[adsense]

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, bersilaturahmi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Kantor Sekretariat INTI Sumut, Kompleks CBD Polonia, Medan, Selasa (27/10/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi antara Polri dengan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta merawat persatuan di Sumatera Utara.

[adsense]

Kapolda Sumut tiba sekitar pukul 15.25 WIB didampingi Wakapolda Sumut, Dirbinmas, Kabid Humas, Kabid Propam Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan. Rombongan disambut Ketua Umum INTI Pusat Dr. Indra Wahidin, Ketua PD INTI Sumut Janlie, SE.Ak, serta jajaran pengurus INTI dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Tionghoa lainnya.

Ketua PD INTI Sumut, Janlie menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda. Ia menegaskan INTI adalah organisasi kebangsaan yang mengedepankan pluralisme dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

[adsense]

"Organisasi kami tidak hanya terdiri dari satu agama atau suku, tetapi dari beragam latar belakang. Semangat kebangsaan dan pluralisme menjadi bagian penting dalam organisasi kami," ujarnya.

Ketua Umum INTI Pusat, Dr. Indra Wahidin menambahkan, INTI lahir pada 1999 pasca kerusuhan 1998 dengan membawa semangat kebangsaan dan kebersamaan.

[adsense]

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Sonny Irawan menegaskan menjaga keamanan dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami memohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ujar Sonny.

[adsense]

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkuat kekompakan keluarga, serta melindungi lingkungan dari bahaya narkoba.

Selain kamtibmas, Kapolda juga menyoroti pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Ia meminta seluruh elemen masyarakat saling mengingatkan untuk menggunakan helm, mematuhi marka jalan, tidak melawan arah dan menggunakan sabuk pengaman.

[adsense]

"Polri tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, sinergi dan partisipasi seluruh elemen sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," katanya.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri Ketua PC INTI Medan Syafii Salim, Ketua PC INTI Binjai Erwin, Ketua PC INTI Sergai Budi, SE, Ketua Perempuan INTI Sylvia Wong Fong Lan serta ketua-ketua organisasi Tionghoa di Sumut. Kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat dan cenderamata sebagai simbol penguatan hubungan Polda Sumut dengan keluarga besar INTI. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Universitas Sumatera Utara (USU) resmi memulai revitalisasi total Chapel USU di Jalan Dr. Sumarsono, Medan, Senin (26/10/2026).

Revitalisasi dengan anggaran Rp 4,6 miliar dengan estimasi pengerjaan 1 tahun ini mengusung tema "Bersama Membangun Kerohanian Kampus" untuk mewujudkan fasilitas kerohanian yang lebih baik, nyaman dan representatif bagi sivitas akademika USU.

[adsense]

Kegiatan yang diawali dengan doa bersama yang dipimpin Pdt. Walder Simanjuntak dirangkai peletakan batu pertama dimulai dengan doa oleh Pdt. Simanjuntak, dilanjutkan dengan Rektor, Gubernur Sumatera Utara dan lainnya.

Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi dan sosialisasi progres pembangunan oleh Pembantu Rektor V USU, Ketua PIWK USU Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S., Dr. Timbul Sinaga, Wakil Rektor III USU Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T., Wakil Rektor V USU Prof. Dr. Ir. Luhut Sihombing, M.P., Ketua dan Pengurus Forum Peduli Chapel USU, dan Ketua API Sumut Pdt. Choky Tobing.

[adsense]

Dua tokoh Batak yang ikut serta, yakni Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) dan Tokoh Perempuan Batak turut memberikan apresiasi atas dimulainya revitalisasi tersebut.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., MH berharap gedung tersebut nantinya bisa digunakan lebih baik lagi.

[adsense]

"Kita bersyukur revitalisasi gedung Chapel USU telah dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama kemarin. Kita berharap setelah selesai direvitalisasi dapat digunakan untuk peribadatan yang lebih baik lagi," ujar Lamsiang, Selasa (27/10/2026).

Sementara Tokoh Perempuan Batak yang juga Wakil Ketua NasDem Sumut Bidang Pariwisata dan Industri, Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si menjelaskan alasan mendesaknya revitalisasi.

[adsense]

"Seperti kita ketahui bersama sejak pindah ke Student Centre, ibadah Chapel USU, jumlah yang beribadah setiap Minggu selalu bertambah hingga mencapai 750 orang sekali ibadah," jelasnya.

Sebutnya, di Chapel Jalan Dr. Sumarsono, daya tampung tidak mencukupi sehingga diperlukan penataan ulang kembali untuk bisa menampung para mahasiswa melakukan kegiatan kekristenan.

[adsense]

"Kita tahu bersama selama ibadah berlangsung di Student Centre sangat membawa perubahan besar bagi mahasiswa, dosen dan warga Kristen USU. Ini patut diapresiasi. Pembangunan revitalisasi renovasi untuk regenerasi di bawah PIWK dan USU," tandasnya.

"Dengan revitalisasi ini, USU menegaskan komitmennya tidak hanya unggul dalam Integrity, Excellence, Impact tetapi juga dalam pembinaan iman sivitas akademika sesuai motto Bersama dalam Iman, Melayani dengan Kasih," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) meninjau kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pena Nusantara Bersatu Pemantau Aparatur Negara Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (27/10/2026) di Jalan Negara Km 58 No 173, Firdaus.

Ketua DPD Pena Nusantara Bersatu Sergai Persada Sipayung berharap Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau organisasi masyarakat dalam upaya mendukung kemajuan daerah.

[adsense]

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat bekerja sama dengan kami untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Serdang Bedagai," ujarnya

Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan kepada lembaga maupun organisasi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Serdangbedagai.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanggapi Laporan Masyarakat, 3 Pria Diamankan Satres Narkoba Polres Sergai

Turut hadir, Kabid Politik Dalam Negeri Muliani Saragih SE MSi, Analis Kebijakan Muda Maharani Dalimunte SE dan Analis Politik Dalam Negeri Sudarno SAg dan anggota DPD Pena Nusantara Bersatu lainnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Nias melalui Satreskrim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) meningkatkan penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan rabat beton dari ujung Desa Hinako menuju Gunung Lampu Menara Navigasi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, ke tahap penyidikan.

Kapolres Nias, AKBP Indra Ponzi, melalui Humas Polres Nias, Aipda Aris K. Gulo, Selasa (27/10/2026), menyampaikan bahwa proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2023 tersebut memiliki nilai kontrak Rp1.495.680.506 atau sekitar Rp1,49 miliar.

[adsense]

Berdasarkan informasi penanganan perkara, dugaan penyimpangan terjadi pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 2023 di lokasi pembangunan jalan menuju Gunung Lampu Menara Navigasi, Desa Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.

