[adsense]

Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 menegaskan, harga tiket masuk (HTM) tidak hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Sumatera Utara (Sumut). Panitia pun menyambut positif berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan HTM sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PRSU.

Hal tersebut disampaikan Panitia PRSU 2026 Bidang Humas Fara, menanggapi berbagai masukan mengenai harga tiket masuk PRSU ke-50, kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, beragam pandangan terhadap penyelenggaraan event tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah kegiatan berskala besar.

[adsense]

"Tentu selama setiap masukan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Namun perlu kami sampaikan, PRSU ke-50 hadir dengan arah dan wajah baru," sebut Farah.

Fara menjelaskan, panitia tidak lagi menempatkan PRSU semata-mata sebagai ruang hiburan, melainkan sebagai panggung yang mengangkat identitas, budaya dan potensi Sumatera Utara melalui proses kurasi yang lebih terarah.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang

"Sekitar 75% konten yang dihadirkan merupakan hasil karya pelaku seni, budaya, UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, harga tiket yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi akses untuk menikmati rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem kreatif dan pelestarian budaya daerah," jelasnya.

[adsense]

Selain itu, Fara mengatakan, penetapan harga tiket masuk juga telah mempertimbangkan kualitas penyelenggaraan secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga penyajian program yang lebih berkualitas.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memiliki nilai lebih bagi setiap pengunjung. Di sisi lain, PRSU dengan wajah barunya juga dirancang sebagai ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, PRSU kerap dipersepsikan hanya menyasar segmen tertentu," ungkap Fara.

[adsense]

Ke depan, lanjut Farah, pihaknya ingin menghadirkan PRSU sebagai ajang yang dapat dinikmati seluruh kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, keluarga, generasi muda, hingga kalangan profesional dan dunia usaha.

"Dengan kualitas program yang semakin baik, kami berharap PRSU menjadi ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam satu panggung kebanggaan Sumatera Utara," sebut Farah.

[adsense]

Ia menambahkan, panitia meyakini investasi pada peningkatan kualitas acara, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Meski demikian, panitia tetap terbuka terhadap seluruh masukan sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan PRSU pada masa mendatang semakin baik, inklusif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Fraksi Nasdem DPRD Medan menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari empat rekomendasi tersebut, di antaranya mendesak wali kota mendefinitifkan Plt Sekwan yang sekarang.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor kepada wartawan, Rabu (8/7/2026), mengatakan, rekomendasi tersebut tertuang dalam pendapat Fraksi Nasdem terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem Afif Abdillah, disampaikan Antonius Devolis Tumanggor pada rapat paripurna. Menurut Nasdem, seluruh OPD yang masih dijabat Plt, Wali Kota Rico Waas sudah mengangkat pejabat yang definitif. Tinggal Sekretaris DPRD (Sekwan) yang belum. Nasdem minta wali kota segera mendefinitifkan Plt yang sekarang dijabat Erisda Hutasoit, karena dia sudah beberapa kali dihunjuk menjadi Plt Sekwan.

"Dengan dilantiknya Sekwan definitif, kinerja di DPRD Medan jadi lebih maksimal, karena kalau masih Plt kebijakannya masih terbatas," kata Antonius.

[adsense]

Baca Juga:

• 61 Calon Penumpang Kabur dari Bandara Dhaka Usai Pemeriksaan Visa Diperketat

"Fraksi Nasdem mendorong Dinas Sosial terus melakukan penyesuaian dan inovasi agar pelaksanaan program PKH Medan Makmur tidak terkendala persoalan administrasi, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak," katanya.

[adsense]

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terus meningkatkan kinerja dalam penertiban bangunan liar, penataan pedagang yang menggunakan badan jalan, serta penertiban lokasi-lokasi yang dinilai meresahkan masyarakat. Namun, fraksi ini menekankan agar setiap tindakan penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis guna menghindari kesalahpahaman maupun konflik di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Nasdem, kata Antonius, turut mendorong Pemerintah Kota Medan segera menetapkan pejabat definitif Sekretaris DPRD Kota Medan. Keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kinerja sekretariat dalam memfasilitasi kebutuhan serta pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

[adsense]

Rekomendasi lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap pembagian wilayah kerja kepala lingkungan. Fraksi Nasdem menilai masih terdapat ketimpangan jumlah penduduk dan cakupan wilayah di sejumlah lingkungan, sehingga diperlukan penyesuaian rasio wilayah kerja untuk menciptakan pemerataan beban tugas kepala lingkungan.

"Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Medan," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 61 calon penumpang tujuan Malaysia dilaporkan meninggalkan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh, tanpa menaiki pesawat setelah otoritas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan. Langkah itu dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah visa palsu dan visa yang diduga telah dimanipulasi.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat (4/7) malam. Mengutip VNExpress sebagaimana dilansir CNN Indonesia, penerbangan Biman Bangladesh Airlines semula dijadwalkan membawa 288 penumpang menuju Malaysia. Namun, pesawat akhirnya lepas landas dengan hanya 212 penumpang di dalamnya.

[adsense]

Sebelum keberangkatan, petugas imigrasi bersama pihak maskapai menghentikan 15 calon penumpang yang diduga menggunakan visa palsu atau dokumen perjalanan yang telah dimanipulasi. Sebanyak 10 orang bahkan sudah berada di dalam pesawat sebelum diminta turun, sementara lima lainnya dicegah melanjutkan proses keberangkatan saat berada di gerbang boarding.

Setelah pemeriksaan tersebut, petugas menyadari ada 61 penumpang lain yang telah melakukan check-in, tetapi tidak pernah naik ke pesawat. Berdasarkan keterangan sumber di bandara, sebagian besar dari mereka diduga sengaja meninggalkan area bandara setelah mengetahui pemeriksaan dokumen perjalanan diperketat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemeriksaan Visa Diperketat, 61 Calon Penumpang Tinggalkan Bandara Dhaka

Seorang pejabat yang dikutip media Bangladesh, bdnews24, mengatakan pengawasan terhadap penerbangan menuju Malaysia memang ditingkatkan. Langkah itu diambil karena belakangan ini terjadi sejumlah kasus penumpang yang memiliki visa sah, tetapi tetap ditolak masuk oleh otoritas imigrasi Malaysia dan akhirnya dideportasi setelah tiba di negara tersebut.

[adsense]

Otoritas berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah penggunaan dokumen perjalanan ilegal sekaligus mengurangi potensi persoalan imigrasi yang dihadapi penumpang setibanya di Malaysia. (*)

[adsense]

[adsense]

Eslo Simanjuntak divonis bebas dalam kasus korupsi penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II, Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, sejak tahun 1996 hingga 2024.

Vonis tersebut diucapkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Cakra 8, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Hakim menyatakan perbuatan anak dari mantan Dandim Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T Simanjuntak itu, tidak terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp1 miliar sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan primer maupun subsider.

Dakwaan primer dimaksud, yaitu Pasal 603 Undang-Undang (UU) Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Nilai Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront City Samosir Masuk Pokok Perkara

Hakim menilai perbuatan penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II yang dilakukan Eslo tidak berdampak langsung merugikan PTPN IV Regional II. Sehingga, dakwaan jaksa yang menyebut adanya kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.

[adsense]

"Mengadili, menyatakan terdakwa M. Eslo Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan," ucap Yusafrihardi.

Kemudian, majelis hakim memerintahkan JPU untuk segera membebaskan Eslo dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan setelah putusan diucapkan.

[adsense]

"Memerintahkan terdakwa untuk segera dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya," ujar Yusafrihardi.

Setelah membacakan putusan, Yusafrihardi mengatakan, JPU dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Eslo masih memiliki hak berpikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU.

[adsense]

Sebelumnya, JPU menuntut Eslo tiga tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara, serta uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar subsider dua tahun penjara.

Menurut jaksa, perbuatan Eslo telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang (UU) Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan primer. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepedulian terhadap sesama terus diwujudkan Polres Pematangsiantar melalui kegiatan bakti sosial (baksos) ke Panti Asuhan Vita Dulcedo, Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Rabu (8/7/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, didampingi para pejabat utama Polres.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan sehari-hari kepada pengelola panti asuhan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap anak-anak yang membutuhkan.

"Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta membantu memenuhi kebutuhan para penghuni panti," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tindak Lanjut Laporan CC 110, Polres Pematangsiantar Mediasi Keributan di Jalan Padang Sidempuan

Momen tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang membawa manfaat.

