[adsense]

Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menuai sorotan.

Mekanisme pemilihan dari unsur keterwakilan wilayah dan ketokohan masyarakat dinilai perlu dievaluasi karena diduga tidak melalui tahapan musyawarah dusun sebagaimana mestinya.

[adsense]

Tokoh masyarakat Langkat yang juga pengamat politik, Khairizal Zainuddin, S.Sos menilai persoalan tersebut menyangkut proses dan mekanisme pengisian BPD yang menurutnya perlu dikaji kembali agar tidak mengabaikan hak masyarakat.

Menurut Khairizal, Rabu (23/9/2026) mengatakan, masyarakat di tingkat dusun semestinya diberikan ruang untuk bermusyawarah dalam menentukan mekanisme pemilihan serta siapa saja yang memiliki hak untuk memilih dalam proses keterwakilan wilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala Desak Dinas BMBKCK Sumut Segera Perbaiki Jalan Karo-Langkat yang "Ambruk"

Ia mengatakan, berdasarkan penelusurannya, proses pengisian BPD di Desa Pematang Tengah patut dipertanyakan dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Langkat tidak terburu-buru menetapkan atau mengesahkan hasil pemilihan sebelum seluruh tahapan dan mekanismenya dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Khairizal juga menyoroti mekanisme keterwakilan tokoh masyarakat. Menurutnya, penentuan unsur ketokohan semestinya dilakukan melalui forum musyawarah di tingkat dusun, sehingga keterwakilan tersebut benar-benar berasal dari kesepakatan masyarakat.

"Unsur ketokohan seharusnya ditentukan melalui forum musyawarah di dusun. Bukan menentukan atau menunjuk orang sebagai pemilih tanpa terlebih dahulu melibatkan masyarakat dalam musyawarah," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, setiap proses musyawarah di tingkat dusun semestinya memiliki dokumentasi dan berita acara sebagai bukti bahwa tahapan tersebut benar-benar telah dilaksanakan.

Selain persoalan mekanisme pemilih, Khairizal juga menyoroti perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan. Ia menyebut jadwal pemilihan keterwakilan perempuan yang semula dijadwalkan pada 16 September 2026 dan keterwakilan wilayah pada 18 September 2026, kemudian berubah menjadi Minggu, 20 September 2026.

[adsense]

Menurutnya, perubahan jadwal tersebut perlu dijelaskan dasar dan mekanismenya agar tidak menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan yang telah ditetapkan.

"Perubahan jadwal dan tahapan harus memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai perubahan tersebut justru menimbulkan persoalan baru dalam proses pengisian BPD," ujarnya.

[adsense]

Khairizal meminta panitia dan Pemerintah Desa Pematang Tengah memahami secara utuh ketentuan mengenai pengisian anggota BPD, termasuk mekanisme musyawarah dan keterwakilan wilayah.

Ia menyebut sejumlah aturan yang menjadi dasar pengisian BPD, di antaranya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan BPD.

[adsense]

Selain itu, ia juga mempertanyakan ketidakhadiran unsur pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan yang berlangsung pada Minggu tersebut.

"Saya juga menyayangkan tidak hadirnya aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pelaksanaan pemilihan BPD pada hari Minggu itu. Apakah pihak keamanan mengetahui adanya persoalan terkait pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Pematang Tengah?" katanya.

[adsense]

Khairizal berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak terkait. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengisian BPD berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan hak masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan mekanisme pemilihan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat yang memiliki hak pilih di masing-masing dusun.

[adsense]

"Yang diharapkan masyarakat adalah proses pemilihan yang terbuka, transparan, dan memberikan ruang kepada masyarakat yang memang memiliki hak pilih untuk menentukan wakilnya," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Gerak-gerik mencurigakan seorang pria yang duduk santai di atas sepeda motor di pinggir jalan berujung penangkapan.

Pria berinisial IH (29) diringkus Tim Satres Narkoba Polres Pematangsiantar di Jalan Dataran Tinggi, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.50 WIB. Dari tangannya, polisi menyita 12 paket sabu dengan berat 21,55 gram.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring, Rabu (23/9/2026) mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat soal dugaan transaksi sabu di lokasi tersebut.

Petugas yang bergerak ke lokasi mendapati IH duduk di atas Honda Vario hitam tanpa pelat nomor. Saat digeledah, ditemukan sejumlah paket sabu di pakaiannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Hadiri Bakti Sosial Kesehatan HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Penggeledahan berlanjut ke jok motor, ditemukan kantong kain berisi timbangan digital, sendok dari pipet, plastik klip kosong, dan paket sabu lainnya.

[adsense]

IH kemudian mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya di Kabupaten Simalungun. Polisi melakukan pengembangan dengan didampingi perangkat RT setempat. Di kamar tersangka, tepatnya di tiang besi tempat tidur, ditemukan 3 paket sabu yang dibungkus tisu.

Selain 12 paket sabu, turut disita 2 unit handphone, uang tunai Rp700 ribu, 1 unit sepeda motor, timbangan digital dan barang bukti lainnya.

[adsense]

"Hasil interogasi, IH mengaku mendapat sabu dari seorang pria berinisial S yang masih dalam penyelidikan dan pencarian," ujarnya.

Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Polres Pematangsiantar. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringannya.

