[adsense]

Seorang wartawan MNC Group, M Aries Fernando Manalu, melaporkan seorang warga berinisial JS ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, Senin (3/8/2026).

Laporan tersebut telah diterima dengan Nomor: LP/B/1259/VIII/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2026. Terlapor diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

[adsense]

Dalam membuat laporan, Aries didampingi tim kuasa hukum dari SBSU & Team Law Firm, yakni Kompol (Purn) Hasian Panggabean SH MH, Dr Ruben SY Utama Panggabean SH MH, Parlindungan Nababan SH, dan Yanseno Fedrik Turnip.

Aries menjelaskan, persoalan bermula dari kasus yang sempat viral di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, pada 15 Juli 2026. Saat itu, seorang pasien yang merupakan anak JS disebut tidak segera mendapat penanganan medis karena persoalan administrasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut Wujudkan Impian Masyarakat Miliki Rumah melalui Akad Massal KPR Sejahtera FLPP

Pada 16 Juli 2026, Aries bersama wartawan Efarina TV, Jamarlin Saragih, mendatangi RSUD Porsea dan mewawancarai JS serta Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Porsea, Marta Marpaung.

[adsense]

Menurut Aries, sehari kemudian JS menanyakan apakah berita tersebut telah ditayangkan. Setelah dijawab belum tayang, JS mempertanyakan alasan berita itu tidak dimuat, sementara liputan Efarina TV telah disiarkan.

Aries juga mengaku diminta menunjukkan identitas sebagai wartawan MNC Group. Setelah itu, kata dia, JS mulai mengunggah sejumlah postingan di akun Facebook yang diduga mencemarkan nama baiknya.

[adsense]

"Saya memiliki bukti berupa unggahan di Facebook, percakapan WhatsApp, hingga rekaman video saat terlapor menelepon saya," katanya.

Aries mengaku telah meminta pendampingan kepada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebelum akhirnya membuat laporan ke Polda Sumut.

[adsense]

"Saya berharap pimpinan di MNC Group dapat membantu proses pengaduan ini," ujarnya.

Kuasa hukum Aries, Kompol (Purn) Hasian Panggabean, menilai unggahan yang diduga dibuat akun milik JS telah mencemarkan harkat dan martabat kliennya sebagai seorang jurnalis.

[adsense]

"Atas perlakuan terlapor terhadap klien kami, kami berharap kepolisian bekerja secara profesional agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Hasian.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya laporan tersebut.

[adsense]

"Jika ada laporan tersebut, kita akan proses," katanya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau tanggapan dari pihak terlapor terkait laporan yang disampaikan pelapor. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (3/8/2026), setelah hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan tersebut sepanjang hari. Sedikitnya 150 warga terpaksa mengungsi akibat luapan sungai yang merendam permukiman.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapteng, Erianto Tambunan, mengatakan banjir terjadi setelah debit air sungai meningkat dan merobohkan tanggul sementara. Air kemudian meluap ke permukiman warga, merendam rumah beserta perabotan.

[adsense]

Menurut Erianto, wilayah yang terdampak banjir meliputi Kelurahan Sipange, Hutanabolon, Pasar Tukka, dan Lopian. Petugas BPBD bersama tim penyelamat masih melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya telah terendam air bercampur lumpur.

"Situasi terkini di Kelurahan Sipange debit air sudah mulai naik. Begitu juga di Lorong I Kelurahan Hutanabolon sudah banjir dan warga sudah mengungsi ke Bukit Kuburan," ujar Erianto kepada wartawan, Senin malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Rp8 Miliar TPP Tak Terserap akan Digerakkan untuk Penanganan Banjir di Deliserdang

Di wilayah Lopian, lanjut Erianto, air Sungai Lopian meluap hingga ke badan jalan dengan ketinggian mencapai betis orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu arus lalu lintas di kawasan itu.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. BPBD Tapteng terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan di lokasi terdampak. Peristiwa ini kembali menjadi perhatian mengingat banjir berulang masih terjadi di sejumlah wilayah Tapteng yang berbatasan dengan kawasan pesisir Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Penutupan akses menuju kantor bank saat aksi penyampaian aspirasi dinilai berpotensi menimbulkan biaya ekonomi bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak perbankan, tetapi juga nasabah, pelaku usaha, pekerja, hingga masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan.

Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, mengatakan, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain untuk memperoleh layanan perbankan tanpa hambatan.

[adsense]

"Bank merupakan salah satu simpul penting dalam aktivitas ekonomi. Ketika akses terhadap layanan bank terganggu, dampaknya dapat merembet ke berbagai transaksi masyarakat, mulai dari pembayaran usaha, pencairan dana, hingga aktivitas ekonomi lainnya," ujar Wahyu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa di depan Kantor BNI Pematangsiantar, Senin (3/8/2026). Massa yang berkaitan dengan perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar menyampaikan kekecewaan terhadap langkah hukum yang ditempuh BNI terkait pelaksanaan putusan perkara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Ekspor Sumut Semester I 2026 Tumbuh 12,21 %, Tiongkok Masih Jadi Tujuan Utama

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak menegaskan, kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, aparat akan bertindak tegas apabila aksi menghalangi hak masyarakat untuk mengakses layanan perbankan.

[adsense]

"Silakan menyampaikan pendapat di luar gedung, itu hak setiap warga. Tetapi kalau sudah menghalangi orang lain yang ingin masuk ke bank, kami harus bertindak tegas," tegasnya, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com.

