[adsense]

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu melantik dan mengambil sumpah/janji 128 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, Senin (19/10/2026), di Balai Data Lantai IV Kantor Bupati Toba.

Pejabat yang dilantik terdiri atas 46 pejabat administrator, 57 pejabat pengawas, 13 pejabat fungsional, serta 12 PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas.

[adsense]

Usai pelantikan, Bupati meminta pejabat administrator dan pengawas menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam setiap program dan kegiatan, termasuk yang tidak memerlukan anggaran besar.

"Ingatlah bahwa setiap tugas, sekecil apa pun anggarannya, tetaplah sebuah amanah yang mendukung serta berdampak besar bagi kesuksesan roda pelayanan Pemerintah Kabupaten Toba secara keseluruhan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Selimuti Danau Toba, Jarak Pandang Hanya 1-3 KM

"Saya minta saudara-saudari memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Berikan perhatian khusus pada program prioritas nasional dan daerah, seperti penurunan angka stunting di wilayah kerja masing-masing, serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak," pintanya.

[adsense]

Bupati juga meminta pejabat fungsional terus mengembangkan kapasitas, menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru, dan menghasilkan pekerjaan yang terukur serta berbasis keahlian.

"Saudara diharapkan mampu menjadi motor penggerak kompetensi di lingkungan instansi masing-masing. Teruslah mengembangkan kapasitas diri, beradaptasi dengan regulasi terbaru, serta menghasilkan output kerja yang terukur dan berbasis keahlian nyata," sebutnya.

[adsense]

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan Pemkab Toba telah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan manajemen talenta. Persetujuan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 1529 Tahun 2026 tertanggal 9 Oktober 2026.

Menurut Bupati, manajemen talenta menjadi landasan pengembangan talenta dan karier ASN. Rotasi atau mutasi jabatan, katanya, dilakukan untuk menambah pengalaman dan pengayaan jabatan ASN.

[adsense]

"Melalui pelantikan yang dilaksanakan hari ini, diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menambah pengalaman jabatan ASN guna meningkatkan serta mengoptimalkan nilai potensi pada kotak manajemen talenta," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Sidang dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan kembali mengungkap fakta menarik. Sejumlah saksi dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyatakan bahwa pembayaran jasa pandu dan tunda kapal yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksa telah dilakukan.

Keterangan tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (19/10/2026), saat majelis hakim memeriksa empat saksi dari Pelindo terkait dugaan penyelewengan penerimaan negara sebesar Rp1,49 miliar pada periode 2023–2024.

[adsense]

Keempat saksi tersebut yakni Executive General Manager Pelindo Yusrizal, Senior Manager Marketing dan Penjualan Maslinda Harianja, Deputi Manajer Joko Ramani Putra, serta Manajer Keuangan Pelindo Cabang Belawan Syarif Husain.

Dalam keterangannya, Syarif Husain menegaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pembayaran jasa pandu dan tunda kapal di Pelabuhan Belawan telah dilakukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang KSOP Belawan, Saksi sebut Penerimaan Jasa Pelabuhan Telah Disetor ke Negara

Keterangan serupa disampaikan Maslinda Harianja. Ia menjelaskan bahwa seluruh pelayanan jasa pandu dan tunda kapal diproses melalui aplikasi Inaportnet, mulai dari pengajuan pelayanan hingga penerbitan nota pembayaran.

[adsense]

Menurut Maslinda, data kapal yang menggunakan jasa Pelindo juga melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) bersama KSOP sebelum dilakukan penyetoran PNBP.

"Setahu saya semua sudah dibayarkan, semua yang dalam dakwaan. Ada kapal yang sudah dibayar setelah kasus ini bergulir, ada juga," ungkapnya.

[adsense]

Meski demikian, Maslinda mengakui terdapat pembayaran yang dilakukan setelah perkara tersebut bergulir.

Sementara itu, Joko Ramani Putra menjelaskan bahwa pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal merupakan kewenangan Pelindo. Adapun KSOP memiliki kewenangan pemeriksaan dokumen kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

[adsense]

Ia menerangkan, kapal dengan ukuran tertentu yang memasuki wilayah wajib pandu harus melalui prosedur pelayanan yang terintegrasi dalam sistem.

Setelah izin diproses KSOP, pengguna jasa melakukan deposit kepada Pelindo. Selanjutnya, pelayanan pemanduan dan penundaan dilaksanakan, kemudian diterbitkan nota untuk penyelesaian pembayaran.

[adsense]

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,49 Miliar

[adsense]

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa empat orang terkait dugaan penyimpangan PNBP jasa kepelabuhanan di Belawan sepanjang 2023–2024.

Keempat terdakwa yakni Wisnu Handoko, Kepala KSOP Utama Belawan tahun 2023; Sapril Heston Simanjuntak, Kepala KSOP Utama Belawan tahun 2024; Marganda Lamhot Asi Sihite; serta Rivolino.

[adsense]

Berdasarkan dakwaan, ditemukan kapal dengan ukuran gross tonnage (GT) di atas 500 yang telah memperoleh SPB, tetapi tidak tercatat dalam data rekonsiliasi wajib pandu.

Kondisi tersebut diduga mengakibatkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp1.496.104.645 berdasarkan perhitungan akuntan publik.

[adsense]

Namun, keterangan para saksi Pelindo mengenai pembayaran jasa pandu dan tunda menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihak penasihat hukum terdakwa.

