[adsense]

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat unjuk rasa ke depan gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026) menyampaikan 7 tuntutan untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat, karena dinilai tidak berpihak, bahkan menyengsarakan masyarakat.

Tujuh poin tuntutan tersebut disampaikan lengkap dengan surat yang diserahkan kepada DPRD Sumut dan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan komitmen terhadap nilai keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

[adsense]

"Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang dialog antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi yang disampaikan secara argumentatif merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat," ujar Koordinator Aksi Dicky Wahyu Harahap.

Adapun 7 tuntutan tersebut, diantaranya, mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat, segera evaluasi menyeluruh pimpinan PT PLN, menyusul terjadinya pemadaman listrik atau blackout yang berdampak luas terhadap aktivitas warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengemudi Ojol "Kepung" DPRD SU Tuntut PT Pertamina Tanggungjawab Atas Kelangkaan BBM

Aliansi Mahasiswa Menggugat juga mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, karena keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

[adsense]

Tuntutan lainnya, massa juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Dalam aspek transparansi, mahasiswa mendesak Lembaga Danantara agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, sebab dengan keterbukaan informasi merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset dan investasi negara.

[adsense]

Selain itu, massa aksi juga meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, mempercepat realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, agar manfaat kebijakan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

. Aksi yang mengusung slogan 'Indonesia Arahnya ke Mana?' itu diikuti sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya BEM Dharmawangsa, HMI UMSU, PKPMI Unimed, BEM IBK Indonesia, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan.

[adsense]

Mahasiswa berharap DPRD Sumut dapat meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan mengawal realisasi tuntutan yang mereka suarakan serta akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.(*)

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan RI untuk wilayah Sumatera bagian utara ini berhasil meraih sertifikasi Advanced Stroke Centre dari World Stroke Organization (WSO), organisasi kesehatan dunia yang berfokus pada penanganan stroke.

Direktur Utama RS Adam Malik dr Zainal Safri MKed (PD) SpPD-KKV SpJP (K) mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan stroke.

[adsense]

"Sertifikasi internasional ini menunjukkan komitmen RS Adam Malik untuk terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan stroke. Terima kasih kepada seluruh tim medis dan staf atas kerja kerasnya," ujar dr Zainal Safri, Kamis (18/6/2026).

Anggota Tim Layanan Stroke RS Adam Malik Dr dr Iskandar Nasution SpS (K) FINS menjelaskan bahwa sertifikasi dari WSO menandakan layanan stroke di RS Adam Malik telah memenuhi standar internasional dan diakui secara global.

[adsense]

Menurutnya, sebagai Advanced Stroke Centre, RS Adam Malik telah memiliki layanan penanganan stroke yang paripurna. Rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit vertikal kedua di Indonesia yang memperoleh sertifikasi tersebut setelah RS Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta.

"Sebagai advanced stroke centre, RS Adam Malik sudah paripurna dalam penanganan stroke. Kita termasuk yang terdepan dalam mendapatkan sertifikat akreditasi ini, RS vertikal kedua setelah RS PON Jakarta," kata Iskandar.

[adsense]

Ia menjelaskan, berbagai tindakan medis untuk penanganan stroke kini telah tersedia secara komprehensif di RS Adam Malik. Untuk stroke iskemik akibat sumbatan pembuluh darah, rumah sakit mampu melakukan tindakan trombolisis dan trombektomi. Sementara untuk stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah, tersedia tindakan coiling dan clipping.

Selain didukung tenaga medis yang kompeten, RS Adam Malik juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, seperti CT Scan, MRI, hingga Transcranial Color-Coded Doppler (TCCD) untuk pencitraan pembuluh darah.

[adsense]

Rumah sakit ini juga dilengkapi Stroke Unit, ruang kateterisasi cathlab biplane terbaru, serta layanan rehabilitasi menggunakan teknologi Transcranial Magnetic Stimulation (TMS).

Tidak hanya meraih sertifikasi internasional, RS Adam Malik juga berhasil memperoleh penghargaan Diamond Status dalam WSO Angels Awards Q1 2026. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ketika rumah sakit tersebut meraih Platinum Status pada 2025.

[adsense]

Penghargaan Diamond Status diberikan kepada rumah sakit yang menunjukkan kualitas pelayanan stroke sesuai standar global, mulai dari kecepatan penanganan pasien, kelengkapan pemeriksaan, hingga perawatan berkelanjutan.

Saat ini, layanan stroke dan bedah saraf yang tergabung dalam bidang neurosains menjadi salah satu dari tiga layanan unggulan RS Adam Malik, bersama layanan kardiologi dan onkologi.

[adsense]

Dengan pengakuan internasional yang diraih, RS Adam Malik berharap dapat terus berkembang menjadi pusat layanan kesehatan unggulan yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

"Dengan pengakuan internasional ini, kita berharap RS Adam Malik dapat menjadi salah satu pusat layanan unggulan terbaik dengan pertumbuhan berkelanjutan," tutup dr Zainal Safri. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh atas rencana Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) untuk membangun Nommensen International Hospital di Kota Medan.

Kepastian ini diperoleh usai jajaran pengurus Yayasan UHN mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Ketua Umum Pengurus Yayasan UHN, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menjelaskan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut bertujuan memohon izin operasional dari pemerintah pusat.

