahan dalam penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan informasi tersebut tidak benar.

[adsense]

"Saya sudah cek, informasi tersebut tidak benar," ujar Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Ia juga membantah adanya intervensi TNI terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Perketat Pengamanan, Mabes TNI Bantah Isu Pengerahan Prajurit ke Ditreskrimsus

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut puluhan prajurit TNI diduga mendatangi Polda Metro Jaya setelah tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi.

[adsense]

Penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (8/7/2026) tersebut berkaitan dengan dugaan suap di PT ASABRI, dugaan korupsi pasokan batu bara PT PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik (blackout) di Sumatera, serta perkara yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya mengatakan penggeledahan dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi sebagai bagian dari proses penyidikan.

[adsense]

"Ada beberapa lokasi yang secara serempak dilaksanakan penggeledahan," kata Budi.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menjelaskan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

[adsense]

"Kami terus melakukan upaya penegakan hukum, saat ini dengan skema joint investigation dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum PT ASABRI dan PT Krakatau Steel," ujar Totok.

Di sisi lain, Muhammad Nas membenarkan adanya pengamanan terhadap rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah oleh personel TNI. Menurutnya, pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa.

[adsense]

"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang," kata Muhammad Nas.

Ia menegaskan pengamanan tersebut tidak berhubungan dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri karena proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. Hingga saat ini, penyidikan dugaan korupsi tersebut masih terus berlangsung dan penyidik melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang telah disita.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan apresiasi kepada Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selatan, yang terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia pada ajang Asia International Science Mathematics Competition (ASMC) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri ST saat menerima audiensi Caroline bersama kedua orangtua dan pendampingnya di Rumah Dinas Wakil Bupati, Jalan Pramuka, Rantauprapat, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Wabup menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Caroline yang berhasil menembus kompetisi akademik internasional yang mempertemukan pelajar-pelajar terbaik dari berbagai negara di Asia.

"Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bangga atas kemampuan Caroline menembus kompetisi internasional," ujar Jamri.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Labura Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Jamri berharap keberhasilan Caroline menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kabupaten Labuhanbatu untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan berani bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

[adsense]

"Saya menilai potensi anak-anak Labuhanbatu sangat besar apabila terus memperoleh pembinaan yang baik," katanya.

Ia juga berpesan agar Caroline tetap percaya diri, menjaga kesehatan, dan mempertahankan semangat selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada 11-12 Juli 2026 di Kuala Lumpur.

[adsense]

"Mari kita berikan dukungan dan doa terbaik untuk Caroline Cicilia boru Nababan agar dapat tampil maksimal, memperoleh pengalaman berharga, serta membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia, khususnya Kabupaten Labuhanbatu," ujarnya.

Sementara itu, ayah Caroline, Aipda T.P. Nababan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada putrinya.

[adsense]

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Pemkab Labuhanbatu atas perhatian, apresiasi, dan motivasi yang diberikan kepada Caroline. Dukungan ini menjadi dorongan semangat dan rasa percaya diri bagi putri kami untuk memberikan yang terbaik, dan semoga dapat mengharumkan nama Labuhanbatu dan Indonesia di ajang ASMC 2026," ungkapnya.

ASMC merupakan kompetisi akademik internasional di bidang sains dan matematika yang setiap tahun diikuti pelajar dari berbagai negara Asia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan memperluas wawasan global, mempererat persahabatan antarbangsa, serta membangun kolaborasi di kalangan pelajar berprestasi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Harga ayam kampung di sejumlah pasar tradisional Kota Medan masih bertahan tinggi meski harga ayam broiler atau ayam ras mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Kamis (9/7/2026), harga ayam kampung dipasarkan antara Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram.

Pantauan harianSIB.com di sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Kuala Bekala, menunjukkan permintaan ayam kampung tetap stabil meski harganya jauh di atas ayam broiler.

