[adsense]

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawal penyaluran energi dan memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara.

Kedatangan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama jajaran manajemen disambut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, beserta jajaran, Senin (26/10/2026), di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga untuk mendukung kelancaran penyaluran energi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan, sinergi dengan Ombudsman merupakan bagian penting dalam mendukung upaya perusahaan menjaga kelancaran penyaluran energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gencarkan Edukasi Humanis Dukung Operasi Patuh Toba 2026

Sementara itu, Herdensi Adnin menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pengawas dan penyelenggara layanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Kolaborasi dan koordinasi yang baik menjadi hal penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Kami berharap komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga dapat terus terjalin sehingga berbagai hal terkait penyaluran energi dan pelayanan kepada masyarakat dapat dikawal bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Herdensi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran penyaluran energi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga berharap penyaluran energi di Sumatera Utara dapat terus berjalan dengan baik sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu mengamankan dua pria yang diduga terkait peredaran narkoba di Jalan Parlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (26/10/2026), sekitar pukul 22.00 WIB. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu seberat total 21,57 gram, 5 butir pil ekstasi, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Labuhanbatu, AKP Hardiyanto. Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/10/2026), Hardiyanto menjelaskan, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 16,56 gram dan 5,01 gram.

[adsense]

"Selain sabu, petugas juga menyita 5 butir ekstasi merek Granat Pink dengan berat bruto 2,17 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis etomidate dalam bentuk cairan vape atau vape getar, yakni 2 kemasan merah bertuliskan China, 4 kemasan hitam bertuliskan Yakuza XL, serta 2 kartrid berisi cairan mengandung narkotika," katanya.

Barang bukti lainnya yang diamankan, yakni uang tunai Rp1.255.000, timbangan elektrik warna perak, kotak rokok Surya, 2 unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam, serta sekop yang terbuat dari pipet. Seluruh barang tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Bisnis Haram Dua Sahabat Terbongkar, Pod Getar dan Ekstasi Jadi Dagangan

Dari dua pria yang diamankan, penyidik Satresnarkoba menetapkan AH alias Aidil sebagai tersangka. Sementara, RUH alias Butok diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena hasil pemeriksaan urinenya positif, tetapi petugas tidak menemukan barang bukti narkotika yang terkait dengannya.

[adsense]

"Dari dua orang yang diamankan, satu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AH alias Aidil yang juga residivis narkoba. Sedangkan RUH alias Butok diserahkan ke BNN karena hanya urine positif dan tidak ditemukan barang bukti narkotika," kata Hardiyanto.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Labuhanbatu masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri asal-usul barang terlarang yang disita serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polres Pelabuhan Belawan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan bermotor dan penempelan stiker imbauan Operasi Patuh Toba (OPT) 2026 pada kendaraan roda enam, empat, tiga dan roda dua, Selasa (27/10/2026).

Penempelan stiker OPT 2026 tersebut sebagai sarana edukaai langsung kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Selain itu, personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, juga menyosialisasikan pelaksanaan OPT 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 Nopember 2026.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Belawan Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Tawuran

"Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara. Patuhi rambu-rambu, gunakan helm berstandar bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta lengkapi surat-surat kendaraan. Melalui pembagian brosur dan stiker ini, kami berharap pesan keselamatan dapat terus diingat dan diterapkan oleh masyarakat," katanya.

[adsense]

Satlantas Polres Pelabuhan Belawan akan terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi selama pelaksanaan OPT 2026. Diharapkan tercipta budaya tertib, serta situasi lalu lintas yang aman, lancar dan kondusif di wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Pada 28 Oktober mendatang, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momen itu diharapkan untuk membangkitkan semangat persatuan dalam membangun bangsa.

Harapan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Bidang Seni Budaya, Apriando Purba, Selasa (27/10/2026), di Saribudolok.

[adsense]

"Mari kita jadikan momen itu sebagai persatuan kebangkitan nasional untuk membangun bangsa dan menggelorakan semangat rela berkorban terhadap tanah air," ucapnya.

Menurut Ando, semangat persatuan akan menjadikan negara ini menjadi bangsa yang besar. Karena penduduk Indonesia memiliki suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Jika bersatu, maka akan menjadikan bangsa yang kuat dan maju.

[adsense]

Baca Juga:

• Musim Hujan, Warga Diminta Waspadai Genangan Air Akibat Sampah

Pada momen itu, sambung Ando, saatnya kita semua bersatu membangun bangsa dan juga mempersatukan seluruh elemen masyarakat, supaya negara ini makin baik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polrestabes Medan mulai menggelar Operasi Patuh Toba 2026. Selama 14 hari, terhitung 26 Oktober hingga 8 November 2026, petugas akan menyasar delapan jenis pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Meski demikian, pada hari pertama pelaksanaan operasi, Senin (26/10/2026), polisi masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada pengendara. Penindakan terhadap pelanggar akan dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo, Selasa (27/10/2027), mengatakan, delapan pelanggaran yang menjadi sasaran operasi yakni, pengendara melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak mengenakan sabuk pengaman, serta menggunakan ponsel saat berkendara.

Selain itu, petugas juga menyasar pengendara di bawah umur, pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, berkendara di bawah pengaruh alkohol, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bisnis Haram Dua Sahabat Terbongkar, Pod Getar dan Ekstasi Jadi Dagangan

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Namun, pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran tetap dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan.

[adsense]

"Ke depan, tetap kita kedepankan edukasi dan sosialisasi. Meski begitu, penindakan juga akan kita lakukan," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polrestabes Medan menerapkan sistem patroli hunting. Artinya, personel bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan dan melakukan pengawasan secara dinamis, bukan hanya berjaga di satu atau dua titik tertentu. Dengan pola tersebut, petugas dapat langsung menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan selama patroli berlangsung.

[adsense]

"Kita menggunakan sistem hunting. Petugas tidak berkumpul hanya di satu atau dua titik," jelasnya.

Widodo pun mengimbau masyarakat agar memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan dan memastikan alat keselamatan digunakan sebelum memulai perjalanan. Pengendara sepeda motor diminta memakai helm berstandar SNI, sedangkan pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk pengaman.

[adsense]

"Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan demi melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," katanya.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Satlantas Polrestabes Medan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. "Keselamatan lebih utama daripada kecepatan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Siantar Marihat melaksanakan program polisi peduli pendidikan (Polidik) di SMK GKPI I Jalan DI Panjaitan, Senin (26/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolsek Siantar Marihat AKP David Eka Putra bersama Wakapolsek Iptu MP Simanjuntak, Kanit Binmas Ipda M Hutahaean, Kanit Intelkam Ipda E Sitohang, serta Bhabinkamtibmas.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolsek David mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari quick wins program 1.2 polisi peduli pendidikan untuk mencegah bullying di kalangan pelajar.

