[adsense]

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH meminta masyarakat memperbaiki status pekerjaan pada KTP. Tujuannya untuk mendapatkan Desil rendah agar bisa mengusulkan bantuan sosial (Bansos).

Desil adalah tingkat kemiskinan satu keluarga yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan tingkat ekonomi warga tersebut.

[adsense]

Penegasan itu disampaikan Paul Simanjuntak ketika menyosialisasikan Perda (Sosper) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu (23/5/2026) di Jalan Madio Santoso, Kelurahan Pulo Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur.

Hadir pada Sosper, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Loly dan Risma br Siregar Sekretaris Lurah (Seklur) Kelurahan Pulo Brayan Darat 1.

[adsense]

Baca Juga:

• Fotokopi dan Scan e-KTP Bisa Berujung Pidana, Ini Penjelasan Dukcapil

Politisi PDIP ini memaklumi hal itu, karena beberapa puluh tahun lalu belum ada program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Tapi sekarang ada berbagai jenis Bansos diantaranya program keluarga harapan (PKH), ada PKH Sejahtera bagi warga lanjut usia, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya.

[adsense]

Tapi, lanjut Paul, semua itu ditentukan oleh Desil yang dilihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Desil 1-4 yang berhak menerima bantuan, Desil 5 sampai 10 tidak mendapat. Akhirnya banyak warga mengeluh kenapa Desilnya tinggi padahal ekonominya sangat rendah.

"Kesalahan kita waktu buat KTP, dibuat wiraswasta padahal pemulung botot (barang bekas), dibuat karyawan swasta padahal tukang becak atau pembantu rumah tangga. Jangan kita salahkan pihak kelurahan atau Kepling, data kita terbuka setelah pihak Kementerian Sosial dari NIK," terang Paul.

[adsense]

Selain itu, kata dia, saldo rekening orang anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) juga dilihat, apakah tabungannya bersaldo Rp 5 juta. Atau pernah pinjaman online (Pinjol) atau judi online (Judol) maka tidak bisa mendapatkan bantuan.

Sama seperti keluhan salah seorang warga peserta Sosper bernama Umi Kalsum. Ibunya tidak mendapatkan bantuan, padahal sudah lansia dan tidak punya pekerjaan. Sementara tiga anaknya satu rumah mendapat bantuan.

[adsense]

Loly dari Dinas Sosial menjelaskan, si ibu walaupun lansia tapi rumah tersebut miliknya sendiri. Sementara tiga anak kandungnya mendapat bantuan, tapi statusnya di rumah itu menumpang sehingga ketentuan sebagai penerima Bansos terpenuhi.

Pada kesempatan itu, Paul Simanjuntak meminta kepada warga agar merubah status pekerjaan pada KTP di kelurahan. Agar bisa diusulkan kembali merubah Desil menjadi rendah sehingga mendapat bantuan berupa uang tunai dan lainnya.

[adsense]

Risma br Siregar mengatakan, untuk merubah status pekerjaan pada KTP, warga datang ke kelurahan mengisi formulir. Apalagi di kelurahan sudah ada pegawai perwakilan Disdukcapil untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).(*)

[adsense]

[adsense]

Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara sejak Jumat (22/5/2026) malam berdampak terhadap jaringan internet dan komunikasi di Kota Medan. Akibatnya, banyak wartawan mengalami kesulitan saat hendak mengirim maupun memposting berita ke redaksi.

Jaringan internet lemot terjadi bersamaan dengan padamnya listrik di sejumlah kawasan. Kondisi itu membuat akses internet seluler menjadi lambat bahkan tidak dapat digunakan di beberapa lokasi.

[adsense]

Sejumlah wartawan mengaku harus berpindah tempat untuk mencari sinyal internet yang stabil agar berita dapat terkirim.

"Biasanya selesai liputan langsung upload berita. Tapi sejak listrik padam, jaringan internet juga ikut bermasalah. Mau kirim foto dan video saja susah," ujar Draweda Odir, salah seorang wartawan media online di Medan, Sabtu (23/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Desak PLN Segera Pulihkan Listrik Secara Menyeluruh, Bukan Parsial

Namun kondisi tersebut juga tidak sepenuhnya membantu karena banyak masyarakat turut memadati lokasi-lokasi yang masih memiliki jaringan internet dan sumber listrik.

[adsense]

Selain menghambat aktivitas jurnalistik, gangguan internet juga berdampak terhadap komunikasi masyarakat secara umum. Warga kesulitan mengakses aplikasi pesan singkat, media sosial hingga layanan digital lainnya akibat jaringan yang tidak stabil.

Pemadaman listrik diketahui terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan dan sekitarnya. Gangguan tersebut membuat beberapa menara pemancar telekomunikasi ikut terdampak sehingga kualitas jaringan internet menurun.

[adsense]

Akibat kondisi itu, proses peliputan dan penyebaran informasi menjadi terhambat. Sejumlah wartawan bahkan terpaksa menunda pengiriman berita karena perangkat elektronik kehabisan daya dan jaringan internet sulit diakses.

Hingga Sabtu siang, sebagian wilayah di Medan dilaporkan mulai kembali normal, namun beberapa kawasan masih mengalami gangguan listrik dan internet secara bergantian. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mendesak pihak PLN agar segera mempercepat pemulihan listrik di wilayah Sumatera Utara secara menyeluruh dan tidak dilakukan secara parsial atau bertahap dalam waktu yang terlalu lama.

Desakan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin kepada wartawan terkait masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah daerah di Sumut, Sabtu (23/5/2026).

[adsense]

Menurut Herdensi, kondisi padamnya listrik yang berkepanjangan sangat merugikan masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial hingga aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pihaknya meminta PLN agar segera menyalakan listrik secara menyeluruh, jangan parsial atau sebagian-sebagian dalam waktu lama, karena kondisi ini sangat merugikan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU: Padamnya Listrik Secara Massal Bukti "Amburadulnya" PT PLN Jaga Stabilitas Listrik

Ombudsman Sumut juga meminta PLN memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait penyebab gangguan serta estimasi waktu normalisasi agar warga tidak terus dilanda ketidakpastian.

