[adsense]

Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sumut Herlina Setyorini, mengingatkan bahwa keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk dan membangun generasi yang kuat, tangguh, berkarakter dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, lanjut Herlina, ketahanan keluarga merupakan pondasi utama pembangunan bangsa sekaligus kunci utama dalam pemanfaatan bonus demografi negara kesatuan Republik Indonesia.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026), hal itu disampaikan Asbin Herlina mewakili Kajati Sumut Muhibuddin, saat memimpin upacara peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke-33 tahun 2026 di lapangan parkir Kejati Sumut, Senin (29/6/2026).

Disebutkan, upacara tersebut turut dihadiri dan diikuti para pejabat utama, koordinator, Kabag Tata Usaha hingga seluruh pegawai Kejati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Tekankan Peran Keluarga Fondasi Indonesia Emas 2045

[adsense]

[adsense]

Bea Cukai Teluk Nibung melakukan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) periode semester I tahun 2026 hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai, Selasa (30/6/2026).

Total nilai barang atas pelanggaran kepabeanan maupun cukai berkisar Rp 1.005.824.885. Pemusnahan barang itu dilaksanakan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung di Bagan Asahan, Kabupaten Asahan.

[adsense]

Dalam keterangan persnya, Kepala Bea Cukai Teluk Nibung, Nutriwan Cahyono Putro, mengatakan, pemusnahan BMMN yang dilakukan saat ini merupakan hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai periode Juni 2024 hingga April 2026.

"Hal ini sebagaimana diatur dalam UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," ujar Nutriwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Tanjungbalai Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Pelaksanaan pemusnahan ini, kata Nutriwan, setelah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara nomor S-7/MK/WKN.02/2025 tanggal 28 November 2025 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran nomor S-35/MK/KNL.0203/2026 tanggal 05 Juni 2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

[adsense]

Sementara itu, sambungnya, barang yang dimusnahkan terdiri dari beberapa komoditi di bidang kepabeanan berupa, ballpress dalam koli besar sebanyak 150 koli, produk tekstil bekas sebanyak 19 koli dan 50 pcs, olahan makanan dan minuman sebanyak 61 koli dan 1.752 pcs, produk farmasi sebanyak 4 koli dan 6.707 pcs, produk elektronik berupa 62 pcs handphone bekas dan 2 pcs laptop bekas, kosmetik sebanyak 3 koli dan 304 pcs, pintu mobil sebanyak 1 unit, serta produk untuk keagamaan sebanyak 57 pcs.

"Dalam pemusnahan kali ini juga terdapat komoditi dibidang vukai berupa Barang Kena Cukai (BKC) jasil tembakau berupa rokok sebanyak 37.537 batang, minuman mengandung Etil Alkohol

[adsense]

(MMEA) sebanyak 96 pcs dan Pod Vape sebanyak 7 pcs," ujar Nutriwan lagi.

Ia juga menjelaskan, pemusnahan yang didominasi oleh komoditi ballpress produk tekstil dan rokok ilegal tersebut merupakan cerminan bahwa, Bea dan Cukai Teluk Nibung secara langsung mendukung poin Asta Cita Presiden yang berfokus pada memantapkan kemandirian bangsa melalui kemandirian ekonomi, serta mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melindungi UMKM.

[adsense]

"Dengan pencegahan ballpress dan rokok ilegal, Bea Cukai memastikan pasar domestik tetap sehat dan berpihak pada produk buatan anak bangsa, sehingga lapangan kerja di sektor terkait tetap terjaga," tegasnya.

Bea Cukai Teluk Nibung juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap sinergi penindakan dan kegiatan lainnya kepada Kemenkeu Satu, Forkopimda dan aparat penegak hukum lainnya khususnya di wilayah kerja Bea Cukai Teluk Nibung.

[adsense]

"Semoga hal baik ini terus berlanjut, agar Indonesia tetap dalam kondisi aman dan kondusif, baik terhadap pelaku usaha atau industri maupun masyarakat luas pada umumnya," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Dokter Tifa kembali menjadi sorotan publik setelah terjerat perkara utang piutang yang berujung pada penyitaan sebuah unit apartemen oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyitaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dalam perkara gugatan wanprestasi dengan Nomor 46/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Sel tertanggal 29 Juni 2026.

[adsense]

Perkara tersebut bermula dari hubungan pertemanan antara Dokter Tifa dan Sofia Natalie yang telah terjalin sejak 2014 melalui bisnis multi level marketing (MLM) produk herbal. Pada 2019, Dokter Tifa beberapa kali meminjam uang kepada Sofia hingga total sekitar Rp145 juta. Pinjaman itu diberikan atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis.

Setelah bertahun-tahun tidak ada pelunasan, kedua belah pihak kemudian membuat perjanjian resmi dengan mengonversi sisa utang menjadi emas seberat 223 gram. Namun, menurut pihak penggugat, Dokter Tifa hanya membayar cicilan selama delapan bulan dengan total delapan gram emas sebelum kembali menghentikan pembayaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa, JPU Singgung Opsi Restorative Justice

Kuasa hukum Sofia Natalie menyatakan pihaknya telah berulang kali memberikan kesempatan melalui somasi. Dokter Tifa disebut sempat mengembalikan dana sebesar Rp15 juta pada awal perkara, namun setelah itu tidak lagi memenuhi kewajibannya hingga gugatan diajukan ke pengadilan.

