[adsense]

Keluarga, kerabat dan masyarakat menggelar malam 1000 lilin untuk mengenang Winda Lorenza Gowasa di Pos Bloc, Jalan Kesawan, Medan, Jumat (28/8/2026).

Winda meninggal di rumah mantan mertuanya di Kompleks Bumi Asri, Medan, Minggu (2/8/2026). Kematian Winda disebut-sebut sebagai bunuh diri.

[adsense]

Kegiatan diawali ibadah dan doa bersama, kemudian dilanjutkan penyalaan lilin. Para peserta selanjutnya bergerak ke tepi jalan sambil membawa spanduk dan lilin serta melantunkan lagu-lagu rohani.

Kuasa hukum keluarga, Richardo Siringoringo, mengatakan malam 1000 lilin tersebut digelar sebagai bentuk doa bagi almarhumah Winda Lorenza Gowasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Tak Ada Tempat Aman bagi Pelanggar, 5 Tim Hunting Sat Lantas Polrestabes Keliling Medan

Richardo menyayangkan adanya dugaan intimidasi saat kegiatan berlangsung. Ia menyebut listrik di sekitar lokasi aksi dipadamkan dan jaringan tidak dapat diakses selama sekitar satu jam.

[adsense]

"Saat kita melakukan acara tadi, tiba-tiba mati di seputaran lokasi aksi ini dipadamkan dan selama 1 jam jaringan didownkan. Ada kepentingan apa?" katanya.

Ia juga menduga terdapat pihak yang memantau kegiatan tersebut. Richardo menyebut keluarga mengetahui adanya surat perintah dari Polda Sumut dan sekitar 207 personel yang diturunkan.

[adsense]

"Ada juga tadi mobil yang diduga di dalamnya dari kepolisian. Kita coba tanya namun langsung tutup kaca dan tancap gas. Kita tahu sprint dari Polda Sumut, personel yang diturunkan sekira 207 orang. Apakah ada ketakutan?" tanyanya.

Richardo menyampaikan tiga permintaan keluarga kepada kepolisian, yakni melakukan ekshumasi untuk autopsi ulang, menarik laporan dari Polrestabes Medan agar diproses di Polda Sumut serta memberikan informasi seluas-luasnya kepada keluarga terkait proses hukum yang dilakukan.

[adsense]

Pengurus Himpunan Mado Laia Indonesia Kota Medan, Hepi Laia, meminta kepolisian memenuhi permintaan keluarga korban.

"Kepada pihak kepolisian kiranya meyanggupi permintaan keluarga untuk autopsi ulang yang independen," tegasnya.

[adsense]

Usai seluruh rangkaian kegiatan, peserta malam 1000 lilin membubarkan diri dengan tertib.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM meminta semua pihak tidak mempolitisasi langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution membantu warga korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Menurut Viktor, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

[adsense]

"Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprov Sumut, justeru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan," ujar Viktor kepada wartawan di DPRD Sumut, Jumat (28/8/2026).

Ia mengatakan yang utama dalam penanganan bencana adalah warga yang rumahnya rusak segera mendapatkan bantuan dan kembali memiliki tempat tinggal layak.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Sumut: P-APBD Sumut 2026 Jangan Sekadar Ubah Angka, Harus Beri Dampak Nyata Bagi Rakyat

"Bagaimana kita ini? Gubernur membantu rakyat, malah disalahkan, seharusnya diapresiasi. Rumah warga hancur diterjang angin puting beliung, kemudian pemerintah hadir membangun kembali. Menurut saya, itu justru yang harus kita dukung," tegasnya.

[adsense]

Viktor menilai Pemprov Sumut tidak perlu terjebak pada sekat-sekat kewenangan yang dapat menghambat penyaluran bantuan ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.

"Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Soal kewenangan dan mekanisme tentu harus tetap mengikuti aturan, tetapi jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan," katanya.

[adsense]

Ketua DPD Kosgoro 1957 itu mengatakan Gubernur Sumut memiliki tanggung jawab moral memastikan masyarakat Sumatera Utara memperoleh perlindungan dan pelayanan pemerintah, termasuk ketika bencana terjadi di wilayah kabupaten dan kota.

Karena itu, Viktor yang merupakan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli menyebut bantuan Bobby Nasution kepada korban angin puting beliung di Medan Johor tidak perlu dipandang sebagai upaya mengambil alih kewenangan Pemko Medan.

[adsense]

"Justru pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling membantu. Jangan dibenturkan. Kalau ada kemampuan dari Pemprov Sumut untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, kenapa harus dipersoalkan? Yang penting dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Viktor berharap kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diarahkan pada mekanisme dan pengawasan, tanpa menghambat bantuan bagi warga terdampak bencana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Karo menyegel sementara gudang pencucian wortel di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, karena diduga mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga.

Penyegelan dilakukan setelah tim menerima laporan masyarakat dan melakukan inspeksi mendadak ke gudang tersebut, Jumat (28/02/2026).

[adsense]

Tim gabungan terdiri dari Dinas Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Simpang Empat serta perangkat Desa Lingga.

Dalam inspeksi, tim menemukan limbah air pencucian wortel mengalir ke jalan raya. Kondisi itu dinilai mengganggu warga sekitar dan berpotensi merusak infrastruktur jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Tujuh Rumah Hangus Terbakar Dilalap Si Jago Merah di Mardinding

Selain itu, terdapat tumpukan sampah sisa wortel yang membusuk di sekitar gudang.

[adsense]

Berdasarkan temuan tersebut, Pemkab Karo melakukan penyegelan sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pemkab Karo mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Karo agar mematuhi peraturan dan perizinan yang berlaku serta menjaga kebersihan lingkungan agar tidak mengganggu ketertiban umum.