Ia mengungkapkan, sejumlah nasabah yang datang dari daerah cukup jauh terpaksa menunggu karena tidak dapat memasuki kantor bank akibat akses yang tertutup.

[adsense]

"Ada nasabah yang datang dari Tiga Dolok dan sudah menunggu di depan bank, tetapi tidak bisa masuk. Mari saling menghormati. Kita boleh memperjuangkan hak, tetapi jangan sampai mengabaikan hak orang lain," katanya.

Sebelumnya, BNI menjelaskan, gugatan perlawanan yang diajukan perseroan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar, khususnya mengenai penerapan mekanisme tanggung renteng.

[adsense]

BNI menegaskan, langkah hukum tersebut bukan untuk menghindari kewajiban, melainkan guna memperoleh kepastian hukum agar pelaksanaan putusan dilakukan secara tepat, proporsional dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Wahyu menilai, perbedaan pandangan dalam suatu sengketa merupakan hal yang wajar dan dapat disampaikan melalui aksi publik maupun mekanisme hukum yang tersedia. Namun, penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai menutup akses layanan yang dibutuhkan masyarakat luas.

[adsense]

"Peserta aksi memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, nasabah yang tidak berkaitan dengan sengketa juga memiliki hak untuk masuk ke kantor bank dan mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Menurut Wahyu, hambatan terhadap akses layanan perbankan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti tertundanya transaksi, hilangnya waktu, hingga bertambahnya biaya yang harus ditanggung masyarakat, terutama bagi nasabah yang datang dari lokasi jauh atau memiliki kebutuhan mendesak.

[adsense]

"Gangguan yang tampak hanya terjadi di depan satu kantor bank bisa menimbulkan efek berantai. Ada transaksi yang tertunda, waktu yang terbuang, dan biaya tambahan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat," katanya.

Ia juga menilai kehadiran aparat kepolisian bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menjaga keseimbangan antara hak peserta aksi dan hak masyarakat pengguna layanan publik.

[adsense]

"Peran aparat adalah memastikan aspirasi tetap dapat disampaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Mediasi juga menjadi langkah yang baik agar komunikasi antara massa dan pihak terkait berjalan lebih terarah," jelasnya.

Wahyu menambahkan, kelancaran layanan perbankan merupakan bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi, menghormati proses hukum, serta memastikan penyampaian aspirasi tidak menghambat akses publik.

[adsense]

Menurutnya, hak menyampaikan pendapat dan hak memperoleh layanan perbankan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila aksi dilakukan secara tertib, akses nasabah tetap terbuka dan penyelesaian sengketa terus ditempuh melalui dialog serta mekanisme hukum yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2026 resmi ditutup, Senin (3/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di SD Negeri 11 Rantau Utara, Jalan Aekmatio, Rantauprapat, tersebut berlangsung sukses dan melahirkan sejumlah siswa berprestasi di bidang Matematika, IPA dan IPS.

Penyelenggaraan berlangsung satu hari. Olimpiade dibuka dan ditutup Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan SH diwakili Kepala Bidang SD, Khairil. Dalam kesempatan penutupan acara itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pembimbing, panitia, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan OSN hingga terlaksana dengan baik.

[adsense]

"Terima kasih kepada seluruh peserta, guru pembimbing, panitia dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, menumbuhkan semangat berprestasi, serta menjunjung tinggi sportivitas," ujar Khairil.

Pada olimpiade ini, bidang Matematika, juara pertama diraih Ciello Laurensius Situngkir dari SD RK Bintang Timur Rantauprapat. Juara 2 Marsha Amalia Nasution dari SD Tunas Harapan Mandiri, juara ketiga Isnaini Al Khawarismi dari SDS TPI Janji, dan juara harapan diraih Faris Ramadhan Alfiadi dari SD Negeri 01 Pangkatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Karo Lantik Kepala SD dan SMP, Ini Daftarnya

Untuk bidang IPS, Timothy Alvaro Rangkuti dari SDS Tunas Harapan Mandiri berhasil meraih juara pertama. Juara kedua diraih Raja Agha Khairul Fattah Ritonga dari SD IT Alam Arrozaq, juara ketiga Githa Ambar Sasmita dari SDN 10 Pangkatan, serta juara harapan Al Amin Jogi Sangapta dari SDN 09 Bilah Barat.

[adsense]

Khairil berharap capaian para pemenang tidak berhenti pada ajang OSN tingkat kabupaten, tetapi menjadi pemacu untuk terus belajar, berinovasi dan mengembangkan kemampuan.

"Semoga prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus belajar, berinovasi dan mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Labuhanbatu di tingkat yang lebih tinggi," ujarnya.

[adsense]

Ia juga berharap seluruh peserta tetap membawa semangat kompetisi, pengalaman dan sportivitas dalam proses belajar. Prestasi Ciello, Sultan, Timothy dan seluruh peserta menjadi gambaran bahwa potensi generasi muda Labuhanbatu terus tumbuh dan layak mendapat dukungan untuk berprestasi di jenjang yang lebih tinggi. (**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Karo Antonius Ginting melantik kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, Senin (3/8/2026), di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Kepala BKPSDM Kalsium Sitepu dan sejumlah Asisten di lingkungan Pemkab Karo.

