[adsense]

Kejadian mencekam sempat melanda Jalan Pattimura Gang Hj Rupino, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Selasa (8/9/2026) malam sekitar pukul 19.50 WIB.

Pasalnya, seorang lansia diketahui bernama Arfan (67), menjadi korban penikaman. Terduga pelaku berinisial IHN (25), yang merupakan warga setempat langsung diamankan berkat respon cepat warga dan kepolisian.

[adsense]

Sebelumnya, seorang warga berinisial IN melaporkan kejadian tersebut melalui Call Center 110. Laporan langsung diteruskan ke piket Polsek Siantar Timur dan personel segera bergerak ke lokasi.

Sesampainya di tempat kejadian, petugas mendapati terduga pelaku sudah diamankan warga. Korban yang mengalami luka tusuk segera dilarikan ke RS Vita Insani untuk perawatan medis. Sedangkan pelaku dibawa ke Mako Polsek Siantar Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Siantar Timur Masuk Sekolah, Tekankan Disiplin Obat Paling Ampuh Lawan Kenakalan Remaja

"Hingga kini, motif penikaman masih dalam penyelidikan dan polisi terus mengembangkan kasusnya," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tabrakan maut antara truk box kontra tronton terjadi di Jalan Tol KM 54.700 Jalur A, Desa Melati, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Rabu (9/9/2026) dini hari.

Peristiwa tersebut mengakibatkan pengemudi truk box beserta dua penumpangnya mengalami luka parah dan meninggal dunia.

[adsense]

Kasat Lantas Polres Sergai, AKP Gokma W Silitonga melalui Kasi Humas, AKP Bringin Jaya, Rabu (9/9/2026) siang, di Polres Sergai, membenarkan peristiwa kecelakaan lalulintas (Lakalantas) maut tersebut.

Ia menjelaskan, kejadian bermula saat truk box BK 8257 GY yang dikemudikan Surah Wijaya melaju dari arah Medan menuju Tebingringgi. Sesampainya di lokasi kejadian, truk box tersebut menabrak bagian belakang tronton BK 8670 GV yang berada searah di depannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Bekuk Seorang Pria Terduga Pengedar Sabu

Bringin Jaya menyebutkan, kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi truk box atas nama Surah Wijaya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan dua penumpangnya atas nama Agustamin Abidin Harahap (35) dan Wirda Nursiam (33), mengalami luka parah dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.

[adsense]

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihak Satlantas Polres Sergai telah melakukan penanganan cepat, mulai dari olah TKP, evakuasi korban ke RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, pengamanan barang bukti, hingga pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi.

"Barang bukti kedua kendaraan juga telah diamankan di Pos Lantas Sei Sijenggi," sebutnya.

[adsense]

Bringin Jaya juga mengimbau seluruh pengemudi dan pengguna jalan tol agar selalu meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta memastikan kondisi fisik tetap prima.

"Jika mengantuk atau lelah, pengendara sangat disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat guna mencegah terjadinya kecelakaan fatal di jalan raya," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Progres pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Bawolato, Kabupaten Nias, sudah mencapai sekitar 70 persen. Proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat Tahun Anggaran 2026 tersebut berjalan lancar dan sejumlah bagian bangunan mulai memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing.

Kepala SMP Negeri 1 Bawolato, Meimanius Waruwu, kepada harianSIB.com, Rabu (9/9/2026), mengatakan, pelaksanaan revitalisasi menunjukkan perkembangan signifikan. Namun, proses pengerjaan sempat menghadapi kendala teknis dan administratif pada tahap awal.

[adsense]

Menurutnya, salah satu kendala yang sempat mempengaruhi proses pekerjaan adalah lamanya proses penghitungan nilai aset bangunan lama yang akan dibongkar oleh dinas terkait. Kondisi tersebut berdampak pada tahapan administrasi sebelum pembongkaran bangunan lama dilakukan dan pembangunan struktur baru dimulai.

"Karena proses administrasi tersebut membutuhkan waktu, maka diperlukan perpanjangan waktu pengerjaan atau adendum waktu dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya," ujar Meimanius.

[adsense]

Baca Juga:

• Dairi Terima Revitalisasi Rp16 Miliar untuk Pembangunan Fisik TK dan PAUD

Meimanius bersama seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Bawolato menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) atas perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

[adsense]

"Revitalisasi ini sangat berarti bagi sekolah karena dapat menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi siswa maupun guru," katanya.

Pihak sekolah berharap dukungan dan sinergi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat terus berlanjut. Dengan demikian, berbagai kebutuhan fasilitas pendidikan yang masih belum terpenuhi, termasuk ruang kelas baru dan sarana pendukung lainnya, dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tenggara dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Bumi Sepakat Segenep.

Apresiasi tersebut disampaikan Salim Fakhry, saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu dan ganja yang digelar Polres Aceh Tenggara di Markas Polres Aceh Tenggara, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

"Atas nama rakyat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres Aceh Tenggara beserta seluruh jajaran atas langkah-langkah, tindakan dan kebijakan yang dilakukan hari ini untuk memerangi narkoba," ujar Salim.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Karena itu, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mendukung upaya yang dilakukan Polres Aceh Tenggara.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Aceh Tenggara Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Lawe Lubang

Salim menilai, selama menjalankan tugasnya, Kapolres Aceh Tenggara telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan berbagai elemen, termasuk wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Forkopimda dan OPD.

[adsense]

"Ini memang harus terus kita jaga," ujarnya.

Ia juga sependapat dengan pernyataan Kapolres yang meminta agar upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas kepolisian.

[adsense]

"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba, mari kita selamatkan generasi muda kita menuju Indonesia Emas Tahun 2045," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 90,97 gram dan ganja seberat 4.631,45 gram, termasuk 28 bal ganja hasil temuan.

