[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony mengatakan, Pemprov Sumut "menggelontorkan" anggaran sebesar Rp64,2 miliar dari P-APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk memperbaiki tiga ruas jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Langkat.

"Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di Negeri Bertuah tersebut," ujar Ricky Anthony kepada wartawan, Rabu (8/7/2026) melalui telepon saat melakukan kunjungan kerja di Dapil Binjai dan Kabupaten Langkat.

[adsense]

Politisi Partai NasDem ini merasa bersyukur pada tahun ini ada beberapa titik jalan yang akan diperbaiki menggunakan dana APBD Sumut, sehingga nantinya sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan bisa mulus serta melancarkan arus transportasi masyarakat.

Ricky yang akrab disapa RA ini merinci proyek jalan propinsi yang sudah dialokasikan Pemprov Sumut anggaran perbaikannya tersebut, yakni ruas jalan provinsi Kuala–Simpang Marike sepanjang 3 Km dengan anggaran Rp18 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas SDA Sumut Pamerkan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air di PRSU ke-50

Selain perbaikan jalan, kata anggota dewan Dapil Binjai dan Langkat ini, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung di Kabupaten Langkat.

[adsense]

Selain itu, katanya, Pemprov Sumut juga akan membangun jembatan baru di ruas Simpang 3 Namu Unggas–Tangkahan sepanjang 15 meter dengan anggaran Rp2,5 miliar dan empat titik proyek bronjong di ruas Kuala–Simpang Marike dengan anggaran Rp3 miliar, guna mengantisipasi kerusakan jalan akibat erosi.

"Insya Allah di akhir tahun akan kita usulkan kembali agar anggaran perbaikan jalan provinsi di Langkat dapat ditambah, sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan akses jalan lebih baik, agar seluruh jalan provinsi di Langkat mulus," tandas Ricky Anthony.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Panai Tengah, Polres Labuhanbatu, mengungkap dugaan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang emak-emak (ibu rumah tangga) berinisial RAS (35), diringkus dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Gembira, Lingkungan II, Kelurahan Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (6/7/2026).

Kapolsek Panai Tengah AKP Amlan SH MH kepada sejumlah wartawan, Rabu (8/7/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebut satu rumah di kawasan Labuhanbilik diduga sering dijadikan tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan sabu.

[adsense]

"Menindaklanjuti informasi tersebut, saya langsung menginstruksikan Kanit Reskrim bersama tim untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan," kata Kapolsek.

Sebelum operasi dilaksanakan, sebutnya, tim petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lurah Labuhanbilik Sri Murni SKep Ners MKM, para kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Jasad Bripda Nopandri Ditemukan 37 Kilometer dari Lokasi Hilang, Pencarian Aiptu Sumariyanto Berlanjut

"Saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah RAS, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika," ungkapnya.

[adsense]

Kapolsek juga mengungkapkan, proses penggerebekan tersebut sempat berlangsung menegangkan. Ketika petugas hendak membawa terduga pengedar sabu, RAS, beserta barang bukti ke Mapolsek Panai Tengah, sejumlah pihak mengaku keluarga berupaya menghalangi proses penangkapan.

"Pada situasi tersebut, RAS juga menjatuhkan dirinya ke lantai hingga tidak sadarkan diri. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan, petugas bersama Lurah Labuhanbilik, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat kemudian membawa RAS ke Puskesmas Labuhanbilik untuk penanganan medis. Setelah kondisi kesehatannya stabil, terduga pelaku diboyong ke kantor polisi sesuai prosedur," sebutnya.

[adsense]

Terduga pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan, sementara penyidikan juga masih terus dikembangkan. Penanganan perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke penyidik pada Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk penyidikan lebih lanjut, dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan RAS.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan komitmen Polres Labuhanbatu dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya.

[adsense]

"Polres Labuhanbatu juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif," ujar Aswin. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial MK (37) berhasil diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun IV, Desa Patatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, pada Senin (6/7/2026)

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba Polres Batubara segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

[adsense]

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa satu plastik klip transparan berisi sabu seberat bruto 0,31 gram, satu kaca pirek berisi lekatan sabu seberat bruto 1,50 gram, serta satu bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari kemasan air mineral. Kepada petugas, tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya dan digunakan untuk dikonsumsi.

Kasat Resnarkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba,SH.MH kepada jurnalis harianSIBcom.Rabu (08/07/2026) menjelaskan bahwa setelah penangkapan, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Batubara guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Gerebek Sarang Narkoba di Tanjung Tiram, Tiga Pria Diamankan

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Batubara masih terus melakukan pendalaman untuk mengembangkan jaringan yang terkait dengan tersangka. Selain itu, barang bukti akan dikirim ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan, disertai gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi sebagai bagian dari proses penyidikan.

[adsense]

Polres Batubara mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kabupaten Simalungun berlangsung meriah, Rabu (8/7/2026), diawali dengan senam bersama dilanjutkan dengan pemotongan kue dan pembagian hadiah.

