[adsense]

Menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dinas Kesehatan setempat menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP) Doloksanggul, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan Humbahas, Alexander Gultom SKM MKM mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Percepat Capaian Cek Kesehatan Gratis, Dinkes Sumut Skrining 3.500 Mahasiswa Baru USU

[adsense]

Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, pihaknya menjalin kerja sama dengan Puskesmas Matiti untuk menyediakan tenaga medis dan paramedis yang bertugas langsung di lokasi.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan kualitas pemeriksaan yang diberikan kepada warga yang hadir," kata Alexander.

[adsense]

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

[adsense]

Bukan hanya berhenti sampai hari ini, pihaknya juga telah menjadwalkan pelaksanaan CKG berikutnya yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2026 mendatang, sehingga kesempatan untuk memeriksakan diri tetap terbuka luas.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Puskesmas Matiti, Hertati Nababan SKM MKM, menyampaikan bahwa jenis pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, hingga sesi konsultasi langsung dengan dokter.

[adsense]

Kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Humbahas yang lebih sadar, sehat, dan sejahtera. (*)

[adsense]

[adsense]

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Plt Irjen Kemenimipas) RI, Ika Yusanti, Bc.IP SH MSi CGCAE, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan pada Kamis (9/7/2026).

Ika Yusanti didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr Parlindungan, SH MH dan Plt. Kakanim Tanjung Balai Asahan, Gelora Adil Ginting beserta jajaran mengatakan, kunjungan itu difokuskan untuk memastikan kualitas sarana, prasarana, serta standar pelayanan keimigrasian berjalan optimal bagi masyarakat.

[adsense]

Saat laksanakan entry meeting dan penguatan, Ika Yusanti menegaskan komitmen jajarannya, bersama tim auditor inspektorat untuk mengawal ketat rencana pembangunan gedung kantor baru yang akan segera dilaksanakan di Kisaran, Kabupaten Asahan.

Pengawasan melekat itu sengaja dilakukan agar seluruh tahapan proyek berjalan transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Cek Gudang Bulog, Wawako Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Cukup untuk 6 Bulan ke Depan

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajarannya untuk menjaga integritas, kinerja, dan marwah instansi di wilayah kerja Sumatera Utara.

[adsense]

Pihaknya berkomitmen penuh menyukseskan proyek infrastruktur itu, agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendongkrak kualitas fasilitas publik serta kenyamanan masyarakat yang mengurus dokumen keimigrasian.

Komitmen itu juga merupakan wujud nyata jajaran Imigrasi Sumut dalam mengimplementasikan prinsip "Imigrasi untuk Rakyat" yang diamanatkan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.

[adsense]

Melalui penguatan fasilitas dan pelayanan ini, Imigrasi Sumut siap menyukseskan 15 Program Aksi yang digaungkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Pesawat yang membawa jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikawal jet tempur menuju kota suci Mashhad untuk dimakamkan, Kamis (9/7).

Upacara pemakaman yang sempat mengalami penundaan jadwal, rencananya digelar sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

[adsense]

Peti jenazah Khamenei, bersama dengan peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel, diangkut dari Irak di mana kerumunan besar menghadiri upacara pemakaman di kota Najaf dan Karbala.

Melansir CNNIndonesia, jenazah Khamenei sebelumnya telah disemayamkan di Ibu Kota Teheran sejak Sabtu (4/7), kemudian diterbangkan ke Irak, dan dibawa kembali ke Mashhad di Iran untuk dimakamkan pada hari ini.

[adsense]

Baca Juga:

• AS - Iran Saling Serang, Trump Batalkan Gencatan Senjata

Massa yang sangat banyak tersebut membuat iring-iringan yang membawa jenazah Ali Khamanei sempat sulit untuk keluar. Situasi di stasiun kereta api Teheran juga mengalami kekacauan karena kereta api yang menuju kota Mashhad berhenti beroperasi.

[adsense]

Penghentian tersebut terjadi karena dua jembatan kereta api provinsi timur menuju Kota Mashhad hancur dibombardir AS.

IRGC kemudian menegaskan bahwa serangan balasan mereka ke Bahrain dan Kuwait merupakan pembalasan atas serangan AS tersebut.

[adsense]

Mereka menuduh bahwa AS sengaja menyerang dua jembatan tersebut untuk menghalangi upacara pemakaman "bersejarah" tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

Tiga bandar narkoba yang diduga menjadi pelaku penyerangan hingga menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditangkap Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Ketiga tersangka ditangkap dalam operasi gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di sejumlah lokasi persembunyian di Kalimantan Timur.

[adsense]

"Ditangkap di Kalimantan Timur saat sedang dalam pelarian," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), melnsir Kompas.com.