[adsense]

"Hari ini kita akan memusnahkan barang bukti sabu sebanyak 90,97 gram dan ganja sebanyak 4.631,45 gram, termasuk 28 bal ganja barang bukti temuan," kata Rujiyanto.

Ia menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari dua laporan polisi dan satu barang bukti temuan. Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

[adsense]

"Ini merupakan komitmen kami dalam hal memerangi narkoba," ujarnya.

Rujiyanto menegaskan, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab Polres Aceh Tenggara, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama dalam melindungi keluarga dan generasi muda dari bahaya narkotika.

[adsense]

"Bahaya narkoba bukan saja tanggung jawab Polres Aceh Tenggara, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita melindungi keluarga kita dari bahaya narkoba," katanya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba juga menjadi salah satu program prioritas Kapolda Aceh. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

"Ke depan, kami mohon dukungan, bantuan dan support dari semua pihak dalam memerangi bahaya narkoba. Mari kita selamatkan generasi muda kita," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Penetapan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka korporasi membuka persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar proses hukum terhadap sebuah perusahaan. Di balik dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, terdapat pertanyaan penting yang patut mendapat perhatian publik: jika benar negara dirugikan, ke mana manfaat ekonomi tersebut mengalir dan siapa yang selama ini menikmatinya?

Pada 7 September 2026, Kejaksaan Agung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan transfer pricing dan under invoicing dalam periode 2008–2025. Perkara tersebut disebut berkaitan dengan transaksi produk pulp dengan pihak terafiliasi. Dalam proses penyidikan, 112 saksi telah diperiksa serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik telah disita.

[adsense]

Namun, status tersangka tentu belum dapat dimaknai sebagai bukti kesalahan. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap dugaan dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Karena itu, publik tidak boleh terburu-buru menjatuhkan vonis. Yang diperlukan adalah pengawasan agar proses hukum berjalan transparan, objektif, dan berdasarkan bukti.

Persoalan Transfer Pricing

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan PT TPL Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp 2 T

Indonesia memiliki ketentuan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Aturan tersebut antara lain tercermin dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023.

[adsense]

Mengapa persoalan ini penting bagi masyarakat? Karena harga transaksi dapat memengaruhi besarnya laba yang tercatat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Apabila keuntungan digeser atau nilai transaksi dibuat tidak wajar sehingga kewajiban kepada negara menjadi lebih kecil, dampaknya tidak berhenti pada laporan keuangan perusahaan. Penerimaan negara juga berpotensi ikut terpengaruh.

Karena itu, transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa harus memperoleh pengawasan yang serius. Bukan karena semua transaksi afiliasi pasti bermasalah, melainkan karena transparansi dan kewajaran harga merupakan bagian penting dari tata kelola ekonomi yang sehat.

[adsense]

Under Invoicing dan Rantai Pertanggungjawaban

Dalam perkara TPL, Kejaksaan Agung juga menyebut dugaan under invoicing, yakni pencantuman nilai transaksi dalam dokumen yang diduga lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Penyidik juga menyebut dugaan perubahan atau manipulasi klasifikasi HS Code terhadap produk pulp.

[adsense]

Jika dugaan tersebut nantinya terbukti, maka penyidikan tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai apakah terjadi pelanggaran. Negara perlu menelusuri seluruh rantai prosesnya.

Siapa yang menentukan harga?

[adsense]

Siapa yang menyusun dokumen?

Siapa yang memberikan persetujuan?

[adsense]

Siapa yang melakukan pemeriksaan?

Siapa yang mengetahui transaksi tersebut?

[adsense]

Dan yang paling penting, siapa yang memperoleh manfaat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dugaan kerugian negara dalam jumlah besar biasanya tidak berdiri sendiri. Ada keputusan, dokumen, transaksi, pihak yang terlibat, serta kemungkinan aliran manfaat yang perlu dipetakan secara menyeluruh.

[adsense]

Rp2 Triliun dan Kepentingan Publik

Angka Rp2 triliun tentu sangat besar. Namun publik sebaiknya tidak hanya melihat perkara ini dari sisi nominal. Yang lebih penting adalah memahami bahwa uang negara pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

[adsense]

Penerimaan negara diperlukan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Karena itu, apabila proses hukum nantinya membuktikan adanya kerugian negara, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan putusan pidana.

Negara juga harus memastikan pemulihan kerugian. Aset perlu ditelusuri. Aliran dana harus diperiksa. Penerima manfaat harus diidentifikasi. Transaksi yang berkaitan perlu dibuka secara hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari berapa orang yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar kerugian publik dapat dipulihkan.

[adsense]

Siapa yang Mengawasi Selama Bertahun-tahun?

Dugaan transaksi yang berlangsung dalam rentang 2008 hingga 2025 juga menghadirkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan. Jika praktik tersebut benar terjadi dalam waktu panjang, bagaimana sistem pengawasan mendeteksinya?

[adsense]

Pertanyaan ini tidak berarti bahwa setiap lembaga pengawas otomatis bersalah. Namun, sebuah perkara dengan rentang waktu panjang layak menjadi bahan evaluasi kelembagaan.

Aktivitas perusahaan besar berada dalam ekosistem yang melibatkan berbagai institusi: administrasi perpajakan, kepabeanan, regulator pasar modal, auditor, sistem pelaporan perusahaan, pengawasan internal, dan pemeriksaan eksternal.

[adsense]

Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi apakah terdapat kelemahan sistem, keterbatasan integrasi data, pemeriksaan yang tidak efektif, atau kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh individu tertentu.

Jawaban atas pertanyaan tersebut bahkan bisa lebih penting daripada sekadar menemukan pelaku dalam satu perkara. Jika sistem tidak diperbaiki, kasus serupa dapat kembali terjadi dengan pelaku dan perusahaan yang berbeda.