Dalam penyidikan, polisi mendalami dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, termasuk temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Turun ke Jalan, Bagikan Helm Gratis dan Sapa Anak Sekolah

Peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti, memperjelas dugaan tindak pidana, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Perkara tersebut disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polres Nias mengimbau masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan pembangunan guna mendorong pengelolaan anggaran pemerintah yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan didukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh, 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperluas layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), sekaligus memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke daerah kepulauan.

Ekspedisi yang menggunakan KRI Bung Karno-369 ini diberangkatkan dari Belawan dan akan berakhir di Pulau Sabang. Tim ERB akan menjangkau Pulau Sembilan dan Pulau Kampai di Sumatera Utara, serta Pulau Pusong dan Pulau Sabang di Aceh, dengan melibatkan 25 Pejuang Rupiah dari berbagai kantor perwakilan dan satuan kerja BI. Selain melayani penukaran uang lusuh dengan uang layak edar sesuai kebutuhan masyarakat, tim juga memberikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, termasuk mengenali ciri keaslian uang dan merawat Rupiah.

[adsense]

Pelepasan tim berlangsung di Mako Kodaeral I, Belawan, Medan, Selasa (27/10/2026), dihadiri Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI M. Anwar Bashori, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Kepala Perwakilan BI Sumut Ameriza M. Moesa, serta perwakilan Gubernur Sumut, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Basarin Yunus Tanjung. BI menegaskan, kolaborasi dengan TNI AL menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan distribusi dan pelayanan Rupiah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur perbankan maupun kas keliling.

Secara nasional, ERB di Sumut menjadi penutup rangkaian ERB 2026 yang mencakup 19 pelaksanaan dan menjangkau 96 pulau di wilayah 3T Indonesia.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Amankan Pria Inisial RM Terkait Dugaan Penistaan Agama di Live TikTok

[adsense]

[adsense]

Keberanian Kepala Dusun (Kadus) 3A Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Ayub Pringadi Marbun, patut diapresiasi. Seorang diri, ia membubarkan puluhan orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dan perjudian di sebuah barak yang berdiri di lahan kosong milik warga.

Tak hanya membubarkan kerumunan, Ayub juga membakar barak yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan sabu tersebut. Aksinya pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB itu pun viral di media sosial (medsos).

[adsense]

Tanpa gentar menghadapi sekitar 40 orang yang berkumpul di lokasi, Ayub nekat mengambil tindakan setelah peringatan yang disampaikannya beberapa hari sebelumnya tidak diindahkan. Lokasi yang digerebek berada di Gang Permai Indah 4, Dusun 3A Selambo.

Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah orang terlihat berhamburan meninggalkan lokasi saat Ayub datang. Di dalam barak, ditemukan sejumlah alat isap sabu atau bong, kartu domino, serta paket yang diduga narkotika jenis sabu. Ayub mengaku penggerebekan tersebut bukan aksi yang direncanakan. Ia mengaku sedang melintas di kawasan itu ketika melihat banyak orang berkumpul dengan aktivitas yang mencurigakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kades Sambirejo Timur Dilantik Jadi Ketua BKPRMI Percut Sei Tuan

Menurut Ayub, tiga hari sebelum kejadian, dirinya telah memperingatkan agar tidak ada aktivitas negatif di wilayah tersebut. Namun, peringatan itu tidak diindahkan sehingga ia memutuskan membubarkan kerumunan sekaligus memusnahkan tempat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba.

[adsense]

"Peringatan itu tidak diindahkan. Saya sebagai kepala dusun mengambil tindakan tegas, langsung membubarkan. Ini juga sebagai peringatan agar lokasi yang dipakai sebagai tempat pemakaian narkoba tidak digunakan lagi," tegasnya.

Ayub mengungkapkan, barak tersebut baru berdiri sekitar 1 minggu di atas lahan kosong milik warga. Ia menduga aktivitas itu kembali muncul setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sejumlah kawasan yang selama ini dikenal rawan narkoba, termasuk Jermal dan Blok 1.

[adsense]

"Penjual sabu yang diduga beroperasi di lokasi itu merupakan warga sekitar yang baru keluar dari penjara setelah menjalani hukuman dalam kasus narkoba serupa. Sementara itu, para pembeli yang datang ke lokasi disebut bukan warga setempat, melainkan orang dari luar kawasan," katanya.

Ia menyebut pelaku yang diduga menjual sabu tersebut merupakan residivis yang kembali mencoba menjalankan aktivitas serupa setelah keluar dari penjara. Ayub mengaku sempat menemukan bong sabu, kartu domino, dan paket yang diduga sabu di lokasi. Namun, ketika ia kembali setelah membeli bensin untuk membakar barak, sejumlah barang tersebut diduga telah dibawa pergi.

[adsense]

"Karena saat penggerebekan berlangsung saya hanya seorang diri. Saya tidak sempat merekam seluruh kejadian. Video yang kemudian dibuat bersama dua orang lainnya dimaksudkan sebagai bukti sekaligus peringatan agar aktivitas serupa tidak kembali terjadi," jelasnya.

Bagi Ayub, kemunculan kembali barak tersebut menjadi peringatan bahwa peredaran narkoba di kawasan Selambo belum sepenuhnya tuntas. Ia mengenang, pada 2018 hingga 2022, kawasan itu pernah mengalami maraknya peredaran narkoba. Bahkan, menurut pengalamannya, transaksi sabu ketika itu dilakukan secara terbuka di sejumlah titik. Akhirnya pada 2022 digempur habis sama polisi.

[adsense]

"Paa pelaku diduga menggunakan pengintai dan kode-kode tertentu untuk mengantisipasi kedatangan petugas. Bahkan ketika polisi memasuki kawasan tersebut dan kendaraan petugas dilempari hingga kaca mobil pecah," ungkap Ayub.

Karena pengalaman itu, Ayub menilai pencegahan sejak dini sangat penting. Ia tidak ingin aktivitas serupa kembali berkembang dan merusak lingkungan, terutama bagi anak-anak yang rentan terpapar narkoba. Selagi masih kecil, ia selaku Kadus masih bisa meng-cover dan membersihkan. Makanya dia langsung bersihkan. Kalau sudah besar, harus memanggil pemadam yang lebih besar lagi dan membutuhkan biaya serta waktu yang lebih besar.

