[adsense]

Satres Narkoba Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap jaringan narkoba sekaligus mengamankan seorang kurir berinisial SWG (30) warga Siantar Marimbun, di pinggir Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Rabu (19/8/2026)

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, Kamis (27/8/2026) menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis etomidate (obat bius) di wilayah Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Amankan Tiga Pelaku, Polres Tanjungbalai Gagalkan Peredaran Narkotika

[adsense]

Tidak berhenti di situ, petugas melakukan pengembangan kekediaman tersangka. Sekitar pukul 00.15 WIB, tim kembali melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Negeri Bosar, Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun.

Di sinilah petugas menemukan stok narkoba lengkap beserta peralatan pengemasan dan pembuatan berupa

[adsense]

10 bungkus diduga etomidate, 106 butir diduga ekstasi (termasuk 5 butir pil ungu seberat 3,11 gram).

Disita juga serbuk ekstasi seberat 10,45 gram dan 16,72 gram, sabu seberat 2,55 gram, baku pembuatan ekstasi berupa 2 plastik klip serbuk putih (128,82 gram), pecahan diduga ekstasi seberat 3,72 gram dan 1 botol ketamine cair

[adsense]

Selain itu ditemukan juga berupa timbangan digital, alat pres, alat cetak pil, blender, plastik klip kosong, sendok plastik, toples, kotak sepatu, dua brankas, kalkulator dan dompet.

Ia menerangkan, dalam pemeriksaan awal tersangka SWG mengaku barang-barang tersebut bukan miliknya, melainkan milik seseorang berinisial A. Polisi kini tengah memburu "A" serta mengembangkan jaringan yang lebih luas.

[adsense]

"Polres Pematangsiantar berkomitmen untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika demi menciptakan Kota Pematangsiantar yang aman dan bebas dari narkoba," tegas Irwanta

[adsense]

Saat ini, SWG beserta seluruh barang bukti telah diamankan di ruangan Satres Narkoba Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Camat Gido, Arfin Tri Hariyanto Harefa, mengajak jajarannya bersama pemerintah desa dan masyarakat bergotong royong membersihkan bahu jalan dan parit di ruas Desa Somi Botogo'o menuju Desa Ladea Orahua, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, memperlancar aliran air drainase serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang melintas di ruas jalan tersebut.

[adsense]

Arfin mengatakan, gotong royong menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kembali kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Dalam kegiatan itu, peserta membersihkan semak belukar, rumput liar hingga material yang menghambat aliran air di dalam parit.

[adsense]

Baca Juga:

• Warga Nagori Pokkan Baru Gotongroyong Bersihkan Jalan

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga menjadi bentuk edukasi dan keteladanan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan secara bersama-sama.

[adsense]

"Semangat gotong royong harus terus kita hidupkan. Dengan lingkungan yang bersih dan saluran air yang lancar, kita berharap kondisi jalan menjadi lebih aman dan nyaman serta dapat mengantisipasi genangan saat curah hujan tinggi," katanya.

Kegiatan itu melibatkan Sekretaris Kecamatan Gido beserta jajaran, Kepala Desa Somi Botogo'o, serta masyarakat dari bapak ibu setempat. Gotong royong berlangsung hingga siang hari dan berjalan dengan lancar.

[adsense]

Selanjutnya, Sekretaris Camat Gido, Wantrisman Zai juga mengajak pemerintah desa dan masyarakat agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Polres Pelabuhan Belawan dan Kodaeral I Belawan bersinergi melaksanakan perbaikan jalan pada perlintasan rel kereta api (KA) di kawasan Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, Rabu malam (26/8/2026), sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat pengguna jalan.

Perbaikan dilakukan pada salah satu jalur perlintasan yang memgalami kerusakan, sehingga menjadi penyebab kemacetan dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Lantas AKP Andi Barus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergitas antara Polres Pelabuhan Belawan dan Kodaeral I Belawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Perbaikan jalan pada perlintasan rel kereta api di Kampung Salam ini merupakan bentuk sinergitas antara Polres Pelabuhan Belawan dengan Kodaeral I Belawan. Tujuannya untuk memperlancar arus kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat yang melintas, karena kondisi perlintasan sebelumnya cukup rawan membuat sepeda motor terjatuh," kata Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan.

[adsense]

Ia juga mengatakan perbaikan difokuskan pada satu jalur, kemudian, pekerjaan akan dilanjutkan pada jalur lainnya.

Diharapkan perbaikan jalan tersebut, dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para pengendara yang setiap hari melintas di kawasan jalan utama Kampung Salam, Belawan, dan potensi kecelakaan maupun pengendara sepeda motor terjatuh dapat diminimalisir.

