[adsense]

Hampir 3.000 orang mengikuti Karnaval Budaya Apeksi Medan pada Kamis (2/7/2026). Dari ribuan orang yang mengenakan busana daerah se-Nusantara itu, ada Wali Kota Kupang, dr Christian Widodo. "Itu wali kota Kupang. Memang busana dari Rote," ujar cendikiawan Kristen asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Dr Adolfina Elisabeth Koamesakh MH MTh.

Ketua Pasca Sarjana Sekolah Tinggi St Paul Simalingkar Medan itu pun menggunakan busana adat sama. Turut serta pekerja sosial dan pengelola Panti Aushan Gratia Children Simalingkar Medan Ev Jandri Laning MTh.

[adsense]

Christian Widodo berada di jalanan Medan. Ia terlihat sejak di Jalan Pemuda dekat pertigaan Jalan Kumango depan Jalan Pemuda Baru, tak jauh dari Kantor DHD 45 Sumut.

Wali Kota Kupang mengenakan busana Rote. Christian Widodi bahkan terus berjalan meski hujan mengguyur Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• GKII Tuan Rumah Paskah Bamagnas Sumut, Diikuti Seminar 5 Pembicara Nasional

Sebagaimana diketahui, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) diisi ragam kegiatan berbasis etnik serta hasil produk lokal masing--masing. Khusus karnaval mengetengahkan tema The Sparkling of Local Heroes and Culture.

[adsense]

Rute karnaval Jalan Pemuda hingga Lapangan Merdeka melintasi Kesawan. Panitia mencatat ada 98 delegasi kota dari seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi.

Di Lapangan Merdeka, barisan karnaval disambut parade busana adat dan budaya yang melibatkan 2.984 peserta dari berbagai penjuru Nusantara.

[adsense]

Berkumpul di lokasi tersebut, The Changcuters menyambut dengan alunan lagu yang digemari publik. (*)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Tanjungbalai kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas jaringan narkoba dengan menangkap seorang pria pengedar sabu inisial R Alias Don (46) di kediamannya di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 22.50 WIB.

"Penangkapan R Alias Don itu bermula atas keresahan warga yang melaporkan bahwa di lingkungan tersebut sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu," ucap Kasatresnarkoba AKP Yudiu Fitriansyah SH M Psi kepada harianSIB.com saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).

[adsense]

Atas adanya informasi tersebut lanjut AKP Yudi Fitriansyah, personil Satresnarkoba Polres Tanjungbalai di bawah pimpinan Kanit I Ipda Firman Simangunsong SH beserta tim langsung bergerak melakukan penggrebekan.

Kemudian AKP Yudi Fitriansyah menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggrebekan di rumah R Alias Don, petugas yang didampingi kepala lingkungan setempat menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu berat kotor 1 gram, 1 bungkus plastik transparan berisi 0,39 gram sabu, 1 ball plastik klip transparan ukuran kecil kosong, sebuah timbangan digital, sebuah HP Merek Vivo warna biru, sebuah HP Merek Nokia dan uang tunai sebanyak Rp. 446.000 yang ditemukan petugas di atas meja tepat di hadapan R Alias Don.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Gagalkan Penyelundupan 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Saat ini lanjut AKP Yudi Fitriansyah lagi, R Alias Don beserta seluruh barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Tanjungbalai untuku dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

"Atas perbuatannya R Alias Don dikenakan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiair Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana," pungkas AKP Yudi Fitriansyah. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Setelah melakukan penindakan di Kecamatan Kotanopan, Tim Terpadu kembali melanjutkan operasi penertiban dan menemukan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan tegas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat ditindak secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

"Saat Tim Terpadu tiba di lokasi, para pelaku PETI yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Batang Gadis menuju kawasan hutan. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal," katanya, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas PETI di kawasan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Pengerukan di sepanjang bantaran Sungai Batang Gadis mengakibatkan perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, serta pengikisan tanah yang telah mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra Harahap mengatakan, sebagai bagian dari penegakan hukum, Tim Terpadu melakukan penghancuran terhadap sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas PETI, menyita barang bukti yang ditemukan di lokasi, serta akan memproses penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Menurutnya, Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melaksanakan operasi penertiban secara berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di berbagai daerah. Langkah tersebut tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Pemprov Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal serta melaporkan apabila menemukan praktik PETI kepada aparat atau instansi yang berwenang," sebutnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Medan memastikan akan segera memperbaiki replika rumah adat Batak yang terbakar di kawasan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan, bangunan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Medan yang memiliki nilai sejarah dan budaya penting bagi masyarakat. Karena itu, perbaikan akan segera dilakukan agar bangunan kembali layak dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

[adsense]

"Bangunan ini merupakan aset Pemerintah Kota Medan. Jadi kami segera memperbaiki agar kembali layak," ujar Rico Waas, di Medan, Minggu, dikutip dari Antara.

