[adsense]

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr Harli Siregar, mengatakan, sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, tetapi juga mampu menjadi organisasi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan global serta dinamika tata kelola pemerintahan modern.

Hal tersebut antara lain disampaikan Harli Siregar dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kejaksaan RI Angkatan I dan II Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

Oleh karena itu menurut Harli, peserta PKA juga dituntut mampu mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kemampuan strategis, serta memperkuat budaya komunikasi organisasi yang mendukung resiliensi.

Untuk itu ia mendorong peserta PKA agar mampu mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, antara lain membangun kepemimpinan adaptif dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

[adsense]

Baca Juga:

• Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP Perkuat Kompetensi Jaksa Melalui Sertifikasi Profesional

"Kemampuan teknis saja tidak cukup. Para peserta juga dituntut memiliki keterampilan prososial, seperti empati, komunikasi efektif, dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor," katanya.

[adsense]

Kompetensi tersebut dinilai penting untuk membangun public trust terhadap Kejaksaan sebagai salah satu pilar keadilan.

Oleh karena itu PKA bukan sekadar proses peningkatan kompetensi teknis, tetapi merupakan momentum strategis untuk membentuk pemimpin tingkat administrator yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan Kejaksaan.

[adsense]

"Badan Diklat Kejaksaan RI harus menjadi mercusuar perubahan. Tidak hanya menghasilkan aparatur yang cakap secara teknis, tetapi juga menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki keberanian moral, visi yang besar serta ketajaman analisis dalam penegakan hukum," ujar Harli.

PKA Angkatan I dan II Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode blended learning, mulai 20 Agustus hingga 11 Desember 2026. Pelatihan ini diikuti para pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan RI.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

KPK mengamankan Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto kemarin. Selain Rektor Universitas Soedirman (Unsoed), KPK juga mengamankan dua Wakil Rektor Unsoed.

Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut dua Warek Unsoed yang turut diamankan KPK yakni Norman Arie Prayogo dan Kuat Puji Prayitno. Norman merupakan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed, sementara Kuat selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Unsoed.

[adsense]

"Benar (2 Warek ikut diamankan). Warek II dan III," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (21/8/2026), melansir detiknews.

Akhmad Sodiq diamankan dalam OTT KPK yang dilakukan kemarin. Selain Sodiq, ada 13 orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT KPK tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Personel Polri yang di KPK Jadi Tersangka OTT Bupati Pemalang

"Sedangkan dua belas orang yang diamankan di Purwokerto, menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas," sambungnya.

[adsense]

Akhmad Sodiq diamankan KPK di Jakarta bersama satu pihak lainnya. Sementara dua Wareknya diamankan KPK di Purwokerto.

Dari hasil pemeriksaan awal di Polrestabes Banyumas, Budi menyebut penyidik akhirnya membawa tujuh orang ke Jakarta. Sehingga saat ini total ada sembilan orang yang tengah menjalani pemeriksaan di Jakarta.

[adsense]

"Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah 9 orang," ujarnya.

Budi menjelaskan, OTT KPK ini terkait dugaan korupsi oleh pihak Rektor Unsoed dari proses penerimaan mahasiswa baru. KPK pun turut menyita uang ratusan juta dari OTT tersebut.

[adsense]

"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh Penyelenggara Negara dalam penerimaan mahasiswa baru," ujar Budi.

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakapolres Tebingtinggi, Kompol M Haris Sihite memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri Tahun 2026, Jumat (21/8/2026), di Lapangan Apel Mapolres setempat.

Dalam amanatnya, Kompol M Haris Sihite menyatakan peringatan Hari Juang Polri ini tentunya menjadi momentum bagi seluruh personel guna mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta pendahulu Polri yang telah berjuang menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

[adsense]

Selain itu, lanjutnya, juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat pengabdian, disiplin, serta jiwa juang personel dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab.

Melalui peringatan ini, kata Sihite, Polres Tebingtinggi juga meneguhkan soliditas dan kebersamaan personel sekaligus meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Yuwanky Masuk DPO Bareskrim dalam Kasus Narkoba THM Batam

"Oleh karenanya, saya berharap semangat Hari Juang Polri kali ini dapat dijadikan motivasi bagi segenap personel untuk tetap menjaga nama baik institusi dan hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan di tengah masyarakat," pungkas Kompol M Haris Sihite.

[adsense]

Upacara yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri para Kasat, Kapolsek, Kasi, perwira, bintara dan ASN Polres Tebingtinggi. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 171 Desa Binaan Imigrasi (DBI) dibentuk untuk memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Pembentukan DBI tersebut disertai dengan pengukuhan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang tersebar di 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Sumatera Utara (Sumut) dan. Kehadiran DBI dan PIMPASA diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan sekaligus membangun peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan potensi pelanggaran keimigrasian sejak dari lingkungan tempat tinggalnya.

