[adsense]

Merespons dinamika antrean bahan bakar di sejumlah daerah di Sumatra Utara (Sumut), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) turun ke lapangan guna memastikan aturan antrean di setiap SPBU berjalan sebagaimana mestinya.

Patroli dialogis dan pengamanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tapteng, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Kasat Samapta AKP Dorpis R.H Sitompul, menjelaskan bahwa monitoring ini difokuskan pada titik strategis, seperti SPBU 14.225.315 Tano Ponggol, Kecamatan Sarudik, dan SPBU 15.225.324 Bintang Natio di Kecamatan Pandan.

Personel bertugas mengatur alur kendaraan sekaligus memberikan pemahaman kepada pengguna agar tertib dan aman.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Perkara Kasus Kematian Boi Simamora: Serangan Diterkam Buaya Terpatahkan?

AKP Dorpis menegaskan agar para operator bekerja sesuai regulasi, melayani pengisian BBM secara benar, serta tegas menolak pengisian menggunakan jerigen secara ilegal.

[adsense]

Menurutnya, Manajemen SPBU penting memaksimalkan fungsi Satpam sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan.

Tim juga mengecek langsung ketersediaan stok BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

[adsense]

"Pasokan di SPBU Tano Ponggol Sibuluan tercatat aman dengan rincian Pertalite sebanyak 9.135 liter, Solar 7.606 liter, Pertamax 192 liter, dan Dexlite 927 liter," ucap AKP Dorpis.

"Sementara itu, untuk SPBU Bintang Natio Pandan, ketersediaan BBM juga melimpah dengan rincian Pertalite sebesar 23.909 liter, Solar 6.727 liter, Pertamax 2.284 liter, serta Dexlite sebanyak 8.000 liter," terangnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Respons cepat jajaran Satreskrim Polres Binjai menindaklanjuti laporan masyarakat membuahkan hasil. Seorang pria berinisial A (51) yang diduga sebagai bandar perjudian jenis dadu goncang berhasil diamankan saat beroperasi di Jalan Jenderal Jamin Ginting, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hotdiatur Purba, menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengeluhkan adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, personel Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi.

[adsense]

"Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai bandar judi dadu goncang berikut sejumlah barang bukti," ujar AKP Hotdiatur Purba, Kamis (16/7/2026).

Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sembilan buah mata dadu, dua mangkuk pengocok dadu, satu piring penutup mangkuk pengocok, satu lembar lapak perjudian, serta uang tunai sebesar Rp362.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kapolres Binjai Kunjungi Makodim 0203/LKT

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan komitmen jajarannya untuk memberantas segala bentuk praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

[adsense]

"Kami berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian. Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun tindak kriminal lainnya. Masyarakat juga kami imbau agar tidak ragu melaporkan melalui layanan Call Center Polri 110," tegas Kapolres. (**)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM menegaskan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut kini mulai berdampak serius terhadap perekonomian nelayan.

"Kesulitan memperoleh BBM jenis Biosolar ini membuat aktivitas nelayan melaut di berbagai daerah lumpuh, sehingga ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan keluarga," tandas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (16/7/2026) di DPRD Sumut menanggapi keluhan para nelayan di Sumut akibat kelangkaan BBM jenis Biosolar.

[adsense]

Anggota Komisi E DPRD Sumut ini mengatakan, dampak kelangkaan BBM jenis Biosolar ini paling dirasakan para nelayan di kawasan pesisir seperti Belawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Asahan, Tanjungbalai, Batubara, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara.

Menurut Ebenejer, berdasarkan pengaduan para nelayan yang diterimanya, banyak nelayan sudah sekitar satu minggu tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM jenis Biosolar yang selama ini menjadi kebutuhan utama, untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Antrean Panjang di SPBU, Ombudsman Sumut Desak Pertamina Bertindak Cepat Tangani Masalah Distribusi BBM

Namun, tambah anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini, harganya jauh lebih mahal membuat biaya operasional meningkat tajam sehingga hasil penjualan ikan belum tentu mampu menutupi seluruh pengeluaran selama melaut.

[adsense]

Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin memberatkan kehidupan para nelayan yang selama ini bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Ebenejer mengaku sangat prihatin karena dari berbagai laporan yang diterimanya, kelangkaan Biosolar telah memukul perekonomian nelayan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan bukan hanya pendapatan nelayan yang menurun, tetapi juga akan berdampak terhadap pasokan ikan dan stabilitas harga di pasaran.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, tambah Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini, pihaknya mendesak pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan Biosolar dan memastikan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan kembali berjalan normal tanpa hambatan.

"Kami berharap pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera menyelesaikan persoalan kelangkaan Biosolar ini. Nelayan harus mendapat kepastian pasokan BBM agar dapat kembali melaut dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir," tegas Ebenejer.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Puluhan hektare kawasan hutan lindung eks kawasan konsesi PT Gunung Raya Utama Timber Industris (PT Gruti) dirambah orang tak bertanggung jawab. Perambahan terjadi diduga akibat minimnya pengawasan dari pihak terkait.

Pantauan Jurnalis harianSIB.com, Rabu (15/7/2026) di Desa Sileuleu Parsaoran Kecamatan Sumbul Dairi, terlihat kawasan hutan lindung eks kawasan konsesi PT Gruti sudah banyak digarap warga mulai dari tebangan pohon baru hingga pengolahan kayu dan bahkan hendak dijadikan lahan perladangan.

[adsense]

Pasca pencabutan izin PT Gruti sebagian lahan yang sudah digarap warga sudah ditanami tanaman baru. Di lokasi banyak ditemukan tumbangan pohon baru. Penebangan pohon dan pembalakan hutan lindung diduga minimnya pengawasan dari KPH XV dan instansi lainnya.

Informasi diperoleh wartawan yang tidak bersedia dituliskan namanya mengatakan, kawasan eks konsesi PT Gruti sudah banyak digarap masyarakat pasca dicabutnya izin perusahaan tersebut. Katanya, jika masuk lebih ke dalam kawasan hutan, sudah habis pohon- pohon besar ditumbang dan diolah serta hendak dijadikan perladangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Sergai Gelar Patroli Skala Besar dan Razia THM, Sasar Titik Rawan Kamtibmas

Sementara itu, Kepala UPT KPH XV Kabanjahe, Ramlan Barus dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, menyampaikan, terima kasih atas informasi atas adanya perambahan hutan di eks konsesi PT Gruti. Kendati demikian, pengawasan telah dilakukan oleh KPH XV yaitu melakukan Patroli (sudah 3 kali) pada kawasan eks PT Gruti, melakukan checking lapangan terkait penebangan yang terjadi pada lokasi yang dimaksud.

[adsense]

Melakukan koordinasi dengan pemdes(Kades) setempat agar manghimbau dan menghentikan penebangan terhadap oknum masyarakat yang melakukan perambahan serta menawarkan solusi terhadap pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

"Kita akan melakukan patroli rutin lebih intensif terkait lokasi eks PT Gruti yang rawan gangguan dari perambahan," ucapnya.

[adsense]

Sampai saat ini, kata Ramlan, pihak KPH XV, tidak pernah melakukan pemberian izin baik secara tertulis dan lisan terkait perambahan hutan eks konsesi PT Gruti, karena ini melanggar perundang undangan yang berlaku pada kawasan hutan milik negara.

Ia mengaku saat Tim KPH XV meninjau dan berpatroli pada lokasi perambahan tidak ditemukan pelaku perambah. Tetapi pihaknya menemukan bekas perambahan atau bekas pengolahan kayu.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) mengungkap tindak pidana pornografi berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dengan menangkap TH yang diduga memanipulasi foto korban hingga menjadi konten bermuatan pornografi.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima Ditressiber Polda Sumut pada 8 Juli 2026.

[adsense]

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan, digital forensic, pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku.

"Kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi Artificial Intelligence untuk melakukan manipulasi foto korban menjadi konten bermuatan pornografi. Penyalahgunaan teknologi seperti ini merupakan bentuk kejahatan siber yang dapat merusak kehormatan, privasi, dan kehidupan sosial korban," ujar Bayu di Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelancaran Distribusi BBM, Polda Sumut Siapkan 10 Personel Terlatih Jadi Pengemudi Truk Tangki

"Tersangka kemudian membuat akun Instagram palsu dan mengunggah foto hasil manipulasi tersebut. Bahkan pelaku juga menandai akun media sosial korban sehingga konten tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan berpotensi mempermalukan korban di ruang digital," ungkapnya.

[adsense]

Bukan hanya menyebarkan konten hasil rekayasa digital, tersangka juga menawarkan jasa untuk membantu menghapus akun media sosial palsu yang dibuatnya sendiri dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

"Modus seperti ini merupakan bentuk pemerasan sekaligus penyalahgunaan teknologi digital. Pelaku terlebih dahulu menciptakan masalah, kemudian menawarkan solusi dengan meminta imbalan kepada korban. Ini adalah pola kejahatan yang harus diwaspadai masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Lanjutnya, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan justru digunakan untuk menyerang martabat dan kehormatan seseorang.

"Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara benar. Namun ketika disalahgunakan untuk membuat konten pornografi, menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya.

[adsense]

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam, dua kartu SIM, serta dua lembar tangkapan layar akun Instagram yang memuat konten hasil manipulasi AI.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli siber guna mendeteksi berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual berbasis elektronik, hingga penyalahgunaan teknologi AI.

[adsense]

"Kami terus memperkuat patroli siber sebagai langkah preventif sekaligus represif. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Siapa pun yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak pidana akan kami kejar dan proses sesuai hukum," tukas Bayu.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga keamanan data dan foto pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

[adsense]

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data maupun foto pribadi di ruang digital. Apabila menemukan akun palsu, konten yang melanggar hukum, atau menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital, segera laporkan kepada Ditressiber Polda Sumut agar dapat segera ditangani," tutupnya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pornografi, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan/atau pidana denda kategori VI. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebagai bagian dari penanganan dampak bencana alam 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mendapatkan alokasi TKD Tambahan mencapai Rp123,7 miliar.

Informasi ini diperoleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (15/7/2026).

[adsense]

Disampaikan Bupati Masinton bahwa anggaran tambahan dari pusat ini dialokasikan khusus untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak akibat bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 lalu.

"Alokasi ini merupakan bukti perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah," katanya dalam rilis yang diterima, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi Kelancaran Distribusi BBM, Polda Sumut Siapkan 10 Personel Terlatih Jadi Pengemudi Truk Tangki

Dia mengatakan, dampak bencana tahun 2025 masih sangat dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian.

[adsense]

Bobby berharap, pada tahun 2027 nanti, alokasi TKD untuk daerah terkena bencana ini dapat disamakan dengan nominal tahun 2026 ini dan tidak mengalami penurunan.

"Agar Kabupaten Kota dapat melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari dana TKD tambahan dan berdampak secara langsung ke masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat memberikan tambahan alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra, dengan rincian Sumatra Utara sebesar Rp6,35 triliun (di mana Pemprov Sumut mengelola Rp1,1 triliun), Sumatra Barat sebesar Rp2,63 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,65 triliun. (**)

[adsense]

[adsense]

Penandatanganan pakta integritas dinilai tidak lagi memadai sebagai benteng utama pencegahan korupsi dalam proyek pemerintah. Dokumen yang berisi janji tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme itu kerap berhenti sebagai persyaratan administratif, sementara persekongkolan proyek justru dapat disusun jauh sebelum proses tender dimulai.

Pengamat kebijakan publik Timbul Raya Manurung, Kamis (16/7/2026), mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemeriksaan poligraf atau lie detector test terhadap pihak-pihak yang memegang kendali atas proyek berisiko tinggi. Pemeriksaan dapat menyasar pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, pimpinan organisasi perangkat daerah atau SKPD, atasan pengelola proyek, kelompok kerja pemilihan, pegawai yang terlibat, hingga direksi dan personel perusahaan rekanan.

[adsense]

"Sejak awal, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penandatanganan pakta integritas. Faktanya, pakta itu belum berhasil menghentikan korupsi proyek. Harus ada mekanisme pemeriksaan yang membuat pejabat dan rekanan berpikir berkali-kali sebelum membangun kesepakatan tersembunyi," kata Timbul dalam usulannya.

Menurutnya, tes poligraf dapat ditempatkan sebagai instrumen penyaringan risiko, terutama ketika ditemukan hubungan tidak wajar antara pejabat pengadaan dan perusahaan tertentu, kebocoran informasi tender, pengaturan spesifikasi, dugaan mark-up, pemenang berulang, atau perubahan kontrak yang tidak memiliki dasar teknis memadai.

[adsense]

Baca Juga:

• ‎Penasihat Hukum PT PASU Sebut Audit Keuangan Dilakukan Diluar Standart

Hasil Survei Penilaian Integritas 2024 lebih mengkhawatirkan. KPK mencatat risiko penyalahgunaan pengadaan mencapai 97 persen pada kementerian dan lembaga serta 99 persen pada pemerintah daerah. Survei itu juga menemukan indikasi pemenang vendor telah diatur, kualitas barang tidak sebanding dengan harga, hasil pengadaan tidak bermanfaat, nepotisme, serta pemberian gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara.

[adsense]

Pakta integritas sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem pengadaan. Pejabat pembuat komitmen dan sejumlah pelaku pengadaan diwajibkan menandatangani dokumen tersebut. Format terbaru LKPP juga memuat janji tidak melakukan KKN, tidak meminjamkan perusahaan atau "pinjam bendera", serta kesediaan menerima sanksi apabila melanggar.

Namun, dokumen tertulis tidak serta-merta mengubah perilaku apabila tidak dibarengi pemeriksaan, keterbukaan data dan sanksi nyata. Kajian KPK mengenai tata kelola e-procurement menyimpulkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menutup penyimpangan. Manipulasi masih dapat terjadi sejak penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri, evaluasi penawaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan kontrak.

[adsense]

Ukraina Benar Menggunakan Poligraf, tetapi Tidak Boleh Disederhanakan

[adsense]

Gagasan Timbul merujuk langkah yang ditempuh Ukraina ketika Mykhailo Fedorov memimpin Kementerian Pertahanan negara itu. Fedorov diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 14 Januari 2026 dengan agenda digitalisasi, reformasi organisasi dan pemberantasan korupsi di tengah besarnya anggaran perang Ukraina.

Dalam wawancara media pada 17 Juni 2026, Fedorov mengungkapkan timnya mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga penegak hukum mengenai dugaan kebocoran informasi dan pengaturan pengadaan. Nama-nama yang muncul dalam beberapa laporan kemudian diminta menjalani pemeriksaan poligraf. Mereka yang menolak disebut diberhentikan, sedangkan sebagian yang mengikuti pemeriksaan tetapi dinilai bermasalah juga kehilangan jabatan.

[adsense]

Pemeriksaan itu dilakukan setelah ditemukan pegawai yang diduga membocorkan isi rapat, alasan perusahaan tertentu dikeluarkan dari proses pengadaan, serta informasi internal lainnya kepada pelaku usaha. Fedorov menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pegawai kementerian kepada kepentingan perusahaan swasta.

Sejumlah pemberitaan kemudian merangkum kebijakan itu sebagai tes wajib bagi pejabat kementerian dan kontraktor pertahanan. Akan tetapi, verifikasi terhadap sumber yang tersedia menunjukkan ruang lingkupnya perlu disampaikan secara hati-hati. Belum ditemukan peraturan resmi yang membuktikan bahwa seluruh rekanan militer Ukraina tanpa pengecualian diwajibkan menjalani poligraf. Keterangan paling rinci menunjukkan pemeriksaan diarahkan kepada pegawai dan pihak yang namanya terhubung dengan risiko pengadaan serta informasi penegak hukum.