[adsense]

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara diketahui menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas operasional, sementara warga juga mengeluhkan aktivitas rumah tangga yang lumpuh akibat padamnya aliran listrik," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, Askani SH MH membacakan nota pembelaan (pledoi) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2020–2024 itu didampingi tim penasihat hukum dari Purba Hadryanto Law Office.

[adsense]

Selain pledoi yang dibacakan kuasa hukum, Askani juga menyampaikan pembelaan pribadi secara langsung di persidangan.

Dengan nada tenang, Askani yang sudah mengabdi untuk negara selama 31 tahun itu membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menilai sejumlah fakta hukum dalam perkara tersebut diabaikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ribuan Ojol Gelar “Aksi Kebangkitan” di DPR, Desak UU Perlindungan Pengemudi Online

Ia menyebut audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) baru diterbitkan pada November 2025 atau sebulan setelah penetapan tersangka.

[adsense]

"Saya mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka sementara hasil pemeriksaan belum dilakukan gelar perkara. Namun saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari jaksa penyidik," ujar Askani, Jumat (22/5/2026).

Ia juga menyinggung pemberitaan yang menyebut dirinya menjual aset negara seluas 8.077 hektare kepada pihak swasta.

[adsense]

Menurut Askani, fakta persidangan menunjukkan luas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya hanya sekitar 93,8 hektare atau sekitar 1,16 persen dari angka yang selama ini diberitakan.

"Framing yang dibangun adalah angka 8.077 hektare. Tujuannya lebih kepada pembunuhan karakter dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah," tegasnya.

[adsense]

Dalam pembelaannya, Askani menegaskan seluruh proses penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan (SK HGB) terhadap lahan yang dimohonkan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dilakukan sesuai prosedur hukum.

Menurutnya, lahan tersebut telah berstatus tanah negara dan bukan lagi HGU aktif karena sebelumnya telah dilepaskan dan di-inbreng oleh PTPN II.

[adsense]

Karena itu, proses yang dilakukan merupakan "pemberian hak", bukan "perubahan hak" yang mewajibkan penyerahan 20 persen lahan kepada negara.

"Status HGU sudah mati dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak memungkinkan diproses melalui mekanisme perubahan hak. Kewajiban 20 persen itu tidak dapat diberlakukan," jelas Askani.

[adsense]

Ia juga menyoroti belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan Pasal 165 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Hal itu, kata dia, turut dikonfirmasi saksi dari Kementerian ATR/BPN dalam persidangan.

"Suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadap peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengaturnya dibuat. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi pun masih memerlukan surat edaran sebagai pedoman," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, Askani bersama tim penasihat hukumnya menolak nilai kerugian negara sebesar Rp263,4 miliar yang didalilkan JPU. Menurut mereka, angka tersebut ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang dinilai tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan kerugian negara.

Askani menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menurutnya merupakan lembaga berwenang berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut.

[adsense]

Ia juga mengutip keterangan ahli yang dihadirkan JPU, Dr. Hernold F. Makawimbang, yang menyatakan SK masih berlaku dan negara masih memiliki hak tagih terhadap kewajiban 20 persen lahan.

"SK masih berlaku. Negara masih memiliki hak untuk menagih 20 persen. Lahan belum berpindah tangan. Tidak ada kerugian yang nyata dan final. Yang ada adalah piutang negara aktif, bukan tindak pidana korupsi," katanya.

[adsense]

Menutup pledoinya, Askani menyampaikan harapannya agar majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan kebenaran materiil.

"Kebenaran tidak selalu datang sebagai suara yang paling keras. Kadang ia kalah ramai dari opini, tenggelam oleh framing, bahkan dihukum sebelum sempat membela diri. Namun saya percaya, pada akhirnya kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ucap Askani di hadapan majelis hakim. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pekan Olahraga Pelajar Kota (Popkot) Medan 2026 cabang olahraga pencak silat resmi dibuka, di Aula OK Usman Kampus UMN, Medan, Sabtu (23/5). Kegiatan ini diikuti 236 atlet dari 21 kontingen kecamatan se-Kota Medan.

Pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan atraksi atlet dari perguruan Tapak Suci Medan serta sejumlah penampilan seni bela diri lainnya yang mendapat sambutan hangat dari peserta dan tamu undangan.

[adsense]

Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara, Hj Dahliana SH MSi, saat membuka event, memberikan motivasi kepada para atlet pelajar agar menjadikan pencak silat sebagai jalan meraih prestasi sekaligus membangun karakter.

Menurutnya, pencak silat tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga membentuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• 236 Atlet Pelajar Bersaing di Popkot Medan 2026 Cabor Pencak Silat

Dahliana juga meminta para atlet memanfaatkan Popkot sebagai proses menuju prestasi yang lebih tinggi, mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa.

[adsense]

"Bertanding harus punya tekad menang, tapi yang utama adalah sportif. Menang itu bonus," katanya.

Selain itu, Dahliana juga menitipkan pesan kepada para wasit dan juri yang baru menyelesaikan penataran agar mampu menunjukkan kualitas memimpin pertandingan tingkat Kota Medan secara profesional.

[adsense]

Sementara Ketua IPSI Medan, Haris Muda Siregar SE MM, didampingi Sekretaris IPSI Medan M David Hablum dan Ketua Panitia Redha Azmi Kalam, menegaskan, ajang Popkot bukan semata-mata mencari juara, melainkan menjaring bibit atlet potensial.

"Juara itu bonus. Jangan karena mengejar juara, wasit sampai kelimpungan menentukan pemenang," ucap Haris.

[adsense]

Ia juga meminta wasit dan juri memberikan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi latar belakang perguruan tertentu.

"Kita ingin menjaring prestasi atlet pelajar dan meningkatkan kualitas pencak silat Kota Medan," katanya.

[adsense]

Haris menambahkan, IPSI Medan dalam waktu dekat juga akan menggelar event besar bertajuk Piala Wali Kota Medan 2026 sebagai ajang lanjutan pembinaan atlet.

Ketua Panitia, Redha Azmi Kalam, dalam laporannya menyampaikan event ini diikuti 236 atlet pelajar dari 21 kontingen kecamatan se-Kota Medan. Diharapkan peserta menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan persaudaraan selama pertandingan berlangsung. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ribuan pengemudi ojek dan taksi online yang berasal dari 18 komunitas pengemudi online, termasuk Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) bersama Forum Adil Sejahtera 90 (FAS), menggelar "Aksi Kebangkitan Ojol" di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, massa aksi mendesak pemerintah dan parlemen segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Online.

