[adsense]

Dua pria, SM (45) dan H (32), diringkus petugas Polsek Hamparan Perak, dari kawasan Jalan Jalaluddin, Dusun 2, Desa Selemak, Hamparan Perak, dengan sangkaan mencuri satu TV dan tabung gas 3 kilogram milik Etty Lestari (48) warga Hamparan Perak, Kabupaten Delisersang, berikut barang bukti berupa sebuah kunci, dan tabung gas 3 kilogram.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Situmorang, Selasa (15/9/2026) mengatakan, dugaan pencurian itu dilakukan SM dan H, pada Minggu (12/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, ketika rumah korban dalam keadaan kosong, karena ditinggal pergi, namun setelah korban kembali ke kediamannya sejumlah harta bendanya berupa TV dan tabung gas telah hilang.

[adsense]

Menyikapi laporan pengaduan korban, setelah beberapa pekan melakukan penyelidikan, sejumlah petugas Polsek Hamparan Perak, kemudian meringkus terduga pelaku berikut barang bukti, sebuah kunci dan tabung gas 3 kilogram.

Menurut Kapolsek Hamparan Perak, sesuai pengakuan SM dan H, mereka dapat memasuki rumah dan mengambil harta benda korban, dengan menggunakan kunci joker, dan barang hasil curian dijual dengan harga Rp 600 ribu.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, kedua terduga pelaku pencurian tersebut, kini meringkuk di sel tahanan Mapolsek Hamparan Perak.(**)

[adsense]

[adsense]

Perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah segera memasuki tahap penuntutan.

Tim 9 bentukan Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan terhadap perkara tersebut telah rampung dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum.

[adsense]

Koordinator Tim 9, Rudi Margono, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah bersama dua tersangka lainnya.

"Penyidik Tim 9 segera melimpahkan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum," kata Rudi dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Rudi mengatakan, Tim 9 dalam menangani perkara tersebut telah bersinergi dengan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Tim 9 juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi serta melibatkan Komisi Kejaksaan.

[adsense]

Menurut Rudi, Tim 9 sepakat menerapkan sangkaan tindak pidana asal berupa korupsi dan TPPU terhadap ketiga tersangka.

"Tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tiga tersangka, yakni FA, Don Ritto, dan Nurman Herin (NH)," ujarnya.

[adsense]

Setelah tahap penyidikan dilimpahkan, tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelum diteruskan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Jadi akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Kemudian nantinya akan dilimpahkan ke PN Jakarta Selatan dan selanjutnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata Rudi yang juga menjabat Jamwas Kejagung.

[adsense]

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama proses penyidikan, Tim 9 juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sebanyak 38 objek berupa tanah dan bangunan disita dengan nilai mencapai Rp846 miliar.

[adsense]

Selain itu, penyidik menyita 26 lembar saham perusahaan serta 1.106 lembar dokumen.

"Objek yang disita itu di luar dari valas dan emas 74 kilogram yang sebelumnya telah disita oleh Kortas Tipikor Polri," ujar Rudi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Rizky Mochamad, bersama jajaran manajemen melakukan audiensi dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Medan, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Rizky untuk memperkenalkan diri sebagai GM PLN UID Sumut sekaligus memperkuat sinergi antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

[adsense]

Dalam audiensi tersebut, Bobby didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Dedi JP Harahap.

Rizky mengatakan, PLN berkomitmen melanjutkan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemprov Sumut, sekaligus meningkatkan koordinasi dalam mendukung pelayanan kelistrikan dan pembangunan daerah.

[adsense]

"Melalui pertemuan ini, kami ingin mengenalkan kembali jajaran manajemen PLN UID Sumut sekaligus memperkuat hubungan dengan Bapak Gubernur agar program dan pelayanan PLN dapat semakin selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Provinsi Sumut," ujar Rizky.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang peningkatan kolaborasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertumbuhan investasi, transisi energi, hingga pemerataan akses listrik di Sumut.

[adsense]

Sejumlah program yang turut dibahas antara lain pemerataan akses listrik, pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) listrik, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sumut serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan energi bersih.

PLN UID Sumut menyatakan siap berkolaborasi dalam mendukung program-program tersebut sesuai kewenangan perusahaan, kebutuhan daerah, serta hasil kajian teknis dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

[adsense]

"PLN siap membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Setiap rencana pembangunan membutuhkan pembahasan dan kajian bersama agar dukungan ketenagalistrikan dapat dipersiapkan secara tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan," kata Rizky.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut baik kunjungan dan komitmen kolaborasi yang disampaikan PLN. Menurutnya, keandalan pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

"Kami mengapresiasi kesiapan PLN untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Keandalan listrik sangat penting agar kegiatan masyarakat, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar," ujar Bobby.

