[adsense]

Seorang pria, B terduga pelaku perampokan/begal yang sering beraksi di kawasan Kecamatan Medan Belawan, serta kerap terlibat dalam aksi tawuran, ditangkap TIm Gabungan TNI 'Polri dan Kecamatan Medan Belawan.

Diperoleh informasi, ketika melakukan aksi atau tindak kejahatan dan tawuran, selain menggunakan senjata tajam B juga menggunakan senjata api (belum diketahui senjata api mainan atau asli) untuk menakut - nakuti korbannya.

[adsense]

Dalam video yang beredar di media sosial Sabtu (4/7/2026), B yang dintrogaai oleh petugas mengatakan, ketika melakukan tindak kejahatan jalanan ia tidak sendirian tetapi bersama sejumlah temannya.

Hingga Sabtu (4/7) aparat penegak hukum masih proses pemeriksaan mendalam terhadap B, dandugaan kepemilkan senjata api, serta keikutsertaan pihak lain dalam aksi kejahatan jalanan yang dilakukan B selama ini.(**)

[adsense]

Baca Juga:

• 1 Rumah Semi Permanen di Belawan Terbakar

[adsense]

[adsense]

Penasihat hukum (PH) terdakwa Enda Simakasura Ketaren dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel Law Firm menyatakan akan mengajukan nota perlawanan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, Tahun Anggaran 2022.

Hal itu disampaikan tim penasihat hukum yang terdiri dari Donny P. Manullang SH dan Mulyadi Sihombing SH, mewakili terdakwa Enda Simakasura Ketaren, Sabtu (4/7/2026).

[adsense]

Sebelumnya, persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan telah digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (3/7/2026). Dakwaan dibacakan JPU di hadapan majelis hakim.

Usai sidang, penasihat hukum memastikan pihaknya akan mengajukan nota perlawanan yang dijadwalkan dibacakan pada persidangan berikutnya, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Menurut penasihat hukum, berdasarkan kronologi yang disampaikan kliennya serta data dan bukti yang mereka miliki, Enda tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan jaksa.

"Berdasarkan kronologi dari klien kami serta data-data yang kami peroleh yang bersesuaian dengan keterangan saksi maupun bukti lainnya, klien kami tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia tidak pernah menerima suap, tidak pernah diajak ataupun mau bekerja sama untuk merugikan keuangan negara maupun memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tidak ada temuan beliau korupsi" tegas Donny P. Manullang didampingi Mulyadi Sihombing.

[adsense]

Pihaknya menilai tuduhan terhadap kliennya lebih mengarah pada anggapan bahwa Enda tidak menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, menurut mereka, pengawasan telah dilakukan sesuai tugasnya.

"Klien kami hanya sebagai pengawas, bukan pelaksana pekerjaan, bukan penyedia jasa, dan bukan kontraktor. Justru kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak diperiksa maupun tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu yang menurut kami menjadi salah satu kejanggalan," katanya.

[adsense]

Penasihat hukum juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan penyidik. Menurut mereka, penilaian tersebut hanya mengacu pada pendapat tenaga ahli tertentu dan tidak menggunakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jaksa tidak melakukan audit menggunakan BPK. Padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Ini juga menjadi salah satu hal yang akan kami perjuangkan dalam persidangan," ujar Donny.

[adsense]

Selain itu, mereka menegaskan proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan masyarakat.

"Proyek tersebut sudah berjalan dengan baik. Sudah digunakan untuk berbagai kegiatan nasional maupun internasional, termasuk event Aquabike dan kegiatan pariwisata lainnya. Bahkan saat ini Waterfront City sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Silakan dicek ke Dinas Pariwisata atau Bupati, apakah proyek itu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah," ungkapnya.

[adsense]

Menurut penasihat hukum, proyek tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang didukung pendanaan dari World Bank.

"World Bank sudah mengetahui, menyetujui, dan proyek telah selesai dilaksanakan. Namun setelah semuanya selesai dan diserahterimakan, baru kemudian dipersoalkan. Itu yang menjadi pertanyaan kami," tambah Mulyadi.

[adsense]

Ia juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan proyek, pengawasan tidak hanya dilakukan kliennya, tetapi juga melibatkan unsur dari kejaksaan.

"Dalam pelaksanaan proyek, klien kami sebagai pengawas. Dari kejaksaan juga ada yang melakukan pengawasan. Artinya sama-sama mengawasi. Seharusnya pihak pelaksana pekerjaan juga diperiksa. Dan jika terdapat hal yang kurang memuaskan dari pekerjaan kontraktor, seharusnya klien kami sebagai pengawas yang tidak menerima suap, keuntungan ataupun mendapatkan kick back langsung dari proyek ataupun kontraktor tersebut, tidak seharusnya dituduh merugikan keuangan negara, karena tidak mempunyai niat jahat ataupun perbuatan yang sengaja membantu kontrator untuk membuat kerugian negara," tegasnya.

[adsense]

Donny menegaskan kaitan Enda Simakasura Ketaren dalam proyek Waterfront hanyalah pengawas dan proyek sudah pernah diaudit oleh BPK dan sudah keluar hasil audit pada 7 Maret 2024 dan BPK menyatakan tidak ada temuan.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan 2 terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero).