Rencananya, fasilitas kesehatan berskala internasional tersebut akan dibangun megah setinggi 17 lantai dengan kapasitas kurang lebih 400 tempat tidur.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

Meski berlabel internasional, Kemenkes memberikan arahan tegas agar layanan rumah sakit ini tetap inklusif.

[adsense]

Effendi menuturkan Menkes meminta penyesuaian pada indeks studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan nilai ekonominya agar tidak terjadi overpricing (harga terlalu tinggi) yang kerap menyulitkan keberlangsungan operasional rumah sakit.

Fasilitas ini nantinya dirancang sebagai rumah sakit pendidikan (teaching hospital) yang juga melayani masyarakat umum, baik pasien pengguna BPJS maupun non-BPJS.

[adsense]

Kehadirannya diproyeksikan untuk mengimbangi fasilitas medis di negara tetangga yang selama ini menjadi tujuan warga Sumatera Utara berobat.

Dukungan serupa juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR.

[adsense]

Ia menilai langkah UHN, yang telah memiliki Fakultas Kedokteran terakreditasi Unggul, untuk mendirikan rumah sakit sendiri merupakan lompatan penting guna meningkatkan mutu pendidikan kesehatan di Indonesia.

"Rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan umum biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi karena disanalah tempat ilmu langsung diterapkan," jelas dr. Benjamin.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Wamenkes turut memberikan masukan teknis mengenai efisiensi tata letak bangunan dan penentuan layanan unggulan (Center of Excellence). Tujuannya adalah memastikan rumah sakit ini memiliki daya tarik kuat dan mengisi kekosongan layanan medis spesifik di Kota Medan.

"Kita ingin di Indonesia pelayanannya makin hari makin baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri. Kita ingin menjadikan rumah sakit ini sebagai tuan rumah di negeri sendiri," pungkas dr. Benjamin.

[adsense]

Pembangunan Nommensen International Hospital diharapkan tidak hanya mendongkrak kualitas pelayanan medis masyarakat, tetapi juga memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia bagian barat.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara menyeluruh, Puskesmas Matiti melaksanakan kegiatan skrining dan evaluasi kesehatan jiwa bagi siswa di SDN 028 Hutabagasan, Kamis (18/6/2026).

Kepala Puskesmas Matiti, Hertati Nababan SKM MKM, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendeteksi secara dini sekaligus memantau kondisi kesehatan mental anak usia sekolah dasar.

[adsense]

Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara utuh.

Berdasarkan berbagai data dan kajian, satu dari tiga anak dan remaja di Indonesia berisiko mengalami masalah kesehatan mental yang kerap tidak terdeteksi sejak dini sehingga berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang maupun prestasi belajar.

[adsense]

Baca Juga:

• Puskesmas Matiti Berkolaborasi Dengan Rutan Humbahas Salurkan Sembako dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Dalam pelaksanaannya, tim tenaga kesehatan menerapkan metode yang ramah anak dan tidak menimbulkan ketegangan.

[adsense]

Kegiatan meliputi pengamatan perilaku sehari-hari, wawancara terbimbing, serta pengisian instrumen skrining yang telah disesuaikan dengan usia peserta didik.

Apabila ditemukan indikasi awal adanya gangguan atau tekanan psikologis, peserta didik akan mendapatkan pendampingan awal, konseling lanjutan, hingga rujukan ke layanan kesehatan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.

[adsense]

Hertati menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menangani masalah yang sudah muncul, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan dan promosi kesehatan mental.

"Deteksi dini adalah kunci utama. Semakin cepat kita mengenali perubahan kondisi psikologis anak, semakin mudah memberikan dukungan yang tepat agar mereka tetap nyaman dalam belajar dan berinteraksi. Kami ingin membangun kesadaran bahwa sehat bukan hanya fisik yang bugar, tetapi juga pikiran yang tenang dan jiwa yang sejahtera," katanya.

[adsense]

Ia berharap kegiatan skrining kesehatan jiwa ini dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman sehingga mampu menunjang tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

"Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang harus mampu menjaga keseimbangan emosional dan mental anak," tambahnya.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Puskesmas Matiti juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, para guru, serta seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan hingga berjalan lancar dan tertib.

"Anak sehat bukan hanya sehat fisik, tetapi juga sehat jiwa untuk masa depan yang lebih baik. Semoga langkah kecil ini menjadi dasar yang kuat bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas," tutup Hertati. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan pernyataan sikap sekaligus rekomendasi ke Polres Labuhanbatu terkait meninggalnya Luis David Hutabarat (33), warga Dusun Lubuk Pinang, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres Labuhanbatu, tanggal 18 Juni 2026, GAMKI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban.

[adsense]

Organisasi kepemudaan ini juga menegaskan harapannya agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan profesional, transparan, objektif dan berkeadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPC GAMKI Labuhanbatu, Herry Anton Sinaga SE MM bersama Sekretaris Johannes Agustinus Nababan SH MH, kepada jurnalis harianSIB.com, Kamis (18/6/2026), menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah aparat kepolisian dalam mengungkap fakta-fakta hukum secara menyeluruh atas peristiwa yang menewaskan Luis David Hutabarat.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi E DPRD SU: Pelaksanaan SPMB 2026 Harus Transparan

"Kedua, meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari munculnya spekulasi serta keresahan di tengah masyarakat," sebut Herry Anton.