Bobby juga meminta PLN terus meningkatkan kesiapsiagaan serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

[adsense]

Selain itu, perhatian khusus diberikan terhadap penguatan sistem kelistrikan di Kepulauan Nias. Bobby berharap pembangunan infrastruktur pembangkit dan program gasifikasi di wilayah tersebut terus didorong guna mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.

"Kami berharap PLN terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Penguatan sistem kelistrikan di Kepulauan Nias juga perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan pembangunan daerah dapat berkembang lebih optimal," katanya.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Rizky menegaskan PLN akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumut dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kebutuhan kelistrikan daerah, termasuk penguatan sistem di wilayah kepulauan dan kawasan yang sedang berkembang.

"Kami menyambut baik arahan Bapak Gubernur. PLN akan terus memperkuat koordinasi, mitigasi risiko, dan kesiapan operasional agar listrik dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumut," pungkas Rizky. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan tersebut diterapkan mulai 16 hingga 19 September 2026, atau disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru.

[adsense]

Penerapan PJJ berlaku bagi seluruh peserta didik tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengambil langkah tersebut setelah kualitas udara di wilayah tersebut mencapai angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di atas 220.

[adsense]

Baca Juga:

• Wilayah Saribudolok Diselimuti Kabut Asap

Kondisi tersebut masuk dalam kategori sangat tidak sehat dan dinilai berisiko terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Melalui kebijakan PJJ, pemerintah daerah berupaya mengurangi aktivitas peserta didik di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada level yang membahayakan.

[adsense]

[adsense]

Dinas PendidikanPekanbaru juga mengantisipasi kendala teknis dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Sekolah maupun peserta didik yang mengalami keterbatasan dalam mengakses atau mengikuti pembelajaran secara daring akan mendapat penyesuaian agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung.

Penerapan PJJ akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara membaik dan dinilai aman bagi aktivitas peserta didik, kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah daerah.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• IKA Etnomusikologi FIB USU Periode 2026-2030 Dilantik

[adsense]

Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tengku Amir Hamzah, depan Kampung Kecil, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (14/9/2026) malam.

Dalam insiden itu, satu unit mobil Suzuki Ertiga terlebih dahulu menyenggol sepeda motor Yamaha Nmax hingga pengendaranya terjatuh. Tak berhenti di situ, mobil Ertiga kemudian menabrak mobil Toyota Avanza yang sedang berhenti di pinggir jalan.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo, yang dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026), membenarkan kecelakaan tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis.

"Untuk saat ini pengembangan mobil Ertiga kurang konsentrasi saat mengendarai mobil hingga menabrak dua kendaraan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ditabrak Sepeda Motor Nmax dari Belakang, Driver Ojol Tewas di Tempat

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kecelakaan bermula ketika mobil Ertiga yang dikemudikan M Imran melaju dari Jalan Tengku Amir Hamzah menuju Jalan Kapten Muslim. Saat melintas di lokasi, mobil tersebut menyenggol sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai Maulana Akbar. Akibat senggolan itu, pengendara Nmax kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke badan jalan," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, diduga kurang konsentrasi, pengemudi Ertiga kemudian terus melaju hingga menabrak mobil Toyota Avanza yang sedang berhenti di pinggir jalan. Benturan tersebut mengakibatkan kedua mobil mengalami kerusakan. Maulana mengalami luka ringan. Sedangkan M Imran dan Gusti tidak mengalami luka. Total kerugian materiel akibat kecelakaan beruntun tersebut diperkirakan mencapai Rp 25 juta.

"Petugas Satlantas Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan, mulai dari mengecek tempat kejadian perkara (TKP), membuat sketsa TKP, mencari rekaman CCTV, mengamankan barang bukti hingga mendata seluruh pihak yang terlibat. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Binjai mengamankan seorang pria berinisial DN alias Fuek (41), yang diduga terlibat kasus pencurian dengan pemberatan (curat). Pelaku diamankan di Jalan T. Amir Hamzah, Binjai Utara, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti dua obeng dan satu tang. Peralatan tersebut diduga digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban berinisial YL (45), warga Jalan Gumba, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara.

[adsense]

Dari rumah korban, pelaku diduga membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat, dua unit telepon seluler, masing-masing merek Xiaomi dan Itel. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp16 juta.

Terduga pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam memberantas kejahatan 3C sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

[adsense]

"Masyarakat yang mengetahui adanya gangguan kamtibmas dapat segera menghubungi layanan Polri 110," ujarnya, Selasa (15/9/2026). (*)

[adsense]

[adsense]

Pelindungan konsumen menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Hal itu dibahas Asuransi Astra bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Media Gathering #TujuhDekadeAsuransiAstra di Interlokal, Medan, Selasa (15/9/2026).

Mengangkat tema "Cerdas Memahami, Nyaman Menggunakan: Memahami Pelindungan Konsumen untuk Pengalaman Berasuransi yang Lebih Baik", kegiatan tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri dan jurnalis untuk membahas pentingnya transparansi informasi serta pemahaman konsumen terhadap produk asuransi.

