[adsense]

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah bagi murid baru jenjang SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dimulai, Senin (13/7/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menanamkan budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru.

[adsense]

Kepala SMAN 17 Medan, Jusuf Ginting SPd MSi, mengatakan pengenalan lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu murid baru beradaptasi sekaligus menciptakan suasana belajar yang kondusif sejak hari pertama.

"Untuk menanamkan sejak dini budaya sekolah yang aman dan nyaman, diperlukan pengenalan lingkungan sekolah sehingga tercipta dan terjaga lingkungan belajar yang kondusif," ujarnya saat membuka MPLS Ramah di SMAN 17 Medan, Jalan Letjen Jamin Ginting Km 13,5, Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan.

[adsense]

Baca Juga:

• ASN Dilarang Keras Lakukan Praktek Pungutan Dalam Proses SPMB 2026

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua sejak awal proses pendidikan. Kemendikdasmen, katanya, mengimbau orang tua atau wali murid untuk memahami berbagai informasi terkait pelaksanaan MPLS karena dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membantu murid beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

[adsense]

"MPLS Ramah bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Hari Baru, Semangat Baru Bersama Wujudkan Sekolah yang Ramah, Aman, Nyaman, dan Menggembirakan," katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 15 Medan, Gokman Sianturi SPd MSi, menjelaskan MPLS Ramah 2026 dilaksanakan selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026, dengan mengedepankan nilai-nilai keamanan, kenyamanan, dan inklusivitas di lingkungan sekolah.

[adsense]

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang tanpa praktik perpeloncoan. Sebaliknya, sekolah menerapkan berbagai asesmen awal untuk mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kondisi peserta didik baru.

"MPLS Ramah 2026 menyediakan instrumen tes dan sistem pendukung berupa serangkaian tes dan survei yang membantu sekolah mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, serta pemahaman integritas setiap murid," ujarnya.

[adsense]

Melalui pelaksanaan MPLS Ramah, sekolah berharap seluruh murid baru dapat mengenal lingkungan belajar dengan baik, membangun karakter positif, serta memulai proses pendidikan dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Gopprera Panggabean sebagai Ketua KPPU dan Hilman Pujana sebagai Wakil Ketua KPPU untuk masa kepemimpinan Juli 2026 hingga Januari 2029.

Siaran pers yang diterima dari Ridho Pamungkas, Kepala KPPU Kanwil I di Medan, Senin (13/7/2026) menyebutkan, penetapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pergantian kepemimpinan di lingkungan KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

[adsense]

Sesuai mekanisme, jabatan Ketua dan Wakil Ketua ditentukan secara dipilih dari dan oleh anggota KPPU dalam suatu Rapat Komisi, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Kepemimpinan baru tersebut akan melanjutkan pelaksanaan tugas konstitusional KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanoto Foundation Buka Pendaftaran Program Beasiswa dan Pengembangan Kepemimpinan TELADAN Cohort 2027

Gopprera Panggabean merupakan Anggota KPPU Periode 2024–2029 dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum persaingan usaha.

[adsense]

Sebelum dilantik Presiden Republik Indonesia sebagai Anggota KPPU, ia berkarier sebagai investigator dan menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan KPPU, termasuk Direktur Investigasi.

Rekam jejak tersebut memperkuat kompetensinya dalam penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan merger dan akuisisi, serta pengembangan kebijakan penegakan hukum persaingan.

[adsense]

Hilman Pujana, yang juga merupakan Anggota KPPU Periode 2024–2029, memiliki pengalaman di bidang hukum, kebijakan publik dan pengawasan persaingan usaha.

Dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPPU, ia aktif menangani berbagai perkara persaingan usaha, menyusun kajian kebijakan, melaksanakan kegiatan advokasi, serta mewakili KPPU dalam berbagai forum nasional maupun internasional yang membahas perkembangan hukumpersaingan dan ekonomi digital.

[adsense]

Ketua KPPU terpilih Gopprera Panggabean menyampaikan bahwa kepemimpinan KPPU ke depan akan diarahkan pada penguatan kualitas penegakan hukum yang profesional, peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta penguatan advokasi kebijakan agar setiap regulasi mampu mendukung terciptanya pasar yang kompetitif.

"KPPU akan terus menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan amanat undang-undang. Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang efisien, inovatif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Gopprera.

[adsense]

Wakil Ketua KPPU terpilih Hilman Pujana menambahkan bahwa KPPU akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun budaya persaingan usaha yang sehat di berbagai sektor ekonomi.

"Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya pencegahan melalui advokasi dan pengawasan kebijakan sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kompetitif dan mampu mendukung investasi," katanya.

