[adsense]

Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Teras Ruang Publik mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjadikan tekanan dan opini publik sebagai dasar dalam menentukan arah penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang melibatkan H Dhody Thahir SE, tapi harus berdasar fakta, alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur pidana.

Hal itu diungkapkan Direktur YBH Teras Ruang Publik, Abdul Rizal SH kepada wartawan, Rabu (9/9/2026), di Medan, menanggapi santernya informasi penetapan tersangka terhadap Dhody Thahir oleh penyidik kepolisian atas desakan berbagai pihak sekaligus gencarnya tekanan opini publik.

[adsense]

"Proses hukum terhadap perkara tersebut harus dilakukan secara cermat, objektif dan profesional. Jangan gara-gara semakin besar sorotan publik terhadap perkara dimaksud, semakin gencar dilakukan pengusutan. Disini kita berharap penyidik tetap menjaga independensi dan tidak terpengaruh opini yang berkembang," katanya.

YBH Teras Ruang Publik, tambah Abdul Rizal, memang memberikan perhatian terhadap sebuah perkara merupakan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus edukasi hukum kepada masyarakat, sebab publik memang berhak mengawasi proses penegakan hukum, namun keputusan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Demo 27 Agustus, Hercules Imbau Massa: Jaga Jakarta Tetap Kondusif

"Harus dibuktikan siapa yang membuat surat, siapa yang menggunakan, serta apakah pihak yang menggunakan mengetahui bahwa surat tersebut palsu," ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, penyidik juga perlu menguji secara menyeluruh semua alat bukti, termasuk dugaan adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, maksud dari perbuatan tersebut serta akibat atau kerugian yang ditimbulkan. Pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan maupun pihak yang berpotensi menjadi tersangka juga harus memberikan ruang klarifikasi secara proporsional.

"Ketegasan tanpa ketelitian berpotensi menjadikan proses hukum bergeser dari pencarian kebenaran menjadi sekadar pembenaran atas suatu dugaan," kata Abdul Rizal sembari mengingatkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus tetap dijunjung tinggi sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

Karena itu, YBH Teras Ruang Publik meminta aparat kepolisian agar menangani perkara Dhody Thahir secara profesional, transparan dan objektif serta tidak menjadikan tekanan publik sebagai dasar menentukan seseorang bersalah atau tidak.

"Kontrol publik penting dalam negara hukum. Namun, kontrol tersebut hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan, bukan menjadi tekanan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum proses hukum selesai," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ruas jalan provinsi yang berada di Dusun II, Desa Tigajuhar, Kecamatan STM (Sinembah Tanjung Muda) Hulu, Kabupaten Deliserdang, longsor, Polsek STM Hulu Polresta Deliserdang, bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Deliserdang, membuat jalan lingkar sebagai jalan alternatif.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi melalui Kasi Humas, Iptu Jans GM Napitupulu SH, kepada harianSIB.com, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

Longsornya ruas jalan itu diakibatkan, tingginya curah hujan di daerah itu sejak malam hingga dini hari, membuat badan jalan longsor dengan kedalaman sekira 8 meter, Selasa (8/9/2026), pukul 02.30 WIB. Akibatnya jalan penghubung Kecamatan STM Hulu dengan STM Hilir dan Kecamatan Delitua, terputus.

Iptu Jans menjelaskan, pasca bencana alam itu, Polsek STM Hulu bekerja sama dengan Dinas SDABMBK Deliserdang, membuat jalan alternatif yaitu jalan lingkar dari simpang GPDI titi putus menuju simpang kantor desa Tigajuhar, sepanjang 2 Km, Selasa (8/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Tanjungmorawa Tangkap 2 Pencuri Ikan Mas Koi Bersertifikat

Dengan adanya jalan alternatif, pengguna jalan dapat menggunakan kenderaan roda dua hingga roda empat, sehingga masyarakat sekitar tidak terisolir.

[adsense]

Selanjutnya, personel Polsek STM Hulu membuat tanda rambu, di ruas jalan yang longsor dan jalan alternatif, sehingga pengguna jalan tidak terjebak dan terhindar dari kecelakaan.

Warga sekitar berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan longsor, agar jalan penghubung tersebut kembali berfungsi baik sehingga penggangkutan hasil pertanian dengan menggunakan kendaraan roda enam atau lebih, dapat melintas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu bersama TNI dari Batalyon TP 956/SBA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemkab Labuhanbatu bergerak cepat menangani kebakaran lahan di areal perladangan sekitar Puncak Panatapan, dekat Perumahan Bukti Hijau Permai, Kelurahan Padangbulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (8/9/2026) sore.

Pemadaman kebakaran tersebut dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, didampingi Wakapolres Kompol Panggil Sarianto Simbolon. Sebanyak 20 personel Polres Labuhanbatu dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api.

[adsense]

Upaya pemadaman tersebut diperkuat 10 personel Damkar dan 10 personel BPBD Pemkab Labuhanbatu serta 10 personel TNI dari Batalyon TP 956/SBA. Sinergi lintas instansi itu dilakukan untuk mencegah api menjalar hingga ke pemukiman warga.

