[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto mengumumkan stimulus ekonomi yang akan dikucurkan oleh pemerintah pada semester II-2026 mendatang.

"Total simulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (22/6/2026) dikutip dari Bloombergtechnoz.com

[adsense]

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan yang akan dimulai lagi pada bulan Juli, Agustus, September

"Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun," sebut Airlangga.

[adsense]

Baca Juga:

• Donald Trump Dinyatakan Bersalah

"Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2 ribu per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," katanya.

[adsense]

Airlangga mengatakan, pemberian subsidi tersebut dilakukan apabila harga kedelai, sebagai bahan bakunya, mengalami kenaikan dari harga acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Saat ini, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai sekitar 2,5 juta ton yang seluruhnya masih diimpor.

Airlangga bilang, bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan Menko Pangan sudah bersurat ke Menko Perekonomian.

[adsense]

Selain itu, Airlangga juga membeberkan beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif tersebut, salah satunya adalah terkait dengan pajak penulis.

"Ini berupa tarif khusus PPH Final royalti, sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden," katanya.

[adsense]

Sementara itu, untuk mendorong mobilitas masyarakat, Airlangga juga mengumumkan adanya diskon transportasi untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru.

Selanjutnya pemerintah juga menetapkan bea masuk 0% untuk import LPG bagi industri petrokimia.

[adsense]

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa di dorong," katanya.

Ia bilang, adanya bea masuk 0% untuk bahan baku plastik ini dapat membantu menahan inflasi terutama karena seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.

[adsense]

"Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0% ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," kata Airlangga.

Selanjutnya terkait program magang dan vokasi juga akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua di semester kedua dan diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Senin (22/6/2026). Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan puluhan slop rokok yang diduga ilegal.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan, pengungkapan itu berawal dari pemeriksaan yang dilakukan petugas di sejumlah toko grosir di kawasan Bulu Sonik dan Sibuhuan, Kecamatan Barumun.

[adsense]

"Pemeriksaan dilakukan di beberapa toko grosir secara humanis, namun tidak ditemukan barang yang dimaksud," ujar AKP Irwansah Sitorus, Senin (22/6/2026).

Meski tidak menemukan barang bukti di lokasi awal, petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke sebuah rumah di Desa Hasahatan Jae yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai.

[adsense]

Baca Juga:

• Curi Kabel Instalasi Listrik Rumah di Tanjugmorawa, Ditangkap Polisi

"Setelah dilakukan pengembangan, kami menemukan lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan langsung dilakukan penindakan," kata Irwansah.

[adsense]

Dari hasil pemeriksaan sementara, rokok tersebut diduga milik seorang pengepul berinisial L. Polisi masih mendalami jaringan peredaran serta alur distribusi barang yang diduga merugikan negara dari sektor penerimaan cukai tersebut.

Irwansah menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Padang Lawas. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas serupa di lingkungan masing-masing.

[adsense]

"Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui layanan Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Peredaran rokok tanpa pita cukai menjadi salah satu perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (22/6/2026).

Dalam persidangan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Langkat, Siska Syahputra, mengaku pernah menerima informasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Langkat, M. Iskandarsyah, mengenai adanya perintah percepatan pengadaan Smartboard.

[adsense]

"Kata Kepala BPKAD, Pak M. Iskandarsyah, ada perintah dari Pak Pj Bupati Faisal Hasrimy agar pengadaan Smartboard segera dilaksanakan, Yang Mulia," ujar Siska saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Siska juga mengakui tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) terkait pengadaan Smartboard tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Dukung Pembangunan 217 Tower Transmisi PLN Langkat-Medan

Saat diperiksa penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi yang dipimpin Jonson David Sibarani, Siska membenarkan pernah menemui Saiful Abdi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan ketika yang bersangkutan menjalani penahanan dalam perkara lain.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan Siska, sempat muncul pembicaraan terkait proses penyidikan perkara Smartboard.

"Iya, Pak, ada kami bilang begitu," jawab Siska saat membenarkan pernyataan Saiful Abdi bahwa sejumlah pegawai meminta agar seluruh persoalan pengadaan Smartboard diarahkan kepadanya karena saat itu ia sudah berada dalam tahanan.

[adsense]

Sementara itu, saksi lainnya, M. Nuh selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menyebut terdakwa Supriadi aktif dalam pelaksanaan pengadaan Smartboard. Menurutnya, Supriadi memerintahkan pembentukan grup WhatsApp yang beranggotakan kepala sekolah penerima bantuan Smartboard.

M. Nuh juga mengungkapkan bahwa pada 24 September 2025 dirinya diajak Supriadi ke sebuah lokasi yang disebut menyerupai gudang. Di lokasi tersebut terdapat beberapa kendaraan pikap yang memuat kotak-kotak Smartboard untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

[adsense]

"Tanggal 24 September 2025 saya diajak Pak Supriadi ke rumah yang mirip gudang. Ada dua atau tiga pikap berisi kotak-kotak Smartboard untuk dibawa ke sekolah," ujarnya.

