[adsense]

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang sempat digeledah Polri merupakan kediaman pribadinya yang telah dimiliki sejak lama.

"Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama," kata Febrie saat ditemui di Gedunh Bundar, Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026) dikutip dari kompas.com

[adsense]

Febrie mengatakan, kepemilikan rumah tersebut dapat ditelusuri sejak awal.

Sementara itu, terkait uang yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Telusuri Dua Pengiriman Logam Tanah Jarang yang Diduga Lolos Diekspor

"Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya," ucap dia.

"Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar," tambah dia.

[adsense]

[adsense]

Adapun kasus korupsi batu bara yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi sorotan setelah penyidik menggeledah 12 lokasi pada Rabu (8/7/2026).

Penyidik Kortas Tipikor menyita uang dalam jumlah besar dan emas puluhan kilogram dari penggeledahan itu.

[adsense]

Seiring dengan penggeledahan tersebut, aparat TNI dikerahkan untuk menjaga rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam hal ini, TNI membantah bahwa penjagaan tentara berkaitan dengan penggeledahan Polri di sejumlah lokasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Profil Jampidsus Febrie Adriansyah, Pernah Tangani Kasus Korupsi Kakap hingga Dilaporkan ke KPK

TNI menyebut pengamanan di rumah Febri atas permintaan Kejagung dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Aturan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 soal perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Adapun kasus korupsi batu bara diduga berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batu bara yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU.

Kondisi tersebut diduga memicu terjadinya pemadaman listrik (blackout) di berbagai wilayah di Indonesia.

[adsense]

Sejumlah daerah yang sempat mengalami pemadaman listrik antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," kata Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai dan Kasi Pidsus Diamankan Kejagung

Terbaru, Polri menggeledah lokasi ke-13 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat (10/7/2026) dini hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim gabungan dari Polri dan Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan di lokasi penyidikan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Krakatau Steel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, membenarkan adanya penggeledahan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. "Benar," kata Budi dikutip dari Antara.

[adsense]

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.

Ia hanya menjelaskan lokasi penggeledahan dilakukan di salah satu ruko yang beralamat di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Kota Jakarta Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

• PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Penggeledahan hingga Penahanan Dinyatakan Tidak Sah

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindakan hukum yang dilakukan oleh tim gabungan guna mengumpulkan barang bukti.

[adsense]

"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," ucapnya pada Rabu (8/7).

Budi menjelaskan hingga Rabu (8/7) malam, tim gabungan telah menyelesaikan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kafe de'Clan Signature di Cipete dan Koin Money Changer di Cipete Selatan.

[adsense]

Sementara itu, proses penggeledahan masih berlangsung di sepuluh lokasi lainnya, yaitu:

PT CBS, Cengkareng Timur, Jakarta Barat

[adsense]

PT CBS (Kantor Pusat), Penjaringan, Jakarta Utara

PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat

[adsense]

Rumah Sdr. MN, Serpong Utara, Tangerang Selatan

Rumah Sdr. TK, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

[adsense]

Kantor/Grup DMG / CP, Kuningan, Jakarta Selatan

PT PML, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

[adsense]

Rumah Sdr. DR, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan

Rumah Sdri. MILDK, Apartement Pacific Place, Jakarta Selatan

[adsense]

Rumah di Sentul, Kabupaten Bogor. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kembali menyita uang tunai sekitar Rp699 miliar dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk aktivitas pertambangan.

"Hingga tahap penuntutan, kami menerima uang titipan pemulihan kerugian negara mencapai Rp699.704.988.362," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kaltim Gusti Hamdani di Samarinda, Rabu dikutip dari Antara.

[adsense]

Perkara dugaan korupsi ini melibatkan empat orang mantan kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada rentang berbeda, yakni HM, BH, HA, serta AD.

Selain birokrat, perkara tersebut juga turut menyeret tiga pimpinan perusahaan swasta dari entitas PT JMB Group, yaitu BT, GT, serta DA.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaksa Sita Rp 79 Miliar Terkait Kasus Korupsi Tambang Nikel

"Pelaksanaan pertambangan batu bara secara tidak sah di atas hak lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah berlangsung sejak 2007 hingga 2012," ujar Hamdani.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), seluruh aktivitas penambangan ilegal itu telah mengakibatkan kerugian negara menembus angka Rp6,858 triliun.