[adsense]

Kepemimpinan Gopprera Panggabean dan Hilman Pujana akan berlangsung mulai 9

Juli 2026 hingga 8 Januari 2029, sejalan dengan masa bakti Anggota KPPU Periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 18 Januari 2024.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan semangat dan dukungan moril kepada dua putra-putri terbaik Sumut yang terpilih sebagai Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional Tahun 2026. Bobby berharap keduanya dapat menjalankan tugas dengan baik sekaligus mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional.

Dukungan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedua calon Paskibraka Nasional di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026) sebelum keduanya mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.

[adsense]

Dua pelajar yang akan mewakili Sumut pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 tersebut ialah Gussa Oliver Nainggolan dari SMA Negeri 2 Balige dan Felesia Rismaito Munthe dari SMA Unggul DEL. Keduanya hadir didampingi orang tua masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution menyampaikan rasa bangga sekaligus mengucapkan selamat kepada kedua pelajar yang dipercaya mengemban tugas sebagai calon Paskibraka tingkat nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sumut

Bobby berpesan agar keduanya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama mengikuti pemusatan latihan yang akan berlangsung di Jakarta. Menurutnya, tugas sebagai Paskibraka merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

[adsense]

Ia juga berharap pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus berprestasi, baik saat menjalankan tugas maupun ketika kembali menempuh pendidikan di sekolah.

"Selamat berlatih dan selamat menjalankan tugas. Saya berharap adek-adek dapat melaksanakan tugas dengan sukses, membawa nama baik Sumut, dan nantinya tetap meraih prestasi akademik yang gemilang di sekolah," tambahnya.

[adsense]

Sebagai bentuk apresiasi, Bobby Nasution menyerahkan uang saku masing-masing Rp10 juta kepada Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe. Bantuan tersebut diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi keduanya selama menjalani masa karantina dan latihan di Jakarta. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum (PH) terdakwa dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, Enda Simakasura Ketaren, tetap optimistis majelis hakim akan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) yang telah diajukan.

Keyakinan itu disampaikan kuasa hukum dari Hotma Sitompoel Law Firm, Mulyadi Sihombing SH, usai sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (13/7/2026).

[adsense]

Menurut Mulyadi, tanggapan JPU belum menjawab seluruh poin keberatan yang disampaikan pihaknya. Salah satu yang disoroti adalah tidak dibahasnya ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 terkait tanggung jawab penyedia jasa terhadap penyelesaian pekerjaan konstruksi.

"Jaksa tidak menanggapi substansi tersebut. Padahal, jika mengacu pada aturan itu, seandainya ada pekerjaan yang belum selesai atau terjadi kegagalan konstruksi masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor, sehingga perkara ini masih prematur dan seharusnya tidak berlanjut," ujar Mulyadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Penasihat Hukum Enda Simakasura Minta Majelis Hakim Batalkan Dakwaan Korupsi Waterfront City

"Kami masih optimistis majelis hakim akan menerima perlawanan atau eksepsi yang telah kami ajukan," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Enda Simakasura Ketaren kembali membantah seluruh tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Usai persidangan, ia menegaskan dirinya bukan pelaku tindak pidana korupsi dan berharap memperoleh dukungan dalam menghadapi proses hukum.

"Saya tetap berdiri tegak karena saya bukan koruptor. Pendapat jaksa hari ini tidak akan mengubah kenyataan itu. Kami membutuhkan bantuan dari semua pihak agar kasus ini dapat dilihat secara objektif," ucap Enda.

[adsense]

Dalam perkara ini, Enda didakwa bersama mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha, yang perkaranya disidangkan secara terpisah.

Jaksa mendakwa Enda melakukan sejumlah penyimpangan saat menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele yang didanai pinjaman Bank Dunia.

[adsense]

Dugaan penyimpangan itu meliputi persetujuan pembayaran uang muka, pembayaran Monthly Certificate (MC), perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, hingga penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan meski proyek dinilai belum sepenuhnya rampung.

Sidang akan dilanjutkan pada hari rabu, 15 Juli 2026 dengan agenda pembacaan putusan sela atas perlawanan terdakwa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mencegah terjadinya tawuran susulan antara dua kelompok pemuda di kawaaan Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Belawan, sejumlah peraonel Polsek Belawan, berjaga - jaga si kawasan Simoang Sicanang Belawan, Senin (13/7/2026).

Selain itu, untuk memberikan rasa aman terhadap masayarakat yang sedang melakukan kegiatan rutin di kawasan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan patroli, serta berkordinasi dengan tokoh masyarakat, terkait perkembangan situaai Kamtibmas

[adsense]

Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong, mengatakan, pengamanan yang dilakukan pihaknya di kawasan Simpang Sicanang , untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif setelah terjadinya aksi tawuran, pada Senin sore (12/7/2026).

