[adsense]

Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih melakukan kunjungan kerja ke Desa Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta, Senin (10/08/2026). Kunjungan itu untuk mendengar aspirasi masyarakat.

"Tadi ada tokoh masyarakat umurnya sudah 77 tahun, ia mengatakan, belum pernah ada Bupati masuk kemari. Jadi, saya bersyukur bisa bertemu dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi di Purba Sinombah ini," katanya.

[adsense]

Bupati menyampaikan, dalam acara itu pihaknya mengadakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada juga pelayanan administrasi dari Dinas Capil, KB dan pelayanan BPJS Kesehatan.

"Kita berharap, dengan adanya pelayanan ini bertambah majulah Desa Purba Sinombah. Karena itu, mari kita bersama-sama bergotong-royong untuk membangun Desa Purba Sinombah," ajak Bupati didampingi Camat Silimakuta Richard Keak Pardomuan Girsang.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Sambut Baik Rencana Investor Bangun Cable Car di Parapat Kawasan Danau Toba

Ada juga bantuan bibit kopi untuk Sinar Baru, pembangunan jalan usaha tani di Nagori Sibangun Mariah, pembangunan jalan usaha tani di Kelurahan Saribudolok, pembangunan sumur bor di Nagori Sibangun Mariah dan rehabilitasi Pustu di Purbatua etek.

[adsense]

"Pembangunan ini kita lakukan bertahap. Masih ada waktu. Saya masih setahun setengah menjabat sebagai Bupati, maka dengan bersabar pembangunan akan kita lanjutkan," imbuhnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membebastugaskan sementara Fernanda dari tugasnya sebagai Camat Medan Timur terhitung 10 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan sebagai Camat Medan Timur.

[adsense]

Langkah ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan.

Kepala BKPSDM Kota Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan, pembebastugasan tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kota Medan Nomor 700.1.2.1/138.6/INSP/2026 tertanggal 30 Juli 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Urai Kemacetan ke Arah Tol Letda Sujono, Anggota DPRD Medan Usul Tertibkan Bongkar Muat

Dalam audit tersebut, Fernanda disebut melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Plt. Camat Medan Amplas dengan menjanjikan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemko Medan serta meminta dan menerima sejumlah uang.

"Rekomendasi Inspektorat telah kami tindak lanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memproses penjatuhan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan hukuman disiplin berat," ujar Subhan kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Subhan menegaskan, pembebastugasan sementara bukan merupakan keputusan akhir mengenai hukuman disiplin. Fernanda tetap diberikan kesempatan memberikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jabatan di lingkungan Pemko Medan bukan komoditas dan tidak untuk diperjualbelikan. Pengembangan karier ASN harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas," tegasnya.

[adsense]

Pemko Medan kata Subhan akan memproses setiap dugaan penyalahgunaan wewenang secara objektif sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengimbau ASN dan masyarakat melaporkan jika menemukan praktik jual beli atau janji pengurusan jabatan dengan imbalan tertentu.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematangsiantar, jajaran pengurus dan panitia penyelenggara melakukan audiensi kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Audiensi tersebut membahas sejumlah hal terkait persiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kota Pematangsiantar yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Buruh SBNI 'Guncang' Gedung DPRD Sumut, Tuntut RUU Berpihak pada Buruh

[adsense]

"Setelah dua periode, saya tidak dapat maju kembali untuk periode ketiga. Tongkat kepemimpinan nantinya akan diserahkan kepada rekan-rekan anggota PWI lainnya yang memiliki tekad membangun organisasi ini ke arah yang lebih baik," ujar Surati.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Surati juga memohon doa restu dan dukungan Ketua DPRD agar pelaksanaan konferensi berjalan lancar. PWI pun menyampaikan harapan dukungan berupa ambulans guna menunjang kegiatan tersebut.

[adsense]

Sementara itu, Sekretaris PWI Kota Pematangsiantar, Rahayu, menyampaikan konferensi nantinya akan diikuti sekitar 20 peserta yang memiliki hak suara. Ia sekaligus mengundang Ketua DPRD untuk hadir langsung dalam kegiatan yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB itu.

[adsense]

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan konferensi. Ia berharap proses pemilihan berjalan lancar, tertib, dan demokratis, serta melahirkan kepengurusan yang mampu membawa PWI semakin maju.

[adsense]

"Siapapun yang nantinya terpilih, kita tetap menjaga kebersamaan. Segala hal yang dapat kami bantu, silakan disampaikan," tegas Timbul. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim bola basket putra dan putri SMA Methodist-2 Medan berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara 1 (Campion) pada Turnamen Basket Nasional Antar Pelajar SMA/SMK se-Indonesia Kapolda Jambi Cup 2026 di GOR Gatot Subroto, Kota Jambi, pada 30 Juli–8 Agustus 2026.

Keberhasilan tersebut membuat SMA Methodist-2 Medan sukses memborong dua gelar juara sekaligus di ajang bergengsi yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia.

[adsense]

Pimpinan Perguruan Methodist-2 Medan, Pdt Paulus Subyanto, S.Th didampingi Kepala Sekolah Drs Kusno dan Pdt Tommy Wijaya, SKM M.Div, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih para atlet.

"Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga tim basket putra dan putri SMA Methodist-2 Medan berhasil meraih gelar juara. Prestasi ini kiranya menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berlatih, berjuang dan memberikan hasil terbaik pada setiap kompetisi yang diikuti," ujar Pdt Paulus, Senin (10/8/2026) di kantornya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Basket Putra dan Putri SMA Methodist-2 Medan Siap Berlaga di Turnamen Basket Nasional Piala Polda Jambi 2026

Sementara itu, Tim Putri SMA Methodist-2 Medan juga berhasil meraih Juara 1 menyusul Tim Putra setelah mengalahkan SMA Bumi Sriwijaya Indonesia (BSI) Palembang, Juara DBL Sumatera Selatan 2026, dengan skor 36-32. Skuad putri diperkuat Clarey Liu, Brenda Antonio, Chastine Audrey, Princess Tyfanny Yeung, Briggita Fernandet Lie, Keisya Alieska Arifin, Angel Klinik Betcaida Tarihoran, Jecquelin, Madeline, Clara Syahputri, Mutia Yumnasyah, Celine Zefayona Silitonga dan Stefanny Aurora Ressan. Sebagian besar pemain itu merupakan anggota tim yang menjuarai Honda DBL Series Sumatera Utara 2026.

[adsense]

[adsense]

Tim Putri: Tim Bola Basket Putra SMA Methodist -2 Medan foto bersama usai menjuara Turnamen Basket Nasional Kapolda Jambi Cup 2026 di GOR Gatot Subroto, Kota Jambi, Sabtu (8/8/2026).(Foto:Bob Saragih).

[adsense]

Sebelum mencapai partai final, Srikandi Mustang mengalahkan tuan rumah SMA Surya Harapan School Jambi, Juara DBL Jambi 2026, dengan skor 45-22. Mereka kemudian menundukkan SMA Darma Yudha Pekanbaru, Juara DBL Riau 2026, dengan skor telak 49-17, sebelum mengalahkan sejumlah tim lainnya.

Pelatih Kepala Tim Mustang, Jenny Kirawan, didampingi asisten pelatih Michelle dan Zulbandi Sitepu, serta tim kesehatan dr. Gunawan mengatakan, pencapaian tersebut patut disyukuri mengingat persaingan berlangsung sangat ketat.

[adsense]

" Kami bersyukur anak-anak mampu menunjukkan permainan terbaiknya," ujar Jenny.

Manajer Tim Mustang, Drs Bob Saragih, MSi berharap keberhasilan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk terus berkembang.

[adsense]

"Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh anggota tim untuk terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan dan kompetisi berikutnya. Yang terpenting, kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap pencapaian yang diraih," katanya.

Pada kategori institusi Kapolda Jambi Cup 2026, Juara I diraih Polda Jawa Timur, disusul Polda Sumatera Barat sebagai Juara II, serta Polda Bali dan Polda Riau keluar sebagai Juara III.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

DPRD Kota Medan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai ranperda hak inisiatif DPRD.

Pengusul terdiri dari Afif Abdillah (Fraksi Nasdem), Henry Jhon Hutagalung (Fraksi PSI), Johannes H Hutagalung (Fraksi PDIP), Edwin Sugesti Nasution (Fraksi PAN Perindo), Datuk Iskandar Muda (Fraksi PKS), Zulham Efendi (Fraksi PKS) dan Ahmad Afandi di Harahap (Fraksi Demokrat).

[adsense]

Afif Abdillah menyampaikan penjelasan pengusul pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (10/8/2026). Dia mengatakan, perubahan tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan nasional, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan dan sistem pendataan kemiskinan yang lebih akurat.

Afif menegaskan, kemiskinan tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dan data. Di balik data tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Kali Diskors karena Tak Kuorum, Paripurna DPRD Tebingtinggi Bahas Ranperda APBD 2025 Batal Digelar

"Data harus menjadi pintu masuk bagi pertolongan, bukan menjadi tembok yang menghalangi masyarakat memperoleh haknya," tegasnya.

[adsense]

Selain itu kata dia, DPRD mendorong peningkatan koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan juga diarahkan tidak hanya pada bantuan sosial, tetapi pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, kesempatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Perubahan Perda tersebut, kata Afif, bertujuan meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, memperkuat ketepatan sasaran, memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Medan.

[adsense]

Ketua DPRD Nasdem Kota Medan ini menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya bantuan yang disalurkan. Ukurannya adalah seberapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, memperoleh pekerjaan, mampu mengembangkan usaha, serta memastikan anak-anak tetap bersekolah.

"Yang sedang kita perjuangkan bukan hanya perubahan sebuah dokumen, tetapi perubahan nasib manusia. Negara harus hadir sebelum semuanya terlambat. Kemiskinan bukan untuk dipelihara, bukan untuk diwariskan tapi harus kita putus bersama," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Amri Tambunan sukses melakukan tindakan coiling aneurisma perdana pada pasien stroke.

Dokter Spesialis Bedah Saraf RSUD Haji Amri Tambunan, dr. Ahmad Brata Rosa menjelaskan coiling merupakan salah satu tindakan dalam layanan Digital Subtraction Angiography (DSA). Tindakan dilakukan melalui kateterisasi tanpa membuka kepala untuk melihat pembuluh darah otak secara real-time dan menangani aneurisma.

[adsense]

"Alhamdulillah tindakan kemarin berjalan lancar. Cathlab kita juga memiliki teknologi 3D sehingga lebih jelas melihat pembuluh darah dari 360 derajat dan ada juga live 3D. Tidak semua cathlab punya. Kita sudah punya yang terbaru," jelasnya pada saat seremonial dan expose media Tindakan DSA dan Coiling Pertama di RSUD Haji Amri Tambunan, Senin (10/8/2026).

Selain coiling, cathlab RSUD Haji Amri Tambunan juga mendukung tindakan embolisasi, stenting, dan trombektomi.