[adsense]

[adsense]

Uang sitaan ratusan miliar hari ini diserahkan tersangka BT dan GT sejak masa penyidikan hingga tahapan pelimpahan hukum.

"Seluruh dana titipan ini sekarang telah kami amankan pada rekening resmi milik Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara di bank pemerintah," tutur Hamdani.

[adsense]

Untuk mengoptimalkan pemulihan potensi kerugian keuangan negara, tim penyidik turut mengambil langkah penyitaan atas harta kekayaan fisik milik kelompok tersangka.

Berbagai barang bukti tambahan yang disita aparat meliputi mata uang asing, bidang tanah, perhiasan, dan sejumlah kendaraan roda empat mewah.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Tanjung Pinang Limpahkan Kasus Korupsi Tambang Bauksit ke Pengadilan Tipikor

"Pada pekan lalu, tim jaksa telah melimpahkan ketujuh berkas perkara secara terpisah kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda," ucapnya.

Ketujuh terdakwa tersebut dikenakan dakwaan primer menggunakan Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dasar hukum itu dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta pada Jumat (10/7/2026) pagi ini usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis (9/7/2026) malam. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim mengamankan lima orang dalam OTT di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, dan sempat diperiksa di Polresta Surakarta.

"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi dalam keterangannya, Jumat dikutip dari kompas.com

[adsense]

Budi mengatakan, OTT yang menjerat Etik Suryani dugaan pemerasan kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak Kamis (9/7/2026) malam. "Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK

Meski demikian, Fitroh belum mengungkapkan perkara korupsi yang menjerat Bupati Etik Suryani. Dia juga belum membeberkan jumlah pihak dan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah permanen yang juga difungsikan sebagai warung penjual bensin eceran di Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, hangus terbakar, Jumat (10/7/2026).

Dalam peristiwa tersebut, pasangan suami istri (pasutri) pemilik rumah mengalami luka bakar, sementara satu unit mobil dan tiga sepeda motor ikut ludes dilalap api.

[adsense]

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Warga sekitar mengaku pertama kali melihat kepulan asap dan kobaran api berasal dari bagian dapur rumah. Tak lama berselang, terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang membuat warga berhamburan keluar rumah.

Api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian bangunan yang sekaligus dijadikan tempat berjualan bensin eceran. Anak pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri, sedangkan warga berjibaku mengevakuasi kedua orang tuanya yang terjebak di dalam rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Cek Gudang Bulog, Wawako Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Cukup untuk 6 Bulan ke Depan

Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan ember dan peralatan seadanya. Namun, kobaran api terus membesar disertai beberapa kali ledakan sehingga warga segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan.

[adsense]

Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir satu jam hingga api berhasil dipadamkan dan tidak sempat merembet ke rumah warga lainnya.

Selain menghanguskan bangunan rumah, api juga melalap warung beserta etalase dagangan milik korban. Satu mobil dan tiga sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tidak sempat diselamatkan sehingga hangus terbakar dan hanya menyisakan kerangka.

[adsense]

Usai api berhasil dipadamkan, petugas melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Bangunan rumah tampak rata dengan tanah dan dipenuhi puing-puing sisa kebakaran.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Eki mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu saat Munarsah memindahkan bensin ke dalam botol untuk dijual secara eceran. Pada saat bersamaan, Halimah sedang memasak di dapur sehingga api dari kompor diduga menyambar uap bensin yang mudah terbakar.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, nilai kerugian material akibat musibah tersebut masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.(*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 10 pejabat administrator mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) berbasis manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya, Jumat (10/7/2026).

Adapun ke 10 pejabat administrator mengikuti seleksi Jabatan Tinggi Pratama yakni Rut Siswi Juliani Hutapea, Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Frits Ueki Prapanca Damanik, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

[adsense]

Akbar Putra Siregar, Camat Bandar Huluan, Budiman Silalahi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dr. Debora Evalinch Sigit Sekretaris Dinas Kesehatan, Ronny Rudyanto Sekretaris Dinas Perhubungan.

Sulaika Gultom Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Budi Susilawati Sirait Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Komitmen Tuntaskan Penanganan Longsor Marubun Lokkung

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun Jon Rismantuah Damanik saat memberikan paparan menyampaikan bahwa seleksi yang kita laksanakan ada 2 agenda meliputi pemaparan makalah dan wawancara.