Eko mengatakan penangkapan dilakukan di bawah pimpinan Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury.

[adsense]

Baca Juga:

• Aiptu Sumaryanto Ditemukan Meninggal, Tiga Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba di Katingan

Ketiga tersangka tersebut bernama Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu. "Ketiga tersangka selanjutnya akan diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan dan pengembangan ke lapisan jaringan di atasnya," kata dia.

[adsense]

Sebelumnya diberitakan, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat melakukan operasi penyergapan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Operasi yang berlangsung pada dini hari itu berakhir ricuh. Petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dan keluarga yang tiba-tiba melindungi bandar sabu.

Dalam peristiwa tersebut, Aipda Yudhi Perdana Putra meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di bagian kepala. Sementara itu, dua anggota lainnya yakni Aiptu Sumariyanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dilaporkan hilang setelah berupaya menyelamatkan diri dengan menyusuri Sungai Katingan.

[adsense]

Bripda Nopandri kemudian ditemukan meninggal dunia di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan pada Sabtu (4/7/2026). Sehari kemudian, Aiptu Sumariyanto juga ditemukan di kawasan DAS Katingan.

Dalam rangkaian penyelidikan sebelumnya, aparat juga telah mengamankan seorang pelaku tak terduga di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariyei, Kecamatan Katingan Tengah.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terkait penerbitan Surat Edaran peningkatan kewaspadaan yang dikeluarkan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya surat edaran tersebut, namun menjelaskan bahwa dokumen itu bertujuan memperkuat pengawasan internal serta menjaga martabat dan nama baik lembaga.

"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/7), melansir CNNIndonesia.

[adsense]

Adapun Surat Edaran yang dimaksud bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani. Dalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Anang mengaku di tengah situasi terkini, para penegak hukum harus tetap waspada terhadap berbagai gangguan. Oleh karenanya, kata dia, surat itu meminta jajaran jaksa untuk fokus pada tugas dan menjaga diri dari godaan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Telusuri Dua Pengiriman Logam Tanah Jarang yang Diduga Lolos Diekspor

"Situasi kayak begini kita menjaga kondisi, waspada ya kan, waspada lebih kepada itu. Waspada itu dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya tantangan akan suka tidak suka pasti ada," jelasnya.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, ia membantah jika penerbitan surat itu ada kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan kepolisian kemarin.

Anang mengatakan, bahwa surat edaran maupun arahan pimpinan adalah hal rutin untuk memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

[adsense]

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," tuturnya.

"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," imbuhnya.

[adsense]

Lebih lanjut, ia juga menepis kabar yang beredar mengenai adanya agenda zoom meeting besar-besaran di lingkungan Kejagung pada hari ini. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan agenda tersebut dibatalkan untuk menghindari spekulasi liar atau fitnah.

"Enggak ada zoom apa pun. Karena apa, karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu. Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perusahaan pengolahan hasil perikanan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) yang sebagian sahamnya dimiliki Kaesang Pangarep dikabarkan mengalami kredit macet. Perusahaan telah mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman ke beberapa lembaga perbankan lantaran tekanan likuiditas dan keterbatasan modal kerja.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/7), emiten pengolahan hasil perikanan ini memiliki kewajiban kredit kepada PT Bank Permata Tbk, dengan outstanding US$53,12 juta atau sekitar Rp953,4 miliar (kurs Rp17.948 per dolar AS), ditambah fasilitas sebesar Rp5,49 miliar.

[adsense]

Perseroan juga memiliki utang kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar US$40,29 juta atau sekitar Rp723 miliar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar US$30,71 juta atau sekitar Rp551,2 miliar, serta PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar US$22,8 juta atau sekitar Rp409,1 miliar.

Selain itu, PMMP masih memiliki pinjaman kepada PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebesar US$7,21 juta atau Rp129,4 miliar dan PT Bank Resona Perdania sebesar US$5,99 juta atau sekitar Rp107,5 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 3,57 Persen, Rupiah Nyaris Sentuh Rp18.000 per Dolar AS

Perseroan mengakui mengalami kendala modal kerja dan membutuhkan sekitar US$15 juta atau sekitar Rp269,1 miliar untuk menjalankan kegiatan operasional.

[adsense]

Akibat keterbatasan tersebut, PMMP saat ini hanya mengoperasikan satu pabrik di Situbondo. Untuk memenuhi permintaan ekspor, perusahaan membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan skema pembayaran setelah hasil ekspor diterima.

"Sementara ini perseroan membeli produk jadi dari perusahaan lain dengan pembayaran di belakang setelah hasil ekspor diterima oleh perseroan," tulis manajemen.