[adsense]

Polres Pelabuhan Belawan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melintas di kawasan tersebut agar tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan dan mengutamakan keselamatan saat melewati perlintasan rel kereta api.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk terus memperkuat moderasi beragama, menjaga toleransi, serta bersama-sama menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah kerukunan umat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sergai saat menghadiri Dialog Moderasi dan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sergai yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Sergai, Seirampah, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun harmonisasi antarumat beragama di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Pada kesempatan itu, Darma Wijaya menegaskan FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan menciptakan suasana yang aman, damai, serta kondusif di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU: P-APBD Sumut Jangan Sampai Belanja Pemerintah "Bengkak", Tapi Infrastruktur "Kurus"

Darma Wijaya menyampaikan bahwa tokoh agama memiliki posisi penting sebagai panutan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Diperlukan kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh agama.

[adsense]

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi turut menjaga berbagai fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.

Sementara itu Ketua FKUB Sergai, H Khoya Bakri Samosir menyampaikan dialog ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sergai.

[adsense]

Ia menjelaskan, FKUB merupakan wadah bersama bagi para tokoh agama untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama.

Senada, Ketua Panitia Pelaksana, H Sakarani menyampaikan bahwa dialog tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan dan komunikasi antartokoh agama di Kabupaten Sergai.

[adsense]

Kegiatan dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan H Kaharuddin, para camat, tokoh agama, dan jajaran pengurus FKUB. (*)

[adsense]

[adsense]

PN Balige melaksanakan sidang lapangan dalam perkara perdata sengketa lahan di Dusun II Desa Amborgang Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, Kamis (27/8/2026).

Sidang lapangan tersebut dilakukan untuk mencocokkan objek perkara yang tercantum dalam gugatan dengan kondisi dan batas-batas lahan di lapangan. Objek yang diperiksa merupakan bagian dari lahan seluas kurang lebih 25 hektare yang sebelumnya menjadi objek eksekusi dan kini kembali dipersoalkan melalui gugatan perdata.

[adsense]

Kuasa hukum penggugat, Rian M. Bondar kepada wartawan mengatakan, sidang lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara objek yang digugat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Sidang hari ini adalah sidang lapangan perkara nomor 37 yang kita lakukan gugatan di PN Balige. Ada empat orang yang kita lakukan gugatan dan hari ini sidang lapangan menunjukkan objek perkara, apakah yang kita gugatkan sesuai dengan dalil yang kita sampaikan dalam gugatan dan sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi A DPRD Sergai Dalami Sengketa Lahan 10 Hektare antara Ahli Waris dan PT DMK

Keempat SHM tersebut masing-masing atas nama Nurtide Situmorang, yakni SHM Nomor 90 dengan luas 3.914 meter persegi dan SHM Nomor 91 seluas 3.401 meter persegi. Kemudian SHM Nomor 66 atas nama Mardiana Sirait dengan luas 17.070 meter persegi serta SHM Nomor 67 atas nama Maratur Rajagukguk dengan luas 23.970 meter persegi.

[adsense]

Selain itu terdapat SKT Nomor 473 dengan luas 15.000 meter persegi. Seluruh bidang tanah tersebut disebut berada di satu lokasi, yakni Dusun II, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea.

Rian menjelaskan, gugatan tersebut berkaitan dengan persoalan objek lahan yang sebelumnya telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor 60 Tahun 2025. Menurutnya, pihak yang saat ini menjadi tergugat melakukan penguasaan dan eksekusi berdasarkan klaim atas lahan seluas kurang lebih 25 hektare.

[adsense]

"Yang kita gugat sekarang ini bukan untuk keseluruhan dari lokasi objek perkara, tetapi hanya sebagian dari 25 hektare yang mereka katakan milik mereka," jelasnya.

Ia mengatakan, gugatan kembali diajukan karena kliennya merasa hak kepemilikannya yang didukung SHM dan SKT yang diterbitkan BPN belum mendapatkan perhatian dalam perkara sebelumnya.

[adsense]

Lahan yang selama ini telah mereka kuasai dan usahakan dengan bercocok tanam turut terdampak pelaksanaan eksekusi.

Salah seorang penggugat, Edison Sirait, mengatakan sebagian lahan miliknya juga ikut terdampak eksekusi.

[adsense]

"Lokasi saya juga yang ikut dieksekusi dan sekarang kami menggugat karena kami tidak sepakat dengan apa yang dilakukan pihak tergugat. Harapan saya supaya pihak pengadilan menegakkan keadilan di Toba ini dan hak milik saya semoga kembali," ujarnya.

Sementara itu, Maratur Rajagukguk, Penggugat III sekaligus ahli waris Mardiana Sirait, mengatakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki sejak 2015, yakni SHM Nomor 66.