"Pasca terjadinya aksi tawuran, kami meningkatkan kehadiran personel di kawasan Simpang Sicanang melalui kegiatan pengamanan dan patroli. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi balasan maupun gangguan kamtibmas lainnya, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut," kata Kapolsek Belawan.+

[adsense]

Diharapkan, pengamanan yang dilakukan secara berkelanjutan serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, situasi Kamtibmas di wilayah Belawan tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.(**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi memberikan "ultimatum" kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera menormalkan pasokan BBM, khususnya Biosolar ke Sumut, paling lambat dalam waktu satu pekan agar kelangkaan tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

Bahkan Sutarto mengaku sangat miris melihat antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah di Sumut. Bahkan ada juga SPBU tidak beroperasi, karena tidak ada Biosolar dan Pertalite.

[adsense]

"Saya berharap paling lambat dalam satu minggu ini pasokan Biosolar sudah kembali normal. Langkah cepat harus dilakukan agar kelangkaan BBM tidak menghambat mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik," tegas Sutarto kepada wartawan melalui telepon, Senin (13/7/2026) di Medan.

Menurut Sutarto, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan, Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Karo, Asahan, Pematangsiantar, Simalungun serta beberapa daerah lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Muniruddin Ritonga Desak Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tambah Kuota BBM Bersubsidi Atasi Kelangkaan

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut ini menilai cuaca yang tidak menentu juga berpotensi menghambat distribusi BBM. Karena itu, Pertamina diminta menyiapkan langkah mitigasi agar distribusi tidak terganggu meski menghadapi kendala di lapangan.

[adsense]

Sutarto menambahkan, langkah-langkah preventif harus segera dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM, khususnya Biosolar yang hingga kini masih sulit diperoleh di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Anggota dewan Dapil Deliserdang ini juga meminta PT Pertamina memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengantisipasi dampak berbagai faktor yang memengaruhi distribusi dan pasokan BBM nasional.

[adsense]

Selain itu, Sutarto meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan adanya praktik penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menimbun BBM. Jika ditemukan, aparat harus menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Legalitas operasional Tempat Hiburan Malam (THM) Samudera Selatan di Jalan Gunung Kawi, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya dirazia Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai dan ditemukan puluhan pengunjung terindikasi positif narkoba, kini tempat hiburan tersebut diduga beroperasi tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, bangunan yang dikenal masyarakat sebagai diskotek itu semestinya hanya diperuntukkan sebagai tempat karaoke, rumah minum atau kafe. Namun, dalam praktiknya, lokasi tersebut beroperasi layaknya diskotek dengan dentuman musik berintensitas tinggi serta menyediakan minuman keras.

[adsense]

Kepala Dinas Pembinaan dan Penataan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Binjai, Irsan Firdaus, menjelaskan bahwa dari sisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bangunan tersebut masuk kategori fungsi usaha.

"Bangunan THM itu masuk fungsi usaha, dan jenis bangunannya dibuat untuk tempat pertemuan," ujar Irsan saat dikonfirmasi SIB, Senin (13/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, persoalan Samudera Selatan tidak hanya berkaitan dengan PBG, tetapi juga menyangkut perizinan usaha, sektor pariwisata, retribusi daerah hingga penegakan aturan.

"Permasalahan ini melibatkan beberapa instansi, yakni DPMPTSP sebagai penerbit izin, Dinas Pariwisata, BPKPAD terkait retribusi, serta Satpol PP untuk penertiban. Dalam minggu ini rencananya akan digelar rapat Tim Terpadu guna membahas persoalan tersebut. Dinas Perkim hanya memberikan rekomendasi terkait bangunan gedung," jelasnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Binjai, Bona Manuel Tarigan Sibero, belum memberikan tanggapan terkait legalitas operasional Samudera Selatan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum mendapat balasan.

Terpisah, Sekretaris Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Binjai, Khairudin Salim, mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Binjai terhadap keberadaan tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tidak sesuai aturan.

[adsense]

"Sampai saat ini saya masih mempertanyakan izin hiburan malam di Kota Binjai. Kalau memang tidak memiliki izin yang sesuai, mengapa masih terus beroperasi selama bertahun-tahun, apakah ada oknum-oknum yang membekingi?" katanya.

Khairudin menilai persoalan hiburan malam tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga dampaknya terhadap persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras hingga rusaknya moral generasi muda.