[adsense]

Pedagang ayam di Pasar Kuala Bekala, Eka Tarigan, mengatakan harga ayam kampung tetap tinggi karena kualitas dagingnya dinilai lebih baik serta pasokannya lebih terbatas dibanding ayam broiler.

"Ayam kampung jelas lebih bagus dari ayam broiler, makanya harganya selalu mahal. Meski mengolahnya sedikit rumit karena dagingnya lebih keras dibanding ayam biasa, ibu-ibu rumah tangga lebih memilih ayam kampung, jadi meski mahal kami tidak pernah ragu menjualnya," ujar Eka.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba di Sei Mencirim, Dua Pelaku Ditangkap

"Saya dan keluarga hanya suka ayam kampung, walau sesekali masih beli ayam broiler juga. Ayam kampung rasanya lebih enak, gurih, gizinya juga tinggi, jadi meski harga mahal, kami lebih pilih membeli ayam kampung," katanya.

[adsense]

Sementara itu, peternak ayam kampung asal Pancur Batu, Iwan (55), menjelaskan tingginya harga dipengaruhi masa pemeliharaan yang lebih lama, kebutuhan pakan yang lebih banyak, serta sistem pemeliharaan yang dilakukan secara alami.

"Masa panen ayam kampung ini lebih lama, berbeda dengan ayam broiler atau ayam ras yang bisa dipanen dalam waktu singkat, sekitar 4-6 minggu. Sistem pemeliharaan ayam kampung lebih alami, sehingga mereka lebih aktif bergerak, jadi sulit gemuk dan membutuhkan asupan pakan yang lebih banyak," jelas Iwan.

[adsense]

Ia menambahkan, jumlah peternak ayam kampung saat ini juga semakin berkurang sehingga pasokan bibit menjadi terbatas dan berdampak pada harga jual di pasaran.

"Sekarang jarang orang yang beternak ayam kampung karena masa panennya lama, jadi setiap jual ke pasar, harga ayam kami tidak pernah murah," pungkasnya.

[adsense]

Dengan pasokan yang terbatas serta permintaan masyarakat yang tetap tinggi, harga ayam kampung diperkirakan masih akan bertahan di level saat ini dan cenderung lebih stabil dibandingkan harga ayam broiler yang lebih fluktuatif.(**)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat meminta program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Simalungun disalurkan secara merata ke seluruh wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan warga Saribudolok, Hendri Purba, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, penyaluran CSR yang merata akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Simalungun.

[adsense]

"CSR perusahaan harus dapat menjangkau ke seluruh wilayah di Simalungun. Pasalnya, CSR sangat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah," ujarnya.

Hendri mengatakan, Kabupaten Simalungun memiliki sejumlah perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Karena itu, ia berharap seluruh perusahaan dapat menyalurkan program CSR secara merata dan tidak hanya terfokus pada satu kawasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Komitmen Tuntaskan Penanganan Longsor Marubun Lokkung

Ia juga berharap perusahaan tidak hanya memprioritaskan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional, tetapi turut memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Simalungun agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

[adsense]

"Karena itu, diharapkan kepada seluruh perusahaan di Simalungun supaya menyalurkan CSR secara merata. Bagi perusahaan yang belum menyalurkan CSR segera menyalurkannya demi percepatan pembangunan Simalungun," ucap Hendri.

Menurutnya, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah melalui program CSR akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Simalungun.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh melakukan audiensi dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis MPKW, termasuk persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, pada Oktober 2026.

Ketua MPKW Sumut-Aceh, Dr RE Nainggolan MM, mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas penghargaan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang diterima Kapolda Sumut dari Presiden Republik Indonesia.

[adsense]

"Penghargaan ini merupakan buah dari berbagai prestasi yang telah Bapak Whisnu torehkan selama memimpin Polda Sumut. Masyarakat kini semakin merasakan situasi yang aman, nyaman dan berkeadilan," ujar RE Nainggolan.