[adsense]

Sidang lapangan di Desa Amborgang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukum, serta disaksikan masyarakat sekitar. (**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu mendorong lahirnya generasi muda yang jujur dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi yang digelar bidang intelijen di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Labuhanbatu, Jalan Kampung Baru, Rantauprapat, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, serta sikap berani menolak praktik korupsi sejak dini kepada para pelajar.

[adsense]

Kasubsi I Bidang Intelijen Kejari Labuhanbatu, M Poldung NP Dalimunthe SH MH, hadir sebagai narasumber. Poldung di hadapan para siswa menyampaikan materi mengenai bahaya korupsi, pentingnya membiasakan kejujuran, serta peran generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi.

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif dan penuh antusias. Para siswa tidak hanya menyimak materi, tetapi juga aktif menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan narasumber terkait nilai-nilai antikorupsi. Siswa yang berhasil menjawab dengan benar bahkan mendapatkan hadiah.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Simalungun Minta Dinkes Gencar Lakukan Sosialisasi Perda Tentang KTR

"Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda," sebut Memed Rahmad.

[adsense]

Menurutnya, pembentukan karakter antikorupsi perlu dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, bertanggung jawab dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, merupakan bagian penting dalam membangun integritas.

Memed menegaskan, Kejari Labuhanbatu berkomitmen untuk terus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

[adsense]

"Mari bersama membangun generasi muda yang berintegritas, jujur dan berani menolak korupsi, sehingga menjadi bagian dari Indonesia yang bersih dari korupsi," ajak Kasi Intel. (*)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 40 siswa SMK Negeri 1 Barumun mengikuti sosialisasi Training of Trainers (ToT) Paham Artificial Intelligence (AI) yang digelar Polres Padang Lawas di ruang praktik siswa Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital pelajar sekaligus memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan secara bijak dan bertanggung jawab.

[adsense]

Dalam sosialisasi itu, siswa mendapat materi mengenai pemanfaatan AI, etika digital, keamanan siber, serta potensi risiko kejahatan yang memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan, perkembangan AI membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko apabila digunakan tanpa pemahaman yang memadai.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU: P-APBD Sumut Jangan Sampai Belanja Pemerintah "Bengkak", Tapi Infrastruktur "Kurus"

Menurutnya, peningkatan literasi digital di kalangan pelajar menjadi penting seiring semakin mudahnya akses terhadap berbagai aplikasi berbasis AI dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Program Paham AI merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran digital di lingkungan pendidikan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan kepolisian.

Kepala SMK Negeri 1 Barumun, Binarlis Nur Ibrahim Rangkuti, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap para siswa dapat memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi AI sehingga mampu memanfaatkannya secara positif dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dihadiri jajaran Polres Padang Lawas, pihak sekolah, serta para siswa itu berlangsung tertib dan lancar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, resmi disidangkan dan didakwa berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi atas tuduhan gagal melaporkan serta mendeklarasikan harta kekayaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Dakwaan dibacakan Hakim Jaksa Suzana Hussin dalam persidangan terbuka di Pengadilan Kuala Lumpur, Kamis (27/8/2026). Dikutip The Star dan melansir CNNIndonesia, di hadapan majelis hakim, terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersalah.

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Level Rp14.000 per Dolar Singapura, Ini Penyebabnya

[adsense]

Harta kekayaan yang tidak dilaporkan bernilai 14,7 juta ringgit atau sekitar Rp64,7 miliar. Kekayaan tersebut berupa uang tunai dalam berbagai mata uang asing dunia serta emas batangan. Termasuk di antaranya dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, franc Swiss, euro, yen Jepang, pound sterling Inggris, dolar Selandia Baru, dirham Uni Emirat Arab, hingga dolar Australia.

[adsense]

Penuntut umum menetapkan uang jaminan sebesar 500 ribu ringgit atau sekitar Rp2,2 miliar, serta memohon kepada pengadilan agar paspor mantan pemimpin negara tersebut disita guna mencegahnya bepergian ke luar negeri.

[adsense]

Permohonan ini langsung ditentang oleh tim pembelaan. Kuasa hukum Ismail Sabri, Amer Hamzah Arshad, menilai permintaan tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan tidak terdapat bukti yang cukup kuat yang menunjukkan risiko bahwa kliennya akan melarikan diri dari proses hukum.

[adsense]

"Kami hadir di sini untuk menjawab setiap dakwaan dan membersihkan nama baik Ismail Sabri," ujar Amer di hadapan sidang.

[adsense]

Diketahui, Ismail Sabri Yaakob menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia periode Agustus 2021 hingga Oktober 2022, menggantikan Muhyiddin Yassin. Saat ini, ia sedang menghadapi serangkaian proses hukum yang berjalan terus hingga tuntas.(*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Dairi gelar aksi donor darah dan penanaman pohon menyambut Hari Ulang Tahun ke- 25 Partai Demokrat.

Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Wanseptember Situmorang, Kamis (27/8/2026) di Kantor PMI Dairi mengatakan, menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Dairi melakukan beberapa kegiatan berupa aksi sosial seperti donor darah, penanaman pohon serta kegiatan lomba rakyat.

[adsense]

Kegiatan itu sejalan dengan slogan perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat yakni gerakan langit biru Indonesia asri, laskar biru Demokrat bergerak.

Kegiatan donor darah tidak hanya diikuti pengurus DPC, tetapi juga diikuti Anggota DPRD Dairi dari Partai Demokrat yakni Halim P Lumban Batu, Rukiatno Nainggolan, Bona Sitindaon, Cipta Karo-karo, Mitro Lumban Batu.

[adsense]

Baca Juga:

• Donor Darah Warnai HUT ke-27 Serikat Pekerja PLN, 36 Kantong Darah Terkumpul

"Saat ini kita melakukan donor darah membantu PMI Dairi untuk kebutuhan rumah sakit. DPC Dairi juga menggelar kegiatan perlombaan rakyat yang sudah berlangsung minggu lalu," kata Wanseptember.

[adsense]

Kegiatan penanaman pohon akan dilakukan di areal Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo. Sekitar 500 bibit berbagai jenis pohon akan ditanam di lokasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Unit Donor Darah PMI Dairi, dr Boksa Tampubolon, AIFO-K menyampaikan, apresiasi aksi donor darah yang dilakukan DPC Demokrat Dairi, diharapkan darah yang didonorkan dapat membantu kesembuhan orang yang membutuhkan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Upaya itu dilakukan melalui Sosialisasi Mitigasi Bencana Kebakaran di halaman Lapas Gunungsitoli, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pejabat struktural, seluruh pegawai, peserta magang, serta petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Gunungsitoli sebagai narasumber.

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun mengatakan sosialisasi digelar untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan jajaran dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kebakaran.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh jajaran memahami langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran dan mampu bertindak cepat serta tepat," kata Bangun melalui rilisnya kepada Jurnalis harianSIB.com, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polwan Polres Nias Edukasi Pelajar di SMPN 1 Gunungsitoli

Peserta juga dilatih untuk tetap tenang, mengenali situasi, menentukan tindakan yang tepat, serta segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar api tidak meluas.

[adsense]

Bangun berharap kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan penanganan awal kebakaran, tetapi juga membangun kesadaran seluruh jajaran bahwa pencegahan merupakan langkah utama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Selain memperkuat kesiapsiagaan internal, kegiatan ini menjadi momentum meningkatkan sinergi antara Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dan Damkar Kota Gunungsitoli. Dengan koordinasi yang baik, jajaran Lapas diharapkan mampu merespons setiap keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terukur.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih mengingatkan Pemprov Sumut agar penyusunan P-APBD Sumut TA 2026 memperhatikan peningkatan anggaran belanja daerah yang harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

"Jangan sampai belanja pemerintah membengkak, tetapi pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat justru "kurus kering" alias terjadi ketimpangan," ujar Meryl Rouli Saragih, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumut TA 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (27/8/2026).

Meryl menyoroti peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pihaknya mendesak anggaran pemulihan dikelola cepat, tepat sasaran dan transparan, serta benar-benar diarahkan untuk kebutuhan korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Minta Pemprovsu Jangan Terjebak "Politik Angka", Utamakan Manfaat Nyata

"Kita harus menghindari skenario di mana belanja modal meningkat tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sementara belanja barang dan jasa justru membengkak akibat aktivitas administrasi dan operasional pemerintah," tuturnya.

[adsense]

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tambahan penyertaan modal sekitar Rp50 miliar kepada Bank Sumut. Pihaknya tidak keberatan sepanjang suntikan modal tersebut memiliki landasan ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Bank Sumut harus menjalankan fungsi sebagai bank pembangunan daerah, bukan sekadar memperbesar aset dan modal.

Dibagian lain pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memang memperluas ruang fiskal Sumut. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan memperbanyak program yang kurang mendesak.

[adsense]

Prioritas harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, UMKM, perlindungan sosial dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ditegaskan Meryl, pembangunan Sumut tidak boleh hanya terkonsentrasi di Medan dan kota-kota besar. Wilayah kepulauan, pesisir, perbatasan, daerah tertinggal serta kawasan dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar juga harus mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.

[adsense]

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerataan menjadi prinsip utama dalam perubahan APBD Sumut 2026. Program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan objektif, tingkat kerusakan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesenjangan layanan dasar dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, Meryl berharap perubahan APBD Sumut 2026 tidak sekadar menghasilkan angka belanja yang besar, tetapi mampu menghadirkan infrastruktur berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik dan ekonomi rakyat yang benar-benar bergerak.(*).