Penguatan pengawasan berbasis akar rumput ini diarahkan untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus mencegah kejahatan lintas negara, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

[adsense]

Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Sumatera Utara yang memiliki garis pantai kurang lebih 545 kilometer di Pantai Timur atau Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis serta tingginya mobilitas masyarakat menjadikan penguatan pengawasan hingga tingkat desa sebagai bagian strategis dalam membangun kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan lintas negara.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Gelar Upacara HUT Ke-81 RI, Pertegas Kedaulatan dan Integritas

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, pencegahan TPPO harus dilakukan sedini mungkin dengan membangun kesadaran masyarakat dari tingkat paling bawah. Menurutnya, Desa Binaan Imigrasi merupakan embrio pencegahan TPPO karena menjadi ruang bagi Imigrasi untuk memberikan edukasi keimigrasian sekaligus membangun kewaspadaan masyarakat terhadap potensi perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

[adsense]

"Dalam penanganan TPPO yang paling utama adalah pencegahan. Desa Binaan Imigrasi ini menjadi embrio untuk mencegah adanya TPPO," ujar Hendarsam. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan deteksi dini agar masyarakat memahami prosedur perjalanan ke luar negeri serta tidak mudah terjebak dalam tawaran pekerjaan ilegal atau modus yang mengarah pada TPPO dan TPPM.

Melalui PIMPASA dan DBI, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut mendorong pola pengawasan yang lebih preemtif dan preventif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Edukasi mengenai dokumen perjalanan, migrasi aman, risiko bekerja secara nonprosedural di luar negeri, serta modus TPPO dan TPPM diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat sejak dari desa. Penguatan ini menjadi bagian dari implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus mewujudkan visi "Imigrasi untuk Rakyat".(**).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung (Tim 9) telah melaksanakan tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka FA(eks Jampidsus).

"Ada 3 (tiga) orang saksi dari pihak swasta yang diperiksa tim jaksa penyidik pada Kamis (20/8/2026," sebut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya sebagaiman dilihat dalan grup Wa media mitra kejaksaan, Jumat (21/8/2026).

[adsense]

Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang saksi yang meringankan perkara tersangka DR untuk dimintai keterangannya.

Keterangan tersebut disampaikan seputar tentang perkembangan kasus terkait tersangka FA ,mantan Jampidsus Kejagung.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi PT TPL Rp2 Triliun, Ephorus HKBP: Keadilan Harus Sampai ke Pemulihan Alam

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan, proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.

[adsense]

"Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Kapuspenkum.(*)

[adsense]

[adsense]

Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto, seorang purnawirawan jenderal Polri divonis bebas oleh majelis hakim dalam kasus korupsi papan tulis interaktif atau smartboard di SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi tahun 2024.

Vonis bebas ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam sidang putusan, Kamis (20/8/2026), sejak sekitar pukul 21.45 WIB hingga pukul 22.30 WIB.

[adsense]

Hakim menyatakan perbuatan Bambang tidak terbukti bersalah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6,2 miliar sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan primer dan subsider.

Dakwaan primer dimaksud, yaitu Pasal 603 KUHP Jo. Pasal 20 KUHP Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Pidana Nilai Dakwaan Cacat Bisa Ganggu Pembuktian Korupsi Smartboard Langkat

Sementara dakwaan subsider, yakni Pasal 604 KUHP Jo. Pasal 20 KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Menurut hakim, berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak cukup bukti keterlibatan pria yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra (GEEP) itu.

[adsense]

[adsense]

"Menyatakan terdakwa Bambang Ghiri Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan JPU," ucap As'ad.

Selanjutnya, hakim memerintahkan supaya Bambang segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan tersebut diucapkan.

[adsense]

"Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," ujar As'ad.

Setelah membacakan putusan, As'ad menyatakan JPU tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun atas vonis bebas ini. Namun, hakim meminta jaksa melakukan pengembangan dan mengusut dugaan keterlibatan Bahrun Walidin alias Baron.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Terdakwa Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Dituntut Berat, Ada Mantan Kadis dan Purnawirawan Jenderal Polri

Bahrun Walidin alias Baron merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Jaya sekaligus selaku broker proyek. Baron diduga kuat terlibat dalam kasus ini.

Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang sebelumnya menuntut Bambang 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa menilai perbuatan Bambang telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 603 Jo. Pasal 20 KUHP Jo. Pasal 18 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan primer. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• PH Enda Ketaren Apresiasi Ketegasan Hakim Ungkap Fakta di Sidang Korupsi Waterfront City Samosir

[adsense]

Presenter Ruben Onsu resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Penetapan tersebut dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan setelah penyidik menggelar perkara dan menyepakati perubahan status hukum Ruben dari terlapor menjadi tersangka.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, mengatakan gelar perkara telah dilakukan beberapa hari sebelum penetapan tersangka.