Mantan Bupati Tapanuli Utara itu juga menyampaikan doa dan harapannya agar Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto semakin sukses dalam kariernya.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Medan Amankan 7 WNA dan 31 WNI Pelaku Jaringan "Love Scamming"

Dalam audiensi tersebut, RE Nainggolan memaparkan sejumlah program yang telah dilaksanakan MPKW Sumut-Aceh sepanjang tahun ini, di antaranya Perayaan Paskah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, serta Lomba Seni bagi peserta didik PAUD dan SD yang digelar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dengan melibatkan sekitar 300 peserta.

[adsense]

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata MPKW dalam mengembangkan bakat, kreativitas, serta membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan dan seni," jelasnya.

Selain itu, MPKW Sumut-Aceh juga menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah Rakernas V MPK Indonesia di Tarutung. Forum nasional tersebut akan dihadiri pengurus MPK dari berbagai provinsi sebagai wadah merumuskan program prioritas peningkatan mutu pendidikan Kristen di Indonesia.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyatakan dukungannya terhadap berbagai program MPKW Sumut-Aceh, termasuk penyelenggaraan Rakernas V MPK Indonesia.

"Sinergi antara pemerintah, Polri, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Kolaborasi ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan," ujar Kapolda.

[adsense]

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan ditutup dengan penyerahan cendera mata serta sesi foto bersama.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Dewan Penasehat MPKW Sumut-Aceh, Pdt R. Bambang Jonan, serta jajaran pengurus MPKW Sumut-Aceh, yakni Drs Kasman Sembiring MSi, Dra Veronika Sitanggang MPsi, Parapat Gultom PhD, dan Jadi Pane SPd MM.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemuda Katolik dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengecam keras rentetan aksi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, termasuk pembakaran pesawat misionaris AMA PK-RCY serta penembakan yang menewaskan pilot Nicholas F. Gosselin, Pendeta Elianus Agimbau, ibu hamil Melkiana Duwitau beserta bayinya, anak muda Okto Tigau, serta aparat keamanan.

Pernyataan sikap bersama tersebut disampaikan kedua organisasi dalam keterangan resmi pada Selasa (7/7/2026). Mereka menilai rangkaian peristiwa itu menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Papua.

[adsense]

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan bahwa kekerasan terhadap pelayanan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

"Kami berduka bersama Gereja Katolik di Tanah Papua atas gugurnya seorang pilot yang datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Pembakaran pesawat misionaris dan pembunuhan terhadap pilotnya bukan hanya menyerang aset gereja, tetapi juga melukai harapan masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayanan kemanusiaan tersebut," ujar Gusma dalam keterangan pers kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pemberangkatan Satgas Pamtas, Kapolres Belawan : Sinergitas TNI - Polri Kekuatan Utama Jaga Keamanan Nasional

"Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap siapapun, baik warga sipil, tokoh agama, tenaga kemanusiaan, aparat negara, maupun kelompok masyarakat lainnya. Tidak ada perjuangan yang memperoleh legitimasi moral ketika dibangun di atas pembunuhan dan teror. Papua membutuhkan ruang dialog, keadilan, dan rekonsiliasi, bukan lingkaran kekerasan yang terus memakan korban," tegas Sahat.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kemanusiaan di Papua melalui pemberdayaan sumber daya manusia lokal serta menjamin keamanan tenaga kesehatan, guru, pilot, dan tokoh agama yang bertugas di daerah konflik.

"Kami mendorong pemerintah memperkuat kapasitas putra-putri orang asli Papua agar semakin banyak mengambil peran sebagai pilot, tenaga kesehatan, guru, dan profesi pelayanan publik lainnya di wilayah-wilayah terpencil. Selain memperluas kesempatan bagi SDM lokal, langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, serta mendukung terciptanya situasi yang lebih kondusif bagi pelayanan kemanusiaan," ujarnya.

[adsense]

Pemuda Katolik dan GAMKI juga menilai seruan para uskup di Tanah Papua serta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menjadi pengingat bahwa setiap korban kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang melukai martabat bersama.