[adsense]

Hadir pada acara tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Ketua TP PKK Darmawati Anton Achmad Saragih, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Ketua Darma Wanita Persatuan Yulince Mixnon Andreas Simamora beserta undangan.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Simalungun, Yelly Purba dalam laporannya menyampaikan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 merupakan momentum untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan dan kepedulian terhadap lanjut usia sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ricky Anthony Bantu Korban Kebakaran di Hinai Langkat, Beri Semangat kepada Dua Keluarga

Dalam rangka memeriahkan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30, pihaknya melaksanakan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia, senam bersama lansia, edukasi kesehatan tentang pola hidup sehat pada lansia yang dilakukan di 46 Puskesmas dan gerakan 30 menit bersama lansia yang dilaksanakan di Puskesmas, ujarnya.

[adsense]

Kadis Kesehatan dr Debora dalam sambutannya menyampaikan, memasuki usia lanjut adalah proses kehidupan yang akan dialami setiap orang seiring bertambahnya usia, berbagai perubahan fisik dan kondisi kesehatan dapat terjadi.

Oleh karena itu menjaga kesehatan lansia bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan tetapi juga keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas dan berkesinambungan bagi para lansia

[adsense]

"Mari kita jadikan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 ini sebagai momentum untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Dengan lansia yang sehat, aktif dan bahagia kita turut mewujudkan Kabupaten Simalungun yang lebih sehat, lebih kuat dan lebih maju", ajak Debora.

Sementara itu Bupati Simalungun dalam arahannya menyampaikan bahwa lansia bukanlah beban pembangunan, melainkan sumber pengalaman, kebijaksanaan dan teladan bagi generasi penerus sebagaimana dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya.

[adsense]

Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menghormati, menyayangi dan membahagiakan orang tua serta para lansia dalam kehidupan sehari-hari, ujar bupati.(*)

[adsense]

[adsense]

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ikut ambil bagian dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 dengan membuka stan pelayanan perizinan dan promosi investasi.

Melalui stan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi pengurusan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mengenal berbagai peluang investasi unggulan yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

[adsense]

Kepala Dinas PMPTSP Nurbaiti Harahap SSos MAP melalui petugas stan Dinas PMPTSP Sumut Rita kepada wartawan, Selasa (7/7/2026) mengatakan, keikutsertaan dinasnya di PRSU menjadi sarana untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi investasi Sumut yang siap ditawarkan kepada calon investor.

"Di stan ini kami melayani konsultasi perizinan, termasuk pengurusan izin UMKM, serta memberikan informasi terkait peluang investasi yang sudah siap dipromosikan," ujar Rita.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas SDA Sumut Pamerkan Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air di PRSU ke-50

Seluruh proyek tersebut dinilai memiliki daya tarik besar bagi investor karena didukung potensi wilayah, infrastruktur dan prospek pengembangan ekonomi daerah.

[adsense]

Menurut Rita, promosi investasi yang dibawa ke PRSU mengusung semangat "Investment Project Ready Now", yakni menampilkan proyek-proyek yang dinilai siap ditawarkan dan dikembangkan. Dengan konsep itu, pengunjung tidak hanya mendapat informasi umum, tetapi juga gambaran konkret mengenai peluang usaha dan kerja sama investasi di Sumatera Utara.

Selain promosi investasi, stan Dinas PMPTSP Sumut juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengurus legalitas usaha. Layanan ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Sumut memiliki izin resmi sehingga lebih mudah berkembang, naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.

[adsense]

Melalui keikutsertaan di PRSU ke-50, Dinas PMPTSP Sumut berharap masyarakat semakin mengenal berbagai kemudahan layanan perizinan serta potensi investasi daerah. Kehadiran stan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV bersama anak perusahaan holdingnya PT Industri Nabati Lestari (INL), mengunjungi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan diterima langsung oleh Kepala Kejati Sumut Muhibuddin didampingi Asdatun Nur Handayani,serta Jaksa Pengacara Negara dan Kasi Penkum Rizaldi.

Menurut Kasi Penkum dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2026), pertemuan yang berlangsung di lantai 2 Kejati Sumut itu, digelar terbuka membahas sejumlah isu penting terkait dukungan dan sinergitas antara aparat penegak hukum (APH) dengan jajaran BUMN dalam hal ini PTPN IV dan PT INL.

[adsense]

Kajati di pertemuan itu mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan kehadiran dari jajaran PTPN IV yang juga membawa serta jajaran PT INL.

"Ini menunjukkan langkah positif guna membangun dan menguatkan sinergi antara Kejaksaan dengan BUMN, sebagaimana sebelumnya Kejaksaan terus berupaya dan berperan aktif mendukung pemerintah termasuk BUMN maupun BUMD.

