[adsense]

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Wilayah (Kasatgas PRR), Tito Karnavian mendukung pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah yang terdampak parah oleh bencana.

[adsense]

Pernyataan dukungan itu disampaikan Tito saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (10/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia meninjau langsung progres penanganan pascabencana, mulai dari lokasi terdampak hingga proses pembangunan Hunian Tetap di kawasan Asrama Haji Pinangsori.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa BEM SI Unjuk Rasa Bakar Ban di DPRD SU, Usung Slogan “September Hitam"

Mendagri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan tidak terhambat oleh kendala apa pun, baik politik maupun administrasi.

[adsense]

"Apabila pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan penuh melalui kebijakan dan surat edaran resmi. Kalau memang tidak disetujui, apa boleh buat kita gunakan jalur Perkada. Nanti saya dukung dan perkuat dengan surat edaran, yang penting kepentingan rakyat terjamin," tegasnya.

[adsense]

Menurut penilaiannya, Tapanuli Tengah memerlukan penanganan khusus dan prioritas utama karena dampak kerusakan yang ditimbulkan bencana sangatlah berat, bahkan menjadi yang paling parah di wilayah Sumatera Utara.

"Tentu saja bukan berarti daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, maupun Kota Sibolga tidak mendapatkan perhatian. Semua tetap menjadi perhatian kami. Namun berdasarkan hasil peninjauan langsung, dampak yang dirasakan masyarakat Tapanuli Tengah jauh lebih berat dan butuh penanganan segera," jelasnya.

[adsense]

Kondisi di lapangan pun semakin mendesak. Meski rangkaian bencana sebelumnya baru berlalu, sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir, sehingga kebutuhan akan langkah cepat dan tepat semakin mendesak.

[adsense]

Tito pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam perdebatan politik atau persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat bantuan.

[adsense]

"Di saat seperti ini, keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi. Jangan sampai urusan politik atau ketidaksepahaman administrasi membuat rakyat semakin menderita. Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan nilai kemanusiaan," ujarnya.

[adsense]

Kasatgas PRR menekankan bahwa pemerintah daerah dan anggota DPRD seharusnya bergerak seirama dan bersatu padu ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan.

"Kami berharap eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa di sini berdiri dalam satu barisan. Persoalan apa pun harus diselesaikan demi satu tujuan membantu rakyat yang sedang kesusahan," tambahnya.

[adsense]

Di akhir pernyataannya yang disampaikan di Ruang VVIP Bandara FL. Tobing, Tito mengingatkan makna mendasar dari tugas pemerintahan.

[adsense]

"Penanganan pascabencana bukan sekadar urusan regulasi atau administrasi, melainkan murni masalah kemanusiaan. Ingatlah, kita berdosa jika membiarkan masyarakat menderita, padahal kita punya kemampuan dan kekuasaan untuk menolong mereka," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Meski sebagian besar sudah beroperasi hampir satu tahun, sekitar 200 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Sumut belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).

Demikian ditegaskan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan terkait keberadaan 200 SPPG di daerah ini, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Menurutnya, beberapa SPPG yang belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi tersebut berada di kawasan Medan Johor, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Dikatakan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan standar higiene dan sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa BEM SI Unjuk Rasa Bakar Ban di DPRD SU, Usung Slogan “September Hitam"

Lebih lanjut disebutkan, kekhawatiran terhadap standar keamanan pangan juga diperkuat oleh catatan kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG.

[adsense]

Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumut, kejadian serupa tercatat satu kali pada 2025 dan empat kali sepanjang 2026, dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai sekitar 800 orang.

Pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel bahkan menemukan adanya bakteri pada beberapa makanan dan sampel muntahan.

[adsense]

Dalam pemeriksaan mikrobiologi,16 Agustus 2026, sampel nasi putih ditemukan mengandung Bacillus cereus, ikan dencis ditemukan Staphylococcus aureus, sementara sampel melon menunjukkan adanya E. coli. Sampel muntahan juga menunjukkan adanya Staphylococcus aureus.

Sementara itu, pemeriksaan kimia terhadap sejumlah sampel makanan dinyatakan negatif terhadap formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

[adsense]

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan Ombudsman RI mendorong agar pengawasan terhadap SPPG tidak hanya berorientasi pada target distribusi makanan, tetapi juga pada keselamatan penerima manfaat.

"Pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pihaknya meminta seluruh SPPG memperkuat komitmen terhadap mutu dan keamanan pangan. SLHS sebagai standar minimal yang tidak dapat ditawar," tegasnya.

[adsense]

Terkait keberadaan SLHS, lanjutnya, selain sertifikasi, kebersihan juru masak dan keamanan air juga harus dipastikan. Sanitarian puskesmas diminta dilibatkan sebagai mitra dalam pengawasan secara rutin.

Ombudsman Sumut mendorong penguatan koordinasi antara SPPG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya.

[adsense]

Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan DPRD dinilai penting untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan publik.

"MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama. Namun dukungan tersebut, menurutnya, tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan dan keselamatan penerima manfaat," harapnya.

[adsense]

Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target.