[adsense]

"Klien kami dituduh dalam dakwaan perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele yang disebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp13 miliar, meskipun tidak pernah menerima keuntungan, tidak mempunyai niat jahat dan tidak pernah membantu memperkaya kontraktor secara melawan hukum." Tutup Mulyadi. (*)

[adsense]

[adsense]

Jalan Pelita II dan Jalan Pelita V Rantauprapat di Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, semakin memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi di sejumlah titik membuat aktivitas warga terganggu, sehingga jalan terlihat sepi dari pengguna jalan.

Jalan Pelita V yang hanya sepanjang sekitar satu kilometer menjadi salah satu ruas yang mengalami kerusakan paling parah dari 6 jalan di kawasan pemukiman Pelita.

[adsense]

Padahal, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat karena di sepanjang ruas itu terdapat sekolah serta 2 rumah ibadah, yakni Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) dan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) serta beberapa rumah besar.

Bebatuan bekas material jalan tersebut yang terkelupas berserak, dan aspal lama yang yang sudah pecah-pecah dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dr RE Nainggolan: Tapasada Academy Program Brilian Tingkatkan SDM dan Ekonomi di Tapanuli Utara

Ia menyebutkan, sekitar 3 tahun lalu memang sempat dilakukan pengaspalan. Namun, proyek tersebut hanya mencakup sekitar 100 meter di ujung jalan, dari Jalan Cut Meutia ke arah BNKP. Sedangkan sebagian besar ruas jalan ini tetap dalam kondisi rusak.

[adsense]

Warga lainnya mengaku merasa kurang mendapat perhatian karena jalan yang menjadi akses utama menuju permukiman, sekolah, dan rumah ibadah itu belum masuk dalam prioritas pembangunan selama 10 tahun ini.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan sebelum kerusakan makin parah dan biaya perbaikannya semakin besar.

[adsense]

"Jalan Pelita II juga rusak, tetapi yang paling parah adalah Jalan Pelita V. Kami masih terus berharap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan perhatian dan segera memperbaiki jalan ini agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar warga.

Masyarakat setempat berharap Pemkab Labuhanbatu dapat mengaspal hotmix Jalan Pelita V. Jika tidak bisa tahun ini, tahun depan juga masih ditunggu. Dengan infrastruktur jalan yang layak, mobilitas warga akan lebih lancar, aktivitas pendidikan dan ibadah tidak lagi terganggu, serta roda perekonomian masyarakat di kawasan tersebut dapat berjalan lebih baik. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

‎Event Pesona Colorful Medan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan resmi digelar pada Sabtu (4/7/2026) di Lapangan Merdeka Medan.

‎

[adsense]

‎Ribuan masyarakat diperkirakan akan memadati lokasi acara untuk menikmati berbagai hiburan spektakuler yang memadukan seni budaya, musik, dan kreativitas dalam satu panggung perayaan.

‎

[adsense]

‎Yang menjadi salah satu momen paling istimewa adalah pemecahan Rekor MURI melalui permainan alat musik tradisional Karo Kulcapi secara bersama-sama oleh kurang lebih 100 orang, sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus kebanggaan masyarakat kota Medan.

‎

[adsense]

‎Acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan musisi nasional, yaitu The Changcuters, Bilal Indrajaya, dan Wijaya 80, yang siap menghibur masyarakat dengan lagu-lagu terbaik mereka.

‎

[adsense]

‎Selain hiburan musik, masyarakat dapat mengunjungi bazar UMKM dan ekonomi kreatif yang menyajikan berbagai produk unggulan, kuliner khas Medan, serta karya-karya kreatif dari pelaku usaha lokal.

‎

[adsense]

‎Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Medan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

‎

[adsense]

‎Dengan mengusung semangat "Colorful Medan", event ini menjadi bukti bahwa Kota Medan merupakan kota yang kaya akan budaya, kuliner, kreativitas, dan berbagai potensi wisata yang layak menjadi destinasi unggulan di Indonesia. Karena Medan untuk semua, semua untuk Medan. (*)

[adsense]

[adsense]

Ternyata, tanah seluas sekira 4 hektare (Ha) yang dihibahkan Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura) untuk lokasi pembangunan Mapolres Labura, berada di Desa Perkebunan Membangmuda, Kecamatan Kualuh Hulu.

Lokasinya, berada di sebelah kiri, di tepi Jalin Lintas Sumatera (Jalinsum) dari arah Medan menuju Rantauprapat atau berjarak beberapa ratus meter dari Kantor DPRD Labura.

[adsense]

" Benar di lokasi itu akan dibangun Mapolres Labura dan sebelumnya, lokasi atau tanah itu merupakan bagian dari HGU PTPN IV Regional I Kebun Membangmuda, " kata sumber di Pemkab Labura.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Labura, H Syofyan Yusma.

[adsense]

Baca Juga:

• Naik Pangkat, 70 Personel Polres Labuhanbatu Mandi Kembang dan Disiram Damkar

Secara terpisah, Manajer PTPN IV Regional I, Kebun Membangmuda, M Sukri Azis Lubis, juga membenarkan, di tanah tersebut mau dibangun Polres.

[adsense]

"Lahannya udah diganti rugi sesuai luasan yang mereka butuhkan dan saat ini tanah seluas sekira 4 Ha itu sudah milik Polres, " kata Sukri.

Diberitakan sebelumnya, pada HUT ke-80 Bhayangkara tahun 2026, Pemkab Labura, menghibahkan tanah seluas sekira 4 hektare kepada Polri dan peruntukan tanah itu untuk lokasi pembangunan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Labura.

[adsense]

Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Mapolres Labuhanbatu di Rantauprapat, Rabu (1/7/2026) oleh Bupati Labura, H Hendri Yanto Sitorus kepada Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya.