Menurutnya, keberadaan replika rumah adat Batak bersama Monumen Raja Sisingamangaraja XII menjadi bagian dari warisan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Perbaikan tersebut juga menjadi bentuk komitmen Pemkot Medan dalam menjaga nilai-nilai budaya di ibu kota Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin

Meski belum merinci jadwal pelaksanaan perbaikan, ia memastikan upaya rehabilitasi akan segera dilakukan agar kawasan Monumen Raja Sisingamangaraja XII tetap menjadi salah satu ikon budaya di Kota Medan.

[adsense]

Diketahui, kebakaran yang menghanguskan replika rumah adat Batak di kawasan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII terjadi pada Senin (22/6). (*)

[adsense]

[adsense]

Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian dalam rangka pembenahan instansi.

Kehadiran perwakilan KPK itu menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu-Jumat (1-3/7/2026).

[adsense]

Kegiatan diikuti 272 peserta, terdiri dari jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Nensi menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Di antaranya adalah menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, taat melaporkan kekayaan secara berkala dan melaporkan kepada yang berwenang jika menerima gratifikasi.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin

"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," katanya.

[adsense]

Agenda sosialisasi tersebut berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lainnya. Di antaranya Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran para pejabat itu untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal keimigrasian.

[adsense]

Pada akhir pemaparannya, Direktur Jenderal Imigrasi meminta agar seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian segera mengimplementasikan hasil forum di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menekan angka potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi. Keberhasilan instansi

keimigrasian ke depan akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang berhasil diraih.

[adsense]

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," ucap Hendarsam menutup penjelasannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) II, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kota Pematangsiantar, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui audiensi bersama Wakil Wali Kota Herlina di balai kota Jalan Merdeka, Jumat (3/7/2026).

Audiensi yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan DPC PJS dan panitia Muscab II. Pertemuan itu juga bertujuan mempererat komunikasi antara organisasi profesi jurnalis dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab.

[adsense]

Plt Ketua DPC PJS Kota Pematangsiantar, Andrew T. Panjaitan, mengatakan, audiensi merupakan bentuk penghormatan kepada Pemerintah Kota sekaligus penyampaian rencana pelaksanaan Muscab II yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026, di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

"Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan DPC PJS Kota Pematangsiantar. Muscab II menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota," ujar Andrew.

[adsense]

Baca Juga:

• DPP Tetapkan Aliwansah Ritonga Jadi Ketua Defenitif PKB Labura 2026-2031

"Kami berharap Muscab II berjalan sukses dan melahirkan kepengurusan yang semakin solid serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers dan pembangunan Kota Pematangsiantar," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Wali Kota Herlina menyambut baik kehadiran jajaran pengurus DPC PJS dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Muscab II. Ia juga menyampaikan rencana untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Herlina berharap Muscab II mampu menghasilkan kepengurusan yang profesional, inovatif dan adaptif menghadapi tantangan dunia jurnalistik di era digital. Ia juga mengajak insan pers yang tergabung dalam PJS untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan masyarakat.

[adsense]

"Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi sekaligus mitra pembangunan. Kami berharap PJS terus bersinergi dengan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Pematangsiantar yang cerdas, sehat, kreatif dan selaras," ujarnya.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat kemitraan antara DPC PJS Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Kota Pematangsiantar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri sidang pleno, sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, di Medan, Kamis (2/7/2026).

Rakernas ditutup Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadir pula Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, serta para wali kota se-Indonesia.

[adsense]

Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kota yang tangguh, modern, produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, tantangan perkotaan seperti urbanisasi, kebutuhan infrastruktur, transportasi, hingga kesenjangan ekonomi harus dijawab melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor.