Ombudsman Sumut juga menyoroti persoalan koordinasi antara Kantor Regional, KPPG dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan kondisi ketika pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti jumlah maupun lokasi SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

[adsense]

Dengan masih adanya sekitar 200 SPPG yang disebut belum memiliki SLHS dan catatan kejadian gangguan kesehatan yang berulang, pengawasan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah makanan telah didistribusikan. (**)

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menerima kunjungan studi tiru dari jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi yang dipimpin langsung oleh Petrus Teguh Aprianto, A.Md.Im., S.H., di ruang kerja Kepala Kanwil Ditjenim Sumut, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., Kamis (10/9/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua wilayah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah masing-masing.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Petrus Teguh menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran Imigrasi Sumut yang dinilai progresif dalam menjalankan berbagai program strategis, mulai dari Immigration Lounge, Desa Binaan Imigrasi (DBI), hingga Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).

Menurutnya, capaian-capaian tersebut mencerminkan inovasi pelayanan yang patut menjadi contoh bagi kantor wilayah lain, termasuk Jambi, dalam upaya menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut Perkuat Pengawasan Keimigrasian Melalui Desa Binaan di Labuhanbatu Selatan

Ia berharap berbagai praktik baik yang diperoleh selama kunjungan dapat diadaptasi dan diterapkan secara optimal di Jambi, sehingga turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian secara nasional melalui semangat saling belajar antarwilayah.

[adsense]

Lebih lanjut, Parlindungan menegaskan bahwa seluruh jajaran Imigrasi Sumut akan terus konsisten mengedepankan implementasi 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sekaligus mewujudkan visi "Imigrasi untuk Rakyat" yang digagas Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Sinergi ini, merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di seluruh Indonesia.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Nias Yaatulo Gulo membuka pelatihan UMKM sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan dan mesin pengolahan kepada pelaku usaha dan kelompok tani penerima manfaat Program Kemitraan dan CSR PT Bank Sumut Tahun Anggaran 2025, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Kegiatan yang digelar di Aula Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias itu diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah pisang kepok Nias atau "Gae Siata" menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Pisang yang selama ini banyak dijual dalam bentuk segar didorong untuk diolah menjadi tepung dan keripik.

Melalui program CSR, PT Bank Sumut memberikan bantuan sarana produksi kepada lima UMKM, berupa mesin vacuum frying, mesin perajang pisang, continuous band sealer dan plastik kemasan.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI di Kantor Bupati Nias Berlangsung Meriah

Selain itu, melalui Program Kemitraan, PT Bank Sumut memberikan bantuan peralatan, mesin serta pelatihan pengolahan tepung pisang kepada Kelompok Tani Hasaradodo, Desa Hilibadalu, Kecamatan Sogaeadu.

[adsense]

Bantuan tersebut meliputi mesin perajang, dua oven pengering, disk mill listrik, mesin ayakan tepung stainless, mesin pengemas otomatis dan plastik kemasan.

Yaatulo mengapresiasi dukungan PT Bank Sumut dan berharap kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha terus diperluas. Menurutnya, bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi, kualitas produk, pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

"Bantuan ini harus dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan pelaku UMKM," ujar Yaatulo.

Yaatulo mengatakan pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi, diversifikasi produk, pemasaran hingga akses permodalan.

[adsense]

Karena itu, ia meminta penerima manfaat tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menjaga kualitas, kebersihan, keamanan pangan, kemasan serta memanfaatkan media sosial, marketplace dan WhatsApp untuk memperluas pasar.

"Bantuan ini merupakan stimulan. Keberhasilan pengembangan usaha sangat bergantung pada kemauan, komitmen dan kesungguhan para pelaku UMKM," tegasnya.

[adsense]

Ia juga meminta perangkat daerah memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk terkait kualitas produk, pemasaran, pembiayaan, jaringan pasar dan perizinan.

Kegiatan ditandai penyerahan simbolis dana CSR PT Bank Sumut kepada Pemkab Nias serta peralatan dan mesin pengolahan kepada penerima manfaat.

[adsense]

Turut hadir Wakil Bupati Nias, jajaran pejabat Pemkab Nias, Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Gunungsitoli, Pimpinan Rumah BUMN Gunungsitoli, pelaku usaha dan kelompok penerima manfaat.(*)

[adsense]

[adsense]

Tiga mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan terseret perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp648,9 juta.

Ketiga terdakwa masing-masing Wisnu Handoko, Marganda LA Sihite dan Safril Heston Simanjuntak. Sementara satu terdakwa lainnya, Rivolino, belum menjalani pembacaan dakwaan karena masih mengikuti proses praperadilan.

[adsense]

Dakwaan terhadap ketiga terdakwa dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan, Frisillia Bella, Nita Ivana Nimsi dan Isti Risa Sunia Yazir, dalam sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (10/9/2026)

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan adanya dugaan penyimpangan dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan selama periode Januari hingga April 2023.

[adsense]

Salah satu yang disorot adalah kapal berukuran 500 GT ke atas yang masuk ke perairan wajib pandu, namun disebut tidak menggunakan jasa pemanduan dan penundaan sebagaimana ketentuan.

"Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kapal berukuran 500 GT atau lebih wajib menggunakan jasa pemanduan ketika berlayar di perairan wajib pandu," ujar JPU, dihadapan Ketua Majelis Hakim Cipto Nababan.

