[adsense]

Sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan berlapis terhadap terdakwa.

JPU mendakwa Dokter Tifa dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair. Selain itu, jaksa juga menyusun dakwaan subsidair serta mengaitkan perkara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

[adsense]

Dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa diduga menyebarkan informasi melalui media sosial yang seolah-olah merupakan data otentik mengenai ijazah Joko Widodo. Jaksa menilai informasi tersebut disampaikan tanpa verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan sehingga berpotensi memengaruhi persepsi publik.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan belum lengkapnya dokumen perkara yang diterima pihaknya. Menurut mereka, berita acara pemeriksaan (BAP) beserta sejumlah alat bukti, termasuk tautan yang menjadi dasar dakwaan, diperlukan untuk menyusun nota keberatan (eksepsi).

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Melemah Dekati Rp18.000, Pasar Keuangan Dibayangi Sentimen Negatif

Menanggapi hal tersebut, JPU menegaskan agenda sidang hari itu hanya pembacaan surat dakwaan. Jaksa menyatakan keberatan terdakwa seharusnya ditujukan terhadap materi dakwaan, bukan kelengkapan berkas perkara.

[adsense]

Majelis hakim kemudian meminta agar kelengkapan berkas segera diberikan kepada pihak terdakwa. Hakim juga menyatakan apabila dokumen tersebut belum diterima, persoalan itu dapat kembali disampaikan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi di ruang digital yang berujung pada proses hukum. Bagi masyarakat, termasuk di Sumatera Utara, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya menyampaikan informasi berdasarkan data yang telah terverifikasi untuk menghindari konsekuensi hukum.

[adsense]

Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim. (**)

[adsense]

[adsense]

Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) merespons cepat laporan dugaan aktivitas galian ilegal kabel optik milik PT Telkom di Jalan Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Kamis (2/7/2026) dini hari. Dua warga turut diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas tersebut.

Laporan disampaikan Satria Sitorus, karyawan PT Telkom, melalui Call Center 110 sekitar pukul 00.45 WIB. Menindaklanjuti informasi itu, personel Polres Tapteng langsung menuju lokasi kejadian.

[adsense]

"Saat petugas tiba di lokasi, aktivitas penggalian sudah tidak terlihat. Namun, petugas mendapati sejumlah warga yang masih berkumpul di dekat area penggalian tersebut," ujar IPDA Dariaman Saragih dalam keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Kamis (2/7/2026).

Untuk kepentingan penyelidikan, personel Satreskrim Polres Tapteng mengamankan dua orang warga yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aktivitas penggalian ilegal tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Bhayangkara ke-80, Bupati Tapteng Puji Polri dalam Pemulihan Pascabencana

Sebelumnya, personel Polsek Pandan juga telah mengamankan dua pria berinisial HS (44), warga Desa Mela I, dan RS (33), warga Desa Untemungkur, Kecamatan Tapian Nauli, yang diduga hendak mengambil kabel tembaga Telkom yang tertanam di bawah tanah.

[adsense]

Keduanya diketahui saat dipergoki personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Tengah yang melintas di Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Selasa (30/6/2026).

Dari lokasi, petugas menyita barang bukti berupa dua cangkul, seutas tali tambang, serta satu unit becak bermotor tanpa pelat nomor yang diduga digunakan untuk melakukan penggalian.

[adsense]

IPDA Dariaman mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perusakan maupun pencurian terhadap fasilitas umum karena dapat merugikan banyak pihak.

"Selain melanggar hukum, tindakan ini sangat merugikan karena dapat mengganggu stabilitas infrastruktur komunikasi publik," tegasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Beredar informasi yang menyebutkan seorang kepala daerah di Sumatera Utara diduga diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (2/7/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari KPK.

Informasi yang dihimpun harianSIB.com, kabar tersebut menjadi perbincangan di kalangan wartawan di Deliserdang. Identitas kepala daerah yang disebut-sebut diamankan juga belum diketahui secara pasti.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang beredar, tindakan tersebut diduga dilakukan saat berlangsung kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-26 APKASI.

Saat isu tersebut mencuat, kegiatan di Aula Institut Kesehatan Medistra (IKM) Lubukpakam dilaporkan masih berlangsung.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Hadiri Gala Dinner HUT APKASI ke-26

Hingga berita ini diterbitkan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. harianSIB.com masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut dan akan memperbarui pemberitaan setelah ada keterangan resmi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan mengakui adanya penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Meski membenarkan adanya penggeledahan tersebut, pihak rumah sakit memilih irit bicara.

[adsense]

Kepala Tim Hukum dan Humas RSUD Dr Pirngadi Medan Ester Pinem SKM MKM membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, ia belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu informasi resmi.

