[adsense]

Setelah menyampaikan kuliah umum di Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit Siborong - borong Kabupaten Tapanuli Utara, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menyempatkan diri mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Selasa (6/10/2026) lalu.

Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih ini melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional asal tanah Batak tersebut yang berlokasi di Jalan Pagarbatu Soposurung Balige Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

[adsense]

Di sela- sela agenda kunjungan kerjanya ke kawasan Danau Toba ini, Menkop Ferry Juliantono didampingi Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (DPP - KMDT) Edison Manurung bersama sejumlah pengurus serta Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, ziarah dengan cara menaburkan bunga ke makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII.

Setelah tiba di lokasi, Menteri langsung memberi penghormatan dan juga menaburkan bunga ke makam pahlawan nasional yang gugur melawan penjajah Kolonial Belanda ini. Bukan hanya itu, Menkop juga meninjau lokasi makam.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Taput Usulkan Lahan Kampus UNITA sebagai Percontohan Bawang Putih dalam Rakor Bersama Ditjen Hortikultura

[adsense]

[adsense]

SO (Sending Organization) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Seikou Education Pematangsiantar memberangkatkan tiga peserta magang ke Jepang.

"Ketiga peserta dipersiapkan untuk bekerja di sektor pertanian dan pengaspalan di Negeri Sakura, setelah menjalani pelatihan mulai dari pembelajaran bahasa Jepang, pelatihan keterampilan, pembentukan karakter, hingga penyelesaian seluruh tahapan administrasi," kata Pimpinan LPK SO Seikou Education Pematangsiantar, Risman Situmorang SS kepada harianSIB.com, Selasa (8/10/2026).

[adsense]

Ketiga orang yang diberangkatkan adalah Herlika T Manalu (Job Pertanian, Perusahaan Takahata Yohei, Penempatan Nagasaki), Sonia Situmorang(Job Pertanian, Perusahaan Takahata Yohei, Penempatan Nagasaki) dan Virgo Parulian Sitanggang (Job Pengaspalan, perusahaan Seishin Kogyo Co., LTD, Penempatan Fujinomiya).

Risman menambahkan bahwa keberangkatan ketiga peserta magang ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah yang telah ditunjukkan selama mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rehabilitasi Mangrove di Sumut, NGO Gelar Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media/Toolkits

Ini menjadi awal dari perjalanan baru dalam mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman kerja, serta membangun masa depan yang lebih cerah. Selamat berkerja dan berkarya di Jepang," katanya

[adsense]

Keberangkatan para peserta magang ke Jepang sangat disambut baik oleh orangtua mengucapkan terima kasih kepada SO LPK Seikou Education karena telah difasilitasi pelatihan dan keberangkatan magang ke Jepang.(**)

[adsense]

[adsense]

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Deliserdang, memberikan tali asih kepada 59 pelajar SD korban keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bung Karno, Rabu (7/10/2026) di Lubukpakam.

Ketua DPC PDIP Deliserdang, Agustiawan Saragih SH, mengatakan bantuan uang Rp 300 ribu per pelajar yang dimasukkan ke dalam buku tabungan BRI, merupakan hasil gotong royong dan kepedulian bersama dari PDIP Sumut, PDIP Deliserdang, dan Fraksi PDIP DPRD Deliserdang.

[adsense]

Menurut Wakil Ketua DPRD Deliserdang itu, pemberian tali asih tidak semata-mata diukur dari nilai materi yang diterima pelajar. Lebih dari itu, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan PDIP.

Hal senada disampaikan, Sekretaris PDIP Sumut, Dr Sutarto MSi, mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar kader partai selalu hadir dan mendampingi masyarakat dalam situasi sulit.

[adsense]

Baca Juga:

• PDI Perjuangan Sumut Salurkan Bantuan Rp2,5 Juta/Orang kepada 495 Siswa Terdampak MBG Karo

Hadir dalam kegiatan itu, beberapa pengurus PDIP Sumut, anggota DPRD Deliserdang, Indra Silaban SH, Sekretaris PDIP Deliserdang, Dr Ahmad Bima Nusa, bersama Bendahara, Oki TM Bangun, wakil sekertaris, Tugiran, beserta pengurus DPC lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat terus berupaya memperkuat program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Terbaru, sebanyak 250 ekor bibit ayam mulai dibudidayakan di area peternakan Lapas Rantauprapat, Rabu (7/10/2026).

Pelaksanaan program tersebut melibatkan langsung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sebelumnya telah mendapat pembekalan mengenai tata cara pemeliharaan ternak, pemberian pakan, hingga menjaga kesehatan hewan. Pelaksanaan kegiatan berada di bawah bimbingan dan pengawasan Seksi Kegiatan Kerja (Giatja).

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Yosef Leonard Sihombing, mengatakan budidaya ayam tersebut merupakan langkah awal dalam memperkuat sektor peternakan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian bagi WBP.

"Pembudidayaan 250 ekor bibit ayam ini menjadi langkah awal dari penguatan sektor peternakan di Lapas Rantauprapat," kata Kalapas Yosef Leonard kepada sejumlah wartawan dalam siaran pers, Kamis (8/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Pancurbatu Gelar Asesmen Kelayakan Re-Edukasi bagi WBP

"Melalui program yang dilaksanakan secara berkelanjutan itu, Lapas Kelas IIA Rantauprapat berharap para WBP dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif, memiliki keterampilan yang bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana," ujar Kalapas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumut memprotes keras aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan PW KAMMI Sumut ke gedung DPRD Sumut, Rabu (7/10/2026), karena organisasi tidak pernah memberikan mandat, persetujuan maupun instruksi untuk aksi tersebut.

Penegasan itu disampaikan melalui surat klarifikasi dan pernyataan resmi Nomor 007/PN/KU-i/PW2/KAMMI/XI/2026 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Sumut, Kamis (8/10/2026) yang ditandatangani Ketua Umum PW KAMMI Sumut 2026-2028 Hasan Basri SH dan Sekretaris Jenderal Dolly Rasyid Muhammad Srg SH.

