[adsense]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru. Suahasail Nazara ditunjuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan.

[adsense]

"Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo, yang diikuti pejabat yang dilantik seperti yang dilansir Detik.com.

Pelantikan Suahasil sebagai Menkeu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani.

[adsense]

Baca Juga:

• Menkeu Suahasil Nazara Punya Harta Rp 138 M

Dikutip dari keterangan situs Kemenkeu, Suahasil juga pernah ditugaskan dalam sejumlah jabatan publik lainnya, yaitu sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009-2015), Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010-2015), serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013-2014).

[adsense]

Kemudian karier Suahasil di Kemenkeu kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju, mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Sejumlah pejabat turut menghadiri acara pelantikan ini, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil tercatat punya harta Rp 138 miliar.

Dilihat dari situs e-LHKPN, Senin (14/9/2026), Suahasil melaporkan LHKPN ke KPK pada 27 Februari 2026. LHKPN itu berisi harta Suahasil pada tahun 2025.

[adsense]

Detik.com melansir, Suahasil tercatat punya delapan bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Depok. Total nilainya Rp 49,8 miliar.

Dia juga punya empat unit mobil. Total nilainya Rp 1,2 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Profil Suahasil Nazara, Menkeu Baru Pengganti Purbaya Yudhi Sadewa

LHKPN itu disetorkan Suahasil saat masih menjabat Wamenkeu. Dia tercatat rutin melaporkan LHKPN sejak menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu pada 2016.(*)

[adsense]

[adsense]

Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu di Istana, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[adsense]

Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," ujar Prabowo diikuti oleh Suahasil, Senin (14/9/2026).

Kompas.com melansir, Suahasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1994. Setelah itu, ia memperoleh gelar S2 dari Cornell University, Amerika Serikat (AS), pada 1997. Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign dan menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003.

[adsense]

Baca Juga:

• Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Selama berkiprah di lingkungan akademik, Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi seperti Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013). Di luar dunia akademik, Suahasil pernah tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011. Pada periode yang sama, ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015. Suahasil Nazara juga pernah menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010–2015. Ia juga menjadi zanggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

[adsense]

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Adapun pada era Presiden Prabowo Subianto, Suahasil kembali dipercaya sebagai Wamenkeu dalam Kabinet Merah Putih.(*)

[adsense]

[adsense]

Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar tentang kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut periode 2025-2030 akhirnya terbit. Dalam SK tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, sementara Viktor Silaen SE MM dipercaya menduduki posisi Sekretaris.

Terbitnya SK tersebut diketahui, Senin (14/9/2026), setelah foto penyerahan SK beredar luas di media sosial. Dalam foto itu, Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen tampak memegang SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut.

[adsense]

Sejumlah kader senior Partai Golkar juga terlihat dalam foto bersama tersebut, di antaranya Yasyir Ridho Loebis, Rolel Harahap, Zainuddin Purba dan Suruhenta Sembiring.

"Benar, SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut sudah keluar," kata Yasyir Ridho Loebis ketika dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, Senin (14/9/2029), terkait terbitnya SK yang sebelumnya sempat tertunda cukup lama.

[adsense]

Baca Juga:

• Viktor Silaen Masuk Sekolah-sekolah Suarakan Bahaya Narkoba dan Judi Online “Penghancur” Generasi Muda

"Gak jadi apa-apa. Tugasku sudah selesai menyukseskan Musda Partai Golkar sampai SK terbit sesuai arahan sahabat saya Doli Kurnia Tanjung," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumut itu.

[adsense]

Dengan terbitnya SK tersebut, kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen selanjutnya diinformasikan akan mempersiapkan agenda organisasi, termasuk pelantikan kepengurusan.

"Pengurus Partai Golkar Sumut yang sudah ditetapkan dijadwalkan menggelar rapat pleno, Selasa (15/9/2026), di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan," ujar sejumlah fungsionaris Partai Golkar Sumut.

[adsense]

Rapat pleno tersebut akan membahas sejumlah agenda, di antaranya perkenalan jajaran pengurus serta persiapan pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Sumut periode 2025-2030.(*)

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle kabinet pada Senin (14/9/2026).

"Menangkat Profesor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan presiden pengangkatan Menteri Keuangan.

[adsense]

Setelah keppres dibacakan, Suahasil mebacakan sumpah jabatannya dipandu oleh Prabowo.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Suahasil membacakan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin dikutip kompas.com

[adsense]

Baca Juga:

• Sri Mulyani Hadapi DPR Hari ini, Keputusan Pemangkasan Anggaran di Depan Mata!

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung dia.

Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019.

[adsense]

[adsense]

Pelantikan Suahasil ini dihadiri oleh Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, CEO Danantara Rosan Roeslani.

Hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, Kepala BPS Amalia, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

[adsense]

Suahasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1994. Setelah itu, ia memperoleh gelar S2 dari Cornell University, Amerika Serikat (AS), pada 1997.

Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign dan menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukungan APBN untuk Pendidikan Capai Rp 504 Triliun per November

Pada 1999, karier Suahasil di dunia akademik dimulai ketika menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Sepuluh tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi dari universitas tersebut pada 2009.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Selama berkiprah di lingkungan akademik, Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi seperti Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Di luar dunia akademik, Suahasil pernah tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011.

