[adsense]

Sebanyak 276 warga di Bawang, Kabupaten Batang, mengalami keluhan mual dan pusing setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menyiapkan 4 layanan kesehatan (yankes) untuk merawat para korban.

"Kita berikan layanan di sejumlah tempat layanan kesehatan, seperti Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah, dan RSUD Kalisari Batang," kata Wakil Bupati Batang, Suyono, ditemui di RSUD Kalisari, Rabu (23/9/2026) malam.

[adsense]

"Update jam 20.38 WIB, total 276 (orang) yang terdampak di Bawang. Jadi perkembangan nantinya kita tunggu, saat ini kita perhatian bersama," lanjut Suyono yang dilansir Detik.com.

Ia menyatakan sudah menghubungi dinas kesehatan untuk mengambil sampel MBG, dan memeriksanya di laboratorium.

[adsense]

Baca Juga:

• 276 Warga Batang Keluhkan Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Pemkab Siapkan 4 Layanan Kesehatan

"Yang anak sekolah makan jam 11.00 WIB, tapi terasanya sore, jam 01.00 (13.00 WIB) atau jam 02.00 (14.00 WIB)," ujarnya.

[adsense]

Ia melanjutkan, sejumlah orang tua ternyata juga menderita keluhan setelah mencicipi MBG yang dibawa pulang anak mereka. Gejala yang dirasakan seperti mual dan pusing.

Diduga Sumber Keracunan dari Telur

[adsense]

Suyono menjelaskan, menu MBG yang disebut-sebut menjadi dugaan awal penyebab keracunan adalah telur. Namun, dia belum bisa memastikannya sebelum hasil laboratorium keluar.

"Telur, makan telur, rasanya beda. Setelahnya menjadi mual. Tadi saya tanya pusing dan mual," katanya.

[adsense]

Ia berujar, 276 korban tersebut berasal dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) alias dapur MBG yang sama. Dapur itu disebut melayani 11 titik penerima manfaat di Kecamatan Bawang, dengan total 2.700 penerima manfaat, mulai dari TK Al Ikhlas, SDN 3 Bawang, TK Pertiwi, MA Sunan Kalijaga, MTs Sunan Kalijaga, TK Kuncup Mekar, TP Ananda, Pos PAUD Anggrek Mas, TK Korotayun, RA Al Hidayah, dan MI Salafiyah Pasusukan.

Pantauan detikJateng di RSUD Kalisari Batang, sejak pukul 19.13 WIB hingga menjelang pukul 21.00 WIB, belasan ambulans keluar masuk rumah sakit. Hingga pukul 21.00 WIB, di RSUD Kalisari Batang, tercatat ada 20 pasien keracunan dari Bawang.

[adsense]

Para korban tidak hanya pelajar, namun juga orang tua murid. Suyono menyebut data korban masih dapat berubah seiring proses pendataan dan pemeriksaan di lapangan.

SPPG Ditutup Sementara

[adsense]

Dijelaskan Suyono, SPPG yang melayani MBG dihentikan sementara imbas ratusan orang diduga keracunan. Suyono mengatakan pemerintah akan memanggil koordinator wilayah serta pengelola dapur untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.

Menurut Suyono, penghentian tersebut dilakukan sebagai langkah kehati-hatian sembari menunggu hasil pemeriksaan. Jika nantinya terbukti terdapat pelanggaran dan tidak ada pertanggungjawaban, pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap dapur tersebut.

[adsense]

Ia juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar menjalankan standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pengolahan dan penyajian makanan.

"Ini rawan sekali. Sekali lagi, para yang mempunyai SPBG, hati-hati. SOP dipegang teguh, jangan sampai menimbulkan keracunan berikutnya yang bahkan bisa mengancam nyawa manusia," kata dia menegaskan.

[adsense]

Ditanya apakah kejadian tersebut sudah masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), Suyono mengatakan pemerintah belum dapat menetapkannya.

"Saya belum bisa mengambil bahasa KLB, Kejadian Luar Biasa. Karena nanti harus ada rapat tersendiri kalau itu," katanya.

[adsense]

Pemkab Batang, lanjut dia, masih menunggu perkembangan kondisi para penerima manfaat serta hasil pemeriksaan sampel makanan. Suyono berharap kejadian tersebut tidak kembali terjadi dan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan.

"Sekali lagi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Semoga kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membantah isu yang menyebut Ferdy Sambo menempati klaster mewah di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ditjenpas memastikan mantan Kepala Divisi Propam Polri itu ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) lainnya dan tidak mendapat fasilitas khusus.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi maupun temuan hasil pemeriksaan yang menunjukkan Ferdy Sambo menempati rumah berfasilitas mewah yang berada di lingkungan Lapas Cibinong.

[adsense]

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan-temuan hasil tim itu mengarah ke sana, gitu. Itu kan sebetulnya lingkungan perumahan dinas itu," kata Yudi saat jumpa pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Kamis (24/9/2026, sebagaimana dilansir Detikcom.

Yudi menegaskan tidak ada perlakuan maupun fasilitas istimewa bagi Sambo ataupun warga binaan lainnya. Menurut dia, seluruh penghuni lapas ditempatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakanwil Ditjenpas Jabar Bantah Ferdy Sambo Pakai 'Klaster Mewah' di Lapas Cibinong

Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas IIA Cibinong Ricky Robby juga memastikan Ferdy Sambo menempati ruang yang sama dengan warga binaan lainnya.

[adsense]

"Jadi untuk khususnya Pak Sambo, kita juga ditempatkan di ruang yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan," kata Ricky.

Isu mengenai Sambo mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong. Setelah sidak tersebut, beredar informasi di media sosial mengenai keberadaan sejumlah tokoh di area yang disebut sebagai "klaster mewah" di kompleks lapas.

[adsense]

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga mengaku memperoleh informasi mengenai sejumlah warga binaan yang diduga menempati area tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima MAKI, terdapat sejumlah klaster narapidana di Lapas Cibinong. Beberapa nama yang disebut diduga pernah atau sedang menempati area tersebut antara lain Harvey Moeis, Teddy Tjokrosaputro, Andhi Pramono, Indra Kenz, serta Ferdy Sambo.