[adsense]

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly, menyatakan aksi di Jakarta ini tidak berdiri sendiri. Gerakan ini merupakan manifestasi dari Forum Diskusi Transportasi Online, sebuah aliansi besar yang menaungi 16 organisasi daerah di seluruh Indonesia, antara lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Sukabumi, dan Serang.

"Kami diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman daerah di pusat. Jadi hari ini, aksi serempak juga dilakukan di masing-masing DPRD di 16 provinsi dengan tuntutan yang sama. Kami juga didukung oleh organisasi Dobrak dan persatuan kurir Lalamove," tegas Mahmud di depan gerbang DPR RI, dalam keterangan persnya kepada Jurnalis SNN, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

[adsense]

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bernada protes keras yang menyoroti lambannya kinerja legislatif dan eksekutif.

Beberapa spanduk bertuliskan "DPR RI Tidur... Pemerintah Ngelantur... Driver Ojol Terkubur (Laper)" dan kritikan terhadap wacana Peraturan Presiden yang dianggap hanya sekadar "omon-omon" belaka.

[adsense]

Mahmud memaparkan sejak kurun waktu 2025-2026, SePOI konsisten menyuarakan empat tuntutan utama yang tak kunjung terealisasi.

Pertama, penetapan tarif layak bagi pengemudi ojek online. Kedua, pembentukan regulasi khusus untuk angkutan barang dan makanan yang hingga kini masih mengalami kekosongan hukum.

[adsense]

Ketiga, penentuan tarif bersih atau tarif dasar yang adil untuk taksi online. Keempat, dan yang menjadi agenda paling mendesak, adalah pembentukan Undang-Undang Transportasi Online melalui hak inisiatif DPR RI.

"Yang paling penting adalah segera dorong Undang-Undang Transportasi Online. Kalau hanya dibikin Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres) diskresi, itu percuma, pasti tidak akan jalan di lapangan," ujar Mahmud.

[adsense]

Ia juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menjanjikan potongan aplikasi maksimal 8 persen saat momen May Day.

Menurut Mahmud, angka tersebut belum cukup jika tidak dibarengi dengan penetapan regulasi tarif yang benar-benar layak dan berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

Lebih lanjut, Mahmud mengkritik pola komunikasi pemerintah yang selama ini dinilai elitis. Ia menyebut menteri maupun presiden seringkali hanya memanggil perwakilan organisasi ojol di tingkat pusat untuk berdiskusi, tanpa melihat realitas dan penderitaan yang dialami mitra pengemudi di daerah.

"Teman-teman dari daerah telah mengeluarkan petisi yang sudah ditandatangani oleh masing-masing Gubernur dan DPRD. Nanti petisi itu kita jadikan satu dan kita bawa ke dalam Gedung DPR RI. Jika setelah aksi ini tidak ada tanggapan, kita akan masuk untuk lobi-lobi dan menyerahkan petisi kami secara langsung," tegasnya.

[adsense]

Sebagai bentuk keseriusan aksi "Satu Aspal, Satu Perjuangan" ini, Mahmud menyebut tiga hari sebelum demonstrasi puncak, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan melakukan aksi off-bid (mematikan aplikasi) massal selama dua jam.

"Tanggal 20 Mei ini kita pilih karena bertepatan dengan momen Kebangkitan Nasional. Hari ini, 20 Mei, resmi kita jadikan sebagai Hari Kebangkitan Transportasi Online," pungkas Mahmud Fly.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pekan Olahraga Pelajar Kota (Popkot) Medan 2026 cabang olahraga pencak silat resmi dibuka, di Aula OK Usman Kampus UMN, Medan, Sabtu (23/5). Kegiatan ini diikuti 236 atlet dari 21 kontingen kecamatan se-Kota Medan.

Pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan atraksi atlet dari perguruan Tapak Suci Medan serta sejumlah penampilan seni bela diri lainnya yang mendapat sambutan hangat dari peserta dan tamu undangan.

[adsense]

Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara, Hj Dahliana SH MSi, saat membuka event, memberikan motivasi kepada para atlet pelajar agar menjadikan pencak silat sebagai jalan meraih prestasi sekaligus membangun karakter.

Menurutnya, pencak silat tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga membentuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU: Padamnya Listrik Secara Massal Bukti "Amburadulnya" PT PLN Jaga Stabilitas Listrik

Dahliana juga meminta para atlet memanfaatkan Popkot sebagai proses menuju prestasi yang lebih tinggi, mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa.

[adsense]

"Bertanding harus punya tekad menang, tapi yang utama adalah sportif. Menang itu bonus," katanya.

Selain itu, Dahliana juga menitipkan pesan kepada para wasit dan juri yang baru menyelesaikan penataran agar mampu menunjukkan kualitas memimpin pertandingan tingkat Kota Medan secara profesional.

[adsense]

Sementara Ketua IPSI Medan, Haris Muda Siregar SE MM, didampingi Sekretaris IPSI Medan M David Hablum dan Ketua Panitia Redha Azmi Kalam, menegaskan, ajang Popkot bukan semata-mata mencari juara, melainkan menjaring bibit atlet potensial.

"Juara itu bonus. Jangan karena mengejar juara, wasit sampai kelimpungan menentukan pemenang," ucap Haris.

[adsense]

Ia juga meminta wasit dan juri memberikan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi latar belakang perguruan tertentu.

"Kita ingin menjaring prestasi atlet pelajar dan meningkatkan kualitas pencak silat Kota Medan," katanya.

[adsense]

Haris menambahkan, IPSI Medan dalam waktu dekat juga akan menggelar event besar bertajuk Piala Wali Kota Medan 2026 sebagai ajang lanjutan pembinaan atlet.

Ketua Panitia, Redha Azmi Kalam, dalam laporannya menyampaikan event ini diikuti 236 atlet pelajar dari 21 kontingen kecamatan se-Kota Medan. Diharapkan peserta menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan persaudaraan selama pertandingan berlangsung. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menyatakan, Pemko Tanjungbalai mendukung pelaksanaan Hari Raya Waisak yang akan digelar keluarga besar Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai.