[adsense]

Baca Juga:

• Wamenkes dan Wamendagri Tinjau Cathlab-Klinik Paru RSUD H Amri Tambunan

"Harapannya satu yang paling jelas, mencegah kecacatan pada pasien-pasien yang menderita seumur hidup agar mereka mampu menghidupi keluarganya, minimal bisa beraktivitas kembali, tidak menjadi beban bagi keluarga dan tidak menurunkan fungsi sosialnya di masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Menurut Bupati, penanganan stroke membutuhkan kecepatan. Karena itu, rumah sakit dan puskesmas perlu memperkuat koordinasi, sementara masyarakat harus mengenali tanda-tanda stroke melalui metode FAST agar pasien segera mendapatkan penanganan. FAST adalah singkatan dari Face drooping yakni wajah turun atau miring sebelah, Arm weakness yakni kelemahan pada satu sisi lengan, Speech difficulty tanda dimana kesulitan berbicara atau cadel, dan Time adalah waktu untuk segera menghubungi bantuan medis darurat.

"Kalau masih bisa ditolong dalam 24 jam, kita harus berupaya," katanya.

[adsense]

Bupati juga meminta RSUD Haji Amri Tambunan menghitung kebutuhan pembiayaan layanan tersebut. Sambil menunggu skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, Pemkab Deli Serdang akan mengkaji dukungan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu melalui program pemerintah daerah, PAS PULA.

"Sekarang ini kan masih dalam fase running, uji coba awal ini dibiayai oleh Kementerian Kesehatan sampai tiga kasus. Selama menunggu proses di BPJS Kesehatan, kita akan kaji dan bahas bersama bagaimana kalau dimasukkan dalam program PAS PULA juga untuk masyarakat yang berasal dari desil rendah," tegasnya.

[adsense]

Bupati berharap layanan tersebut dapat membantu pasien stroke kembali beraktivitas dan produktif sehingga tidak menjadi beban keluarga.

"Saya harap tindakan pertama yang sudah sukses ini tetap dilakukan evaluasi agar tindakan kedua dan ketiga bisa lebih baik lagi. Jaga kekompakan tim, karena ini butuh kerjasama yang baik dan selalu ingat tujuannya satu untuk masyarakat," pungkasnya.

[adsense]

Sementara itu Direktur RSUD Haji Amri Tambunan, Erlinda, mengatakan layanan DSA merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan yang modern dan profesional.

Dengan layanan tersebut, masyarakat Deli Serdang dapat memperoleh layanan diagnostik dan vaskular yang lebih lengkap tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah.

[adsense]

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Reza Arfandi, mengapresiasi tindakan coiling perdana yang dilakukan RSUD Haji Amri Tambunan. Menurutnya, stroke merupakan penyakit prioritas yang perlu ditekan angka kematian dan kecacatannya.

"Tujuannya untuk mendekatkan layanan yang sebelumnya bisa diakses di provinsi, tapi sekarang sudah ada di kabupaten," katanya.

[adsense]

Ia berharap pendampingan dari rumah sakit rujukan terus berjalan hingga RSUD Haji Amri Tambunan mampu memberikan layanan secara mandiri.

Turut hadir Sekretaris Daerah Deli Serdang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3AP2KB, tim penanganan stroke, perwakilan RSUD pengampu dari Pemerintah Provinsi, perwakilan BPJS Kesehatan, puskesmas, dan unsur terkait lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sudah hampir 5 tahun kawasan Jalan Citra Anggrek Lingkungan IV Kelurahan Simpang Selayang Medan Tuntungan berlobang - lobang sehingga perlu atensi pemerintah.

Pantauan wartawan di lapangan, Senin (10/8/2026), meski sudah hampir 5 tahun kondisi jalan tersebut berlobang - lobang, namun sampai saat ini belum diperbaiki.

[adsense]

Akibat jalan berlobang - lobang menuju kawasan Jalan Anggrek Raya, Jalan Nusa Indah Raya dan Jalan Bunga Pancur Siwa Kelurahan Simpang Selayang Medan Tuntungan ini sepanjang hari mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya bahkan menjadi sorotan masyarakat, karena hingga kini belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.

Sejumlah warga yang dihubungi mengatakan, akibat jalannya berlobang - lobang di kawasan tersebut sangat mengganggu pengendara roda empat maupun roda dua termasuk pejalan kaki.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolsek Pancurbatu Pimpin KRYD Rayon 3, 51 Personel Gabungan Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Selain itu, kondisi drainase (parit) di kawasan Jalan Citra Anggrek Lingkungan IV Kelurahan Simpang Selayang Medan Tuntungan sebaiknya mendapat perbaikan serius pihak pemerintah maupun instansi terkait.

[adsense]

Warga setempat mengharapkan kiranya pemerintah memberikan perhatian khusus memperbaiki jalan dan drainase (parit) sehingga kondisinya nyaman bagi pengendara mobil dan sepeda motor maupun pejalan kaki bahkan terhindar dari banjir jika hujan deras melanda Kota Medan. (**)

[adsense]

[adsense]

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menyatakan tidak terdapat aliran sungai maupun garis sempadan sungai di empat titik koordinat yang berada dalam wilayah konsesi PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti), di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Keterangan tersebut terungkap dalam persidangan lanjutan perkara dugaan pengrusakan kawasan hutan lindung yang dilaporkan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkara tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sidikalang.

[adsense]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Oloan Hasugian, mengatakan, pihaknya telah memberikan kesaksian dalam persidangan pada pekan lalu. Kesaksian itu disampaikan berdasarkan surat BWS Sumatera I, surat keterangan Kepala Desa Parbuluan VI, serta Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi.