[adsense]

Baca Juga:

• Dirut PT Inalum Apresiasi Pendampingan Hukum Kejati Sumut

Dari jajaran PTPN IV dan PT INL pada kegiatan itu, turut hadir Arya Sandhiyudha selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, kemudian Andiansyah Hamdani selaku Kadiv Hukum PTPN IV, dan Zulianto selaku SEVP Business Support PT INL dan Hardi selaku Legal PT INL.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Rabu (8/7/2026), sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 2 Juli 2026. Penggeledahan mendapat pengamanan ketat dari personel Brimob.

Sedikitnya tiga lokasi menjadi sasaran penyidik, yakni Kantor Bupati Langkat, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat.

[adsense]

Di Kantor Bupati, penyidik memusatkan pemeriksaan di ruang kerja bupati. Sementara di Dinas Pendidikan, tim KPK yang tiba sekitar pukul 09.00 WIB langsung menggeledah ruang Kepala Dinas Pendidikan dan meminta seluruh pengunjung keluar agar proses penyidikan berjalan lancar.

Selain ruang Kepala Dinas, penyidik juga memeriksa ruang Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, serta Bidang Sarana dan Prasarana guna mencari dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Hasil Suap, Land Cruiser Bupati Kuansing Disembunyikan di Pematangsiantar

Penggeledahan turut dilakukan di Dinas PUTR dengan menyasar ruang Bidang Bina Marga dan Bidang Pengairan.

Selama proses berlangsung, aparat Brimob memperketat pengamanan di setiap lokasi. Akses menuju area penggeledahan dibatasi, bahkan sejumlah wartawan tidak diperkenankan memasuki lokasi.

[adsense]

[adsense]

Hingga Rabu siang, proses penggeledahan masih berlangsung. KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai barang bukti yang ditemukan maupun hasil dari penggeledahan tersebut. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang bermula dari OTT KPK di Kabupaten Langkat beberapa hari sebelumnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Temukan Toyota Land Cruiser Diduga Barang Suap Bupati Kuansing di Pematangsiantar

[adsense]

Warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia, Ria Hariati, mengaku terkejut dengan lonjakan biaya perpanjangan Resident Return Visa (RRV) bagi pemegang status penduduk tetap (Permanent Resident/PR) Australia.

Menurut Ria, kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia mengutip kompas.com, biaya pengajuan visa tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan mencapai sekitar tiga kali lipat dibandingkan tarif sebelumnya.

[adsense]

"Tapi bagaimana pun kita harus mematuhi kebijakan Australia, meski agak berat sih buat kita.

Per 1 Juli 2026, Pemerintah Australia memberlakukan biaya baru bagi beragam visa. Salah satunya biaya perpanjangan RRV subkelas 155, atau perpanjangan PR, yang naik dari 490 dollar Australia (Rp 6,1 juta) menjadi 1.475 dollar Australia (Rp 18,3 juta).

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Musnahkan Ribuan Blangko Paspor Usang

Di jejaring sosial sejumlah warga Indonesia yang berstatus PR mengatakan, mempertimbangkan pindah warga negara ketimbang membayar RRV yang menjadi mahal. Tapi Ria mengatakan, akan tetap mempertahankan paspor Indonesianya.

[adsense]

"Jadi PR sendiri sudah enak, saya dapat benefit PR, benefit jadi warga negara Indonesia," ujar Ria, yang berasal dari Surabaya. "Dan saya ada properti di Indonesia, jadi enggak mungkin pindah kewarganegaraan Australia."

Ria juga mengatakan, ke depannya ia berencana untuk menghabiskan masa tuanya di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, ia mengatakan tidak punya pilihan selain untuk membayar ongkos perpanjangan visa tersebut.

[adsense]

Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne juga terkejut mengetahui kenaikan harga untuk visa di Australia.

Claudia yang berencana untuk mengajukan Graduate Visa menjelang akhir tahun ini sudah mengantisipasi kenaikan harga, tetapi menurutnya tidak sedrastis ini.

[adsense]

Saya pikir kalau naik mungkin 400 dollar Australia (Rp 4,9 juta) atau 500 dollar Australia (Rp 6,2 juta), tapi ternyata sudah lebih dari 1.000 dollar Australia (Rp12,4 juta)," kata Claudia.

Maret lalu, Pemerintah Australia menggandakan biaya Graduate Visa (Subkelas 485) dari 2.300 dollar Australia (Rp 28 juta) menjadi 4.600 dollar Australia (Rp 57 juta).

[adsense]

Awal pekan ini, biaya tersebut melonjak menjadi 5.750 dollar Australia (Rp 71,6 juta), yang menurut sejumlah mahasiswa international diberlakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Sejak studi di Melbourne pada 2024, Claudia sudah bekerja lebih keras demi mengumpulkan tabungan untuk visa.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dapat diselesaikan melalui telepon pintar. Membeli aplikasi, berlangganan layanan digital, membayar tagihan, hingga melakukan transaksi keuangan dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tantangan baru yang mulai dirasakan banyak pengguna, yaitu berkurangnya saldo dompet digital atau pulsa akibat transaksi yang tidak sepenuhnya disadari.

