[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai), H Adlin Tambunan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada para peserta didik di lingkungan Sekolah Muhammadiyah Seirampah, Jumat (4/9/2026).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai terhadap dunia pendidikan serta upaya mendukung semangat belajar anak-anak di daerah.

[adsense]

Sebanyak 1.036 paket bantuan perlengkapan sekolah diserahkan kepada para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. 1.006 paket diperuntukkan bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Paket bantuan tersebut berisi berbagai perlengkapan sekolah di antaranya, tas, buku, pena dan kebutuhan pendukung lainnya.

Sedangkan 30 paket lainnya diberikan kepada anak-anak pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), berupa tas dan crayon yang diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar sekaligus mengembangkan kreativitas anak-anak.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Sumut Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Sinabung

Ia berharap, bantuan perlengkapan sekolah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para siswa untuk menunjang kegiatan belajar sehari-hari.

[adsense]

"kami harap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat anak-anak kita dalam belajar. Gunakan perlengkapan sekolah ini dengan baik dan jadikan sebagai motivasi untuk terus rajin belajar serta meraih cita-cita," ujarnya.

Adlin juga mengingatkan para peserta didik agar senantiasa menghormati guru dan orang tua serta terus membangun semangat belajar. Menurutnya, keberhasilan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kedisiplinan, karakter dan kemauan untuk terus belajar.

[adsense]

"Selain itu, ada 2 hal juga yang harus adik-adik waspadai, jangan sampai kita semua berlebihan menggunakan gadget atau HP. Jangan sampai kita kecanduan HP atau game. Manfaatkan penggunakan gedget dengan positif fan terarah. Selain itu, juga hindari bully. Sergai harus zero kasus bulliying. Yang besar sayangi yang kecil, yang kecil hormati yang besar," pesannya.

Lebih lanjut, Adlin menegaskan, pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dinilai sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter dan memiliki daya saing.

[adsense]

"Pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti Muhammadiyah yang selama ini memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sergai, Akhyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Sergai serta Pemkab Sergai atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada para peserta didik di Sekolah Muhammadiyah Seirampah.

[adsense]

Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut sangat berarti dan akan memberikan manfaat langsung bagi para siswa, khususnya dalam mendukung kebutuhan mereka selama mengikuti kegiatan pendidikan.

"Atas nama keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Serdangbedagai, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan menjadi bentuk perhatian yang sangat kami apresiasi," ujar Akhyar. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rencana pembangunan jalan alternatif menuju Berastagi mendapat dukungan DPRD Sumut dan perlu dirancang agar mampu menjadi solusi mengatasi kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas, membuka akses pariwisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan Berastagi.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH kepada wartawan, Jumat (4/9/2026), di DPRD Sumut, menanggapi rencana Gubernur Sumut membangun jalur alternatif untuk pariwisata ke Berastagi.

[adsense]

Timbul mengatakan, pembangunan jalan alternatif merupakan kebijakan strategis yang patut didukung. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan harus diawali perencanaan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Secara sikap, kita pasti mendukung kebijakan ini. Tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang detail, sehingga kebutuhan anggaran dan teknis pekerjaan yang akan dilakukan bisa kita kalkulasi dan perhitungkan," ujar politisi Partai Golkar ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalur Alternatif Medan-Berastagi Ditargetkan Mulai 2027

Anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Simalungun ini menegaskan, keberadaan jalan alternatif juga harus benar-benar mampu mengurangi beban lalu lintas menuju Berastagi. Karena itu, desain, kapasitas jalan, konektivitas dengan ruas yang sudah ada serta proyeksi pertumbuhan kendaraan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

[adsense]

"Jalan alternatif itu ke depan mau dibuat status apa, kemudian siapa yang berwenang ketika menjadi jalan kabupaten, itu harus jelas. Ini bagian dari perencanaan yang harus disiapkan secara teknis, hukum maupun anggaran," katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini menjelaskan, apabila ruas jalan tersebut nantinya berstatus jalan provinsi, pembiayaannya dapat menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara. Namun, jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dapat ditempuh mekanisme lain, termasuk melalui hibah kepada pemerintah daerah.

[adsense]

Timbul juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan daerah lain yang membutuhkan peningkatan konektivitas, karena pembangunan jalan alternatif Berastagi harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur Sumut secara menyeluruh.

