[adsense]

Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, ditemukan tewas di halaman Apartemen Skyview Setia Budi, Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Jumat (10/7/2026) dini hari.

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Korban diketahui berinisial AL, yang disebut menjabat sebagai Penata Pertanahan Ahli Pertama di ATR/BPN Kabupaten Nias. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat dengan kaki kanan putus di bawah lutut. Darah juga terlihat di bagian kepala dan tubuh korban.

[adsense]

Peristiwa itu menggegerkan penghuni apartemen maupun warga sekitar. Area tempat korban ditemukan langsung dipasangi garis polisi guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kepala Lingkungan setempat, Junaidi Sembiring, Sabtu (11/7/2026), mengatakan, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Namun, pihak lingkungan baru memperoleh informasi dari manajemen Apartemen Skyview sekitar pukul 06.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak manajemen apartemen, korban diduga terjatuh dari lantai 12 gedung.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Kos Disulap Jadi Gudang Vape Narkoba Malaysia, Polrestabes Medan Sita 680 Pod Getar dan Tangkap Dua Pria Aceh

Junaidi mengaku, tidak mengetahui secara pasti sejak kapan korban berada di apartemen tersebut maupun apakah korban datang seorang diri atau bersama orang lain.

[adsense]

"Seluruh informasi terkait aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Riski Lubis, mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), serta melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut.

[adsense]

"Masih dalam penyelidikan," kata Adrian.(*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Sibolga menyalurkan bantuan puluhan karung beras kepada warga di Lingkungan Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran gerobak, Kota Sibolga, Jumat (11/7/2026), dipimpin Ketua DPC BMI Sibolga, Basri Pasaribu.

Basri menyampaikan, pembagian beras merupakan bagian dari program kerja DPC BMI yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi pada masa pemulihan pascabencana.

[adsense]

"Kehadiran organisasi di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat dan membantu warga," ucap Basri, Sabtu (11/7/2026).

Warga penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPC Banteng Muda Indonesia Kota Sibolga.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota, Wakil dan Tokoh Masyarakat Hadiri Pagelaran Seni Budaya Kota Sibolga di PRSU 2026

Dia berharap, kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Folmer Welington Silalahi (34), mantan buruh bongkar muat (helper gudang) asal Dusun Blok Songo, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mendadak ditagih Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pembelian gula kristal putih senilai Rp11,58 miliar. Padahal, Folmer tidak pernah memiliki usaha, apalagi melakukan transaksi jual-beli gula bernilai fantastis.

Merasa namanya dicatut dalam administrasi perpajakan, Folmer memilih menempuh jalur hukum. Didampingi kuasa hukumnya, Halomoan Panjaitan SH & Partner, Folmer melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi ke Polres Labuhanbatu. Laporan tersebut diterima melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/953/VII/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara tanggal 9 Juli 2026 yang ditandatangani Kepala SPK Pamapta II Ipda Fernando Rajagukguk SH.

[adsense]

Dalam uraian laporan, pelapor menyebut persoalan bermula setelah menerima surat panggilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat tanggal 15 dan 19 Mei 2026 selaku wajib pajak. Saat memenuhi panggilan tersebut, 19 Mei 2026, ia mengaku diperiksa terkait dugaan tunggakan pajak sejak tahun 2022 hingga 2026 dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp11,58 miliar. Pelapor merasa keberatan karena mengaku tidak pernah memiliki NPWP, rekening bank, maupun melakukan transaksi jual beli gula dengan nilai fantastis tersebut.

Menurut Halomoan saat dikonfirmasi harianSIB.com, Sabtu (11/7/2026), persoalan ini bermula ketika kliennya menerima surat panggilan dari KPP Pratama Rantauprapat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tunggakan pajak. Bahkan sebelumnya, petugas pajak disebut telah dua kali mendatangi kediaman Folmer untuk menagih kewajiban perpajakan yang nilainya fantastis.

[adsense]

Baca Juga:

• Hotel RPH Rantauprapat Terbakar, 10 Kamar Hangus

Folmer membantah seluruh transaksi tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menjalankan usaha perdagangan gula, tidak mengenal perusahaan yang disebut sebagai penjual, tidak pernah membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas inisiatif sendiri, bahkan mengaku tidak memiliki rekening bank yang digunakan untuk aktivitas bisnis bernilai miliaran rupiah.

