[adsense]

Polsek Medan Kota kembali menangkap seorang laku-laki penjual narkoba jenis sabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Selasa (4/8/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Pelaku berinisial SB (43) ditangkap saat gerebek sarang narkoba (GSN) berikut barang bukti 4 paket plastik klip sedang dan 2 paket plastik klip kecil berisi 5.99 gram sabu.

[adsense]

GSN dipimpin langsung Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan didampingi Wakapolsek Medan Kota AKP Harles R Gultom, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak M Tambunan dan Panit 2 Opsnal Ipda Eko Priya.

"Setelah memberikan pengarahan seluruh personil menuju TKP dan melakukan under cover buy (penyamaran) dan bertransaksi terhadap pelaku. Tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap berikut barang bukti," ujar Kapolsek Medan Kota melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak M Tambunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Akhirnya Terungkap, Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Vape Narkoba ke Helen's Night Mart

Hasil interogasi terhadap pelaku mengaku dirinya sudah menjual narkoba jenis sabu selama 2 minggu

[adsense]

"Barang tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak di ketahui namanya yang alamat di Gang Perwira Kelurahan Seimati dengan harga Rp 340.000/ Gram," ucapnnya.

Selanjutnya Kapolsek Medan kota mengimbau warga sekitar untuk menjauhi maupun melaporkan tindak pidana narkotika di lingkungan tersebut.

[adsense]

"Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2007-2009 Jenderal TNI Purn Agustadi Sasongko Purnomo, Selasa (4/8/2026), atas nama Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD BPK) 45 Letjen TNI (Purn) H Ramli Hasan Basri, mengukuhkan kepengurusan DHD BPK 45 Sumatera Utara (Sumut) masa bakti 2026-2031, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. Pelantikan sekaligus untuk membangkitkan nasionalisme dalam momentum jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) menjadi semangat bersama dalam menggaungkan makna kemerdekaan dimaksud.

Hadir dalam pelantikan sejumlah pengurus pusat seperti Ketua Dewan Paripurna Sekretaris Jenderal DHN BPK 45, Brigjen Pol (Purn) Dr H H Ma'sun Amin MPd, Ketua Dewan Paripurna Sumut Harry Lontung Siregar, Ketua Dewan Penasihat Prof Djohar Arifin, Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumut Irwan Sembiring dan organisasi berbasis kejuangan.

[adsense]

Di VVIP ada Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Gubernur H Surya, Gubernur Sumut ke-17 Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, pejabat utama jajaran TNI/Polri, tokoh masyarakat serta instansi, dan 14 pengurus DHC kabupaten/kota.

Sebelum seremoni pengukuhan, diadakan konsolidasi organisasi yang melibatkan pengurus daerah kabupaten kota Se-Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI

"Upaya penghancuran nasionalisme itu, berlangsung sistemik dan benar-benar masif. Ada yang berkedok demi kesejahteraan rakyat dengan dalih modernisasi dan kapitalisme sumber daya manusia dan alam. Ada yang berpatron persahabatan internasional. DHD BPK 45 bekerja di ranah itu dengan membangun sinerjitas bersama pemerintah," tegas mantan Pasi Sospol Dim 0201/BS yang masih olahraga sepak bola itu.

[adsense]

Di pelantikan, Gubernur mengatakan slogan "NKRI harga mati" bisa menjadi semangat bersama untuk ditanamkan pada setiap bangsa, sekaligus memproklamirkan negara Indonesia sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipecah belah sampai kapanpun. Termasuk semangat yang dimiliki pemuda saat ini, bisa tetap menjaga Indonesia tetap bersatu, melalui spirit yang harus bisa ditularkan dari pengurus SHD kepada anak muda sekarang.

"Semangat 45 jangan sebagai jokes aja, tapi sebagai semangat yang harus bisa kita gunakan sebagai semangat jiwa jiwa muda yang terus berkobar saat ini. Termasuk isi sumpah pemuda yang lahir di 1928 itu gagasan dari pimpinan pimpinan anak muda yang berkumpul mulai dari Aceh sampai Papua saat itu. Semangat bersama anak muda untuk persatukan wilayah Indonesia membuat negara ini akhirnya merdeka pada tahun 1945," ujarnya.

[adsense]

Kepada pengurus, Bobby Nasution berharap spirit tersebut juga bisa ditularkan kepada kepengurusan di 33 kabupaten dan kota. Apalagi, dalam mewujudkan pembangunan Sumut lebih baik ke depan, butuh masukan sekaligus kolaborasi pengurus DHD, termasuk yah ada di daerah.

"Kami yang muda-muda ini sudah menganggap bagian dari DHD, maka kami sangat berharap agar kami selama memimpin Sumut ini bisa diingatkan karena tugas kami adalah melayani masyarakat Sumut. Kalau ada yang kurang-kurang pas atau belok-belok mohon ingatkan kepada saya. Termasuk nilai -nilai spirit pejuang DHD bisa ditularkan ke anak-muda kita," ucap mantan Wali Kota Medan itu.

[adsense]

Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45, Jenderal TNI (Purn) H Agustadi Sasongko Purnomo, mengurai tentang tentang tantangan organisasi di zaman saat ini. Termasuk tugas pokok dari DHD untuk bisa menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Perang dan musuh saat ini tetap ada, tetapi masuk melalui di sejumlah bidang, seperi sosial, ekonomi, budaya, dan mencoba meleburkan unsur nilai-nilai kejuangan kita. Maka, perlu peran DHD untuk menjadi sosok atau figur sentral dalam menularkan nilai-nilai semangat atau spirit ke generasi muda," tegasnya.

