[adsense]

Dunia kripto kembali diguncang kasus pencurian bernilai fantastis. Seorang warga Singapura berusia 22 tahun disebut terlibat dalam sindikat yang diduga mencuri aset kripto sekitar Rp 4,3 triliun.

Ini menjadikan salah satu perampokan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

[adsense]

Dilansir Channel News Asia (CNA), Malone Lam menjadi pemimpin komplotan pencurian mata uang kripto skala besar di Amerika Serikat.

Lam mengorganisasi dan memimpin kelompok kejahatan yang melancarkan serangan social engineering. Komplotan ini menyamar sebagai karyawan dari perusahaan terpercaya, seperti Google, untuk membujuk korban agar menyerahkan informasi pribadi seperti kata sandi, seed phrase, dan kode autentikasi dompet kripto.

[adsense]

Baca Juga:

• Apple Kehilangan Rp 10.718 Triliun Gegara Tarif Trump

Uang hasil curian itu kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup serba mewah, seperti membeli armada mobil mewah bernilai hingga US$3,8 juta per unit, jam tangan mahal, menyewa jet pribadi, rumah di Los Angeles, Miami, dan Hamptons, mempekerjakan tim pengawal pribadi, serta menghabiskan ratusan ribu dolar untuk pesta di klub malam.

[adsense]

Lam kemudian mengaku bersalah di pengadilan AS atas dakwaan konspirasi pemerasan (racketeering conspiracy). Lam yang putus sekolah saat duduk di kelas delapan dan datang ke AS dari Singapura, menghadapi ancaman hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun.

Selain itu, ia dan anggota komplotannya diwajibkan mengembalikan uang ganti rugi sebesar lebih dari US$245 juta kepada para korban.

[adsense]

Lam sendiri telah memberikan pengakuan. Dia tak menyangka kasusnya akan seheboh ini.

"Kami sering membahas soal bagaimana jadinya jika saya tertangkap, tetapi tidak pernah menyangka akan seheboh ini," ujar Lam kepada rekan-rekannya melalui panggilan telepon yang direkam saat dia berada di penjara, sebagaimana tercantum dalam dokumen dakwaan.

[adsense]

Menurut dakwaan jaksa AS, Lam dan rekan-rekannya pada Agustus 2024 menggunakan teknis "rekayasa sosial" untuk menipu seorang pria asal Washington DC dan mencuri Bitcoin senilai lebih dari US$ 245 juta.

Menurut jaksa AS, dua orang yang diduga sebagai rekan konspirator Lam menyamar sebagai perwakilan Google dab bursa kripto Gemini untuk memanipulasi korban agar memberikan akses ke Google Drive miliknya dan mengungkapkan kode keamanan, yang memungkinkan Lam menguras lebih dari 4.100 Bitcoin. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Aksi Keuangan Internasional (FATF) merilis laporan khusus yang menyoroti risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi di sektor permainan serta perjudian, Senin (14/9/2026).

[adsense]

Ditegaskan FATF, melansir CNBC Indonesia, kasino konvensional maupun daring serta taruhan olahraga adalah sektor yang paling rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang dibandingkan bentuk perjudian lainnya.

Pasar perjudian daring terus meluas, didukung beragam metode pembayaran mulai dari dompet elektronik, uang seluler, hingga aset virtual yang memungkinkan transaksi lintas negara berlangsung cepat dan sulit dilacak.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Jampidsus Febrie Diperiksa di Kejagung Terkait Pencucian Uang

Sementara itu, penyalahgunaan platform permainan untuk pencucian uang masih terbatas skalanya.

[adsense]

Namun, ruang permainan daring justru lebih sering tercatat dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme. Keterkaitan yang makin erat dengan media sosial memperparah risiko tersebut, termasuk untuk merekrut pengantar dana hasil kejahatan, mempromosikan perjudian ilegal, hingga menyebarkan propaganda terorisme.

[adsense]

Menyikapi hal itu, FATF meminta seluruh negara memperkuat pengawasan, memperketat perizinan operator, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta guna mempercepat pertukaran informasi modus kejahatan terbaru.

Kerja sama internasional dinilai menjadi kunci utama, mengingat sifat perjudian daring yang lintas batas negara.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kabupaten Nias, Paulus Sohahau Halawa, dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti belum dilakukannya pelantikan pejabat definitif untuk sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias.

Sorotan itu mencuat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nias menyebut hampir 80 jabatan masih kosong, termasuk tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

[adsense]

Paulus menilai keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang terlalu lama perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, apabila suatu jabatan dapat diisi oleh pejabat definitif, proses tersebut semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Kondisi itu, kata dia, perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, apakah disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur atau terdapat kendala lain dalam proses pengisian jabatan.

[adsense]

Baca Juga:

• IKA Etnomusikologi FIB USU Periode 2026-2030 Dilantik

Ia juga mempertanyakan penerapan sistem merit yang tengah didorong dalam manajemen kepegawaian Pemkab Nias. Menurut Paulus, sistem merit semestinya mampu memastikan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

[adsense]

Karena itu, rangkap jabatan yang berlangsung lama dinilai berpotensi membuat pejabat tidak dapat bekerja secara maksimal pada tugas pokok dan fungsinya.

Sorotan lainnya diarahkan pada sejumlah camat yang juga diberi tugas menangani organisasi perangkat daerah (OPD). Paulus menilai camat seharusnya dapat berkonsentrasi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jika terlalu banyak dibebani tugas tambahan di OPD, dikhawatirkan perhatian terhadap pelayanan masyarakat, koordinasi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan menjadi kurang optimal.

[adsense]

Paulus berharap Pemkab Nias segera menuntaskan pengisian jabatan definitif secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia meminta proses tersebut tidak hanya mengejar percepatan pelantikan, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi serta mampu bekerja penuh sesuai jabatan yang diemban.

"Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Kalau memang sudah ada mekanisme dan persetujuan untuk pengisian jabatan, kita berharap segera dituntaskan," pungkasnya.