"Penanganan kebakaran lahan tersebut dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Sinergitas Polri, TNI, Damkar dan BPBD Pemkab Labuhanbatu menjadi kunci untuk mengendalikan api, sekaligus melindungi masyarakat dan permukiman sekitar," kata Kapolres kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Putri Mahkota Swedia Kunjungi Desa Adat Karang Bajo, Pelajari Kearifan Lokal Jaga Lingkungan

AKBP Wahyu Endrajaya memastikan seluruh personel bekerja secara terpadu, sekaligus mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran lahan.

[adsense]

Pada proses pemadaman, Kapolres Wahyu mengimbau warga agar tidak mendekati area yang terbakar. Masyarakat juga diimbau memakai masker sebagai langkah antisipasi terhadap asap yang mulai menyebar di sekitar lokasi.

Hingga proses penanganan berlangsung, tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk memastikan api dan bara benar-benar padam. Proses pemadaman berlangsung hingga menjelang malam.

[adsense]

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat cuaca panas dan kering, serta segera melaporkan setiap titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. (**)

[adsense]

[adsense]

Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Désirée, mengunjungi Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (6/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Putri Victoria hadir dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador atau Duta Kehormatan United Nations Development Programme (UNDP) untuk Pembangunan Berkelanjutan. Ia didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta delegasi dari Kementerian Luar Negeri, Bappenas dan UNDP.

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Putri Victoria mempelajari keterkaitan antara hutan, sumber mata air, budaya dan kehidupan masyarakat adat Bayan. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Mata Air Mandala yang berada di kawasan hutan adat. Di lokasi tersebut, Putri Victoria mengikuti kegiatan penanaman pohon sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Pemekel Karang Bajo, Nikrana, menjelaskan, masyarakat adat memiliki filosofi yang menempatkan bumi sebagai ibu yang harus dihormati dan dijaga. Filosofi tersebut diterapkan melalui berbagai aturan adat, prosesi, dan tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

[adsense]

Baca Juga:

• Desa Adat Sade Tinggal Puing-puing Pascakebakaran Hebat

Menurutnya, masyarakat Bayan memandang hutan dan mata air sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Di wilayah Bayan terdapat empat kawasan hutan adat dengan sedikitnya 27 mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dan pertanian.

[adsense]

"Bagi masyarakat Karang Bajo, menjaga hutan berarti menjaga mata air. Menjaga mata air berarti menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat," katanya.

Karang Bajo merupakan desa adat sekaligus desa wisata yang masih mempertahankan tradisi masyarakat Bayan. Kehidupan masyarakat berlangsung berdampingan dengan alam, dengan aturan adat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial.

[adsense]

Putri Victoria mengapresiasi upaya masyarakat Karang Bajo dalam menjaga alam sekaligus mempertahankan pengetahuan lokal sebagai warisan bagi generasi mendatang.

"Apa yang bapak dan ibu lakukan di sini sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bagi upaya menjaga sumber daya alam yang ada," ujar Putri Victoria.

[adsense]

Ia juga menilai pengetahuan dan kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Putri Victoria mengaku tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari pengalaman masyarakat Desa Bayan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat selama kunjungannya.

[adsense]

Kunjungan tersebut juga diwarnai momen menarik ketika rombongan berjalan kaki menuju perkampungan. Seorang tokoh adat senior Bayan, Raden Gederip, menyapa Putri Victoria dan mengajaknya berbincang menggunakan bahasa Swedia.

Raden Gederip diketahui pernah tinggal di Swedia selama tiga bulan pada 1992 bersama antropolog asal Swedia, Sven Cederroth. Pertemuan tersebut menjadi momen hangat yang menarik perhatian masyarakat dan kemudian ramai dibagikan di media sosial.

[adsense]

Kunjungan Putri Victoria menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya menjaga hutan dan mata air dilakukan bersamaan dengan pelestarian budaya serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dari Desa Adat Karang Bajo, pesan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan turut mendapat perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap efektivitas peran Pemerintah Daerah dan pengelolaan BUMD air minum di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting di Aula Mini Kantor Bupati Taput, Selasa (8/9/2026).

Menanggapi dimulainya pemeriksaan ini, pemerhati kebijakan publik Kristian Pandiangan SH, saat dihubungi Rabu (9/9/2026), berharap proses evaluasi yang dilakukan BPK tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh progres layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan Perumda Mual Na Tio.

[adsense]

"Air minum menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemeriksaan ini harus jadi momentum untuk melihat sejauh mana progres layanan benar-benar dievaluasi secara serius, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen," ujar Kristian.

Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, mengikuti langsung Entry Meeting Supervisi dan Pengarahan atas Kinerja Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dan Pengelolaan BUMD Air Minum tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Pastikan Hadiri Rakernas V MPK Indonesia di Tarutung

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan bersama jajaran Pemkab Taput mengikuti pemaparan dan arahan Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan layanan air minum di daerah.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Taput menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini dan menegaskan kesiapannya mendukung proses tersebut dengan memberikan data serta informasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengamat BUMD Marolop Simatupang SE menilai keterbukaan Pemkab dalam memberikan data ke BPK merupakan langkah awal yang positif.