[adsense]

Jangan Berhenti pada Korporasi

Korporasi memang dapat menjadi subjek hukum. Namun keputusan korporasi pada akhirnya dibuat oleh manusia. Karena itu, penyidikan perlu mampu membedakan antara kesalahan sistem, kelalaian, keputusan manajemen, dan tindakan yang sejak awal dilakukan dengan kesengajaan untuk melanggar hukum.

[adsense]

Jika terdapat individu yang terbukti terlibat, proses hukum harus menjangkau orang tersebut. Sebaliknya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena menduduki posisi tertentu dalam struktur perusahaan.

Prinsipnya sederhana: hukum harus mengejar perbuatan dan bukti, bukan sekadar jabatan. Jika terdapat pejabat negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka pemeriksaan juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Tetapi proses tersebut harus tetap berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik.

[adsense]

Masyarakat Juga Berhak Bertanya

TPL bukan sekadar sebuah nama perusahaan bagi masyarakat Sumatera Utara. Aktivitas industri dan kehutanan berkaitan dengan tenaga kerja, perekonomian lokal, lingkungan, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, perhatian publik terhadap perkara ini seharusnya tidak hanya diarahkan pada aspek pidana. Masyarakat juga berhak mempertanyakan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

[adsense]

Seberapa besar kontribusi kegiatan usaha terhadap negara dan daerah? Berapa lapangan pekerjaan yang tercipta? Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan? Bagaimana dampak lingkungan dikelola? Dan apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat yang adil dari aktivitas ekonomi tersebut?

Pertanyaan semacam itu bukan berarti menolak investasi. Justru sebaliknya, masyarakat sedang menuntut agar investasi berjalan secara transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

[adsense]

Kejar Aset, Bukan Sekadar Pelaku

Inilah bagian paling penting dari seluruh perkara. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pertanyaan, "Siapa yang dipenjara?" Pertanyaan berikutnya haruslah, "Berapa banyak kerugian negara yang berhasil dikembalikan?"

[adsense]

Jika pengadilan nantinya membuktikan adanya kerugian negara, maka aparat penegak hukum harus menelusuri aset, rekening, transaksi, perusahaan yang berkaitan, hubungan afiliasi, serta pihak yang menerima manfaat.

Keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak boleh tetap aman hanya karena berhasil disembunyikan di balik struktur perusahaan, rekening tertentu, atau transaksi yang kompleks. Sebab apabila hasil kejahatan tetap dapat dinikmati sementara pelakunya hanya kehilangan sebagian kecil keuntungan, maka kejahatan berisiko dipandang sebagai investasi yang layak dicoba. Pesan seperti itu sangat berbahaya bagi negara hukum.

[adsense]

Momentum Membenahi Sistem

Perkara TPL semestinya menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan ekonomi nasional. Pemerintah perlu meningkatkan integrasi data perpajakan, kepabeanan, pasar modal, dan lembaga terkait.

[adsense]

Analisis transaksi pihak berelasi harus semakin berbasis data. Pengawasan terhadap perusahaan besar harus dilakukan secara profesional dan independen. Teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar sejak dini.

Negara tidak seharusnya menunggu bertahun-tahun hingga potensi kerugian mencapai triliunan rupiah baru kemudian bertindak.

[adsense]

Penutup

Pada akhirnya, persoalan TPL bukanlah tentang membela perusahaan ataupun menyerang perusahaan. Ini bukan pula perang terhadap investasi. Persoalannya adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik terlindungi.

[adsense]

TPL berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Pemerintah wajib membuktikan setiap tuduhan dengan bukti yang sah. Kejaksaan harus bekerja profesional, sementara pengadilan harus memutus secara independen.

Namun apabila proses peradilan kelak membuktikan adanya kerugian negara, maka pertanggungjawaban harus diarahkan kepada seluruh pihak yang terbukti memiliki peran. Sebab pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang salah, melainkan siapa yang menikmati manfaat dari dugaan kerugian tersebut.

[adsense]

Jika uang negara benar-benar hilang, telusuri alirannya. Jika keputusan melanggar hukum, cari pengambil keputusannya. Jika kewenangan disalahgunakan, proses pelakunya. Jika ada pihak yang memperoleh keuntungan secara ilegal, jangan biarkan keuntungan tersebut tetap dinikmati.

Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan kemarahan. Negara hukum harus bekerja berdasarkan bukti. Tetapi negara hukum juga tidak boleh gentar ketika harus berhadapan dengan korporasi besar.

[adsense]

Korporasi boleh besar. Modal boleh kuat. Kekuasaan boleh tinggi. Tetapi hukum harus tetap lebih tinggi. Jika kerugian negara sekitar Rp2 triliun itu kelak terbukti, maka rakyat berhak meminta lebih dari sekadar penetapan tersangka dan hukuman. Jangan hanya mencari siapa yang salah. Cari juga siapa yang menikmati. ( Penulis adalah Dosen Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) komit mengawal dan memperjuangkan hak-hak sekitar 40 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Teluk Nauli Sibolga dan PT Teluk Nauli Tanah Bala.

Plh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapteng Ridwan Gorat menyampaikan, pihaknya telah menerima pengaduan resmi juga meminta pendampingan dan solusi atas hilangnya sumber penghasilan para pekerja.

[adsense]

PHK ini terjadi menyusul pencabutan izin operasional perusahaan oleh pemerintah pusat pascabencana.

"Kami dari Dinas Ketenagakerjaan Tapteng hadir untuk membantu dan memastikan 40 pekerja PT Teluk Nauli yang terdampak PHK mendapatkan informasi serta pendampingan mengenai hak-haknya, termasuk JHT dan JKP. Kami berharap prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan," kata Ridwan, di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Terang Bulan Bikin Harga Ikan di Tapteng Melonjak

"Kami tidak hanya memfasilitasi hak jaminan sosial, tetapi juga akan terus mendorong agar pekerja yang terdampak PHK dapat kembali memperoleh pekerjaan melalui informasi kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi," tegasnya.