[adsense]

Selanjutnya, Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Sabayuti Gulo hanya menanggapi santai "Itu kewenangan kepala daerah selaku pembina kepegawaian, " ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Desain ketatanegaraan Indonesia kini memasuki fase transisi yang sangat menentukan arah masa depan demokrasi pasca-diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan monumental ini secara resmi mengubah lanskap kontestasi politik dengan mewajibkan pemisahan komprehensif antara rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029. Format pemilu serentak lima kotak yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024 telah menuai kritik tajam karena beban kerjanya dinilai tidak manusiawi. Tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akibat kelelahan fisik ekstrem merefleksikan kelemahan mendasar dalam manajemen elektoral nasional. Kondisi empiris tersebut mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi arsitektur hukum kepemiluan demi menyelamatkan prinsip kedaulatan rakyat dan hak hidup penyelenggara.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, maka jarak waktu ideal antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berkisar antara dua hingga dua setengah tahun. Implikasi logis dari aturan ini adalah jika Pemilu Nasional diselenggarakan pada tahun 2029 untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, maka Pemilu Lokal baru akan dilaksanakan pada sekitar tahun 2031. Model pemisahan waktu ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih stabil. Pemisahan jadwal tersebut juga diharapkan mampu mengembalikan otonomi berpikir pemilih agar dapat membedakan secara jernih antara platform politik nasional dan kebutuhan mendesak pembangunan daerah.

[adsense]

Urgensi pemisahan ini sangat erat kaitannya dengan upaya penguatan kualitas demokrasi di tingkat lokal yang selama ini terkesan terabaikan akibat dominasi isu Jakarta. Pada pemilu-pemilu serentak sebelumnya, arus informasi publik hampir sepenuhnya tersedot oleh kontestasi pemilihan presiden, sehingga visi dan misi calon anggota DPRD maupun kepala daerah tidak terekspos secara proporsional. Fenomena 'efek ekor jas' (coattail effect) dari figur calon presiden terbukti mengaburkan rasionalitas pemilih dalam menentukan wakil rakyat di daerah. Melalui pemisahan ini, partai politik dipaksa untuk membangun narasi politik berbasis lokalitas dan mempromosikan kader-kader daerah yang memiliki kapabilitas riil, bukan sekadar mendompleng popularitas tokoh nasional.

Pakar hukum tata negara menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan ikhtiar konstitusional untuk menata ulang jadwal sirkulasi kekuasaan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi pengawasan. Penyelenggaraan pemilu yang terlalu padat dalam satu waktu terbukti menurunkan kualitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Secara administratif, pemisahan ini memberikan ruang bernapas yang cukup bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mempersiapkan logistik serta melakukan pemutakhiran data pemilih secara lebih akurat. Ketepatan data dan kesiapan logistik merupakan pilar utama guna meminimalisasi potensi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

[adsense]

Baca Juga:

• Ijeck Usulkan Flyover di Simpang Kayu Besar untuk Atasi Kemacetan

Formulasi hukum transisi ini memerlukan kecermatan tingkat tinggi karena harus menyinkronkan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang berakhir di tengah siklus baru.

[adsense]

Masalah paling krusial yang kini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan adalah nasib kepemimpinan eksekutif di daerah sepanjang masa jeda dua tahun tersebut. Jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang habis masa baktinya pada tahun 2029 tidak dapat diperpanjang begitu saja tanpa melanggar ketentuan konstitusi mengenai batas waktu masa jabatan. Skenario yang paling berpeluang besar untuk diterapkan adalah pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan ini mengacu pada preseden sukses pengangkatan Pj massal yang dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2024.

Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam durasi waktu yang sangat lama mencapai dua hingga dua setengah tahun memiliki implikasi politik dan hukum yang berisiko tinggi. Pengamat politik mengingatkan bahwa Penjabat Kepala Daerah bertumpu pada legitimasi birokrasi, bukan legitimasi demokratis langsung dari rakyat. Ketiadaan mandat rakyat ini membuat posisi politik mereka sangat rentan ketika harus berhadapan dengan DPRD dalam menetapkan kebijakan strategis daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi dipimpin oleh pejabat transisi yang terlalu lama dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi pembangunan serta menciptakan stagnasi dalam pengambilan keputusan penting di daerah.

[adsense]

Selain sektor eksekutif, dilema konstitusional yang jauh lebih rumit muncul pada cabang kekuasaan legislatif daerah. Berbeda dengan posisi kepala daerah yang bersifat perorangan dan dapat digantikan oleh aparatur sipil negara, posisi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengenal mekanisme Penjabat. DPRD merupakan lembaga representasi politik yang keanggotaannya wajib diisi melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Jika masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029 berakhir, sementara Pemilu Lokal baru digelar pada tahun 2031, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan legislatif (legislative vacuum) yang fatal bagi jalannya roda pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi potensi kelumpuhan legislatif ini, para ahli hukum tata negara, termasuk pandangan yang mengemuka dari Mahfud MD, menawarkan beberapa opsi solusi konstruktif. Opsi pertama adalah melakukan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029 secara administratif hingga tahun 2031 melalui ketentuan peralihan dalam undang-undang yang baru.

[adsense]

Meskipun opsi ini dinilai paling praktis dan berbiaya rendah, kelemahan mendasarnya terletak pada aspek legalitas moral politik. Mengizinkan lembaga legislatif menjabat melampaui batas mandat lima tahun tanpa pemungutan suara ulang dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Opsi kedua adalah penyelenggaraan Pemilu Sela (interim election) pada tahun 2029 khusus untuk memilih anggota DPRD dengan masa jabatan transisi selama dua tahun. Anggota DPRD yang terpilih melalui Pemilu Sela ini akan bertugas mengisi kekosongan jabatan hingga pemilu lokal serentak digelar secara penuh pada tahun 2031. Skenario pemilu sela ini jauh lebih konstitusional karena tetap menghormati hak suara rakyat dalam menentukan perwakilan politik mereka. Opsi pemilu sela ini menuntut konsekuensi anggaran yang sangat besar serta kesiapan teknis yang luar biasa dari KPU selaku penyelenggara, mengingat beban logistik pemilu akan kembali meningkat.

[adsense]

Para analis kebijakan publik juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemisahan rezim pemilu ini memerlukan restrukturisasi menyeluruh terhadap pola hubungan pusat dan daerah guna mencegah terjadinya friksi politik selama masa transisi. Ketika daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pusat dan DPRD diisi oleh anggota dengan perpanjangan masa jabatan atau hasil pemilu sela, checks and balances berpotensi tidak berjalan optimal. Regulasi baru harus secara ketat membatasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah agar tidak mengambil keputusan yang merugikan kepentingan jangka panjang daerah.