"Dukungan itu disampaikan Plh Wali Kota saat menerima audiensi Panitia Peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 Kota Tanjungbalai, di ruang kerja Wali Kota pada Kamis (21/5/2026) lalu," kata ketua panitia, Toni kepada harianSIB.com, Sabtu (23/5/2026).

[adsense]

Toni juga menyampaikan sejumlah rangkaian kegiatan keagamaan dan agenda pendukung lainnya yang telah dipersiapkan guna menyemarakkan perayaan Waisak tahun ini.

"Dalam kesempatan itu, panitia juga mengundang pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan nantinya," ujar Toni.

[adsense]

Baca Juga:

• Pastikan Harga Stabil Jelang Idul Adha, Plh Wali Kota Sidak Pasar Tradisional di Tanjungbalai

Muhammad Fadly menekankan pentingnya koordinasi antara panitia dengan seluruh pihak terkait, agar pelaksanaan perayaan dapat berjalan sukses, tertib dan aman, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

[adsense]

Selain sebagai momentum keagamaan, Fadly berharap perayaan Waisak juga dapat memperkuat nilai toleransi, kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama di Kota Tanjungbalai yang dikenal memiliki keberagaman masyarakat.

Melalui audiensi itu, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan panitia, sehingga seluruh rangkaian perayaan Hari Raya Waisak dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan visi Tanjungbalai EMAS yang agamais. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi D DPRD Sumut secara tegas mengatakan, padamnya listrik secara massal di wilayah Sumut, Aceh dan Riau sejak Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB hingga, Sabtu (23/5/2026) pagi sebagai bukti "amburadulnya" manajemen dan sistem antisipasi PT PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH dan Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026), menanggapi terjadinya pemadaman listrik secara massal berjam-jam lamanya.

[adsense]

Menurut Timbul, pemadaman yang berlangsung berjam-jam hingga menimbulkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, rumah sakit, usaha kecil, jaringan komunikasi hingga lalu lintas merupakan bentuk pelayanan publik yang sangat mengecewakan.

"Ini bukan sekadar mati lampu biasa. Ini blackout besar yang menunjukkan sistem pengelolaan kelistrikan kita sangat rapuh. Indonesia sudah 81 tahun merdeka, tetapi masyarakat masih dipaksa merasakan gelap gulita seperti kembali ke zaman batu atau paleolitikum," tegas Timbul.

[adsense]

Baca Juga:

• Listrik Padam, Penerbangan di Bandara Kualanamu Tetap Normal

"Jika gangguan terjadi sampai berjam-jam dan pemulihan sangat lamban, publik tentu mempertanyakan profesionalisme manajemen PLN. Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan buruknya tata kelola kelistrikan," katanya.

[adsense]

Timbul juga meminta PT PLN terbuka kepada masyarakat terkait penyebab utama pemadaman massal tersebut dan jangan hanya memberikan penjelasan normatif. Intinya, jangan hanya permohonan maaf, sebab masyarakat butuh kepastian, apa penyebabnya, apa solusi permanennya dan bagaimana jaminan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dalam peristiwa pemadaman massal ini, tambah Viktor Silaen, Komisi D DPRD Sumut berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan resmi terkait blackout yang terjadi di Sumut dan Aceh tersebut, sebab pemadaman tersebut, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan dunia usaha.

[adsense]

"Banyak pelaku usaha kecil rugi, makanan rusak, aktivitas ekonomi terganggu, jaringan internet lumpuh dan masyarakat panik. Ini dampaknya sangat luas," kata Viktor sembari menambahkan, sebagai perusahaan negara yang memegang monopoli sektor kelistrikan, PT PLN harus mampu memberikan pelayanan maksimal dan respons cepat ketika terjadi gangguan besar.

Kalau sampai satu wilayah besar seperti Sumut, Riau dan Aceh bisa blackout berjam-jam, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengamanan jaringan maupun manajemen krisis PLN. Tentunya, masyarakat wajar kecewa karena pemadaman terjadi begitu lama tanpa kepastian waktu normalisasi yang jelas.

[adsense]

"Rakyat sekarang hidup di era teknologi, bukan lagi hidup dengan lampu minyak. Jangan sampai masyarakat merasa negara kalah dengan persoalan dasar seperti listrik," tegasnya seraya meminta pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan PLN di wilayah Sumatera agar blackout seperti ini tidak menjadi langganan.(*).

[adsense]

[adsense]

Penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu hingga saat ini tetap beroperasi secara normal meskipun sebagian besar wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami pemadaman listrik.

Hal itu disampaikan Plt Director of Operation & Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedy Sri Cahyono, melalui Manager of Corporate Affairs, Mohamad Hikmat Hidayat, Sabtu, (23/5/2026) di Bandara Kualanamu.

[adsense]

Terjadinya pemadaman listrik total (Blackout) sejak Jumat malam pukul 18.44 WIB, sejumlah wilayah termasuk di Sumatera Utara sangat terdampak bagi masyarakat, khususnya di Bandara Kualanamu.

Kendati terdampak, namun tidak berlangsung lama dan dapat ditangani dengan cepat dan baik, hingga saat ini operasional penerbangan berjalan aman dan lancar.

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tetap Optimal Selama Periode Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

Bandara memiliki 2 sumber pasokan listrik utama dari PLN. Ketika kedua sumber tersebut terputus, pasokan listrik secara otomatis beralih ke genset cadangan dengan waktu transisi reaktivasi maksimal hanya 10 detik.

[adsense]

Seluruh fasilitas dan layanan operasi bandara berfungsi normal dan aman, sehingga tidak terjadi kendala operasional maupun teknis akibat pemadaman listrik, Jumat (22/5/2026). (*)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tetap pada tuntutannya terhadap empat terdakwa perkara dugaan korupsi penjualan lahan eks PTPN kepada pihak Ciputra Land. Sikap tersebut disampaikan jaksa dalam sidang agenda replik di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (22/5/2026).

Dalam persidangan, JPU Hendri Edison Sipahutar menegaskan, pihaknya menolak nota pembelaan atau pledoi yang diajukan para terdakwa.