[adsense]

Penurunan kapasitas produksi juga berdampak pada efisiensi tenaga kerja. Sejak 2024 hingga saat ini, PMMP telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 37 karyawan staf dan 79 pekerja harian. Selain itu, sebanyak 82 staf tercatat mengundurkan diri.

Sebagai informasi, PT Harapan Bangsa Kita, perusahaan milik Kaesang Pangarep, tercatat memiliki 188,24 juta saham atau sekitar 7,27 persen kepemilikan di PMMP.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunita Pasaribu SH menuntut pidana mati terhadap DH, terdakwa dalam perkara pembunuhan terhadap anak bernama Ismail Kasayangan Harahap.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan daring di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kamis (9/7/2026). JPU mengikuti sidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, sementara terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas Kelas III Gunung Tua.

[adsense]

Dalam surat tuntutannya, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain menuntut pidana mati, JPU juga meminta agar barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Berdasarkan dakwaan, peristiwa yang menewaskan Ismail Kasayangan Harahap terjadi pada Minggu (21/12/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Batang Baruhar Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jaksa menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Dalam pertimbangannya, JPU menilai perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam dan sadis terhadap korban yang masih anak-anak. Perbuatan itu mengakibatkan korban meninggal dunia serta dilakukan dengan sengaja dan niat jahat. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, viral dengan sentimen negatif, serta merusak tatanan adat di lingkungan setempat.

Plh Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Juanda Fadli SH, MH, kepada harianSIB.com menyebutkan surat tuntutan disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang sah, serta keterangan terdakwa.

[adsense]

[adsense]

"Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara berkomitmen melaksanakan penuntutan secara profesional, berintegritas, objektif, dan menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," ujar Juanda.

Menurutnya, pembacaan tuntutan merupakan salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti selesai dilakukan. Setelah tahap tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya akan diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

[adsense]

Juanda mengatakan pihak keluarga korban mengikuti jalannya persidangan dan menyambut haru pembacaan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa.

"Pihak keluarga korban sangat terharu atas pembacaan tuntutan tersebut dan berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya," kata Juanda.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labuhanbatu Apresiasi Caroline Cicilia Nababan, Siswi SD Wakili Indonesia di ASMC 2026

Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana.

"Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta mengajak seluruh pihak menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung dan tidak membentuk opini yang dapat memengaruhi independensi peradilan," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi III DPR meminta agar TNI dan Polri solid dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang berujung blackout di Sumatera. Kedua lembaga ini diminta kompak karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

[adsense]

"Kami juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk pemberantasan korupsi. Kita semua tahu, bahwa korupsi adalah extraordinary crimes," kata anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dalam konferensi pers bersama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026) yabg dilansir Detik.com. Seluruh fraksi Komisi III DPR hadir dalam konferensi pers tersebut.

Terlebih lagi, kata dia, urusan energi adalah program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya juga meminta kejaksaan bisa solid mendukung pengusutan perkara ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Telusuri Dua Pengiriman Logam Tanah Jarang yang Diduga Lolos Diekspor

"Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan yang tinggi rendah semua sama di depan hukum maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," tambahnya.

[adsense]

*Atensi Presiden*

Seperti diketahui, polisi tengah melakukan serangkaian penegakan hukum terkait sejumlah kasus. Salah satunya adalah penggeledahan cafe di Cipete terkait beberapa kasus, termasuk dugaan korupsi batu bara yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera.

[adsense]

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto mengatakan penggeledahan dilakukan bersama Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut merupakan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," ujar Budhi di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

[adsense]

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut kasus ini ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengatakan kasus-kasus itu terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara memicu blackout, kasus ASABRI hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

"Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujarnya.

[adsense]

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan Jiwasraya.

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyita 485 barang bukti dengan total aset mencapai Rp 113,97 miliar terkait kasus tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, perkara tersebut terkait dengan dugaan pengabaian dan penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020-2023.

[adsense]

Perkara ini juga terkait dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK pada 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp 566,24 miliar.

"Perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya," kata dia dalam Konferensi Pers Perkembangan Penyidikan dan pengungkapan Hasil Penyitaan Aset Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Kamis (9/7/2026) yang dilansir Kompas.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Industri BPR Sumatera, OJK Setujui Penggabungan Lima BPR

Ia menjelaskan, OJK dan seluruh aparat penegak hukum tidak ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan.

[adsense]

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tela dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2 November 2023.

"Karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi," ucap Ogi.

[adsense]

Setelah pencabutan tersebut, tim likuidasi dibentuk untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset yang dimiliki.

Ogi menjelaskan, salah satu aset yang dimiliki adalah adanya dana jaminan yang masih diblokir sebesar Rp 35 miliar.