"Untuk pertanyaan yang ditanyakan berikutnya, saya belum bisa jawab, karena saya juga belum mendapat informasi pasti, mohon maaf ya," ujar Ester saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Sebelumnya, Tim Pidsus Kejari Medan menggeledah RSUD Dr Pirngadi Medan, Selasa (30/6/2026). Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD.

[adsense]

"Tim penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan guna menambah alat bukti selama proses penyidikan," katanya.

Dari hasil penyidikan sementara, Kejari Medan menemukan nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan mencapai Rp23,81 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang senilai Rp13,01 miliar.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Medan, Juanda Ronny Hutauruk, menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Selain itu, Kejari Medan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Media sosial instansi pemerintah daerah idealnya tidak lagi sekadar menjadi wadah publikasi kegiatan seremonial. Di era digital saat ini, platform tersebut harus bertransformasi menjadi alat analisis berbasis data untuk melahirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

‎

[adsense]

‎Hal tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII 2026 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis (2/7/26).

Forum Komdigi yang berlangsung dua hari dari tanggal 1- 2 Juli 2026 ini diikuti seluruh Kadis Kominfo dari Pemerintah Kota se Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Negara yang Gemar Mengumumkan, Enggan Menjelaskan

‎Dua narasumber utama, yakni Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBLSDM) Komdigi Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., dan Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., secara senada menekankan pentingnya perubahan mindset (pola pikir) aparatur pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

[adsense]

‎

‎"Kami sangat berharap ada mindset yang berubah. Analisis media sosial itu tidak semata-mata hanya untuk mempublikasikan konten yang sifatnya acara seremonial belaka. Media sosial sebenarnya bisa dipakai untuk analisisnya, jadi berbasis data," ujar Christiany.

[adsense]

‎

‎Christiany mendorong agar AMS diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di Dinas Kominfo daerah. "Supaya apa? Supaya ini menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan bagi pemerintah setempat dengan melihat isu yang ada," tambahnya.

[adsense]

‎

‎Terkait kesiapan daerah, Christiany memberikan apresiasi khusus bagi Kota Medan. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kominfo setempat, ia menilai tata kelola media sosial di Kota Medan sudah jauh lebih matang dan menunjukkan lompatan performa yang siap dibanding daerah lain.

[adsense]

Sementara untuk kota-kota yang belum aktif menerapkan metode ini, Kementerian Komdigi berkomitmen memberikan dorongan nyata berupa pendampingan langsung dan pelatihan di masa mendatang.

‎

[adsense]

‎Menyambung hal tersebut, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., menyoroti bahwa adopsi AMS menuntut perubahan paradigma kerja yang sistemik dan berkelanjutan. Menurutnya, tugas komunikasi publik bukan lagi sekadar mendistribusikan informasi searah, melainkan mendengarkan publik secara ilmiah.

‎

[adsense]

‎"Hal yang mendasar adalah adanya perubahan paradigma penting dalam komunikasi publik. Selama ini aktivitasnya lebih banyak mendistribusi, sementara sekarang kita harus berangkat dari ide dasar yang didasarkan pada pengamatan publik secara sistematis dan analitis," papar Josep.

‎

[adsense]

‎Josep mengingatkan pemerintah daerah agar pengiriman aparatur dalam pelatihan AMS tidak sekadar menjadi formalitas saja, "Bukan hanya sekali ikut pelatihan, lalu seolah-olah langsung bisa terus-menerus menghasilkan analisis. Harus dibentuk tim dengan personel, tugas, dan proses penguatan hasil analisis yang jelas," tegasnya.

‎

[adsense]

‎Melalui momentum Forum APEKSI XVIII ini, kolaborasi dan sinergitas dari para kepala daerah diharapkan mampu menggeser tren pengelolaan media sosial pemda ke arah yang lebih ilmiah, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan demi pelayanan publik yang lebih responsif. (**/Kominfo)

[adsense]

[adsense]

Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut menyatakan komitmennya mengerahkan seluruh potensi diseminasi informasi guna menggaungkan wajah baru Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50.

Wajah baru itu kini diarahkan menjadi etalase promosi investasi, pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Utara, meninggalkan citra lama yang selama ini lebih dikenal sebagai pasar malam.

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza, didampingi Wakil Ketua Amru dan Bendahara Zainul di Medan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Syaifullah, perubahan konsep PRSU merupakan langkah strategis yang patut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

[adsense]

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Usung Semangat Baru Promosi Investasi dan UMKM Sumut

"PRSU memiliki sejarah panjang sebagai ikon Sumatera Utara. Kini saatnya wajah baru PRSU diperkenalkan sebagai panggung promosi investasi, produk unggulan daerah, UMKM, budaya dan potensi ekonomi Sumatera Utara. FWP siap menggaungkan semangat perubahan tersebut melalui pemberitaan yang informatif, edukatif dan konstruktif," ujarnya.

[adsense]

Ia menilai, keberhasilan transformasi PRSU tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan, tetapi juga oleh efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat.