[adsense]

Ketua DHD BPK 45 Sumut, Muhammad Nur Hasyim mengatakan, salah satu program DHD Sumut ke depan adalah memaksimalkan pembentukan kepengurusan DHC di 33 kabupaten dan kota. Pembentukan ini sangat penting, agar peran DHD lebih maksimal, terutama dalam menularkan semangat nilai-nilai pancasila sampai ke kabupaten dan kota.

"Kolaborasi Sumut berkah ternyata membawa berkah bagi DHD 45 Sumut yang dimulai hari ini. Saya yakin, kolaborasi ini menular ke jajaran walikota dan bupati di 33 daerah. Kita tentu sangat berharap pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi DHC di kabupaten dan kota untuk berkolaborasi demi pembangunan daerah," ujarnya.

[adsense]

Dikatakannya, contoh penerapan spirit jiwa anak muda sudah lahir sejak pergerakan Harkitnas di 1928 hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 1945.

Satu pemikir di TNI AD itu mengurai, nilai semangat juang bisa ditularkan ke anak muda, apalagi Pemprov Sumut baik gubernur hingga legislatif berada di kepemimpinan anak muda. Hasyim berharap agar jiwa semangat muda 1945 bisa menjadi simbol persatuan dan diperas menjadi wujud pancasila dan UUD 1945.

[adsense]

"Semangat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, jaga UUD 1945, dan hindari perpecahan NKRI. Saya bangga, bahwa pemimpin muda Sumut hari ini adalah gambaran yang sama seperti peristiwa Harkitnas dulu yang bertekad berjuang lepas dari penjajah. Maka, semangat nasionalisme harus tetap dilestarikan dan dipelihara. Satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air tekad ini harus tetap dijaga," katanya.

Ketua panitia pelantikan, M Armand Effendy Pohan MSi mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk melanjutkan misi dan cita-cita proklamasi dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Termasuk mengusung Sumut yang maju dan sejahtera dan mewujudkan Sumut yang lebih baik.

[adsense]

"Ini komitmen pengurus untuk melestarikan semangat juang para pendiri bangsa. Hal ini menentukan langkah dan komitmen pengurus untuk menjalankan program yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Pelantikan ini juga semangat bersama untuk sama-sama berkolaborasi dengan wujudkan cita-cita proklamasi," ujarnya didampingi Bendahara Novan Efendy Siregar.

Adapun kepengurusan inti DHD BPK 45 Sumut masa bakti 2026-2031, yakni Mayjen TNI (Purn) M Hasyim (ketua umum), Sofyan Ahmadi Hutasuhut (Sekretaris umum), Novan Effendy Siregar (bendahara umum). Kemudian turut menjadi ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumut, Herry Lontung Siregar, Ketua dewan kehormatan DHD 45 Sumut, Prof Dr Djohar Arifin Husin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai) H Adlin Tambunan bersama unsur Forkopimda meninjau pelaksanaan Program Taruna Bhakti Akademi Militer, di Sekolah Rakyat Kabupaten Sergai, Seirampah, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses adaptasi para siswa yang mendapat pendampingan khusus dari taruna Akademi Militer di lingkungan berasrama.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Adlin Tambunan bersama Dandim 0204/DS Letkol Arh Agung Pujiantoro, Kapolres Sergai AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu SIK MH, serta Plh Kajari Sergai Bani Immanuel Ginting SH MH menyaksikan berbagai aktivitas siswa. Mulai dari kegiatan belajar, pembentukan karakter, hingga permainan edukatif yang dirancang untuk mempererat kebersamaan antarsiswa.

Adlin Tambunan menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektoral yang terjalin, termasuk dukungan penuh dari jajaran TNI dalam membimbing anak-anak didik di Sekolah Rakyat. Ia menilai kehadiran sekolah ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sergai.

[adsense]

Baca Juga:

• Hindari Genangan Air, Truk Tronton Terguling di Jalinsum Sergai

Ia berharap suasana belajar yang disiplin namun menyenangkan ini mampu membentuk karakter siswa secara utuh.

[adsense]

"Kami berharap anak-anak ini nantinya dapat tumbuh menjadi agen perubahan di Kabupaten Sergai, memiliki karakter yang kuat, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah," tambahnya.

Sebagai informasi, program Taruna Bhakti Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang melibatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk mendampingi siswa baru Sekolah Rakyat selama masa adaptasi di lingkungan berasrama.

[adsense]

Selama lima hari, para taruna bertugas menanamkan nilai-nilai disiplin, kemandirian, kepemimpinan, dan karakter melalui pendekatan humanis guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta bebas dari perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Di Kabupaten Sergai, sebanyak empat taruna Akademi Militer diterjunkan untuk mendampingi para siswa Sekolah Rakyat. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan Forkopimda dalam peninjauan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan program pembinaan karakter berjalan sukses sejak awal masa pendidikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar rapat koordinasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian sebagai bagian dari program yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI melalui Biro Kepegawaian (Biropeg). Kegiatan tersebut berlangsung, di Aula Cipta Kerta Lantai 3 Kejati Sumut, Selasa (4/8/2026).

Rapat koordinasi diikuti Kepala Kejati Sumut yang diwakili Asisten Pembinaan (Asbin) Herlina Setyorini, SH, MH. Turut hadir Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI yang diwakili Kepala Subbagian Data Kepegawaian Bambang Prayitno, SH, MH, bersama tim analis data kepegawaian.

[adsense]

Dalam sambutannya, Herlina Setyorini menekankan pentingnya seluruh jajaran Kejati Sumut, termasuk satuan kerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), untuk terus melakukan pembaruan data kepegawaian secara maksimal dan berkesinambungan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh data pegawai tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan database yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan dan Belanja APBN Sumut Tumbuh, Dukung Pemulihan Pascabencana

Kegiatan ini juga diikuti para pejabat dan staf Bidang Pembinaan Kejati Sumut. Sementara itu, para Kepala Subbagian Pembinaan dari seluruh Kejari di Sumatera Utara mengikuti rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (4/8/2026), akhirnya batal digelar. Penyebabnya, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum meski rapat telah dua kali diskors.