[adsense]

Ia mengaku prihatin setelah razia BNNK Binjai menemukan banyaknya pengunjung usia muda yang terindikasi positif narkoba di lokasi tersebut pada razia Minggu (12/7/2026) dini hari kemarin.

"Kami meminta Pemko Binjai bertindak tegas dan menutup tempat yang diduga menyalahgunakan izin. Jangan sampai keberadaannya terus merusak generasi muda serta mencoreng citra Kota Binjai sebagai kota yang religius," tegas Khairudin.

[adsense]

Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Tim Terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah guna memastikan kesesuaian izin, fungsi bangunan, serta legalitas operasional tempat hiburan malam tersebut. Hingga kini, pihak pengelola Samudera Selatan juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Berhasil meraih 4 emas pada kejuaraan PBTI (Pengurus Besar Taekwondo Indonesia) Series V (Internasional Kesatria Nusantara), tim atlet Taekwondo Sumut secara otomatis menerima tiket Wild Card pada turnamen Indonesia Open, 1 Agustus 2026.

Hal itu disampaikan, ketua Pengprov TI (Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia) Sumut, H Hamdani Syahputra Ssos MH, Senin (13/7/2026) di Lubukpakam.

[adsense]

H Hamdani menyampaikan terimakasih dan selamat kepada tim Taekwondo Sumut yang telah berjuang memenangkan setiap pertandingan, yang berlangsung 10-12 Juli di GOR Unila Bandar Lampung.

"Ini belum berakhir, karena pertarungan yang sesungguhnya ada di event Indonesia Open. Karena itu pertarungan internasional, jadi memerlukan perjuangan yang lebih ekstra lagi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Para Taekwondo NPC Sumut Juara Umum Ksatria Nusantara, Fajar Kurniawan Best Player

Menurutnya, prestasi itu suatu lompatan yang baik karena Taekwondo Sumut bisa bermain diajang internasional. Apalagi salah satu putra terbaik Sumut, M Raihan juga akan berlaga di Asean Games di Nagoya, Jepang.

[adsense]

"Ini prestasi yang sangat membanggakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim Taekwondo Sumut," kata Musa Rajekshah yang akbrab disapa Ijeck.

Sementara pelatih Taekwondo Sumut, Arya Putra didampingi Richi Yanendo, menyampaikan, 4 atlet yang dikirim di kelas Kyorugi meraih medali emas.

[adsense]

Keempat atlet tersebut adalah, Ryan Adriansyah Brema Damanik di Under 58 Kg putra, Anggi Syahputra Sceeven Sitorus Pane di Under 63 Kg putra, Marcia Tiurma Bertha Hutapea di Under 62 Kg putri dan Syaida Sari di Over 73 Kg putri. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran mendatangi Mabes TNI menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan.

Sigit mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas kedua lembaga.

[adsense]

Dalam kunjungan itu, ia didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, hingga Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI yang didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, serta sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie Kumpulkan Pejabat Satgas PKH, Kapolri Tak Terlihat

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (13/7/2026) dikutip dari CNN Indonesia.

[adsense]

Sigit mengatakan saat ini banyak pihak terus mencoba memecah belah sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang telah terjalin selama ini.

"Tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh Pejabat Utama yang ada, kami terbuka untuk itu," ujarnya.

[adsense]

Lebih dalam, Sigit mengaku telah memerintahkan seluruh jajaran baik Kapolda hingga Kapolres untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas TNI-Polri dalam rangka mengawal serta menjaga NKRI dan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah perintahkan kepada para Kapolda dan Kapolres untuk sama-sama menindaklanjuti arahan Bapak Panglima untuk juga menjaga sinergitas dan soliditas sehingga NKRI ini bisa kita jaga bersama, seluruh program Bapak Presiden bisa kita kawal untuk menuju Indonesia Maju. Salam soliditas, salam sinergitas," kata Sigit. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Belum diketahui agenda yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.

[adsense]

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH menjadi pejabat pertama yang hadir memasuki Lobi Bhinneka Tunggal Ika.

Setelah itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Wakil Ketua Pengarah II Satgas PKH, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ate sebagai anggota pengarah, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjabat Wakil Ketua Pengarah I juga hadir.

[adsense]

Baca Juga:

• Di Lahan Berplang PKH, Warga Luhat Utte Rudang Deklarasi Sikap Soal PT Barapala

Namun, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Pengarah III Satgas PKH belum terlihat hingga rapat dimulai.

[adsense]

Setelah para peserta berkumpul, rapat digelar secara tertutup.

Adapun rapat ini digelar usai Febrie Adriansyah mundur sebagai Jampidsus Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

Sementara, Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak tidak menampik unsur dari Polri absen dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu.