Ia berharap Pemprov Sumut segera melakukan kajian komprehensif dan berkoordinasi dengan Pemkab Karo serta pemerintah pusat. Dengan perencanaan yang tepat, jalan alternatif tersebut diharapkan bukan sekadar proyek fisik, tetapi mampu mengurai kemacetan, memperlancar mobilitas, memperkuat pariwisata, membuka peluang usaha dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Praktisi hukum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Guntur Erixon, SH, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) menindak tegas perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Erixon, praktik tersebut merugikan petani karena selisih harga pembelian di tingkat PKS dan agen disebut mencapai sekitar Rp400 per kilogram.

[adsense]

"Ini sangat merugikan. Bayangkan jika satu PKS dalam sehari membeli 600 ton TBS dari petani, berapa kerugian yang ditimbulkan. Ini tidak boleh dibiarkan," kata Erixon kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Ia menilai, rendahnya harga pembelian TBS selama ini kerap dikaitkan dengan randemen atau persentase minyak mentah (CPO) yang dihasilkan dari setiap kilogram TBS. Namun, menurutnya, parameter tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada petani.

[adsense]

Baca Juga:

• Produksi Telur dan Ayam Petelur Sumut Capai 666.621 Ton, Hanya 15 Daerah yang Berproduksi

Selain persoalan harga, Erixon juga menyoroti praktik pemotongan timbangan yang disebut masih dirasakan petani. Ia mempertanyakan dasar pemotongan TBS sebesar 2 hingga 4 persen, bahkan disebut mencapai 6 persen.

[adsense]

"Tidak ada alasan bagi PKS memotong 2 persen hingga 4 persen, bahkan 6 persen, dari TBS yang dijual petani," katanya.

Karena itu, Erixon meminta Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Labusel dan kepolisian melakukan supervisi terhadap penerapan harga TBS di seluruh PKS di Labusel.

[adsense]

Ia juga mendesak agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas sehingga menimbulkan efek jera. Menurut Erixon, langkah tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait perlindungan harga TBS petani dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilitas harga TBS di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Juni lalu.

Erixon mengaku siap bekerja sama apabila Polres Labuhanbatu Selatan maupun Pemkab Labusel mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik kecurangan tersebut.

[adsense]

Ia juga menyatakan siap memberikan masukan jika Pemkab Labusel berencana membentuk regulasi, tim perumus dan tim pengawasan harga TBS kelapa sawit.

Sebelumnya, harga TBS petani swadaya yang diterapkan sejumlah PKS di Labusel diduga tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan pada Kamis (3/9/2026), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut telah menetapkan harga TBS pekebun mitra swadaya untuk periode 2 hingga 8 September 2026 sebesar Rp3.624,20 hingga Rp3.762,93 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di sejumlah PKS disebut hanya berkisar Rp2.860 hingga Rp3.030 per kilogram. Selisih tersebut menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menekan pendapatan petani swadaya di Labusel.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana umum (Pidum) agar tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan hak dan kepentingan korban mendapat perhatian sejak awal.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Petunjuk Teknis Penuntutan Perkara Pidum yang Berorientasi pada Pemulihan Korban. Kegiatan itu digelar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), di Aula Lantai 10 Gedung Kartika Kejagung, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

[adsense]

FGD dibuka Jampidum Dr Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH MH. Dalam arahannya, ia menegaskan, pelaksanaan asas Dominus Litis Fungsional Aktif (DFA) menuntut jaksa memperhatikan kepentingan korban sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Leonard, prinsip tersebut bukan berarti jaksa mencampuri kewenangan penyidik maupun hakim. DFA merupakan bentuk kendali penuntutan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Mantan Jampidsus Febrie Diperiksa di Kejagung Terkait Pencucian Uang

Ia menambahkan, penanganan perkara Pidum ke depan harus memperhatikan tiga pilar secara seimbang. Ketiganya yakni kepentingan umum tetap terlayani, hak-hak tersangka dihormati, serta kepentingan dan hak korban diperhatikan secara optimal.

[adsense]

Dalam petunjuk teknis tersebut, Kejagung menekankan sedikitnya enam hal penting. Pertama, perhatian terhadap korban dimulai sejak tahap penerimaan SPDP. Kedua, penggunaan instrumen pemulihan hak yang tepat, seperti restitusi, kompensasi dan instrumen pemulihan lainnya.

Ketiga, hak-hak korban harus dihadirkan dan diakomodasi secara nyata selama proses peradilan. Keempat, pembuktian kerugian korban perlu dihubungkan secara matang dengan ketersediaan aset pelaku. Kelima, harus ada konsistensi antara surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga surat tuntutan. Keenam, amar putusan yang memuat pemulihan hak korban harus dipastikan dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara tuntas.