Menutup pernyataan bersama tersebut, Sahat meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan, melindungi pelayanan kemanusiaan dan keagamaan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, khususnya warga sipil yang mengungsi. Ia juga mendesak dilakukannya investigasi independen terhadap pembunuhan warga sipil dan mendorong dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sipil.

[adsense]

"Kami juga meminta dilakukan investigasi independen atas pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi baru-baru ini. Kami mendorong dilakukannya dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Papua membutuhkan keadilan dan perdamaian, bukan kekerasan yang terus berulang," pungkas Sahat.(**)

[adsense]

[adsense]

DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, serta dihadiri Wakil Bupati Labura H. Samsul Tanjung dan para anggota DPRD.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Rimba Bertuah Sitorus menyampaikan realisasi APBD Labura Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.110.350.128.096, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.061.548.170.365, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp48.801.957.731.

Selain itu, pada sisi pembiayaan, Pemkab Labura memperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.193.096.476 dan pengeluaran pembiayaan Rp3.000.000.000. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp95.995.054.207.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 25 Kg Sabu Jaringan Antarprovinsi

Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan sehingga Ranperda tersebut resmi disahkan untuk ditetapkan menjadi Perda.

[adsense]

Mewakili Bupati Labura, Wakil Bupati H. Samsul Tanjung menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda ini selesai dibahas dan disetujui bersama," ujar Samsul.

[adsense]

Ia menambahkan, berbagai rekomendasi, catatan strategis, saran, masukan, maupun koreksi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan penghubung Nagori Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou, dengan Nagori Tinggi Raja, Kecamatan Silou Kahean.

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora di Pamatang Raya, Kamis (9/7/2026).

"Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini sedang terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lokasi, meskipun masih terdapat kendala cuaca yang menghambat proses pengerjaan," ujar Mixnon.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalinsum Parapat yang Longsor Mulai Ditangani

"Jalur ini merupakan sarana vital bagi warga untuk beraktivitas dan menyalurkan hasil bumi. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya menuntaskan pembangunan dan perbaikan sampai benar-benar selesai dan aman digunakan," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Oliver Silalahi, mengatakan pekerjaan di lapangan tetap berjalan meski menghadapi sejumlah kendala.

Menurut Oliver, curah hujan yang tinggi memicu terjadinya longsor susulan sehingga volume pekerjaan harus ditambah. Panjang pembangunan tembok penahan tanah meningkat dari rencana awal 30 meter menjadi 39 meter, sedangkan pembangunan box culvert bertambah dari sembilan meter menjadi 21 meter.

[adsense]

Selain faktor cuaca, akses menuju lokasi yang terbatas juga menghambat distribusi material bangunan. Ketersediaan bahan di sekitar lokasi yang minim, ditambah area pekerjaan yang sempit serta tidak adanya jalur alternatif, turut memengaruhi kelancaran proses perbaikan.

"Akibat longsor susulan terjadi penambahan volume pekerjaan, waktu pelaksanaan kini diperpanjang dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Agustus 2026," kata Oliver.

[adsense]

Pemkab Simalungun memastikan akan terus memantau perkembangan pekerjaan di lapangan dan mengerahkan berbagai upaya agar penanganan longsor dapat diselesaikan secepatnya sehingga akses masyarakat kembali normal dan aktivitas ekonomi warga dapat berjalan lancar.(**)

[adsense]

[adsense]

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menangani ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Parapat yang mengalami longsor di wilayah Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Pantauan harianSIB.com, Kamis (9/7/2026), sejumlah pekerja tampak melakukan pembangunan tembok penahan tanah di lokasi longsor. Selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas dari dan menuju Parapat diatur dengan sistem buka tutup untuk menjaga kelancaran kendaraan.

[adsense]

Di sekitar lokasi, petugas juga memasang garis polisi (police line) dan rambu-rambu lalu lintas guna mengantisipasi kecelakaan serta memberikan peringatan kepada pengguna jalan.

Pengawas lapangan Kementerian PU, D. Sitio, mengatakan penanganan dilakukan pada ruas jalan sepanjang sekitar 35 meter yang terdampak longsor.