[adsense]

Warga yang menemukan dugaan pelanggaran ketertiban umum dan pencemaran lingkungan dapat melaporkannya melalui layanan pengaduan masyarakat yang tersedia.(**)

[adsense]

[adsense]

Institut Andar-Sutan (IAS), lembaga pembinaan pelayan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), menggelar pembinaan dan pembekalan bagi penatua, Pengurus Harian Resort (PHR) dan Pengurus Harian Jemaat (PHJ) GKPI Wilayah XI Jawa-Bali di GKPI Jemaat Bekasi, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan bertema "Melayani Dengan Sepenuh Hati" berdasarkan Kolose 3:23 itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penatua serta pengurus GKPI dalam pelayanan ibadah, perkunjungan, diakonia, pengelolaan organisasi dan keuangan.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• 10 Siswa SMK Swasta GKPI 1 Pematangsiantar Lulus SNBT

Fasilitator Pembinaan (dari kiri ke kanan) Pdt Dr Anwar Tjen, Pdt Dr Humala Lumbantobing, Prof Dr Dearlina Sinaga dan Pnt Dr Sahat HMT Sinaga. (Foto Dok Panitia)

[adsense]

Ketua Pengurus IAS Pnt Dr Sahat HMT Sinaga dalam pengantar kegiatan mengatakan, terdapat lebih kurang 8.000 penatua GKPI di seluruh Indonesia yang memerlukan penyegaran dan pembekalan pengetahuan mengenai pelayanan ibadah, agenda liturgi, tata aturan organisasi, keuangan dan Rencana Strategis GKPI.

Sesi pertama bertema "Penatua Dalam Alkitab" disampaikan Bishop GKPI Pdt Dr Humala Lumban Tobing. Ia menyampaikan bahwa penatua merupakan ujung tombak atau garda terdepan pelayanan di tengah jemaat.

[adsense]

Sesi kedua membahas "Pengaturan Pelayan Gereja dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI" dengan fasilitator Pnt Dr Sahat HMT Sinaga.

Selanjutnya, Prof Dr Dearlina Sinaga dari Pengurus IAS menyampaikan materi "Renstra GKPI dan Pengelolaan Keuangan". Sesi keempat bertema "Agenda Liturgi" dibawakan Ketua Komisi Teologi GKPI Pdt Dr Anwar Tjen.

[adsense]

Sebanyak 300 peserta dari jemaat GKPI di Jawa Barat, Jakarta dan Banten mengikuti kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Peserta mengikuti materi serta menyampaikan pertanyaan kepada para fasilitator, sebelum menerima sertifikat pada akhir kegiatan.

Sahat HMT Sinaga mengatakan pembinaan bagi penatua, PHR dan PHJ GKPI akan dilaksanakan di 11 wilayah pelayanan GKPI lainnya, termasuk Kalimantan, Kepulauan Riau dan Pulau Sumatera.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jangan berharap bisa lolos dari penindakan hanya karena tidak berada di titik razia. Sat Lantas Polrestabes Medan kini mengerahkan 5 tim hunting yang setiap hari bergerak menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Medan untuk memburu pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Tim tersebut tidak menetap di satu lokasi. Petugas bergerak dari satu ruas jalan ke ruas lainnya, terutama kawasan yang dinilai rawan terjadi pelanggaran. Setiap pengendara yang kedapatan melanggar akan langsung diberikan tindakan tilang.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo, Jumat (28/8/2026) mengatakan, tim hunting itu telah berjalan sekitar 1 bulan. Pembentukan tim dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Tim ini sudah berjalan sekitar 1 bulan. Ini kita lakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas," ujar Widodo.

[adsense]

Baca Juga:

• Gemerlap Panggung Berujung Jerat Hukum, DJ Cantik Miss D Dibekuk Polrestabes Medan Edarkan Vape Narkoba

"Tim hunting ini menyasar pelanggaran yang kasatmata. Kalau ditemukan pelanggaran, langsung kita lakukan penindakan," tegasnya.

[adsense]

Widodo menegaskan, pola hunting sengaja diterapkan agar petugas tidak hanya menunggu pelanggar di lokasi tertentu. Kelima tim akan berkeliling di berbagai kawasan Kota Medan setiap harinya.

"Hunting, tidak diam di satu titik saja. Dan hal ini akan kita lakukan setiap hari. Tidak ada batas waktu sampai masyarakat Kota Medan tertib berlalu lintas," katanya.

[adsense]

Sejak tim tersebut beroperasi lanjutnya, puluhan surat tilang telah dikeluarkan. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni pengendara tidak mengenakan helm dan melawan arah. Selain penindakan langsung oleh tim hunting, Sat Lantas Polrestabes Medan juga tetap mengoptimalkan sistem tilang elektronik atau ETLE.

"Tilang ETLE juga ada. Tapi yang kita bentuk ini tim hunting, yang langsung menyasar dan memberi penindakan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menorehkan prestasi dengan meraih empat penghargaan dalam ajang Harmonizing Stakeholders Semester I 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Accelerating Pre-Construction, Optimizing COD Achievement" tersebut menjadi momentum bagi PLN untuk memberikan apresiasi kepada unit-unit yang menunjukkan kinerja terbaik, khususnya dalam mendukung percepatan tahapan pra-konstruksi dan pencapaian Commercial Operation Date (COD) proyek ketenagalistrikan.

[adsense]

Empat penghargaan berhasil diraih PLN UIP SBU, yakni Juara Harapan 2 kategori Unit dengan Capaian Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan Terbanyak, Juara 2 kategori Unit dengan Capaian Pembebasan Lahan Tercepat, Juara 3 kategori Unit dengan Capaian Pembebasan Lahan (ha) Terluas, serta penghargaan sebagai Unit dengan Capaian Penyelesaian Perizinan.