Saat penyerahan sertifikat, bupati didampingi Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labura, H Syofyan Yusma.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. RE Nainggolan menilai, program Tapasada Ekonomi yang merupakan implementasi program unggulan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai terobosan strategis dan brilian yang akan memberikan dampak luas bagi pembangunan sumber daya manusia, perekonomian daerah, hingga peningkatan kualitas perguruan tinggi di Tapanuli Utara.

Hal tersebut disampaikan mantan Bupati Tapanuli Utara periode 1999–2004 yang kini menjabat Ketua Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Wilayah Sumut–Aceh saat diwawancarai di Kantor MPK Wilayah Sumut–Aceh, Jalan Gaperta No. 309, Medan Helvetia, Sabtu (4/7/2026).

[adsense]

Menurut RE Nainggolan, ada empat dampak positif akan dihasilkan dari pelaksanaan program Satu Sarjana dalam Keluarga tersebut. Program ini akan mampu mencegah capital flight atau keluarnya perputaran dana pendidikan ke luar Taput. Selama ini, puluhan miliar rupiah setiap tahun mengalir ke luar daerah karena digunakan membiayai anak-anak kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Jika lebih banyak mahasiswa kuliah di Tapanuli Utara, dana tersebut akan tetap berputar di daerah sehingga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dewan Pakar Partai Nasdem: OTT Bupati Langkat Jangan Jadi Penghambat Pembangunan

"Ini konsekuensi logis yang harus dilakukan perguruan tinggi. Jangan ada lagi perguruan tinggi yang abal-abal. Semua harus meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar Tapanuli Utara," katanya.

[adsense]

Selain itu, menurut RE Nainggolan, program tersebut juga memberikan manfaat besar bagi pembinaan karakter generasi muda. Dengan tetap menempuh pendidikan di daerah asal, mahasiswa akan tetap berada dalam pengawasan keluarga sehingga orang tua dapat terus memberikan pembinaan terhadap karakter, kepribadian, serta mengawasi anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas.

Ia menambahkan, keberadaan lebih banyak mahasiswa di Tapanuli Utara juga akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pertanian, UMKM, usaha rumah kos, transportasi, dan berbagai sektor jasa akan berkembang karena jumlah penduduk produktif tidak berkurang.

[adsense]

"Bahkan, jika kualitas perguruan tinggi semakin baik, mahasiswa dari daerah lain akan datang kuliah ke Tapanuli Utara sehingga ekonomi masyarakat ikut bertumbuh," ungkapnya.

Sekdaprovsu tahun 2008--2010 ini juga menilai program "Satu Sarjana dalam Keluarga" memiliki tujuan yang sangat mendasar, yakni memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan tinggi.

[adsense]

"Setidaknya satu anggota keluarga bergelar sarjana akan membuka peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, sekaligus menjadi motivasi bagi anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu saya melihat program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Program Tapasada Academy merupakan salah satu program unggulan Bupati Tapanuli Utara, Jonius T. P. Hutabarat, melalui kebijakan "Satu Sarjana Satu Keluarga". Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya membiayai pendidikan mahasiswa hingga lulus, tetapi juga memberikan pendampingan secara berkelanjutan bersama mitra pemerintah.

[adsense]

Para penerima beasiswa juga akan dibekali kemampuan bahasa asing, penguatan soft skills, serta difasilitasi mengikuti magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun berbagai mitra pemerintah.

Program itu diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda Tapanuli Utara untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal, sehingga semakin banyak sumber daya manusia unggul yang lahir, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan Tapanuli Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Segenap personel Satlantas Polres Tebingtinggi memberikan edukasi tentang pentingnya ketertiban berlalulintas kepada para pengendara bermotor yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Tebingtinggi, Sabtu (4/7/2026).

"Giat ini sejatinya dilakukan sebagai langkah pembinaan dan penyuluhan (Binluh) ke masyarakat, khususnya pengendara bermotor," ujar Kasat Lantas Polres Tebingtinggi, AKP Lidya SIK dalam keterangan tertulis yang harianSIB.com.

[adsense]

Dikatakan Lidya, kegiatan tersebut tentunya menitikberatkan pada pendidikan lalu lintas supaya pengendara bermotor selalu mengutamakan keselamatan sewaktu berkendara di jalan umum.

"Kemudian masyarakat turut diingatkan untuk mematuhi rambu dan segala peraturan lalu lintas sebagai upaya menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas (Lakalantas)," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Hindari Sepeda Motor, Dump Truk Bermuatan 20 Ton Kerikil Terbalik di AH Nasution

"Kiranya melalui penyuluhan tersebut, masyarakat dapat semakin disiplin dalam berkendara di jalan raya demi terwujudnya Kamseltibcarlantas, terutama di wilayah hukum Polres Tebingtinggi," pungkas AKP Lidya SIK. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polres Pematangsiantar. Tiga personelnya menerima penghargaan langsung dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, atas keberhasilan meraih juara dalam Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumut 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Penghargaan berupa piala, piagam, dan dana pembinaan diserahkan Kapolda Sumut di Lapangan Sepak Bola Belakang Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Jumat (3/7/2026) sore.

[adsense]

Tiga personel Polres Pematangsiantar yang berhasil mengharumkan nama kesatuan tersebut yakni IPDA Serly Tarigan yang meraih Juara I Tes Kesamaptaan Jasmani Golongan III, AIPDA Fadlan Fahmi, sebagai Juara I Tilawatil Quran Cabang Mujawwad, serta Brigadir Pol Mayang Mentari Sari, yang berhasil meraih Juara III Tilawatil Quran Cabang Murattal Putri.

Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumut digelar sebagai wadah pembinaan mental, spiritual, dan jasmani bagi personel Polri. Kegiatan ini bertujuan mencetak sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas, berakhlak mulia, religius, serta memiliki kemampuan yang unggul di bidang olahraga, seni, dan keagamaan.

[adsense]

Baca Juga:

• 33 Personel Polres Pematangsiantar Naik Pangkat, Kapolres: Jabatan Baru Harus Dibarengi Profesionalisme

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, yang saat itu menghadiri kegiatan kenaikan pangkat setingkat dan penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti di Polda Sumut turut memberikan apresiasi kepada ketiga personelnya.

[adsense]

Ia menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih sekaligus berfoto bersama sebagai bentuk penghargaan dan motivasi agar prestasi serupa terus ditorehkan oleh personel Polres Pematangsiantar di masa mendatang. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reserse Kriminal Polsek Bilah Hilir Polres Labuhanbatu meringkus 2 pria yang diduga terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu di Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial BS alias Berkat (27) dan RPS alias Ruli (22), warga Desa Pangkatan. Mereka dibekuk saat operasi penggerebekan di Dusun I-B, Desa Pangkatan, Kamis (2/7/2026) sekira pukul 12.10 WIB.

[adsense]

Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal SH melalui Kanit Reskrim Ipda Mistranius Purba SH kepada sejumlah wartawan, Sabtu (4/7/2026), mengatakan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Dusun I-B Desa Pangkatan.

Menindaklanjuti informasi warga, Kapolsek Bilah Hilir memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim turun melakukan penyelidikan. Setelah identitas para terduga pelaku diketahui, tim kemudian menyusun strategi dan bergerak cepat melakukan penggerebekan dan penangkapan.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Sergai Tangkap Dua Pengedar Sabu di Perbaungan

Dari dalam kaleng tersebut ditemukan sabu 9 plastik klip transparan, terdiri dari 2 bungkus (plastik klip) ukuran sedang dan 7 bungkus ukuran kecil dengan total berat bruto 2,77 gram yang akan diedarkan atau dijual ke pelanggan.

[adsense]

"Selain sabu, tim polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai Rp525 ribu, telepon genggam merek Vivo warna biru, tas sandang hitam, timbangan elektrik, pipet kecil berbentuk sekop, satu bungkus plastik klip ukuran kecil dan alat isap sabu terbuat dari botol plastik," sebutnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, ungkap Kanit, kedua pelaku mengakui narkotika tersebut milik mereka yang diperoleh dari seseorang berinisial AK. Saat ini, tim petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok sabu tersebut.

[adsense]

"Kedua terduga pengedar Narkoba beserta seluruh barang bukti diamankan di Polsek Bilah Hilir, dan akan segera dilimpahkan ke penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Kepulauan Nias melaksanakan kegiatan sosial, dengan berbagi kasih kepada anak-anak di Panti Asuhan Mercy yang berlokasi di Desa Hilisondreka, Kecamatan Telukdalam, Nias Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Ketua Forwakum Kepulauan Nias Eriusman Duha didampingi pengurus Forwakum lainnya yakni Syahputra Nainggolan, Ikhtiar Wau, Rumusan Laia, Alisama Zebua dan Nihaenalai Fau, menyampaikan bahwa kunjungan ke Panti Asuhan ini adalah sebagai bentuk silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan.

[adsense]

‎Sebagai 'buah tangan" Forwakum membawa Sembako, Erius menyampaian agar itu jangan dilihat dari seberapa besar atau kecil, tetapi itu adalah ketulusan hati dari pengurus Forwakum KepNis untuk saling mengasihi dan mendukung satu sama lain.

‎"Untuk adik-adikku tercinta, tetaplah semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita. Jangan pernah merasa sendiri, karena kalian memiliki keluarga besar di sini dan kami yang selalu mendoakan masa depan kalian yang cerah," ucap Eriusman.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPRD Nias: Pasar Malam Dongkrak UMKM dan Ekonomi Warga

Ia mendoakan kiranya seluruh pengurus Forwakum KepNis sehat, sukses dan selalu diberkati dalam tugas sehari-hari demikian juga keluarga diberikan rezeki dan juga kebahagiaan.

[adsense]

Dijelaskan Pdt Sudirman Gea, ia bersama istri Ringati Hia mulai melayani di Pantai Asuhan Mercy sejak tahun 2016. Saat ini ada 19 anak yang diasuh dari berbagai latar belakang, mulai dari pra sekolah hingga SMA.

Panti Asuhan Mercy dikatakan Sudirman tidak mempunyai donatur tetap, demikian juga perhatian dari pemerintah melalui dukungan dana tidak ada sejak Covid tahun 2019.

[adsense]

Terlihat dilokasi, anak -anak Panti Asuhan bergembira menyambut kehadiran pengurus Forwakum, dengan menyapa dan menyalami tamu yang hadir.(*)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Dusun II, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan.

Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial HL alias Ucok Baba (34), warga Dusun I Desa Sei Nagapawan, dan MN alias Nasir (32), warga Dusun II Desa Sei Nagalawan.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan penangkapan dilakukan pada Rabu (24/6/2026) dan merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya.