[adsense]

Baca Juga:

• Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 Tingkat Kabupaten Simalungun Meriah

Menurut Sitio, tembok penahan tanah dibangun dengan ketinggian sekitar lima meter menggunakan metode bore pile sedalam delapan meter. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh rekanan CV Tri Tama Jaya dan telah dimulai sejak Juni 2026.

[adsense]

"Kita berharap pembangunan tembok penahan selesai sesuai estimasi pengerjaan. Kita juga menghimbau pengguna jalan tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas," katanya.

Selama proses perbaikan berlangsung, pengguna jalan yang melintasi Jalinsum Parapat diimbau mengurangi kecepatan, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta bersabar saat pemberlakuan sistem buka tutup arus lalu lintas hingga pekerjaan selesai.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menunda seluruh rencana pelelangan aset daerah sepanjang 2026. Permintaan itu disampaikan karena proses inventarisasi, validasi, verifikasi, sertifikasi, hingga optimalisasi aset masih berlangsung sehingga dinilai belum tepat dilakukan pemindahtanganan.

Anggota Pansus Aset DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus SE MM, kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat terbatas Pansus yang membahas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD).

[adsense]

Menurut Ebenejer, penundaan pelelangan merupakan langkah kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan administrasi, hukum, maupun potensi kerugian keuangan daerah di kemudian hari.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pansus, nilai aset milik Pemprov Sumut diperkirakan mencapai sekitar Rp36 triliun, yang terdiri atas tanah, bangunan, sarana dan prasarana, serta berbagai aset strategis lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• DLH Palas Ambil Sampel Air Sungai Sosa, Hasil Uji Laboratorium Ditunggu 14 Hari

Pansus juga mencatat aset bergerak berupa kendaraan dinas roda dua sebanyak 2.887 unit, terdiri atas 2.097 unit dalam kondisi baik, 153 unit kurang baik, dan 637 unit rusak berat. Sementara kendaraan dinas roda empat berjumlah 1.225 unit, dengan rincian 1.075 unit kondisi baik, 64 unit kurang baik, dan 86 unit rusak berat.

[adsense]

Politisi Partai Hanura itu menegaskan seluruh aset daerah harus dipastikan lebih dahulu status kepemilikan, legalitas, pemanfaatan, penguasaan fisik, serta nilai ekonominya sebelum dilakukan pelepasan.

"Pansus Aset DPRD Sumut berpandangan bahwa seluruh aset daerah harus terlebih dahulu dipastikan status kepemilikan, legalitas, pemanfaatan, penguasaan fisik, serta nilai ekonominya. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah justru dilepas ketika proses validasi dan optimalisasi belum selesai," tegasnya.

[adsense]

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Asahan tersebut, hingga kini masih ditemukan berbagai persoalan aset, mulai dari belum bersertifikat, belum tercatat secara sempurna, dikuasai pihak lain, hingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain meminta penundaan pelelangan aset, Pansus juga mendorong Pemprov Sumut mempercepat inventarisasi dan digitalisasi aset, memperkuat sistem pengamanan aset, menyelesaikan sengketa aset, serta menyusun strategi pemanfaatan aset agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendongkrak PAD.

[adsense]

"Pansus tidak ingin Sumut kehilangan aset-aset strategis yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini yang dibutuhkan penyelamatan, penertiban, dan optimalisasi aset sehingga mampu menjadi sumber kekuatan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ebenejer.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba (GSN) di kawasan perkebunan Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang terduga pelaku serta menyita sabu, alat isap, dan perangkat kamera pengawas (CCTV).

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (9/7/2026), mengatakan penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai kembali maraknya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut.

"Lokasi ini sebelumnya sudah menjadi perhatian kami. Berdasarkan informasi masyarakat, aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba kembali berlangsung sehingga, Rabu (8/7/2026) sore langsung kami tindaklanjuti dengan penggerebekan," ujar Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Sumut Buka Jamda XI 2026, Ajak Pramuka Jadi Generasi Pembawa Solusi

"Begitu melihat pergerakan personel melalui CCTV, para pelaku langsung berhamburan melarikan diri ke areal perkebunan yang memiliki akses cukup sulit," katanya.