[adsense]

"Pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," kata Joko kepada wartawan, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Kasus tersebut bermula dari laporan yang dibuat pada 22 Agustus 2025 dengan nomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan. Pelapor berinisial P, sementara korban dalam perkara ini berinisial DM.

[adsense]

Baca Juga:

• Ajudan Irdam I/Bukit Barisan Divonis 13 Bulan Penjara dan Dipecat dari Militer

"Si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor," ujar Joko.

[adsense]

Setelah kesepakatan dibuat, korban menyerahkan modal kepada Ruben. Namun, hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Modal yang telah disetorkan juga disebut belum dikembalikan.

"Keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," jelas Joko.

[adsense]

Polisi menyebut investasi tersebut berkaitan dengan bisnis jual beli produk. Namun, penyidik belum membeberkan secara rinci jenis produk yang diperjualbelikan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

Kasus ini sendiri telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik juga telah memeriksa lebih dari enam saksi, termasuk saksi ahli.

[adsense]

Ruben Onsu Akan Diperiksa Pekan Depan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ruben Onsu dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada pekan depan.

[adsense]

"Kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan," kata Joko.

Pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian lanjutan dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan penipuan dan penggelapan dalam investasi yang dilaporkan korban.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bareskrim Polri masih mendalami kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam (THM) di Batam, Kepulauan Riau. Setelah memburu Basri Lewangi, polisi kini menetapkan Yuwanky, pemilik THM yang diduga terlibat sebagai bandar narkoba, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penetapan Yuwanky sebagai DPO dilakukan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melalui surat Nomor DPO/142/VIII/2026/Dittipidnarkoba.

[adsense]

Yuwanky merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Selat Panjang pada 6 Mei 1959. Ia memiliki ciri fisik rambut hitam lurus, kulit putih, dan tidak bertato.

"Saat ini yang bersangkutan sudah melarikan diri ke Singapura," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026), melansir detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Pamer Butiran Emas, Yasran Siambaton Bantah Terlibat Tambang Ilegal

Eko menyebut Yuwanky adalah pemilik kelab malam di Batam. Dia diduga menjalankan bisnis narkoba sebagai bandar bersama tersangka Basri Lewaimang.

[adsense]

"Yuwanky selaku pemilik THM Planet Batam sekaligus Bandar Narkoba yang menyediakan berbagai jenis narkoba di THM Planet Batam bersama tersangka Basri,"

Eko melanjutkan bahwa Yuwanky pernah dipidana dalam kasus yang sama. Dia merupakan residivis kasus narkoba.

[adsense]

"Bahwa yang bersangkutan merupakan residivis narkoba," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

PT Toba Pulp Lestari (TPL) akhirnya memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi transfer pricing untuk menghindari pajak yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL Anwar Lawden mengatakan perseroan telah menerima informasi mengenai perkara tersebut dan masih melakukan pendalaman serta verifikasi.

[adsense]

"Perseroan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada BEI dan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila telah tersedia informasi yang material, relevan, dan dapat diverifikasi," ujar Anwar dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (20/8), melansir CNNIndonesia.

Perseroan, sambung Anwar, tetap berkomitmen menjalani kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi PT TPL Rp2 Triliun, Ephorus HKBP: Keadilan Harus Sampai ke Pemulihan Alam

Saat ini, TPL masih melakukan penelusuran lebih lanjut dan verifikasi terkait kemungkinan adanya keterlibatan direksi, komisaris, maupun karyawan dalam perkara tersebut.

[adsense]

"Perseroan belum memperoleh informasi resmi yang dapat mengkonfirmasi hal dimaksud," kata Anwar.

Selanjutnya, perusahaan akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku jika terdapat perkembangan material dan informasi yang sudah terverifikasi. Informasi tersebut juga akan dibagikan kepada publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan.

[adsense]

Kejagung menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL untuk periode 2008 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan bahwa TPL diduga melakukan ekspor dengan cara under invoicing, yaitu dengan melaporkan produk sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

[adsense]

BP dan SR yang merupakan pegawai Ditjen Pajak diduga mengabaikan tugas pengawasan juga pengusutan dan pemeriksaan pajak TPL. Keduanya juga diduga menerima sejumlah uang dari TPL.

Kejagung mengatakan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara berupa penurunan pendapatan yang tidak sebagaimana mestinya mencapai Rp2 triliun.

[adsense]

Penyelidikan tersebut masih berlangsung hingga Rabu (19/8), Kejagung memeriksa sembilan saksi dari Kementerian Kehutanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami asal-usul kayu yang digunakan oleh TPL sebagai bahan baku Pulp.