[adsense]

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi asuransi masyarakat mencapai 45,45 persen, sedangkan inklusinya 28,50 persen. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat agar dapat memilih dan menggunakan produk asuransi sesuai kebutuhan.

Manajer Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumut Paramita Yulia Nasution mengatakan, konsumen memiliki hak memperoleh informasi dan membandingkan manfaat produk. Karena itu, konsumen didorong aktif bertanya, sementara perusahaan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

"Pelindungan konsumen membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak. Konsumen harus menyampaikan informasi dengan jelas agar perusahaan dapat memberikan produk yang sesuai dengan risiko yang dihadapi," ujarnya.

[adsense]

Branch Manager Asuransi Astra Medan, Rangga Septiana mengatakan pelindungan pelanggan tidak hanya diberikan ketika terjadi masalah, tetapi dimulai sejak pelanggan memperoleh informasi dan memahami manfaat polis.

Menurutnya, pemahaman terhadap isi polis penting, terutama terkait manfaat, ketentuan dan proses klaim. Beberapa kondisi seperti SIM tidak berlaku, perubahan penggunaan kendaraan dari pribadi menjadi komersial, maupun kepemilikan kendaraan atas nama pihak lain dapat memengaruhi proses klaim.

[adsense]

"Memberikan perlindungan berarti memastikan pelanggan tidak hanya memiliki polis, tetapi juga memahami hak dan manfaatnya. Kami terus menyediakan kanal informasi dan layanan yang mudah dijangkau agar pelanggan dapat menggunakan perlindungannya secara tepat ketika dibutuhkan," kata Rangga.

Dalam rangka memperingati tujuh dekade perjalanan Asuransi Astra, perusahaan juga menggelar lomba jurnalistik artikel dan foto Apresiasi Pewarta Asuransi Astra 2026 bertema "Tujuh Dekade Asuransi Astra: Menjaga Kepercayaan, Memberikan Ketenangan". Kegiatan berlangsung Juni hingga Oktober 2026.

[adsense]

Hadir dalam acara itu Laurentius Iwan Pranoto S (S Mgr Public Relation, Marketing Communication & Event Asuransi Astra), Muliawansyah (Regional Manager Sumatera Jateng Asuransi Astra) dan Rangga Septiana (Branch Manager Asuransi Astra Cabang Medan) dan lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Wilayah Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dan sekitarnya diselimuti kabut asap, Selasa (15/09/2026). Kabut asap membuat jarak pandang terbatas.

Selain di jalan, kabut juga menyelimuti pemukiman penduduk. Kondisi itu signifikan memperburuk kualitas udara. Tak hanya di situ, kabut asap juga menyelimuti areal pertanian masyarakat. Kabut asap sudah muncul sekira 3 hari yang lalu.

[adsense]

"Awalnya kami mengira itu kabut embun. Setelah diamati, ternyata asap. Mungkin asap itu kiriman dari daerah lain seperti karhutla Kalimantan," kata warga, Ruli Purba.

Ruli mengatakan demikian, karena di daerah Saribudolok dan sekitarnya tidak ada kebakaran hutan atau karhutla. Jadi, asap itu diduga kiriman dari daerah lain akibat dibawa angin.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapal Melayang Jepang Mendarat di Bengkayang, Misi Padamkan Karhutla

Hal senada dikatakan warga lain, di antaranya Benni Girsang dan Ramli Naibaho. Disebut, kabut yang menyelimuti daerah Saribudolok dan sekitarnya adalah asap bukan embun.

[adsense]

"Keadaan ini sudah berlangsung sekitar 3 hari yang lalu. Awalnya kabut asap hanya tipis. Saat ini sudah semakin tebal. Jarak pandang terbatas hanya berkisar 3 sampai 4 Km," kata Ramli.

Dia berharap, kabut asap ini segera berakhir agar kualitas udara tidak memburuk. "Semoga cepat berakhir. Itu harapan kita. Karhutla Kalimantan pun semoga cepat padam," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rita Tjemerlang (49), ibu rumah tangga kelahiran Medan tinggal di Jakarta Utara, melalui kuasa hukumnya, Swandi SH MH, Andus Harjono Lingga SH dan Binsar Situmorang AM.d, SH dari DH & Associates berkantor di Medan Helvetia, melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) atas dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Hakim tersebut yaitu, DSO SH MH, MI SH MH dan CBS SH MH, selaku majelis yang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 30/Pdt.G/2026/ PN.Jlt.Utr tanggal 12 Agustus 2026.

[adsense]

Perkara tersebut terkait gugatan pembagian harta bersama selama perkawinan suami isteri (2006 s/d 2025) berupa tanah dan bangunan, dengan penggugat Rita Tjemerlang dan tergugat nya Widia Tjendra.