[adsense]

Meski demikian, petugas berhasil mengejar dan mengamankan dua orang berinisial MO (19) dan A (22). Keduanya kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah paket sabu yang diduga siap edar, puluhan alat isap sabu (bong), serta beberapa perangkat CCTV yang digunakan untuk mengawasi lingkungan sekitar.

[adsense]

"Dari lokasi penggerebekan, kita menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu yang diduga siap edar, puluhan alat isap sabu (bong), serta beberapa perangkat CCTV yang digunakan untuk mengawasi lingkungan sekitar," ungkap Rafli.

Ia menjelaskan, lokasi tersebut disamarkan menyerupai rumah warga sehingga tidak mudah menimbulkan kecurigaan. Untuk mencapai lokasi, petugas harus melewati jalan arteri, area persawahan, hingga gang-gang sempit.

[adsense]

Sebagai langkah pencegahan agar lokasi itu tidak kembali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, petugas merobohkan dan membakar barak-barak yang selama ini dipakai para pelaku.

"Lokasi ini tetap menjadi pantauan kami. Agar praktik serupa tidak terulang, seluruh barak yang ada kami hancurkan dan dibakar," tegasnya.

[adsense]

Rafli menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang rawan dijadikan lokasi peredaran narkotika. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian sehingga pengungkapan kasus tersebut dapat dilakukan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif. Tugas kami melakukan penindakan, sementara masyarakat harus berani menolak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai berinisial KJM (31) mengaku kehilangan pekerjaan dan penghasilan di tengah istrinya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, pihak Satpol PP Kota Binjai menegaskan proses pemberian sanksi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), KJM menuturkan dirinya sempat tidak masuk kerja sekitar 11 hari karena harus mendampingi istrinya yang sakit sekaligus mengurus kedua anaknya.

[adsense]

"Kadang saya tetap berusaha masuk bekerja di sela-sela mengurus istri dan mengantar anak sekolah. Hanya saja, karena terburu-buru, ada kalanya absensi belum sempat saya tandatangani," ujarnya.

KJM mengaku persoalan mulai muncul sekitar empat bulan lalu saat dirinya dilarang masuk bekerja oleh Kepala Satpol PP Kota Binjai. Meski merasa masih memiliki tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, ia mengaku tetap datang ke kantor.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Lantik Sejumlah Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

KJM juga menyatakan tidak pernah menerima surat pemberhentian secara langsung, melainkan hanya surat pemanggilan. Padahal, menurutnya, ia masih terikat dalam Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Nomor 800.1.13.2-8135/BKP SDM/XII/2025 sebagai Operator Layanan Operasional.

[adsense]

"Saya berusaha tetap datang bekerja karena berharap masalah ini bisa selesai. Karena saya tidak ingin kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran keluarga, tapi disaat saya mau absen nama saya sudah tidak ada lagi di daftar absen," katanya.

Akibat tidak lagi menerima gaji, KJM mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kontrakan, pendidikan anak, dan biaya pengobatan istrinya. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adil.

[adsense]

"Saya hanya berharap ada keadilan. Saya ingin persoalan ini diselesaikan. Saya akui saya salah, saya minta maaf, dikarenakan kepanikan saya disaat istri saya sakit. Saya hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga, dan saya berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Binjai, Arif Budiman Sihotang, memberikan penjelasan berbeda. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, ia menegaskan proses pemberian sanksi kepada KJM telah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

[adsense]

Menurut Arif, KJM melakukan pelanggaran disiplin berat karena tidak masuk kerja lebih dari 28 hari kerja. Penanganan kasus tersebut mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2023, Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, serta perjanjian kerja yang bersangkutan.