[adsense]

Meski demikian, Leonard mengingatkan agar pemulihan hak korban tidak disalahgunakan atau dijadikan alat transaksi hukum. Penuntutan juga tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi korban, melainkan tetap dilaksanakan secara objektif, independen dan terukur.

Perhatian terhadap korban, lanjutnya, tidak boleh mengabaikan atau merugikan hak-hak tersangka maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

[adsense]

Melalui sosialisasi dan petunjuk teknis tersebut, Kejagung berharap seluruh jajaran Tindak Pidana Umum di Indonesia memiliki kesamaan pola pikir dan standar operasional. Dengan demikian, penegakan hukum pidana diharapkan semakin berkeadilan, humanis, serta berorientasi pada pemulihan bagi korban kejahatan.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Karo dalam menangani dampak peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang saat ini berstatus Siaga (Level 3). Penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan erupsi susulan.

Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (4/9/2026). Berdasarkan koordinasi terakhir, sekitar 201 KK atau 650 jiwa warga Desa Kuta Tengah mengungsi di wilayah Desa Suka Tepu dan Koperasi Desa Kelurahan/PUD, sementara warga dari kawasan zona merah radius 6 km, seperti Desa Kuta Rakyat, telah dievakuasi tim gabungan ke titik aman di Kecamatan Naman Teran.

[adsense]

"Sejak awal peningkatan aktivitas, personel BPBD Sumut sudah turun ke lokasi untuk mendistribusikan masker, mendirikan tenda pengungsian, serta menyiagakan truk evakuasi, mobil tangki air bersih dan armada toilet," terang Tuahta.

Sejak erupsi terjadi, BPBD Sumut telah membagikan 630 masker pada tahap awal dan mendirikan lima tenda pengungsian dari tujuh tenda yang telah disiapkan. Selain itu, BPBD Sumut memobilisasi dua unit truk evakuasi, satu mobil tangki air bersih dan satu armada toilet untuk mendukung kebutuhan warga di lokasi pengungsian.

[adsense]

Baca Juga:

• Waspada Bencana Hidrometeorologi, Gubernur Sumut Instruksikan Kesiapsiagaan

Terkait dinamika warga yang masih kembali ke rumah pada siang hari untuk mengecek tempat tinggal dan ternak, pihak TNI dan Polri melalui Polres dan Kodim Karo telah memberikan jaminan keamanan di desa-desa yang ditinggalkan pengungsi. Pengamanan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi warga yang kembali ke kawasan terdampak.

[adsense]

"Kami tidak bisa memaksakan secara keras, tetapi personel BPBD dan TNI/Polri terus mengikutsertakan pendampingan dan kesiapsiagaan mobilisasi jika terjadi erupsi susulan tiba-tiba," tambahnya.

BPBD Sumut mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan rawan, untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Masyarakat juga diminta tidak menjadikan kondisi visual gunung sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya.

[adsense]

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Meskipun secara kasat mata erupsi tampak mereda dengan asap tipis, status resmi sepenuhnya mengikuti penilaian teknis PVMBG," pungkas Tuahta.

Meskipun pengamatan visual hingga Jumat siang menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung mulai melambat dengan hembusan asap yang lebih tipis dibandingkan fase awal abu gelap, BPBD Sumut menegaskan bahwa penentuan status dan durasi penanganan sepenuhnya merujuk pada rekomendasi resmi PVMBG. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) memperkuat koordinasi dengan Perwakilan Konsulat Amerika Serikat (AS) di Medan melalui kegiatan Meeting and Courtesy Visit yang berlangsung di Kediaman Resmi Konsul Amerika Serikat, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan yang dihadiri Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera di Medan Lisa Podolny, Kepala Konsuler untuk wilayah Indonesia Clay Adler, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjenim Sumut, Iwan Irawan, serta jajaran Polda Sumut itu membahas perlindungan Warga Negara Amerika Serikat (WNA AS), kondisi dan kendala yang dihadapi selama berada di Sumatera Utara, serta tantangan pengamanan fasilitas Amerika Serikat di tengah dinamika keamanan global.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui studi perbandingan dan pelatihan, khususnya terkait People Smuggling atau penyelundupan manusia.