[adsense]

Atas perbuatannya, IH dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Simalungun mendapat penambahan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun, Pardomuan Sijabat menyampaikan informasi penambahan anggaran tersebut saat rapat bersama Komisi II DPRD Simalungun, di Pamatang Raya, Rabu (23/9/2026).

[adsense]

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, bersama Koordinator Bidang Bonauli Rajagukguk, serta anggota seperti Histony Sijabat, Tangkas Silitonga.

Sijabat mengatakan, penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, seperti gerakan pasar murah di 20 titik tersebar di beberapa kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana ikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Seorang Pria Ditemukan Tewas di Haranggaol

"Kita berharap, anggaran yang diusulkan pada P-APBD dilaksanakan dengan baik dan agar program yang disusun berjalan optimal," kata Maraden.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria yang diketahui bernama Novendus Purba (29) ditemukan tewas di Sungai Siboro di daerah Hutan Perbukitan Siboro, Lingkungan 06, Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun. Pria itu tewas diduga akibat bunuh diri.

Kapolsek Purba Iptu Budianto Silalahi, Rabu (23/09/2026) mengatakan, jasad pria itu ditemukan pada Selasa (22/09/2026) sore. Jasad pria itu ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi terlentang tanpa menggunakan pakaian di bawah pancuran Sungai Siboro.

[adsense]

"Pria itu tewas diduga bunuh diri dengan cara meminum racun rumput jenis Gromokson," katanya.

Kapolsek menjelaskan, sebelum ditemukan, korban dilaporkan tidak pulang ke rumah mulai Senin (21/09/2026). Atas laporan itu, personil Polsek Purba, perangkat desa bersama warga mencari ke perladangan Siboro. Dimana pada hari Senin itu, orangtua korban menyuruh korban ke ladang untuk menyemprot rumput menggunakan racun rumput merk Gromokson.

[adsense]

Baca Juga:

• Kondisi Jalan Ke Nagori Panombean Hutaurung Rusak

Setelah itu, sambungnya, Polsek Purba bersama Tim Inavis Polres Simalungun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari TKP ditemukan 1 botol Gromokson berisi setengah, 1 jaket, 1 jelai baju kaos, 1 helai celana pendek, 1 lembar paspor atas nama korban, 1 lembar kartu keluarga atas nama ibu korban, 1 lembar KTP milik ibu korban, sepasang sendal merk swallow dan 1 tali pinggang.

[adsense]

"Saat diperiksa, tidak menemukan adanya tanda-tanda tindak pidana. Kemudian jasad korban dibawa ke Puskesmas Haranggaol untuk dilakukan visum. Dari hasil visum yang dilakukan oleh dr Ester Naumi Regina Simanjuntak tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan baik benda tumpul mau pun benda tajam," jelasnya.

Setelah itu, kata Kapolsek, pihak keluarga bermohon supaya jenazah korban tidak dilakukan autopsi dan akan di bawa ke rumah orang tua korban guna dilakukan acara adat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekitar 5 kilometer kondisi jalan ke Nagori (Desa) Panombean Hutaurung, Kecamatan Jorlanghataran, Kabupaten Simalungun rusak hingga dikeluhkan pengguna jalan.

Hal tersebut diungkapkan warga Nagori Panombean Hutaurung, S Sinaga, K Naibaho dan M Siallagan ke Jurnalis harianSIB.com, Rabu (23/9/2026) di Tigabalata, Jalan Parapat, Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Sinaga menyampaikan, sepanjang kurang lebih 18 kilometer jalan menuju ke Nagori Panombean Hutaurung, mulai dari Simp Tigabalata Jalan Lintas Parapat, sekitar 5 kilometer diantaranya rusak hingga sulit dilalui kendaraan karena rusak.

Dijelaskannya, pondasi jalan yang sebelumnya terbuat dari batu padas saat ini telah tergerus air dan sebagian rapuh termakan usia hingga kondisi ruas jalan saat ini menjadi jalan tanah merah.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Huta Tinggir Simalungun Butuh Perbaikan

Sementara Naibaho menambahkan, kondisi jalan yang rusak juga kerap tergenang air dan licin khususnya di saat musim penghujan hingga sulit dilalui kendaraan.

[adsense]

"Kendaraan roda empat atau mobil pribadi kerap tersangkut di ruas jalan dan harus digerek dengan kendaraan lain," pungkasnya.

Warga berharap kepada pemerintah agar jalan menuju Nagori Panombean Hutaurung dibangun, baik secara total maupun bertahap karena jalan merupakan akses utama untuk menjalankan roda ekonomi masyarakat, aktivitas anak sekolah dan sosial masyarakat baik menuju ke dan keluar dari perkampungan," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polres Batubara berhasil mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana, yakni pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan pencurian dengan pemberatan. Dalam dua pengungkapan tersebut, tiga terduga pelaku berhasil diamankan.

Pengungkapan kasus pemalsuan STNK dilakukan Unit IV Tipidter pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di Loket J&T Express, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Tim yang dipimpin Kanit IV Tipidter Satreskrim Ipda Muhammad Rizal HS mengamankan seorang pria berinisial IRP (27).

