[adsense]

Hari ini, WFH atau Work From Home resmi diterapkan di instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng).

WFH merupakan metode bekerja melaksanakan tugas dari rumah. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Pemkab Tapteng wajib menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.

[adsense]

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng Drs. Binsar Tua H Sitanggang menyampaikan WFH ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri terkait program efisiensi nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5./3349/SJ.

"Transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah maka ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati Tapanuli TengahTengah 800.1.6.2/1233/2025 di Lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah," terangnya ke wartawan, Jumat (10/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Tapteng Bersama KSDA Sumut Galakkan Aksi Tanam Pohon

Langkah ini sebagai upaya mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang efektif dan efisien di lingkungan Pemkab Tapteng.

[adsense]

Dia menegaskan agar setiap kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat, lurah agar lebih optimal memberikan perhatian untuk terlaksananya trasformasi budaya kerja ASN tanpa mengurangi pencapaian tugas dan fungsi, serta dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tapteng.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tapteng Gusni Army Pasaribu mengungkapkan, Pemkab Tapteng dengan resmi menerapkan jadwal kerja WFH dan WFO, dengan komposisi dan proporsi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), WFO 50% dan WFH 50%. Pelaksanaan WFH ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu bulan.

[adsense]

"Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan WFH dan WFO tetap melakukan presensi kehadiran dan laporan kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan serta memastikan nomor handphone tetap aktif guna memudahkan komunikasi dan merespon dengan cepat setiap instruksi dan arahan dari pimpinan," terang Gusni.

Lebih lanjut disampaikan, ada beberapa OPD yang tidak melaksanakan WFH dikarenakan amanah surat edaran Mendagri terkait tugas-tugas kedinasan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

Berikut daftar pejabat dan OPD yang dikecualikan dari Kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO yakni jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), jabatan Administrator (Eselon III), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan.

[adsense]

Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan dan UPTD Puskesmas, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, Unit Layanan Publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung ke masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang siswi, Silvia Armaya Purba (15) warga Jalan Semangka II, Desa Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dilaporkan hilang. Terakhir diketahui keberadaannya, Senin 6 April 2026.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, penanganan laporan orang hilang menjadi prioritas yang ditangani secara serius oleh jajaran Polres Simalungun.

[adsense]

"Polsek Gunung Malela telah menerima laporan dan langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Kami juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan Silvia untuk segera menghubungi kami," kata Verry, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, setiap informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pencarian orang hilang. Keluarga Silvia melaporkannya ke Polsek Gunung Malela bernomor LIPOH/01/IV/2026/SU/Simal-Sek Gunung Malela.

[adsense]

Baca Juga:

• Gerebek Kos-kosan di Perlanaan, Intel Kodim 0207/Simalungun Ringkus Pengedar Sabu

Berdasarkan laporan keluarga, tidak ada yang mencurigakan saat Silvia meninggalkan rumah. Namun, hingga saat ini, Silvia tidak kunjung pulang ke rumah. Elfian Purba, ayah Silvia juga telah berupaya mencari keberadaan putrinya itu.

[adsense]

Silvia Armaya Purba memiliki tinggi badan sekira 155 Cm, postur tubuh langsing, wajah oval, mata bulat berwarna hitam, rambut ikal panjang sebahu warna hitam, kulit putih dan hidung mancung.

Verry menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah penanganan kepolisian yang diperlukan sejak laporan diterima. Koordinasi internal jajaran dan penelusuran informasi dijalankan secara aktif.

[adsense]

"Kami bekerja keras untuk menemukan Silvia dan memastikan keselamatannya. Penanganan laporan orang hilang ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat agar menghubungi kepolisian jika mengetahui keberadaan Silvia.

[adsense]

"Mari bersama-sama membantu menemukan Silvia dan membawanya pulang dengan selamat kepada keluarga yang sangat merindukannya," pesan Verry. (**)

[adsense]

[adsense]

Personel Polsek Medan Area berhasil mengungkap kasus pencurian handphone (HP) dan tablet yang terjadi di Masjid Amanah Jalan Bromo Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area.

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin SIK MH dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2026) menjelaskan bahwa pelaku CP (54) tidak memiliki pekerjaan tetap dan domisili.

[adsense]

"Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah tim opsnal menerima informasi terkait keberadaan tersangka di wilayah Pajak Sambas. Selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi Nomor: LP/B/672/III/2026/SPKT Polsek Medan Area tanggal 18 Maret 2026, dengan pelapor atas nama M Habib Al Habsysi (21) warga Desa Pondok Baru, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tebingtinggi Bekuk Pria Pemilik Sabu di Jalan Sudirman

Berdasarkan hasil penyelidikan lanjut Yaqin, termasuk analisis rekaman CCTV di lokasi kejadian, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku. Selanjutnya, pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, tim opsnal bersama Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri Lubis dan anggota bergerak menuju sebuah musala di Jalan Samarinda, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota.

