[adsense]

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sejak Rabu (20/5/2026) sore hingga malam menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di Kecamatan Tukka.

Banjir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Kelurahan Hutanabolon, Sipange dan Bonalumban. Air tampak menggenangi badan jalan hingga masuk ke rumah warga dengan ketinggian bervariasi.

[adsense]

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapteng, Erianto Tambunan, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelamatan dan evakuasi warga di lokasi terdampak banjir.

"Ketinggian air bervariasi antara 60 centimeter hingga mencapai 1 meter di sejumlah titik terdampak," ujar Erianto kepada harianSIB.com, Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringatan Harkitnas, Wabup Tapteng Ziarah Ke Makam Pahlawan

"Dari Pasar Onan Tukka, air sudah mulai memasuki rumah warga akibat tanggul pecah," katanya.

[adsense]

Tim BPBD bersama petugas terkait juga melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga untuk memastikan tidak ada masyarakat yang masih terjebak banjir.

"Banjir belum surut dan tindakan evakuasi serta penyisiran ke rumah-rumah warga sedang berlangsung, di mana ketinggian air saat ini rata-rata sepaha orang dewasa," terangnya.

[adsense]

BPBD Tapteng mengimbau warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun daerah dataran rendah agar segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman.

"Segera pindah ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau tempat berkumpul warga yang letaknya lebih tinggi. Keselamatan nyawa adalah yang paling utama," tegas Erianto.

[adsense]

Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi Jalan Lintas Sibolga-Padangsidimpuan sehingga belum dapat dilalui kendaraan.

Hingga berita ini ditayangkan, hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang warga Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), dilaporkan hilang diduga diserang buaya saat memancing di Sungai Kualuh, Selasa (19/5/2026) sore. Hingga Rabu (20/5/2026) malam, korban belum ditemukan.

Korban diketahui bernama Lakimin Sihotang (46), warga Desa Sungai Apung. Peristiwa itu menambah daftar kasus serangan buaya di kawasan Sungai Kualuh yang belakangan kembali meresahkan masyarakat sekitar bantaran sungai.

[adsense]

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Labura, Arifin, mengatakan pihaknya bersama warga dan Basarnas Tanjungbalai terus melakukan pencarian terhadap korban.

"Warga Sungai Apung yang menjadi korban itu bernama Lakimin Sihotang dan kabarnya korban diserang buaya saat memancing ikan di Sungai Kualuh di Desa Sungai Apung," ujar Arifin kepada wartawan, Rabu (20/5/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Gagalkan Peredaran Sabu di Labura, 2 Pria Ditangkap

Disebutkan, korban pergi memancing sekitar pukul 15.00 WIB. Namun hingga pukul 19.00 WIB, korban belum juga pulang ke rumah sehingga warga mulai melakukan pencarian.

[adsense]

BPBD Labura bersama Basarnas Tanjungbalai dan warga kemudian menyisir Sungai Kualuh menggunakan dua perahu karet serta sejumlah perahu motor milik warga.

"Tadi bersama warga dibantu pihak Basarnas Tanjungbalai melaksanakan pencarian, tetapi korban belum berhasil ditemukan," kata Arifin.

[adsense]

Ia menambahkan, proses pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis (21/5/2026). "Besok upaya pencarian akan dilakukan kembali dan mohon doanya agar pencarian korban berhasil," ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Batubara Tahun 2026 di Sopo Godang Jalinsum, Desa Shinta Dame, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Rabu (20/5/2026), berlangsung khidmat, meriah, dan penuh sukacita.

Ratusan umat Kristiani dari berbagai wilayah di Kabupaten Batubara tampak memadati lokasi acara. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa hadir mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan.

[adsense]

Suasana penuh sukacita terlihat sejak awal kegiatan. Nyanyian pujian dan doa bersama menggema di dalam gedung, menciptakan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan di tengah perayaan Paskah Oikumene tahun ini.

Kegiatan diawali dengan prosesi jalan salib yang diikuti para pendeta bersama panitia pelaksana. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh penghayatan sebagai bentuk refleksi atas pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus.

[adsense]

Baca Juga:

• HIPMI Toba Salurkan Sembako untuk 50 Abang Betor di Balige

Ketua panitia, Alpon Sirait ST, didampingi Sekretaris St. Hitler M. Silalahi S.Si dan Bendahara Pdt. Adrianus Lamajido, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme jemaat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

[adsense]

Menurutnya, perayaan Paskah Oikumene bukan hanya menjadi momentum ibadah bersama, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar umat Kristiani di Kabupaten Batubara.

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal SE MAP, turut hadir dan berbaur bersama jemaat. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Batubara.

[adsense]

Ia juga berharap semangat Paskah dapat menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih, kepedulian, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag SDM Polres Batubara AKP HW Siahaan SH, Kasat Intel AKP Tukkar Simamora SH MH, Ely Pangaribuan, Pdt Harland Sianturi, Drs Sahala Nainggolan, Roby Siboro,Pdt Maruba Sirait,serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat daerah lainnya.

[adsense]

Kehadiran para tokoh dan unsur Forkopimda tersebut menambah semarak dan kekhidmatan perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Batubara tahun ini.