[adsense]

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pemalsuan STNK. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan IRP yang diduga hendak mengirimkan sejumlah STNK palsu ke wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Bogor melalui jasa pengiriman J&T Express.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 lembar STNK, 2 unit printer, 1 unit monitor komputer beserta keyboard, 1 unit CPU, 12 lembar kertas paper book serta 1 unit handphone Realme warna hijau. Perkara tersebut diproses sesuai ketentuan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pemalsuan surat.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketum IKADIN Soroti Pidana Surat Advokat

Peristiwa pencurian terjadi pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di depan Alfamidi, Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Korban berinisial RE kehilangan tas berisi uang hasil penjualan sayur sebesar Rp22,3 juta dan satu unit handphone Vivo T1 5G yang ditinggalkan di atas dashboard mobil.

[adsense]

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim URC melakukan penyelidikan hingga pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 01.30 WIB memperoleh informasi mengenai identitas terduga pelaku. Petugas kemudian mengamankan DG (22) di sebuah warung di Jalinsum Desa Petatal dan selanjutnya melakukan pengembangan hingga mengamankan MFP (20) di kediamannya.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam lis merah dan satu unit handphone Vivo T1 5G warna biru langit. Kedua terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono mengapresiasi gerak cepat personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan dan informasi masyarakat.

Kapolres Batubara mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, membuat, memperjualbelikan STNK palsu atau dokumen kendaraan yang tidak sah. Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pembuatan atau peredaran STNK palsu agar laporkan kepada pihak kepolisian jangan ragu untuk melapor.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Socfindo Kebun Aek Loba berkolaborasi dengan PT DPI dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Aeksongsongan, melaksanakan perbaikan jalan di kawasan Pasar Pengkol di Kecamatan Aeksongsongan, sepanjang sekira 100 meter, Rabu (23/9/2026).

"Perbaikan jalan dilaksanakan sebagai tanggapan atas keluhan warga terkait kondisi jalan yang rusak dan becek bila memasuki musim penghujan, " kata Pengurus PT Socfindo Aek Loba, Fakhry Zein, melalui Askep, Jefry Indo Saragih.

[adsense]

Di kegiatan itu, kata Jefry lagi, PT Socfindo menyediakan pitrun, alat berat berupa road grader dan compactor, sementara dari pihak PT DPI memberikan bantuan material sirtu sebanyak tiga muatan truk.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Socfindo Bantu Pembangunan Pagar, Gapura SD Negeri 010123 Aek Loba Pekan

SAKSIKAN : Askep PT Socfindo Aek Loba, Jefry Indo Saragih, sedang menyaksikan para pekerja memperbaiki jalan di kawasan Pasar Pengkol, Kecamatan Aeksongsongan, Rabu (23/9/2026).(Foto : Dok / PT Socfindo Aek Loba)

[adsense]

Jefry juga ada menyebutkan, perbaikan jalan tersebut terlaksana, berkat koordinasi kedua perusahaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Aeksongsongan.

[adsense]

Hadir saat pelaksanaan perbaikan jalannya, Camat Aek Songsongan, Kapolsek Bandarpulau, Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak, perwakilan Koramil Bandarpulau serta perwakilan PT DPI, Azhar Sitorus.

[adsense]

Jefry berharap, jalan yang sudah diperbaiki tersebut dapat mengatasi kesulitan warga yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan rusak dan becek, serta melancarkan akses aktivitas masyarakat di Pasar Pengkol dan sekitarnya.

Sementara itu, Camat Aeksongsongan, Kabupaten Asahan, P Rambe, mengapresiasi responnya pihak PT Socfindo dan PT DPI atas kesiapannya berkolaborasi dengan Forkopincam dalam memperbaiki jalan tersebut.

[adsense]

" Semoga dengan perbaikannya, para pengguna jalan dapat dengan nyaman melintas jalan di kawasan Pasar Pengkol tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Personil Polres Tanjungbalai mendampingi perwakilan massa menuju lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan balpres di Jalan Cermai Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kota Tanjungbalai, Selasa (22/9/2026) malam.

Adapun sebelumnya Polres Tanjungbalai bergerak cepat menyikapi aksi unjuk rasa spontanitas yang dilakukan puluhan warga di depan Mako Polres Tanjungbalai, Selasa (22/9) malam.

[adsense]

"Aksi tersebut digelar oleh warga untuk menolak masuknya pakaian bekas impor ilegal (balpres) serta mendesak penindakan tegas terhadap para pelaku penimbunan di wilayah Kota Tanjungbalai," ucap Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan, Rabu (23/9/2026) siang.

Ipda M Ruslan juga mengatakan bahwa untuk menanggapi tuntutan massa yang dikoordinasi oleh Rahmat Situmorang, Pihak Polres Tanjungbalai langsung mengambil langkah persuasif dan terbuka dengan melakukan pendampingan menuju lokasi yang dimaksud.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Selidiki Perampasan HP Pelajar SMP di Depan Sekolah Methodist

" Pemeriksaan lokasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanjungbalai Kompol Tony Simanjuntak SH dan Kabag Ops Kompol Natal F Saragih S Pd dengan didampingi empat orang perwakilan massa, pihak keluarga tuan rumah, Kepala Lingkungan V Asnan Sitorus, serta insan pers," ucap Ipda M Ruslan.