[adsense]

"Setibanya di lokasi, petugas langsung mengamankan tersangka. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian HP dan tablet di Masjid Amanah," ungkapnya.

Ia melanjutkan, pelaku juga mengaku telah menggadaikan barang hasil curian tersebut kepada seseorang di kawasan Gang Jati. HP digadaikan seharga Rp 300 ribu, sedangkan tablet seharga Rp 450 ribu.

[adsense]

"Seluruh uang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan pelaku untuk membeli narkoba dan bermain judi online," tambah Kapolsek.

Dalam kasus ini sebutnya, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu helai kaos warna biru langit, satu celana panjang jeans, serta rekaman CCTV yang memperkuat keterlibatan pelaku.

[adsense]

"Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolsek Medan Area guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan, khususnya saat berada di tempat umum maupun tempat ibadah. Serta tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Jika menemukan atau mengetahui adanya tindak kejahatan, segera laporkan kepada pihak kepolisian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Semangat membesarkan organisasi tampak membara dalam rapat konsolidasi DPD Komando Bela Tanah Air (Kombat) Kabupaten Langkat yang digelar di Kecamatan Stabat, Kamis (9/4/2026), targetkan meraup 150 ribu kader pada tahun 2029.

Kegiatan yang dihadiri ratusan kader ini tidak hanya menjadi ajang penguatan struktur organisasi, tetapi juga dirangkai dengan aksi sosial berupa santunan kepada anak yatim piatu, menegaskan komitmen KOMBAT untuk hadir di tengah masyarakat.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW Kombat Sumut, Ricky Anthony yang akrab disapa Bung RA, serta Ketua Kombat Langkat, Muhammad Rio.

Dalam arahannya, Muhammad Rio membeberkan target ambisius organisasi untuk meraup 150 ribu kader pada tahun 2029 dan untuk mencapai target tersebut, sudah dipersiapkan strategi yang cukup sistematis.

[adsense]

Baca Juga:

• Musda PKB Deliserdang Rekom 6 Calon Ketua, 3 Nama Menguat

Menurut Rio, langkah tersebut sejalan dengan arahan pimpinan DPW Kombat Sumut serta instruksi Ketua Umum Iskandar ST, yang menginginkan Kombat Langkat menjadi kekuatan utama di tingkat provinsi.

[adsense]

Sementara itu, Ketua DPW Kombat Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony menambahkan, pihaknya tengah menggencarkan pembentukan dan pengukuhan pengurus di tingkat kecamatan (DPC) secara masif di seluruh Sumut.

Bagi Ricky Anthony, Kombat ini bukan sekadar organisasi, melainkan wadah perjuangan untuk mengawal arus besar gerakan perubahan menuju Restorasi Indonesia dan melalui konsolidasi yang semakin solid ini, Kombat Langkat aksn menjadi kekuatan sosial yang diperhitungkan di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta.

Keputusan ini diambil menyusul viralnya aduan seorang warga yang tidak mendapatkan pelayanan saat hendak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

[adsense]

Dilansir dari tvonenews.com, peristiwa tersebut bermula dari sebuah video yang diunggah oleh seorang content creator di media sosial. Dalam video itu, ia datang ke Samsat untuk membayar pajak motor, namun tidak membawa KTP pemilik lama kendaraan.

Akibatnya, ia tidak dilayani dan diminta untuk kembali setelah melengkapi persyaratan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dipicu Protes Warga, Komisi I DPRD Batu Bara Minta Proyek KDMP di Gunung Rante Dihentikan

Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA/2026.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi langsung menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap kebijakan yang baru diberlakukan.

Ia menilai pelayanan publik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, terlebih jika kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat.

[adsense]

Sebagai bentuk ketegasan, Dedi Mulyadi pun memutuskan untuk menonaktifkan pimpinan Samsat Soekarno-Hatta.

Keputusan tersebut resmi berlaku mulai Rabu, 8 April 2026, sebagai tindak lanjut dari temuan yang telah diproses sejak Selasa malam, 7 April 2026.

[adsense]

Langkah ini sontak memicu perhatian luas dari masyarakat, khususnya di media sosial.

Warganet ramai-ramai menyoroti akun Instagram resmi Samsat Soekarno-Hatta yang diketahui menggunakan nama pengguna @samsat_soekarnohatta.