[adsense]

"Kami tetap pada tuntutan kami dan menolak pledoi yang disampaikan oleh terdakwa," kata Hendri.

Jaksa menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[adsense]

Baca Juga:

• Nama Faisal Hasrimy Disorot di Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Penasihat Hukum Sebut Ada Tekanan

Sementara itu, kuasa hukum Iman Subakti, Julisman, menilai replik yang dibacakan jaksa hanya mengulang argumentasi yang sebelumnya telah dijawab dalam nota pembelaan.

[adsense]

"Karena kami anggap itu pengulangan, kami ajukan duplik secara tertulis yang isinya menolak replik yang disampaikan Jaksa, dan tetap pada poin nota pembelaan," ujarnya.

Menurut Julisman, para terdakwa sebenarnya telah menyiapkan lahan yang akan diserahkan kepada negara dan telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Namun, proses tersebut terkendala belum adanya aturan teknis dan mekanisme ganti rugi.

[adsense]

"Bila itu adalah pemberian hak bukan perubahan sehingga tidak ada pembahasan 20 persen, tapi kalau pun itu ada, kami sudah siap memberikan 20 persen itu, hanya saja negara yang belum siap, baik soal aturan maupun soal ganti rugi. Dan proses yang berjalan dilakukan penindakan," katanya.

Sebelumnya, mantan Direktur PTPN II Irwan Peranginangin dan mantan Direktur PT NDP Iman Subakti telah menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Dalam pledoinya, Irwan menyebut dirinya tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari proyek yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

"Kami sudah siap menyerahkan lahan, namun tidak adanya aturan sehingga belum dilakukan. Saya hanya sebatas pejabat fungsional yang bekerja atas perintah dan dengan tujuan mengamankan aset negara, tapi kami malah dihukum," kata Irwan sambil menangis.

[adsense]

Usai mendengarkan replik dari jaksa, Ketua Majelis Hakim M Kasim menutup persidangan dan menjadwalkan pembacaan putusan pada 3 Juni 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan maaf atas gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan padamnya listrik di sejumlah wilayah di Sumatera.

Darmawan mengatakan, gangguan sistem kelistrikan terjadi sejak malam (Jumat 23/5/2026) dan berdampak pada sejumlah daerah seperti Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

[adsense]

"Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh karena adanya gangguan sistem kelistrikan sejak tadi malam," kata Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026) yang dilansir Detik.com.

Darmawan menjelaskan gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB. Setelah insiden itu terjadi, PLN langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Blackout Sumatera Dipicu Gangguan Transmisi di Jambi

Penyebab Listrik Padam Berjam-jam

[adsense]

Darmawan menjelaskan, indikasi awal gangguan kelistrikan massal di Sumatera dipicu gangguan cuaca pada ruas transmisi 275 KV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan itu membuat sistem transmisi keluar dari sistem kelistrikan Sumatera.

Akibatnya, terjadi guncangan pada sejumlah pembangkit listrik PLN. Di beberapa wilayah terjadi kelebihan pasokan listrik atau oversupply karena beban hilang secara tiba-tiba. Kondisi itu membuat frekuensi dan tegangan listrik naik sehingga pembangkit otomatis keluar dari sistem atau padam.

[adsense]

Namun di wilayah lain justru terjadi defisit daya akibat berkurangnya pembangkit. Frekuensi dan tegangan turun sehingga membebani pembangkit lain dan membuat sistem kelistrikan ikut lepas dari jaringan.

"Dan kami menyampaikan kondisi ini ternyata berlaku domino sehingga terjadi gangguan sistem ketenangan kelistikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Dan ini adalah gangguan kelistikan yang cukup luas di wilayah Sumatera," jelas Darmawan.

[adsense]

Usai kejadian, PLN langsung mengerahkan seluruh tim untuk melakukan asesmen terhadap gardu induk dan sistem transmisi. Dalam waktu sekitar dua jam, sistem gardu induk dan transmisi disebut berhasil dipulihkan.

Darmawan menegaskan kondisi kali ini berbeda dengan gangguan kelistrikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik seperti tower transmisi roboh dan jaringan terputus.

[adsense]

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino tersebut. Prosesnya dimulai dari menyalakan pembangkit, menyambungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, hingga melakukan sinkronisasi sistem.

PLN mengakui proses pemulihan tiap jenis pembangkit berbeda. Untuk pembangkit hidro dan gas, proses penyalaan dan sinkronisasi bisa dilakukan lebih cepat, yakni sekitar 5 hingga 15 jam.

[adsense]

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara membutuhkan waktu lebih lama karena harus memanaskan air hingga menjadi uap sebelum sistem bisa dijalankan kembali secara bertahap.

Darmawan mengatakan sejak tadi malam PLN mulai menyalakan pembangkit hidro dan gas secara sistematis. Hasilnya, sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, tengah, hingga utara mulai kembali mendapatkan aliran listrik.

[adsense]

"Sehingga kita melihat sebagian sistem di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, baik Sumatera utara maupun Aceh, mulai dari tadinya padam total, mulai muncul titik-titik di mana listrik sudah mulai menyala," tuturnya.

Meski begitu, pemulihan penuh masih membutuhkan waktu lantaran sebagian PLTU batu bara masih dalam proses persiapan untuk dinyalakan kembali dan disinkronkan dengan sistem kelistrikan Sumatera.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan padamnya listrik di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, Jumat (22/5/2026) malam.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut, Darma Saputra, mengatakan gangguan terjadi akibat masalah pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang dipicu cuaca buruk.

[adsense]

"Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk," ujar Darma dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat malam.

Akibat gangguan tersebut, pasokan listrik di sejumlah daerah di Sumatera mengalami pemadaman. Kondisi itu sempat dikeluhkan masyarakat karena terjadi pada jam aktivitas malam hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Blackout Sistem Sumbagut, Listrik Padam di Sumut dan Aceh

Menurutnya, proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengutamakan keamanan sistem kelistrikan agar gangguan tidak kembali terjadi.

[adsense]

"Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya," katanya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melalui UID Sumut menyampaikan gangguan sistem kelistrikan mulai terjadi di wilayah Sumatera Utara sejak pukul 18.44 WIB.

[adsense]

PLN juga menyebutkan tim teknis telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sistem dan jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab gangguan.