[adsense]

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Pematangsiantar berharap semangat kepedulian dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. (**)

[adsense]

[adsense]

Indonesia membutuhkan semakin banyak talenta muda yang mampu beradaptasi dan berkontribusi di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Di era ekonomi digital dan konektivitas global, perguruan tinggi memegang peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru melalui teknologi, bisnis dan inovasi.

Melihat potensi tersebut, BINUS @Medan hadir sebagai Global DigitalPreneur Campus yang berfokus mencetak lulusan dengan kemampuan digital, jiwa kewirausahaan, serta wawasan global. Kampus ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya di Medan dan sekitarnya, untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan.

[adsense]

Untuk mendukung visi tersebut, BINUS @Medan menawarkan sejumlah program studi yang relevan dengan perkembangan industri, yakni Computer Science, Digital Business, Information Systems, International Trade dan Visual Communication Design.

Melalui program-program ini, mahasiswa didorong menguasai teknologi, bisnis digital, perdagangan internasional, sistem informasi, desain komunikasi visual, hingga inovasi berbasis digital.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanoto Foundation Buka Pendaftaran Program Beasiswa dan Pengembangan Kepemimpinan TELADAN Cohort 2027

Program ini merupakan bagian dari komitmen BINUS University dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda dari berbagai latar belakang prestasi dan potensi. Selain membantu pembiayaan pendidikan, beasiswa ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik, industri, teknologi, kewirausahaan, serta memperluas jejaring melalui komunitas Binusian.

[adsense]

BINUS Scholarship menyediakan beragam jalur beasiswa, di antaranya Talent Scouting, WIDIA, Startech, BINUSuencer, Student Athlete Basketball dan OSIS. Masing-masing jalur dirancang untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki keunggulan di bidang akademik, teknologi, olahraga, kreativitas digital, maupun kepemimpinan.

Sebagai bagian dari BINUS University yang menempati posisi universitas swasta terbaik di Indonesia versi QS World University Rankings 2027, BINUS @Medan terus memperkuat ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri. Dukungan lebih dari 2.200 mitra industri, penguatan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital, enrichment program, serta jaringan alumni yang luas menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam mempersiapkan karier.

[adsense]

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan, pihaknya melihat semakin banyak generasi muda yang memiliki cita-cita untuk berkembang di tingkat global.

"Melalui program beasiswa hingga 100 persen, BINUS University berkomitmen membuka akses pendidikan yang lebih luas agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Sementara itu, Direktur Kampus BINUS @Medan, Tri Juniarty, S.Kom., M.M., menegaskan, kampusnya hadir sebagai Global DigitalPreneur Campus yang mendukung lahirnya talenta muda berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global.

"Melalui program studi yang relevan dengan kebutuhan era digital dan bisnis global, kami ingin mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta peluang, inovator dan digitalpreneur muda yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

Pendaftaran BINUS Scholarship dapat dilakukan melalui situs resmi BINUS University. Calon mahasiswa dan orang tua juga dapat memperoleh informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, cakupan beasiswa, hingga mekanisme seleksi melalui kanal resmi BINUS.

Melalui program ini, BINUS @Medan berharap semakin banyak talenta muda Indonesia, khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi, digital business, international trade dan entrepreneurship, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 618 peserta didik jenjang SMP se-Kabupaten Deli Serdang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) Cabang Sepak Bola dan Turnamen Catur Tahun 2026 yang dibuka Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjaring dan membina atlet-atlet muda berprestasi sejak usia sekolah.

[adsense]

Pada cabang sepak bola, sebanyak 288 siswa tergabung dalam 16 tim yang mewakili 16 kecamatan, dengan masing-masing tim diperkuat 18 pemain. Sementara turnamen catur diikuti 330 peserta dari 22 kecamatan, terdiri atas 132 siswa putra, 132 siswa putri, dan 66 guru.

Dalam sambutannya, Asri Ludin Tambunan mengatakan setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga kemampuan di bidang olahraga maupun kreativitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Pakpak Bharat Soroti Disiplin ASN dan Lepas Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI

Menurut Bupati, cabang olahraga sepak bola dan catur sama-sama melatih kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan. Karena itu, pembinaan olahraga sejak dini menjadi investasi penting untuk melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Deli Serdang di tingkat provinsi maupun nasional.