Selain ibadah dan perayaan, kegiatan juga diisi dengan pemberian bakti sosial kepada anak yatim dan dorr price Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan kasih kepada sesama, sekaligus memperkuat semangat berbagi dalam momentum Paskah. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menyebutkan produksi jagung di provinsi ini selama periode Januari hingga Mei 2026 diperkirakan mencapai 764.465 ton.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Perangin-angin kepada SIB, Rabu sore (20/5/2026), mengatakan kebutuhan jagung di Sumut pada periode yang sama tercatat sebesar 609.764 ton, sehingga masih terdapat surplus sekitar 154.700 ton.

[adsense]

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan produksi jagung di Sumut masih mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah sekaligus menopang pasokan ke wilayah lain.

Kabupaten Karo menjadi sentra produksi jagung terbesar dengan total produksi mencapai 384.263 ton. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dairi sebesar 91.883 ton, Kabupaten Simalungun 65.191 ton, Kabupaten Tapanuli Utara 38.476 ton, serta Kabupaten Deli Serdang sebanyak 36.248 ton.

[adsense]

Besarnya kontribusi daerah sentra produksi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di Sumatera Utara.

Selain itu, surplus produksi juga menjadi peluang untuk mendukung program ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak di Sumut maupun daerah sekitarnya.

[adsense]

Terkait keterlibatan Polri dalam panen jagung, Yusfahri mengatakan hal itu diharapkan dapat menambah semangat para petani agar tetap bergairah menanam jagung.(*)

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto memutuskan BUMN menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis RI mulai 1 September 2026.

Ketentuan ini diungkap Prabowo usai mengumumkan pembentukan badan usaha khusus ekspor. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

[adsense]

Komoditas strategis yang wajib diekspor melalui BUMN antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026) dikutip dari CNN Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Bongkar Peran Kepala KSOP dalam Penerbitan Izin Tak Sah

Tahap pertama adalah masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, eksportir mulai mengalihkan transaksinya ke BUMN. Proses transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri perlahan-lahan berpindah ke BUMN.

[adsense]

Tahap kedua merupakan masa implementasi penuh. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dagang baik ekspor maupun impor dengan buyer luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

[adsense]

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

[adsense]

Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.

Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya merumuskan harga komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, emas hingga hasil tambang lainnya agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Menurutnya aneh jika hasil komoditas dalam negeri ditentukan negara lain.

"Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi, saya mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita," kata Prabowo dalam pidatonya di rapat paripurna, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

[adsense]

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas sendiri. Indonesia tidak perlu memaksakan penjualan apabila negara lain tidak bersedia membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

"Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujarnya dikutip dari detikcom

[adsense]

Baca Juga:

• Tingkatkan Daya Saing Industri Padat Karya, Prabowo Instruksikan Deregulasi

"Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumsukan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," ujarnya.

[adsense]

Prabowo mengatakan pemerintah tidak masalah jika ada pihak luar yang enggan membeli komoditas Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, sumber daya alam tersebut lebih baik disimpan untuk generasi mendatang.

"Dan kalau mereka nggak mau beli ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah. Saudara sekalian saya minta dukungan majelis, marilah kita bersama-sama," ucapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) berlangsung ricuh hingga berakhir deadlock.

Sejumlah kader dan peserta Muscab menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pimpinan sidang yang dinilai tidak memberikan ruang menyampaikan pendapat dalam forum.

[adsense]

Anggota DPRD Sergai dari Fraksi PPP, Akbar Dev, didampingi Sutrisno dan Marwan Ali Nasution menjelaskan, kisruh terjadi saat pelaksanaan Muscab V DPC PPP Sergai yang digelar di Pantai Wongrame, Kecamatan Pantaicermin, Selasa (19/5/2026).

Menurut Akbar, kericuhan dipicu karena pimpinan sidang, Hari Ananda, dinilai tidak memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan masukan dan pertanyaan terkait jalannya persidangan.

[adsense]

"Setelah pembukaan, terjadi kisruh di persidangan hingga akhirnya proses Muscab deadlock. Kami menilai pimpinan sidang tidak memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan keberatan maupun masukan," ujarnya kepada harianSIB.com, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, peserta Muscab berasal dari PAC PPP se-Kabupaten Serdangbedagai dengan jumlah 16 PAC. Namun sejak proses registrasi, menurutnya sudah muncul persoalan yang memicu ketegangan.

[adsense]

Ia menyebut adanya peserta penerima mandat yang dipersoalkan statusnya karena diduga tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Contohnya dari PAC Tebingsyahbandar, sekretaris atas nama Ibun Awan disebut sudah lulus PPPK dan bertugas di MIN 4 Sergai sebagai arsiparis. Kemudian dari PAC Dolokmasihul ada Supriyadi yang merupakan sekretaris desa. Hal-hal seperti ini dipertanyakan peserta lain, namun tidak diberikan ruang untuk dibahas," katanya.

[adsense]

Ia menegaskan, kader PPP Sergai menginginkan partai berjalan secara terbuka dan berpihak kepada kepentingan umat.

"Kami berharap PPP ke depan benar-benar menjadi partai yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat Serdangbedagai. PPP adalah milik umat, milik kader, dan harus dijalankan dengan kejujuran serta integritas," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Anggota Anggota DPRD Sergai lainnya, dari Fraksi PPP Marwan Ali Nasution menilai Hari Ananda seharusnya tidak mengambil porsi sebagai pimpinan sidang karena sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPC sekaligus ketua panitia atau organizing committee (OC) dalam Muscab tersebut.