[adsense]

"Saya tidak pernah membeli gula seperti yang tercantum dalam data itu. Perusahaan yang disebut sebagai penjual pun saya tidak kenal. Saya benar-benar kaget ketika diminta mempertanggungjawabkan transaksi yang tidak pernah saya lakukan," tegas Folmer.

Merasa ada kejanggalan, Halomoan bersama kliennya mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, Kamis (9/7/2026), untuk meminta klarifikasi mengenai asal-usul data tersebut. Mereka juga meminta penjelasan terkait identitas perusahaan yang diduga mencantumkan nama Folmer dalam transaksi pembelian gula bernilai miliaran rupiah.

[adsense]

Namun, menurut Halomoan, upaya meminta penjelasan tidak membuahkan hasil. Pihak KPP disebut lebih banyak menjelaskan prosedur administrasi dan standar operasional (SOP), serta meminta surat kuasa yang kemudian diperlihatkan ke pihak KPP. Meski demikian, identitas perusahaan maupun pihak yang diduga menggunakan data pribadi Folmer belum disampaikan.

Sebelum didampingi kuasa hukum, Folmer mengaku sempat menceritakan persoalan tersebut kepada sejumlah tokoh dan kerabat yang dikenalnya. Dari berbagai masukan yang diterimanya, ia memutuskan membawa persoalan itu ke ranah hukum karena menduga identitas pribadinya digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuannya.

[adsense]

Halomoan menilai dugaan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang diduga mencatut identitas kliennya hingga menimbulkan persoalan perpajakan bernilai miliaran rupiah.

"Kami menduga ada pihak yang menggunakan data pribadi klien kami untuk kepentingan tertentu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pelakunya, termasuk pihak perusahaan yang diduga mencatut identitas Folmer. Kami juga berharap kasus ini menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi," tegas Halomoan.

[adsense]

Sementara itu, pihak KPP Pratama Rantauprapat belum memberikan penjelasan rinci mengenai substansi perkara dan mengarahkan konfirmasi lebih lanjut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

Halomoan berharap kasus ini segera terungkap, sehingga memberi kepastian hukum, baik terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi maupun status administrasi perpajakan yang saat ini membelit Folmer. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ali Wahab Hutapea (25), warga Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), korban bencana banjir pada 2025 lalu, kini telah menapaki jenjang karir baru.

Ia diangkat menjadi pengelola di unit pembudidayaan cokelat Martabe Cacao, salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources (PTAR).

[adsense]

Wahab bercerita bagaimana PTAR memberdayakan masyarakat lokal Batang Toru untuk tetap dapat memperoleh pekerjaan meskipun bukan sebagai karyawan tambang.

Baginya, kesempatan ini adalah bukti nyata masyarakat setempat tetap memiliki tempat dan peran penting dalam kemajuan wilayah, sekalipun tidak bekerja langsung di area pertambangan.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Medan Kuatkan Putusan PN PSP: Gugatan Lahan 190,58 Hektare terhadap PT Agincourt Resources Tidak Dapat Diterima

"Di awal bergabung kami sudah pelatihan di CP Scorpio, tepatnya di Payakumbu. Selama satu bulan memang betul-betul dibekali untuk ilmu dasar sampai hulu sampai hilir tentang kakao," terang Sarjana Pertanian ini kepada harianSIB.com, di areal Martabe Cocoa Desa Napa, Batang Toru, Tapsel, Sabtu (11/7/2026).

[adsense]

Selain menjadi pembudidaya cokelat, Wahab juga bertugas memberikan pendampingan teknis ke petani penerima bibit pohon cokelat unggul dari program ini.

Menurut pria kelahiran 2001 ini, menjadi mitra binaan PTAR memberikan kesempatan besar terhadapnya menjadi wirausahawan, pembuka lapangan pekerjaan bukan pencari kerja lagi.

[adsense]

Sementara itu, Supervisor Agriculture Development Agincourt Resources, Ilham Perwira, menyebutkan, Martabe Cocoa bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao petani binaan, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan kakao menjadi produk jadi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha baru serta memperkuat identitas Tapanuli Selatan sebagai daerah penghasil kakao berkualitas.

Saat ini, katanya, bahan baku produk Martabe Cocoa diperoleh dari berbagai wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

[adsense]

"Ke depan, kebutuhan bahan baku tersebut ditargetkan dapat dipenuhi dari hasil panen petani binaan di Kecamatan Batang Toru," harapnya.