Informasi perkembangan penanganan blackout, lanjut PLN, akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Panitia Nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-165 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mulai mematangkan persiapan ibadah raya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ketua Umum Panitia Nasional HUT HKBP ke-165 Dr Effendi MS Simbolon bersama Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST turun langsung mengecek kesiapan lokasi acara. Mereka juga mengajak jajaran panitia meninjau area stadion yang akan digunakan untuk ibadah raya pada Minggu, 18 Oktober 2026.

[adsense]

Rombongan panitia terlihat berkeliling di area stadion sambil membahas teknis pelaksanaan acara. Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain area ibadah utama, akses jemaat, multimedia, hingga persiapan siaran langsung televisi.

Effendi mengatakan, panitia sedang mempersiapkan ibadah raya yang diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu jemaat secara langsung di GBK.

[adsense]

Baca Juga:

• 6 Tahun Menanti Ganti Rugi Proyek Tol Trans Sumatera, Warga Halaban Besitang Mengaku “Mati Perlahan”

Tak hanya dihadiri jemaat di lokasi, ibadah raya tersebut juga akan disiarkan secara langsung agar bisa diikuti umat HKBP di berbagai negara. "Kami juga menyiapkan live televisi agar bisa diikuti sekitar 8 juta umat HKBP di seluruh dunia," katanya.

[adsense]

Menurut Effendi, peninjauan dilakukan agar seluruh panitia mendapat gambaran langsung mengenai kondisi lapangan dan kebutuhan teknis pelaksanaan acara. "Hari ini kedatangan ephorus untuk meninjau langsung tempat yang akan dijadikan lokasi ibadah raya HUT HKBP ke-165," ucapnya.

Ia menjelaskan, perayaan itu akan melibatkan seluruh 32 distrik HKBP. Jemaat dari berbagai daerah akan hadir sebagai perwakilan, terutama wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta.

[adsense]

Effendi mengingatkan bahwa HUT HKBP sejatinya jatuh pada 7 Oktober. Tahun ini menjadi momentum 165 tahun hadirnya misi kekristenan di Tanah Batak. "Sudah 165 tahun lalu misi kekristenan hadir di Tanah Batak dan membawa berita keselamatan melalui para misionaris yang diutus Tuhan," tuturnya.

Menurut dia, perayaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk syukur atas perjalanan panjang HKBP. "Kami memohon penyertaan Tuhan bagi generasi-generasi mendatang, bukan hanya untuk HKBP, tetapi juga seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia," katanya.

[adsense]

Effendi memastikan seluruh persiapan dilakukan secara gotong royong dan sukarela oleh panitia."Ada 645 panitia yang dibentuk. Pendanaannya juga dari kita untuk kita. Semua dilakukan sukarela, tidak ada paksaan," ujarnya.

Panitia juga diminta menjaga konsep acara tetap sederhana dan khidmat. "Fokusnya tetap ibadah," tambahnya.

[adsense]

Rencananya, rangkaian acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan pra-ibadah dan hiburan rohani. Setelah itu, ibadah raya dan Perjamuan Kudus berlangsung mulai pukul 15.30 WIB hingga malam hari.

Panitia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri acara tersebut. "Pukul 19.00 diharapkan Bapak Presiden hadir sampai pukul 21.00," kata Effendi.

[adsense]

Sementara itu, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan mengatakan peninjauan dilakukan agar seluruh proses persiapan berjalan maksimal dan mendapat tuntunan Tuhan. "Kami berharap seluruh proses persiapan dan pelaksanaannya nanti sungguh-sungguh dituntun Tuhan sendiri," ujar Victor.

Ia menegaskan, HUT HKBP lebih menekankan ibadah pengucapan syukur dibanding pesta besar-besaran. "Ibadah ini merupakan pengucapan syukur, bukan pesta besar-besaran yang meriah," katanya.

[adsense]

Victor menyebut, selain ibadah utama di Jakarta pada 18 Oktober 2026, HKBP juga akan menggelar ibadah regional di Sumatera pada 10 Oktober 2026. "Jadi ada dua ibadah. Untuk regional Sumatera tanggal 10 Oktober, sedangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober," tuturnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami blackout atau padam total pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.45 WIB. Gangguan tersebut menyebabkan listrik padam di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.

Informasi mengenai blackout Sumbagut beredar luas melalui media sosial dan grup percakapan warga. Dalam informasi yang beredar disebutkan, "Informasi pukul 18:45 terjadi blackout sistem Sumbagut."

[adsense]

Hingga Jumat malam, sejumlah warga di Kota Medan, Binjai, Deliserdang, Pematangsiantar, hingga beberapa daerah di Aceh mengaku mengalami pemadaman listrik secara serentak.

Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan sistem tersebut. Namun, blackout pada sistem interkoneksi biasanya terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi atau pembangkit utama yang memengaruhi kestabilan pasokan listrik secara luas.

[adsense]

Baca Juga:

• GM PLN UID Sumut Ajak Mahasiswa Bangun Karier Bermakna

Pihak PLN hingga kini masih melakukan upaya penormalan sistem kelistrikan secara bertahap. Sejumlah petugas dilaporkan siaga untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali memanas.

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, bersama tim penasihat hukumnya menyebut perkara yang menjeratnya sarat rekayasa dan tekanan pihak tertentu.

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan usai sidang dengan agenda perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (22/5/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.

Saiful Abdi mengaku sejak awal dirinya menolak pelaksanaan proyek pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar tersebut. Namun, menurutnya, program itu tetap dijalankan karena adanya tekanan dari mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy.

[adsense]

Baca Juga:

• Sampaikan Pledoi, Terdakwa Kasus Lahan Eks PTPN Sebut Tidak Ada Unsur Korupsi

Ia pun berharap majelis hakim dapat memberikan keadilan atas perkara yang menjeratnya.

[adsense]

"Saya berharap bisa mendapatkan keadilan. Karena saya merasa tidak menikmati apa pun dari proyek ini," katanya.

Sementara itu, penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, menegaskan perlawanan terhadap dakwaan perlu dilakukan agar publik mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.

[adsense]

"Publik harus tahu. Ini perkara setelan, perkara pesanan. Betul-betul didesain," kata Jonson.