[adsense]

Namun, Ombudsman RI menegaskan pihaknya tidak dapat memastikan kebenaran nama-nama yang beredar tersebut, termasuk mengenai apakah Ferdy Sambo menempati klaster yang dimaksud.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan mengatakan, pihaknya tidak bertemu langsung dengan seluruh warga binaan yang disebut dalam informasi tersebut. Karena itu, Ombudsman tidak memiliki dasar untuk memastikan identitas penghuni area tersebut.

[adsense]

"Ombudsman tidak bisa memastikan karena kami tidak bertemu langsung. Dan yang kami temukan, kami sebutkan tadi ada satu itu orang etnis Tionghoa, dan itu yang kami wawancarai," ujar Syafrida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (24/9/2026).

Menurut Syafrida, informasi mengenai nama-nama warga binaan di Lapas Cibinong harus dikonfirmasi kepada Ditjenpas. Ombudsman mengaku tidak memperoleh dokumen yang memuat data warga binaan yang menjalani masa hukuman di lapas tersebut.

[adsense]

"Kami tidak bisa memberikan karena kami tidak mendapatkan dokumen siapa saja warga binaan yang sudah dieksekusi maupun yang belum dieksekusi Kejaksaan yang berada di Lapas Kelas II Cibinong," katanya.

"Jadi sekali lagi terhadap nama-nama yang beredar, kami tidak bisa memastikan karena kami tidak mendapatkan salinan data yang dimaksud," sambungnya.

[adsense]

Sementara itu, temuan Ombudsman di Lapas Cibinong kini ditindaklanjuti Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Ditjenpas telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pemeriksaan mencakup sarana dan prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong.

[adsense]

"Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Informasi yang disampaikan Ombudsman menjadi bagian dari bahan yang akan kami dalami secara objektif," kata Mashudi.

Mashudi menegaskan Ditjenpas menghormati pengawasan yang dilakukan Ombudsman dan terbuka terhadap pengawasan eksternal. Namun, seluruh informasi yang berkembang tetap harus diverifikasi sebelum kesimpulan diambil.

[adsense]

"Kami menghormati fungsi pengawasan Ombudsman RI. Setiap masukan tentu menjadi bahan evaluasi. Pada saat yang sama, seluruh informasi perlu diverifikasi secara utuh agar kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dia menegaskan prinsip kesetaraan harus diterapkan kepada seluruh warga binaan. Jika ditemukan adanya fasilitas atau perlakuan yang tidak sesuai ketentuan, Ditjenpas akan memeriksa dan menindaklanjutinya.

[adsense]

"Setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Karena itu, apabila terdapat informasi mengenai perlakuan atau fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan, hal tersebut akan kami periksa dan pastikan faktanya," kata Mashudi.

Termasuk jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas, Ditjenpas memastikan tindakan akan diambil sesuai aturan.

[adsense]

"Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran oleh petugas, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kami tidak akan mendahului hasil pemeriksaan," tegasnya.

Tim Ditjenpas selanjutnya akan memverifikasi seluruh informasi yang berkembang, termasuk status dan peruntukan sarana prasarana, administrasi penempatan warga binaan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

[adsense]

"Semua harus dilihat secara utuh berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Mashudi.

Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Ditjenpas untuk menentukan langkah pembenahan, apabila diperlukan, terhadap tata kelola, sistem pengawasan, maupun pengamanan di Lapas Cibinong.

[adsense]

Ditjenpas juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi penyelenggaraan pemasyarakatan secara objektif dan bertanggung jawab.

"Kami terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional. Jika ada yang perlu diperbaiki, akan kami perbaiki dan apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti terdapat pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan," kata Mashudi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

DPRD Kota Tebingtinggi menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serapan anggaran, penggunaan dana transfer pemerintah pusat, hingga rencana pembentukan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berbagai catatan tersebut disampaikan enam fraksi DPRD Kota Tebingtinggi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Wali Kota serta Nota Jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.

Pandangan umum fraksi disampaikan Erniwati dari Fraksi Keadilan Persatuan Pembangunan, Sri Wahyuni dari Fraksi Golkar, Martin Machieveli Hutahaean dari Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia, Abdul Rahman dari Fraksi NasDem, Hiras Gumanti Tampubolon dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Indra Gunawan dari Fraksi Gerindra.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Selain itu, fraksi tersebut mempertanyakan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, termasuk tujuan penyertaan modal, kondisi badan usaha yang menerima penyertaan modal, proyeksi manfaat bagi daerah, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian fraksi.

[adsense]

Sementara itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai strategi konkret yang akan diterapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk mengejar target pendapatan hingga akhir tahun.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah strategis Pemerintah Kota Tebingtinggi menyikapi berkurangnya pendapatan dalam Perubahan APBD, termasuk kebijakan menghadapi kondisi pendapatan transfer yang meningkat sementara PAD mengalami penurunan.

[adsense]

Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar mempertanyakan rencana Pemko Tebingtinggi memperluas kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Utara. Kerja sama itu diharapkan dapat membuka jalur khusus atau memberikan potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi anak-anak Kota Tebingtinggi.

Hal tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran perubahan APBD untuk mengakomodasi seluruh usulan beasiswa.

[adsense]

Fraksi Golkar juga meminta Pemko Tebingtinggi memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

Berikutnya, Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia menekankan agar setiap tambahan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

Fraksi tersebut mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam struktur anggaran.

Menurut fraksi ini, Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaannya juga diharapkan dapat menghindari terjadinya SiLPA pada akhir tahun anggaran, sehingga anggaran benar-benar terserap sesuai kebutuhan masyarakat Tebingtinggi.

[adsense]

Fraksi NasDem turut menyoroti Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut mencapai Rp107 miliar, sementara pendapatan daerah bertambah Rp99,1 miliar.

Fraksi NasDem meminta agar penggunaan dana TKD dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan penyerapan anggaran TKD yang dinilai masih tergolong rendah.

[adsense]

Selain itu, Pemko Tebingtinggi diminta terus meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD agar target pendapatan dalam tiga bulan ke depan dapat tercapai.

Fraksi NasDem juga menyoroti proses sertifikasi jalan lingkungan yang dinilai berdampak terhadap belum terlaksananya pembangunan jalan lingkungan secara menyeluruh.