"Benar, personel di lapangan bergerak cepat melakukan pengembangan setelah sebelumnya mengamankan dua pengguna narkoba berinisial R dan W. Dari keterangan keduanya, diketahui sabu tersebut diperoleh dari tersangka berinisial UB," ujarnya, Sabtu (4/7/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• Remaja Tenggelam di Sungai Ular Perbaungan, Pencarian Masih Berlangsung

"Namun berkat kesigapan personel, kedua tersangka berhasil dikejar dan diamankan," katanya.

[adsense]

Adapun barang bukti yang diamankan, 1 paket sabu seberat 1,7 gram, 1 bal plastik klip transparan kosong, 2 handphone, serta uang tunai sebesar Rp680.000 yang diduga hasil transaksi narkoba.

Saat diinterogasi di lokasi, kedua tersangka mengakui barang bukti tersebut merupakan milik mereka yang akan diedarkan.

[adsense]

"Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Sri Wahyuni memimpin rapat koordinasi (Rakor) Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Aula Kantor Pangulu Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Jumat (3/7/2026).

Rakor dilaksanakan dengan tujuan memperkuat serta mengoptimalkan pelaksanaan program PAAREDI di Nagori Dolok Maraja, yang telah ditetapkan sebagai Nagori Percontohan PKK mewakili Kabupaten Simalungun dalam penilaian tingkat provinsi.

[adsense]

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Sri Wahyuni saat memimpin rapat berharap rakor yang dilaksanakan ini semakin memperkuat sinergi antara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah nagori, serta seluruh instansi pembina.

"Sinergi kita menjadi kunci utama dalam menyukseskan program PAAREDI sekaligus mempersiapkan Nagori Dolok Maraja menghadapi tahapan penilaian berikutnya agar dapat memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Simalungun", sebut Sri.

[adsense]

Baca Juga:

• Kota Batu Kenalkan Smart Integrated Farming di APEKSI Medan

Program tersebut meliputi KISAH (Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis), KRISAN (Keluarga Indonesia Sadar Narkoba), KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual), KIAT (Keluarga Indonesia Anti-Trafficking), serta PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara).

[adsense]

Menurutnya, seluruh program ini harus dijalankan secara bersama-sama agar memberikan manfaat nyata bagi warga sekaligus meningkatkan kualitas Nagori Dolok Maraja sebagai nagori teladan.(**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pakar Partai NasDem Langkat Sukardi Darmo menegaskan, terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim) tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan di Kabupaten Langkat.

"Kita meminta seluruh jajaran Pemkab Langkat tetap menjalankan pemerintahan secara profesional dan memastikan seluruh program pembangunan, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, tetap berjalan sesuai rencana, begitu juga roda pemerintahan tidak boleh lumpuh," ujar Sukardi Darmo kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026) melalui telepon dari Medan.

[adsense]

Menurut Sukardi, persoalan hukum yang kini dihadapi kepala daerah merupakan proses yang harus dihormati. Namun, kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat dinamika tersebut.

"Jangan jadikan kasus hukum yang menimpa kepala daerah sebagai alasan menunda pembangunan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu perbaikan jalan yang layak," kata Sukardi.

[adsense]

Baca Juga:

• Mengurai Benang Kusut Hukum: Menemukan Titik Taut Pidana, Perdata, dan Administrasi

Menurut Sukardi, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak yang berpengaruh terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Karena itu, pelaksanaan proyek tidak boleh terhambat hanya karena adanya pergantian atau kekosongan kepemimpinan.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah menaruh harapan besar kembali kecewa. Pembangunan jalan harus tetap dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disampaikan pemerintah," tegasnya.

[adsense]

Sukardi juga mengajak seluruh aparatur Pemkab Langkat tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berharap birokrasi tetap bekerja secara profesional sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan normal.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam OTT yang dilakukan pada 2 Juli 2026 oleh KPK. Selain Ondim, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial YQB atau Yaqub sebagai tersangka. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sinergitas TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas operasi pada berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, saat menghadiri Upacara Pemberangkatan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–PNG Kewilayahan Yonif 122/Tombak Sakti dalam rangka Latihan Pra Tugas dan Penugasan Operasi Kewilayahan Papua Tahun 2026, yang dilaksanakan di Dermaga Gudang 104 Pelabuhan Ujung Baru Belawan, Sabtu (4/7/2026).

[adsense]

"Sinergitas TNI dan Polri harus terus dipelihara dan diperkuat. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat bersama-sama menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Kapolres Pelabuhan Belawan.

Menurutnya, penugasan Satgas Pamtas RI–PNG merupakan tugas negara yang mulia, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia memberikan dukungan penuh serta mendoakan seluruh prajurit Yonif 122/Tombak Sakti senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas di wilayah Papua.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT ke 80 Bhayangkara, Polres Belawan Apresiasi Mitra Kerja Jaga Kamtibmas

Kapolres Pelabuhan Belawan juga mengatakan, penugasan Satgas Pamtas RI–PNG merupakan amanah negara yang sangat mulia dan membutuhkan dedikasi, loyalitas, serta semangat pengabdian yang tinggi.

[adsense]

Diharapkan, seluruh personel Satgas Pamtas RI–PNG dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik satuan, serta kembali ke daerah asal dalam keadaan sehat dan membawa keberhasilan dalam mengemban amanah negara.(**)

[adsense]

[adsense]

Seorang remaja berinisial D (16), warga Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), dilaporkan tenggelam saat mandi di Sungai Ular, Jumat (3/7/2026) pukul 17.00 WIB.