[adsense]

Peserta seleksi akan bertemu dengan komite talenta terdiri dari Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Kepala BKPSDM Jon Rismantuah Damanik, Kepala Inspektorat Roganda Sihombing dan Asisten III Akmal Siregar.

Lebih lanjut disampaikan Damanik, bahwa manajemen talenta dilaksanakan untuk mencari talen yang sinkron dan erat hubungannya dengan jabatan yang kosong saat ini.

[adsense]

Adapun jabatan yang kosong dan diisi dengan pelaksana tugas saat ini yakni, Kadis Pendidikan, Kepala Baperida, Kepala Perijinan, Kadis Kesehatan, dan Kadis Kominfo.(*)

[adsense]

[adsense]

Prajurit Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Yonif) TP 905/TS turun langsung ke tengah masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (9/7/2026).

Komandan Yonif (Danyonif) TP‑905/TS, Letnan Kolonel Inf Sabar Marihot Simanjuntak menginformasikan, kegiatan kerja bakti yang dilakukan meliputi membersihkan serta merawat lingkungan, memperbaiki fasilitas umum.

[adsense]

"Kami ingin sebagai cerminan warga dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman," ucapnya dalam rilis yang diterima, Jumat (10/7/2026) sore.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menggalakkan kembali semangat gotong royong, kepedulian serta kebersamaan, prajurit bersama yang menjadi ciri khas bangsa.

[adsense]

Baca Juga:

• Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu Exit Tol Slipi Sampai Roboh

Dia berharap, sinergi yang dibangun dapat terus berlanjut, tidak hanya dalam kegiatan kebersihan, melainkan juga dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kemajuan Desa Manduamas secara berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali memperluas komitmen sinergitasnya, kali ini dengan menjalin kerja sama potensial bersama Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS).

Pertemuan strategis ini berlangsung Kamis (9/7/2026), saat Rektor UMMAS Prianda Pebri, SPd MPd berkunjung menghadiri Kepala Lapas Hamdi Hasibuan.

[adsense]

Dalam pertemuan yang penuh keakraban tersebut, kedua pihak membahas rencana kolaborasi menyeluruh.

[adsense]

Baca Juga:

• Presiden Belarus Jadi Kepala Negara Pertama yang Menginap di Istana Negara

[adsense]

Kedua belah pihak sepakat bahwa peran perguruan tinggi sangat krusial untuk memastikan warga binaan mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, direncanakan berbagai program unggulan yakni, pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan hukum, hingga peningkatan literasi yang menjadi bekal masa depan warga binaan setelah bebas nanti.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dinas Kesehatan setempat menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP) Doloksanggul, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan Humbahas, Alexander Gultom SKM MKM mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Percepat Capaian Cek Kesehatan Gratis, Dinkes Sumut Skrining 3.500 Mahasiswa Baru USU

[adsense]

Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, pihaknya menjalin kerja sama dengan Puskesmas Matiti untuk menyediakan tenaga medis dan paramedis yang bertugas langsung di lokasi.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan kualitas pemeriksaan yang diberikan kepada warga yang hadir," kata Alexander.

[adsense]

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

[adsense]

Bukan hanya berhenti sampai hari ini, pihaknya juga telah menjadwalkan pelaksanaan CKG berikutnya yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2026 mendatang, sehingga kesempatan untuk memeriksakan diri tetap terbuka luas.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Puskesmas Matiti, Hertati Nababan SKM MKM, menyampaikan bahwa jenis pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, hingga sesi konsultasi langsung dengan dokter.

[adsense]

Kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Humbahas yang lebih sadar, sehat, dan sejahtera. (*)

[adsense]

[adsense]

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Plt Irjen Kemenimipas) RI, Ika Yusanti, Bc.IP SH MSi CGCAE, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada Kamis (9/7/2026).

Ika Yusanti didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr Parlindungan, SH MH dan Plt. Kakanim Tanjung Balai Asahan, Gelora Adil Ginting beserta jajaran mengatakan, kunjungan itu difokuskan untuk memastikan kualitas sarana, prasarana, serta standar pelayanan keimigrasian berjalan optimal bagi masyarakat.