Saya sendiri pernah mengalami situasi yang membuat saya lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital. Pada suatu kesempatan, saya menerima notifikasi bahwa telah terjadi pembelian layanan premium melalui Google Play dengan metode pembayaran menggunakan pulsa operator seluler. Nominal transaksinya sekitar Rp19.647. Awalnya saya merasa heran karena tidak mengingat pernah secara sengaja membeli layanan tersebut. Pada kesempatan lain, saya juga pernah mendapati saldo dompet digital berkurang akibat transaksi layanan digital yang sebelumnya tidak saya sadari masih aktif.

[adsense]

Pengalaman tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah transaksi itu benar-benar terjadi karena saya tidak sengaja menekan tombol pembelian? Apakah sebelumnya saya pernah mencoba layanan gratis yang kemudian berubah menjadi langganan berbayar? Ataukah saya lupa bahwa metode pembayaran melalui pulsa atau dompet digital masih tersimpan pada akun aplikasi?

Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dari pihak tertentu. Dalam ekosistem digital, transaksi dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, termasuk kelalaian pengguna, mekanisme perpanjangan langganan secara otomatis atau auto-renewal, perangkat yang dipinjamkan kepada anggota keluarga, maupun kurangnya perhatian saat memberikan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan suatu layanan. Oleh karena itu, penting bagi kita melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional.

[adsense]

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Dorong Sinergi Digital Antar Kota

Saat ini hampir semua platform digital menawarkan sistem pembayaran yang sangat praktis. Setelah metode pembayaran berhasil ditautkan, baik melalui dompet digital, kartu pembayaran, maupun pulsa operator, transaksi berikutnya dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan pada layar. Dari sisi pengalaman pengguna, sistem ini memang memberikan kenyamanan. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan risiko pembelian yang tidak direncanakan apabila pengguna kurang memahami mekanisme yang berlaku.

[adsense]

Fenomena lain yang cukup sering terjadi adalah layanan uji coba gratis atau free trial. Banyak aplikasi memberikan akses premium selama beberapa hari tanpa biaya. Akan tetapi, setelah masa uji coba berakhir, sistem secara otomatis mengubah status menjadi langganan berbayar apabila pengguna tidak membatalkannya sebelum batas waktu tertentu. Tidak sedikit pengguna yang baru menyadari adanya biaya ketika menerima notifikasi transaksi melalui SMS, email, atau aplikasi keuangan.

Dalam pengalaman saya, notifikasi transaksi justru menjadi pengingat untuk mengevaluasi kembali seluruh pengaturan akun digital yang digunakan. Saya mulai memeriksa daftar langganan pada Google Play, mengecek metode pembayaran yang masih aktif, serta memastikan tidak ada layanan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Langkah sederhana tersebut ternyata cukup efektif untuk mencegah pemotongan biaya pada periode berikutnya.

[adsense]

Peristiwa tersebut juga memberikan pelajaran bahwa literasi digital tidak hanya berarti kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap konsekuensi dari setiap tindakan di ruang digital. Banyak pengguna yang mahir mengoperasikan aplikasi, tetapi belum terbiasa membaca syarat dan ketentuan, memahami mekanisme langganan, atau mengelola metode pembayaran yang tersimpan dalam akun.

Menurut saya, tanggung jawab menciptakan ekosistem digital yang aman bukan hanya berada di tangan pengguna. Penyedia platform aplikasi, pengembang layanan digital, operator telekomunikasi, dan penyedia dompet digital juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi transaksi. Informasi mengenai harga, periode langganan, metode pembayaran yang digunakan, serta mekanisme pembatalan sebaiknya disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

[adsense]

Selain itu, penerapan sistem konfirmasi tambahan sebelum transaksi juga patut dipertimbangkan. Misalnya, setiap pembelian menggunakan pulsa operator atau dompet digital perlu disertai autentikasi melalui PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah. Dengan demikian, setiap transaksi benar-benar dilakukan atas persetujuan pemilik akun dan dapat meminimalkan risiko pembelian yang tidak disengaja.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga perlu membangun kebiasaan baru dalam mengelola akun digital. Memeriksa riwayat transaksi secara berkala, meninjau daftar langganan aktif, menghapus metode pembayaran yang tidak lagi digunakan, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap akun pribadi.

[adsense]

Pengalaman pribadi yang saya alami tidak dimaksudkan untuk menyalahkan perusahaan, platform digital, operator telekomunikasi, maupun penyedia dompet digital tertentu. Setiap penyedia layanan pada umumnya telah memiliki mekanisme transaksi, pusat bantuan pelanggan, serta prosedur pengajuan pengembalian dana atau refund sesuai dengan kebijakan masing-masing. Sebagai pengguna, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memahami syarat penggunaan layanan sebelum melakukan transaksi.