[adsense]

Dalam surat tersebut, PW KAMMI Sumut menyatakan aksi yang tercantum dalam flyer tidak pernah mendapatkan mandat, keputusan, instruksi, persetujuan maupun pengesahan dari kepengurusan PW KAMMI Sumut yang sah dan aksi tersebut bukan agenda resmi organisasi.

KAMMI juga menegaskan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut tidak berhak mengatasnamakan PW KAMMI Sumut. Termasuk penggunaan nama, logo, identitas maupun atribut organisasi tanpa kewenangan yang dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejar-kejaran 5 Km dan Sempat Rusak HP, Kurir 450 Pod Getar Asal Malaysia Dibekuk Polrestabes Medan

Berkaitan dengan itu, PW KAMMI Sumut meminta Pimpinan DPRD Sumut tidak mengakui, menerima maupun memperlakukan pihak yang melaksanakan aksi tersebut sebagai representasi resmi KAMMI Sumut.

[adsense]

DPRD juga diminta mencatat secara resmi bahwa tidak pernah ada mandat kepada pihak mana pun untuk menggelar aksi tersebut.

KAMMI selanjutnya meminta agar setiap pihak yang masih menggunakan nama dan atribut PW KAMMI Sumut tanpa kewenangan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

"Kami berharap Pimpinan DPRD Sumut dapat mengambil langkah yang diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman kelembagaan maupun gangguan terhadap ketertiban publik," ujar KAMMI.

[adsense]

Surat tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kepala Badan Kesbangpol Sumut dan Kejati Sumut, karena setiap kegiatan yang mengatasnamakan organisasi wajib memiliki mandat dan kewenangan yang jelas dari kepengurusan yang sah.(*).

[adsense]

[adsense]

Keberhasilan rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara (Sumut) tidak ditentukan oleh kecanggihan kanal digital semata, melainkan oleh kemampuan komunikasi yang menjembatani kepentingan ekologis, ekonomi tambak, status lahan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Juliarti Sianturi, staf media SPEAK Sub-Nasional Sumut, menyampaikan hal itu diakhir hari pertama kegiatan "Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media/Toolkits" yang diselenggarakan SPEAK Sub-Nasional Sumut di Medan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Juliarti memperkenalkan berbagai toolkit dan materi komunikasi berbasis kearifan lokal yang telah dikembangkan secara partisipatif.

[adsense]

Baca Juga:

• Resmi Pimpin Polda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan Disambut Ulos dan Tarian Tradisional

Kegiatan itu dibuka oleh Aditya Wahyu Putra, S.Hut, Manajer Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Sumut dan berlangsung 2 hari, Rabu-Kamis (7-8/10/2026).

[adsense]

Pesertanya, dari kementerian kehutanan, PPIU M4CR Sumut, mitra NGO,Kelompok Kerja Mangrove Daerah KKMD, kelompok masyarakat Mengrove (Labuhanbatu Langkat, Deliserdang), SPEAK Indonesia dan media.

Dr Oding Affandi SHut MP, akademisi dari ruang virtual memberikan perspektif kritis mengenai masa depan rehabilitasi mangrove pascaberakhirnya program M4CR. "Pelatihan yang diselenggarakan SPEAK dan PPIU Sumut, langkah strategis memastikan capaian program tidak berhenti ketika pendanaan eksternal berakhir," ujarnya.

[adsense]

Dr Meilinda Suriani Harefa, Founder & Executive Director Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, menyampaikan prinsip dasar komunikasi dan teknis fasilitasi di tingkat komunitas, yaitu komunikasi dari hati, belajar dari akar rumput.

"Komunikasi yang efektif di tingkat tapak bukan sekadar soal penyampaian pesan, tetapi kemampuan mendengarkan, memahami konteks lokal, dan membangun kepercayaan bersama masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Semangat itu terkonfirmasi saat sesi Zuwandi Tanjung, Ketua Kelompok Tani Hutan Bahagia Giat Bersama, cerita pengalaman membangun kelompok dari nol melalui komunikasi yang kuat dan konsisten, di Desa Simandulang Kualuh Leidong Labuhanbatu.

Kemudian Reza Nasution, Asisten Komunikasi dan Strategi PPIU/M4CR, menjelaskan praktek penggunaan panduan komunikasi berbasis komunitas.

[adsense]

"Peran media sangat strategis dalam berkomunikasi ke publik oleh karena itu media harus diberi data faktual yang lengkap untuk disiarkan ke publik," ujarnya.

Misalnya, informasi tentang rehabilitasi mengrove itu, tidak seremonial tapi terus bergulir, mulai dari berita menanam bakau/mengrove hingga pasca tanam, termasuk informasi ekonomi, ketahanan pangan rakyat pesisir di kawasan bakau, sesuai fakta. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian 3 unit sepeda motor saat terparkir di area kos-kosan "Nato 02" di Jalan Sunda, Desa Bakaranbatu, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, terekam kamera CCTV.

Informasi dihimpun, Kamis (8/10/2026), tiga sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha N-Max, Honda Scoopy dan Honda Beat, Selasa (6/10/2026) pukul 04.30 WIB.

[adsense]

Pada rekaman CCTV terlihat, 6 orang pelaku pencurian mendatangi tempat kos dengan mengendarai 3 sepeda motor, mengenakan masker, helm dan jaket.

Setelah membuka gerbang area kos yang tidak digembok, 3 diantaranya masuk ke dalam area parkir, dan mendorong 3 sepeda motor milik anak kos. Sementara 3 temannya dengan santai menunggu temannya beraksi, di depan pintu gerbang tempat kos.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Tangkap Sopir Nyambi Pengedar Sabu di Lubukpakam

Kehilangan sepeda motor itu baru diketahui sekira pukul 11.30 WIB, saat pemilik sepeda motor hendak keluar, untuk berangkat kerja.

[adsense]

Kapolsek Lubukpakam Polresta Deliserdang, AKP Trisno Carlos Sihite SH, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Korban sudah membuat laporan pengaduan, dan kini Personel sedang melakukan penyelidikan, sebut AKP Trisno Carlos. (**)

[adsense]

[adsense]

Dua pria, FA (32) dan M (42), ditangkap Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan, dengan sangkaan melakukan pencurian kabel fiber optik yang tertanam di dalam tanah di kawasan Jalan Pancing 1, depan Gang Karya, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis dini hari (8/10/2026).