Dalam sambutannya, Antonius Ginting menegaskan bahwa pelantikan kepala sekolah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui kepemimpinan yang profesional di setiap satuan pendidikan.

[adsense]

Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan, sekaligus teladan bagi guru dan peserta didik dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.

"Jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Karo," ujar Antonius.

[adsense]

Baca Juga:

• Silpa Capai Rp54, 3 Miliar Lebih, Fraksi PDIP DPRD Karo Tolak LPJ APBD 2025

Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh aparatur sipil negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk menduduki jabatan kepala sekolah selama memenuhi persyaratan, kompetensi, dan kualifikasi yang telah ditetapkan.

[adsense]

Menurut Antonius, kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem kepemimpinan pendidikan yang profesional dengan menjadikan kompetensi, dedikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama penempatan kepala sekolah, tanpa membedakan status kepegawaian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru PPPK atas pengabdian mereka dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Karo. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas diri, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugas.

[adsense]

Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Antonius berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas, menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan, inspiratif, dan inovatif dalam mengelola sekolah.

Selain itu, ia meminta para kepala sekolah terus mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi peserta didik, membangun sinergi yang harmonis dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat, sekaligus mengelola sekolah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

[adsense]

Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bersama-sama membangun pendidikan Kabupaten Karo yang semakin maju, berkualitas, dan unggul sebagai bagian dari upaya mewujudkan Tanah Karo Simalem.

Mengakhiri sambutannya, Antonius berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik serta senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Karo.

[adsense]

Adapun para kepala sekolah yang dilantik terdiri dari 13 kepala SMP Negeri dan 7 kepala SD Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Para kepala SMP Negeri yang dilantik diantaranya, Erni Br Sitepu – Kepala SMP Negeri 1 Naman Teran. Yusfan Hameidy Hasibuan, Kepala SMP Negeri 3 Tigapanah. Polen Ginting, Kepala SMP Negeri 1 Barusjahe. Salvidia G, Kepala SMP Negeri 1 Simpang Empat. Hilda Puspita Sari, Kepala SMP Negeri Satu Atap 2 Payung. Elly Ariani Saragi, Kepala SMP Negeri Satu Atap 4 Barusjahe. Kenari Br Sinuraya, Kepala SMP Negeri Satu Atap 2 Merek. Joint Tarigan, Kepala SMP Negeri Satu Atap 2 Kutabuluh. Arliati Br Ginting, Kepala SMP Negeri 3 Tigabinanga. Menna Sri Ulina Silangit, Kepala SMP Negeri Satu Atap 1 Dolat Rayat. Junita Riah Ukur Girsang, Kepala SMP Negeri 1 Juhar. Novelia Br Sembiring, Kepala SMP Negeri 1 Munte dan Petrus Sembiring, Kepala SMP Negeri Satu Atap 5 Kutabuluh.

Sementara kepala SD Negeri yang dilantik adalah Supiah Manik, Kepala SD Negeri 040506 Munte. Yahya Karo-Karo, Kepala SD Negeri 040540 Sibolangit. Ismail Karo Sekali, Kepala SD Negeri 040469 Surbakti. Adrianus Sembiring, Kepala SD Negeri 040521 Sinaman. Eden Rendinta Sinuraya, Kepala SD Negeri 044861 Pergendangen. Elfrida Rosari Sgr, Kepala SD Negeri 040493 Sukatendel dan Pelin Alemina Br Sembiring, Kepala SD Negeri 040576 Tigabinanga (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Senyum bahagia terpancar dari raut wajah puluhan masyarakat yang mengikuti Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) PT Bank Sumut (Perseroda) yang diselenggarakan di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Medan, Sabtu (1/8/2026). Momentum tersebut menjadi langkah awal bagi para peserta untuk mewujudkan impian memiliki rumah pertama sekaligus membangun masa depan keluarga yang lebih baik.

Sebagai salah satu bank penyalur KPR Sejahtera FLPP, PT Bank Sumut kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, dan para pengembang, Bank Sumut terus menghadirkan pembiayaan perumahan yang mudah diakses dan terjangkau.

[adsense]

Direksi PT Bank Sumut diwakili Pemimpin Divisi Kredit Konsumer, Faisal Panggabean, menyampaikan kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

"Ini bukan sekadar penandatanganan akad kredit. Hari ini adalah momentum ketika harapan menjadi kenyataan. Di balik setiap akad yang ditandatangani, ada keluarga yang memulai babak baru kehidupannya dengan memiliki rumah yang layak sebagai tempat tumbuh, belajar, dan membangun masa depan," ujarnya

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Korban Penganiayaan Datangi Polsek Rambutan, Minta Para Pelaku Segera Ditangkap

"Rumah bukan sekadar bangunan dan aset ekonomi. Rumah adalah tempat lahirnya harapan, tempat anak-anak tumbuh dan menggapai cita-cita, serta tempat keluarga membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap pembiayaan yang kami salurkan memiliki nilai sosial yang sangat besar," katanya.

[adsense]

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan, sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumut senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan, percepatan proses pembiayaan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Pada kegiatan akad massal ini, sebanyak 67 debitur melaksanakan akad KPR Sejahtera FLPP dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp10,7 miliar. Para debitur berasal dari berbagai profesi, di antaranya PNS, PPPK, guru swasta, petani, karyawan swasta, serta profesi lainnya yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP.