Keberhasilan transformasi sistem pemilu ini akan bertumpu pada komitmen politik DPR dan Pemerintah untuk melepaskan kepentingan pragmatis jangka pendek. Proses legislasi revisi undang-undang pemilu tidak boleh dijadikan komoditas transaksi politik untuk menguntungkan kelompok tertentu demi mengamankan kekuasaan di daerah. Transparansi dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) harus dikedepankan agar aturan yang dilahirkan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Publik harus dilibatkan secara aktif dalam menguji setiap pasal peralihan yang dirancang agar tidak menabrak koridor konstitusi.

[adsense]

Dari paradigma sosiologi politik, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga berpotensi mereduksi polarisasi ekstrem di tingkat akar rumput yang sering kali dipicu oleh isu-isu nasional. Ketegangan ideologis yang biasanya mewarnai pemilihan presiden diharapkan tidak lagi merembet secara langsung ke dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Isu-isu lokal seperti kualitas pelayanan publik, infrastruktur daerah, pengelolaan komoditas lokal, dan pengentasan kemiskinan daerah dapat menjadi menu utama dalam debat-debat politik regional. Hal ini akan mendorong pendewasaan politik masyarakat karena fokus beralih pada rekam jejak dan program kerja nyata para calon pemimpin daerah.

Dalam perspektif yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membukakan jalan bagi reformasi pemilu yang lebih rasional, sehat, dan manusiawi. Namun, jalan keluar dari sengkarut pemilu serentak lama ini menuntut kerja keras, kecermatan regulasi, dan kepatuhan hukum yang tanpa kompromi dari seluruh pemangku kepentingan. DPR dan Pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk merumuskan aturan transisi yang kokoh guna mengantisipasi kerumitan pengisian jabatan eksekutif dan legislatif daerah. Menatap Pemilu 2029 bukan lagi sekadar mempersiapkan teknis pemungutan suara, melainkan mengawal desain atau arsitektur hukum baru demi menjaga kelangsungan kedaulatan politik rakyat dan stabilitas demokrasi di seluruh pelosok negeri. Semoga ! (Penulis, dosen praktisi UNITA)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Warga Tapanuli Tengah (Tapteng) masih harus menghadapi ancaman banjir yang terus berulang.

Sejumlah titik seperti Tukka, Pandan, Badiri, Pinangsori, Sarudik, kerap terendam air bercampur lumpur saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

[adsense]

Rusaknya hutan yang berada di hulu sungai juga peralihan fungsi areal perbukitan menjadi kebun kelapa sawit membuat erosi membawa endapan lumpur dan bebatuan terbawa arus turun ke permukiman warga.

Sementara itu, pembangunan Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon yang masih proses pengerjaan sebagai benteng utama penahan sedimen dan pengendali luapan air sungai hingga kini belum rampung.

[adsense]

Baca Juga:

• Diikuti 15 Kecamatan, Bupati Cup 2026 Taput Resmi Bergulir hingga Oktober

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengungkapkan pihaknya terus mengupayakan agar air tidak menggenangi permukiman warga.

[adsense]

Hingga saat ini, Pemkab Tapteng masih melakukan pengerukan sedimen yang membuat pendangkalan sungai di berbagai titik kritis di Tukka sekaligus memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol guna mengurangi risiko luapan air.

"Penanganan darurat saat ini difokuskan pada pemasangan karung jumbo yang diisi pasir dari sungai sebagai penahan sementara di sejumlah titik rawan. Langkah taktis ini dilakukan sembari mempersiapkan penanganan permanen yang meliputi pembangunan sabo dam dan dinding penahan atau retaining wall," kata Masinton ke wartawan, Jumat (11/9/2026).

[adsense]

Manager Operasional WIKA, Hadiwinata menjelaskan sesuai dengan laporan pihaknya saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Mendagri Tito Karnavian, progres pembangunan mencapai 30 persen.

Diungkapkan, pengerjaan tembok pelindung ini dimulai pada Mei 2026 lalu, namun berbagai kendala dialami mulai dari harga BBM dan anomali cuaca.

[adsense]

"Pengecoran pernah sampai jam satu malam, nah waktu mau kerja malam, sore sudah turun hujan, artinya untuk melanjutkan pengocoran di malam hari kan kita harus bersih-bersih lagi.

Nah itu kendalanya, bukan hujannya tapi dampak dari hujannya," terangnya.

[adsense]

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapteng, Erianto Tambunan menginformasikan bahwa pada Minggu (14/9/2025) pihaknya bergerak mengevakuasi warga Sipange sebanyak 15 Kepala Keluarga ke Gedung Gereja HKBP Sipange.

Laporan selanjutnya, warga Kelurahan Sarudik sudah evakuasi mandiri ketempat yang aman disebabkan kondisi debit sungai Sarudik naik mencapai dua meter.

[adsense]

Begitu pun di Kecamatan Pandan, Kelurahan Lopian, Muara Nibung juga mengalami banjir setinggi lutut orang dewasa.

"Tim BPBD Tapteng masih tetap bersiaga di lokasi banjir hingga keadaan aman," ungkapnya, Senin (14/9/2026) pagi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengurus Ikatan Alumni Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (IKA Etnomusikologi FIB USU) periode 2026-2030 dilantik di Gedung Serbaguna FIB USU, Sabtu (12/9/2026).

Pelantikan mengusung tema "Harmoni Lintas Generasi: Mengakar Pada Tradisi, Bersinergi di Era Digital".

[adsense]

Ketua IKA Etnomusikologi FIB USU Edward Fransisco Bangun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung proses penyusunan pengurus hingga pelantikan.

Ia mengatakan, selama empat tahun masa bakti, pengurus bersama alumni akan berusaha maksimal melaksanakan program IKA Etnomusikologi FIB USU.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pelaku Penganiayaan Maut di Bendungan Bandar Sidoras Diciduk Polisi, Korban Tewas dengan Luka di Kepala

Menurutnya, ikatan alumni menjadi wadah membangun jejaring dan kolaborasi profesional. Alumni yang telah memiliki pengalaman dan jaringan dapat menjadi jembatan bagi alumni muda dalam mengembangkan karier serta peluang kerja.

[adsense]

Alumni juga dapat berkontribusi melalui diskusi akademik, kuliah tamu, penelitian, kegiatan seni dan budaya, mentoring mahasiswa, maupun berbagai program lainnya.

Wakil Dekan I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Keilmuan FIB USU Dr Zulfan SS MHum, usai melantik pengurus IKA Etnomusikologi FIB USU periode 2026-2030, menegaskan pentingnya peran alumni dalam akreditasi program studi.

[adsense]

"Dalam akreditasi ada lima poin yang khusus alumni. Begitulah terikatnya alumni dengan program studi sebagai almamater terdekatnya," katanya.