[adsense]

Kolom komentar akun tersebut pun langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warga. Banyak di antaranya menyampaikan kritik, sindiran, hingga dukungan terhadap langkah tegas gubernur.

"Selamat ya gara-gara KTP jadi viral," tulis seorang warganet.

[adsense]

Komentar lain juga menyoroti sikap pelayanan yang dinilai tidak sejalan dengan arahan pimpinan.

"Ramah, tapi tetep ngabangkang ka pimpinan," tulis pengguna lainnya.

[adsense]

Bahkan, ada pula komentar bernada sindiran yang menyebut kurangnya informasi dari pihak Samsat.

"Kepala Samsatnya tidak membuka Instagram gubernur katanya. Kuotanya habis. Makanya tidak tahu ada aturan baru," tulis warganet.

[adsense]

Tak sedikit pula yang mengingatkan pentingnya mematuhi kebijakan yang telah dibuat demi kepentingan masyarakat luas.

"Makanya aturan gubernur itu sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu diindahkan ya, jangan bandel! Bukan malah dicari celah baru dan dipersulit!" tulis komentar lainnya.

[adsense]

Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya respons publik terhadap isu pelayanan publik, terutama ketika berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti pembayaran pajak kendaraan.

Langkah tegas yang diambil Dedi Mulyadi juga dinilai sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.

[adsense]

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang telah dibuat harus dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran, tanpa pengecualian.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh instansi pelayanan publik agar selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

[adsense]

Di era digital saat ini, setiap keluhan warga dapat dengan cepat menjadi viral dan berdampak luas. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Jambi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah akses jalan Pelabuhan Ujung Jabung oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi 2019-2023.

Kedua tersangka tersebut adalah AS selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur 2019-2022.

[adsense]

Sementara itu, MD sebagai Ketua Satgas B atau Kasi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019-2022.

Dilansir dari Kompas.com, Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wijaya menyebut, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 8 April 2026 sampai dengan 27 April 2026 di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Klarifikasi Terkait Dugaan Oknum Jaksa Lakukan Pengancaman

Menurut Noly, tersangka diduga melanggar sangkaan primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 603 jo Pasal 20 Huruf a, Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[adsense]

[adsense]

Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a, huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 11.648.537.700.

[adsense]

Dugaan korupsi ini bermula pada 2010. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR merencanakan teknik jalan dari Jambi menuju Ujung Jabung sepanjang 80 kilometer.

Jalan ini mencakup jalan nasional, jalan provinsi yang meliputi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muaro, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian, pada 2019, gubernur menerbitkan SK Penlok Nomor: 777 tanggal 8 Juli 2019.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh untuk Pendampingan Hukum Pemulihan Listrik Pasca Bencana

"Di dalam dokumen perencanaan dan dokumen persiapan sebelum penerbitan SK Penlok, jumlah bidang lahan yang akan dibebaskan adalah sebanyak 505 bidang dengan estimasi anggaran pembebasan tanah sejumlah 16 sampai dengan Rp 17 miliar," kata Noly, Kamis (9/4/2026).

Setelahnya, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan Pelabuhan Ujung Jabung.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Kemudian tersangka AS menerbitkan SK tentang susunan anggota pelaksana pengadaan tanah pembangunan jalan akses pelabuhan ujung jabung dan sekretariat," kata Noly.

AS yang menjadi ketua pelaksana kemudian membentuk dua Satgas, yakni Satgas A dan Satgas B (tersangka MD).

[adsense]

Dalam perjalanannya, dasar dalam pelaksanaan penilaian terhadap obyek yang dilakukan ganti kerugian adalah daftar nominatif (DNP) yang ditetapkan dan disahkan oleh kedua Satgas tersebut.

Namun, daftar nominatif yang dibuat oleh tersangka dan ditandatangani oleh masing-masing ketua Satgas, ditemukan banyak data tanah yang tidak terdaftar memiliki bukti kepemilikan yang sah, dan ditemukan beberapa tanah yang tidak memiliki atau tidak tercatat kepemilikannya dalam daftar nominatif.

[adsense]

Baca Juga:

• Kantor Wilayah BPN Sumut dan BPN Medan Digeledah Kejati Sumut

Namun, saat itu AS selaku Ketua Pelaksana tetap menggunakan DNP tersebut sebagai dasar penilaian ganti kerugian serta tidak melakukan pengumpulan data kembali ataupun melengkapi daftar nominatif tersebut.

Kemudian, DNP yang tidak sesuai itu diserahkan oleh AS kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk dilakukan penilaian oleh KJPP untuk besaran ganti kerugian.