[adsense]

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati meminta panitia memberikan penghargaan kepada pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, serta para juara turnamen catur berupa uang pembinaan dan perlengkapan olahraga.

Selain itu, Asri Ludin Tambunan menegaskan komitmennya memperjuangkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi.

[adsense]

"Saya akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar anak-anak Deli Serdang yang memiliki prestasi olahraga mendapat kesempatan masuk SMA melalui jalur prestasi. Mereka harus memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

[adsense]

"Jadilah juara dengan cara yang baik. Prestasi yang diraih dengan kejujuran dan kerja keras akan menjadi bekal untuk masa depan," pesannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen SE MM, mendesak penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih memberatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan jumlah pengunjung.

"Kami menerima keluhan masyarakat. Harga tiket PRSU tahun ini sebesar Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan dinilai cukup memberatkan sehingga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung," ujar Viktor Silaen kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Politisi Partai Golkar itu menegaskan PRSU sejak awal digelar sebagai pesta rakyat yang bertujuan memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, industri, UMKM, kebudayaan hingga pariwisata. Karena itu, menurutnya, akses masyarakat untuk menghadiri ajang tersebut seharusnya dipermudah, termasuk melalui penetapan tarif tiket yang terjangkau.

Anggota Komisi D DPRD Sumut itu menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru berpotensi menghambat pencapaian target jumlah pengunjung yang telah ditetapkan penyelenggara.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Menurut Viktor, sebagian besar pengunjung PRSU datang bersama keluarga sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih besar.

[adsense]

"Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Kosgoro 1957 Sumatera Utara itu mengatakan DPRD Sumut akan mendorong penyelenggara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi besaran tarif tiket agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

[adsense]

"Yang pasti kita meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat," tegas Viktor.

Ia berharap penyelenggara segera meninjau ulang kebijakan tarif masuk sehingga PRSU sebagai ajang promosi pembangunan, ekonomi, budaya, dan pariwisata Sumatera Utara dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), meninjau Gudang Bulog Divre Asahan, Rabu (8/7/2026), guna memastikan ketersediaan beras dan stabilitas pasokan pangan.

Dalam peninjauan yang didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, ia melihat langsung kondisi gudang penyimpanan serta menerima paparan mengenai stok pangan yang tersedia.

[adsense]

Fadly mengatakan, stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

Menurutnya, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras yang menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Kunjungan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, menyebutkan, stok beras di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai 3.084.500 kilogram, sedangkan stok Minyakita sebanyak 44.736 liter, sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan aman hingga enam bulan mendatang.

[adsense]

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas gudang di Asahan membuat sebagian cadangan beras disimpan di Gudang Bulog Medan. Kata Dadang, jika stok di Asahan menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan.

Dadang juga mengajak pelaku UMKM dan pedagang, menjadi mitra Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

[adsense]

"Dari 27 RPK yang pernah terdaftar di Kota Tanjungbalai, baru 14 yang melakukan pendaftaran ulang, padahal RPK menjadi ujung tombak penyaluran beras Bulog kepada masyarakat," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, membuka Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Melalui kegiatan yang diikuti ribuan Pramuka Penggalang itu, Surya mengajak peserta menjadi teladan serta generasi pembawa solusi di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Surya yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut mengatakan Jambore bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi menjadi wadah membentuk karakter, kepemimpinan, kreativitas, serta semangat gotong royong generasi muda.

[adsense]

"Karena itu manfaatkanlah setiap kegiatan selama Jambore ini untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, mengembangkan kreativitas, melatih kepemimpinan dan membangun semangat gotong royong. Jadilah teladan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadilah generasi yang membawa solusi, bukan sekadar menjadi penonton perubahan zaman," ujar Surya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka karena pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, sehat, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial merupakan investasi terbaik bagi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bachtiar Utomo, mengatakan Jambore merupakan ruang pembelajaran bagi Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun untuk membangun persahabatan, melatih kepemimpinan, dan memperkuat karakter.

[adsense]

"Pelaksanaan Jambore 2026 Sumut sangat luar biasa, karena pertama kali di Indonesia dengan tidak ada pemungutan biaya kepada peserta," ujar Bachtiar.

Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari derasnya perkembangan teknologi, arus informasi tanpa batas, hingga persoalan sosial seperti krisis keteladanan, degradasi nilai, dan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, peran keluarga, pembina, dan senior Pramuka sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda.