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Samapta AKP Rudi, mengatakan, penangkapan kedua pria tersebut, berikut barang bukti, dua parang, satu cangkul, satu sekop, satu tembilang, dua pahat besi, satu pisau cutter, dua tang, dua ember serta dua gulungan kabel, berawal ketika Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan melaksankan patroli di kawasan Kelurahan Besar.

[adsense]

Selanjutnya, saat Tim Macan Polres Belawan melintas di kawasan Jalan Pancing 1, sejumlah pria dicurigai sedang melakukan aksi pencurian kabel fiber optik yang tertanam di dalam tanah.

Ketika dilakukan pengejaran, dua orang dapat ditangkap, sedang dua pria lainnya berhasil kabur, kemudian saat dilakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, kedua pria tersebut mengaku sedang melakukan aksi pencurian kabel optik.

[adsense]

Baca Juga:

• Satlantas Polres Pematangsiantar Tanamkan Disiplin Lalin Lewat Polantas Karib

[adsense]

[adsense]

Satlantas Polres Pematangsiantar menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini lewat program Polantas Karib saat menerima kunjungan outing class TK Kemala Bhayangkari 6 di lapangan Mako Satlantas Jalan Sangnawaluh, Rabu (7/10/2026).

Personel Unit Kamsel dipimpin Kanit Kamsel Ipda Serly Tarigan mengenalkan sosok Polisi dan Polwan sebagai pelindung, pengayom dan sahabat anak.

[adsense]

Anak-anak diajak mengenal rambu-rambu lalu lintas, cara aman berjalan di trotoar, serta edukasi bahaya kecelakaan lalu lintas. Mereka juga diajarkan saling menghargai, anti-bullying dan sikap disiplin.

Kasat Lantas AKP Simon E Simatupang mengatakan, edukasi sejak dini penting untuk membentuk generasi sadar keselamatan.

[adsense]

Baca Juga:

• "Polantas Karib" Nisel Sambangi Pelajar SMK Swasta Amalmas Lahusa, Edukasi Tertib Berlalulintas

Satlantas hadir dekat dengan anak, mengedukasi dengan cara menyenangkan demi generasi disiplin dan utamakan keselamatan di jalan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat penuh kehormatan saat tiba di Mapolda Sumut, Kamis (8/10/2026) pagi.

Kedatangan jenderal bintang dua itu disambut dengan pengalungan bunga dan ulos, serta pertunjukan tarian tradisional Melayu dan Batak sebagai simbol penghormatan dan selamat datang.

[adsense]

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres jajaran, serta seluruh personel Polda Sumut.

Usai prosesi penyambutan, Irjen Pol. Sonny Irawan langsung memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan perdananya kepada seluruh jajaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Kunker Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Sumut Bersifat Internal

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat," ujar Irjen Pol Sonny.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal, komunikasi yang baik, dan kedewasaan dalam berorganisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Menurutnya, evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas harus terus dilakukan. Tindakan tegas akan diambil apabila diperlukan, namun tetap dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan untuk kepentingan masyarakat.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Irjen Sonny juga mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa, bersyukur, serta terus berusaha dan berikhtiar dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ucapnya.

[adsense]

Kapolda Sumut juga mengajak seluruh jajaran untuk membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Ia menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan jajarannya dan berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk membawa Polda Sumut semakin baik.

[adsense]

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Perkara dugaan perzinahan yang melibatkan dua orang dokter sebagai terdakwa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam persidangan terbaru, Rabu (7/10/2026), perkara tersebut memasuki agenda pembacaan eksepsi atau nota perlawanan dari pihak terdakwa.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Daniel Setiawan Barus, membenarkan proses persidangan terhadap kedua terdakwa yang masing-masing berinisial dokter MI dan dokter NUAT tersebut.

"Infonya setiap hari Rabu sidang bang, tadi sidang dengan agenda eksepsi. Minggu depan agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi," kata Daniel saat dikonfirmasi wartawan dari Medan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Teken Pakta Integritas, Sepakat Tak Beri Uang ke Hakim

"Yang disangkakan Pasal 411 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, ancaman satu tahun, bang, sehingga tidak bisa dilakukan penahanan," jelasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Belawan telah membacakan surat dakwaan terhadap dokter MI dan dokter NUAT dalam persidangan di Ruang Kartika PN Medan, Kamis (1/10/2026).

Perkara tersebut menjadi perhatian karena kedua terdakwa sama-sama berprofesi sebagai dokter. Dalam surat dakwaan, dokter NUAT disebut masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Randa Setiawan.

[adsense]

Berdasarkan dakwaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, JPU Lorita Tupaidapane dan Achmad Yudha Prasetyo menguraikan dugaan peristiwa yang terjadi pada 19 Oktober 2025 di salah satu hotel di Kota Medan.

JPU mendakwa dokter MI bersama dokter NUAT melakukan perbuatan yang tidak pantas, sementara dokter NUAT disebut masih berstatus sebagai istri Randa Setiawan.

[adsense]

Perkara itu disebut bermula ketika dokter NUAT menghubungi dokter MI melalui Messenger Facebook. Dalam komunikasi tersebut, dokter NUAT disebut mengajak dokter MI bertemu dengan alasan hendak menceritakan persoalan rumah tangganya.

Dokter MI kemudian disebut menjemput dokter NUAT. Keduanya selanjutnya menuju Kota Medan dan dokter NUAT disebut memesan kamar hotel.

[adsense]

Di sisi lain, Randa memperoleh informasi mengenai keberadaan istrinya bersama seorang laki-laki. Randa pun kemudian mendatangi hotel tersebut bersama sejumlah saksi untuk memastikan informasi yang diterimanya.

Dalam dakwaan, JPU menguraikan hasil pengecekan rekaman CCTV hotel yang menunjukkan keberadaan kedua terdakwa hingga masuk ke kamar nomor 602.