Sesuai jadwal persidangan yang dibacakan Sekretaris DPRD Tebingtinggi pada rapat sehari sebelumnya, Senin (3/8/2026), paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

[adsense]

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 11.30 WIB, ruang sidang masih sepi dari kehadiran anggota DPRD. Kursi yang terisi hanya sebagian kursi tamu yang ditempati sejumlah kepala OPD, camat dan lurah.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan bersama Ketua DPRD Sakti Khaddafi Nasution, Wakil Ketua M. Ikhwan dan Husin ST, serta beberapa anggota DPRD memasuki ruang sidang.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Korban Penganiayaan Datangi Polsek Rambutan, Minta Para Pelaku Segera Ditangkap

Ketua DPRD Tebingtinggi, Sakti Khaddafi Nasution, menyatakan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat kuorum sesuai Tata Tertib DPRD. Karena itu, rapat diskors selama 60 menit.

[adsense]

Setelah skorsing pertama berakhir, rapat kembali dibuka. Namun jumlah anggota yang hadir tetap 12 orang, sehingga kuorum masih belum tercapai. Pimpinan sidang kembali memutuskan melakukan skorsing selama 60 menit.

Usai skorsing kedua, kondisi justru tidak berubah. Bahkan jumlah anggota yang hadir berkurang menjadi 10 orang, sementara 15 anggota lainnya tidak hadir. Karena rapat telah dua kali diskors dan kuorum tetap tidak terpenuhi, paripurna akhirnya dinyatakan batal dilaksanakan.

[adsense]

Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban pidato pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 akan dijadwalkan kembali melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tebingtinggi.

Sebagai informasi, DPRD Kota Tebingtinggi memiliki 25 anggota yang berasal dari berbagai partai politik, yakni Partai Golkar (5 kursi), NasDem (4), Gerindra (3), PDI Perjuangan (3), PKS (2), Hanura (2), Demokrat (2), Perindo (2), PAN (1) dan PPP (1). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Pemkab Simalungun segera memfasilitasi penyelesaian seluruh perizinan proyek kereta gantung (cable car) di Kawasan Danau Toba. Jangan sampai gara-gara kendala administratif objek wisata Danau Toba semakin terpuruk dan kalah berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia.

"Semua persoalan administratif, termasuk persoalan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta seluruh persoalan yang menghambat masuknya investasi harus cepat diselesaikan, yang tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Danau Toba semakin berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia," ujar Mangapul Purba, kepada wartawan, Selasa (4/8/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Mangapul mengatakan, selama studi kelayakan proyek telah dinyatakan layak, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Sudah saatnya pemerintah meninggalkan pola birokrasi yang justru menghambat investasi produktif.

"Selagi studi kelayakan sudah oke, saya kira pemerintah harus memberikan kelonggaran soal izin. Kita harus bergeser dari tradisi-tradisi yang tidak mendukung investasi ketika studi kelayakannya sudah memenuhi syarat," ujar anggota dewan Dapil Simalungun dan Pematangsiantar itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

"Kalau proyek ini terwujud, akan ada multiplier effect di sekitar Danau Toba. Kita akan memiliki wajah baru pariwisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan," kata Mangapul seraya meminta para investor tetap konsisten merealisasikan proyek tersebut dan tidak menyerah menghadapi proses perizinan yang masih berlangsung.

[adsense]

Mangapul bahkan mensuport investor jangan lelah, terus kejar proses perizinannya. Kalau memang perlu dukungan dari DPRD, tentu akan bantu secara maksimal dan dalam persoalan ini Pemkab Simalungun juga harus proaktif memfasilitasi, demi kemajuan daerah. Jika studi kelayakannya sudah selesai dan memenuhi syarat, izinnya harus segera diproses.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menjelaskan Pemkab Simalungun tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan di luar ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Menurutnya, usulan pembebasan BPHTB untuk lahan proyek cable car seluas 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat karena lokasi tersebut berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menambahkan, sebelumnya Pemkab telah menyetujui pembebasan BPHTB untuk lahan seluas 60 hektare di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.

[adsense]

Selain itu, Pemkab juga meminta perusahaan terlebih dahulu menuntaskan seluruh proses perizinan, termasuk izin yang berkaitan dengan kawasan hutan, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai regulasi.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024–2044, khususnya terkait permohonan pembebasan BPHTB dengan tarif 0 persen. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian, menegaskan lahan reforma agraria (TORA) di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, harus menjadi hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati dan mengelolanya, bukan menjadi hak perusahaan atau pihak lain.

Penegasan itu disampaikan Penrad Siagian, saat melakukan rapat bersama dengan Pemkab Simalungun, yang dihadiri Sekdakab Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, beserta jajaran terkait, Selasa (4/8/2026), di Simalugun.

[adsense]

Pertemuan difokuskan untuk mencari solusi atas persoalan status lahan TORA di Dusun II Panriahan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Penrad menjelaskan, warga sebelumnya melaporkan adanya ancaman pengosongan lahan serta pemasangan plang milik PT Taman Mandiri di kawasan yang telah mereka tempati sejak 1994. Kondisi itu memicu kekhawatiran masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Wilayah Silimakuta Dilanda Angin Kencang

"Objek TORA itu jelas bukan pemerintah maupun perusahaan. Objek TORA itu subjeknya masyarakat. Itu juga sudah ditegaskan Wakil Menteri ATR/BPN saat RDP di DPD RI," ujar Penrad.