[adsense]

Saat laksanakan entry meeting dan penguatan, Ika Yusanti menegaskan komitmen jajarannya, bersama tim auditor inspektorat untuk mengawal ketat rencana pembangunan gedung kantor baru yang akan segera dilaksanakan di Kisaran, Kabupaten Asahan.

Pengawasan melekat itu sengaja dilakukan agar seluruh tahapan proyek berjalan transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Cek Gudang Bulog, Wawako Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Cukup untuk 6 Bulan ke Depan

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajarannya untuk menjaga integritas, kinerja, dan marwah instansi di wilayah kerja Sumatera Utara.

[adsense]

Pihaknya berkomitmen penuh menyukseskan proyek infrastruktur itu, agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendongkrak kualitas fasilitas publik serta kenyamanan masyarakat yang mengurus dokumen keimigrasian.

Komitmen itu juga merupakan wujud nyata jajaran Imigrasi Sumut dalam mengimplementasikan prinsip "Imigrasi untuk Rakyat" yang diamanatkan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.

[adsense]

Melalui penguatan fasilitas dan pelayanan ini, Imigrasi Sumut siap menyukseskan 15 Program Aksi yang digaungkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Pesawat yang membawa jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikawal jet tempur menuju kota suci Mashhad untuk dimakamkan, Kamis (9/7).

Upacara pemakaman yang sempat mengalami penundaan jadwal, rencananya digelar sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

[adsense]

Peti jenazah Khamenei, bersama dengan peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel, diangkut dari Irak di mana kerumunan besar menghadiri upacara pemakaman di kota Najaf dan Karbala.

Melansir CNNIndonesia, jenazah Khamenei sebelumnya telah disemayamkan di Ibu Kota Teheran sejak Sabtu (4/7), kemudian diterbangkan ke Irak, dan dibawa kembali ke Mashhad di Iran untuk dimakamkan pada hari ini.

[adsense]

Baca Juga:

• AS - Iran Saling Serang, Trump Batalkan Gencatan Senjata

Massa yang sangat banyak tersebut membuat iring-iringan yang membawa jenazah Ali Khamanei sempat sulit untuk keluar. Situasi di stasiun kereta api Teheran juga mengalami kekacauan karena kereta api yang menuju kota Mashhad berhenti beroperasi.

[adsense]

Penghentian tersebut terjadi karena dua jembatan kereta api provinsi timur menuju Kota Mashhad hancur dibombardir AS.

IRGC kemudian menegaskan bahwa serangan balasan mereka ke Bahrain dan Kuwait merupakan pembalasan atas serangan AS tersebut.

[adsense]

Mereka menuduh bahwa AS sengaja menyerang dua jembatan tersebut untuk menghalangi upacara pemakaman "bersejarah" tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Tiga bandar narkoba yang diduga menjadi pelaku penyerangan hingga menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditangkap Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Ketiga tersangka ditangkap dalam operasi gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di sejumlah lokasi persembunyian di Kalimantan Timur.

[adsense]

"Ditangkap di Kalimantan Timur saat sedang dalam pelarian," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), melnsir Kompas.com.

Eko mengatakan penangkapan dilakukan di bawah pimpinan Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury.

[adsense]

Baca Juga:

• Aiptu Sumaryanto Ditemukan Meninggal, Tiga Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba di Katingan

Ketiga tersangka tersebut bernama Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu. "Ketiga tersangka selanjutnya akan diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan dan pengembangan ke lapisan jaringan di atasnya," kata dia.

[adsense]

Sebelumnya diberitakan, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat melakukan operasi penyergapan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Operasi yang berlangsung pada dini hari itu berakhir ricuh. Petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dan keluarga yang tiba-tiba melindungi bandar sabu.

Dalam peristiwa tersebut, Aipda Yudhi Perdana Putra meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di bagian kepala. Sementara itu, dua anggota lainnya yakni Aiptu Sumariyanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dilaporkan hilang setelah berupaya menyelamatkan diri dengan menyusuri Sungai Katingan.

[adsense]

Bripda Nopandri kemudian ditemukan meninggal dunia di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan pada Sabtu (4/7/2026). Sehari kemudian, Aiptu Sumariyanto juga ditemukan di kawasan DAS Katingan.