Tak hanya itu, M. Nuh mengaku pernah diperintahkan membuat proposal usulan pengadaan Smartboard dengan tanggal yang dimundurkan.

[adsense]

"Pada 22 Oktober 2024 saya disuruh Pak Supriadi membuat proposal dengan tanggal mundur ke Agustus 2024, Yang Mulia," katanya.

Saksi juga mengaku pernah diminta membawa dokumen usulan para kepala sekolah ke Kantor Bupati Langkat. Saat tiba di lokasi, ia melihat sejumlah pejabat daerah mengikuti rapat yang dipimpin Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy.

[adsense]

"Saya datang ketika rapat hampir selesai. Ada Pak Sekda Amril, Pak Sekdis Robert Hendra Ginting, Pak Iskandarsyah selaku Kepala BPKAD, Pak Kadis Saiful Abdi, dan Pak Kabid SD Fajar," tuturnya.

Menurut M. Nuh, dalam rapat tersebut sempat muncul pembahasan mengenai Smartboard yang telah disalurkan ke sejumlah SMP swasta. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh majelis hakim, saksi mengakui sebagian informasi yang disampaikannya diperoleh dari pihak lain dan bukan berdasarkan pengamatan langsung.

[adsense]

Majelis hakim mengingatkan saksi agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak menutupi fakta yang diketahuinya terkait perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024. Dakwaan itu merujuk antara lain pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan dugaan penyimpangan serta indikasi mark up dalam proyek pengadaan Smartboard dengan nilai kontrak mencapai Rp29,5 miliar.

[adsense]

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap rangkaian proses pengadaan Smartboard yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menyatakan alasan pihaknya tak menahan tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa).

"Kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka, maka tidak dilakukan penahanan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah kepada wartawan di Kantor Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026) dikutip dari Antara.

[adsense]

Marcelo menyatakan sejumlah pertimbangan yakni keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan.

Kemudian, surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif.

[adsense]

Baca Juga:

• UNHKBP Pematangsiantar Kejar Akreditasi Unggul

Selain itu, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, maka perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum.

[adsense]

Disebutkan tim penyidik pada Direktur Krimum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejari Jaksel selaku penuntut umum.

Kedua tersangka yakni Roy Suryo dan dokter Tifa serta barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item.

[adsense]

Barang bukti terdiri dari beberapa jenis yakni sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video terkait perkara.

Perkara ini terkait dugaan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan di muka umum, baik melalui media elektronik maupun secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 434, Pasal 433, dan Pasal 441 KUHP serta Pasal 35 dan Pasal 32 UU ITE yang disangkakan kepada para tersangka.

[adsense]

Sebelumnya, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa) tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan baju oranye tahanan pada Senin, pukul 09.43 WIB, untuk menjalankan pelimpahan berkas tahap dua. (*)

[adsense]

[adsense]

Universitas HKBP Nommensen (UNHKBP) Pematangsiantar Sabtu (20/6/2026), mewisuda 207 wisudawan/i dalam Wisuda VIII Periode I Tahun 2026. Momen bersejarah ini tidak hanya menjadi perayaan kelulusan, melainkan juga panggung pengumuman lompatan besar bagi masa depan universitas.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, hadir membawa "kado" kabar gembira yang membakar semangat para wisudawan, orang tua, hingga jajaran senat yang dipimpin Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST.

[adsense]

Dalam prosesi wisuda tersebut, sebanyak 207 mahasiswa dikukuhkan, dengan rincian FKIP 185 wisudawan, FMIPA 13 wisudawan, FT dan Sumber Daya Air 9 wisudawan.

Effendi Simbolon mengaku sangat bangga karena mayoritas wisudawan periode ini berhasil lulus dengan predikat IPK yang tinggi. Ia optimistis para lulusan baru ini akan langsung diserap dengan baik oleh bursa kerja atau mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Demo Marak, Pengembang Properti di Medan Tetap Jaga Optimisme Pasar

Langkah nyata pun langsung diambil dengan menggelontorkan dana alokasi mencapai Rp 2,7 miliar untuk UNHKBP Pematangsiantar.

[adsense]

"Bagaimana persyaratan Tri Dharma itu bisa kita penuhi. Kita mulai perbaikan sarana dan prasarana, laboratorium, dan penganggaran penelitian serta pengabdian masyarakat," tegas Effendi di hadapan perwakilan LLDikti Wilayah I Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi yang turut hadir.

Tak berhenti di pembenahan internal Kampus Siantar, Effendi Simbolon juga melempar kejutan besar dari atas podium wisuda yang disambut tepuk tangan riuh. Ia membeberkan rencana pembangunan Nommensen International Hospital di Kota Medan yang ditargetkan rampung dalam 2,5 tahun ke depan.