"Laporan tertulis diantarkan anggota tim kuasa hukum, Binsar Situmorang tanggal 11 September 2026, dan diterima staf KY RI, Aisha sesuai tanda terima dengan tembusan antara lain ke Komisi 3 DPR, Ketua PT DKI Jakarta", ungkap Suwandi, didampingi Andus Lingga kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Merasa Dirugikan Putusan Harta Bersama, Penggugat Tempuh Banding

Kuasa hukum juga menilai majelis tidak mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat di sidang mediasi sehingga jelas tidak beritiket baik.

[adsense]

"Kami menduga majelis hakim berpihak kepada tergugat, dan mengabulkan eksepsi tergugat. Pada hal sepatutnya eksepsi tidak dapat diterima karena tergugat tidak beritiket dengan ketidakhadiran di sidang mediasi," ujar Swandi.

Alasan lainnya, lanjutnya, selain tergugat dan kuasanya tidak hadir dalam mediasi terakhir sehingga tidak beritiket baik, selama pemeriksaan perkara juga tidak pernah dilakukan sidang setempat dan tergugat juga tidak menghadirkan saksi di persidangan.

[adsense]

Padahal, menurut Suwandi dan Andus, berdasarkan keputusan Ketua MARI dan Ketua KY RI, 047/KMA/SKB/IV/2009/ 02/SK/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada intinya menyatakan, hakim berprilaku adil dan bersikap profesional.

Untuk itu, kuasa hukum penggugat memohon kepada KY RI agar melakukan verifikasi, klarifikasi, investigasi dan memberikan tindakan dan sanksi hukum yang tegas kepada majelis hakim tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim.

[adsense]

Ditanya wartawan apakah atas putusan PN terkait gugatan pembagian harta bersama suami isteri tersebut sudah dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Suwandi mengaku sudah dilakukan.

"Dan untuk itu kami juga mohon pemantauan dari pihak KY agar prosesnya berjalan secara adil," ujarnya.

[adsense]

Swandi dan Andus menambahkan, secara pidana kliennya juga melaporkan tergugat/mantan suaminya di Polres Jakarta Utara, namun sejak tahun lalu prosesnya terkesan jalan ditempat. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, RM (22) terduga perampok bersenjata tajam (Sajam) ditembak petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada bagian kaki kanannya, karena saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti mencoba kabur dengan melakukan perlawanan terhadap petugas.

"Saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, tersangka berupaya melarikan diri dan melakukan perlawanan. Setelah diberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Pelaku kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan sebelum dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan," kata Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Purnomo, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

Disebutkan, aksi perampokan terhadap korban, Bayu Pratama Sudewo (26) terjadi pada Jumat (14/8/2026) sekira pukul 06.40 WIB di Kawasan Industri Medan (KIM).

Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pasar 4 Mabar menuju KIM 5 Desa Saentis, Percut Sei Tuan. Saat melintas di Jalan Pembatasan KIM 5 Desa, korban dipepet tiga orang pria tidak dikenal berboncengan sepeda motor.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Hendak Tawuran, Polres Belawan Amankan Seorang Pria dan 4 Celurit

Ketika korban melakukan perlawanan, seorang pelaku menusukkan pisau ke paha kiri korban, dan para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet dan HP korban.

[adsense]

Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, RM berikut barang bukti sebilah pisau, dapat diringkus dari kawasan Jalan Mangaan 1, Medan Deli, pada Senin malam (14/9/2026), setelah dua temannya DS dan YKP terlebih dahulu ditangkap, dan sesuai pengakuan para pelaku, sepeda motor korban telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp 9 juta, dan RM mendapat bagain Rp 2.050.000.

Guna pengusutan lanjut, tiga kawanan penjahat jalanan bersajam tersebut, kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Kecamatan Tapian Dolok, Selasa (15/9/2026).

Peringatan Maulid diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Irfan Ariandi.

[adsense]

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama jajaran Forkopimda, Anggota DPRD Karnali Saragih, Ketua TP PKK Darmawati Anton Achmad Saragih, Ketua Darma Wanita Persatuan Yulince Mixnon Andreas Simamora, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepala Bakamla RI Resmikan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor SPKKL Nias

Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik.

[adsense]

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan menjadi momentum bagi kita semua untuk senantiasa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari," ujar Bupati.

[adsense]

"Melalui momentum ini, mari kita perkuat kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, dan mempererat silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadikan semangat kebersamaan sebagai kekuatan membangun Simalungun yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan menjunjung semboyan 'Habonaron Do Bona' sebagai landasan pengabdian," ajak bupati.

[adsense]

Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Karnali Saragih dalam sambutannya menyampaikan harapan agar peringatan Maulid ini menjadi pengingat untuk mengimplementasikan nilai kejujuran, kepedulian, keadilan, dan semangat kebersamaan dalam setiap langkah pengabdian kepada masyarakat, ujar Saragih.