[adsense]

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dilakukannya sosialisasi dan percepatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Fraksi tersebut juga mempertanyakan peningkatan belanja barang dan jasa sebesar Rp38 miliar serta rasionalisasi anggaran bantuan sosial yang menjadi Rp400 juta.

[adsense]

Selain itu, PDI Perjuangan menyoroti rencana pembentukan BUMD baru, yakni BUMD Agrobisnis dan Perikanan Terpadu Berbasis Pendidikan Vokasi serta BUMD yang bergerak di bidang pasar modern, pusat kuliner, dan destinasi wisata kuliner terpadu.

Fraksi Gerindra kemudian menyoroti kondisi PAD yang mengalami penurunan ketika belanja daerah terus meningkat. Kondisi tersebut, menurut fraksi ini, berpotensi meningkatkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

[adsense]

Fraksi Gerindra juga menekankan agar penggunaan tambahan dana TKD dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Berikan Nota Jawaban

[adsense]

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi H. Iman Irdian Saragih, menyampaikan apresiasi atas saran, pendapat, dan masukan yang disampaikan anggota DPRD melalui masing-masing fraksi dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wali Kota mengatakan seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD.

[adsense]

Ia menyampaikan, berbagai saran dan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD bersama kepala daerah sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut, kata Iman Irdian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[adsense]

"Hal ini bertujuan menghasilkan kebijakan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan seluruh komponen masyarakat yang akan tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Wali Kota.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakapolres Tebingtinggi Kompol M. Haris Sihite, Danramil 15, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Siti Marsita yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut langsung Presiden China Xi Jinping di bandara yang dinilai sebagai gestur langka menandai dimulainya kunjungan kenegaraan penuh seremoni.

Kunjungan ini bertujuan meredakan ketegangan antara kedua negara adidaya terkait berbagai isu, mulai dari kecerdasan buatan (AI) dan perdagangan hingga masalah Iran.

[adsense]

Dilansir AFP, Kamis (24/9/2026), Trump dan Ibu Negara Melania berjabat tangan dengan Xi dan istrinya, Peng Liyuan, setelah Xi turun dari pesawatnya di Joint Base Andrews, pangkalan udara militer AS di luar Washington.

Penyambutan tingkat tinggi itu dilengkapi karpet merah sepanjang 100 kaki atau sekitar 30 meter, pasukan penghormatan, barisan kehormatan beranggotakan 21 personel, serta tim pembawa bendera Amerika Serikat dan China.

[adsense]

Baca Juga:

• 276 Warga Batang Keluhkan Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Pemkab Siapkan 4 Layanan Kesehatan

Penyambutan Xi dan Ibu Negara turut ditampilkan enam jet tempur F-22 dan enam jet F-16 berjajar di landasan pacu, sementara para pejabat AS berjejer di dekat karpet merah menyambut pemimpin China tersebut.

[adsense]

Trump, yang mengenakan mantel panjang dan sarung tangan, serta Xi kemudian berdiri berdampingan di landasan pacu diiringi musik dari korps musik militer.

Sambutan langsung penghormatan di bandara ini tidak didapatkan Trump saat ia mengunjungi Beijing pada bulan Mei lalu. Rangkaian kunjungan Xi diisi dengan acara megah selama tiga hari, mencakup atraksi terbang lintas lainnya serta jamuan kenegaraan di Gedung Putih.

[adsense]

Menurut media pemerintah China, Xi didampingi oleh orang kepercayaannya, Cai Qi, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi, di antara pejabat lainnya.

Trump dan Melania kemudian kembali ke Gedung Putih menggunakan helikopter kepresidenan Marine One.

[adsense]

Penyambutan megah tersebut menandai kunjungan pertama Xi ke Washington sejak 2015. Kunjungan ini berlangsung ketika kedua pemimpin bersiap melakukan pembicaraan mengenai perdagangan, tarif, teknologi, kecerdasan buatan, hubungan militer, Taiwan, Iran, serta perang Rusia-Ukraina.

Keputusan Trump menyambut Xi secara langsung di bandara merupakan gestur yang sangat menonjol terhadap seorang pemimpin asing yang sedang berkunjung.

[adsense]

Ini merupakan pertama kalinya sejak 1962 seorang presiden AS menyambut langsung pemimpin negara asing di sebuah bandara.

Sebelumnya, Trump diketahui telah menunjukkan keinginannya untuk memberikan kesan khusus kepada Xi dalam kunjungan tersebut.

[adsense]

Presiden dari Partai Republik itu telah memastikan pembangunan landasan pendaratan helikopter baru di South Lawn Gedung Putih sudah selesai sebelum kedatangan Xi.

Kunjungan Xi kali ini pun semakin istimewa karena merupakan kunjungan kenegaraan pertama pemimpin China ke AS dalam waktu lebih dari satu dekade.

[adsense]

Kemeriahan penyambutan itu tidak berhenti di bandara. Penyambutan berlanjut ke Gedung Putih.

Trump dan Melania Trump menjadi tuan rumah jamuan makan malam kenegaraan yang mewah.

[adsense]

Melania Trump turut membantu persiapan jamuan makan malam tersebut, yang menyajikan hidangan pembuka berupa velouté atau labu kuning dengan jamur liar, rempah segar, pancetta renyah, dan siraman minyak daun bawang.

Setelah itu, para tamu akan disuguhi ikan sea bass berbalut wijen dengan baby bok choy yang dimasak perlahan, terong panggang, dan saus verte. Hidangan penutupnya adalah crémeux vanila dengan confit ceri asam dan frangipane kenari, serta es krim yang menggunakan madu dari Gedung Putih.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, Trump menyoroti membaiknya hubungan kedua negara.

"Sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan saya sama-sama memahami bahwa kami mewakili sistem yang berbeda, namun ikatan antara rakyat kami tetap kokoh, dan hubungan kami kini lebih baik dari sebelumnya," ujar Trump.

[adsense]

Dalam jamuan makan malam itu, ia juga menyerahkan hadiah kepada Xi yang merupakan karya seorang seniman Amerika.

Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok dan AS harus menjajaki pendekatan baru bagi negara-negara besar untuk dapat hidup berdampingan dengan baik.

[adsense]

"Kedua negara harus bertindak sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab," ujar Xi Jinping.