[adsense]

Komitmen Bank Sumut dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah juga diwujudkan melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP kepada buruh di Pelabuhan Belawan. Program tersebut diprakarsai oleh Ketua Primkop TKBM Pelabuhan Belawan, Sabam Parsaoran Manalu, sehingga para tenaga kerja bongkar muat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah KPR Sejahtera FLPP kepada debitur serta Penyerahan Simbolis Penerima Manfaat Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai wujud nyata sinergi dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Wakil Ketua Umum DPP REI Andy Atmoko Panggabean, Ketua DPD REI Sumatera Utara Rakutta Karo Karo, Wakil Ketua Bidang Perbankan DPD APERSI Zamri Riduan, anggota developer yang tergabung dalam asosiasi DPD REI Sumatera Utara, para debitur KPR Sejahtera FLPP serta debitur KPP.

Bank Sumut optimistis sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah, BP Tapera, DPD REI, APERSI, para pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP, Bank Sumut berharap dapat terus berkontribusi dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan warga. Hingga kini, penggunaan anggaran tersebut dinilai belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Namun, saat dimintai konfirmasi, Pangulu Nagori Ambarisan, Amri Damanik, belum bersedia memberikan keterangan. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun dengan mendatangi Kantor Nagori Ambarisan pada Senin (3/8/2026) pagi. Saat itu, Pangulu tidak berada di kantornya. Sejumlah perangkat desa mengatakan yang bersangkutan sedang mengikuti rapat di Kantor Camat Sidamanik.

[adsense]

"Pangulu sedang rapat di Kantor Camat Sidamanik," ujar salah seorang perangkat desa.

Namun, saat dikonfirmasi kepada pihak Kecamatan Sidamanik, diperoleh informasi bahwa pada hari tersebut tidak ada agenda rapat ataupun pertemuan dengan para pangulu di kantor camat.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Provinsi di Tigarunggu Berlubang-lubang

Ketika dimintai penjelasan mengenai realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Amri menolak memberikan keterangan.

[adsense]

"Kalian berhak bertanya dan konfirmasi, tapi kami juga mempunyai wewenang untuk tidak menjawab," katanya.

Saat ditanya kapan bersedia memberikan penjelasan, Amri juga belum dapat memastikan waktunya.

[adsense]

"Tunggu saja kesiapanku, nanti ku kabari," katanya.

Terpisah, Ketua LSM PAKAR Kabupaten Simalungun, B. Vernandus Simanjuntak, menyayangkan sikap Pangulu Nagori Ambarisan yang dinilai tidak kooperatif saat dimintai klarifikasi terkait penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

[adsense]

Menurut Vernandus, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2026, sehingga laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 seharusnya telah rampung. Bahkan, pelaksanaan program Dana Desa Tahun 2026 juga telah berjalan.

"Sebagai pengelola anggaran, pangulu seharusnya siap mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun media. Jangan justru menghindar dan terkesan tidak siap diperiksa," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pemerintah telah menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum, secara resmi menutup Pelatihan Manajemen Risiko Angkatan I dan II Tahun 2026, di Aula Sasana Adhika Karyya, Kampus A Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pelatihan yang diikuti pejabat eselon III dan IV Kejaksaan RI tersebut, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang adaptif, akuntabel dan berintegritas di lingkungan Kejaksaan.

[adsense]

Dalam sambutannya, Harli Siregar menegaskan, seluruh rangkaian pembelajaran, mulai dari pendalaman materi, pembahasan studi kasus, simulasi hingga evaluasi, merupakan investasi strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kejaksaan RI.

"Pemahaman dan keahlian manajemen risiko yang telah saudara peroleh harus menjadi instrumen utama dalam mengawal akuntabilitas, integritas, dan kualitas kinerja institusi," ujar Harli.

[adsense]

Baca Juga:

• Danrem 023/KS Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi Caba dan Cata Gelombang III 2026

Pertama, peserta diminta menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus pelopor budaya sadar risiko (risk awareness) melalui penerapan prinsip good governance dan penguatan Unit Kepatuhan Internal (UKI).

[adsense]

Kedua, mengoptimalkan mitigasi risiko melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memetakan, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko operasional maupun strategis guna mencegah penyimpangan.

Ketiga, mengembangkan learning agility dengan membangun pola pikir yang adaptif, analitis, independen, serta bebas intervensi dalam menghadapi persoalan hukum yang semakin kompleks.

[adsense]

Keempat, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap proses perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Kelima, terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim), Dr. Tengku Rachman, melaporkan, Pelatihan Manajemen Risiko Angkatan I dan II Tahun 2026 telah berlangsung sejak 23 Juli hingga 3 Agustus 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprediksi cuaca di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama periode 3-10 Agustus 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Kondisi tersebut dipengaruhi keberadaan bibit siklon di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera yang memicu terbentuknya belokan angin (shearline), daerah konvergensi, serta didukung aktivitas gelombang atmosfer yang masih aktif.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan dalam beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Sumatera Utara telah diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

Curah hujan sebesar 52,6 milimeter tercatat di ARG Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, pada 28 Juli 2026. Selanjutnya pada 30 Juli 2026, Stasiun Geofisika Deliserdang mencatat curah hujan mencapai 131 milimeter, sementara Kebun Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun mencatat 107 milimeter.