Justru pengalaman tersebut menjadi refleksi bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Kemudahan transaksi tidak boleh membuat pengguna lengah terhadap keamanan akun maupun pengelolaan keuangan digital. Sebaliknya, penyedia layanan juga perlu terus menyempurnakan sistem agar semakin transparan, mudah dipahami, dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

[adsense]

Ke depan, saya berharap ekosistem ekonomi digital Indonesia semakin matang. Kemajuan teknologi seharusnya tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga membangun rasa aman bagi seluruh pengguna. Ketika konsumen merasa terlindungi, mereka akan lebih percaya untuk memanfaatkan berbagai layanan digital yang tersedia.

Pada akhirnya, pengalaman berkurangnya saldo dompet digital maupun pulsa tanpa disadari menjadi pelajaran berharga bagi saya. Persoalannya bukan tentang siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana semua pihak dapat belajar dari pengalaman tersebut. Pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terhadap transaksi digital, sementara penyedia layanan perlu terus meningkatkan transparansi dan keamanan sistem yang mereka miliki.

[adsense]

Era digital menawarkan berbagai kemudahan yang luar biasa. Namun, kemudahan tersebut harus selalu diiringi dengan tanggung jawab, kehati-hatian, dan literasi digital yang memadai. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi benar-benar merupakan keputusan yang disadari oleh pengguna, sehingga kepercayaan terhadap ekosistem digital dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.Saya sudah merapikan gelar, tanda baca, struktur kalimat, dan beberapa bagian yang berulang agar opini terasa lebih mengalir tanpa mengubah substansinya.(Penulis adalah Dosen Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli dan Pengamat Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 61 calon penumpang tujuan Malaysia meninggalkan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh, tanpa menaiki pesawat setelah otoritas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan.

Insiden yang terjadi pada Jumat (4/7/2026) malam itu dipicu temuan sejumlah visa palsu dan visa yang diduga telah dimanipulasi. Temuan tersebut membuat petugas memperketat pemeriksaan terhadap seluruh calon penumpang.

[adsense]

Mengutip VNExpress dan melansir CNNIndonesia, penerbangan Diman Bangladesh Airlines awalnya dijadwalkan mengangkut 288 penumpang menuju Malaysia. Namun, pesawat akhirnya lepas landas hanya dengan membawa 212 penumpang.

Sebelumnya, petugas imigrasi bersama pihak maskapai menghentikan 15 calon penumpang karena diduga menggunakan visa palsu atau dokumen perjalanan yang telah diubah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan 3 Langkah Strategis Cegah Nelayan Melintas Batas Perairan

Tak lama setelah penindakan itu, petugas menyadari ada 61 penumpang lain yang telah melakukan check-in, tetapi tidak pernah naik ke pesawat.

[adsense]

Berdasarkan keterangan sumber di bandara, sebagian besar dari mereka diduga sengaja meninggalkan area bandara setelah mengetahui otoritas sedang memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan menyusul ditemukannya kasus visa yang dipalsukan atau dimanipulasi.

Secara umum, prosedur keberangkatan internasional mengharuskan penumpang melakukan check-in dan menyerahkan bagasi terlebih dahulu sebelum menuju pemeriksaan imigrasi. Pada tahap ini, petugas akan memverifikasi paspor, visa, dan dokumen perjalanan lainnya. Setelah dinyatakan lolos, penumpang baru dapat menuju gerbang keberangkatan untuk menaiki pesawat.

[adsense]

Seorang pejabat yang dikutip media Bangladesh bdnews24 mengatakan bahwa otoritas memang memberikan perhatian khusus terhadap penerbangan menuju Malaysia.

Hal itu dilakukan karena dalam beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah kasus penumpang yang sebenarnya memiliki visa sah, tetapi tetap ditolak masuk oleh otoritas imigrasi Malaysia dan akhirnya dideportasi setibanya di negara tersebut.

[adsense]

Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah sekaligus mengurangi potensi masalah imigrasi bagi penumpang setibanya di Malaysia.(*)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diduga merupakan barang bukti suap kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya Selasa (7/7/2026) melansir Kompas.com mengatakan, kendaraan tersebut diduga diberikan oleh Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, kepada Suhardiman. Mobil itu ditemukan dan disita penyidik KPK pada Sabtu (4/7/2026) sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap.

[adsense]

Budi mengatakan, penyidik menduga mobil tersebut sengaja disembunyikan di salah satu gudang penitipan kendaraan di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Dia mengatakan, penyidik menemukan kondisi mobil tersebut dengan pelat yang sudah diganti. "Diduga disembunyikan di salah satu Gudang tempat penitipan kendaraan di Pematang Siantar. Penyidik menemukan kondisi mobil tersebut sudah diganti pelat nomornya," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Temukan Toyota Land Cruiser Diduga Barang Suap Bupati Kuansing di Pematangsiantar

"Karena kegiatan penggeledahan ini tentunya bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang diperlukan penyidik dalam proses hukum atas perkara ini," ucap dia.