Mengusung sistem dari hilir hingga hulu, PTAR tidak hanya melakukan pembudidayaan cokelat, namun pascapanen dan pengolahan yang berfokus pada peningkatan kualitas fermentasi dan pengeringan biji kakao.

[adsense]

Progres ini dilanjutkan pada pembuatan produk cokelat premium, yakni Martabe Chocolate yang diproduksi di Rumah Cokelat juga dikelola oleh sarjana penerima beasiswa Martabe Prestasi.

Kini, produk Martabe Chocolate telah dipasarkan di pusat UMKM binaan PT Agincourt Resources, Bagas Silua yang terletak di pintu gerbang area Tambang Emas Martabe, platform digital hingga Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU). (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Asisten Pemulihan Aset (Aspema) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Ronald Hasiholan Bakara SH MH, mendapat promosi jabatan dengan penugasan di luar institusi Kejaksaan RI. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan, Ronald dilantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Wisma Thamrin Mandiri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

[adsense]

Dalam jabatan barunya, Ronald akan bertugas mengawal aspek hukum di lingkungan Kementerian PKP. Ia diharapkan mampu mendukung berbagai program strategis pemerintah, khususnya dalam penyediaan perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman agar berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja secara cepat, tepat, serta menjunjung tinggi integritas.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Rizaldi menjelaskan, Ronald Bakara memimpin Bidang Pemulihan Aset Kejati Sumut sejak dilantik pada 4 Februari 2026. Bidang tersebut memiliki tugas melakukan penelusuran, pendataan, pengelolaan, hingga pemulihan aset negara di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Selama menjabat sebagai Aspema, Ronald dinilai berhasil mengoptimalkan pemulihan aset negara dengan menyetorkan puluhan miliar rupiah ke kas negara melalui kinerja jajaran Kejaksaan di Sumut.

"Ini merupakan capaian yang luar biasa, mengingat Bidang Aspema masih tergolong baru dibentuk oleh pemerintah melalui Jaksa Agung RI," ujar Rizaldi.

[adsense]

Usai pelantikan, Ronald Bakara mengaku bersyukur atas amanah yang diterimanya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Kejaksaan RI atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada seluruh jajaran Bidang Pemulihan Aset Kejati Sumut yang telah bekerja sama selama dirinya bertugas.

"Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus kepercayaan dari Bapak Jaksa Agung RI kepada saya untuk mengemban tugas di luar institusi Kejaksaan dalam mendukung Kementerian PKP RI," katanya.

[adsense]

Selain Ronald Bakara, Menteri PKP juga melantik Yenita Sari SH MH sebagai Kepala Biro Komunikasi Publik, serta enam pejabat eselon lainnya. Prosesi pelantikan turut disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati. (*)

[adsense]

[adsense]

Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, kembali menghadirkan sejumlah fakta yang saling bertolak belakang.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (10/7/2026), terdakwa Budi Pranoto Seputra membantah memerintahkan saksi Bahrun Walidin alias Baron menyerahkan uang kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi maupun Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah.

[adsense]

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang itu, menghadirkan Baron dan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy sebagai saksi secara terpisah.

Di hadapan majelis hakim, Baron mengaku dirinya hanya berperan sebagai broker dalam pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024. Ia juga menyebut hubungannya dengan Faisal Hasrimy tidak berkaitan dengan proyek tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Belum Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

Baron juga mengaku tidak tercatat dalam struktur PT Bismacindo Perkasa maupun PT Garuda Emas Expres, meski menyebut terdakwa Budi Pranoto sebagai pimpinannya.

[adsense]

Majelis hakim kemudian menyoroti peran Baron yang dinilai terlibat sejak awal proses pengadaan, mulai dari negosiasi harga, penerimaan aliran dana melalui rekening Fatimah alias Bu Fei, hingga pengurusan distribusi smartboard dari Jakarta ke Kabupaten Langkat.

Saat dicecar hakim, Baron menyatakan pernah menyerahkan uang Rp500 juta kepada terdakwa Saiful Abdi atas perintah Budi Pranoto. Mendengar keterangan itu, Saiful Abdi langsung bereaksi sambil menggelengkan kepala.

[adsense]

Baron juga mengaku menyerahkan uang kepada Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah. Ia menyebut total uang yang diberikan kepada Saiful Abdi mencapai Rp2,5 miliar, sedangkan kepada Iskandarsyah sebesar Rp2,8 miliar. Sementara Rp1,4 miliar disebut sebagai komisi yang digunakan untuk biaya distribusi dan dibagikan kepada sesama broker.