[adsense]

"Berdasarkan pengecekan CCTV tersebut terdakwa NUAT dan terdakwa MI berada di hotel tersebut dan masuk ke dalam kamar nomor 602," demikian uraian JPU dalam surat dakwaan.

Randa Setiawan bersama sejumlah saksi kemudian mendatangi kamar tersebut. Setelah pintu kamar dibuka, mereka disebut masuk dan menemukan sejumlah barang milik dokter NUAT berada di dalam kamar.

[adsense]

JPU juga menguraikan bahwa dokter NUAT berada di kamar mandi dan kemudian keluar dengan menggunakan handuk.

Dalam pemeriksaan kamar tersebut, JPU menyebut ditemukan gumpalan tisu di dalam tempatk sampah yang berdasarkan uraian dakwaan diduga mengandung sperma.

[adsense]

Selain keterangan para saksi, JPU turut mencantumkan sejumlah alat bukti dalam surat dakwaan, di antaranya rekaman CCTV dan barang bukti elektronik berupa satu unit flashdisk SanDisk Cruzer Blade berkapasitas 16 GB yang disebut berisi 10 file video.

JPU juga menguraikan keterangan ahli hukum pidana yang menyatakan rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan.

[adsense]

Atas perbuatan yang didakwakan tersebut, JPU menerapkan Pasal 284 KUHPidana juncto Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara tersebut kini masih berproses di PN Medan. Setelah agenda eksepsi pada Rabu (7/10/2026), persidangan berikutnya dijadwalkan memasuki agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi mengajak seluruh pengurus KONI Tapteng periode 2026–2030 yang baru dilantik, untuk bersatu dan bekerja secara solid demi mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumut (Porprovsu) mendatang.

Ia mengatakan, soliditas menjadi kunci utama menyatukan langkah dan fokus membina atlet berprestasi dari Tapanuli Tengah jelang Porprovsu 2026.

[adsense]

Amanah ini hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan olahraga di Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kita ingin membangun olahraga Tapteng yang berkualitas, berprestasi, dan berkelas, dengan pembinaan atlet yang terarah, pelatih profesional, serta organisasi yang transparan," ucap Mahmud Efendi pada pelantikan Pengurus KONI Tapteng di Gedung Serbaguna Pandan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Thomson Pasaribu Dilantik Jadi Ketua KONI 2026-2030

Menurut Wabup, Porprovsu merupakan momentum krusial bagi para atlet daerah untuk membuktikan kemampuan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON).

[adsense]

"Mari kita buktikan bahwa Tapanuli Tengah mampu melahirkan atlet hebat, berprestasi, dan berkarakter," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumut, Kolonel (Purn) H. Hatunggal Siregar, mengapresiasi kesiapan pengurus baru dan memaparkan berbagai program strategis pembinaan atlet Sumut, termasuk persiapan menuju ajang olahraga regional maupun nasional.

[adsense]

Ia berharap KONI Tapteng di bawah kepemimpinan Ketua Umum Thomson Rivayanwar Pasaribu, didampingi Sekretaris Umum Imam Aris Munandar Hutagaol dan Bendahara Umum Iqbal Syah Putra, mampu membangun sinergi yang kuat, menyusun program kerja konkret, serta mengangkat kembali nama Tapanuli Tengah di panggung olahraga provinsi.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen penuh mendukung pendanaan serta fasilitasi bagi daerah yang bertanding di Porprovsu mendatang. Kini, giliran KONI Tapteng membuktikan kinerjanya," tegas Hatunggal. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jalan nasional di Kabupaten Simalungun tepatnya di daerah Harangan Gotting, Kecamatan Purba saat ini dalam proses perbaikan. Jalan itu diperbaiki karena terancam putus akibat sebagian badan jalan amblas tergerus tanah longsor.

Daud Sagala, selaku konsultan supervisi dari pihak rekanan, Kamis (08/10/2026) membenarkan bahwa jalan tersebut dalam proses perbaikan. Dia menyebut, pengerjaan jalan ini sudah dilakukan lebih kurang 4 hari.

[adsense]

"Mudah-mudahan seminggu ke depan sudah selesai demi melancarkan arus lalulintas. Apalagi dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru supaya pengguna lalulintas tetap lancar menggunakan jalan," ujarnya.

Dia berharap, pekerjaan jalan dapat selesai dengan baik. "Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat pekerjaan ini dapat kami selesaikan dengan baik," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Bosar Maligas Bongkar Peredaran Sabu

"Satu hari setelah diberitakan SIB sudah langsung mendapat respon dari pihak terkait, kemudian langsung ditangani. Terima kasih kepada SIB," ucapnya.

[adsense]

Menurut Toni, adanya perbaikan jalan itu tidak lepas dari pemberitaan SIB. "Mungkin kalau tidak diberikan SIB, jalan itu belum diperbaiki. Begitu diberita SIB langsung diperbaiki. Tetaplah jaya Harian SIB untuk demokrasi, persatuan dan pembangunan," katanya.

Sebelumnya, jalan nasional itu terancam putus akibat tergerus tanah longsor pada akhir bulan September 2026. Sebagian badan jalan amblas dengan kedalaman sekira 10 meter. Sebagian jalan mengalami keretakan. Saat ini, jalan tersebut dalam proses perbaikan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah sempat turun, kini harga tomat di sejumlah pasar di kota Medan kembali naik. Jika sebelumnya harga tomat turun ke Rp12.000 per kg, kini naik menjadi Rp20.000 sampai 24.000 per kg, Kamis (8/10/2026).

Menurut sejumlah pedagang, naiknya harga tomat dipicu berakhirnya masa panen di tingkat petani dan juga faktor cuaca yang ekstrim.

[adsense]

Pasokan tomat ke pasar- pasar di Medan berasal dari Tanah Karo, dan meningkatnya curah hujan saat ini menjadi salah satu penyebab utama harga menjadi naik.