[adsense]

Jaksa menyebut, dalam mekanisme pelayanan kapal, agen mengajukan permohonan melalui sistem Inaportnet, melengkapi dokumen serta memenuhi kewajiban pembayaran.

Selanjutnya, proses verifikasi dan penerbitan dokumen persetujuan menjadi bagian dari kewenangan pejabat di Kantor Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran.

[adsense]

Namun, kewenangan tersebut menurut jaksa tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam dakwaan disebutkan, pejabat terkait tidak melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal berukuran 500 GT ke atas yang masuk ke perairan wajib pandu.

[adsense]

Verifikasi pembayaran PNBP jasa pandu dan tunda juga disebut tidak dilakukan secara optimal sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG).

Jaksa juga menilai rekonsiliasi data kapal tidak dilakukan secara cermat. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perbedaan antara data SPB dengan data dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

[adsense]

"Tidak memberikan teguran atau peringatan kepada agen kapal maupun pemilik kapal yang tidak membayar kewajiban jasa pandu tunda," kata jaksa.

Tak hanya itu, SPB dan SPOG disebut tetap diterbitkan meski kewajiban pembayaran PNBP belum diselesaikan.

[adsense]

Menurut JPU, data kapal yang dimasukkan agen melalui sistem Inaportnet dapat diketahui pihak Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan selaku regulator.

Sementara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berposisi sebagai operator dan tidak memiliki akses untuk masuk ke sistem Inaportnet tersebut.

[adsense]

Jaksa menyebut kondisi itu semestinya memungkinkan pejabat terkait melakukan verifikasi terhadap kapal yang masuk ke wilayah perairan wajib pandu sekaligus memastikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan telah dipenuhi.

Namun, hal tersebut diduga tidak dilakukan sehingga sejumlah kapal dapat beroperasi tanpa menggunakan jasa pandu dan tunda.

[adsense]

Akibatnya, penerimaan yang seharusnya masuk sebagai PNBP negara tidak diterima. Jaksa juga menyebut agen kapal memperoleh keuntungan karena tidak menyetorkan biaya jasa pemanduan dan penundaan yang menjadi kewajibannya.

Sejumlah agen kapal tercantum dalam dakwaan, antara lain PT Sinar Maritim Anugerah, PT Adhigana Pratama Mulya, PT Equinox Sentra Bahari, PT Belawan Buana Indonesia, PT Bahari Eka Nusantara, PT Naval Global Trans, PT Pelayaran Laksita Aditya Parama, PT Pelayaran Pandupasifik Karismaraya dan PT Pelayaran Samudera Layar Sentosa.

[adsense]

Kemudian PT Pelayaran Sea Asih Lines, PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari, PT Pelayaran Spectra Tirtasegara Line, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Perusahaan Pelayaran Melda Jaya, PT Tirta Permai Bahari, PT Belawan Jaya Lestari, PT Tirtha Dasa Lintas Nusa dan PT Tanimar Maritim Indonesia.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor 00012/2.1349/AL/0287/1/V/2026 tanggal 12 Mei 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut dihitung sebesar Rp648.935.809.

[adsense]

Atas dugaan perbuatannya, ketiga terdakwa didakwa dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mengajukan dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

FC Sangnawaluh Pematangsiantar berhasil meraih Juara 3 Turnamen Sepak Bola Soeratin Cup Kelompok U-13 memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara di Medan.

"Keberhasilan keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perpapi Tebing Tinggi 2-0 di Laga Perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara lapangan Madya A,"kata Official Team FC Sangnawaluh Pematangsiantar, Darmawansyah Ritonga kepada harianSIB.com, Kamis(10/9/2026).

[adsense]

Katanya, sebelumnya di babak 8 besar ada 2 grup yakni I dan J, dimana FC Sangnawaluh Pematangsiantar berada di grup J dengan Sidempuan, FKGOR Labuhan Batu dan Mabar Putera Medan.

Di grup tersebut, timnya berhasil menang atas Sidempuan 2-1 dan FKGOR Labuhan Batu 7-1 dan kalah atas Mabar Putera Medan 1-4, sehingga lolos sebagai runner-up.

[adsense]

Darmawansyah menambahkan bahwa tim yang berhasil menjadi juara grup lolos ke final, namun FC Sangnawaluh Pematangsiantar keluar sebagai runner-up grup dan berjumpa dengan Perpapi Tebing Tinggi menang 2-0,"ujarnya.

Ia mengapresiasi kepada anak-anak yang sudah bertanding sangat luar biasa di lapangan. Mereka mampu bersaing dengan tim dari luar kota. Ia juga sangat bangga atas prestasi yang diraih.

[adsense]

Ia berharap ke depan kepada anak-anak FC Sangnawaluh Pematangsiantar dapat berlatih dengan serius lagi, agar meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. (**)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan menyatakan tidak terdeteksi adanya sebaran asap di wilayah Sumatera Utara (Sumut) berdasarkan pantauan citra sebaran asap pada Kamis (10/9/2026).

Meski tidak ditemukan sebaran asap, BBMKG mencatat masih terdapat titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Sumut.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemantauan Citra Sebaran Titik Panas pada Rabu (9/9/2026), terdeteksi sebanyak 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang.

Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Asahan, Batubara, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

[adsense]

Kondisi jarak pandang juga turut dipantau melalui Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi FL Tobing Sibolga, dan Stasiun Meteorologi Aek Godang.