Menurut Oloan, kesaksiannya bermula dari surat PT Gruti kepada Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dalam surat tersebut, perusahaan mempertanyakan keberadaan sungai dan sempadan sungai pada empat titik koordinat di wilayah konsesinya.

[adsense]

Baca Juga:

• 7 Rumah Hangus Terbakar, 2 Unit Dibongkar Paksa di Desa Lau Kersik di Dairi

"Berdasarkan surat balasan dari BWS Sumatera I, RTRW Kabupaten Dairi, serta surat keterangan dari Kepala Desa Parbuluan VI, kami kemudian membalas surat PT Gruti. Dalam surat itu disampaikan bahwa empat titik koordinat yang dipertanyakan bukan merupakan sungai maupun sempadan sungai," ujar Oloan, Senin (10/8/2026), di Sidikalang.

[adsense]

Oloan mengatakan, setelah surat tersebut dikirim, pihaknya dihubungi pengacara PT Gruti yang meminta dirinya menjadi saksi ahli dalam persidangan. Permintaan tersebut ditolaknya karena dirinya bukan saksi ahli.

Oloan kemudian meminta arahan kepada pimpinan dan diperbolehkan memberikan kesaksian sesuai dengan dokumen dan surat yang menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup.

[adsense]

Empat titik koordinat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut yakni 2°39'50", 98°32'6", 1671,0 meter, 307°; 2°39'50", 98°32'6", 1669,0 meter, 194°; 2°39'50", 98°32'6", 1669,0 meter, 111°; serta 2,66456, 98,5381, 1674,0 meter. Pada empat titik tersebut, PT Gruti diduga melakukan penebangan pohon di anak sungai dan menutup aliran sungai.

Eks karyawan terdampak pencabutan izin terpisah, Manager Operasional PT Gruti, Kery Sinaga, mengatakan, pencabutan izin operasional perusahaan berdampak langsung terhadap para pekerja. Menurut Kery, sebelum terjadi pembakaran dan perusakan fasilitas perusahaan oleh sekelompok orang yang mengaku menolak keberadaan PT Gruti, jumlah karyawan tetap dan buruh harian lepas (BHL) mencapai 198 orang.

[adsense]

"Pasca pencabutan izin, sekarang karyawan tinggal 42 orang," kata Kery melalui sambungan telepon, Senin (10/8/2026).

Ia mengatakan, selama beroperasi, PT Gruti juga telah menjalin kemitraan dengan masyarakat di sekitar wilayah konsesi. Salah satunya melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program tersebut, kata Kery, ditujukan untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesi perusahaan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan massa buruh yang tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah Serikat Buruh Nasional Indonesia (DPW SBNI) Sumut "mengguncang" Gedung DPRD Sumut, Senin (10/8/2026).

Mereka menuntut DPR RI dan pemerintah tidak memasukkan aturan yang merugikan pekerja dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, tapi harus berpihak ke buruh.

[adsense]

Buruh bahkan dengan suara lantang menolak sistem outsourcing dan aturan yang dinilai dapat membuka ruang PHK secara sepihak.

Koordinator aksi, Yosafati Waruwu mengatakan buruh menilai sejumlah substansi dalam draf RUU Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja, sehingga membutuhkan kepastian kerja, upah layak, perlindungan pesangon serta sistem kerja kontrak yang tidak merugikan pekerja.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tanggapi Undangan RDP Komisi III DPR RI Terkait Kematian Winda Lorenza Gowasa

"Kami menolak aturan yang dapat membuat buruh mudah di-PHK, sementara upah ditetapkan seadanya dan tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja," tegas Yosafati di hadapan massa yang mengusung sejumlah spanduk dan pamflet berisi tuntutan, "Tolak Outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan", "Tolak Pajak THR, Pajak Pesangon, Pajak JHT".

Buruh bahkan mendesak pemerintah membuat aturan khusus bagi pekerja perusahaan digital, termasuk pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir serta menuntut DPR dan pemerintah memastikan serikat pekerja dilibatkan secara aktif dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

[adsense]

[adsense]

"Keterlibatan buruh penting agar regulasi yang lahir tidak hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga menjamin hak dan kesejahteraan pekerja," ujar massa buruh seraya meminta ketentuan mengenai pekerja kontrak, pesangon dan formula pengupahan menjadi perhatian serius.

Khusus buruh sektor pengangkutan dan ekspedisi, tambah mereka, pemerintah didesak memastikan pemberian upah yang layak sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan hidup pekerja.

[adsense]

Selain itu, massa buruh juga meminta pemerintah menjaga harga BBM, listrik dan kebutuhan pokok tetap terjangkau, karena dengan meningkatnya biaya hidup tanpa diikuti kenaikan pendapatan yang memadai akan semakin menekan daya beli dan kesejahteraan keluarga buruh.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat Oktober 2026 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Raih Penghargaan Peringkat III Kategori Satker Terbaik Pelaporan Keuangan

Karena itu, SBNI meminta proses pembahasannya dilakukan secara terbuka dan tidak mengabaikan aspirasi pekerja.

Aspirasi massa diterima Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani SH MH dan Yahdi Khoir Harahap dari Fraksi PAN seraya berjanji untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan lembaga legislatif.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Setelah aspirasi diterima, massa SBNI Sumut membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjanji akan terus mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar regulasi yang disahkan benar-benar memberikan kepastian kerja, perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.(*).

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tetapkan Perkara Pencurian Asal Kejari Medan Diselesaikan Lewat RJ

[adsense]

Agunan Debitur berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Sabam Pasaribu (69), warga Dusun Bandarsari, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, hingga saat ini belum dikembalikan BRI (Bank Rakyat Indonesia) setelah pinjamannya KUR dilunasi.