Semakin baik publik memahami arah perubahan PRSU, semakin besar pula peluang tumbuhnya partisipasi masyarakat, minat investor dan kepercayaan terhadap agenda pembangunan daerah.

[adsense]

Karena itu, FWP memandang diseminasi informasi sebagai bagian penting dalam membangun opini publik yang positif terhadap transformasi PRSU. Peran tersebut akan dijalankan secara profesional melalui pemberitaan yang akurat, berimbang,l dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Syaifullah mengatakan, perubahan konsep PRSU sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, yang mendorong agar setiap program strategis daerah tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

[adsense]

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Effendi Pohan menjelaskan bahwa memasuki usia ke-50, PRSU harus meninggalkan persepsi lama sebagai pasar malam dan bertransformasi menjadi ruang promosi investasi, pertemuan bisnis (deal room), serta etalase produk unggulan UMKM Sumatera Utara.

Menurut Effendi, sebanyak 75 persen stan yang hadir merupakan UMKM asli Sumatera Utara yang telah melalui proses kurasi ketat sehingga benar-benar menampilkan produk lokal berkualitas. Selain itu, kawasan PRSU juga diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang hidup sepanjang tahun, bukan hanya selama penyelenggaraan pameran tahunan.

[adsense]

PRSU ke-50 akan berlangsung 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan PRSU Jalan Gatot Subroto, Medan, dengan menghadirkan pameran investasi, UMKM, paviliun kabupaten/kota, pertunjukan seni budaya, layanan publik, serta berbagai atraksi modern yang diharapkan semakin memperkuat posisi PRSU sebagai salah satu agenda ekonomi dan promosi daerah terbesar di Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang mahasiswi Telkom University bernama Nadira Az-Zahra (21), yang akrab disapa Dira, dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi kuliah, Selasa (30/6/2026).

Hingga Kamis (2/7/2026), Dira belum kembali ke rumah, sehingga pihak keluarga meminta bantuan masyarakat untuk ikut membantu pencarian atau memberi informasi kepada keluarga.

[adsense]

Dira merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas (SIKC), angkatan 2025 semester 2. Ia tercatat berdomisili di kawasan Jingga Residence, Kota Bandung.

Menurut keterangan keluarga, Budhi Purwana Yodhaswara melalui kerabatnya di Rantauprapat, Habibi, kepada jurnalis harianSIB.com, Kamis (2/7/2026) malam, mengatakan pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, Dira berpamitan menuju kampus Telkom University di Jalan Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Taufik Hidayat Penyekap Wanita Selama 3 Tahun

Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, tambahnya, Dira terakhir kali terlihat berada di sekitar kawasan Telkom University pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

[adsense]

Sejak saat itu, keberadaannya tidak diketahui dan hingga kini belum ada kabar mengenai kondisi maupun lokasi mahasiswi tersebut.

Dira memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sentimeter, berat badan sekitar 55 kilogram, berkulit sawo matang cenderung putih, serta berambut lurus. Keluarga berharap informasi mengenai ciri-ciri tersebut dapat membantu masyarakat mengenali dan menemukan keberadaannya.

[adsense]

Keluarga meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Nadira Az-Zahra agar segera menghubungi Kang Purwa di nomor 0812-1462-3428. Pihak keluarga juga berharap siapa pun yang memiliki informasi sekecil apa pun dapat segera menyampaikannya untuk membantu mempercepat proses pencarian. (**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, di Ballroom Grand Aston Medan, Kamis (2/7/2026).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menekankan pentingnya membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi utama bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

[adsense]

Dia mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

"Kita ingin menghadirkan semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun kota-kota yang tangguh. Karena kota yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang tangguh, dan masyarakat yang tangguh akan memperkuat kedaulatan bangsa," ujar AHY.

[adsense]

Ketangguhan kota kata dia, tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kemampuan kota menghadirkan layanan publik yang baik, ekonomi yang inklusif, lingkungan yang berkelanjutan, serta kualitas hidup yang semakin meningkat bagi masyarakat.

AHY juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kolaborasi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar berbagai potensi ekonomi baru dapat tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

AHY mengaku merasa bangga dan bahagia dapat kembali mengunjungi Kota Medan pada penutupan Rakernas APEKSI yang mempertemukan para wali kota dari seluruh Indonesia.

Dikatakannya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan visi APEKSI, yakni menghadirkan kota-kota yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional.

[adsense]

Berbagai kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari derasnya arus urbanisasi hingga meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar.

Sebagai solusi, AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

[adsense]

Konektivitas terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan mobilitas masyarakat, juga mendorong lahirnya kota-kota yang lebih modern, aman, nyaman, dan produktif.

" Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, kita dapat menghadirkan kota yang lebih modern, maju, aman, nyaman, sekaligus produktif. Pada akhirnya, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli, dan perputaran ekonomi di setiap daerah," ungkapnya.