[adsense]

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, dalam laporannya menyebutkan Jamda XI Sumut 2026 diikuti 5.575 peserta, terdiri atas 3.650 Pramuka Penggalang, 250 pembina pendamping, 50 pimpinan kontingen, 265 panitia, 50 peserta pendukung, serta dihadiri undangan, pelaku UMKM, masyarakat, dan ribuan pengunjung.

"Ini juga pertama kali pelaksanaan Jambore yang tidak memungut biaya kepada pesertanya," kata Dikky.

[adsense]

Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 berlangsung pada 8–12 Juli 2026. Selama kegiatan, peserta akan mengikuti berbagai aktivitas kepramukaan, pengembangan karakter, serta menampilkan beragam kreativitas dan pertunjukan seni.

Turut hadir pada pembukaan tersebut Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau kepala daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan 25 kilogram sabu yang diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika antarprovinsi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka di Jalan Lintas Sumatera, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (29/6/2026).

Kedua tersangka masing-masing berinisial ZFH (30), warga Desa Buket Pala, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan HND (28), warga Desa Telaga Meuku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai sebuah mobil yang diduga membawa narkotika.

"Berdasarkan laporan itu personel bergerak cepat melakukan penyelidikan lalu berhasil memberhentikan mobil yang membawa narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu Utara," ujar Andy Arisandi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Medan Marelan, Polisi Sita 18 Paket Narkoba

Menurut Andy, dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Provinsi Aceh untuk dikirim ke Provinsi Jambi melalui jalur darat.

[adsense]

"Aksi pengiriman narkoba sudah dua kali dilakukan kedua pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya telah ditahan di Mapolda Sumut," katanya.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang terlibat, termasuk asal barang haram dan pihak yang menjadi tujuan pengiriman narkotika tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemangku Hak Ulayat Dairi bersama aktivis perempuan menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu yang berkembang mengenai perempuan, lingkungan dan investasi di Kabupaten Dairi. Mereka meminta agar suara perempuan Dairi tidak dijadikan alat untuk membangun narasi tertentu tanpa didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, mengatakan, pihaknya menghormati setiap bentuk advokasi yang mengatasnamakan kepentingan perempuan. Namun, ia mengingatkan agar perempuan Dairi tidak direduksi menjadi simbol dalam perdebatan mengenai aktivitas pertambangan, terutama ketika kegiatan yang dipersoalkan belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Menurut Aslim, sikap tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat menyerahkan surat pada 25 Juni lalu.

"Kami ingin menyampaikan satu pesan penting, jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan antitambang. Jika ada klaim bahwa perempuan Dairi menjadi kelompok yang paling terdampak, maka hal itu harus dibuktikan dengan fakta di lapangan serta mendengar langsung suara perempuan yang tinggal di Dairi," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Namun, berdasarkan hasil pengamatan mereka di sekitar lokasi kegiatan, FKPHUPD menyatakan belum menemukan kondisi yang sesuai dengan klaim tersebut. Menurut mereka, aktivitas yang dipersoalkan juga belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Aslim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komnas Perempuan bertujuan agar persoalan perempuan di Dairi tidak hanya dipandang dari satu sisi.

"Kalau ada klaim mengenai air bersih, beban perempuan, maupun dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itu kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung agar Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," katanya.

[adsense]

FKPHUPD juga menegaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, serta mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut telah terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026. Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat disebut aktif menyampaikan pandangan dan masukan.

[adsense]

Sementara itu, tokoh perempuan Pemangku Hak Ulayat Dairi, Delphi Masdiana, menegaskan, perempuan Dairi memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain yang datang membawa agenda tertentu.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami punya pandangan, dan kami tahu apa yang kami hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, maka dengarkan juga perempuan Dairi secara langsung, bukan hanya menjadikan nama mereka sebagai alat untuk menyerang investasi," ujarnya.

[adsense]

Ia berharap seluruh pihak melihat persoalan secara menyeluruh dengan mendengarkan semua suara yang ada.

"Yang kami minta sederhana, dengarkan semua pihak, lihat kondisi lapangan, dan jangan biarkan perempuan Dairi dipakai sebagai simbol untuk memenangkan satu narasi tertentu. Kami berhak didengar sebagai subjek, bukan dijadikan poster penderitaan," tutup Delphi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tebingtinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik, mendorong organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) itu untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, kreatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggotanya.