[adsense]

Namun ia mengingatkan, hasil akhir pemeriksaan yang paling ditunggu masyarakat adalah dampak nyata terhadap kualitas dan pemerataan layanan air minum, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Ia juga menyinggung keterkaitan hasil pemeriksaan ini dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Mual Na Tio yang beberapa waktu lalu telah disahkan DPRD Taput.

[adsense]

"Penyertaan modal sudah disetujui. Semestinya hasil pemeriksaan BPK ini menjadi acuan agar penyertaan modal tersebut betul-betul digunakan untuk memperbaiki layanan, bukan sekadar administrasi keuangan," katanya.

Lebih lanjut, Marolop menekankan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan BPK ditemukan indikasi penyelewengan anggaran, sekecil apapun nilainya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan atau diselesaikan secara internal semata.

[adsense]

Ia mendorong agar setiap temuan diproses secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Sekecil apapun potensi penyimpangan anggaran, kalau memang ditemukan, harus ditindaklanjuti secara terbuka. Jangan sampai ada temuan yang hanya berhenti di catatan administratif tanpa ada langkah konkret. Ini menyangkut uang rakyat dan pelayanan dasar masyarakat," ucapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap BUMD pengelola air minum sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Oleh karenanya, ia berharap Pemkab Taput dan Perumda Mual Na Tio proaktif menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun catatan yang dikeluarkan BPK setelah pemeriksaan ini rampung, tanpa menunggu adanya tekanan publik.

[adsense]

Marolop juga menegaskan pihaknya tidak sedang menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan Perumda Mual Na Tio, namun mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan berlapis mengingat besarnya anggaran yang dikelola BUMD tersebut, termasuk dari rencana penyertaan modal daerah yang baru disahkan.

Melalui entry meeting ini, evaluasi terhadap penyediaan air minum diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas pelayanan air minum bagi masyarakat Taput ke depan (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah data ekonomi penting dalam negeri akan dirilis pada perdagangan hari ini, terutama Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Agustus 2026, disusul data penjualan kendaraan bermotor dan mobil.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Rabu (9/9/2026), mengatakan, data kepercayaan konsumen menjadi salah satu indikator krusial bagi pasar keuangan karena menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospeknya ke depan. Data tersebut juga dapat menjadi gambaran awal mengenai kinerja perekonomian dari perspektif masyarakat.

[adsense]

Selain dari dalam negeri, data inflasi China juga telah dirilis dengan mencatat kenaikan cukup signifikan secara bulanan. Namun, bursa Hang Seng terpantau mengalami koreksi, sementara mayoritas bursa saham Asia bergerak mixed dengan kecenderungan menguat.

Di sisi lain, harga minyak mentah dunia nyaris menyentuh 100 dolar AS per barel, berada di kisaran 99,4 dolar AS per barel. IHSG pada perdagangan pagi bergerak cukup volatil, sempat dibuka menguat di level 6.700 sebelum masuk zona merah. Sementara Rupiah ditransaksikan menguat ke level Rp17.555 per dolar AS.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menerima kunjungan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang dan Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, dalam agenda audiensi, Selasa (8/9/2026).

Kedua kepala daerah tersebut datang secara bersamaan dengan didampingi sekretaris daerah (sekda) masing-masing kabupaten, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labusel dan Kajari Palas. Mereka diterima Kajati Sumut di ruang transit lantai II Kantor Kejati Sumut.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Muhibuddin, didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nur Handayani.

Berdasarkan unggahan akun Instagram Kejati Sumut yang dikutip pada Rabu (9/9/2026), audiensi bersama itu dilakukan kedua bupati sebagai bentuk efisiensi waktu, sekaligus menyesuaikan dengan kesibukan Kajati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam audiensi itu, dibahas pentingnya peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan di daerah, terutama melalui pengamanan pembangunan, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan daerah.

[adsense]

Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan adanya kunjungan kedua kepala daerah tersebut.

[adsense]

"Benar, Bupati Labusel dan Bupati Palas melakukan audiensi dengan Kajati Sumut pada Selasa (8/9/2026)," kata Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/9/2026).(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom menyerukan kepada seluruh kader dan anggota fraksinya untuk mengedepankan politik sejuk, menjaga stabilitas politik dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumut.

Mangapul Purba juga mengingatkan seluruh kader partai, terutama 21 kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD Sumut berkomitmen hadir di tengah masyarakat, terutama membantu warga yang terdampak bencana. Jangan "grasa-grusu" membuat kegaduhan politik, yang ujung-ujungnya mengacaukan jalannya pemerintahan pasca terjadinya bencana.

[adsense]

"Hal ini merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon, agar kader turut menjaga stabilitas politik di tengah situasi kebencanaan. Jangan ada yang "grasa-grusu" atau buat kegaduhan politik," tegas Mangapul kepada wartawan, Rabu (9/9/2026), melalui telepon, di Medan.