[adsense]

Ipda M Ruslan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bersama di lokasi tersebut, petugas dan perwakilan warga tidak menemukan adanya kegiatan penimbunan balpres maupun barang ilegal lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap warga binaan serta petugas, pada 17 September 2026.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Lapas.

[adsense]

Razia tersebut melibatkan puluhan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), dan jajaran Lapas Kelas IIA Pancurbatu.

Dalam kegiatan itu, petugas gabungan melakukan pemeriksaan di kamar hunian warga binaan dan sejumlah area Lapas. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Pancurbatu Jadikan Maulid Nabi Momentum Pembentukan Akhlak WBP

Tes urine tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan lingkungan pemasyarakatan bersih dari penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, penggunaan telepon genggam (HP) ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya.

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo AmdIP SSos MSi mengatakan sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan Lapas yang aman, tertib dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Kami terus membangun sinergi dengan TNI, Polri dan BNNK dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran," ujar Tribowo, Selasa (22/9/2026).

[adsense]

Ia menegaskan, pengawasan dan pencegahan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari narkoba serta barang terlarang.

Pelaksanaan razia dan tes urine berlangsung tertib dengan mengedepankan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat integritas petugas serta meningkatkan kesadaran warga binaan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Pancurbatu berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan BNNK, sekaligus meningkatkan pengawasan demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Keempat dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu ditutup karena melanggar aturan operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Kepala BGN. Pemberhentian operasional permanen ditetapkan berdasarkan rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) dengan mempertimbangkan rekam kepatuhan, riwayat kejadian, serta kemampuan SPPG dalam melakukan perbaikan fundamental terhadap sistem keamanan pangan.

[adsense]

Keempat SPPG yang diberhentikan secara permanen itu ialah:

1. SPPG Karo Berastagi Sempajaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan melayani 2.997 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• MBG: Program Besar Tersandung di Meja Makan

3. SPPG Bantul Jetis Patalan 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola Yayasan Panji Satria Nusantara dengan 2.281 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63517 Tahun 2026.

[adsense]

4. SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua, yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua dengan 2.220 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63519 Tahun 2026.

Deputi Tauwas BGN, Ketut Sumedana, mengatakan sebanyak 10.112 penerima manfaat pada keempat SPPG tersebut akan dialihkan layanannya ke SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan berkapasitas memadai. Sehingga, katanya, hak penerima manfaat atas program MBG tetap terpenuhi.

[adsense]

"Pemberhentian operasional permanen merupakan langkah tegas terakhir yang kami ambil setelah SPPG bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan yang memadai dalam batas waktu yang ditetapkan, khususnya menyangkut riwayat kejadian fatal yang berdampak pada penerima manfaat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat adalah prioritas utama, dan kami tidak akan berkompromi terhadap standar keamanan pangan," tegas Ketut.

Pemberhentian permanen dilakukan apabila SPPG mengalami insiden keamanan pangan lebih dari satu kali, telah dikenakan sanksi pemberhentian operasional sementara lebih dari dua kali, tidak mampu membuktikan penyelesaian perbaikan fundamental pada sistem keamanan pangan, atau tidak memperoleh rekomendasi kelayakan dari instansi terkait. Ketut menjelaskan keamanan menjadi merupakan hal sangat penting.

[adsense]

"Kami memastikan tidak ada penerima manfaat yang kehilangan haknya atas program MBG akibat pemberhentian operasional permanen ini. BGN akan memastikan proses pengalihan berjalan lancar, sekaligus terus memperkuat pengawasan lapangan agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 25 calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dan beberapa organisasi internasional.

Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar selama dua hari pada 21-23 September, yang didasarkan pada Surat Presiden (Surpres) R39 10 Agustus 2026. Surpres sebelumnya dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9).

[adsense]

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden RI No R39 10 Agustus 2026 hal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara negara sahabat dan organisasi internasional," ujar Dasco dikutip CNN Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono memastikan pihaknya akan mencermati rekam jejak para calon duta besar dalam fit and proper test.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi GAMPERA di DPRD Pematangsiantar Memanas, Massa Goyang dan Panjat Pagar

"Karena itu, Komisi I DPR RI akan mencermati rekam jejak, kapasitas, integritas, serta pemahaman para calon terhadap arah politik luar negeri Indonesia," ujar Dave.

[adsense]

Berikut daftar lengkap 25 calon duta besar dan berkuasa penuh untuk negara sahabat dan organisasi internasional:

Daftar Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional:

[adsense]

1. Irawan Ronodipuro (untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia berkedudukan di Beijing)

2. Baringin M.H. Panggabean (untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO berkedudukan di London).

[adsense]

3. Desra Percaya (untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan berkedudukan di New Delhi)

4. lwan Freddy Hari Susanto (untuk Kerajaan Hasyimiyah Yordania berkedudukan di Amman) 5. R. Heru Hartanto Subolo (untuk Republik Yunani berkedudukan di Athena)

[adsense]

5. Azis Nurwahyudi (untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda serta Federasi Saint Kitts dan Nevis berkedudukan di Bogota)

6. Sigit Suryantoro Widiyanto (Untuk Republik Demokratik Timor Leste berkedudukan di Dili).

[adsense]

7. Albert Abdi (untuk Republik Tanzania berkedudukan di Dar Es Salam)

8. R. Sigit Witjaksono (untuk Republik Sudan berkedudukan di Khartoum)

[adsense]