Meski demikian, Barita menegaskan ketidakhadiran pimpinan Polri tidak memengaruhi jalannya rapat karena unsur Polri telah terwakili dalam struktur Satgas PKH.

[adsense]

"Lalu yang kedua berkaitan dengan (Polri). Ya, ini tadi saya sudah sampaikan prinsip organisasi itu ada badan pengarah dan ada badan pelaksana. Semua terwakili," kata Barita saat ditemui di Kemenhan, Senin.

Ia menjelaskan, struktur Satgas PKH terdiri atas badan pengarah dan badan pelaksana yang bekerja di bawah koordinasi Presiden sebagai pengendali, sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

[adsense]

Setidaknya ada tiga kasus yang menjerat Febrie, yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri dan PT Krakatau Steel.

Dalam struktur Satgas PKH, Jampidsus mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Antrean panjang kendaraan untuk mengisi solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), termasuk di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada operasional perusahaan otobus (PO), salah satunya PT Antar Lintas Sumatera (ALS).

[adsense]

Waktu tempuh perjalanan Medan-Jakarta yang biasanya tiga hari kini bertambah menjadi sekitar empat hari akibat sopir harus mengantre solar di berbagai SPBU.

Dikutip dari kompas.com, antrean bus di salah satu SPBU di Medan Amplas mengular hingga hampir 500 meter. Situasi serupa disebut terjadi hampir setiap hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Belum Terima Pembayaran hampir Rp 1 M, Mitra Dapur Makan Bergizi Akan Tempuh Jalur Hukum

Staf Operasional PT ALS, Alwi Matondang, mengatakan antrean solar terjadi hampir di seluruh Jalinsum, mulai dari Lampung hingga Medan.

[adsense]

"Paling cepat 4 jam mengantre. Bahkan sering tidak dapat kita (kehabisan solar). Terpaksa menunggu satu hari lagi," kata Alwi saat ditemui Kompas.com di kantor PT ALS.

Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir dan menyebabkan biaya operasional perusahaan meningkat.

[adsense]

"Makanya kalau dampaknya ke kami yang jelas biaya operasional semakin bertambah, waktu perjalanan bertambah. Itulah yang terjadi saat ini," lanjutnya.

Alwi mengatakan, perjalanan Medan-Jakarta yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar tiga hari kini bertambah hingga 24 jam.

[adsense]

"Semua (SPBU) seperti ini kondisinya, pasti antre. Makanya kalau kami dari Jakarta ke Medan sekarang, terjadi penambahan waktu 24 jam perjalanan," sebut Alwi.

Meski biaya operasional meningkat, PT ALS memilih belum menaikkan harga tiket.

[adsense]

Menurut Alwi, keputusan itu diambil agar penumpang tidak semakin terbebani.

"Ya, pandai-pandai kita berhemat. Jadi gini, kalau kita naikkan harga tiket, kan rakyat kecil juga yang tambah berat. Dari Medan ke Jakarta sudah bertambah biaya mereka (makan) satu hari satu malam, kalau kita naikkan lagi tarif kita, tambah terbebani lagi dia. Jadi dua kali terbebani," ujarnya.

[adsense]

Sebelum keberangkatan, pihak perusahaan juga selalu menginformasikan kepada penumpang bahwa perjalanan kemungkinan memakan waktu lebih lama akibat antrean solar. Ia berharap persoalan pasokan solar segera teratasi. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi III DPR menjawab pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud Md soal penanganan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Komisi III DPR menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan kasus Febrie.

Pernyataan Komisi III DPR ini menjawab Mahfud yang berpandangan jika proses hukum Febrie dari Polri ke Kejagung disebut pelimpahan, maka berpotensi adanya penyimpangan beracara dalam hukum di KUHAP. Untuk itu, Komisi III DPR berencana mendengar langsung masukan Mahfud tersebut.

[adsense]

"Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan berbicara, tapi justru kami harus mendengar termasuk masukan dari Pak Mahfud, apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau belum. Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHAP, ya kami akan undang Pak Mahfud, kami akan dengar pendapat beliau, beliau kan profesor. Tentu secara keilmuan harus banyak belajar dari beliau," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat jumpa pers di ruang rapat Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026) dikutip dari detikcom

Lebih dalam, Habiburokhman menilai apa yang dilakukan Polri ke Kejagung dalam kasus Febrie bukan pelimpahan kasus seperti beracara hukum pada umumnya. Namun, apa yang dilakukan Polri adalah menyerahkan kasus Febrie kepada Kejagung.