[adsense]

Ridwan mengimbau kepada seluruh pekerja di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menghadapi persoalan serupa agar tidak ragu melapor.

"Setiap pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional demi menjamin kepastian hukum, perlindungan sosial, serta kesejahteraan pekerja beserta keluarganya," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebuah helikopter milik layanan Flying Doctor Service jatuh di dekat Long Lellang STOLport, Distrik Marudi, Sarawak, Malaysia, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 15.40 waktu setempat. Insiden ini menewaskan kelima orang yang berada di dalamnya, seorang pilot, seorang dokter, seorang asisten tenaga medis, dan dua perawat.

[adsense]

Kepala Eksekutif Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia (CAAM) Norazman Mahmud menyatakan, lokasi kecelakaan telah ditutup dan diamankan. Bangkai helikopter dibiarkan apa adanya hingga tim Biro Investigasi Kecelakaan Udara (AAIB) tiba di lokasi.

Tim diperkirakan tiba di Miri pada Rabu sekitar pukul 14.00 waktu setempat untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, demikian dilaporkan New Straits Times, mengutip CNBC Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kenalkan Wisata dan Kuliner kepada Delegasi Malaysia-Thailand

Helikopter tersebut beroperasi dalam rangka layanan medis bagi wilayah terpencil. Menteri Kesehatan Malaysia Dzulkefly Ahmad memastikan seluruh korban sedang menjalankan tugas resmi saat kejadian.

[adsense]

Salah satu korban telah diidentifikasi sebagai dokter Ainul Baroah Kamaruddin asal Kelantan, yang dikonfirmasi oleh keluarganya melalui media sosial. Identitas empat korban lainnya belum diumumkan dan proses identifikasi serta pencocokan DNA sedang berlangsung di Rumah Sakit Miri oleh pihak kepolisian.(*)

[adsense]

[adsense]

Sat Reskrim Polres Dairi mengamankan PS (60), tersangka pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap dokter Nico Tjowandi (61), di salah satu rumah makan di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Jumat (4/9/2026).

Tersangka diamankan setelah sebelumnya diduga melakukan aksi curas terhadap dr Nico Tjowandi pada Selasa (1/9/2026), sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat praktik korban di Jalan Tembakau, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu, kerugian ditaksir mencapai Rp12.190.000.

[adsense]

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, dalam konferensi pers, di halaman Mapolres Dairi, Rabu (9/9/2026). Kapolres mengatakan, setelah melakukan aksinya, tersangka melarikan diri menuju Samosir. Dari Samosir, tersangka kemudian melanjutkan perjalanan ke Dolok Sanggul dan menginap di sebuah losmen.

Pada Kamis (3/9/2026), tersangka kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Kota Jambi. Namun, ketika tiba di Duri, tersangka memutuskan untuk kembali menuju Sidikalang.

[adsense]

Baca Juga:

• Dokter di Sidikalang Diduga Dirampok Pria Bersebo

Dari tangan tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu cincin emas, satu bilah parang, uang tunai Rp5.190.000 dan satu unit telepon seluler merek Samsung lipat warna putih. Kapolres menyebut, motif sementara aksi tersebut diduga dilatarbelakangi kondisi ekonomi tersangka.

[adsense]

Atas perbuatannya, PS dipersangkakan melanggar Pasal 479 ayat (2) huruf a, subsidair Pasal 479 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, Polres Dairi masih melakukan proses penyidikan dan melengkapi pemeriksaan terhadap tersangka maupun para saksi guna mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Kabar mengenai rencana aksi demonstrasi di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan, pada Rabu (9/9/2026), ternyata tidak benar. Pedagang dan jajaran pengurus Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pusat Pasar Medan hanya menggelar sosialisasi dan dialog terkait tarif sewa kios.

Sekretaris Pasar Induk Lau Cih, Sofia Bangun, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda diskusi untuk membahas tarif sewa kios antara pedagang dan pengurus PUD Pusat Pasar Medan.

[adsense]

"Tidak ada aksi demonstrasi sama sekali. Hari ini hanya ada agenda diskusi dan sosialisasi mengenai tarif sewa kios. Pertemuan ini masih berupa penyampaian pendapat dan belum ada putusan apa-apa," ujar Sofia.

Ia menambahkan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah adanya keputusan. Saat ini, Kepala Pasar Lau Cih, Darmansyah Pardede, masih mengikuti pertemuan dengan pimpinan PUD Pusat Pasar Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Febiola Br Purba Alami Hilang Ingatan 70% Akibat Keracunan MBG

Murni berharap pihak pengelola pasar tidak menaikkan tarif sewa dalam waktu dekat. Ia mengatakan kondisi perdagangan saat ini sedang tidak menentu, sementara harga modal barang terus berubah.

[adsense]

"Kondisi harga jual beli barang kami saat ini sedang sangat tidak stabil. Harga modal barang mahal, tetapi tidak semua barang terjual. Saat belanja lagi, harganya sudah berubah naik," kata Murni.

Ia menambahkan, sebagian barang dagangan bahkan masih belum terjual hingga siang hari sehingga berisiko rusak atau busuk.

[adsense]

"Kalau bisa, janganlah dulu dinaikkan harga sewanya. Kalau pun terpaksa naik, jangan tinggi kali. Kasihan kami pedagang ini. Kami bertahan karena tidak ada pekerjaan dan pemasukan lain," ujarnya.

Hingga pertemuan tersebut berlangsung, belum ada keputusan mengenai perubahan tarif sewa kios di Pasar Induk Lau Cih. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras terus berulangnya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mengakibatkan puluhan ribu anak menjadi korban.