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Simalungun Jefra Hasudungan Manurung minta pihak Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Langkah tersebut perlu dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang aturan dan tempat-tempat yang boleh atau yang dilarang merokok, sebut Jefra kepada Jurnalis harianSIB.com, Kamis (27/8/2026).

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan Jefra, sosialisasi dengan melibatkan seluruh tenaga kesehatan sangat diperlukan agar informasi tentang adanya Perda KTR diketahui masyarakat luas.

"Apalagi dinas kesehatan memiliki bidan desa yang bisa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota Komisi IV DPRD Simalungun Minta Disdik Informasikan Adanya Pembangunan Sekolah di Kecamatan

"Kita sebagai anggota dewan juga akan turun melakukan sosialisasi Perda ini nantinya ke masyarakat", ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Metro Jaya menindak tegas dugaan rencana kelompok berafiliasi jaringan anarko yang hendak memanfaatkan aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Sebanyak 63 orang kini diperiksa secara mendalam, terbagi dalam dua kelompok utama, sepuluh pihak terkait pembiayaan dan 53 orang pelaksana lapangan.

[adsense]

Hal ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Iman Imanuddin, dalam konferensi pers, Kamis (27/8/2026), melansir Antara.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi di DPR Sempat Memanas, Pimpinan DPR Teken Komitmen Sahkan RUU Perampasan Aset

[adsense]

Berdasarkan hasil pemantauan dan pemetaan dinamika kelompok termasuk elemen masyarakat dan mahasiswa polisi menemukan pola terstruktur.

Langkah awal, menyatukan persepsi terhadap isu tertentu, salah satunya RUU Perampasan Aset. Kemudian, memperkuat narasi bersama, menyebarluaskan ke publik, melanjut ke penggalangan dana dan mobilisasi.

[adsense]

"Konsolidasi berjalan bertahap, penguatan narasi, pengumpulan donasi, penggerakan massa, hingga persiapan sarana yang dikhawatirkan dipakai untuk kekerasan," jelas Iman.

[adsense]

"Di lapangan, polisi menemukan materi selebaran digital bernada provokatif lengkap ajakan memperluas jangkauan isu. Aliran dana berupa donasi langsung maupun tidak ooserta persiapan sarana berbahaya juga didalami secara terperinci.

[adsense]

Penyidik menelusuri peran setiap pihak, mulai perekrutan, pendanaan, penyediaan alat, pengorganisasian, hingga siapa yang memberi arahan utama.

[adsense]

Sebelumnya, dalam langkah pencegahan menjelang aksi aspirasi, polisi mengamankan total 65 orang. Dari jumlah itu, 63 ditangani Ditreskrimum, dan dua orang berinisial R dan Z ditangani Direktorat Siber keduanya sudah ditahan.(*)

[adsense]

[adsense]

Suasana memanas menyelimuti Kota Pematangsiantar saat ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Kaki Lima Kota Pematangsiantar (IPAKSI) menggelar aksi protes besar-besaran, Kamis (27/8/2026) siang.

Massa bahkan membawa keranda mayat sebagai simbol penolakan keras terhadap rencana relokasi yang dinilai akan mematikan mata pencaharian mereka.

[adsense]

Berangkat dari Lapangan Haji Adam Malik, massa berjalan menuju Balai Kota sambil membawa keranda dan alat pengeras suara, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana relokasi ke Jalan Perintis. Namun, kedatangan mereka di Balai Kota tak disambut pejabat Pemko, sehingga massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanpa Izin Masuk Kos, 4 Wanita yang Sempat Diamankan Polsek Siantar Timur Berujung Mediasi

Di DPRD, aksi damai itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Frengki Boy Saragih, serta sejumlah anggota dewan.

[adsense]

Koordinator aksi sekaligus Ketua IPAKSI, Udin, dalam orasinya menegaskan para pedagang menolak relokasi ke lokasi baru yang dinilai tidak layak, sempit, tidak strategis, dan tertutup akses jalan. Pemindahan sepihak tanpa komunikasi dan musyawarah dianggap akan mereset usaha yang telah dibangun bertahun-tahun serta merugikan secara ekonomi.

[adsense]

"Kami tidak menolak penataan, tapi minta dilakukan secara dialogis-bukan sekadar mengusir atau memindahkan sepihak. Setiap kebijakan harus mengakomodasi aspek ekonomi, sosial, dan keberlangsungan hidup kami, bukan mematikan mata pencaharian rakyat," tegas Udin.

[adsense]

Selain soal relokasi, IPAKSI juga meminta DPRD mengevaluasi kinerja Pemko, termasuk ketersediaan Wali Kota dalam menjawab aspirasi publik, serta menuntut tidak adanya intimidasi atau kekerasan dalam pelaksanaan kebijakan.

[adsense]

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Timbul Lingga menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dan Pemko untuk mencari solusi terbaik.