[adsense]

Dalam hal ini, penyidik ingin memastikan apakah kayu yang digunakan berasal dari sumber yang memiliki izin atau tidak.(*)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi (Rakor)Sinkronisasi Teknis Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sebagai bagian dari proses penyiapan penetapan alur pelayaran guna meningkatkan keselamatan navigasi, menjamin keteraturan lalu lintas kapal, serta mendukung konektivitas wilayah kepulauan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor pada 19 - 21 Agustus 2026.

" Dalam Rakor tersebut mempertemukan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Asahan dan pemangku kepentingan terkait guna menyelaraskan data, hasil kajian, serta aspek teknis yang menjadi dasar penyusunan dokumen penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan," ucap Mahyaruddin saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

Pada kegiatan tersebut Mahyaruddin menerangkan bahwa Direktur Kenavigasian Hernadi Tri Cahyanto mengatakan bahwa alur pelayaran merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan keselamatan navigasi pelayaran karena menjadi jalur utama pergerakan kapal yang harus didukung oleh perencanaan dan data teknis yang akurat.

Mahyaruddin juga mengatakan Hernadi juga menyampaikan bahwa Pelabuhan Tanjungbalai Asahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sumatera Utara. Dan seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, diperlukan alur pelayaran yang mampu memberikan kepastian navigasi sekaligus menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Beri Motivasi Kontingen Jamnas XII Tanjungbalai di Cibubur

" Oleh karena itu, sinkronisasi teknis diperlukan untuk memastikan seluruh data, kajian, dan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan alur telah selaras dan memenuhi aspek keselamatan pelayaran," ucap Mahyaruddin.

[adsense]

Selain itu lanjut Mahyaruddin, Hernadi juga mengatakan penetapan alur pelayaran memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilayari, sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal secara lebih efektif.

Mahyaruddin juga mengatakan bahwa Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan telah melaksanakan sejumlah tahapan teknis, antara lain survei hidro-oseanografi untuk memperoleh data kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus, pasang surut, dan karakteristik perairan lainnya, penyusunan desain teknis alur pelayaran sesuai kebutuhan operasional kapal, kajian risiko navigasi berbasis keselamatan pelayaran, serta penyelarasan rencana penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

[adsense]

Pada kesempatan itu hadir Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F Budi Prayitno yang menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran tidak hanya membutuhkan dukungan aspek teknis dan operasional, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut maupun instansi terkait.

Budi Prayitno mengatakan penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Adapun menurut Budi Prayitno, sinkronisasi teknis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa penetapan alur pelayaran didukung oleh data yang akurat, kajian yang komprehensif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Budi Prayitno berharap Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Senayang dapat segera ditetapkan sehingga Tanjungbalai Asahan meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar arus logistik, serta memperkuat konektivitas wilayah Sumatera Utara," ucap Mahyaruddin.

[adsense]

Hasil sinkronisasi teknis tersebut akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan dokumen usulan penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sebelum diajukan untuk proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan berharap proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga alur pelayaran dimaksud dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat bagi keselamatan pelayaran, kelancaran distribusi logistik, serta konektivitas maritim di Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu dalam sesi diskusi, Mahyaruddin memberi masukan agar pendampingan area jangan di daerah penangkapan ikan nelayan tradisional, permohonan pengerukan alur pelayaran lebih lebar dari 80 meter dan sepanjang kawasan Pelindo agar jika Pelindo kedepan mengembangkan pelabuhan alurnya sudah dalam

[adsense]

" Pemko Tanjungbalai mendukung sepenuhnya kebijakan penetapan alur pelayan masuk pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Sumatera Utara dalam mendorong investasi dan inovasi dalam ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi," ucap Mahyaruddin.

Melalui kegiatan tersebut, Mahyaruddin berharap dengan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan meningkatkan produktivitas perikanan dan nilai tambah perikanan serta peningkatan infrastruktur yang mendukung hilirisasi perikanan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan dan motivasi langsung kepada Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang tengah mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Kunjungan tersebut dilakukan Mahyaruddin Salim bersama Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai Hamdani, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

Dalam kapasitasnya sebagai Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), Wali Kota ingin memastikan kondisi para peserta sekaligus memberikan semangat agar mereka dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

Saat bertemu para peserta, Mahyaruddin berkomunikasi langsung dan menanyakan kondisi serta pengalaman yang telah mereka peroleh selama mengikuti Jamnas XII. Ia berpesan agar seluruh anggota kontingen menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan dan kemandirian.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Lepas 31 Peserta Ikut Jamnas 2026 di Buperta Cibubur Jakarta

Ia juga mengingatkan para peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kepramukaan, baik selama mengikuti kegiatan maupun ketika berinteraksi dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Menurutnya, keikutsertaan dalam Jamnas bukan semata-mata tentang mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan untuk membangun karakter, memperluas persahabatan, belajar hidup mandiri serta membawa nama baik daerah.