[adsense]

Baca Juga:

• Analisis Media Sosial Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Mengemuka di Forum Komdigi APEKSI XVIII ‎

"Rakernas jangan hanya menjadi forum berbagi program, tetapi juga harus menghasilkan capaian yang jelas, terukur, dan dievaluasi agar benar-benar berdampak bagi kemajuan kota-kota di Indonesia," ujar Mahyaruddin.

[adsense]

Ia juga berharap APEKSI dapat memperjuangkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya agar alokasi dana bagi kota-kota kecil, termasuk Kota Tanjungbalai, dapat kembali diperkuat guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Mahyaruddin menilai, Rakernas APEKSI menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah nyata dalam mewujudkan kota yang tangguh, modern, dan berdaya saing. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang wanita lanjut usia, Hermin Boru Silalahi (78), warga Huta Gunung Malela, Ladang Kongsi, Desa Pematang Sianpuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dilaporkan hilang. Pihak keluarga dan kepolisian kini melakukan pencarian.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Jumat (3/7/2026), mengatakan, Hermin Boru Silalahi diketahui masih menghadiri pesta di kampungnya pada Sabtu 27 Juni 2026 sekira pukul 08.00 WIB. Namun, sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya.

[adsense]

"Hingga saat ini, korban belum juga tiba di rumah. Pihak keluarga telah melakukan upaya pencarian. Namun, korban belum ditemukan," kata Verry.

Anak korban, Ramces Hutabarat telah membuat laporan orang hilang di Polsek Gunung Malela. Laporan tersebut bernomor LP/03/VI/2026/SU/Simal-Sek Gunung Malela.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Bhayangkara ke-80 Polres Simalungun Diwarnai Pemotongan Nasi Tumpeng

Selain itu, terdapat bekas luka di bibir atas akibat pernah terjatuh serta memiliki tahi lalat di sebelah kanan hidung.

[adsense]

"Kami berharap kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan seseorang dengan ciri-ciri seperti ini agar segera melaporkan ke pihak kepolisian," tutur Verry.

Polres Simalungun bersama Polsek Gunung Malela akan terus melakukan pencarian. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan guna mempercepat proses pencarian. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komitmen Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Seorang pria berinisial H (42), warga Marindal, Kabupaten Deliserdang, ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai karena diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Penangkapan dilakukan di Jalan Kedondong, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Minggu (28/6/2026) sekitar pukul 21.10 WIB. Dari tangan tersangka, polisi menyita ratusan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi yang diduga siap diedarkan.

[adsense]

Kasat Reserse Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan masyarakat, kami langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, seorang pria berhasil diamankan beserta barang bukti narkotika dalam jumlah besar," ujar Ismail Pane, Jumat (3/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Sei Bingai Gagalkan Dugaan Pencurian Pakan Ternak, Tiga Pelaku Diamankan

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Binjai guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.

[adsense]

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, menegaskan, pengungkapan tersebut menjadi bukti keseriusan jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

[adsense]

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian. Sinergi seperti ini sangat penting untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika," tegasnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui layanan Call Center 110 Polri, sehingga upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara cepat dan efektif. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Medan Kota kembali menangkap seorang penjual narkoba saat melakukan Gerebek Sarang Narkoba (GSN), di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional, Kelurahan Sei mati, Kecamatan Medan Maimun, Kamis (2/7/2026) sekira pukul 15.00 WIB.

GSN dipimpin Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan, didampingi Kanit Reskrim Iptu Poltak M Tambunan, serta Panit 2 Opsnal Ipda Eko Priya.

[adsense]

Iptu Poltak M. Tambunan, kepada harianSIB.com, mengatakan, pelaku ditangkap saat personel melakukan under cover buy (penyamaran) dan bertransaksi dengan pelaku berinisial AA.

"Tim berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti 2 paket kecil berisi kristal sabu, paket kecil berisi daun ganja, 1 timbangan, 20 plastik klip kecil kosong dan uang hasil penjualan Sebesar Rp60 ribu," ujarnya, Jumat (3/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 9,4 Kg Ganja, Bandar Dibekuk

"Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

[adsense]

Saat GSN berlangsung, Kapolsek Medan Kota mengimbau warga sekitar untuk menghindari narkoba.

"Jauhi narkoba dan segera laporkan jika melihat tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara, Jumat (3/7/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut saat dikonfirmasi.

[adsense]

"Benar," ujar Fitroh, Jumat (3/7/2026), dikutip dari Detikcom.