[adsense]

Noly menyampaikan, meski nama-nama yang terdaftar menerima ganti rugi tidak memiliki alas hak dan identitas yang jelas, AS tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan total keseluruhan sejumlah Rp 55.698.505.995.

[adsense]

"Pihak yang hanya memiliki surat keterangan penguasaan fisik tanah (sporadik) tanpa didukung/dilengkapi dengan dokumen bukti awal penguasaan tanah tersebut dan penerbitan sporadik tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitannya, hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan," tutur Noly. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Inovasi SPPG Firdaus, Sajikan MBG secara Prasmanan

[adsense]

Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi membekuk seorang pria terduga pemilik narkotika jenis sabu inisial FAS (23) dari depan satu rumah di Jalan Sudirman, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, kota setempat, Senin (30/3/2026) dini hari.

Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus yang dikonfirmasi harianSIB.com, Jumat (10/4/2026), membenarkan adanya penangkapan tersebut.

[adsense]

Dikatakan Kasat Resnarkoba, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya aktivitas kejahatan narkotika di lingkungan tempat tinggal mereka dan dinilai sudah sangat meresahkan.

Usai menerima info, lanjutnya, sejumlah personel Sat Resnarkoba Polres dipimpin Ipda Hadi langsung melakukan serangkaian penyelidikan secara mendalam ke kawasan Jalan Sudirman, dan berhasil meringkus FAS tanpa perlawanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Gedung Padel di Gunung Putri Jebol Usai Ledakan, Puing Berserakan hingga ke Sekolah

"Sewaktu diinterogasi petugas, pelaku mengakui bahwa seluruh barang haram tersebut memang miliknya yang diperoleh dari seseorang, dan kini masih dalam proses pengembangan polisi untuk mengetahui jaringan di atasnya," ungkap Kasat Resnarkoba.

[adsense]

Atas perbuatan melanggar hukum itu, saat ini pelaku beserta barang bukti (BB) sudah diamankan di Polres Tebingtinggi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"FAS akan dijerat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkas AKP Jimmy Rianto Sitorus. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gedung padel yang mengalami ledakan di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mengalami kerusakan cukup parah, Kamis (9/4/2026).

Pantauan Kompas.com di lokasi, bagian tembok bangunan terlihat jebol. Atap gedung juga mengalami kerusakan berat hingga ambruk.

[adsense]

Puing-puing bangunan berserakan hingga ke area SDN 03 Ciangsana yang berada tepat di samping gedung tersebut.

Dampak ledakan juga menyebabkan tembok sekolah jebol. Sejumlah kaca ruang kelas tampak pecah akibat kuatnya ledakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pabrik Cat di Medan Labuhan Terbakar, Terdengar Ledakan

Sebelumnya, video yang memperlihatkan dugaan ledakan di wilayah Gunung Putri beredar luas di media sosial.

[adsense]

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infogunungputri.id, disebutkan ledakan terjadi di gedung padel yang berdekatan dengan SDN 03 Ciangsana.

Terlihat dampak ledakan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan hingga menjebol dinding dan atap.

[adsense]

"Terjadi ledakan ni di padel deket SDn 03 Ciangsana pukul 05.20 WIB terjadi ledakan ni," ucap pria dalam video dikutip Kompas.com, Kamis (9/4/2026).

Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robby membenarkan adanya kejadian tersebut. "Iya benar (ledakan di gedung padel)," kata Robby saat dikonfirmasi.

[adsense]

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti ledakan. "Mohon waktu ya," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berhasil memperjuangkan peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana di Sumut hingga mencapai Rp23,32 triliun. Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana/" target="_blank">Pascabencana untuk periode 2026–2028.

Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Sumut, dengan perencanaan selama tiga tahun sejak 2026 hingga 2028. Pada tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,94 triliun, yang terbagi atas Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

[adsense]

"Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD itu mencapai Rp7,78 triliun. Dan ini berlangsung selama tiga tahun. Jadi ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang provinsi. Intinya upaya kita bersama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan terus berlangsung secara bertahap," sebut Bobby Nasution dalam keterangan persnya, Kamis (9/4/2026).

Untuk tahun 2027, alokasi anggaran yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana/" target="_blank">Pascabencana (R3P) mencapai Rp7,97 triliun, dengan pembagian Rp4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Buruh Kembali Berdemo di Kantor Gubernur Sumut

"Tentu kita pemerintah provinsi, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, mengapresiasi alokasi anggaran untuk upaya pemulihan pascabencana di Sumut. Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor," jelas Bobby Nasution.