Persoalan itu tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis atau kelalaian petugas dapur MBG. Melainkan makanan yang disediakan oleh program pemerintah secara berulang menyebabkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa harus mengalami gangguan kesehatan, bahkan luka berat.

[adsense]

"Permasalahan keracunan MBG tidak cukup diselesaikan hanya dengan kata MAAF ataupun sanksi administratif Penutup an SPPG dan Pemecatan Kepala SPPG, tetapi harus diusut tuntas secara hukum pidana," tegas Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH MH, Rabu (9/9/2026), di Medan.

Menurutnya, keracunan MBG seyogianya dapat dikatakan sebagai dugaan tindak pidana kelalaian, yang mengakibatkan orang lain luka berat sehingga timbul penyakit (keracunan) sebagaimana yang diatur dalam pasal 474 ayat (2) KUHP Baru dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda paling banyak katagori III (50.000.000).

[adsense]

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Masih Jalani Perawatan di RS Adam Malik

"Artinya, persoalan keamanan pangan dalam MBG bukan kejadian tunggal, melainkan persoalan sistemik yang terus berulang dan merugikan anak bangsa," ucapnya.

[adsense]

Lebih memprihatinkan, dalam masa kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026, jumlah korban pada periode Juli–Agustus 2026 tetap menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pergantian tersebut bukannya menunjukkan perbaikan tata Kelola MBG justru menambah daftar Panjang dari korban-korban anak keracunan MBG.

Kasus Febiola Br Purba, seorang siswi berprestasi dari SMK Swasta Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kini harus menjadi korban keracunan MBG. Akibat keracunan MBG ia mengalami hilang ingatan (Amnesia) hingga 70 % .

[adsense]

[adsense]

Febiola Br Purba (Foto: harianSIB.com/Dok)

[adsense]

Kejadian itu merupakan gambaran nyata bagaimana persoalan keracunan MBG bukan hanya persoalan teknis semata, melaikan dugaan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menyikapi keracunan MBG yang terus berulang dan kali ini hingga menyebabkan seorang anak harus hilang ingatan bahkan diduga ada yang gagal ginjal, LBH Medan menilai permasalahan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan minta maaf, menuntup SPPG dan memberhentikan Kepala SPPG-nya. Melainkan negara harus bertaggungjawab dalam hal ini Presiden Prabowo dan Kepala BGN Sudaryono.

[adsense]

"Dalam hal ini harus memberhentikan MBG. Apa yang dialami Febiola Br. Purba dan puluhan ribu anak lainya merupakan persoalan hak asasi manusia, maka secara konstitusi negara bertanggung jawab atas perlindungan anak dan keamanan pangan," katanya.

LBH Medan juga mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus Febiola dan ratusan anak yang menjadi korban guna menemukan apakah makanan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi standar keamanan pangan akibat kelalaian dalam pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, atau pengawasan, serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan timbulnya korban hingga menemukan Tersangkanya.

[adsense]

Tidak hanya itu, LBH Medan mendesak Kepolisan Sumatera Utara untuk membuka secara terang benderang permasalah keracunan MBG kepada korban dan masyarakat baik hasil laboratoriumnya dan penegakan hukum pidananya. (**)

[adsense]

[adsense]

Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Teras Ruang Publik mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjadikan tekanan dan opini publik sebagai dasar dalam menentukan arah penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang melibatkan H Dhody Thahir SE, tapi harus berdasar fakta, alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur pidana.

Hal itu diungkapkan Direktur YBH Teras Ruang Publik, Abdul Rizal SH kepada wartawan, Rabu (9/9/2026), di Medan, menanggapi santernya informasi penetapan tersangka terhadap Dhody Thahir oleh penyidik kepolisian atas desakan berbagai pihak sekaligus gencarnya tekanan opini publik.

[adsense]

"Proses hukum terhadap perkara tersebut harus dilakukan secara cermat, objektif dan profesional. Jangan gara-gara semakin besar sorotan publik terhadap perkara dimaksud, semakin gencar dilakukan pengusutan. Disini kita berharap penyidik tetap menjaga independensi dan tidak terpengaruh opini yang berkembang," katanya.

YBH Teras Ruang Publik, tambah Abdul Rizal, memang memberikan perhatian terhadap sebuah perkara merupakan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus edukasi hukum kepada masyarakat, sebab publik memang berhak mengawasi proses penegakan hukum, namun keputusan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Demo 27 Agustus, Hercules Imbau Massa: Jaga Jakarta Tetap Kondusif

"Harus dibuktikan siapa yang membuat surat, siapa yang menggunakan, serta apakah pihak yang menggunakan mengetahui bahwa surat tersebut palsu," ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, penyidik juga perlu menguji secara menyeluruh semua alat bukti, termasuk dugaan adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, maksud dari perbuatan tersebut serta akibat atau kerugian yang ditimbulkan. Pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan maupun pihak yang berpotensi menjadi tersangka juga harus memberikan ruang klarifikasi secara proporsional.

"Ketegasan tanpa ketelitian berpotensi menjadikan proses hukum bergeser dari pencarian kebenaran menjadi sekadar pembenaran atas suatu dugaan," kata Abdul Rizal sembari mengingatkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus tetap dijunjung tinggi sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

Karena itu, YBH Teras Ruang Publik meminta aparat kepolisian agar menangani perkara Dhody Thahir secara profesional, transparan dan objektif serta tidak menjadikan tekanan publik sebagai dasar menentukan seseorang bersalah atau tidak.