Mahyaruddin berharap Kontingen Pramuka Kota Tanjungbalai mampu menjadi duta daerah yang menunjukkan sikap positif, disiplin dan penuh semangat selama berada di arena Jamnas XII.

[adsense]

"Bawa nama baik Tanjungbalai. Jadilah peserta yang aktif, santun dan mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari daerah lain. Prestasi penting, tetapi karakter dan sikap yang baik jauh lebih penting," pesannya.

Ia menilai pengalaman yang diperoleh selama Jamnas XII akan menjadi bekal berharga bagi para peserta dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman baru, tetapi juga memperluas jaringan persahabatan dengan anggota Pramuka dari seluruh Indonesia.

"Saya berharap sepulang dari Jamnas nanti, anak-anak kita membawa pengalaman, semangat dan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi generasi muda yang siap berkontribusi bagi pembangunan Kota Tanjungbalai," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Medang Deras Polres Batubara berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penadahan satu unit sepeda motor yang dilaporkan hilang di Dusun IX, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.

Dalam pengungkapan tersebut, Unit Reskrim Polsek Medang Deras mengamankan seorang laki-laki berinisial IS (30) yang diduga sebagai penadah. Polisi juga berhasil menemukan dan mengamankan satu unit sepeda motor Honda CBR 150 yang dilaporkan hilang.

[adsense]

Kasus tersebut berawal dari laporan Derma Sari Lubis (46) berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/75/VIII/2026/SPKT/Polsek Medang Deras/Polres Batu Bara/ tertanggal 19 Agustus 2026.

Peristiwa pencurian terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun IX, Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras. Saat itu, anak korban, Ari Sanjaya, memarkirkan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi T 4135 YE dalam kondisi kunci masih melekat pada kontak.

[adsense]

Baca Juga:

• IRT Korban Percobaan Pencurian Sepeda Motor, Pelaku Ditangkap Warga

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Medang Deras yang dipimpin langsung Kapolsek Medang Deras AKP A.H. Sagala bersama Kanit Reskrim Ipda Muhammad Kadri, S.H.melakukan penyelidikan.

[adsense]

Pada Rabu, 19 Agustus 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, polisi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan sepeda motor milik korban di Dusun II, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan menemukan sepeda motor tersebut berada di salah satu rumah warga. Polisi selanjutnya mengamankan IS yang diduga sebagai penadah beserta sepeda motor yang dilaporkan hilang.

[adsense]

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam, tahun 2015, nomor polisi T 4135 YE, nomor mesin KC81E1005789 dan nomor rangka MH1KC8111FK005849.

Kapolsek Medang Deras AKP A.H. Sagala melalui Kasi Humas AKP P Tamba kepada jurnalis harianSIBcom, Kamis (20/08)2026) mengatakan, pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan secara maksimal untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi di wilayah

[adsense]

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Medang Deras untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Polsek Medang Deras mengajak masyarakat untuk tidak membeli atau menerima kendaraan maupun barang yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kesaksian tunggal Bahrun Walidin alias Baron, yang disebut sebagai broker dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, kembali dipersoalkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (20/8/2026).

Persoalan tersebut mengemuka ketika tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra menghadirkan dua ahli hukum pidana, yakni Dr Andi Hakim Lubis dari Universitas Medan Area (UMA) dan Dr Khomaini dari Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia (UPMI).

[adsense]

Dalam persidangan, Khomaini dimintai pendapat mengenai kedudukan keterangan seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan KUHAP baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2025.

Menjawab pertanyaan penasihat hukum Jonson David Sibarani yang didampingi Togar Lubis, Khomaini menyatakan keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapor ke LLDikti Wilayah 1: Mahasiswa Sebut UDA Masih Gelar Seminar Hasil, Keluhkan Biaya Surat Pindah Rp2 Juta

Pernyataan itu dikaitkan dengan keterangan Baron dalam persidangan sebelumnya. Baron disebut pernah menerangkan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada pihak lain, termasuk orang-orang yang disebut berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

[adsense]

Ketua majelis hakim kemudian meminta agar pendapat ahli tersebut dicatat dalam persidangan.

Perbedaan Perhitungan Harga Smartboard

[adsense]

Selain persoalan keterangan saksi, penasihat hukum juga mempertanyakan dasar penghitungan dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Jonson Sibarani menyoroti adanya perbedaan harga satu unit smartboard. Dalam kontrak, harga satu unit disebut sebesar Rp158 juta dan telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

[adsense]

Sementara itu, dalam persidangan disebutkan terdapat harga Rp165.755.405 per unit yang belum termasuk PPN 11 persen. Nilai tersebut disebut berkaitan dengan penghitungan yang digunakan dalam perkara pengadaan smartboard di daerah lain.

Menanggapi persoalan tersebut, Khomaini mengatakan hakim tidak terikat secara mutlak pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Menurut dia, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

[adsense]

Ia juga berpendapat penghitungan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss).