Kuasa Hukum Minta Hakim Pertimbangkan Kesaksian

[adsense]

Kuasa hukum terdakwa Rivolino, Dr Hepy Laia, menilai keterangan saksi dari Pelindo penting untuk menguji ketepatan data yang digunakan dalam penyidikan dan penyusunan dakwaan.

Menurut Hepy, saksi dari bagian keuangan Pelindo telah menyampaikan bahwa pembayaran atas jasa yang dipersoalkan dalam perkara tersebut sudah dilakukan.

[adsense]

"Manajer keuangan di Pelindo, setelah kita pertanyakan terkait masalah data kapal sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa, saksi mengatakan bahwa itu sudah dibayarkan," kata Hepy seusai persidangan.

Ia mengatakan, berdasarkan arahan majelis hakim, pihak Pelindo diharapkan dapat menunjukkan dokumen pembayaran dalam persidangan berikutnya.

[adsense]

"Mungkin persidangan berikutnya akan ditunjukkan terkait data yang sudah dibayar itu. Begitu juga data yang sudah kita peroleh, apa yang sudah didakwakan ini sebenarnya sudah dibayarkan," ujarnya.

Hepy juga menyoroti proses penghitungan dugaan kerugian negara oleh akuntan publik. Menurutnya, perlu dipastikan apakah data yang digunakan telah dicocokkan dengan catatan pembayaran dan rekonsiliasi milik KSOP maupun Pelindo.

[adsense]

"Jadi sidang hari ini menjadi angin segar buat membuktikan dakwaan terhadap klien kami," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri Tahun 2026, Polres Tanjungbalai menggelar aksi bakti sosial (Baksos) dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah lintas agama di Kota Tanjungbalai, Senin (19/10/2026).

" Yang menjadi sasaran pembersihan kali ini mencakup tiga tempat ibadah utama, yaitu Masjid Nurul Iman di Jalan MT Haryono Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur, Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jalan A Ibrahim Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Klenteng Tio Hai Bio di Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai," ucap Kabag SDM Polres Tanjungbalai Kompol HE Sidauruk SH MH.

[adsense]

Kompol HE Sidauruk menerangkan bahwa di setiap lokasi, para personel Polres Tanjungbalai bahu-membahu menyapu sampah di area sekitar, memotong serta membersihkan rumput di halaman, hingga melancarkan aliran sampah pada saluran drainase/selokan.

" Aksi gotong royong ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah sekaligus menjaga tali silaturahmi serta toleransi antarumat beragama di Kota Tanjungbalai," ucap Kompol HE Sidauruk.

[adsense]

Baca Juga:

• Yan Aswika Desak Polres Tanjungbalai Usut Laporan Wartawan SIB, Pertamina Evaluasi SPBU TUAH

Hadir dalam kegiatan gotong royong sosial tersebut Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan, Kanit Provost Sipropam Ipda S Tambunan, Ketua BKM Masjid Nurul Iman H Amiruddin, Pendeta Gereja GKPI Pdt Roberto Tobing dan Pengurus Klenteng Tio Hai Bio Alik. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Partai Golkar Kabupaten Deliserdang merayakan peringatan HUT ke-62 Partai Golkar, selama 2 hari dengan puncak perayaan akan melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan di Lubukpakam, dilanjutkan dengan aksi sosial berupa penyerahan paket pangan dan tali asih serta doa bersama, di kantor DPD Golkar, Selaaa (20/10/2026) di Lubukpakam.

Hal itu disampaikan, Ketua Golkar Deliserdang, H Hamdani Syahputra SSos MH bersama Sekretarisnya, Zul Amri SH dan sejumlah pengurus lainnya, usai melaksanakan acara syukuran dengan pemotongan nasi tumpeng, makan bersama, serta pemberian beras kepada ratusan kader partai dan warga sekitar, Senin (19/10/2026) di kantor DPD Golkar Deliserdang.

[adsense]

Hamdani yang merupakan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, menyebutkan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari jadi partai berlambang pohon beringin itu sekaligus momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

"Ini bentuk kehadiran Partai Golkar di tengah denyut nadi masyarakat. Kami ingin momentum HUT ke-62 ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga kesempatan untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai instruksi DPP Partai Golkar kepada seluruh DPD," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke 62, Partai Golkar Medan Gelar Aksi Sosial

"Harapan Golkar pada pemilu 2029, kita mendukung Bapak Prabowo Subianto, akan kita dukung. Saya patuh dan loyal kepada siapa pun yang memimpin Partai Golkar," kata Hamdani.

[adsense]

Ia juga menyebut, setelah HUT ini, pada awal bulan akan dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) yang merupakan ajang lima tahun sekali dalam berorganisasi. Ia meminta seluruh kader untuk kompak membesarkan partai dan mendukung Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Partai Golkar selalu dekat dengan masyarakat. Kita sudah berpihak kepada masyarakat. Kita Golkar hadir membela masyarakat, seperti membela SMP Al-Wasliyah, hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat. Kantor akan dibuka 24 jam untuk aspirasi masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Hamdani menutup sambutannya dengan mengucapkan selamat untuk Partai Golkar agar tetap jaya dan tetap dicintai di hati masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim akademisi Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) turut berperan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Keterlibatan tim akademisi tersebut diharapkan memperkuat landasan akademik, ketepatan perumusan norma hukum, serta kualitas regulasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

[adsense]

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau konsultasi publik untuk penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Humbahas yang berlangsung di Kantor Bupati Humbahas, Doloksanggul, Kamis (15/10/2026).