Hingga kini, KPK belum mengungkap jumlah pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabar Kepala Daerah di Sumut Diamankan KPK Saat Kegiatan APKASI Masih Menunggu Konfirmasi

[adsense]

[adsense]

Presiden Belarus Alexander Lukashenko mencatat sejarah sebagai kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara selama menjalani kunjungan resmi kenegaraan ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, umumnya para kepala negara yang berkunjung ke Indonesia memilih menginap di hotel. Namun, Lukashenko secara khusus mengajukan permintaan untuk menginap di lingkungan Istana Kepresidenan.

[adsense]

"Biasanya tamu negara memilih menginap di hotel. Namun kali ini beliau berkehendak menginap di istana. Awalnya direncanakan di Wisma Negara, tetapi Presiden Prabowo menilai Istana Negara lebih representatif," ujar Sugiono menjelang pertemuan Presiden Prabowo dengan Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7), dikutip dari CNN Indonesia.

Sugiono memastikan Lukashenko menjadi presiden pertama yang menginap di Istana Negara. Sementara itu, tamu negara terakhir yang pernah menginap di Wisma Negara adalah mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Perumahan Pondok Alam Deliserdang Korban Mafia Tanah Mengadu ke Presiden dan DPR RI

Pemerintah Indonesia dan Belarus juga akan meluncurkan roadmap kerja sama bilateral di berbagai sektor, dengan fokus pada ketahanan pangan, ketahanan energi, pertanian, serta penyediaan bahan baku pupuk.

[adsense]

Selain agenda kenegaraan, forum bisnis Indonesia-Belarus yang digelar sebelumnya berhasil mencatat potensi kerja sama senilai sekitar US$500 juta atau setara Rp8,9 triliun.

"Angka perdagangan maupun investasi yang ada saat ini masih perlu terus ditingkatkan demi kemajuan kedua negara," kata Sugiono.

[adsense]

Belarus merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia sekaligus anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Hubungan ekonomi kedua negara semakin erat setelah Indonesia dan EAEU menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Indonesia-EAEU Free Trade Agreement/FTA) pada Desember 2025.

Menjelang kunjungan Lukashenko, sejumlah peluang kerja sama juga mulai terbuka. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Belarus membutuhkan pasokan sekitar 120 ribu ton kakao dan 14 ribu ton minyak sawit mentah (CPO) dari Indonesia setiap tahun. Selain itu, kedua negara juga menjajaki kerja sama di bidang mekanisasi pertanian, alat mesin pertanian, serta transfer teknologi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan berlapis terhadap terdakwa.

JPU mendakwa Dokter Tifa dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair. Selain itu, jaksa juga menyusun dakwaan subsidair serta mengaitkan perkara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

[adsense]

Dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa diduga menyebarkan informasi melalui media sosial yang seolah-olah merupakan data otentik mengenai ijazah Joko Widodo. Jaksa menilai informasi tersebut disampaikan tanpa verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan sehingga berpotensi memengaruhi persepsi publik.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan belum lengkapnya dokumen perkara yang diterima pihaknya. Menurut mereka, berita acara pemeriksaan (BAP) beserta sejumlah alat bukti, termasuk tautan yang menjadi dasar dakwaan, diperlukan untuk menyusun nota keberatan (eksepsi).

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Melemah Dekati Rp18.000, Pasar Keuangan Dibayangi Sentimen Negatif

Menanggapi hal tersebut, JPU menegaskan agenda sidang hari itu hanya pembacaan surat dakwaan. Jaksa menyatakan keberatan terdakwa seharusnya ditujukan terhadap materi dakwaan, bukan kelengkapan berkas perkara.

[adsense]

Majelis hakim kemudian meminta agar kelengkapan berkas segera diberikan kepada pihak terdakwa. Hakim juga menyatakan apabila dokumen tersebut belum diterima, persoalan itu dapat kembali disampaikan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi di ruang digital yang berujung pada proses hukum. Bagi masyarakat, termasuk di Sumatera Utara, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya menyampaikan informasi berdasarkan data yang telah terverifikasi untuk menghindari konsekuensi hukum.

[adsense]

Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim. (**)

[adsense]

[adsense]

Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) merespons cepat laporan dugaan aktivitas galian ilegal kabel optik milik PT Telkom di Jalan Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Kamis (2/7/2026) dini hari. Dua warga turut diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas tersebut.