[adsense]

Rencana tiga tahun ini, lanjutnya, merupakan langkah yang rasional mengingat proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pemetaan lahan, relokasi, pembangunan ulang, hingga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat.

"Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini membuktikan kami tidak sendiri, termasuk juga pihak lain (swasta) yang turut serta membantu masyarakat memulihkan keadaan pascabencana," pungkas Bobby Nasution. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kebakaran hebat melanda sebuah ruko di Jalan Thamrin, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Jumat (10/4/2026) dini hari sekitar pukul 05.00 WIB.

Api membara disertai kepulan asap tebal sempat menyelimuti kawasan tersebut dan mengundang perhatian warga.

[adsense]

Ruko berlantai tiga yang dijadikan toko sepatu dan sandal milik keluarga Marpaung itu dilaporkan ludes terbakar.

[adsense]

Baca Juga:

• Jarak dan Efesiensi Tak Jadi Halangan, Dinas Dukcapil Nias Tetap Layani Administrasi Warga

Proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas harus berjibaku karena ruko dilengkapi jerajak besi serta material dagangan di dalam toko yang didominasi bahan karet membuat api mudah menyala kembali meski sempat dipadamkan.

[adsense]

Hingga pagi hari, upaya pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Masyarakat pun berbondong-bondong berhamburan ke lokasi menyaksikan kobaran api di ruko tempat usaha dagangan sepatu dan sandal itu.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, Josua Haloho, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 05.00 WIB dan langsung turun ke lokasi.

[adsense]

"Setelah mendapat informasi, petugas segera bergerak dan melakukan pemadaman," ujarnya di lokasi kejadian sekitar pukul 09.00 WIB.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena ruko tidak dihuni, hanya digunakan sebagai tempat usaha.

[adsense]

Namun, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar karena seluruh barang dagangan hangus terbakar.

Dalam proses pemadaman, satu petugas sempat mengalami sesak napas akibat kelelahan, namun telah mendapat penanganan dan kondisinya kembali membaik.

[adsense]

Terkait penyebab kebakaran, dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Meski demikian, penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan sumber api. (**)

[adsense]

[adsense]

Petugas Polsek Kualuh Hulu, Polres Labuhanbatu, menangkap tersangka Indra S Ginting, warga Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat).

Tersangka ditangkap di Lorong VI, Lingkungan IV, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Rabu (8/4/2026) malam. Sementara korbannya, Asri Naufal Pane (35), warga Jalan Tanjungsari Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu.

[adsense]

Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu, Ipda Ramadhan Hilal, di Aekkanopan, Kamis (9/4/2026), membenarkan penangkapan tersebut. "Tersangka Indra kami amankan karena diduga melakukan curat terhadap korban Asri Naufal," ujarnya.

Ia menjelaskan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu setelah kehilangan perhiasan dan uang tunai sebesar Rp50 juta dari dalam rumahnya pada Selasa (24/3/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Socfindo Aek Pamienke Gelar Donor Darah, Hasilkan 98 Kantong Darah

Lebih lanjut disampaikan, setelah menerima laporan korban, pihaknya langsung melakukan penyelidikan atas perintah Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Br Barus.

[adsense]

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap Indra. Dari pengakuannya, aksi curat tersebut dilakukan bersama seorang rekannya berinisial Tuek yang saat ini masih dalam pengejaran petugas.

"Indra sudah diamankan di Mapolsek Kualuh Hulu. Kami juga menyita barang bukti berupa uang Rp1,4 juta yang berkaitan dengan kasus ini," ujarnya.

[adsense]

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya serta melengkapi berkas perkara.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Group meraih 4 penghargaan PROPER Emas dan 5 PROPER Hijau dalam Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.

Siaran tertulis PGN Medan yang diterima, Kamis (9/4/2026), menyebutkan PROPER Emas merupakan peringkat tertinggi atas kinerja pengelolaan lingkungan dan inovasi sosial berkelanjutan. Sementara PROPER Hijau diberikan kepada perusahaan yang melampaui standar kepatuhan lingkungan (beyond compliance).

[adsense]

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, menyatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan.

"Penghargaan ini menunjukkan komitmen PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Penurunan Muka Air, BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Danau Toba

Keberhasilan ini dinilai turut memberi dampak positif bagi masyarakat di wilayah operasional PGN, termasuk di Sumatera Utara, melalui penguatan program pemberdayaan dan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

[adsense]

PGN menegaskan akan terus memperkuat pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Nilai tukar Rupiah ditutup melemah ke level Rp17.080 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (9/4/2026), mendekati posisi Rp17.100. Pelemahan terjadi meski indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS tercatat menurun.