Acara jamuan makan malam hari Kamis ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh raksasa industri teknologi, termasuk pendiri Amazon Jeff Bezos, Elon Musk dari Tesla dan SpaceX, Sundar Pichai dari Google, Presiden OpenAI Greg Brockman, serta Michael Dell, CEO Dell Technologies.

[adsense]

Trump kemudian mengajak Xi Jinping untuk berkeliling Gedung Putih. Di hadapan Xi Jinping, Trump sempat menunjukkan foto mantan Presiden AS Joe Biden yang diganti dengan foto autopen atau tanda tangan Biden.

Sebelumnya kedua kepala negara menggelar pertemuan bilateral di Gedung Putih. Mereka membahas isu keamanan, perdagangan dan teknologi.

[adsense]

Dalam sambutannya, Trump memuji-muji hubungan antara dua negara. Serta bagaimana para leluhur melakukan pertukaran budaya.

"Kedua negara kita benar-benar melakukan hal yang sama, dan kami sangat bangga akan hal itu," ujar Trump.

[adsense]

Sementara Xi Jinping mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki makna yang historis.

"Sebagai dua negara besar, memikul tanggung jawab historis untuk memajukan pembangunan dan kemajuan umat manusia," ujar Xi Jinping. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 276 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalami keluhan mual dan pusing setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa pada Selasa (22/9/2026). Sejumlah warga kemudian mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Batang langsung menyiapkan empat layanan kesehatan untuk menangani warga yang terdampak. Keempat fasilitas tersebut yakni Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah dan RSUD Kalisari Batang.

[adsense]

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, hingga Rabu (23/9/2026) malam, jumlah warga yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG tercatat mencapai 276 orang.

"Update jam 20.38 WIB, total 276 (orang) yang terdampak di Bawang. Jadi perkembangan nantinya kita tunggu, saat ini kita perhatian bersama," kata Suyono saat ditemui di RSUD Kalisari, dilansir detikJateng, Rabu malam, sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rencana Klinik Cuci Darah dengan Kapasitas Awal 30 Bed

"Yang anak sekolah makan jam 11.00 WIB, tapi terasanya sore, jam 01.00 (13.00 WIB) atau jam 02.00 (14.00 WIB)," ujarnya.

[adsense]

Tidak hanya siswa, sejumlah orang tua juga mengalami keluhan serupa setelah mencicipi makanan MBG yang dibawa pulang oleh anak mereka. Gejala yang dirasakan antara lain mual dan pusing.

Pemkab Batang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengambil sampel makanan MBG yang dikonsumsi warga. Sampel tersebut akan diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut.

[adsense]

"Kita tunggu bersama, sambil menunggu hasil lab. Tadi saya sudah telepon Dinas Kesehatan agar mengambil sampel," tutur Suyono.

Suyono menyebut telur menjadi salah satu menu yang dicurigai sebagai penyebab awal munculnya keluhan. Dugaan tersebut muncul setelah sejumlah warga mengeluhkan rasa telur yang berbeda sebelum mengalami mual.

[adsense]

Namun, ia menegaskan dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Kepastian mengenai penyebabnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

"Telur, makan telur, rasanya beda. Setelahnya menjadi mual. Tadi saya tanya pusing dan mual," katanya.

[adsense]

Sementara itu, pemerintah daerah masih memantau perkembangan kondisi warga yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab keluhan yang dialami warga setelah mengonsumsi menu MBG tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir (DT), terkait kasus dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka terhadap Dhody Thahir berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023 yang dibuat oleh Direktur PT Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Iskandar.

[adsense]

"Tersangka DT sempat dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik, sehingga dilakukan penjemputan paksa pada 15 September 2026 di kediamannya, Komplek Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya dilakukan penahanan," ujar Cornelis, Kamis (24/9/2026).

Cornelis menerangkan, dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi pada Maret 2023 di Komplek Bumi Asri. Melalui kuasa hukumnya, DT kemudian mengirimkan surat ke Bank BTN Medan, Bank BRI Kanwil Medan, Bank BJB Medan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 668 Bungkus Vape Berisi Narkotika di Tanjungbalai

Padahal, hasil penyelidikan menyebutkan objek tanah tersebut bukan milik tersangka.

[adsense]

"Objek tanah itu milik pelapor berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 650 tanggal 3 Desember 2019 atas nama PT Rapy Ray Putratama, dan sedang dibangun perumahan bersubsidi di atasnya," terang Cornelis.

Akibat empat surat yang dikirimkan kuasa hukum DT ke tiga bank dan BPN tersebut, pelapor mengalami kerugian.

[adsense]

"Pelapor tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit bank dan sertifikat tanahnya diblokir. Kerugian PT Rapy Ray Putratama ditaksir mencapai Rp5 miliar," tambahnya.

Saat ini penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari pihak pelapor, pihak bank, dan BPN Deliserdang.

[adsense]

Cornelis menyebut, DT dijerat pasal berlapis.

"Tersangka dikenakan Pasal 394 KUHP baru atau Pasal 266 KUHP lama tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun, dan Pasal 391 KUHP baru atau Pasal 263 KUHP lama tentang pemalsuan surat dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara," tandasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan ratusan vape yang diduga mengandung narkotika di Kota Tanjungbalai. Seorang kurir berinisial R (30), warga Kabupaten Aceh Tamiang, ditangkap dengan barang bukti 668 bungkus vape getar.

R diamankan saat melintas di Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman narkotika jenis vape dari wilayah Tanjungbalai menuju Aceh.

"Setelah menerima laporan itu, personel Subdit III Ditresnarkoba bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku R saat mengemudikan mobil di Kota Tanjungbalai," ujar Andy, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Bekuk Pengedar Cairan Etomidate, 109 Cartridge Vape Disita

"Pelaku mengakui barang tersebut akan dibawa dari Tanjungbalai menuju Aceh Tamiang atas perintah seseorang berinisial M yang saat ini masih dalam penyelidikan," ungkap Andy.

[adsense]

Andy menambahkan, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan awal, R sudah dua kali menjadi kurir narkoba. Pada aksi ketiganya, ia tertangkap petugas.

[adsense]

"Untuk kasus peredaran ini masih terus kami kembangkan untuk mengungkap jaringan lainnya," tandasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menggagalkan peredaran narkotika jenis cairan etomidate yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik (pod). Seorang pria berinisial RP alias Putra (39) ditangkap bersama ratusan barang bukti di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 22.58 WIB.

Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai AKP Yudi Fitriansyah menyampaikan hal itu kepada harianSIB.com, Kamis (24/9/2026). Ia mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Datuk Bandar.

[adsense]

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal di bawah pimpinan Kanit II Satresnarkoba, Ipda Martshal TDP Meliala, melakukan teknik penyamaran dan pembelian terselubung (undercover buy)," ujar Yudi.

Menurut Yudi, petugas yang menyamar memesan lima cartridge merek LEMON berisi cairan yang diduga narkotika golongan II jenis etomidate, seharga Rp1.300.000 per unit. RP alias Putra kemudian menemui petugas di lokasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai Dukung Kejuaraan Akuatik Piala Wali Kota, Targetkan Jadi Agenda Tahunan

Petugas kemudian mengembangkan kasus ke rumah tersangka di Perumahan Residence 66, Kelurahan Sijambi, Kota Tanjungbalai.

[adsense]

"Petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku didampingi kepala lingkungan setempat. Dari atas lemari kamar, tim menemukan satu kantong tas berwarna oranye yang berisi 104 cartridge cairan etomidate. Total barang bukti yang diamankan dari tersangka berjumlah 109 cartridge," terang Yudi.

Kepada petugas, tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut miliknya. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

[adsense]

"Tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mako Polres Tanjungbalai untuk menjalani pemeriksaan intensif," kata Yudi.

Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat Pasal 119 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 609 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Keberadaan pohon beringin yang diperkirakan telah berusia sekitar 25 tahun di Jalan Gunung Bukit Barisan, kawasan Glugur, Medan, membuat warga setempat resah.

Kekhawatiran meningkat menyusul kondisi cuaca yang belakangan tidak menentu, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.

[adsense]

Warga mengaku cemas setiap kali hujan deras dan angin kencang melanda. Pohon yang berada di sekitar permukiman tersebut terlihat bergoyang cukup kuat sehingga warga khawatir tumbang dan menimpa rumah maupun pengguna jalan.

"Kalau sudah seperti itu, banyak orang menjerit karena seolah-olah pohon mau tumbang," ujar warga setempat, Helminar Sitompul, kepada harianSIB.com, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Sumut di Musda Diperkirakan Secara Aklamasi

Mereka berharap adanya penanganan sebelum pohon tumbang dan menimbulkan korban atau kerusakan.

[adsense]

Warga mengaku telah beberapa kali menyampaikan permohonan kepada pihak terkait agar pohon tersebut dipangkas atau ditebang. Namun, hingga Kamis (24/9/2026), permohonan tersebut disebut belum mendapat respons.

Warga berharap pihak kelurahan bersama instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah yang diperlukan terhadap pohon tersebut.

[adsense]

"Jangan menunggu ada korban baru mendapat perhatian," ujar sejumlah warga.

Di sisi lain, warga juga mengaku mendengar informasi bahwa pemotongan pohon tersebut dikenakan biaya.

[adsense]

Namun, informasi mengenai adanya pungutan tersebut belum dikonfirmasi kepada pihak kelurahan maupun instansi terkait.

Warga berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian, terutama mengingat potensi cuaca buruk yang dapat meningkatkan risiko pohon tumbang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) menyelesaikan pemulihan (recovery) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Arun-Bireuen yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Proses pemulihan jaringan transmisi tersebut rampung pada 18 September 2026. Pekerjaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya PLN memperkuat keandalan sistem kelistrikan 150 kV di Aceh sekaligus memastikan jaringan transmisi dapat kembali beroperasi secara optimal.

[adsense]

Dalam prosesnya, PLN membangun 10 tower baru yang terbagi dalam tiga segmen. Rinciannya, satu tower pada segmen pertama, tiga tower pada segmen kedua, dan enam tower pada segmen ketiga.

Total akumulasi panjang jaringan kedua sirkit dari tiga segmen tersebut mencapai 4,07 Kilometer Router (kmr).

[adsense]

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengatakan penyelesaian recovery SUTT 150 kV Arun-Bireuen merupakan bentuk komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana.

"PLN terus memastikan infrastruktur ketenagalistrikan dapat kembali berfungsi secara optimal setelah terdampak bencana. Dengan selesainya recovery SUTT 150 kV Arun-Bireuen, keandalan sistem transmisi di Aceh semakin diperkuat dan kapasitas penyaluran meningkat dari 200 Megawatt (MW) menjadi 300 MW," ujar Rizki, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Menurutnya, jalur SUTT Arun-Bireuen memiliki peran strategis sebagai salah satu backbone interkoneksi sistem kelistrikan Aceh dan Sumut.

Penguatan jaringan tersebut juga memberikan ruang bagi sistem untuk menyalurkan energi listrik secara lebih optimal dan mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat serta aktivitas ekonomi di Aceh.

[adsense]

"Pemulihan infrastruktur transmisi ini tidak hanya memastikan jaringan kembali beroperasi, tetapi juga memperkuat kemampuan sistem dalam menyalurkan tenaga listrik. PLN akan terus melakukan penguatan infrastruktur kelistrikan untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Aceh," katanya.

Rizki turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan jaringan transmisi tersebut.

[adsense]

Sinergi dilakukan antara PLN UIP SBU, PLN UIP3B Sumatera, PLN UPP Sumbagut 1, PLN UPT Banda Aceh, PLN UP2B Sumbagut, PLN ULTG Langsa, PLN ULTG Banda Aceh, PT PLN Pusmanpro UPMK IV, PT Enam-Enam Group, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Negeri Bireuen, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Bireuen, BPN Kanwil Aceh, BPN Bireuen, dan BPN Lhokseumawe.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) SBU 1, Bondan Pakso Dandu, menjelaskan pekerjaan recovery telah dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 23 Februari 2026.

[adsense]

"Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan standar teknis, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebutuhan keandalan sistem," ujar Bondan.

Ia menambahkan, pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jaringan transmisi setelah bencana sekaligus meningkatkan kemampuan penyaluran sistem.

[adsense]

"Dengan selesainya pekerjaan recovery ini, kapasitas penyaluran transmisi SUTT 150 kV Arun-Bireuen meningkat dari 200 MW menjadi 300 MW. Kami terus memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga infrastruktur yang dipulihkan dapat mendukung keandalan sistem dalam jangka panjang," katanya.