[adsense]

Ia menegaskan, setelah suatu kawasan dilepaskan dari status kawasan hutan dan menjadi objek landreform, maka hak masyarakat atas tanah tersebut harus dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penrad menilai, yang terpenting saat ini memastikan proses reforma agraria berjalan hingga masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah yang selama ini mereka kelola. Seluruh pihak diminta mendukung pelaksanaan aturan yang berlaku dan memfasilitasi warga memperoleh haknya.

[adsense]

Meski demikian, Penrad mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan secara hati-hati melalui verifikasi objek dan subjek reforma agraria. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa atau konflik baru di kemudian hari.

Sebagai Anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Penrad memastikan akan terus mengawal penyelesaian persoalan Pondok Buluh agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum serta hasil pembahasan bersama pemerintah pusat.

[adsense]

"Yang penting bagi saya, perubahan kebijakan atau kelalaian pemerintah jangan sampai menjadikan rakyat sebagai korban. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," tegas Penrad.

Sementara itu, Sekdakab Simalungun mengingatkan yang terpenting jangan nanti kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari, sehingga verifikasi objek dan verifikasi subjek itu sangat penting untuk dikawal penyelesaiannya.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo mengimbau masyarakat mematuhi zona aman setelah status aktivitas vulkanik Gunung Sinabung naik menjadi Waspada (Level II). Peningkatan status tersebut berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 Agustus 2026.

"Peningkatan status ini tertuang dalam Surat Plt Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1321.Lap/GL.03/BGL/2026 tertanggal 1 Agustus 2026," kata Sekretaris Daerah Karo, Gelora Putra Ginting, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Dengan peningkatan status Gunung Sinabung tersebut, masyarakat juga diimbau jangan mudah percaya pada isu-isu berita bohong yang memicu kepanikan.

"Selalu rujuk informasi resmi yang disampaikan melalui situs web maupun akun media sosial Pemerintah Kabupaten Karo serta instansi berwenang terkait," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Karo Lantik Kepala SD dan SMP, Ini Daftarnya

"Pemkab Karo terus berkoordinasi aktif dengan PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung untuk memantau situasi terkini," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengembangan kasus peredaran vape mengandung narkotika (pod getar) di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Mart, Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, membuahkan hasil. Kurang dari dua hari setelah penggerebekan, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus pria yang diduga menjadi pemasok utama pod narkoba ke lokasi hiburan malam tersebut.

Tersangka berinisial DD (28) warga Jalan Karya, Kecamatan Medan Polonia, ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan dari penangkapan FA (24), yang lebih dulu diamankan saat hendak menjual pod narkoba di Helen's Night Mart pada Minggu (2/8/2026) dini hari.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (4/8/2026) mengatakan, penangkapan DD merupakan hasil kerja cepat tim setelah sebelumnya identitas pemasok berhasil dikantongi dari hasil pemeriksaan terhadap FA.

"Setelah pengungkapan, tim langsung bergerak melakukan pengembangan dan Alhamdulillah pemasok narkoba yang sebelumnya kami nyatakan buron berhasil diringkus," kata Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Sindikat Perampokan Bermodus Kenalan di Aplikasi Grindr Dibongkar, Dua Pelaku Ditangkap, Satu Ditembak

"Dari tangan pemasok kami tidak menemukan narkoba karena seluruh pod getar sudah habis terjual. Hal ini masih kami dalami, termasuk ke mana saja tersangka selama ini mengedarkan dan menjual narkoba tersebut," ujarnya.

[adsense]

Kendati demikian, petugas mengamankan satu unit telepon seluler milik DD yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba.

"Di dalam ponsel tersebut juga ditemukan catatan riwayat penjualan yang kini menjadi bahan penyelidikan penyidik untuk menelusuri jaringan peredaran yang lebih luas," ungkapnya.

[adsense]

Menurut Rafli, pengakuan DD menyebut dirinya belum lama menjalankan bisnis ilegal penjualan vape yang mengandung narkotika. Namun, polisi tidak langsung mempercayai keterangan tersebut dan masih terus melakukan pendalaman.

"Belum cukup lama pelaku menjalankan bisnis narkoba, namun keterangannya tentu masih akan kami dalami untuk membongkar jaringan pelaku yang lain," tegasnya.

[adsense]

"Polrestabes Medan memastikan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan DD. Penyidik masih memburu kemungkinan adanya pemasok lain, kurir, maupun jaringan yang memasok pod narkoba ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan," kata Rafli.

Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama personel TNI dan Bea Cukai mengungkap dugaan peredaran narkotika yang dikemas dalam cartridge vape atau dikenal sebagai pod getar saat menggelar razia di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Mart, Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

[adsense]

Operasi gabungan yang berlangsung sejak Sabtu (1/8/2026) malam hingga Minggu (2/8/2026) dini hari itu, berhasil mengamankan seorang pria berinisial FA (24) yang diduga sebagai pengedar vape berisi narkotika. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap ratusan pengunjung, tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkoba.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar membekuk seorang residivis kasus narkotika asal Sabang, Aceh, yang kedapatan membawa sabu seberat 9,05 gram, di Jalan Persatuan, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 12.40 WIB.

Tersangka berinisial RSP (33), diamankan setelah polisi menerima laporan warga mengenai dugaan aktivitas narkotika di lokasi tersebut. Petugas segera bergerak melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pria itu di pinggir jalan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Selasa (4/8/2026), menyebut, dari penggeledahan ditemukan sebuah kotak rokok berisi tiga paket sabu dengan berat 9,05 gram. Turut diamankan satu ponsel merek Redmi berwarna ungu serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi.