[adsense]

"Itu telah dicairkan dan dibagikan kepada pemegang polis, tapi sisa kewajiban akan terus dilakukan oleh tim likuidasi," ucap dia.

[adsense]

OJK juga telah mengeluarkan perintah tertulis pada 13 Oktober 2023 agar pemegang saham pengendali Henry Surya harus menyelesaikan kewajibannya kepada pada pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan, penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah.

[adsense]

"Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam, prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum," kata dia.

Diki menegaskan, pelindungan konsumen di industri jasa keuangan semakin hari semakin penting untuk ditegakkan.

[adsense]

Sebagai informasi, pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dahulu bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dilakukan karena Asuransi Prolife tidak dapat menyelesaikan permasalahannya.

Sebelum keputusan cabut izin usaha, OJK telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) karena Prolife tidak mampu memenuhi ketentuan minimum rasio pencapaian solvabilitas, ekuitas dan rasio kecukupan investasi.

[adsense]

Waktu itu, OJK juga telah memberikan waktu yang cukup bagi Prolife untuk menyelesaikan SPKU dengan mewajibkan perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang mampu menyelesaikan permasalahan.

Namun demikian, RPK dengan skema Policy Holder Buy Out (PBO) yang direncanakan gagal terlaksana.

[adsense]

Hal itu karena Prolife Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari seluruh pemegang polis dan tidak terealisasinya penambahan modal dari pemegang saham atau investor baru.

OJK juga telah memberikan kesempatan kembali kepada Prolife untuk menyampaikan perbaikan RPK. Namun Prolife tidak mampu menyampaikan RPK yang dapat mengatasi permasalahan fundamental perusahaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mobil dinas TNI mengalami kecelakaan lalu lintas di exit tol Slipi, tepatnya depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus), pagi ini. Tiang rambu jalan itu roboh usai dihantam mobil dinas TNI.

[adsense]

Dalam video yang diterima detikcom, mobil dinas TNI itu sudah terhenti di tengah jalan. Mobil tampak menabrak beton pembatasan jalan hingga mengalami kerusakan pada bagian depannya.

Selain itu, tampak tiang penunjuk jalan di lokasi sampai roboh. Akibatnya, arus lalu lintas macet akibat kecelakaan yang terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Komisi VII DPR RI, Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional

Peristiwa itu masih dalam penanganan petugas. Jalan yang tertutup rambu lalu lintas roboh belum bisa dilewati.

[adsense]

"Masih proses potong-potong rambu sama Jasa Marga. Masih proses arus lalin belum bisa jalan menunggu rambu yang roboh dipindahkan," ujarnya.

Dia mengatakan ada korban luka dalam kecelakaan tersebut. Arus lalu lintas di Tol Dalam Kota arah Slipi terpantau macet.

[adsense]

"Barang bukti mengarah dikawal ke Gakkum. Untuk korban sudah dibawa ke RS TNI di Taman Mini," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026) siang, mendapat atensi dari sejumlah fraksi di DPRD Labura.

Salah satu fraksi yang memberikan atensinya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ada lima hal yang disampaikan fraksi PDIP pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus.

[adsense]

Poin tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP DPRD Labura, Sardo Sianturi.

[adsense]

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran, Hanura Labura Minta Pemda Evaluasi Struktur OPD

Karenanya, Fraksi PDIP meminta kepada bupati, supaya memperhatikan OPD terkait penggunaan anggaran tersebut supaya masyarakat Labura bisa sejahtera.

[adsense]

Meminta bupati, secepatnya mendorong badan terkait untuk pembebasan lahan pertanian kawasan hutan supaya bermanfaat untuk masyarakat Labura.

Mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan pedagang kecil dan pekerja.

[adsense]

Mengharapkan, pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa, harus menjadi prioritas pembangunan Labura dan terakhir, Pemkab diminta memastikan bahwa setiap program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat bukan copy paste perencanaan.

Sementara itu, bupati, melalui Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, dalam rapat itu, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda selesai dibahas dan disetujui bersama.

[adsense]

H Samsul menegaskan, rekomendasi yang disampaikan, berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyampaian Ranperda menjadi perhatian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis (9/7/2026).

Bobby mengatakan, PRSU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, PRSU menjadi wadah yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.

[adsense]

"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia dan perekonomian," ujar Bobby.

Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Rokhmin Dahuri Dorong Mahasiswa STPK Matauli Jadi Wirausaha Kelautan

"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.

[adsense]

Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jika masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.

Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo dan Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Timkunjungan-kerja/" target="_blank"> Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.

[adsense]

Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.

[adsense]

Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

[adsense]

Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.

[adsense]

"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.

[adsense]

Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan.

"Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.

[adsense]

Very mengatakan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.

Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

[adsense]

Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief. (**)

[adsense]

[adsense]

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026) siang, mendapat sorotan khusus dari Fraksi Partai Hanura.