Ketua Program Studi Etnomusikologi FIB USU Hubari Gulo SSn MSn, menyampaikan alumni memiliki peran strategis dalam perkembangan program studi dan penguatan ekosistem akademik.

[adsense]

"Alumni sebagai representasi keberhasilan pendidikan dan juga mitra penting dalam mengembangkan program studi. Kami berharap, Ikatan Alumni Etnomusikologi FIB USU tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi berkembang menjadi ruang kolaborasi akademik yang profesional," kata Hubari.

Dewan Penasihat IKA FIB USU Zufri Hidayat SS, mengatakan alumni akan menghadapi lingkungan di luar kampus setelah menyelesaikan studi, yakni masyarakat dan dunia kerja. Karena itu, diperlukan wadah alumni yang mampu membangun kolaborasi antara alumni, almamater, dan berbagai pihak.

[adsense]

Ketua Panitia Pelantikan Pengurus IKA Etnomusikologi FIB USU periode 2026-2030 Karto Situmorang SSn., mengatakan pelantikan dilaksanakan secara hybrid. Sebagian pengurus dan alumni yang berada di luar kota atau memiliki aktivitas lain mengikuti kegiatan secara daring melalui ruang digital atau Zoom Meeting.

"Kegiatan ini dibuat dengan konsep hybrid. Pengurus yang dilantik dan alumni yang berada di luar kota atau memiliki aktivitas lain, dapat mengikuti secara daring," katanya.

[adsense]

Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Prodi Etnomusikologi Rahmatika L Sholikhah SSn MA, Ketua Program Studi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni USU Dr Vanesia Amelia Sebayang SSn MSn., Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan dan Kealumnian FIB USU Bambang Riyanto SS MSi, serta para ketua IKA Etnomusikologi FIB USU periode sebelumnya, Drs Yoe Anto Ginting MA dan Ahmad Arief Tarigan SSn MSi.

Turut hadir dosen serta ketua atau perwakilan pengurus ikatan alumni Program Studi Sastra Indonesia, Sastra Melayu, Sastra Batak, Sastra Inggris, dan Ikatan Mahasiswa Etnomusikologi FIB USU.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit Siborong-borong, menerima penghargaan pada lomba menulis kreatif Lake Toba Writers Festival 2026 bagi anak muda Sumatera Utara berusia 18 - 28 tahun yang diselenggarakan Lake Toba Writers Festival.

Kedua mahasiswa UNITA yang terpilih sebagai penerima penghargaan ini yakni Mary Simaremare dan Diana Sri Fatimah Pardede. Penyerahan penghargaan dilaksanakan, Jumat 11 September 2026 di Toba Kaldera Resort Sibisa Ajibata,Kabupaten Toba.

[adsense]

Rektor Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Dr Meslin Silalahi MPd kepada wartawan, membenarkan dua mahasiswa UNITA memperoleh penghargaan pada Lake Toba Writers Festival (LTWF) tahun 2026.

" Walaupun semua karya yang masuk perlihatkan bakat, juri memilih 5 karya. Kelima- limanya sama bobotnya, bukan merupakan urutan juara dan akan mendapatkan hadiah 'LTWF 2026 Youth Writing Contest Jury Prize' ", terangnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Lantas Polres Pematangsiantar Sasar Bengkel dan Komunitas Angkutan Barang, Larang Modifikasi Bak Truk Overdimensi

" Kami menyambut dengan sukacita penyelenggaraan lomba menulis kreatif LTWF bagi anak muda berusia 18 -28 tahun. Respon yang sangat baik dari para peserta menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi dan minat yang besar dalam bidang kepenulisan, " ungkapnya.

[adsense]

Rektor UNITA mengungkapkan, keberhasilan dua mahasiswa UNITA terpilih sebagai penerima penghargaan, menjadi kebanggaan bagi UNITA sekaligus motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan menulis, berpikir kritis dan berkarya melalui bahasa dan sastra.

LTWF menurut Rektor terus menjadi ruang yang inspiratif bagi lahirnya penulis - penulis muda, memperkuat jejaring antara dunia akademik dan komunitas literasi serta memperkenalkan kekayaan budaya Danau Toba kepada masyarakat yang lebih luas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah meninjau langsung kondisi kemacetan di Jalan Limau Manis, Simpang Kayu Besar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (12/9/2026).

Peninjauan dilakukan setelah Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, menerima keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi hampir setiap hari di kawasan tersebut, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

[adsense]

Didampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Hardy Siahaan dan anggota DPRD Kabupaten Deliserdang Junaidi, Ijeck melihat langsung penumpukan kendaraan yang terjadi di kawasan Simpang Kayu Besar.

"Karena ini menjadi keluhan masyarakat, kemacetan yang luar biasa pada saat jam-jam kerja dan pulang kerja, saya turun untuk melihat secara langsung ke sini, lokasi kemacetan Simpang Kayu Besar," kata Ijeck.

[adsense]

Menurut Ijeck, kemacetan salah satunya dipicu tingginya volume kendaraan dari akses keluar Tol Tanjung Morawa yang kemudian melintas menuju Medan maupun arah sebaliknya.

"Saya di sini bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Deliserdang Junaidi dan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan, melihat bahwa cross jalan keluar tol Tanjung Morawa dan pengguna jalur menuju ke Medan atau sebaliknya yang memutar di Simpang Kayu Besar masih mengalami penumpukan kendaraan sehingga terjadi kemacetan," jelasnya.

[adsense]

Ijeck menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah, mengingat volume transportasi darat terus mengalami peningkatan. Jika tidak segera diatasi, kemacetan dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas masyarakat hingga berdampak terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Ijeck mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat, termasuk Direktorat Jenderal terkait dan Kementerian Pekerjaan Umum.

[adsense]

Ia mengusulkan pembangunan flyover di Simpang Kayu Besar sebagai salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

"Aspirasi ini akan dibawa ke pemerintah pusat, ke Dirjen dan Kementerian PU untuk menjelaskan pentingnya jalan ini dipikirkan untuk membuat flyover," ujarnya.

[adsense]

Ijeck berharap usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat segera teratasi.

"Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan kami tetap berharap masyarakat sabar, ikut membantu serta mendoakan agar pembangunan ini lancar ke depannya," harapnya.