9. Darianto Harsono (untuk Republik Sosialis Demokratik Srilanka erangkap Republik Maladewa berkedudukan di Kolombo)

10. Winanto Adi (untuk negara Kuwait berkedudukan di Kuwait City)

[adsense]

11. Epiphania Riris Wusananingdyah (untuk Republik Peru merangkap Republik Plurinasional Bolivia berkedudukan di Lima)

12. Tri Tharyat (untuk Kerajaan Spanyol berkedudukan di Madrid)

[adsense]

13. Josef A. Nae Soi (untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau berkedudukan di Manila

14. Bagus Hendraning Kobarsyih (untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan berkedudukan di Astana)

[adsense]

15. Achsanul Habib (untuk Kerajaan Kamboja berkedudukan di Phnom Penh)

16. Wahyuni Refi Satya Bekti (untuk Kerajaan Bahrain berkedudukan di Manama)

[adsense]

17. Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake (untuk Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana)

18. Lintang Total Paramitasari Parnohadiningrat (untuk ASEAN berkedudukan di Jakarta)

[adsense]

19. Zaim Al Khalis Nasution (untuk Republik Islam berkedudukan di Tehran) Iran

20. Ratieh Sanggarwaty (untuk Republik Tunisia berkedudukan di Tunis)

[adsense]

21. Mohammad Iskandarsyah Derry Aman (untuk Republik Polandia berkedudukan di Warsawa)

22. Dindin Wahyudin (untuk Selandia Baru berkedudukan di Wellington)

[adsense]

23. Dewi Justicia Meidiwaty (untuk Republik Demokratik Rakyat Laos berkedudukan di Vientianne)

24. Yulastiawarman (untuk Republik Kroasia berkedudukan di Zagreb) (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua KPU Langkat nonaktif Husni Mustofa soal dugaan penggelapan mobil dinas yang dipinjamkan oleh Pemkab Langkat. Husni menyebut mobil dinas itu dikuasai oleh kawan adiknya yang bernama Ardi.

Hal itu terungkap saat Majelis Hakim mencecar Husni terkait keberadaan mobil tersebut. Selain mobil dinas, Husni juga disebut tidak mampu menunjuk keberadaan 2 laptop dan 1 iPad.

[adsense]

"Untuk laptop dan iPad kondisi barang masih dalam penguasaan saya dan saat ini berada di rumah di Kabupaten Langkat," kata Husni Mustofa yang hadir secara virtual, Selasa (22/9/2026) dikutip detikcom

Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Heddy Lugito meminta agar Husni menunjuk barang tersebut. Namun Husni berdalih jika ia sedang di Kabupaten Asahan, sedangkan laptop dan iPad ada di Kabupaten Langkat.

[adsense]

Baca Juga:

• KPU Langkat Gelar Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Paslon Peserta Pilkada

"Tolong ditunjukkan sekarang keberadaannya (2 laptop dan 1 I-pad), tunjukkan ke ruang sidang ini kalau memang barang itu masih ada, sidang ini ingin tahu mana 3 item barang itu karena itu poin yang diadukan pengadu," ucap Heddy Lugito.

[adsense]

Terkait dengan mobil dinas, Husni mengungkapkan jika mobil itu dikuasai oleh kawan adiknya yang bernama Ardi. Mobil itu dikuasai Ardi saat Husni pulang kampung ke Asahan.

"Terkait dengan pemindahan barang tersebut, saya tidak berniat dan berencana untuk memindah tangankan mobil tersebut, ketika itu mobil tersebut saya gunakan memang untuk pulang ke kampung orangtua saya dan pada saat itu mobil saya parkirkan di tempat orangtua," ungkap Husni.

[adsense]

Saat di rumah orangtuanya, adiknya kemudian meminjam mobil tersebut dan dipinjamkan lagi ke kawannya. Peristiwa itu terjadi pada April atau Juni 2025.

"Kemudian dipinjam oleh adik saya, dan kemudian oleh adik saya dipinjam ke kawannya. Begitulah secara singkat Yang Mulia terhadap kondisi mobil yang saya pakai, kejadiannya sekitar bulan Juli atau April 2025," ucapnya.

[adsense]

Heddy kemudian mempertanyakan apakah Husni membuat laporan ke polisi terkait itu, karena sudah lama mobil itu tidak kembali. Husni kemudian terdengar mengaku jika tidak membuat laporan ke polisi karena Ardi masih termasuk dalam golongan keluarganya.

Dalam persidangan juga terungkap jika tim sekretariat KPU Langkat pernah ke rumah orangtua Husni untuk mengecek mobil itu. Saat ke sana, mereka bertemu adik Husni dan membantah jika ia pernah memakai mobil dinas itu.

[adsense]

Di akhir persidangan, Husni berjanji bakal mengembalikan 2 laptop dan 1 iPad paling lama tanggal 27 September 2026. Sedangkan mobil dinas, ia bakal menunggu proses dari kepolisian dan bakal membuat laporan ke polisi.

"Untuk laptop dan iPad paling lama akan dikembalikan paling lama tanggal 27 September 2026, kemudian terkait dengan kendaraan dinas yang saya menunggu proses dari laporan kepolisian," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bank Indonesia (BI) buka suara soal uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ramai diburu kolektor.