[adsense]

Selain itu, pengadilan juga telah melayangkan teguran hukum (aanmaning) sebanyak dua kali pada awal 2026. Namun, teguran tersebut disebut tidak diindahkan.

Sebagai tindak lanjut putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan penetapan sita terhadap sebuah unit apartemen di kawasan Tebet yang berdasarkan konfirmasi pengelola tercatat atas nama Dokter Tifa.

[adsense]

Pihak pemohon menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, proses hukum akan berlanjut pada pengosongan fisik apartemen hingga pelelangan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pihak Sofia Natalie mengaku masih membuka peluang penyelesaian secara damai agar perkara tersebut tidak berakhir dengan pelelangan aset. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit Siborongborong bersama Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

Penandatangan MOU berlangsung di sela-sela pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kaldera Nomani Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Kamis (25/6). Nota kesepahaman sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan ini ditandatangani oleh Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi dan Edison Manurung selaku Ketua Umum KMDT.

[adsense]

Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi usai penandatangan nota kesepahaman ini kepada wartawan mengatakan, langkah ini selain sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan khususnya perguruan tinggi yang ada di kawasan Danau Toba, juga sebagai langkah strategis memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

"Ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata yang mana saat ini Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• KONI Labuhanbatu Gandeng Soho Billiard Siapkan Atlet Bidik Prestasi Porprovsu 2026

Dalam FGD ini terungkap bahwa keberhasilan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan atraksi wisata. Faktor penentu utamanya adalah kesiapan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata yang profesional, adaptif, berintegritas, berwawasan lingkungan, dan tetap berakar pada kearifan budaya Batak Toba.

[adsense]

Kegiatan ini dibuka melalui keynote speech bertema "SDM Unggul Menuju Destinasi Wisata Berkelanjutan" oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Rimba Bertuah Sitorus bersama Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, Edwin Seto, meninjau jalan rusak menuju Dusun Masihi, Desa Seiraja, Kecamatan Na IX-X.

Mendampingi Rimba saat itu, anggota DPRD Labura dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hasan Basri Pasaribu, H Suryaman Munthe (Golkar) dan M Ali Borkat Sinaga (PPP).

[adsense]

Informasi diperoleh, peninjauan jalan rusak itu dilaksanakan, menyahuti atau merespon aspirasi warga Dusun Masihi, Desa Seiraja dan hal itu dibenarkan anggota DPRD Labura, Hasan Basri Pasaribu (Basri).

"Beberapa waktu lalu, warga Dusun Masihi menyampaikan aspirasinya ke DPRD Labura berkaitan rusaknya jalan menuju dusun tersebut dan meresponnya, Minggu (28/6/2026) kemarin, bersama ketua dan beberapa teman anggota DPRD Labura, termasuk Manajer PTPN IV Berangir, melaksanakan peninjauan, " kata Basri, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD Labura Tinjau Jalan Rusak ke Dusun Masihi, PTPN IV Siap Lakukan Perbaikan

Basri menegaskan, hasil pertemuan dengan warga, jalan rusak sepanjang sekira lima kilo meter itu segera diperbaiki dan pihak perusahaan dalam hal ini, PTPN IV Regional II Kebun Berangir yang memperbaikinya.

[adsense]

Secara terpisah, Ketua DPRD Labura, membenarkan, ia bersama beberapa anggota DPRD dan Manajer PTPN IV Berangir, melakukan peninjauan jalan rusak menuju Dusun Masihi.

"Alhamdulillah, ada kabar baik dari peninjauan jalan rusak itu dan jalan itu akan segera diperbaiki," kata Rimba.

[adsense]

Sementara itu, Manajer PTPN IV Regional II Kebun Berangir, menyebutkan, setelah melaksanakan peninjauan bersama Ketua DPRD Labura dan mendengarkan keinginan masyarakat, pihaknya segera memperbaiki jalan rusak menuju Dusun Masihi tersebut.

"Kita akan memberikan bantuan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, " kata Edwin Seto, Senin (29/6/2026).(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali turun ke lapangan melakukan razia pengawasan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Senin (29/6/2026).

Pelaksana Tugas Kasatpol PP Dody Gultom mengonfirmasi bahwa penyisiran dilakukan di beberapa titik lokasi seperti pasar modern, kedai kopi, dan tempat umum lainnya yang berada di sekitar lingkungan perkantoran pemerintah.

[adsense]

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara yang meninggalkan tempat tugas tanpa keterangan resmi atau menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi di luar ruang kerjanya.

"Ini kegiatan rutin kami dan biasanya dilaksanakan pada pukul 9 sampai 11 WIB. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai pukul 9 untuk membeli sarapannya," ujar Plt Kasatpol PP ke harianSIB.com di ruang kerjanya, Senin.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Tekankan Peran Keluarga Fondasi Indonesia Emas 2045

"Memang baru kali ini walaupun sudah sering kami lakukan razia seperti ini," ucap Dody Gultom.

[adsense]

Menurutnya, hasil razia yang masih minim pelanggaran menjadi bukti bahwa sebagian besar aparatur sudah memahami dan mematuhi peraturan.