Hasil pengamatan, Kamis (10/9/2026) hingga pukul 11.00 WIB menunjukkan jarak pandang di wilayah tersebut berada pada kisaran 5 hingga 10 kilometer.

[adsense]

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada dalam kategori baik hingga sedang.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengimbau masyarakat agar tetap mengikuti perkembangan informasi terkait kondisi cuaca, sebaran asap, titik panas, dan kualitas udara.

[adsense]

Masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui media sosial BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut.

Selain itu, informasi juga dapat diperoleh melalui layanan BBMKG Wilayah I Medan di nomor 0821-6804-3653 atau melalui surat elektronik bbmkg1@bmkg.go.id.

[adsense]

BBMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan perhatian dan kesiapsiagaan terhadap perkembangan kondisi lingkungan, khususnya menyusul masih terdeteksinya titik panas di sejumlah wilayah Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Satu unit truk pengakut kayu Pohon Pinus di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Parapat tepat di wilayah Nagori (Desa) Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun terbalik, Kamis (10/9/2026) mengakibatkan arus lulintas (lalin) macet beberapa jam.

Ratusan gelondongan kayu Pohon Pinus berukuran sekitar 3 meter berserakan di bahu jalan hingga tak bisa dilintasi kendaraan.

[adsense]

Camat Girsang Sipanganbolon, Viktor Sijabat mengakui, situasi arus lalulintas dari dua arah, baik dari Parapat dan sebaliknya sempat macet akibat truk pengangkut kayu pohon pinus terbalik di ruas Jalinsum Parapat hingga gelondongan kayu berserakan di bahu jalan.

Dikatakan, sekitar beberapa jam gelondongan pohon pinus baru berhasil dievakuasi ke tepi jalan untuk mengurai arus lalulintas yang sempat macet total dari kedua arah."Saat ini arus lalulintas dari dan ke Parapat sudah normal kembali," pungakasnya.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Kementerian PU Mulai Perlebar Ruas Jalinsum Parapat di Tigadolok

[adsense]

[adsense]

Investor pasar modal di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 1.493.064 Single Investor Identification (SID) per Juli 2026.

Jumlah tersebut menempatkan Sumut sebagai provinsi dengan investor pasar modal terbesar di luar Pulau Jawa.

[adsense]

Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumut Muhammad Pintor Nasution mengatakan, pertumbuhan investor di Sumut meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Peningkatan investor di Sumut meningkat signifikan yang menjadikannya nomor satu di luar Jawa," kata Pintor kepada wartawan di Medan, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BEI Catat Investor Pasar Modal 13 Juta SID

Ia menyebutkan, Kota Medan masih mendominasi jumlah investor dengan 396.261 SID, disusul Deli Serdang 202.644 SID, Langkat 79.797 SID, Simalungun 76.266 SID dan Asahan 59.252 SID.

Menurut Pintor, pertumbuhan tersebut jauh meningkat dibandingkan 2012 yang ketika itu jumlah investor Sumut baru sekitar 14.000 SID.

[adsense]

[adsense]

Dari sisi perusahaan tercatat, pada 2012 hanya terdapat tiga emiten asal Sumut, sedangkan per Juli 2026 sudah mencapai 12 perusahaan.

Tahun ini, kata dia, masih ada perusahaan sektor kelapa sawit yang berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

[adsense]

Ia mengatakan, peningkatan jumlah investor juga didukung semakin luasnya akses masyarakat terhadap pasar modal, antara lain melalui Galeri Investasi (GI) dan layanan perdagangan saham secara daring.

Di Sumut saat ini terdapat 28 Galeri Investasi yang didirikan di kampus maupun kantor pemerintahan, termasuk di Langkat dan Tebingtinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Jumlah Investor Pasar Modal Terus Meningkat

Tahun ini jumlahnya ditargetkan bertambah delapan GI. "Sangat membantu adanya Galeri Investasi di kantor pemerintahan dan online trading sekuritas," ujarnya.

Pintor menambahkan, investor pasar modal di Sumut masih didominasi kelompok usia muda. Investor berusia 18-25 tahun mencapai 33,64 persen, sedangkan usia 26-30 tahun sebesar 24,38 persen dan usia di atas 31 tahun sekitar 24,50 persen.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Jumlah investor paling banyak yang muda, tapi jumlah dana yang kaya usia tua," katanya.

Ia juga menjelaskan, persyaratan perusahaan untuk masuk bursa kini semakin ketat. Bahkan, persyaratan pengurus perusahaan, termasuk latar belakang pendidikan direktur keuangan, menjadi lebih diperhatikan dalam proses pencatatan saham.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tanah longsor melanda Gunung Fuji, Shizuoka, Jepang, Rabu. Peristiwa ini terjadi di area parkir gunung berapi tersebut, sebagaimana dilaporkan AFP, Kamis (10/10/2026).

Perlu diketahui saat ini Gunung Fuji sedang ramai karena para pendaki yang datang di tengah musim panas. Dilaporkan tiga kendaraan milik orang-orang yang bekerja terkubur tanah.

[adsense]

Kejadian berawal angin kencang dan hujan lebat yang melanda gunung tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa.

"Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden yang terjadi di tempat parkir di salah satu dari empat gerbang akses utama gunung berapi setinggi 3.776 meter ini," kata pejabat pemeliharaan jalan untuk pemerintah daerah Shizuoka, Hisayuki Motohashi.

[adsense]

Namun dilaporkan dua pejalan kaki terjebak. Polisi Shizuoka telah dipanggil untuk membantu menyelamatkan dkeduanya.

"Seorang pria yang tampaknya berusia 30-an atau 40-an tahun ditemukan pingsan di dekat puncak... sementara seorang pria lain yang tampaknya berusia 60-an ditemukan terjatuh di jalan setapak pada hari yang sama," kata pejabat setempat tanpa menyebut nama dan merinci kondisi keduanya.

[adsense]

Sementara itu, pemerintah daerah Shizuoka dan pemandu gunung resmi mengunggah klip video dan foto dari gunung pada Kamis pagi. Ditunjukkan bagaimana akses jalan dan jalur berkerikil yang tertutup kabut tebal dan hujan.

Perlu diketahui Gunung Fuji menarik lebih dari 200.000 pendaki setiap tahun selama periode pembukaan resminya dari bulan Juli hingga September. Polisi setempat menyelamatkan puluhan orang dan melaporkan beberapa kematian setiap tahunnya.

[adsense]

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di sekitar gunung populer tersebut telah memperketat aturan akses ke Gunung Fuji untuk mengurangi masalah overtourism yang parah.

Mereka juga berusaha menghentikan pendaki yang tidak memiliki perlengkapan memadai untuk mencapai puncak dan mewajibkan pengunjung menghabiskan setidaknya satu malam di salah satu pondok di jalan setapak. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus ledakan di rumah mewah Grand Polonia, Medan. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Proses penyidikan berjalan sampai dengan saat ini. Terkait dengan kasus ledakannya itu sendiri, sudah ada satu tersangka yang sudah ditetapkan," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak saat diwawancarai seusai pengamanan aksi di DPRD Sumut, dilansir detikSumut, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Calvijn enggan memerinci identitas serta pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Mantan Dirresnarkoba Polda Sumut itu menyebut akan segera menyampaikan informasi lengkapnya.

"Mudah-mudahan teman-teman bisa bersabar untuk kami menyampaikan rilis selanjutnya," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Tetapkan Tersangka Ledakan di Grand Polonia

Untuk diketahui, ledakan itu terjadi pada Senin (20/7). Dalam peristiwa itu, ada tiga orang yang tewas.

[adsense]

Sejak kejadian itu, polisi telah melakukan olah TKP. Hasil penyelidikan sejauh ini, ledakan itu dipicu adanya kebocoran pipa gas tanam milik PT PGN. Titik kebocoran pipa itu juga telah ditemukan.n (*)

[adsense]

[adsense]

Hampir 80 jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias masih kosong, mulai dari jabatan eselon II, III, IV hingga jabatan fungsional.

BKPSDM Nias memastikan pengisian jabatan definitif tengah difinalisasi dan pelantikan diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

[adsense]

Kepala BKPSDM Kabupaten Nias Efori Telaumbanua melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan, Mutasi dan Promosi (PKAPMP), Dedi Nazara, mengatakan kekosongan tersebut termasuk lebih dari 20 posisi kepala sekolah yang belum memiliki pejabat definitif. Data itu telah dirangkum BKPSDM hingga akhir Agustus 2026.

"Kurang lebih hampir 80 jabatan yang lowong, termasuk kepala sekolah dan pejabat struktural. Kekosongan ini terjadi karena beberapa faktor, seperti pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, tersandung kasus hukum, hingga mutasi ke instansi lain di luar daerah," kata Dedi saat diwawancarai oleh Jurnalis harianSIB. com di ruang kerja Sekretaris BKPSDM Nias Elisati K. Telaumbanua, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Binjai Amankan 4 Terduga Pelaku Pungli

Untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan, Pemkab Nias telah menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang kosong.

[adsense]

"Dengan sudah ditugaskan Plt, sampai saat ini belum kami mendapatkan informasi secara detail dari masing-masing unit kerja bahwa ada kendala dalam pelaksanaan tugas. Artinya, meskipun pejabatnya bukan definitif, roda pemerintahan Kabupaten Nias tetap berjalan lancar," ujarnya.

Untuk jabatan eselon II, terdapat tujuh posisi yang saat ini diisi Plt, yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kesbangpol, Inspektorat dan Sekretariat DPRD. Sementara kekosongan juga terjadi pada sejumlah jabatan eselon III di lingkungan Pemkab Nias.

[adsense]

Dedi menjelaskan, kekosongan jabatan tersebut antara lain disebabkan pejabat memasuki batas usia pensiun, mengundurkan diri karena kondisi kesehatan, menjalani proses hukum, maupun pindah ke Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Ia juga menepis anggapan bahwa perpindahan sejumlah pejabat merupakan bentuk menjadikan Pemkab Nias sebagai batu loncatan karier.

[adsense]

Menurutnya, perpindahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan karier aparatur dan telah melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait pengisian jabatan definitif, Dedi mengatakan Pemkab Nias telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menggunakan mekanisme manajemen talenta.