[adsense]

"Kita sedang mengkaji ini karena banyak nilai tambahnya. Pihak Kemenkes sangat mendukung penuh dan mengingatkan kita untuk lebih prudent (hati-hati) lagi," pungkas Effendi.

Melalui momentum wisuda ini, Universitas HKBP Nommensen tidak hanya melepas lulusan berdaya saing tinggi, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan yang terus bergerak maju, modern, dan berkontribusi nyata bagi dunia kesehatan di Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional belakangan ini mengalami kenaikan, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga buah-buahan dan sayuran. Di antara komoditas buah, Jeruk Berastagi dan Pir Madu menjadi dua jenis buah yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

Salah seorang pedagang buah di Pasar Tradisional Medan Johor, Melati, mengatakan, harga Jeruk Berastagi saat ini naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga Pir Madu juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram.

[adsense]

Meski harga meningkat, minat masyarakat untuk membeli kedua jenis buah tersebut masih tergolong tinggi. Menurut Melati, pembeli Jeruk Berastagi dan Pir Madu tidak pernah sepi setiap harinya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga Jeruk Berastagi dipengaruhi berakhirnya masa panen raya. Akibatnya, pasokan dari petani mulai berkurang sehingga harga di tingkat pasar ikut terdongkrak.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Mahasiswa di Medan "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Nyaris Terjadi Ricuh

Di sisi lain, sejumlah warga mengaku kenaikan harga buah-buahan tersebut masih dalam batas yang wajar dan terjangkau. Meski begitu, mereka berharap harga tidak kembali naik agar kebutuhan konsumsi buah keluarga tetap dapat terpenuhi.

[adsense]

"Untuk harga Rp35.000 dengan kualitas bagus dan ukuran yang cukup besar masih sesuai. Tapi kalau bisa lebih murah lagi tentu lebih baik, karena kami jadi bisa lebih rutin membeli. Anak-anak di rumah sangat suka buah jeruk dan bagus juga untuk kesehatan mereka," ujar Mira, salah seorang pelanggan yang sedang berbelanja di lapak Melati.

Para pedagang berharap ketersediaan stok Jeruk Berastagi dan Pir Madu tetap terjaga sehingga permintaan pelanggan dapat terus terpenuhi tanpa memicu kenaikan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, akan membangun dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo di Desa Semangat Gunung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing salah satu destinasi wisata unggulan Sumut tersebut, setelah kebijakan penghapusan pungutan bagi pengunjung.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah sepakat menghentikan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Wisata Air Panas Karo. Menurut Bobby, pungutan tersebut selama ini kerap menjadi polemik yang berulang.

[adsense]

"Kita sudah komitmen tidak ada lagi pungutan kepada pengunjung. Ini menjadi langkah awal untuk menaikkan kelas objek pariwisata kita, kemudian akses yang lebih mudah juga sangat penting," kata Bobby Nasution, usai menerima audiensi Bupati Karo di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (22/6/2026).

Selain peningkatan akses, Bobby juga mendorong pembentukan kampung wisata di kawasan Air Panas Karo. Kampung wisata tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra oleh-oleh, food court dan berbagai usaha pendukung pariwisata lainnya yang dikelola masyarakat setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Realisasi Program Prioritas Daerah Dipercepat

Bupati Karo Antonius Ginting menjelaskan, dua jalur baru yang akan dibangun tidak hanya mempermudah akses menuju kawasan wisata, tetapi juga membantu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Berastagi dan sekitarnya.

[adsense]

Jalur pertama akan menghubungkan Penatapan Berastagi dengan Desa Semangat Gunung, sedangkan jalur kedua menghubungkan Jaranguda, Berastagi, dengan Desa Semangat Gunung.

"Jadi, orang yang dari Medan bisa langsung ke lokasi tanpa harus ke Daulu dulu dan yang dari Simalungun, Aceh Tenggara bisa dari Jaranguda. Ini juga akan membantu memecah kemacetan lalu lintas. Orang-orang yang tidak ingin singgah di Berastagi bisa memanfaatkan jalur ini," katanya.

[adsense]

Ia juga menjelaskan, skema retribusi ke depan akan dibebankan langsung kepada pelaku usaha melalui pajak restoran, penginapan, tempat pemandian, parkir dan sektor usaha lainnya. Menurutnya, para pelaku usaha telah menyepakati skema tersebut.

"Retribusinya dari situ, kemudian masyarakat kita yang akan bekerja di sana nanti seperti parkir, pengutip retribusi, petugas kebersihan dan lainnya, kita alihkan mereka ke pekerjaan yang profesional," ujar Antonius.