"Ini menimbulkan kesan adanya kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Muscab. Seharusnya posisi pimpinan sidang bisa diberikan kepada pihak lain agar lebih netral," ujar Marwan.

[adsense]

Ia juga menjelaskan bahwa Muscab PPP bukan agenda memilih ketua secara langsung, melainkan memilih formatur yang nantinya menyusun kepengurusan DPC PPP Sergai periode 2026–2031.

"Di Sergai ada 16 PAC, total ada 7 formatur terdiri dari DPP 1 orang, DPW 1 orang, DPC 1 orang, dan 4 dari PAC. Jadi Muscab ini menentukan formatur, bukan langsung memilih ketua," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, sidang sempat diskors untuk memberi ruang komunikasi.

Namun setelah dibuka kembali, pimpinan wilayah menyatakan forum tidak kuorum sehingga Muscab akhirnya ditutup tanpa menghasilkan keputusan final.

[adsense]

"Hasil Muscab tidak ada karena seluruh tindak lanjut diserahkan kepada pimpinan wilayah," tegasnya

Para kader PPP Sergai berharap dinamika internal partai dapat diselesaikan secara bijak demi menjaga marwah partai.

[adsense]

"Kami kader PPP berharap PPP menjadi wadah perjuangan, kebenaran, dan kejujuran. PPP harus kuat, berintegritas, marhamah bersama umat, serta melawan kezaliman," tegasnya.

Terpisah, pimpinan sidang Hari Ananda saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya terkait legalitas dua oknum yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam Muscab, malah menuding kericuhan dipicu oleh peserta yang ingin menyampaikan pendapat dengan memotong jalannya pemaparan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

[adsense]

"Sebagai pimpinan sidang, kita meminta peserta mengikuti etika persidangan. Namun, teguran tersebut justru memicu kericuhan dalam forum," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menilai perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menjerat dirinya seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata karena berkaitan dengan risiko bisnis dan hubungan kontraktual antarperusahaan.

Hal itu disampaikan Djoko usai mengikuti persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (20/5/2026).

[adsense]

Agenda sidang kali ini yakni pembacaan bantahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota perlawanan yang sebelumnya diajukan penasihat hukum terdakwa.

Usai persidangan, Djoko menyebut perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap persoalan bisnis.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Perlawanan atas Dakwaan, Dirut PT PASU Sebut Dirinya Dikriminalisasi dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp141 Miliar

Dalam kesempatan itu, Djoko juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim. Menurutnya, berkas tersebut berisi penjelasan mengenai pihak yang melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

[adsense]

"Penjelasan tentang bahwa KAP yang diandalkan oleh jaksa itu tidak mempunyai kewenangan konstitusi melakukan perhitungan kerugian negara dan tidak berkapasitas sesuai undang-undang konstitusi," katanya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Willyam Raja D. Halawa, menilai bantahan jaksa belum menjawab substansi perlawanan yang telah mereka sampaikan pada sidang sebelumnya.

[adsense]

"Kalau penilaian saya, teman dari JPU itu terlalu cepat menyatakan ini masuk kepada objek untuk diperiksa. Karena di dalam perlawanan sendiri kita sudah jelaskan bahwa yang kita jelaskan itu apa yang sudah ada di dalam rangkaian dakwaan itu sendiri," kata Willyam.

Menurut dia, pihaknya belum masuk pada pembahasan substansi perkara, melainkan lebih menyoroti dasar normatif terkait pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan BUMN.

[adsense]

"Tadi disampaikan bahwa JPU masih berpendapat bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, jadi apa makna undang-undang tentang pemisahan harta itu?" katanya.

Willyam menegaskan pihaknya tetap berpendapat perkara tersebut merupakan sengketa perdata, apalagi PT PASU telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dan proses pemberesan aset sudah ditangani kurator.

[adsense]

"Itu berkas tentang pendapat beliau kurang lebih sama isinya, yaitu penegasan saja bahwa ini adalah murni perkara perdata. Karena ini sudah ada putusan yang inkrah dari PN Surabaya, yaitu hasilnya adalah perusahaan PT PASU ini sudah pailit dan sudah diserahkan pemberesannya kepada kurator," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan Kejati Sumut karena menurutnya perkara yang dipersoalkan telah diuji dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya.

[adsense]

"Kerugian negara yang dimaksud dan peristiwa bisnis yang dimaksud itu sudah diperiksa di pengadilan. Di PN Surabaya. Jadi bagaimana? Apakah mereka ada memanggil itu?" ujarnya.

Menurut Willyam, persoalan yang dipermasalahkan jaksa sebenarnya merupakan kasus gagal bayar dalam hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum.

[adsense]

"Dengan kata lain adalah barang pesanan dari PT PASU. Ini sudah diuji peristiwanya. Peristiwa ini adalah peristiwa gagal bayar dan sudah dijelaskan apa penyebabnya. Dan juga Inalum sudah menyatakan diri sebagai kreditur," tuturnya.

Meski demikian, pihak terdakwa mengaku tetap optimistis majelis hakim dapat melihat perkara tersebut secara objektif.

[adsense]

"Kita masih tetap berharap agar majelis dapat melihat bahwa ini adalah perkara murni perdata. Karena putusannya juga sudah ada dan pengurusan itu sudah dilaksanakan oleh kurator," ucap Willyam.