Di hadapan para siswa, personel mengimbau agar tidak melakukan perundungan kepada sesama teman, saling menghormati dan fokus pada hal-hal positif.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati HKGB ke-74, Polres Pematangsiantar dan Bhayangkari Berbagi Kasih di Tiga Panti Asuhan

Kegiatan Polidik tersebut pun disambut baik pihak sekolah dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Polsek Siantar Marihat dalam memberikan edukasi kepada siswanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer secara radikal meredefinisi garis pemisah antara ranah personal dan ranah publik di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam realitas sosial digital, muncul fenomena perilaku yang populer dinamai istilah spill the tea pada ranah media sosial. Aktivitas ini, baik secara literal maupun praktis, diartikan sebagai tindakan mengumbar, membongkar, atau menyebarkan rahasia pribadi, keburukan domestik, perselisihan keluarga, hingga sangkaan pelanggaran norma maupun hukum pihak lain kepada khalayak ramai. Titik krusial permasalahan hukum timbul sewaktu tindakan penyebaran data privat tersebut dilangsungkan secara sepihak tanpa melewati tahap konfirmasi, pembuktian ulang, atau validasi faktual atas kebenaran materi yang disebarkan. Sifat media siber yang berdaya jangkau masif, berkecepatan tinggi, serta terekam secara permanen mengakibatkan kabar burung yang belum teruji dapat secara cepat bertransformasi menjadi bentuk penyerangan nama baik dan kehormatan (defamation) yang amat destruktif bagi pihak korban.

Dalam doktrin tata hukum, reputasi personal dikualifikasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada martabat kemanusiaan (human dignity). Sebagaimana dijelaskan oleh Jan Remmelink (2003), fungsi fundamental hukum pidana menitikberatkan pada perlindungan atas kepentingan hukum (rechtsgoederen), di mana kehormatan serta martabat seseorang diposisikan sebagai aset immaterial yang bobot nilainya sejajar dengan integritas fisik maupun kepemilikan aset materiil. Tindakan mencederai reputasi sosial individu di ranah siber berpotensi melumpuhkan eksistensi sosial, mengganggu stabilitas psikologis, hingga mematikan mata pencaharian korban dalam waktu singkat akibat mekanisme penyebaran algoritma media sosial yang mendadak viral. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan mengekspresikan pendapat (freedom of speech) tidaklah bermakna tanpa batas (non-absolute right). Eric Barendt (2005) menggarisbawahi bahwa pembatasan guna melindungi reputasi pihak lain merupakan tindakan yang sah dan konstitusional demi mencegah kesewenang-wenangan dalam berpendapat. Secara normatif pembatasan tersebut secara tegas diakomodasi lewat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan tiap warga negara patuh pada batasan undang-undang guna menghormati hak milik orang lain.

[adsense]

Untuk menganalisis unsur kelalaian pengunggah materi di media digital dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, doktrin Actual Malice dari doktrin hukum media internasional dapat dijadikan pisau bedah. Doktrin ini menekankan bahwa pencemaran nama baik terjadi apabila seseorang memublikasikan muatan informasi yang merugikan publik dengan kesadaran penuh akan kepalsuan materi tersebut, atau bersikap amat ceroboh tanpa memedulikan kebenaran faktualnya (reckless disregard of whether it was false or not). Beriringan dengan kajian sosiologi digital, danah boyd (2014) menguraikan fenomena collapsed contexts serta persistency yang melekat pada ekosistem virtual. Informasi siber memiliki sifat yang abadi, mudah dirangkum kembali, serta dapat diakses ulang kapan saja secara bebas. Karakteristik khusus medium siber inilah yang menjadikan tindakan spill the tea tanpa verifikasi memenuhi unsur kelalaian nyata maupun kesengajaan tidak langsung (dolus eventualis), sebab pembuat unggahan mengabaikan kewajiban menguji fakta sebelum melontarkan isu ke hadapan publik.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE telah memperbarui formulasi delik pencemaran nama baik. Sandaran penegakan hukum saat ini dialihkan pada ketentuan hukum siber nasional yang selaras. Melalui penafsiran hakim konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membatasi secara mutlak cakupan unsur-unsur tersebut. Ketentuan norma hukum pencemaran nama baik dan fitnah dimuat secara rinci dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apabila tindakan tersebut dilangsungkan lewat platform elektronik atau media sosial, sarana penindakan hukum bertransformasi menjadi aturan khusus (lex specialis) sebagaimana diatur pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Merujuk pada keputusan lembaga peradilan konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa subjek hukum yang dilindungi oleh delik pencemaran nama baik siber hanyalah individu atau orang perseorangan (natuurlijk persoon). Berbagai bentuk badan negara, lembaga pemerintah, perusahaan/korporasi, himpunan profesi, maupun jabatan formal secara hukum dikecualikan dari kualifikasi korban penghinaan siber. Objek tuduhan dipertegas secara terbatas hanya pada perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Sifat penegakan hukum atas delik ini dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut, yang berimplikasi bahwa proses hukum hanya dapat diproses bilamana korban perseorangan yang bersangkutan secara pribadi menyerahkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketika Algoritma Menjadi Hakim: Perlindungan Reputasi dari Narasi Tanpa Bukti di Media Sosial

Terhadap bentuk pelanggaran siber tersebut, instrumen hukum positif menetapkan ancaman pidana berjenjang yang disesuaikan dengan kadar kesalahan dan skala dampak kerugian. Apabila muatan spill the tea mencederai nama baik lewat sangkaan perbuatan tertentu namun kebenaran materilnya belum terbukti secara sah, pelaku diancam pidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau sanksi denda maksimal 400 juta rupiah berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bila dalam pembuktian persidangan terungkap secara meyakinkan bahwa seluruh materi tuduhan yang diunggah merupakan rekayasa atau berita bohong, kualifikasi perbuatan bergeser menjadi delik fitnah digital. Ancaman hukum bagi pelaku fitnah siber diperberat secara signifikan hingga pidana penjara maksimal 3 tahun merujuk pada ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi pidana ini dirancang bukan sebatas sarana pembalasan (retributif), melainkan berorientasi pada pemulihan harkat kemanusiaan korban yang terdegradasi di platform digital.

[adsense]

Penindakan hukum pidana yang tegas, adil, dan transparan terhadap tindakan spill the tea tanpa verifikasi memberikan asas kemanfaatan penting bagi tatanan masyarakat siber. Manfaat pertama yaitu terciptanya jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi hak privasi serta kehormatan tiap individu perseorangan, sehingga hak warga negara terlindungi dari tindakan semena-mena pengguna internet yang tidak bertanggung jawab. Manfaat kedua berorientasi pada fungsi edukasi-preventif, di mana aturan ini menuntut masyarakat digital untuk mengasah tingkat literasi digital, mengedepankan asas kehati-hatian (due diligence), serta membiasakan proses verifikasi sebelum menyebarkan konten ke publik. Manfaat ketiga adalah mencegah meluasnya pertikaian horizontal, persekusi digital, serta peradilan sepihak oleh warganet (trial by the mob) yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Melalui pendekatan hukum pidana kontemporer ini, kebebasan berekspresi di dunia virtual dapat berjalan secara seimbang dengan penghormatan atas martabat manusia.