Menurutnya, bencana seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan erupsi gunung berapi membutuhkan persatuan serta gotong royong seluruh elemen, bukan saling menyalahkan, sehingga instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, wajib segera diimplementasikan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• 160 Pelaku UMKM Korban Bencana di Tapteng Dibekali Keterampilan Usaha

Mangapul yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu mengatakan, 21 kader partai di DPRD Sumut tengah mempersiapkan bantuan dan langkah mitigasi bencana, termasuk menggalang dana serta mendorong pemangku kepentingan menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

[adsense]

"Sejatinya, PDIP merupakan partai perjuangan yang harus berpihak kepada masyarakat," katanya sembari menekankan, semangat kebersamaan harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Seluruh kader diminta turun dan memberikan kontribusi nyata sesuai kemampuan masing-masing.

Jangan ada yang saling menyalahkan, terutama kepala daerah yang sedang menangani bencana. Semua harus bergotong royong, hadir bersama masyarakat. Kunci kesiapan menghadapi bencana, yakni bersatu sehingga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas.

[adsense]

Selain bantuan darurat, Mangapul mendorong pemerintah menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas. Mitigasi sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

"Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah secara total dan maksimal ketika menghadapi bencana," katanya sembari menambahkan, saat masyarakat membutuhkan, bukan malah "dicekoki' dengan berbagai persoalan politik untuk menciptakan kegadukan politik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Olima Gori dari Desa Lawira, Kecamatan Namohalu, Kabupaten Nias Utara, kembali menjadi sorotan.

Praktisi hukum Yosafati Waruwu, SH, meminta Kapolres Nias melakukan evaluasi terhadap Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Sonifati Zalukhu, terkait keputusan penyidik yang tidak melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam perkara tersebut.

[adsense]

Yosafati kepada harianSIB. com, Rabu (9/9/2026), menilai, penyidik semestinya mempertimbangkan penerapan penahanan apabila persyaratan hukum, baik secara objektif maupun subjektif, telah terpenuhi.

Menurutnya, ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah penahanan terhadap tersangka diperlukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Olima Gori Pertanyakan Alasan Dua Tersangka Tak Ditahan Polres Nias

Ia mengatakan, kondisi korban, hubungan antara korban dan tersangka, serta potensi gangguan terhadap proses hukum juga patut menjadi pertimbangan.

[adsense]

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin proses penyidikan berlangsung secara profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yosafati juga menyoroti dasar hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Ia menyebut Pasal 262 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan mengenai penahanan dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP sebagai bagian dari regulasi yang menurutnya perlu dicermati dalam menentukan langkah hukum terhadap para tersangka.

[adsense]

Menurut dia, keputusan penyidik yang tidak melakukan penahanan dan memilih menerapkan wajib lapor perlu disertai alasan serta pertimbangan hukum yang jelas. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi publik bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan secara proporsional atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

"Kalau memang ada alasan hukum sehingga kedua tersangka tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor, penyidik tentu harus dapat menjelaskan dasar serta pertimbangannya. Kami meminta Kapolres Nias mengevaluasi penanganan perkara ini, termasuk kinerja Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Sonifati Zalukhu, agar proses hukum berjalan profesional, transparan, objektif, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

[adsense]

Kapolres Nias, AKBP Agung S.D.C, melalui Humas Polres Nias, Aipda Aris K, Gulo saat diwawancarai mengatakan, Kedua tersangka tidak dilakukan penahanan Mengingat kasusnya sanding, maka harus diperlakukan sama terhadap kedua laporan polisi tersebut.

"Jika kasus (LP) yang satu ditahan, maka yang satunya lagi pun harus ditahan juga, sehingga salah satu pertimbangan penyidik," jelasnya.

[adsense]

Terkait evaluasi Kasat Reskrim, kata dia, apabila penilaian dari pimpinan menemukan pelanggaran yang tidak sesuai, ketentuan dalam prosesnya sudah pasti akan diberikan sanksi. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Lawe Lubang, Kecamatan Lawe Alas. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Aceh Tenggara, dr. Heri Al Hilal, Selasa (8/9/2026).

Dalam penyaluran bantuan itu, Heri Al Hilal, didampingi istrinya, dr. Hj. Irawati Desky, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD, serta Camat Lawe Alas.

[adsense]

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang tengah menghadapi dampak musibah kebakaran. Pemerintah berharap bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Heri Al Hilal juga meninjau langsung kondisi warga serta lokasi yang terdampak. Ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa masyarakat Desa Lawe Lubang dan memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Aceh Tenggara Perkuat Kesiapan Personel untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiwati memastikan pihaknya akan terus memberikan perhatian dan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana.

[adsense]

Pemkab Aceh Tenggara juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik serta memastikan sumber api di lingkungan rumah berada dalam kondisi aman.

Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (3/9) sekitar pukul 18.48 WIB. Peristiwa itu mengakibatkan satu unit rumah mengalami rusak berat dan dua orang mengalami luka bakar.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pascabencana yang terjadi di Kabupaten Humbahas (Humbang Hasundutan), tahun 2026 ini sebanyak 47 unit hunian tetap (huntap) akan dibangun.

Rencana pembangunan itu terungkap, saat Bupati Humbahas, Dr Oloan P. Nababan, bersama dinas terkait mengikuti rapat koordinasi pembahasan bantuan pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak pascabencana di wilayah Sumatera, Selasa (8/9/2026), secara daring dari Kantor Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi Doloksanggul.

[adsense]

Rapat dipandu Mendagri Tito Karnavian dan diikuti Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), Maruarar Sirait, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan berbagai lintas sektor lainnya. Rapat membahas berbagai hal terkait rencana dan dukungan bantuan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang sudah memberikan perhatian, pascabencana yang melanda sebagian Kabupaten Humbahas. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pascabencana.

[adsense]

Baca Juga:

• Didampingi Bupati Tapteng, Wapres Gibran Kunjungi Huntap Asrama Haji

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Kualuh Leidong Polres Labuhanbatu meringkus seorang pria berinisial RRS (30) yang diduga mengedarkan sabu di Lingkungan I, Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Minggu (6/9/2026).

Dari tangan kanan RRS, polisi menemukan satu plastik klip kecil berisi serbuk yang diduga sabu dengan berat bruto 1,54 gram.

[adsense]

Kapolsek Kualuh Leidong AKP Mangatas Samosir SH, kepada wartawan, Selasa (8/9/2026), mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga sering digunakan untuk transaksi dan peredaran sabu.

Menindaklanjuti informasi itu, Mangatas memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Andi Fahri Hasibuan SH bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan di lokasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Bekuk Seorang Pria Terduga Pengedar Sabu

Melalui penyamaran tersebut, petugas kemudian meringkus RRS. Polisi menemukan satu plastik klip kecil berisi serbuk yang diduga sabu di tangan kanannya.

[adsense]

"Saat diperiksa, RRS mengakui barang haram tersebut miliknya. Ia juga menyebut sabu itu diperoleh dari seorang pria berinisial I, warga Kampung Mesjid," ungkapnya.

Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah I. Namun, pria tersebut telah melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi.

[adsense]

Polisi masih mencari I dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.

"RRS beserta barang bukti kemudian diserahkan ke penyidik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim juga masih mendalami asal-usul narkoba tersebut serta memburu pihak lain yang diduga terlibat," sebut Mangatas.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan, kepolisian akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat juga diminta aktif memberikan informasi kepada kepolisian untuk membantu memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu meringkus seorang pria berinisial HA alias G (37), yang diduga mengedarkan sabu di Dusun II, Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (7/9/2026) malam.

Dari pria yang disebut sebagai residivis kasus narkoba tersebut, polisi mengamankan 11 bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 2,13 gram.

[adsense]

Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Barus SH MH, kepada wartawan, Selasa (8/9/2026), mengatakan HA diamankan ketika berada di belakang rumah warga di Desa Londut.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu terkait dugaan transaksi dan peredaran sabu di desa itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Bekuk Seorang Pria Terduga Pengedar Sabu

Petugas kemudian menggeledah badan HA. Dari kantong celana bagian depan sebelah kanan, polisi menemukan dompet kecil bermotif bunga berisi 11 bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu.

[adsense]

"Barang bukti tersebut terdiri dari 10 bungkus plastik klip ukuran kecil dan satu bungkus ukuran sedang dengan berat bruto keseluruhan 2,13 gram. Selain itu, petugas mengamankan satu plastik klip kosong, satu unit handphone Vivo warna biru, dompet kecil bermotif bunga serta uang tunai Rp260 ribu," ungkap Citra.

Menurut Citra, dalam pemeriksaan awal HA mengakui seluruh barang bukti tersebut miliknya. Ia juga menyebut sabu itu diperoleh dari seseorang berinisial K yang disebut berdomisili di Kabupaten Asahan.

[adsense]

Polisi masih mendalami keberadaan dan keterlibatan K. HA beserta seluruh barang bukti telah dilimpahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan, kepolisian akan terus menindak peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu menggerebek lapak yang diduga menjadi tempat transaksi, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba di Dusun II Simpang Membot, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (7/9/2026).

Dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) tersebut, petugas mengamankan 11 unit sepeda motor dan sejumlah perlengkapan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan sabu. Sejumlah orang yang berada di lokasi dilaporkan melarikan diri saat petugas datang.

[adsense]

Operasi dipimpin Wakapolsek Kualuh Hulu Iptu Sudibyo, didampingi Kepala Desa Damuli Pekan Ridwan Tambunan, kepala dusun, dan perangkat desa. Tim mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas narkoba di wilayah tersebut.

"Saat tiba di lokasi yang berada di perkebunan kelapa sawit milik warga, kami menemukan lapak beratapkan tenda terpal yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, peredaran dan penyalahgunaan sabu," kata Sudibyo.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Bekuk Seorang Pria Terduga Pengedar Sabu

"Dari lokasi diamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, di antaranya 7 alat hisap atau bong, 2 pipet berbentuk sekop, 2 lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 2 bungkus plastik kecil baru dan 11 unit sepeda motor," ungkapnya.