Kondisi ini membuat pembeli mengeluh dan memilih mengurangi jumlah tomat yang dibeli untuk dikonsumsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Cabai Masih Bertahan Mahal, Pasar Sepi

Kondisi serupa terjadi juga di pasar Simpang Limun, Pasar Petisah dan Pasar Medan Johor, beberapa pedagang juga memasang harga tomat yang berbeda-beda tergantung kondisi dan kualitas tomat yang dijual. Namun rata-rata harga tomat berada di kisaran Rp 20 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram.

[adsense]

Salah seorang pedagang Tomat, Wati mengatakan, kenaikan harga tomat akan masih berlangsung sampai beberapa hari ke depan mengingat masa panen sudah habis.

"Melambungnya harga tomat ini masih akan lama karena masa panen sudah habis. Pasokan yang ada sekarang masuk dari Tanah Karo saja," kata Wati.

[adsense]

Sejumlah ibu rumah tangga yang tengah belanja mengaku terkejut dengan melambungnya harga tomat dan mereka berharap harga bisa kembali normal. (**)

[adsense]

[adsense]

Perkembangan peradaban kontemporer saat ini diwarnai oleh perubahan drastis akibat gelombang disrupsi digital serta tingginya intensitas pemanfaatan jejaring sosial. Lingkungan sosial yang mulanya berdimensi fisik dan terbatas kini bergeser menjadi ranah virtual tanpa sekat wilayah maupun batasan waktu. Transformasi tersebut memunculkan suatu gejala sosial kontemporer yang lazim disebut sebagai trial by social media, yakni praktik penghakiman publik melalui platform digital. Gejala ini menempatkan masyarakat daring pada posisi ganda sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim di jagat maya, yang menjatuhkan vonis sosial kepada seseorang jauh sebelum palu hakim diketok di persidangan resmi. Keadaan ini memicu benturan fundamental antara doktrin negara hukum formil yang berpijak pada perlindungan proses hukum yang adil dengan sistem kerja algoritma digital yang mengutamakan kecepatan penyebaran, sensasi, dan polarisasi massa. Konstitusi negara kita secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh tata kelola kehidupan berbangsa wajib berpijak pada supremasi hukum yang berkeadilan serta pelindungan harkat kemanusiaan, alih-alih tunduk pada tekanan kelompok massa, pembentukan opini publik sesaat, atau dorongan mesin algoritma jaringan maya. Eksistensi norma hukum positif diuji ketangguhannya dalam mengatasi kejahatan siber masa kini, mulai dari pembunuhan karakter, persekusi virtual, hingga penghakiman massal secara daring.

​

[adsense]

Titik krusial permasalahan dari fenomena trial by social media bersumber pada pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang menjadi tonggak utama dalam sistem peradilan pidana universal. Sesuai dengan penegasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap individu yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak yang dihadapkan ke muka sidang wajib dipandang tidak memiliki kesalahan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tatkala media sosial mengambil alih fungsi peradilan, asas perlindungan tersebut runtuh seketika karena narasi yang disebarluaskan umumnya bersifat parsial, provokatif, sarat emosi, serta luput dari verifikasi yang objektif. Menurut Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa penegakan hukum di era digital sering kali mengalami distorsi serius akibat tekanan psikologis massa virtual yang mengabaikan prosedur hukum formal, sehingga membahayakan independensi lembaga peradilan. Argumen tersebut menegaskan bahwa daya cengkeram algoritma media sosial yang dirancang untuk mendongkrak popularitas konten mampu menggerakkan opini publik secara massal dalam tempo singkat. Mekanisme kerja platform digital memang mengutamakan tingkat interaksi pengguna, di mana muatan informasi yang memancing kemarahan, perdebatan, dan sensasi terbukti menyebar jauh lebih cepat ketimbang sajian data yang objektif dan berimbang. Akibatnya, esensi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh sistem hukum sering kali tereduksi oleh kepopuleran digital serta tekanan massa di dunia maya.

​

[adsense]

Baca Juga:

• Jurnalis Empat Provinsi Ikuti Workshop AJI soal Manipulasi Informasi

Efek destruktif dari praktik trial by social media tidak sebatas merusak nama baik seseorang di ruang publik, tetapi juga merambah pada pelanggaran hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Korban dari penghakiman massal digital ini lazimnya menanggung beban psikologis yang berat, kehilangan sumber penghidupan, pengucilan sosial, hingga ancaman keselamatan fisik di dunia nyata kendati kemudian terbukti tidak bersalah di hadapan hukum. Berdasarkan kerangka hukum pidana materiil, tindakan menyebarkan disinformasi yang menyudutkan, memfitnah, atau merusak kehormatan seseorang lewat internet dapat dijerat menggunakan instrumen perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah menyediakan landasan hukum untuk menindak pelaku pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang siber. Penerapan aturan tersebut di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis maupun yuridis. Aparat penegak hukum sering kali berada di posisi dilematis antara tuntutan publik yang gaduh di linimasa dengan kewajiban menegakkan hukum secara mandiri, profesional, dan objektif tanpa intervensi pihak manapun, termasuk tekanan dari para warganet.

​

[adsense]

[adsense]

Penyusunan batasan penegakan hukum terhadap fenomena ini menuntut pemahaman komprehensif mengenai titik temu antara kebebasan menyatakan pendapat dan jaminan pelindungan privasi. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Pembatasan terhadap hak berekspresi secara eksplisit diperlukan demi menjaga kehormatan, hak, dan martabat orang lain. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2021), delik yang menyerang kehormatan seseorang di era digital harus disikapi secara proporsional agar instrumen hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkam kritik, namun di sisi lain tetap sanggup memberikan efek jera terhadap pelaku perundungan siber serta penghakiman massal. Pendapat tersebut menggarisbawahi urgensi keseimbangan proporsionalitas tatkala merumuskan kebijakan kriminalisasi tindak pidana siber. Negara berkewajiban melindungi hak warga untuk melancarkan kritik terhadap kebijakan publik maupun dugaan penyimpangan hukum, namun negara juga wajib hadir melindungi setiap individu dari ancaman pembunuhan karakter, fitnah terorganisir, dan persekusi virtual yang digerakkan oleh kelompok massa akibat narasi sesat di internet atau media sosial.