Tim akademisi Fakultas Hukum UNITA yang terlibat dalam penyusunan tersebut terdiri dari Herlina Panggabean, Dina Situmeang, Talenta Marbun, dan Rini Simangunsong.

[adsense]

Baca Juga:

• Peserta Rakernas V MPK Indonesia Jelajahi Destinasi Wisata Danau Toba di Humbahas, Samosir dan Toba

Melalui kajian akademik dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan, Naskah Akademik dan Ranperda diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas, baik dalam menjelaskan urgensi pembentukan peraturan, landasan hukum, kebutuhan pengaturan, maupun arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

[adsense]

Kegiatan FGD dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Humbahas, Christison R Marbun, mewakili Bupati Humbahas, Dr Oloan P Nababan.

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akademisi, Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN), dunia usaha, tokoh pemuda, kepala desa, hingga Ketua Desa Tangguh Bencana (Destana).

[adsense]

Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan menghimpun pandangan, saran, dan pendapat untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Kabupaten Humbahas.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

[adsense]

Karena itu, masukan dari para peserta FGD menjadi bagian penting dalam menelaah rumusan pasal, memperjelas pengaturan, serta menyelaraskan materi rancangan peraturan dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Kepala Pelaksana BPBD Humbahas, Bernard Maori Simamora, mengharapkan pelaksanaan FGD menghasilkan saran dan pendapat yang terbuka, objektif, serta konstruktif demi penyempurnaan draf Ranperda.

[adsense]

Menurutnya, kontribusi berbagai unsur pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan usulan perbaikan terhadap materi Ranperda. Berbagai masukan yang disampaikan selanjutnya menjadi bahan pembahasan untuk menyempurnakan rancangan peraturan tersebut.

[adsense]

Seluruh saran dan pendapat peserta FGD akan segera ditindaklanjuti melalui proses perbaikan dan penyempurnaan Ranperda. Masukan yang relevan akan dikaji secara cermat agar dapat diakomodasi sesuai substansi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbahas.

[adsense]

Penyusunan Ranperda secara partisipatif menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbahas.

Melalui keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, lembaga adat, dunia usaha, pemerintah desa, dan unsur masyarakat, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodasi berbagai perspektif serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.

[adsense]

Ranperda tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, penanganan keadaan darurat, perlindungan masyarakat terdampak, serta pemulihan pascabencana secara lebih terencana.

Dengan dukungan kajian akademik Fakultas Hukum UNITA dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, penyempurnaan Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Humbahas diharapkan berjalan optimal.

[adsense]

Pada akhirnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko bencana. (**)

[adsense]

[adsense]

Warga kawasan Petisah, Kota Medan, mengeluhkan aktivitas pedagang angkringan yang berjualan dari jam 20.00 WIB hingga pagi. Selain mengganggu waktu istirahat warga akibat kebisingan musik, keberadaan pedagang juga dinilai menghambat akses keluar-masuk rumah, memicu persoalan parkir, serta meninggalkan tumpukan sampah dan limbah minyak goreng.

Keluhan tersebut disampaikan perwakilan warga dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 3 DPRD Kota Medan, Senin (19/10/2026).

[adsense]

Dalam pertemuan itu, warga meminta instansi terkait menertibkan aktivitas perdagangan yang dinilai telah mengganggu kenyamanan mereka selama lebih dari satu setengah tahun.

Perwakilan warga, Yanto Teguh, bersama Profesor Hakim Bangun dan Lohaini, menyampaikan bahwa aktivitas perdagangan biasanya dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari tanpa jeda yang memadai.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Petisah Berdesakan Antri Bantuan di Saat Pandemi Corona,Begini Penjelasan Aparat Setempat

Menurutnya, kebisingan semakin parah ketika pedagang memutar musik menggunakan pengeras suara, menggelar pertunjukan musik langsung, atau menayangkan pertandingan sepak bola.

[adsense]

Kondisi tersebut membuat warga kesulitan beristirahat, terutama anak-anak yang harus bersekolah pada pagi hari dan warga lanjut usia yang membutuhkan ketenangan.

Ia menyebutkan, sejumlah warga yang tinggal di kawasan itu ada yang berusia 70 tahun, bahkan ada yang telah berusia 80 hingga 90 tahun.

[adsense]

Kebisingan pada malam hari dikhawatirkan semakin mengganggu kondisi warga lanjut usia yang sedang sakit maupun membutuhkan istirahat cukup.

Yanto mengatakan, warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada lurah dan camat setempat. Petugas juga disebut pernah memberikan teguran dan edukasi kepada pedagang agar tidak menimbulkan kebisingan.

[adsense]

Namun hanya sebentar berhenti dan kebisingan musik kembali seperti semula setelah petugas meninggalkan lokasi.

Selain itu, parkir juga menghalangi akses ke rumah warga, kendaraan roda dua dan roda empat yang diparkir di sekitar lokasi perdagangan hingga menghalangi akses menuju rumah mereka hingga berlapis-lapis, membuat warga kesulitan keluar-masuk rumah. Sejumlah ruas jalan di kawasan Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya juga disebut terdampak aktivitas parkir tersebut.

[adsense]

Kondisi itu dinilai dapat menyulitkan warga ketika hendak menggunakan kendaraan untuk keperluan mendesak.

Persoalan kebersihan turut menjadi sorotan. Menurut Yanto, sampah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan kerap dibiarkan menumpuk setelah pedagang selesai berjualan. Akibatnya, warga terpaksa membersihkan lingkungan secara mandiri.