[adsense]

"Aku lahir dan besar di kaki lima, jangan ragukan niat kami. Hati kami tetap untuk pedagang. Semua tujuan kita satu agar kalian tetap bisa mencari nafkah dengan layak," ujar Timbul disambut tepuk tangan massa.

[adsense]

Timbul juga berjanji akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat, dan meminta para pedagang menyiapkan data serta argumen yang kuat untuk disampaikan kepada Pemko.

[adsense]

"Siapkan 'pelurunya' yang tajam saat kita duduk bersama nanti, agar hasilnya benar-benar menguntungkan kedua belah pihak," pesannya.

[adsense]

Usai berorasi di kantor DPRD, massa kembali berjalan menuju kediaman atau rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar di Jalan MH Sitorus. Mereka dikawal petugas kepolisian dan Satpol PP.

Lalu massa memaksa masuk dengan menerobos pagar rumah dinas, hanya saja orang nomor satu di kota Siantar tersebut tidak berada di tempat. Massa selanjutnya beranjak meninggalkan lokasi rumah dinas wali kota dengan tertib. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai di depan Kantor Lurah Sijambi, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis (27/8/2026).

Pantauan harianSIB.com di lokasi, warga tampak antusias mendatangi lokasi GPM dan rela mengantre untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Fadly Abdina didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, Kepala Bagian Perekonomian Rini Diana serta Lurah Sijambi Muhammad Ichsan Prawira. Wakil Wali Kota juga menyapa warga sekaligus melihat langsung proses distribusi bahan pangan.

Fadly mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah konkret Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Asahan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT Ke-81 RI, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian drh Muslim, menjelaskan, GPM berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan secara lebih intensif sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

[adsense]

Untuk memastikan ketersediaan komoditas, kata Muslim, Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog Divre Asahan.

"Ke depan kami berharap produk yang dipasarkan dapat bertambah jika kondisi di lapangan menunjukkan permintaan warga meningkat," tambahnya.

[adsense]

Pada pelaksanaan GPM di Kelurahan Sijambi, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga ekonomis. Di antaranya, beras SPHP seharga Rp59.000 per kemasan 5 kilogram, minyak goreng Minyak Kita Rp31.000 per 2 liter, serta telur Rp50.000 per papan.(**)

[adsense]

[adsense]

Ombudsman RI memaparkan pencapaian kinerja pengawasan pelayanan publik sepanjang 2026 di hadapan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman RI tidak hanya memaparkan jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan, tetapi juga mengungkap keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan kelembagaan agar pengawasan bisa memberi dampak lebih besar.

[adsense]

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, Ombudsman RI telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat atau 77,6 persen dari target penyelesaian sebanyak 7.825 laporan. Pada periode yang sama, Ombudsman RI menerima 9.502 laporan masyarakat dan mencatat 7.849 konsultasi dari masyarakat.

Menurut Rahmadi, angka tersebut tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian administratif. Bagi Ombudsman RI ukuran keberhasilan pengawasan juga ditentukan sejauh mana penanganan laporan mampu mencegah kerugian masyarakat, mengurangi pemborosan sumber daya negara, serta mendorong penyelenggara pelayanan publik memperbaiki tata kelolanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang RDP Penangkapan yang Dilakukan Balai Gakkum, Bebaskan Sopir dan Beri Pinjam Pakai Truk

Data Ombudsman periode 2023–2026 menunjukkan persoalan pelayanan publik masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Agraria menjadi sektor dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 798 laporan, disusul pendidikan 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

[adsense]

Katanya, dari sisi wilayah, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 1.204 laporan. Berikutnya Kalimantan Selatan 1.088 laporan, Nusa Tenggara Timur 947 laporan, Sumatera Barat 878 laporan dan Sulawesi Selatan 764 laporan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Ombudsman untuk meminta dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, anggaran, kelembagaan, perlindungan masyarakat hingga revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

[adsense]

Namun, di tengah tuntutan untuk memperluas pengawasan, Ombudsman RI masih menghadapi persoalan kapasitas di lapangan. Rata - rata setiap Kantor Perwakilan Ombudsman hanya memiliki sekitar 24 orang SDM, sementara rata-rata laporan yang diterima mencapai 568 laporan per tahun pada masing-masing perwakilan.

Persoalan lainnya adalah sarana dan prasarana. Ombudsman RI hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri, sedangkan sebagian besar kantor perwakilan masih menggunakan gedung milik negara dengan status pinjam pakai.