Ia menyebut nama Faisal Hasrimy berulang kali muncul dalam surat dakwaan jaksa. Menurutnya, dari hasil pembacaan dakwaan dan berkas perkara, mantan Pj Bupati Langkat itu disebut berperan dalam pengondisian proyek hingga penentuan rekanan.

[adsense]

"Di dalam dakwaan jaksa, ada sekitar 26 kali nama Faisal Hasrimy disebut. Disebut memperkenalkan rekanan, menentukan pemenang, sampai mengarahkan proyek ini harus dijalankan," ujarnya.

Jonson juga mengaku hanya diberi waktu dua hari untuk menyiapkan nota perlawanan, padahal berkas perkara yang diterima mencapai lima rim dokumen.

[adsense]

"Begitu saya baca, hampir semua saksi utama menyatakan proyek ini titipan Faisal Hasrimy. Ada tekanan dan skenario. Tapi kok tiba-tiba Saiful Abdi yang jadi terdakwa," ungkapnya.

Menurut Jonson, kliennya tidak menikmati aliran dana dari proyek tersebut dan saat pengadaan berlangsung justru sedang menghadapi perkara hukum lain.

[adsense]

"Klien saya saat itu sudah berstatus tersangka dalam perkara lain. Dia tidak mungkin memikirkan proyek sebesar itu. Selama ini proyek pendidikan di Langkat paling besar sekitar Rp5 miliar, tiba-tiba muncul proyek Rp50 miliar," ucapnya.

Ia bahkan menyinggung adanya dugaan tekanan dalam proses administrasi proyek. Salah satunya terkait penandatanganan dokumen yang disebut dilakukan pada dini hari.

[adsense]

"Tadi saya bacakan, jam 2 pagi dijemput untuk menandatangani. Ada apa ini?" ujarnya.

Jonson juga mempertanyakan belum ditetapkannya pihak lain sebagai tersangka, termasuk sosok bernama Bahrun Walidin alias Baron yang disebut dalam berkas perkara.

[adsense]

"Di dalam BAP disebut Faisal Hasrimy memperkenalkan Baron sebagai rekanan. Bahkan ada yang menyebut Baron itu PNS di Aceh. Ini yang harus dibuka terang," cetusnya.

Pihaknya pun meminta penanganan perkara tidak berhenti pada para terdakwa yang kini duduk di kursi pesakitan. Jonson mendesak agar proses hukum ditarik ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengusut dugaan aktor utama di balik proyek smartboard tersebut.

[adsense]

"Kami sepakat korupsi harus dituntaskan. Tapi pelaku yang sebenarnya yang harus diproses, jangan orang lain yang dikorbankan," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Saiful Abdi didakwa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi dan Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

[adsense]

Jaksa menyebut pengadaan smartboard tingkat SD dan SMP Tahun Anggaran 2024 itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,58 miliar dari total anggaran proyek Rp49,9 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan menyebut terkait banding yang diajukan Kompol Dedi Kurniawan (DK) menjadi ranah Mabes Polri.

"Terkait banding yang diajukan Kompol DK itu urusan Mabes Polri," ujarnya Jumat (22/5/2026) kepada harianSIB.com saat dikonfirmasi sudah sejauh mana proses banding tersebut.

[adsense]

Kemudian saat ditanyakan, apakah Kompol DK sudah mendaftarkan bandingnya, Kombes Pol Ferry hanya menyebut bukan ranah Polda Sumut. "Itu urusan Mabes Polri," jawabnya singkat.

Sebelumnya diketahui, tenggat waktu banding Kompol DK tinggal tujuh hari. Jika hingga hari ke-21 pascaputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ia tak kunjung melengkapi administrasi banding, maka pemecatan perwira Polda Sumut itu otomatis berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

Baca Juga:

• Hendak Transaksi, Petugas Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Tanjungmorawa

"Sampai saat ini belum mengajukan banding secara administrasi," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol MT Pasaribu, Rabu (20/5/2025).

Sebut MT Pasaribu, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut juga belum menerima dokumen resmi pengajuan banding dari Kompol DK pascaputusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin Kepala Biro SDM Polda Sumut, Kombes Philemon Ginting dengan vonis PTDH pada 6 Mei lalu.

[adsense]

[adsense]

"Pada sidang kode etik profesi yang dilakukan 6 Mei, Kompol DK diputus pemberhentian tidak dengan hormat," ucapnya seraya mengatakan batas waktunya tinggal tujuh hari lagi.

Ia menegaskan, mekanisme etik Polri memberi tenggang waktu 21 hari bagi terperiksa untuk mengajukan banding. Jika tenggat itu lewat tanpa pengajuan resmi, putusan otomatis final. "Kalau dalam 21 hari tidak mengajukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap," tegas MT.

[adsense]

Kasus yang menjerat DK sendiri terus memantik sorotan publik. Di tengah proses banding yang belum jelas arahnya, gelombang penolakan justru muncul dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil.

Aksi mendesak penolakan banding DK tak hanya berlangsung di depan Mapolda Sumut, tetapi juga disebut berlangsung hingga Mabes Polri dan Gedung DPR RI di Senayan. Salah satu kelompok yang paling vokal adalah Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek 97 Sarang Narkoba, Amankan 76 Tersangka

Dalam aksi bertajuk 'Tolak Banding Kompol DK' pada 7 Mei lalu, massa mendesak Kapolri tetap mempertahankan sanksi PTDH tanpa kompromi. Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, menyebut kasus DK telah mencoreng marwah institusi kepolisian.

Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada ruang toleransi bagi aparat yang terbukti melanggar etik dan norma kesusilaan. "Kami menolak segala bentuk impunitas atau pembelaan terhadap oknum yang mencederai nama baik institusi," tandas Mahdayan dalam orasinya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih sangat besar dan diperkirakan bisa menembus Rp5 miliar per tahun.

Potensi tersebut diyakini dapat tercapai apabila aktivitas penambangan ilegal di berbagai daerah berhasil ditertibkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan penataan sektor pertambangan.

[adsense]

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan keberadaan tambang ilegal, baik berskala kecil maupun besar, selama ini telah menimbulkan kerugian signifikan bagi daerah.