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Direktur Manajemen Proyek dan EBT PLN, Suroso Isnandar, dan diserahkan langsung oleh Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman dan Perizinan Proyek PT PLN (Persero), Irwanto Wahyu, kepada Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane, di Magelang, Rabu (19/8/2026).

[adsense]

Mewakili General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto, Reza Pane hadir bersama Manager Pertanahan & Aset Erdiansyah Dharmika Putra dan Assistant Manager Perizinan Alex Sihite.

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengapresiasi seluruh insan PLN yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

[adsense]

"Capaian yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi dan konsistensi seluruh insan PLN dalam menyelesaikan setiap tahapan pra-konstruksi. Pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan memiliki peran strategis dalam memastikan proyek dapat memasuki tahapan konstruksi sesuai target," ujar Rizki.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran PLN UIP SBU untuk terus meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian proyek hingga mencapai COD.

[adsense]

Sementara itu, Reza Pane mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian kinerja, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.

"Dengan percepatan pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan, kita dapat mendukung kesiapan proyek sejak tahap pra-konstruksi hingga mencapai COD sesuai target," kata Reza.

[adsense]

Menurutnya, pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melalui Harmonizing Stakeholders, PLN terus mendorong budaya kinerja dan kolaborasi antarsatuan kerja. Penghargaan kepada unit-unit berprestasi diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh insan PLN untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat tahapan pra-konstruksi, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bareskrim Polri menangkap Yuwanky, buronan kasus dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) Batam, Kepulauan Riau. Ia ditangkap sesaat setelah tiba dari Singapura di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (27/8/2026).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso membenarkan penangkapan tersebut.

[adsense]

"Benar, yang bersangkutan sudah dilakukan penangkapan sore tadi," kata Eko dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Yuwanky ditangkap Tim Subdirektorat IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.47 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Judi Kasino Sukoharjo, 30 Jadi Tersangka

"Yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuh Eko.

[adsense]

Sebelumnya, Yuwanky diburu Bareskrim Polri atas dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam yang dikelolanya di Batam.

Menurut Eko, Yuwanky merupakan pemilik THM Planet Batam dan diduga menjalankan bisnis narkotika bersama tersangka Basri Lewaimang.

[adsense]

"Yuwanky selaku pemilik THM Planet Batam sekaligus Bandar Narkoba yang menyediakan berbagai jenis narkoba di THM Planet Batam bersama tersangka Basri," kata Eko.

Eko menambahkan, Yuwanky merupakan residivis kasus narkotika.

[adsense]

"Bahwa yang bersangkutan merupakan residivis narkoba," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menyebut penyidik telah memperoleh keterangan mengenai dugaan penyerahan uang senilai sekitar Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kian kepada mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Keterangan itu disampaikan Hakim Edwin saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

Menurut hakim, penyidik memperoleh sejumlah keterangan saksi terkait hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak-pihak dalam perkara korupsi PT Jiwasraya dan atau PT ASABRI.

Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik disebut telah menerima keterangan Tan Kian mengenai penyerahan uang dalam mata uang dolar Singapura dengan nilai ekuivalen kurang lebih Rp40 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Fee 20 Persen dan Uang Rp2,4 Miliar Mencuat di Sidang Korupsi LPJU Taput

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

[adsense]

Namun, hakim menegaskan praperadilan hanya menguji legalitas tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka terhadap Febrie, bukan menilai kebenaran dugaan pemberian uang tersebut.

"Menimbang bahwa Hakim menegaskan, penyebutan bukti-bukti tersebut bukan berarti hakim menyatakan keterangan saksi tentang penyerahan uang tersebut benar atau pemohon terbukti melakukan tindak pidana," jelasnya.

[adsense]

Hakim juga menilai tidak tepat dalil Febrie yang menyatakan tidak pernah ada penyelidikan hanya karena ia belum dipanggil sebagai saksi maupun calon tersangka.

"Penyelidikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mensyaratkan bahwa orang yang kemudian menjadi tersangka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai syarat adanya penyelidikan," ujar hakim.

[adsense]

Selain itu, hakim menilai perbedaan nomor surat penggeledahan SP.Dah/2934 dan SP.Dah/3006 tidak terbukti mengubah objek maupun ruang lingkup lokasi penggeledahan yang telah diizinkan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

"Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak," ujar hakim.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar praktik perjudian kasino di Gedung SB, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak 71 orang diamankan, sementara 30 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita uang tunai senilai Rp1.048.273.000 serta sejumlah peralatan perjudian.

[adsense]

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan Ditreskrimum Polda Maluku terhadap dugaan tindak pidana di wilayah Jawa Tengah.

"Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan jajaran Polda Maluku, kemudian ditindaklanjuti melalui sinergi bersama Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman, kami menemukan adanya aktivitas perjudian dengan berbagai peran dalam operasionalnya," kata Wira melalui keterangannya, Jumat (28/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Diduga untuk Buka Lahan Sawit

Para tersangka yang kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri memiliki peran sebagai kasir, pembagi kartu, penukar chip, operator CCTV hingga teknisi arena.

[adsense]

Selain uang tunai, polisi juga menyita puluhan telepon seluler, komputer, meja baccarat, meja mahjong, meja dadu, mesin tembak ikan, chip poker dan mesin pengocok kartu otomatis.

Wira mengatakan penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual atau pengelola di balik operasional perjudian tersebut.