[adsense]

"Pihak kepolisian telah merespons temuan tersebut. Kapolsek Medan Tembung telah turun ke lokasi, sementara pihak Polrestabes Medan juga telah melakukan komunikasi terkait kejadian itu. Saya berharap tindakan pencegahan yang saya dilakukan dapat menjadi contoh bagi Kadus lainnya untuk lebih peduli terhadap ancaman narkoba di lingkungan masing-masing," harapnya.

Bagi Ayub, tanggung jawab sebagai Kadus bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjaga masyarakat dari ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda.

[adsense]

Meski mengaku menghadapi puluhan orang saat pembubaran berlangsung, ia menegaskan tidak gentar. Ayub menyebut dirinya telah lama tinggal di kawasan tersebut, bahkan sejak wilayah itu masih berupa perkebunan.

"Saya berani menerima jabatan Kadus karena pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhir nanti. Saya siap menghadapi risiko selama berupaya memberantas aktivitas yang dinilainya merusak masyarakat. Kalaupun saya terjadi apa-apa saat memberantas kemungkaran ini, insyaallah ganjarannya syahid. Selagi kita memang benar dan berbuat untuk yang baik, insyaallah banyak yang mendukung," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara mengamankan seorang pria berinisial RM terkait dugaan penistaan agama dalam siaran langsung di media sosial TikTok yang viral.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan membenarkan pengamanan tersebut saat dikonfirmasi harianSIB.com, Selasa (27/10/2026).

[adsense]

"Ya, berdasarkan pernyataan Dirressiber, yang bersangkutan telah diamankan untuk dimintai keterangan terkait video TikTok yang viral," ujar Ferry.

Ferry menyebut RM hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut.

[adsense]

"Ia masih diproses di Ditressiber," tegasnya.

Diketahui penangkapan RM tidak terlepas dari seruan Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH yang mendesak Polda Sumut untuk menindak tegas pemilik akun TikTok yang diduga menghina keyakinan umat Kristen.

[adsense]

"Kami meminta Polda Sumut menangkap dan menindak pemilik akun tersebut karena diduga menghina Yesus," tegas Lamsiang.

Ia mengaku telah melakukan penelusuran dan menilai akun tersebut kerap melontarkan kata-kata yang tidak pantas.

[adsense]

"Saya atas nama Ketua Umum DPP HBB meminta Polda Sumut dan jajarannya untuk melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelusuran kita, pemilik akun tersebut selama ini sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas," ucapnya.

Lamsiang juga mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan.

[adsense]

Diketahui sebelumnya, sebuah rekaman siaran langsung TikTok dengan akun @ritmandarwin29 viral di media sosial. Dalam rekaman itu, pemilik akun diduga melontarkan ujaran yang bermuatan penghinaan terhadap keyakinan umat Kristen saat berinteraksi dengan penonton.

Dalam live tersebut, ia juga meminta salah satu penontonnya yang bernama Magdalena untuk merekam ucapannya agar dilaporkan ke polisi.

[adsense]

"Laporkan, sudah pengen masuk penjara aku ini, capek aku hidup. Laporkan cepat," ujarnya dalam rekaman tersebut.

Ia juga mengeluhkan kerap terkena pelanggaran (PL) di TikTok dan mengaku sedang dalam kondisi terlilit utang sehingga merasa putus asa.

[adsense]

"Apa-apa kena PL, emosi kali aku. Lagi dililit utang aku. Sudah pengen masuk penjara aja lah," katanya.

Dalam video yang sama, ia juga menyampaikan beberapa ujaran menghina yang tidak pantas. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawal penyaluran energi dan memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara.

Kedatangan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama jajaran manajemen disambut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, beserta jajaran, Senin (26/10/2026), di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga untuk mendukung kelancaran penyaluran energi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyampaikan, sinergi dengan Ombudsman merupakan bagian penting dalam mendukung upaya perusahaan menjaga kelancaran penyaluran energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gencarkan Edukasi Humanis Dukung Operasi Patuh Toba 2026

Sementara itu, Herdensi Adnin menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pengawas dan penyelenggara layanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Kolaborasi dan koordinasi yang baik menjadi hal penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Kami berharap komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga dapat terus terjalin sehingga berbagai hal terkait penyaluran energi dan pelayanan kepada masyarakat dapat dikawal bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Herdensi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran penyaluran energi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga berharap penyaluran energi di Sumatera Utara dapat terus berjalan dengan baik sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu mengamankan dua pria yang diduga terkait peredaran narkoba di Jalan Parlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (26/10/2026), sekitar pukul 22.00 WIB. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu seberat total 21,57 gram, 5 butir pil ekstasi, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Labuhanbatu, AKP Hardiyanto. Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/10/2026), Hardiyanto menjelaskan, petugas menemukan 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 16,56 gram dan 5,01 gram.

[adsense]

"Selain sabu, petugas juga menyita 5 butir ekstasi merek Granat Pink dengan berat bruto 2,17 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis etomidate dalam bentuk cairan vape atau vape getar, yakni 2 kemasan merah bertuliskan China, 4 kemasan hitam bertuliskan Yakuza XL, serta 2 kartrid berisi cairan mengandung narkotika," katanya.

Barang bukti lainnya yang diamankan, yakni uang tunai Rp1.255.000, timbangan elektrik warna perak, kotak rokok Surya, 2 unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam, serta sekop yang terbuat dari pipet. Seluruh barang tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Bisnis Haram Dua Sahabat Terbongkar, Pod Getar dan Ekstasi Jadi Dagangan

Dari dua pria yang diamankan, penyidik Satresnarkoba menetapkan AH alias Aidil sebagai tersangka. Sementara, RUH alias Butok diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena hasil pemeriksaan urinenya positif, tetapi petugas tidak menemukan barang bukti narkotika yang terkait dengannya.

[adsense]

"Dari dua orang yang diamankan, satu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AH alias Aidil yang juga residivis narkoba. Sedangkan RUH alias Butok diserahkan ke BNN karena hanya urine positif dan tidak ditemukan barang bukti narkotika," kata Hardiyanto.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Labuhanbatu masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri asal-usul barang terlarang yang disita serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polres Pelabuhan Belawan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan bermotor dan penempelan stiker imbauan Operasi Patuh Toba (OPT) 2026 pada kendaraan roda enam, empat, tiga dan roda dua, Selasa (27/10/2026).

Penempelan stiker OPT 2026 tersebut sebagai sarana edukaai langsung kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Selain itu, personel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, juga menyosialisasikan pelaksanaan OPT 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 Nopember 2026.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Belawan Ajak Pelajar Jauhi Tawuran dan Tawuran

"Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara. Patuhi rambu-rambu, gunakan helm berstandar bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta lengkapi surat-surat kendaraan. Melalui pembagian brosur dan stiker ini, kami berharap pesan keselamatan dapat terus diingat dan diterapkan oleh masyarakat," katanya.