[adsense]

Selain pembangunan fisik, AHY juga menegaskan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan perkotaan.

Pendekatan berbasis riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif menjadi kebutuhan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Pendekatan saintifik, riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif sangat diperlukan dalam pembangunan kota agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal," tuturnya.

[adsense]

Hadir pada penutupan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai tuan eumah dan sejumlah wali kota se Indonesia. (*)

[adsense]

[adsense]

Komandan Kodim (Dandim) 0209 /Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji, menghadiri acara coffee morning bersama insan pers se-Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) di Cafe CK3 Aekkanopan, Kamis (2/7/2026).

Dalam sambutannya, Dandim bersyukur, acara tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berharap, dengan coffee morning, hubungan antara TNI dengan insan pers semakin baik.

[adsense]

"Saat ini, berita yang benar dan yang tidak benar atau berita abu-abu, selalu tersajikan dan diharapkan, dengan kegiatan tersebut, berita-berita yang benar terjadi dan bukan hoax yang diinformasikan dan disajikan," katanya.

Setelah menyampaikan sambutan, di acara tanya jawab, saat dipertanyakan tentang keberadaan Kodim yang belum terbentuk di Labura padahal Labura akan memasuki usia ke-18 tahun pada 21 Juli 2026, ia menyampaikan, akan mendorong berdirinya atau terbentuknya Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Labura.

[adsense]

Baca Juga:

• Dandim 0209/Labuhanbatu Dorong Pembentukan Kodim Labura, Perkuat Sinergi dengan Insan Pers

[adsense]

[adsense]

Wakapolres Dairi, Kompol Diarma Munthe SH memimpin upacara kenaikan pangkat 22 personel Polres Dairi, Kamis (2/7/2026) di lapangan apel Mapolres Dairi, Jl Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kenaikan pangkat ke-22 personel Polres Dairi terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juli 2026.

Wakapolres Dairi selaku inspektur upacara dan dihadiri para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, perwira staf, personel gabungan Polres Dairi, personel yang menerima kenaikan pangkat, serta Bhayangkari Cabang Dairi. Sebanyak 22 personel Polres Dairi resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 11 personel dari Aipda naik menjadi Aiptu dan 11 personel dari Bripda naik menjadi Briptu.

[adsense]

Wakapolres Dairi membacakan amanat Kapolres Dairi menyebutkan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan institusi kepada personel atas loyalitas, dedikasi, integritas, serta kinerja yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar hak yang diterima setiap anggota Polri, tetapi merupakan bentuk kepercayaan negara kepada personel yang dinilai layak menyandang pangkat setingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu meningkatkan kualitas pengabdian, disiplin, profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," sebut Wakapolres membacakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Naik Pangkat, 70 Personel Polres Labuhanbatu Mandi Kembang dan Disiram Damkar

"Selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

[adsense]

Penghujung upacara, dilanjutkan dengan pelaksanaan tradisi dan pemberian ucapan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Seluruh personel Polres Dairi diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, guna mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebuah hotel berdiri megah persis di tepi Danau Toba di Desa Lumban Silintong, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Lakeside Haus Balige, akomodasi yang menghadap hamparan Danau Toba, resmi dibuka untuk umum pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Berdiri di atas lahan yang menghadap langsung ke perairan Danau Toba, Lakeside Haus Balige menawarkan pengalaman menginap yang memadukan kenyamanan akomodasi modern dengan keindahan panorama alam. Bangunan tiga lantai berwarna putih dengan sentuhan arsitektur klasik-modern, dilengkapi balkon di setiap lantai yang memberikan pemandangan langsung ke danau.

[adsense]

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan doa bersama sebagai simbol dimulainya operasional hotel yang diharapkan menjadi destinasi akomodasi pilihan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam sambutannya, pihak manajemen menyampaikan bahwa kehadiran hotel ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba melalui penyediaan fasilitas penginapan yang nyaman, modern, dan berstandar tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Destinasi Danau Toba Jadi Geo Site Kelas Dunia, Gerakaan Hijaukan Toba Digelar di Open Stage Parapat

"Lakeside Haus memiliki fasad megah dengan sentuhan arsitektur klasik modern dan infinity pool menghadap Danau Toba yang siap hadir sebagai salah satu akomodasi unggulan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional," ujar pemilik Lakeside Haus Balige, Dr. Wiston Manihuruk, S.H., M.Si., CA.

[adsense]

Menurutnya, Lakeside Haus merupakan sebuah rumah yang hangat, indah, dan penuh cerita, tepat di tepi danau yang memesona. "Sehingga tempat ini tidak sekadar penginapan, tetapi juga bagi siapapun yang memasukinya, feel-nya itu seperti di rumah sendiri," tegas Wiston dalam sambutannya.