[adsense]

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan Sumut Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting dan jajaran OPD Pemkab Karo. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, mendukung rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membangun 217 tower transmisi dari Kabupaten Langkat hingga Kota Medan. Proyek yang merupakan bagian dari jaringan Tol Listrik Sumatera tersebut diharapkan dapat memperkuat keandalan dan jaminan pasokan listrik di Sumut.

Dukungan tersebut disampaikan Surya, saat menerima audiensi General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rizki Aftarianto, beserta jajaran, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (22/6/2026).

[adsense]

Pada pertemuan itu, Surya menerima laporan mengenai rencana pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di wilayah Sumut, jalur transmisi akan melintasi Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, hingga Helvetia, Kota Medan.

"Kalau ini secara administrasi sudah sampai ke Pemerintah Provinsi (Sumut), mudah-mudahan segera selesai. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana proses pembebasan lahannya," ujar Surya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Realisasi Program Prioritas Daerah Dipercepat

"Perlu juga dikomunikasikan tentang titik koordinat jalur tower transmisi di mana saja lokasinya. Termasuk bagaimana progres pengurusan izin lokasi. Sehingga jika ada kemungkinan kendala, bisa kita selesaikan bersama," sebut Surya.

[adsense]

Ia menyampaikan hal tersebut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ardan Noor, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dedi Harahap serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Ady Putra Parlaungan.

Selain itu, Surya mengingatkan agar PLN turut memperhatikan masyarakat yang hingga kini belum menikmati aliran listrik, khususnya yang berada di sekitar jalur transmisi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pembangunan.

[adsense]

"Saya memahami ada hitung-hitungan untuk bisa mengaliri listrik ke satu tempat. Tetapi perlu juga ada alternatif agar warga yang jauh dari perkotaan bisa menikmati listrik seluruhnya," pesan Surya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana pembangunan jaringan transmisi tersebut.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Sumbagut, Rizki Aftarianto, mengatakan, pihaknya akan membangun jaringan transmisi mulai dari Sigli dan Aceh Utara di Provinsi Aceh hingga Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah pantai timur Sumatera bagian utara.

"Jadi Pak, bagaimana kita di Sumatera Utara tidak terpengaruh jika ada gangguan transmisi di bagian selatan. Karena itu kami mohon dukungan Pemprov Sumut agar segera mendapat rekomendasi atau izin untuk pembangunan 217 tower, yang harus kami selesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, sesuai perintah Presiden," ujar Rizki.

[adsense]

Untuk merealisasikan proyek tersebut, PLN membutuhkan penetapan lokasi dari Pemprov Sumut. Sebanyak 217 tower akan dibangun dengan estimasi jarak antar-SUTET 275 kV sekitar 400 meter. Sekitar 26 persen jalur transmisi berada di kawasan permukiman dan perkotaan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

"Karena itu kami terima kasih kepada Pemprov Sumut yang memberikan dukungan kuat. Dan sebagai jawabannya, selain ganti rugi lahan untuk tower, untuk yang ada di jalur transmisinya kami berikan kompensasi (ke masyarakat)," katanya.

[adsense]

Terkait kebutuhan listrik di wilayah pedalaman, Rizki mengatakan PLN telah menyiapkan alternatif berupa panel surya untuk kawasan dengan jumlah rumah yang relatif sedikit. Langkah tersebut dilakukan karena pembangunan jaringan transmisi membutuhkan biaya besar, sementara jumlah pelanggan yang dilayani terbatas. (*)

[adsense]

[adsense]

Sidang gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (22/6/2026). Sidang perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.Mdn itu memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diketuai Andi Jayadi Nur dengan hakim anggota Malahayati dan Andini.

[adsense]

Dalam persidangan, pihak penggugat menghadirkan 12 saksi yakni, Herianto, Maswin Daulay, Pebrianto, Syahdan Mazid, Tumin, Suherman, Abdul Buchori Ginting, Juni Agustina, Ano, Ruswanto, Masli, serta Kepala Desa Marihat Bukit, Syahrul Ginting. Tak hanya mereka, ratusan petani juga datang ke gedung PTUN Medan itu untuk menyaksikan langsung persidangan tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung SH MH, didampingi Daniel W. Panggabean SH, Edoward M. Hutapea SH, Lamhot W. Tampubolon SH, Sarmatua Tampubolon SH, dan Syarifah A. Hutagalung SH dari Heart and Hand Law Firm, mengatakan, gugatan tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT Eastern Sumatera Indonesia (SIPEF Bukit Maraja) tertanggal 6 Januari 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Socfindo Aek Pamienke Bagikan 100 Paket Bahan Makanan di Desa Bangunrejo

"Hari ini agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Seluruh saksi yang kami hadirkan menjelaskan bahwa masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan tidak pernah menerima plasma maupun CSR," kata Hermansyah usai persidangan.

[adsense]

Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal paling dekat dengan wilayah operasional perusahaan justru tidak masuk dalam daftar penerima program plasma sebagaimana tertuang dalam surat keputusan tersebut.