Dalam perkara ini, JPU Kejati Sumut mendakwa empat terdakwa, yakni mantan Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih, mantan Kepala Departemen Sales and Marketing Joko Susilo, mantan SEVP Pengembangan Usaha Dante Sinaga, serta Dirut PT PASU Tbk Djoko Sutrisno.

[adsense]

Jaksa menilai perubahan skema pembayaran penjualan aluminium alloy dari sistem cash dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi dokumen agent acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari menyebabkan kewajiban pembayaran tidak terlaksana dan menimbulkan kerugian negara sebesar USD 9.044.247 atau sekitar Rp141,04 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar beberapa rangkaian kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), salah satunya berziarah ke makam para Kusuma Bangsa atau Pahlawan Nasional.

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) memperingati Harkitnas yang diselenggarakan di Makam Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kolang, Rabu (20/5/2026)

[adsense]

Wabup Mahmud mengatakan, giat ini sebagai bentuk penghormatan mendalam sekaligus refleksi untuk mengenang jasa para pejuang yang telah gugur membela bangsa.

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

[adsense]

Baca Juga:

• Fadillah Haryono : Harkitnas Momentum Strategis Memperkuat Semangat Kebersamaan

Upacara berlangsung dengan khidmat dengan dikomandoi Komandan Upacara Dan Pos AL Barus, Lettu P ZA Batubara.

[adsense]

Acara diakhiri dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di makam pahlawan sebagai simbol penghormatan atas pengorbanan para kusuma bangsa.

Turut hadir unsur TP PKK Tapteng, Pimpinan DPRD Tapteng, Dansat Radar 103 dan Perwakilan Forkopimda Tapteng, Staf Ahli I TP PKK Tapteng, OPD, unsur Forkopimka, KUA Kolang, Gabungan Organisasi Wanita, Lurah, Kades dan Pelajar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Video dugaan penolakan visum terhadap seorang pasien di RSUD Dr Pirngadi Medan viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, pihak rumah sakit membantah telah menolak pasien dan menegaskan bahwa pasien sudah diberikan edukasi terkait mekanisme pelayanan visum.

[adsense]

Plt Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan pasien yang datang merupakan anak di bawah umur korban pencabulan dan dalam kondisi hamil lima bulan.

Menurutnya, pelayanan visum untuk kasus pencabulan ditangani oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) karena membutuhkan pemeriksaan khusus.

[adsense]

"Pasien sudah diedukasi petugas kami bahwa pelayanan visum memang ada setiap hari. Namun untuk kasus pencabulan ditangani bagian obgyn karena lebih spesifik untuk mengetahui adanya robekan," ujar Mardohar, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, dokter obgyn di RS Pirngadi hanya tersedia pada jam tertentu, yakni pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Karena itu, pasien diminta datang kembali keesokan harinya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

[adsense]

Selain itu, pihak rumah sakit menyebut surat pengantar dari kepolisian tidak mencantumkan status darurat atau urgent sehingga penanganan dilakukan sesuai jadwal pelayanan dokter spesialis.

"Kita sayangkan video yang diambil dan kemudian viral tersebut. Padahal pasien bersedia datang kembali keesokan harinya dan persoalan sudah selesai," katanya.

[adsense]

Manajemen rumah sakit juga menyoroti pengambilan video di area rumah sakit yang dinilai tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan privasi pasien.

Pihak RS Pirngadi menyebut terdapat aturan terkait larangan penyebaran dokumentasi di lingkungan rumah sakit, termasuk mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Rumah Sakit.

[adsense]

Meski demikian, manajemen RS Pirngadi mengaku tetap menerima kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit ke depan. (*)

[adsense]

[adsense]

Menanggapi keluhan terkait sulitnya akses air yang selama ini dihadapi para petani di Kecamatan Sunggal, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera melakukan pengerukan sedimen saluran air sepanjang tiga kilometer mulai besok.

Instruksi cepat tersebut disampaikan Bupati di sela-sela kegiatan penanaman cabai merah bersama Kelompok Tani Mekar Tani di Desa Sei Mencirim, Rabu (20/5/2026).

[adsense]

Selama ini, petani setempat mengandalkan pasokan air dari Sei Krio, namun mengalami kendala akibat pendangkalan parit dan saluran irigasi karena sedimentasi. Kondisi ini membuat petani kesulitan mengatur pola tanam hingga terpaksa bergantung pada sumur bor.

"Pengorekan sedimen dari Pintu 1 sampai ke lokasi ini, sekitar tiga kilometer, besok akan langsung dikerjakan. Fokus kita sekarang adalah air. Kalau distribusi air selesai, persoalan pertanian di sini juga akan lebih mudah diselesaikan," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Nasib Petani Karo di Ujung Tanduk, Bawang Merah Mulai Membusuk di Ladang

Asri Ludin Tambunan juga memberikan perhatian besar pada sektor hilir, khususnya terkait stabilitas harga pasar saat panen tiba. Sebagai langkah nyata, Pemkab Deliserdang akan menerapkan skema pembelian hasil panen langsung dari petani untuk kemudian didistribusikan kepada para pedagang. Langkah ini diambil guna memotong rantai distribusi yang merugikan sekaligus menekan risiko anjloknya harga di tingkat petani.