[adsense]

Ukraina memang memiliki aturan terpisah mengenai pemeriksaan poligraf bagi warga asing yang hendak bergabung dengan militernya. Namun kewajiban itu terutama berlaku bagi calon perwira, personel yang akan mengakses rahasia negara, atau calon yang memberikan informasi meragukan, bukan otomatis terhadap setiap warga asing yang mendaftar.

Fedorov juga menyatakan reformasi tender terbuka menghemat sekitar 16 hingga 20 persen biaya pengadaan. Dalam tender amunisi artileri 155 milimeter, penghematan diklaim melebihi 100 juta dolar AS setelah harga per peluru turun sekitar 1.000 dolar AS. Angka tersebut merupakan pernyataan Fedorov dan belum dapat diperlakukan sebagai hasil audit independen hanya berdasarkan wawancara media.

[adsense]

Pada 15 Juli 2026, Fedorov kehilangan jabatan dalam perombakan pemerintahan Ukraina. Dengan demikian, kebijakan poligraf yang menjadi rujukan tersebut berlangsung ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan, bukan kebijakan yang diumumkannya setelah tidak lagi memegang posisi itu.

Poligraf Bukan Mesin Pembaca Kebohongan

[adsense]

Gagasan menggunakan poligraf menarik karena menimbulkan efek psikologis. Pejabat dan rekanan yang mengetahui dirinya dapat diperiksa mungkin menjadi lebih berhati-hati membangun kesepakatan tersembunyi. Pemeriksaan juga dapat memancing pengakuan, membuka arah penyelidikan baru atau mempersempit daftar pihak yang harus diaudit.

[adsense]

Namun, poligraf bukan mesin yang secara langsung membaca kebohongan. Perangkat itu merekam perubahan pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, keringat dan respons fisiologis lain ketika seseorang menjawab pertanyaan. Respons tersebut dapat muncul karena berbohong, tetapi juga dapat disebabkan kecemasan, ketakutan, kondisi kesehatan, obat-obatan, kelelahan atau tekanan psikologis.

National Academies Amerika Serikat menyimpulkan bukti ilmiah mengenai keakuratan poligraf untuk penyaringan pegawai masih sangat terbatas. Pemeriksaan terhadap peristiwa tertentu dinilai dapat membedakan jawaban jujur dan menipu lebih baik daripada tebakan acak, tetapi hasilnya jauh dari sempurna. Keakuratan untuk penyaringan massal diperkirakan lebih rendah dan rentan terhadap hasil positif palsu maupun teknik untuk mengelabui pemeriksaan.

[adsense]

American Psychological Association juga menyatakan hanya sedikit bukti yang menunjukkan poligraf mampu mendeteksi kebohongan secara akurat. Karena itu, seseorang yang gugup tetapi jujur dapat dianggap bermasalah, sedangkan orang yang terlatih mengendalikan respons tubuh mungkin lolos.

Indonesia sendiri bukan sama sekali asing dengan teknologi tersebut. Polri pernah menggunakan poligraf sebagai alat bantu pemeriksaan perkara pidana. Namun pengalaman investigasi kasus tertentu berbeda dengan pemeriksaan rutin terhadap ribuan ASN, pejabat daerah dan pengusaha yang belum tentu sedang terkait suatu peristiwa konkret.

[adsense]

Jangan Menyalin Situasi Perang

[adsense]

Konteks Ukraina tentu saja tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Ukraina menggunakan poligraf ketika berada dalam kondisi perang, menghadapi ancaman infiltrasi, kebocoran rahasia pertahanan dan risiko pengadaan senjata bernilai sangat besar. Sebagian pembatasan terhadap kebebasan individu dijalankan berdasarkan kepentingan keamanan nasional.

Indonesia adalah negara hukum dalam situasi sipil. Pemberhentian pegawai atau pemutusan kontrak tidak semestinya didasarkan hanya pada indikator stres tubuh yang ditafsirkan seorang pemeriksa. Setiap keputusan harus mempunyai dasar peraturan, bukti pendukung, prosedur keberatan serta mekanisme pemeriksaan ulang.

[adsense]

Tes poligraf juga menghasilkan informasi fisiologis yang, secara hukum, berpotensi berhubungan dengan data kesehatan dan data pribadi spesifik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memasukkan data kesehatan dan biometrik sebagai data pribadi spesifik. Pemrosesan dalam skala besar, penggunaan teknologi baru serta pemantauan sistematis yang berdampak signifikan wajib disertai penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya membeli alat dan menunjuk pemeriksa. Harus ditentukan siapa yang boleh mengakses hasilnya, berapa lama data disimpan, pertanyaan apa yang dilarang, bagaimana melindungi informasi kesehatan peserta, serta bagaimana mencegah hasil pemeriksaan dipakai untuk intimidasi politik, balas dendam birokrasi atau menyingkirkan perusahaan pesaing.

[adsense]

Layak Diuji Terbatas, Bukan Diberlakukan Membabi Buta

[adsense]

Usulan Timbul tetap layak dipertimbangkan, tetapi bukan dalam bentuk tes massal terhadap seluruh ASN dan seluruh perusahaan pemerintah. Pemeriksaan sebaiknya diuji secara terbatas pada proyek bernilai besar dan berisiko tinggi, seperti pertahanan, infrastruktur strategis, sumber daya alam, alat kesehatan, pengadaan darurat serta proyek yang sejak awal menunjukkan anomali.

Pemicu pemeriksaan harus berbasis risiko. Misalnya, spesifikasi hanya cocok untuk satu merek, harga perkiraan jauh di atas harga pasar, perusahaan yang sama berulang kali menang, terjadi kebocoran dokumen, perubahan kontrak tidak wajar, hubungan kepemilikan tersembunyi, laporan pelapor internal, atau ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan pejabat.

[adsense]

Hasil poligraf tidak boleh berdiri sendiri. Pemeriksaan harus diikuti audit dokumen, penelusuran transaksi keuangan, pemeriksaan komunikasi, pencocokan kepemilikan perusahaan, verifikasi penerima manfaat akhir dan pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan. Penolakan mengikuti tes pun tidak otomatis membuktikan korupsi, meskipun dapat menjadi salah satu faktor dalam penilaian risiko apabila kewajibannya telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Pemeriksa harus berasal dari lembaga yang independen dari pimpinan proyek dan pemerintah daerah yang diperiksa. Peserta harus memperoleh penjelasan, pemeriksaan kesehatan awal, hak atas pemeriksaan kedua, salinan kesimpulan serta kesempatan membantah hasil. Pemberhentian, pencantuman dalam daftar hitam atau proses pidana harus berdasarkan gabungan bukti, bukan sekadar grafik denyut jantung.

[adsense]

Lebih penting lagi, Indonesia jangan terjebak mencari alat yang tampak keras tetapi melupakan akar persoalan. Pencegahan korupsi tetap membutuhkan keterbukaan kontrak, publikasi pemilik manfaat perusahaan, analisis pola pemenang tender, rotasi pejabat pengadaan, pengawasan masyarakat, perlindungan pelapor, pemeriksaan kekayaan, audit gaya hidup, penguatan APIP serta hukuman nyata bagi pejabat dan perusahaan yang bersekongkol.

Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 menjadi peringatan bahwa upaya yang berjalan belum cukup. Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

[adsense]

Pakta integritas tidak harus dihapus, tetapi harus berhenti diperlakukan sebagai jimat administratif. Usulan poligraf dapat menjadi alat tambahan untuk proyek tertentu, sepanjang dilaksanakan terbatas, profesional, terlindungi secara hukum dan tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Pelajaran terpenting dari Ukraina bukan sekadar penggunaan mesin pendeteksi kebohongan. Pelajarannya adalah keberanian menelusuri jaringan kepentingan, mengeluarkan orang yang membocorkan proses pengadaan, membuka persaingan dan memaksa sistem bekerja tanpa pesanan tersembunyi.

[adsense]

Indonesia membutuhkan keberanian serupa. Namun negara tidak boleh mengganti formalitas pakta integritas dengan formalitas baru bernama tes poligraf. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat kebohongan sulit disembunyikan, persekongkolan mudah dilacak dan korupsi benar-benar mahal bagi pelakunya.(**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut mengambil langkah cepat untuk membantu mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menurunkan personel yang telah memiliki kompetensi sebagai pengemudi truk tangki.