Dalam rangkaian penyelidikan sebelumnya, aparat juga telah mengamankan seorang pelaku tak terduga di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariyei, Kecamatan Katingan Tengah.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terkait penerbitan Surat Edaran peningkatan kewaspadaan yang dikeluarkan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya surat edaran tersebut, namun menjelaskan bahwa dokumen itu bertujuan memperkuat pengawasan internal serta menjaga martabat dan nama baik lembaga.

"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/7), melansir CNNIndonesia.

[adsense]

Adapun Surat Edaran yang dimaksud bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani. Dalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Anang mengaku di tengah situasi terkini, para penegak hukum harus tetap waspada terhadap berbagai gangguan. Oleh karenanya, kata dia, surat itu meminta jajaran jaksa untuk fokus pada tugas dan menjaga diri dari godaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Telusuri Dua Pengiriman Logam Tanah Jarang yang Diduga Lolos Diekspor

"Situasi kayak begini kita menjaga kondisi, waspada ya kan, waspada lebih kepada itu. Waspada itu dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya tantangan akan suka tidak suka pasti ada," jelasnya.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, ia membantah jika penerbitan surat itu ada kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan kepolisian kemarin.

Anang mengatakan, bahwa surat edaran maupun arahan pimpinan adalah hal rutin untuk memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

[adsense]

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," tuturnya.

"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," imbuhnya.

[adsense]

Lebih lanjut, ia juga menepis kabar yang beredar mengenai adanya agenda zoom meeting besar-besaran di lingkungan Kejagung pada hari ini. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan agenda tersebut dibatalkan untuk menghindari spekulasi liar atau fitnah.

"Enggak ada zoom apa pun. Karena apa, karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu. Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perusahaan pengolahan hasil perikanan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) yang sebagian sahamnya dimiliki Kaesang Pangarep dikabarkan mengalami kredit macet. Perusahaan telah mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman ke beberapa lembaga perbankan lantaran tekanan likuiditas dan keterbatasan modal kerja.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/7), emiten pengolahan hasil perikanan ini memiliki kewajiban kredit kepada PT Bank Permata Tbk, dengan outstanding US$53,12 juta atau sekitar Rp953,4 miliar (kurs Rp17.948 per dolar AS), ditambah fasilitas sebesar Rp5,49 miliar.

[adsense]

Perseroan juga memiliki utang kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar US$40,29 juta atau sekitar Rp723 miliar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar US$30,71 juta atau sekitar Rp551,2 miliar, serta PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar US$22,8 juta atau sekitar Rp409,1 miliar.

Selain itu, PMMP masih memiliki pinjaman kepada PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebesar US$7,21 juta atau Rp129,4 miliar dan PT Bank Resona Perdania sebesar US$5,99 juta atau sekitar Rp107,5 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 3,57 Persen, Rupiah Nyaris Sentuh Rp18.000 per Dolar AS

Perseroan mengakui mengalami kendala modal kerja dan membutuhkan sekitar US$15 juta atau sekitar Rp269,1 miliar untuk menjalankan kegiatan operasional.

[adsense]

Akibat keterbatasan tersebut, PMMP saat ini hanya mengoperasikan satu pabrik di Situbondo. Untuk memenuhi permintaan ekspor, perusahaan membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan skema pembayaran setelah hasil ekspor diterima.

"Sementara ini perseroan membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan pembayaran di belakang setelah hasil ekspor diterima oleh perseroan," tulis manajemen.

[adsense]

Penurunan kapasitas produksi juga berdampak pada efisiensi tenaga kerja. Sejak 2024 hingga saat ini, PMMP telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 37 karyawan staf dan 79 pekerja harian. Selain itu, sebanyak 82 staf tercatat mengundurkan diri.

Sebagai informasi, PT Harapan Bangsa Kita, perusahaan milik Kaesang Pangarep, tercatat memiliki 188,24 juta saham atau sekitar 7,27 persen kepemilikan di PMMP.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunita Pasaribu SH menuntut pidana mati terhadap DH, terdakwa dalam perkara pembunuhan terhadap anak bernama Ismail Kasayangan Harahap.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan daring di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kamis (9/7/2026). JPU mengikuti sidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, sementara terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas Kelas III Gunung Tua.