[adsense]

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnaen, dan Direktur Utama PT MIC Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jabatan Sekda usai terjaring OTT pada Senin (29/6/2026).

KPK menjelaskan, pada April 2025, Bupati Suhardiman meminta 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada dua kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda).

[adsense]

Kedua calon adalah Fahdiansyah selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt.

Sekda saat itu, dan Zulkarnaen yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

[adsense]

Dalam perjalanannya, Zulkarnaen yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025.

KPK mengatakan, Zulkarnaen mampu membeli mobil Land Cruiser senilai Rp 2,05 miliar itu atas bantuan Ardiles selaku Direktur Utama PT MIC dengan mengajukan kredit.

[adsense]

Bukan pertama kali, Zulkarnaen juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Suhardiman saat menjabat sebagai Plt. Bupati untuk mengamankan kursi jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada tahun 2021.

Balasannya, kata Taufik, Ardiles mendapatkan 13 proyek pekerjaan di Pemkab Kuansing dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar.

[adsense]

Dia mengatakan, Ardiles kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.(*)

[adsense]

[adsense]

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah Indonesia. Kasus tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara dan perekonomian hingga sekitar Rp5 triliun.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengatakan nilai kerugian tersebut mencakup kerugian keuangan negara serta dampak ekonomi akibat terjadinya blackout. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/7/2026), mengutip detiknews.

[adsense]

Robertus mengatakan, estimasi kerugian Rp 5 triliun itu bukan hasil perhitungan akhir. Polri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi.

Ada dua perusahaan yang diduga melakukan manipulasi dan penyimpangan terkait pemenuhan pasokan batu bara. Perbuatan itu telah dilakukan sejak periode 2018 hingga 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Medan Menggeledah RSUD Pirngadi Terkait Dugaan Korupsi Belanja BLUD

Dia menambahkan modus korupsi itu berdampak terganggunya pasokan batu bara hingga terjadinya blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

[adsense]

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.

Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan pada 4 Juli 2026. Penyidikan masih berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

"Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," pungkas Robertus.(*)

[adsense]

[adsense]

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara turut ambil bagian dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 dengan menghadirkan stan edukatif bertema "Irigasi Mengelola Air, Menjaga Kehidupan, Membangun Sumatera Utara." Melalui pameran itu masyarakat diajak mengenal pentingnya pengelolaan sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, serta pembangunan daerah.

Penjaga stan Dinas SDA Sumut, Wicam br Ginting dan Juni Artika Dewi, kepada wartawan, Selasa (7/7/2026) mengatakan, stan tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Dinas SDA Sumut yang dipimpin Plt Kepala Dinas SDA Sumut Ir Gibson Panjaitan ST MM.

[adsense]

Menurut mereka, berbagai informasi mengenai pengelolaan irigasi, sungai, bendung, dan konservasi sumber daya air ditampilkan melalui foto, maket, serta materi edukasi yang mudah dipahami pengunjung. Kehadiran stan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air.

Salah satu yang diperkenalkan kepada pengunjung adalah UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bah Bolon, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. UPTD ini bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai (DAS) dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Sutarto: Jadikan PRSU ke 50 Momentum Strategis Tingkatkan Daya Saing UMKM dan Pariwisata

Pembentukan dan penyelenggaraan UPTD tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

[adsense]

Selain Bah Bolon, Dinas SDA Sumut juga memperkenalkan UPTD PSDA Barumun Kualuh. Unit ini memiliki tugas yang sama dalam mengelola dan memelihara jaringan irigasi, sungai, bendungan, serta bangunan air lainnya di wilayah kerjanya. UPTD tersebut juga berperan dalam pengendalian banjir dan menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

Melalui partisipasi pada PRSU ke-50, Dinas SDA Sumut berharap masyarakat semakin memahami bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan. Keberadaan jaringan irigasi yang terpelihara dengan baik menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

[adsense]

Stan Dinas SDA Sumut menjadi salah satu sarana edukasi bagi pengunjung PRSU untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi pemerintah dalam mengelola sumber daya air demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan Minyakita ke seluruh wilayah Sumatera Utara melalui program Bantuan Pangan (Banpang) sebanyak 7 juta liter dan ke pasar tradisional serta pasar umum sebanyak 11 juta liter.

Hal itu diungkapkan Budi kepada SIB, Selasa sore (7/7/2026). Menurutnya, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 1.756.846 orang dengan total beras yang disalurkan sebanyak 35.136 ton dan minyak goreng 7.027.384 liter.

[adsense]

"Kami sudah selesai melaksanakan penyaluran Banpang alokasi Februari-Maret 2026. Untuk alokasi Juli 2026, kami masih menunggu perintah dari Badan Pangan Nasional (Bapanas)," ujarnya.

Menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan Minyakita mengandung solar, Budi menegaskan bahwa Bulog dalam pengadaan Minyakita selalu menyesuaikan dengan ketentuan keamanan pangan dan izin edar yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Paviliun Kabupaten Taput Tampilkan Produk Unggulan dan UMKM di PRSU ke 50

Terkait kasus dugaan Minyakita mengandung solar, Budi menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam proses penanganan pihak berwenang.

[adsense]

"Kita tunggu saja prosesnya. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi kami," katanya.

Budi menambahkan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Sumut per Selasa (7/7/2026) mencapai 47.720 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk alokasi selama tujuh bulan.

[adsense]

"Bahkan stok ini akan bertambah sekitar 15.000 ton lagi, sehingga diperkirakan cukup untuk alokasi delapan bulan. Pertengahan Juli ini stok tambahan beras mulai tiba dari Jakarta," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebagai wujud kepedulian dan rasa kekeluargaan yang erat di lingkungan Polri, Kapolsek Tanjungbalai Utaran (TBU) Polres Tanjungbalai Iptu Sawal Simanjuntak SH memberikan santunan dan tali asih kepada salah satu anggotanya yang sedang dirundung duka yang dilaksanakan di Ruang Polsek TBU , Selasa (7/7/2026).

Santunan dan tali asih tersebut diserahkan langsung kepada Aipda RJW Sagala yang menjabat sebagai Kepala Jaga (Ka Jaga) Regu A Polsek TBU dimana baru-baru ini kehilangan orangtua, yaitu ibu kandungnya yang meninggal dunia.

[adsense]

Suasana hangat, haru dan rasa kekeluargaan tercipta dimana Kapolsek TBU yang juga didampingi oleh sejumlah personel lainnya saat memberikan tali asih tersebut.

Pada kesempatan tersebut Iptu Sawal Simanjuntak menyampaikan bahwa pemberian tali asih tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pimpinan terhadap keluarga besar Polsek TBU.

[adsense]

Baca Juga:

• Atasi Kemacetan, Satlantas Polres Tanjungbalai Tertibkan PKL di Pasar Suprapto

Kemudian Iptu Sawal Simanjuntak juga mengatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan komitmen Polsek TBU Polres Tanjungbalai untuk selalu menanamkan nilai-nilai yang berintegritas dan humanis, tidak hanya dalam melayani masyarakat luas, tetapi juga di dalam internal institusi Polri sendiri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hanya gegara masalah itik, Hotnel Nadapdap, 47 tahun, warga Dusun 2 Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara dihajar tetangganya inisial BS, Selasa (7/7/2026).

Kejadian berawal saat Hotnel bersama rekannya, Sumani dan Jumrik hendak memasukkan ratusan itik miliknya di Dusun 1 Desa Cahaya Pardomuan ke dalam kandang.

[adsense]

Saat mengarahkan ratusan ekor itik menuju kandang, BS mengaku bising mendengar suara hewan unggas tersebut. Terlapor kemudian mendatangi korban sehingga terjadi cek cok mulut.

Terlapor meninju pelipis kanan korban dua kali hingga luka dan mengeluarkan darah. Tak berhenti di situ, terlapor kemudian menendang korban hingga terjatuh ke sawah.

[adsense]

Melihat aksi penganiayaan tersebut, dua rekan korban langsung melerai keduanya sehingga penganiayaan tidak terjadi lagi.

Tak terima dianiaya, korban langsung membuat laporan polisi ke SPKT Polres Batubara sesuai Laporan Polisi Namur LP/B/230/2006/SPKTI Polres Batubara Polda Sumatera Utara tanggal 07 Jul 2026.

[adsense]

Korban berharap Polres Batubara menyikapi laporan pengaduannya dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Laporan pengaduan korban dibenarkan Kepala SPKT Polres Batubara Ipda Mukmin Hasibuan, sesuai STPL Nomor: STTLP/B/230/V/2008/SPKT/Polres Batubara Polda Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Diduga melakukan percabulan secara berulang-ulang, LS (43) warga Barisan Sinaga, Desa Lau Molgap, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara diamankan tim Reskrim Polres Dairi Senin (6/7/2026) malam setelah menyerahkan diri. Dia diamankan dan ditahan berdasarkan Laporan Polisi (LP) nomor: LP/B/274/VII/2026/SPKT/Polres Dairi/Polda Sumut tertanggal 6 Juli 2026.

Ibu korban Ani Sitanggang (56) melaporkan LS dengan dugaan perbuatan cabul kepada anaknya Ax (23), pada Maret lalu.

[adsense]

Kapolres Dairi melalui Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan MH kepada harianSIB.com Selasa (7/7/2026) sore menyebutkan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka LS setelah menyerahkan diri. Diakuinya, perbuatan LS di luar nalar, karena masih semarga.