[adsense]

"Cabai yang telah dipanen sebelumnya akan kita beli melalui BUMD. Begitupun dengan yang nantinya akan dipanen. Lebih bagus untung stabil terus-menerus daripada untung besar sekali lalu rugi setelahnya. Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas harga tersebut,

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan, Pemkab Deliserdang juga terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), seperti traktor roda dua (TR2) dan roda empat (TR4). Fasilitas ini ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian di setiap kecamatan agar bisa diakses dengan cepat.

[adsense]

Petani dapat meminjam alsintan tersebut secara gratis dan hanya perlu menanggung biaya bahan bakar, sementara seluruh biaya perawatan dan perbaikan alat ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Kita ingin mempercepat penggunaan teknologi pertanian. Jadi alat-alat ini kita siapkan di UPT supaya petani tidak perlu menunggu bantuan terlalu lama," pungkasnya.

[adsense]

Di sisi lain, potensi pertanian di Kecamatan Sunggal kini juga diarahkan untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur SPPG yang tengah berkembang.(**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumut menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut di tengah momentum Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional pada Mei 2026.

DPD KNPI Sumut menilai amanah pengelolaan pendidikan di Sumut belum dijalankan secara maksimal sejak Kepala Dinas Pendidikan dilantik oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, pada Maret 2025.

[adsense]

Sekretaris DPD KNPI Sumut Tarmizi mengatakan pihaknya melihat adanya indikasi bahwa kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Sumut masih dipengaruhi pihak-pihak yang mengatasnamakan relawan Pilgub.

"Kepala Dinas Pendidikan Sumut harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pihak yang mengatasnamakan relawan Pilgub. Jabatan yang diemban adalah amanah untuk bekerja secara profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan pendidikan, bukan berada di bawah pengaruh kelompok tertentu," kata Tarmizi di Medan, Rabu (20/5/2026).

[adsense]

Menurutnya, jabatan Kepala Dinas Pendidikan merupakan posisi publik yang harus mengutamakan kepentingan dunia pendidikan, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.

Ia juga menegaskan agar pengambilan kebijakan dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab demi kemajuan pendidikan di Sumut.

[adsense]

"Sudah saatnya Kadis Pendidikan Sumut berdiri di atas kaki sendiri, mengambil keputusan dengan bijak, objektif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan dunia pendidikan di Sumut. Bukan hanya sebagai boneka yang bisa disetir atau diintimidasi oleh oknum-oknum yang diduga membawa-bawa nama relawan dan juga nama keluarga gubernur," ujarnya.

Selain itu, KNPI Sumut menyayangkan apabila dunia pendidikan dijadikan objek kepentingan segelintir kelompok untuk mencari keuntungan pribadi. Tarmizi menyinggung sejumlah pemberitaan viral belakangan ini terkait dugaan keterlibatan oknum relawan dalam urusan pendidikan.

[adsense]

"Miris kita melihatnya apabila dunia pendidikan menjadi objek para relawan untuk mengumpulkan pundi-pundi seperti berita-berita yang viral belakangan ini. Ini sangat mencoreng wajah dunia pendidikan kita di Sumut," katanya.

DPD KNPI Sumut meminta agar Gubernur Bobby Nasution turut mengevaluasi kinerja jajarannya agar tidak ada ruang bagi intervensi non-profesional dalam pengelolaan pendidikan di Sumut.

[adsense]

Di sisi lain, KNPI Sumut juga mendorong Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga untuk membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam pembangunan sektor pendidikan.

"Seharusnya kepala dinas pendidikan melibatkan dan merangkul para pemuda dalam pembangunan dan kemajuan pendidikan di Sumut ini. Pemuda punya ide, energi, dan semangat untuk membangun daerah," ucap Tarmizi.

[adsense]

KNPI Sumut menyatakan siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan pendidikan yang berpihak kepada siswa, guru, serta kemajuan daerah. Namun, mereka menegaskan tidak akan tinggal diam apabila arah kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.

"Pendidikan adalah masa depan Sumut. Jangan sampai masa depan itu digadaikan untuk kepentingan segelintir orang," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Budi Mendrofa, warga Dusun l Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, mengaku kecewa terhadap pelayanan PLN Gunungsitoli.

Pasalnya, sejak kemarin sore hingga saat ini, kondisi tegangan listrik di rumahnya hanya berada di angka 145 volt dan belum juga mendapat penanganan dari pihak PLN.

[adsense]

Budi saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Rabu (20/6/2026) mengatakan dirinya telah berulang kali melaporkan gangguan tersebut melalui layanan pengaduan PLN 123. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari petugas PLN Gunungsitoli untuk memperbaiki kondisi listrik di rumahnya.

"Sejak tanggal 18 Mei 2026, saya sudah melapor sebanyak enam kali melalui PLN 123. Setiap kali saya menghubungi, operator hanya menyampaikan akan berkoordinasi dengan PLN Gunungsitoli, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan," ujar Budi, Rabu (20/5/2026).

[adsense]

Menurutnya, rendahnya tegangan listrik tersebut membuat sejumlah peralatan elektronik di rumah tidak dapat digunakan secara normal. Ia khawatir kondisi itu dapat merusak perangkat elektronik miliknya apabila dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan.