[adsense]

Ijeck juga mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Deliserdang Asriluddin Tambunan mengenai rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik usulan pembangunan flyover di Simpang Kayu Besar. "Beliau senang dan berharap terlaksananya pembangunan flyover ini," pungkas Ijeck. (*)

[adsense]

[adsense]

Tokoh nasional Batak Dr. RE Nainggolan, MM mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Horas Bangso Batak (DPP HBB) yang akan menggelar audiensi bersama para tokoh Batak se-Sumatera Utara (Sumut).

Apresiasi itu disampaikan menyusul rencana DPP HBB melaksanakan audiensi pada Sabtu (26/9/2026), di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia. Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan Musyawarah Besar I (MUBES I) HBB dan Pelantikan Pengurus DPP HBB pada 23-24 Oktober 2026 mendatang.

[adsense]

RE Nainggolan menilai audiensi tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kebersamaan Bangso Batak.

"Satu wadah untuk diskusi, berbagi ide dan pikiran dalam memelihara kesatuan dan persatuan yang muaranya untuk persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya, Minggu (13/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• DPP HBB Gelar Audiensi dengan Tokoh Batak Se-Sumut 26 September

"Kita lebih dahulu bersatu, membangun persaudaraan untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera ke masa yang akan datang," ucapnya.

[adsense]

Ia menegaskan mendukung penuh pelaksanaan audiensi bersama sejumlah tokoh Batak di Sumatera Utara.

Audiensi yang akan digelar menyasar 10 unsur, mulai dari ketua punguan marga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, raja luat, raja panusunan, bius 6 puak, hingga ketua lembaga adat batak.

[adsense]

Dalam pesannya, Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, melalui Ketua Panitia Mubes I DPP HBB, Tomson Marisi Parapat, mengajak semua bisa berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

"DPP HBB berharap kepada setiap kita untuk mendukung audiensi ini, menjadi ruang dialog untuk menyatukan visi dalam membesarkan organisasi sekaligus mempererat persatuan Bangso Batak," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Diikuti 15 tim kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir mulai 13 September hingga 18 Oktober 2026. Pembukaan dilakukan Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Lapangan Mini Serbaguna Tarutung, Minggu (13/9/2026).

Turnamen ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Taput, sekaligus ajang pembinaan bakat olahraga bagi generasi muda.

[adsense]

Dalam sambutannya, Jonius menegaskan, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang memiliki daya rekat sosial tinggi di tengah masyarakat.

Ia meminta seluruh kontingen kecamatan yang bertanding untuk menampilkan performa terbaik sekaligus menjunjung tinggi nilai sportivitas di atas lapangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Turun Lapangan, Forkopimda Asahan Tundukkan Korpri Dambaan Sergai 2-1

Acara pembukaan turnamen ini dihadiri Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, Ketua TP PKK Kabupaten Taput Ny Neny Angelina JTP Hutabarat, unsur Forkopimda, para pimpinan Perangkat Daerah, camat se-Kabupaten Taput, jajaran KONI dan Askab PSSI, serta ribuan masyarakat yang memadati area pertandingan.

[adsense]

Berdasarkan laporan Ketua Panitia, seluruh tim yang berlaga berada di kategori umum/senior, dengan setiap pertandingan dipimpin oleh wasit bersertifikasi dari Askab PSSI Taput guna menjaga kualitas dan objektivitas kompetisi.

Usai seremonial pembukaan, turnamen langsung dilanjutkan dengan laga pembuka yang mempertemukan kesebelasan Kecamatan Tarutung melawan kesebelasan Kecamatan Siborongborong.

[adsense]

Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Kecamatan Siborongborong, melalui gol tunggal yang dicetak pemain bernomor punggung 12, Bagas Yudistira Silalahi (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Opsnal Polsek Medan Tembung bersama Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria tewas di kawasan Bendungan Bandar Sidoras, Dusun XI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut, yakni Feby Ananda Wibianto (22) dan Hendri Pribadi (26) keduanya warga Jalan Trunojoyo, Dusun X, Desa Cinta Rakyat

[adsense]

Sementara korban diketahui bernama Suwarno (41) warga Jalan Rukun, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang ditemukan dalam kondisi tergeletak dan mengalami luka pada bagian kepala dan wajah.

Kapolsek Medan Tembung Kompol Ras Maju Tarigan, Minggu (13/9/2026), mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang pria yang ditemukan tergeletak di benteng sungai dekat Bendungan Bandar Sidoras.

[adsense]

Baca Juga:

• Mi Kuah Jadi Goreng Berujung Hilang Nyawa Serda Ahmad di Tangan 4 Senior

Mendapat informasi tersebut katanya, petugas piket fungsi bersama Pawas dan Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Tembung bergerak ke RS Bhayangkara Mesan dan berkoordinasi dengan Tim Inafis.

[adsense]

"Setibanya di rumah sakit, petugas mendapati korban telah tewas. Petugas selanjutnya bergerak ke lokasi penemuan korban untuk melakukan penyelidikan serta meminta keterangan sejumlah saksi," jelasnya.

Ia menambahkan, dari keterangan saksi bernama Hendi, diketahui korban ditemukan pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu saksi berjalan kaki dari rumah menuju Bendungan Bandar Sidoras untuk bekerja. Ketika berada di benteng sungai dekat bendungan, saksi melihat seorang laki-laki tergeletak dan tidak bergerak. Saksi juga melihat adanya luka pada bagian kepala korban.

[adsense]

"Melihat kondisi tersebut, Hendi kemudian menghubungi rekannya, Idris. Selanjutnya mereka menemui Kepala Dusun (Kadus). Saksi menceritakan penemuan seorang pria dalam kondisi terluka. Kadus kemudian datang ke lokasi dan membawa korban ke RS Bhayangkara," ungkapnya.

Ditambahkan Kapolsek, dari hasil penyelidikan petugas akhirnya mengarah kepada dua orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut.

[adsense]

Pada Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Medan Tembung bersama Unit Pidum Satreskrim mendapat informasi mengenai keberadaan para pelaku.

"Tim kemudian bergerak ke Jalan Kali Serayu, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Saat tiba di lokasi, petugas melihat kedua pelaku sedang melintas. Tanpa membuang waktu, petugas langsung mengamankan keduanya. Saat dilakukan interogasi awal, kedua pria tersebut membenarkan telah melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengakibatkan korban tewas," jelasnya

[adsense]

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu pistol mainan, satu celana pendek warna putih, satu baju kaos lengan panjang dan satu sepeda motor Honda Vario BK 2864 AFV.

"Kedua pelaku bersama barang bukti selanjutnya kita serahkan kepada penyidik untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," terangnya.