"Satu kasus yang terjaring hari ini tetap menjadi catatan penting agar tidak dianggap hal yang sepele dan bisa ditiru oleh rekan kerja lainnya," tegas Plt Kasatpol PP.

[adsense]

Dia mengimbau bagi ASN tidak mengabaikan tanggungjawab dan aturan jam kerja yang telah ditetapkan, demi menjaga kualitas pelayanan serta nama baik instansi masing-masing. (**)

[adsense]

[adsense]

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk. Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dunia.

Konflik terbaru dipicu tuduhan Washington bahwa Iran menyerang kapal komersial berbendera Singapura, M/V Ever Lovely, dengan menggunakan drone saat melintas di sekitar Selat Hormuz. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terhadap memorandum kesepakatan yang disepakati pada 17 Juni 2026.

[adsense]

Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan telah melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran. Target yang diserang meliputi lokasi penyimpanan rudal dan drone, radar pantai, sistem komunikasi, infrastruktur pengawasan militer, pertahanan udara hingga fasilitas penebar ranjau.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di jalur pelayaran internasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Karet dan Sawit Terkoreksi Usai Iran-AS Berdamai

Pemerintah Amerika menyatakan Iran telah diberi kesempatan untuk mematuhi gencatan senjata, namun dinilai tidak mengindahkannya.

[adsense]

Di sisi lain, Iran membalas dengan meluncurkan operasi drone dan rudal ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Garda Revolusi Iran menyatakan serangan tersebut merupakan respons atas aksi militer Washington.

Pemerintah Bahrain melaporkan terdapat kerusakan pada bangunan permukiman di sekitar Bandara Internasional Bahrain, namun tidak ada korban jiwa. Sementara Kuwait mengklaim berhasil mencegat dua rudal balistik sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan berarti.

[adsense]

Situasi di Selat Hormuz kembali menjadi perhatian dunia karena kawasan itu merupakan salah satu jalur distribusi minyak dan gas terpenting di dunia. Meningkatnya ketegangan membuat aktivitas pelayaran terganggu dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global serta kenaikan harga minyak.

Bagi Indonesia, termasuk Sumatera Utara, gejolak di Selat Hormuz berpotensi berdampak pada kenaikan harga energi dan biaya distribusi barang apabila konflik berkepanjangan memengaruhi pasar minyak dunia.

[adsense]

Di tengah meningkatnya eskalasi, upaya diplomasi masih terus dilakukan. Qatar dan Pakistan disebut berperan sebagai mediator. Amerika Serikat menyatakan delegasinya, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, dijadwalkan menuju Doha untuk membahas penyelesaian konflik dengan Iran.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membantah adanya agenda pertemuan langsung dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Ia menegaskan delegasi Iran yang berada di Qatar tidak terkait dengan kunjungan delegasi Amerika.

[adsense]

Hingga kini kedua negara masih saling mempertahankan versinya masing-masing. Washington menyatakan operasinya bertujuan menjaga kebebasan pelayaran internasional, sedangkan Teheran menilai tindakan militer Amerika justru memperburuk situasi dan menghambat proses diplomasi.

Masyarakat internasional kini menanti perkembangan pembicaraan di Doha yang diharapkan mampu meredakan ketegangan dan mencegah konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Aswin Parinduri mengatakan, perbaikan ruas jalan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemprov Sumut mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat.

"Selain memperlancar mobilitas, pembangunan infrastruktur tersebut juga mulai menggerakkan roda perekonomian warga di sepanjang jalur tersebut. Kita sangat mengapresiadinya," ujar Aswin Parinduri kepada wartawan, Senin (29/6/2026), melalui sambungan telepon dari Medan.

[adsense]

Aswin menambahkan, progres pengerjaan jalan sepanjang 11,8 kilometer itu saat ini telah mencapai sekitar 20 persen. Sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan parah kini telah dilakukan penimbunan, pemerataan, hingga pengaspalan.

"Perbaikan ini sudah mulai dirasakan masyarakat. Aktivitas menjadi lebih lancar, akses lebih mudah, dan ekonomi perlahan bergerak," ujar Aswin Parinduri yang juga anggota dewan Dapil Tapsel, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Zeira Salim Ritonga Desak BPN "Bongkar" Kejelasan Status Lahan Penyebab Bentrok Warga dan PT Bridgestone

Ia menjelaskan, sebelum diperbaiki, kondisi jalan tersebut rusak berat dan kerap menyulitkan masyarakat, terutama saat musim hujan. Kini, meski pengerjaan belum sepenuhnya rampung, perubahan mulai terlihat dan dirasakan secara langsung.

[adsense]

Selain pembangunan jalan, tambah Aswin, di kawasan Sipiongot, Pemprov Sumut juga membangun gorong-gorong berukuran besar di sekitar Pasar Sipiongot sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur pendukung. Pembangunan itu dinilai penting untuk mengantisipasi genangan dan memperlancar aliran air.

Aswin mengungkapkan, warga setempat mengaku terharu karena untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun jalan menuju kampung mereka mendapat perhatian serius dan diperbaiki pemerintah.

[adsense]

"Walaupun belum seluruhnya diaspal dan masih ada yang menggunakan sirtu, dampaknya sudah luar biasa bagi masyarakat. Apalagi nanti jika selesai seluruhnya, tentu kebahagiaan masyarakat akan semakin besar," tandas putra daerah tersebut.