Hal itu disampaikan Ny. Afrida saat memimpin pertemuan bulanan DWP yang dirangkaikan dengan seminar edukatif di Gedung Hj. Sawiyah Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Tebingtinggi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, DWP tidak hanya berfungsi mendukung tugas suami sebagai ASN, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha yang dikelola secara profesional.

"Tujuan utama kegiatan hari ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh anggota tentang pentingnya keberadaan unit usaha, serta bagaimana mengelolanya secara profesional, akuntabel, baik, dan benar," ujar Ny. Afrida.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Saksi Sebut Ada Uang Rp600 Juta untuk Eks Pj Wali Kota

Ny. Afrida berharap unit usaha yang telah dimiliki maupun yang sedang dirintis DWP dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

[adsense]

"Kita ingin usaha yang kita bangun benar-benar berkelanjutan, sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas," katanya.

Dalam seminar bertema "Menggali Peluang dan Membangun Usaha Dharma Wanita yang Mandiri dan Berkelanjutan", Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, mengatakan DWP memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai usaha produktif.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan membangun usaha ditentukan oleh kemampuan membaca kebutuhan pasar, didukung tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi digital.

"Tata kelola yang baik serta pemanfaatan digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha. Namun yang terpenting, keberlanjutan usaha tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota," tegas Marimbun.

[adsense]

Melalui pertemuan dan seminar tersebut, DWP Kota Tebingtinggi menegaskan komitmennya untuk mengembangkan usaha mandiri yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Rabu (8/7/2026), sebagai tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin.

Penggeledahan yang mendapat pengawalan ketat personel Brimob tersebut dilakukan di ruang kerja Bupati Langkat, Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

[adsense]

Pantauan harianSIB.com di lokasi, tim penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 09.00 WIB. Di Kantor Dinas Pendidikan, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, antara lain Bidang SD, Bidang SMP, dan Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Usai penggeledahan di Dinas Pendidikan, penyidik KPK terlihat membawa tiga koper dan satu kotak yang diduga berisi dokumen terkait penyidikan perkara.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Sumut: Pemprov Sumut "Gelontorkan" Anggaran Rp64,2 Miliar Perbaiki Jalan Provinsi Rusak di Langkat

"Seperti yang kalian sudah dengar, dalam rangka melengkapi bukti-bukti beliau melakukan penggeledahan," ujar Ilhamsyah kepada wartawan.

[adsense]

Saat ditanya mengenai jumlah ruangan yang diperiksa, Ilhamsyah mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Jumlah ruangan yang digeledah tidak tahu pasti. Untuk mendapatkan dokumen yang mendukung dakwaan, semua ruangan bisa saja diperiksa," katanya.

[adsense]

Selain Dinas Pendidikan, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Langkat. Dari lokasi tersebut, tim penyidik membawa satu koper yang diduga berisi dokumen.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Dari kantor tersebut, penyidik kembali membawa satu koper yang diduga berisi dokumen terkait perkara yang sedang disidik. Saat tim KPK tiba, Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana tidak berada di kantor dan baru datang sekitar satu jam kemudian.

[adsense]

Tim antirasuah juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, S.STP., M.Si., membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Langkat.

[adsense]

Hingga penggeledahan berakhir, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai dokumen atau barang bukti yang diamankan. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Belawan menangkap dua pria berinisial LD (40) dan PK (29) yang diduga sebagai pengedar sabu di Jalan Baut Lingkungan II, Gang Selamat, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 18 plastik klip berisi sabu, satu unit telepon seluler dan uang tunai Rp130 ribu yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kasatresnarkoba AKP AR Riza, Rabu (8/7/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Kelurahan Tanah 600.

"Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, personel Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dipastikan akurat, dilakukan penggerebekan dan berhasil menangkap kedua tersangka berikut barang bukti yang saat itu berada di dalam rumah," ujar AKP AR Riza.