[adsense]

"Penyidikan tidak berhenti pada pemain. Kami juga mendalami pihak-pihak yang diduga menjalankan atau mendukung operasional kegiatan tersebut, termasuk pengelolaan transaksi, pembagian kartu, pengelolaan chip, pengawasan melalui CCTV, hingga aspek teknis permainan," tegasnya.

Menurut Wira, proses penyidikan masih berjalan, termasuk melengkapi berkas perkara dan memeriksa saksi-saksi. Bareskrim tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

[adsense]

"Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang memiliki keterlibatan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

Wira menegaskan Polri akan terus menindaklanjuti setiap temuan dugaan perjudian melalui kerja sama lintas wilayah. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Raja Norwegia Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun, Jumat (28/8/2026), setelah berada dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Kabar duka itu disampaikan Istana Kerajaan Norwegia melalui pernyataan tertulis.

[adsense]

"Dengan penuh rasa duka cita mengumumkan bahwa Yang Mulia Raja Harald telah meninggal dunia hari ini. Raja Harald menghembuskan napas terakhir secara damai di Oslo University Hospital pada Jumat, 28 Agustus, pada 06.35 pagi," demikian pernyataan Istana Kerajaan Norwegia seperti dikutip AFP.

Raja Harald meninggal sehari setelah Istana Kerajaan Norwegia mengumumkan kondisinya sangat serius. Ia sebelumnya dirawat selama 10 hari akibat gangguan kurang darah akut atau anemia hemolitik.

[adsense]

Baca Juga:

• 38 Dakwaan Berat, Anak Putri Mahkota Norwegia Terancam 16 Tahun Penjara

Meski telah mengurangi tugas-tugas resminya, Raja Harald berulang kali menolak turun takhta. Selama menjalani perawatan, Putra Mahkota Haakon bertindak sebagai wali raja.

[adsense]

Ratu Sonja dan Putra Mahkota Haakon membatalkan seluruh kegiatan kerajaan dan dilaporkan berada di sisi Raja Harald.

Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store juga membatalkan perjalanan ke Jerman pada Kamis (27/8/2026) karena kondisi kesehatan Raja Harald memburuk. Sebelumnya, ia dijadwalkan bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz.

[adsense]

Anemia hemolitik merupakan gangguan ketika sel darah merah hancur lebih cepat daripada kemampuan sumsum tulang memproduksi sel darah merah baru. Kondisi itu dapat menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah sehat untuk membawa oksigen.(**)

[adsense]

[adsense]

Perumda Tirtanadi memastikan persoalan dana pesangon dan pensiun 17 mantan pegawainya masih terus diperjuangkan.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi menyebutkan, sebagian dana pensiun dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera telah diterima oleh para pensiunan.

[adsense]

Kepala Divisi Hukum Perumda Tirtanadi, Idham Khalid, mengatakan total dana yang telah diterima 17 pensiunan tersebut mencapai Rp4.897.851.177.

"Dana pensiun AJB Bumiputera sudah diterima sebagian untuk para pensiunan yang 17 orang," ujar Idham Khalid melalui telepon seluler, Minggu (23/8/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• Tirtanadi Buka Kemudahan Sambungan Air, Biaya Rp2,05 Juta Bisa Dicicil

Untuk memperjuangkan hak tersebut, Perumda Tirtanadi saat ini masih menempuh berbagai upaya hukum, termasuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

[adsense]

Idham menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kerja sama antara Perumda Tirtanadi dengan AJB Bumiputera yang dilakukan sekitar 2005.

Dalam perjalanan kerja sama tersebut, AJB Bumiputera mengalami persoalan sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya terkait pembayaran pesangon pegawai Tirtanadi yang memasuki masa purnabakti.

[adsense]

Dari 17 pensiunan yang masih memperjuangkan penyelesaian tersebut, kata Idham, terdapat tiga kelompok dengan nilai tuntutan yang berbeda.

"Delapan orang nilainya sekitar Rp2,2 miliar, tiga orang sebesar Rp839 juta, dan enam orang sekitar Rp1,93 miliar yang masih menunggu putusan MA," jelasnya.

[adsense]

Idham menambahkan, Perumda Tirtanadi sebelumnya telah melakukan penghitungan terhadap kewajiban kepada 17 pensiunan berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dari hasil penghitungan tersebut, Tirtanadi menyiapkan dana sekitar Rp675 juta.

[adsense]

Namun, tawaran penyelesaian tersebut ditolak oleh para pensiunan sehingga persoalan kemudian berlanjut melalui berbagai upaya hukum.

"Karena AJB Bumiputera wanprestasi sesuai perjanjian dengan Perumda Tirtanadi, maka Tirtanadi sudah menyiapkan dana untuk ke-17 orang tersebut sebesar Rp675 juta sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Namun, dana tersebut ditolak dan mereka melakukan upaya hukum lainnya," katanya.

[adsense]

Meski persoalan tersebut masih berproses, Idham menegaskan Perumda Tirtanadi tetap berkomitmen mencari jalan keluar, baik melalui jalur hukum maupun musyawarah dengan pihak AJB Bumiputera.

Ia mengatakan, apabila AJB Bumiputera nantinya menyelesaikan persoalan keuangannya dan memenuhi kewajibannya kepada Perumda Tirtanadi, maka kekurangan dana yang menjadi hak 17 pensiunan tersebut tetap akan diberikan.

[adsense]

"Kalau AJB Bumiputera menyelesaikan persoalan keuangannya dan membayarkan kewajibannya kepada Tirtanadi, kekurangan dana tersebut tetap akan diberikan kepada 17 pensiunan," ujarnya.

Saat ini, Perumda Tirtanadi masih menunggu proses dan hasil PK di Mahkamah Agung. Idham berharap putusan yang nantinya keluar dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik, baik bagi para pensiunan maupun pegawai Tirtanadi yang masih aktif.