Adanya pembaruan hukum pidana ini menghadirkan batas pemisah yang jelas antara kritik yang membangun dan penyerangan nama baik di dunia maya. Moeljatno (2002) dalam teori pertanggungjawaban pidana menegaskan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang membuktikan bahwa niat jahat (mens rea) seorang pembuat konten terbukti nyata saat ia memilih menyebarkan tuduhan merugikan tanpa verifikasi logis. Langkah melemparkan gosip atau tuduhan mentah ke media sosial demi meraup atensi publik atau sensasi merupakan bentuk pengabaian hukum yang disadari atas risiko kerugian pihak lain. Dengan mewajibkan validasi data sebagai tugas imperatif tiap warganet, hukum pidana Indonesia bergeser dari alat penghukum yang kaku menjadi instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) guna membangun tatanan digital yang bermartabat.

[adsense]

Lewat pemaknaan konstitusional yang utuh, titik seimbang hukum di Indonesia saat ini menuntut kedewasaan bermedia sosial yang bersandar pada fakta riil, bukan sekadar sensasi tanpa kebenaran faktual. Penerapan delik aduan absolut memastikan hukum tidak lagi disalahgunakan sebagai sarana membungkam masukan terhadap pemegang kekuasaan, melainkan difokuskan untuk menjaga kehormatan personal tiap warga negara dari ancaman fitnah siber.

Jangkauan pemulihan hak bagi korban pencemaran nama baik tidak terbatas pada ranah pidana, melainkan meluas ke pemulihan keadilan melalui mekanisme perdata. Tindakan spill the tea tanpa verifikasi secara langsung memenuhi seluruh indikator Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rosa Agustina (2003), suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana memenuhi lima syarat kumulatif: timbulnya tindakan, adanya sifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian pada korban, serta adanya hubungan sebab-akibat (oorzakelijk verband) yang menghubungkan langsung perbuatan pelaku dengan kerugian korban. Sifat media siber yang mempercepat penggandaan informasi sesat mempertinggi akumulasi dampak kerugian bagi korban, sehingga memicu lahirnya hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata.

[adsense]

Tuntutan ganti rugi dalam gugatan perdata akibat fitnah digital memusatkan perhatian utama pada komponen ganti rugi immaterial (immateriele schadevergoeding). Secara yuridis, Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak penuh bagi korban penghinaan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik. Kerugian immaterial akibat penyerangan reputasi siber tampak dalam wujud penderitaan batin, tekanan mental yang berat, rusaknya nama baik di masyarakat, rasa malu, hingga jatuhnya prospek usaha atau karier profesional. Berbeda dengan kerugian materiil yang nilainya dapat dikalkulasikan secara hitungan riil, kerugian immaterial tidak memiliki besaran nominal yang pasti. Implikasinya, penentuan nilai kerugian immaterial bersandar penuh pada yurisprudensi dan kearifan hakim yang mengadili perkara lewat prinsip ex aequo et bono, yaitu memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan yang seadil-adilnya.

Mekanisme gugatan keperdataan ini memberikan manfaat praktis dalam menata perilaku warganet. Contoh ilustrasi kasus perdata, seorang pelaku usaha lokal menjadi sasaran spill the tea sepihak dari akun tanpa identitas yang menuduhnya memeras tenaga kerja, tanpa ada proses pengecekan ke dinas terkait. Tuduhan digital tersebut memicu pemutusan kontrak secara mendadak dari para mitra bisnis. Selain menempuh jalur pidana, pelaku usaha tersebut mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil atas hilangnya nilai kerja sama senilai 500 juta rupiah, serta ganti rugi immaterial senilai 2 miliar rupiah atas hancurnya kredibilitas bisnis. Hakim dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial secara tunai, serta memuat kewajiban memulihkan nama baik melalui permohonan maaf terbuka di media massa nasional selama tujuh hari berturut-turut.

[adsense]

Manfaat hukum dari penggabungan gugatan perdata ini bagi masyarakat digital adalah terciptanya efek jera secara finansial, mengingat sanksi kurungan pidana kadang belum mampu memulihkan kehancuran ekonomi korban akibat viralnya fitnah. Beban membayar ganti rugi immaterial dalam jumlah besar menyadarkan warganet bahwa tiap tindakan di media sosial membawa konsekuensi pertanggungjawaban harta benda pribadi yang nyata. Perpaduan perlindungan pidana dan restitusi perdata menempatkan sistem hukum Indonesia pada posisi ideal, di mana kepastian hukum atas martabat warga negara ditegakkan tanpa mengabaikan pemulihan keadilan ekonomi bagi korban fitnah digital.

Formulasi hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik dan fitnah digital di Indonesia telah mencapai tahap penataan yang lebih berkeadilan serta progresif. Integrasi sanksi pidana pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan mekanisme ganti rugi perdata berbasis Pasal 1365 serta Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membentuk perlindungan ganda bagi korban penyerangan reputasi. Perubahan paradigma hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi korban hanya pada orang perseorangan secara substansial mengembalikan esensi hukum pidana sebagai pelindung harkat manusia, sekaligus menutup celah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kritik publik. Langkah penegakan hukum ini tidak hanya berpatokan pada fungsi penghukuman, melainkan bertindak sebagai sarana perbaikan budaya komunikasi masyarakat digital. Melalui penegakan hukum pidana yang konsisten didampingi pemberian kompensasi immaterial yang layak, iklim bermedia sosial dipaksa bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab, beradab, berlandaskan bukti faktual, serta menjunjung nilai keadilan substantif.

[adsense]

Perlindungan hak korban mencapai puncaknya lewat pengakuan atas hak retensi digital atau hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Doktrin hak untuk dilupakan dalam hukum media digital internasional, sebagaimana dirumuskan Viktor Mayer Schönberger (2009), menegaskan bahwa individu berhak mengendalikan jejak masa lalunya di dunia maya agar tidak terus-menerus membebani masa depannya. Di Indonesia, instrumen ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut mewajibkan penyedia sistem elektronik untuk menghapus muatan informasi yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permohonan pihak yang bersangkutan. Penggunaan hak retensi digital ini membutuhkan dasar hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang menyatakan bahwa konten spill the tea atau penyebaran data tersebut terbukti memuat fitnah, kabar bohong, atau melanggar hukum.