[adsense]

Pada periode yang sama, ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.

Suahasil Nazara juga pernah menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010–2015. Ia juga menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

[adsense]

Baca Juga:

• Pemerintah Berikan Fasilitas Insentif Bebas PPN Beli Rumah Hingga 100 Persen

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

[adsense]

Adapun pada era Presiden Prabowo Subianto, Suahasil kembali dipercaya sebagai Wamenkeu dalam Kabinet Merah Putih. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ajang Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 resmi dimulai di Terminal Tanjung Pinggir, Minggu (13/9/2026). Lebih dari 100 pebalap dari Pematangsiantar, Sumut, Aceh, Pekanbaru hingga Riau turun di berbagai kelas.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak bersama Wali Kota Wesly Silalahi melepas para peserta secara langsung.

[adsense]

Turut hadir Ketua TPPKK Liswati Wesly Silalahi, Ketua KONI Riau Alexander Siahaan, Ketua Panitia Rocky Marbun, dan Duta Road Race Kota Pematangsiantar Nazwa Anisa, siswi SMAN 2

Antusiasme peserta dari luar provinsi jadi bukti wali kota cup mulai dilirik sebagai salah satu seri road race yang diperhitungkan di Sumatera.

[adsense]

Baca Juga:

• Ratusan Siswa SMP se-Kota Pematangsiantar Ikuti Seminar P4GN KPKM RI

Ia juga mengajak panitia, peserta dan penonton menjaga keamanan selama perlombaan berlangsung.

[adsense]

Usai balapan, trofi juara tiap kelas diserahkan langsung oleh Kapolres, Wali Kota, Ketua TP-PKK dan Ketua Panitia. Apresiasi itu menjadi penutup rangkaian kompetisi yang berjalan lancar. (**)

[adsense]

[adsense]

‎Sempat meroket sampai harga Rp 70.000, kini harga jengkol nyungsep ke harga Rp 25.000 per kilogram.

‎Penurunan harga ini dipicu banjirnya pasokan jengkol dari berbagai daerah di Sumatera, Senin (14/9/2026).

[adsense]

‎

‎Usi, pedagang jengkol di Pasar Tradisional Peringgan mengatakan harga buah dengan aroma bau ini, mengalami penurunan drastis.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Ayam Potong di Medan Tembus Rp50 Ribu per Kilogram, Pedagang Keluhkan Sepinya Pembeli

‎

[adsense]

‎Jengkol yang saat ini dipasarkan dipasok dari berbagai daerah di Sumatera. Seperti Bengkulu, Jambi dan Padang.

‎"Ini dari perkebunan yang disana datangnya, lagi banyak panen. Kebetulan Jakarta tidak terima, karena Jengkol dari Kalimantan juga banjir, dan ini yang masuk ke Jakarta. Sehingga membuat jengkol yang di Sumatera masuk ke Medan," paparnya.

[adsense]

‎

‎Selain jengkol, petai pun kini sedang membanjiri pasar, seikat petai berisi 10papan di banderol rata-rata seharga Rp 25,000.

[adsense]

‎

‎Salah seorang pedagang petai, Kak Butet, mengatakan pasokan Pete juga lagi banyak masuk jadi harganya tidak mahal.

[adsense]

‎"Kemarin stok sedikit jadi masih di harga Rp 35.000, sekarang dah banyak masuk jadi murah, Rp 25,000 udah bagus kali," ujar Kak Butet.

‎

[adsense]

‎Ditengah turunnya harga jengkol dan pete ini, masyarakat yang hobi pun merasa kegirangan membelinya, ada yang mengaku ingin membuat rendang jengkol, ada yang ingin membuat sampal udang pete.

‎"Dah lama pusing mikirin harga ayam dan ikan yang mahal, sekarang kita coba dulu menu yang paling disukai sekeluarga, rendang jengkol dan samba udang pete, bosan juga makan tahu tempe, ayam mahal, jadi jengkol inilah kita gas," aku Sri, warga Sei Padang yang sedang berbelanja di Pasar Peringgan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kabupaten Nias, Paulus Sohahau Halawa, dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti belum dilakukannya pelantikan pejabat definitif untuk sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias.

Sorotan itu mencuat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nias menyebut hampir 80 jabatan masih kosong, termasuk tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

[adsense]

Paulus menilai keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang terlalu lama perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, apabila suatu jabatan dapat diisi oleh pejabat definitif, proses tersebut semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Kondisi itu, kata dia, perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, apakah disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur atau terdapat kendala lain dalam proses pengisian jabatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Simalungun Dibobol Maling

Ia juga mempertanyakan penerapan sistem merit yang tengah didorong dalam manajemen kepegawaian Pemkab Nias. Menurut Paulus, sistem merit semestinya mampu memastikan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

[adsense]

Karena itu, rangkap jabatan yang berlangsung lama dinilai berpotensi membuat pejabat tidak dapat bekerja secara maksimal pada tugas pokok dan fungsinya.