[adsense]

"Sekarang kita finalisasi. Kita sedang memfinalisasi agar kebijakan yang diambil melalui manajemen talenta tepat. Diprediksi dalam waktu dekat dilakukan pelantikan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Polres Binjai terus menunjukkan komitmennya memberantas aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. Empat pria yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pengendara diamankan petugas, Kamis (10/9/2026).

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial HS (44), J (43), AS (42), dan JG (34). Petugas mengamankan HS dan J di Jalan Rukam, Kecamatan Binjai Barat, sekitar pukul 12.00 WIB.

[adsense]

Sementara AS dan JG diamankan sekitar pukul 12.10 WIB di Jalan Gunung Sinabung, Kecamatan Binjai Selatan.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut menyita uang tunai sebesar Rp109.000 yang diduga merupakan hasil pungutan liar.

[adsense]

"Kami mengamankan empat orang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pengendara. Barang bukti berupa uang tunai Rp109.000 turut diamankan," ungkap Kanit Pidum Ipda Jun Predy.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, melalui Kasat Reskrim AKP Hotdiatur Purba menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi premanisme maupun pungutan liar yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

[adsense]

Keempat terduga pelaku bersama barang bukti kini diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Apabila menemukan adanya aksi premanisme atau pungutan liar, segera laporkan kepada pihak Kepolisian melalui Call Center Polri 110," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus disembunyikan di dalam sepatu di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu terkait adanya calon penumpang mencurigakan, Rabu (2/9/2026) sekira pukul 23.45 WIB.

[adsense]

"Personel Ditresnarkoba langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan ditemukan sabu yang disembunyikan di dalam sepatu yang digunakan tersangka," kata Andy, Kamis (10/9/2026).

Hasil penggeledahan, petugas tersangka berinisial RS (24), warga Kabupaten Aceh Utara, Aceh ditemukan 4 bungkus plastik berisi sabu dengan berat bruto 398,2 gram. Sabu tersebut diselipkan di dalam sepatu warna biru yang dikenakan tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

• Dampak Abu Vulkanik Berlanjut di Kualanamu, 49 Penerbangan dari Jakarta dan Bandung Dibatalkan

Sabu itu didapat dari seseorang berinisial M di Kabupaten Aceh Utara. RS dijanjikan upah Rp5 juta jika berhasil mengantarkan sabu ke Lombok.

[adsense]

Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut.

"Kami masih melakukan pengembangan dan memburu pemasok serta jaringan lainnya yang terlibat," tegas Kombes Andy.

[adsense]

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. (*)

[adsense]

[adsense]

Dompet Dhuafa meresmikan dua Posyandu yang diperkuat melalui program pemulihan kesehatan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Kamis (10/9/2026). Kedua Posyandu tersebut yakni Posyandu Seiya Sekata dan Posyandu Setia Kawan.

Peresmian berlangsung dalam kegiatan Diseminasi Program, Peresmian Posyandu dan Penguatan Keberlanjutan Pemulihan Kesehatan Pascabencana di Kantor Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Tapteng.

[adsense]

General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa, dr Yeni Purnamasari MKM, mengatakan pemulihan kesehatan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali sarana yang terdampak, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu melanjutkan pelayanan kesehatan secara mandiri.

"Pendampingan recovery selama tujuh bulan tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu melanjutkan layanan kesehatan secara mandiri," ujar Yeni dalam siaran yang diterima, Kamis (10/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Massa BEM SI Unjuk Rasa Bakar Ban di DPRD SU, Usung Slogan “September Hitam"

Selama fase pemulihan, LKC Dompet Dhuafa mendampingi 243 balita dan 28 ibu hamil, termasuk 16 ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) atau anemia. Dukungan pemenuhan pangan juga diberikan berupa 1.554 porsi makanan atau Pemberian Makanan Pendamping ASI (PMBA) bagi masyarakat terdampak.

[adsense]

Penguatan Posyandu dilakukan melalui bantuan 30 antropometri kit, 30 tensimeter, dua doppler dan satu partus set. Selain itu, disalurkan 310 kelambu, tiga alat fogging, serta berbagai sarana dan prasarana Posyandu.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada, Sulaiman, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam penanganan bencana di Tapteng telah dilakukan sejak fase awal bencana pada November 2025.

[adsense]

Bersama jejaring Dompet Dhuafa, pihaknya terlibat dalam evakuasi dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Bantuan meliputi distribusi logistik, pembangunan dapur umum, penyaluran air bersih hingga pembangunan wakaf sumur.

"Saat ini pada program peresmian Posyandu, kami menitipkan amanah ini kepada bapak ibu sekalian sehingga dapat digunakan dengan baik dan dirasakan manfaat kehadirannya oleh masyarakat," ujar Sulaiman.

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapteng, Lisnawati Panjaitan SKep Ners MKes mengapresiasi kontribusi Dompet Dhuafa dalam penanganan bencana hingga tahap pemulihan. Ia berharap keberadaan Posyandu yang telah diperkuat dapat dimanfaatkan petugas dan kader untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

LKC Dompet Dhuafa turut menyerahkan secara simbolis 30 antropometri kit, 30 tensimeter, dua doppler, satu partus set, 310 kelambu, selimut, tiga alat fogging, media KIE serta sarana dan prasarana Posyandu.