Ada tiga poin khusus yang menjadi perhatian Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus tersebut.

[adsense]

Tiga poin tersebut berkaitan dengan Silpa, pemerataan pembangunan dan penataan kelembagaan sebagai solusi efisiensi anggaran.

Menurut juru bicara Fraksi Hanura, Faisal I Tambunan, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA 2025 harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Labura Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

[adsense]

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan, Hanura menilai, bahwa pemerataan pembangunan di Labura masih belum berjalan secara adil.

Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan penataan kawasan masih menjadi persoalan di berbagai kecamatan.

[adsense]

Lebih memprihatinkan lagi, kondisi tersebut juga masih terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu sebagai ibu kota kabupaten yang seharusnya menjadi wajah kemajuan daerah dan hingga saat ini, penataan kawasan dan kualitas infrastrukturnya belum mencerminkan sebuah ibu kota yang representatif.

Oleh karenanya, Pemda menetapkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dengan memastikan alokasi anggaran lebih berpihak kepada pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah, khususnya ibu kota kabupaten.

[adsense]

Kemudian berkaitan dengan penataan kelembagaan sebagai solusi efisiensi anggaran, Hanura melihat, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pemangkasan. belanja operasional semata, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang konkret.

Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk mengkaji perampingan atau penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa serta merasionalisasi unit kerja yang kurang efektif.

[adsense]

Langkah ini penting untuk mengurangi beban birokrasi, memperluas ruang fiskal daerah, dan memastikan APBD lebih banyak dialokasikan bagi pembangunan dan pelayanan publik dari pada membiayai struktur pemerintahan yang tidak lagi efisien.

Sementara itu, bupati, melalui Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, dalam rapat itu, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda selesai dibahas dan disetujui bersama.

[adsense]

H Samsul menegaskan, rekomendasi yang disampaikan, berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyampaian Ranperda menjadi perhatian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Harga beras di Sumatera Utara mulai mengalami kenaikan seiring berakhirnya musim panen raya.

Ekonom Gunawan Benyamin mengatakan hal itu,Kamis (9/7/2026). Disebutnya, berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga beras medium di Kota Medan naik dari Rp15.400 menjadi Rp15.600 per kilogram, sedangkan jenis medium lainnya meningkat dari Rp14.850 menjadi Rp15.050 per kilogram. Beras premium juga mengalami kenaikan dari kisaran Rp16.200-Rp16.800 menjadi Rp16.300-Rp16.900 per kilogram. Di pasar tradisional, kenaikan harga di tingkat konsumen bahkan mencapai sekitar Rp500 per kilogram.

[adsense]

Kenaikan harga dipicu menurunnya pasokan gabah ke kilang padi setelah musim panen berakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional pada Mei 2026 menurun seiring berkurangnya luas panen sebesar 2,35 persen dibandingkan Mei 2025. Di Sumut, sejumlah kilang padi juga dilaporkan belum beroperasi optimal karena kesulitan memperoleh bahan baku gabah.

Sumut diperkirakan baru memasuki puncak panen berikutnya pada September hingga Oktober, sementara pasokan gabah diperkirakan mulai meningkat pada pertengahan Agustus. Karena itu, pemerintah diharapkan mengoptimalkan penyaluran stok beras Bulog agar pasokan tetap terjaga dan harga beras tidak terus meningkat, terutama di tengah potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Imbau Peserta Jamda Pramuka Tetap Gunakan Jalur Utama ke Berastagi

[adsense]

Sementara itu Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumut Budi mengatakan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Sumut per Selasa (7/7/2026) mencapai 47.720 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk alokasi selama tujuh bulan.

"Bahkan stok ini akan bertambah sekitar 15.000 ton lagi, sehingga diperkirakan cukup untuk alokasi delapan bulan. Pertengahan Juli ini stok tambahan beras mulai tiba dari Jakarta," ujarnya kepada SIB,Selasa(7/7). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Batalyon Infanteri (Yonif) TP 905/TS, memberikan sambutan hangat atas kepulangan kontingen atlet bela diri prajurit Petarung Batalyon TP905/TS yang telah bertanding mewakili Satuan Batalyon di ajang Karate Piala Presiden Open Champhionship 2026 di Lampung dan Kejuaraan Shorinji Kempo Piala Ketum Pemprov Sumbar tahun 2026, Kamis (9/7/2026).

Komandan Yonif (Danyonif) TP‑905/TS, Letnan Kolonel Inf Sabar Marihot Simanjuntak S.Hub.Int.,M.Tr.Mil mengungkapkan apresiasinya terhadap 5 prajurit yang telah mengharumkan nama satuan melalui semangat juang, disiplin, dan sportivitas di arena pertandingan.