Sementara itu Al-Ustadz H Hasbi Al Mawardi Lubis dalam tausiahnya mengajak seluruh umat untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Nias di Kompleks Alo'oa, Desa Orahili Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Selasa (15/9/2026).

Secara simbolis, peletakan batu pertama dilakukan bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia, dan Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto. Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya pembangunan fasilitas Bakamla RI yang akan memperkuat kehadiran serta dukungan pengawasan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Nias.

[adsense]

Pembangunan Kantor SPKKL

Nias merupakan bagian dari upaya Bakamla RI dalam memperkuat infrastruktur dan kapasitas pengawasan di wilayah kerja Kantor Zona Bakamla Barat. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bakamla RI dalam melakukan pemantauan situasi keamanan dan keselamatan laut, sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah perairan Nias dan sekitarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Bupati Simalungun Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD TA 2026

Pemilihan Kabupaten Nias Selatan sebagai lokasi pembangunan SPKKL memiliki arti strategis dalam memperkuat jangkauan kehadiran Bakamla RI di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keberadaan unsur dan fasilitas Bakamla RI di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan laut serta mendukung respons yang lebih cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan.

[adsense]

Selain menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pengawasan laut, pembangunan SPKKL Nias juga diharapkan semakin mempererat sinergi antara Bakamla RI dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Nias Selatan. Sinergi tersebut menjadi penting mengingat karakteristik wilayah Nias yang berada di kawasan perairan strategis dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Bakamla RI bersama Bupati Nias Selatan dan para tamu undangan juga melaksanakan penanaman pohon Simalambuo di area pembangunan SPKKL Nias. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung penghijauan di kawasan sekitar fasilitas Bakamla RI.

[adsense]

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan penampilan Tari Fame Afo, yang menjadi salah satu bentuk penyambutan sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Nias Selatan kepada Kepala Bakamla RI beserta rombongan dan para tamu undangan.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nias Selatan, Kepala Biro Sarpras Laksma Bakamla Agung Setiawan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Laksma Bakamla Budi Santosa, Direktur Data dan Informasi Laksma Bakamla Sigit Winarko, serta Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Askari.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Saat mandi di sungai, usai memanen kelapa sawit, Sulasno (45), warga Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) diserang seekor buaya ikan, Minggu (13/9/2026)

Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnyaa dan saat ini, Selasa (15/9/2026), korban dirawat di Rumah Sakit Haji Medan.

[adsense]

Informasi diperoleh, sebelumnya korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Desa Kampungpajak, Kecamatan Na IX-X.

Camat Marbau, M Ali, Selasa (15/9/2026), membenarkan, Sulasno, diserang buaya ikan saat mandi di sungai di Desa Tubiran.

[adsense]

Baca Juga:

• Wanita di Marbau Ditangkap, Polisi Sita 62,47 Gram Sabu

[adsense]

[adsense]

Disiplin adalah kunci prestasi. Pesan itu ditegaskan Kapolsek Siantar Selatan IPTU Suhaira Marbun, saat menjadi pembina upacara di SMP Negeri 12 Pematangsiantar, Senin (14/9/2026).

Di hadapan ratusan siswa dan guru, Suhaira mengingatkan disiplin harus dimulai dari hal paling sederhana datang tepat waktu, patuh tata tertib, serius mengikuti pelajaran, serta hormat kepada guru dan orang tua.

[adsense]

"Jadilah pelajar yang disiplin, rajin belajar dan patuh aturan. Hindari pergaulan yang merusak masa depan, fokus kejar cita-cita," katanya.

Kapolsek juga memberi peringatan keras soal ancaman kenakalan remaja. Ia meminta pelajar tidak mudah terseret tawuran, narkoba dan perilaku melanggar hukum yang hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Siantar Selatan Edukasi Pemuda Gereja HKBP, Stop Bullying Mulai dari Diri Sendiri

Kehadiran polisi di sekolah ini diharapkan memperkuat sinergi kepolisian dengan dunia pendidikan untuk mencetak generasi yang disiplin, berkarakter dan taat aturan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Metro Jaya terus menyelidiki dugaan mafia dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Polda Metro kini memeriksa Eselon 1 Kementerian ATR/BPN terkait kasus itu.

Berdasarkan informasi, Eselon 1 Kementerian ATR/BPN yang diperiksa tersebut adalah mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) ATR BPN Bogor 1 tahun 2019, Agustyarsyah yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan telah berlangsung kurang lebih 15 jam.

[adsense]

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, dalam penyelidikan, polisi menemukan praktik curang yang dilakukan dalam pelaksanaan PTSL. Hal ini berdampak pada terjadinya sertifikat dobel ataupun tumpang-tindih kepemilikan.