Kehadiran perwakilan resmi pemerintah daerah, juga menandakan bentuk dukungan atas beroperasinya akomodasi ini, sekaligus dukungan pada investasi pariwisata berkualitas di kawasan Danau Toba.

[adsense]

"Lakeside Haus Balige hadir bukan sekadar sebagai properti komersial, melainkan sebagai wujud kontribusi nyata bagi ekosistem pariwisata Danau Toba, membuka lapangan kerja, mendukung ekonomi kreatif lokal, serta berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan danau," kata Sahat Manullang, selaku perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

Keakraban dan kehangatan acara terekam jelas dalam sesi foto bersama yang berlangsung di ruang utama properti. Para tamu yang tampil dalam balutan busana batik, kebaya, hingga jas resmi berdiri bersama keluarga pemilik dengan senyum tulus, diapit rangkaian bunga oranye yang anggun. Momen ini menjadi penanda bahwa peresmian Lakeside Haus Balige bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah perayaan kebersamaan yang dirayakan dengan sepenuh hati.

[adsense]

Area kolam renang yang menghadap danau, taman hijau yang tertata rapi, serta jalur setapak menuju tepi air semakin memperkuat daya tarik properti ini sebagai destinasi akomodasi premium di Balige.

Kehadiran Lakeside Haus Balige disambut positif oleh para pemangku kepentingan. Properti ini diharapkan dapat menjadi salah satu magnet wisata yang mendorong lebih banyak kunjungan ke Balige dan kawasan Danau Toba secara keseluruhan.

[adsense]

Pemerintah Desa Lumban Silintong pun menyambut gembira hadirnya Lakeside Haus Balige, yang dinilai akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar desa.(*)

[adsense]

[adsense]

Menjadi bagian dari perhelatan akbar nasional, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) menghadiri acara Gala Dinner puncak peringatan HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke‑26.

Rangkaian kegiatan APKASI ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 berlokasi di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution dan ratusan Kepala Daerah se-Indonesia.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis berbagi pengalaman serta menyamakan persepsi membahas masa depan otonomi daerah dan inovasi pembangunan ke depan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Menyampaikan masukan APKASI terkait Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Women Program, Forum Bisnis Daerah (FORBISDA).

[adsense]

Bupati Masinton Pasaribu menyambut positif agenda ini. Baginya, keterlibatan dalam forum nasional seperti APKASI sangat penting untuk menimba inovasi terkait strategi pembiayaan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan efektif bagi Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kolaborasi yang erat antar-kabupaten sangat krusial guna mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujarnya dalam rilis yang diterima, Kamis (2/7/2026). (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karo-karo, meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) batal demi hukum.

Mereka menilai dakwaan yang disusun JPU tidak cermat, kabur (obscuur libel), serta tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[adsense]

Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Kabupaten Samosir di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam nota eksepsi, tim penasihat hukum dari Law Office Dwi Ngai Sinaga & Associates yang terdiri atas Dwi Ngai Sinaga, Rudi Zainal Sihombing, Benri Pakpahan, dan Sultan Hermanto Sihombing menilai dakwaan jaksa tidak mampu menguraikan secara jelas dasar hukum yang digunakan untuk menjerat klien mereka sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Jonni Ronal Simanjuntak.

[adsense]

Menurut Rudi Zainal Sihombing, dakwaan tidak menjelaskan dua unsur utama dalam konsep penyertaan (medeplegen), yakni adanya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking atau meeting of minds) serta kerja sama secara nyata atau fisik (feitelijke samenwerking).

"Dakwaan penuntut umum sama sekali tidak menguraikan adanya kerja sama yang disadari maupun kerja sama secara fisik. Padahal kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana," tegas Rudi di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Tim penasihat hukum juga menilai dakwaan gagal menjelaskan pembagian peran antara Agust Fitri Karo-karo dan Jonni Ronal Simanjuntak. Dalam surat dakwaan, jaksa justru lebih banyak menguraikan perbuatan Jonni secara terpisah tanpa menjelaskan adanya kesepahaman ataupun hubungan tindakan yang dilakukan bersama terdakwa.

Selain itu, penasihat hukum mempertanyakan status hukum Jonni Ronal Simanjuntak yang dalam surat dakwaan disebut penuntutannya dilakukan secara terpisah (splitsing).

[adsense]

Sultan Hermanto Sihombing meminta jaksa menjelaskan secara terbuka apakah Jonni telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah benar telah dilakukan penuntutan secara terpisah, serta bagaimana proses penyidikan terhadap yang bersangkutan.

"Apakah benar Jonni Ronal Simanjuntak sudah berstatus tersangka? Apakah benar dilakukan penuntutan secara terpisah atau itu hanya narasi penuntut umum? Semua itu harus dijelaskan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum," ujarnya.