Penerapan hak untuk dilupakan ini memegang peranan vital sebagai sarana pemulihan total (restitutio in integrum) bagi nama baik korban di ruang maya. Sebagai ilustrasi penerapan hak retensi, seorang profesional yang sempat menjadi korban tuduhan palsu terkait gratifikasi seksual melalui utas viral spill the tea berhasil memenangkan perkara pidana fitnah dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Walaupun pelaku telah dijatuhi pidana dan denda, jejak digital unggahan fitnah tersebut tetap muncul pada mesin pencari publik sehingga merusak prospek karier korban secara berkepanjangan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah tersebut, korban mengajukan permohonan resmi kepada perusahaan mesin pencari dan platform media sosial untuk menghapus tautan, indeks pencarian, serta konten asli yang memuat narasi sesat tersebut. Platform digital secara hukum wajib mengeksekusi penghapusan indeks data tersebut demi memulihkan hak privasi korban.

[adsense]

Kemanfaatan hukum dari regulasi hak untuk dilupakan ini bagi warganet adalah terjaminnya keadilan digital yang berkelanjutan. Pengguna internet disadarkan bahwa konsekuensi hukum dari penyebaran tuduhan tanpa verifikasi tidak berhenti pada selesainya masa hukuman kurungan pelaku, melainkan berlanjut pada kewajiban penghapusan jejak digital secara total. Kebijakan ini memberikan perlindungan kemanusiaan yang hakiki, di mana korban diberikan kesempatan kedua untuk menata kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan profesional mereka tanpa dihantui oleh jejak masa lalu digital yang cacat hukum. Melalui keterpaduan instrumen pidana, kompensasi perdata, serta hak retensi digital untuk menghapus jejak informasi sesat, sistem hukum pidana siber Indonesia telah bertransformasi menjadi struktur hukum yang modern, humanis, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi setiap warga negara. (Penulis, Dosen Praktisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNITA)

[adsense]

[adsense]

UPTD Puskesmas Juhar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, meluncurkan sebuah inovasi pelayanan publik terbaru bertajuk TASCE TB (Temukan, Analisa, Sembuhkan, Cegah TB).

Inovasi itu bertujuan menekan angka penyebaran penyakit Tuberkulosis (TB) yang saat ini masih menjadi tantangan kesehatan global maupun nasional.

[adsense]

Demikan disampaikan Kapuskesmas Juhar drg.Perpulungenta Purba MKM kepada wartawan, Selasa, (27/10/2026) di Juhar Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Perpulungan Purba menyebut, langkah strategis ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya angka penemuan kasus (case finding) serta angka kesembuhan TB di wilayah kerja Puskesmas Juhar pada tahun 2024 lalu, ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Target Belum Tercapai, Balitbang Pemko Medan Kumpulkan Lintas Sektor Bahas Kasus TBC

"Kondisi ini diperparah oleh faktor kepadatan penduduk, minimnya sirkulasi udara dan cahaya matahari di pemukiman, serta masih berkembangnya stigma keliru di tengah masyarakat terkait pemeriksaan dahak, ujarnya.

[adsense]

Purba menjelaskan bahwa kasus TB di tengah masyarakat ibarat fenomena gunung es, terlihat kecil di permukaan, namun menyimpan potensi penyebaran yang besar di bawahnya.

Satu orang penderita TB BTA positif berpotensi menularkan kepada 10 hingga 15 orang setiap tahunnya, jelasnya.

[adsense]

Lanjutanya, Inovasi TASCE TB dirancang secara terstruktur melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program ini mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui pembentukan kader TB termasuk juru pemantau batuk dan kader posyandu serta menggandeng lintas sektor mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, hingga tokoh agama, katanya.

[adsense]

Melalui program ini, petugas bersama kader melakukan pelacakan suspek dari rumah ke rumah (investigasi kontak) dengan mendata setidaknya 15 orang kontak erat atau warga di sekitar rumah pasien positif TB. Warga yang mengalami gejala batuk lama atau penurunan berat badan akan diarahkan dan difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan dahak ke puskesmas.

Ditambahkannya, inovasi TASCE TB mengimplementasikan lima tahapan utama, yaitu pengumpulan data suspek TB melalui penggerakan masyarakat desa dan kader. Pencarian penderita dan rujukan melalui dokter wilayah serta organisasi profesi.

[adsense]

Kunjungan rumah penduduk untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau akses. Pengingat minum obat secara rutin melalui fitur video call di Grup WhatsApp khusus pasien TB Puskesmas Juhar guna menekan angka drop out pengobatan dan sosialisasi bahaya penularan TB melalui berbagai media publik, seperti tempat pertemuan umum, kantor kepala desa, rumah ibadah, hingga platform media sosial resmi Puskesmas Juhar.

Dengan adanya inovasi TASCE TB, UPTD Puskesmas Juhar optimistis penemuan suspek dan penanganan kasus positif TB dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

[adsense]

Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat, menghapus stigma negatif tentang TB, serta memutus mata rantai penularan demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Karo, pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan ditunjukkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dengan turun langsung memantau arus lalu lintas sekaligus membagikan helm kepada pengendara yang tidak menggunakan pelindung kepala di Simpang Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Strong Point Operasi Patuh Toba 2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

[adsense]

Kapolrestabes Medan bersama Wakapolrestabes AKBP Rudy Silaen, Kasat Intelkam, Kasat Lantas, Kapolsek Medan Kota serta personel Satlantas Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota hadir di lokasi sejak pukul 06.30 hingga 07.30 WIB.

Di tengah aktivitas masyarakat pada jam sibuk pagi hari, Kombes Pol Calvij bersama personel memantau kondisi lalu lintas dan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Taput Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026

Bahkan, Calvijn turut membagikan helm kepada pengendara yang kedapatan tidak mengenakan pelindung kepala. Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan saat berkendara.

[adsense]

Suasana humanis juga terlihat ketika Kapolrestabes menyapa anak-anak sekolah dasar yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat, termasuk menanamkan kesan positif tentang kehadiran polisi sejak usia dini.

Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan, kegiatan Strong Point dalam Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk memastikan aktivitas masyarakat di jalan raya berjalan aman, tertib dan lancar.

[adsense]

Menurutnya, kehadiran personel di titik-titik strategis tidak hanya berfokus pada pengaturan arus lalu lintas, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

"Kita juga mengingatkan para pengendara sepeda motor agar tidak mengabaikan penggunaan helm karena perlengkapan tersebut merupakan salah satu unsur penting untuk melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan," ujar Kapolrestabes.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut lanjutnya, Polrestabes Medan berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

Polrestabes Medan juga terus mendorong pendekatan kepolisian yang humanis melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat.

[adsense]

"Dengan demikian, polisi tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan nyaman," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Polres Tapanuli Utara (Taput) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026.