"Padahal masyarakat di delapan desa inilah yang selama ini merasakan langsung dampak aktivitas perkebunan. Mereka yang seharusnya diprioritaskan menerima plasma dan CSR sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujarnya.

[adsense]

Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU).

Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, menurut penggugat seharusnya tersedia alokasi sekitar 600 hektare lahan plasma bagi masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, dan geografis langsung dengan wilayah perkebunan.

[adsense]

Hermansyah menilai kebijakan penetapan empat koperasi penerima program plasma tidak merepresentasikan masyarakat yang berada di sekitar area perkebunan. Karena itu, pihaknya mendesak Bupati Simalungun segera mengevaluasi dan mencabut Surat Keputusan Nomor 500.8/5/2025.

"Kami menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Kami meminta Bupati Simalungun segera merevisi dan mencabut SK itu. Penerima plasma dan program CSR harus diprioritaskan kepada kelompok tani yang berada paling dekat dan beririsan langsung dengan area perkebunan, karena merekalah yang merasakan dampak positif maupun negatif dari aktivitas perusahaan," tegas Hermansyah.

[adsense]

Ia menambahkan, program plasma dan CSR harus diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.

"Pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Plasma dan CSR harus diberikan kepada warga yang memang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

[adsense]

Selain menggugat ke PTUN Medan, pihak penggugat juga berencana menempuh langkah hukum lain dengan melaporkan dugaan pelanggaran terkait operasional perusahaan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.

Daniel W Panggabean menambahkan, pihaknya akan melaporkan aktivitas pengelolaan dan penjualan crude palm oil (CPO) yang menurut pihaknya masih berlangsung meskipun Hak Guna Usaha (HGU) PT Eastern Sumatera Indonesia (SIPEF Bukit Maraja) telah berakhir pada tahun 2023.

[adsense]

Menurutnya, berakhirnya HGU tersebut seharusnya menjadi perhatian serius karena menyangkut legalitas pengelolaan lahan perkebunan dan aktivitas usaha yang masih berjalan hingga saat ini.

"Kami akan menyampaikan laporan kepada Ditreskrimsus Polda Sumut terkait aktivitas pengelolaan dan penjualan CPO yang menurut klien kami masih berjalan, sementara HGU perusahaan telah berakhir pada tahun 2023," sebutnya.

[adsense]

Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk terkait status lahan dan aktivitas operasional perusahaan.

"Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menyelidiki persoalan ini secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," ucap Daniel.

[adsense]

Dalam gugatan tersebut, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 serta mewajibkan tergugat mencabut keputusan dimaksud. (*)

[adsense]

[adsense]

Dituduh mencuri kabel instalasi listrik dari rumah warga, seorang pria bernama Nasir (61) warga Dusun III, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, ditangkap polisi.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Tanjungmorawa, AKP Jonni H Damanik, Senin (22/6/2026).

[adsense]

Pelaku ditangkap berdasarkan pengaduan korban, Tamar Windi Ayu (31), warga Gresik yang tinggal di Kompleks Koserna Gang Rasmi Dusun V Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungmorawa.

Dalam pengaduannya disebutkan, melihat listrik rumah kosong yang berada di samping rumahnya mati, suami korban memasuki rumah itu untuk menghidupkan lampunya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pria Terduga Bandar Narkoba Ditangkap Polres Toba

Suami korban selanjutnya membuka rekaman CCTV depan rumahnya. Ia melihat seorang pria masuk dan keluar dari rumah kosong itu, mirip dengan pelaku.

[adsense]

Personel tim Reskrim yang melakukan penyelidikan mengetahui keberadaan Nasir dan menangkapnya, Minggu (21/6/2026) pukul 13.00 WIB, di Jembatan Belmera Dusun III Desa Bangunsari. Dalam pemeriksaan, Nasir mengakui perbuatannya mencuri kabel listrik untuk mengambil tembaga dari kabel tunggal tersebut.

AKP Jonni mengatakan, pelaku menjalani pemeriksaan yang dijerat melanggar pasal 477 KUHPidana tentang pencurian dan pemberatan sesuai UU-RI Nomor 1 Tahun 2023, dengan barang bukti satu parang dan 7 saklar listrik. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Dr Parlindungan melakukan audiensi dengan Bupati Langkat, Syah Afandin, guna membahas rencana pengembangan layanan keimigrasian di Kabupaten Langkat, Senin (22/6/2026)

Audiensi dipimpin Kakanwil itu didampingi Kepala Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Gelora Adil Ginting, Kepala Bidang Izin Tinggal, Dokumen Perjalanan dan Status Keimigrasian, Arauna Giovanni, serta Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Iwan Irawan. Sementara hadir mendampingi Bupati Langkat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Wahyudi Harto, serta Kepala Bagian Hukum, Alimat Tarigan.