[adsense]

Eksepsi juga menyoroti inkonsistensi nilai kerugian negara yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Pada dakwaan primer, jaksa menyebut kerugian negara sebesar Rp516.298.000. Namun di bagian lain dakwaan dijelaskan adanya pemindahbukuan dana bantuan sebesar Rp1,515 miliar yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI kepada 303 penerima manfaat.

Menurut Dwi Ngai Sinaga, jaksa juga tidak menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara dugaan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara.

[adsense]

Ia menegaskan, surat dakwaan juga tidak menjelaskan kewenangan Agust Fitri Karo-karo dalam proses pemindahbukuan dana bantuan ke rekening para penerima manfaat.

"Hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara tidak diuraikan. Bahkan kewenangan klien kami dalam melakukan pemindahbukuan dana juga tidak dijelaskan," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Benri Pakpahan menilai surat dakwaan juga tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menguraikan secara jelas waktu (tempus delicti) maupun tempat (locus delicti) terjadinya tindak pidana.

Menurutnya, dakwaan juga memuat sejumlah uraian yang saling bertentangan, mulai dari jumlah penerima bantuan, jumlah rekening yang dipindahbukukan, besaran kerugian negara, hingga kewenangan terdakwa dalam pelaksanaan program bantuan.

[adsense]

"Karena itu kami memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, serta memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan sela dibacakan," tegas Benri.(*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumatera Utara (DPD GAMKI Sumut) mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumut Bobby Nasution yang memfasilitasi kepulangan ratusan peserta kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut dari Manokwari, Papua Barat.

Sebelumnya, rombongan kontingen Pesparawi Sumut sempat mengalami kendala kepulangan akibat keterbatasan tiket pesawat dan lonjakan harga penerbangan dari Papua Barat menuju Sumut.

[adsense]

Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Pelatihan DPD GAMKI Sumut Hamonangan Sinaga MPd mengatakan kebijakan Gubernur Sumut menyediakan penerbangan tambahan (extra flight) menggunakan armada Lion Group merupakan bukti kepemimpinan yang responsif, peduli, serta mengutamakan keselamatan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.

"Kami dari GAMKI Sumut memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Gubernur Bobby Nasution. Begitu mengetahui kontingen Pesparawi Sumut mengalami kesulitan memperoleh tiket kepulangan akibat lonjakan harga, beliau langsung mengambil langkah cepat dengan menalangi biaya extra flight," ujar Hamonangan di Medan, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta Pesparawi yang telah membawa nama baik daerah pada ajang nasional.

GAMKI Sumut menilai kebijakan itu tidak hanya menyelesaikan persoalan transportasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian seorang kepala daerah terhadap warganya.

[adsense]

"Rombongan Pesparawi adalah para pejuang seni gerejawi yang telah mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional. Memastikan mereka pulang dengan aman, nyaman, dan terhormat merupakan langkah yang sangat tepat," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

[adsense]

"Aksi nyata seperti ini yang dibutuhkan masyarakat. Tidak berlama-lama, tetapi langsung menghadirkan solusi konkret bagi ratusan perwakilan Sumut yang berada di Papua Barat," tambahnya.

GAMKI Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan untuk menyambut kepulangan para kontingen sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengharumkan nama Sumut di ajang Pesparawi tingkat nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 70 personel Polres Labuhanbatu resmi menyandang pangkat baru. Seusai upacara, mereka mandi kembang dan disiram menggunakan mobil pemadam kebakaran.

Momen itu menyita perhatian hadirin, dan disambut suka cita dan galak tawa personel yang naik pangkat.

[adsense]

Suasana penuh semangat dan kebahagiaan mewarnai upacara kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Juli 2026 di Lapangan Apel Mapolres Labuhanbatu, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Kamis (2/7/2026).

Upacara dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi selaku inspektur upacara. Upacara juga dihadiri Wakapolres Kompol Panggil Simbolon SH, para pejabat utama Polres tersebut, para Kapolsek, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu Elisabeth Limbong beserta pengurus, personel Polri, ASN, dan Bhayangkari.

[adsense]

Baca Juga:

• 40 Personel Polres Karo Naik Pangkat

Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya saat itu menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah yang diperoleh secara otomatis. Ia mengatakan, setiap pangkat yang disandang merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, loyalitas dan integritas personel selama menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

[adsense]

"Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan yang humanis, serta terus menjaga nama baik institusi Polri di tengah masyarakat. Sebab pangkat yang disandang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja, disiplin dan pengabdian yang semakin optimal," tegas Kapolres.

Usai upacara, suasana khidmat berubah menjadi penuh keceriaan. Tradisi penyiraman air bunga (mandi kembang) dilakukan Kapolres bersama para pejabat utama dan Kapolsek kepada 70 personel yang baik pangkat. Kemudian 70 personel itu disiram air dari mobil pemadam kebakaran.