Solusi tersebut sementara untuk mengatasi kekurangan awak mobil tangki (AMT) yang berdampak pada distribusi BBM di sejumlah wilayah.

[adsense]

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, BIN Daerah serta jajaran Polda Sumut, salah satu kendala distribusi BBM disebabkan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polda Sumut menyiapkan 10 personel Polri yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan truk tangki sebagai pengganti sementara AMT yang berhalangan bertugas. Personel tersebut diterjunkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pihak terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Sindikat Penipuan Online Berkedok Lelang Mobil, Tangkap 4 Pelaku

Ia menegaskan, personel yang diterjunkan bukan dipilih secara sembarangan. Seluruhnya telah mengikuti pelatihan khusus mengemudikan kendaraan tangki BBM sehingga memahami prosedur keselamatan dan standar operasional dalam proses distribusi.

[adsense]

"Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tetapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM," jelasnya.

Menurut Kombes Dwi Tunggal Jaladri, pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025. Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi.

[adsense]

Selain menyiapkan personel sebagai pengemudi, Polda Sumut juga membuka layanan pengawalan terhadap kendaraan tangki BBM selama proses distribusi. Pengawalan diberikan berdasarkan permintaan dari Pertamina maupun pengelola SPBU untuk memastikan pengiriman berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menambahkan, hingga saat ini koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mempercepat normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara.

[adsense]

"Berdasarkan hasil koordinasi, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Polres Labuhanbatu berkomitmen memberantas aksi premanisme. Setelah Polsek Panai Tengah, kali ini, Tim Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap supir-supir truk di Jalan Umum Simpang HSJ, Dusun Seimambang Hilir II, Desa Seitampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (15/7/2026).

Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal, mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai aksi pungli yang telah meresahkan para pengemudi truk saat masuk ke Simpang HSJ.

[adsense]

"Menindaklanjuti laporan itu, Kanit Reskrim Ipda Mistranius Purba SH bersama personel langsung turun ke lokasi melakukan penyelidikan," kata Kapolsek.

Sebelum operasi dilakukan, Kanit Reskrim terlebih dahulu melaporkan informasi tersebut ke pimpinan. Kapolsek kemudian memerintahkan Kanit bersama timnya turun ke lapangan untuk memastikan sekaligus menindak pelaku yang melakukan pungli.

[adsense]

Baca Juga:

• Jual Miras Ilegal di Seiberombang, Pemilik Warung Tuak Diamankan

Dari hasil penggeledahan, tambahnya, tim polisi menemukan barang bukti 5 lembar uang pecahan Rp2000, diduga hasil pungutan liar. Pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Korban, Ahmad Subli (26), mengaku merasa keberatan dengan tindakan pelaku. Ia juga menyampaikan kepada petugas Polsek Bilah Hilir, bahwa praktik serupa bukan pertama kali dialaminya, melainkan sudah berulang kali, setiap melintasi Simpang HSJ. Berdasarkan keterangannya, korban kemudian diarahkan untuk membuat laporan pengaduan resmi.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk aksi premanisme, termasuk pungutan liar di jalan umum.

[adsense]

"Polres Labuhanbatu juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk terciptanya Kamtibmas yang kondusif," sebutnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) berhasil mengungkap jaringan penipuan online (scam) yang beraksi dengan modus lelang mobil dengan menangkap empat orang tersangka beserta sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menjalankan aksinya.

Hal tersebut disampaikan Dirresiber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono yang didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, Wadirressiber serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut pada konferensi pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan melalui media elektronik dengan modus penawaran kendaraan hasil lelang yang aksinya dilakunkan dengan pembagian peran untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana. Para pelaku bekerja secara terorganisir, memiliki peran masing-masing dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan penipuan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres Perdana Polres Padang Lawas Utara

"Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Ketika korban mulai percaya, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga pengeluaran kendaraan. Inilah pola yang sering digunakan dalam berbagai kasus scam," ucapnya.

[adsense]

Berdasar hasil penyidikan diketahui, tersangka MBD berperan mencari calon korban, kemudian informasi tersebut diberikan kepada tersangka MA yang menghubungi korban dan mengaku sebagai teman korban.

Selanjutnya, tersangka MSS berperan sebagai calon pembeli kendaraan yang mengaku bernama Chandra Wijaya dan mengirimkan bukti transfer palsu yang telah diedit agar korban percaya bahwa transaksi kendaraan benar-benar terjadi.

[adsense]

Sementara tersangka AW bertugas menyediakan rekening penampungan untuk menerima uang hasil kejahatan.

"Kami menemukan adanya rangkaian komunikasi yang dirancang untuk membuat korban yakin bahwa proses jual beli kendaraan berlangsung secara nyata. Bahkan para pelaku menyiapkan bukti transfer yang telah dimanipulasi untuk memperkuat skenario penipuan tersebut," tandas Bayu.

[adsense]

Akibat aksi para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp31 juta setelah melakukan transfer sebanyak dua kali ke rekening yang telah disiapkan pelaku.

Dalam pengungkapan itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa lima unit telepon seluler, enam kartu SIM, lima dokumen rekening koran, dan satu potong baju yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

[adsense]

Kombes Pol. Bayu menegaskan bahwa Ditressiber Polda Sumut akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat memiliki literasi digital yang baik serta tidak mudah menjadi korban penipuan online," tegasnya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, terlebih jika disertai permintaan transfer uang.

"Prinsip yang paling penting adalah selalu melakukan cek, teliti dan verifikasi. Jangan pernah mengirimkan uang hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tambahnya.

[adsense]

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

[adsense]

"Polda Sumut akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital. Kami mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam bertransaksi dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana siber," tutupnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reskrim Polsek Panai Hilir, Polres Labuhanbatu, melakukan penindakan terhadap aktivitas penjualan minuman keras (Miras) di Seiberombang. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tim mengamankan seorang wanita yang menjual miras tanpa izin pada usaha warung tuak miliknya, di Lingkungan IV, Kelurahan Seiberombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (15/7/2026).

Kapolsek Panai Hilir Iptu Yuna Hendrawan Gultom SH MH kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/7/2026), mengatakan operasi tersebut dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas bergerak cepat menuju lokasi untuk memastikan kebenaran laporan warga mengenai dugaan praktik penjualan minuman beralkohol secara ilegal di lingkungan tersebut.

[adsense]

"Setibanya di lokasi, tim petugas menemukan bahwa informasi tersebut benar. Dalam kafe milik seorang perempuan berinisial M (48), warga Lingkungan IV Seiberombang, ditemukan empat jenis minuman keras yang diperjualbelikan tanpa izin resmi. Pemilik usaha ini diketahui menjual minuman tradisional tuak," kata Iptu Yuna Gultom.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres Perdana Polres Padang Lawas Utara

DIAMANKAN: Perempuan berinisial M (48), warga Lingkungan IV Seiberombang, diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu, karena menjual miras tanpa izin resmi, Rabu (15/7/2026). (Foto: Dok/Humas Polres Labuhanbatu)

[adsense]

Dari hasil pemeriksaan, sebutnya, tim mengamankan barang bukti 3 botol miras Anggur Lychee merek Atlas, 2 botol Anggur Merah merek Orang Tua, 2 botol Anggur Hijau merek API dan 2 botol Anggur Hijau merek Kawa Kawa yang diperdagangkan secara ilegal.

[adsense]

"Pemilik warung atau kafe beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolsek Panai Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim penyidik saat ini masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan serta melengkapi administrasi penyitaan sesuai prosedur hukum yang berlaku," jelasnya.

Kapolsek Panai Hilir berharap langkah tegas ini dapat memberi efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir tersebut.

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memperjualbelikan minuman keras tanpa izin. Kepolisian akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Selain proses hukum yang sedang berjalan, pihak kepolisian juga akan memberikan pembinaan kepada pemilik usaha. Wanita yang diamankan juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak lagi memperjualbelikan minuman keras tanpa izin. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun mengungkap kasus peredaran narkoba. Seorang terduga pengedar narkoba diamankan berikut barang bukti 31,52 gram sabu.