[adsense]

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan listrik tanpa izin oleh sejumlah pedagang angkringan. Kabel yang dipasang di sekitar rumah warga dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Sampah dan limbah minyak goreng berserakan di depan rumah warga.

"Anak-anak kami harus sekolah, sementara kami juga harus bekerja dan mencari nafkah pada pagi hari. Kalau setiap malam terganggu suara musik hingga subuh, tentu kami kekurangan istirahat dan aktivitas sehari-hari ikut terganggu," ujar Yanto.

[adsense]

Warga mengaku telah berulang kali menegur pedagang secara langsung. Namun, teguran tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan karena gangguan kembali terjadi ketika pedagang lain mulai berjualan di lokasi yang sama.

"Kami tidak mungkin setiap hari harus menegur satu per satu pedagang agar tidak memutar musik keras atau mengganggu akses rumah. Ketika satu pedagang berhenti, pedagang lain datang dan masalah yang sama kembali terjadi," katanya.

[adsense]

Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan teguran sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat menjamin ketertiban perdagangan sekaligus melindungi hak warga untuk mendapatkan ketenangan, kebersihan, dan akses yang aman menuju rumah mereka.

Rapat RPD dipimpin Sekretaris Komisi 3 David Roni GANDA Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi H Bahrumsyah, Godfried Lubis, Agus Setiawan dan dr Faisal Arbie. Hadir juga Wakil Ketua DPRD H Zulkarnain dan Hadi Suhendra. Dari pihak Pemko Medan hadir Kadis Koperasi dan UMKM Hendra Ridho Gunawan Siregar, Kadis Pariwisata Odhy Batubara, Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution.

[adsense]

Kadis Koperasi Hendra Ridho Gunawan mengatakan, di dalam Perda pedagang diperbolehkan menjual dagangannya di pinggir jalan sesuai zonanya.

Tapi tidak menoleransi pedagang yang membuat warga tidak nyaman. Untuk itu dia menyarankan ada satuan kerja untuk membuat menetapkan sebuah zona pedagang kaki lima.

[adsense]

Camat Medan Petisah, Syamsul Alam Nasution mengaku sudah banyak mengeluarkan surat himbauan kepada pedagang angkringan karena keberatan warga yang terganggu keluar masuk dan tidak nyaman jika istirahat akibat kebisingan. Bahkan pihaknya pernah menyita sound system milik pedagang.

Akhirnya pimpinan rapat David Roni Ganda Sinaga menskors RDP tersebut dan akan menjadwalkan RDP lanjutan dengan mengundang para pedagang angkringan dan OPD terkait. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sei Kepayang periode 2023–2025.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjunbalai Bobon Robiana SH MH didampingi Kasi Intel Juergen K Marusaha Panjaitan SH MH dan Kasi Pidsus Runi Yasir SH MH kepada awak media di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Senin (19/10/2026) sore.

[adsense]

Dalam keterangannya, Bobon Robiana mengatakan bahwa berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp15,654 miliar yang merujuk pada dokumen BPK RI Nomor 101/SR/S/WAKA/PKN.01/08/2026

Bobon Robiana juga menerangkan bahwa kedua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MN (52) yang merupakan Kepala Unit BRI Sei Kepayang periode 2023–2025, dan RYHS (29), Mantri BRI Unit Sei Kepayang pada periode yang sama.

[adsense]

Baca Juga:

• Yan Aswika Desak Polres Tanjungbalai Usut Laporan Wartawan SIB, Pertamina Evaluasi SPBU TUAH

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel. Kami memastikan proses penyidikan dilaksanakan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Juergen.

[adsense]

Dalam perkara ini lanjut Juergen, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai sangkaan subsidair lanjutnya lagi, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[adsense]

" Penyidikan masih akan dikembangkan untuk mendalami fakta hukum dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Dan kami menghimbau untuk mengikuti perkembangan perkara melalui saluran informasi resmi Kejaksaan serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung," pungkas Juergen. (*)

[adsense]

[adsense]

Harga cabai dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan kembali turun pada perdagangan awal pekan ini, Senin (19/10/2026).

Penurunan harga kedua komoditas pangan tersebut memperbesar peluang terjadinya deflasi di Medan pada Oktober 2026, terutama jika tren penurunan berlanjut hingga akhir bulan.

[adsense]

Hal ini diungkapkan Pengamat Ekonomi Gunawan Benyamin,Senin (19/10/2026).

Disebutnya, berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Senin (19/10/2026), harga daging ayam di Pusat Pasar Medan turun menjadi Rp34.500 per kg dari kisaran Rp38.000 per kg pada Jumat (16/10).

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Kembali Sentuh Rp100.000 per Kg

Harga cabai rawit hijau juga merosot menjadi Rp50.000 per kg dari Rp71.000 per kg, sedangkan cabai hijau turun menjadi Rp36.000 per kg dari Rp47.000 per kg.

[adsense]

Peningkatan pasokan menjadi salah satu faktor yang menekan harga, sementara harga pakan ternak masih bertahan tinggi.

Di sisi lain, ungkapnya,pedagang daging sapi mengeluhkan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan penjualan.

[adsense]

Kondisi tersebut tercermin dari aktivitas salah satu rumah potong hewan (RPH) yang kini hanya memotong 3–5 ekor sapi per hari, lebih rendah dibandingkan 6–8 ekor per hari pada 2025.