[adsense]

"Mudah-mudahan hasilnya untuk kebaikan bagi semuanya," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (28/8/2026) ditutup melemah tipis 0,06% di level 6.518,121. Selama sesi perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.495 hingga 6.566.

Sejumlah emiten berkapitalisasi besar turut memberikan tekanan terhadap pergerakan indeks, di antaranya BUMI, TLKM, ANTM, TINS dan ISAT. Pelemahan IHSG tersebut sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang juga bergerak terbatas di tengah minimnya sentimen pasar.

[adsense]

Berbeda dengan IHSG, nilai tukar Rupiah justru ditutup menguat di level Rp17.685 per Dolar AS, setelah sepanjang perdagangan bergerak dalam rentang Rp17.670 hingga Rp17.710. Penguatan Rupiah dinilai masih ditopang sentimen domestik, sementara Dolar AS belum memperoleh dukungan kuat dari sejumlah data ekonomi Amerika Serikat.

[adsense]

Baca Juga:

• AMPB dan DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember 2026, IHSG Menguat 1,81%

Hal ini ditegaskan Analis Pasar Modal Gunawan Benyamin mengatakan, Jumat petang (28/8/2026).

[adsense]

Di sisi lain, katanya ketidakpastian arah kebijakan moneter Bank Sentral AS masih menjadi perhatian pelaku pasar. Data ekonomi AS yang baru dirilis juga belum memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan. Kondisi tersebut turut memberikan ruang bagi harga emas untuk bergerak relatif kuat setelah beberapa hari terakhir berkonsolidasi di kisaran 4.600 dolar AS per ons.

Pada perdagangan sore, harga emas berada di sekitar 4.599 dolar AS per ons atau setara dengan sekitar Rp2,62 juta per gram. Dengan minimnya sentimen eksternal, pasar keuangan domestik diperkirakan masih bergerak relatif terbatas sambil mencermati perkembangan kebijakan moneter AS dan geopolitik global.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Labuhanbatu menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-2 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Labuhanbatu yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026.

Dukungan itu disampaikan Kepala Dinas Porabudpar Labuhanbatu, Syaiful Rahman Pulungan, saat menerima audiensi Ketua Caretaker KORMI Labuhanbatu Irwan bersama anggota caretaker, Rabu (26/8/2026). Kadis mengapresiasi persiapan yang dilakukan dan menilai Muskab penting untuk kembali memperkuat pembinaan olahraga masyarakat di daerah.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Caretaker KORMI Labuhanbatu, Irwan, meminta seluruh Induk Organisasi Olahraga (Inorga) segera menertibkan administrasi kepengurusan. Salah satu syarat mengikuti Muskab adalah melampirkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Inorga yang sah.

Irwan menegaskan, Sterring Committee (SC) akan melakukan seleksi administrasi secara ketat untuk memastikan seluruh peserta memenuhi ketentuan. Pihaknya juga telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah Inorga sebagai bagian dari persiapan Muskab.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Tim SSB Lolos 8 Besar Piala Soeratin U-13 dan U-15 Zona Sumut 2

Saat ini, tambahnya, tercatat sejumlah Inorga yang eksis dan terdaftar di KORMI Labuhanbatu dari 52 Inorga di Sumatera Utara. Namun, menjelang Muskab, caretaker akan melakukan verifikasi ulang terkait keabsahan SK serta memastikan status aktif atau tidak aktif kepengurusan masing-masing organisasi.

[adsense]

Irwan berharap Muskab nanti melahirkan kepengurusan definitif yang amanah dan mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Labuhanbatu. Dengan dukungan Pemkab Labuhanbatu, KORMI juga diharapkan semakin solid, dan Inorga dapat tumbuh aktif, berkembang dan melahirkan prestasi. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Gubernur Sumut H Surya menegaskan, Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 tidak boleh berhenti pada perubahan angka-angka anggaran, tetapi harus bermuara pada program yang manfaatnya benar-benar nyata dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut H Surya saat membacakan jawaban Gubernur Sumut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda P-APBD 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Jumat (28/8/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Surya mengatakan, berbagai pandangan, kritik, pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD. Dipastikan pembahasan anggaran harus mampu memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pemprov Sumut menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumut. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Minta Pemprovsu Jangan Terjebak "Politik Angka", Utamakan Manfaat Nyata

Dalam jawaban Gubernur tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Sumut, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.

[adsense]

Surya menyebut masukan legislatif diperlukan agar perubahan kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian fiskal, tetapi juga mampu memperkuat pencapaian target pembangunan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Sumut.

"Pemprov Sumut berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

[adsense]

Menurut Surya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh proses pembahasan P-APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto mengatakan, setelah Pemprov Sumut menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD 2026, pembahasan akan memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

[adsense]

Sutarto menyebut Rapat Paripurna DPRD Sumut berikutnya dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut. Setelah itu dilanjutkan pengambilan keputusan bersama DPRD Sumut dan Pemprov Sumut terhadap Ranperda P-APBD Sumut TA 2026.(*)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, atas nama Wali Kota Tebingtinggi, melantik 82 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, Jumat (28/8/2026), di Aula Lantai 4 Gedung Balai Kota Tebingtinggi.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 26 Pejabat Administrator, 49 Pejabat Pengawas dan 7 Kepala UPTD Puskesmas. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dipandu langsung oleh Sekda.