Personel yang mengikuti apel gelar pasukan itu terdiri dari 1 pleton gabungan personel Polres Taput , 1 pleton personel Satuan Lalu Lintas Polres Taput , 1 pleton gabungan Sat Intel, Sat Reskrim dan Sat Narkoba, 1 pleton personel Subdenpom I/2-2 Tarutung, 1 pleton personel TNI dari Kodim 0210/TU , 1 pleton personel Dishub Taput, 1 pleton Satpol PP Taput.

[adsense]

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tapanuli Utara AKBP Ferry Mulyana Sunarya bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam apel gelar pasukan operasi patuh Toba 2026 yang di laksanakan di halaman Mapolres Taput, Senin (26/10/2026).

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan, Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gencarkan Edukasi Humanis Dukung Operasi Patuh Toba 2026

" Sehubungan dengan hal itu, saya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan yang membawa kendaraanya di jalanan, agar selalu berhati-hati, hindari pelanggaran sekecil apapun san selalu melengkapi surat-surat kendaraanya, " ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, dalam operasi ini petugas kepolisian yang bertugas dilapangan tidak selalu memprioritaskan tindakan berupa tilang namun ada juga berupa pendidikan kemasyarakatan (Dikmas ) dan pembinaan hukum (Binluh).

" Selain Dikmas dan Binluh, penindakan tilang secara manual dan E-TLE juga dilakukan apabila pengemudi atau pengendara dianggap melakukan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti melawan arus , ugal-ugalan, overload dan berboncengan lebih dari 1 orang, " terangnya.

[adsense]

Ia mengatakan, bagi petugas dilapangan agar selalu bertindak secara humanis dan jangan arogan serta hindari setiap pelanggaran yang bisa merusak nama baik institusi.

Pada apel gelar pasukan tersebut turut hadir Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Asisten 3 Pemkab Taput Binhot Aritonang, Kasdim 0210/TU Mayor Arh A.S. Butarbutar, SH MH, DanSubdenpom l/2-2 Tarutung Kapten Cpm M.Yamin, Kasatpol PP Taput Jakkon Halomoan Marbun, mewakili Kadishub Taput Josua P Situmeang dan para pejabat utama Polres Tapanuli Utara ,mewakili Danki Rajawali 123 Kapten Inf A. Simamora dan mewakili Kepala Pengadilan Negeri Tarutung Ronal Aritonang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bisnis haram peredaran narkoba yang dilakoni dua sahabat akhirnya terbongkar. Keduanya, MNT (21) warga Jalan Dipanegara, Kecamatan Medan Baru dan SAF (21) warga Jalan Bunga Cempaka, Kecamatan Sunggal, diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Kutilang, Kecamatan Medan Sunggal.

Mirisnya, kedua pemuda tersebut bukan hanya mengedarkan narkotika jenis vape atau yang dikenal dengan sebutan Pod Getar, tetapi juga pil ekstasi. Dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, keduanya mengaku telah beberapa kali menjual barang terlarang tersebut demi meraup keuntungan.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (27/10/2026) menjelaskan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkoba yang kerap terjadi di Jalan Kutilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Selasa (20/10/2026) malam petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan kedua pemuda itu sedang berada di atas sepeda motor.

"Keduanya tengah menunggu calon pembeli ketika petugas datang melakukan penindakan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 vape narkoba warna oranye yang hendak dijual," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gerebek Lapak Judi Tembak Ikan di Medan Johor, 5 Orang Diamankan

"Dari setiap transaksi, keduanya memperoleh keuntungan yang berbeda. Untuk 1 vape narkoba yang terjual, mereka mendapatkan Rp 100 ribu. Sementara dari setiap butir pil ekstasi yang laku, keuntungan yang dikantongi mencapai Rp 40 ribu," jelas Rafli.

[adsense]

Menurutnya, pengungkapan kasus ini belum berakhir. Satres Narkoba kini memburu seorang pria berinisial W yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada kedua tersangka.

"Identitas pemasok tersebut, telah diketahui. Petugas terus melakukan pengejaran guna mengungkap sumber pasokan sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba yang melibatkan kedua sahabat itu," tegasnya.

[adsense]

Rafli menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan para pengedar, tetapi juga akan mengejar pihak yang berada di belakang jaringan tersebut.

"Pemasok narkoba berinisial W kami pastikan akan kami ringkus. Ini komitmen kami dalam memberantas dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Tidak akan ada ruang, dan kami pastikan akan kami ungkap," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara (Sumut) terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dalam rangka Operasi Patuh Toba 2026 yang digelar mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Sasaran edukasi meliputi pedagang, pembeli di pasar tradisional, pengguna jalan, pelajar, hingga komunitas kendaraan bermotor. Pendekatan dilakukan secara humanis dan persuasif untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan edukasi menjadi kunci keberhasilan operasi.

"Keselamatan berlalu lintas harus menjadi kesadaran dan kebutuhan bersama, bukan karena takut ada petugas di jalan," ujar Ferry di Mapolda Sumut, Senin (27/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sambangi Kantor Al-Washliyah, Kapolda Sumut Ajak Ulama Bersinergi Perangi Narkoba dan Jaga Kerukunan

Dalam kegiatan itu, petugas membagikan brosur sosialisasi Operasi Patuh Toba 2026 kepada masyarakat.

[adsense]

Kepada pengendara, polisi mengingatkan pentingnya melengkapi surat kendaraan dan identitas diri, menggunakan helm standar SNI, tidak berboncengan lebih dari satu orang, serta menjaga konsentrasi saat berkendara. Pengendara juga dilarang mengemudi dalam kondisi sakit, mengantuk, maupun di bawah pengaruh alkohol dan narkoba.

Khusus bagi pelajar yang kedapatan tidak memakai helm dan berboncengan melebihi kapasitas, petugas tidak langsung menindak, melainkan memberikan teguran dan edukasi serta mengarahkan untuk menggunakan angkutan umum.

[adsense]

Selain itu, edukasi juga dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lantas bersama komunitas roda dua N Max Family Reborn. Kegiatan ini sekaligus mempererat silaturahmi Polri dengan komunitas dan mengajak anggota komunitas menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Polda Sumut berharap kepatuhan masyarakat meningkat sehingga terwujud kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan lancar di Sumatera Utara.

[adsense]

Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Operasi Patuh Toba 2026 dengan membudayakan tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. (*)

[adsense]

[adsense]

Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Mandaya Awards 2026 kategori Perguruan Tinggi berkat program pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Program itu mengembangkan potensi lokal menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Direktorat Humas USU Elmeida Effendi melalui Manajer Humas dan Promosi USU Dr Irsan Mulyadi, Selasa (27/10/2026) di Medan.

[adsense]

Penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diserahkan pada puncak penganugerahan, Selasa 27 Oktober 2026.