Dalam pemeriksaan, RSP mengakui seluruh barang bukti miliknya. Ia mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial D yang berada di Medan. Namun saat ini sosok tersebut belum berhasil dilacak karena sudah tidak dapat dihubungi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Serahkan 4.800 Bungkus Rokok Ilegal dan 2 Terduga Pelaku ke Bea Cukai

Dia menambahkan, RSP saat ini sudah ditahan dan diproses hukum. Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Angin berhembus kencang di wilayah Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, dia hari terakhir. Hembusan angin tak mengenal waktu. Ada siang hari dan ada malam hari.

Angin kencang ini membuat masyarakat khawatir, lantaran riskan merusak tanaman warga maupun atap seng rumah dan antena parabola. Pasalnya, hembusan angin kerap berputar bagai puting beliung.

[adsense]

"Jika hembusan angin terus terjadi, dipastikan akan merusak tanaman dan rumah penduduk," kata warga Rino Purba, Selasa (4/8/2026), di Saribudolok.

Dia mengatakan, hembusan angin itu juga membuat tanah di perladangan cepat mengering dan berdebu, sehingga pertumbuhan tanaman sulit berkembang. Begitu juga di jalanan, debu beterbangan hingga ke dalam rumah penduduk.

[adsense]

Baca Juga:

• Jatanras Polres Simalungun Bekuk Tersangka Curat di Riau

"Hembusan angin juga membuat suhu udara sangat dingin pada malam hari. Mudah-mudahan, angin kencang ini cepat berhenti," ujar warga tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Pematangsiantar menyerahkan penanganan lebih lanjut pengungkapan barang kena cukai ilegal ke Bea Cukai Kota Pematangsiantar. Sebanyak 4.800 bungkus rokok tanpa pita cukai merek Marbol beserta dua orang terduga pelaku resmi dilimpahkan, Senin (3/8/2026).

Pelimpahan dilakukan Kanit II Ekonomi Sat Reskrim, IPDA Warman Siallagan, bersama jajarannya, sebagai tindak lanjut penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, Selasa (4/8/2026), menjelaskan, selain ribuan bungkus rokok ilegal, pihaknya juga menyerahkan dua terduga pelaku berinisial MFA dan FAM. Turut diserahkan pula satu bundel berkas perkara lengkap beserta barang bukti.

Sandi menegaskan, langkah ini adalah wujud nyata sinergi kepolisian bersama Bea Cukai dalam menindak tegas peredaran rokok tanpa pita cukai. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sindikat Perampokan Bermodus Kenalan di Aplikasi Grindr Dibongkar, Dua Pelaku Ditangkap, Satu Ditembak

Dengan pelimpahan ini, sambung Sandi, penanganan perkara selanjutnya akan diproses oleh pihak Bea Cukai sesuai kewenangan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran barang ilegal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun membekuk seorang tersangka kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah Provinsi Riau, setelah sempat buron 10 hari.

"Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi yang solid antara Unit Reskrim Polsek Gunung Malela dan Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan," kata Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Dijelaskan, kasus pencurian ini terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 sekira pukul 10.00 WIB, di Nagori Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai laporan korban, Johan Pangeran.

Pada awalnya, Johan Pangeran menerima laporan dari Mikael Tyson Simare Mare selaku petugas keamanan PT Indorasaprima Sukses Gemilang, bahwa uang hasil penjualan mie senilai Rp 46.240.000 yang disimpan di dalam loker pos keamanan telah hilang.

[adsense]

Baca Juga:

• 2 Unit Ruko Terbakar di Perdagangan Simalungun, Korban Rugi Rp 1,5 M

"Pelapor mengalami kerugian material Rp46.240.000. Laporan polisi diterima di Polsek Gunung Malela pada 21 Juli 2026," ungkap Verry.

[adsense]

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapat informasi Luhut Nainggolan bersama Samuel Darwis Sihombing (28) warga Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, telah meninggalkan rumah masing-masing.

Penyelidikan kemudian mengerucut pada Samuel Darwis Sihombing, yang diduga kuat sebagai pelaku utama yang bekerja sama dengan security Luhut Nainggolan, dalam aksi pencurian tersebut.

[adsense]

"Setelah dilakukan penyelidikan intensif, diperoleh informasi tersangka Samuel Darwis Sihombing berada di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau," ujar Verry.

Selanjutnya, Tim Opsnal bersama Reskrim Polsek Gunung Malela dan Jatanras mengejar tersangka Samuel Darwis Sihombing hingga ke Riau dan berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti.

[adsense]

Dari tangan tersangka, disita uang tunai Rp2 juta, satu cincin silver, satu powerbank, satu handphone, satu buku penerimaan uang titipan, satu jaket, satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa pelat nomor serta satu flashdisk berisi rekaman video CCTV.

Tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Malela untuk proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Verry mengatakan, tim penyidik akan terus melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti lainnya, termasuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus mengungkap setiap tindak kejahatan demi memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Simalungun," pungkas Verry. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara mencatat kinerja APBN hingga 30 Juni 2026, tetap terjaga dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja negara yang kuat. Pendapatan negara dan hibah terealisasi sebesar Rp18,96 triliun atau 45,51 persen dari target, tumbuh 55,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp35,94 triliun atau 52,56 persen dari pagu, meningkat 23,41 persen (year on year).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, dalam siaran tertulisnya, Selasa (4/8/2026), mengatakan, APBN terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

[adsense]

Dijelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp10,68 triliun atau 39,05 persen dari pagu, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp25,27 triliun atau 61,56 persen dari pagu. Penyaluran TKD didorong relaksasi kebijakan pemerintah yang mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Pemerintah pusat juga memberikan tambahan anggaran TKD sebesar Rp8,05 triliun, dengan realisasi penyaluran hingga Juni mencapai Rp4,82 triliun yang seluruhnya telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah daerah di Sumatera Utara," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• WALHI Sumut dan Katalogi Surati Konsulat Kehormatan Jerman, Soroti Peran Bank Asal Jerman dalam Obligasi Hijau PT SMGP

Di sisi penerimaan, realisasi pajak hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 42,31 persen dari target tahunan, tumbuh 69,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp2,32 triliun atau 75,58 persen dari target, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,39 triliun atau 54,68 persen dari target.