"Kami apresiasi partisipasi masyarakat yang berani memberikan informasi. Kerjasama ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Simalungun," kata Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Charles Hartono Nababan, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut, kerap terjadi transaksi narkotika di kawasan Jalan Sederhana, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Dalam merespon informasi tersebut, Kanit II Satres Narkoba Polres Simalungun Ipda Horas Butarbutar bersama Katim II Aipda Andi S Nainggolan dan sejumlah personel bergerak menuju lokasi tersebut guna melakukan pengawasan dan penyelidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Dua Pelaku Penyerangan Polisi di Multatuli, Sembilan Masih Buron

Di lokasi, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial GS alias Gading (21). Juga disita barang bukti 8 bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu dan 3 bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 31,52 gram.

[adsense]

Petugas juga mengamankan 3 bungkus plastik klip kosong, satu unit handphone serta uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan narkotika.

Pada pemeriksaan awal, katanya, tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang warga Kampung Padang, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar.

[adsense]

Tim penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk memburu pemasok barang haram tersebut. Namun, hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

Sementara itu, tersangka GS alias Gading beserta seluruh barang bukti dibawa ke Markas Satres Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Kasat Narkoba mengatakan, pihaknya akan berupaya terus untuk memburu terduga pelaku lainnya yang masih buron.

"Saat ini, penyidik telah menerbitkan Laporan Polisi, melakukan penyidikan serta melaksanakan gelar perkara sebelum berkas perkara diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum," urainya.

[adsense]

Kasat Narkoba juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika demi terwujudnya wilayah Simalungun yang aman dan bersih dari bahaya narkoba. (**)

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan alumunium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali berlanjut. Sidang kali ini beragendakan keterangan saksi ahli di ruang sidang Kartika, Rabu (15/7/2026)

‎

[adsense]

‎Dalam keterangannya saksi ahli yang merupakan Konsultan Publik dari kantor Angkutan Publik Tarmiji Ahmad, Ernold Wakaimbang menyampaikan, skema perubahan pembayaran dari cash ke DA (pembayaran berjangka selama 80 hari) telah diingkari lebih dari enam bulan.

‎

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Perkara Kasus Kematian Boi Simamora: Serangan Diterkam Buaya Terpatahkan?

‎

[adsense]

‎Menanggapi itu penasihat hukum terdakwa Djoko Sutrisno,Willyam Raja D. Halawa mengatakan keterangan ahli auditor yang dihadirkan JPU dalam persidangan terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses audit hingga penetapan kerugian negara yang akan menjadi materi pembelaan (pleidoi).

‎

[adsense]

‎Willyam menyebut, ahli yang merupakan bagian dari tim auditor menyatakan telah menemukan kerugian negara dalam perkara tersebut. Namun, setelah diuji dalam persidangan, menurutnya terdapat sejumlah standar audit yang justru tidak dijalankan oleh tim auditor sendiri.

‎

[adsense]

‎"Contohnya terkait proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap alat bukti. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh ahli auditor maupun timnya. Saat kami konfirmasi, mereka justru menyatakan hal itu tidak perlu. Padahal, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mereka menyebut tidak berpendapat di luar standar investigasi SJI 5400. Ini yang membuat kami kecewa," ujarnya, Kamis (16/7/2026).

‎

[adsense]

‎Menurutnya, apabila auditor sendiri tidak menjalankan standar yang telah ditetapkan, hal itu berpotensi menjadi preseden yang kurang baik dalam proses audit investigatif. "Kalau begini, semua pihak yang diaudit bisa saja tidak mengikuti standar auditnya sendiri. Ini tentu menjadi contoh yang tidak baik," katanya.

‎

[adsense]

‎Selain itu, tim penasihat hukum juga menyoroti proses penetapan status tersangka yang dinilai lebih dahulu dilakukan sebelum terbitnya laporan hasil audit kerugian negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

‎

[adsense]

‎"Status tersangka ditetapkan lebih dulu. Tersangka ditetapkan pada bulan Januari, sementara laporan mengenai jumlah kerugian negara baru muncul pada bulan Februari. Yang menjadi pertanyaan kami, kalau kerugian negaranya belum diketahui jumlahnya, mengapa sudah ada tersangkanya? Ini menurut kami cukup unik dan akan kami tuangkan dalam nota pembelaan," ucapnya.

‎

[adsense]

‎Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah-olah aparat penegak hukum lebih dahulu mencari tersangka, sedangkan besaran kerugian negara baru ditentukan kemudian. "Kesannya seperti mencari dulu tersangkanya, kerugian negaranya belakangan menyusul. Padahal ini perkara tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara," tegasnya.

‎

[adsense]

‎Dalam persidangan, penasihat hukum juga menilai ahli terlalu sederhana dalam memaknai kerugian negara, yakni hanya berdasarkan berkurangnya keuangan negara tanpa mempertimbangkan aspek business judgment rule.

‎

[adsense]

‎"Yang kami tangkap, ahli berpendapat selama keuangan negara berkurang, maka langsung dianggap sebagai kerugian negara. Padahal, untuk membuktikan business judgment rule menurut kami ahli tidak memahaminya. Seolah-olah setiap pengurangan keuangan negara otomatis dimaknai sebagai kerugian negara," katanya.

‎

[adsense]

‎Tak hanya itu, ia juga mengkritik pendapat ahli yang menggunakan pendekatan logika dalam menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum.

‎"Ahli mengatakan kalau utang tidak dibayar berarti perbuatan melawan hukum. Padahal, berdasarkan standar yang mereka gunakan, ahli tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Itu merupakan kewenangan majelis hakim," ujarnya.

[adsense]

‎

‎Menutup keterangannya, tim penasihat hukum menyimpulkan bahwa pendapat ahli masih memiliki banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan standar audit yang mereka jadikan acuan.

[adsense]

‎

‎"Kesimpulan kami, masih banyak cacat dalam keterangan ahli. Ada sejumlah standar SJI 5400 yang ternyata tidak dijalankan. Di satu sisi ahli mengatakan tidak semua standar harus diikuti, tetapi di sisi lain dalam LHP mereka menyatakan tidak berpendapat di luar standar tersebut. Ini menjadi kontradiktif dan akan kami uraikan secara rinci dalam pleidoi," katanya.

[adsense]

‎

‎Penasihat hukum juga mempertanyakan kemungkinan berubahnya nilai kerugian negara apabila proses kepailitan perusahaan nantinya berlanjut hingga tahap pemberesan aset oleh kurator.

[adsense]

‎

‎"Kalau nanti ada pemberesan oleh kurator, apakah angka kerugian negara akan berubah? Kalau bisa berubah, ini justru semakin kabur. Sementara banyak putusan yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata, bukan potensi, sehingga nilainya tidak bisa berubah-ubah. Kalau hari ini Rp1, besok menjadi Rp2, lalu berubah lagi menjadi Rp5, bagaimana kepastian hukum bagi terdakwa?" pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Misteri kematian Boi Simamora mulai terang setelah Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) resmi menggelar perkara di Satreskrim Polres Tapteng, Rabu (15/7/2026).

Agenda ini menghadirkan Dokter Forensik RSUD Pandan dr Binsar Lubis, kedua orangtua Boy Simamora, juga pengacara keluarga korban, gelar perkara digelar secara internal.

[adsense]

Dalam proses berlangsung sekitar 90 menit, penyidik memaparkan bukti dan hasil otopsi jenazah korban yang ditemukan di Sungai Saga Matua Sirandorung pada 28 Mei 2026 lalu.

Pengacara keluarga Boy Simamora, Parlaungan Silalahi, SH menyimpulkan sesuai yang disampaikan ahli forensik yang sudah dibacakan secara patologi.

[adsense]

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Modus Pemerasan Berkedok Kencan Online

Dikatakan, hasil forensik yang sudah diungkap menyatakan tak ada identik sama sekali bekas gigitan buaya yang ditemukan di tubuh Boy Simamora.