[adsense]

Petugas bersama perangkat desa kemudian membongkar dan membakar lapak tersebut untuk mencegahnya kembali digunakan sebagai tempat aktivitas narkoba.

Kepala Desa Damuli Pekan Ridwan Tambunan mengapresiasi respons cepat Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di wilayah Labura.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, kepada wartawan, Selasa (8/9/2026), menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Polres Labuhanbatu berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba, serta memastikan setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sebutnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (PLN UID Sumut) meresmikan Program Elektrifikasi Produktif Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 di Jalan Bandar Meriah, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Senin (7/9/2026).

Program melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli tersebut menggandeng Yayasan Sahabat Kebaikan dan melibatkan lima kelompok penerima manfaat. Program diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan energi listrik dalam budidaya dan pengolahan jamur tiram.

[adsense]

Kelompok penerima manfaat mendapat bantuan berupa kumbung jamur, rak budidaya, baglog serta sejumlah peralatan produktif berbasis listrik, antara lain mesin pengaduk media tanam dan mesin pengepres baglog.

Pemanfaatan peralatan itu diharapkan membuat proses produksi lebih cepat, efisien, higienis dan konsisten.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Tanjungmorawa Tangkap 2 Pencuri Ikan Mas Koi Bersertifikat

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN agar listrik tidak hanya digunakan untuk penerangan, tetapi juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

[adsense]

"Melalui Program TJSL PLN Peduli, kami ingin memastikan kehadiran listrik dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Pemanfaatan peralatan berbasis listrik dalam budidaya jamur tiram diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, kualitas hasil, serta pendapatan kelompok penerima manfaat," ujar Rizky.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari penyaluran bantuan sarana produksi, tetapi juga dari kemampuan kelompok mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

[adsense]

"Kami berharap program ini dapat tumbuh menjadi usaha bersama yang mandiri, membuka peluang kerja, dan menghasilkan produk jamur tiram yang berdaya saing. Kolaborasi antara PLN, Yayasan Sahabat Kebaikan dan masyarakat menjadi kunci agar manfaat program terus berkembang dan dirasakan secara lebih luas," katanya.

Lima kelompok penerima manfaat dalam program tersebut yakni Kampung Jamur Mencirim yang diketuai Nurainun, Kelompok Sukamaju diketuai M Ridwan Effendi, Teman Setia Jamur diketuai Muhammad Arif, Alam Tani diketuai Latifa Andam Bestari serta Sukses Tani diketuai Riyo Sahputra.

[adsense]

Mewakili masyarakat, Kepala Desa Sei Mencirim Johan Wahyu menyampaikan apresiasi kepada PLN UID Sumut dan Yayasan Sahabat Kebaikan atas bantuan dan pendampingan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN UID Sumut atas bantuan berupa sarana budidaya, baglog, serta peralatan berbasis listrik. Ini sangat membantu masyarakat kami menjalankan proses produksi dengan lebih cepat, efisien dan terarah," ujar Johan.

[adsense]

Menurut Johan, pelatihan dan pendampingan tersebut juga menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola budidaya, menjaga kualitas hasil panen hingga memasarkan produk.

"Masyarakat kami semakin memahami cara mengelola budidaya, menjaga kualitas hasil panen dan memasarkan produk. Kami berharap usaha ini terus berkembang, meningkatkan pendapatan anggota, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar," katanya.

[adsense]

Kegiatan peresmian turut dihadiri Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut Darma Saputra, Pimpinan Yayasan Sahabat Kebaikan H Wira Putra SS, Kepala Desa Sei Mencirim Johan Wahyu dan tokoh masyarakat Yuda Diliwardana.

Melalui program elektrifikasi produktif tersebut, PLN UID Sumut turut mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya penyediaan akses energi yang andal, penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

[adsense]

PLN berharap program itu dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya ekosistem usaha jamur tiram di Desa Suka Maju dan wilayah sekitarnya, mulai dari budidaya hingga pengembangan produk olahan bernilai tambah.

Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, kawasan tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu sentra budidaya dan pengolahan jamur tiram di Kabupaten Deliserdang.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 434 calon penerima diusulkan Pemko Tanjungbalai untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina turun langsung meninjau kondisi hunian warga di Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Selasa (8/9/2026).

[adsense]

Peninjauan tersebut dilakukan di tengah proses verifikasi lapangan terhadap seluruh usulan calon penerima. Fadly berdialog dengan warga dan melihat langsung kondisi rumah yang dinilai membutuhkan bantuan perbaikan.

"Alhamdulillah, tahun ini melalui Dinas Perkim telah didata dan diusulkan sebanyak 434 calon penerima bantuan BSPS. Saat ini tim sedang melakukan verifikasi seluruh usulan. Harapannya, proses ini mendapatkan hasil maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Fadly.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT Ke-81 RI, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD

Menurut Fadly, proses pelaksanaan BSPS saat ini memasuki tahapan verifikasi lapangan. Selanjutnya, usulan tersebut akan melalui proses validasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dari Balai BP3KP Sumatera II Kementerian PKP.