Pihak Amerika Serikat juga menyampaikan program pelatihan melalui International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) yang berbasis di Thailand, serta memperkenalkan Overseas Criminal Investigations Unit (OCIU) di bawah Diplomatic Security Service (DSS) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memiliki peran dalam penanganan fraud dokumen perjalanan, fraud visa, dan kejahatan transnasional. Dukungan tenaga ahli maupun penerjemah turut ditawarkan untuk menunjang efektivitas program bagi peserta yang memiliki keterbatasan bahasa Inggris.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Dalami Video Viral soal Winda Lorenza, IH Laporkan Akun Pengunggah

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Imigrasi, Kepolisian dan Perwakilan Amerika Serikat dalam menghadapi isu keamanan perbatasan, penyelundupan manusia, penyalahgunaan dokumen perjalanan, serta pelanggaran izin tinggal WNA di wilayah Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, masih ada warga negara yang hidup tanpa akses listrik yang layak. Kondisi memprihatinkan itu terjadi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumut, yang hingga kini masih gelap-gulita tanpa aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan segera menjadi regulasi khusus yang mampu mengakhiri ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

[adsense]

Penrad mengungkapkan kondisi tersebut saat mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan bersama DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, fakta masih adanya masyarakat yang belum menikmati listrik secara layak menunjukkan persoalan keadilan pembangunan belum benar-benar selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Pelaku Curanmor Dibebaskan Setelah Berdamai Akan Diusut

Ia menilai ketimpangan tersebut tidak boleh terus dibiarkan hanya karena wilayah kepulauan menghadapi persoalan geografis, jarak, mahalnya mobilisasi, serta tingginya biaya pembangunan dan distribusi energi. Perbedaan biaya tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang berbeda kepada warga negara hanya karena mereka tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah 3T.

[adsense]

Karena itu, Penrad menegaskan RUU Daerah Kepulauan harus memiliki karakter lex specialis, yakni aturan khusus yang mampu mengatasi hambatan regulasi umum dan memberikan perlakuan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menilai kekhususan tersebut harus benar-benar terlihat dalam kebijakan, pendanaan, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya.

[adsense]

Artinya hambatan-hambatan peraturan lain seharusnya akan mengikuti keberadaan lex specialis ini.

Penrad mengapresiasi Kementerian ESDM yang mulai memasukkan konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dalam pembahasan RUU tersebut. Apalagi DKK merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kemahalan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, sebab tanpa skema pendanaan khusus, dikuatirkan kesenjangan pembangunan akan terus berulang.

[adsense]

Di sisi lain, Penrad mengingatkan agar RUU Daerah Kepulauan tidak justru menjadi pintu masuk untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan sumber daya energi dari daerah kepada pemerintah pusat. Keterbatasan fiskal, sumber daya manusia dan kemampuan daerah harus diperkuat melalui dukungan pemerintah, bukan dijadikan alasan untuk melakukan sentralisasi kewenangan.

Ia menegaskan kekayaan sumber daya alam dan energi yang berada di daerah kepulauan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, sebab banyak sumber energi terbarukan maupun energi fosil di republik ini berada di daerah 3T. Tetapi kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya alam kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin," katanya.

[adsense]

Penrad berharap RUU Daerah Kepulauan benar-benar menjadi terobosan hukum untuk menghadirkan keadilan pembangunan dan memastikan tidak ada lagi warga negara yang harus menunggu puluhan tahun hanya untuk menikmati hak dasar seperti listrik.(*).

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan bersama DPRD Kabupaten Humbahas menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (4/9/2026).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20 Tahun 2026 tentang Persetujuan Bersama Bupati Humbahas dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jessika A Simamora dan Marsono Simamora, serta diikuti seluruh anggota DPRD.

Hadir pula Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun SH MAP, Kapolres Humbahas yang diwakili AKP I A Ginting, Dandim 0210/TU yang diwakili Danramil Doloksanggul Kapt S Manullang, Sekda Chiristison R Marbun, Ketua TP PKK, Ketua DWP Ny Dewi Chiristison R Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan BUMN dan BUMD.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Ajukan Ranperda P-APBD Humbahas 2026 Sebesar Rp955,37 Miliar

Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, nota jawaban bupati, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

[adsense]

"Berbagai usulan, masukan, saran, dan imbauan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda. Pemerintah daerah berupaya mengakomodasi seluruh masukan tersebut dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Bupati menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda P-APBD 2026 yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi paling lama tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.

[adsense]

Selanjutnya, hasil evaluasi gubernur akan disempurnakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD sebagai dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebelum penandatanganan berita acara, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Radna Fride Marbun SE MSi membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD terkait Ranperda P-APBD 2026. Rapat juga dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.

[adsense]

Pendapat akhir Fraksi Golkar Solidaritas disampaikan Rosmintayani Simamora, Fraksi Hanura oleh Hartono Lumban Gaol, Fraksi NasDem oleh Jorotman Purba, Fraksi Perindo oleh Lam Marganda Silaban, dan Fraksi Gabungan oleh Roganda Tinambunan.

Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Parulian Simamora berharap Perda Perubahan APBD 2026 dapat menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Humbang Hasundutan. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi komplek hunian tetap (Huntap) di Jalan Sudirman Kelurahan Aek Parombunan Sibolga, dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Sibolga dam Tapanuli Tengah (Tapteng) pascabencana ekologis, Jumat (4/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut Wapres turut membagikan sertifikat Huntap secara simbolis kepada perwakilan warga penerima Huntap dilanjutkan pembagian paket sembako.

[adsense]

Usai pembagian sertifikat, Wapres beserta rombongan meninjau sarana dan prasarana di Huntap, kemudian bertolak melanjukan Kunker ke wilayah Tapteng dan terlihat saat meninggalkan lokasi, Wapres RI satu mobil dengan Wali Kota Sibolga

Kunjungan di Huntap ini berlangsung aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibantu prajurit Kawal Samudera 023 Kawal Samudera. Warga sekitar juga berkesempatan foto bersama dan bersalaman dengan Wapres.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Pelaku Curanmor Dibebaskan Setelah Berdamai Akan Diusut

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut akan usut tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial RA, SDC dan R yang diduga dibebaskan Polsek Batang Kuis setelah berdamai akan diusut.

Hal tersebut dinyatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi harianSIB.com terkait adanya informasi yang beredar dugaan pelaku curanmor dibebaskan.

[adsense]

"Kita akan usut jika demikian. Silahkan dilaporkan. Kita masih punya Bid Propam dan Itwasda yang bisa dipercaya," ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Ia juga menegaskan kasus curanmor tidak bisa berdamai. "Masa kasus curanmor yang termasuk pencurian dengan pemberatan (curat) didamaikan. Baru kali ini saya dengar seperti itu," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Dalami Video Viral soal Winda Lorenza, IH Laporkan Akun Pengunggah

Sebelumnya, untuk memastikan kebenaran informasi beredar, harianSIB.com berulang kali mengkonfirmasi

[adsense]

Kapolsek Batang Kuis yang belum sebulan bertugas, AKP Surahman lewat telepon dan pesan WA namun tetap memilih diam.

Pun demikian, Kanit Reskrim Polsek Batang Kuis, Ipda Tabi'ul Hidayat yang berusaha terus dihubungi lebih memilih tidak menjawab.

[adsense]

Lain lagi dengan penyidik berinisial T yang menangani kasus tersebut, ketika dihubungi dan dikirimi pesan WA menanyakan kebenaran hal itu tidak mengangkat dan langsung memblokir WA harianSIB.com.

Terpisah, salah seorang istri terduga pelaku, MU ketika ditanya kapan para pelaku dibebaskan, ia mengatakan saat menjenguk, Sabtu (22/8/2026). "Iya pak (Sabtu), sekalian jenguk kami ke sana," jawabnya sembari mengatakan suaminya belum bekerja.

[adsense]

Diketahui sebelumnya, Jajaran Polsek Batang Kuis, Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap kasus pencurian 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau. Tiga orang pelaku berhasil diamankan dalam operasi yang dipimpin langsung Kanit Reskrim.

Peristiwa terjadi pada Kamis (30/7/2026) sekira pukul 15.00 WIB. Korban AAS (19) warga Desa Tanjung Sari memarkirkan sepeda motornya di pinggir Jalan Rumbia, Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis.

[adsense]

Saat ditinggal beberapa saat, motor milik korban raib. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta dan langsung melaporkan ke Polsek Batang Kuis.

Kamis malam (6/8/ 2026) sekira pukul 20.00 WIB, tim yang dipimpin Ipda Tabi'ul Hidayat bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan RA (31), warga Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Batang Kuis dan SDC, (35) warga Jalan Beringin, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

[adsense]

Berdasarkan keterangan SDC, motor hasil curian tersebut sudah dijual R (35). Ketiga pelaku diamankan di Mapolsek Batang Kuis dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang masih mengancam sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan instruksi peringatan dini dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan, berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sumut memiliki 14 jenis potensi kejadian bencana. Cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Tuahta pada Konferensi Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (4/9/2026).

"Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali," ujar Tuahta.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalur Alternatif Medan-Berastagi Ditargetkan Mulai 2027

Tuahta mengatakan, instruksi tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan, terutama dalam mengantisipasi karhutla di sejumlah wilayah rawan seperti Samosir, Padang Lawas, Simalungun dan Labuhanbatu.