[adsense]

Dalam surat tuntutannya, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain menuntut pidana mati, JPU juga meminta agar barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Berdasarkan dakwaan, peristiwa yang menewaskan Ismail Kasayangan Harahap terjadi pada Minggu (21/12/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Batang Baruhar Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jaksa menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Dalam pertimbangannya, JPU menilai perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam dan sadis terhadap korban yang masih anak-anak. Perbuatan itu mengakibatkan korban meninggal dunia serta dilakukan dengan sengaja dan niat jahat. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, viral dengan sentimen negatif, serta merusak tatanan adat di lingkungan setempat.

Plh Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Juanda Fadli SH, MH, kepada harianSIB.com menyebutkan surat tuntutan disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang sah, serta keterangan terdakwa.

[adsense]

[adsense]

"Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara berkomitmen melaksanakan penuntutan secara profesional, berintegritas, objektif, dan menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," ujar Juanda.

Menurutnya, pembacaan tuntutan merupakan salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti selesai dilakukan. Setelah tahap tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya akan diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

[adsense]

Juanda mengatakan pihak keluarga korban mengikuti jalannya persidangan dan menyambut haru pembacaan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa.

"Pihak keluarga korban sangat terharu atas pembacaan tuntutan tersebut dan berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya," kata Juanda.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labuhanbatu Apresiasi Caroline Cicilia Nababan, Siswi SD Wakili Indonesia di ASMC 2026

Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana.

"Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta mengajak seluruh pihak menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung dan tidak membentuk opini yang dapat memengaruhi independensi peradilan," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi III DPR meminta agar TNI dan Polri solid dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang berujung blackout di Sumatera. Kedua lembaga ini diminta kompak karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

[adsense]

"Kami juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk pemberantasan korupsi. Kita semua tahu, bahwa korupsi adalah extraordinary crimes," kata anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dalam konferensi pers bersama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026) yabg dilansir Detik.com. Seluruh fraksi Komisi III DPR hadir dalam konferensi pers tersebut.

Terlebih lagi, kata dia, urusan energi adalah program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya juga meminta kejaksaan bisa solid mendukung pengusutan perkara ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Telusuri Dua Pengiriman Logam Tanah Jarang yang Diduga Lolos Diekspor

"Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan yang tinggi rendah semua sama di depan hukum maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," tambahnya.

[adsense]

*Atensi Presiden*

Seperti diketahui, polisi tengah melakukan serangkaian penegakan hukum terkait sejumlah kasus. Salah satunya adalah penggeledahan cafe di Cipete terkait beberapa kasus, termasuk dugaan korupsi batu bara yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera.

[adsense]

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto mengatakan penggeledahan dilakukan bersama Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut merupakan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," ujar Budhi di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

[adsense]

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut kasus ini ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengatakan kasus-kasus itu terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara memicu blackout, kasus ASABRI hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

"Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujarnya.

[adsense]

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan Jiwasraya.

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyita 485 barang bukti dengan total aset mencapai Rp 113,97 miliar terkait kasus tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, perkara tersebut terkait dengan dugaan pengabaian dan penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020-2023.

[adsense]

Perkara ini juga terkait dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK pada 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp 566,24 miliar.

"Perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya," kata dia dalam Konferensi Pers Perkembangan Penyidikan dan pengungkapan Hasil Penyitaan Aset Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Kamis (9/7/2026) yang dilansir Kompas.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Industri BPR Sumatera, OJK Setujui Penggabungan Lima BPR

Ia menjelaskan, OJK dan seluruh aparat penegak hukum tidak ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan.

[adsense]

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tela dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2 November 2023.

"Karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi," ucap Ogi.

[adsense]

Setelah pencabutan tersebut, tim likuidasi dibentuk untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset yang dimiliki.

Ogi menjelaskan, salah satu aset yang dimiliki adalah adanya dana jaminan yang masih diblokir sebesar Rp 35 miliar.

[adsense]

"Itu telah dicairkan dan dibagikan kepada pemegang polis, tapi sisa kewajiban akan terus dilakukan oleh tim likuidasi," ucap dia.

[adsense]

OJK juga telah mengeluarkan perintah tertulis pada 13 Oktober 2023 agar pemegang saham pengendali Henry Surya harus menyelesaikan kewajibannya kepada pada pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan, penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah.

[adsense]

"Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam, prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum," kata dia.