Pedagang terpaksa menurunkan harga untuk menyesuaikan kondisi pasar. Sementara itu, penurunan harga cabai dan daging ayam berpotensi menahan laju inflasi Sumatera Utara pada Oktober, meski perkembangan pasokan dan permintaan tetap perlu dicermati untuk mengantisipasi tekanan harga pada bulan-bulan berikutnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sarang peredaran narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional, Kecamatan Medan Maimun, digerebek tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ditres Barkoba Polda Sumut, BNN dan TNI, Senin (19/10/2026) siang.

Dalam operasi tersebut, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba diringkus, sementara dua barak yang dijadikan tempat aktivitas narkoba dihancurkan dan dibakar.

[adsense]

Penggerebekan yang dipimpin Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha itu dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas mengidentifikasi seorang pria berinisial MR (27) warga Jalan Sei Mati Gang Bunga, Kecamatan Medan Maimun, yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di lokasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Catat Penurunan Emisi 29.574 Ton CO₂ hingga Agustus 2026

"Pelaku ini merupakan penjual utama di gang ini. Dari tangan yang bersangkutan, kami menyita 2 paket sabu siap edar, hampir 1 ons ganja kering, timbangan elektrik, dan sejumlah uang," ungkap Rafli.

[adsense]

Tak hanya menangkap terduga pengedar, petugas gabungan juga menemukan 2 barak yang digunakan sebagai tempat aktivitas narkoba. Kedua bangunan tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar untuk mencegah kembali dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

"Dua barak narkoba yang kami temukan kami hancurkan dan kami bakar. Ini komitmen kami bersama tim gabungan untuk menjadikan tempat ini bersih dari peredaran narkoba," tegasnya.

[adsense]

Rafli menambahkan, kawasan Gang Nasional akan menjadi lokasi pantauan tim gabungan guna mengantisipasi kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Petugas juga terus memburu pemasok yang diduga menyuplai narkotika kepada MR.

"Kami akan jadikan tempat ini zona pantauan agar tidak ada lagi peredaran narkoba. Kami juga sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak berhenti pada penangkapan pengedar dan pembongkaran barak.

"Pemutusan mata rantai pemasok hingga bandar, disertai upaya pemulihan bagi pengguna narkoba, menjadi bagian penting dalam memberantas peredaran barang haram tersebut," katanya.

[adsense]

Sesuai dengan tagline Kapolri, Rafli menegaskan komitmen kepolisian untuk memulihkan para pengguna dan memutus mata rantai bandar narkoba dengan melibatkan masyarakat.

"Pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina mencatat penurunan emisi sebesar 29.574,87 ton CO₂ ekuivalen hingga Agustus 2026.

Capaian tersebut 35,3% melampaui target untuk periode yang sama, seiring penguatan program dekarbonisasi dan efisiensi operasional perusahaan.

[adsense]

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, dalam siaran pers yang diterima melalui PGN Area Medan, Jumat (16/10/2026), menyebutkan bahwa dekarbonisasi menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan perusahaan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengatakan upaya penurunan emisi dilakukan melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan kehilangan gas (gas loss), serta optimalisasi penggunaan energi rendah emisi.

[adsense]

Baca Juga:

• PGN Kembali Masuk 50 Besar Emiten dengan Tata Kelola Terbaik

Selain mendukung target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, program tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi biaya dan memperkuat daya saing perusahaan.

[adsense]

Untuk menjaga kesinambungan capaian, PGN juga menyusun rencana dekarbonisasi periode 2027–2030 yang terintegrasi dengan peta jalan keberlanjutan perusahaan.(*)

[adsense]

[adsense]

Penanganan laporan dugaan kekerasan terhadap wartawan Harian SIB, Pahala Sinaga, di SPBU TUAH 14.213.264, Jalan Arteri, Kota Tanjungbalai, menjadi sorotan kalangan wartawan.

Polres Tanjungbalai didesak mengusut tuntas laporan tersebut secara profesional dan transparan, sekaligus mendalami dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU itu.

[adsense]

Desakan tersebut disampaikan Yan Aswika, wartawan senior yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Senin (19/10/2026).

Ia menegaskan, dugaan kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika berkaitan dengan upaya mengungkap dugaan praktik yang merugikan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Wartawan SIB Laporkan Petugas SPBU Tanjungbalai atas Dugaan Pemukulan Ponsel

Menurutnya, wartawan memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, kata Yan, kegiatan jurnalistik untuk mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus dihormati, bukan justru dihalangi.

[adsense]

Apalagi, lanjut Yan Aswika, persoalan yang diliput Pahala Sinaga berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU TUAH 14.213.264. Penyaluran BBM bersubsidi merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga pengawasannya perlu dilakukan secara serius oleh pihak berwenang.

"Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas untuk kepentingan publik justru menghadapi tindakan yang menghambat kerja jurnalistiknya. Jika ada dugaan pelanggaran, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan proses hukum yang berlaku," ujarnya.

[adsense]

Yan juga menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di SPBU tersebut. Namun, menurutnya, dugaan itu harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengawasan oleh instansi berwenang agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.

Ia meminta PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi terhadap operasional SPBU TUAH, termasuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur penyaluran BBM bersubsidi, standar operasional, serta pelayanan kepada konsumen.

[adsense]

"Pertamina jangan hanya menunggu laporan. Lakukan pemeriksaan langsung jika ditemukan indikasi pelanggaran. Apabila terbukti terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi atau pelanggaran serius lainnya, harus ada sanksi tegas, termasuk penghentian sementara hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Yan.