Selain ruas Hutaimbaru-Sipiongot, ujar Aswin, Pemprov Sumut juga tengah mengerjakan perbaikan ruas Sipiongot-Batas6 Tapanuli Selatan (Tolang) sepanjang 12 kilometer serta Sipiongot-Batas Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada periode 29 Juni hingga 6 Juli 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada sore hingga malam hari.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I Martha Rosefina Manurung menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin di Samudera Hindia barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Sumut.

Selain itu, kondisi atmosfer yang labil turut mendukung proses konvektif dan pembentukan awan hujan. "Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sumut mencatat curah hujan dengan kategori lebat hingga sangat lebat," ujarnya, Senin (29/6/2026).

[adsense]

BMKG mencatat pada 24 Juni 2026, Pos Hujan Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan merekam curah hujan 95 milimeter dan AWS Jawa Maraja Bah Jambi di Kabupaten Simalungun sebesar 56,6 milimeter.

Pada 25 Juni, Pos Hujan Sidamanik mencatat 68 milimeter dan ARG Raya di Kabupaten Simalungun 62,6 milimeter. Selanjutnya, pada 26 Juni, Pos Hujan Turangi Lama di Kabupaten Langkat serta Pos Hujan Binjai Utara di Kota Binjai masing-masing mencatat curah hujan 80 milimeter.

[adsense]

Sementara pada 28 Juni, Pos Hujan Onan Runggu di Kabupaten Samosir mencatat curah hujan tertinggi mencapai 183 milimeter dan ARG Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 64,6 milimeter.

Menurut BMKG, aktifnya gelombang atmosfer dan adanya belokan angin (shearline) turut mendukung proses pengangkatan massa udara yang memicu pembentukan awan hujan.

[adsense]

Suhu permukaan laut di Selat Malaka dan perairan barat Sumut yang masih relatif hangat juga berkontribusi memperkuat pertumbuhan awan konvektif.

Di sisi lain, Monsun Australia yang masih aktif membawa massa udara lebih kering ke Sumut. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara yang terasa lebih panas.

[adsense]

Pemanasan pada siang hari kemudian berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif yang menghasilkan hujan disertai angin kencang secara lokal pada sore hingga malam hari.

BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan.

[adsense]

Kemudian, Samosir, Toba, Simalungun, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Pemerintah daerah juga diminta terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polemik aset Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe yang masih berstatus sewa dari pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kembali mencuat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, Suriyadi Purba, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo untuk segera mengakhiri ketergantungan tersebut dengan merealisasikan pembangunan RSU milik pemerintah daerah sendiri.

[adsense]

Demikian disampaikan kepada pers di Kabanjahe, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Karo menunjukkan niat baik sebagai penyelenggara pemerintahan dengan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik sahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Rapala Bantu Material Pembangunan GBKP Runggun Tanjung Pura Gebang di Langkat

​Dalam keterangannya, Suriyadi menyoroti rekam jejak perjanjian sewa-menyewa yang telah lama berakhir. Ia memaparkan bahwa sejak perjanjian pinjam pakai pada 26 Oktober 2018, Pemkab Karo telah melakukan kontrak sewa menyewa tahap pertama hingga Desember 2022, disusul perpanjangan kedua yang berakhir pada 31 Desember 2023.

​"Melihat rentang waktu yang sudah lewat hampir tiga tahun dari masa berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Pemkab Karo segera mengembalikan aset tersebut kepada GBKP selaku pemilik sah secara surat-menyurat dan hukum," ujar Suriyadi Purba.

[adsense]

Suriyadi menilai, keberadaan RSU milik Pemkab Karo yang representatif adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Ia mendesak Pemkab Karo untuk tidak bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah Pusat dalam pengadaan dan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

[adsense]

​"Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami ingin Pemkab Karo bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar pembangunan RSU milik pemerintah ini bisa segera terealisasi. Ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Karo maupun warga kabupaten sekitar," tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu ini, Suriyadi Purba menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karo telah membangun koordinasi lintas tingkatan. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran partai akan memberikan dukungan penuh bagi setiap kebijakan Pemkab Karo yang menyentuh kepentingan publik.

[adsense]

​"Kami, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, siap bekerja sama dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Kami akan terus mendukung Pemkab Karo dalam setiap langkah kebijakan yang pro-rakyat," tegas Suriyadi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Moderamen GBKP terkait aset tanah dan bangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Karo Soroti Somasi GBKP, Desak Pemkab Segera Berdialog

Ia menjelaskan, Pemkab Karo secara resmi telah menjawab somasi tersebut dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi guna mendapatkan solusi terbaik terkait batas sewa dan pengembalian aset.

[adsense]

Pemerintah Karo menindaklanjuti masalah sengketa aset RSU Kabanjahe melalui sejumlah langkah untuk berdialog dan berkoordinasi langsung dengan pihak GBKP demi menemukan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Lapangan GOR Pandan, Senin (29/6).