Budi berharap pihak PLN Gunungsitoli segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan jaringan listrik. Ia juga meminta PLN meningkatkan respons terhadap setiap laporan masyarakat agar pelanggan tidak merasa diabaikan.

[adsense]

Aji, Tim Lider Teknik, Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN Gunung Sitoli saat dimintai tanggapannya mengatakan, bukan tak merespon. "Itu terkendala tali bang, kami sudah usulkan kalau sudah ditanggapi kami akan perbaiki kembali, " kata Aji. (*)

[adsense]

[adsense]

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Nusa Dua Propertindo (NDP) meminta majelis hakim membebaskan mereka dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Mereka menilai dakwaan korupsi yang menuding kerugian negara sebesar Rp263 miliar tidak terbukti secara secara sah dan menyakinkan dan malahan lebih condong kepada dawakaan yang prematur.

[adsense]

Permintaan itu disampaikan Imam Subakti selaku mantan Direktur PT Nusa Dua Propertindo, Abdul Rahim Lubis mantan Kepala BPN Deli Serdang, Askani mantan Kepala Kanwil BPN Sumut, serta Irwan Perangin-angin mantan Direktur PTPN II saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (20/5/2026).

Imam Subakti menyebut proses permohonan hak yang diajukan oleh PT. NDP untuk mendapatkan HGB dalam proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, yaitu berupa pemberian ha katas tanah negara/tanah yang langsung dikuasai negara, sehingga dalam hal tersebut tidak ada HGU PTPN II yang diubah, seperti apa yang didakwakan kepadanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Eks Dirut PTPN II Soroti Ketidakjelasan Kewajiban Lahan 20 Persen

Meski demikian, kata dia, kalaupun negara meminta pihak Perusahaan harus menyerahkan tanah 20 % tersebut, maka sedari awal sebelum perkara ini disidik oleh pihak kejaksaan, PT. NDP telah menyiapkan opsi penyerahan lahan 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Kepmen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Namun hingga kini belum ada petunjuk teknis mengenai mekanisme maupun waktu penyerahan lahan tersebut dari Kementerian ATR/BPN.

[adsense]

"Kami sudah berulang kali meminta petunjuk teknis kepada kementerian terkait, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga tidak dapat diartikan PT. DDP tidak melaksanakan kewajiban tersebut" katanya.

Imam menegaskan PT NDP bahkan telah menyiapkan lahan yang akan diserahkan, karena masih banyak lahan yang tersedia pada PT. NDP, dan dan opsi penyerahan tanah tersebut telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

[adsense]

"Tidak ada tanah yang hilang. Jangankan 20 persen, apabila negara meminta, lebih dari itu pun sudah kami siapkan, asal semua mekanisme dijalankan" ucapnya.

Ia juga mempertanyakan tuduhan kerugian negara Rp263 miliar yang dibebankan kepada para terdakwa. Menurutnya, ketentuan penyerahan 20 persen dalam regulasi berbentuk tanah, bukan uang.

[adsense]

Sementara itu, Abdul Rahim Lubis dalam pledoinya menyinggung dampak sosial dan psikologis yang dialami keluarganya sejak ditahan pada 14 Oktober 2025. Ia mengaku khawatir kehilangan hak pensiun sebagai aparatur sipil negara apabila divonis bersalah, atas perbuatan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan.

Abdul Rahim juga menceritakan tekanan sosial yang dialami putrinya karena dirinya berstatus terdakwa kasus korupsi.

[adsense]

Selama 30 tahun mengabdi di Kementerian ATR/BPN, ia mengaku turut berkontribusi terhadap pemasukan negara melalui penerimaan BPHTB, PPh, dan PNBP dari pelayanan pertanahan.

"Kami berharap majelis hakim memutus perkara ini seadil-adilnya dan menjadi putusan terbaik sehingga dapat diterima semua pihak," katanya.

[adsense]

Sebelumnya dalam pledoi pribadinya, Askani mengaku merasa dikriminalisasi oleh penyidik. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan secara tiba-tiba setelah dua kali diperiksa sebagai saksi.

"Masak dua kali diperiksa sebagai saksi, langsung jadi tersangka dengan tuduhan yang tidak jelas," ujarnya.

[adsense]

Askani menegaskan dirinya hanya menjalankan tugas administrasi pertanahan berdasarkan aturan dan instruksi atasan dalam proses penerbitan sertifikat HGB untuk PT NDP.

"Kami hanya menjalankan proses administrasi pelayanan pertanahan sebagaimana mestinya. Tidak ada musyawarah rahasia ataupun mufakat jahat sebagaimana didakwakan," katanya.

[adsense]

Berbeda dengan terdakwa lainnya, Irwan Perangin-angin tampak menangis saat membacakan pledoinya. Ia mengaku kariernya selama puluhan tahun rusak akibat tuduhan korupsi tersebut.

"Saya sudah bertugas selama 33 tahun. Namun hancur lebur dengan sekejap tuduhan korupsi yang sebenarnya tidak saya lakukan," ujar Irwan.

[adsense]

Irwan juga mengklaim selama menjabat Direktur PTPN II periode 2020-2022 berhasil menyelamatkan aset perusahaan senilai Rp2 triliun dari penguasaan penggarap.

Selain pledoi pribadi, tim penasihat hukum para terdakwa turut mengajukan pembelaan.