[adsense]

Penyambutan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan penuh satuan terhadap prestasi pemuda di bidang olahraga.

Prestasi yang diraih merupakan bukti bahwa prajurit Yonif TP 905/TS tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga bela diri.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labuhanbatu Apresiasi Caroline Cicilia Nababan, Siswi SD Wakili Indonesia di ASMC 2026

Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus berlatih, berprestasi, dan mengukir kebanggaan bagi bangsa, negara, dan satuan.

[adsense]

"Pantang menyerah, berani bertarung, siap mengukir prestasi," tegas Perwira berpangkat dua bunga melati berwarna emas ini.

Berikut nama prajurit yang menorehkan prestasi di kancah nasional tersebut yakni Tri Wahyu Hidayat Prada Juara 1 Cabang TNI/Polres Kelas -67 KG kejuaraan Karate Piala Presiden RI Indonesia Open Championship 2026.

[adsense]

Evandra Saputra Prada juara 1 Cabang TNI/POLRI Kelas -55KG Kejuaraan Karate Piala Presiden RI Indonesia Open Championship 2026.

Selanjutnya, Ridho Tri Pasya Prada/Juara 1 Cabang TNI/POLRI Kelas -60KG Kejuaraan Karate Piala Presiden RI Indonesia Open Championship 2026.

[adsense]

Tulus Kurniawan Prada Juara 1 Kelas Kata Perorangan Senior Putra Kejuaraan Karate Piala Presiden RI Indonesia Open Championship 2026.

Kemudian, Muhammad Akli Erwin Prada Juara 2 Randori Kelas -55KG kejurnas Shorinji Kempo Piala Kentum Pengprov Sumbar 2026.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati (GKS), Sulaiman alias Acai, mulai diadili di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan penggelapan dana perusahaan miliaran rupiah. Dalam sidang perdana, Kamis (9/7/2026), jaksa mendakwa terdakwa menyalahgunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan modus pinjaman sementara.

Sidang pembacaan dakwaan digelar di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofyan Agung Maulanan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa.

[adsense]

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan Sulaiman diduga menggunakan dana perusahaan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Graha Konstruksi Sejati.

Untuk mencairkan dana tersebut, terdakwa disebut memerintahkan staf bagian akuntansi, Jenny, membuat bukti pengeluaran kas beserta slip penarikan bank. Dokumen itu kemudian diparaf oleh Jimmy Sukanto sebelum digunakan sebagai dasar pencairan dana yang selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Maafkan Dua Terdakwa Pembeli Pertalite dalam Jeriken di Medan

"Total dana perusahaan yang digunakan terdakwa mencapai sekitar Rp15,032 miliar," ungkap jaksa dalam persidangan.

[adsense]

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan dan audit independen yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Albert Silalahi & Rekan, sekitar Rp10 miliar telah dikembalikan oleh terdakwa. Namun masih terdapat dana perusahaan sebesar Rp5,032 miliar yang belum dikembalikan dan diduga menjadi kerugian perusahaan.

JPU juga menyoroti dasar yang digunakan terdakwa dalam melakukan pinjaman sementara tersebut. Menurut jaksa, persetujuan yang diberikan Jimmy Sukanto tidak memiliki kekuatan hukum karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai komisaris sejak 2018.

[adsense]

Selain itu, mekanisme pinjaman tersebut dinilai bertentangan dengan snggaran fasar perusahaan yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari dewan komisaris sebelum penggunaan dana perusahaan.

Atas perbuatannya, Sulaiman didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo UU Nomor 1 Tahun 2026.

[adsense]

Usai mendengar pembacaan surat dakwaan, majelis hakim membuka ruang untuk dilakukannya perdamaian terlebih dahulu karena perkara tersebut menurut KUHAP dengan ancaman dibawah 5 tahun, hakim harus membuka ruang perdamaian.

"Karena ini ancamannya dibawah lima tahun, menurut KUHAP, maka ini harus dibuka dulu perdamaian. Jadi kita minta agar jaksa menghadirkan pelapor ke sidang selanjutnya guna menanya apakah mau menerima perdamaian dengan terdakwa," kata Khamozaro Waruwu sembari menutup sidang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara menghadirkan nuansa nostalgia dengan memamerkan berbagai alat telekomunikasi lawas yang pernah menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi komunikasi.

Salah satu staf Dinas Kominfo Sumut, Beby, menjelaskan bahwa koleksi yang dipamerkan merupakan perangkat komunikasi bersejarah yang kini sudah sangat jarang ditemukan. Di antaranya telepon genggam buatan German (Made in Germany) produksi sekitar tahun 1960-an serta radio Telefunken buatan Jerman yang diproduksi pada era 1950-an.