Ia menambahkan, evaluasi operasional perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika pelanggaran terbukti, tindakan tegas diperlukan untuk mencegah terulangnya praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

[adsense]

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, Iptu Benjamin Silaban, saat dikonfirmasi mengenai laporan Pahala Sinaga, menyatakan bahwa laporan tersebut sedang diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Setiap laporan polisi dari masyarakat pasti diproses, dan terhadap laporan wartawan ini sudah berproses. Perkembangannya akan disampaikan melalui SP2HP kepada pelapor," ujar Benjamin.

[adsense]

Pernyataan tersebut menjadi perhatian bagi pelapor dan kalangan wartawan yang berharap penanganan perkara berjalan secara profesional, disertai pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan penelusuran bukti yang relevan.

Kini, publik menanti tindak lanjut konkret dari penyidik Polres Tanjungbalai serta langkah pengawasan Pertamina terhadap SPBU TUAH. Penanganan laporan dugaan kekerasan terhadap wartawan dan pemeriksaan dugaan penyimpangan BBM bersubsidi diharapkan berjalan transparan agar kepastian hukum dan kepentingan masyarakat benar-benar terlindungi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebaran asap masih terdeteksi di sebagian wilayah Sumatera Utara (Sumut) bagian selatan, Senin (19/10/2026). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mengindikasikan asap tersebut merupakan kiriman dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan yang terbawa pergerakan angin.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho mengatakan hasil pemantauan citra satelit pada 19 Oktober 2026 pukul 00.00 hingga 13.00 WIB menunjukkan tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumut.

[adsense]

Meski tidak ditemukan titik panas, citra satelit pada pukul 13.00 WIB masih mendeteksi sebaran asap di sebagian wilayah Sumatera Utara bagian selatan.

Berdasarkan analisis angin, pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Pola tersebut mengindikasikan asap yang masuk ke Sumut berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

[adsense]

Meski demikian, penentuan sumber asal asap secara pasti masih memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya.

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara pada 18 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah wilayah di Sumut berada dalam kategori baik hingga sedang.

[adsense]

Adapun pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang pada 19 Oktober 2026 mencatat adanya asap pada pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, dengan jarak pandang berkisar 4-6 kilometer.

Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat di wilayah terdampak diimbau berhati-hati saat berkendara, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan.

[adsense]

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap.

BBMKG turut mengimbau para kepala daerah berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk mengantisipasi dampak sebaran asap serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

[adsense]

Informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dan sebaran asap dapat dipantau melalui media sosial resmi BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut, atau melalui layanan informasi di nomor 082168043653 dan email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Hotmartua Ambarita turun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengatur arus lalu lintas di Jalan Sutomo, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kota Tebingtinggi, Senin (19/10/2026).

Dalam keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, AKBP Hotmartua Ambarita menyatakan kehadirannya ke lokasi itu merupakan upaya pihak kepolisian guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan para pengguna jalan.

[adsense]

Saat di lapangan, sebut kapolres, dirinya bersama personel Polantas melakukan pengaturan lalu lintas sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, sekaligus memastikan situasi lalu lintas di seluruh wilayah hukum (Wilkum) Polres Tebingtinggi tetap tertib dan kondusif.

"Pelayanan yang diberikan Polri ke masyarakat harus optimal. Selain mengatur arus lalu lintas, saya juga mengedukasi warga tentang pentingnya tertib berlalulintas di jalan raya," bebernya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Sunggal Turun ke Jalan, Pastikan Arus Lalu Lintas Lancar

"Oleh karenanya, saya mengajak masyarakat agar senantiasa mematuhi segala peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara," pungkas AKBP Hotmartua Ambarita. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Privinsi Sumatera Utara (Sumut) pada 19-26 Oktober 2026.

Ketua Tim Meteorologi Early Warning System (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan kondisi atmosfer dalam sepekan ke depan mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan.

[adsense]

Hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang yang bersifat lokal, terutama pada siang hingga malam hari. Potensi tersebut dipengaruhi belokan angin, perlambatan dan pertemuan angin atau konvergensi, serta labilitas atmosfer yang tinggi di wilayah Sumut.

"Cuaca di Sumut dalam sepekan ke depan umumnya didominasi kondisi hujan sedang hingga lebat," ujarnya dalam prospek cuaca mingguan BBMKG Wilayah I Medan periode 19-26 Oktober 2026.

[adsense]

Martha menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi telah terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Pada 15 Oktober, curah hujan tercatat 59,4 milimeter di Sei Rejo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan 60,1 milimeter di Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun.

Pada 17 Oktober, curah hujan di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, mencapai 132,4 milimeter, sedangkan di Patiluban, Kabupaten Mandailing Natal, mencapai 69,6 milimeter.

[adsense]

Sehari kemudian, Pos Hujan Hutabalang, Kabupaten Tapanuli Tengah, mencatat curah hujan sebesar 123 milimeter. Sementara itu, di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, curah hujan tercatat 49,4 milimeter pada 16 Oktober.

Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Langkat, Binjai, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun.

[adsense]

Kemudian, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, Nias Barat, dan Gunungsitoli.

BBMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi.

[adsense]

Para kepala daerah di Sumut turut diimbau berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui media sosial @infobmkgsumut atau menghubungi BBMKG Wilayah I Medan melalui nomor 082168043653 dan email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Samosir melaksanakan kegiatan pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Samosir sejak, Kamis - Sabtu 15–17 Oktober 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sejumlah tempat.

[adsense]

Demikian disampaikan Plt. Kasi Humas Polres Samosir Brigpol Gunawan Situmorang, Senin (19/10-2026) kepada harian.SIB.com di Pangururan.