[adsense]

Ketiga, meminta agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam peristiwa tersebut diproses sesuai hukum tanpa memandang status, latar belakang, maupun kedudukan.

GAMKI juga memohon informasi perkembangan penanganan perkara yang dapat disampaikan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Selain itu, GAMKI Labuhanbatu juga berharap dapat melakukan audiensi dengan jajaran Polres Labuhanbatu pada waktu yang ditentukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memperoleh informasi secara langsung terkait perkembangan kasus tersebut.

"Kami menolak segala bentuk tindakan kriminal dan kekerasan yang merenggut nyawa manusia oleh siapa pun tanpa terkecuali," tegas GAMKI dalam surat pernyataannya.

[adsense]

Menurut GAMKI, penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan merupakan kunci utama dalam menjaga serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pernyataan sikap dan rekomendasi tersebut resmi ditandatangani Ketua DPC GAMKI Kabupaten Labuhanbatu, Herry Anton Sinaga, SE MM dan Sekretaris Johannes Agustinus Nababan SH MH, pada 18 Juni 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, tim Unit Reskrim Polsek Talawi mengamankan seorang pria terduga pengedar narkoba dan dua orang pria pembeli narkoba di Dusun ll Desa Bagan Dalam Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.Rabu (17/6/2026).

Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus melalui Kasi Humas Polres Batubara AKP Pardamean Tamba membenarkan pengungkapan kasus narkoba tersebut.

[adsense]

"Dalam operasi tersebut, tim mengamankan 3 pria terduga pengedar dan pembeli narkoba beserta sabu dan daun ganja kering," jelas Tamba, Kamis (18/6/2026).

Terduga pengedar narkoba yang diamankan inisial A, 40 tahun, warga Dusun ll Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara ungkap Tiga Kasus Narkotika Dalam Oprasi Anti Narkotika (Antik)

Dikatakan Tamba, ketiganya diamankan saat sedang bertransaksi narkoba di pinggir jalan.

[adsense]

Ketika dilakukan penggeledahan, dari penguasaan A ditemukan 6 paket narkoba ukuran sedang, 1 paket narkoba sabu ukuran kecil, 1 paket daun ganja ukuran kecil, uang tunai Rp220.000, 1bungkus plastik klip kosong serta 1 dompet.

Diinterogasi, A mengakui kepemilikan sabu dan daun ganja untuk diperdagangkan.

[adsense]

Atas pengakuan dan temuan barang bukti, ketiga terduga pelaku pengedar dan pembeli diboyong ke Polsek Talawi. Selanjutnya dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Batubara guna proses hukum lebih lanjut. (*)

[adsense]

[adsense]

Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Sumut (KMMS-SU) mendesak Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut menertibkan administrasi pertanahan serta tegakkan keadilan atas sengketa tanah seluas 15 hektar lebih di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, demi terciptanya rasa keadilan bagi warga.

"Kami minta BPN Sumut dan Kejati Sumut tetap berkeadilan hukum atas tanah milik DT selaku pembeli tanah, tapi ternyata dijual KG ke salah satu perusahaan PT RRP tanpa sepengetahuan DT," ujar Koordinator KMMS-SU Ansori Ritonga kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) di Medan.

[adsense]

Menurut Ansori Siregar, pihaknya juga telah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejati Sumut untuk mencari keadilan bagi DT yang telah berjuang selama 28 tahun untuk mempertahankan haknya atas tanah yang kini menjadi objek sengketa.

"Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan telah menguatkan kepemilikan tanah terhadap DT sebagai penggugat dan menolak seluruh permohonan banding para tergugat," tandas Ansori Siregar yang mengaku prihatin atas munculnya informasi yang menyesatkan serta memutarbalikkan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Massa Minta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek BBWS Medan dan PUPR Simalungun

Selain itu, KMMS-SU mendesak Kanwil BPN Sumut menertibkan administrasi pertanahan atas objek sengketa dan menghentikan SHGB yang diajukan yang sudah dipecah menjadi 887 bagian.

[adsense]

"Kami juga menuntut PT RRP harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat di atas tanah yang masih bersengketa serta

menolak segala bentuk opini yang dinilai menggiring informasi serta merugikan perjuangan hukum terhadap DT," tambahnya.

[adsense]

KMMS-SU juga menegaskan bahwa tanah objek perkara telah diletakkan sita jaminan sejak tahun 2002, jauh sebelum pembangunan kawasan perumahan Pondok Alam beridiri, sehingga pihak pengembang harus bertanggung jawab kepada konsumen, apabila terdapat kerugian akibat transaksi di atas lahan sengketa.

Diakhir keterangannya, KMMS-SU juga menyesalkan adanya oknum-oknum yang sengaja memfreming dan memfitnah DT sebagai mafia tanah, padahal putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan sudah tepat dan bijak menolak permohonan tergugat dalam hal ini, KG, PT RRP, Bank BRI dan Kantor Badan Pertanahan Deliserdang.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang memusnahkan 211 perkara barang bukti dari berbagai kasus pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kamis (18/6/2026) di kantor Kejari Deliserdang.