​

[adsense]

Rendahnya tingkat literasi digital di tengah masyarakat turut memperburuk meluasnya praktik trial by social media di tanah air. Sebagian besar warga pengguna internet belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari setiap ketukan jari tatkala membagikan, mengomentari, atau memproduksi konten yang belum teruji kebenarannya. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019) berpendapat bahwa kultur hukum masyarakat kita masih lekat dengan nuansa emosional komunal yang rentan tersulut oleh isu-isu sensasional, sehingga kerap mengesampingkan nalar berpikir rasional serta prinsip keadilan hukum. Defisiensi kultural semacam ini dimanfaatkan secara optimal oleh sistem algoritma platform digital untuk mengubah ruang interaksi menjadi ajang pertarungan opini tanpa saringan etika yang memadai. Tatkala hukum harus berhadapan langsung dengan algoritma, yang terjadi adalah pertentangan antara rasionalitas hukum yang sistematis dan kecepatan emosi massa yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Penyelesaian masalah ini tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan langkah komprehensif yang mencakup pembaruan regulasi, peningkatan integritas aparat, serta masifnya edukasi literasi digital bagi seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus penghakiman keliru di ruang siber.

​

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel, Wabup Sergai Serahkan Dana Pensiun bagi PNS Purna Tugas

Kendala terbesar dalam mengimplementasikan regulasi hukum terhadap gejala trial by social media adalah karakteristik dunia digital yang lintas batas serta maraknya anonimitas pelaku. Tindakan penghakiman massal di platform daring sering kali dimotori oleh akun-akun tanpa identitas jelas ataupun pendengung bayaran yang menyulitkan proses pelacakan identitas asli mereka. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum guna menerapkan asas pertanggungjawaban pidana secara akurat. Berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana, setiap tindak pidana wajib dibuktikan unsur kesalahan serta pelakunya secara pasti agar asas legalitas dapat ditegakkan secara utuh. Andi Hamzah (2017) mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana kontemporer di era teknologi informasi menuntut ketersediaan sarana penyelidikan berbasis digital forensik yang handal serta perluasan wawasan aparat terhadap modus operandi kejahatan siber yang kian rumit di balik kendali algoritma. Pemanfaatan perangkat hukum seperti Undang-Undang ITE dan KUHP baru harus diselaraskan dengan kapasitas penegak hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi, demi menjamin tegaknya keadilan tanpa mengabaikan hak prosedural pihak yang bersangkutan maupun korban.

​

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pewujudan keadilan dalam menanggulangi fenomena trial by social media menuntut adanya tanggung jawab moral dan operasional dari perusahaan penyedia platform digital dalam mengelola moderasi konten secara bijak. Selama ini, algoritma media sosial cenderung dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai terhadap risiko sosial yang ditimbulkannya, demi memburu keuntungan bisnis dari tingginya lalu lintas kunjungan dan iklan.

Kebijakan hukum nasional perlu memperluas jangkauan pertanggungjawaban terhadap korporasi pengelola platform digital, baik melalui aturan tata kelola konten yang ketat maupun penerapan sanksi administratif hingga perdata apabila terbukti membiarkan maraknya disinformasi serta persekusi massal di ruang kendali mereka. Kebijakan ini selaras dengan gagasan kedaulatan digital di mana negara memegang kewenangan mutlak dalam melindungi keselamatan warga serta supremasi hukum di ranah siber dari dampak buruk eksploitasi algoritma.

[adsense]

​

Upaya menyelaraskan penegakan hukum formil dengan etika bermedia digital merupakan kebutuhan mendesak guna membentengi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan negara. Lembaga penegak hukum wajib hadir secara independen dan kredibel dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti sah di pengadilan, alih-alih mengikuti arus tekanan massa di ruang linimasa. Apabila hukum kehilangan independensinya dan tunduk pada algoritma serta desakan publik, maka runtuhlah pilar negara hukum yang demokratis dan beradab. Kedudukan Rule of Law harus dikembalikan pada posisi puncaknya sebagai pedoman utama penyelesaian segala sengketa masyarakat, guna meredam dominasi Rule of Algorithm yang mengabaikan nilai etika dan keadilan substantif. Jaminan atas pelindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara dapat terus terpelihara di tengah gelombang transformasi digital yang berjalan tanpa henti. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA)

[adsense]

Baca Juga:

• Jurnalis Sumut Eddy Iriawan Bukukan Disertasi tentang Rekonstruksi Citra Polri

[adsense]

[adsense]

Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkoba jenis pod getar asal Malaysia di Kota Medan. Satres Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang pria yang diduga kurir setelah mobil yang dikendarainya dibuntuti hingga sejauh 5 kilometer.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita 450 pcs pod getar, terdiri dari 320 pod getar merek King dan 130 pod getar merek Wukong.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (8/10/2026) mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar. Informasi itu langsung ditindaklanjuti Tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan.

"Dipimpin Kanit 1 Satres Narkoba AKP Ruspian, petugas melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi sebuah mobil yang melintas di kawasan Jalan Ngumban Surbakti, Medan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Pancurbatu Gelar Asesmen Kelayakan Re-Edukasi bagi WBP

"Awalnya petugas membuntuti mobil pelaku. Namun, gerak-geriknya semakin mencurigakan. Petugas kemudian melakukan penyergapan setelah pembuntutan dan kejar-kejaran sekitar lima kilometer," ungkapnya.

[adsense]

Dalam penyergapan itu, polisi meringkus RS (31) warga Kabupaten Aceh Selatan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil, petugas menemukan ratusan pod getar yang disimpan di kursi tengah kendaraan.

"Barang bukti ditemukan di kursi tengah mobil yang dikemudikan pelaku. Ada 320 pod getar merek King dan 130 pod getar merek Wukong," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, tak hanya narkoba, polisi juga menyita sejumlah lembar mata uang asing dari tangan pelaku. Di antaranya mata uang Malaysia, Singapura, Cina dan Mesir.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun, polisi mencurigai pria tersebut bukan sekadar kurir biasa," ujarnya.