Selanjutnya Brigpol Gunawan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Samosir IPTU Boy Alexander Hutasoit, bersama KBO Satresnarkoba IPDA Jamil Munthe, beserta personel gabungan dari Satresnarkoba, Satreskrim, Sat Samapta, Sat Intelkam, Si Propam, Satpol PP, dan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Samosir.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Nisel Pimpin Operasi Bongkar Sarang Narkoba di Lahusa, Empat Orang Diamankan

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, tim gabungan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran dan penggunaan narkotika jenis sabu di sebuah kafe yang berada di Jalan Aek Rangat, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan.

[adsense]

Saat petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lokasi serta melaksanakan tes urine terhadap dua orang karyawan kafe. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, keduanya dinyatakan negatif narkotika.

Setelah kegiatan tersebut, tim berkoordinasi dengan pemilik kafe dan masyarakat sekitar agar terus melakukan pemantauan serta segera melaporkan kepada Satresnarkoba Polres Samosir apabila menemukan indikasi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

Selanjutnya, pada Jumat, 16 Oktober 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, tim melaksanakan Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan.

Operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

[adsense]

Dalam kegiatan itu, petugas menemukan dan mengamankan satu buah alat isap sabu atau bong serta satu buah plastik klip berukuran kecil.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan masyarakat dan perangkat desa setempat untuk meningkatkan pengawasan lingkungan serta mengimbau warga agar segera menyampaikan informasi kepada Satresnarkoba Polres Samosir apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas narkotika.

[adsense]

Kegiatan berlanjut pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, di kawasan Buhit, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, tim melakukan pemeriksaan di kompleks rumah kos serta tes urine terhadap dua orang laki-laki berinisial AS, (42) dan LS, (28), yang keduanya berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di Kecamatan Pangururan.

[adsense]

Berdasarkan hasil tes urine, AS dinyatakan positif narkotika jenis ganja, sedangkan LS dinyatakan negatif.

Terhadap AS, petugas selanjutnya melakukan pengamanan dan membawanya ke Polres Samosir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

[adsense]

Hasil tes urine tersebut menjadi dasar untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Plt. Kasi Humas Polres Samosir Brigpol Gunawan Situmorang juga menyampaikan bahwa terhadap AS yang hasil tes urinenya positif saat ini sedang dilakukan asesmen bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

[adsense]

Ditambahkan, masyarakat diimbau agar tidak ragu melaporkan informasi terkait dugaan aktivitas narkotika kepada Satresnarkoba Polres Samosir melalui saluran pengaduan resmi.

Melalui kegiatan pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba ini, Polres Samosir berupaya memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pungkas Brigpol Gunawan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Asisten Pengawasan (Awas) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agung (Kejati Sumut) Ardiyanto, SH MH mengingatkan seluruh Jaksa di Sumut, agar bertindak profesional dan berintegritas, khususnya bidang teknis dalam penanganan perkara pidana.

"Baik bertindak sebagai Jaksa penyidik maupun sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), harus bertindak profesional dan berintegritas khususnya bidang teknis dalam penanganan perkara pidana," tegas Agung Ardyanto.

[adsense]

Peringatan tersebut ditegaskan Aswas Kejati Sumut, saat memimpin apel di Lapangan parkir Kejati Sumut, Senin (19/10/2026), sebagaimana dikutip dari Instagram Kejati Sumut, Senin (19/10/2026)

Ditegaskan Aswas Agung Ardyanto, sesuai arah dan kebijakan dalam KUHAP baru, saat ini menuntut profesionalisme dalam kompetensi Jaksa. Dan sejalan dengan itu peran Bidang Pengawasan semakin dioptimalkan khususnya terkait pengawasan penyidikan maupun penuntutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Unjuk Rasa, Kejati Sumut Diminta Mengusut Dugaan Penyimpangan Program PSR di Paluta

[adsense]

[adsense]

Belasan massa menamakan kelompoknya dari Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumut, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut, Senin (19/10/2026).

Dalam aksinya pengunjuk rasa menggunakan pengeras suara dan menggelar poster yang intinya menyoroti dugaan penyimpangan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

[adsense]

Dalam tuntutan tertulisnya, pengunjuk rasa antara lain meminta Kejati Sumut agar memanggil dan memeriksa seluruh kelompok tani dan pihak terkait, sebagai penerima dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Paluta, guna mengusut dugaan penyimpangan karena ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi faktanya di lapangan.

Selain itu pengunjuk rasa juga meminta Kejati Sumut agar memanggil dan memeriksa seluruh kontraktor PSR di Paluta terkait dugaan ketidakseriusan realisasi pekerjaan dengan rencana anggaran biaya (RAB).

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Desak Kejati Sumut Telaah Dugaan Pergeseran Anggaran

[adsense]

[adsense]

Mewujudkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja di Pesantren Modern Darul Ihsan, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Senin (19/10/2026).

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Binmas AKP Khairi Amri, mengatakan, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan perlindungan generasi muda dari pengaruh negatif.

[adsense]

"Kami ingin para santri tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-cita. Jauhi narkoba, geng motor, serta tawuran yang dapat merusak masa depan. Manfaatkan waktu untuk belajar dan melakukan kegiatan positif, tetap hormati guru dan orang tua, serta jangan lupa berdoa dalam setiap langkah," kata Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan kepada para santri.

Para santri juga diingatkan agar menjauhi pergaulan negatif launnya, khususnya setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, tetap menjaga pergaulan, tidak keluar hingga larut malam tanpa keperluan, serta mengisi waktu dengan kegiatan positif.