[adsense]

Dalam sambutannya, Sekda mengingatkan para pejabat bahwa sumpah jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Sekda juga menegaskan, bahwa dalam proses pengisian dan penempatan jabatan di lingkungan Pemko Tebing Tinggi tidak ada jual beli jabatan. Penempatan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, kompetensi, kinerja dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

[adsense]

Baca Juga:

• Bambang-Dicki Sihotang Juara Turnamen Domino HUT ke-81 RI Forum Wartawan Pemprov Sumut

Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjadi penggerak dan agen perubahan, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas serta membangun kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Seluruh pejabat yang dilantik, ujarnya, harus segera menempati posisi barunya. Paling lambat Senin, 31 Agustus 2026, seluruh pejabat diminta sudah bertugas di unit kerja masing-masing.

"Saya perintahkan Inspektur segera melakukan percepatan. Senin semua sudah berada di posisi masing-masing dan akan dilakukan sidak untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut," pungkasnya (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Batubara menggelar kegiatan bakti sosial bertajuk "Jumat Berkah" di Dusun Pekan, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba didampingi Kbo Satreskoba Ipda A. Murphi serta Ps. Kaur Mintu Satreskoba Brigadir Hidayat A. Rambe.

[adsense]

Dalam aksi sosial tersebut, personel Satreskoba Polres Batubara menyalurkan bantuan paket sembako secara mendatangi langsung para warga lanjut usia (lansia) yang membutuhkan di seputaran Dusun Pekan.

AKP Arifin Purba menyampaikan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial kepolisian terhadap masyarakat kurang mampu, momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kondusivitas lingkungan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Batubara Besuk Anak Korban Luka Bakar di RS Bidadari, Berikan Dukungan Moril

Tak sekadar menyerahkan bantuan, jajaran Satreskoba Polres Batubara juga memberikan imbauan langsung kepada warga terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat diajak untuk lebih peka dan berperan aktif dalam mengawasi lingkungan keluarga maupun sekitar dari ancaman barang haram tersebut.

[adsense]

"Pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi dari semua pihak. Kami mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi peredaran narkoba di wilayahnya," tegas Arifin. (*)

[adsense]

[adsense]

Polres Pematangsiantar melaksanakan berbagai kegiatan seperti olahraga bersama, perlombaan hingga syukuran dalam rangka menyemarakkan hari jadi Polwan ke 78 tahun yang berlangsung di Lapangan Mako Polres, Jumat (28/8/2026).

Olahraga bersama diikuti antusias oleh seluruh peserta bukan sekadar menjaga kebugaran, melainkan mempererat silaturahmi sekaligus kekompakan antar-Polri, Pemda, instansi terkait, dan organisasi wanita.

[adsense]

Hadir dalam kegiatan Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, Wakil Wali Kota Herlina, Ketua Bhayangkari Cabang Pematangsiantar Ny Karina Budiono, Pakor Polwan AKP Jahrona Sinaga, jajaran pejabat utama, serta Polwan, personel Srikandi, Kowad, anggota Bhayangkari dan perwakilan wanita dari Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Pematangsiantar.

Dalam sambutannya, Kapolres Sah Udur menyampaikan selamat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Polwan atas dedikasi dan pengabdian yang ditunjukkan selama ini. Momentum ke-78 ini diharapkan menjadi dorongan agar terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, serta integritas, sekaligus menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang humanis.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT Polwan ke-78, Polwan Polres Pematangsiantar Perkuat Disiplin dan Profesionalisme

"Polwan diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dan terus memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Wali Kota Herlina turut memberikan apresiasi atas peran dan kontribusi nyata Polwan. Ia berharap sinergitas antara Polwan, Pemko Pematangsiantar, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat demi terciptanya kota yang aman, nyaman, dan kondusif.

[adsense]

Puncak syukuran ditandai doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polwan. Kemeriahan kian lengkap saat Kapolres didampingi Wakil Wali Kota, dan Pakor Polwan menyerahkan hadiah kepada para pemenang perlombaan penghargaan atas semangat, partisipasi, dan sportivitas yang ditunjukkan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rocky Belmondo Febrianto Sitohang SH MH resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bambang Hery Mulyono SH MH di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan, Rabu (26/8/2026).

Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan Maria Christine Natalia Barus SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Karolina Selfia Br Sitepu SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

[adsense]

Informasi yang diunggah melalui akun media sosial resmi Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan terhadap sejumlah pimpinan pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Sebelum dipercaya memimpin PN Sibuhuan, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Sibuhuan. Ia menggantikan Dharma Putra Simbolon SH MH yang mendapat penugasan sebagai hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

[adsense]

Baca Juga:

• 40 Siswa SMKN 1 Barumun Ikuti Edukasi AI dari Polres Padang Lawas

Pergantian pimpinan di PN Sibuhuan diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan peradilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Kabupaten Padang Lawas.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian diamankan polisi di depan Indomaret, Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kamis (27/8/2026) malam sekira pukul 21.15 WIB.

Informasi diperoleh, pria yang mengenakan kaus coklat tersebut diamankan personel Polsek Siantar Selatan setelah menerima laporan masuk lewat Call Center 110.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina, menjelaskan peristiwa bermula saat warga berinisial A melapor ke Call Center 110.

Ia menjelaskan, bahwa dirinya bersama warga sekitar sudah menahan seorang pria yang terlihat mencurigakan dan diduga hendak mencuri di lokasi Indomaret Jalan Melanthon Siregar.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanpa Izin Masuk Kos, 4 Wanita yang Sempat Diamankan Polsek Siantar Timur Berujung Mediasi

Tak berlama-lama, petugas 110 meneruskan laporan ke Piket Polsek Siantar Selatan. Personil pun langsung menyisir ke lokasi.