[adsense]

Dua Belas Isu Strategis dan Kasus Kecelakaan Kereta

Dalam RDP tersebut, anggota Ombudsman RI juga memaparkan sejumlah persoalan strategis berdasarkan bidang substansi dan wilayah kerja masing - masing. Untuk agenda pengawasan 2026, Ombudsman RI menetapkan 12 isu strategis yang dinilai memiliki prioritas serta berpotensi memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

[adsense]

Salah satu pengawasan yang telah dilakukan adalah Rapid Assessment terhadap kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Mei 2026. Kajian cepat tersebut menghasilkan lima rekomendasi, mulai dari percepatan perbaikan keselamatan pada perlintasan sebidang berisiko tinggi, penguatan tata kelola dan pengawasan nasional hingga evaluasi dan sistem pembelajaran setelah kejadian.

Ombudsman RI juga merekomendasikan peningkatan respons komunikasi publik ketika terjadi krisis serta penerapan hasil kajian secara terpadu oleh kementerian dan instansi terkait.

[adsense]

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai RDP tersebut penting bagi DPR untuk melihat secara langsung kinerja dan tantangan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Ombudsman dan meminta lembaga tersebut memberi perhatian lebih pada sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat, terutama agraria, kepegawaian, dan administrasi kependudukan.

[adsense]

DPR juga mendorong agar tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI diperkuat melalui koordinasi dengan DPR RI.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam pengawasan pelayanan publik: penyelesaian laporan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah persoalan. Ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara efektif, hasil pemeriksaan Ombudsman RI berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa perubahan berarti bagi masyarakat.

[adsense]

Karena itu, dukungan politik dan kelembagaan dari DPR menjadi salah satu hal yang diminta Ombudsman RI dalam RDP tersebut. Penguatan tidak hanya menyangkut anggaran dan jumlah personel, tetapi juga posisi Ombudsman dalam memastikan rekomendasi pengawasan memiliki daya dorong yang lebih kuat.

RDP tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Ombudsman RI, yakni Nuzran Joher, Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Partono, Robert Na Endi Jaweng dan Syafrida R. Rasahan. Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, para kepala biro dan inspektur, para Kepala Perwakilan, serta Kepala Keasistenan Utama Ombudsman RI.

[adsense]

Bagi Ombudsman RI, ribuan laporan yang masuk sepanjang 2026 pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan kinerja. Setiap laporan merepresentasikan persoalan pelayanan yang dialami masyarakat, sehingga penyelesaiannya diharapkan tidak berhenti pada administrasi perkara, tetapi menghasilkan perubahan yang benar - benar dirasakan publik. (**)

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Pemprov Sumut tidak terjebak dalam "politik angka" dalam pengelolaan APBD 2026, karna besarnya anggaran dan tingginya penyerapan, tidak akan berarti banyak jika tidak berujung pada pembangunan yang nyata dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih, dalam rapat paripurna dewan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumut TA (Tahun Anggaran) 2026 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Kamis (27/8/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Meryl mengatakan, salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan komprehensif, terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tidak cukup hanya menyampaikan sumber Silpa, tetapi juga harus menjelaskan mengapa anggaran tersebut tidak terserap, program apa yang tidak terlaksana, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

"Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya mampu menyusun anggaran, mereka membutuhkan pemerintah yang mampu melaksanakannya," tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Bidang Ekonomi itu.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Ajukan P-APBD Sumut 2026 ke DPRD SU, Ada Kenaikan Rp1,68 Triliun

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

"Yang harus kita ukur bukan sekadar besaran anggaran, melainkan jumlah kilometer jalan yang dibangun, jembatan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang ditingkatkan, sekolah yang direnovasi, dan sistem irigasi yang difungsikan serta berapa banyak orang yang benar-benar merasakan manfaatnya," ujarnya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin Sumut terjebak pada politik angka dan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran. Orientasi kebijakan, tapi harus bergeser kepada hasil nyata yang dapat diukur.

[adsense]

Setiap proyek pembangunan, lanjutnya, harus memiliki target, lokasi, penerima manfaat, standar kualitas, jadwal penyelesaian, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.(*).

[adsense]

[adsense]

Aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), sempat memanas sebelum kembali kondusif setelah kepolisian berdialog dengan koordinator massa.

Massa dari sejumlah kelompok, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek daring, mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi.

[adsense]

Bendera Merah Putih, spanduk antikorupsi, dan replika keranda tampak dibawa peserta aksi. Ketegangan terjadi menjelang siang ketika sebagian peserta meminta kendaraan pembawa logistik dan ambulans diizinkan masuk ke kawasan aksi.

Massa sempat menghardik petugas serta mengusir kendaraan patroli polisi dari pintu keluar tol yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Namun, peserta aksi lainnya berupaya menenangkan massa agar situasi tidak berkembang menjadi anarkis.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Mandiri Aktifkan Rekening Botok Pati

Aksi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen. Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR disterilkan, sementara arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi ditutup sementara.

[adsense]

Polda Metro Jaya menyatakan situasi Jakarta tetap aman dan terkendali. Sebanyak 4.274 personel dikerahkan untuk pengamanan aksi dengan mengedepankan komunikasi, dialog dan pendekatan persuasif.