[adsense]

Pemusnahan yang dipimpin Kepala Kejakasaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sapta Putra SH MHum didampingi Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol Dr Josua Tampubolon SH MH, perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Reza Himawan Pratama SH MHum, Wakasat Reskrim Polresta Deliserdang, AKP Iskandar Ginting SH MH dan lainnya.

Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke selokan, ganja dibakar, dan barang bukti lainya seperti, handphone, senjata tajam, dipotong dengan menggunakan mesin gerinda, hingga tidak bernilai ekonomis lagi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap 2 DPO Kasus 48 Kg Sabu Jaringan RI-Malaysia di Riau

Perkara Oharda (Orang dan Harta benda) sebanyak 41 perkara berupa barang bukti, kayu, pakaian, senjata tajam dan barang bukti lainnya.

[adsense]

Selanjutnya perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (KAMNEG-TPUL) sebanyak 30 perkara dengan barang bukti, egrek dan senjata tajam, senjata api, satu mesin judi tembak ikan, 400 jenis obat keras, uang palsu, tabung gas dan lainnya.

Kajari Deliserdang, Sapta Putra didampingi Kasi Intelijen, Roby Syahputra mengatakan pemusnahan itu merupakan barang bukti dari 211 perkara yang sudah inkrah.

[adsense]

Pemusnahan itu menjadi tugas dan tanggung jawab para Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyelesaikan tugas sampai dengan tahap eksekusi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Selain itu kegiatan itu menjadi bukti, keseriusan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan segala tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

[adsense]

"Pemusnahan barang bukti itu dilakukan guna menghindari akses yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan penegakan hukum dapat menurunkan angka kriminalitas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deliserdang," jelasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online (Ojol) kepada anggota DPR RI asal Sumut. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Audiensi tersebut dihadiri Ketua Sobat Timbul Siahaan beserta pengurus, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah pejabat terkait.

Dalam pertemuan itu, Bobby Nasution menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Ojek Online). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi karena memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Optimistis Pengadaan Barang dan Jasa Tuntas Tepat Waktu

"Pastinya tim Pak Presiden telah melihat banyak pertimbangan menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluhan Ojol. Jadi pertama sekali, mari kita apresiasi dulu kebijakan ini," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Meski demikian, Bobby memahami tuntutan para pengemudi agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang. Namun, menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

"Tetapi tuntutan ini akan kita tindaklanjuti. Termasuk kami akan sampaikan ke DPR RI dapil Sumut. Kita siap mempertemukan abang-abang Ojol untuk menyampaikannya (aspirasi) langsung. Termasuk kita juga akan suarakan ke pusat," jelas Bobby Nasution.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasinya kepada para pengemudi ojol. Ia menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui Program Berobat Gratis (Probis) atau Universal Health Coverage (UHC) telah menjamin seluruh masyarakat Sumut mendapatkan akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan program tersebut, belasan ribu pengemudi ojol di Sumut dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

[adsense]

"Kami menyampaikan terima kasih jika memang selama ini ada yang membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Termasuk perjuangan abang-abang meminta aplikator yang membayarnya. Sehingga secara anggaran, Pemerintah Provinsi menjadi terbantu. Kalaupun belum, silakan manfaatkan program UHC di manapun, karena sekarang Anda berobat di mana pun gratis, selama fasilitas kesehatannya bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan)," kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Sobat Timbul Siahaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Bobby Nasution yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol.

[adsense]

Ia mengaku para pengemudi tidak menyangka bahwa program UHC juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja rentan seperti mereka yang sehari-hari menghadapi berbagai risiko di lapangan.

"Tuntutan kami Pak secara nasional itu adalah terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih dan kehadiran UU Transportasi Online. Termasuk untuk di Medan, bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan. Serta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Timbul.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution memberikan respons positif, termasuk mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojol.

Audiensi tersebut menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung.

[adsense]

Selain itu, para pengemudi juga diingatkan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta membangun komunikasi aktif dalam mengawal kebijakan aplikator yang dinilai memberatkan mitra pengemudi. (*)

[adsense]

[adsense]

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) setor memberikan kontribusi kepada negara Rp 7, 81 triliun, berasal dari setoran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi, meningkat lima persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada Rabu (17/6/2026) di Jakarta.

[adsense]

Sejalan dengan peningkatan kontribusi tersebut, Pelindo juga membukukan kinerja usaha yang positif sepanjang tahun 2025, dengan pendapatan usaha sebesar Rp 35,48 triliun, yang ditopang oleh pertumbuhan aktivitas kepelabuhanan serta peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional pada berbagai pelabuhan yang dikelola Pelindo.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, melalui siaran persnya yang diterima wartawan, Kamis (18/6/2016) mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil transformasi yang terus dijalankan perusahaan untuk memperkuat daya saing pelabuhan nasional.

[adsense]

"Capaian ini merupakan hasil dari upaya transformasi yang terus dijalankan Pelindo untuk meningkatkan kualitas layanan, produktivitas operasional, serta memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi negara dan masyarakat," ujar Direktur Utama Pelindo.