"Pemerintah menyiapkan program PTSL ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. namun yang terjadi adalah, penyalahgunaan program tersebut oleh pelaksananya itu sendiri. Memang kami menemukan, bahwa selama ini pejabat pejabat atau petugas di BPN selalu menyerahkan kepada pengadilan ketika terjadi konflik hak atas tanah," jelasnya dikutip dari detikcom

[adsense]

Saat dilakukan penggeledahan beberapa waktu lalu, petugas mendapati praktik curang itu, yakni 140 dokumen asli tanah warga tidak ada pada dokumen arsip. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

"Bahwa dalam program tersebut, pemilik tanah sudah menyerahkan dokumen aslinya. Dokumen asli ini sudah diterima oleh petugas. Kami menemukan dugaan, pada saat kami melakukan penggeledahan, ada 140 lebih yang seyogianya ada itu tidak ditemukan. Sedang kami telusuri, sementara dokumen sudah diterima, namun seharusnya ada di dokumen arsip namun tidak ditemukan," jelasnya.

[adsense]

Iman memerinci, pejabat nakal tersebut memanipulasi data menggunakan cairan pemutih pakaian untuk mengubah data seseorang terkait kepemilikan tanah dengan data milik orang lain. Para pelaku juga menjual sertifikat dam mengganti data nomor identifikasi bidang tanah (NIB).

"Karena modus operandi yang dilakukan mereka, kami menemukan modus operandi pertama dengan menghapus menggunakan Byclin, jadi yang sudah dicetak dihapus kemudian diisi data dengan data orang lain. Persyaratan menggunakan si A setelah jadi dihapus pakai Byclin dimasukkan dengan data si B, kemudian mengubah data," tuturnya.

[adsense]

Iman mengatakan pihaknya masih menelusuri perkara tersebut. Penyidik turut mendalami dugaan korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus itu.

"Kami akan melakukan pengembangan dan pertanggungjawaban. Karena ketika sudah terjadi konflik pertanahan, kita semua menghadapi konflik itu sendiri. Kami akan melakukan pengembangan baik itu Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik itu yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana korupsi itu sendiri," kata dia.

[adsense]

"Jika ditemukan, kami juga akan melakukan pengembangan ke Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang. Ini harapannya, menjadi deterrent effect bagi para pelaksana supaya tidak mengulang hal yang sama," imbuhnya.

Sebagai informasi, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor terkait kasus tersebut.

[adsense]

Penggeledahan dilakukan di tiga tempat, salah satunya di kantor BPN Kabupaten Bogor. Selain kantor BPN, penyidik melakukan penggeledahan di Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.

"Penggeledahan di tiga lokasi ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan mafia tanah terkait PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan, Rabu (9/9).

[adsense]

Sementara itu, Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP DK Zendrato mengatakan sejumlah barang bukti diamankan dalam penggeledahan itu. Di antaranya sejumlah dokumen dan perangkat elektronik.

"Barang bukti yang kita amankan berupa dokumen fisik, kemudian juga ada dokumen elektronik, terus perangkat mesin tik dan komputer, dan barang bukti lainnya," kata Zendrato secara terpisah.

[adsense]

Zendrato menyebutkan penggeledahan bertujuan mencari barang bukti penyidikan kasus dugaan pemalsuan program PTSL 2019. Penyidikan kasus sudah berjalan sejak Desember 2025 dan diduga melibatkan banyak pihak.

"Perlu diketahui, penyidikan kita ini merupakan target operasi mafia tanah 2026. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum pokmas dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan oknum dari BPN itu sendiri," kata Zendrato.

[adsense]

Dalam rangkaian penyelidikan kasus tersebut, penyidik Subdit Harda telah memeriksa puluhan orang saksi.

"Penyidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang," imbuhnya.

[adsense]

Zendrato mengatakan dugaan pemalsuan dokumen diduga terjadi saat pendaftaran program PTSL di Bojonggede. Sertifikat yang diajukan menggunakan dokumen palsu itu pun sudah dibatalkan.

"Jadi untuk detailnya, yang dipalsukan adalah dalam proses pendaftarannya sehingga beberapa produk PTSL itu telah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan," kata Zendrato.

[adsense]

Dugaan pidana tersebut berlangsung di Kecamatan Bojonggede. Diketahui, pada 2019, Kecamatan Bojonggede telah melakukan sertifikasi 10 ribu sertifikat tanah pada program PTSL.

"Jadi untuk diketahui, untuk locus delicti-nya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10 ribu sertifikat PTSL, tetapi kita baru berfokus pada 52 sertifikat. Sisanya lagi kita akan lakukan pengembangan," imbuhnya.

[adsense]

Tonton juga video "Samuel Terdakwa Pengusiran Nenek Elina Divonis 3 Tahun 10 Bulan Bui" (*)

[adsense]

[adsense]

Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled dilaporkan oleh sebuah perusahaan agensi di Indonesia ke Polda Metro Jaya pada Senin (14/9) kemarin.

"Benar dilaporkan Senin kemarin terkait dugaan perbuatan curang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026) dikutip dari CNN Indonesia.