Dalam amanatnya, Wabup menegaskan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Oleh itu, dia mengajak masyarakat untuk memastikan keluarga menjadi lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

"Peringatan Harganas bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi mendalam atas peran strategis keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa," ucap Mahmud.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Lindungi Hak Perempuan dan Anak, Pemkab Sergai Bangun Sinergi dengan PA Sei Rampah

Keluarga menjadi tempat yang tangguh dan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

[adsense]

Wakil Bupati menyoroti bahwa perubahan ekonomi global, pesatnya digitalisasi, hingga pergeseran nilai sosial menuntut ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Ia menegaskan bahwa penguatan institusi keluarga kini menjadi kebutuhan mutlak agar anak-anak tidak terjerumus pada dampak negatif perubahan tersebut.

[adsense]

Mahmud Efendi mengaitkan urgensi penguatan keluarga dengan upaya memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Besarnya populasi usia produktif hanya akan menjadi kekuatan jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Pendidikan Karakter keluarga sebagai "sekolah pertama" untuk menanamkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air, dan yang ketiga Ketahanan Mental, pentingnya kehadiran aktif ayah, tidak hanya secara fisik namun juga emosional, untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak," pungkasnya.

[adsense]

Acara dirangkai dengan peninjauan Pameran Hasil Karya Sekolah Siaga Kependudukan.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Binsar Sitanggang, Kadis PP dan KB, para Asisten, OPD serta para Penyuluh Keluarga Berencana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril Nasution memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/6/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang didampingi hakim anggota M Kasim dan Sontian Siahaan, Amril mengungkap proses penganggaran proyek smartboard yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 serta menjelaskan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat memahami arahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, sebagai instruksi pimpinan.

[adsense]

Amril menerangkan, pengadaan smartboard bermula dari adanya SILPA Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 sebesar sekitar Rp242 miliar. Saat itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengajukan program yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut, termasuk usulan pengadaan smartboard dari Dinas Pendidikan.

Menurut Amril yang juga suami dari Kepala Bappeda Pemkab Langkat Rina Wahyuni Marpaung ini usulan dari Dinas Pendidikan mencapai lebih dari Rp49 miliar.

[adsense]

Setelah mendapat persetujuan Pj Bupati, usulan tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian diteruskan kepada Badan Anggaran DPRD hingga akhirnya disahkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Usulan dari Dinas Pendidikan lebih dari Rp49 miliar. Setelah persetujuan Pak Pj, diteruskan ke Banggar DPRD dan disetujui menjadi Perubahan APBD 2024," ujar Amril di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Pengadaan smartboard tersebut, lanjut Amril, sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2024 sehingga harus dimasukkan melalui mekanisme perubahan anggaran.

Saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, menanyakan apakah dalam rapat bersama OPD, Faisal Hasrimy pernah memerintahkan agar pengadaan smartboard harus direalisasikan dan OPD yang tidak melaksanakan akan dilaporkan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

[adsense]

Amril menjawab bahwa yang disampaikan Faisal Hasrimy merupakan arahan, bukan ancaman. Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ketua Majelis Hakim, Amril menyatakan bahwa sebagai bawahan, dirinya memahami arahan tersebut sebagai instruksi pimpinan.

"Sebagai bawahan kami memahaminya sebagai instruksi pimpinan, Yang Mulia," ucap Amril.

[adsense]

Dalam persidangan yang sama, tim penasihat hukum Saiful Abdi juga mempertanyakan keberadaan Bahrun Walidin alias Baron yang disebut beberapa kali berada di rumah dinas bupati saat pembahasan pengadaan smartboard, meski bukan merupakan pegawai maupun staf Pemerintah Kabupaten Langkat. Menanggapi hal itu, Amril mengaku tidak mengetahui hubungan Baron dengan Faisal Hasrimy.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Yuliana Christantie selaku Senior Product Manager PT Galva Technologies, pemegang lisensi produk ViewSonic.

[adsense]

Yuliana menjelaskan PT Bismacindo Perkasa memesan sebanyak 312 unit smartboard melalui dua purchase order (PO). Paket pertama tidak dilengkapi Open Pluggable Specification (OPS) dan webcam seharga Rp 30 juta per unit sedangkan paket kedua sudah dilengkapi perangkat tersebut dengan harga sekitar Rp40 juta per unit.

Keterangan itu kemudian menjadi perhatian majelis hakim yang mempertanyakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut karena terdapat selisih nilai sekitar Rp2 miliar.

[adsense]

Menurut Yuliana, secara bisnis tidak menjadi persoalan apabila PT Bismacindo membeli perangkat OPS dan webcam dari pihak lain, kemudian menjualnya sebagai paket lengkap dengan memperhitungkan biaya distribusi, pelatihan (bimbingan teknis), dan biaya operasional lainnya.

Di akhir persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan telah dua kali memanggil Bahrun Walidin alias Baron sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

[adsense]

Permohonan jaksa untuk membacakan keterangan Baron dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditolak majelis hakim.

"Kalau saudara tidak mampu menghadirkan saksi Baron, kami anggap keterangannya tidak diperlukan di persidangan," tegas Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Baron diperkenalkan oleh mantan Pj Bupati Langkat kepada sejumlah pejabat sebagai broker yang mengarahkan agar proyek pengadaan smartboard dimenangkan oleh PT Bismacindo Perkasa.

Jaksa menduga pengadaan smartboard tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan mengandung unsur markup. Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi didakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

[adsense]

Persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) memperkuat komitmen perlindungan hak perempuan dan anak sekaligus memperketat tata kelola manajemen aparatur melalui sinergi lintas sektor terintegrasi dengan Pengadilan Agama (PA) Sei Rampah.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) yang digelar di Kantor PA Sei Rampah, Senin (29/6/2026).