"Pinjaman KUR sudah saya lunasi, 14 Mei 2025, namun hingga saat ini agunan pinjaman belum dikembalikan BRI Lubukpakam unit Lapangan Segitiga," ujarnya kepada harianSIB.com, Senin (10/8/2026), di Lubukpakam.

[adsense]

Dijelaskannya, dirinya merupakan debitur pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) program modal usaha dari pemerintah melalui BRI Lubukpakam unit Lapangan Segitiga, dengan plafon pinjaman Rp40 juta. Pembayaran pinjaman menggunakan sistem musiman, sehingga dia membayar saat panen, yaitu dua kali pembayaran dalam setahun.

Namun setelah pinjaman itu lunas, pihak BRI Lubukpakam unit Lapangan Segitiga, menyampaikan agar menunggu penyelesaian administrai.

[adsense]

Baca Juga:

• Binsar Simarmata Dorong Perda Pasarkan Produk UMKM di Hotel dan Restoran

Beberapa pekan kemudian, dia mendatangi BRI Unit Lapangan Segitiga, dan mendapatkan jawaban bahwa agunan berupa SHM milik Sabam, diduga hilang.

[adsense]

"Setelah ku desak, mereka menawarkan biaya pergantian SHM itu dibagi dua. Namun setelah mulai diurus, disebutkan biaya menerbitkan sertifikat baru, mencapai puluhan juta," ungkapnya.

Dengan kondisi itu, dia mundur untuk melanjutkan urusan pergantian SHM yang sebelumnya dibuat sebagai agunan KUR.

[adsense]

Kepala BRI Lubukpakam Unit Lapangan Segitiga, Ricky Sanova, yang ditemui Senin (10/8/2026), mengaku sebelumnya tidak mengetahui hal itu, karena saat kejadian, dia belum menjabat di BRI Unit Lapangan Segitiga.

"Hingga kini, kami masih berusaha melakukan pencarian keberadaan sertifikat itu, serta berkordinasi dengan BRI Cabang Lubukpakam," ujar Ricky. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Labuhanbatu Utara (Labura), Zahida Hafani Siregar, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Labura.

Zahida menggantikan Marwansyah yang memasuki masa pensiun. Penunjukan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2026 dan dilakukan di samping tugasnya sebagai Kabag Hukum.

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Hj Susi Asmarani, membenarkan penunjukan tersebut, Senin (10/8/2026). Menurutnya, Zahida telah mulai menjalankan tugas sebagai Plt Asisten I.

"Benar, Kabag Hukum menjadi Plt Asisten I. Beliau sudah melaksanakan tugas," kata Susi.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua Dewan Pendidikan Labura Bagikan Cinderamata kepada Siswa SDN 112287 Tanjungpasir

"Sepertinya, terhitung mulai bertugas sebagai Plt sejak 1 Agustus 2026. Lama tugasnya sekitar tiga bulan," ujar Zahida.

[adsense]

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Labura, penunjukan Zahida sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra dilakukan oleh Bupati Labura H Hendri Yanto Sitorus.

Penugasan tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2026. Namun, masa tugas Zahida akan berakhir lebih cepat apabila pejabat definitif untuk posisi tersebut telah dilantik.

[adsense]

Dalam penugasannya, Zahida diminta menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan baik serta penuh tanggung jawab hingga ditetapkannya pejabat definitif. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut menanggapi undangan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI terkait kematian Winda Lorenza Gowasa (35), istri Bripka IH, anggota Polsek Sunggal, yang ditemukan tewas di Kompleks Perumahan Bumi Asri, Medan, Minggu (3/8/2026) lalu.

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menerima undangan RDP yang akan dilaksanakan besok, Selasa (11/8/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta.

[adsense]

"Ya berdasarkan informasi sudah kita terima undangan RDP yang akan digelar besok," ujarnya, Senin (10/8/2026).

Dikatakannya, RDP akan dihadiri dari Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Janji Masukkan 173 Orang Jadi PLD dengan Bayar Rp 700 Juta, Tiga Terduga Pelaku Dilaporkan ke Polda Sumut

Ferry menegaskan, pihaknya memaknai positif undangan RDP Komisi III DPR RI tersebut.

[adsense]

"Diundang RDP ya tidak masalah. Mungkin Komisi III ingin mendengar langsung proses penanganan kasus ini yang belum memberikan rasa puas kepada keluarga korban. Atau ada lagi yang mungkin akan disampaikan di depan Komisi III," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman melalui akun Instagram miliknya, Sabtu (8/8/2026), mendesak agar proses pengungkapan kematian Winda Lorenza Gowasa dijalankan secara transparan tanpa ada fakta yang ditutupi maupun kesimpulan yang terburu-buru.

[adsense]

Ia menegaskan agar penyelidikan mengedepankan objektivitas dan prinsip ilmiah. Untuk mendapatkan kejelasan kasus tersebut, Habiburokhman mengundang Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak keluarga korban mengikuti RDP. (*)

[adsense]

[adsense]

Misteri penemuan jasad bayi laki-laki dalam kantong plastik di pinggir sungai Jalan Aiptu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, mulai terkuak. Polres Binjai mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan kasus pembuangan bayi tersebut.

Kedua tersangka masing-masing berinisial SS (55), perempuan yang berprofesi sebagai bidan persalinan, dan RD (31), laki-laki yang bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya diamankan Tim Opsnal Satreskrim Polres Binjai, Jumat (31/7/2026).

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Aula Anindya Mapolres Binjai, Senin (10/8/2026).