Analis Pasar Modal, Gunawan Benyamin, di Medan, Kamis (9/4/2026), menyebutkan tekanan terhadap Rupiah dipicu sentimen global. "Risalah rapat Federal Reserve mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga pada 2026, sehingga memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, kata Gunawan, pasar juga mulai meragukan efektivitas gencatan senjata di kawasan konflik yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia. Kondisi tersebut turut menambah tekanan terhadap Rupiah.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru ditutup menguat 0,39 persen ke level 7.307,589, setelah sempat melemah pada sesi pagi. Penguatan IHSG ditopang kenaikan harga minyak mentah dunia yang kembali mendekati 100 dolar AS per barel.

[adsense]

Baca Juga:

• Pabrik Cat di Medan Labuhan Terbakar, Terdengar Ledakan

Kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha di Sumatera Utara, terutama sektor impor dan distribusi, yang berpotensi terdampak pelemahan Rupiah terhadap dolar AS.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebuah pabrik cat di kawasan Seruwai, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, terbakar hebat, Kamis sore (9/4/2026). Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar.

Dalam peristiwa tersebut, belum ada laporan korban jiwa maupun pekerja yang mengalami luka bakar. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

[adsense]

Saat api berkobar, warga sekitar mengaku sempat mendengar beberapa kali suara ledakan. Sumber ledakan belum dapat dipastikan, diduga berasal dari tabung gas atau bahan baku produksi cat di dalam pabrik.

Sejumlah armada pemadam kebakaran milik Pemko Medan terus dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Hingga Kamis malam, petugas masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di sekitarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Tersangka Korupsi Proyek Rel Medan-Belawan Ditahan

Peristiwa ini menjadi perhatian warga Medan bagian utara, mengingat lokasi pabrik berada di kawasan padat aktivitas industri dan permukiman.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Daun-daun pohon mahoni berguguran dan berserakan hingga menutupi badan Jalan WR Supratman, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (9/4/2026) sore.

Hamparan daun kering tampak menutupi hampir sepanjang ruas jalan, mulai dari kawasan Jembatan Sungai Bilah hingga depan Kantor Pos Rantauprapat.

[adsense]

Kondisi ini sempat mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta aktivitas sejumlah warga, termasuk pelaku UMKM yang berjualan di tepi jalan.

Sejumlah warga mengaku fenomena tersebut jarang terjadi. Mereka menilai intensitas guguran daun kali ini jauh lebih banyak dibanding biasanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanah Longsor Tutupi Jalan Juhar-Tigabinanga di Desa Mbetong Karo

Selain menimbulkan pemandangan yang tidak biasa, tumpukan daun kering juga berpotensi membahayakan pengendara, terutama saat kondisi jalan licin akibat hujan. Apalagi, peristiwa itu terjadi bersamaan dengan angin kencang yang kemudian disusul hujan deras.

[adsense]

Warga pun berharap adanya penanganan cepat dari petugas kebersihan agar jalan kembali aman dan nyaman dilalui, serta menjaga keasrian kota.

Menanggapi kondisi tersebut, petugas penyapu jalan terlihat sigap membersihkan daun-daun yang berserakan di badan jalan.

[adsense]

Namun, proses pembersihan sempat terkendala hujan yang turun. Meski begitu, upaya pembersihan tetap dilakukan guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan meminimalkan risiko kecelakaan. (*)

[adsense]

[adsense]

Tuduhan yang beredar di media sosial mengenai dugaan pembiayaan dan pengalihan dana koperasi ke partai politik dibantah secara tegas oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Utara Erikson Sianipar.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul klaim yang dilontarkan oleh Ketua Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani Erni Hutauruk yang menuding adanya penggunaan dana koperasi di luar peruntukannya.

[adsense]

Erikson kepada Jurnalis SIB News Network, Kamis (9/4/2026) menegaskan, bahwa seluruh pengelolaan keuangan koperasi harusnya dilakukan pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada dalam koridor administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

" Saya memastikan tidak ada aliran dana yang digunakan untuk kepentingan politik maupun pihak tertentu sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya, " ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Hotbin Simaremare : Uang Rp1,09 M Dikembalikan, Proses Hukum Tetap Berjalan

" Bahwa persoalan yang mencuat saat ini lebih disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam pengelolaan keuangan serta komunikasi yang tidak berjalan secara optimal antar pihak terkait, " ungkapnya.

[adsense]

Namun demikian, Erikson menilai penyampaian tuduhan melalui media sosial tanpa klarifikasi menyeluruh dapat menimbulkan persepsi yang tidak tepat di tengah masyarakat.