Piala penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Dr Fauzan, M Pd kepada Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Dr Muryanto Amin, S Sos M Si.

[adsense]

Baca Juga:

• Jejak Riset dari Rimba Tarutung: Daun Bosi-bosi Menembus Batas Ekstraksi Hijau dan Antikanker Payudara

Program yang diketuai Prof Dr Ir Elisa Julianti, MSi itu berfokus pada peningkatan kemandirian BUMDes Arih Ersada melalui pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga.

[adsense]

Program tersebut mengembangkan potensi kebun tanaman hias dan hamparan bunga krisan menjadi destinasi agrowisata. Pengembangannya meliputi penataan taman bunga, penyediaan area berkemah, hingga pengolahan bunga krisan menjadi teh siap minum bermerek Art-teasant.

Pengembangan itu tidak hanya menawarkan daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang usaha dari pengolahan produk lokal. BUMDes Arih Ersada diharapkan semakin mandiri, sementara petani dan pedagang bunga setempat memperoleh kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

[adsense]

Rektor USU Prof Dr Muryanto Amin, S Sos M Si., mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perguruan tinggi untuk terus menghasilkan inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, riset dan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan pada pengembangan potensi daerah agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat.

[adsense]

"Prestasi ini menunjukkan bahwa kontribusi civitas akademika USU tidak hanya berhenti di ruang kelas atau jurnal ilmiah, melainkan hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

Melalui pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga di Berastagi, kami ingin memastikan bahwa inovasi berbasis potensi daerah mampu meningkatkan kemandirian BUMDes dan memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Desa Raya," ujar Prof Muryanto.

[adsense]

Ia menambahkan, keberhasilan program pengabdian tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan atau penghargaan yang diraih, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaannya.

"Kami ingin program pengabdian seperti ini mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dengan begitu, inovasi yang dikembangkan tidak berhenti pada pendampingan, tetapi bisa terus berjalan, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang," katanya.

[adsense]

Proses menuju Mandaya Awards 2026 diawali dengan kurasi program pengabdian unggulan oleh LPPM USU. Setelah pendaftaran pada 7 Oktober 2026, program tersebut melewati tahapan seleksi, presentasi dan penjurian pada 20 Oktober 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) bersama Tim Akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat konsultasi publik penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL), di Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbahas, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan daerah.

[adsense]

Rapat konsultasi publik itu melibatkan tokoh masyarakat Erikson Simbolon, Wakil Rektor I UNITA Talenta Marbun, SE, MSi, Dekan Fakultas Hukum UNITA Herlina Panggabean, SH, MH, perwakilan STIKes Kesehatan Baru Doloksanggul, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selain itu, Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, serta Dinas Kesehatan Sumut turut mengikuti kegiatan tersebut melalui pertemuan daring.

[adsense]

Baca Juga:

• Menko Pangan Luncurkan Bantuan Beras di Asahan, SPHP Ditambah 1 Juta Ton

Menurutnya, dokumen tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi perencanaan administratif, tetapi menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Penyusunan rencana aksi itu juga selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menitikberatkan pada swasembada pangan, penurunan angka stunting, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, serta dukungan terhadap program makan bergizi.

Martogi menjelaskan, berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Humbahas pada 2024 mencapai 81,16, sedangkan pada 2025 berada di angka 79,03. Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan tercatat sebesar 83,90.

[adsense]

Capaian tersebut menunjukkan kondisi ketahanan pangan Humbahas tergolong cukup baik. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Ia menyebutkan, Humbahas memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, terutama pada sektor hortikultura dengan komoditas unggulan cabai, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Pada sektor tanaman pangan, terdapat komoditas padi dan jagung, sedangkan sektor perkebunan memiliki kopi, kemenyan, dan andaliman sebagai produk khas daerah.

[adsense]

"Potensi ini harus menjadi kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Martogi.

Menurutnya, pembangunan pangan ke depan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat hilirisasi produk lokal, serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

[adsense]

Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi, di antaranya pola konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya beragam, ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu, ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta perlunya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan pangan lokal bergizi, serta penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

[adsense]

Pengembangan pangan lokal juga diharapkan dapat mendukung program makan bergizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Humbahas.

Martogi menegaskan, keberhasilan program pangan dan gizi membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif agar setiap program berjalan terpadu dan saling mendukung.

[adsense]

"Kita perlu menghadirkan inovasi dan langkah nyata agar potensi lokal yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Produk-produk unggulan daerah harus mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat," katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan kerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang mandiri pangan, sehat, dan sejahtera melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengiriman 140 ton biji pinang kering asal Sumut ke India tak kunjung tiba meski telah melewati estimasi waktu pengiriman. Pengusaha lokal, Dilena Sitepu, mengaku mengalami kerugian Rp9,3 miliar setelah pembeli membatalkan transaksi.

Sementara itu, pihak PT MAP Trans Logistic menyatakan kargo tertahan di Port Klang, Malaysia, akibat persoalan pembayaran antara pemilik kapal dan pihak pembeli.

[adsense]

Dilena, warga Pujimulyo, Sunggal, Deli Serdang kepada wartawan, Selasa (27/10/2026) di Medan mengatakan, pengiriman dilakukan pada September 2026 melalui Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Nhava Sheva, India, menggunakan jasa PT MAP Trans Logistic. Berdasarkan estimasi awal, perjalanan diperkirakan memakan waktu dua minggu hingga paling lama satu bulan.

Namun, katanya, hingga Selasa (27/10/2026), barang belum tiba dan keberadaannya belum mendapat kepastian. Padahal, biji pinang tersebut dibeli langsung dari petani di Langkat, Padangsidimpuan, Dairi hingga Jambi untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

[adsense]

Baca Juga:

• Curanmor di Medan Terungkap, Pelaku Diciduk Polsek Sunggal

Ia mengaku telah mendatangi kantor PT MAP Trans Logistic di Gedung Sinar Mas Plaza serta mengirimkan surat elektronik dan menghubungi kantor pusat perusahaan di Jakarta, tetapi belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan. Biaya pengiriman telah dibayar sesuai invoice yang diterbitkan perusahaan.

[adsense]

Dalam kasus ini, Dilena meminta aparat menelusuri keberadaan seluruh kargo dan membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran dan pihaknya juga telah menyampaikan pengaduan kepada Polda Sumut, UPTD Perlindungan Konsumen Sumut, Syahbandar, Kadin hingga pihak imigrasi, serta menghubungi Atase Perdagangan Kedutaan Besar India.

Menyikapi hal itu, Kuasa hukum PT MAP Trans Logistic, Bangun Simbolon menegaskan perusahaan yang diwakilinya hanya bertindak sebagai agen pengiriman, bukan pemilik kapal. Kerja sama pengiriman dengan Dilena bukan kali pertama dilakukan.