Sebab, uang tersebut langka lantaran memuat tanda tangan Purbaya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo saat masih menjabat Gubernur BI.

[adsense]

BI menegaskan uang tersebut tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran meski Purbaya dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo kini sudah tidak menjabat.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang Rupiah kertas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

[adsense]

Baca Juga:

• Nasabah SeaBank Keberatan Rekening Diblokir Sejak Februari 2026

Menurutnya, rupiah kertas memuat tanda tangan pemerintah yang diwakili menteri keuangan dan Bank Indonesia yang diwakili gubernur BI. Dengan demikian, nama pejabat yang tercantum pada uang mengikuti siapa yang menjabat ketika uang tersebut ditetapkan dan diproduksi.

[adsense]

BI memastikan rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry tetap memiliki status hukum yang sah.

"Uang Rupiah Tahun Cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia tetap merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," tegas Denny.

[adsense]

Denny juga menegaskan pergantian menteri keuangan maupun gubernur BI setelah uang tersebut diproduksi dan diedarkan tidak memengaruhi keabsahannya uang tersebut.

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menggunakan uang tersebut dalam transaksi sehari-hari. Pergantian pejabat negara tidak membuat Rupiah yang telah beredar menjadi batal atau tidak berlaku.

[adsense]

Untuk penerbitan berikutnya, BI akan menyesuaikan tanda tangan yang tercantum pada uang dengan pejabat yang menjabat pada saat proses pengelolaan dan produksi uang rupiah.

"Uang rupiah yang diproduksi selanjutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan pejabat yang menjabat sesuai ketentuan dan tahapan pengelolaan Uang Rupiah," kata Denny.

[adsense]

Uang yang ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi incaran para kolektor tersebut merupakan rupiah kertas tahun Emisi (TE) 2022 pecahan Rp100 ribu. Namun, uang itu memiliki tahun cetak 2026 dan memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo.

Sejumlah warganet mengaku tertarik memiliki dan mengoleksi uang tersebut karena menilai uang dengan tanda tangan kedua pejabat tersebut tidak banyak ditemukan.

[adsense]

"Yeay akhirnya nemu yang ttd nya purbaya, langka lho ini cuma jabat 1 tahun 1x cetak uang baru aja pak pur," ucap salah seorang pengguna X. (*)

[adsense]

[adsense]

Aksi Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar sempat memanas, Rabu (23/9/2026).

Puluhan massa yang datang dengan spanduk dan mobil komando menuntut transparansi DPRD terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen salah satu anggota DPRD inisial CL.

[adsense]

Ketegangan pecah saat massa mendesak Ketua DPRD menemui mereka langsung. Tak kunjung ditemui, massa merangsek ke pagar gedung, menggoyang dan mencoba memanjat pagar. Barikade polisi yang berjaga langsung mengamankan situasi agar tidak ricuh.

GAMPERA menegaskan tidak menghakimi. Mereka hanya menuntut verifikasi resmi dan akuntabilitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Musnahkan Ribuan Blangko Paspor Usang

Ia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD tidak diam. GAMPERA meminta BK memeriksa tuntas semua pihak terkait proses administrasi pencalonan, dari penerbit hingga verifikator dokumen, serta membuka hasilnya secara transparan.

[adsense]

"Kami minta semua diperiksa. Harus jelas bagaimana dokumen itu diverifikasi," ujarnya.

Aksi mereda setelah Wakil Ketua DPRD, Frengky Boy Saragih, dan Sekretaris DPRD, Charles Siregar, menemui massa.

[adsense]

"Kita terima tuntutan aksi dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD," kata Frengky.

Dalam pertemuan itu, GAMPERA menyerahkan dokumen pernyataan sikap dan menandatangani kesepakatan bersama. Mereka memberi ultimatum 7 x 24 jam kepada DPRD Pematangsiantar untuk memberikan penjelasan resmi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tapanuli Utara menghadirkan pelayanan spesial bagi para peserta yang datang ke kantor pada tanggal 4 September 2026.

Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Utara tahun 2026 mengusung tema "Proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan, dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan".

[adsense]

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tapanuli Utara yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Tarutung dan menjadi momentum bagi jajaran manajemen untuk memberikan apresiasi sekaligus meningkatkan kedekatan dengan peserta.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Utara, August P Sitinjak dalam relis Persnya, Rabu (23/9/2026) mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperluas manfaat program bagi pekerja.

[adsense]

Baca Juga:

• Terduga Pengedar Narkotika Ditangkap dari Kos - Kosan di Siborongborong.

" Kami berharap melalui kegiatan tersebut, peserta semakin merasakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui pelayanan yang lebih baik, perlindungan yang semakin luas, maupun program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata. Kami ingin setiap kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan nilai tambah bagi peserta dan membantu mereka untuk terus produktif dan mandiri," tuturnya.

[adsense]

Ia juga menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Utara akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang semakin baik, memperluas perlindungan bagi pekerja, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan.

" Dengan pelayanan yang semakin optimal, diharapkan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Tapanuli Utara, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tapanuli Utara meringkus seorang residivis terduga pengedar narkotika jenis sabu dari tempat kos-kosan di Jalan Sisingamangaraja Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Taput.