Sorotan lainnya diarahkan pada sejumlah camat yang juga diberi tugas menangani organisasi perangkat daerah (OPD). Paulus menilai camat seharusnya dapat berkonsentrasi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jika terlalu banyak dibebani tugas tambahan di OPD, dikhawatirkan perhatian terhadap pelayanan masyarakat, koordinasi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan menjadi kurang optimal.

[adsense]

Paulus berharap Pemkab Nias segera menuntaskan pengisian jabatan definitif secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia meminta proses tersebut tidak hanya mengejar percepatan pelantikan, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi serta mampu bekerja penuh sesuai jabatan yang diemban.

"Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Kalau memang sudah ada mekanisme dan persetujuan untuk pengisian jabatan, kita berharap segera dituntaskan," pungkasnya.

[adsense]

Selanjutnya, Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Sabayuti Gulo hanya menanggapi santai "Itu kewenangan kepala daerah selaku pembina kepegawaian, " ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 68 Tim Putra dan Putri akan Bertarung di Open Turnamem Bola Voli Tingkat Senior Piala Marcopolo Cup dan Pelajar Piala Dansat Brimob Polda Sumut.

"Opem Turnamen tersebut dimulai pada tanggal 8 Oktober - 2 November 2026 di Lapangan Brimob Kompi 2 Yon B Pematangsiantar," kata Koordinator Pertandingan, Edy Usmawan kepada harianSIB.com,Senin(14/9/2026).

[adsense]

Diperincinya, dari seluruh tim yang mengikuti turnamen tersebut terbagi dua kategori yakni tingkat Senior Putra 16 tim dan Senior Putri 12.Untuk kategori pelajar Putra diikuti 24 sedangkan Putri 16 tim.

Adapun tim voli yang ikut Open Turnamen tingkat Senior adalah Inalum VC, Bank Indonesia Pematangsiantar, Maura VC Asahan, PBVSI Simalungun, PBVSI Batubara, PBVSI Serdang Bedagai, PBVSI Tebing Tinggi, Bank Aceh, BNI, Falcons, Alvosa, Doge-Doge Waterpark

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Basket Putri Methodist-2 Medan Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia di Taiwan

Danki 2 Yon B Pematangsiantar, AKP Rafles Rury Carera Manurung, S.Tr.K, S.I.K melalui Wadanki, Iptu Acep Qohaerudi, S.Sos.I mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan open turnamen bola voli tingkat Senior dan pelajar dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

[adsense]

Turnamen bola voli ini sangat positif bagi pelajar untuk menghindari kenakalan remaja dan berharap turnamen berjalan lancar serta menghasilkan bibit-bibit atlet berpotensial.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus memperkuat strategi komersial guna memperluas pasar dan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur, konektivitas pasokan serta solusi energi sesuai kebutuhan pelanggan.

Strategi tersebut mengantarkan Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham meraih penghargaan Best Chief Marketing Officer 2026 kategori Oil and Gas dalam ajang Best CMO Award 2026 yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

[adsense]

Aldiansyah dalam siaran tertulisnya,Senin (14/9/2026) mengatakan strategi komersial PGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume dan pendapatan, tetapi juga menciptakan permintaan gas bumi yang berkelanjutan.

PGN mengoptimalkan jaringan pipa gas bumi lebih dari 33.000 kilometer serta mengembangkan solusi beyond pipeline melalui Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Temukan Titik Kebocoran Gas Penyebab Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan

Salah satu pengembangan pasar dilakukan melalui skema CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta, yang diproyeksikan melayani sekitar 4.500 pelanggan rumah tangga, UMKM dan komersial.

[adsense]

Pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa maupun CNG juga disebut dapat memberikan efisiensi biaya energi sekitar 30-40 persen per bulan bagi sejumlah segmen pelanggan.

Dari sisi pasokan, PGN memperkuat portofolio melalui tambahan alokasi gas dari Wilayah Kerja Tungkal di Sumatera serta menjajaki sumber energi baru seperti Coalbed Methane (CBM) di Tanjung Enim, biomethane dari limbah kelapa sawit dan Synthetic Natural Gas (SNG).

[adsense]

Potensi penyaluran CBM diproyeksikan tumbuh bertahap dari 1 MMSCFD hingga 25 MMSCFD. Aldiansyah menegaskan penguatan pasokan dan perluasan pasar harus berjalan beriringan agar pertumbuhan permintaan didukung keandalan layanan sekaligus memperluas pemanfaatan gas bumi untuk masyarakat dan industri di berbagai daerah. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi yang telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di tingkat internasional.

Pemberian tali asih tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan Pemprov Sumut atas dedikasi serta prestasi para atlet dalam mengembangkan dan mengharumkan olahraga Sumut.

[adsense]

Pemberian tali asih tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43. Sebanyak 13 purna olahragawan berprestasi menerima tali asih, terdiri atas 7 olahragawan disabilitas dan 6 olahragawan.