[adsense]

Menurutnya, PT MAP mengurus dokumen keberangkatan dan memesan kapal melalui SK Shipping Line LLC yang berkedudukan di Dubai. Setelah proses pengiriman dan penerbitan Bill of Lading atau dokumen muatan, kargo diberangkatkan dari Belawan menuju Nhava Sheva.

Namun, kapal terlebih dahulu singgah di sejumlah pelabuhan, termasuk Port Klang, Malaysia, untuk kegiatan pengiriman lainnya.

[adsense]

Namun, persoalan muncul di Port Klang akibat sengketa pembayaran antara SK Shipping Line dan pihak pembeli di India.

[adsense]

Menurut keterangan yang diterima pihaknya, pembeli belum melunasi kewajiban sebesar US$300.000 kepada perusahaan pelayaran tersebut sehingga kapal ditahan. Sebagai agen, tidak memiliki kewenangan atas kapal. Pihak shipping line menyatakan kapal baru dapat melanjutkan perjalanan setelah utang tersebut dilunasi.

Ia menambahkan, SK Shipping Line telah mengirimkan surat tertanggal 19 Oktober 2026 yang menjelaskan penahanan kargo dan memperingatkan bahwa agen tidak berhak melepas barang tanpa persetujuan pemilik kapal.

[adsense]

Sementara itu, Perwakilan UPTD Perlindungan Konsumen Sumut, Mario, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan Dilena dan mendampinginya mendatangi PT MAP Trans Logistic. Dokumen Bill of Lading menjadi salah satu bukti pengiriman yang diperiksa.

Selain itu, pihaknya juga meminta MAP melakukan fumigasi atau penyemprotan anti hama untuk menjaga kondisi komoditas selama tertahan, karena kalau kualitas pinang menurun atau rusak, barang berisiko ditolak pembeli di India, sehingga kerugian pengusaha dapat bertambah.

[adsense]

Sementara itu, pihak Syahbandar Pelabuhan Belawan melalui Agus Marpaung menyatakan telah menerima laporan yang diteruskan melalui bagian sumber daya manusia (SDM). Syahbandar akan memantau perkembangan persoalan tersebut, sedangkan kewenangannya terbatas pada pengawasan aktivitas keberangkatan kapal dari Belawan.

Dilena berharap pemerintah dan aparat terkait segera menelusuri keberadaan 140 ton pinang miliknya serta kargo pengusaha lain yang disebut mengalami kejadian serupa. "Kami meminta keadilan sebagai pengusaha lokal. Negara harus hadir memberikan kepastian," tegasnya.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seekor ular kecil ditemukan di dalam pesawat Japan Air Commuter (JAC). Penerbangan batal, pencarian ular malah memakan waktu 2 hari.

Insiden itu terjadi pada Senin (19/10/2026) lalu, ular sepanjang 40 cm itu awalnya terlihat ketika pesawat sedang bersiap untuk berangkat dari Bandara Fukuoka menuju Kagoshima. JAC merupakan anak perusahaan grup Japan Airlines (JAL), seperti dilaporkan oleh Kyodo News, Selasa (27/10/2026).

[adsense]

Keberadaan hewan tersebut membuat maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan demi memastikan keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Pesawat yang terlibat dalam insiden ini sebelumnya tiba di Bandara Fukuoka dari Bandara Izumo, Prefektur Shimane. Penerbangan lanjutan menuju Kagoshima dijadwalkan berangkat pada pukul 12.50 waktu setempat.

[adsense]

Baca Juga:

• Apresiasi Jejak Kebaikan, PIKI Awards 2026 Soroti Pengabdian Artidjo Alkostar hingga Butet Manurung

Setelah hewan itu terlihat, petugas melakukan pemeriksaan untuk menemukannya. Namun, pencarian pada hari Senin belum membuahkan hasil. Karena posisi hewan tersebut tidak diketahui, maskapai membatalkan penerbangan yang dijadwalkan menuju Kagoshima.

[adsense]

Menurut laporan media Jepang, sekitar 43 penumpang terdampak oleh pembatalan tersebut. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan karena keberadaan hewan asing di dalam pesawat berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan penerbangan.

Pencarian kemudian berlanjut hingga Selasa (20/10/2026). Sekitar pukul 13.00 waktu setempat, seorang mekanik akhirnya menemukan ular tersebut di bawah karpet lorong kabin bagian belakang pesawat di Bandara Fukuoka.

[adsense]

Ular itu ditemukan dalam keadaan hidup setelah sebelumnya tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari satu hari. Penemuan tersebut mengakhiri pencarian yang dilakukan petugas sejak hewan itu pertama kali terlihat.

Setelah berhasil ditemukan, ular tersebut diperiksa oleh seorang ahli dan diidentifikasi sebagai ular belang Jepang muda, yang dikenal dengan nama shimahebi atau memiliki nama ilmiah Elaphe quadrivirgata. Ular ini merupakan spesies asli Jepang yang tidak berbisa. Panjang ular yang ditemukan diperkirakan sekitar 40 cm, sedangkan individu dewasa dari spesies tersebut dapat tumbuh jauh lebih panjang.

[adsense]

Japan Air Commuter menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui bagaimana ular tersebut dapat masuk ke dalam pesawat. Maskapai juga menyebut bahwa kejadian seperti ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Belum ada bukti yang memastikan apakah ular masuk ketika pesawat berada di Bandara Izumo, saat berada di Bandara Fukuoka, atau melalui jalur lain.(*)

[adsense]

[adsense]

Presiden petahana Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, kembali memenangkan pemilihan presiden setelah mengalahkan Flavio Bolsonaro dalam putaran kedua yang digelar Minggu (25/10/2026).

Lula meraih 51,7 persen suara, unggul tipis dari Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang memperoleh 48,2 persen suara.

[adsense]

Kemenangan ini menjadikan Lula sebagai presiden Brasil pertama yang terpilih untuk keempat kalinya. Ia sebelumnya memimpin negara tersebut pada periode 2003-2006, 2007-2010, dan sejak 2023.

Melansir CNNIndonesia, Lula lahir pada Oktober 1945 di Caetes, Pernambuco, Brasil, sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin dan pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu, pedagang kaki lima, perajin logam di pabrik, hingga pegawai kantor.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Massa Buruh Gelar Demo di Kantor Gubernur Sumut

Ia kemudian mendirikan Partai Buruh (PT), yang dipimpinnya hingga sekarang.

[adsense]

Lula pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada 1989, tetapi gagal. Ia kembali mengikuti pemilihan pada 1994 dan 1998, namun belum berhasil. Pada 2002, ia akhirnya memenangkan pemilihan presiden dan mulai menjabat pada 2003.

Selama kepemimpinannya, Lula membantu jutaan warga Brasil keluar dari kemiskinan dan meningkatkan peran negara tersebut di tingkat global.