Laporan disampaikan Satria Sitorus, karyawan PT Telkom, melalui Call Center 110 sekitar pukul 00.45 WIB. Menindaklanjuti informasi itu, personel Polres Tapteng langsung menuju lokasi kejadian.

[adsense]

"Saat petugas tiba di lokasi, aktivitas penggalian sudah tidak terlihat. Namun, petugas mendapati sejumlah warga yang masih berkumpul di dekat area penggalian tersebut," ujar IPDA Dariaman Saragih dalam keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Kamis (2/7/2026).

Untuk kepentingan penyelidikan, personel Satreskrim Polres Tapteng mengamankan dua orang warga yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aktivitas penggalian ilegal tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Bhayangkara ke-80, Bupati Tapteng Puji Polri dalam Pemulihan Pascabencana

Sebelumnya, personel Polsek Pandan juga telah mengamankan dua pria berinisial HS (44), warga Desa Mela I, dan RS (33), warga Desa Untemungkur, Kecamatan Tapian Nauli, yang diduga hendak mengambil kabel tembaga Telkom yang tertanam di bawah tanah.

[adsense]

Keduanya diketahui saat dipergoki personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Tengah yang melintas di Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Selasa (30/6/2026).

Dari lokasi, petugas menyita barang bukti berupa dua cangkul, seutas tali tambang, serta satu unit becak bermotor tanpa pelat nomor yang diduga digunakan untuk melakukan penggalian.

[adsense]

IPDA Dariaman mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perusakan maupun pencurian terhadap fasilitas umum karena dapat merugikan banyak pihak.

"Selain melanggar hukum, tindakan ini sangat merugikan karena dapat mengganggu stabilitas infrastruktur komunikasi publik," tegasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Beredar informasi yang menyebutkan seorang kepala daerah di Sumatera Utara diduga diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (2/7/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari KPK.

Informasi yang dihimpun harianSIB.com, kabar tersebut menjadi perbincangan di kalangan wartawan di Deliserdang. Identitas kepala daerah yang disebut-sebut diamankan juga belum diketahui secara pasti.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang beredar, tindakan tersebut diduga dilakukan saat berlangsung kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-26 APKASI.

Saat isu tersebut mencuat, kegiatan di Aula Institut Kesehatan Medistra (IKM) Lubukpakam dilaporkan masih berlangsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Hadiri Gala Dinner HUT APKASI ke-26

Hingga berita ini diterbitkan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. harianSIB.com masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut dan akan memperbarui pemberitaan setelah ada keterangan resmi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan mengakui adanya penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Meski membenarkan adanya penggeledahan tersebut, pihak rumah sakit memilih irit bicara.

[adsense]

Kepala Tim Hukum dan Humas RSUD Dr Pirngadi Medan Ester Pinem SKM MKM membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, ia belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu informasi resmi.

"Untuk pertanyaan yang ditanyakan berikutnya, saya belum bisa jawab, karena saya juga belum mendapat informasi pasti, mohon maaf ya," ujar Ester saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Sebelumnya, Tim Pidsus Kejari Medan menggeledah RSUD Dr Pirngadi Medan, Selasa (30/6/2026). Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD.

[adsense]

"Tim penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan guna menambah alat bukti selama proses penyidikan," katanya.

Dari hasil penyidikan sementara, Kejari Medan menemukan nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan mencapai Rp23,81 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang senilai Rp13,01 miliar.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Medan, Juanda Ronny Hutauruk, menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Selain itu, Kejari Medan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Media sosial instansi pemerintah daerah idealnya tidak lagi sekadar menjadi wadah publikasi kegiatan seremonial. Di era digital saat ini, platform tersebut harus bertransformasi menjadi alat analisis berbasis data untuk melahirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

‎

[adsense]

‎Hal tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII 2026 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis (2/7/26).

Forum Komdigi yang berlangsung dua hari dari tanggal 1- 2 Juli 2026 ini diikuti seluruh Kadis Kominfo dari Pemerintah Kota se Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Negara yang Gemar Mengumumkan, Enggan Menjelaskan

‎Dua narasumber utama, yakni Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBLSDM) Komdigi Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., dan Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., secara senada menekankan pentingnya perubahan mindset (pola pikir) aparatur pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

[adsense]

‎

‎"Kami sangat berharap ada mindset yang berubah. Analisis media sosial itu tidak semata-mata hanya untuk mempublikasikan konten yang sifatnya acara seremonial belaka. Media sosial sebenarnya bisa dipakai untuk analisisnya, jadi berbasis data," ujar Christiany.