[adsense]

Pada 31 Juli 2026, Pos Hujan Kebun Timur Empl di Kabupaten Mandailing Natal mencatat curah hujan 44 milimeter. Kemudian pada 1 Agustus 2026, Pos Hujan Si Empat Rube Resdes di Kabupaten Pakpak Bharat mencatat 112,5 milimeter, sedangkan Pos Hujan Hutabalang di Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat 114 milimeter pada 2 Agustus 2026.

Menurut Martha, selain dipengaruhi shearline dan daerah konvergensi, suhu muka laut yang hangat serta kondisi atmosfer yang labil turut meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di wilayah Sumut.

[adsense]

"Pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan sehingga memungkinkan terjadinya pemanasan permukaan yang cukup signifikan. Kondisi ini berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif pada sore hingga malam hari yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sejumlah wilayah Sumut," ujarnya, Senin (3/8/2026).

BBMKG memprakirakan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

[adsense]

Sementara itu, wilayah perkotaan yang juga berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat meliputi Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, maupun genangan.

[adsense]

Masyarakat diminta selalu mengikuti informasi cuaca dari kanal resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat dalam mengantisipasi potensi dampak cuaca selama sepekan ke depan, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api (KA) Putri Deli dan truk pengangkut pasir di perlintasan sebidang tanpa palang di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Minggu (2/8/2026).

Politisi yang akrab disapa Ijeck itu menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak perlintasan kereta api di Sumatera Utara yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan memadai.

[adsense]

"Saya turut prihatin dan berduka cita atas kejadian kecelakaan antara kereta api dengan truk pengangkut pasir yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai," ujar Ijeck, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu bukan kali pertama terjadi di Sumut. Ia menilai minimnya pengamanan di sejumlah titik perlintasan menjadi salah satu penyebab utama berulangnya kecelakaan.

[adsense]

"Hal-hal seperti kecelakaan ini selalu berulang terjadi, khususnya di wilayah Sumut. Kecelakaan ini diakibatkan tidak adanya palang di perlintasan jalan antara jalur kereta api dan jalan umum kendaraan," katanya.

Ijeck mengungkapkan, persoalan perlintasan sebidang tanpa palang juga telah berulang kali disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap perlintasan-perlintasan yang dinilai rawan kecelakaan.

[adsense]

"Saat RDP dengan Kementerian Perhubungan, saya sering menyampaikan agar persoalan ini menjadi perhatian, terutama terhadap perlintasan yang belum memiliki pintu perlintasan," tegasnya.

Ia berharap tragedi serupa tidak kembali terulang dan meminta keselamatan penumpang kereta api maupun pengguna jalan menjadi prioritas. "Ini menjadi catatan dan penekanan agar keselamatan penumpang dan pengguna jalan benar-benar diperhatikan," ujarnya.

[adsense]

Diketahui, kecelakaan terjadi saat KA Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai menabrak truk pengangkut pasir yang melintas di perlintasan sebidang tanpa palang.

Akibat insiden tersebut, sopir truk bernama Busito (56) meninggal dunia di lokasi kejadian. Benturan keras juga menyebabkan lokomotif mengalami kerusakan dan roda keluar jalur, sehingga perjalanan kereta sempat terganggu.

[adsense]

Masinis dilaporkan mengalami luka-luka, sementara seorang penumpang, Viona Siahaan (21), mengalami luka bakar ringan akibat air panas yang dibawanya tumpah saat benturan. Korban kini menjalani perawatan di RSU Melati Perbaungan.

Kasi Humas Polres Serdang Bedagai AKP Bringin Jaya mengatakan kecelakaan bermula ketika truk pengangkut pasir melaju dari arah Tangkahan Galian C menuju jalan utama dan melintasi rel kereta api.

[adsense]

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk mendalami dugaan kelalaian pengemudi truk saat melintasi perlintasan sebidang tanpa palang tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) bergerak cepat menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban bencana kebakaran di Desa Lumban Sialaman, Kecamatan Paranginan, Senin (3/8/2026). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah.

Bantuan diserahkan Bupati Humbahas yang diwakili Kepala Dinas Sosial, Rambe Mardongan Manalu, didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (PBS), Ober Munthe, bersama jajaran Kantor Camat Paranginan dan perangkat Desa Lumban Sialaman.

[adsense]

Musibah kebakaran terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 11.30 WIB dan menghanguskan sebagian rumah milik Nurita Br. Sihombing. Berdasarkan informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari tungku kayu bakar di dapur. Saat kejadian, pemilik rumah sedang mengikuti ibadah di gereja.

Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera bergotong royong memadamkan api sehingga kobaran api berhasil dikendalikan dan tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan rumah. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa.

[adsense]

Baca Juga:

• 2 Helikopter Tabrakan saat Berusaha Padamkan Kebakaran Yunani

Di akhir penyampaiannya, Kepala Dinas Sosial juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan api di dapur atau tungku benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya musibah serupa di kemudian hari. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS ) Sumatera Utara mencatat, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah provinsi ini pada Januari–Juni 2026 mencapai 6,53 miliar dolar AS, atau tumbuh 12,21 % dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal itu diungkapkan Statistisi Ahli Utama BPS Sumatera Utara, Misfaruddin dalam wawancara , Senin (3/8/2026)

Disebutnya,pada Juni 2026, nilai ekspor juga meningkat menjadi 1,25 miliar dolar AS, naik 21,70 % dibandingkan Juni 2025 yang tercatat sebesar 1,02 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri Sumut tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

[adsense]

Selanjutnya, kenaikan ekspor terbesar selama Januari–Juni 2026 terjadi pada golongan berbagai produk kimia yang meningkat196,07 juta dolar AS atau 22,37 %, disusul lemak dan minyak hewan/nabati yang naik 165,33 juta dolar AS atau 7,04 %. Sementara itu, penurunan terbesar terjadi pada golongan tembakau yang turun 20,18 juta dolar AS atau 14,61 %, diikuti buah-buahan yang berkurang 13,28 juta dolar AS atau 10,08 %.