[adsense]

Namun, perjalanan politiknya juga diwarnai kontroversi. Partai Buruh terseret sejumlah skandal korupsi, sementara Brasil menghadapi resesi ekonomi. Penggantinya, Dilma Rousseff, dimakzulkan pada 2016.

Pada 2018, Lula divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang sehingga didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Ia menghabiskan 580 hari di penjara sebelum dibebaskan pada 2019, setelah Mahkamah Agung Brasil membatalkan putusan pengadilan yang menjeratnya.

[adsense]

Keputusan tersebut memulihkan hak politik Lula hingga akhirnya kembali memenangkan pemilihan presiden pada 2022 dan terpilih lagi pada 2026.(*)

[adsense]

[adsense]

Proyek pengorekan drainase di Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, menuai sorotan.

Pasalnya, bekas galian berupa tumpukan tanah, batu, dan sampah dibiarkan menggunung di pinggir jalan selama sepekan tanpa penanganan berarti.

[adsense]

Kondisi yang terkesan dibiarkan tersebut bukan sekadar merusak pemandangan. Tumpukan material sisa pekerjaan itu turut mengganggu arus lalu lintas, memicu kemacetan, serta membuat pengendara harus ekstra waspada saat melintas.

Ironisnya, ancaman keselamatan semakin besar karena tak jauh dari lokasi terdapat jalan berlubang cukup parah, tepatnya di bawah jembatan Tol Belmera.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Deliserdang Lantik 54 Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Ruang gerak kendaraan menjadi terbatas, sementara kondisi jalan yang rusak memaksa pengendara bermanuver untuk menghindari lubang.

[adsense]

Situasi tersebut membuat pengguna jalan harus menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni tumpukan bekas galian drainase yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan lubang jalan yang mengintai keselamatan.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

[adsense]

Keluhan juga datang dari warga yang bermukim di sekitar lokasi. Menurut keterangan sejumlah warga, ketika cuaca panas, debu dari tumpukan tanah bekas galian beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah penduduk.

Debu yang beterbangan itu bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila terus-menerus terhirup. Warga pun harus menanggung dampak pekerjaan proyek yang material sisanya belum dibersihkan.

[adsense]

Sebaliknya, saat hujan turun, tumpukan tanah membuat kondisi jalan semakin kotor dan licin. Material yang tercecer di badan jalan dapat membahayakan pengendara, khususnya mereka yang melintas menggunakan sepeda motor.

Pemerintah Kabupaten Deliserdang diminta tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang dikeluhkan warga dan mengganggu pengguna jalan tersebut.

[adsense]

Dinas terkait harus segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi proyek, mengevaluasi pekerjaan pemborong, serta memastikan material sisa galian tidak terus dibiarkan menumpuk.

Teguran keras perlu diberikan kepada pihak pelaksana apabila terbukti lalai membersihkan material dan memulihkan kondisi jalan setelah pekerjaan pengorekan drainase. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak proyek, mulai dari kemacetan, debu, jalan licin, hingga ancaman kecelakaan.

[adsense]

Material bekas galian harus segera diangkut, bukan dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan. Pengaturan dan pengamanan lalu lintas di sekitar lokasi juga perlu diperhatikan agar kendaraan dapat melintas dengan aman dan lancar.

Di sisi lain, jalan berlubang cukup parah di bawah jembatan Tol Belmera juga mendesak diperbaiki. Menurut informasi yang disampaikan warga, kecelakaan tunggal disebut-sebut telah berulang kali terjadi di ruas jalan tersebut.

[adsense]

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius sebelum kembali memakan korban. Pemkab Deliserdang bersama instansi yang berwenang perlu segera memastikan perbaikan dilakukan sesuai tanggung jawab masing-masing, termasuk pengaspalan pada bagian jalan yang rusak.

Keselamatan pengguna jalan semestinya menjadi prioritas dalam setiap pekerjaan infrastruktur. Proyek drainase yang bertujuan memperbaiki fasilitas umum jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru akibat material galian yang tidak segera dibersihkan dan kondisi jalan yang dibiarkan rusak.

[adsense]

Warga dan pengguna jalan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji atau pembiaran. Pembersihan tumpukan galian, penanganan kemacetan, serta perbaikan jalan berlubang harus segera dilakukan.

Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa ditangani dengan cepat justru berlarut-larut hingga menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan pelaksana proyek harus menunjukkan tanggung jawab sebelum kondisi di Jalan Garuda Perumnas Mandala semakin membahayakan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polres Serdangbedagai (Sergai) mengamankan tiga pria terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di Dusun V, Desa Seibelutu, Kecamatan Seibamban, Sergai.

Ketiganya masing-masing berinisial LS (25), RN (27), dan HS (30) warga setempat.

[adsense]

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 pada Sabtu (24/10/2026) pukul 19.52 WIB.

"Seorang warga melaporkan adanya dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika melalui 110, di sebuah rumah di Desa Seibelutu," ujarnya, Selasa (27/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga Apresiasi Tim Gabungan Polri Ungkap 1,16 Ton Ketamin di Sumut

Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti dari dalam lemari plastik di salah satu kamar.

[adsense]

Barang bukti yang diamankan 3 butir pil ekstasi berat bruto 2,17 gram, 1 bungkus sabu seberat bruto 0,93 gram, 1 bong, 2 kaca pirex dan 1 korek api rakitan

"Ketiga tersangka dijerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74, Polres Pematangsiantar bersama Bhayangkari Cabang Pematangsiantar menggelar bakti sosial ke tiga panti asuhan, Senin (26/10/2026)

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Ny Melati Dhana, didampingi Wakapolres Kompol Budiono Saputro, para PJU Polres dan pengurus Bhayangkari.

[adsense]

Tiga lokasi yang dikunjungi yakni Panti Asuhan Sinar Anak Bersama di Jalan SM Raja Siantar Utara, Panti Asuhan Anak Langit di Jalan Kelapa Kuning Siantar Barat, dan rumah Yatim Disabilitas di Jalan Sipirok Siantar Barat.

Di setiap panti, rombongan memberikan bingkisan dan dukungan sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang Polri kepada sesama.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Pematangsiantar Ciduk 3 Pelaku Sabu dan Ganja

Bakti sosial ini bukan sekadar rangkaian HKGB ke-74, tetapi juga cerminan semangat Bhayangkari dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nilai solidaritas, empati dan semangat berbagi terus diperkuat tanpa membedakan latar belakang.

[adsense]

Melalui momentum HKGB ke-74, Polres Pematangsiantar bersama Bhayangkari berharap kehadiran Polri dapat memberi manfaat nyata dan menginspirasi semua pihak untuk terus berbagi kepada sesama yang membutuhkan. (**)

[adsense]