Untuk memastikan transparansi, Erikson menyatakan, kesiapan pihaknya untuk membuka data dan mengikuti proses klarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk apabila diperlukan melalui jalur hukum.

[adsense]

" Bahwa setiap pihak seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Saat ini, polemik tersebut masih dalam tahap penanganan dan pendalaman oleh pihak terkait. Masyarakat diharapkan dapat menyikapi informasi yang beredar secara bijak serta menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berjalan, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kebakaran hebat melanda deretan toko di Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (9/4/2026). Sedikitnya lima unit toko dilaporkan terbakar dalam peristiwa tersebut.

[adsense]

Hingga pukul 19.45 WIB, api dilaporkan belum sepenuhnya padam. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku di lokasi untuk mengendalikan kobaran api.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gunungsitoli, Torotodo Zega, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh armada yang tersedia untuk memadamkan api.

[adsense]

"Kami perkirakan ada lima toko yang terbakar, terdiri dari toko sepatu, aksesoris, dan benang. Hingga saat ini api belum 100 persen padam. Kami sudah kerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kejadian ini," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.

Ia juga memastikan, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

[adsense]

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Sonifati Zalukhu, menyebutkan pihak kepolisian telah turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penanganan awal.

"Anggota sudah berada di TKP, dipimpin oleh KBO Sat Reskrim Ipda Listono," ujarnya melalui pesan WhatsApp. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejati Sumut bidang pengawasan masih melakukan klarifikasi terkait informasi oknum jaksa yang diduga melakukan pengancaman dengan menggunakan alat mirip atau semacam senpi terhadap petugas pengamanan di lokasi pergudangan kawasan Jalan Sisingamangaraja KM 8, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Minggu (15/3/2026).

[adsense]

Klarifikasi dilakukan sehubungan adanya laporan yang masuk ke Kejati Sumut dari FPAN (forum pemerhati aparatur negara), pada Rabu (25/3/2026), terkait dugaan oknum jaksa melakukan pengancaman menggunakan senpi terhadap petugas keamanan di kawasan pergudangan Ware House Amplas, Medan tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Rizaldi SH MH yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/4/2026) membenarkan, laporan tersebut ada masuk ke Kejati Sumut melalui PTSP Kejati Sumut pada Rabu (25/4/2026), untuk bidang pengawasan Kejati Sumut. Disebutkan, oknum jaksa itu berinisial EMN saat ini tugas di Kejari Labusel.

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Cekcok, Supir Travel Eldivo dan Petugas PJR Polda Sumut Berdamai

"Laporannya kemarin sudah dikirim ke PTSP, ke Bidang Pengawasan. Biasanya diklarifikasi terlebih dahulu berdasarkan Sprint dari Kajati, pelapor dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Lagi

[adsense]

diklarifikasi di Bidang Pengawasan. Artinya proses pemeriksaan internal terhadap terlapor dan saksi saksi, hasilnya belum tahu," sebut Rizaldi via pesan singkatnya.

Poldasu Dalami Dugaan Pengancaman

[adsense]

Sementara itu sebagaimana diberitakan media ini, Polda Sumatera Utara masih mendalami dugaan pengancaman menggunakan senjata api (senpi) yang diduga dilakukan oknum jaksa berinisial EMN, terhadap seorang satpam di kawasan Medan Amplas.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, penyidik saat ini masih memeriksa korban dan sejumlah saksi terkait peristiwa yang terjadi pada Minggu (15/3/2026) tersebut.

[adsense]

"Untuk kasus oknum jaksa diduga yang mengancam tersebut, penyidik masih memeriksa korban dan saksi-saksi," ujarnya, Selasa (7/4/2026). Ia menambahkan, pihaknya juga akan memanggil EMN untuk dimintai keterangan guna mengungkap secara jelas peristiwa tersebut.

"Selanjutnya kita akan panggil jaksa yang diduga mengancam menggunakan senpi untuk dimintai keterangan," ucapnya. Selain itu, polisi juga tengah menyelusuri legalitas senjata api yang digunakan dalam dugaan pengancaman tersebut.

[adsense]

"Kita juga akan memeriksa legalitas dugaan senjata apakah organik atau bukan," tegas Ferry. Terkait motif, Ferry menyebut dugaan sementara peristiwa itu dipicu persoalan utang piutang. Saat kejadian, EMN disebut mencari seseorang di lokasi, namun tidak ditemukan hingga terjadi perdebatan dengan satpam.

"Diduga akibat sesuatu terjadi perdebatan dengan satpam. Nah disitulah diduga jaksa mengancam pakai senpi," jelasnya.