[adsense]

Usai acara penandatanganan kerja sama, Bupati Sergai H Darma Wijaya menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah untuk memastikan setiap proses serta mekanisme perceraian ASN berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terdampak.

Ia menegaskan, perceraian merupakan persoalan yang tidak diharapkan terjadi dalam setiap keluarga. Namun, ketika perceraian tidak dapat dihindari, negara memiliki tanggung jawab memastikan hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi, mulai dari nafkah, pengasuhan, pendidikan, hingga kesejahteraan anak.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Darma Wijaya Pimpin Upacara Peringatan Harganas di Sergai, Ketahanan Keluarga jadi Fondasi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini menekankan, kerja sama antara BKPSDM, Dinas P2KBP3A, dan Pengadilan Agama bukan dimaksudkan untuk mempersulit ASN yang menghadapi persoalan rumah tangga. Sebaliknya, kolaborasi tersebut bertujuan memastikan seluruh proses administrasi perceraian berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, disertai pembinaan, mediasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama istri dan anak.

[adsense]

"ASN memiliki kewajiban administratif dalam proses pengajuan perceraian. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi penting agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, Darma Wijaya berharap proses administrasi izin perceraian bagi ASN menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap ASN yang mengajukan izin perceraian akan memperoleh pembinaan serta kesempatan menempuh upaya perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum.

[adsense]

"Apabila perceraian harus ditempuh sebagai pilihan terakhir, seluruh proses diharapkan tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi martabat serta hak masing-masing pihak," ucapnya.

Bupati juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian terhadap pembinaan kehidupan keluarga ASN. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan menjadi modal penting dalam membentuk aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama atas komitmennya membangun sinergi dengan Pemkab Sergai. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang menjalani proses perceraian.

"Semoga perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konsisten, memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik," pungkasnya.

[adsense]

Penandatangan kerja sama dihadiri Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Asri Handayani SHI ME beserta jajaran, Ketua TP-PKK Kabupaten Sergai Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ketua DWP Sergai Ny Mafa Yanny Suwanto Nasution, dan jajaran Kepala OPD. (*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Tim Opsnal Sat Resnarkoba berhasil meringkus dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar sabu di sebuah warung di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapteng, Kamis (25/6/2026) lalu.

[adsense]

Kasat Narkoba Polres Tapteng AKP Johannes Munthe, menginformasikan operasi ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut.

Tim bergerak cepat. Saat melakukan penggerebekan di lokasi, petugas berhasil mengamankan dua tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Direktur RSUD Pandan Lapor Polisi Kasus Pencurian Sparepart Alkes

Disampaikan, dari hasil penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menyita barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,27 gram.

[adsense]

"Dua paket sabu ditemukan langsung di badan tersangka, sementara satu paket lainnya ditemukan petugas tergeletak di lantai bawah meja warung," terang Kasat Narkoba.

Selain narkotika, lanjutnya, pihaknya juga mengamankan uang tunai senilai Rp 105 ribu, satu unit ponsel android berwarna abu-abu gelap yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksi transaksinya.

[adsense]

Interogasi awal di lapangan, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial HL, warga Desa Sipea-pea.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pengedar beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Tengah.

[adsense]

Hingga saat ini, kata AKP Johannes, pihaknya masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna memburu keberadaan HL serta membongkar jaringan narkotika tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang anggota Satpol PP honorer di Kantor Wali Kota Medan menjadi korban dugaan penggelapan sepeda motor oleh pria yang mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Pelaku diduga memanfaatkan seragam dinas yang dikenakannya untuk meyakinkan korban sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut.

[adsense]

Korban, Ardi Kusuma Damanik (41) warga Jalan Budi Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, kehilangan sepeda motor Honda Vario BK 6354 AND setelah dipinjam oleh pelaku pada Kamis (25/6/2026) sekitar di kawasan Jalan Sejati, Kecamatan Medan Petisah, tepat di belakang Kantor Wali Kota Medan.

Ardi mengungkapkan, saat kejadian dirinya sedang berjaga di area parkir belakang kantor dan berbincang dengan seorang petugas keamanan kompleks. Tidak lama kemudian, seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang menghampiri.

[adsense]

Baca Juga:

• LIPPSU Desak Wali Kota Medan Bongkar Bangunan di Aset Pemko

Menurutnya, pelaku kemudian mengaku hendak menjemput anaknya yang sedang mengikuti les. Untuk meyakinkan korban, pria tersebut juga menyebut istrinya bekerja di Kantor Wali Kota Medan serta sempat mengajak korban minum kopi setelah urusannya selesai.

[adsense]

Tak hanya itu, pelaku juga melibatkan seorang tukang becak yang disebut bernama Aspan. Kehadiran pria tersebut semakin membuat korban percaya sehingga tanpa rasa curiga meminjamkan sepeda motornya.

"Saya percaya karena dia seperti anggota polisi dan ada tukang becak yang ikut membenarkan ceritanya," kata Ardi.

[adsense]

Namun kata korban, setelah membawa sepeda motor Honda Vario miliknya, pelaku tak kunjung kembali. Korban yang menunggu cukup lama akhirnya menyadari telah menjadi korban dugaan penggelapan. Ardi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru dengan nomor laporan LP/B/586/VI/2026/SPKT/Polsek Medan Baru.