[adsense]

Dalam laporan itu, Aisar dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP dan atau Pasal 607 KUHP.

Terpisah, kuasa hukum pelapor, Machi Achmad mengatakan laporan ini dibuat setelah pihaknya melakukan upaya somasi dan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan investasi yang melibatkan Aisar.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Penipuan Rp3 Miliar Seret Nama Sherly Ingga, Erwan Setiawan Bantah Semua Tuduhan

Kuasa hukum lainnya, Michael Sugijanto menerangkan persoalan tersebut berawal dari perjanjian investasi yang dibuat antara kliennya dan Aisar pada Februari 2026.

[adsense]

Michael mengklaim dalam perjanjian itu, masih ada kewajiban yang belum diselesaikan Aisar dengan nilai sekitar Rp5,7 miliar. Dalam kesepakatan tersebut, Aisar disebut berjanji melakukan pekerjaan secara live dengan menghadiri sejumlah event sebagai bagian dari penyelesaian kewajibannya.

"Aisar dan klien kami itu sudah menandatangani perjanjian investasi. Di perjanjian tersebut, sisa yang belum dibayarkan oleh Aisar sekitar 5,7 miliar, Aisar berjanji kepada klien kami untuk membayar ataupun melakukan pekerjaannya secara live, melalui datang ke event," tutur dia.

[adsense]

"Tapi sampai saat ini, kami sudah somasi, sudah melakukan, apa ya, menghubungi, menghubungi secara baik-baik dengan iktikad baik, mengajak berdiskusi, namun tidak ada tanggapan," sambungnya.

Menurut Michael, komunikasi terakhir kliennya dengan Aisar terjadi pada Juli 2026. Saat itu, Aisar disebut sempat menghadiri event yang digelar kliennya.

[adsense]

"Terakhir Juli. Juli itu sempat datang di event kami, tapi sebelumnya itu sudah alot. Datang lagi Juli, setelahnya tidak ada lagi kontak. Itu pun datang karena diiming-imingin potongan. Potongan nominal utang yang dibayar," ujarnya.

Lebih lanjut, Michael mengatakan lantaran upaya somasi dan komunikasi tak membuahkan hasil, akhirnya pihaknya pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan Aisar ke kepolisian.

[adsense]

"Kalau kita yang panggil enggak bisa, ya kita terpaksa minta tolong pihak yang berwajib. Ya harapan kita supaya bisa menanggapi dari konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan," kata dia. (*)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH menyatakan dukungan penuh terhadap rencana DPP Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) menggelar audiensi dengan para tokoh Batak se-Sumut.

Dukungan itu disampaikan Maruli sebagai bagian dari rangkaian persiapan Musyawarah Besar I (MUBES I) HBB dan Pelantikan Pengurus DPP HBB yang akan digelar 23-24 Oktober 2026 mendatang.

[adsense]

Menurut Maruli, audiensi yang dijadwalkan Sabtu (26/9/2026) di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol Medan merupakan langkah strategis memperkuat persatuan Bangso Batak.

"Saya sangat mendukung audiensi ini. Ini wadah strategis untuk kita berdiskusi, menerima arahan para Natua-tua, dan menyatukan visi dalam menjaga marwah serta mengangkat harkat martabat Bangso Batak," ujarnya di Medan, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Ke-63 PARABONA, Pomparan Rajagukguk Diajak Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan

"Kita butuh satu kesepakatan dan komitmen bersama. Bukan hanya untuk kemajuan HBB, tapi juga kontribusi Bangso Batak bagi Bangsa Indonesia," tegasnya.

[adsense]

Diketahui, panitia MUBES I HBB mengundang 10 unsur tokoh Batak. Mulai dari Ketua Punguan Marga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Akademisi, Raja Luat, Raja Panusunan, Bius 6 Puak, hingga Ketua Lembaga Adat Batak.

Ketua Panitia Tomson Marisi Parapat, SH menyebut audiensi ini bentuk penghormatan kepada para tokoh yang menjadi Natua-tua di Budaya Batak.

[adsense]

"Kami butuh bimbingan para tetua untuk membangun HBB dan mengangkat harkat martabat Bangso Batak," kata Tomson.

Sementara Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, SH, MH menambahkan, dukungan tokoh nasional seperti Maruli Siahaan menjadi energi besar bagi organisasi.

[adsense]

"Audiensi ini harus menjadi ruang dialog untuk menyatukan langkah dan visi dalam membesarkan HBB," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Proyek pembangunan jalan sepanjang ± 200 meter di Dusun V Desa Payapasir, Kecamatan Tebingsyahbandar, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, jalan tersebut dibangun secara teknis menggunakan paving block dan dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

[adsense]

Demikian diungkapkan perwakilan warga Dusun V di antaranya Irwansyahputra, MS Hasibuan, Ade Irawan Saragih, Ahmad Juhri, Ari, Supendi, Darma dan Syafril ketika berbincang dengan harianSIB.com, Selasa (15/9/2026).