[adsense]

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Belum Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

Komisi III DPR, kata Habiburokhman, ingin kasus dugaan Febrie ini diproses dan dijelaskan secara tuntas. Sehingga, pihak yang terlibat perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

[adsense]

"Dua hal ya, kita sama-sama menginginkan kasus ini diusut tuntas, artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab, peristiwanya terungkap tuntas, harus jelas, harus dimintai pertanggujawaban secara hukum, itu kita sepakat," tegas Habiburokhman.

Namun, di sisi lain secara faktual, timbul anggapan bahwa terjadi gesekan antarinstitusi dalam penanganan perkara Febrie. Untuk hal itu, Habiburokhman menegaskan bahwa kasus Febrie merupakan perbuatan individu, bukan persoalan antarinstitusi.

[adsense]

Habiburokhman memberikan catatan kasus Febrie yang kini di tangan Kejagung harus ditangani oleh tim yang tidak terafiliasi dengan Febrie. Sehingga penanganan perkara profesional dan tidak diintervensi.

"Tapi yang kedua, kita tidak menginginkan terjadinya gesekan, friksi, antarinstitusi penegak hukum. Walaupun kita berbusa-busa kita ngomong, ini adalah oknum, ini adalah individu, ini adalah perbuatan orang per orang, ini bukan soal lembaga, bukan kebijakannya juga, sehingga tidak perlu juga timbul gesekan," imbuhnya.

[adsense]

Seperti diketahui, tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Kejagung. Pelimpahan dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antaraparat penegak hukum.

"Berkenan pada sore hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan perkara tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Plt Jampidsus Rudi Margono dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7).

[adsense]

Menurutnya, masyarakat menaruh perhatian terhadap penyelesaian perkara-perkara tersebut. Sebab itu, percepatan penanganan menjadi salah satu fokus utama.

"Karena faktanya, masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III ini," ujarnya.

[adsense]

"Apa yang disinergikan, yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti, memaksimalkan. Kemudian, barang-barang bukti, dan yang terpenting adalah sinergi," sambungnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, membuka Turnamen Sepak Bola Piala Bergilir Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Karya Nasional (PKN) Sumatera Utara Cup I Tahun 2026 di Alun-Alun Kecamatan Pancur Batu, Minggu (12/7/2026).

Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan pertama ke gawang oleh Wakil Bupati bersama Ketua DPD PKN Sumatera Utara, Edi Suranta Gurusinga; Ketua GRIB Jaya Sumatera Utara, dan Ketua Harian DPP PKN.

[adsense]

Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi DPD PKN Sumatera Utara yang menginisiasi penyelenggaraan turnamen sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda melalui olahraga.

Menurutnya, sepak bola bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter, menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat pantang menyerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Nobar Sepak Bola Dunia, Korem 022/PT Pererat Kemanunggalan TNI dan Masyarakat

Ia berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet sepak bola berbakat yang mampu mengharumkan nama Deli Serdang dan Sumatera Utara di berbagai ajang olahraga.

[adsense]

"Semoga turnamen ini menjadi ajang kompetisi yang sehat, melahirkan talenta-talenta muda sepak bola, serta mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Edi Suranta Gurusinga, mengatakan turnamen tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet sepak bola potensial di Sumatera Utara. Ia juga mengajak seluruh pemain menjunjung tinggi sportivitas, wasit memimpin pertandingan secara profesional, serta penonton menjaga suasana pertandingan tetap kondusif.

[adsense]

Ketua Panitia, Ibrahim, melaporkan turnamen diikuti 12 tim dari Kecamatan Pancur Batu dan sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Turut hadir pada pembukaan turnamen tersebut Camat Pancur Batu Feri Sepnanda bersama unsur Forkopimcam, Ketua GRIB Jaya Sumatera Utara, Ketua Harian DPP PKN, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, serta masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Toba menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, pada rapat paripurna DPRD Toba, Senin (14/7/2026).

Selain itu pada kesempatan yang sama, Bupati Toba juga ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

[adsense]

Dalam nota pengantar pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Thomson Manurung, Bupati Toba, rencana pendapatan pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.288.418.122.651,00 namun yang terealisasi adalah sebesar Rp 1.220.313.353.032,13. Dalam rincian realisasi pendapatan dijabarkan sebagai berikut; pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 126.588.191.248,13, kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 1.083.520.095.928,00 dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 10.205.065.856,00.

Sementara untuk belanja daerah dijabarkan sebagai berikut; belanja operasi sebesar Rp 826.737.528.636,00 kemudian belanja modal sebesar Rp 176.307.352.085,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp 20.000.000.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Labura Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam kesempatan itu, Bupati Toba menyampaikan agar laporan tersebut dapat dibahas secara bersama-sama oleh DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Toba. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang memaparkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 kepada Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Senin (13/7/2026).