[adsense]

Hingga akhir Agustus 2026, total luas lahan terbakar di Sumut tercatat mencapai 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD Sumut untuk terus memperkuat pengawasan dan penanganan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memback-up BPBD setempat," jelasnya.

[adsense]

Terkait kesiapan anggaran dan sarana, BPBD Sumut mengalokasikan pemeliharaan rutin serta pengadaan armada secara bertahap setiap tahunnya. Langkah tersebut juga didukung dengan penguatan peralatan operasional untuk menghadapi kondisi darurat.

Tuahta menegaskan, BPBD Sumut siap mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi, penyediaan logistik, hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat telah ditetapkan.

[adsense]

Selain penanganan saat bencana terjadi, BPBD Sumut terus memperkuat upaya mitigasi dan menyiapkan berbagai dokumen kesiapsiagaan untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana di wilayah Sumut. Langkah mitigasi pra-bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelajar dan masyarakat hingga penyusunan dokumen strategis.

"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," kata Tuahta.

[adsense]

BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (*)

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat menggelar panen raya padi di lahan pertanian Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (3/9/2026). Program pertanian ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Yosef Leonard Sihombing, mengatakan panen raya tersebut menjadi bukti nyata program pembinaan yang terus dikembangkan Lapas Rantauprapat melalui kegiatan pertanian. Selain menghasilkan produk pangan, program ini juga menjadi sarana bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk belajar dan mengembangkan keterampilan.

[adsense]

Menurut Yosef Leonard Sihombing yang beberapa hari menjabat Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat, setiap proses pembinaan selalu memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, termasuk melalui kegiatan produktif di bidang pertanian.

"Melalui kegiatan panen raya padi di SAE Lapas Rantauprapat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami membuktikan bahwa semangat untuk berkarya dan belajar tidak pernah terbatas oleh ruang," kata Yosef didampingi KPLP Mytrando, para pejabat Lapas dan petugas serta warga binaan yang dilibatkan dalam panen raya tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Karutan Humbahas Kontrol Blok Hunian dan Ketahanan Pangan

"Dengan semangat terus melangkah, membina dan memberikan dampak nyata, Lapas Rantauprapat berharap program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dapat terus berkembang sebagai wadah pembinaan yang produktif serta mencetak warga binaan yang memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi kehidupan di masa depan," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran Polres Batubara menunjukkan kepedulian dan empati terhadap keluarga korban musibah kebakaran PT Evyap Sabun Indonesia di kawasan industri Sei Mangkei. Personel Polsek Medang Deras dan Polsek Talawi hadir di sejumlah rumah duka korban yang merupakan warga Kabupaten Batubara, Kamis (3/9/2026).

Di wilayah Kecamatan Medang Deras, Bhabinkamtibmas Polsek Medang Deras Aipda Walter Hutahaean mewakili Kapolsek Medang Deras melayat ke rumah duka di Dusun Pengajian, Desa Lalang. Kehadiran tersebut untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga korban.

[adsense]

Dua warga Desa Lalang menjadi korban dalam musibah kebakaran tersebut, yakni Nasri Efendi (43) yang dinyatakan meninggal dunia serta Mhd Rifaldi (26). Korban sebelumnya sempat dilarikan ke RSU Perdagangan untuk mendapatkan penanganan.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas menyampaikan ucapan turut berduka cita dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah. Personel juga melakukan pemantauan situasi keamanan di sekitar rumah duka guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara ungkap Tiga Kasus Narkotika Dalam Oprasi Anti Narkotika (Antik)

Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, personel Polsek Talawi melaksanakan pengamanan di sekitar rumah duka untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas selama prosesi pemakaman.

[adsense]

Almarhum Sumadi kemudian dimakamkan sekitar pukul 17.00 WIB di TPU Muslim Dusun III, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara.

Kasi humas P Tamba kepada jurnalis harianSIBcom,Jumat (04/09/2026) menyampaikan Kehadiran jajaran Polres Batubara di tengah keluarga korban merupakan bentuk kepedulian dan empati Polri kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan dukungan moril, personel juga memastikan situasi di sekitar rumah duka tetap aman, tertib dan kondusif.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Raksasa otomotif asal Jerman, Volkswagen Group, menyepakati rencana restrukturisasi terbesar dalam sejarah industri otomotif global: menghapus hingga 100 ribu posisi karyawan hingga akhir dekade ini. Langkah drastis disepakati manajemen dan serikat pekerja untuk menghadapi tekanan persaingan ketat, penurunan kinerja, dan tantangan pasar.