"Kontrol publik penting dalam negara hukum. Namun, kontrol tersebut hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan, bukan menjadi tekanan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum proses hukum selesai," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ruas jalan provinsi yang berada di Dusun II, Desa Tigajuhar, Kecamatan STM (Sinembah Tanjung Muda) Hulu, Kabupaten Deliserdang, longsor, Polsek STM Hulu Polresta Deliserdang, bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Deliserdang, membuat jalan lingkar sebagai jalan alternatif.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi melalui Kasi Humas, Iptu Jans GM Napitupulu SH, kepada harianSIB.com, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

Longsornya ruas jalan itu diakibatkan, tingginya curah hujan di daerah itu sejak malam hingga dini hari, membuat badan jalan longsor dengan kedalaman sekira 8 meter, Selasa (8/9/2026), pukul 02.30 WIB. Akibatnya jalan penghubung Kecamatan STM Hulu dengan STM Hilir dan Kecamatan Delitua, terputus.

Iptu Jans menjelaskan, pasca bencana alam itu, Polsek STM Hulu bekerja sama dengan Dinas SDABMBK Deliserdang, membuat jalan alternatif yaitu jalan lingkar dari simpang GPDI titi putus menuju simpang kantor desa Tigajuhar, sepanjang 2 Km, Selasa (8/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Tanjungmorawa Tangkap 2 Pencuri Ikan Mas Koi Bersertifikat

Dengan adanya jalan alternatif, pengguna jalan dapat menggunakan kenderaan roda dua hingga roda empat, sehingga masyarakat sekitar tidak terisolir.

[adsense]

Selanjutnya, personel Polsek STM Hulu membuat tanda rambu, di ruas jalan yang longsor dan jalan alternatif, sehingga pengguna jalan tidak terjebak dan terhindar dari kecelakaan.

Warga sekitar berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan longsor, agar jalan penghubung tersebut kembali berfungsi baik sehingga penggangkutan hasil pertanian dengan menggunakan kendaraan roda enam atau lebih, dapat melintas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu bersama TNI dari Batalyon TP 956/SBA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemkab Labuhanbatu bergerak cepat menangani kebakaran lahan di areal perladangan sekitar Puncak Panatapan, dekat Perumahan Bukti Hijau Permai, Kelurahan Padangbulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (8/9/2026) sore.

Pemadaman kebakaran tersebut dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, didampingi Wakapolres Kompol Panggil Sarianto Simbolon. Sebanyak 20 personel Polres Labuhanbatu dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api.

[adsense]

Upaya pemadaman tersebut diperkuat 10 personel Damkar dan 10 personel BPBD Pemkab Labuhanbatu serta 10 personel TNI dari Batalyon TP 956/SBA. Sinergi lintas instansi itu dilakukan untuk mencegah api menjalar hingga ke pemukiman warga.

"Penanganan kebakaran lahan tersebut dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Sinergitas Polri, TNI, Damkar dan BPBD Pemkab Labuhanbatu menjadi kunci untuk mengendalikan api, sekaligus melindungi masyarakat dan permukiman sekitar," kata Kapolres kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Putri Mahkota Swedia Kunjungi Desa Adat Karang Bajo, Pelajari Kearifan Lokal Jaga Lingkungan

AKBP Wahyu Endrajaya memastikan seluruh personel bekerja secara terpadu, sekaligus mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran lahan.

[adsense]

Pada proses pemadaman, Kapolres Wahyu mengimbau warga agar tidak mendekati area yang terbakar. Masyarakat juga diimbau memakai masker sebagai langkah antisipasi terhadap asap yang mulai menyebar di sekitar lokasi.

Hingga proses penanganan berlangsung, tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk memastikan api dan bara benar-benar padam. Proses pemadaman berlangsung hingga menjelang malam.

[adsense]

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat cuaca panas dan kering, serta segera melaporkan setiap titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. (**)

[adsense]

[adsense]

Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Désirée, mengunjungi Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (6/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Putri Victoria hadir dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador atau Duta Kehormatan United Nations Development Programme (UNDP) untuk Pembangunan Berkelanjutan. Ia didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta delegasi dari Kementerian Luar Negeri, Bappenas dan UNDP.

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Putri Victoria mempelajari keterkaitan antara hutan, sumber mata air, budaya dan kehidupan masyarakat adat Bayan. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Mata Air Mandala yang berada di kawasan hutan adat. Di lokasi tersebut, Putri Victoria mengikuti kegiatan penanaman pohon sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Pemekel Karang Bajo, Nikrana, menjelaskan, masyarakat adat memiliki filosofi yang menempatkan bumi sebagai ibu yang harus dihormati dan dijaga. Filosofi tersebut diterapkan melalui berbagai aturan adat, prosesi, dan tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

[adsense]

Baca Juga:

• Desa Adat Sade Tinggal Puing-puing Pascakebakaran Hebat

Menurutnya, masyarakat Bayan memandang hutan dan mata air sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Di wilayah Bayan terdapat empat kawasan hutan adat dengan sedikitnya 27 mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dan pertanian.

[adsense]

"Bagi masyarakat Karang Bajo, menjaga hutan berarti menjaga mata air. Menjaga mata air berarti menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat," katanya.

Karang Bajo merupakan desa adat sekaligus desa wisata yang masih mempertahankan tradisi masyarakat Bayan. Kehidupan masyarakat berlangsung berdampingan dengan alam, dengan aturan adat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial.

[adsense]

Putri Victoria mengapresiasi upaya masyarakat Karang Bajo dalam menjaga alam sekaligus mempertahankan pengetahuan lokal sebagai warisan bagi generasi mendatang.

"Apa yang bapak dan ibu lakukan di sini sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bagi upaya menjaga sumber daya alam yang ada," ujar Putri Victoria.

[adsense]

Ia juga menilai pengetahuan dan kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Putri Victoria mengaku tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari pengalaman masyarakat Desa Bayan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat selama kunjungannya.

[adsense]

Kunjungan tersebut juga diwarnai momen menarik ketika rombongan berjalan kaki menuju perkampungan. Seorang tokoh adat senior Bayan, Raden Gederip, menyapa Putri Victoria dan mengajaknya berbincang menggunakan bahasa Swedia.