Dikatakan Irwansyahputra, hasil pembangunan jalan di lingkungan tersebut nantinya diprediksi akan cepat rusak lantaran armada pengangkut hasil bumi (buah sawit) milik warga setempat banyak yang melintas hingga berkapasitas 8 ton.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Adlin Tambunan Dampingi Anggota DPR RI Tinjau Pelebaran Jalan Nasional dan Operasional Sekolah Rakyat di Sergai

Menurut Irwansyah, proyek tersebut sebaiknya dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat, semisal di jalan-jalan setapak di Dusun V.

[adsense]

"Sehingga, uang rakyat yang digunakan untuk proyek ini tidak terkesan sia-sia," tegasnya.

Hal senada turut pula diutarakan perwakilan warga lainnya. Mereka menyebut, pembangunan untuk jalan tersebut sebaiknya di hotmix atau cor beton (rigid pavement).

[adsense]

"Jalan penghubung antar dusun dan ke Desa Binjai serta Desa Penggalangan ini idealnya dibangun dengan cara di hotmix atau cor beton. Sebab, kualitasnya lebih tahan lama dan tahan air," ucap Darma.

"Kami tidak menolak adanya pembangunan di kampung ini. Namun diharapkan, proses pengerjaan jalan ini diberhentikan atau dialihkan saja ke tempat yang lebih tepat," pungkas para warga.

[adsense]

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Payapasir Sarwono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya memberi jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan wartawan.

"Nanti ya. Kami lagi rapat dengan kejaksaan," katanya singkat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua DPD Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menilai pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Menurut Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Selasa (15/9/2029) melalui telepon di Medan, pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan harus dilihat sebagai upaya pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

[adsense]

"Pergantian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pengelolaan keuangan negara. Menkeu harus mampu memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah," ujar Parlaungan yang juga pengusaha bidang kelistrikan ini.

Parlaungan yang juga tokoh masyarakat ini menilai Suahasil Nazara memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut karena sebelumnya pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting untuk memastikan proses transisi berlangsung baik dan kebijakan fiskal tetap berjalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Purbaya Kena Reshuffle, Gunawan Benjamin: Menkeu Baru Harus Lebih Prudent Kelola APBN

"Menkeu harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pemerintah dengan kesehatan APBN. Jangan sampai kebijakan yang terlalu ekspansif justru membebani keuangan negara dalam jangka panjang," katanya.

[adsense]

Selain itu, menurutnya, Suahasil harus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan kementerian maupun lembaga terkait. Koordinasi tersebut penting agar kebijakan fiskal dan moneter tetap harmonis serta mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor.

Mantan Ketua DPD AKLI Sumut ini juga mengingatkan bahwa pergantian Menteri Keuangan jangan hanya dimaknai sebagai pergantian figur. Presiden perlu memastikan adanya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran, penerimaan negara, belanja pemerintah dan program-program prioritas nasional.

[adsense]

Mantan anggota DPRD Medan dua periode ini berharap Suahasil Nazara mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan DPR, pelaku usaha dan masyarakat, karena keberhasilan Menkeu tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga angka-angka APBN, tetapi juga sejauh mana kebijakan keuangan negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Yang paling penting, APBN harus sehat, program pemerintah berjalan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas politisi Partai Golkar Sumut ini.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah setahun menjabat, Rivaldi, S.SiT, MM, QRMP resmi dilepas dari jabatan Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) BPN Kota Medan.

Hal itu diketahui saat acara pelepasan kepala kantor (kakan) BPN Kota Medan, Senin (14/9/2026) yang dilaksanakan secara internal.

[adsense]

"Benar berganti. Pak Rivaldi dipromosikan ke Maluku Urara," ujar KTU BPN Kota Medan, Ferdiana Irwanti, SH, MKn kepada harianSIB.com, Selasa (15/9/2026).

Sementara untuk menggantikannya sebagai kepala kantor BPN Kota Medan, lanjut Ferdiana masih pelaksana tugas (plt) hingga ada pejabat definitif baru.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Harapkan Pimpinan OPD Serap Anggaran Secara Maksimal

Selama setahun memimpin, Rivaldi dikenal aktif mendorong percepatan layanan pertanahan, sertipikasi tanah, dan digitalisasi di BPN Kota Medan.

[adsense]

"BPN Kota Medan mengucapkan terima kasih atas dedikasi Rivaldi dan berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan program strategis pertanahan di Kota Medan," tandasnya.

Diketahui sebelumnya Rivaldi menjabat sebagai kakan BPN Kota Medan sejak 15 September 2025 hingga 14 September 2026, kurang lebih setahun.

[adsense]

Ia menggantikan kakan BPN Kota Medan sebelumnya, Reza Andrian Fachri, SH, MH yang saat ini menjabat Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. (*)

[adsense]