[adsense]

Berdasarkan kesepakatan, perusahaan menambah pemangkasan sekitar 50 ribu posisi baru, digabungkan dengan rencana pengurangan sebelumnya, sehingga total mencapai 100 ribu tenaga kerja. Angka ini setara sekitar 15 persen dari total 650 ribu karyawan di seluruh dunia. Dewan Pengawas menyetujui rencana secara bulat, disertai pemangkasan jumlah model kendaraan hingga sekitar setengahnya untuk efisiensi biaya .

[adsense]

Baca Juga:

• Korban Tewas Akibat Gelombang Panas di Jerman Mencapai 15.800 Orang

[adsense]

Volkswagen Group menaungi berbagai merek utama: Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, SEAT/Cupra, Bentley, Lamborghini, dan lainnya. CEO Oliver Blume menegaskan penyesuaian ini diperlukan guna menyelaraskan struktur dengan realitas ekonomi, meski sempat menimbulkan ketegangan internal; namun dukungan penuh diperoleh dari dewan pengawas yang mewakili pemegang saham dan pihak pekerja.

[adsense]

Jika terealisasi, perombakan ini menjadi salah satu langkah pemulihan paling radikal dalam sejarah industri otomotif dunia, yang menunjukkan betapa beratnya persaingan pasar serta perubahan yang menimpa industri mobil Eropa dan Jerman saat ini.(*)

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Pelanggan Nasional, Bank BRI KCP Indrapura menegaskan komitmen melalui pelayanan prima dan penghargaan dengan pemberian suvenir kepada setiap nasabah yang hadir. Bank BRI KCP Indrapura menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan nasabah.

Ditekankan bahwa senyum, masukan, serta dukungan dari pelanggan menjadi energi penting bagi BRI untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Keberadaan pelanggan yang setia menjadi inspirasi utama dalam menjalankan pelayanan yang sesungguhnya.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Riki Ardiansyah mewakili Pemimpin Cabang BRI Cabang Kisaran, Danang Prasetyohadi, Kamus (3/9/2026) menyatakan, Bank BRI senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat melalui karya nyata, integritas tinggi, dan pelayanan yang terbaik bagi seluruh nasabah.

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Diblokir, Rekening Nasabah di Gunungsitoli Kini Dibuka

Melalui momen ini, BRI ingin semakin dekat dan merangkul nasabah sebagai mitra sejati dalam setiap langkah kemajuan ekonomi.(*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut) Dr Parlindungan SH MH bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kakanwil Ditjenpas Sumut) Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., SH MSi beserta jajaran melaksanakan koordinasi dengan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga sekaligus memastikan seluruh tahapan seleksi dapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara optimal, profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi diperlukan mengingat pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, mekanisme seleksi, hingga dukungan teknis pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT).

[adsense]

Hal itu disampaikan Kahumas Imigrasi Sumut Fiqih didampingi Rizky Maulana dalam siaran persnya, Jumat (4/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Dr Janry H.U.P. Simanungkalit, SSi MSi, menyampaikan kesiapan BKN dalam mendukung pelaksanaan seleksi melalui kompetensi dan pengalaman dalam penyelenggaraan seleksi berbasis CAT. Menurutnya, aspek integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi perhatian utama guna memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil dan setara dalam mengikuti setiap tahapan seleksi.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Sumut Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Sinabung

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi serta memperkuat koordinasi teknis antarpihak sebelum tahapan seleksi dimulai. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal sehingga proses seleksi dapat berlangsung tertib, lancar, objektif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

[adsense]

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami ingin memastikan seluruh proses dilaksanakan secara profesional sehingga setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama dan proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan," ujar Dr Parlindungan, Kamis (3/9/2026).(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu meninjau progres pembangunan kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kamis (3/9/2026).

Dalam kunjungan itu, Masinton yang didampingi oleh Site Engineer Manager PT Nindya Karya serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI mengecek langsung penataan kawasan sekaligus mendengarkan pemaparan teknis mengenai perkembangan proyek penanganan darurat pascabencana.

[adsense]

Bupati mengatakan, bahwa peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan lokasi, progres konstruksi, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak pascabencana.

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kualitas pekerjaan fisik di lapangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wapres RI Tiba di Tapteng dan Bertolak ke Barus

[adsense]

"Yang paling penting adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai target, kualitasnya baik, dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia sehingga hunian ini benar-benar layak untuk ditempati," ucap Masinton Pasaribu dalam rilis yang diterima Jumat (4/9/2026).