Para penerima tali asih tersebut merupakan atlet-atlet yang memiliki rekam jejak prestasi membanggakan di berbagai ajang olahraga internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Sumut Catat Penggunaan Listrik EBT 46 Persen, Pemprov Dorong Investasi Energi Ramah Lingkungan

Sementara itu, dari kalangan atlet disabilitas terdapat Azhar Panjaitan yang meraih 4 medali emas catur ASEAN Para Games, Ismayuddin Simangunsong dengan 1 medali emas catur ASEAN Para Games, serta Rosalina Manurung yang meraih 6 medali emas catur ASEAN Para Games dan 1 medali emas Asian Para Games.

[adsense]

Penerima lainnya yakni Yuddi Ana dengan 1 medali emas tolak peluru ASEAN Para Games, Anto Boy dengan 3 medali emas ASEAN Para Games, serta Nasip Farta Simanja yang meraih 10 medali emas catur ASEAN Para Games.

"Ini salah satu bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat Sumut karena telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di dunia, menorehkan prestasi yang luar biasa dan keaktifan bapak/ibu sekalian di dunia olahraga," kata Bobby Nasution usai upacara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (14/9/2026).

[adsense]

Selain memberikan apresiasi kepada para legenda olahraga, Bobby Nasution mengingatkan pentingnya memasyarakatkan olahraga dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Menurutnya, budaya olahraga yang kuat akan menjadi fondasi untuk melahirkan atlet berprestasi sekaligus membangun industri olahraga.

[adsense]

"Kita harus ingat, atlet-atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga, karena itu budaya olahraga, prestasi dan industrinya kita harus bangun sebagai satu kesatuan ekosistem," kata Bobby Nasution yang menjadi pembina upacara pada kesempatan ini.

Bobby berharap pembangunan ekosistem olahraga tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, atlet, pembina, serta berbagai pemangku kepentingan.

[adsense]

Dengan demikian, olahraga tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi.

Upacara peringatan Haornas ke-43 tersebut turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Ketua NPCI Sumut Alan Sastra Ginting, dan Ketua Kormi Muhammad Daffasya Adnan. Hadir pula jajaran OPD Pemprov Sumut, atlet-atlet Sumut, serta pegiat olahraga lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun dibobol maling. Aksi pencurian tersebut diketahui hari Senin (14/9/2026).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun Pardomuan Sijabat menceritakan bahwa kejadian pencurian di kantornya diketahui salah seorang staf yang pertama kali masuk kantor menemukan bahwa kondisi pintu kantor sudah terbuka.

[adsense]

Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di ruang sekretaris, tata usaha termasuk ruang kerjanya.

Setelah dipeeiksa, ternyata satu unit sepeda motor dan satu buah televisi berhasil dibawa kawanan pencuri.

[adsense]

Baca Juga:

• Umar Syah Putra Daulay Ketua PAC PP Kualuhleidong 2026-2029

[adsense]

[adsense]

Aksi seorang remaja mencuri meteran air dan mesin pompa sanyo dari rumah warga di Jalan Bromo, Gang Silaturahim/Gang Masjid Tengah, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, berakhir di tangan polisi.

Pelaku yang diciduk Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Medan Area di Jalan AR Hakim, Gang Seto, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Senin (14/9/2026) yakni Arya Armanda alias Beni (18) warga Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

[adsense]

Polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit meteran air dan satu unit mesin pompa sanyo milik korban.

Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yaqin saat dikonfirmasi menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban Surna Herman SP (58). Peristiwa pencurian terjadi pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di kediaman korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Rekaman CCTV Bongkar Aksi Pencurian Pompa Air di Medan Denai, Pelaku Ditangkap

Ia menambahkan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 juta dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Medan Area. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Medan Area yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri Lubis bersama personel opsnal melakukan penyelidikan.

[adsense]

"Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di kawasan Jalan AR Hakim, Gang Seto. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan Arya Armanda. Dari tangannya ditemukan 1 mesin pompa sanyo dan satu meteran air milik korban," ungkapnya.

Kepada penyidik lanjut Kapolsek, Arya mengakui perbuatannya. Ia mengaku beraksi seorang diri dengan menyasar rumah korban yang diketahuinya sedang kosong.

[adsense]

"Pelaku masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku terlebih dahulu mematahkan pipa mesin pompa Sanyo. Selanjutnya, meteran air ditarik secara paksa hingga patah dan kemudian dibawa pergi," jelasnya.

Kapolsek menegaskan, selanjutnya pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Medan Area guna proses selanjutnya.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka diproses dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHPidana Tahun 2023," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Anggota Fraksi PDI Perjuangann DPRD Sumut Delpin Barus, mendesak Polres Karo bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di sejumlah sekolah di Berastagi, Kamis (13/8/2026) lalu.

Delpin Barus berharap, kasus yang telah berlangsung selama sebulan tersebut harus segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab, terlebih hingga kini belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

"Siapapun yang telah melakukan kesalahan terhadap kasus ini harus segera diproses hukum. Tidak boleh pilih kasih. Kalau memang ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak mengalami gangguan kesehatan, harus ada pertanggungjawaban secara hukum," ujar Delpin Barus kepada wartawan, Senin (14/9/2026), melalui telepon dari Medan.