[adsense]

Menurut Kapolres, guyuran air yang membasahi para personel yang naik pangkat menjadi simbol penyucian diri, ungkapan rasa syukur, sekaligus penyemangat untuk mengemban amanah baru dengan semangat yang lebih tinggi.

Tradisi tersebut pun menjadi penutup rangkaian upacara kenaikan pangkat yang sarat makna. Selain mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan Polres Labuhanbatu, momen ini juga menjadi pengingat bahwa setiap kenaikan pangkat membawa tanggung jawab yang semakin besar untuk mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern dan semakin dipercaya masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna menjalin dan menguatkan sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut Rizki Aftarianto menyambangi Kejati Sumut.

Demikian disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Disebutkan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut Rizki Aftarianto diterima langsung Kajati Sumut Muhibuddin, Selasa (30/6/2026), di lantai 2 kantor Kejati Sumut.

Turut mendampingi Kajati pada kegiatan itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nurhandayani bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidang Datun Kejati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Harganas Ke-33, Asbin Kejati Sumut: Keluarga Benteng Utama Bangun Generasi Kuat

Kemudian Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi, Alfredo Pakpahan, Asisten Manager Komunikasi Khairul Zaman Nasution, Manajer Bankum Sufrin hingga Asisten Manager Bankum Hosea Ryan Valenthio dan Manager Komunikasi dan TJSL Effiaty Polapa.

[adsense]

Pada kesempatan itu lanjut Kasi Penkum Kejatisu, General Manager PLN UIP Sumbagut menyampaikan, bahwa kehadiran jajarannya di Kejati Sumut adalah dalam rangka upaya menjaga koordinasi yang selama ini telah berjalan baik.

Selain itu juga menguatkan sinergitas antara BUMN dalam hal ini PLN dengan jajaran aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Sumut.

[adsense]

"Selama ini kita tahu bersama bahwa Kejaksaan terus berperan aktif sesuai fungsinya dalam rangka mendukung dan memberikan pengamanan serta pengawalan secara hukum sehingga proses pembangunan dan kinerja operasional PLN dapat berjalan efektif.

Selain itu juga meminimalisir pelanggaran hukum yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian negara atau masyarakat", ujar Rizki Aftarianto. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komandan Kodim 0209/Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji, menghadiri kegiatan coffee morning bersama insan pers se-Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) yang digelar di Cafe CK3 Aekkanopan, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi antara TNI dengan insan pers di Labura.

[adsense]

Dalam sambutannya, Letkol Kav Hanung Kaptiaji mengaku bersyukur kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap, melalui pertemuan tersebut, sinergi antara TNI dan media semakin erat dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat kerap dihadapkan pada berita yang benar, berita yang tidak benar, hingga informasi yang masih bersifat abu-abu.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Labuhanbatu Anugerahi Penghargaan kepada Kasat Resnarkoba, Kasat Reskrim dan Jajaran

"Melalui kebersamaan ini, kami berharap insan pers terus menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Dalam sesi dialog, Dandim juga menanggapi pertanyaan mengenai belum terbentuknya Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Labura, padahal daerah tersebut akan memasuki usia ke-18 tahun pada 21 Juli 2026.

Hanung menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembentukan Kodim di Kabupaten Labura agar pelayanan dan pembinaan teritorial TNI AD kepada masyarakat dapat semakin optimal.

[adsense]

Ia mencontohkan, pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, Pemerintah Kabupaten Labura telah menghibahkan lahan sekitar empat hektare kepada Polri untuk pembangunan Markas Polres Labura.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah juga dapat memberikan hibah lahan untuk pembangunan Markas Kodim Labura sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pertahanan dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Kami berharap ke depan Pemkab Labura juga dapat menghibahkan lahan untuk pembangunan Makodim Labura sehingga cita-cita terbentuknya Kodim di daerah ini dapat segera terwujud," katanya.

Kegiatan coffee morning diakhiri dengan diskusi santai antara Dandim dan para wartawan yang membahas berbagai isu pembangunan daerah serta pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi dalam memberikan informasi yang positif dan mencerdaskan masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 40 personel menerima kenaikan pangkat dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira dan Bintara Polres Karo, Kamis (2/7/2026) di Lapangan Apel Lolres Karo.

Upacara dipimpin Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho didampingi Perwira Upacara AKP Maurist Godleave H Sinaga serta komandan upacara Ipda Azis Tarigan.

[adsense]

Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sesuatu yang diperoleh secara otomatis, melainkan bentuk penghargaan institusi atas pengabdian dan prestasi personel dalam menjalankan tugas. "Kenaikan pangkat merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pimpinan. Pangkat tidak diberikan begitu saja, tetapi diraih oleh personel yang telah memenuhi persyaratan, memiliki dedikasi, menunjukkan kinerja yang baik serta loyal terhadap tugas," katanya.