Sementara itu, Site Engineer Manager PT Nindya Karya, Alkadri Suenda menjelaskan bahwa kawasan Huntara ini dirancang tidak sekadar sebagai tempat tinggal darurat. Site plan yang matang, lingkungan hunian ditata agar tetap layak, aman, dan menunjang aktivitas sosial sehari-hari masyarakat.

[adsense]

Nantinya, kapasitas hunian terdiri dari 10 blok hunian sementara yang dirancang untuk menampung total sekitar 120 kepala keluarga (KK), dengan kapasitas masing-masing blok sebanyak 12 KK.

Pembangunan saat ini telah mencapai angka 58 persen. Target penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi dan penataan kawasan rampung 100 persen pada 30 September 2026 mendatang.

[adsense]

Kawasan Huntara akan dilengkapi dengan gedung serbaguna, mushola, sarana air bersih sumur bor, area parkir, serta sistem drainase yang terintegrasi. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama para petugas kebersihan, bertempat di depan ruang Aula Polres Batubara, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan ini dalam rangka membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat serta mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, nyaman dan kondusif di Kabupaten Batubara,

[adsense]

Turut hadir Kabag Ops Polres Batubara Kompol Zulham, Kabag Log Kompol Leonard Simanjuntak, Kasat Binmas AKP L. Sirait, Kasi Humas AKP P. Tamba, Kanit Binmas Ipda UP Tambunan, personel Sat Binmas serta para petugas kebersihan.

Kapolres Batubara AKBP berdialog secara langsung dengan para petugas kebersihan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan maupun berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Siantar Barat Patroli Jalan Kaki Antisipasi 3C di Pasar Horas

"Peran petugas kebersihan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman ," ujarnya.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan Jumat Curhat menjadi salah satu sarana untuk mempererat komunikasi antara Polri dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan dapat terbangun rasa saling percaya, kepedulian dan kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.(*)

[adsense]

[adsense]

PDI Perjuangan Sumut menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian Desa Sukatengah, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, berupa 150 sak beras, 200 papan telur, 500 selimut, 500 masker dan 100 matras, serta perlengkapan mandi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon kepada wartawan, Jumat (4/9/2026) di Medan seusai menyalurkan bantuan mengatakan, pihaknya menyalurkan bantuan bersama jajaran DPD PDI Perjuangan Sumut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, PAC hingga tingkat ranting dan dihadiri Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan.

[adsense]

Rapidin mengatakan, bantuan merupakan bentuk kesiapsiagaan PDI Perjuangan hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana. Seluruh jajaran partai, mulai tingkat DPD hingga ranting, dikerahkan untuk bergotong royong memenuhi kebutuhan warga di pengungsian.

Selain kebutuhan pangan, bantuan juga diarahkan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan pengungsi berupa matras, selimut dan masker.

[adsense]

Baca Juga:

• BNPB Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Sinabung di Karo

Penyaluran bantuan mendapat sambutan hangat dari pemerintah desa dan warga pengungsi. Perwakilan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beserta seluruh jajaran partai yang telah menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana.

[adsense]

Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan mengatakan jajaran PDI Perjuangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan posko penanggulangan bencana untuk memantau perkembangan kondisi serta kebutuhan pengungsi, sehingga bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan menyampaikan bahwa pada Jumat (4/9) siang, DPD PDI Perjuangan Sumut kembali menyalurkan telur untuk kebutuhan pangan pengungsi.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Soetarto, Meriahta Sitepu, Alamsyah Hamdani, HM Afan, Taviv Ginting, Penyabar Nakhe dan R Mawarni Tampubolon.(*).

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendarat dan tiba di Bandara dr. Ferdinand Lumban Tobing Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (4/9/2026), pagi.

Tiba di Bandara Pinangsori, kehadirannya disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Danrem 023 Kawal Samudera Letkol Inf Iwan Budiarso serta unsur Forkopimda Tapanuli Tengah dan Sibolga.

[adsense]

Kedatangan ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Tapteng pascabencana ekologis.

Usai penyambutan, Gibran dan rombongan langsung bertolak ke Kota Bertuah Barus menaiki Helikopter Super Puma ASL332 L2.

[adsense]

Baca Juga:

• Pohon Tumbang Timpa Jaringan Listrik di Tano Ponggol Tapteng

Informasi yang dihimpun, Wapres berkunjung ke SMA Negeri 1 Barus. Di sana, Gibran menyerahkan bantuan sarana dan prasarana juga perlengkapan sekolah bagi para siswa.

[adsense]

Rencananya, dalam kunker tersebut, Wapres juga akan berkunjung ke Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan. (**)

[adsense]