Diki menegaskan, pelindungan konsumen di industri jasa keuangan semakin hari semakin penting untuk ditegakkan.

[adsense]

Sebagai informasi, pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dahulu bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dilakukan karena Asuransi Prolife tidak dapat menyelesaikan permasalahannya.

Sebelum keputusan cabut izin usaha, OJK telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) karena Prolife tidak mampu memenuhi ketentuan minimum rasio pencapaian solvabilitas, ekuitas dan rasio kecukupan investasi.

[adsense]

Waktu itu, OJK juga telah memberikan waktu yang cukup bagi Prolife untuk menyelesaikan SPKU dengan mewajibkan perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang mampu menyelesaikan permasalahan.

Namun demikian, RPK dengan skema Policy Holder Buy Out (PBO) yang direncanakan gagal terlaksana.

[adsense]

Hal itu karena Prolife Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari seluruh pemegang polis dan tidak terealisasinya penambahan modal dari pemegang saham atau investor baru.

OJK juga telah memberikan kesempatan kembali kepada Prolife untuk menyampaikan perbaikan RPK. Namun Prolife tidak mampu menyampaikan RPK yang dapat mengatasi permasalahan fundamental perusahaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mobil dinas TNI mengalami kecelakaan lalu lintas di exit tol Slipi, tepatnya depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus), pagi ini. Tiang rambu jalan itu roboh usai dihantam mobil dinas TNI.

[adsense]

Dalam video yang diterima detikcom, mobil dinas TNI itu sudah terhenti di tengah jalan. Mobil tampak menabrak beton pembatasan jalan hingga mengalami kerusakan pada bagian depannya.

Selain itu, tampak tiang penunjuk jalan di lokasi sampai roboh. Akibatnya, arus lalu lintas macet akibat kecelakaan yang terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Komisi VII DPR RI, Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional

Peristiwa itu masih dalam penanganan petugas. Jalan yang tertutup rambu lalu lintas roboh belum bisa dilewati.

[adsense]

"Masih proses potong-potong rambu sama Jasa Marga. Masih proses arus lalin belum bisa jalan menunggu rambu yang roboh dipindahkan," ujarnya.

Dia mengatakan ada korban luka dalam kecelakaan tersebut. Arus lalu lintas di Tol Dalam Kota arah Slipi terpantau macet.

[adsense]

"Barang bukti mengarah dikawal ke Gakkum. Untuk korban sudah dibawa ke RS TNI di Taman Mini," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026) siang, mendapat atensi dari sejumlah fraksi di DPRD Labura.

Salah satu fraksi yang memberikan atensinya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ada lima hal yang disampaikan fraksi PDIP pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus.

[adsense]

Poin tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP DPRD Labura, Sardo Sianturi.

[adsense]

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran, Hanura Labura Minta Pemda Evaluasi Struktur OPD

Karenanya, Fraksi PDIP meminta kepada bupati, supaya memperhatikan OPD terkait penggunaan anggaran tersebut supaya masyarakat Labura bisa sejahtera.

[adsense]

Meminta bupati, secepatnya mendorong badan terkait untuk pembebasan lahan pertanian kawasan hutan supaya bermanfaat untuk masyarakat Labura.

Mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan pedagang kecil dan pekerja.

[adsense]

Mengharapkan, pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa, harus menjadi prioritas pembangunan Labura dan terakhir, Pemkab diminta memastikan bahwa setiap program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat bukan copy paste perencanaan.

Sementara itu, bupati, melalui Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, dalam rapat itu, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda selesai dibahas dan disetujui bersama.

[adsense]

H Samsul menegaskan, rekomendasi yang disampaikan, berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyampaian Ranperda menjadi perhatian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis (9/7/2026).

Bobby mengatakan, PRSU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, PRSU menjadi wadah yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.

[adsense]

"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia dan perekonomian," ujar Bobby.

Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Rokhmin Dahuri Dorong Mahasiswa STPK Matauli Jadi Wirausaha Kelautan

"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.

[adsense]

Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jika masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.

Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo dan Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Timkunjungan-kerja/" target="_blank"> Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.

[adsense]

Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.

[adsense]

Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

[adsense]

Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.

[adsense]

"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.

[adsense]

Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan.

"Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.

[adsense]

Very mengatakan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.

Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

[adsense]

Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief. (**)

[adsense]