Menurut anggota dewan Dapil Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebingtinggi ini, peningkatan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan merupakan langkah penting.

[adsense]

Baca Juga:

• Progres Pelebaran Jalan Nasional Sei Rampah 64 Persen, Ijeck: Harus Beri Dampak Ekonomi

Delpin yang dikenal politisi vokal ini meminta penyidik bekerja profesional dan transparan, termasuk mendalami seluruh rangkaian proses penyediaan hingga pendistribusian makanan MBG kepada para siswa.

[adsense]

Menurut Delpin, pemeriksaan juga harus mencakup pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, tenaga pendidik maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan makanan tersebut.

"Ini menyangkut anak-anak didik kita di Karo. Jangan sampai kasusnya berlarut-larut sehingga masyarakat bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab. Polisi harus gerak cepat, tetapi tetap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum," tegasnya.

[adsense]

Delpin juga menilai hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan para dokter ahli harus menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus. Apalagi, hingga kini keluarga korban masih mempertanyakan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa, termasuk apakah berkaitan dengan bakteri, virus atau zat berbahaya tertentu dalam makanan.

Sebelumnya, Polres Tanah Karo membenarkan kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasi Humas Polres Tanah Karo AKP P Doman mengatakan penyidikan dilakukan menindaklanjuti laporan orang tua siswa korban yang tercatat dalam STTLP/B/395/VIII/2026/SPKT/Polres Tanah Karo tertanggal 31 Agustus 2026.

[adsense]

Delpin berharap penyidikan tersebut segera memberikan kepastian hukum bagi para korban dan keluarganya. "Jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang dikorbankan. Kalau terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, siapapun orangnya harus diproses sesuai hukum," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Harga cabai merah di Sumatera Utara mengalami kenaikan dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

Di Kota Medan, khususnya Pasar Petisah, harga cabai merah mencapai Rp60.000 per kg pada perdagangan 11 September berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

[adsense]

Sementara di Kota Sibolga, harga cabai merah pada perdagangan Senin (14/9/2026) pagi ini mencapai sekitar Rp70.000 per kg.

Di Medan, berdasarkan pengamatan langsung, harga berada di kisaran Rp60.000-Rp65.000 per kg. Padahal, pada 25 Agustus lalu harga masih berada di kisaran Rp30.000 per kg.

[adsense]

Baca Juga:

• Pasokan Melimpah, Harga Cabai Merah Turun, Ayam Naik di Sumut

Disebutnya, pola distribusi cabai merah juga mengalami pergeseran. Aceh yang biasanya menjadi salah satu daerah pemasok cabai ke Sumut dan daerah lainnya, kini justru memenuhi kebutuhannya dari Sumut.

[adsense]

Kondisi ini terjadi bersamaan dengan berakhirnya panen cabai merah di Batubara yang merupakan salah satu sentra produksi cabai merah.

Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan meningkat, harga cabai diperkirakan masih berpotensi mengalami tekanan hingga memasuki panen besar di Aceh yang diproyeksikan berlangsung Oktober mendatang.

[adsense]

Kenaikan harga cabai merah juga berpeluang kembali mendorong inflasi Sumut pada September. Karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu melakukan langkah mitigasi untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut.

Salah satu upaya yang dinilai penting adalah meningkatkan intensifikasi transaksi antardaerah, terutama dengan wilayah yang mengalami perbedaan harga cukup tajam.

[adsense]

Transaksi antardaerah sebenarnya telah dilakukan pedagang besar, namun pemerintah perlu mendorong agar distribusi tersebut semakin intensif sehingga pasokan cabai dapat lebih cepat bergerak dari daerah surplus ke daerah yang,ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim basket putri SMA Methodist-2 Medan kembali menorehkan langkah membanggakan di kancah internasional.

Skuad kebanggaan Perguruan Methodist-2 Medan menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam Kejuaraan Internasional Antar Pelajar Asia yang akan berlangsung di Chiayi City, Taiwan, 15–23 September 2026.

[adsense]

Kejuaraan basket antarpelajar tingkat Asia tersebut akan mempertemukan sejumlah tim dari berbagai negara dan wilayah, di antaranya China, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, serta sejumlah negara Asia lainnya.

Ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi para pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• 87 Siswa di Taiwan Keracunan MBG, Pengelola Didenda Rp 109 M

Ia menambahkan, Tim Basket Putri Methodist-2 Medan hadir sebagai salah satu perwakilan Tim Merah Putih.

[adsense]

Sementara itu, Pimpinan Perguruan Methodist-2 Medan, Pdt. Paulus Subyanto, S.Th, didampingi Drs. Kusno, Pdt. Tommy Wijaya selaku kepala sekolah, serta manajer tim Drs. Bob S. Saragih, M.Si, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kejuaraan di Taiwan memiliki nilai penting bagi perkembangan para atlet muda.

"Kejuaraan ini bukan hanya soal hasil pertandingan. Para pemain juga mendapatkan pengalaman berharga," demikian disampaikan jajaran pimpinan Perguruan Methodist-2 Medan, Senin (14/9/2026) di Methodist 2 Medan.