[adsense]

"Buaya punya gigi dan lebih panjang dari gigi hewan lain. Artinya di sini ada terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan. Kami tidak bisa memastikan sekarang siapa pelakunya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Parlaungan juga meminta kepada kepolisian agar memanggil lima orang teman Boy Simamora yang sewaktu kejadian sempat bersama-sama di areal kebun sawit di Sirandorung.

[adsense]

Dihelaskan Parlaungan Silalahi, asumsi publik yang menyebutkan Boi Simamora meninggal karena diserang buaya berawal dari pengakuan seorang warga berinisial TS melihat sosok manusia dimakan buaya di Sungai Sirandorung.

"Dia adalah orang yang pertama kali melihat ada sesosok mayat dan kemudian buaya mencicipinya. Tapi dia tidak menyatakan bahwa itu adalah Boy Simamora. Kami minta dia dipanggil dalam waktu 2x24 jam," tegasnya.

[adsense]

Bahkan, pernyataan TS mulanya membuat keluarga Boi Simamora percaya dengan perkataan saksi, namun pada akhirnya muncul banyak kejanggalan yang membuat kedua orangtuanya mulai curiga.

Dalam kesempatan ini, Ayah Boi Simamora Saudara Lamsehat Simamora mengaku lega akhirnya penyebab kematian anak sulungnya itu dimakan buaya itu terpatahkan dan mulai mengungkap tabir baru.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, pria berusia 46 tahun ini bermohon agar Kapolres Tapanuli Tengah AKBPj Muhammad Alan Haikel agar mendalami perkara kematian Boy Simamora yang sudah mengarah ke dugaan pembunuhan, bukan lagi karena dimakan buaya.

"Agar bapak Kapolres mengusut tuntas kasus ini karena anak kami ini bukan dimakan buaya," katanya didampingi istri dan kerabat lainnya.

[adsense]

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah Iptu Dian Agustian Perdana membacakan hasil forensik penyebab kematian Boy Simamora.

"Ketika masuk ke dalam air masih dalam keadaan hidup. Kemungkinan besar juga ketika berada di dalam air, seperti trauma akibat benda tumpul," katanya.

[adsense]

Disinggung soal akibat buaya, Dian kembali lagi menungkit sosok saksi yang melihat Boy Simamora dimakan buaya di Sungai Saga.

"Saksi sudah kami mintai keterangan. Dokter menyatakan ada bekas gigitan, tapi karena tidak melihat langsung, dia tidak bisa menyimpulkan digigit hewan apa," sebutnya.

[adsense]

Dian kemudian menjelaskan tindak lanjut Polres Tapanuli Tengah usai melakukan gelar perkara akan tetap melanjutkan penyelidikan terhadap tewasnya Boy Simamora, agar semakin terang benderang.

"Kami juga akan mendatangi lokasi-lokasi yang bisa menguatkan dalam perkara ini," pungkasnya.

[adsense]

Sampai saat ini, Polres Tapanuli Tengah sudah memeriksa 20 saksi, teman korban, keluarga hingga petugas keamanan PT Nauli Sawit. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut) Parlindungan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal (Madina) , Selasa (14/7/2026). Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan seluruh operasional dan layanan keimigrasian di kantor yang baru beroperasi tersebut berjalan dengan lancar dan prima bagi masyarakat.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Padangsidimpuan, Iwan Ernanda, beserta jajaran pejabat struktural, Kakanwil memeriksa langsung proses pelayanan yang sedang berlangsung. Fokus peninjauan meliputi layanan paspor RI serta layanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).

[adsense]

Hal itu disampaikan Rizky Maulana Humas Imigrasi Sumut melalui siaran persnya di Medan, Kamis (16/7/2026).

Disebutkannya, selain memantau jalannya pelayanan, Parlindungan juga berkeliling memastikan kesiapan serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang di area kantor. Kehadiran Kantor Imigrasi Mandailing Natal itu merupakan buah dari sinergi yang kuat antara pihak imigrasi dan pemerintah daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambangi Kantor Baru, Kakanwil Pastikan Layanan Imigrasi Lebih Dekat untuk Masyarakat Padangsidimpuan

Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk mengedepankan prinsip "Imigrasi untuk Rakyat". Upaya perluasan jangkauan layanan ini juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang tertuang dalam 15 program aksi kementerian. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyerahkan bantuan satu unit traktor kepada petani di Nagori Bah Bolon, Kecamatan Dolog Masagal, Rabu (15/7/2026).

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mengurangi biaya produksi, serta mendongkrak produktivitas hasil pertanian.

[adsense]

Bupati Simalungun saat menyerahkan bantuan menyampaikan bahwa regenerasi petani merupakan kunci keberlanjutan pembangunan sektor pertanian. Kehadiran petani muda menjadi harapan besar bagi kemajuan pertanian di Simalungun.

"Pemerintah akan terus mendorong lahirnya generasi petani yang inovatif, produktif, dan mampu memanfaatkan teknologi sehingga sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing,"ujar bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Tutup Balap Jetor Season 2

Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi agar petani tidak mengalami kendala selama musim tanam, harap Purba.

[adsense]

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih menjelaskan bahwa penyaluran alsintan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern.

Selain menyediakan sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian juga terus melakukan pendampingan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi kebutuhan petani.

[adsense]

Melalui penyerahan bantuan alsintan dan panen raya bawang merah tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sektor pertanian yang modern, produktif, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Simalungun maju.(**)

[adsense]

[adsense]

Tak hanya melancarkan serangan udara balasan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran juga dilaporkan mulai melancarkan serangan siber dengan menargetkan ponsel tentara AS di kawasan.

Menurut data yang dirilis Mobile Surveillance Monitor, dikutip CNN Indonesia, serangan siber yang diduga dilakukan Iran ini memanfaatkan kerentanan pada teknologi jaringan telekomunikasi lama untuk melacak lokasi ponsel personel AS di Timur Tengah.

[adsense]

Lembaga riset yang mempelajari aktivitas spionase melalui perangkat seluler ini mendeteksi gelombang sinyal yang melintasi berbagai jaringan telekomunikasi di Timur Tengah pada awal perang antara AS-Israel melawan Iran pecah pada Februari lalu.

Peneliti keamanan siber sekaligus pendiri Mobile Surveillance Monitor, Gary Miller, mengatakan data itu mengindikasikan ada "kampanye serangan yang terkoordinasi."

[adsense]

Baca Juga:

• AS Hancurkan Jembatan Tertinggi di Timteng

Ia menuturkan Bahrain, yang menampung salah satu pangkalan militer AS di Timur Tengah, menjadi salah satu negara di mana jaringan telekomunikasinya dibanjiri permintaan data lokasi.

[adsense]

Dikutip New York Times, laporan terkait serangan siber Iran ini pertama kali dilaporkan oleh Financial Times. Dalam laporan itu, para pakar yang menelaah data tersebut menilai bahwa Iran tampaknya memanfaatkan sinyal telepon seluler untuk melacak keberadaan personel militer dan kontraktor AS di kawasan tersebut.

Selama bertahun-tahun, jaringan peretas Iran yang tersebar telah menggunakan serangan siber sebagai alat untuk memproyeksikan pengaruhnya di Timur Tengah sekaligus menantang, atau setidaknya mengganggu, AS.

[adsense]

Namun, para analis menilai laporan terbaru mengenai upaya Iran melacak personel AS di seluruh kawasan menunjukkan bahwa kemampuan perang sibernya kini telah berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih serius.

Data tersebut menunjukkan kemunculan gelombang sinyal yang dikirim melalui protokol SS7 (Signaling System No. 7), teknologi telekomunikasi dengan tingkat keamanan rendah yang dikembangkan pada 1970-an. Sinyal-sinyal itu bertujuan memperoleh informasi lokasi berbagai perangkat di seluruh kawasan.

[adsense]

Miller mengatakan sinyal tersebut tampaknya menargetkan ponsel yang terhubung ke jaringan operator lokal seperti jenis jaringan yang terkadang digunakan oleh personel militer AS.