[adsense]

Advokat Julisman Adnan dan Johari Damanik menyatakan perolehan HGB PT. NDP dalam proses Proyek Kota Deli Megapolitan murni merupakan pemberian hak yang diatur dalam Pasal 85 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, bukan mekanisme perubahan hak sebagaimana dakwaan Jaksa Penunut Umum, sehingga seharusnya dalam SK Pemberian Hak tersebut tidak mencantumkan kewajiban penyerahan lahan 20 persen. Karena Kewajiban 20 % tersebut hanya ada pada mekanisme Perubahan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

"Kalaupun terjadi SK yang demikian, itu masuk ranah administrasi, bukan tindak pidana korupsi. Karena itu kami menilai dakwaan JPU salah dan lebih cenderung prematur," ujar Julisman.

[adsense]

Penasihat hukum pun meminta majelis hakim membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan karena unsur pidana dinilai tidak terbukti. (*)

[adsense]

[adsense]

Global Sumud Flotilla (GSF) mengatakan, pasukan Israel kini telah menghentikan seluruh kapal yang ikut serta dalam misi kemanusiaan untuk mematahkan pengepungan Israel di Jalur Gaza.

[adsense]

"Semua kapal telah dicegat," tulis Global Sumud Flotilla dalam sebuah unggahan di X, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/5/2026).

"Kami sedang menunggu informasi lebih lanjut tentang penculikan ilegal mereka," sambungnya dikutip dari kompas.com

[adsense]

Menurutnya, militer Israel mengirimkan armada angkatan laut yang lengkap untuk mencegat konvoi yang terdiri dari lebih dari 50 kapal.

Sementara, pihak berwenang Israel menuturkan, 430 aktivis yang berada di atas armada bantuan kini sedang dalam perjalanan ke Israel.

[adsense]

"Konvoi aktivis PR lainnya telah berakhir," kata seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Israel, dikutip dari AFP, Rabu.

"Ke-430 aktivis telah dipindahkan ke kapal Israel dan sedang menuju Israel, di mana mereka dapat bertemu dengan perwakilan konsuler mereka," lanjutnya.

[adsense]

Diketahui, Israel bersikap tegas menolak rombongan kapal tersebut. Melalui media sosial X pada Senin (18/5/2026), Kemenlu Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pelanggaran apa pun terhadap blokade laut di Gaza.

Tak hanya itu, Israel juga melayangkan peringatan keras dan melabeli misi tersebut sebagai sebuah aksi provokasi.

[adsense]

Di antara ratusan orang yang ditahan oleh pihak Israel, ada 9 warga negara Indonesia, termasuk jurnalis Tempo dan Republika.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan menuntut pembebasan segera bagi seluruh awak serta kapal yang ditahan di sekitar perairan Siprus.

[adsense]

"Kami mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan," jelas Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang.

Media Republika mengonfirmasi keberadaan dua jurnalis mereka dalam misi tersebut, dan menyatakan bahwa intersepsi ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gerak pasar keuangan pada perdagangan Rabu (20/5/2026) berlangsung sangat volatile.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat sebelum pidato Presiden RI disampaikan, namun berbalik turun setelahnya.

[adsense]

IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.459 dan level terendah 6.215 sebelum akhirnya ditutup melemah 0,82 persen di posisi 6.318,5.

Analis Pasar Modal, Gunawan Benyamin mengatakan pelemahan IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham di Asia yang juga bergerak di zona merah.

[adsense]

Di sisi lain, nilai tukar Rupiah justru menguat tajam setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.

Rupiah ditutup menguat di level Rp17.600 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat melemah hingga Rp17.740 per dolar AS.

[adsense]

Menurut Gunawan, kenaikan BI Rate menjadi sentimen negatif bagi pasar saham karena berpotensi meningkatkan biaya bagi emiten, meskipun kebijakan tersebut mampu menopang penguatan Rupiah.

Sementara itu, harga emas dunia terpantau melemah di kisaran 4.477 dolar AS per ons troy atau sekitar Rp2,54 juta per gram.

[adsense]

Tekanan pada harga emas dipicu lonjakan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang mencapai 4,643 persen.

Meski demikian, secara teknikal harga emas masih berpeluang mengalami rebound jangka pendek dan kembali bergerak di atas level 4.500 dolar AS per ons troy.(*)

[adsense]

[adsense]

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum strategis untuk memperkuat semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh insan Pelindo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

[adsense]

Hal tersebut dikatakan Manager Hukum dan Humas Pelindo Regiiinal 1, Fadillah Haryono, di sela - sela Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 118 yang dilaksanakan di Grha Pelindo Regional 1, Rabu (20/5/2026), diikuti seluruh pekerja di lingkungan Pelindo Regional 1, dipimpin

"Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bagi seluruh insan Pelindo untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung konektivitas dan logistik nasional," ujar Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1.

[adsense]

Lebih lanjut dikatakannya, momentum Harkitnas menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Pelindo untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, serta etos kerja dalam mendukung pembangunan bangsa dan kemajuan sektor maritim nasional.

Harkitnas juga menjadi bentuk komitmen Pelindo Regional 1 dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan integritas di lingkungan kerja perusahaan, serta mendukung transformasi dan penguatan layanan kepelabuhanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Panai Hilir jajaran Polres Labuhanbatu menggagalkan peredaran Narkoba jenis sabu di wilayahnya. Tim Polsek membekuk 2 pria asal Provinsi Riau di Desa Seisanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (20/5/2026) dini hari.