[adsense]

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pengancaman terhadap satpam bernama Ayatullah Komeni Pulungan di Kompleks Bisnis Warehouse Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas.

Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan EMN ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/443/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 18 Maret 2026. Selain itu, laporan juga dibuat oleh Tri Ariyanta Ginting alias Tile dengan nomor LP/464/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 24 Maret 2026. Hingga kini, penyidik masih terus mengumpulkan keterangan untuk mengungkap secara utuh kasus tersebut. ( * )

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil investigasi teranyar dalam kasus dugaan pelanggaran HAM penyerangan air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus.

[adsense]

Menurut Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian, jumlahnya tidak sebatas empat orang namun berjumlah belasan.

"Per hari ini, kita punya indikasi lebih dari empat," kata Saurlin saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (8/4/2026) yang dilansir Liputan6.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Navy SEAL Selamatkan Pilot AS yang Ditembak Iran

Soal jalur peradilan yang menjadi atensi dari masyarakat sipil dan juga Andrie sebaga korban, Komnas HAM mengaku juga tengah mengupayakan agar bisa dilakukan selain dari peradilan militer.

[adsense]

Menurut Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid, jangan sampai peradilan militer menjadi satu-satuya jawaban untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

"Makanya kita melakukan pendalaman beberapa alat-alat bukti lain untuk membuka ruang, jangan-jangan ada jalur lain, yang bisa kita lakukan untuk memastikan bukan hanya empat orang tetapi potensi-potensi, pelaku lain yang terindikasi bisa tetap diminta pertanggung jawaban," tegas Pramono.

[adsense]

"Pada prinsipnya dari Komnas HAM, kita ingin memastikan bahwa siapapun pihak yang terlibat di dalam peristiwa penyiraman terhadap Saudara Andri Yunus," imbuhnya menandasi.

[adsense]

*KontraS Kantongi Bukti Dugaan Keterlibatan Sipil

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan, pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, namun menolak membukanya sebelum proses hukum berjalan.

[adsense]

Menurut dia, seluruh temuan investigasi sipil dilampirkan dalam laporan tipe B yang diajukan ke Bareskrim Polri. Laporan dilayangkan pada Rabu (8/4/2026).

[adsense]

"Betul (lampirkan bukti-bukti investigasi internal soal keterlibatan sipil)," kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya sejumlah aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi telah mengumpulkan sejumlah petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pihak sipil dalam kasus tersebut.

[adsense]

"Mungkin saya enggak berani, kami ya memutuskan untuk tidak menyampaikan dulu sebelum nanti proses hukumnya berjalan," ujar Dimas.

Dia menegaskan, detail bukti sengaja ditahan. Publik diminta menunggu pemaparan resmi dari tim advokasi.

[adsense]

"Tapi akan ada penyampaian dari Tim Advokasi untuk Demokrasi terkait beberapa petunjuk-petunjuk, temuan-temuan investigasi yang sudah dikumpulkan yang itu mengindikasikan adanya keterlibatan sipil," ujar dia.

Saat didesak soal bentuk bukti, termasuk kemungkinan analisa CCTV, Dimas belum bersedia membeberkan.

[adsense]

"Ada banyak petunjuknya, tapi saya enggak bisa menyampaikan sekarang gitu ya, karena memang ini prosesnya masih kami daftarkan gitu ya laporan tipe B," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nias memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Dukcapil Nias, Tehesokhi Hulu.

Tehesokhi menyebut efisiensi anggaran memang berdampak pada operasional, namun tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, layanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi pintu masuk berbagai sektor.

[adsense]

"Pelayanan Dukcapil adalah pelayanan dasar untuk semua sektor, baik kesehatan, pendidikan hingga melamar pekerjaan. Karena itu, kami tetap mengedepankan pelayanan publik dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada," ujarnya saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN) di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, layanan tetap dibuka bahkan pada hari libur, termasuk saat libur Lebaran. Menurutnya, tidak ada penghentian layanan karena kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat tidak mengenal waktu.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Nias Resmikan Program Makan Bergizi Gratis di Botomuzoi

Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tingginya antusiasme terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk, terutama karena jarak desa ke pusat layanan di Gido cukup jauh sehingga kehadiran layanan keliling dinilai sangat membantu.

[adsense]

Meski begitu, Dukcapil Nias mengakui masih menghadapi kendala, terutama akses ke wilayah terpencil serta pelayanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Pihaknya berharap dukungan pemerintah desa untuk membantu memfasilitasi warga agar dapat menjangkau layanan yang tersedia. (*)

[adsense]