Dari sisi negara tujuan, Tiongkok masih menjadi pasar ekspor terbesar Sumatera Utara dengan nilai 1,11 miliar dolar AS, diikuti Amerika Serikat sebesar 920,77 juta dolar AS dan India sebesar 459,45 juta dolar AS. Ketiga negara tersebut menyumbang 38,15 % dari total ekspor Sumut selama semester I 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Hadir Sebagai Saksi Perkara Tipikor Dugaan Suap, Wali Kota Tebing Tinggi Akui Angkat Terdakwa Sebagai Plt Kabid Kominfo

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tebing Tinggi, Irman Irdian Saragih, mengakui telah mengangkat keponakannya, Nur Erdian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi setelah dirinya dilantik sebagai wali kota pada 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan Irman Irdian Saragih saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap proyek jaringan internet Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi yang menjerat terdakwa Nur Erdian dan Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/8/2026).

[adsense]

Di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irman membenarkan bahwa Nur Erdian merupakan keponakannya. Ia menjelaskan, sebelum menjabat sebagai Plt Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Nur Erdian berstatus sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

"Sebelum di Kominfo, sebagai Kasubbag Bagian Umum. Kemudian Plt di Kabid Komunikasi. Ya, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Tebing Tinggi," ujar Irman menjawab pertanyaan JPU.

[adsense]

Baca Juga:

• Hadir Sebagai Saksi Perkara Tipikor Dugaan Suap, Wali Kota Tebing Tinggi Akui Angkat Terdakwa Sebagai Plt Kabid Kominfo

"Tidak ada permintaan, karena ada kekosongan jabatan di Kominfo jadi kita Plt-kan. Karena yang saya tahu dia punya kemampuan. Jadi dia punya dua jabatan, pada Bagian Umum dan Diskominfo," katanya.

[adsense]

Saat ditanya mengenai keabsahan Nur Erdian yang merangkap dua jabatan, Irman menegaskan hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Masih dibenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena satu definitif dan satu lagi sebagai Plt," ujarnya.

[adsense]

Dalam perkara ini, Nur Erdian didakwa menerima uang terkait proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, sedangkan Heny Afrianti didakwa sebagai pihak pemberi.

Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara di Kantor Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi pada 15 April 2026.

[adsense]

Dalam OTT tersebut, polisi mengamankan empat orang, yakni Kepala Dinas Kominfo, bendahara, Nur Erdian selaku Kabid, serta Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara ini berkaitan dengan proyek penyediaan jaringan internet Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp840 juta untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.

[adsense]

Dalam dakwaan disebutkan penyedia jasa diduga diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp175 juta. PT Whiz Digital Berjaya diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian pada Desember 2025 yang diduga digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Sementara sisa uang sebesar Rp25 juta diserahkan saat operasi tangkap tangan berlangsung. Saat Heny Afrianti menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada Nur Erdian, keduanya langsung diamankan petugas bersama sejumlah barang bukti.

[adsense]

Jaksa mendakwa Nur Erdian dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Heny Afrianti didakwa melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 huruf b KUHP. Usai pemeriksaan saksi, sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai penetapan majelis hakim yang diketuai M. Nazir. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tebing Tinggi, Irman Irdian Saragih, mengakui telah mengangkat keponakannya, Nur Erdian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi setelah dirinya dilantik sebagai wali kota pada 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan Irman Irdian Saragih saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap proyek jaringan internet Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi yang menjerat terdakwa Nur Erdian dan Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/8/2026).

[adsense]

Di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irman membenarkan bahwa Nur Erdian merupakan keponakannya. Ia menjelaskan, sebelum menjabat sebagai Plt Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Nur Erdian berstatus sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

"Sebelum di Kominfo, sebagai Kasubbag Bagian Umum. Kemudian Plt di Kabid Komunikasi. Ya, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Tebing Tinggi," ujar Irman menjawab pertanyaan JPU.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Korban Penganiayaan Datangi Polsek Rambutan, Minta Para Pelaku Segera Ditangkap

"Tidak ada permintaan, karena ada kekosongan jabatan di Kominfo jadi kita Plt-kan. Karena yang saya tahu dia punya kemampuan. Jadi dia punya dua jabatan, pada Bagian Umum dan Diskominfo," katanya.

[adsense]

Saat ditanya mengenai keabsahan Nur Erdian yang merangkap dua jabatan, Irman menegaskan hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Masih dibenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena satu definitif dan satu lagi sebagai Plt," ujarnya.

[adsense]

Dalam perkara ini, Nur Erdian didakwa menerima uang terkait proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, sedangkan Heny Afrianti didakwa sebagai pihak pemberi.

Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara di Kantor Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi pada 15 April 2026.

[adsense]

Dalam OTT tersebut, polisi mengamankan empat orang, yakni Kepala Dinas Kominfo, bendahara, Nur Erdian selaku Kabid, serta Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara ini berkaitan dengan proyek penyediaan jaringan internet Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp840 juta untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.