Khomaini menyatakan, meskipun terdapat hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan meyakini sendiri alat bukti tersebut dalam proses pembuktian.

[adsense]

Khomaini kemudian menjelaskan prinsip pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Menurut dia, keberadaan dua alat bukti saja tidak serta-merta cukup apabila tidak disertai keyakinan hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim juga harus didasarkan pada alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

[adsense]

"Dua alat bukti tanpa keyakinan, orang tidak boleh dihukum bersalah. Keyakinan tanpa dua alat bukti juga tidak boleh menghukum orang bersalah," katanya.

Sementara itu, Andi Hakim Lubis menyoroti persoalan keautentikan alat bukti. Menurutnya, apabila suatu bukti tidak autentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, majelis hakim dapat mengesampingkannya.

[adsense]

"Kalau itu dulu namanya bukti yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum, maka itu bukti yang harus di-ignore. Harus dikesampingkan," ujar Andi.

Ia menyebut ketentuan mengenai autentikasi alat bukti telah diatur dalam KUHAP baru, termasuk Pasal 235 ayat (4) dan ayat (5).

[adsense]

Menurut Andi, persoalan autentik atau tidaknya suatu alat bukti pada akhirnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai.

Ia menambahkan, kerugian keuangan negara juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian pidana.

[adsense]

Andi Hakim Lubis menegaskan adanya kerugian keuangan negara tidak secara otomatis menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Menurut dia, penuntut umum tetap harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum serta unsur kesalahan dan unsur delik sebagaimana didakwakan.

[adsense]

"Tidak semua kerugian keuangan negara itu larinya ke hukum pidana. Harus hati-hati meneliti dan cermat menganalisis unsur-unsurnya," katanya.

Ia menjelaskan, suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memiliki konsekuensi hukum berbeda apabila unsur pidananya tidak terpenuhi, termasuk kemungkinan masuk dalam ranah perdata atau administratif.

[adsense]

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga meminta penjelasan ahli mengenai Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Ahli menjelaskan unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain harus dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan.

[adsense]

Terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa, ahli menyatakan perbuatan tersebut dapat masuk ranah pidana apabila penuntut umum mampu membuktikan unsur melawan hukumnya.

JPU selanjutnya menanyakan mengenai selisih anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kemungkinan pertanggungjawaban pidananya.

[adsense]

Andi menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang secara jelas memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Tidak semua kerugian keuangan negara itu larinya ke hukum pidana. Harus hati-hati meneliti dan cermat menganalisis unsur-unsurnya," tegasnya.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga didakwa bersama terdakwa lainnya. Perkara pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 tersebut disebut berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp29,5 miliar.

Seluruh pembuktian dan penilaian terhadap keterangan saksi maupun ahli selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara setelah seluruh proses persidangan selesai. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, menanam pohon alpukat di halaman Perpustakaan Kabupaten Deliserdang, Kamis (20/8/2026). Penanaman ini menjadi bagian dari gerakan mengganti karangan bunga HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan donasi bibit pohon.

Sebanyak 140 bibit pohon dan 40 bunga disumbangkan Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk ditanam dan dirawat bersama.

[adsense]

"Untuk HUT Kemerdekaan tahun ini, kita tidak lagi menggunakan karangan bunga. Kita mengajak semua pihak menggantinya dengan bibit tanaman yang bisa ditanam dan dirawat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," ujarnya di sela-sela penanaman.

Menurutnya, penggantian karangan bunga dengan bibit tanaman merupakan langkah sederhana untuk mengisi momentum kemerdekaan dengan aksi nyata sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Penertiban Tambang Diduga Ilegal di Dairi

Dari 140 bibit pohon, sebanyak 27 pohon ditanam di halaman perpustakaan. Sementara 113 pohon lainnya akan ditanam secara serentak dalam kegiatan Jumat Bersih, Jumat (21/8/2026), di kawasan Cadika Lubukpakam, Kantor Camat Pagar Merbau, Alun-Alun Percut, dan Kantor BPBD Deli Serdang.

[adsense]

Bupati berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi dilanjutkan dengan perawatan bersama agar pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberi manfaat bagi lingkungan.

"Yang paling penting bukan hanya menanam, tetapi juga merawatnya. Mari kita jadikan ini sebagai gerakan bersama untuk membuat Deli Serdang semakin hijau dan nyaman," ajaknya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Karo Antonius Ginting yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting menerima aksi unjuk rasa damai masyarakat Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, di Kantor Bupati Karo, Kamis (20/8/2026).

Dalam aksi tersebut masyarakat meminta agar perbaikan jalan menuju Desa Semangat Gunung segera dipercepat, mengingat jalan tersebut merupakan satu-satunya akses keluar-masuk yang sangat vital bagi kegiatan ekonomi warga.