[adsense]

Sesampainya di tempat kejadian, pria yang dimaksud segera diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Siantar Selatan guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

"Sudah kita lakukan mediasi antara terduga pria yang diduga melakukan percobaan pencurian bersama dengan perwakilan karyawan Indomaret," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fakta mengenai dugaan aliran uang sebesar Rp2,4 miliar mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan lampu penerangan jalan kota/dusun/lingkungan yang bersumber dari pembiayaan Pinjaman Daerah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (27/8/2026), saksi Tohom P. Silaban menerangkan adanya komitmen fee sebesar 20 persen dan penyerahan uang Rp2,4 miliar yang diterimanya dari terdakwa William Leo alias Wawa.

[adsense]

Menurut Tohom, pembicaraan mengenai komitmen fee 20 persen tersebut berkaitan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara saat itu, Indra Simaremare. Tohom menerangkan bahwa Sekda menyetujui besaran 20 persen tersebut.

Tohom selanjutnya menerangkan bahwa dirinya menerima uang Rp2,4 miliar dari William Leo. Uang tersebut kemudian diserahkannya melalui Sinardo Siregar, yang saat itu disebut sebagai ajudan Sekda.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Korban Pembunuhan, Daniel Situmeang Ditemukan Tewas di Tanjungmorawa

Menurut Tohom, uang Rp2,4 miliar tersebut telah diserahkan seluruhnya untuk Sekda melalui ajudannya.

Keterangan itu kemudian dikonfirmasi kepada William Leo. Ia membenarkan bahwa dirinya menyerahkan uang tersebut kepada Tohom.

[adsense]

[adsense]

Fakta tersebut mendapat perhatian tim penasihat hukum terdakwa Budiman Gultom.

Menurut pembela, aliran uang yang diterangkan dalam persidangan harus ditelusuri sampai kepada penerima dan pihak yang akhirnya menguasai atau menikmati uang tersebut.

[adsense]

*Budiman Bantah Mengetahui Fee 20 Persen

Budiman Gultom, yang saat kegiatan menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, membantah mengetahui adanya kesepakatan komitmen fee 20 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggaran Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perkim LH Nias Hampir Rp3 Miliar Disorot

Budiman juga membantah menerima maupun menikmati uang Rp2,4 miliar yang diterangkan Tohom.

Sementara William Leo menyebut sebelumnya dirinya tidak mengenal Budiman. Menurutnya, mereka baru bertemu dan mengenal saat proses penandatanganan kontrak pekerjaan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Budiman didampingi tim penasihat hukum dari Law Office Hisar M Sitompul & Partners, antara lain Hisar M Sitompul SH MH, Guntur Perdamaian SH dan tim.

Kuasa Hukum Minta Aliran Dana Diusut

[adsense]

Seusai persidangan, penasihat hukum Budiman, Hisar M Sitompul, menilai keterangan Tohom mengenai pihak yang menyetujui besaran fee dan ke mana uang Rp2,4 miliar diserahkan merupakan fakta persidangan yang harus didalami.

[adsense]

Baca Juga:

• Paviliun Kabupaten Taput Tampilkan Produk Unggulan dan UMKM di PRSU ke 50

Menurut Hisar, apabila saksi menerangkan Sekda menyetujui fee 20 persen, kemudian William Leo menyerahkan Rp2,4 miliar kepada Tohom dan Tohom menyatakan uang tersebut selanjutnya diserahkan melalui ajudan Sekda, maka rangkaian tersebut harus ditelusuri sampai tuntas.

"Ini harus terang. Siapa yang membicarakan dan menyetujui 20 persen, siapa yang menyerahkan uang, siapa yang menerima pertama kali, kepada siapa kemudian uang itu diserahkan, dan siapa yang pada akhirnya menguasai atau menikmati uang tersebut. Semua harus ditelusuri berdasarkan alat bukti," kata Hisar.

[adsense]

Menurut tim penasihat hukum, penelusuran tersebut penting karena sampai pemeriksaan saksi itu, mereka menilai belum terungkap adanya aliran uang Rp2,4 miliar kepada Budiman Gultom.

[adsense]

"Kalau keterangan di persidangan menyebut uang bergerak dari William Leo kepada Tohom dan kemudian menurut Tohom diserahkan melalui ajudan Sekda, jangan rantai itu berhenti di tengah jalan. Gunakan pendekatan follow the money. Telusuri rekening, penarikan, penyerahan, penerimaan dan penggunaan uangnya," ujar Hisar.

[adsense]

Jangan Samakan Aliran Uang dengan Tanggung Jawab Jabatan

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi C DPRD Taput Soroti Dapur SPPG di Lahan Puskesmas Pangaribuan, Diduga Langgar Aturan

Tim penasihat hukum juga menilai fakta aliran uang harus dipisahkan dari persoalan kewenangan administratif dalam pengadaan.

Menurut pembela, perkara tidak dapat dibangun dengan menggabungkan kedudukan Budiman sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran dengan tindakan pihak lain dalam perencanaan, pemaketan, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran maupun penerimaan uang.

[adsense]

"Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individual. Kalau seseorang disebut menerima uang, buktikan penerimaannya. Kalau seseorang disebut memerintahkan pemecahan paket, tunjukkan perintah dan dokumennya. Kalau seseorang disebut menyebabkan kerugian negara, tunjukkan perbuatannya dan hubungan sebab-akibatnya," kata Hisar.

[adsense]

Karena itu, menurut tim pembela, keterangan Tohom mengenai komitmen fee 20 persen harus diuji untuk mengetahui siapa yang mempunyai kesepakatan, siapa yang mengetahui, siapa yang melakukan pembayaran dan siapa penerima akhirnya.