[adsense]

Masih kata Jenny menjelaskan, komposisi pemain yang dibawa ke Taiwan merupakan perpaduan antara pemain yang telah memiliki jam terbang di antaranya merupakan siswa yang sebelumnya mengikuti seleksi Kopi Good Day DBL Indonesia All Star 2025, seperti Brigitta Fernandet Lie.

Dengan semangat dan motivasi yang tinggi, Tim Basket Putri Methodist-2 Medan siap membawa nama sekolah dan Indonesia di pentas internasional.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dunia kripto kembali diguncang kasus pencurian bernilai fantastis. Seorang warga Singapura berusia 22 tahun disebut terlibat dalam sindikat yang diduga mencuri aset kripto sekitar Rp 4,3 triliun.

Ini menjadikan salah satu perampokan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

[adsense]

Dilansir Channel News Asia (CNA), Malone Lam menjadi pemimpin komplotan pencurian mata uang kripto skala besar di Amerika Serikat.

Lam mengorganisasi dan memimpin kelompok kejahatan yang melancarkan serangan social engineering. Komplotan ini menyamar sebagai karyawan dari perusahaan terpercaya, seperti Google, untuk membujuk korban agar menyerahkan informasi pribadi seperti kata sandi, seed phrase, dan kode autentikasi dompet kripto.

[adsense]

Baca Juga:

• Apple Kehilangan Rp 10.718 Triliun Gegara Tarif Trump

Uang hasil curian itu kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup serba mewah, seperti membeli armada mobil mewah bernilai hingga US$3,8 juta per unit, jam tangan mahal, menyewa jet pribadi, rumah di Los Angeles, Miami, dan Hamptons, mempekerjakan tim pengawal pribadi, serta menghabiskan ratusan ribu dolar untuk pesta di klub malam.

[adsense]

Lam kemudian mengaku bersalah di pengadilan AS atas dakwaan konspirasi pemerasan (racketeering conspiracy). Lam yang putus sekolah saat duduk di kelas delapan dan datang ke AS dari Singapura, menghadapi ancaman hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun.

Selain itu, ia dan anggota komplotannya diwajibkan mengembalikan uang ganti rugi sebesar lebih dari US$245 juta kepada para korban.

[adsense]

Lam sendiri telah memberikan pengakuan. Dia tak menyangka kasusnya akan seheboh ini.

"Kami sering membahas soal bagaimana jadinya jika saya tertangkap, tetapi tidak pernah menyangka akan seheboh ini," ujar Lam kepada rekan-rekannya melalui panggilan telepon yang direkam saat dia berada di penjara, sebagaimana tercantum dalam dokumen dakwaan.

[adsense]

Menurut dakwaan jaksa AS, Lam dan rekan-rekannya pada Agustus 2024 menggunakan teknis "rekayasa sosial" untuk menipu seorang pria asal Washington DC dan mencuri Bitcoin senilai lebih dari US$ 245 juta.

Menurut jaksa AS, dua orang yang diduga sebagai rekan konspirator Lam menyamar sebagai perwakilan Google dab bursa kripto Gemini untuk memanipulasi korban agar memberikan akses ke Google Drive miliknya dan mengungkapkan kode keamanan, yang memungkinkan Lam menguras lebih dari 4.100 Bitcoin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Aksi Keuangan Internasional (FATF) merilis laporan khusus yang menyoroti risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi di sektor permainan serta perjudian, Senin (14/9/2026).

[adsense]

Ditegaskan FATF, melansir CNBC Indonesia, kasino konvensional maupun daring serta taruhan olahraga adalah sektor yang paling rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang dibandingkan bentuk perjudian lainnya.

Pasar perjudian daring terus meluas, didukung beragam metode pembayaran mulai dari dompet elektronik, uang seluler, hingga aset virtual yang memungkinkan transaksi lintas negara berlangsung cepat dan sulit dilacak.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Jampidsus Febrie Diperiksa di Kejagung Terkait Pencucian Uang

Sementara itu, penyalahgunaan platform permainan untuk pencucian uang masih terbatas skalanya.

[adsense]

Namun, ruang permainan daring justru lebih sering tercatat dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme. Keterkaitan yang makin erat dengan media sosial memperparah risiko tersebut, termasuk untuk merekrut pengantar dana hasil kejahatan, mempromosikan perjudian ilegal, hingga menyebarkan propaganda terorisme.

[adsense]

Menyikapi hal itu, FATF meminta seluruh negara memperkuat pengawasan, memperketat perizinan operator, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta guna mempercepat pertukaran informasi modus kejahatan terbaru.

Kerja sama internasional dinilai menjadi kunci utama, mengingat sifat perjudian daring yang lintas batas negara.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kabupaten Nias, Paulus Sohahau Halawa, dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti belum dilakukannya pelantikan pejabat definitif untuk sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias.

Sorotan itu mencuat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nias menyebut hampir 80 jabatan masih kosong, termasuk tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

[adsense]

Paulus menilai keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang terlalu lama perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, apabila suatu jabatan dapat diisi oleh pejabat definitif, proses tersebut semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Kondisi itu, kata dia, perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, apakah disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur atau terdapat kendala lain dalam proses pengisian jabatan.