[adsense]

Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait praktik pungutan liar oleh oknum di sepanjang jalan serta dugaan sabotase aliran listrik PLN yang menyebabkan adanya pemadaman. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pembukaan jalan baru dari Desa Semangat Gunung menuju Desa Lau Gumba sebagai opsi jalur lain agar mobilitas warga dan hasil pertanian dapat lebih lancar.

Dalam rapat disampaikan bahwa proses perizinan pembangunan jalan ke Kementerian Kehutanan untuk kawasan Tahura saat ini masih berjalan. Pemerintah mengupayakan ketersediaan dana, sementara pembangunan secara keseluruhan direncanakan masuk APBD Provinsi Tahun Anggaran 2027.

[adsense]

Baca Juga:

• Lima Rumah Kayu Terbakar di Desa Kuala, Kerugian Diperkirakan Rp850 Juta

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo juga meminta masyarakat bersabar menunggu perbaikan jalan alternatif. "Untuk tahun 2026, perbaikan jalan ini belum masuk anggaran. Prosesnya bertahap. Semua harus sesuai aturan penganggaran. Kami mohon masyarakat bersabar. Pemkab Karo akan terus mengawal supaya pembangunannya bisa dimulai tahun 2027," tegas Sekda.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Karo juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengcounter berita-berita hoax terkait pungutan liar. Berdasarkan hasil di lapangan, praktik tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh oknum tertentu dan tidak dibenarkan oleh pemerintah.

"Mari kita jaga ketertiban, kenyamanan wisata, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Kita jaga bersama nama baik Tanah Karo demi kesejahteraan masyarakat setempat," tambah Sekda.

[adsense]

Sementara anggota DPRD Karo dalam kesempatan itu menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan dan meminta hasil rapat ini ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran daerah maupun provinsi. (*)

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (20/8/2026) ditutup menguat 1,68 persen ke level 6.501,585. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau pada rentang 6.444 hingga 6.501, dengan penutupan berada di level tertinggi.

Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin mengatakan penguatan IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang juga menguat.

[adsense]

Rupiah turut menguat ke level Rp17.740 per dolar AS. Penguatan itu didukung pelemahan Indeks Dolar AS, tekanan terhadap imbal hasil US Treasury, serta sentimen risalah FOMC The Fed yang dinilai belum menjadi ancaman besar bagi pasar.

Perhatian investor selanjutnya tertuju pada data neraca pembayaran Indonesia yang dijadwalkan dirilis Jumat (21/8/2026). Pada kuartal I, neraca pembayaran Indonesia disebut mengalami defisit 1,9 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG Menguat 0,75 Persen di Tengah Tekanan Bursa Asia dan Pelemahan Rupiah

Sementara itu, harga minyak mentah dunia kembali naik dengan Brent berada di level 93,9 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak menjadi perhatian pasar karena dapat memperburuk prospek pasar keuangan di tengah kekhawatiran eskalasi konflik geopolitik.

[adsense]

Harga emas dunia juga merespons negatif dan masih diperdagangkan di bawah level psikologis 4.500 dolar AS per troy ounce, atau setara sekitar Rp2,57 juta per gram.(**)

[adsense]

[adsense]

Lima rumah kayu di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, terbakar, Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik pada salah satu bangunan gudang.

Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Personel Polsek Tigabinanga dan warga setempat turut membantu memadamkan api.

[adsense]

Kapolsek Tigabinanga AKP Codet Tarigan SH, didampingi Camat Tigabinanga Novalina Kartikasari br Karo SH, Kanit Reskrim Ipda Arjuna Tarigan, serta Kepala Desa Kuala Kira Sebayang, membenarkan peristiwa tersebut.

Rumah yang terbakar disebut milik Rosma br Karo (70), Denni Wanta Sebayang (40), Benni Rianta Meliala (50), Nurlia br Tarigan (68), dan Semma Meliala (50). Selain itu, dua rumah milik Sura Meliala (40) dan almarhum Nd Mudung br Pelawi dilaporkan terdampak.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Semangat Gunung Desak Perbaikan Jalan dan Pengamanan Akses Wisata

"Sejumlah barang bukti telah diamankan, sementara pemicu kebakaran diduga kuat berasal dari arus pendek listrik pada salah satu bangunan gudang sehingga memicu percikan api dan membakar bangunan rumah dengan cepat. Sementara total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp850 juta," ujar Arjuna.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolsek Tigalingga Iptu Parlindungan Lumban Toruan SH, mengampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba dalam Pentas Seni Musik Harmonisasi Tigalingga, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan semarak peringatan HUT ke-81 RI itu berlangsung di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, dan disaksikan ribuan warga dari Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember, Tanah Pinem, hingga Siempat Nempu Hulu.