Apresiasi terhadap penyelesaian pemulihan jaringan juga disampaikan warga sekitar lokasi proyek, Amir Syafrudin. Ia menilai keberadaan infrastruktur kelistrikan yang kembali berfungsi dengan baik memberikan dampak positif bagi masyarakat.

[adsense]

"Sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi, kami mengapresiasi PLN yang telah menyelesaikan pemulihan jaringan ini. Kami berharap dengan selesainya pekerjaan ini, kondisi kelistrikan di wilayah kami semakin andal sehingga aktivitas masyarakat, usaha dan kebutuhan sehari-hari dapat berjalan dengan lebih baik," ujar Amir.

Ia juga mengapresiasi koordinasi PLN dan tim dengan masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.

[adsense]

Dengan selesainya recovery SUTT 150 kV Arun-Bireuen, PLN terus memperkuat infrastruktur transmisi guna mendukung keandalan sistem kelistrikan Aceh dan Sumut serta memastikan penyaluran tenaga listrik berlangsung aman, andal, dan berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh untuk mempercepat sertifikasi sekaligus pengamanan aset tanah yang mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD) antara Kanwil BPN Aceh dan PLN UIP SBU yang digelar di Banda Aceh, 18-19 September 2026.

[adsense]

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan, menyelaraskan langkah penyelesaian, serta memperkuat koordinasi antara PLN dengan jajaran Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Dr Ir Arinaldi SSiT SH MM QCRO mengatakan percepatan sertifikasi aset PLN membutuhkan sinergi sejak tahap awal pemberkasan hingga penerbitan sertifikat.

[adsense]

"Sinergi antara BPN dan PLN harus dibangun secara proaktif sejak awal, terutama dalam memastikan kelengkapan administrasi dan persyaratan pertanahan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arinaldi, Kamis (24/9/2026).

Ia mengatakan, bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan dan berstatus clean and clear perlu segera ditindaklanjuti untuk penerbitan sertifikat.

[adsense]

Sedangkan apabila masih terdapat klaim maupun sengketa batas, penyelesaian harus dilakukan secara aktif dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

"BPN dan PLN memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan aset negara memiliki kepastian hukum. Karena itu, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat, termasuk dalam menyelaraskan aspek pertanahan dengan tata ruang apabila terdapat bidang yang berkaitan dengan LP2B, LSD maupun PIPPIB," katanya.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan, kepastian hukum atas aset tanah merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus menjaga aset negara yang dikelola PLN.

"Tanah merupakan fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kepastian status hukum dan legalitas aset tanah PLN menjadi hal yang mutlak. Tidak hanya untuk mendukung tertib administrasi perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab PLN dalam menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola," ujar Rizki.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan konsinyering dan FGD menjadi momentum bagi PLN dan BPN untuk membahas berbagai persoalan secara langsung sekaligus menyusun langkah penyelesaian yang konkret.

"Melalui forum ini, kami dapat memetakan permasalahan yang dihadapi di lapangan secara lebih terbuka dan membahas solusinya bersama. Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Kantor Wilayah BPN Aceh beserta Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses sertifikasi aset PLN," tuturnya.

[adsense]

Rizki menegaskan PLN UIP SBU akan terus memperkuat koordinasi dengan BPN dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU Reza Pane menambahkan, salah satu fokus kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi kendala terhadap aset tanah yang belum tersertifikasi sekaligus menyusun langkah percepatan.

[adsense]

"Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengurai kendala dan menyusun action plan bersama antara PLN dan Kantor Pertanahan. Kami juga memastikan sisa target 150 persil pada tahun 2026 dapat terus didorong penyelesaiannya secara tepat waktu dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Reza.

Ia menambahkan, percepatan sertifikasi membutuhkan komunikasi intensif dan kolaborasi berkelanjutan antara tim PLN di Unit Pelaksana Proyek (UPP) dengan jajaran Kantor Pertanahan setempat.

[adsense]

PLN, kata Reza, berkomitmen proaktif melengkapi persyaratan, memperbaiki administrasi, serta menindaklanjuti arahan BPN.

Melalui sinergi tersebut, PLN UIP SBU bersama BPN Aceh berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tanah sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset negara serta mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Aceh. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Bencana Kemenko Bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) RI, Mayjend TNI Yudha Fitri bersama rombongan didampingi Sekda Kabupaten Humbahas Chiristison Rudianto Marbun meninjau kondisi rencana pembangunan Huntap (Hunian Tetap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Humbahas, Rabu (23/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kondisi lahan, serta berbagai aspek pendukung huntap. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan dan pemulihan secara bertahap bagi warga terdampak bencana.

[adsense]

Di lapangan, Chiristison Rudianto Marbun menyampaikan berbagai kondisi serta kebutuhan yang berkaitan dengan rencana pembangunan huntap. Pemerintah Daerah Humbahas sangat mengharapkan agar pembangunan huntap dan program lainnya segera direalisasikan. Selain mengecek lokasi huntap di Desa Pulo Godang Kecamatan Pakkat, rombongan juga melihat areal persawahan dan infrastruktur jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Pemerintah Daerah Humbahas Ikuti Kunjungan Kerja Baleg DPR RI di Toba

[adsense]

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan strategis di wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan energi kepada masyarakat. Penguatan hubungan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempererat komunikasi serta membangun koordinasi yang semakin baik.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama ini. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Rombongan Pertamina diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. beserta jajaran, dan dihadiri Senior Vice President Asset Management PT Pertamina (Persero) Teddy Kurniawan Gusti, Vice President Asset Optimization & Development Management PT Pertamina (Persero) Ronald Hasudungan H. Purba, serta Executive General Manager Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Fanda Chrismianto, beserta jajaran manajemen Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Kamis (24/6/2026).

Executive General Manager Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fanda Chrismianto, menyampaikan bahwa dukungan dan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelayanan energi Pertamina kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pria Pengedar Sabu Tak Berkutik Ditangkap Polisi Saat Transaksi

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan instansi pemerintah, dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Melalui sinergi yang semakin kuat, Pertamina Patra Niaga berharap koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan operasional serta pelayanan energi di wilayah Sumatera Utara.