"Dalam proses penyelidikan, sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan pelaku saat datang ke lokasi telah diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara identitas dan keberadaan pelaku masih dalam penyelidikan. Saya berharap pelakunya segera ditangkap dan sepeda motor saya bisa kembali," harap Ardi.

[adsense]

Kapolsek Medan Baru, Kompol Bambang Hutabarat saat dikonfirmasi mengatakan laporan korban sedang diselidiki.(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Pansus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, Erwin Saragih kembali membuka rapat Pansus dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Banggar DPRD Simalungun Pematangraya, Senin (29/6/2026).

Dalam Rapat tersebut, Erwin meminta agar OPD menyerahkan ke Tim Satgas PPPK yang telah dibentuk Bupati Simalungun dan berharap Tim Satgas serius menyelesaikan persoalan PPP3K di Kabupaten Simalungun.

[adsense]

"Kita berharap jabatan PPP3K yang tidak sesuai dengan prosedur perekrutan PPPK dicopot. Dan pegawai atau pejabat yang menyalasalahgunakan wewenang yang turut membantu PPPK yang bermasalah tersebut juga diberikan sanksi disiplin kepegawaian," ujarnya.

Ketua Tim Satgas PPPK, Roganda Sihombing menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen mejalankan tugas dan akan memeriksa satu-persatu dokumen PPPK yang terindikasi bermasalah di Insfektorat Kabupaten Simalungun hingga persoalan PPPK selesai.

[adsense]

sejauh ini, lanjut Sihombing, pihaknya telah menerima 30 dokumen PPP3K yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur perekrutan dan telah selesai divalidasi untuk dibahas kembali di ruang rapat paripurna.

Ujar Sihombing, finalisasi atau sanksi yang akan diberikan kepada oknum PPP3K yang diduga bermasalah tersebut, sebelumnya akan direkomendasikan dulu ke Bupati Simalungun selanjutnya disampaikan kepada Tim Pemutusan Kontrak PPP3K.

[adsense]

Sementara itu, laporan Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Boru Tampubolon mengungkapkan, pihaknya telah memberikan temuan data PPPK yang terindikasi bermasalah di Dinas Pendidikan ke Tim Satgas

Boru Tampubolon mengungkapkan, pihaknya telah melakukan verifikasi data PPPK penuh dan paruh waktu di Dinas Pendidikan di 31 Kecamatan se Kabupaten Simalungun. Dan total PPPK yang harus diverifikasi sebanyak sekitar 4.800 orang.

[adsense]

"Kita meminta agar Anggota Pansus DPRD Simalungun memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan verifikasi dan untuk melengkapi data yang masih kurang," pungkasnya.

Sementara itu, laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Edward Girsang menyampaikan, total keseluruhan PPPK penuh dan paruh waktu di Dinas Satpol PP tahap I dan tahap II tahun 2024-2026 sebanyak 293 orang.

[adsense]

Girsang mengakui, pihaknya telah turun untuk memverifikasi SK tenaga honorer ke lapangan selama yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga honorer di beberapa instansi pemerintahan.

Kata Edward, sesuai hasil investigasi di lapangan, pihaknya telah menemukan SK yang mencurigakan atau terindikasi tidak valid dari SMP Negeri 2 Kecamatan Dolokpanribuan dan data -data bersangkutan tidak ada ditemukan di sekolah tersebut.

[adsense]

"Dari 293 data PPPK Satpol PP, 3 diantaranya tidak valid dan akan diserahkan ke Tim Satgas," ujarnya.

Usai mendengarkan laporan dari beberapa OPD, Edward mengatakan Rapat Pansus akan kembali digelar pada Rabu (1/7/2026) dan berharap data PPPK yang terindikasi bermasalah untuk dilengkapi untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Rapat tersebut dihadiri Anggota Pansus DPRD, Chrismes Haloho, Johannes Sipayung, Tommy Saragih. Perikson Purba dan Junita Br Munthe dan Sekwan DPRD Simalungun. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebuah video amatir berdurasi pendek beredar pada sejumlah media sosial, terkait areal kebun pisang yang diduga dijadikan pihak tertentu sebagai tempat peredaran dan mengonsumsi sabu - sabu.

Belum diketahui pasti lokasi peredaran atau tempat mengonsumsi narkoba tersebut. Namun pada sejumlah video amatir yang beredar di media sosial, disebut - sebut berlokasi di Kecamatan Medan Labuhan.

[adsense]

Dalam video amatir itu, terdengar suara wanita dengan nada kesal membeberkan, pada areal kebun pisang terdapat sejumlah pondok yang diyakini sengaja dibangun sebagaj tempat untuk mengonsumsi sabu - sabu.

Selain itu, terdengar juga suara wanita di dalam video amatir berkata, "Inilah tempatnya biar Pak Polisi lihat, mau siang mau, mau sore, mau malam, disini orang nyabu, sampai ada pondok - pondok nih, setiap hari ramai diaini,"

[adsense]

Di sebut - sebut relaman postingan video amatir itu beredar di media soaial, karena si wanita kesal, buah tanaman yang ada di kebunnya kerap hilang, diduga dicuri oleh para pemakai sabu,(**)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah harga bahan bangunan seperti besi, pasir, semen hingga cat mengalami kenaikan pada Juni. Hal ini diungkapkan Ekonom Gunawan Benyamin,Senin. (29/6/2026).