Pelaku yang ditangkap berinisial FSP Alias M ( 32 ) warga Desa Sijungkat Parsoburan Kecamatan Nassau Kabupaten Toba.

[adsense]

Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing kepada wartawan, Rabu (23/9/2026) menjelaskan, keberhasilan tim melakukan penangkapan tersebut atas adanya informasi yang diberikan masyarakat ke Tim Satres Narkoba Polres Taput yang mana warga sekitar telah merasa resah atas keberadaan pelaku yang tinggal di tempat tersebut selama.

Kasi Humas mengatakan, dari hasil penggeledahan itu, Tim Opsnal Satres Narkoba pun menemukan barang bukti narkoba dari tangan dan kantong pelaku yang sudah siap di edarkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Edarkan Sabu di Rantauprapat, Warga Kampar Ditangkap Satresnarkoba Polres Labuhanbatu

Selanjutnya FSP pun di boyong ke Mapolres Taput untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan.

[adsense]

Hasil pemeriksaan ternyata FSP sudah merupakan residivis dalam kasus yang sama yang pernah ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Taput dan masih baru keluar dari penjara bulan April 2026 yang lalu.

" Si pelaku pun juga mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari rekanya ber inisial E. Saat ini E masih dalam pengejaran petugas. Barang bukti yang berhasil disita petugas dari tangan pelaku yaitu narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 7,08 gram dan 1 unit handphone merk Vivo warna ungu, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anak-anak sekolah Minggu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) DR IL Nommensen Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba mendapat pelatihan dan pengembangan literasi Bahasa Inggris selama 5 bulan dari IT Del Laguboti.

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengembangan literasi Bahasa Inggris melalui pelatihan Bahasa Inggris ini dilaksanakan mulai bulan Mei hingga September 2026, terang Monalisa Pasaribu, Ketua Tim pelaksana, Rabu (23/9/2026).

[adsense]

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dasar bahasa Inggris anak melalui pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan usia peserta.

"Materi meliputi kosakata, tata bahasa dan ungkapan sederhana seperti greetings, numbers, colors, animals, family, daily activities, food, weather, serta percakapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, " paparnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Sibolga Julu Heboh Kasus Penculikan Anak, Seorang Wanita Diamankan

Pembelajaran dilakukan melalui permainan, flashcards, praktik berbicara, dan aktivitas kelompok sehingga anak-anak tidak hanya belajar kosakata, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk menggunakan bahasa Inggris.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak Sekolah Minggu HKBP DR. I.L. Nommensen Sigumpar memperoleh pengalaman positif dalam belajar Bahasa Inggris sekaligus memiliki dasar literasi bahasa yang dapat mendukung proses pembelajaran mereka di masa depan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi IT Del dalam memperluas akses pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak di lingkungan masyarakat sekitar Toba, pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ruas jalan Karo-Langkat di kawasan Kebun Durian, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, yang mengalami kerusakan parah hingga sebagian badan jalan amblas, segera diperbaiki. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara menargetkan pekerjaan dimulai paling lambat Oktober 2026.

Kepala Dinas BMBKCK Sumut Chandra Dalimunthe, yang dikonfirmasi harianSIB.com melalui telepon, Rabu (23/9/2026), mengatakan, proses perbaikan saat ini masih menunggu pelaksanaan lelang pekerjaan.

[adsense]

"Dilelang dulu, habis lelang baru kita kerjakan. Memang kami sudah mengimbau di lapangan agar lewat yang ringan," kata Chandra.

Ia mengatakan, setelah proses lelang selesai, pekerjaan fisik pada ruas jalan yang mengalami kerusakan tersebut akan segera dilakukan. Chandra menargetkan perbaikan paling lambat mulai dikerjakan pada Oktober 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Raya Padang Langkat Gerak Cepat Perbaiki Jembatan Ambruk di Sei Musam

Kerusakan jalan tersebut membuat akses Karo-Langkat terancam putus, menyusul sebagian badan jalan yang ambruk di kawasan Kebun Durian. Kondisi itu juga berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan yang melintas di sekitar titik kerusakan.

[adsense]

Sembari menunggu pekerjaan perbaikan dimulai, BMBKCK Sumut telah mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melintasi lokasi tersebut. Pengguna jalan juga diminta menggunakan kendaraan dengan beban ringan untuk mengurangi tekanan terhadap badan jalan yang mengalami kerusakan.

Chandra menegaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya sementara untuk menjaga kondisi jalan dan mengurangi risiko keselamatan pengguna jalan sebelum pekerjaan perbaikan secara permanen dilaksanakan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias bergerak cepat menangani laporan dugaan rabies di Desa Maliwaa, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Tim petugas diturunkan ke lokasi untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Taondrasi Mendrofa, membenarkan adanya laporan seekor anjing yang diduga terpapar rabies. Dalam kejadian tersebut, seorang warga juga dilaporkan menjadi korban hewan penular rabies (HPR).