"Kalau melihat potensi PAD dari pajak opsen cukup besar. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemungkinan PAD kita dari sektor ini bisa di atas Rp5 miliar per tahun," ujar Dedi, Jumat (22/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Terima Pengurus FWP, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Wartawan Mitra Strategis Pemerintah

Menurut Dedi, potensi penerimaan pajak opsen MBLB dapat dimaksimalkan apabila penambangan ilegal di Sumut ditertibkan. Saat ini diperkirakan masih terdapat ratusan titik tambang ilegal yang memerlukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

"Hingga saat ini sudah ada 49 titik penambangan ilegal di Sumut yang sudah dilakukan pemantauan dan penindakan," katanya.

Ia menjelaskan, pelaku penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Adapun penindakan yang telah dilakukan berupa imbauan pengurusan izin hingga penghentian aktivitas usaha.

[adsense]

Sementara itu, berdasarkan data izin usaha pertambangan MBLB legal di Sumut, terdapat 43 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 19 IUP Eksplorasi, serta 168 Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

"Penanganan tambang ilegal di Sumut memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penindakan hukum tetapi juga solusif bagi ekonomi warga yang melibatkan langkah administratif, pemetaan wilayah, hingga tindakan represif oleh aparat penegak hukum," ujar Dedi.

[adsense]

Dedi juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penanganan tambang ilegal, di antaranya keterbatasan kewenangan dan regulasi yang kerap menimbulkan tumpang tindih antarinstansi.

"Perubahan regulasi terkait perizinan pertambangan terkadang menciptakan celah hukum atau hambatan koordinasi antar instansi," kata Dedi.

[adsense]

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi masyarakat turut menjadi kendala karena aktivitas tambang ilegal kerap menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Penertiban tambang ilegal sering memicu resistensi sosial akibat kekhawatiran hilangnya lapangan pekerjaan.

"Masalah penegakan hukum yang sulit, karena ada indikasi perlindungan atau keterlibatan oknum dari berbagai instansi yang mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik dari aktivitas ilegal tersebut," ujar Dedi.

[adsense]

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya pengawasan. Jumlah personel dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pertambangan yang harus diawasi, ditambah sebagian besar lokasi tambang ilegal berada di kawasan terpencil dan sulit dijangkau.

"Ke depannya kita akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota karena mereka yang mengutip pajak di lapangan. Ditambah jika pertambangan tanpa izin dapat dilegalkan, tentunya PAD dari sektor pajak opsen MBLB bisa semakin besar," kata Dedi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang narapidana di Amerika Serikat lolos dari eksekusi mati, setidaknya sementara, karena kejadian tak terduga. Eksekusi dengan suntikan mematikan di negara bagian Tennessee itu dibatalkan setelah staf medis tidak dapat menemukan pembuluh darah yang sesuai.

Dikutip dari detikcom, Tony Carruthers, 57 tahun, dijadwalkan untuk dieksekusi mati pada hari Kamis (21/5) pagi waktu setempat di penjara di Nashville atas pembunuhan tiga orang pada tahun 1994.

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tennessee mengatakan personel medis telah menemukan jalur infus utama untuk memberikan obat mematikan, tetapi tidak dapat menemukan pembuluh darah lain yang sesuai untuk cadangan, yang dibutuhkan berdasarkan protokol suntik mati Tennessee.

"Eksekusi kemudian dibatalkan," kata LP Tennessee dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Irak Eksekusi Mati 21 Teroris

Gubernur Tennessee Bill Lee memberikan penangguhan eksekusi selama satu tahun kepada Carruthers, yang tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah.

[adsense]

Stacy Rector, direktur eksekutif organisasi Tennesseans for Alternatives to the Death Penalty (TADP), mengatakan "upaya eksekusi Tony Carruthers yang gagal ini mengerikan, tetapi tidak mengejutkan."

"TADP telah menyuarakan kekhawatiran selama bertahun-tahun tentang masalah serius dengan suntikan mematikan dan mendesak negara bagian kita untuk lebih transparan sehingga masalah-masalah ini dapat diatasi," kata Rector.

[adsense]

Carruthers adalah salah satu dari dua narapidana yang dijadwalkan untuk dieksekusi mati di Amerika Serikat pada hari Kamis (21/5) waktu setempat.

Richard Knight, 47 tahun, dieksekusi dengan suntikan mematikan pada Kamis pukul 18.13 di Florida karena pembunuhan seorang wanita dan putrinya yang berusia empat tahun pada tahun 2000.

[adsense]

Sebanyak 14 eksekusi mati telah dilakukan di Amerika Serikat tahun ini -- tujuh di Florida, empat di Texas, dua di Oklahoma, dan satu di Arizona. (*)

[adsense]

[adsense]

Guna menyerap langsung aspirasi dan keluhan warga, Polres Tanjungbalai kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat di Warkop Pak Amrizal Jalan MT Hariono Ujung Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Jumat (22/5/2026).

Dalam kegiatan, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri SIK MIK yang diwakili oleh Kasat Binmas AKP Zainuddin S dan Kasatresnarkoba AKP Yudi Fitriansyah SH M Psi serta Personil Polsek Datuk Bandar menyampaikan bahwa program Jumat Curhat merupakan wadah silaturahmi sekaligus ruang bagi warga untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan terkait kinerja kepolisian.

[adsense]

AKP Zainuddin juga mengatakan bahwa pada kegiatan tersebut disampaikan beberapa poin penting dan imbauan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang disampaikan kepada warga dimana warga diajak untuk menghidupkan kembali kegiatan ronda malam guna mencegah aksi pencurian (curat, curas, dan curanmor).

Selain itu lanjut AKP Zainuddin, warga juga diingatkan untuk selalu mengunci rumah dengan benar saat ditinggalkan dan juga orang tua diminta lebih ketat memantau pergaulan anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan online seperti penipuan daring (lodes).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Bekuk Terduga Pengedar Sabu di Gang Surau Rantauprapat

Di akhir kegiatan, AKP Zainuddin juga mensosialisasikan layanan Call Center 110 (bebas pulsa) agar melalui layanan itu warga diharapkan segera melapor jika melihat atau mengetahui adanya peredaran narkoba serta potensi gangguan keamanan di lingkungan mereka.(*)

[adsense]

[adsense]