Hingga Sabtu (4/7/2026), korban masih belum ditemukan. Tim gabungan dari BPBD Sergai dan Basarnas terus melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian.

[adsense]

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Serdangbedagai, Rico Ebtian, mengatakan pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran Sungai Ular menggunakan perahu karet.

"Remaja berinisial D awalnya mandi-mandi di Sungai Ular dan kemudian tenggelam. Hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Mari sama-sama kita doakan agar korban dapat segera ditemukan," ujar Rico, Sabtu (4/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Sergai Gelar Festival Layang-Layang, Budaya Lokal Terjaga, UMKM Bergeliat

[adsense]

[adsense]

Suasana ramai terlihat di salah satu warung depan Basarnas Tapanuli Tengah (Tapteng) . Terpantau, warga khusunya kaum ibu berdatangan silih berganti membeli cabai merah yang dijual hanya Rp27 ribu per kilogram.

Turunnya harga cabai merah disambut baik warga karena sangat meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga yang biasa terjadi.

[adsense]

Sebelumnya harga cabai di sejumlah Pasar di Tapteng sebulan terakhir sekira Rp50 ribu bahkan sempat mencari Rp70 ribu per kilogram.

Siti (45) mengaku sangat bersyukur dan tak melewatkan kesempatan ini. Bahkan dirinya sengaja datang ke warung tersebut hanya untuk berburu cabai merah murah.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Bhayangkara ke-80, Bupati Tapteng Puji Polri dalam Pemulihan Pascabencana

Delima (36) mengungkapkan jika hari biasanya dia harus membatasi jumlah pembelian karena harga yang selangit.

[adsense]

Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menyetok kebutuhan dapur keluarga lebih banyak.

"Beli dua kilo sekalianlah, mana tahu besok harganya melejit lagi," ungkapnya.

[adsense]

Terpantau harga komoditas seperti bawang merah besar Rp20 ribu, bawang merah Toba Rp36 ribu, bawang putih Rp44 ribu, cabai rawit Rp45 ribu, cabai hijau Rp30 ribu, Tomat Rp20 ribu.

Terong ungu Rp8 ribu, sawi hijau Rp8 ribu, bunga kol Rp20 ribu, wortel Rp12 ribu, telur Rp48 ribu per papan isi 30 butir, Minyak KITA Rp19 ribu kemasan satu liter, Beras SPHP Medium Rp59 ribu kemasan 5 kilogram, Gula Rp19 ribu per kilogram. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Wilayah Jakarta menyelenggarakan forum diskusi Ngobras (Ngobrol Santai) di Restoran Andaliman, Jakarta Escape, Bekasi, beberapa waktu lalu.

Forum yang dihadiri alumni USU se-Jabodetabek dari berbagai lintas profesi ini bertujuan untuk membedah tantangan dan peluang ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang masih bergejolak.

[adsense]

Guna mendalami isu tersebut secara komprehensif, forum ini menghadirkan Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rhenald Kasali, sebagai narasumber utama.

Kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini tengah menunjukkan sinyal krusial yang memerlukan pencermatan kritis. Tercatat, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 3,05 Persen, Rupiah Melemah ke Rp17.875 per Dolar AS

Ketua IKA USU Wilayah Jakarta, Martogi Siahaan, memberikan kritik tajam terkait fenomena ini. "Persoalannya bukan hanya berapa persen pertumbuhan kita, tetapi pertumbuhan itu untuk siapa dan fondasinya seberapa kuat. Ketika yang mendorong PDB adalah belanja pemerintah, bukan investasi produktif swasta, kita perlu bertanya apakah ini pertumbuhan yang berkelanjutan?" tegas Martogi dalam keterangan persnya kepada harianSIB.com, Sabtu (4/7/2026).

[adsense]

Tekanan ekonomi ini semakin diperberat dengan langkah Bank Indonesia yang menetapkan BI Rate di angka 5,75% untuk menopang nilai tukar rupiah. Di level internasional, persepsi risiko pasar terhadap Indonesia juga meningkat, tercermin dari naiknya Credit Default Swap (CDS) dari kisaran 60 basis poin menjadi 89 basis poin.

Forum menyimpulkan akar permasalahan ekonomi nasional saat ini bukan sekadar faktor eksternal, melainkan tingginya defisit kepercayaan institusional (distrust society). Defisit kepercayaan ini bertransformasi menjadi biaya tersembunyi yang mendongkrak ongkos transaksi, menggerus kepastian hukum dan menghambat investasi produktif.

[adsense]

Terkait rentannya kondisi saat ini, Prof Rhenald Kasali mengingatkan pentingnya sikap antisipatif.

"Kita hidup di zaman di mana butterfly effect bukan metafora, ia adalah mekanisme. Satu kepakan sayap di satu sudut dunia bisa memicu badai di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Indonesia perlu membangun kapasitas membaca sinyal lebih awal, bukan bereaksi setelah dampaknya sudah terasa," papar Prof Rhenald.

[adsense]

Diskusi juga menyoroti urgensi bonus demografi periode 2025–2035. Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, menegaskan bonus demografi bukan anugerah yang datang dengan sendirinya. Peluang ini baru bisa terwujud jika didukung oleh pendidikan, pekerjaan produktif dan keadilan distribusi; tanpa ketiga hal tersebut, bonus demografi justru akan berubah menjadi beban bagi negara.

Selain itu, transformasi digital dan kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) dilihat sebagai peluang nyata, bukan sekadar wacana. Konsultan dan pensiunan Bank Indonesia, Herbert Sitorus, menyebut AI sebagai sebuah amplifier (penguat).