[adsense]

Baca Juga:

• Respon Cepat Laporan Warga, Polisi Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Medan Tuntungan

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 18 plastik klip berisi sabu, satu unit handphone serta uang tunai yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung diamankan ke Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

[adsense]

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing guna mendukung upaya pemberantasan narkoba.(**)

[adsense]

[adsense]

Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memperkuat komitmen kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara guna mengoptimalkan pengawasan wilayah dan lalu lintas orang asing di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan SH MH, bersama para kepala kantor imigrasi se-Sumut ke Kantor Kejati Sumut di Medan, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Parlindungan didampingi Kepala Kantor Imigrasi Khusus Medan Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Eko Rajagukguk, Kepala Kantor Imigrasi Pematangsiantar Benyamin Kali Patembal Harahap, Kepala Bidang Dokumen, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut, serta jajaran pejabat struktural lainnya.

Parlindungan mengatakan sinergi antarlembaga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan penegakan hukum keimigrasian yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Nilai Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront City Samosir Masuk Pokok Perkara

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga bertujuan menyelaraskan langkah penegakan hukum terhadap berbagai potensi pelanggaran pidana keimigrasian, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Kunjungan kerja tersebut disambut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Eko Adhyaksono SH MH, yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan koordinasi antara Imigrasi dan Kejaksaan.

"Kejati Sumut siap mengawal visi Imigrasi Sumut dalam mengedepankan penegakan hukum keimigrasian. Kerja sama yang solid ini akan mempercepat penanganan perkara keimigrasian secara profesional, demi terciptanya iklim wilayah yang aman dan kondusif," tegas Eko Adhyaksono.

[adsense]

Selain memperkuat koordinasi penegakan hukum, kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Binjai Amir Hamzah melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai di Aula Pemko Binjai, Rabu (8/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi untuk memperkuat organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Amir Hamzah menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

[adsense]

"Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan negara untuk memberikan pengabdian terbaik. Karena itu, jangan memaknai jabatan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai kesempatan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tegas Amir Hamzah.

Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Binjai dalam membangun birokrasi yang lebih efektif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Ia juga meminta para pejabat meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif dan menjadi pemimpin yang solutif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.

[adsense]

Baca Juga:

• Buron Narkotika Empat Tahun Ditangkap Tim Intel Kejari Binjai

Melalui sistem tersebut, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan berdasarkan pemetaan potensi dan kinerja ASN secara objektif melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta dengan pengawasan dari BKN.

[adsense]

Wali Kota juga memberikan arahan kepada pejabat yang baru dilantik. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta menjadi motor penggerak pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan diminta memperkuat koordinasi pembangunan, mendorong investasi, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan akuntabel.

Kepada para lurah yang baru dilantik, Amir Hamzah berpesan agar segera memahami kondisi wilayah masing-masing, aktif turun ke lapangan, dan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, serta humanis kepada masyarakat.

[adsense]

"Hindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah teladan serta bangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, disiplin, dan akuntabilitas," pesannya.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Rifi Hamdani sebagai Kepala Bapperida Kota Binjai, drg. Indra Syahfery sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Binjai, Oskar Arifandi Ginting sebagai Kepala Bagian Umum Setdako Binjai, Yanes Dustira Nainggolan sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Binjai, Nadratul Firda sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Auzar Habibie Marpaung sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Ahmad Mahadi Harahap sebagai Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan, serta Anita Pratiwi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

[adsense]

Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan wartawan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Nias Selatan (Nisel), Rabu (8/7/2026), dengan menuntut Bupati mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Dalam aksi tersebut, para wartawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menghentikan diskriminasi terhadap insan pers serta mengalokasikan anggaran kerja sama media melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

[adsense]

Koordinator aksi, Waoli Lase, mengatakan Dinas Kominfo seharusnya menjadi mitra strategis bagi wartawan dalam memperoleh informasi publik. Namun, menurutnya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya.

"Kadis Kominfo seharusnya menjadi sahabat wartawan, tetapi yang kami rasakan justru sulit berkomunikasi dan sering menghindar saat ingin ditemui. Hingga saat ini juga belum ada kerja sama media yang difasilitasi sebagaimana mestinya," ujar Waoli Lase.

[adsense]

Baca Juga:

• Rangkap Sebagai Wartawan, Anggota DPRD Nisel Dilaporkan ke BKD

Orator lainnya, Rumusan Laia, juga menyampaikan tuntutan agar Bupati Nias Selatan mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten serta memerintahkan seluruh kepala OPD menganggarkan belanja publikasi dan kerja sama media dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

[adsense]

"Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dalam waktu yang tidak lama, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan melakukan aksi lanjutan hingga aspirasi kami dipenuhi," tegas Rumusan Laia.