[adsense]

Adapun sebelum memasuki fase pemulihan, LKC Dompet Dhuafa telah melakukan respons kesehatan selama masa tanggap darurat sejak November 2025 hingga Februari 2026.

Dalam periode tersebut, sebanyak 4.542 penerima manfaat mendapatkan dukungan layanan kesehatan. LKC Dompet Dhuafa juga menurunkan mobil layanan kesehatan atau ambulans 4x4 serta satu mobil operasional. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Disela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Pakkat, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan SH MH menyempatkan diri menemui dan menjenguk warga bernama Delima Boru Marpaung yang sedang mengalami sakit di Desa Pakkat Hauagong, Kamis (10/9/2026).

Kehadiran Bupati Humbahas didampingi Kepala Desa Pakkat Hauagong, Murdin Tinambunan, ditengah warga menjadi wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap berbagai kondisi masyarakat.

[adsense]

Bupati Humbahas berbincang-bincang dengan Delima Boru Marpaung termasuk pihak keluarga, sekaligus memberikan semangat serta doa agar segera diberikan kesehatan.

"Semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dan kesembuhan, tetap semangat, karena harapan dan doa selalu menyertai kita, dimanapun kita berada" pesan Bupati Humbahas.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Tinjau Pembangunan Rumah Dinas Danramil Doloksanggul

Kepala Desa Pakkat Hauagong, Murdin Tinambunan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Humbahas karena sudah meluangkan waktu menyempatkan diri melihat warganya yang sedang sakit. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) unjuk rasa dengan membakar ban bekas di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026) menggaungkan slogan "September Hitam, September Melawan dari Daerah untuk Indonesia".

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di Medan dengan membawa sejumlah tuntutan nasional dan daerah yang dinilai menyangkut penegakan hukum, kebebasan berpendapat hingga persoalan masyarakat di Sumut.

[adsense]

Untuk tuntutan nasional, massa mendesak pemerintah menuntaskan reformasi Polri agar tidak berhenti sebagai wacana. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap kasus Andrie Yunus dilakukan secara transparan dan adil serta menghentikan impunitas dan tindakan represif aparat terhadap kebebasan berpendapat.

"Penegakan keadilan bagi Andrie Yunus (aktivis Kontras yang disiram air keras di Jakarta) harus bisa memastikan proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan dan berkeadilan, serta hentikan segala bentuk impunitas dan represivitas aparat terhadap kebebasan berpendapat dan gerakan masyarakat sipil," teriak salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa KSPI Sumut "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Sampaikan 10 Tuntutan

Ketua BEM USU Angga Al Maaris Harahap juga menyoroti persoalan narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman serius di Sumut. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.

[adsense]

"Kami mendesak pemerintah memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara sampai ke akar-akarnya. Begitu juga program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut harus dievaluasi secara total," tegas Angga.

Aksi sempat memanas ketika massa memprotes pola pengamanan kepolisian serta lambannya pimpinan DPRD Sumut menerima aspirasi mahasiswa, sehingga sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat yang sudah berjaga-jaga sejak pagi, lengkap dengan kendaraan Water Canon maupun sejumlah kendaraan taktis lainnya.

[adsense]

"Kalian itu petugas di sini untuk mengamankan kami, bukan malah Polwan yang kalian benturkan dengan kami," protes salah seorang mahasiswa yang melihat aparat kepolisian dari Polwan berada di barisan terdepan melakukan pagar betis di depan gedung dewan.

Massa menilai pengamanan aksi seharusnya dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan kesan mempertentangkan mahasiswa dengan aparat. Mereka meminta kepolisian tetap menghormati penyampaian pendapat sebagai bagian dari hak warga negara.

[adsense]

Pantauan di lokasi, setelah mahasiswa cukup lama berorasi di depan gedung DPRD Sumut, akhirnya pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban bekas, sehingga asap di depan gedung dewan menghitam serta membumbung tinggi.

Akhirnya Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada instansi terkait, demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan berwibawa bagi seluruh masyarakat daerah ini.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu Bergerak (ARIB) menggelar aksi di kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (10/9/2026).

Dikutip dari SuaraSurakarta.id, ada belasan masa yang berjalan dari simpang lima Sumber menuju kediaman Jokowi. Dalam aksinya mereka membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan.

[adsense]

'Kami datang untuk kedamaian', 'Jokowi Pembohong', 'Jokowi Jongos Oligarki', 'Jokowi & Dinasti, Haus Kuasa', hingga 'Jokowi Power Syndrome'.

Kedatangan mereka berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan percepatan pemilu sebelum 2029.

[adsense]

Saat masuk gang menuju kediaman Jokowi, masa sempat dihadang para relawan yang mempertanyakan kedatangan ke sini.

Masa pun menjelaskan kedatangan ke sini untuk menyerahkan surat dan plakat bertuliskan filosofi Jawa.

[adsense]

"Kami mau menyerahkan surat dan plakat untuk Bapak Joko Widodo. Perlu kami bacakan?," ujar Koordinator Aksi, Bangun Satoto, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya kedatangannya ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu buah plakat untuk Jokowi.

[adsense]

Karena Jokowi belum lama ini duduk di sebelah kiri Budi Arie yang menyampaikan indikasi adanya makar.