Sementara itu, peneliti keamanan siber dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nikita Shah, mengatakan penggunaan sinyal jaringan telepon oleh Iran untuk menemukan lokasi target menunjukkan bahwa kemampuan perang siber Teheran telah berkembang menjadi lebih canggih.

[adsense]

Menurut Shah, kemampuan Iran ini berpotensi semakin berbahaya bagi personel AS yang ditempatkan di wilayah yang berada dalam jangkauan rudal Iran.

"Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama konflik ini, Iran menjadi sangat kreatif. Bagi saya, ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kecanggihan," kata Shah.

[adsense]

Menurut Shah, peretas dari Iran, Rusia, China, dan sejumlah negara lain telah lama mengeksploitasi celah keamanan pada sistem telekomunikasi SS7 untuk memata-matai target mereka.

Tahun lalu, para peneliti dari perusahaan keamanan siber asal Swedia, Enea, menemukan bahwa sebuah perusahaan pengawasan di Timur Tengah memanfaatkan kerentanan serupa untuk melacak lokasi pengguna ponsel tertentu.

[adsense]

Ancaman ini juga telah memicu kekhawatiran Kongres AS, di mana sejumlah anggotanya menilai Kementerian Pertahanan masih belum bisa maksimal melindungi personel militer AS di Timur Tengah dari ancaman keamanan siber.

Pada April lalu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) juga mengakui bahwa pihaknya "menerima berbagai laporan ancaman" mengenai penggunaan data lokasi komersial oleh pihak lawan untuk menargetkan personel militer AS.

[adsense]

Pada Selasa (14/7), juru bicara CENTCOM mengatakan dirinya "belum mengetahui laporan tersebut" Ketika dimintai tanggapan mengenai data yang menunjukkan Iran melacak personel AS melalui celah keamanan SS7 ini. Ia bahkan menolak menjawab pertanyaan mengenai langkah-langkah militer AS untuk menghadapi kemampuan kejahatan siber Iran ini.

Meski kemampuan serangan sibernya umumnya masih dianggap berada di bawah Rusia atau China, operasi siber Iran tetap menjadi tantangan yang terus-menerus bagi personel Amerika Serikat, baik di Timur Tengah maupun di wilayah AS sendiri.

[adsense]

Pada Februari, kelompok yang berafiliasi dengan badan intelijen Iran mengaku bertanggung jawab atas penyebaran email dan foto-foto yang dicuri dari akun pribadi Direktur FBI, Kash Patel. (*)

[adsense]

[adsense]

Gereja HKBP Pariksabungan yang berlokasi di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara menjadi pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA), Kamis (9/7).

Kegiatan itu terlaksana atas kerjasama antara FE UNITA dan Punguan Parompuan HKBP Distrik Regional I Distrik XVI Humbang Habinsaran dengan melibatkan jemaat lintas sektor dan lintas usia.

[adsense]

Sebanyak 160 orang jemaat hadir dan berpartisipasi aktif sepanjang rangkaian acara dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penguatan kemandirian ekonomi berbasis gereja dan keluarga.

Kegiatan Abdimas ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang secara rutin dilakukan FE setiap semester.

[adsense]

Baca Juga:

• Dosen UNITA Edukasi Siswa SMAS Singosari Delitua Waspadai Penipuan AI dan UU ITE

Sesi utama kegiatan diisi oleh pemaparan materi bertajuk "Penguatan Kemandirian Ekonomi Jemaat melalui Tata Kelola Kelompok Usaha Berbasis Gereja (KUBG)" yang disampaikan oleh Dosen FE UNITA, Dr Nana T Nainggolan SE MM.

[adsense]

Dalam paparannya menjelaskan, bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi jemaat melalui pembentukan dan pengelolaan Kelompok Usaha Berbasis Gereja (KUBG).

"Melalui KUBG, jemaat didorong untuk saling mendukung, bekerja sama, dan mengelola usaha kecil secara kolektif dengan tata kelola yang baik, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi jemaat yang berbasis komunitas dan nilai-nilai kekristenan," jelas Dr Nana.

[adsense]

INOVASI

Selain sesi pemaparan materi, kegiatan Abdimas tersebut juga diisi dengan demonstrasi pembuatan saus cabai yang dilakukan bekerja sama dengan mitra KT Berdikari Desa Siborongborong II.

[adsense]

Demonstrasi bertujuan untuk menjawab kebutuhan nyata jemaat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, termasuk komoditas cabai.

Pada saat harga cabai turun, petani sering mengalami kerugian karena cabai sulit disimpan dalam jangka waktu lama.

[adsense]

Melalui pelatihan itu, peserta diperkenalkan pada cara mengolah cabai menjadi saus cabai alami tanpa bahan pengawet. Prosesnya meliputi pemilihan cabai segar, pencucian, penghalusan, penambahan bumbu, teknik pemasakan yang tepat, hingga pengemasan yang higienis.

Dengan demikian, cabai yang sebelumnya berpotensi terbuang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tahan lama dan memiliki peluang jual lebih tinggi. Sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga.

[adsense]

Berbagai studi menunjukkan bahwa pelatihan pengolahan cabai menjadi saus cabai memang efektif untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperkuat ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Dekan FE UNITA, Dr Rosalinda S Sitompul SE MM menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi tanggung jawab moral dan akademik perguruan tinggi untuk hadir di tengah masyarakat.

[adsense]

"Kegiatan Abdimas kali ini mengusung tema besar 'Pemberdayaan Perempuan Berbasis Integrated Women Economic Empowerment (IWEE)' melalui Inovasi Produk, Literasi Keuangan Digital, Tata Kelola Usaha Berbasis Gereja, dan Dapur Sehat dan Cerdas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumahtangga'," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan IWEE menekankan pemberdayaan perempuan secara terpadu. Tidak hanya melalui pelatihan keterampilan tetapi juga penguatan kapasitas, akses informasi, dan dukungan berkelanjutan bagi perempuan sebagai pelaku ekonomi keluarga dan jemaat.

[adsense]

Dekan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan itu, mulai dari pimpinan gereja, pengurus Punguan Parompuan, mitra KT. Berdikari, hingga dosen dan mahasiswa FE yang terlibat.

"Saya berharap benih-benih usaha dan pengetahuan yang ditanam dalam kegiatan Abdimas ini akan terus bertumbuh dan berbuah bagi kesejahteraan jemaat serta menjadi model kolaborasi gereja-kampus yang dapat direplikasi di tempat lain," ujarnya.

[adsense]

KEBANGKITAN

Respon positif juga datang dari Pendeta HKBP Distrik Pariksabungan, Pdt R Ramli Siahaan STh. Dalam sambutannya, Pdt Ramli Siahaan mengatakan, bahwa kegiatan Abdimas yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi UNITA itu merupakan momentum kebangkitan bagi Parompuan HKBP agar semakin mandiri dalam keluarga dan aktif mengambil peran dalam penguatan ekonomi rumah tangga.

[adsense]

"Jemaat membutuhkan pendampingan nyata seperti ini agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, bukan hanya bergantung pada fluktuasi harga komoditas pertanian," terangnya.

Begitu juga dengan Praeses HKBP Distrik XVI Humbang Habinsaran, Pdt Wisno WM Sihombing MTh juga sangat mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam mendampingi jemaat, khususnya perempuan, untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

[adsense]

"Saya berharap, sinergi antara gereja, kampus dan komunitas dapat terus diperkuat sehingga gereja benar-benar menjadi ruang transformasi spiritual

sekaligus sosial-ekonomi bagi jemaat," ujarnya.

[adsense]

Kegiatan Abdimas itu turut dihadiri para Pembantu Rektor I UNITA Talenta Marbun SE MSi, Pembantu Rektor II Herta Manurung SE MM, Pembantu Rektor IV Joan Berlin Damanik SSi MM, Pembantu Dekan I Ronal D Sihaloho SE MSi, Pembantu Dekan II Erlianti Simanjuntak SSos MM, Ketua Prodi Manajemen

Ester M Siagian SE MM serta dosen-dosen lain yaitu Hotlan Purba SE MM, Delfiana Sihombing SE MSi, Dahlia N Siallagan SE MM, dan DYD Mahulae SE ME.