[adsense]

Satlantas Polres Pelabuhan Belawan akan terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi selama pelaksanaan OPT 2026. Diharapkan tercipta budaya tertib, serta situasi lalu lintas yang aman, lancar dan kondusif di wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Pada 28 Oktober mendatang, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momen itu diharapkan untuk membangkitkan semangat persatuan dalam membangun bangsa.

Harapan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Bidang Seni Budaya, Apriando Purba, Selasa (27/10/2026), di Saribudolok.

[adsense]

"Mari kita jadikan momen itu sebagai persatuan kebangkitan nasional untuk membangun bangsa dan menggelorakan semangat rela berkorban terhadap tanah air," ucapnya.

Menurut Ando, semangat persatuan akan menjadikan negara ini menjadi bangsa yang besar. Karena penduduk Indonesia memiliki suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Jika bersatu, maka akan menjadikan bangsa yang kuat dan maju.

[adsense]

Baca Juga:

• Musim Hujan, Warga Diminta Waspadai Genangan Air Akibat Sampah

Pada momen itu, sambung Ando, saatnya kita semua bersatu membangun bangsa dan juga mempersatukan seluruh elemen masyarakat, supaya negara ini makin baik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polrestabes Medan mulai menggelar Operasi Patuh Toba 2026. Selama 14 hari, terhitung 26 Oktober hingga 8 November 2026, petugas akan menyasar delapan jenis pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Meski demikian, pada hari pertama pelaksanaan operasi, Senin (26/10/2026), polisi masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada pengendara. Penindakan terhadap pelanggar akan dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo, Selasa (27/10/2027), mengatakan, delapan pelanggaran yang menjadi sasaran operasi yakni, pengendara melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak mengenakan sabuk pengaman, serta menggunakan ponsel saat berkendara.

Selain itu, petugas juga menyasar pengendara di bawah umur, pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, berkendara di bawah pengaruh alkohol, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bisnis Haram Dua Sahabat Terbongkar, Pod Getar dan Ekstasi Jadi Dagangan

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Namun, pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran tetap dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan.

[adsense]

"Ke depan, tetap kita kedepankan edukasi dan sosialisasi. Meski begitu, penindakan juga akan kita lakukan," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polrestabes Medan menerapkan sistem patroli hunting. Artinya, personel bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan dan melakukan pengawasan secara dinamis, bukan hanya berjaga di satu atau dua titik tertentu. Dengan pola tersebut, petugas dapat langsung menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan selama patroli berlangsung.

[adsense]

"Kita menggunakan sistem hunting. Petugas tidak berkumpul hanya di satu atau dua titik," jelasnya.

Widodo pun mengimbau masyarakat agar memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan dan memastikan alat keselamatan digunakan sebelum memulai perjalanan. Pengendara sepeda motor diminta memakai helm berstandar SNI, sedangkan pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk pengaman.

[adsense]

"Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan demi melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," katanya.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Satlantas Polrestabes Medan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. "Keselamatan lebih utama daripada kecepatan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Siantar Marihat melaksanakan program polisi peduli pendidikan (Polidik) di SMK GKPI I Jalan DI Panjaitan, Senin (26/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolsek Siantar Marihat AKP David Eka Putra bersama Wakapolsek Iptu MP Simanjuntak, Kanit Binmas Ipda M Hutahaean, Kanit Intelkam Ipda E Sitohang, serta Bhabinkamtibmas.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolsek David mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari quick wins program 1.2 polisi peduli pendidikan untuk mencegah bullying di kalangan pelajar.

Di hadapan para siswa, personel mengimbau agar tidak melakukan perundungan kepada sesama teman, saling menghormati dan fokus pada hal-hal positif.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati HKGB ke-74, Polres Pematangsiantar dan Bhayangkari Berbagi Kasih di Tiga Panti Asuhan

Kegiatan Polidik tersebut pun disambut baik pihak sekolah dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Polsek Siantar Marihat dalam memberikan edukasi kepada siswanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer secara radikal meredefinisi garis pemisah antara ranah personal dan ranah publik di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam realitas sosial digital, muncul fenomena perilaku yang populer dinamai istilah spill the tea pada ranah media sosial. Aktivitas ini, baik secara literal maupun praktis, diartikan sebagai tindakan mengumbar, membongkar, atau menyebarkan rahasia pribadi, keburukan domestik, perselisihan keluarga, hingga sangkaan pelanggaran norma maupun hukum pihak lain kepada khalayak ramai. Titik krusial permasalahan hukum timbul sewaktu tindakan penyebaran data privat tersebut dilangsungkan secara sepihak tanpa melewati tahap konfirmasi, pembuktian ulang, atau validasi faktual atas kebenaran materi yang disebarkan. Sifat media siber yang berdaya jangkau masif, berkecepatan tinggi, serta terekam secara permanen mengakibatkan kabar burung yang belum teruji dapat secara cepat bertransformasi menjadi bentuk penyerangan nama baik dan kehormatan (defamation) yang amat destruktif bagi pihak korban.

Dalam doktrin tata hukum, reputasi personal dikualifikasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada martabat kemanusiaan (human dignity). Sebagaimana dijelaskan oleh Jan Remmelink (2003), fungsi fundamental hukum pidana menitikberatkan pada perlindungan atas kepentingan hukum (rechtsgoederen), di mana kehormatan serta martabat seseorang diposisikan sebagai aset immaterial yang bobot nilainya sejajar dengan integritas fisik maupun kepemilikan aset materiil. Tindakan mencederai reputasi sosial individu di ranah siber berpotensi melumpuhkan eksistensi sosial, mengganggu stabilitas psikologis, hingga mematikan mata pencaharian korban dalam waktu singkat akibat mekanisme penyebaran algoritma media sosial yang mendadak viral. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan mengekspresikan pendapat (freedom of speech) tidaklah bermakna tanpa batas (non-absolute right). Eric Barendt (2005) menggarisbawahi bahwa pembatasan guna melindungi reputasi pihak lain merupakan tindakan yang sah dan konstitusional demi mencegah kesewenang-wenangan dalam berpendapat. Secara normatif pembatasan tersebut secara tegas diakomodasi lewat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan tiap warga negara patuh pada batasan undang-undang guna menghormati hak milik orang lain.