Raden Gederip diketahui pernah tinggal di Swedia selama tiga bulan pada 1992 bersama antropolog asal Swedia, Sven Cederroth. Pertemuan tersebut menjadi momen hangat yang menarik perhatian masyarakat dan kemudian ramai dibagikan di media sosial.

[adsense]

Kunjungan Putri Victoria menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya menjaga hutan dan mata air dilakukan bersamaan dengan pelestarian budaya serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dari Desa Adat Karang Bajo, pesan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan turut mendapat perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap efektivitas peran Pemerintah Daerah dan pengelolaan BUMD air minum di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting di Aula Mini Kantor Bupati Taput, Selasa (8/9/2026).

Menanggapi dimulainya pemeriksaan ini, pemerhati kebijakan publik Kristian Pandiangan SH, saat dihubungi Rabu (9/9/2026), berharap proses evaluasi yang dilakukan BPK tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh progres layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan Perumda Mual Na Tio.

[adsense]

"Air minum menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemeriksaan ini harus jadi momentum untuk melihat sejauh mana progres layanan benar-benar dievaluasi secara serius, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen," ujar Kristian.

Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, mengikuti langsung Entry Meeting Supervisi dan Pengarahan atas Kinerja Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dan Pengelolaan BUMD Air Minum tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Pastikan Hadiri Rakernas V MPK Indonesia di Tarutung

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan bersama jajaran Pemkab Taput mengikuti pemaparan dan arahan Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan layanan air minum di daerah.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Taput menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini dan menegaskan kesiapannya mendukung proses tersebut dengan memberikan data serta informasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengamat BUMD Marolop Simatupang SE menilai keterbukaan Pemkab dalam memberikan data ke BPK merupakan langkah awal yang positif.

[adsense]

Namun ia mengingatkan, hasil akhir pemeriksaan yang paling ditunggu masyarakat adalah dampak nyata terhadap kualitas dan pemerataan layanan air minum, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Ia juga menyinggung keterkaitan hasil pemeriksaan ini dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Mual Na Tio yang beberapa waktu lalu telah disahkan DPRD Taput.

[adsense]

"Penyertaan modal sudah disetujui. Semestinya hasil pemeriksaan BPK ini menjadi acuan agar penyertaan modal tersebut betul-betul digunakan untuk memperbaiki layanan, bukan sekadar administrasi keuangan," katanya.

Lebih lanjut, Marolop menekankan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan BPK ditemukan indikasi penyelewengan anggaran, sekecil apapun nilainya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan atau diselesaikan secara internal semata.

[adsense]

Ia mendorong agar setiap temuan diproses secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Sekecil apapun potensi penyimpangan anggaran, kalau memang ditemukan, harus ditindaklanjuti secara terbuka. Jangan sampai ada temuan yang hanya berhenti di catatan administratif tanpa ada langkah konkret. Ini menyangkut uang rakyat dan pelayanan dasar masyarakat," ucapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap BUMD pengelola air minum sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Oleh karenanya, ia berharap Pemkab Taput dan Perumda Mual Na Tio proaktif menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun catatan yang dikeluarkan BPK setelah pemeriksaan ini rampung, tanpa menunggu adanya tekanan publik.

[adsense]

Marolop juga menegaskan pihaknya tidak sedang menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan Perumda Mual Na Tio, namun mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan berlapis mengingat besarnya anggaran yang dikelola BUMD tersebut, termasuk dari rencana penyertaan modal daerah yang baru disahkan.

Melalui entry meeting ini, evaluasi terhadap penyediaan air minum diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas pelayanan air minum bagi masyarakat Taput ke depan (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah data ekonomi penting dalam negeri akan dirilis pada perdagangan hari ini, terutama Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Agustus 2026, disusul data penjualan kendaraan bermotor dan mobil.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin, Rabu (9/9/2026), mengatakan, data kepercayaan konsumen menjadi salah satu indikator krusial bagi pasar keuangan karena menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospeknya ke depan. Data tersebut juga dapat menjadi gambaran awal mengenai kinerja perekonomian dari perspektif masyarakat.

[adsense]

Selain dari dalam negeri, data inflasi China juga telah dirilis dengan mencatat kenaikan cukup signifikan secara bulanan. Namun, bursa Hang Seng terpantau mengalami koreksi, sementara mayoritas bursa saham Asia bergerak mixed dengan kecenderungan menguat.

Di sisi lain, harga minyak mentah dunia nyaris menyentuh 100 dolar AS per barel, berada di kisaran 99,4 dolar AS per barel. IHSG pada perdagangan pagi bergerak cukup volatil, sempat dibuka menguat di level 6.700 sebelum masuk zona merah. Sementara Rupiah ditransaksikan menguat ke level Rp17.555 per dolar AS.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menerima kunjungan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang dan Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, dalam agenda audiensi, Selasa (8/9/2026).

Kedua kepala daerah tersebut datang secara bersamaan dengan didampingi sekretaris daerah (sekda) masing-masing kabupaten, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labusel dan Kajari Palas. Mereka diterima Kajati Sumut di ruang transit lantai II Kantor Kejati Sumut.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Muhibuddin, didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nur Handayani.

Berdasarkan unggahan akun Instagram Kejati Sumut yang dikutip pada Rabu (9/9/2026), audiensi bersama itu dilakukan kedua bupati sebagai bentuk efisiensi waktu, sekaligus menyesuaikan dengan kesibukan Kajati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• OJK Selesaikan 187 Perkara Sektor Keuangan, 158 Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam audiensi itu, dibahas pentingnya peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan di daerah, terutama melalui pengamanan pembangunan, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan daerah.

[adsense]

Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan adanya kunjungan kedua kepala daerah tersebut.