[adsense]

"Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja APBN Sumatera Utara pada semester I 2026 tetap solid, mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

HUT ke-23 PPAD, Purnawirawan TNI AD Ziarah Serentak ke TMP Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan menggelar ziarah rombongan secara serentak di Taman Makam Pahlawan (TMP) di berbagai daerah di Indonesia, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus penegasan bahwa semangat pengabdian kepada bangsa tidak pernah berakhir meski telah memasuki masa purnatugas.

Ziarah rombongan merupakan agenda rutin tahunan yang diikuti jajaran pengurus pusat dan daerah PPAD, keluarga besar TNI Angkatan Darat, para sesepuh, serta Badan Pertimbangan Pusat dan Daerah.

[adsense]

Di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, upacara dipimpin Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Dr. Komaruddin Simanjuntak, S.I.P., M.Sc. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Badan Pertimbangan Pusat PPAD Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri, para wakil ketua dan anggota Batimpus, jajaran pengurus pusat, penasihat, Badan Pengawas, Sekjen PPAD, Purnawirawan Kowad, Hipakad, P3AD, serta para sesepuh PPAD.

Usai ziarah, Komaruddin menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi seremonial tahunan, melainkan memiliki makna spiritual dan moral yang mendalam.

[adsense]

Baca Juga:

• Jembatan Pagaran Dolok di Sanggaran II Tahap Pembangunan

Menurutnya, tradisi ziarah juga menjadi sarana mewariskan nilai-nilai perjuangan dan semangat kebersamaan (esprit de corps) kepada generasi penerus, terutama prajurit TNI yang masih aktif bertugas.

[adsense]

Ia berharap para prajurit menjadikan perjuangan para pendahulu sebagai sumber motivasi dalam menjalankan tugas negara.

"Jadikan jiwa pengorbanan dan integritas tanpa pamrih para pahlawan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Tegakkan disiplin lahir dan batin, perkokoh esprit de corps, serta pelihara jiwa korsa dan kesetiakawanan," kata Komaruddin.

[adsense]

Ia juga mengingatkan, menjaga, mempertahankan, dan melindungi rakyat merupakan amanah mulia yang selalu melekat pada setiap prajurit, meski penuh dengan risiko dan pengorbanan.

Pada kesempatan itu, Komaruddin menegaskan bahwa bagi seorang purnawirawan, pensiun hanya merupakan akhir dari tugas administratif, bukan akhir dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional harus terus dijaga sepanjang hayat.

[adsense]

Melalui peringatan HUT ke-23, PPAD kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sesama purnawirawan dan masyarakat, meningkatkan kesetiakawanan sosial bersama TNI Angkatan Darat, serta terus berjuang menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PPAD berharap nilai-nilai patriotisme yang diwariskan para pahlawan dapat terus hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh purnawirawan maupun prajurit aktif, demi menjaga martabat, keselamatan dan kedaulatan bangsa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Di tengah meningkatnya arus investasi hijau untuk mendukung agenda transisi energi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara bersama Perkumpulan Katalogi mengingatkan, pembiayaan berlabel hijau tidak boleh mengabaikan persoalan lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang masih berlangsung di lapangan.

Transisi energi hanya akan memperoleh legitimasi apabila dijalankan dengan mengedepankan keadilan ekologis, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas seluruh aktor yang terlibat dalam rantai pembiayaannya.

[adsense]

Berangkat dari pandangan tersebut, WALHI Sumut dan Katalogi menyampaikan surat beserta policy brief kepada Konsulat Kehormatan Republik Federal Jerman di Medan atas temuan kajian lembaga yakni berupa keterlibatan Deutsche Bank dalam penerbitan obligasi hijau (green bond) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pada Senin (3/8/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas advokasi agar perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih menyertai proyek tersebut tidak hanya berhenti pada perusahaan dan pemerintah, tetapi juga menjangkau lembaga-lembaga keuangan yang memiliki peran dalam pembiayaannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ekspor Sumut Semester I 2026 Tumbuh 12,21 %, Tiongkok Masih Jadi Tujuan Utama

Permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri keputusan bisnis sebuah lembaga keuangan, melainkan sebagai bentuk komunikasi kebijakan agar perspektif masyarakat terdampak menjadi bagian dari perhatian aktor-aktor pendanaan internasional.

[adsense]

Bagi WALHI Sumut, persoalan transisi energi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Di balik proyek-proyek energi berskala besar terdapat jaringan lembaga keuangan, investor, serta institusi yang memungkinkan sebuah proyek memperoleh akses pendanaan sekaligus legitimasi di pasar global.

Karena itu, pembicaraan mengenai tanggung jawab lingkungan dan hak asasi manusia juga harus menjangkau para aktor pendanaan.

[adsense]

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, mengatakan, selama ini perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada perusahaan sebagai operator proyek, sementara lembaga-lembaga yang menyediakan dukungan pembiayaan relatif luput dari sorotan.