Kasus ini bermula Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, Kepling Muhammad Syarif melaporkan kepada Polsek Binjai Kota, adanya penemuan jasad bayi laki-laki di pinggir sungai Jalan Aiptu Radiman.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Hari, Lima Terduga Bandar Narkoba Diciduk Polres Binjai

Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSU Dr. Djoelham Binjai untuk selanjutnya dirujuk ke RS Bhayangkara Medan guna menjalani pemeriksaan visum.

[adsense]

Dari hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, polisi kemudian mengendus keberadaan orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 09.30 WIB, Tim Opsnal memperoleh informasi terduga pelaku berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan.

[adsense]

Petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan SS di kediamannya. Tak lama berselang, RD yang diduga berperan membuang jasad bayi tersebut juga diamankan di lokasi yang sama.

"Setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, tim menemukan dan mengamankan kedua tersangka," ujarnya.

[adsense]

Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Yamaha Nmax BK 2790 RBI warna hitam, kaos putih, celana panjang hitam, tas waistbag hitam, sepasang sandal warna cokelat muda, helm Yamaha Nmax warna hitam, kain panjang warna cokelat, kantong plastik warna kuning dan putih serta uang tunai Rp500.000.

Kapolres mengatakan, motif pembuangan bayi tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Polisi juga masih berupaya mengungkap identitas ibu bayi, lantaran kedua tersangka yang diamankan belum mengakui siapa ibu dari bayi tersebut.

[adsense]

"Motifnya masih kami dalami. Termasuk siapa ibu dari bayi tersebut, karena sampai saat ini pelaku belum mengakui," ujar Kapolres.

Kedua tersangka saat ini telah dibawa ke Mapolres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Atas dugaan perbuatannya, SS dan RD dijerat Pasal 458 ayat (1) juncto Pasal 20 dan Pasal 21, subsider Pasal 270 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Kapolres menegaskan, Polres Binjai berkomitmen mengungkap kasus tersebut hingga tuntas sekaligus memberantas berbagai bentuk tindak kriminalitas di wilayah hukumnya.

[adsense]

"Polres Binjai berkomitmen memberantas segala bentuk tindak kriminalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Polsek Medan Kota menangkap satu dari dua pelaku pencurian barang-barang bekas warung internet (warnet), di Jalan Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Menurut pengakuan pemilik warnet,Tanjung S Simanjuntak (72), berdasar rekaman CCTV pencurian terjadi pada Sabtu (25/7/2026) sekira pukul 02.05 WIB, oleh dua pelaku yaitu MS (33) dan Toyop.

[adsense]

Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan 4 unit CPU komputer, 1unit kipas angin, 3 pintu aluminium dan 3 pintu kayu yang ditaksir Rp43,9 juta.

Berdasarkan laporan korban, tim Polsek Medan Kota bergerak memburu para pelaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tetapkan Perkara Pencurian Asal Kejari Medan Diselesaikan Lewat RJ

Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di dalam area bangunan rumah milik pelapor sebanyak 3 kali dengan hari yang berbeda bersama temannya yang masih buron, Toyop.

[adsense]

"Para pelaku menjual barang-barang tersebut ke tukang botot yang melintas di jalanan.

Kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari - hari pelaku," ucapnya.

[adsense]

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku MS diboyong ke Mapolsek Medan Kota, sementara rekannya Toyop sedang diburu. (*)

[adsense]

[adsense]

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Zurul Bakti Aziz, memberikan cinderamata kepada siswa SDN 112287 Tanjungpasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Senin (10/8/2026).

Cinderamata berupa topi, dasi dan tempat minum itu dibagikan setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera di sekolah tersebut.

[adsense]

Sebelum membagikan cinderamata, Zurul bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, ia menyampaikan sejumlah pesan kepada para siswa agar kelak menjadi pribadi yang sukses. Zurul juga menekankan pentingnya mematuhi dan menghormati kedua orang tua serta tidak melawan mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Pengedar Narkoba di Marbau, Sabu 38 Paket Siap Edar Diamankan

Selain itu, Zurul meminta para siswa rajin belajar, disiplin dalam mengatur waktu, serta taat beribadah.

[adsense]

"Patuh kepada kedua orang tua, hormati guru, rajin belajar supaya pintar, disiplin waktu dan taat beribadah," pesan Zurul kepada para siswa.

Ia berharap cinderamata yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Harga minyak mentah dunia kembali melonjak pada awal pekan, dengan Brent ditransaksikan di kisaran 84,6 dolar AS per barel, di tengah memanasnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) serta belum adanya perkembangan positif terkait pembukaan Selat Hormuz.

Iran membantah adanya pembicaraan langsung dengan AS, sementara ketegangan semakin meningkat setelah Houthi menyerang perusahaan pengolahan minyak di Arab Saudi.

[adsense]

Meski demikian, menurut Ekonom Sumut Gunawan Benyamin, Senin (10/8/2026), sentimen negatif tersebut belum menekan pasar keuangan Asia. Mayoritas bursa saham Asia menguat, sementara IHSG dibuka di level 6.440.

"Rupiah juga menguat ke Rp17.815 per dolar AS sejalan dengan pelemahan USD Index ke level 99,6. IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang 6.400–6.480, sedangkan Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp17.790–Rp17.870 per dolar AS," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Rencana Damai Iran-AS, IHSG dan Rupiah Dibuka Menguat

Sementara itu, harga emas dunia kembali menguat ke level 4.330 dolar AS per ons troy atau sekitar Rp2,49 juta per gram. Emas masih mampu bertahan di atas level psikologis 4.300 dolar AS meski kenaikan harga minyak mentah meningkatkan ancaman inflasi.