[adsense]

"Benar, Bupati Labusel dan Bupati Palas melakukan audiensi dengan Kajati Sumut pada Selasa (8/9/2026)," kata Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/9/2026).(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom menyerukan kepada seluruh kader dan anggota fraksinya untuk mengedepankan politik sejuk, menjaga stabilitas politik dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumut.

Mangapul Purba juga mengingatkan seluruh kader partai, terutama 21 kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD Sumut berkomitmen hadir di tengah masyarakat, terutama membantu warga yang terdampak bencana. Jangan "grasa-grusu" membuat kegaduhan politik, yang ujung-ujungnya mengacaukan jalannya pemerintahan pasca terjadinya bencana.

[adsense]

"Hal ini merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon, agar kader turut menjaga stabilitas politik di tengah situasi kebencanaan. Jangan ada yang "grasa-grusu" atau buat kegaduhan politik," tegas Mangapul kepada wartawan, Rabu (9/9/2026), melalui telepon, di Medan.

Menurutnya, bencana seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan erupsi gunung berapi membutuhkan persatuan serta gotong royong seluruh elemen, bukan saling menyalahkan, sehingga instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, wajib segera diimplementasikan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• 160 Pelaku UMKM Korban Bencana di Tapteng Dibekali Keterampilan Usaha

Mangapul yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu mengatakan, 21 kader partai di DPRD Sumut tengah mempersiapkan bantuan dan langkah mitigasi bencana, termasuk menggalang dana serta mendorong pemangku kepentingan menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

[adsense]

"Sejatinya, PDIP merupakan partai perjuangan yang harus berpihak kepada masyarakat," katanya sembari menekankan, semangat kebersamaan harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Seluruh kader diminta turun dan memberikan kontribusi nyata sesuai kemampuan masing-masing.

Jangan ada yang saling menyalahkan, terutama kepala daerah yang sedang menangani bencana. Semua harus bergotong royong, hadir bersama masyarakat. Kunci kesiapan menghadapi bencana, yakni bersatu sehingga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas.

[adsense]

Selain bantuan darurat, Mangapul mendorong pemerintah menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas. Mitigasi sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

"Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah secara total dan maksimal ketika menghadapi bencana," katanya sembari menambahkan, saat masyarakat membutuhkan, bukan malah "dicekoki' dengan berbagai persoalan politik untuk menciptakan kegadukan politik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Olima Gori dari Desa Lawira, Kecamatan Namohalu, Kabupaten Nias Utara, kembali menjadi sorotan.

Praktisi hukum Yosafati Waruwu, SH, meminta Kapolres Nias melakukan evaluasi terhadap Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Sonifati Zalukhu, terkait keputusan penyidik yang tidak melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam perkara tersebut.

[adsense]

Yosafati kepada harianSIB. com, Rabu (9/9/2026), menilai, penyidik semestinya mempertimbangkan penerapan penahanan apabila persyaratan hukum, baik secara objektif maupun subjektif, telah terpenuhi.

Menurutnya, ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah penahanan terhadap tersangka diperlukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Olima Gori Pertanyakan Alasan Dua Tersangka Tak Ditahan Polres Nias

Ia mengatakan, kondisi korban, hubungan antara korban dan tersangka, serta potensi gangguan terhadap proses hukum juga patut menjadi pertimbangan.

[adsense]

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin proses penyidikan berlangsung secara profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yosafati juga menyoroti dasar hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Ia menyebut Pasal 262 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan mengenai penahanan dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP sebagai bagian dari regulasi yang menurutnya perlu dicermati dalam menentukan langkah hukum terhadap para tersangka.

[adsense]

Menurut dia, keputusan penyidik yang tidak melakukan penahanan dan memilih menerapkan wajib lapor perlu disertai alasan serta pertimbangan hukum yang jelas. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi publik bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan secara proporsional atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

"Kalau memang ada alasan hukum sehingga kedua tersangka tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor, penyidik tentu harus dapat menjelaskan dasar serta pertimbangannya. Kami meminta Kapolres Nias mengevaluasi penanganan perkara ini, termasuk kinerja Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Sonifati Zalukhu, agar proses hukum berjalan profesional, transparan, objektif, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

[adsense]

Kapolres Nias, AKBP Agung S.D.C, melalui Humas Polres Nias, Aipda Aris K, Gulo saat diwawancarai mengatakan, Kedua tersangka tidak dilakukan penahanan Mengingat kasusnya sanding, maka harus diperlakukan sama terhadap kedua laporan polisi tersebut.

"Jika kasus (LP) yang satu ditahan, maka yang satunya lagi pun harus ditahan juga, sehingga salah satu pertimbangan penyidik," jelasnya.

[adsense]

Terkait evaluasi Kasat Reskrim, kata dia, apabila penilaian dari pimpinan menemukan pelanggaran yang tidak sesuai, ketentuan dalam prosesnya sudah pasti akan diberikan sanksi. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Lawe Lubang, Kecamatan Lawe Alas. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Aceh Tenggara, dr. Heri Al Hilal, Selasa (8/9/2026).

Dalam penyaluran bantuan itu, Heri Al Hilal, didampingi istrinya, dr. Hj. Irawati Desky, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD, serta Camat Lawe Alas.

[adsense]

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang tengah menghadapi dampak musibah kebakaran. Pemerintah berharap bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Heri Al Hilal juga meninjau langsung kondisi warga serta lokasi yang terdampak. Ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa masyarakat Desa Lawe Lubang dan memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Aceh Tenggara Perkuat Kesiapan Personel untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiwati memastikan pihaknya akan terus memberikan perhatian dan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana.

[adsense]

Pemkab Aceh Tenggara juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik serta memastikan sumber api di lingkungan rumah berada dalam kondisi aman.

Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (3/9) sekitar pukul 18.48 WIB. Peristiwa itu mengakibatkan satu unit rumah mengalami rusak berat dan dua orang mengalami luka bakar.(*)

[adsense]

[adsense]