[adsense]

Kapolsek menegaskan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk melengkapi administrasi penyidikan dan mengejar kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.

"Penyidikan masih berlanjut. Kita juga masih melakukan pengembangan untuk mengamankan pelaku lainnya apabila terbukti terlibat," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ribuan jemaat Kristiani antusias merayakan Pesta Olob-olob GKPS Resort Sondiraya di kompleks GKPS Kongsilaita Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Minggu (13/9/2026).

Pesta Olob-olob tersebut sebagai bentuk ungkapan syukur dan sukacita dalam memperingati Jubileum 123 tahun masuknya Injil di Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Rangkaian acara diawali dengan prosesi petugas ibadah, panitia, pengurus resort dan pimpinan majelis jemaat. Jalannya ibadah juga dihiasi dengan koor wanita dan persembahan lagu puji-pujian memuliakan nama Tuhan.

Sementara khotbah dibawakan Pdt Japoltak Sipayung STh sekaligus mewakili Pimpinan Pusat GKPS. Hadir juga Pdt Anugrah Christian Barus, Pdt Yani Apoh Saragih, Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, mantan Bupati Simalungun JR Saragih dan kurang lebih 2.000 umat Kristiani.

[adsense]

Baca Juga:

• BPBD: Kabupaten Simalungun Tidak Terdampak Gempa Bumi

"Ketika kita percaya, Tuhan akan menolong dan diberikan berkat-berkat yang ajaib. Tuhan akan tetap memberikan mukzizat kepada kita ketika menghadapi banyaknya tantangan dan pergumulan hidup," tutur Pdt Sipayung.

[adsense]

Ia pun menyampaikan selamat Pesta Olob-olob GKPS Resort Sondiraya. Melalui pesta olob-olob diharapkan jemaat semakin bertumbuh menjadi saksi Kristus serta dapat menunjukkan persekutuan yang indah dan memperkokoh kesatuan GKPS. UmatNya didorong untuk lebih percaya kepada Tuhan.

Ia juga mengajak jemaat GKPS agar memperkuat semangat kemandirian, tingkatkan persaudaraan dan saling mengasihi.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora mengucapkan selamat Pesta Olob-olob GKPS Resort Sondiraya.

Sementara itu, JR Saragih mengungkapkan rasa kerinduannya terhadap jemaat GKPS Resort Sondiraya. Diketahui bahwa JR Saragih merupakan warga jemaat GKPS Kongsilaita.

[adsense]

Ketua Panitia, St Ervin Sinaga mengatakan, perayaan Pesta olob-olob GKPS Resort Sondiraya berlangsung sukses. Bahkan, yang hadir meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara bersama Polsek Medang Deras menggelar patroli malam gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, geng motor, begal, tawuran antar remaja, balap liar dan aksi premanisme di wilayah hukum Polsek Medang Deras, Minggu (13/9/2026) dini hari.

Patroli dipimpin Kapolsek Medang Deras AKP A.H. Sagala bersama Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Binrod Situngkir, S.H., M.H., serta personel gabungan Polres Batubara dan Polsek jajaran.

[adsense]

Dalam kegiatan yang menyasar kawasan Jalan Access Road Inalum, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, petugas mengamankan sejumlah remaja dan 4 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar.

Selanjutnya, para remaja dan kendaraan tersebut dibawa ke Polres Batubara untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Aksi Tawuran, Polsek Dolok Silau Amankan 13 Remaja dari Simpang Tanjung Purba

[adsense]

[adsense]

Umar Syah Putra Daulay (Umar), resmi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kualuhleidong masa bakti 2026-2029.

Umar terpilih pada Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) yang digelar Pemuda Pancasila Kualuhleidong di Aula Kantor Kepala Desa Telukpule, Kecamatan Kualuhleidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Minggu (13/9/2026).

[adsense]

Usai terpilih, dalam sambutannya, Umar mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Pemuda Pancasila di Kecamatan Kualuhleidong tiga tahun ke depan.

Setelah pelantikan ia akan terus menjalankan roda organisasi dan Umar menegaskan, arah baru organisasi di bawah kepemimpinannya berfokus pada kedekatan dengan rakyat dan berkolaborasi strategis dengan pihak terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua MPC PP Labura, Arli Simangunsong Bacakan Teks Proklamasi di Desa Perkebunan Londut

Ia juga mengatakan, untuk misinya, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan maupun desa guna mendukung pembangunan, menciptakan situasi yang kondusif, serta menjalankan program sosial yang berdampak nyata.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H Arli Simangunsong, melalui Wakil Ketua, Dahrulsyah Tanjung, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Umar.

Dahrulsyah menekankan, pentingnya bagi seluruh kader untuk bersinergi dengan pemerintahan dan masyarakat demi kebesaran organisasi dan hal itu sangat selaras dengan visi dan misi yang diusung dalam RPP.

[adsense]

"Jika ingin cita-cita organisasi tercapai, maka ketua terpilih harus mampu bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, " katanya.

Ia mengingatkan, sesama pengurus dan anggota atau kader harus tetap solid. Kepada pengurus yang baru dimintanya segera bergerak cepat, melaksanakan konsolidasi kepengurusan dan keanggotaan sampai ke tingkat basis.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan praktik penjualan pita cukai rokok sebagaimana diberitakan Majalah Tempo dan kanal YouTube Bocor Alus Tempo.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Probolinggo itu menegaskan tidak pernah melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

[adsense]

"Saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili daerah Kabupaten Probolinggo sebagai penghasil tembakau selalu berpihak dan membela kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau," kata Misbakhun, dikutip RMOLJatim, Minggu (13/9/2026).

Politikus Partai Golkar tersebut juga secara tegas membantah isi pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan persoalan pemesanan pita cukai rokok.

[adsense]

Baca Juga:

• FP Golkar DPRD SU: P-APBD Sumut Rp13,337 Triliun Wajib Jadi Mesin Pemulihan Ekonomi Rakyat

Misbakhun mempersilakan publik melakukan klarifikasi langsung kepada pihak yang membuat pemberitaan maupun pihak yang disebut memiliki kewenangan dalam persoalan tersebut.

[adsense]

Menurut dia, kewenangan melakukan investigasi terkait dugaan penjualan pita cukai rokok berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Kewenangan melakukan investigasi penjualan pita cukai rokok ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenai kebenaran berita ini, silakan konfirmasi langsung kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut," ujarnya.

[adsense]

Misbakhun mengaku telah menghubungi Nirwala, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, untuk meminta penjelasan mengenai isu yang berkembang.