Menurut Direktur Utama Pelindo, pertumbuhan kinerja tercermin pada indikator operasional sepanjang tahun 2025, arus peti kemas tercatat mencapai 19,8 juta TEUs, tumbuh 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan arus kapal mencapai 1,42 miliar GT dan arus penumpang mencapai 20,4 juta orang, masing-masing meningkat 1 persen dan 5 persen dibandingkan tahun 2024.

[adsense]

Lebih lanjut dikatakannya, momentum positif tersebut berlanjut pada tahun 2026, arus peti kemas hingga bukan Mei mencapai 8,21 juta TEUs atau tumbuh 7 persen secara year-on-year (YoY), didorong oleh kenaikan arus peti kemas internasional sebesar 10 persen, sementara arus domestik tumbuh 4 persen.

Sementara itu, ada periode yang sama, kunjungan kapal tercatat mencapai 563 juta GT, meningkat 1 persen sedangkan arus penumpang mencapai 9,45 juta orang, tumbuh 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025, dan capaian tersebut menunjukkan aktivitas logistik, perdagangan, dan mobilitas masyarakat melalui pelabuhan tetap terjaga positif di tengah dinamika ekonomi global dan perdagangan internasional.

[adsense]

Melalui RUPST Tahun Buku 2025, Pelindo juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pelabuhan, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan konektivitas maritim.(*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan, Kamis (18/6/2026).

Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin jauhnya proses pengambilan keputusan dari kebutuhan nyata masyarakat.

[adsense]

Mereka menegaskan bahwa negara pada hakikatnya dibentuk untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tapi mereka melihat muncul berbagai kebijakan yang dinilai minim partisipasi publik, lemahnya transparansi pengelolaan keuangan negara, mengakibatkan meningkatnya beban ekonomi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Massa Minta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek BBWS Medan dan PUPR Simalungun

Pembangunan dinilai seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi target politik maupun ekonomi jangka pendek.

[adsense]

Salah satu sorotan utama adalah proses penyusunan kebijakan publik yang dinilai belum sepenuhnya berbasis riset.

Mahasiswa menilai kebijakan strategis semestinya lahir melalui proses ilmiah yang melibatkan data, penelitian, serta partisipasi masyarakat secara luas.

[adsense]

"Ketika riset tidak menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, masyarakat berpotensi menjadi objek dari kebijakan yang belum teruji secara matang," ujar perwakilan mahasiswa.

Selain itu, mereka juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Revisi tersebut dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

[adsense]

Menurut mereka, dalam negara demokrasi setiap perluasan kewenangan institusi keamanan harus disertai peningkatan akuntabilitas dan pengawasan yang transparan.

Kritik terhadap revisi UU Polri disebut bukan bentuk penolakan terhadap institusi kepolisian, melainkan upaya mendorong terciptanya aparat yang profesional dan tunduk pada mekanisme kontrol demokratis.

[adsense]

Di bidang kesejahteraan sosial, mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tersedia evaluasi menyeluruh terkait efektivitas, ketepatan sasaran, kesiapan infrastruktur, serta keberlanjutan pembiayaannya.

HMI menilai program dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar harus didukung perencanaan matang, tata kelola yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak membebani keuangan negara.

[adsense]

Sementara itu, Program Koperasi Merah Putih juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai program tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan koperasi yang telah berjalan.

Mahasiswa berpendapat, belum terdapat bukti yang memadai bahwa program tersebut mampu menghasilkan transformasi ekonomi desa secara signifikan dan berkelanjutan.

[adsense]

Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai mencerminkan masih rapuhnya struktur ekonomi nasional.

HMI menilai pemerintah tidak dapat semata-mata menyandarkan penjelasan pada kondisi ekonomi global tanpa menyelesaikan berbagai persoalan struktural di dalam negeri.

[adsense]

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain ketergantungan terhadap impor, lemahnya industrialisasi, rendahnya tingkat hilirisasi, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif.

"Tanpa reformasi ekonomi yang menyentuh akar persoalan, stabilitas nilai tukar rupiah hanya akan menjadi target jangka pendek yang sulit dipertahankan," kata mereka.

[adsense]

Mahasiswa menolak kehadiran Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala menemui mahasiswa. Mereka meminta kehadiran Ketua DPRD Wong Chun Sen. Karena Wong Chun Sen tidak kunjung datang, akhirnya massa HMI membubarkan diri dengan penuh rasa kecewa. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terus mempercepat, serta mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa, agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Langkah itu dilakukan untuk memitigasi risiko kegagalan proyek, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta menjamin pelayanan publik tidak terhambat.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut Yudha Prastya didampingi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, Ubaidillah Allasyari dan Jendry Simon Napitupulu

[adsense]

mengatakan, penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 1 April 2026 telah mencapai 100%. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercatat Rp5,7 triliun dengan nilai belanja pengadaan mencapai Rp5,3 triliun.