[adsense]

Selain itu, sejumlah mahasiswa FE turut serta membantu dalam berbagai aspek teknis. Keterlibatan mahasiswa itu penting sebagai sarana pembelajaran nyata, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep pemberdayaan ekonomi di ruang kuliah, tetapi juga menyaksikan langsung dinamika dan kebutuhan masyarakat di lapangan, jelas staf Dekanat. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Polresta Denpasar, Bali, menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial MZ (26) pada Rabu (15/7/2026) malam sekitar pukul 22.00 WITA.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan penemuan jasad seorang perempuan berinisial AS (26) di sebuah rumah kos di Jalan Mekar II, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada Rabu (15/7) sekitar pukul 19:00 WITA.

[adsense]

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang mengatakan, bahwa telah menangkap pelaku penganiayaan berat yang merupakan WNA Singapura berinisal MZ.

"Pelaku diamankan di Jalan Bypass Ngurah Rai," kata Kombes Simatupang, Kamis (16/7/2016) dikutip CNN Indonesia.

[adsense]

Pelaku diringkus oleh aparat gabungan Ditreskrimum Polda Bali, Satreskrim Polresta Denpasar, dan Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku.

"Kurang lebih dari tiga jam pelaku dapat diamankan. Dan korban merupakan seorang perempuan asal Tegal, Jawa Tengah," imbuhnya.

[adsense]

Korban memiliki hubungan dengan pelaku atau sedang berpacaran. Dan untuk motif sementara dari hasil interogasi karena sakit hati.

"Motif sementara dari hasil interogasi karena sakit hati karena adanya hubungan asmara," katanya.

[adsense]

Pelaku MZ datang ke Pulau Bali, untuk berwisata dan pelaku sudah overstay setahun sejak tahun 2025.

"Yang bersangkutan berhubungan (asmara) sudah satu tahun. Dia melakukan penganiayaan dengan pencekikan terhadap korban kurang lebih 15 menit dan dia mau kabur ke arah Sanur," jelasnya.

[adsense]

Jenazah perempuan berinisial AS, ditemukan tewas di kamar indekos di Jalan Mekar ll, Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar pukul 19.00 WITA.

Kronologinya, saat itu adik korban atau saksi berinisial RA mendatangi lokasi kos untuk mengecek kondisi kakaknya atau korban karena saksi menghubungi handphonenya tidak aktif.

[adsense]

Kemudian, saat tiba di lokasi dan hendak membuka pintu gerbang, saksi mencium bau busuk yang sangat menyengat. Lalu, saksi masuk dan membuka pintu kamar kos yang ditempati korban dan mencium bau busuk semakin menyengat dan saat itu saksi sempat melihat bagian rambut dan badan korban yang ditutupi boneka.

Selanjutnya, beberapa saat kemudian pacar korban atau pelaku keluar dari kamar yang berada di sebelah kamar korban. Dan, saat itu saksi sempat bertanya di mana kakaknya tetapi pelaku tidak menjawab. Karena merasa curiga, saksi kemudian memukul pelaku dengan helm yang dibawanya dan setelah itu pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor.

[adsense]

"Saksi bersama kakaknya atau korban sama-sama bekerja di biliard di Jalan Nakula, Kuta, dan saksi terakhir kali bertemu dengan korban tersebut sekitar satu Minggu yang lalu. Saksi mengetahui jika korban sebelumnya sudah pernah ribut sebanyak dua kali, karena pacarnya ketahuan selingkuh," ujarnya.

Sementara, dari keterangan saksi berinisal DP seorang perempuan yang merupakan teman pelaku menerangkan, bahwa dirinya baru berpacaran dengan pelaku selama tiga hari yang dikenalnya di tempat kerja saksi yaitu tempat biliard Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat.

[adsense]

Kemudian, pada Sabtu (11/7) sekitar pukul 23.00 WITA, saksi sempat diajak menginap oleh pelaku di rumah kost atau tempat kejadian perkara (TKP) dan saat itu saksi mencium bau yang tidak enak tapi saksi tidak bertanya itu bau apa.

Kemudian pada Selasa (14/7) saksi DP sempat bertanya kepada pelaku terkait bau yang saksi cium tersebut, akan tetapi pelaku malah marah serta bilang,"Ngapain kamu tanya," sambil memukul tembok.

[adsense]

Selain itu, dari keterangan pengelola indekos yang ditempati oleh korban berinisial MA, menyampaikan bahwa korban AS mulai tinggal indekos atau TKP sejak Bulan Maret 2025 bersama dengan pacarnya atau pelaku.

Jenazah korban ditemukan di lantai dalam kamar kos dengan posisi tengadah, korban ditutupi atau tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi.

[adsense]

Kondisi jenasah korban sudah mengalami pembengkakan, pembusukan dan menimbulkan bau menyengat serta kulit ari sudah mengelupas.

Selain itu, tidak ditemukan luka terbuka kondisi mayat sudah mengalami pembusukan. Jenasah korban dievakuasi ke RSUP Prof. Ngoerah Sanglah Denpasar menggunakan ambulans BPBD Kota Denpasar.

[adsense]

"Jenazah korban rencananya akan dilakukan otopsi pada Kamis hari ini di RSUP Prof Ngoerah Denpasar," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memastikan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dalam dua hari terakhir bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), melainkan terganggunya proses distribusi akibat pemberhentian massal sopir truk pengangkut BBM.

Hal itu disampaikan Bobby setelah melakukan klarifikasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Medan, Selasa (14/7/2026).

[adsense]

"Yang disampaikan Pertamina bukan kelangkaan BBM-nya, tetapi yang mengalami kendala adalah pengemudi truk pengangkut BBM. Akibat pemberhentian massal sopir, distribusi BBM ke SPBU menjadi terhambat," ujar Bobby.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina serta TNI dan Polri guna menyiapkan personel yang dapat mengemudikan truk tangki BBM sementara waktu. Langkah itu dilakukan hingga proses perekrutan sopir baru oleh Pertamina rampung.

[adsense]

Baca Juga:

• Disambut Warga di Bandara Binaka, Bobby Awali Kunker di Kepulauan Nias

Bobby menegaskan, persoalan internal perusahaan tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Pertamina meningkatkan koordinasi dan menyampaikan informasi secara terbuka apabila terjadi kendala distribusi.

[adsense]

"Kami tidak ikut campur soal kebijakan internal mereka. Yang penting, jangan sampai persoalan internal berdampak pada masyarakat. Ke depan, informasi seperti ini harus disampaikan lebih awal agar pemerintah bisa segera mengambil langkah antisipasi, bukan setelah masyarakat mengalami kesulitan," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah SPBU di Kota Medan dilaporkan kehabisan stok BBM jenis Pertalite sehingga memicu antrean panjang kendaraan. Berdasarkan pantauan di lapangan Senin (13/7/2026) beberapa SPBU seperti di Jalan Willem Iskandar, Jalan Lau Dendang, Simpang Selayang, serta sejumlah SPBU lainnya sempat tidak melayani penjualan Pertalite.

[adsense]

"Pertalite kosong sejak pukul 08.00 WIB, belum tahu kapan pasokan masuk lagi," ujar salah seorang petugas SPBU.

Sementara itu, antrean kendaraan juga terlihat di sejumlah SPBU lain, di antaranya SPBU Cemara Asri dan SPBU Simpang Krakatau, SPBU Perintis Kemerdekaan akibat meningkatnya jumlah pengendara yang mencari BBM.

[adsense]

Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke SPBU dilakukan secara bertahap.

"Distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan tetap dapat terpenuhi," kata Officer Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Rafly Masyal Donta.

[adsense]

Pertamina memastikan stok BBM di Fuel Terminal Medan dalam kondisi aman. Perusahaan juga terus melakukan percepatan distribusi agar pasokan di seluruh SPBU kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala. (*)

[adsense]