[adsense]

Dalam dakwaan disebutkan penyedia jasa diduga diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp175 juta. PT Whiz Digital Berjaya diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian pada Desember 2025 yang diduga digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Sementara sisa uang sebesar Rp25 juta diserahkan saat operasi tangkap tangan berlangsung. Saat Heny Afrianti menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada Nur Erdian, keduanya langsung diamankan petugas bersama sejumlah barang bukti.

[adsense]

Jaksa mendakwa Nur Erdian dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Heny Afrianti didakwa melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 huruf b KUHP. Usai pemeriksaan saksi, sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai penetapan majelis hakim yang diketuai M. Nazir. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bagi masyarakat yang berencana membeli gadget baru, seperti laptop, smartphone, atau konsol game, perlu menyiapkan anggaran lebih besar. Pasalnya, harga berbagai perangkat elektronik diperkirakan mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan chip memori global yang kini banyak diserap untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Manager Penjualan iBox The Plaza Millenium Medan, Yudha, mengatakan, perkembangan AI telah mengubah tren industri teknologi. Jika sebelumnya harga perangkat elektronik cenderung semakin murah atau menawarkan spesifikasi lebih tinggi dengan harga yang sama, kini kondisinya berbeda.

[adsense]

"Perusahaan-perusahaan teknologi besar membeli chip memori dalam jumlah sangat besar untuk memperkuat pusat data AI yang terus berkembang. Akibatnya, pasokan untuk perangkat elektronik konsumen menjadi lebih terbatas dan harganya ikut naik," ujar Yudha, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, dampak kenaikan biaya produksi tidak hanya terlihat dari harga jual. Sejumlah produsen juga mulai memangkas spesifikasi perangkat agar tetap bisa bersaing di pasaran. Salah satunya dengan kembali menjadikan RAM 8 GB sebagai konfigurasi standar pada laptop berbasis Windows, padahal sebelumnya banyak perangkat di kelas yang sama telah menggunakan RAM 16 GB.

[adsense]

Baca Juga:

• Penemuan Wanita Tewas di Kompleks Bumi Asri Gegerkan Warga, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

Yudha menambahkan, sejumlah produsen semikonduktor memprediksi tekanan pasokan chip masih akan berlanjut karena permintaan dari industri AI terus meningkat. Meski demikian, ia optimistis penjualan laptop di gerainya tetap stabil mengingat gadget telah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

[adsense]

Ia juga menyarankan konsumen agar lebih cermat sebelum membeli perangkat baru. Selain menyesuaikan anggaran, masyarakat dapat mempertimbangkan membeli model generasi sebelumnya atau perangkat bekas yang masih memiliki performa baik.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI, konsumen diperkirakan akan menghadapi harga gadget yang semakin tinggi, sementara peningkatan spesifikasi tidak lagi selalu sebanding dengan kenaikan harganya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-year) sebesar 4,20 persen pada Juli 2026. Kenaikan tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,90 pada Juli 2025 menjadi 113,47 pada Juli 2026.

Sementara itu, inflasi bulanan tercatat 0,19 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 1,09 persen.

[adsense]

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut, Misfaruddin, kepada wartawan, Senin (3/8/2026), mengatakan, inflasi dipicu kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 5,95 persen.

Secara komoditas, emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 0,46 persen, disusul cabai merah, cabai rawit, tomat, bensin, minyak goreng, angkutan udara dan biaya pendidikan tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kunjungan Wisman ke Sumut Naik, Hunian Hotel Ikut Meningkat

Sebaliknya, bawang merah menjadi penyumbang deflasi terbesar, diikuti daging babi, kacang panjang, sawi putih, deterjen cair, popok bayi dan bawang bombai. Pada inflasi bulanan, cabai rawit menjadi penyumbang utama, sedangkan penurunan harga bawang merah menjadi faktor utama penahan inflasi.

[adsense]

BPS juga mencatat seluruh daerah penghitungan IHK di Sumatera Utara mengalami inflasi pada Juli 2026. Kota Gunungsitoli mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 6,36 persen, sedangkan Kabupaten Karo terendah sebesar 3,83 persen.

"Dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 2,06 persen dan Juli 2025 sebesar 2,86 persen, inflasi Juli 2026 menunjukkan tren meningkat, menandakan tekanan harga di Sumatera Utara masih cukup kuat, terutama dipengaruhi komoditas pangan dan kebutuhan masyarakat," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Reskrim Polsek Binjai Timur, Polres Binjai, berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) dengan menangkap dua tersangka berinisial AR (40) dan HP (36). Keduanya diamankan tanpa perlawanan di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban ANS (52), yang kehilangan sepeda motor Honda Vario BK 5248 RAT. Saat itu kendaraan diparkir di garasi rumah dalam kondisi stang terkunci dan cakram tergembok di Jalan Dr. Wahidin, Selasa (14/7/2026) malam. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang pada keesokan harinya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Timur.

[adsense]

Kapolsek Binjai Timur AKP Gusli Efendi mengatakan, setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan intensif, petugas berhasil mengidentifikasi serta menangkap kedua pelaku.

"Saat ini keduanya telah diamankan dan menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP," ujar Gusli, Senin (3/8/2026).