[adsense]

"Pekerjaan yang dulu memakan waktu tiga bulan kini bisa selesai dalam satu hari. AI adalah amplifier yang memperbesar kapasitas mereka yang mau belajar dan beradaptasi," terangnya.

Selain pemaparan dari narasumber utama, sejumlah alumni berpengalaman turut memperkaya diskusi dengan memberikan tinjauan dan perspektif lapangan secara langsung.

[adsense]

Di antaranya, Vickner Sinaga, Bupati Dairi, mengangkat isu mengenai paradoks otonomi daerah dan kesenjangan infrastruktur fisik di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ia menekankan hal tersebut merupakan prasyarat mutlak yang belum terpenuhi untuk menjalankan transformasi digital secara merata.

Juga, Parlindungan Purba, Eks Senator Sumut, mengajukan Korea Selatan sebagai cermin, bukan untuk diimitasi sepenuhnya, dengan menyoroti pentingnya karakter pali-pali (kecepatan eksekusi) sebagai sebuah faktor kultural yang mampu mengakselerasi pembangunan secara signifikan.

[adsense]

Sebagai wujud komitmen IKA USU Wilayah Jakarta dalam menjadikan forum Ngobras sebagai wadah advokasi kebijakan publik berbasis bukti, forum ini menghasilkan tiga rekomendasi prioritas untuk pemerintah: Pertama, melakukan penguatan sistem meritokrasi dan kepastian hukum sebagai fondasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor.

Kedua, mempercepat pemerataan infrastruktur, baik secara fisik maupun digital, hingga menyentuh wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

[adsense]

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi melalui penyaluran investasi yang difokuskan pada pendidikan vokasi dan pembangunan ekosistem kewirausahaan yang berbasis teknologi.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tidak akan menghadiri secara langsung prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei rencananya akan dimakamkan di Kota Mashhad pada 9 Juli. Pemerintah Iran juga menggelar upacara penghormatan terakhir Sabtu (4/7/2026) di Teheran dan di Kota Qom pada 7 Juli.

[adsense]

Pejabat senior Iran Ayatollah Hakim Elahi mengungkapkan alasan bahwa Mojtaba Khamenei tak akan hadir pada upacara pemakaman sang ayah.

Mojtaba tak akan hadir karena kekhawatiran keamanan. Menurutnya Mojtaba bisa kembali menjadi target serangan Israel.

[adsense]

Baca Juga:

• Jenazah Ayatollah Ali Khamenei Tiba di Teheran, Iran Siapkan Prosesi Penghormatan Terakhir

Menurut laporan IranWire, Mojtaba Khamenei juga tidak menghadiri pemakaman sang istri, Zahra Hadad Adel pada Rabu (1/7) lalu. Zahra merupakan salah satu korban meninggal selain Ali Khamenei akibat serangan udara Israel dan AS di Teheran pada 28 Februari lalu.

[adsense]

Menurut laporan dan foto yang dipublikasikan, Mojtaba Khamenei tampak absen dari upacara tersebut.

Media Iran mempublikasikan gambar-gambar upacara pemakaman di Sekolah Menengah Atas Farhang dan dihadiri oleh ayahnya.

[adsense]

Jaringan sekolah Farhang awalnya didirikan oleh Gholam-Ali Hadad-Adel. Zahra Hadad-Adel yang lahir pada 1979, adalah seorang guru di cabang putri Teheran dan memiliki gelar di bidang ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik dari Universitas Allameh Tabataba'i. (*)

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) melaksanakan pemusnahan ribuan persediaan paspor biasa yang telah dinyatakan usang, Jumat (3/7/2026).

Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dokumen negara sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan blangko paspor yang sudah tidak dapat digunakan.

[adsense]

Pemusnahan dilaksanakan di halaman Kanwil Kemenkum Sumut dengan melibatkan Tim Pemusnahan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut serta disaksikan perwakilan Direktorat Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas.

Sebelum dimusnahkan, seluruh dokumen terlebih dahulu diverifikasi secara administrasi dan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa blangko paspor tersebut telah memenuhi persyaratan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp 1 Miliar

Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang memastikan seluruh dokumen tidak dapat digunakan kembali maupun disalahgunakan. Langkah itu merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas sistem dokumen perjalanan Republik Indonesia.

[adsense]

Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Arauna Giovanni, menyampaikan, setiap tahapan pemusnahan dilaksanakan secara transparan, terdokumentasi dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pengelolaan dokumen negara harus dilakukan secara cermat, mulai dari penyimpanan hingga pemusnahannya. Melalui proses ini, kami memastikan tidak ada blangko paspor usang yang berpotensi disalahgunakan sehingga keamanan dokumen negara tetap terjaga," ujarnya.

[adsense]

Terpisah, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Parlindungan menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan tata kelola dokumen keimigrasian yang profesional, akuntabel dan berintegritas sebagai wujud implementasi semangat "Imigrasi untuk Rakyat" sesuai amanat Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.(**)

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard senilai Rp29,5 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, kembali mengungkap fakta baru.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (3/7/2026), dua saksi mencabut sebagian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena menyatakan isi dokumen tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang mereka berikan.

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan, mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan Bahrun Walidin alias Baron telah dua kali dipanggil sebagai saksi dan dijadwalkan hadir pada sidang berikutnya.