"Tersangka kita amankan dan dipersangkakan dengan perbuatan cabul sebagaimana pasal 473 Ayat (3) huruf c subs pasal 415, UU nomor 1 tahun 2023 KUHPidana dan UU no 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara," ujar Wilson.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Dairi Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 22 Personel Polres Dairi

"Setelah aksinya dilakukan, tersangka menyampaikan ancaman kepada korban. Pulanglah, jangan bilang-bilang sama mamakmu. Kalau kau bilang, nanti kubunuh kau," sebutnya menirukan ancaman tersangka.

[adsense]

Ditambahkan Wilson, setelah kejadian pertama, tersangka dan korban selalu mencari waktu dan tempat untuk melakukan perbuatan yang sama.

"Korban mengaku sudah lupa berapa kali dan di mana saja tersangka melakukan hal yang sama kepada dirinya," imbuhnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Enduard Silver Sitorus, resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Kualuh Hulu periode 2025–2030 di Aula Hotel Pasirma, Desa Ledong Timur, Senin (6/7/2026).

Pelantikan dilakukan oleh pengurus DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara dan ditandai dengan penyerahan Pataka PDIP kepada Enduard Silver Sitorus sebagai simbol kepemimpinan.

[adsense]

Selain Silver Sitorus, turut dilantik M. Simbolon sebagai Sekretaris PAC dan F. Imelda Marpaung sebagai Bendahara PAC PDIP Kecamatan Kualuh Hulu.

Silver Sitorus mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin PAC PDIP Kecamatan Kualuh Hulu.

[adsense]

Baca Juga:

• Jainal Samosir Dilantik Jadi Ketua PAC PDIP Kualuhleidong

Ia menegaskan, sesuai instruksi DPD dan DPC PDIP, seluruh jajaran pengurus diminta segera bergerak cepat memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput di Kecamatan Kualuh Hulu.

[adsense]

"Kami akan merapatkan barisan dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput sesuai arahan partai," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Labuhanbatu Utara, dr. Poaradda Nababan, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PAC yang baru dilantik dan berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah partai dengan baik.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran pimpinan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan bertemu dengan Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin, di Kantor Kejati Sumut, Selasa (7/7/2026).

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, melalui keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Rombongan PT Inalum dipimpin Direktur Utama Melati Sarnita, didampingi Direktur Operasi Ivan Ermisyam, Sekretaris Perusahaan Mahyaruddin AR, Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Eksternal Robi Tedja Hidayat, Kepala Divisi Litigasi dan Pendampingan Hukum Baringin Sianturi, serta Kepala Divisi Legal Perusahaan Bambang Dwipayana.

Dalam pertemuan tersebut, Melati Sarnita menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut atas pendampingan dan pengawalan hukum yang selama ini diberikan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan strategis di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

[adsense]

Baca Juga:

• Jaga Marwah Minta APH Perketat Pengawasan Dana Desa di Pedalaman Simalungun

Ia juga mengapresiasi langkah Kejati Sumut dalam upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di sektor BUMN.

[adsense]

"Hal ini menjadi koreksi dan bahan perbaikan bagi jajaran BUMN untuk terus mewujudkan sinergi dengan aparat penegak hukum demi kemajuan perusahaan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menerima rombongan PT Inalum didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani, Jaksa Pengacara Negara Lamro Simbolon, serta Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

[adsense]

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara BUMN dan aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Pelarian terpidana kasus narkotika, Pho Sie Dong, akhirnya berakhir setelah Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menangkapnya di kawasan parkir Binjai Super Mall (BSM), Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (7/7/2026). Terpidana yang hampir empat tahun masuk daftar pencarian itu langsung dieksekusi untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan di tengah ramainya aktivitas pengunjung pusat perbelanjaan. Tim Intelijen Kejari Binjai yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai keberadaan buronan bergerak cepat mengamankan Pho Sie Dong sebelum membawanya ke kantor Kejari Binjai.

[adsense]

Selanjutnya, terpidana diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Binjai untuk melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi sebelum diberangkatkan menggunakan mobil tahanan menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

Perkara yang menjerat Pho Sie Dong sempat melalui proses hukum yang panjang. Pengadilan Negeri Binjai melalui Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider dua bulan kurungan.

[adsense]

Baca Juga:

• PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Penggeledahan hingga Penahanan Dinyatakan Tidak Sah

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Pho Sie Dong terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama tiga bulan.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagen Siagian, mengatakan eksekusi tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Dengan telah dilaksanakannya eksekusi tersebut, Kejaksaan Negeri Binjai menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap terpidana yang berupaya menghindari pelaksanaan hukuman," ujar Ronald kepada harianSIB.com, Selasa (7/7/2026) malam.

[adsense]

Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

"Tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap vonis yang telah inkracht akan tetap dilaksanakan sebagai wujud konsistensi negara dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kota Binjai," tegasnya.

[adsense]

Kejari Binjai menyatakan akan terus memburu setiap buronan yang telah memiliki putusan hukum tetap sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana narkotika.(**)

[adsense]