Di sisi lain, memburuknya tensi geopolitik mendorong investor mengalihkan dana ke aset safe haven, sehingga permintaan emas tetap kuat. Kondisi ini membuat emas tetap menjadi salah satu instrumen yang diminati investor di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Turki resmi memberlakukan undang-undang keamanan siber baru yang memperluas kekuasaan pemerintah atas ruang digital dan memberikan wewenang sangat besar kepada kantor Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aturan ini memungkinkan pemerintah mengintervensi layanan internet dan platform daring secara langsung, sekaligus memicu kekhawatiran soal pengawasan ketat terhadap identitas dan aktivitas daring warga.

[adsense]

Seperti dikutip Financial Times, Minggu (9/8/2026) dan melansir CNBC Indonesia, Yaman Akdeniz, profesor hukum sekaligus aktivis hak digital menyebut undang-undang ini bukan sekadar pemindahan wewenang, melainkan penciptaan pusat komando bagi "rezim kepatuhan digital Turki".

Direktorat Keamanan Siber di bawah kantor Erdogan kini dapat menetapkan tindakan darurat atas inisiatif sendiri maupun permintaan badan keamanan. Operator telekomunikasi, penyedia layanan internet, dan platform daring wajib mematuhi perintah dalam waktu dua jam, sementara peninjauan hukum baru dilakukan setelah tindakan diberlakukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Mencekam! Sirene Darurat Menggema di Pangkalan NATO Turki, Diduga Ada Ancaman Rudal Iran

Pemerintah membenarkan langkah ini demi perlindungan keamanan nasional, infrastruktur penting, kedaulatan digital, dan ketertiban umum. Anggota parlemen dari Partai AK Ersan Aksu menambahkan sentralisasi wewenang sekaligus menghilangkan tumpang tindih lembaga dan berpotensi menghemat anggaran hingga 30 miliar lira atau sekitar Rp11,2 triliun.

[adsense]

Namun, kelompok hak asasi memperingatkan konsentrasi kekuasaan tersebut berbahaya. Tomiwa Ilori dari Human Rights Watch menegaskan wewenang keamanan siber tak seharusnya dipusatkan pada kekuasaan eksekutif tanpa pengawasan yang memadai. Sebelumnya, pemerintah diketahui kerap membatasi kecepatan dan akses platform seperti X, YouTube, Instagram, dan WhatsApp, termasuk saat gelombang protes menyusul penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoglu. Hingga kini, hampir 1.000 akun media sosial dengan total 25 juta pengikut telah diblokir.

[adsense]

Kini pemerintah juga tengah mengkaji kewajiban verifikasi usia lewat sistem resmi e-Devlet, seiring rencana pelarangan akun bagi anak di bawah 15 tahun. Akdeniz memperingatkan tanpa jaminan perlindungan privasi yang kuat, sistem ini dapat memungkinkan pemerintah melacak identitas beserta seluruh riwayat aktivitas warga.

[adsense]

"Hasilnya akan menjadi pengawasan menyeluruh di ruang digital," tegasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Seorang anggota geng motor yang kerap terlibat aksi tawuran berakhir di tangan polisi. MYP (18) warga Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang, ditangkap personel Satres Narkoba Polrestabes Medan, karena menjadi pengedar narkotika jenis sabu di kawasan rel kereta api Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Remaja yang disebut sebagai anggota Geng Pisang Solid (GPS) itu, diringkus pada Sabtu (8/8/2026) sore. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar serta uang yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (10/8/2026), mengatakan, MYP merupakan anggota GPS sekaligus bagian dari geng motor KAMCE. Selain terlibat dalam aktivitas geng motor, tersangka aktif mengedarkan sabu.

"Pelaku merupakan anggota GPS. Dia juga bagian dari anggota geng motor KAMCE. Dalam kasus narkoba ini, dia merupakan pengedar aktif narkotika jenis sabu," ungkap Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Pancurbatu Tingkatkan Patroli di Kawasan Wisata, Imbau Pengunjung Utamakan Keselamatan

Tak hanya tersangkut narkoba, polisi juga mendapati MYP diduga terlibat dalam aksi tawuran antar geng motor. Sedikitnya 2 kali tawuran di kawasan Mandala, Medan, diakui pernah diikutinya.

[adsense]

"Pelaku sudah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir (mengedarkan narkoba). Untuk tawuran antar geng motor sudah dua kali," jelas Rafli.

Ia menambahkan, penangkapan MYP menambah panjang catatan keterlibatan anggota geng motor dalam berbagai aksi yang meresahkan masyarakat. Polisi kini tidak hanya fokus mengungkap aktivitas tersangka, tetapi juga memburu pihak yang diduga memasok sabu kepadanya.

[adsense]

"Satres Narkoba Polrestabes Medan masih mendalami dari mana tersangka memperoleh narkotika tersebut. Penyidik juga menyelidiki kemungkinan adanya anggota geng motor lainnya yang terlibat dalam jaringan peredaran sabu di kawasan rel kereta api Tembung.Mohon doanya agar kami bisa menangkap pemasok narkoba kepada pelaku," pungkas Rafli.

Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali membongkar sarang peredaran narkoba yang selama ini meresahkan masyarakat. Kali ini, petugas menyasar kawasan bantaran rel kereta api Medan-Kualanamu di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang yang diduga dijadikan lokasi transaksi dan penggunaan narkoba.

[adsense]

Operasi yang dipimpin Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha yang berlangsung pada Sabtu (8/8/2026) sore itu, melibatkan personel gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Petugas mengepung kawasan yang dipenuhi barak-barak narkoba dari sejumlah penjuru. Lokasi yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api tersebut diperkirakan membentang hingga sekitar 300 meter.