[adsense]

Kecurigaan itu lanjutnya, diperkuat dengan rekam perjalanan RS yang dalam sebulan terakhir tercatat beberapa kali bepergian dari Medan menuju Malaysia.

"Pelaku ini bolak-balik Indonesia-Malaysia. Kami menduga yang bersangkutan masuk dalam jaringan utama. Saat diamankan, pelaku juga berupaya menghilangkan jejak komunikasi dengan cara merusak handphonenya sendiri," beber Rafli.

[adsense]

Saat ini, penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan masih mengembangkan kasus tersebut. Polisi memburu pemasok sekaligus pengendali jaringan yang diduga berada di Malaysia.

Rafli menegaskan pihaknya akan terus mengejar seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut.

[adsense]

"Kami pastikan para DPO akan terus kami kejar. Ini bagian dari upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 15 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipularang Km 91.900 arah Jakarta. Insiden ini menyebabkan 1 orang terluka dan memicu kemacetan panjang.

Dilansir dari detikJabar, Rabu (7/10/2026), belasan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karambol ini terdiri atas traktor Head UD, Suzuki pikap, light truck load Bak, Suzuki APV, dua unit Toyota Hiace, Honda Brio, Colt Diesel Box, Chevrolet, Toyota Innova, Mitsubishi Pikap, Toyota Calya, Toyota Rush, hingga Chery.

[adsense]

Kepala Induk PJR Tol Cipularang, Kompol Joko Prihatono, mengonfirmasi adanya satu korban luka berat dalam peristiwa tersebut.

"Jumlah korban 1 orang, sopir traktor Head UD alami luka berat. Korban atas nama Agung warga Lebak," kata Joko.

[adsense]

Baca Juga:

• Tabrakan Beruntun di Helvetia Libatkan Mobil Ertiga, Yamaha Nmax dan Avanza

"Lanjut datang kendaraan traktor Head UD kurang antisipasi menabrak Suzuki pikap dan Suzuki pikap terdorong menabrak light truck load bak dan seterusnya sehingga terjadi tabrakan beruntun melibatkan 15 kendaraan dan mengakibatkan tertutupnya semua lajur B arah Jakarta," ungkap Joko.

[adsense]

Pihak kepolisian telah melakukan pendataan di lokasi dan melimpahkan penanganan kasus ini ke Unit Gakkum Satlantas Polres Purwakarta. Mengenai penyebab pasti, Joko menyebut adanya dugaan kelalaian pengemudi.

"Diduga kurang antisipasi (penyebab lakalantas)," pungkasnya.

[adsense]

Detik-detik Kecelakaan

Ketegangan saat kecelakaan berlangsung diceritakan oleh Ujang, pengemudi mobil bak pengangkut sawi yang tengah menempuh perjalanan dari Soreang menuju Kramat Jati. Melalui kaca spion, ia sempat melihat truk kontainer melaju kencang tanpa kendali di tengah arus yang melambat akibat perbaikan jalan.

[adsense]

"Lagi ada perbaikan, saya coba pelan-pelan mobil saya ke kiri. Terus saya di belakang lihat kontainer dari spion itu ngebut kencang. Remnya sudah ngeblong. Saya langsung kena mobil saya," tutur Ujang.

Kondisi jalan yang padat membuatnya tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri. "Enggak ada ruang untuk menghindar. Saya sudah padat kiri kanan," imbuhnya.

[adsense]

Meski kendaraannya ringsek dan jadwal pengiriman terganggu, Ujang bersyukur sebagian besar muatannya masih bisa dievakuasi ke armada lain.

Jajaran Satlantas Polres Purwakarta sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi. Penyelidikan difokuskan pada pemeriksaan teknis kendaraan trailer yang diduga mengalami rem blong guna memastikan penyebab utama kecelakaan massal tersebut.

[adsense]

Kesaksian Sopir Truk

Sementara itu, Kompas.com melansir, Agung (31), sopir truk traktor UD B 9773 UEL yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Kilometer 91+900 B arah Jakarta, masih menjalani perawatan di IGD Radjak Hospital Purwakarta, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Agung tampak terbaring di kasur perawatan dengan kondisi kaki sebelah kiri dipasang penyangga. Ia mengalami patah kaki setelah truk yang dikemudikannya menabrak kendaraan di depannya hingga memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan 15 kendaraan.

Selain patah kaki, Agung mengalami sejumlah luka.

[adsense]

Pelipis kirinya memar setelah terbentur setir.

Ia juga mengeluhkan sesak dada dan merasa pengap setelah sempat terjepit di dalam kendaraan.

[adsense]

"Ya kondisinya saya masih syok sampai sekarang, saya juga masih kaget. Ini kaki sebelah kiri patah, enggak bisa digerakkan. Terus ya paling luka lecet-lecet, ini (pelipis kiri) memar kebentur setir," kata Agung di IGD Radjak Hospital Purwakarta, Rabu. "Dada sesak, pengap setelah kecelakaan, ya mungkin karena saya terjepit juga," lanjutnya.

Agung mengatakan, saat kecelakaan terjadi, dirinya sempat tidak sadar.

[adsense]

Ketika tersadar, ia sudah dalam kondisi terjepit di dalam kabin truk. "Intinya pas begitu kecelakaan terjadi, saya juga di situ enggak sadar, pas sadar saya sudah kejepit," ujarnya. Agung menceritakan, kecelakaan terjadi ketika arus lalu lintas di Tol Cipularang sedang padat.

Di depan lokasi terdapat pekerjaan perbaikan yang menyebabkan kendaraan melambat. Masalah rem saat itu, Agung mengaku panik dan berusaha mengerem truk yang dikemudikannya. Namun, rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. "Pas kejadian ya saya panik karena kondisi jalan saat itu sedang padat karena di depan ada perbaikan jalan. Memang itu perbaikan seperti itu sangat membahayakan. Rem ternyata enggak ada, ya enggak bisa dihindarkan," katanya.