"Ke depan, kami akan terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan Pertamina serta pelayanan energi kepada masyarakat Sumatera Utara," tutup Fanda.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, menyambut rencana pelaksanaan Kejuaraan Akuatik Piala Wali Kota yang digelar Federasi Akuatik Indonesia (FAI) Sumatera Utara dan FAI Tanjungbalai bersama Club Renang Selvis.

Hal itu disampaikan Fadly saat menerima audiensi FAI Sumut dan FAI Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Audiensi tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan kejuaraan renang, yang diharapkan menjadi wadah pencarian bibit atlet renang potensial dari Kota Tanjungbalai.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly mengatakan, Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) siap mendukung kegiatan tersebut, karena menurutnya kegiatan itu dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Imbau Penerima MBG Teliti Sebelum Konsumsi Makanan

Ia berharap, pelaksanaan kejuaraan tersebut dapat dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, Fadly mendorong agar kegiatan tersebut dapat menjadi agenda olahraga tahunan di Tanjungbalai.

[adsense]

"Ke depan, khususnya tahun 2027, kegiatan ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Kalau memungkinkan, kita dorong agar menjadi agenda tahunan dan dapat ditampung dalam APBD Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Fadly menilai, penyelenggaraan event olahraga seperti kejuaraan renang tidak hanya berorientasi pada prestasi atlet, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah, termasuk sektor pariwisata Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Kemudian, Ketua FAI Tanjungbalai, Ilham Lubis mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana menjaring atlet-atlet muda potensial yang nantinya diharapkan mampu mewakili Kota Tanjungbalai pada Kejurda, Kejurnas hingga Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Selain mencari bibit atlet renang Kota Tanjungbalai, event ini juga bertujuan meningkatkan promosi pariwisata Kota Tanjungbalai di tingkat provinsi," ujar Ilham.

[adsense]

Menurutnya, kejuaraan tersebut menjadi event perdana yang memperebutkan Piala Wali Kota Tanjungbalai pada masa kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. (**)

[adsense]

[adsense]

Harga karet di Tapanuli Tengah (Tapteng) terus menunjukkan tren positif, kini bertengger di angka Rp 23.000 per kilogram.

Kenaikan harga ini mulai terasa di pasar-pasar pengumpul di seluruh kecamatan dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]

Salah satu petani karet, Amran Tobing (38), warga Desa Togabasir, sumringah usai berhasil menjual hasil kebunnya berupa getah Karet hasil deres (nyadap) di Pinangsori, Kamis (24/9/2026).

Ia mengutarakan bahwa harga jual getah karet kepada para agen di Lokasi Timbangan Pinangsori cukup lumayan dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria , Puluhan Petani Demo di Kantor Gubernur Sumut

Dia mengatakan, untuk kualitas bersih dan padat ,harga tertinggi mendapatkan tawaran dari agen pengepul sebesar Rp 23.300/kilogram. Dan untuk kualitas sedang dihargai Rp 22.800 hingga Rp 23.000 perkilogramnya.

[adsense]

Sedangkan untuk getah basah, yang disebut juga getah mingguan dibadrol dengan harga di angka Rp.22.000/kg .

Salah satu agen pengepul, Manullang (45) menjelaskan bahwa harga ini menjadi salah satu harga tertinggi dalam pembelian mereka untuk lokal.

[adsense]

"Sudah termasuk tinggilah dibanding harga harga di daerah lainnya di sini. Dan ini baru pertamakali kita langsung ke masyarakat pasca bencana ini," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun Anggaran 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbahas itu berlangsung selama dua hari, 24–25 September 2026, di Mess Pemkab Baktiraja.

[adsense]

Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan saat membuka pelatihan menyampaikan apresiasi kepada BPBD Humbahas, para narasumber, instruktur, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh peserta yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut bupati, bencana tidak sepenuhnya dapat dicegah, namun risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Peningkatan Ekonomi Lokal, Kelompok Pertukangan Kayu Desa Polling Anakanak Terima Peralatan Mesin

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Humbahas Bernard Simamora menjelaskan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ancaman dan risiko bencana, kemampuan melakukan pencegahan dan mitigasi, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

[adsense]

Pelatihan diikuti 50 peserta yang berasal dari 10 Desa Tangguh Bencana (Destana). Narasumber berasal dari F2KB dan Basarnas Pos SAR Danau Toba.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan menjadi penggerak kesiapsiagaan di desa masing-masing sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan serta masyarakat semakin tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang ayah berinisial RBS ( 39 ) warga Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) ditangkap Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Taput karena diduga mencabuli putri kandungnya sebanyak dua kali.

Kini RBS telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Taput setelah dilakukan pemeriksaan atas saksi-saksi dan korban.

[adsense]

Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing kepada Jurnalis SIB, Kamis (24/9/2026) menjelaskan, pelaku berinisial RBS terbukti melakukan pencabulan terhadap putri kandungnya berinisial S (14)

" Awal terungkapnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap putrinya tersebut saat guru sekolah korban mengetahui bahwa di aplikasi messagger HP nya ada tersimpan video porno. Lalu gurunya mengintrogasi korban dan si korban pun mengakui bahwa itu di simpan ayahnya untuk di tonton saat mencabuli dirinya, " jelas Kasi Humas.

[adsense]

Baca Juga:

• Sering Mabuk-mabukan, Ayah Kandung Tega Cabuli Putri Kandungnya di Parlilitan

Mengetahui hal itu, ibu korban pun langsung melaporkanya kejadian itu ke Polres Taput pada tanggal 16 September 2026.

[adsense]

" Saat diperiksa, si korban dirinya mengakui bahwa sudah 2 kali dicabuli ayahnya di rumahnya sendiri saat tidak ada orang di rumah. Kejadian itu terjadi sekitar pada bulan Juli dan Agustus 2026. Setelah keterangan korban dan saksi diperoleh, kepolisian membawa si korban melakukan visum. Atas hasil visum itu, si pelaku pun langsung diringkus oleh pihak kepolisian, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pertambangan batubara, Rabu (24/9/2026).

Penggeledahan itu dilakukan di beberapa tempat antara lain, di kantor PT CCM di Cikini Raya No 78 Jakarta, rumah mantan kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltura) di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dan rumah mantan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna SH MH dalam siaran persnya, Kamis (24/9/2026) menyebutkan, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pertambangan batubara itu dilakukan oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tltahun 2013 - 2025.