"Total realisasi pengadaan barang/jasa mencapai 1.478 paket dengan nilai Rp1,8 triliun atau 50,34%. Untuk mempercepat pengadaan barang/jasa, kita memonitor mulai dari penginputan SIRUP oleh OPD. Jadi yang kita tunggu adalah eksekusi dari OPD," kata Yudha, pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dorong Percepatan Infrastruktur, Sekda Humbahas Sambangi Dinas PSDA dan BBPJN Sumut

Yudha menjelaskan, progres tender pekerjaan konstruksi yang telah selesai mencapai 79 paket dengan nilai Rp1,184 triliun. Selain itu, terdapat 24 paket yang masih dalam proses tender dan 22 paket yang segera ditayangkan.

[adsense]

Sementara itu, untuk seleksi jasa konsultasi, sebanyak 53 paket telah selesai dengan nilai Rp31,104 miliar. Sebanyak 50 paket masih dalam proses seleksi dan lima paket lainnya akan segera ditayangkan.

Adapun tender pekerjaan konstruksi yang telah selesai dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya sebanyak 53 paket, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan satu paket, Dinas Ketenagakerjaan dua paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan satu paket, Dinas Pendidikan tujuh paket, serta Dinas Sumber Daya Air 15 paket.

[adsense]

"Proses pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai seperti Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang) di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pekerjaan tersebut bahkan ada yang sudah selesai," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Salah satunya melalui kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Humbahas, Chiristison Rudianto Marbun, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Reinward Marpaung ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Utara dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumut di Medan, Rabu (17/6/2026).

[adsense]

Rombongan diterima Plt Kepala Dinas PSDA Sumut Gibson Panjaitan dan selanjutnya disambut Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumut, Nuruddin Pujoartanto.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Humbahas menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas daerah guna mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar arus transportasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP, Tegaskan Program Tak Boleh Dialihkan

Optimalisasi lahan itu akan difokuskan pada pembangunan saluran irigasi, saluran pembuang serta jalan inspeksi. Dengan tersedianya infrastruktur irigasi yang memadai, lahan yang selama ini belum produktif diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat.

[adsense]

Menanggapi usulan tersebut, Plt Kadis PSDA Sumut Gibson Panjaitan menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, program optimalisasi lahan merupakan salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam kunjungan ke Kantor BBPJN Sumut, Pemkab Humbahas menyampaikan kondisi sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan segera.

[adsense]

Mengingat keterbatasan anggaran daerah, dukungan Pemerintah Pusat melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Humbahas.

Pihak BBPJN menjelaskan, pengajuan perbaikan jalan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Jalan Daerah (SiTIA) dengan melengkapi dokumen Engineering Estimate (EE) dan Detailed Engineering Design (DED).

[adsense]

Berdasarkan data yang telah masuk dalam sistem tersebut, terdapat tiga ruas jalan prioritas di Kabupaten Humbahas yang diusulkan untuk mendapat dukungan pendanaan, yakni lanjutan preservasi ruas Jalan Tarabintang–Siantar Sitanduk, ruas Simpang Tiga Purba–Siborboron–Bonandolok, serta ruas Aek Sopang–Parmonangan.

Pemkab Humbahas berharap berbagai usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026 guna memperlancar konektivitas antarwilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap meminta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun 2026 segera menuntaskan proses pergeseran anggaran, serta mempercepat tender dan lelang program yang telah disepakati. Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah secara tepat waktu.

Hal itu disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Entry Data Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut tahun 2026, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (18/6/2026).

[adsense]

Sulaiman menjelaskan, Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Pada periode tersebut, Pemprov Sumut terus mengakselerasi pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 52 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan.

Program Hasil Terbaik Cepat meliputi Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal dan solutif (CERDAS), pembangunan infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), penguatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian murah serta dukungan Program 3 Juta Rumah, hingga Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Driver Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut

Berdasarkan data per 10 Juni 2026, dari 29 kabupaten/kota penerima BKP, baru enam daerah yang telah menyelesaikan proses tender maupun lelang program.

[adsense]

"Kami ingatkan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa semakin cepat BKP Tahun 2026 Tahap I dilaksanakan, semakin besar peluang daerah tersebut memperoleh BKP Tahap II pada tahun yang sama," kata Sulaiman.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.

[adsense]

Karena itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda/Bapperida, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.

"Saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat prosesnya. Manfaatkan momentum bantuan dari provinsi ini. Jika program yang telah disepakati dapat diselesaikan dengan baik, maka peluang mendapatkan BKP Tahap II akan semakin terbuka," ujarnya.

[adsense]

Sulaiman menegaskan, program BKP harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Sumut 2025–2029 yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian dan sinkronisasi data secara tepat waktu agar Pemprov Sumut dapat memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap daerah.

[adsense]

"Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II," jelasnya.

Terkait mekanisme pencairan, Sulaiman menyampaikan bahwa dana BKP akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50%, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.

[adsense]

Ia menegaskan tidak diperbolehkan adanya pengalihan program setelah dana BKP diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program," tegasnya.

[adsense]

Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada kabupaten/kota. Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data dan pelaksanaan program yang telah disepakati. (*)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat harapkan perbaikan jalan dari Huta Bangun Saribu menuju Huta Jandi Mariah, Nagori Sibangun Mariah, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pasalnya, kondisi jalannya rusak membuat aktifitas warga terganggu.