[adsense]

‎

‎Christiany mendorong agar AMS diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di Dinas Kominfo daerah. "Supaya apa? Supaya ini menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan bagi pemerintah setempat dengan melihat isu yang ada," tambahnya.

[adsense]

‎

‎Terkait kesiapan daerah, Christiany memberikan apresiasi khusus bagi Kota Medan. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kominfo setempat, ia menilai tata kelola media sosial di Kota Medan sudah jauh lebih matang dan menunjukkan lompatan performa yang siap dibanding daerah lain.

[adsense]

Sementara untuk kota-kota yang belum aktif menerapkan metode ini, Kementerian Komdigi berkomitmen memberikan dorongan nyata berupa pendampingan langsung dan pelatihan di masa mendatang.

‎

[adsense]

‎Menyambung hal tersebut, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., menyoroti bahwa adopsi AMS menuntut perubahan paradigma kerja yang sistemik dan berkelanjutan. Menurutnya, tugas komunikasi publik bukan lagi sekadar mendistribusikan informasi searah, melainkan mendengarkan publik secara ilmiah.

‎

[adsense]

‎"Hal yang mendasar adalah adanya perubahan paradigma penting dalam komunikasi publik. Selama ini aktivitasnya lebih banyak mendistribusi, sementara sekarang kita harus berangkat dari ide dasar yang didasarkan pada pengamatan publik secara sistematis dan analitis," papar Josep.

‎

[adsense]

‎Josep mengingatkan pemerintah daerah agar pengiriman aparatur dalam pelatihan AMS tidak sekadar menjadi formalitas saja, "Bukan hanya sekali ikut pelatihan, lalu seolah-olah langsung bisa terus-menerus menghasilkan analisis. Harus dibentuk tim dengan personel, tugas, dan proses penguatan hasil analisis yang jelas," tegasnya.

‎

[adsense]

‎Melalui momentum Forum APEKSI XVIII ini, kolaborasi dan sinergitas dari para kepala daerah diharapkan mampu menggeser tren pengelolaan media sosial pemda ke arah yang lebih ilmiah, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan demi pelayanan publik yang lebih responsif. (**/Kominfo)

[adsense]

[adsense]

Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut menyatakan komitmennya mengerahkan seluruh potensi diseminasi informasi guna menggaungkan wajah baru Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50.

Wajah baru itu kini diarahkan menjadi etalase promosi investasi, pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Utara, meninggalkan citra lama yang selama ini lebih dikenal sebagai pasar malam.

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza, didampingi Wakil Ketua Amru dan Bendahara Zainul di Medan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Syaifullah, perubahan konsep PRSU merupakan langkah strategis yang patut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

[adsense]

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Usung Semangat Baru Promosi Investasi dan UMKM Sumut

"PRSU memiliki sejarah panjang sebagai ikon Sumatera Utara. Kini saatnya wajah baru PRSU diperkenalkan sebagai panggung promosi investasi, produk unggulan daerah, UMKM, budaya dan potensi ekonomi Sumatera Utara. FWP siap menggaungkan semangat perubahan tersebut melalui pemberitaan yang informatif, edukatif dan konstruktif," ujarnya.

[adsense]

Ia menilai, keberhasilan transformasi PRSU tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan, tetapi juga oleh efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat.

Semakin baik publik memahami arah perubahan PRSU, semakin besar pula peluang tumbuhnya partisipasi masyarakat, minat investor dan kepercayaan terhadap agenda pembangunan daerah.

[adsense]

Karena itu, FWP memandang diseminasi informasi sebagai bagian penting dalam membangun opini publik yang positif terhadap transformasi PRSU. Peran tersebut akan dijalankan secara profesional melalui pemberitaan yang akurat, berimbang,l dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Syaifullah mengatakan, perubahan konsep PRSU sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, yang mendorong agar setiap program strategis daerah tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Effendi Pohan menjelaskan bahwa memasuki usia ke-50, PRSU harus meninggalkan persepsi lama sebagai pasar malam dan bertransformasi menjadi ruang promosi investasi, pertemuan bisnis (deal room), serta etalase produk unggulan UMKM Sumatera Utara.