[adsense]

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama dan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Langkat. Kehadiran fasilitas pelayanan keimigrasian di wilayah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Selain membahas aspek pelayanan publik, audiensi juga menjadi sarana koordinasi awal terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan layanan keimigrasian di Kabupaten Langkat. Sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Generasi Muda dari Berbagai Negara Berkumpul dalam Youth Camp Tarutung 2026

Audiensi tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam menghadirkan layanan keimigrasian di penjuru Sumatera Utara, sekaligus bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seratusan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Medan "mengepung" Gedung DPRD Sumut, Senin (22/6/2026), mengusung enam tuntutan berbagai kebijakan pemerintah pusat. Aksi ini nyaris menimbulkan kericuhan dan gerbang utama gedung dewan hampir tumbang digoyang-goyang pengunjuk rasa.

Ketegangan terjadi ketika massa aksi yang berupaya menyampaikan tuntutannya merasa tidak mendapat respons dari anggota DPRD Sumut, sehingga mahasiswa mendesak agar anggota dewan menemui pengunjuk rasa.

[adsense]

Kekecewaan massa semakin meningkat karena hingga aksi berlangsung tidak ada anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi para demonstran.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Orang Gelar Aksi di Kantor Bupati Deliserdang Dukung Program MBG

[adsense]

[adsense]

Rektor HKBP Nomensen Richard Napitupulu (kemeja merah) saat melakukan mediasi dengan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak. (Foto: harianSIB.com/Firdaus Peranginangin)

[adsense]

Untuk meredam situasi yang semakin tidak kondusif, Rektor Universitas HKBP Nommensen, Richard AM Napitupulu, turun langsung ke lokasi aksi. Ia melakukan mediasi bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, serta Kabag Humas DPRD Sumut, Sofyan.

Namun, kehadiran rektor justru memicu reaksi keras dari sebagian mahasiswa. Massa menilai pimpinan kampus seharusnya berada di barisan mereka untuk mengawal penyampaian aspirasi, bukan melakukan komunikasi dengan pihak yang menjadi sasaran tuntutan aksi.

[adsense]

Massa aksi menilai, rektornya bagian dari segelintir kekuasaan, sehingga teriakan yang digaungkan menggema yang intinya menolak kehadiran rektor mereka.

Suasana semakin tegang ketika massa aksi mendorong gerbang utama Gedung DPRD Sumut. Akibat desakan ratusan mahasiswa, gerbang tersebut nyaris roboh dan memaksa aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Bahkan ada sebagian yang memanjat pintu utama gedung dewan, sehingga aparat kepolisian terus berusaha memberikan pengertian kepada pengunjuk rasa, agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

[adsense]

Juru bicara aksi, Andro Siahaan, mengatakan, program MBG yang digagas pemerintah masih menyisakan banyak persoalan mendasar dan dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menilai, pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan tata kelola yang efektif dan transparan.

[adsense]

Salah satu sorotan utama mahasiswa, keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

Menurut mereka, hal itu menimbulkan pertanyaan terkait kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan program yang berkaitan langsung dengan gizi, pangan dan pendidikan.

[adsense]

"Kami mempertanyakan mengapa banyak jabatan yang berkaitan dengan MBG diisi unsur TNI dan Polri. Apa kompetensi mereka dalam bidang gizi, pangan, dan pendidikan? Program seperti ini seharusnya dikelola oleh tenaga profesional sesuai bidangnya," tegas Andro dalam orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga meminta lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD, lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Mereka menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.

[adsense]

Dalam orasinya, massa juga membantah tudingan yang menyebut aksi penolakan MBG sebagai aksi bayaran. Mereka menegaskan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dianggap berdampak langsung pada masyarakat luas.

Adapun enam tuntutan utama yang dibawa dalam aksi itu yakni, menurunkan harga BBM dan sembako, membubarkan Badan Gizi Nasional, menghentikan program MBG, menutup Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), mengembalikan fungsi TNI-Polri sesuai tugas pokok dan fungsi, serta mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

[adsense]

Hingga menjelang malam, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa tetap bersikeras meminta perwakilan DPRD Sumut hadir secara langsung untuk mendengarkan dan menanggapi tuntutan yang mereka sampaikan.(*)

[adsense]

[adsense]

Ruas jalan nasional yang menghubungkan Gunungsitoli dengan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dilaporkan amblas di Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melintas di kawasan itu.

Amblasnya bahu jalan diduga akibat derasnya arus banjir yang terjadi saat hujan lebat beberapa hari terakhir. Kerusakan jalan tersebut kini menjadi perhatian warga karena berada di jalur utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Pulau Nias.

[adsense]

Seorang warga setempat bermarga Zega saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Senin (22/6/2026), mengatakan bahwa kerusakan jalan terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang memicu banjir.

"Jalan ini amblas setelah diterjang banjir beberapa hari lalu. Kondisinya cukup parah dan sangat membahayakan pengguna jalan," ujar Zega.