Kedua laki-laki dewasa itu masing-masing berinisial SR (38) dan LGP (23), warga Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

[adsense]

Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Umum Dusun VII Ujungbatu, Seisanggul, mengendarai sepeda motor tanpa pelat nomor polisi.

Kapolsek Panai Hilir Iptu Yuna Hendrawan Gultom SH MH mengatakan, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya dugaan transaksi Narkoba di kawasan Seisanggul.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, Polsek Panai Hilir Gerebek Rumah Nelayan di Seiberombang

"Saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan sabu dari batok spidometer sepeda motor yang digunakan keduanya, dan sebagian berada di tangan satu pelaku. Dari kedua warga Riau itu, diamankan barang bukti 3 bungkus (plastik klip) ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 2,84 gram serta satu plastik klip kecil berisi sabu 0,16 gram," ungkap Iptu Yuna kepada sejumlah wartawan.

[adsense]

Selain 4 bungkus narkotika sabu, tim juga menyita barang bukti lain berupa plastik klip kosong, handphone merek Oppo A31 dan sepeda motor Honda Beat Street tanpa nomor polisi yang digunakan kedua pelaku saat beraksi.

"Dalam pemeriksaan awal, kedua terduga pengedar itu mengakui sabu tersebut milik mereka yang akan dijual lagi. Tim polisi kemudian membawa kedua pria beserta barang bukti ke Polsek Panai Hilir di Seiberombang, dan segera dilimpahkan ke penyidik Satuan Reserse Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut," jelas Kapolsek.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH mengapresiasi peran aktif masyarakat membantu kepolisian mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika. Segera laporkan melalui Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," kata AKP Aswin. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah stakeholder PTPN IV Regional I Kebun Membang Muda dan Kebun Labuhan Haji mengikuti kegiatan Social Impact Assessment (SIA) atau penilaian dampak sosial tahun 2026 yang digelar di Aula Mess Kebun Membang Muda, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang melibatkan tim fasilitator dari CV Tiga Permata Berseri tersebut dibuka oleh Manajer PTPN IV Regional I Kebun Membang Muda, M Sukri Azis Lubis, melalui Asisten Kepala (Askep) Lamsar Hasudungan Nababan.

[adsense]

Dalam sambutannya, Lamsar menegaskan bahwa kegiatan SIA menjadi bagian penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana dampak sosial perusahaan dirasakan masyarakat dan para stakeholder di sekitar wilayah operasional kebun.

Pantauan di lokasi, kegiatan itu diikuti berbagai unsur stakeholder, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, aparat keamanan, wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), hingga rekanan perusahaan (vendor).

[adsense]

Baca Juga:

• 100 Anak Yatim Terima Santunan di PTPN IV Regional II Kebun dan PKS Pulu Raja

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner atau angket yang dipandu lima fasilitator dari CV Tiga Permata Berseri, yakni Seruni Awallyah, Reka Hebina Tarigan, Gita Louise Sitepu, Edo Fadillah, dan Salsa Wardah.

[adsense]

Selanjutnya, tim ahli CV Tiga Permata Berseri, Dr Farid Aulia dan Ir Mena Uly Tarigan, memaparkan rangkuman hasil kuesioner yang telah diisi para peserta.

Dalam pemaparan tersebut, sejumlah masukan dan harapan stakeholder kepada perusahaan mengemuka.

[adsense]

Di antaranya, membuka lebih banyak peluang kerja yang dapat diisi tenaga kerja perempuan, penyediaan truk sampah untuk membantu pengangkutan sampah, hingga peningkatan intensitas kunjungan manajemen ke lapangan guna mempererat hubungan emosional dengan karyawan dan masyarakat sekitar kebun.

Selain itu, terdapat pula sejumlah usulan lain yang dinilai penting untuk mendukung peningkatan hubungan harmonis antara perusahaan dengan stakeholder dan masyarakat.

[adsense]

Mewakili Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV Regional I, Yeni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia juga berharap seluruh stakeholder terus memberikan dukungan dan doa agar perusahaan semakin maju dan produktivitas terus meningkat.

[adsense]

"Jika produksi perusahaan semakin baik, maka perhatian kepada stakeholder dan masyarakat juga akan semakin baik," ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Manajer PTPN IV Regional I Kebun Labuhan Haji, Surakhmad, yang diwakili Asisten Afdeling II, Kiki Teguh Sembada. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan militer Israel yang menangkap kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Dalam rombongan kapal tersebut terdapat warga negara Indonesia (WNI).

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengungkapkan sedikitnya 10 kapal telah ditangkap, di antaranya Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Misi tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza.

[adsense]

"Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), WNI atas nama Andi Angga Prasadewa berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI-Rumah Zakat," ujar Vahd, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, jurnalis Republika, Bambang Noroyono, juga diketahui ikut dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Namun hingga kini, Kemlu RI masih belum dapat memastikan kondisi maupun lokasi kapal yang membawa Bambang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kemlu Upayakan Pemulangan 5 WNI yang Ditangkap Militer Israel

internasional.

[adsense]

Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna memastikan keselamatan WNI dan menyiapkan langkah perlindungan maupun pemulangan jika diperlukan.

"Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," kata Vahd.(*)

[adsense]

[adsense]