[adsense]

Wakil Wali Kota berharap, program tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, manfaat program tidak hanya dirasakan pemilik rumah. Pembangunan juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan tukang, toko material bangunan, pendamping hingga jasa angkutan.

[adsense]

Namun, Fadly mengingatkan bahwa bantuan pemerintah bukan berarti seluruh kebutuhan pembangunan rumah dapat ditanggung. Dengan nilai bantuan Rp20 juta, diperlukan dukungan swadaya keluarga dan masyarakat melalui semangat gotong royong.

[adsense]

"Dengan nominal bantuan Rp20 juta tentu pembangunan rumah tidak bisa tuntas seluruhnya. Karena itu diperlukan dukungan bersama melalui swadaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong," tegasnya.

Fadly juga meminta seluruh lurah proaktif mendata rumah warga yang masih masuk kategori RTLH tetapi belum terakomodasi dalam usulan BSPS 2026.

[adsense]

Ia meminta data tersebut segera dikoordinasikan dengan Dinas Perkim untuk menjadi bahan usulan program pada 2027.

Terpisah, Kepala Dinas Perkim Muhammad Fadly Lubis mengatakan, Pemko Tanjungbalai juga memberikan perhatian melalui pembiayaan daerah.

[adsense]

Pada APBD 2026, Dinas Perkim menganggarkan program bedah rumah bagi 20 penerima yang telah mendapat persetujuan Wali Kota Tanjungbalai.

Salah seorang warga calon penerima BSPS di Kelurahan Sei Merbau menyambut baik perhatian pemerintah. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya yang selama ini harus menghadapi kondisi rumah yang tidak layak, termasuk kebocoran ketika hujan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara ( Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) terus memperkuat peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Salah satunya melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi (DBI) yang dilaksanakan di Desa Asam Jawa dan Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada 3-5 September 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memantau perkembangan program Desa Binaan Imigrasi sekaligus mengetahui kondisi keimigrasian di wilayah masyarakat. Selain itu, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pengawasan Orang Asing, deteksi dini potensi permasalahan keimigrasian, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah xesa, masyarakat dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

[adsense]

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr Parlindungan SH MH, Selasa (8/9/2026) di Medan.

Dalam kunjungannya ke Desa Asam Jawa, Tim Monitoring dan Evaluasi diterima oleh Sekretaris Desa, Suratman. Berdasarkan hasil koordinasi, Desa Asam Jawa memiliki sekitar 15.000 jiwa penduduk dengan potensi utama daerah di sektor perkebunan. Pemerintah desa juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat orang asing maupun tenaga kerja asing yang bekerja di empat perusahaan yang berada di wilayah desa.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah TPPO dan TPPM, Imigrasi Sumut Bentuk 171 Desa Binaan dan 53 Petugas Pimpasa

Selanjutnya, tim melakukan monitoring ke Desa Aek Batu dan diterima oleh Penjabat Kepala Desa, Ade. Dalam kesempatan tersebut, tim menyampaikan pentingnya program Desa Binaan Imigrasi dan penguatan peran Petugas PIMPASA sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi permasalahan keimigrasian. Penyuluhan hukum juga akan terus didorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum dan keimigrasian.

[adsense]

Tidak hanya melakukan penguatan koordinasi dan penyuluhan, tim turut menyampaikan informasi mengenai layanan Mobile Passport kepada Pemerintah Desa Aek Batu. Layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pelayanan paspor bagi masyarakat melalui pelayanan yang dapat dikoordinasikan bersama pihak imigrasi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa Binaan Imigrasi ini, Kanwil Imigrasi Sumut berharap sinergi antara Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum, mendukung pengawasan keimigrasian, serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Sumut bebas rabies dengan mendorong vaksinasi terhadap 80 persen hewan peliharaan. Upaya tersebut diperkuat dengan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang indikator tatalaksananya sesuai standar telah mencapai 96 persen di 30 dari 33 kabupaten/kota, melampaui target awal sebesar 82 persen.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (7/9/2026).

[adsense]

Menurut Bobby, vaksin terhadap hewan peliharaan sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit rabies dan mencegah gigitan hewan penular rabies. Apalagi, manusia hidup berdampingan dengan hewan peliharaan.