"Saya sudah menghubungi langsung pihak Bea dan Cukai. Nirwala menyampaikan tidak ada nama saya dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok. Selain itu, semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik," katanya.

[adsense]

Sementara itu, tokoh pemuda Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman, menilai tuduhan terhadap Misbakhun tidak sejalan dengan rekam jejak politik legislator asal Pasuruan tersebut.

Menurut Wahid, Misbakhun selama ini dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan petani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga keberlangsungan industri hasil tembakau nasional.

[adsense]

"Mukhamad Misbakhun memang dikenal sangat gigih menyuarakan agar Cukai Hasil Tembakau tidak dinaikkan demi melindungi ekosistem industri rokok nasional. Aspirasi dan tekanan politik yang konsisten ia suarakan membuahkan hasil setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026," kata Wahid.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan Misbakhun terhadap industri hasil tembakau dilakukan melalui jalur politik dan mekanisme resmi negara.

[adsense]

Wahid mengatakan keberpihakan Misbakhun terhadap industri hasil tembakau juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Sektor tersebut melibatkan petani, buruh, pedagang, serta pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo.

"Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini," ujarnya.

[adsense]

Wahid juga mengingatkan, kewenangan penyelidikan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai berada pada DJBC serta aparat penegak hukum yang berwenang.

Minta Pemberitaan Berimbang

[adsense]

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Ormas Madas Serumpun, Agus Cahyono. Ia menilai pemberitaan tersebut cenderung mendiskreditkan Misbakhun tanpa mengulas secara utuh perjuangannya dalam membela petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau.

"Publik harus melihat secara objektif. Pak Misbakhun selama ini dikenal konsisten memperjuangkan nasib petani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tembakau. Jangan sampai perjuangan itu diabaikan hanya karena adanya narasi yang terus-menerus membangun citra negatif terhadap beliau," kata Agus.

[adsense]

Agus mengatakan kebebasan pers harus tetap disertai tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara berimbang dengan memberikan ruang terhadap argumentasi dan fakta dari berbagai pihak.

"Kami menghormati kebebasan pers. Namun kebebasan pers juga harus dibarengi tanggung jawab untuk menyajikan fakta secara utuh. Jika yang ditampilkan hanya satu sudut pandang, maka masyarakat berhak mempertanyakan objektivitas pemberitaan tersebut," ujarnya.

[adsense]

Menurut Agus, perjuangan Misbakhun mendorong kebijakan cukai yang tidak membebani petani dan industri hasil tembakau perlu dilihat dalam konteks kepentingan masyarakat di daerah penghasil tembakau.

"Di daerah penghasil tembakau seperti Probolinggo dan daerah lainnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu yang seharusnya diperdebatkan adalah substansi kebijakannya, bukan sekadar membangun persepsi negatif terhadap orangnya," tegas Agus.

[adsense]

Ia berharap perdebatan mengenai industri hasil tembakau tetap dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesejahteraan petani, nasib buruh, hingga dampaknya terhadap perekonomian nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang meluncurkan Sistem Integrasi Administrasi Kependudukan melalui Fasilitas Kesehatan atau SIAP SEHAT untuk mempermudah masyarakat mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui fasilitas kesehatan (Faskes) mitra.

Program tersebut diluncurkan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Rumah Sakit Umum (RSU) Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Sabtu (12/9/2026).

[adsense]

Bupati mengatakan, SIAP SEHAT merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke Lubuk Pakam hanya untuk mengurus dokumen kependudukan setelah kelahiran atau kematian.

"Pelayanan bukan hanya soal membangun fasilitas, tetapi bagaimana mendekatkan dan mempermudah layanan sampai kepada masyarakat. SIAP SEHAT mempersingkat jarak sekaligus membuat pelayanan lebih cepat, mudah dan akuntabel," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polemik Pergeseran Anggaran, Kaban PKAD Deliserdang Sebut Sudah Sesuai Peraturan

Ia menjelaskan, integrasi tersebut juga penting untuk memastikan data penduduk selalu diperbarui. Khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PBI BPJS, perubahan status akibat kelahiran maupun kematian dapat segera diperbarui sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pembayaran iuran yang tidak semestinya.

[adsense]

"Jangan sampai masyarakat yang baru lahir terlambat mendapatkan haknya karena datanya belum terdaftar. Begitu juga jangan sampai iuran tetap dibayarkan untuk peserta yang sudah meninggal. Sistem ini kita bangun agar persoalan seperti itu tidak terjadi lagi," tegasnya.

Bupati menekankan, layanan ini harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Deli Serdang, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Gunung Meriah, STM Hulu dan Sibolangit.

[adsense]

"Tidak boleh ada perbedaan pelayanan karena jarak. Masyarakat di pelosok harus merasakan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di Lubuk Pakam," katanya.

Pemkab Deliserdang akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan SIAP SEHAT diterapkan di seluruh faskes mitra dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

[adsense]

Selain mempercepat pelayanan, Bupati juga mengingatkan seluruh faskes untuk memenuhi ketentuan dan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

"Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kita ingin faskes berkembang, tetapi pelayanan dan kemampuan tenaga kesehatannya juga harus memenuhi standar. Pada akhirnya, semua ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas," pungkasnya.

[adsense]

Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, Kepala Dinas Dukcapil Deliserdang, Danang Purnama Yuda, Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, dr Tetti Rossanti Keliat, serta Pengawas Yayasan RSU Sembiring Deli Tua, dr Thomas Darwin Sembiring.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) memulai pelaksanaan pembangunan jembatan penghubung Desa Sukarame dengan Kelurahan Aek Kanopan Timur di Desa Sukarame.

Plt Kadis PUTR Labura, Simon Barus, Minggu (13/9/2026), membenarkan pembangunan jembatannya sudah mulai dikerjakan.

[adsense]

" Proyek dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labura Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp 631 juta lebih, tepatnya Rp 631.543.848 dan pelaksana pekerjaan CV Pantebarat, " kata Simon.

Simon juga mengatakan, jembatan itu dibangun, untuk menghubungkan akses antara Desa Sukaramai dan wilayah Kelurahan Aek Kanopan Timur, termasuk kawasan Lingkungan Pasar III, Kelurahan Aek Kanopan Timur.

[adsense]

Baca Juga:

• Dikalahkan dalam Lelang Proyek Jembatan Hilizamurugo, PT Torang Multi Indo Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

" Warga setempat menyambut baik pembangunan jembatan tersebut, mengingat dampak besar yang akan dirasakan begitu konstruksi selesai dan dapat digunakan, " katanya.