Tim penasihat hukum menilai terdapat rantai peristiwa yang perlu diuji berdasarkan alat bukti, William Leo/Wawa menyerahkan Rp2,4 miliar kepada Tohom P. Silaban. Lalu Tohom menyatakan uang diteruskan melalui Sinardo Siregar selaku ajudan Sekda menurut Tohom, uang tersebut diperuntukkan/diserahkan seluruhnya kepada Sekda.

[adsense]

Di sisi lain, Tohom juga menerangkan mengenai persetujuan Sekda terhadap besaran komitmen fee 20 persen.

Tim pembela menilai dua bagian keterangan tersebut siapa yang menyetujui besaran 20 persen dan ke mana Rp2,4 miliar akhirnya diserahkan harus diperiksa sebagai satu rangkaian pembuktian.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Saribudolok Harapkan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Namun Hisar menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa Sekda, ajudan Sekda, Tohom ataupun pihak lainnya telah melakukan tindak pidana.

"Kami tidak sedang menetapkan siapa bersalah. Itu kewenangan proses hukum. Tetapi ketika seorang saksi di bawah sumpah menerangkan mengenai persetujuan fee dan aliran uang kepada pihak tertentu, keterangan itu tentu harus diuji dan ditindaklanjuti dengan alat bukti," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum meminta penelusuran tidak hanya mengandalkan keterangan lisan para saksi.

Menurut Hisar, apabila memang terdapat pembayaran Rp2,4 miliar, penegak hukum dapat menguji keterangan tersebut dengan bukti transaksi dan bukti lain yang relevan untuk mengetahui asal, waktu, cara penyerahan serta penerima akhirnya.

[adsense]

Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab siapa yang memperoleh keuntungan atau menikmati hasil dari perbuatan yang didakwakan.

Menurut pembela, apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya aliran kepada Budiman, fakta tersebut harus diuji secara terbuka.

[adsense]

Baca Juga:

• Menakar Dampak Kehadiran PT SOL di Tapanuli Utara

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan aliran kepada Budiman, keadaan tersebut juga tidak boleh diabaikan dalam menilai konstruksi dakwaan terhadap dirinya.

Selain aliran uang, tim penasihat hukum kembali menyoroti 73 paket pekerjaan yang menjadi bagian penting perkara.

[adsense]

Menurut Hisar, keberadaan 73 paket tidak dengan sendirinya membuktikan Budiman melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender.

[adsense]

Untuk membuktikan adanya pemecahan, harus ditunjukkan paket asal yang dikatakan dipecah, dokumen keadaan awal pekerjaan, waktu pemecahan, siapa yang mengambil keputusan serta bukti mengenai tujuan menghindari tender.

Tim pembela meminta persidangan mengungkap siapa yang menyusun dokumen perencanaan pengadaan, menentukan pemaketan, menyusun spesifikasi teknis dan HPS, serta siapa PPK yang menandatangani masing-masing 73 kontrak.

[adsense]

Menurut Hisar, pembagian kewenangan tersebut penting agar tindakan PPK, PA, pejabat pengadaan, pejabat teknis dan penyedia tidak dicampuradukkan menjadi tanggung jawab satu orang.

Dalam dakwaan, JPU menyebut adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp4,858 miliar dari kegiatan dengan anggaran sekitar Rp13,5 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Angin Puting Beliung di Sipoholon, 36 Rumah Warga Rusak

Tim penasihat hukum berpendapat, apabila kerugian dikaitkan dengan kekurangan volume, kualitas atau pelaksanaan pekerjaan, pembuktiannya harus masuk sampai pelaksanaan masing-masing kontrak.

Persidangan perlu mengungkap siapa penyedia yang melaksanakan pekerjaan, siapa yang mengendalikan kontrak, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang memeriksa volume dan hasil pekerjaan, siapa yang menandatangani berita acara serah terima, dokumen dasar pembayaran serta bagaimana dana masing-masing kontrak dicairkan.

[adsense]

"Kerugian negara adalah akibat. Pertanyaan pidananya adalah perbuatan siapa yang menyebabkan akibat itu. Hubungan kausal itu yang harus dibuktikan," kata Hisar.

[adsense]

Minta Perkara Diusut dari Hulu hingga Hilir

[adsense]

Tim penasihat hukum Budiman meminta perkara diperiksa secara menyeluruh, tidak hanya dimulai dari posisi Budiman sebagai Kepala Dinas.

Menurut pembela, kegiatan LPJU/LPJK merupakan bagian dari rangkaian Program PEN yang melalui proses perencanaan dan pembiayaan sebelum masuk dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan kemudian dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa.

[adsense]

Baca Juga:

• Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Laksanakan Pengawasan Orang Asing di Taput

Karena itu, seluruh mata rantai perlu dibuka, mulai dari perencanaan Program PEN, proses pembiayaan, APBD, RKA/DPA, RUP/SIRUP, pemaketan, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan dan serah terima, pembayaran hingga aliran dana setelah pembayaran.

"Kalau dari pembuktian ditemukan pihak lain yang mempunyai peran dan didukung alat bukti yang cukup, tentu hukum harus berjalan. Sebaliknya, orang yang perbuatannya tidak terbukti tidak boleh dipaksa bertanggung jawab atas tindakan pihak lain," ujar Hisar.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum menyatakan akan terus menguji dakwaan JPU melalui fakta-fakta persidangan, termasuk mengenai asal-usul 73 paket, kewenangan para PPK, proses 73 kontrak, aliran pembayaran proyek, serta keterangan mengenai komitmen fee 20 persen dan uang Rp2,4 miliar.

Menurut tim pembela, keterangan mengenai siapa yang menyetujui fee dan siapa yang menerima uang tersebut harus menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menemukan fakta secara utuh.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Gelap di Malam Hari, Warga Harapkan Perbaikan LPJU di Sogaeadu Nias