[adsense]

"Benar, ada anjing yang diduga rabies dan seorang warga juga menjadi korban Hewan Penular Rabies (HPR)," kata Taondrasi kepada harianSIB.com, Rabu (23/9/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pertanian Nias langsung menurunkan petugas ke Desa Maliwaa. Selain melakukan pemantauan, petugas memberikan vaksinasi rabies terhadap anjing peliharaan milik warga di sekitar lokasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sering Dikeluhkan Warga, Jalan Menuju Kantor Dinas Pendidikan Nias Akhirnya Diperbaiki

Taondrasi mengatakan, vaksinasi tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menekan risiko penyebaran rabies sekaligus memberikan perlindungan kepada hewan peliharaan dan masyarakat. Ia juga mengimbau warga agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan dengan perilaku atau kondisi yang mencurigakan.

[adsense]

Masyarakat juga diminta tidak menangani sendiri hewan yang diduga terjangkit rabies. Penanganan, menurutnya, perlu dilakukan oleh petugas terkait untuk meminimalkan risiko penularan kepada manusia maupun hewan lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Nias selanjutnya akan melakukan pemantauan dan mengambil langkah sesuai hasil pemeriksaan di lapangan.

Sementara itu, Plt Kepala Desa Maliwaa, Sadarman Zega, membenarkan adanya warga yang menjadi korban gigitan HPR. Ia mengatakan, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kelautan Kabupaten Nias telah datang ke lokasi untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga.

[adsense]

"Benar, satu warga kita menjadi korban HPR. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kelautan Kabupaten Nias juga sudah ke lokasi untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga. Tentu kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas respons cepat tersebut," kata Sadarman.(*)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan peredaran narkotika jenis vape atau yang dikenal dengan sebutan pod getar asal Malaysia di Kota Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, tiga orang muda-mudi diringkus, dua di antaranya merupakan pasangan kekasih. Dari tangan dan tempat penyimpanan para tersangka, polisi menyita 295 pod getar yang siap diedarkan.

[adsense]

Pengungkapan jaringan ini bermula dari penangkapan SAB (21) warga Kabupaten Gayo Lues, Aceh, di sebuah apartemen di Jalan Listrik, Medan, Rabu (16/9/2016).

SAB diduga hendak melakukan transaksi narkoba ketika diamankan petugas. Untuk mengelabui polisi maupun calon pembeli, pod getar tersebut disamarkan dengan cara dimasukkan ke dalam kotak sabun. Dari tangan SAB, petugas menyita 5 pod getar, terdiri dari empat pod getar merek Yakuza dan satu merek Batman.

[adsense]

Baca Juga:

• Jejak Curanmor 71 TKP Terbongkar, 4 Pelaku Dibekuk Polrestabes Medan, Dua Ditembak

"Setelah menangkap SAB, kami kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pemasoknya yang merupakan sepasang kekasih yakni MAR (25) dan PAS (27), di sebuah rumah kos di Jalan Kasuari Medan," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, saat menggerebek MAR dan PAS, petugas sempat dibuat kesulitan. Keduanya menyangkal menyimpan narkoba. Penggeledahan pun dilakukan hampir di seluruh sudut kamar kos, namun barang bukti yang dicari tidak kunjung ditemukan.

"Petugas akhirnya mencurigai sebuah jam dinding yang diletakkan di atas lemari. Kecurigaan tersebut ternyata berbuah hasil. Setelah diperiksa bagian dalam jam dinding itu ternyata telah dimodifikasi dan digunakan untuk menyembunyikan lima pod getar," ujarnya.

[adsense]

Rafli melanjutkan, polisi tak berhenti sampai di situ. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap kedua tersangka, petugas kemudian bergerak menuju sebuah rumah milik keluarga MAR di kawasan Setia Budi, Medan. Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai gudang penyimpanan pod getar.

"Penggeledahan di salah satu kamar membuahkan hasil. Petugas menemukan 285 pod getar tambahan yang disimpan di dalam sebuah lemari kamar tidur, sehingga total pod getar yang kami sita dari tiga pelaku sebanyak 295 pcs," kata Rafli.

[adsense]

Dikendalikan dari Malaysia

Rafli mengungkapkan, jaringan tersebut diduga baru menjalankan bisnis haramnya sekitar dua bulan terakhir. Para pelaku awalnya disebut hanya sebagai pengguna, kemudian mulai menjual dalam jumlah kecil. Seiring waktu, aktivitas tersebut berkembang hingga menjadi jaringan dengan peredaran dalam jumlah lebih besar.

[adsense]

"Dalam jaringan itu, MAR diduga berperan sebagai pengendali terhadap dua pelaku lainnya, termasuk kekasihnya sendiri, PAS. MAR disebut berhubungan langsung dengan seseorang yang berada di Malaysia melalui sebuah aplikasi khusus. Sosok yang diduga sebagai pengendali jaringan dari Malaysia tersebut kini masih dalam pengejaran kita," ujarnya.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap lebih jauh jaringan tersebut, termasuk mengejar pihak yang diduga menjadi pengendali dari Malaysia.

[adsense]

Rafli juga mengingatkan masyarakat, khususnya kalangan muda-mudi, agar tidak tergiur mencoba maupun terlibat dalam bisnis narkoba dengan alasan apa pun.

"Narkoba bukan gaya hidup, jangan biarkan rasa penasaranmu menjadi penyesalan di kemudian hari. Jaga masa depanmu, jaga dirimu. Jangan coba-coba narkoba, karena kami pastikan sekecil apa pun, kami akan ungkap, tangkap, dan tindak hingga ke akarnya," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]