[adsense]

Untuk menganalisis unsur kelalaian pengunggah materi di media digital dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, doktrin Actual Malice dari doktrin hukum media internasional dapat dijadikan pisau bedah. Doktrin ini menekankan bahwa pencemaran nama baik terjadi apabila seseorang memublikasikan muatan informasi yang merugikan publik dengan kesadaran penuh akan kepalsuan materi tersebut, atau bersikap amat ceroboh tanpa memedulikan kebenaran faktualnya (reckless disregard of whether it was false or not). Beriringan dengan kajian sosiologi digital, danah boyd (2014) menguraikan fenomena collapsed contexts serta persistency yang melekat pada ekosistem virtual. Informasi siber memiliki sifat yang abadi, mudah dirangkum kembali, serta dapat diakses ulang kapan saja secara bebas. Karakteristik khusus medium siber inilah yang menjadikan tindakan spill the tea tanpa verifikasi memenuhi unsur kelalaian nyata maupun kesengajaan tidak langsung (dolus eventualis), sebab pembuat unggahan mengabaikan kewajiban menguji fakta sebelum melontarkan isu ke hadapan publik.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE telah memperbarui formulasi delik pencemaran nama baik. Sandaran penegakan hukum saat ini dialihkan pada ketentuan hukum siber nasional yang selaras. Melalui penafsiran hakim konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membatasi secara mutlak cakupan unsur-unsur tersebut. Ketentuan norma hukum pencemaran nama baik dan fitnah dimuat secara rinci dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apabila tindakan tersebut dilangsungkan lewat platform elektronik atau media sosial, sarana penindakan hukum bertransformasi menjadi aturan khusus (lex specialis) sebagaimana diatur pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Merujuk pada keputusan lembaga peradilan konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa subjek hukum yang dilindungi oleh delik pencemaran nama baik siber hanyalah individu atau orang perseorangan (natuurlijk persoon). Berbagai bentuk badan negara, lembaga pemerintah, perusahaan/korporasi, himpunan profesi, maupun jabatan formal secara hukum dikecualikan dari kualifikasi korban penghinaan siber. Objek tuduhan dipertegas secara terbatas hanya pada perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Sifat penegakan hukum atas delik ini dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut, yang berimplikasi bahwa proses hukum hanya dapat diproses bilamana korban perseorangan yang bersangkutan secara pribadi menyerahkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketika Algoritma Menjadi Hakim: Perlindungan Reputasi dari Narasi Tanpa Bukti di Media Sosial

Terhadap bentuk pelanggaran siber tersebut, instrumen hukum positif menetapkan ancaman pidana berjenjang yang disesuaikan dengan kadar kesalahan dan skala dampak kerugian. Apabila muatan spill the tea mencederai nama baik lewat sangkaan perbuatan tertentu namun kebenaran materilnya belum terbukti secara sah, pelaku diancam pidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau sanksi denda maksimal 400 juta rupiah berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bila dalam pembuktian persidangan terungkap secara meyakinkan bahwa seluruh materi tuduhan yang diunggah merupakan rekayasa atau berita bohong, kualifikasi perbuatan bergeser menjadi delik fitnah digital. Ancaman hukum bagi pelaku fitnah siber diperberat secara signifikan hingga pidana penjara maksimal 3 tahun merujuk pada ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi pidana ini dirancang bukan sebatas sarana pembalasan (retributif), melainkan berorientasi pada pemulihan harkat kemanusiaan korban yang terdegradasi di platform digital.

[adsense]

Penindakan hukum pidana yang tegas, adil, dan transparan terhadap tindakan spill the tea tanpa verifikasi memberikan asas kemanfaatan penting bagi tatanan masyarakat siber. Manfaat pertama yaitu terciptanya jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi hak privasi serta kehormatan tiap individu perseorangan, sehingga hak warga negara terlindungi dari tindakan semena-mena pengguna internet yang tidak bertanggung jawab. Manfaat kedua berorientasi pada fungsi edukasi-preventif, di mana aturan ini menuntut masyarakat digital untuk mengasah tingkat literasi digital, mengedepankan asas kehati-hatian (due diligence), serta membiasakan proses verifikasi sebelum menyebarkan konten ke publik. Manfaat ketiga adalah mencegah meluasnya pertikaian horizontal, persekusi digital, serta peradilan sepihak oleh warganet (trial by the mob) yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Melalui pendekatan hukum pidana kontemporer ini, kebebasan berekspresi di dunia virtual dapat berjalan secara seimbang dengan penghormatan atas martabat manusia.

Adanya pembaruan hukum pidana ini menghadirkan batas pemisah yang jelas antara kritik yang membangun dan penyerangan nama baik di dunia maya. Moeljatno (2002) dalam teori pertanggungjawaban pidana menegaskan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang membuktikan bahwa niat jahat (mens rea) seorang pembuat konten terbukti nyata saat ia memilih menyebarkan tuduhan merugikan tanpa verifikasi logis. Langkah melemparkan gosip atau tuduhan mentah ke media sosial demi meraup atensi publik atau sensasi merupakan bentuk pengabaian hukum yang disadari atas risiko kerugian pihak lain. Dengan mewajibkan validasi data sebagai tugas imperatif tiap warganet, hukum pidana Indonesia bergeser dari alat penghukum yang kaku menjadi instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) guna membangun tatanan digital yang bermartabat.

[adsense]

Lewat pemaknaan konstitusional yang utuh, titik seimbang hukum di Indonesia saat ini menuntut kedewasaan bermedia sosial yang bersandar pada fakta riil, bukan sekadar sensasi tanpa kebenaran faktual. Penerapan delik aduan absolut memastikan hukum tidak lagi disalahgunakan sebagai sarana membungkam masukan terhadap pemegang kekuasaan, melainkan difokuskan untuk menjaga kehormatan personal tiap warga negara dari ancaman fitnah siber.

Jangkauan pemulihan hak bagi korban pencemaran nama baik tidak terbatas pada ranah pidana, melainkan meluas ke pemulihan keadilan melalui mekanisme perdata. Tindakan spill the tea tanpa verifikasi secara langsung memenuhi seluruh indikator Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rosa Agustina (2003), suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana memenuhi lima syarat kumulatif: timbulnya tindakan, adanya sifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian pada korban, serta adanya hubungan sebab-akibat (oorzakelijk verband) yang menghubungkan langsung perbuatan pelaku dengan kerugian korban. Sifat media siber yang mempercepat penggandaan informasi sesat mempertinggi akumulasi dampak kerugian bagi korban, sehingga memicu lahirnya hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata.