Pantauan wartawan, Jumat (18/06/2026) ruas jalan berlubang-lubang dan batu berukuran sekira 3/5 Cm hingga 5/10 Cm berserakan di badan jalan. Hal itu membuat pengendara ekstra hati-hati saat melintas. Ditaksir, jalan rusak sepanjang 1 Km.

[adsense]

Menurut warga, jalan itu memiliki nilai khusus karena akses tersebut merupakan jalur vital warga untuk beraktifitas sehari-hari, baik ke luar daerah, sekolah dan memastikan hasil pertanian. Akibat jalannya rusak, aktifitas masyarakat jadi terganggu.

"Inilah jalan utama masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari. Karena itu, sudah sangat layak mendapat perbaikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata warga setempat, Roni Girsang, Jumat (18/06/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Saribudolok Sarankan Pemkab Simalungun Gandeng Pihak Swasta Untuk Perbaiki Jalan Rusak

"Itu dilakukan untuk meminimalkan kerusakan jalan, sekaligus menarik perhatian Pemkab Simalungun, agar menindaklanjuti gotong-royong warga dengan cara mengaspal jalan tersebut," kata warga itu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pertanian untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Dukungan serta keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang jujur dinilai menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan bersama.

[adsense]

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati (Wabup) H Adlin Tambunan saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Kamis (18/6/2026).

Bupati Sergai yang akrab disapa Bang Wiwik ini menekankan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda pendataan rutin sepuluh tahunan dari pemerintah, melainkan momentum penting bagi warga Sergai untuk ikut serta menentukan arah masa depan daerahnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Sergai Diperiksa Jamintel, Diduga Terkait Aduan Penyalahgunaan Wewenang

Senada dengan Bupati, Wabup Adlin Tambunan yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sergai, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan sangat berdampak pada ketepatan sasaran program jaminan sosial. Bersamaan dengan agenda ini, Pemkab Sergai juga mematangkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

[adsense]

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sergai, Marine Sohadi Angkat menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 kali ini memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif, karena turut mengintegrasikan sektor pertanian serta pendataan ekonomi keluarga untuk memotret kondisi riil masyarakat.

"Mari kita terima para petugas dengan baik. Seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Dukungan penuh dari warga Sergai adalah penentu lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berdampak nyata," pungkas Marine.

[adsense]

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sergai, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Sergai, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik home industri pembuatan dan pengemasan ulang narkotika jenis vape atau yang dikenal sebagai Pod Getar.

Dalam operasi senyap yang digelar di Jalan Banten Gang Buntu, Kecamatan Medan Sunggal, petugas menangkap seorang pria berinisial R (26) dan menyita puluhan barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi serta peredaran narkotika tersebut.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (18/6/2026) menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi penangkapan. Menindaklanjuti laporan itu, Tim 6 Subnit I Unit II Satres Narkoba melakukan penyelidikan selama beberapa hari sebelum akhirnya melakukan penggerebekan.

"Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di salah satu rumah kos yang dijadikan tempat aktivitasnya," ujar Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Simpan 12,78 Gram Sabu, Warga Tanjung Tongah Diciduk Satres Narkoba Polres Pematangsiantar

"Setelah dicampur, cairan tersebut kemudian dikemas kembali ke dalam cartridge vape untuk dijual kepada konsumen. Dari hasil penyelidikan, satu Pod Getar yang diperoleh tersangka dari pemasok dapat dipecah dan dikemas menjadi tiga Pod baru demi meraup keuntungan lebih besar. Tindakan ini sangat berbahaya bagi pengguna dan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Narkotika," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 17 Pod Getar berbagai merek, 38 cartridge kosong, 6 perangkat vape (device), 3 botol liquid, 1 mesin impulse sealer, alat pres, jarum suntik, plastik klip, sejumlah telepon genggam, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memproduksi ulang Pod Getar.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Pod Getar yang diedarkan tersangka positif mengandung narkotika. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polda Sumut," jelasnya.

[adsense]

Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, termasuk memburu bandar yang diduga menjadi pemasok utama Pod Getar kepada tersangka.

"Identitas pemasok sudah kami kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran. Bagaimanapun modus pelaku narkoba berubah dan bertransformasi, kami akan terus membongkar serta mengungkap jaringan mereka," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Batubara bersama sejumlah instansi terkait menggelar Operasi Gabungan SADAR Pajak Kendaraan Bermotor jalinsum di wilayah Indrapura, Kabupaten Batubara, Kamis (18/6/2026). Operas ini sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Batubara, AKP Simon E. Simatupang dan melibatkan unsur lintas sektoral, di antaranya UPT Samsat Lima Puluh, Dispenda Kabupaten Batubara, Jasa Raharja, Subdenpom Kisaran, Dinas Perhubungan, serta Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

[adsense]

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan status pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas juga mengarahkan para pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak agar segera memanfaatkan layanan pembayaran yang tersedia. Langkah persuasif ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan administrasi kendaraan di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Vario dan Beat Laga Kambing, Empat Orang Luka-luka

Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, operasi gabungan ini juga bertujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, serta menurunkan fatalitas korban di jalan raya. Dengan administrasi kendaraan yang tertib dan kesadaran berkendara yang tinggi, diharapkan tercipta situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang semakin kondusif di Kabupaten Batubara.ucapnya

[adsense]

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pesan-pesan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya kepatuhan pajak berhasil tersampaikan kepada para pengguna jalan. Operasi ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam membangun budaya disiplin di ruang publik.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan yang berarti. Satlantas Polres Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program edukatif dan humanis guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum, taat pajak, dan berbudaya tertib berlalu lintas.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Karo menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya somasi yang dilayangkan oleh Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.