Kuasa hukum Budi Pranoto kemudian mempertanyakan logika keterangan Baron, mengingat terdakwa disebut tidak mengenal Saiful Abdi. Hakim pun turut mendalami alasan Baron mengaitkan penyerahan uang tersebut dengan proyek smartboard.

[adsense]

Saat dikonfrontasi, Budi Pranoto membantah tegas keterangan saksi.

"Saya tidak ada memerintahkan saksi menyerahkan uang Yang Mulia," tegas Budi Pranoto.

[adsense]

Namun Baron tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, Saiful Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Baron. Ia menyatakan selama proses pengadaan dirinya bersikap pasif dan mengenal Baron karena diperkenalkan oleh Faisal Hasrimy.

[adsense]

Dalam persidangan yang sama, Faisal Hasrimy menerangkan dirinya tidak mengetahui secara rinci proses pengadaan smartboard.

Ia menjelaskan hanya meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun program memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245 miliar.

[adsense]

Faisal juga membantah keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril yang pada sidang sebelumnya menyebut pengadaan smartboard merupakan instruksinya.

Sejumlah pertanyaan dari Saiful Abdi mengenai proyek tersebut pun dijawab Faisal dengan menyatakan tidak mengetahui.

[adsense]

Faisal turut membantah tudingan bahwa penempatan Robert Hendra Ginting sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dilakukan untuk memuluskan proyek smartboard. Menurutnya, hubungan mereka hanya sebatas teman sesama alumni pendidikan pemerintahan.

Di sela persidangan, saksi Fatimah alias Bu Fei melakukan interupsi. Ia mengaku baru mengingat adanya dokumen yang memuat kesepakatan pengadaan 1.000 unit smartboard dengan pembagian fee sebesar 44 persen untuk Baron.

[adsense]

"Izin Yang Mulia. Saya baru ingat ada dokumen soal pengadaan 1.000 unit smartboard dan Pak Baron akan mendapatkan fee 44 persen dari harga barang," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang meminta setiap pihak yang memiliki alat bukti agar menyampaikannya di persidangan.

[adsense]

"Kalau saudara saksi atau terdakwa ada alat bukti, tunjukkan kepada kami di persidangan. Biar kita tahu ada nggak sumpah palsu saksi-saksi," ujar hakim.

Menjelang berakhirnya persidangan, Saiful Abdi kembali mempertanyakan sejumlah keterangan Faisal Hasrimy yang dijawab dengan pernyataan tidak mengetahui.

[adsense]

"Cuma satu yang benar. Saya saat itu Kadis Pendidikan. Yang lain, salah semua," ujar Saiful Abdi.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin (13/7/2026). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, hingga kini belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi. Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu pelimpahan berkas perkara secara lengkap dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono mengatakan, penahanan terhadap Febrie belum dilakukan karena proses administrasi pelimpahan perkara masih berlangsung.

[adsense]

"Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya," kata Rudi Margono di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Rudi menjelaskan, setelah seluruh berkas perkara dan berita acara diterima dari Kortas Tipikor Polri, Kejaksaan Agung akan menggelar ekspose bersama untuk membahas tindak lanjut penanganan perkara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Plt Jampidsus Terima Pelimpahan Tiga Kasus Korupsi dari Kortastipidkor, Dua Tersangka Sudah Ditetapkan

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri secara resmi mengumumkan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI. Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto, pihak swasta, sebagai tersangka.

[adsense]

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menjelaskan, Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara.

Don Ritto dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan c KUHP baru.

[adsense]

Adapun Febrie Adriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP baru.

Perkara yang menjerat Febrie merupakan pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara, PT ASABRI dan PT Krakatau Steel. Dalam proses penyidikan, polisi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya sebuah money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

[adsense]

Penanganan perkara ini juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Memasuki hari terakhir libur sekolah, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan dipadati masyarakat yang memanfaatkan waktu untuk membeli perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sabtu (11/7/2026).

Selain berbelanja, banyak pengunjung juga menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menikmati wahana permainan dan kuliner yang tersedia di pusat perbelanjaan.

[adsense]

Salah satu lokasi yang dipadati pengunjung adalah Deli Park Mall. Sejak pagi hingga sore, antrean panjang terlihat di berbagai tenant dan stan bazar yang menjual perlengkapan sekolah, seperti tas, sepatu, seragam, hingga alat tulis.