[adsense]

Menurut Beby, pameran tersebut bertujuan memperkenalkan perjalanan panjang perkembangan teknologi komunikasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih akrab dengan perangkat digital modern.

"Melalui koleksi ini, masyarakat dapat melihat bagaimana alat komunikasi berkembang dari masa ke masa. Dulu perangkat seperti ini menjadi teknologi yang sangat canggih pada zamannya," ujarnya, Kamis (9/7/2026) di PRSU ke 50.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Pematangsiantar Tampilkan Pagelaran Seni dan Budaya di PRSU ke 50

Pameran itu tidak hanya menjadi hiburan edukatif, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi informasi yang dinikmati saat ini merupakan hasil dari proses inovasi yang berlangsung selama puluhan tahun.

[adsense]

Melalui pameran tersebut, Dinas Kominfo Sumut berharap masyarakat semakin menghargai sejarah perkembangan teknologi komunikasi sekaligus memahami transformasi besar yang telah membawa dunia memasuki era digital.(**)

[adsense]

[adsense]

Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-20 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Acara tersebut diikuti sebanyak 156 wilayah Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas wilayah berada di berbagai penjuru Indonesia (dari Sabang hingga Merauke), sementara wilayah internasional yang sudah dikonfirmasi secara resmi berpusat di California, Amerika Serikat.

[adsense]

Forum yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan sejumlah kepala daerah itu, menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada pemerintah terkait pembangunan kawasan Danau Toba, pelestarian budaya Batak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum PSBI, Dr. Effendi MS Simbolon, menilai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Batak sebagai identitas masyarakat. Sebab budaya merupakan warisan leluhur yang harus terus dijaga sekaligus menjadi kekuatan dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Imbau Peserta Jamda Pramuka Tetap Gunakan Jalur Utama ke Berastagi

"Kami hidup dan dibesarkan sampai sekarang ini tidak terlepas dari DNA orang Batak itu adalah budaya. Jadi mohon, karena di dalam budaya itulah ada seni, seninya bermacam-macam, " katanya.

Dirinya juga mendorong agar setiap desa sebaiknya memiliki sanggar kesenian sebagai langkah pembentukan karakter generasi muda dan penguatan budaya dengan dukungan pemerintah daerah.

[adsense]

[adsense]

Effendi Simbolon, juga menyinggung terkait terbatasnya ketersediaan air minum dan irigasi di Kabupaten Samosir. "Satu-satunya kabupaten yang berada di tengah air, tetapi masih kekurangan air bersih maupun air irigasi. Ini harus menjadi perhatian bersama," ujar Effendi.

Selain persoalan air, PSBI juga menyoroti pengelolaan lingkungan yang telah mencemari kawasan Danau Toba, khususnya operasional perusahaan budidaya ikan yang dinilai tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah.

[adsense]

"Kami meminta perusahaan menjalankan water and wastewater treatment dengan baik demi menjaga kelestarian Danau Toba, karena kami melihat dampaknya terhadap pencemaran lingkungan yang tidak sehat," katanya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bersinergi dengan PSBI dalam mendukung pembangunan daerah dan pelestarian budaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina EP Rantau Tanam Ratusan Pohon Peringati Hari Lingkungan Hidup

Bobby menilai Effendi Simbolon banyak memberi pelajaran politik kepadanya. "Saya banyak belajar dari Pak Effendi Simbolon bagaimana menyikapi hal-hal yang di luar prediksi kita," kata Bobby.

Suami Kahiyang Ayu itu pun merespon positif atas saran dan masukan yang disampaikan Ketum PSBI, Effendi Simbolon berkaitan dengan sejumlah permasalahan di kawasan Danau Toba, salah satunya pencemaran lingkungan.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dirinya juga akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mempertemukan pihak perusahaan budidaya ikan bersama tim pengkajian dari dinas terkait.

Bobby juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan kebudayaan di Sumut agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan melalui pendekatan industri kreatif sehingga tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

[adsense]

"Kami sedang membangun sekolah unggulan di Samosir. Ini akan menjadi SMK Pariwisata," ujar Bobby dalam sambutannya.

Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• MPKW Sumut-Aceh Audiensi dengan Kapolda, Bahas Rakernas di Tarutung

"Skemanya adalah boarding dan semua biaya ditanggung pemerintah, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga kesiapan mental siswa. Kita bukan zamannya lagi hanya melestarikan secara statis, tapi bagaimana melestarikan melalui industri," tegas Gubernur Sumut di hadapan para tokoh PSBI.

Menyikapi permasalahan air minum dan irigasi, pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penyediaan air bersih di berbagai daerah.

[adsense]

Mengawali rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19, PSBI juga menggelar ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, yang merupakan pusara 13 orang tua dari keluarga besar PSBI.