Penggeledahan itu dilakukan sebagai rangkaian tindakan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Geledah Kantor BPN Kota Mojokerto Terkait Kasus di Kementerian ATR/BPN

"Tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," sebut Kapuspenkum Kejagung. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎KPPU Kanwil I melakukan kegiatan advokasi terkait Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Bagi Manajemen Grab Indonesia di Regional Sumatera Utara dan sekitarnya.

‎Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat Grab Indonesia yaitu Chief of Public Affairs Tirza Munusamy, Director of West Indonesia Richard Adiya, Director of National public Affairs Metri Arrum dan Deputy Director Territory Strategy & Social Impact Clarina Andreny (Moderator) juga dihadiri oleh Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso, Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas beserta tim.

[adsense]

‎

‎Manajemen Grab sudah mengikuti program kepatuhan sejak tahun 2021.

[adsense]

‎Selain itu sering melakukan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi dan workshop baik secara online dan offline kepada seluruh karyawan serta resmi mendapat sertifikasi program kepatuhan pada tanggal 26 Maret 2024.

‎

[adsense]

‎Budi Joyo Santoso Komisioner KPPU RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPU mempunyai peran strategis dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, serta memberi kepastian hukum serta mendorong kebijakan pemerintah yang pro terhadap kompetisi sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam mengemban UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

‎Selain itu KPPU juga diberikan mandat untuk memastikan hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah dengan UMKM berjalan secara adil, setara dan saling menguntungkan.

[adsense]

‎

‎Budi menyampaikan perkembangan ekonomi digital Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari nilai transaksi e-commerce yang terus meningkat. Pertumbuhan juga terjadi pada layanan digital, termasuk transportasi daring dan pembayaran digital, yang semakin terintegrasi dalam aktifitas sehari-hari masyarakat.

[adsense]

‎Bagi transportasi daring, perkembangan tersebut menunjukan bahwa platform digital bukan sekedar layanan tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan mobilitas masyarakat dan membuka banyak peluang, bagi perusahaan, mitra pengemudi, UMKM, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

‎

[adsense]

‎Budi menjelaskan bahwa Perpres No. 27 Tahun 2026 mengatur tentang penyesuaian pembagian pendapatan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi. Yang mana pengemudi merupakan pengusaha mikro dalam ekosistem UMKM.

‎Perkembangan ini akan mendorong industri transportasi online untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian dari sisi hubungan antara platform dan pengemudi maupun dari sisi model bisnis perusahaan sehingga sejalan dengan prinsip persaingan usaha.

[adsense]

‎

‎Ridho Pamungkas dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dilarang untuk melakukan penetapan harga. Dalam ekosistem digital disampaikan bahwa larangan penetapan harga pada prinsipnya berkaitan dengan adanya perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga.

[adsense]

‎Oleh karena itu, kesamaan atau kemiripan harga yang ditemukan di pasar tidak serta merta dapat dipandang sebagai pelanggaran. Akan tetapi apabila terdapat perjanjian, kesepakatan, komunikasi, atau koordinasi dengan pesaing untuk menetapkan harga.

‎

[adsense]

‎Langkah strategis yang dapat dilakukan manajemen untuk mencegah risiko pelanggaran yaitu meningkatkan pemahaman internal mengenai ketentuan persaingan usaha, memastikan komunikasi dengan pesaing agar tidak mengarah pada pertukaran informasi sensitif mengenai harga dan strategi bisnis, melakukan review terhadap mekanisme penetapan harga dan pricing, dan evaluasi terhadap pengguna algoritma dalam keputusan harga.

‎

[adsense]

‎Ridho menjelaskan bahwa algoritma dan pricing adalah bagian penting dalam pengelolaan platform digital. Penggunaan teknologi dalam penentuan harga perlu tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar keputusan bisnis yang diambil secara otomatis maupun melalui sistem tidak menimbulkan resiko.

‎Melalui kegiatan advokasi ini, KPPU mendorong manajemen Grab Indonesia Regional Sumut dan sekitarnya untuk terus menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memastikan penggunaan market power dan kebijakan platform tetap sejalan degan prinsip persaingan usaha sehat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara melibatkan unsur eksternal dalam audit investigasi kasus meninggalnya Winda Lorenza Gowasa untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarlan rilis yang dibagikan Bid Humas Polda Sumut, Kamis (24/8/2026), Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Nanang Masbudi mengatakan audit investigasi dibentuk atas perintah Kapolda Sumut berdasarkan Surat Perintah tanggal 7 Agustus 2026.

[adsense]

"Pelaksanaannya dilakukan secara gabungan, baik dari unsur internal maupun eksternal," ujar Nanang dalam doorstop di Polrestabes Medan, Rabu (23/9/2026).

Dari internal, audit melibatkan Wasidik Polda Sumut. Sementara dari eksternal terdiri dari Ombudsman Perwakilan Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, LBH Medan, serta media Kompas.

[adsense]

Baca Juga:

• Respons Cepat! 96 Kasus Curas-Curat Terungkap dalam 3 Hari, 106 Tersangka Ditangkap Polda Sumut

Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara dan penelitian dokumen, alat bukti digital, serta hasil scientific crime investigation. Tim juga menggunakan kriteria relevan, sah dan kuat, cukup secara kuantitas, serta material untuk mendukung kesimpulan audit.

[adsense]

Perwakilan Kompolnas M. Choirul Anam menyebut pihaknya ikut melihat kesesuaian antara keterangan para pihak, rekam jejak digital, konstruksi peristiwa, dan hasil pemeriksaan.

"Kalau kita melihat konstruksi peristiwa yang disampaikan oleh satu saksi dengan saksi lainnya, kemudian dicocokkan dengan alur percakapan dan kegiatan menjelang peristiwa meninggalnya almarhumah, saya kira konstruksi peristiwa dan logika peristiwanya memiliki alur yang logis," kata Anam.

[adsense]

Menurutnya, sepanjang belum ditemukan alat bukti lain yang menunjukkan hal berbeda, hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian baik dari aspek administrasi maupun substansi penanganan perkara.

Irwasda menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam rekomendasi dan kesimpulan audit investigasi.

[adsense]

"Ini merupakan bagian daripada upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit investigasi terhadap peristiwa tersebut," pungkas Nanang. (*)

[adsense]