[adsense]

Ia mengatakan, kondisi kendaraan masih baik saat berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Masalah pengereman baru dirasakan ketika mendekati lokasi kecelakaan. "Pas awal berangkat dari Bandung itu mobil baik-baik saja, tapi pas di lokasi kejadian kebetulan remnya lumayan mendadak juga. Saya rem, saya kocok-kocok, enggak ada," ujarnya.

Agung menduga rem truk mengalami masalah akibat kebocoran minyak rem. "Kalau penyelidikan pasti itu karena memang remnya blong, itu dari kebocoran minyak rem. Ada bocor di situ," katanya. Kecepatan Truk Saat kecelakaan terjadi, Agung menyebut kecepatan truk sekitar 40 kilometer per jam.

[adsense]

"Untung saat kejadian kecepatannya lumayan pelan sekitar 40. Itu kalau lagi kencang saya juga enggak tahu bakal seperti apa. Mungkin bisa ada korban jiwa," ujarnya. Agung sendiri mengaku bersyukur masih selamat meski mengalami patah kaki dan luka setelah terjepit di dalam kendaraan. "Yang namanya musibah mau gimana lagi. Ya alhamdulillahnya saya bersyukur masih selamat," katanya.

Agung mengatakan, truk tersebut mengangkut makanan ringan dari Bandung menuju Jakarta. Berdasarkan laporan PJR Tol Cipularang, kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.45 WIB.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput), mengusulkan lahan pertanian terpadu milik Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) sebagai lokasi percontohan pengembangan bawang putih. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).

[adsense]

Dikutip dalam keterangan resmi Pemkab Taput, Kamis (8/10/2026) Deni hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian Taput Viktor Freddy Siagian.

Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Pertemuan itu membahas pengembangan kawasan bawang putih tahun 2026 serta persiapan tahun 2027 untuk mendukung swasembada bawang putih di Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Menkop Dorong UNITA Jadi Pusat Pengembangan SDM dan Ekonomi Berbasis Koperasi

Pada 2026, Taput menerima bantuan pengembangan kawasan bawang putih seluas 20 hektare. Lahan itu tersebar di 16 kelompok tani yang berada di 8 kecamatan. Pada 2027, alokasi untuk Taput naik menjadi 130 hektare.

[adsense]

Deni mengatakan, Pemkab Taput telah melakukan survei dan siap melaksanakan program tersebut melalui kelompok tani.

"Untuk tahun ini kita sudah melakukan survei dan siap untuk 20 hektare yang akan didistribusikan di 16 kelompok tani. Untuk tahun depan kita mendapat 130 hektare dan bahkan mungkin bisa bertambah," kata Deni.

[adsense]

Pemkab Taput juga melihat potensi pengembangan di lahan lain. Salah satunya peluang pemanfaatan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 6.000 hektare, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Deni menegaskan komitmen Pemkab Taput mendukung swasembada bawang putih. Upaya itu dilakukan melalui penguatan kelompok tani, perluasan kawasan, pemanfaatan lahan potensial, serta sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses yang ada di MK. Ia mengatakan saat ini akan terus fokus bekerja.

[adsense]

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10) yang dilansir CNN Indonesia.

Gibran juga merespons MK dalam putusannya yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

[adsense]

Baca Juga:

• PSI: Justru Aneh Kalau Mas Gibran Punya Ijazah SMA

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," katanya.

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada hari ini, Selasa (6/10) malam.

MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

[adsense]

Para Pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

[adsense]

Dalam konteks permohonan a quo, Hakim Konstitusi Arsul Sani menuturkan Gibran mendaftarkan permohonan penyetaraan ijazah SMA dengan menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri.

Hal itu sebagaimana fakta yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

[adsense]

Salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan ijazah/diploma/sertifikat/dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar [vide bukti PT-5 = Lampiran Dokumen Pemberi Keterangan Kemendikdasmen].(*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menyebut terdapat kejanggalan jika Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal itu diungkap Bestari merespons putusan MK terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

[adsense]

"Ya justru malah aneh kalau Mas Gibran itu punya ijazah SMA, betul enggak?" ucap Bestari saat dihubungi pada Rabu (7/10).

CNN Indonesia melansir, Bestari mengatakan Gibran menempuh pendidikan di luar negeri sehingga tidak memiliki ijazah SMA.

[adsense]

Baca Juga:

• Terungkap di Dakwaan, Total TPPU Febrie Adriansyah Tembus Rp 350 Miliar

Kemudian, Bestari menyinggung anak-anak yang bersekolah di luar negeri di mana standar pendidikan mereka tidak sama dengan anak-anak yang bersekolah di Indonesia. Ia mempertanyakan apakah anak-anak yang bersekolah di luar negeri tidak memiliki kesempatan menjadi kepala daerah hanya karena tidak mengantongi ijazah SMA.

[adsense]

"Coba dipikirkan bagaimana dengan nasib anak duta besar, staf-staf kedutaan yang bawa keluarga bertahun-tahun di sana, menyekolahkan anak yang standarnya tidak sama dengan [sekolah di] Indonesia, maka begitu mereka pulang ke Indonesia enggak boleh ikut mencalonkan diri menjadi bupati kah, bahkan anggota DPRD kah, gubernur kah, wali kota kah, apakah seperti itu gitu?" jelas Bestari.

Bestari berharap persoalan seperti ini tidak ada lagi, sebab menurutnya Gibran memiliki kompetensi sebagai wakil presiden (wapres).

[adsense]

"Ya, kita berharap bahwa tidak perlu ada lagi proses-proses seperti itu dan saya meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Mas Gibran memiliki kompetensi, [itu] satu. Kedua, lulus syarat administrasi kesetaraan itu dengan surat keterangan yang diterbitkan. Itu bagi kami sudah cukup," ucap Bestari.

Pada Selasa (6/10) malam, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

[adsense]

Dalam pertimbangan putusan MK yang dibacakan hakim konstitusi Arsul Sani, setelah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta di persidangan, "Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 Huruf I UU Pemilu."

Lebih lanjut, Arsul mengatakan Mahkamah menilai certificate of attendance dan dokumen lain yang diajukan Gibran untuk syarat pencalonan tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat.(*)

[adsense]

[adsense]