[adsense]

Ibrahim berharap, pekerjaan pembangunan jembatan itu cepat selesai agar masyarakat dapat memanfaatkannya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua personel Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Barat, Aiptu Deddy Syam dan Aiptu R.P Damanik, turun langsung melakukan patroli Blue Light Patrol (BLP) di sejumlah titik rawan jalanan Kota Pematangsiantar, Sabtu (12/9/2026) malam sekitar pukul 22.30 WIB.

Patroli menyasar Tugu Becak Jalan Merdeka, area Suzuya Jalan Sutomo, Lapangan Simarito Jalan Adam Malik di Kelurahan Proklamasi, depan Cafe Vonna Jalan Kartini, Kelurahan Timbang Galung, hingga Simpang Mayat Jalan Jawa Simpang Singosari, Kelurahan Bantan.

[adsense]

Kapolsek Siantar Barat Iptu Raja Kaya Haloho, mengatakan patroli malam ini sengaja difokuskan ke lokasi yang ramai aktivitas warga dan rawan gangguan kamtibmas.

Patroli BLP ini bertujuan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Balap Liar Hingga Geng Motor, Polres Tanjungbalai Gelar Patroli Blue Light

Dijelaskan Kapolsek, kehadiran polisi diharapkan memberi efek gentar bagi pelaku kejahatan sekaligus rasa tenang bagi warga yang masih beraktivitas hingga larut malam. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolsek Siantar Selatan Iptu Suhaira Marbun, turun langsung memberi pembekalan stop bullying (berhenti menyakiti atau perundungan) kepada puluhan pemuda yang sedang mengikuti belajar Sidi di HKBP Jalan Gereja, Kelurahan Kristen, Sabtu (12/9/2026) sore.

Dalam materi yang disampaikan, Suhaira mengingatkan para remaja yang mengikuti Sidi (pendalaman ajaran agama Kristen) agar tidak menjadi pelaku maupun korban perundungan.

[adsense]

Ia menekankan, perundungan bisa terjadi di mana saja baik itu rumah, sekolah, hingga lingkungan tempat tinggal.

"Jangan diam kalau lihat teman dibully. Jangan juga ikut jadi pelaku. Mulai dari diri kita untuk saling menghargai," pesan.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringatan HUT Ke - 81 RI di Gereja HKBP Ressort Tanjung Sari Medan Khidmat

"Kami ingin Polri hadir, didengar dan jadi teman diskusi anak muda. Dari sinilah silaturahmi dan pencegahan dimulai," ujarnya.

[adsense]

Kegiatan ini juga menghadirkan Ibu Maya Tamba sebagai narasumber. Turut hadir Diakones Lusianti Tampubolon dan Sie Humas HKBP Jalan Gereja. (**)

[adsense]

[adsense]

Polemik pergeseran anggaran Pemkab Deliserdang sekira Rp9 miliar yang mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang mendapat catatan penting dari Pemkab Deliserdang.

[adsense]

‎Apalagi, munculnya tudingan bahwa pergeseran anggaran dilakukan tanpa pemberitahuan kepada DPRD. Padahal, dokumen administrasi Pemkab Deliserdang telah tiga kali menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua DPRD Deliserdang.

Kepala Badan (Kaban) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Deliserdang, Baginda Thomas Harahap menyatakan bahwa pergeseran tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan juga sudah dilaporkan kepada pimpinan DPRD Deliserdang.

[adsense]

Baca Juga:

• DPP HBB Gelar Audiensi dengan Tokoh Batak Se-Sumut 26 September

‎Tiga surat resmi yang dikirim Pemkab Deliserdang kepada DPRD terkait perubahan penjabaran APBD 2026 yakni, surat pertama bernomor 900.1.3/122-8 tertanggal 24 Februari 2026, dengan perihal Pemberitahuan Perubahan atas Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

‎Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pergeseran dilakukan antara lain sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026.

‎Pemkab Deliserdang juga menyatakan perubahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

[adsense]

‎Karena itu, Pemkab Deliserdang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025. Salinan peraturan tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua DPRD untuk diketahui.

Kemudian Pemkab kembali mengirimkan surat bernomor 900.1.3/2700 terkait Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026.

[adsense]

‎Surat kedua tersebut memuat antara lain berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta bantuan kepada daerah terdampak bencana di sejumlah wilayah.

‎Dalam surat itu kembali ditegaskan bahwa pergeseran APBD dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pemkab kemudian menetapkan Perbup Deliserdang Nomor 16 Tahun 2026 dan menyampaikan salinannya kepada DPRD.

[adsense]

‎Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, Pemkab Deliserdang kembali menyampaikan surat bernomor 900.1.3/3485 kepada Ketua DPRD

‎Surat tersebut berisi pemberitahuan ketiga atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

‎Kali ini, dasar yang menguatkan antara lain mencakup Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/314/KPTS/2026 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara, surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai rincian alokasi bantuan keuangan provinsi, serta sejumlah dokumen pemerintah pusat dan usulan pergeseran anggaran perangkat daerah.

‎Dari proses tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025.

[adsense]

‎Katanya, rangkaian surat tersebut menjadi penting untuk melihat polemik pergeseran anggaran secara utuh.

‎Sebab, narasi bahwa pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran secara diam-diam perlu dilihat bersama dengan dokumen administrasi yang menunjukkan adanya pemberitahuan tertulis kepada DPRD.

[adsense]

‎Fungsi DPRD melakukan pengawasan tentu penting. Pemerintah daerah juga wajib terbuka terhadap setiap pertanyaan mengenai penggunaan uang rakyat.

[adsense]

‎Namun, pengawasan akan lebih konstruktif apabila dibangun berdasarkan dokumen dan data yang lengkap.

‎Apalagi, katanya pergeseran APBD bukan sesuatu yang otomatis berarti penyimpangan. Pergeseran anggaran dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan, penyesuaian transfer, bantuan keuangan, maupun kebutuhan pemerintahan yang harus disesuaikan dalam dokumen anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

‎Jika seluruh proses memiliki dasar administrasi dan penganggaran yang sah, dokumen tersebut justru menjadi jawaban paling kuat terhadap berbagai tudingan yang berkembang.

‎Dikatakan, pengawasan DPRD penting, tetapi pemeriksaan terhadap dokumen jauh lebih penting daripada membangun kesimpulan sebelum seluruh data diperiksa.(**)

[adsense]

[adsense]