[adsense]

Tuntutan ganti rugi dalam gugatan perdata akibat fitnah digital memusatkan perhatian utama pada komponen ganti rugi immaterial (immateriele schadevergoeding). Secara yuridis, Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak penuh bagi korban penghinaan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik. Kerugian immaterial akibat penyerangan reputasi siber tampak dalam wujud penderitaan batin, tekanan mental yang berat, rusaknya nama baik di masyarakat, rasa malu, hingga jatuhnya prospek usaha atau karier profesional. Berbeda dengan kerugian materiil yang nilainya dapat dikalkulasikan secara hitungan riil, kerugian immaterial tidak memiliki besaran nominal yang pasti. Implikasinya, penentuan nilai kerugian immaterial bersandar penuh pada yurisprudensi dan kearifan hakim yang mengadili perkara lewat prinsip ex aequo et bono, yaitu memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan yang seadil-adilnya.

Mekanisme gugatan keperdataan ini memberikan manfaat praktis dalam menata perilaku warganet. Contoh ilustrasi kasus perdata, seorang pelaku usaha lokal menjadi sasaran spill the tea sepihak dari akun tanpa identitas yang menuduhnya memeras tenaga kerja, tanpa ada proses pengecekan ke dinas terkait. Tuduhan digital tersebut memicu pemutusan kontrak secara mendadak dari para mitra bisnis. Selain menempuh jalur pidana, pelaku usaha tersebut mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil atas hilangnya nilai kerja sama senilai 500 juta rupiah, serta ganti rugi immaterial senilai 2 miliar rupiah atas hancurnya kredibilitas bisnis. Hakim dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial secara tunai, serta memuat kewajiban memulihkan nama baik melalui permohonan maaf terbuka di media massa nasional selama tujuh hari berturut-turut.

[adsense]

Manfaat hukum dari penggabungan gugatan perdata ini bagi masyarakat digital adalah terciptanya efek jera secara finansial, mengingat sanksi kurungan pidana kadang belum mampu memulihkan kehancuran ekonomi korban akibat viralnya fitnah. Beban membayar ganti rugi immaterial dalam jumlah besar menyadarkan warganet bahwa tiap tindakan di media sosial membawa konsekuensi pertanggungjawaban harta benda pribadi yang nyata. Perpaduan perlindungan pidana dan restitusi perdata menempatkan sistem hukum Indonesia pada posisi ideal, di mana kepastian hukum atas martabat warga negara ditegakkan tanpa mengabaikan pemulihan keadilan ekonomi bagi korban fitnah digital.

Formulasi hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik dan fitnah digital di Indonesia telah mencapai tahap penataan yang lebih berkeadilan serta progresif. Integrasi sanksi pidana pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan mekanisme ganti rugi perdata berbasis Pasal 1365 serta Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membentuk perlindungan ganda bagi korban penyerangan reputasi. Perubahan paradigma hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi korban hanya pada orang perseorangan secara substansial mengembalikan esensi hukum pidana sebagai pelindung harkat manusia, sekaligus menutup celah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kritik publik. Langkah penegakan hukum ini tidak hanya berpatokan pada fungsi penghukuman, melainkan bertindak sebagai sarana perbaikan budaya komunikasi masyarakat digital. Melalui penegakan hukum pidana yang konsisten didampingi pemberian kompensasi immaterial yang layak, iklim bermedia sosial dipaksa bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab, beradab, berlandaskan bukti faktual, serta menjunjung nilai keadilan substantif.

[adsense]

Perlindungan hak korban mencapai puncaknya lewat pengakuan atas hak retensi digital atau hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Doktrin hak untuk dilupakan dalam hukum media digital internasional, sebagaimana dirumuskan Viktor Mayer Schönberger (2009), menegaskan bahwa individu berhak mengendalikan jejak masa lalunya di dunia maya agar tidak terus-menerus membebani masa depannya. Di Indonesia, instrumen ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut mewajibkan penyedia sistem elektronik untuk menghapus muatan informasi yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permohonan pihak yang bersangkutan. Penggunaan hak retensi digital ini membutuhkan dasar hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang menyatakan bahwa konten spill the tea atau penyebaran data tersebut terbukti memuat fitnah, kabar bohong, atau melanggar hukum.

Penerapan hak untuk dilupakan ini memegang peranan vital sebagai sarana pemulihan total (restitutio in integrum) bagi nama baik korban di ruang maya. Sebagai ilustrasi penerapan hak retensi, seorang profesional yang sempat menjadi korban tuduhan palsu terkait gratifikasi seksual melalui utas viral spill the tea berhasil memenangkan perkara pidana fitnah dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Walaupun pelaku telah dijatuhi pidana dan denda, jejak digital unggahan fitnah tersebut tetap muncul pada mesin pencari publik sehingga merusak prospek karier korban secara berkepanjangan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah tersebut, korban mengajukan permohonan resmi kepada perusahaan mesin pencari dan platform media sosial untuk menghapus tautan, indeks pencarian, serta konten asli yang memuat narasi sesat tersebut. Platform digital secara hukum wajib mengeksekusi penghapusan indeks data tersebut demi memulihkan hak privasi korban.

[adsense]

Kemanfaatan hukum dari regulasi hak untuk dilupakan ini bagi warganet adalah terjaminnya keadilan digital yang berkelanjutan. Pengguna internet disadarkan bahwa konsekuensi hukum dari penyebaran tuduhan tanpa verifikasi tidak berhenti pada selesainya masa hukuman kurungan pelaku, melainkan berlanjut pada kewajiban penghapusan jejak digital secara total. Kebijakan ini memberikan perlindungan kemanusiaan yang hakiki, di mana korban diberikan kesempatan kedua untuk menata kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan profesional mereka tanpa dihantui oleh jejak masa lalu digital yang cacat hukum. Melalui keterpaduan instrumen pidana, kompensasi perdata, serta hak retensi digital untuk menghapus jejak informasi sesat, sistem hukum pidana siber Indonesia telah bertransformasi menjadi struktur hukum yang modern, humanis, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi setiap warga negara. (Penulis, Dosen Praktisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNITA)

[adsense]

[adsense]

UPTD Puskesmas Juhar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, meluncurkan sebuah inovasi pelayanan publik terbaru bertajuk TASCE TB (Temukan, Analisa, Sembuhkan, Cegah TB).

Inovasi itu bertujuan menekan angka penyebaran penyakit Tuberkulosis (TB) yang saat ini masih menjadi tantangan kesehatan global maupun nasional.