[adsense]

Ziarah nasional telah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan hari jadi organisasi.(*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Pansus DPRD Sumut Minta Pemprov Tunda Lelang Aset Daerah 2026

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan mengimbau peserta Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara maupun masyarakat yang hendak menuju Sibolangit dan Berastagi agar tetap menggunakan jalur utama Jalan Jamin Ginting. Imbauan itu disampaikan meski Pemerintah Kabupaten Deliserdang telah menyiapkan tiga jalur alternatif selama pelaksanaan Jamda pada 8-11 Juli 2026.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo, mengatakan hingga saat ini arus lalu lintas di Jalan Jamin Ginting masih berjalan normal sehingga masyarakat tidak perlu beralih ke jalur alternatif.

[adsense]

"Hingga saat ini arus lalu lintas di Jalan Jamin Ginting menuju Berastagi masih berjalan normal. Kendala yang sering terjadi justru kendaraan, terutama truk yang mogok di tengah jalan sehingga memicu kepadatan," ujar Widodo saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, sejumlah ruas jalan alternatif belum memiliki kondisi yang memadai sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, pihaknya lebih menyarankan masyarakat tetap melintasi jalur utama.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Maafkan Dua Terdakwa Pembeli Pertalite dalam Jeriken di Medan

Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan Jamda, Satlantas Polrestabes Medan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow maupun one way apabila arus kendaraan meningkat secara signifikan.

[adsense]

"Kalau diperlukan, salah satu arus akan diperkecil sehingga pengaturan lalu lintas lebih efektif. Semua akan diarahkan petugas di lapangan dan dilengkapi rambu-rambu petunjuk," katanya.

Widodo memperkirakan puncak kepadatan lalu lintas akan terjadi pada Minggu (12/7/2026), saat ribuan peserta Jamda kembali meninggalkan Bumi Perkemahan Sibolangit menuju Kota Medan dan daerah lainnya.

[adsense]

"Mungkin nanti tanggal 12, saat bubaran, arus kendaraan pasti padat," ungkapnya.

Ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap tertib, bersabar saat terjadi antrean, serta tidak mengambil jalur berlawanan yang dapat memperparah kemacetan.

[adsense]

"Kalau terjadi antrean, tetap bersabar dan mengantri. Jangan mengambil hak pengguna jalan lain karena justru akan memperparah kemacetan," tegasnya.

Satlantas Polrestabes Medan berharap kerja sama seluruh pengguna jalan dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan Jamda XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara sehingga perjalanan peserta maupun masyarakat tetap aman, tertib, dan lancar.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan putusan pemaafan hakim (judicial pardon) terhadap dua terdakwa, Ranning Alamer Mulsim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi, yang terbukti bersalah dalam perkara pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan dalam sidang di Ruang Cakra 6 PN Medan, Kamis (9/7/2026).

[adsense]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Namun, majelis tidak menjatuhkan pidana dengan menerapkan ketentuan pemaafan hakim.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ranning Alamer Mulsim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi terbukti bersalah tapi tidak menjatuhkan pidana karena pemaafan hakim," ujar Efrata.

[adsense]

Baca Juga:

• Eslo Simanjuntak Anak Mantan Dandim Siantar Divonis Bebas di Kasus Korupsi PTPN IV

Sebelumnya, JPU menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama lima bulan lima hari.

[adsense]

Usai persidangan, Ranning Cibro mengaku bersyukur atas putusan majelis hakim.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," katanya singkat.

[adsense]

Tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan yang terdiri atas Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M. Hutapean, Lamhot W. Tampubolon, dan Try Brata Purba juga mengapresiasi putusan tersebut.

Mereka turut menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, yang sebelumnya hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan.

[adsense]

"Terima kasih kepada abang kita Dr Hinca Pandjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI, sudah kemarin datang memberikan kesaksiannya sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," ujar Daniel W. Panggabean.

Selain itu, tim penasihat hukum meminta Polrestabes Medan membuka penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pengelola maupun pengawas SPBU.

[adsense]

"Saya berharap bahwa polisi harus sigap untuk melakukan daripada sprindik baru terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, khususnya bagi pihak SPBU maupun pengawas itu sendiri," tegas Rumintang Naibaho.

Perkara ini bermula dari penangkapan kedua terdakwa di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan, pada 6 Januari 2026. Saat itu, petugas menemukan pengisian sekitar 25 liter BBM subsidi jenis Pertalite ke dalam jeriken yang diduga akan dijual kembali. Operator SPBU, Aziz Apandi Silalahi, disebut membantu pengisian tanpa menggunakan barcode Pertamina dan diduga menerima imbalan Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.(**)

[adsense]

[adsense]