"Deutsche Bank terlibat sebagai Sole Global Coordinator, Bookrunner and Green Structuring Agent dalam penerbitan obligasi hijau PT SMGP. Kalau sebuah proyek mendapatkan dukungan pendanaan dengan membawa narasi hijau, maka aktor pendanaannya juga perlu memastikan bahwa proyek itu benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak berhenti pada perusahaan," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

[adsense]

Deutsche Bank sendiri merupakan bank asal Jerman. Meski bank tersebut bukan milik pemerintah negara Jerman, menurut Rianda, langkah menyampaikan policy brief kepada Konsulat Kehormatan Jerman merupakan bagian dari strategi advokasi untuk memperluas ruang dialog mengenai praktik pembiayaan yang bertanggung jawab.

"Kami ingin perspektif masyarakat terdampak juga didengar. Jangan sampai informasi yang beredar di tingkat internasional hanya berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, sementara pengalaman warga yang hidup berdampingan dengan proyek tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan," ucapnya.

[adsense]

Rianda menegaskan, langkah tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap energi panas bumi maupun agenda transisi energi.

"Kami mendukung transisi energi. Tapi transisi energi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat, mengabaikan hak asasi manusia, atau menutup mata terhadap persoalan lingkungan yang belum diselesaikan," tegasnya.

[adsense]

Menurutnya, ukuran keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau tambahan kapasitas energi terbarukan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap proyek menghormati hak-hak masyarakat, menjamin keselamatan warga, menjaga lingkungan hidup, serta membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi komunitas terdampak.

Surat yang disampaikan WALHI Sumut dan Katalogi turut melampirkan sebuah policy brief mengenai keterlibatan aktor pendanaan dalam penerbitan obligasi hijau PT Sorik Marapi Geothermal Power. Dokumen tersebut menjadi bagian dari komunikasi kebijakan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan skema pendanaan proyek dan hingga kini belum dipublikasikan secara luas.

[adsense]

Sementara, Direktur Perkumpulan Katalogi, Chichi Wardani Siagian, mengatakan meningkatnya tren investasi hijau harus diikuti dengan penguatan prinsip akuntabilitas.

"Surat kami beserta lampiran rekomendasi diterima baik oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan. Mereka bilang akan menindaklanjuti segera temuan ini," tukasnya.

[adsense]

Menurut Chichi, berbagai lembaga keuangan internasional saat ini telah memiliki komitmen mengenai pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, komunikasi kepada aktor pendanaan menjadi bagian penting untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata.

"Kami berharap komunikasi ini membuka ruang dialog yang lebih luas. Dalam waktu dekat kami juga akan menyurati langsung aktor-aktor pendanaan yang terlibat dalam skema obligasi hijau ini," ungkapnya.

[adsense]

WALHI Sumut dan Katalogi menilai bahwa praktik pembiayaan hijau harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, serta transparansi.

Kala investasi berkelanjutan dipromosikan sebagai solusi menghadapi krisis iklim, maka seluruh aktor yang terlibat dalam rantai pembiayaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa solusi tersebut tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat.

[adsense]

Bagi WALHI Sumut dan Katalogi, transisi energi yang berkeadilan bukan hanya berbicara mengenai perubahan sumber energi, tetapi juga perubahan cara pembangunan dijalankan. Tanpa akuntabilitas seluruh aktor, termasuk lembaga-lembaga pendanaan, investasi hijau berisiko kehilangan makna dan hanya menjadi instrumen yang melegitimasi proyek-proyek yang masih menyisakan persoalan sosial dan ekologis. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 19 siswa SMA Swasta HKBP Hutabayuraja Kabupaten Simalungun berhasil masuk PTN melalui SNBP dan SNBT tahun 2026.

"Ke-19 siswa tersebut diterima di PTN favorit yakni Politeknik Negeri Samarinda 2 orang, Universitas Negeri Medan 8 orang, Universitas Palangkaraya 2 orang, Universitas Maritim Ali Haji, 2 orang, Institut Teknologi Sumatera 3 orang, Universitas Udayana 2 orang, Universitas Papua 1 orang,"kata Kepala Sekolah, Rajoki Purba SPd, MSi kepada harianSIB.com, Selasa(4/8/2026)

[adsense]

Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para siswa atas kerja keras dan dedikasi mereka selama ini. Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut yang dinilai sebagai hasil sinergi antara siswa, guru, dan seluruh pihak madrasah.

"Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami. Prestasi ini menunjukkan bahwa siswa SMA swasta HKBP Hutabayu Raja mampu bersaing secara nasional dan ini juga menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus berprestasi

[adsense]

Baca Juga:

• 7 Siswa Alumni SMA Swasta HKBP Hutabayuraja Lolos Seleksi KIP-K Awarde

"Dengan pencapaian ini, SMA swasta HKBP Hutabayu Raja kembali menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Selamat buat anak-anak kami,"ungkapnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pangulu Nagori (Kepala Desa) tidak perlu alergi sama wartawan ketika dikonfirmasi. Justru kalau pangulu tersebut menghindar ketika dikonfirmasi apalagi terkait program kerja akan mengundang tanda tanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun Elyanto Purba kepada Jurnalis harianSIB.com, Selasa (4/8/2026) menanggapi berita SIB berjudul Transparansi Dana Desa Dipertanyakan, Pangulu Nagori Ambarisan Tak Bersedia Dikonfirmasi.

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan Elyanto, sebagai pejabat publik, pangulu nagori tidak perlu menghindar dari wartawan kalau dikonfirmasi terkait program kerja yang dilaksanakan di desa.

"Sepanjang informasi yang dibutuhkan bersifat umum, pangulu nagori tidak perlu ditutupi dan sampaikan informasi secara terbuka", sebut Elyanto.