[adsense]

Demikan disampaikan Kapuskesmas Juhar drg.Perpulungenta Purba MKM kepada wartawan, Selasa, (27/10/2026) di Juhar Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Perpulungan Purba menyebut, langkah strategis ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya angka penemuan kasus (case finding) serta angka kesembuhan TB di wilayah kerja Puskesmas Juhar pada tahun 2024 lalu, ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Target Belum Tercapai, Balitbang Pemko Medan Kumpulkan Lintas Sektor Bahas Kasus TBC

"Kondisi ini diperparah oleh faktor kepadatan penduduk, minimnya sirkulasi udara dan cahaya matahari di pemukiman, serta masih berkembangnya stigma keliru di tengah masyarakat terkait pemeriksaan dahak, ujarnya.

[adsense]

Purba menjelaskan bahwa kasus TB di tengah masyarakat ibarat fenomena gunung es, terlihat kecil di permukaan, namun menyimpan potensi penyebaran yang besar di bawahnya.

Satu orang penderita TB BTA positif berpotensi menularkan kepada 10 hingga 15 orang setiap tahunnya, jelasnya.

[adsense]

Lanjutanya, Inovasi TASCE TB dirancang secara terstruktur melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program ini mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui pembentukan kader TB termasuk juru pemantau batuk dan kader posyandu serta menggandeng lintas sektor mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, hingga tokoh agama, katanya.

[adsense]

Melalui program ini, petugas bersama kader melakukan pelacakan suspek dari rumah ke rumah (investigasi kontak) dengan mendata setidaknya 15 orang kontak erat atau warga di sekitar rumah pasien positif TB. Warga yang mengalami gejala batuk lama atau penurunan berat badan akan diarahkan dan difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan dahak ke puskesmas.

Ditambahkannya, inovasi TASCE TB mengimplementasikan lima tahapan utama, yaitu pengumpulan data suspek TB melalui penggerakan masyarakat desa dan kader. Pencarian penderita dan rujukan melalui dokter wilayah serta organisasi profesi.

[adsense]

Kunjungan rumah penduduk untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau akses. Pengingat minum obat secara rutin melalui fitur video call di Grup WhatsApp khusus pasien TB Puskesmas Juhar guna menekan angka drop out pengobatan dan sosialisasi bahaya penularan TB melalui berbagai media publik, seperti tempat pertemuan umum, kantor kepala desa, rumah ibadah, hingga platform media sosial resmi Puskesmas Juhar.

Dengan adanya inovasi TASCE TB, UPTD Puskesmas Juhar optimistis penemuan suspek dan penanganan kasus positif TB dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

[adsense]

Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat, menghapus stigma negatif tentang TB, serta memutus mata rantai penularan demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Karo, pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan ditunjukkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dengan turun langsung memantau arus lalu lintas sekaligus membagikan helm kepada pengendara yang tidak menggunakan pelindung kepala di Simpang Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Strong Point Operasi Patuh Toba 2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

[adsense]

Kapolrestabes Medan bersama Wakapolrestabes AKBP Rudy Silaen, Kasat Intelkam, Kasat Lantas, Kapolsek Medan Kota serta personel Satlantas Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota hadir di lokasi sejak pukul 06.30 hingga 07.30 WIB.

Di tengah aktivitas masyarakat pada jam sibuk pagi hari, Kombes Pol Calvij bersama personel memantau kondisi lalu lintas dan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Taput Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026

Bahkan, Calvijn turut membagikan helm kepada pengendara yang kedapatan tidak mengenakan pelindung kepala. Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan saat berkendara.

[adsense]

Suasana humanis juga terlihat ketika Kapolrestabes menyapa anak-anak sekolah dasar yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat, termasuk menanamkan kesan positif tentang kehadiran polisi sejak usia dini.

Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan, kegiatan Strong Point dalam Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk memastikan aktivitas masyarakat di jalan raya berjalan aman, tertib dan lancar.

[adsense]

Menurutnya, kehadiran personel di titik-titik strategis tidak hanya berfokus pada pengaturan arus lalu lintas, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

"Kita juga mengingatkan para pengendara sepeda motor agar tidak mengabaikan penggunaan helm karena perlengkapan tersebut merupakan salah satu unsur penting untuk melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan," ujar Kapolrestabes.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut lanjutnya, Polrestabes Medan berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

Polrestabes Medan juga terus mendorong pendekatan kepolisian yang humanis melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat.

[adsense]

"Dengan demikian, polisi tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan nyaman," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Polres Tapanuli Utara (Taput) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026.

Personel yang mengikuti apel gelar pasukan itu terdiri dari 1 pleton gabungan personel Polres Taput , 1 pleton personel Satuan Lalu Lintas Polres Taput , 1 pleton gabungan Sat Intel, Sat Reskrim dan Sat Narkoba, 1 pleton personel Subdenpom I/2-2 Tarutung, 1 pleton personel TNI dari Kodim 0210/TU , 1 pleton personel Dishub Taput, 1 pleton Satpol PP Taput.

[adsense]

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tapanuli Utara AKBP Ferry Mulyana Sunarya bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam apel gelar pasukan operasi patuh Toba 2026 yang di laksanakan di halaman Mapolres Taput, Senin (26/10/2026).

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan, Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gencarkan Edukasi Humanis Dukung Operasi Patuh Toba 2026

" Sehubungan dengan hal itu, saya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan yang membawa kendaraanya di jalanan, agar selalu berhati-hati, hindari pelanggaran sekecil apapun san selalu melengkapi surat-surat kendaraanya, " ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, dalam operasi ini petugas kepolisian yang bertugas dilapangan tidak selalu memprioritaskan tindakan berupa tilang namun ada juga berupa pendidikan kemasyarakatan (Dikmas ) dan pembinaan hukum (Binluh).

" Selain Dikmas dan Binluh, penindakan tilang secara manual dan E-TLE juga dilakukan apabila pengemudi atau pengendara dianggap melakukan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti melawan arus , ugal-ugalan, overload dan berboncengan lebih dari 1 orang, " terangnya.

[adsense]

Ia mengatakan, bagi petugas dilapangan agar selalu bertindak secara humanis dan jangan arogan serta hindari setiap pelanggaran yang bisa merusak nama baik institusi.

Pada apel gelar pasukan tersebut turut hadir Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Asisten 3 Pemkab Taput Binhot Aritonang, Kasdim 0210/TU Mayor Arh A.S. Butarbutar, SH MH, DanSubdenpom l/2-2 Tarutung Kapten Cpm M.Yamin, Kasatpol PP Taput Jakkon Halomoan Marbun, mewakili Kadishub Taput Josua P Situmeang dan para pejabat utama Polres Tapanuli Utara ,mewakili Danki Rajawali 123 Kapten Inf A. Simamora dan mewakili Kepala Pengadilan Negeri Tarutung Ronal Aritonang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bisnis haram peredaran narkoba yang dilakoni dua sahabat akhirnya terbongkar. Keduanya, MNT (21) warga Jalan Dipanegara, Kecamatan Medan Baru dan SAF (21) warga Jalan Bunga Cempaka, Kecamatan Sunggal, diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Kutilang, Kecamatan Medan Sunggal.