[adsense]

Baca Juga:

• Hujan Deras, Sejumlah Kawasan di Medan Marelan Terendam Banjir

Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan perbaikan agar kerusakan tidak semakin meluas serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, melakukan pemotongan kabel jaringan telekomunikasi di Jalan Diponegoro sebagai simbol keseriusan penataan kabel udara yang selama ini semrawut di wilayah Kabupaten Deliserdang, Senin (22/6/2026).

Asri menyampaikan, penataan kabel udara telah dimulai sejak April 2026 bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Wilayah Sumatera Utara tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[adsense]

"Sejak April lalu kita sudah mulai menata kabel udara yang selama ini semrawut. Alhamdulillah, sekitar 4 kilometer jaringan sudah berhasil ditata tanpa menggunakan APBD," ujarnya.

Ia menegaskan, penataan ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai ruas jalan lainnya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto.

[adsense]

Baca Juga:

• 986 Siswa SMP Ikuti O2SN Deliserdang Lahirkan Bibit Atlet Potensial

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh program penataan kota yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

"Mohon dukungan seluruh masyarakat agar upaya penataan-penataan yang kami lakukan berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi kenyamanan bersama," katanya.

Koordinator Wilayah APJATEL Sumatera Utara, Jimmy Aswin Siregar, turut menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penataan jaringan telekomunikasi.

[adsense]

"Kami siap mendukung penuh program penataan kabel udara di Deli Serdang sebagai bagian dari kolaborasi bersama pemerintah daerah," ujarnya.

Adapun ruas jalan yang menjadi pilot project penataan kabel udara yakni Jalan Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Patroli rutin yang digelar Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar, Minggu (21/6/2026) malam, tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu mempertemukan seorang remaja perempuan dengan keluarganya setelah sepekan meninggalkan rumah.

Patroli yang dimulai sekitar pukul 23.30 WIB itu diawali dengan apel pembagian tugas yang dipimpin Kabag Ops Kompol Ilham Harahap di Mapolres Pematangsiantar. Selanjutnya, personel bergerak menyisir sejumlah titik di wilayah hukum Polres Pematangsiantar yang dinilai rawan gangguan kamtibmas.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasi Humas Iptu Agustina menjelaskan, patroli tersebut difokuskan untuk mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat. Saat berpatroli, petugas menemukan sejumlah warga yang masih berkumpul hingga larut malam. Secara humanis, personel memberikan imbauan agar mereka segera kembali ke rumah guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Di tengah patroli, Timsus Dayok Mirah juga mendapati seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor pada waktu yang tidak semestinya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, petugas mengetahui bahwa remaja perempuan tersebut telah meninggalkan rumah selama kurang lebih satu minggu.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Persetubuhan Anak Meningkat, Polres Dairi Tangkap Seorang Ayah

"Patroli berjalan lancar dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar tetap aman serta terkendali," ujar Agustina. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekelompok pria tidak dikenal menyerang areal perusahaan angkutan barang, di kawasan Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan,

Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, apakah terkait adanya permintaan dari pihak penyerang yang tidak dikabulkan perusahaan atau adanya penyebab lain, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan.

[adsense]

Sesuai keterangan yang diperoleh wartawan dari berbagai sumber di lapangan dan kabar yang beredar di media sosial, aksi penyerangan yang menimbulkan keributan di areal perusahaan angkutan barang itu, terjadi pada Sabtu (20/6/2026), ketika para karyawan sedang melakukan perkejaan.

Akibat serangan itu, sejumlah pekerja dikabarkan mengalami luka setelah dianiaya para pelaku, dengan melakukan pelemparan benda keras maupun pemukulan. Di antara para korban, ada yang harus menjalani perawatan medis, karena mengalami luka cukup serius.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Belawan Gelar Gerakan Indonesia Asri

[adsense]

[adsense]

Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar kegiatan anjangsana ke kediaman Purnawirawan Polri di Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng, Senin (22/6/2026).

Mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", kegiatan ini dilaksanakan menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

[adsense]

Kapolres Tapteng AKBP Muhammad Alan Haikel menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para ournawirawan serta Warakawuri yang telah memberikan dedikasi terbaiknya selama berdinas di Kepolisian.

"Kunjungan ini juga bertujuan untuk menjaga silaturahmi serta hubungan kekeluargaan yang erat antara personel yang masih aktif dengan para senior" ucap Kapolres didampingi Wakapolres Kompol M. Iskad.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Tapteng Pimpin Sertijab Kapolsek Sorkam

Kegiatan silaturahmi ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026, di Alun-alun, Lubukpakam, Senin (22/6/2026).

Dalam sambutannya, Asri mengapresiasi tingginya partisipasi peserta pada O2SN tahun ini yang mencapai 986 siswa. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan semakin banyak pelajar yang mulai menemukan dan mengembangkan bakatnya di bidang olahraga.