[adsense]

Baca Juga:

• Pembunuhan Nenek Hj Nurlis Terungkap, Polresta Deliserdang Tangkap Terduga Oknum Polisi

[adsense]

[adsense]

Di tengah dimulainya pembangunan Jembatan Sungai Siabu di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, data tender elektronik pemerintah menunjukkan hanya satu perusahaan yang berhasil lolos seluruh tahapan evaluasi dari total 25 peserta yang mengikuti lelang proyek senilai Rp13,837 miliar tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilihat harianSIB.com, Selasa (4/8/2026), paket Pembangunan Jembatan Sungai Siabu Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp14 miliar dengan sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Paket tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

Dari hasil evaluasi tender, CV Zidane Wijaya Sakti ditetapkan sebagai pemenang sekaligus pemenang berkontrak dengan nilai negosiasi Rp13.837.000.000 atau hanya sekitar Rp163 juta di bawah nilai HPS.

Menariknya, dari 25 perusahaan peserta tender, hanya CV Zidane Wijaya Sakti yang dinyatakan lulus seluruh tahapan evaluasi, mulai dari evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, administrasi, teknis hingga evaluasi harga.

[adsense]

Sejumlah peserta bahkan mengajukan penawaran yang lebih rendah dibanding pemenang. PT Indo Skala Perkasa tercatat memasukkan penawaran Rp13.027.234.234, PT Tama Multi Kreasi Rp13.300.000.000 dan CV Prima Teknika Utama Rp13.930.000.000. Namun ketiganya tidak lolos pada tahapan evaluasi.

Dalam keterangan hasil evaluasi LPSE, peserta tersebut dinyatakan tidak menyampaikan jaminan penawaran serta tidak memenuhi persyaratan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (MDP).

[adsense]

Dengan nilai kontrak Rp13,837 miliar dari HPS Rp14 miliar, efisiensi anggaran yang diperoleh dari proses tender tersebut sekitar Rp163 juta atau hanya sekitar 1,16 persen.

Proyek pembangunan Jembatan Sungai Siabu sendiri telah memasuki tahap pelaksanaan yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE, Senin (3/8/2026).

[adsense]

Kepala Dinas PUTR Padang Lawas, Sarlen Ibrahim Harahap, dalam laporannya menyebutkan jembatan tersebut dibangun dengan anggaran Rp13,837 miliar dan akan dikerjakan selama 150 hari kalender.

Jembatan dengan bentang 45 meter dan lebar 7 meter itu dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat banjir pada akhir tahun 2023. Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Kecamatan Ulu Sosa.

[adsense]

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga menetapkan pembangunan Jembatan Sungai Siabu sebagai salah satu proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu Rp14 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Pokja Pemilihan Ahmad Riadi maupun Kepala Dinas PUTR Padang Lawas Sarlen Ibrahim Harahap belum memberikan keterangan terkait penyebab hanya satu peserta yang lolos seluruh tahapan evaluasi dari total 25 perusahaan yang mengikuti tender tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah sepekan disahkan, sejumlah guru dan orangtua di kota Medan mengaku lega atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎

[adsense]

‎Seperti diketahui MK telah mengabulkan sebagian pengujian permohonan ihwal gugatan penggunaan anggaran pendidikan untuk program (MBG) pada tanggal 30 Juli 2026 lalu.

‎Seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di kawasan Medan Johor, Syahdan mengaku bersyukur dengan adanya putusan MK tersebut.

[adsense]

‎"Anggaran pendidikan bisa kembali disalurkan ke jalur seharusnya, karena masih banyak sekolah-sekolah dan tenaga pendidik yang masih dalam kondisi mengenaskan dan sangat memerlukan bantuan dari anggaran pendidikan," kata Syahdan kepada harianSIB.com, Selasa (4/8/2026)

‎Syahdan sendiri mengatakan gajinya sebagai guru honor terbilang sangat kecil, tapi dia tetap bersyukur dan berharap agar pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honor, termasuk dirinya.

[adsense]

‎

‎Sejumlah orangtua juga mengaku senang atas kabar ini, karena menurut mereka anggaran pendidikan memang lebih tepat untuk anggaran pendidikan saja, jangan ke program memberi makan siswa, karena itu bukanlah hal yang urgensi, tanda program MBG, setiap siswa sudah mendapatkan makanan bergizi dari orangtua masing-masing.

[adsense]

‎"Yang terpenting itu adalah melengkapi fasilitas belajar, mensejahterakan tenaga pengajar, bukan memberi makan siswa, karena itu adalah tugas utama kami sebagai orangtua, bukan pemerintah," ujar Ulfa, salah seorang wali siswa di SMP Negeri kawasan Medan Teladan.

‎"Masih banyak sekolah yang perlu perbaikan dan kondisi guru yang mengenaskan, itu yang darurat dan harus segera dibenahi," lanjutnya menambahkan.

[adsense]

‎

‎"Pendidikan memiliki kebutuhan yang lebih banyak, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas belajar, hingga pengembangan kualitas peserta didik, bukan mengutamakan isi perut yang seyogyanya bisa dilakukan oleh orangtua siswa. Kualitas pendidikan tercipta dari kesejahteraan guru, kelengkapan fasilitas sekolah serta sarana dan prasarana lain," tegas Widya, kepala sekolah di kawasan Sutomo Medan.

[adsense]

‎"Untuk apa makanan bergizi jika untuk sampai ke sekolah saja masih banyak siswa yang harus melalui jembatan tali yang sangat berbahaya, belajar di ruangan kelas yang hampir roboh. Pemerintah lebih fokus lah ke hal-hal yang memang benar-benar urgensi. Di cek ke setiap daerah pedalaman sana, bagaimana kondisi pendidikan kita, sarana dan prasarana di setiap sekolah, ada banyak hal yang harus dibenahi seceoatnya," Pungkas Bu Widya.

‎

[adsense]

‎Kabar baik bagi dunia pendidikan atas putusan MK ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat kesejahteraan guru. (**)

[adsense]