Aksi damai tersebut diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nias Selatan, Amsarno Sarumaha. Ia menyatakan seluruh aspirasi wartawan akan diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan untuk dibahas lebih lanjut.

[adsense]

"Saya akan secepatnya menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, kemudian akan membahas apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan wartawan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan secepatnya kepada kawan-kawan," ujar Amsarno Sarumaha.

Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Para wartawan berharap pemerintah daerah segera memberikan tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai nota keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa Enda Simakasura Ketaren ST dalam perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, telah memasuki materi pokok perkara sehingga seharusnya diuji dalam proses pembuktian di persidangan.

Hal tersebut disampaikan JPU Nurdiono usai sidang lanjutan di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/7/2026), dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa terhadap eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

[adsense]

"Ada beberapa poin, dari poin satu sampai poin sembilan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa. Setelah kami pelajari, kesimpulannya seluruhnya sudah masuk ke materi pokok perkara," ujar Nurdiono.

Menurutnya, keberatan mengenai penetapan tersangka yang dinilai tidak didukung minimal dua alat bukti bukan merupakan materi yang dapat diuji melalui eksepsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Saksi Sebut Ada Uang Rp600 Juta untuk Eks Pj Wali Kota

Nurdiono juga menanggapi keberatan penasihat hukum terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadikan dasar dalam perkara tersebut.

[adsense]

Ia menjelaskan, audit yang dipersoalkan dilakukan pada 2023 saat proyek Waterfront City Pangururan masih berlangsung. Sementara audit yang digunakan penuntut umum dilakukan setelah pekerjaan selesai dan menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan proyek.

"Audit BPK yang disampaikan penasihat hukum dilakukan saat pekerjaan belum selesai. Sedangkan audit yang kami gunakan dilakukan setelah proyek selesai dan diketahui terjadi keterlambatan sampai sekitar 498 hari kalender," jelasnya.

[adsense]

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

"Kami meminta kepada majelis hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok perkara," ucap Nurdiono.

[adsense]

Dalam dakwaannya, Enda Simakasura Ketaren diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.

Jaksa mendalilkan terdakwa bersama Edwyn Tresnanugraha selaku Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan melakukan sejumlah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan proyek, di antaranya terkait perubahan kontrak, pembayaran pekerjaan, pengendalian keterlambatan, hingga serah terima pekerjaan.

[adsense]

Menurut surat dakwaan, proyek konstruksi senilai sekitar Rp161,589 miliar tersebut mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender. JPU juga mendalilkan terdakwa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan meski masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, serta tidak mengenakan denda keterlambatan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp6,264 miliar.

Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, jaksa menyebut negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp13,185 miliar. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[adsense]

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela majelis hakim terhadap eksepsi terdakwa.(**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadisdagkop UKM) Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), Mara Pimpin Hasibuan mengapresiasi terlaksananya kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang digelar di Kota Medan.

Labura sendiri ikut serta di kegiatan tersebut dan Mara Pimpin mengatakan, keikutsertaan Labura dalam PRSU tahun 2026 ini, bukan sekedar memenuhi agenda pameran tahunan saja, tetapi juga, menjadi strategi Pemda dalam memperluas jaringan pemasaran produk UMKM dan sekaligus memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Labura kepada masyarakat dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

[adsense]

Mara Pimpin juga mengatakan, Bupati Labura, Dr H Hendri Yanto Sitorus, sangat mendukung pelaksanaan PRSU dan sebagai bentuk dukungannya, beliau dan rombongan menghadiri pembukaan PRSU ke-50 di Medan, Sabtu (4/7/2026) lalu.

Kehadiran bupati bersama rombongan ke PRSU itu menjadi bentuk dukungan Pemkab terhadap penyelenggaraan agenda tahunan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi wadah promosi pembangunan, budaya, pariwisata, serta produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Respon Cepat Laporan Warga, Polisi Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Medan Tuntungan

" Silakan singgah ke Paviliun Labura dan di paviliun itu tersedia berbagai produk hasil kreativitas masyarakat serta aneka camilan khas yang bisa dinikmati sekaligus dibeli sebagai bentuk dukungan terhadap UKM dan produk lokal Labura," kata Hendri.(**)

[adsense]

[adsense]