[adsense]

Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Polres Pelabuhan Belawan berkomitmen terus hadir di lingkungan sekolah dan pesantren untuk mempererat kemitraan serta mendukung terwujudnya generasi muda yang aman, disiplin, dan berprestasi.(**)

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melaksanakan kegiatan Police Go To School secara serentak di lima sekolah tingkat SMP/MTs sederajat di wilayah Kabupaten Batubara, Senin (19/10/2026)

Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sejak dini sekaligus meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian pelajar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

[adsense]

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Mumtaz, Jalan Pasar 8, Desa Perkotaan, Kecamatan Air Putih, dengan pembina upacara Wakapolres Batubara Kompol Supendi.

Selanjutnya, kegiatan berlangsung di MTs YAPI Sipape Pare dengan pembina upacara Kasat Lantas Polres Batubara IPTU Devi Siringo-Ringo, MTs.S Alwasliyah, Kedai Sianam, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, dengan pembina upacara AKP Salomo Sagala.

[adsense]

Baca Juga:

• Pikap L300 Bertabrakan dengan Truk Tangki di Jalinsum Batubara, Sopir Luka Berat

Kegiatan ini melibatkan para pejabat utama (PJU) Polres Batubara, para Kapolsek, kepala sekolah, personel Bhabinkamtibmas, dewan guru, serta para siswa dan siswi di masing-masing sekolah.

[adsense]

Dalam amanatnya, para pembina upacara menyampaikan berbagai pesan kamtibmas yang berkaitan langsung dengan kehidupan pelajar.

Materi yang diberikan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, dan perundungan (bullying).

[adsense]

Selain itu, para pelajar diingatkan agar bijak dalam menggunakan media sosial, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjauhi berbagai bentuk tindak pidana. Edukasi juga menekankan pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Para siswa dan siswi diajak untuk menjadi generasi muda yang disiplin, berkarakter, taat hukum, memiliki rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air. Melalui edukasi tersebut, diharapkan para pelajar mampu menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan berperan aktif menciptakan suasana sekolah yang aman, tertib, dan nyaman.

[adsense]

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Polres Batubara turut menyerahkan cenderamata kepada masing-masing sekolah. Bantuan tersebut berupa satu bola voli, satu bola kaki, dan tiga tas sekolah untuk mendukung kegiatan pendidikan serta aktivitas olahraga para pelajar.

Pelaksanaan Police Go To School ini juga menjadi sarana untuk mempererat komunikasi dan sinergi antara Polri dengan pihak sekolah, tenaga pendidik, serta peserta didik.

[adsense]

Dengan adanya interaksi langsung tersebut, diharapkan pesan-pesan kamtibmas dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono melalui kegiatan ini menegaskan pentingnya membangun kedekatan antara Polri dan generasi muda melalui edukasi, pembinaan, serta kepedulian terhadap lingkungan pendidikan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Jawa Barat (Jabar) menggerebek pabrik dan gudang produksi obat keras ilegal jenis Tramadol dan Hexymer di kawasan pergudangan Bizpark, Kopo, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026) malam.

Pabrik tersebut diperkirakan mampu memproduksi hingga 8 juta butir obat per hari dengan jangkauan distribusi hingga ke luar Jawa Barat.

[adsense]

Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang tersangka di Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi, Bandung, pada Jumat (16/10) petang.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 600 ribu butir Hexymer siap edar yang hendak dikirim ke Jakarta.

[adsense]

Baca Juga:

• Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal Digelar di Bandung

"Barang bukti tersebut hendak dibawa menuju Jakarta," kata Hengki, dikutip dari Antara, Minggu (18/10).

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi kemudian menggerebek tiga lokasi yang saling berdekatan di kompleks Pergudangan Bizpark, Kopo, pada Sabtu (17/10) hingga Minggu (18/10).

[adsense]

[adsense]

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap empat tersangka. Dengan demikian, total tersangka yang diamankan dalam kasus ini berjumlah lima orang.

Kelima tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan produksi dan distribusi obat keras ilegal tersebut, mulai dari pembeli, peracik, pengantar, hingga koordinator pengiriman.

[adsense]

"Kami masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dalam jaringan produksi dan distribusi obat keras ilegal tersebut," ujar Hengki.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah peralatan produksi yang menunjukkan besarnya kapasitas pabrik tersebut. Berdasarkan mesin dan peralatan yang disita, fasilitas itu diperkirakan mampu mencetak hingga 8 juta butir obat setiap hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Warga Bandung Positif Flu Babi

Hengki menjelaskan, jaringan tersebut tidak hanya menyasar pasar di wilayah Jawa Barat, tetapi juga berupaya memperluas distribusi ke sejumlah daerah lain, termasuk Jakarta.

Selain mesin produksi, petugas menyita bahan baku obat dalam jumlah berton-ton yang disimpan di puluhan drum. Polisi juga mengamankan mesin cetak, mesin pemanas, puluhan telepon seluler, laptop yang berisi data penjualan, serta sejumlah rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan tersebut.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Berdasarkan perkiraan penyidik, bahan baku yang ditemukan di lokasi dapat digunakan untuk memproduksi hingga 256 juta butir Hexymer dan Tramadol.

Besarnya kapasitas produksi dan jumlah bahan baku yang disita menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk mengungkap keseluruhan jaringan, termasuk jalur distribusi dan keterlibatan setiap tersangka dalam peredaran obat keras ilegal tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Ini Dugaan Sumber Suara Dentuman yang Terdengar di Bandung