Di dalam kompleks parlemen, perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Botok, mengikuti rapat paripurna dan diterima pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan lainnya mendengarkan tuntutan massa terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset.

[adsense]

Perkembangan penting terjadi sekitar pukul 13.17 WIB. Pimpinan DPR menandatangani komitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.

Dasco juga menyatakan siap mengundurkan diri apabila target pengesahan tersebut tidak terpenuhi. Komitmen tertulis itu kini menjadi perhatian publik, yang akan mengawal realisasinya hingga RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan menjadi undang-undang. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua intervensi tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengatakan, penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan.

[adsense]

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis (27/8/2026).

Pada intervensi spesifik, Pemprov Sumut antara lain memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Dari sasaran 815.520 remaja putri yang bersekolah pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau 78% telah menjalani skrining.

[adsense]

Baca Juga:

• Labuhanbatu Tuan Rumah Piala Soeratin U-13 dan U-15 Zona 2 Sumut, Laga Perdana Diwarnai Kemenangan Telak

Sementara itu, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) minimal enam kali mencapai 20,4% pada triwulan II 2026 dari target 48%. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia di bawah enam bulan juga telah mencapai 83,3%, melampaui target nasional sebesar 76%, sedangkan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi mencapai 67%.

[adsense]

Untuk intervensi sensitif, Pemprov Sumut terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga. Upaya lainnya dilakukan melalui pembangunan 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota pada 2026 serta perbaikan 840 unit rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota selama periode 2025 hingga 2026.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan," katanya.

[adsense]

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto menyebutkan, prevalensi stunting secara nasional menurun dari 30,8% menjadi 19,8%. Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumut tercatat 22%, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8%.

Oleh karena itu, lanjutnya, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting perlu dilanjutkan untuk memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

[adsense]

"Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran," ujarnya.

Rakor yang dihadiri 154 kepala daerah se-Sumatera tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilaksanakan secara luring dan daring. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabupaten Labuhanbatu dipercaya menjadi tuan rumah Piala Soeratin U-13 dan U-15 Zona 2 Sumatera Utara. Turnamen resmi PSSI tersebut dibuka Plt Ketua Askab PSSI Labuhanbatu Hadi Khairul Azhar Sinaga atau Adi Bento bersama Ketua Panitia H Abdul Karim Hasibuan SH MH, di Lapangan Sepak Bola PTPN IV Kebun Rantauprapat, Desa Afdeling 1, Kecamatan Bilah Barat, Rabu (26/8/2026).

Ketua Panitia Abdul Karim Hasibuan mengatakan, kepercayaan menjadikan Labuhanbatu sebagai tuan rumah merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Ia mengajak seluruh peserta, ofisial, perangkat pertandingan dan masyarakat menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga keamanan selama turnamen berlangsung.

[adsense]

"Sportivitas harus kita junjung tinggi. Ini merupakan amanah yang diberikan kepada kita, sehingga harus kita jaga dan menjadi tuan rumah yang baik agar Kabupaten Labuhanbatu kembali dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kegiatan olahraga ke depan," ungkap Karim yang juga Anggota DPRD Labuhanbatu.

Ia menegaskan dukungan terhadap kegiatan olahraga penting untuk mendorong anak-anak menjauhi berbagai perilaku negatif, sekaligus membawa nama Labuhanbatu sebagai tuan rumah yang ramah dan sportif.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Siswa SMA Swasta Al Washliyah 2 Serbelawan Ikuti Berbagai Perlombaan

Kompetisi yang berlangsung hingga 28 Agustus 2026 ini diikuti tim dari 6 daerah, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Padanglawas Utara (Paluta) dan Padanglawas (Palas).

[adsense]

Pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Adi Bento bersama Abdul Karim Hasibuan. Usai acara seremoni, pertandingan langsung bergulir. Pada laga U-13, SSB Isba Kholifah asal Palas tampil dominan dan sukses melibas SSB Pemadu Jaya Paluta dengan skor telak 9-0.

Manajer SSB Isba Kholifah, Edi Suyono, mengaku puas atas kemenangan tersebut. Ia menjadikan raihan tiga poin sebagai motivasi bagi anak asuhnya untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

[adsense]

"Kemenangan ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya. Saya berharap pelatih dan pemain jangan cepat puas, tetap semangat dan rajin berlatih agar peluang lolos ke semifinal tetap terjaga," ujarnya.

Sementara pada pertandingan U-15, SSB Bintara Muda Labuhanbatu juga tampil impresif dengan mencatat kemenangan besar 8-0 atas SSB Bina Putra Palas. Hasil tersebut membuat persaingan menuju babak berikutnya semakin menarik untuk diikuti. (**)

[adsense]

[adsense]