Mirisnya, kedua pemuda tersebut bukan hanya mengedarkan narkotika jenis vape atau yang dikenal dengan sebutan Pod Getar, tetapi juga pil ekstasi. Dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, keduanya mengaku telah beberapa kali menjual barang terlarang tersebut demi meraup keuntungan.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (27/10/2026) menjelaskan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkoba yang kerap terjadi di Jalan Kutilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Selasa (20/10/2026) malam petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan kedua pemuda itu sedang berada di atas sepeda motor.

"Keduanya tengah menunggu calon pembeli ketika petugas datang melakukan penindakan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 vape narkoba warna oranye yang hendak dijual," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gerebek Lapak Judi Tembak Ikan di Medan Johor, 5 Orang Diamankan

"Dari setiap transaksi, keduanya memperoleh keuntungan yang berbeda. Untuk 1 vape narkoba yang terjual, mereka mendapatkan Rp 100 ribu. Sementara dari setiap butir pil ekstasi yang laku, keuntungan yang dikantongi mencapai Rp 40 ribu," jelas Rafli.

[adsense]

Menurutnya, pengungkapan kasus ini belum berakhir. Satres Narkoba kini memburu seorang pria berinisial W yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada kedua tersangka.

"Identitas pemasok tersebut, telah diketahui. Petugas terus melakukan pengejaran guna mengungkap sumber pasokan sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba yang melibatkan kedua sahabat itu," tegasnya.

[adsense]

Rafli menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan para pengedar, tetapi juga akan mengejar pihak yang berada di belakang jaringan tersebut.

"Pemasok narkoba berinisial W kami pastikan akan kami ringkus. Ini komitmen kami dalam memberantas dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Tidak akan ada ruang, dan kami pastikan akan kami ungkap," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara (Sumut) terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dalam rangka Operasi Patuh Toba 2026 yang digelar mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Sasaran edukasi meliputi pedagang, pembeli di pasar tradisional, pengguna jalan, pelajar, hingga komunitas kendaraan bermotor. Pendekatan dilakukan secara humanis dan persuasif untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan edukasi menjadi kunci keberhasilan operasi.

"Keselamatan berlalu lintas harus menjadi kesadaran dan kebutuhan bersama, bukan karena takut ada petugas di jalan," ujar Ferry di Mapolda Sumut, Senin (27/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sambangi Kantor Al-Washliyah, Kapolda Sumut Ajak Ulama Bersinergi Perangi Narkoba dan Jaga Kerukunan

Dalam kegiatan itu, petugas membagikan brosur sosialisasi Operasi Patuh Toba 2026 kepada masyarakat.

[adsense]

Kepada pengendara, polisi mengingatkan pentingnya melengkapi surat kendaraan dan identitas diri, menggunakan helm standar SNI, tidak berboncengan lebih dari satu orang, serta menjaga konsentrasi saat berkendara. Pengendara juga dilarang mengemudi dalam kondisi sakit, mengantuk, maupun di bawah pengaruh alkohol dan narkoba.

Khusus bagi pelajar yang kedapatan tidak memakai helm dan berboncengan melebihi kapasitas, petugas tidak langsung menindak, melainkan memberikan teguran dan edukasi serta mengarahkan untuk menggunakan angkutan umum.

[adsense]

Selain itu, edukasi juga dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lantas bersama komunitas roda dua N Max Family Reborn. Kegiatan ini sekaligus mempererat silaturahmi Polri dengan komunitas dan mengajak anggota komunitas menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Polda Sumut berharap kepatuhan masyarakat meningkat sehingga terwujud kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan lancar di Sumatera Utara.

[adsense]

Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Operasi Patuh Toba 2026 dengan membudayakan tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. (*)

[adsense]

[adsense]

Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Mandaya Awards 2026 kategori Perguruan Tinggi berkat program pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Program itu mengembangkan potensi lokal menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Direktorat Humas USU Elmeida Effendi melalui Manajer Humas dan Promosi USU Dr Irsan Mulyadi, Selasa (27/10/2026) di Medan.

[adsense]

Penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diserahkan pada puncak penganugerahan, Selasa 27 Oktober 2026.

Piala penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Dr Fauzan, M Pd kepada Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Dr Muryanto Amin, S Sos M Si.

[adsense]

Baca Juga:

• Jejak Riset dari Rimba Tarutung: Daun Bosi-bosi Menembus Batas Ekstraksi Hijau dan Antikanker Payudara

Program yang diketuai Prof Dr Ir Elisa Julianti, MSi itu berfokus pada peningkatan kemandirian BUMDes Arih Ersada melalui pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga.

[adsense]

Program tersebut mengembangkan potensi kebun tanaman hias dan hamparan bunga krisan menjadi destinasi agrowisata. Pengembangannya meliputi penataan taman bunga, penyediaan area berkemah, hingga pengolahan bunga krisan menjadi teh siap minum bermerek Art-teasant.

Pengembangan itu tidak hanya menawarkan daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang usaha dari pengolahan produk lokal. BUMDes Arih Ersada diharapkan semakin mandiri, sementara petani dan pedagang bunga setempat memperoleh kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

[adsense]

Rektor USU Prof Dr Muryanto Amin, S Sos M Si., mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perguruan tinggi untuk terus menghasilkan inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, riset dan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan pada pengembangan potensi daerah agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat.

[adsense]

"Prestasi ini menunjukkan bahwa kontribusi civitas akademika USU tidak hanya berhenti di ruang kelas atau jurnal ilmiah, melainkan hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

Melalui pengembangan Agrowisata Taman Seribu Bunga di Berastagi, kami ingin memastikan bahwa inovasi berbasis potensi daerah mampu meningkatkan kemandirian BUMDes dan memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Desa Raya," ujar Prof Muryanto.

[adsense]

Ia menambahkan, keberhasilan program pengabdian tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan atau penghargaan yang diraih, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaannya.

"Kami ingin program pengabdian seperti ini mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dengan begitu, inovasi yang dikembangkan tidak berhenti pada pendampingan, tetapi bisa terus berjalan, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang," katanya.

[adsense]

Proses menuju Mandaya Awards 2026 diawali dengan kurasi program pengabdian unggulan oleh LPPM USU. Setelah pendaftaran pada 7 Oktober 2026, program tersebut melewati tahapan seleksi, presentasi dan penjurian pada 20 Oktober 2026.(**)

[adsense]