Menurut Effendi, sebanyak 75 persen stan yang hadir merupakan UMKM asli Sumatera Utara yang telah melalui proses kurasi ketat sehingga benar-benar menampilkan produk lokal berkualitas. Selain itu, kawasan PRSU juga diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang hidup sepanjang tahun, bukan hanya selama penyelenggaraan pameran tahunan.

[adsense]

PRSU ke-50 akan berlangsung 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan PRSU Jalan Gatot Subroto, Medan, dengan menghadirkan pameran investasi, UMKM, paviliun kabupaten/kota, pertunjukan seni budaya, layanan publik, serta berbagai atraksi modern yang diharapkan semakin memperkuat posisi PRSU sebagai salah satu agenda ekonomi dan promosi daerah terbesar di Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang mahasiswi Telkom University bernama Nadira Az-Zahra (21), yang akrab disapa Dira, dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi kuliah, Selasa (30/6/2026).

Hingga Kamis (2/7/2026), Dira belum kembali ke rumah, sehingga pihak keluarga meminta bantuan masyarakat untuk ikut membantu pencarian atau memberi informasi kepada keluarga.

[adsense]

Dira merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas (SIKC), angkatan 2025 semester 2. Ia tercatat berdomisili di kawasan Jingga Residence, Kota Bandung.

Menurut keterangan keluarga, Budhi Purwana Yodhaswara melalui kerabatnya di Rantauprapat, Habibi, kepada jurnalis harianSIB.com, Kamis (2/7/2026) malam, mengatakan pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, Dira berpamitan menuju kampus Telkom University di Jalan Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Taufik Hidayat Penyekap Wanita Selama 3 Tahun

Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, tambahnya, Dira terakhir kali terlihat berada di sekitar kawasan Telkom University pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

[adsense]

Sejak saat itu, keberadaannya tidak diketahui dan hingga kini belum ada kabar mengenai kondisi maupun lokasi mahasiswi tersebut.

Dira memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sentimeter, berat badan sekitar 55 kilogram, berkulit sawo matang cenderung putih, serta berambut lurus. Keluarga berharap informasi mengenai ciri-ciri tersebut dapat membantu masyarakat mengenali dan menemukan keberadaannya.

[adsense]

Keluarga meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Nadira Az-Zahra agar segera menghubungi Kang Purwa di nomor 0812-1462-3428. Pihak keluarga juga berharap siapa pun yang memiliki informasi sekecil apa pun dapat segera menyampaikannya untuk membantu mempercepat proses pencarian. (**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, di Ballroom Grand Aston Medan, Kamis (2/7/2026).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menekankan pentingnya membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi utama bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

[adsense]

Dia mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

"Kita ingin menghadirkan semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun kota-kota yang tangguh. Karena kota yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang tangguh, dan masyarakat yang tangguh akan memperkuat kedaulatan bangsa," ujar AHY.

[adsense]

Ketangguhan kota kata dia, tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kemampuan kota menghadirkan layanan publik yang baik, ekonomi yang inklusif, lingkungan yang berkelanjutan, serta kualitas hidup yang semakin meningkat bagi masyarakat.

AHY juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kolaborasi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar berbagai potensi ekonomi baru dapat tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

AHY mengaku merasa bangga dan bahagia dapat kembali mengunjungi Kota Medan pada penutupan Rakernas APEKSI yang mempertemukan para wali kota dari seluruh Indonesia.

Dikatakannya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan visi APEKSI, yakni menghadirkan kota-kota yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional.

[adsense]

Berbagai kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari derasnya arus urbanisasi hingga meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar.

Sebagai solusi, AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

[adsense]

Konektivitas terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan mobilitas masyarakat, juga mendorong lahirnya kota-kota yang lebih modern, aman, nyaman, dan produktif.

" Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, kita dapat menghadirkan kota yang lebih modern, maju, aman, nyaman, sekaligus produktif. Pada akhirnya, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli, dan perputaran ekonomi di setiap daerah," ungkapnya.

[adsense]

Selain pembangunan fisik, AHY juga menegaskan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan perkotaan.

Pendekatan berbasis riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif menjadi kebutuhan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Pendekatan saintifik, riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif sangat diperlukan dalam pembangunan kota agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal," tuturnya.

[adsense]

Hadir pada penutupan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai tuan eumah dan sejumlah wali kota se Indonesia. (*)

[adsense]