"Berdasarkan hal tersebut, sesuai prosedur yang berlaku, Satpol PP Kota Binjai telah memproses pemberian hukuman kepada saudara KJM," ujar Arif.

[adsense]

Ia menjelaskan tahapan yang telah dilakukan meliputi surat pemanggilan pada 9 Januari 2026, surat peringatan pertama pada 14 Januari 2026, surat peringatan kedua pada 2 Maret 2026, surat peringatan ketiga pada 13 Maret 2026, hingga surat rekomendasi pemutusan PPPK Paruh Waktu pada 17 Maret 2026.

Arif menambahkan seluruh surat tersebut telah diserahkan langsung kepada KJM disertai tanda terima. Menurutnya, selama proses pembinaan, yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan terhadap disiplin kerja sehingga proses pemberian sanksi tetap dilanjutkan sesuai ketentuan.

[adsense]

Kasus ini menghadirkan dua versi yang berbeda antara pengakuan pegawai dan penjelasan pihak Satpol PP Kota Binjai. Hingga kini, belum ada informasi mengenai langkah lanjutan atau penyelesaian atas persoalan tersebut dari Pemerintah Kota Binjai.(**)

[adsense]

[adsense]

Pengamanan di lingkungan Markas Polda Metro Jaya diperketat pada Kamis (9/7/2026). Langkah ini diambil menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta suap yang berkaitan dengan perkara batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Di tengah proses hukum tersebut, Markas Besar TNI juga meluruskan isu yang menyebut puluhan prajurit TNI mendatangi Polda Metro Jaya.

Puluhan personel Brimob bersenjata lengkap kini disiagakan di berbagai titik markas. Pintu masuk dijaga jauh lebih ketat dari biasanya. Setiap tamu diperiksa identitas dan ditanya rincian tujuan kedatangan sebelum diizinkan masuk. Khusus di kawasan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), petugas bersenjata laras panjang ditempatkan di posisi strategis, didukung kehadiran kendaraan taktis guna menjaga situasi tetap kondusif.

[adsense]

Peningkatan pengamanan ini dilakukan setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara tersebut, salah satunya sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari kegiatan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah brankas yang kini menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui perkara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob dan Rantis Disiagakan, Polda Metro Jaya Perketat Pengamanan Pascapenggeledahan

[adsense]

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan informasi tersebut tidak benar. "Itu tidak benar ," tegasnya melansir Tribunnews.com.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna mencegah kesalahpahaman.

[adsense]

Terkait keberadaan personel TNI yang mengamankan kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, pihak TNI menjelaskan hal itu merupakan mekanisme standar pengamanan pejabat negara dan tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.

[adsense]

Hingga kini, penyidikan masih terus berlangsung dan Polda Metro Jaya belum merilis keterangan resmi mengenai hasil penggeledahan maupun rincian barang bukti yang diamankan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial CNL (31) ditangkap personel Polsek Medan Kota setelah diduga mencuri sepeda motor milik mantan pacarnya dengan modus mengajak bertemu. Pelaku diamankan di kediamannya di Jalan Pelita VI, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban, Nuri (33), warga Jalan Karya, yang kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max BK 5033 AGW beserta dompet berisi KTP.

[adsense]

"Pelaku CNL (31) ditangkap atas laporan Nuri (33) warga Jalan Karya yang kehilangan Yamaha N-Max BK 5033 AGW serta dompet yang berisikan KTP," ujar Iptu Poltak Tambunan, Kamis (9/7/2026).

Peristiwa pencurian itu terjadi pada Selasa (17/2/2026). Saat itu, pelaku menghubungi korban yang merupakan mantan pacarnya untuk bertemu di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Medan Marelan, Polisi Sita 18 Paket Narkoba

Setelah beberapa saat, pelaku kembali menghubungi korban dan mengatakan batal datang. Usai menghabiskan makanannya, korban mendapati sepeda motornya telah hilang, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.

[adsense]

Setelah hampir lima bulan dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Saat hendak ditangkap, CNL sempat berusaha melarikan diri dengan memanjat atap rumahnya.