Dua saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP adalah Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dan Mufti Nadif selaku Admin PT Garuda Emas Express. Bambang diketahui juga berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Mengurai Benang Kusut Hukum: Menemukan Titik Taut Pidana, Perdata, dan Administrasi

Dalam persidangan, Bambang mengaku tidak mengetahui proses pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ia menyebut baru mengetahui namanya dikaitkan dalam perkara tersebut setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langkat.

Saat diperiksa kuasa hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, Bambang dimintai penjelasan terkait isi BAP yang menyebut dirinya diminta terdakwa Budi Pranoto Seputra dan Fatimah alias Vie menandatangani perubahan akta PT Garuda Emas Express sehingga menjadi Direktur Utama perusahaan tersebut.

[adsense]

[adsense]

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang kemudian meminta penegasan mengenai keterangan yang benar.

"Jadi mana keterangan saudara yang benar, di BAP atau di persidangan ini?" tanya hakim.

[adsense]

"Yang di persidangan," jawab Bambang.

Pantauan awak media, majelis hakim tidak mengajukan pertanyaan lanjutan kepada tim JPU terkait perbedaan antara isi BAP dengan keterangan yang disampaikan saksi di persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPR Soroti Pengadaan Gembok di Lingkungan Ditjenpas Kemenimipas yang Capai Sekitar Rp 92,5 M dalam Kurun 2 Tahun

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, mengaku menyayangkan belum didalaminya sejumlah fakta yang muncul selama pemeriksaan saksi.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Jonson, dalam BAP terdapat keterangan yang menyebut Bahrun Walidin alias Baron memiliki kedekatan dengan mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy serta dikaitkan dengan proses pengadaan smartboard. Namun, menurutnya, hal tersebut belum digali lebih jauh dalam persidangan.

"Kami bukan semata-mata meminta klien kami dibebaskan. Kami ingin perkara ini menjadi terang sehingga diketahui siapa saja pihak yang berperan dalam pengadaan smartboard ini. Kalau memang ada perbedaan antara BAP dan keterangan di persidangan, tentu hal itu perlu diklarifikasi," ujar Jonson didampingi Togar Lubis.

[adsense]

Dalam BAP yang dibacakan di persidangan, saksi disebut menerangkan, Bahrun Walidin alias Baron memiliki kedekatan dengan mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan mengetahui informasi mengenai pemenangan PT Gunung Emas Eka Putra, anak perusahaan PT Bismacindo, sebagai pelaksana pengadaan smartboard.

Perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang pengadaan pada 12 September 2024 dengan nilai kontrak Rp17.918.000.000. Dalam BAP juga disebutkan adanya dugaan penyerahan keuntungan atau fee kepada Baron untuk diteruskan kepada Budi Pranoto Seputra. Namun, saksi menyatakan tidak mengetahui besaran nilai keuntungan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• TNI Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi MBG yang Libatkan Kolonel Budi Utomo

Sementara itu, saksi Mufti Nadif juga mencabut sebagian keterangannya dalam BAP. Ia menyatakan isi BAP yang menyebut Bahrun Walidin alias Baron tidak memiliki hubungan dengan terdakwa Budi Pranoto Seputra tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.

Ketika dikonfirmasi majelis hakim, terdakwa Budi Pranoto menyatakan saksi mengetahui hubungan dirinya dengan Baron dalam pengadaan tersebut. Mufti kemudian membenarkan hal tersebut.

[adsense]

"Saya disuruh jaksa penyidik menerangkan seperti itu di BAP, Yang Mulia. Saya cabut keterangan di BAP itu. Yang benar, Pak Baron memang ada hubungannya dengan Pak Budi Pranoto," kata Mufti.

[adsense]

[adsense]

Mufti juga menerangkan, selama proses pengiriman 200 unit smartboard dari Jakarta ke Kabupaten Langkat, dirinya beberapa kali berkoordinasi dengan Budi Pranoto Seputra dan istrinya yang biasa dipanggil "Bu Fei".

Saksi lainnya, Jan Sen Tjokro selaku Direktur PT Global Harapan Nawasena yang bertindak sebagai reseller dalam pengadaan smartboard, menjelaskan bahwa tim administrasi perusahaannya mengunggah produk ViewSonic VS18472 ukuran 75 inci untuk Paket III melalui e-katalog Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

[adsense]

Menurut Jan Sen, harga awal yang ditawarkan kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp160 juta per unit. Setelah dilakukan negosiasi, harga tersebut disepakati menjadi Rp158 juta per unit.

Ia juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa Saiful Abdi selama proses pengadaan berlangsung.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Sita 55 Kg Logam Diduga Platinum dan Rekening Rp2,27 Miliar dari Bupati Langkat

"Hard copy kontrak sudah ditandatangani dari pihak dinas, kemudian saya menandatangani dan mengirimkannya kembali. Saya tidak melihat langsung Pak Kadis menandatangani kontrak tersebut," ujarnya.

Secara terpisah, usai persidangan, tim JPU menyatakan telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy maupun Bahrun Walidin alias Baron untuk hadir sebagai saksi.

[adsense]

"Untuk Baron kemungkinan dijadwalkan hadir pada sidang Senin (6/7/2026). Setelah itu dijadwalkan pemeriksaan mantan Pj Bupati Faisal Hasrimy," ujar salah seorang anggota tim JPU.

[adsense]

[adsense]

Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang telah dipanggil oleh jaksa penuntut umum. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• OTT di Sumut, KPK Sita Ratusan Juta Uang Fee Proyek Diduga untuk Bupati Langkat