[adsense]

Baca Juga:

• IKA Etnomusikologi FIB USU Periode 2026-2030 Dilantik

Ia juga mempertanyakan penerapan sistem merit yang tengah didorong dalam manajemen kepegawaian Pemkab Nias. Menurut Paulus, sistem merit semestinya mampu memastikan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

[adsense]

Karena itu, rangkap jabatan yang berlangsung lama dinilai berpotensi membuat pejabat tidak dapat bekerja secara maksimal pada tugas pokok dan fungsinya.

Sorotan lainnya diarahkan pada sejumlah camat yang juga diberi tugas menangani organisasi perangkat daerah (OPD). Paulus menilai camat seharusnya dapat berkonsentrasi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jika terlalu banyak dibebani tugas tambahan di OPD, dikhawatirkan perhatian terhadap pelayanan masyarakat, koordinasi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan menjadi kurang optimal.

[adsense]

Paulus berharap Pemkab Nias segera menuntaskan pengisian jabatan definitif secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia meminta proses tersebut tidak hanya mengejar percepatan pelantikan, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi serta mampu bekerja penuh sesuai jabatan yang diemban.

"Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Kalau memang sudah ada mekanisme dan persetujuan untuk pengisian jabatan, kita berharap segera dituntaskan," pungkasnya.

[adsense]

Selanjutnya, Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Sabayuti Gulo hanya menanggapi santai "Itu kewenangan kepala daerah selaku pembina kepegawaian, " ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Desain ketatanegaraan Indonesia kini memasuki fase transisi yang sangat menentukan arah masa depan demokrasi pasca-diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan monumental ini secara resmi mengubah lanskap kontestasi politik dengan mewajibkan pemisahan komprehensif antara rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029. Format pemilu serentak lima kotak yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024 telah menuai kritik tajam karena beban kerjanya dinilai tidak manusiawi. Tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akibat kelelahan fisik ekstrem merefleksikan kelemahan mendasar dalam manajemen elektoral nasional. Kondisi empiris tersebut mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi arsitektur hukum kepemiluan demi menyelamatkan prinsip kedaulatan rakyat dan hak hidup penyelenggara.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, maka jarak waktu ideal antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berkisar antara dua hingga dua setengah tahun. Implikasi logis dari aturan ini adalah jika Pemilu Nasional diselenggarakan pada tahun 2029 untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, maka Pemilu Lokal baru akan dilaksanakan pada sekitar tahun 2031. Model pemisahan waktu ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih stabil. Pemisahan jadwal tersebut juga diharapkan mampu mengembalikan otonomi berpikir pemilih agar dapat membedakan secara jernih antara platform politik nasional dan kebutuhan mendesak pembangunan daerah.

[adsense]

Urgensi pemisahan ini sangat erat kaitannya dengan upaya penguatan kualitas demokrasi di tingkat lokal yang selama ini terkesan terabaikan akibat dominasi isu Jakarta. Pada pemilu-pemilu serentak sebelumnya, arus informasi publik hampir sepenuhnya tersedot oleh kontestasi pemilihan presiden, sehingga visi dan misi calon anggota DPRD maupun kepala daerah tidak terekspos secara proporsional. Fenomena 'efek ekor jas' (coattail effect) dari figur calon presiden terbukti mengaburkan rasionalitas pemilih dalam menentukan wakil rakyat di daerah. Melalui pemisahan ini, partai politik dipaksa untuk membangun narasi politik berbasis lokalitas dan mempromosikan kader-kader daerah yang memiliki kapabilitas riil, bukan sekadar mendompleng popularitas tokoh nasional.

Pakar hukum tata negara menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan ikhtiar konstitusional untuk menata ulang jadwal sirkulasi kekuasaan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi pengawasan. Penyelenggaraan pemilu yang terlalu padat dalam satu waktu terbukti menurunkan kualitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Secara administratif, pemisahan ini memberikan ruang bernapas yang cukup bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mempersiapkan logistik serta melakukan pemutakhiran data pemilih secara lebih akurat. Ketepatan data dan kesiapan logistik merupakan pilar utama guna meminimalisasi potensi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

[adsense]

Baca Juga:

• Ijeck Usulkan Flyover di Simpang Kayu Besar untuk Atasi Kemacetan

Formulasi hukum transisi ini memerlukan kecermatan tingkat tinggi karena harus menyinkronkan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang berakhir di tengah siklus baru.

[adsense]

Masalah paling krusial yang kini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan adalah nasib kepemimpinan eksekutif di daerah sepanjang masa jeda dua tahun tersebut. Jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang habis masa baktinya pada tahun 2029 tidak dapat diperpanjang begitu saja tanpa melanggar ketentuan konstitusi mengenai batas waktu masa jabatan. Skenario yang paling berpeluang besar untuk diterapkan adalah pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan ini mengacu pada preseden sukses pengangkatan Pj massal yang dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2024.

Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam durasi waktu yang sangat lama mencapai dua hingga dua setengah tahun memiliki implikasi politik dan hukum yang berisiko tinggi. Pengamat politik mengingatkan bahwa Penjabat Kepala Daerah bertumpu pada legitimasi birokrasi, bukan legitimasi demokratis langsung dari rakyat. Ketiadaan mandat rakyat ini membuat posisi politik mereka sangat rentan ketika harus berhadapan dengan DPRD dalam menetapkan kebijakan strategis daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi dipimpin oleh pejabat transisi yang terlalu lama dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi pembangunan serta menciptakan stagnasi dalam pengambilan keputusan penting di daerah.

[adsense]

Selain sektor eksekutif, dilema konstitusional yang jauh lebih rumit muncul pada cabang kekuasaan legislatif daerah. Berbeda dengan posisi kepala daerah yang bersifat perorangan dan dapat digantikan oleh aparatur sipil negara, posisi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengenal mekanisme Penjabat. DPRD merupakan lembaga representasi politik yang keanggotaannya wajib diisi melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Jika masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029 berakhir, sementara Pemilu Lokal baru digelar pada tahun 2031, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan legislatif (legislative vacuum) yang fatal bagi jalannya roda pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi potensi kelumpuhan legislatif ini, para ahli hukum tata negara, termasuk pandangan yang mengemuka dari Mahfud MD, menawarkan beberapa opsi solusi konstruktif. Opsi pertama adalah melakukan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029 secara administratif hingga tahun 2031 melalui ketentuan peralihan dalam undang-undang yang baru.

[adsense]

Meskipun opsi ini dinilai paling praktis dan berbiaya rendah, kelemahan mendasarnya terletak pada aspek legalitas moral politik. Mengizinkan lembaga legislatif menjabat melampaui batas mandat lima tahun tanpa pemungutan suara ulang dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Opsi kedua adalah penyelenggaraan Pemilu Sela (interim election) pada tahun 2029 khusus untuk memilih anggota DPRD dengan masa jabatan transisi selama dua tahun. Anggota DPRD yang terpilih melalui Pemilu Sela ini akan bertugas mengisi kekosongan jabatan hingga pemilu lokal serentak digelar secara penuh pada tahun 2031. Skenario pemilu sela ini jauh lebih konstitusional karena tetap menghormati hak suara rakyat dalam menentukan perwakilan politik mereka. Opsi pemilu sela ini menuntut konsekuensi anggaran yang sangat besar serta kesiapan teknis yang luar biasa dari KPU selaku penyelenggara, mengingat beban logistik pemilu akan kembali meningkat.

[adsense]

Para analis kebijakan publik juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemisahan rezim pemilu ini memerlukan restrukturisasi menyeluruh terhadap pola hubungan pusat dan daerah guna mencegah terjadinya friksi politik selama masa transisi. Ketika daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pusat dan DPRD diisi oleh anggota dengan perpanjangan masa jabatan atau hasil pemilu sela, checks and balances berpotensi tidak berjalan optimal. Regulasi baru harus secara ketat membatasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah agar tidak mengambil keputusan yang merugikan kepentingan jangka panjang daerah.

Keberhasilan transformasi sistem pemilu ini akan bertumpu pada komitmen politik DPR dan Pemerintah untuk melepaskan kepentingan pragmatis jangka pendek. Proses legislasi revisi undang-undang pemilu tidak boleh dijadikan komoditas transaksi politik untuk menguntungkan kelompok tertentu demi mengamankan kekuasaan di daerah. Transparansi dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) harus dikedepankan agar aturan yang dilahirkan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Publik harus dilibatkan secara aktif dalam menguji setiap pasal peralihan yang dirancang agar tidak menabrak koridor konstitusi.

[adsense]

Dari paradigma sosiologi politik, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga berpotensi mereduksi polarisasi ekstrem di tingkat akar rumput yang sering kali dipicu oleh isu-isu nasional. Ketegangan ideologis yang biasanya mewarnai pemilihan presiden diharapkan tidak lagi merembet secara langsung ke dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Isu-isu lokal seperti kualitas pelayanan publik, infrastruktur daerah, pengelolaan komoditas lokal, dan pengentasan kemiskinan daerah dapat menjadi menu utama dalam debat-debat politik regional. Hal ini akan mendorong pendewasaan politik masyarakat karena fokus beralih pada rekam jejak dan program kerja nyata para calon pemimpin daerah.

Dalam perspektif yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membukakan jalan bagi reformasi pemilu yang lebih rasional, sehat, dan manusiawi. Namun, jalan keluar dari sengkarut pemilu serentak lama ini menuntut kerja keras, kecermatan regulasi, dan kepatuhan hukum yang tanpa kompromi dari seluruh pemangku kepentingan. DPR dan Pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk merumuskan aturan transisi yang kokoh guna mengantisipasi kerumitan pengisian jabatan eksekutif dan legislatif daerah. Menatap Pemilu 2029 bukan lagi sekadar mempersiapkan teknis pemungutan suara, melainkan mengawal desain atau arsitektur hukum baru demi menjaga kelangsungan kedaulatan politik rakyat dan stabilitas demokrasi di seluruh pelosok negeri. Semoga ! (Penulis, dosen praktisi UNITA)

[adsense]

[adsense]