Hasilnya, tiga orang berhasil diamankan. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam aktivitas narkoba di lokasi tersebut, mulai dari pengguna, pengedar hingga pihak yang diduga berperan sebagai aktor intelektual. Petugas juga menghancurkan dan membakar barak-barak narkoba di lokasi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Politikus PDI-P Guntur Romli mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, misalnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ketersediaan lapangan pekerjaan.

Hal ini disampaikan Guntur merespons hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan Prabowo menjadi sosok dengan eletabilitas tertinggi untuk menjadi calon presiden.

[adsense]

"Persoalan-persoalan di depan mata yang harusnya dibereskan, kasus-kasus keracunan MBG masih terus terjadi setiap hari, PHK di mana-mana, janji 19 juta lapangan pekerjaan juga tidak terjadi," kata Guntur kepada Kompas.com, Minggu (9/8).

Maka dari itu, Guntur menyarankan Prabowo fokus membenahi persoalan-persoalan yang terjadi di pemerintahannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Temukan Lansia Miskin Tak Pernah Terima Bansos, Hasyim Desak Validasi Ulang Data Kemiskinan

"Sebaiknya fokus pada masalah-masalah yang sedang terjadi, hasil survei jadikan cerminan bukan malah dibikin tandingan kalau ada hasil survei yang tidak sesuai harapan," imbuh Guntur.

[adsense]

Guntur menyebutkan bahwa PDI-P belum ambil pusing mengenai dinamika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

"Hingga saat ini PDI Perjuangan tidak fokus pada Pemilu 2029 karena masih lama," ujar Guntur.

[adsense]

WAJAR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai wajar apabila Presiden Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden karena sedang menjadi presiden petahana.

[adsense]

"Survei itu kan potret sesaat. Dan adalah sangat wajar kalau Prabowo masih yang tertinggi, karena sekarang beliau masih menjadi petahana yang sedang berkuasa," ujar Hermawi Minggu (9/8).

Meski demikian, Hermawi mengingatkan bahwa Prabowo ingin fokus menjalankan periode pertama pemerintahannya agar sukses.

[adsense]

Ia merujuk pada pernyataan Prabowo yang baru akan memutuskan maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang apabila pemerintahan periode pertamanya sukses. "Kan kita juga berapa kali mengikuti pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa, kalau ia sukses di jilid 1, beliau akan maju di jilid 2," kata Hermawi.

"Jadi kita tunggu saja sampai akhir jilid 1, dan kita lihat apakah Prabowo akan maju lagi atau tidak," imbuh dia.

[adsense]

Terlepas dari itu, Hermawi menekankan bahwa Prabowo memiliki hak untuk kembali maju sebagai Capres di Pilpres 2029. "Apalagi beliau masih menjadi ketua partai besar seperti Gerindra," kata dia.

TERATAS

[adsense]

Sebelumnya, hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto masih menduduki posisi paling atas tokoh yang paling banyak dipilih masyarakat apabila pemilihan presiden (Pilpres) dilaksanakan saat ini.

Ketua Umum Partai Gerindra itu memperoleh elektabilitas sebesar 23,4 persen.

[adsense]

"Dalam simulasi terbuka, di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas, meskipun memang tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Dedi menjelaskan, keunggulan Prabowo tersebut menunjukkan bahwa posisinya sebagai Presiden masih memberikan pengaruh terhadap tingkat keteringatan (top of mind) masyarakat.

[adsense]

Kendati demikian, Dedi menyebut posisi Prabowo sebagai pemuncak elektabilitas belum sepenuhnya aman. Menurut dia, keberlanjutan dukungan masyarakat akan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh publik.

"Ingatan publik semacam ini perlu dijaga, tentu dengan kebijakan yang dekat dengan kebutuhan publik, jika semua program Presiden diterima dan mendapat penilaian baik, akan menjadi lebih bagi Presiden Prabowo untuk kembali memenangi kontestasi di periode keduanya," ujar Dedi.

[adsense]

Sementara itu, di bawah Prabowo ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempati elektabilitas tertinggi kedua dengan 21,7 persen.

Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi selanjutnya dengan 11,5 persen, diikuti Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen) dan Ganjar Pranowo (4,1 persen). Sedangkan elektabilitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 3,9 persen. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tujuh unit rumah hunian berkontruksi semi permanen terbakar di Desa Lau Kersik Kecamatan Gunung Sitember, Dairi, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 21.22 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

Camat Gunung Sitember, Sion Sembiring, Senin (10/8/2026) lewat telepon mengatakan, peristiwa kebakaran itu tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, tetapi harta benda pemilik rumah tidak banyak yang bisa diselamatkan. Sesuai data, ada 7 unit rumah terbakar dan 2 unit dibongkar paksa untuk mengantisipasi penyebaran kobaran api.

[adsense]

"Di daerah tersebut tergolong ramai permukiman, bahkan di lokasi rumah dempet sehingga 2 unit dibongkar paksa pemilik untuk antisipasi penyebaran api.

Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta, dan hal itu sudah dilaporkan kepada pimpinan. Untuk bantuan, masih dikoordinasikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Katanta Cup ke-40 Bergulir, Kapolsek Ajak Tim Jaga Kamtibmas

Sementara itu, Kepala UPT Damkar Dairi, Amudi Situmeang menyampaikan, pihaknya mengerahkan 3 unit mobil pemadam dari Pos Tiga Lingga dan Pos Sidikalang. Lanjutanya, pemadaman kobaran api hingga pendinginan kurang lebih 1 jam.(*)

[adsense]

[adsense]