Pelaksanaan vaksinasi antara lain difokuskan di daerah-daerah wisata. Jangan sampai ada wisatawan yang terkena gigitan hewan penular rabies, karena satu saja wisatawan yang terkena gigitan, bisa berdampak buruk terhadap pariwisata Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Penanganan Banjir Letda Sujono Mulai Dikerjakan Awal 2027

Bobby Nasution juga mengapresiasi dan mendukung kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026 yang diinisiasi oleh PDHI bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut sebagai langkah nyata dalam merespons tantangan kesehatan hewan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, selain memecahan rekor MURI, juga diharapkan dapat mendorong vaksinasi terhadap 80 persen hewan peliharaan dan Sumut bebas rabies dapat terwujud.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Ketua PDHI Cabang Sumut Chalikul Bahri secara resmi mengundang Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri puncak acara Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026. Mengusung tema "Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies", kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Astaka, Medan Sport Center, Jalan William Iskandar, Deliserdang, 26–27 September 2026.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut bersama PDHI Cabang Sumut tersebut digelar sebagai respons terhadap urgensi penguatan sektor peternakan sekaligus tantangan penyakit zoonosis.

[adsense]

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah vaksinasi rabies massal secara serentak di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran 15.000 ekor Hewan Penular Rabies (HPR). Vaksinasi massal serentak dalam satu provinsi tersebut juga diarahkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Chalikul Bahri mengatakan rabies merupakan penyakit yang sangat dapat dicegah, tetapi dapat berakibat fatal apabila pasien telah menunjukkan gejala. Karena itu, penanganan dini menjadi sangat penting, antara lain melalui pencucian luka secara segera dan adekuat, klasifikasi luka yang tepat, pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR), serta pemantauan lanjutan.

[adsense]

"Implementasi di lapangan ini memerlukan kompetensi, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat," katanya.

Selain aksi penyelamatan kesehatan hewan dan masyarakat, Bulan Bakti Peternakan dan WRD 2026 juga akan diramaikan berbagai kegiatan yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.

[adsense]

Kegiatan tersebut antara lain Kontes Ternak Sapi dan Kambing/Domba yang menjadi ajang kompetisi tingkat provinsi dengan penilaian berdasarkan performa fisik, kesehatan, dan genetika. Selain itu, terdapat Kontes Hewan Kesayangan (Anjing dan Kucing), Kontes Burung Kicau, edukasi peternakan oleh influencer, serta Expo dan Pasar Murah.

Chalikul Bahri mengatakan rangkaian kegiatan tersebut ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 5.000 pengunjung secara langsung, yang terdiri atas masyarakat umum, peternak, pemilik dan pencinta hewan, komunitas Kicau Mania, pelaku UMKM, akademisi, hingga pelaku industri. Kegiatan ini juga ditargetkan menjaring sekitar 1.000 peserta melalui siaran langsung menggunakan platform Zoom.

[adsense]

Melalui momentum tersebut, pemerintah bersama seluruh stakeholder berkomitmen memperkuat literasi masyarakat, mendorong konsumsi produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal), serta mewujudkan Sumatera Utara yang benar-benar bebas rabies. (**)

[adsense]

[adsense]

Harga ikan di wilayah Tapanuli Tengah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari belakangan.

Pantauan awak media di Pasar Onan Sibuluan, Selasa (8/9/2026), pasokan ikan laut terlihat menipis dibandingkan hari-hari biasa.

[adsense]

Jenis ikan konsumsi utama seperti teri basah, tongkol, nila, sare dan udang mengalami kenaikan harga hingga Rp 10 ribu per kilogramnya.

Selain itu, kenaikan harga ikan yang signifikan juga terjadi pada cumi-cumi sedang yang biasanya dijual Rp 70 ribu kini dijual Rp 100 ribu per kilogram, teter biasa dijual Rp 35 ribu dijual Rp 48 ribu, ikan mata besar biasa dijual Rp 35 ribu dijual Rp 50 ribu.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

"Sulit cari ikan di tangkahan, kebanyakan kosong," ucapnya, Selasa, Pagi.

[adsense]

Tak banyak kapal nelayan yang melaut, di sisi lain, permintaan konsumen di pasar tetap tinggi, juga adanya permintaan dari dapur MBG, yang secara otomatis membuat harga jual ikan melambung.

"Terpaksa kami ikut naikkan harga karena kami beli juga naik harganya," sebut perempuan paruh baya itu.

[adsense]

Sementara itu, Raya Daulay (36), salah satu pembeli, mengaku cukup bingung saat berbelanja kebutuhan dapur karena harga ikan yang melonjak. Ia terpaksa mengurangi jumlah barang belanjaannya menunggu harga kembali stabil.

"Biasanya suka stok ikan di kulkas untuk tiga hari ke depan, sekarang belinya sedikit saja," ungkapnya.

[adsense]

Raya berharap kondisi laut segera kembali normal agar harga ikan turun kembali ke harga semula. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Khususnya kepada anak-anak, warga lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, Pemkab Tapteng meminta untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

[adsense]

"Untuk itu saya menghimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, serta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi air yang cukup dan menerapkan pola hidup sehat," ucap Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi di Pandan, Selasa (8/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 160 Pelaku UMKM Korban Bencana di Tapteng Dibekali Keterampilan Usaha

Ia juga mengingatkan, apabila mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, atau mata terasa perih akibat paparan asap, segera beristirahat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskemas terdekat.

[adsense]

"Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga Tapanuli Tengah," tutup Wabup yang juga Ketua PMI Kabupaten Tapteng ini. (**)

[adsense]

[adsense]