[adsense]

Kapolsek mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan wilayah Tigalingga masih menghadapi persoalan narkoba berdasarkan data yang menjadi perhatian bersama. Pencegahan, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Penertiban Tambang Diduga Ilegal di Dairi

Menurut Parlindungan, pentas seni dapat menjadi ruang bagi generasi muda menyalurkan bakat dan kreativitas secara positif sehingga terhindar dari pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

[adsense]

Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Sumut Alfiansyah Ujung, anggota DPRD Dairi Idul Fitri Tarigan, Jembal Putra Ginting dan Cipta Sitepu, Camat Tigalingga Saut Marganda Sinaga, Danramil 04/Tigalingga Kapten Inf M Maibang, para kepala desa se-Kecamatan Tigalingga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga.

Pentas seni dimeriahkan penampilan Tio Fanta Pinem, Edy Suranta Ginting, Ananta Sembiring, Band Tigalingga, Suranta Band Lau Tawar, serta penyanyi lokal dari Kecamatan Tigalingga, Tanah Pinem, dan Gunung Sitember.

[adsense]

Pengamanan kegiatan dilakukan personel Polsek Tigalingga yang dipimpin Ipda Ary Ashady P. Hingga kegiatan berakhir, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tigalingga dilaporkan aman dan kondusif.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut memperkuat dukungan terhadap transformasi transportasi publik di Sumatera Utara melalui pemanfaatan Kartu Smartcash sebagai alat pembayaran nontunai pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang atau Mebidang.

Dukungan itu ditandai dengan pembagian Kartu Smartcash kepada masyarakat dan undangan pada peluncuran tahap awal BRT Mebidang yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8/2026).

[adsense]

Kartu Smartcash dapat digunakan untuk pembayaran nontunai pada armada BRT Mebidang. Pengguna cukup menempelkan kartu pada mesin pembaca yang tersedia agar transaksi berlangsung cepat, praktis, dan aman.

Direktur TI dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan keterlibatan Bank Sumut dalam pengembangan ekosistem pembayaran BRT Mebidang merupakan dukungan terhadap program pemerintah membangun layanan publik yang modern dan terintegrasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Tirtanadi Buka Kemudahan Sambungan Air, Biaya Rp2,05 Juta Bisa Dicicil

Menurutnya, pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana mobilitas, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang membuat layanan semakin mudah digunakan. Sistem pembayaran nontunai menjadi bagian penting dalam mewujudkan transportasi modern.

[adsense]

"Digitalisasi harus memberikan kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui Smartcash, kami menghadirkan alternatif pembayaran yang sederhana, cepat, dan aman. Ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Bank Sumut terhadap agenda digitalisasi pemerintah," kata Sandhy.

BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba pengoperasian bus listrik melalui skema Buy The Service (BTS). Pemprov Sumut menargetkan penambahan armada secara bertahap hingga 30 bus listrik pada Desember 2026.

[adsense]

Armada tersebut direncanakan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubuk Pakam dan Koridor 2 Simpang Barat-Binjai.

Pengembangan BRT Mebidang juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Integrasi sistem pembayaran ditargetkan semakin luas hingga 2027.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Tanjungbalai menggelar Sosialisasi Program Paham Artificial Intelligence (AI) bagi siswa SMKN 2 Kota Tanjungbalai, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dipimpin Kanit 1 Satreskrim Ipda Andhika SP Hutabarat bersama personel Polres Tanjungbalai.

[adsense]

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan, mengatakan sosialisasi bertujuan meningkatkan literasi digital serta kemampuan teknologi generasi muda.

"Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kanit 1 Satreskrim Ipda Andhika SP Hutabarat, yang merupakan personel Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) bersama personel Polres Tanjungbalai," ucap Ruslan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Edukasi Siswa SMAN 1 Cegah Perundungan

"Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui platform resmi Senopatiacademy.id, di mana para siswa dipandu mulai dari pendaftaran akun, mengikuti materi empat modul utama, hingga mengerjakan ujian evaluasi awal (pre-test) dan akhir (post-test)," kata Ruslan.

[adsense]

Menurutnya, para siswa juga mengikuti permainan interaktif Cerita Jeda pada Lab AI untuk mengasah pemahaman terhadap materi yang diberikan.

Sebanyak 25 siswa disebut berhasil menuntaskan seluruh rangkaian materi dan ujian, serta mengunduh sertifikat kelulusan secara mandiri. Data kegiatan dan kelulusan siswa itu nantinya akan diintegrasikan dalam program akselerasi pelayanan dan edukasi kepolisian kepada masyarakat.

[adsense]

"Melalui kegiatan tersebut, kami berharap para pelajar siap menghadapi era digital tanpa mengabaikan sisi keamanan dan etika dalam berteknologi dan juga dapat terus berlanjut ke sekolah-sekolah lain di Kota Tanjungbalai," pungkas Ruslan.(**)

[adsense]