Sebagai daerah pertama yang dikunjungi tim dalam agenda monitoring penggunaan tambahan TKD di Sumatera Utara, Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan tambahan TKD diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

"Kami berharap dana tambahan TKD ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Deliserdang," ujarnya didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS.

Sekretaris Daerah Deliserdang, Dedi Maswardy menjelaskan Deliserdang menerima tambahan TKD sebesar Rp495 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari jumlah tersebut, Rp50 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas arahan pemerintah pusat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Nota Ziliwu: Infrastruktur Bukan Sekadar Proyek, tetapi Investasi Ekonomi Jangka Panjang

"Kami juga berharap tim dapat meninjau langsung beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan menggunakan dana tersebut," tambahnya.

[adsense]

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyampaikan Kabupaten Deliserdang termasuk daerah yang berhasil menunjukkan percepatan pemulihan pascabencana.

"Kabupaten Deliserdang termasuk salah usatu daerah di Sumatera Utara yang cukup cepat bertransisi menuju kondisi normal. Dari catatan Satgas Pemulihan, sembilan jembatan yang mengalami kerusakan telah selesai direhabilitasi. Selain itu, sebanyak 77 warga yang rumahnya mengalami rusak berat telah ditetapkan sebagai penerima hunian tetap melalui keputusan kepala daerah," jelas Kastorius.

[adsense]

Ia menambahkan, dari 36 indikator pemulihan pascabencana, Deli Serdang masih menyisakan enam indikator yang perlu dituntaskan, meliputi penyelesaian sektor pertanian dan perikanan terdampak, penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, bantuan jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, serta bantuan pemulihan ekonomi.(**)

[adsense]

[adsense]

Respon cepat laporan warga, Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar mengamankan tiga remaja yang diduga menghirup lem di depan SMP Negeri 6, Jalan Meranti, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Senin (13/7/2026) dini hari.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, melalui Kasi Humas IPTU Agustina mengatakan, ketiga remaja berinisial FS, RM, dan FS diamankan saat personel melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi tawuran, geng motor, serta aksi kriminalitas jalanan.

[adsense]

Petugas bergerak ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas sekelompok remaja yang meresahkan. Saat dilakukan pemeriksaan, tiga remaja diduga sedang menghirup lem. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa lem merek Goat dan plastik.

Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk diberikan pembinaan dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara remaja lainnya yang berada di lokasi diberi imbauan dan diminta kembali ke rumah masing-masing.

[adsense]

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Pematangsiantar Ringkus Pelaku Curat, Uang Curian Sempat Ditukar di Pasar Horas

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/7/2026) siang.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung Gubernur Bobby Nasution yang diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pejabat. Acara berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat serta tamu undangan yang hadir.

[adsense]

Pelantikan itu merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung percepatan pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Adapun delapan pejabat yang dilantik adalah: Chusnul Fanany Sitorus sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Illyan Chandra Simbolon sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Buka MPLS di Binjai, Tekankan Karakter dan Sekolah Gratis

Ady Putra Parlaungan sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sabar Jaya Telaumbanua sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Abu Kosim sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ade Sofianita sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan pelantikan tersebut, diharapkan para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, serta memberikan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara berkomitmen untuk membangkitkan lagi semangat perjuangan tahun 1945, terutama di kalangan generasi muda. Penegasan itu didapatkan dalam rapat pengurus di kantor DHD 45 Sumatera Utara di Jalan Pemuda Medan, Sabtu (11/7).

Ketua Umum DHD 45, Mayjen TNI (Purn) M Hasyim, Senin (13/7), mengatakan DHD 45 merupakan organisasi yang dibentuk untuk melestarikan, mewariskan, dan membudayakan nilai-nilai perjuangan 45. Karena itu, DHD 45 merasa berkewajiban untuk mewariskan dan membudayakan semangat perjuangan 45 tersebut agar masyarakat, terutama generasi muda memiliki kebanggaan terhadap perjuangan bangsa.

[adsense]

Untuk mewujudkan cita-cita itu, DHD 45 telah terbentuk di 20 kabupaten/kota di Sumut dan akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala daerah lainnya untuk pembentukan organisasi tersebut.