Somasi ini terkait erat dengan aset tanah dan bangunan yang selama ini dipergunakan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe.

[adsense]

​DPC PDI Perjuangan Karo memandang langkah hukum tersebut sebagai sinyal serius atas kegagalan komunikasi yang berkepanjangan antara Pemkab Karo dengan pihak GBKP selaku pemilik sah aset berdasarkan Sertifikat HGB No. 316 yang diterbitkan 18 Agustus 2016.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Karo, Feri Edisonta Milala kepada pers di Kabanjahe, Rabu (17/6/2026) malam. Anggota DPRD Karo ini menilai Pemkab Karo saat ini telah gagal menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian aset ini. Padahal, pada masa kepemimpinan sebelumnya, kesepakatan telah terbangun melalui surat Bupati Nomor 130/2858/PEM/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Moderamen GBKP dan pihak investor pada 1 November 2024, serta seremoni peletakan batu pertama Rumah Sakit GBKP pada 18 Februari 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Temui Menkes, Usulkan Penguatan Sarpas Kesehatan dan Relokasi RSUD Doloksanggul

​Menyikapi kondisi ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Feri Edisonta Milala, menegaskan bahwa sikap pemerintah ini mencerminkan ketidak konsistenan yang mencederai kepercayaan publik.

[adsense]

[adsense]

Ketua DPC PDIP Karo, Feri Edisonta Milala.(Foto/Dok/DG)

[adsense]

​"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera memberikan respons resmi dan tertulis atas somasi Moderamen GBKP sebelum tenggat waktu 7 hari kalender sejak somasi diterima pada 11 Juni 2026. Bupati Karo harus membuka ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berkeadilan. Jangan jadikan pelayanan publik sebagai alasan untuk menahan hak milik sah pihak lain secara sepihak," tegas Feri Edisonta Milala.

​Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Daud Ginting, menekankan pentingnya penyelesaian yang bermartabat.

[adsense]

​"Persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur musyawarah yang berdasarkan hukum yang berlaku, bukan dengan cara mengulur waktu atau menghindari tanggung jawab. Jika memang diperlukan waktu transisi demi menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat, maka hal tersebut harus dibicarakan secara jujur dan disepakati bersama dengan GBKP. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Bumi Turang yang kita cintai bersama," ujar Daud Ginting.

Ketika dikonfirmasi melalui HP dan aplikasi WA kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karo, Monica Maytrisna Purba, S.H, Rabu (17/6/2026) terkait atas munculnya somasi yang dilayangkan oleh Moderamen GBKP kepada Pemkab Karo sama sekali tidak direspon.Dan tidak mendapat jawaban.

[adsense]

Ketika ditanyakan kepada Sekda Gelora K Ginting, "Apakah telah ada jawaban somasi Moderamen GBKP terkait RSU Kabanjahe?" Dikatakan, "Sudah dibalas semalam ke email pengacara Moderamen." (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Transportasi Online "mengepung" Gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026) mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bertanggung jawab atas kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Biosolar yang dinilai telah berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Selain menyoroti kelangkaan BBM, para pengemudi juga menyatakan penolakan tegas terhadap kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya pekerja sektor transportasi online.

[adsense]

Aspirasi para pengemudi Ojol diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut H Muhammad Subandi, bersama sejumlah anggota Komisi E Mikhael Purba dan menyepakati enam poin tindak lanjut atas tuntutan massa aksi.

Di antaranya, menerima dan menetapkan aspirasi pengemudi transportasi online sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumut untuk diteruskan secara tertulis kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait agar segera menjalankan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Driver Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut

Tidak hanya itu, sesuai tuntutan masa Ojol, DPRD Sumut juga berencana memanggil Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut guna meminta penjelasan terkait kelangkaan Pertalite dan Biosolar di sejumlah daerah di Sumut, termasuk langkah-langkah antisipasi untuk menjamin pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.

[adsense]

Subandi menegaskan pihaknya akan memperjuangkan seluruh tuntutan yang disampaikan para pengemudi, terutama terkait kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen yang hingga kini belum sepenuhnya diterapkan.

Terkait penolakan kenaikan harga BBM, Subandi memastikan hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi. Jika ada antrean panjang atau kelangkaan, itu harus segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat, terutama para pengemudi ojol yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas harian.

[adsense]

Ia juga menyebut pemerintah sedang mendorong pengembangan energi alternatif berbasis sawit melalui program Biodiesel B150 yang direncanakan mulai diproduksi pada 1 Juli 2026 mendatang.

Di akhir pertemuan, para pengemudi meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak aplikator, Dinas Perhubungan Sumut, guna membahas secara konkret persoalan potongan aplikasi serta dampak kelangkaan BBM.(*).

[adsense]

[adsense]