Adapun personel yang memperoleh kenaikan pangkat berjumlah 40 orang, terdiri dari satu personel dari AKP menjadi Kompol, satu personel dari Iptu menjadi AKP, satu personel dari Aiptu menjadi Ipda, 12 personel dari Aipda menjadi Aiptu, 15 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigpol menjadi Bripka, dua personel dari Briptu menjadi Brigpol, serta tujuh personel dari Bripda menjadi Briptu.

[adsense]

Baca Juga:

• 33 Personel Polres Pematangsiantar Naik Pangkat, Kapolres: Jabatan Baru Harus Dibarengi Profesionalisme

Kapolres berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Komisi I DPRD Nias Selatan (Nisel) Yunus Halawa mengungkapkan bahwa berungkali telah membuat jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemkab Nisel tahun 2025, namun selalu gagal karena kehadiran anggota DPRD minim sehingga tidak Kuorum.

Kepada harianSIB.com, Kamis (2/7/2026) Anggota DPRD dari PDIP itu mengatakan bahwa awalnya seluruh ketua Fraksi di DPRD Nisel setuju untuk membahas laporan tersebut bahkan akan membentuk Panitia khusus (Pansus). Bahkan seluruh ketua fraksi menandatangani namun setelah ada jadwal selanjutnya para anggota DPRD mulai melenceng.

[adsense]

Menurut Yunus, ia juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan Pengisian JPTP itu dan menemukan beberapa kejanggalan diantara adalah anggaran yang tidak tersedia untuk kegiatan tersebut, kemudian soal waktu kegiatan yang terkesan terburu-buru, juga lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

Meski telah berulangkali gagal, namun Yunus memastikan akan terus melakukan penjadwalan pembahasan. Ia mengatakan tetap menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat demi perbaikan manajemen pemerintahanan kedepannya.

[adsense]

Baca Juga:

• AKDA Surati DPRD Sumut, Desak RDP Bahas Polemik di UDA Medan

Adapun kejanggalan yang dimaksud diantaranya surat pernyataan tidak pernah di jatuhi hukuman disipilin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran lainnya yang tidak dicantumkan. Hal tersebut diduga dibuat untuk pengkondisian pada salah seorang peserta yang telah diatur terlebih dahulu.

[adsense]

Kemudian Pengumuman Nomor: 800.1.2.6/11/PANSELJPTP/2025, Tanggal 28 Desember 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengisian JPTP melalui seleksi terbuka dilakukan/disampaikan pukul 23.00 Wib pada malam hari dan tempat seleksi dilaksanakan BKD Propinsi Riau pada tanggal 30 s/d 31 Desember 2025.

Kemudian menurut Ikhtiar, lokasi seleksi baru disampaikan tengah malam dan peserta yang dapat berangkat ke Pekanbaru diduga hanya dikondisikan, sehingga ada beberapa tidak dapat mengikuti seleksi karena tidak mendapatkan tiket untuk berangkat ke Pekanbaru.

[adsense]

Dengan tidak diinformasikan terlebih dahulu lokasi seleksi maka diduga ada permainan yang tidak transparan terhadap seleksi Pengisian JPTP.

Selanjutnya, peserta yang telah lulus seleksi Pengisian JPTP belum dilakukan tes bebas Narkoba.

[adsense]

Kejanggalan lainnya yakni Ketua Panita seleksi Pengisian JPTP diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Nias sedangkan Sekretaris Daerah Nias Selatan Masih Aktif, patut diduga ada tujuan agar pengkondisian salah seorang peserta berinisial EH T dapat mulus. Tetapi bila ketua seleksi merupakan Sekdan Nisel sebagai panitia maka EHT yang disebut orang dekat Bupati tidak akan lulus Seleksi administrasi.

Ikhtiar pun sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak berwenang dengan harapan membatalkan hasil seleksi JPTP, memeriksa Bupati Nisel juga Panitia dan pihak yang terkait dan memproses seusai ketentuan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja jajaran Polri, khususnya Polres Tapteng.

Hal ini diucapkannya saat menghadiri syukuran HUT Bhayangkara ke‑80 di Mapolres Tapanuli Tengah, Rabu (1/7/2026).

[adsense]

Masinton menuturkan,Polri telah bergerak cepat dan totalitas mendukung upaya penanganan darurat serta pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah kabupaten Tapteng.

"Kolaborasi yang sudah terjalin sangat baik ini menjadi kunci dalam setiap tantangan, terutama pada masa penanganan bencana mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan. Terima kasih atas dedikasi Polri untuk Tapanuli Tengah," kata Masinton dalam rilis yang diterima, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 26 Personel Polres Belawan Naik Pangkat

Di kesempatan yang sama, Kapolres Tapteng AKBP Muhammad Alan Haikel menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral guna menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat ," ujar Kapolres. (**)

[adsense]