Untuk kepengurusan periode 2026-2031, pihaknya merekrut sejumlah potensi yang dinilai memiliki kompetensi di bidang masing-masing dalam memberdayakan fungsi organisasi. "Setiap bidang harus dapat berkolaborasi, termasuk dengan kabupaten kota dalam memaksimalkan fungsi organisasi," katanya didampingi Sekretaris Sofyan Ahmadi Hutasuhut dan Bendahara Novan Efendy Siregar.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengukuhan Pengurus Mantan PSMS 2026-2030, Rico Waas: Nama Legenda akan Diabadikan di Stadion Teladan

Ketua Dewan Kehormatan DHD 45, Prof Djohar Arifin Husin, menekankan agar seluruh pengurus dapat mengetahui tujuan dan fungsi DHD 45, lalu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, agar bisa mewujudkan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mendalami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DHD 45 agar dapat menjalankan fungsi organisasi dengan baik.

[adsense]

Ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumut, Herry Lontung Siregar, mengharapkan seluruh pengurus dapat mengangkat harakat martabat organisasi. Selain memahami fungsi organisasi, pengurus DHD 45 Sumut juga harus terus menjaga kebersamaan dan saling mendukung. "Kalau ada masalah dan dinamika, mari kita bicarakan di dalam," kata mantan anggota DPR RI tersebut.

Ia juga mengharapkan DHD 45 dapat menjalankan fungsi organisasi dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program yang dijalankan pemerintah.

[adsense]

Rapat juga membahas persiapan pelantikan kepengurusan yang rencananya akan digelar awal Agustus mendatang.(*)

[adsense]

[adsense]

Unit Jatanras Satreskrim Polres Pematangsiantar meringkus WH (18), warga Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, pelaku pencurian dengan pemberatan (curat), di Jalan Bangsal, Kecamatan Siantar Barat pada Sabtu (4/7/2026) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, menjelaskan aksi pencurian itu terjadi di rumah korban AH (85) di Jalan Sutomo Gang Kimia Farma, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (1/7/2026).

[adsense]

Korban baru menyadari rumahnya dibobol setelah dibangunkan istrinya yang melihat jendela kamar di lantai dua telah dirusak. Saat diperiksa, sejumlah barang berharga telah raib, di antaranya satu unit ponsel Samsung Galaxy A52, dompet berisi uang tunai rupiah serta mata uang asing berupa dolar Singapura dan ringgit Malaysia. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp15 juta.

Rekaman CCTV di rumah korban menjadi petunjuk penting. Dari rekaman tersebut, pelaku terlihat masuk melalui samping rumah, memanjat ke lantai dua, lalu merusak jendela kamar untuk mengambil barang-barang berharga saat penghuni lengah.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Lantas Polres Pematangsiantar Edukasi Pengemudi Bus, Tekankan Larangan Parkir di Badan Jalan

Dalam pemeriksaan, WH mengakui membobol rumah korban dengan memanjat tembok dan membuka jendela menggunakan besi. Ia juga mengaku telah menukarkan sebagian uang asing hasil curiannya kepada seorang pedagang di Pasar Horas.

[adsense]

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat WH dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE, menyambut positif implementasi penggunaan biodiesel B50 yang mulai dijalankan pemerintah, karena kebijakan tersebut bukan hanya menjadi langkah penting dalam transisi menuju energi bersih, tetapi juga berpotensi memangkas impor solar.

"Selain itu, juga menghemat devisa negara yang jumlahnya diperkirakan sangat besar, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global," tandas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Senin (13/7/2026) melalui telepon di Medan.

[adsense]

Salmon mengatakan, penggunaan bahan bakar biodiesel B50 merupakan kebijakan yang memiliki manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Selain berkontribusi menurunkan emisi karbon dan mendukung target energi hijau, implementasi B50 juga diyakini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor.

Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menjelaskan, selama ini Indonesia masih mengimpor solar dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data pemerintah, impor solar sebelumnya mencapai sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter per tahun.

[adsense]

Baca Juga:

• Muniruddin Ritonga Desak Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tambah Kuota BBM Bersubsidi Atasi Kelangkaan

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, berkurangnya impor BBM akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Devisa negara tidak lagi banyak terkuras untuk membeli bahan bakar dari luar negeri sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia menjadi semakin sehat.

[adsense]

Menurut Salmon, kondisi tersebut juga akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, karena tekanan terhadap kebutuhan devisa akan semakin berkurang.

"Ketahanan energi tidak bisa terus bergantung pada impor. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama minyak sawit, sehingga harus dimanfaatkan untuk menghasilkan energi terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan nasional," tegasnya.

[adsense]

Salmon juga mengingatkan agar implementasi B50 terus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk biodiesel melalui riset dan pengembangan teknologi, sehingga aman digunakan seluruh jenis kendaraan dan mesin industri tanpa mengurangi performa.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan pasokan bahan baku sawit agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga pangan maupun industri hilir lainnya.(*).

[adsense]

[adsense]