"Saat tiba di lokasi pelaku sedang duduk di dalam kamar dan pelaku mencoba melarikan diri dengan memanjat atap namun berhasil diamankan. Dari hasil interogasi pelaku mengakui perbuatannya," kata Poltak.

[adsense]

Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor korban kepada seorang pria yang dikenal dengan panggilan "Abang" di kawasan Belawan seharga Rp5,5 juta. Uang hasil penjualan tersebut, menurut pengakuannya, telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolsek Medan Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri keberadaan barang bukti serta pembeli sepeda motor tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel) menahan empat dari tujuh tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan dan penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Labusel Tahun Anggaran 2024, Rabu (8/7/2026) malam.

Empat tersangka yang ditahan masing-masing N selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemkab Labusel Tahun 2024, HN selaku Direktur CV Sri Rezeki, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Labusel Tahun 2024, serta AB dari pihak swasta.

[adsense]

Keempatnya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, mereka menandatangani berita acara, menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian dititipkan di Lapas Kelas III Kotapinang.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan dan penyaluran bantuan pada kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar panti sosial senilai Rp691.362.340 serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebesar Rp3.399.821.982.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Sita Emas 74 Kg dan Valas dari Rumah di Sentul

Sesuai Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Labusel, keempat tersangka ditahan selama 20 hari. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen Kejari Labusel, Oloan Sinaga, SH, mengatakan masih terdapat dua tersangka yang belum memenuhi panggilan penyidik.

"Benar, telah dilakukan penahanan terhadap empat tersangka. Sementara tersangka Y melalui kuasa hukum menyatakan yang bersangkutan sakit sehingga tidak dapat hadir. Sedangkan tersangka PS tidak ada keterangan," ujar Oloan Sinaga kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

Oloan menambahkan, penyidik akan kembali memanggil kedua tersangka tersebut. Apabila hingga tiga kali pemanggilan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, penyidik akan melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kejari Labusel telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dua proyek di Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024. Namun, salah seorang tersangka berinisial GS telah meninggal dunia karena sakit sehingga proses hukum terhadap yang bersangkutan gugur.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pengemudi ojek online (ojol), Apri Wiranata (28), meninggal dunia setelah diduga mengalami sakit mendadak saat mengendarai sepeda motornya di Jalan Pelita IV, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu (8/7/2026).

Peristiwa yang terjadi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan itu sempat mengundang perhatian warga. Korban yang mengendarai sepeda motor Honda ADV BK 3932 ALS tiba-tiba terjatuh tanpa diduga terlibat tabrakan dengan kendaraan lain.

[adsense]

Salah seorang juru parkir di lokasi, Usup, Kamis (9/7/2026), mengatakan korban terlihat melaju seperti biasa sebelum mendadak terjatuh dan tidak lagi memberikan respons.

"Korban jatuh tiba-tiba. Tidak ada disenggol kendaraan lain. Setelah jatuh, dia sudah tidak bergerak lagi," ujar Usup.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi NasDem DPRD Medan Minta Wali Kota Segera Definitifkan Jabatan Plt Sekwan

Menurut Usup, kondisi sepeda motor tidak menunjukkan adanya kerusakan akibat benturan dengan kendaraan lain.

[adsense]

"Kalau karena kecelakaan tidak ada tanda-tandanya. Motor juga tidak rusak seperti habis ditabrak. Memang tiba-tiba jatuh," katanya.

Setelah pihak keluarga tiba di lokasi, jenazah warga Pasar V Tembung tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M. Butarbutar, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia akibat sakit yang dialaminya saat sedang berkendara.

"Dugaan sementara korban mengalami sakit. Jenazah sempat berada di RS Bhayangkara. Keluarga juga sudah datang dan kami masih meminta keterangan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak keluarga," ujar Agus.

[adsense]

Polisi memastikan tidak ditemukan indikasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan lain. Hingga kini, penyebab pasti meninggalnya korban masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari pihak rumah sakit.(**)

[adsense]