[adsense]

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan tindak kriminal, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor, demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Binjai.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan. Setiap tindak pidana akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," tegas Kapolres. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tiga pria, dua di antaranya masih remaja, RP (18), RA (16) dan H (14), diduga anggota geng motor ditangkap Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan, yang sedang melakukan patroli cipta kondisi di kawasan Pasar 9, Jalan Veteran, Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, Senin (3/8/2026), mengatakan, patroli yang dilakukan, Minggu dini hari (2/8/2026), merupakan upaya mengantisipasi aksi kriminalitas, tawuran dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

[adsense]

"Barang bukti yang diamankan meliputi sebilah senjata tajam (sajam), satu unit sepeda motor Honda Vario, satu bendera geng motor yang diduga digunakan sebagai identitas kelompok tersebut," kata Napitupulu.

Selanjutnya, ketiga terduga kawanan geng motor serta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan, untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam aksi kriminal maupun gangguan kamtibmas lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Rp8 Miliar TPP Tak Terserap akan Digerakkan untuk Penanganan Banjir di Deliserdang

Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian agar situasi keamanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Keluarga korban kasus penganiayaan yang dialami Septian Haryana (29), bersama penasehat hukumnya mendatangi Polsek Rambutan, di Jalan Gunungleuser, Kota Tebingtinggi, Senin (3/8/2026) siang. Kedatangan mereka diterima penyidik Unit Reskrim Polsek Rambutan Aipda Mariono.

Usai berbincang dengan penyidik, penasehat hukum korban, Hutur Irvan Pandiangan SH MH, ketika ditanyai harianSIB.com menyatakan, kedatangannya bersama pihak keluarga korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan kasus penganiayaan yang menimpa kliennya Septian Haryana, pada 21 Juni 2026 lalu.

[adsense]

"Saat itu, klien saya bersama korban lainnya bernama Eza Raditya (19) dan Rehan Aditya Bako (16), dikeroyok 28 orang pemuda di kawasan Jalan Bunga Melati Perumahan Bajenis Indah, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi," ujarnya.

Pandiangan menjelaskan, pengeroyokan itu berawal saat Rehan Aditya bersama teman-temannya bermain sepakbola melawan pemuda lainnya di lapangan Perumahan Bajenis Indah, hingga menjelang waktu maghrib.

[adsense]

Baca Juga:

• Hinca Pertanyakan Background Check Seleksi Akmil, Tiga ABH Divonis Dua Bulan Penjara

"Setahu bagaimana, kelompok pemuda tersebut tiba-tiba menyerang Rehan dengan sejumlah pukulan, dan situasi sempat chaos," katanya.

[adsense]

"Kemudian, Rehan langsung menghubungi Eza dan Septian untuk datang ke lokasi. Setibanya di lokasi pengeroyokan, mereka juga mendapatkan pukulan dari kelompok pemuda itu hingga menderita luka-luka di sekujur tubuh," sambungnya.

Tidak terima dengan penganiayan itu, lanjut Pandiangan, para korban didampingi keluarganya bergegas ke Polsek Rambutan untuk membuat laporan yang tertuang dalam STPL Nomor: LP/B/24/VI/2026/SPKT/Polsek Rambutan/Polres Tebingtinggi/Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Juni 2026.

[adsense]

"Sejak diterimanya laporan kepolisian, hingga kini seorang terduga pelaku belum ada yang diringkus. Jadi, kedatangan kami kemari juga ingin meminta pihak kepolisian (Polsek Rambutan) agar para pelaku segera ditangkap. Apalagi, kediaman dari beberapa terduga pelaku diketahui oleh pihak korban," katanya.

Sementara, ibu kandung Rehan Aditya, Siska A Sipangkar (39), berharap pihak kepolisian supaya secepatnya mengusut tuntas kasus penganiayaan yang juga menimpa anaknya.

[adsense]

"Saya di sini meminta keadilan. Saya bermohon, kiranya ibu Kapolres Tebingtinggi dapat segera menuntaskan kasus penganiayaan ini," pungkasnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Rambutan Ipda Gunar Gurning, yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan terkait kasus penganiayaan itu.

[adsense]

Dia juga menyebut, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku penganiayaan tersebut.

"Kami masih proses lidik, bang," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan pengemudi truk yang diduga membawa rokok ilegal berlangsung dramatis di kawasan Simpang Dua, Kota Pematangsiantar, Minggu (2/8/2026). Kejadian ini sempat menarik perhatian warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk bertenda hitam tersebut berusaha melarikan diri saat dikejar petugas Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pematangsiantar.

[adsense]

Sopir truk tampak nekat mencoba menghindari pemeriksaan, namun petugas tak tinggal diam. Menggunakan mobil dinas, petugas berhasil menghalangi dan menghentikan laju truk tersebut di bagian depan hingga akhirnya berhenti.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang-barang mencurigakan di dalam bak truk. Ternyata berisi rokok diduga ilegal serta potongan kayu durian.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Terbitkan DPO Tersangka Dugaan Persetubuhan terhadap Anak

Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Pematangsiantar, IPDA Warman Siallagan, membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (3/8/2026).

[adsense]

"Sudah kita amankan dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Warman juga merinci muatan yang diamankan, yakni tiga bal atau tiga karung berisi dugaan rokok ilegal beserta batangan potongan kayu durian.

[adsense]

"Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan untuk menelusuri asal-usul barang dan pihak yang bertanggung jawab," katanya. (**)

[adsense]