[adsense]

Ia menegaskan, olahraga bukan hanya sarana menjaga kesehatan dan meraih prestasi, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Tidak sedikit anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam bidang intelektual, tetapi berhasil mencapai cita-citanya dan menjadi orang luar biasa melalui olahraga. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," pesannya kepada para peserta.

[adsense]

Baca Juga:

• Yemima Sitanggang, Mahasiswi FK USU Asal Deliserdang, Masuk Top 20 Putri Otonomi Indonesia 2026

Diketahui, O2SN jenjang SMP Kabupaten Deliserdang Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026. Adapun pertandingan digelar di sejumlah lokasi, yakni cabang atletik di Stadion Baharuddin Siregar, renang di Kolam Renang Pemkab Deliserdang, bulu tangkis di PB Arena Tanjung Morawa, pencak silat di Balairung Pemkab Deli Serdang, panjat tebing di area belakang kolam renang Pemkab Deli Serdang.

[adsense]

Sedaangkan futsal berlangsung di empat lokasi yaitu, SMP Swasta Methodist Tanjung Morawa, SMP Swasta RK Deli Serdang, Lapangan PU dan SMP Negeri 2 Lubuk Pakam.

Melalui O2SN diharapkan lahir bibit-bibit atlet potensial yang mampu berprestasi dan menjadi kebanggaan Kabupaten Deli Serdang di masa mendatang.

[adsense]

Pembukaan O2SN turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deliserdang, Ny Jelita Asri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang, Suparno, para kepala sekolah, guru pendamping, serta ratusan peserta didik dari berbagai SMP se-Kabupaten Deliserdang. Pelepasan balon dan pawai defile peserta dari 22 kecamatan mewarnai kemeriahan pembukaan O2SN jenjang SMP 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serdangbedagai (Sergai) menggelar operasi penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), di Rest Area KM 65 A, Jalan Tol Medan-Tebingtinggi, Senin (22/6/2026) pagi.

[adsense]

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meminimalisasi kerusakan infrastruktur jalan tol.

Operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari Satlantas Polres Sergai, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR), Dinas Perhubungan, serta Jasa Marga Toll Road Operator.

[adsense]

Kasatlantas Polres Sergai, AKP Gokma Silitonga, melalui Kasihumas AKP Bringin Jaya, mengatakan, pihaknya berhasil menjaring sebanyak 40 unit kendaraan angkutan barang.

"Dari jumlah tersebut, 30 unit di antaranya diketahui melanggar ketentuan muatan berlebih (overload) dan dimensi kendaraan;" ujarnya

[adsense]

Dijelaskan, terhadap pengemudi yang terbukti melanggar, petugas memberikan tindakan berupa teguran lisan dan tertulis secara persuasif, namun tetap tegas.

"Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polres Sergai untuk memastikan kendaraan angkutan barang mematuhi aturan muatan. Kendaraan ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mempercepat kerusakan badan jalan," katanya.

[adsense]

Ia menegaskan, pendekatan persuasif melalui teguran tertulis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha angkutan dan pengemudi untuk mematuhi aturan lalu lintas.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan barang, agar selalu tertib dan memperhatikan ketentuan muatan. Ke depan, kami akan terus melakukan pemantauan dan tindakan tegas terhadap pelanggar demi kenyamanan dan keamanan bersama di jalur tol," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) Deliserdang, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Senin (22/6/2026). Mereka menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peserta aksi berharap pemerintah pusat dapat terus melanjutkan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dukungan terhadap program MBG dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Sebelumnya, perwakilan Forum Masyarakat Peduli MBG Deliserdang, Muhammad Hendrik, menjelaskan, forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pedagang, serta orang tua siswa sekolah.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Hendrik membacakan pernyataan bahwa pihaknya memohon kepada Bupati Deliserdang dan Ketua DPRD Deliserdang agar dapat menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan Program MBG.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Wakil Kepala BGN Ungkap Dugaan Proyek CCTV MBG Rp300 Miliar Fiktif ke Kejagung

"Dengan adanya MBG, ekonomi kami sangat terbantu. Kami petani, peternak dan pelaku UMKM merasakan dampak positif dari program ini," ujarnya.

[adsense]

Ia juga menyampaikan, program tersebut berdampak pada lapangan kerja. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Deliserdang, keberadaan MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan.

Karena itu, pihaknya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terus dilanjutkan. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden dalam menghadirkan program tersebut.

[adsense]

Setelah berorasi, Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo menemui massa tersebut. Ia mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat secara tertib dan damai.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program strategis yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua.

[adsense]

"Program MBG harus terus berjalan karena menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta mendukung tumbuh kembang generasi muda," ujarnya di hadapan peserta aksi.

Usai mendapat penjelasan, massa yang dikawal pihak aparat membubarkan diri secara tertib.(**)

[adsense]

[adsense]