"Maka untuk itu kami sebagai anak bangsa mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam. Karena itu kepada Bapak Joko Widodo kami memanusiakan bapak sebagai manusia, memanusiakan manusia. Karena itu, karena beliau sebagai manusia sama seperti kami, kami mengingatkan bentuk kepedulian kami terhadap NKRI dan juga kepada Bapak Joko Widodo sebagai mantan presiden RI ke-7, karena itu kami berikan surat peringatan sekaligus filosofi dalam bahasa jawa," ungkapnya.

[adsense]

"Yang pertama, lamu siro sekti ojo kemaki. Yang kedua, lamun siro sekti tansah eling pati. Yang ketiga, sopo nandur bakal ngundhuh. Yang keempat, ngundhuh wohing pakarti. Dan yang terakhir sopo salah bakal seleh," lanjut dia.

Tak berselang lama masa sempat maju beberapa meter menuju kediaman untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Serta menyerahkan surat dan plakat.

[adsense]

"Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada pihak keamanan dan juga diteruskan oleh paspampres. Sudah lima nama yang kami sampaikan untuk bertemu dengan beliau dan pertemuan ini di depan rumahnya tidak ada pertemuan di dalam rumahnya, ini biar seluruh rakyat Indonesia melihatnya," paparnya.

"Kami juga tidak meminta sepatah dua patah dari beliau. Jadi niat kami adalah memberikan surat peringatan," ucap dia.

[adsense]

Masa sempat ditemui oleh Paspampres dan menyerahkan surat serta plakat berisi filosofi jawa tersebut. Paspampres mempersilahkan kalau ingin bertemu dengan Jokowi, hanya saja harus antre sesuai prosedur yang ada.

Ajudan Jokowi, Syarif Fitriansyah, memastikan pesan itu telah diterima dan akan disampaikan kepada Jokowi untuk dibaca.

[adsense]

Bangun Satoto diketahui merupakan alumni UGM yang sebelumnya pernah menggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberi peringatan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lamban merealisasikan program, menyusul adanya persetujuan DPRD Sumut dan Gubernur Sumut menyepakati Ranperda P- APBD Sumut TA 2026, disahkan menjadi Perda.

"Setiap OPD harus segera bekerja untuk merealisasikan program-program anggaran, agar bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat," ujar Bobby Nasution dalam pidatonya pada rapat paripurna pengesahan Ranperda P-APBD Sumut 2026 menjadi Perda.

[adsense]

Rapat dipimpin Ketua Dewan Erni Ariyanti Sitorus didampingi Wakil Ketua Dewan Sutarto, Ihwan Ritonga, Ricky Anthony dan dihadiri Wagub Sumut H Surya, Kamis (10/9/2026) di DPRD Sumut.

Dikatakan Bobby, persetujuan bersama P-APBD 2026 bukanlah akhir dari proses, melainkan awal pekerjaan yang lebih penting. Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan segera dilaksanakan secara optimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa KSPI Sumut "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Sampaikan 10 Tuntutan

Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Seluruh OPD diminta segera menyiapkan langkah percepatan, termasuk menyelesaikan berbagai tahapan administrasi agar pelaksanaan program tidak kehilangan momentum.

[adsense]

Bobby juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mencurahkan perhatian, waktu dan pemikiran selama pembahasan P-APBD 2026.

Berbagai catatan dan rekomendasi fraksi serta Badan Anggaran, katanya, akan menjadi perhatian Pemprov Sumut, sebab kualitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya angka dalam dokumen APBD, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

[adsense]

Seperti diketahui, Ranperda P-APBD 2026 selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Diharapkan seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan dengan tertib dan tepat waktu, sehingga perubahan APBD segera dapat dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyinggung peluang pengembangan pariwisata Sumut melalui penguatan konektivitas dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti kegiatan yang mempertemukan pejabat tingkat menteri dan gubernur dari Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT).

[adsense]

"Dari diskusi dengan salah satu gubernur Thailand, terbuka peluang menghubungkan destinasi wisata di Thailand dengan berbagai destinasi unggulan di Sumut. Potensi tersebut perlu didukung konektivitas, promosi dan kerja sama regional agar kunjungan wisatawan sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat semakin meningkat," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, J terduga pelaku pencurian becak bermotor milik salah seorang warga Belawan, ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, dari kawasan Jalan Pulo Sari, Kecamatan Medan Timur.

Selain itu, puhak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit becak motor Honda Supra Fit, 1 jaket yang digunakan tersangka, 1 tas, 1 linggis, 4 kunci L, 2 obeng, 1 pisau sangkur, dan 1 tang.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, Kamis (10/9/2026) mengatakan dugaan pencurian tersebut dilakukan J pada Senin (7/9/2026), saat korban bersama istrinya hendak melaksanakan sholat subuh, ternyata becak bermotor mereka, yang diparkir di depan rumah telah hilang.

Menyikapi laporan pengaduan korban, dan setelah mendapat petunjuk dari rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian, sejumlah petugas Polres Pelabuhan Belawan kemudian melakukan pengejaran, dan meringkus terduga pelaku yang sedang berada di Jalan Pulo Sari, Medan Timur, dan becak bermotor korban di Jalan Mayor, Pajak Palapa, Kecamatan Medan Barat.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, J yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(*)

[adsense]