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti cabai merah sekitar 20%, bawang putih 18%, cabai rawit hijau 1,6%, gula pasir 0,6% hingga daging sapi 0,3%.

[adsense]

Kondisi tersebut turut dipengaruhi kenaikan harga Pertamax yang mendorong peningkatan biaya operasional dan harga pokok produksi.

Selain kebutuhan pokok, harga sejumlah kebutuhan rumah tangga seperti air kemasan, emas perhiasan, pasta gigi hingga popok bayi juga mengalami kenaikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sejumlah Harga Kebutuhan Pokok Naik Di Sumut

Sumatera Utara diproyeksikan mencatat tekanan inflasi minimal 0,54% secara bulanan pada Juni.

[adsense]

Tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih berlanjut akibat dampak kenaikan energi, potensi El Nino, serta kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan harga bahan baku produksi.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah resmi menetapkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia setelah melalui mekanisme pemungutan suara yang melibatkan masyarakat luas.

Logo karya desainer asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario dari Aman Design Biro keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak.

[adsense]

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemilihan logo tahun ini menjadi tradisi baru karena untuk pertama kalinya masyarakat diberi kesempatan menentukan langsung logo resmi HUT Kemerdekaan RI.

"Kami mewakili panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini akan melanjutkan rangkaian dari apa yang sudah pernah kami sampaikan di tanggal 24 Juni yang lalu, yakni pada pengumuman pemilihan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang sama-sama kita tahu panitia atas arahan Bapak Presiden menyerahkan pemilihan logo resmi kepada masyarakat luas dari lima logo yang kami rilis pada tanggal 24 yang lalu," kata Juri dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026) dikutip dari kumparan.com

[adsense]

Ia mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung sejak 24 Juni hingga 28 Juni 2026 melalui laman logohutri.istanapresiden.go.id.

"Teman-teman, hari ini panitia akan mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan itu ditetapkan sebagai logo resmi. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa tahun ini kita telah memulai tradisi baru, bahwa atas arahan Bapak Presiden, masyarakatlah yang akan memilih langsung logo resmi peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Juri mengungkapkan, antusiasme masyarakat terhadap pemilihan logo cukup tinggi. Dalam waktu kurang dari lima hari, puluhan ribu suara masuk dari berbagai daerah di Indonesia hingga diaspora di luar negeri.

[adsense]

"Polling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan, dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri.istanapresiden.go.id," katanya.

"Alhamdulillah dalam waktu yang kurang dari lima hari antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," sambungnya.

[adsense]

Sebelum mengumumkan pemenang, Juri menyampaikan apresiasi kepada lima desainer yang telah mengikuti sayembara dan berhasil menerjemahkan tema HUT RI ke dalam bentuk visual.

"Berdasarkan jumlah vote yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada lima desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novaryo, Kanda Putra Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Juri, kelima desain tersebut sama-sama mengusung pesan utama tema HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

"Secara umum kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema 'Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur'," katanya.

[adsense]

Ia kemudian mengumumkan bahwa logo nomor dua karya Fajar Novaryo memperoleh suara terbanyak.

"Dan pada akhirnya masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan, bahwa logo atau karya nomor dua, yakni karya Saudara Fajar Novaryo dari Aman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Karya nomor dua, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novaryo memperoleh suara 44,73% dari total suara," ungkap Juri.

[adsense]

"Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novaryo, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026," lanjutnya.

Juri menjelaskan, logo terpilih tidak hanya menampilkan desain yang tegas, tetapi juga memiliki makna filosofis yang merepresentasikan keberagaman Indonesia.

[adsense]

"Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," jelasnya.

[adsense]

Di akhir keterangannya, Juri menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemungutan suara, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan sayembara.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya, serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Meski telah lama mengalami kerusakan parah dan sudah kerap dikeluhkan warga, terutama para pengguna jalan dan para pelaku usaha, Jalan Veteran, kawasan Pasar 9, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, hingga Senin (29/6/2026) belum ada tanda -tanda akan dibenahi/diperbaiki pihak instansi terkait.

Kondisi tersebut mengakibatkan hampir sepanjang hari terjadi antrean atau kemacetan arua lalu lintas dari arah Medan Marelan menuju Kota Medan dan sebaliknya.

[adsense]

Akibat kondisi jalan rusak parah dan selalu tergenang air tersebut, kendaraan bermotor, roda dua maupun truk kerap mengalami mati mesin, bahkan beberapa bulan lalu truk pengangkut barang terjungkal, dan muatannya berupa kayu gelondongan berserakan di badan jalan.

Genangan air yang selalu merendam Jalan Veteran tersebut berasal dari drainase pada kedua sisi jalan, yang sudah mengalami pendangkalan.

[adsense]

Diharapkan, dalam waktu dekat pihak instanai terkait segera membenahi Jalan Veteran Labuban Deli, karena kerusakan jalan tersebut mempercepat proses kerusakan kendaraan bermotor yang rutin melintas, maupun terjadinya tindak kejahatan.(**)

[adsense]