Marketing Communication Deli Park Mall, Vanessa, mengatakan, peningkatan jumlah pengunjung sudah mulai terlihat sejak tiga hari terakhir menjelang berakhirnya masa libur sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota, Wakil dan Tokoh Masyarakat Hadiri Pagelaran Seni Budaya Kota Sibolga di PRSU 2026

Kondisi serupa juga terlihat di Centre Point Mall. Pusat perbelanjaan tersebut dipenuhi pengunjung yang memadati tenant perlengkapan sekolah, supermarket, area bermain, hingga gerai makanan.

[adsense]

Salah seorang petugas keamanan Centre Point Mall, Hans, mengatakan, lonjakan pengunjung pada hari terakhir libur sekolah cukup signifikan.

"Sejak pagi pengunjung terus berdatangan. Mereka membeli perlengkapan sekolah terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dengan makan bersama keluarga atau bermain di area hiburan yang tersedia," katanya.

[adsense]

Salah seorang pengunjung, Rischa Febri, mengaku sengaja memilih berbelanja pada hari terakhir liburan karena baru memiliki waktu luang. Selain itu, ia berharap masih bisa mendapatkan potongan harga untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya.

"Biasanya di hari terakhir liburan ada banyak promo. Harga sepatu, tas dan alat tulis lebih murah. Kebetulan saya juga baru sempat mengajak anak-anak belanja hari ini," tuturnya.

[adsense]

Tidak hanya mal, sejumlah pasar swalayan dan department store di Kota Medan juga mengalami lonjakan pengunjung. Gerai seperti Maju Bersama, Suzuya, Wiego, hingga Bali Kado dipenuhi masyarakat yang berburu berbagai kebutuhan sekolah.

Di Suzuya Kampung Baru, Medan, seorang pengunjung bernama Tamba mengaku terpaksa berbelanja pada hari terakhir liburan karena baru kembali dari luar kota.

[adsense]

"Memang kurang nyaman belanja di hari terakhir karena sangat ramai dan antreannya panjang. Tapi kami baru pulang liburan tadi pagi, jadi mau tidak mau harus belanja hari ini agar anak-anak siap masuk sekolah," katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tingginya jumlah pengunjung tidak mengganggu kenyamanan berbelanja. Pengelola mal, swalayan dan department store tetap menyiagakan petugas keamanan serta kebersihan di sejumlah titik untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung tertib, aman dan nyaman. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Dapil VI DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mengaku sangat prihatin melihat kondisi Panti Sosial Lansia milik Pemprov Sumut di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, sehingga sangat mendesak untuk dibenahi.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, Zeira melihat fasilitas panti dinilai jauh dari layak untuk dihuni para lanjut usia yang sebagian besar sudah tidak memiliki keluarga.

[adsense]

"Kondisi bangunan, sarana pendukung, hingga pelayanan yang tersedia belum mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan para penghuni panti yang mayoritas para lansia yang hidup sebatang kara dan tidak lagi memiliki keluarga yang dapat merawat mereka," katanya kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026), melalui telepon di Medan.

Melihat fakta-fakta tersebut, ujar Sekretaris DPW PKB Sumut ini, pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan para lansia memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman, sehat dan manusiawi.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Cek Kesehatan Jiwa, Bebas Pasung Orang Gangguan Jiwa

Melihat kondisi tersebut, ujar Wakil Ketua Komisi A ini, tentu sangat memprihatinkan bagi lembaga legislatif, apalagi para penghuni panti sangat membutuhkan perhatian dan pelayanan terbaik serta mereka berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat.

[adsense]

Menurut Zeira, kapasitas panti yang hanya mampu menampung sekitar 32 orang tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Tapi faktanya, justru menunjukkan perlunya pembenahan secara menyeluruh terhadap fasilitas yang ada.

Atas kondisi tersebut, Zeira bersama anggota Tim Kunker Dapil VI DPRD Sumut meminta Pemprov Sumit segera mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi bangunan, memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas sanitasi, serta melengkapi sarana pendukung lainnya agar para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih layak.

[adsense]

"Perhatian terhadap panti sosial bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada para lansia yang telah mengabdikan hidupnya bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di panti sosial harus menjadi prioritas pemerintah," katanya.

Zeira juga berharap hasil kunjungan kerja tersebut segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan DPRD Sumut dalam hal ini terus mengawal upaya pembenahan Panti Sosial Lansia di Rantauprapat, agar benar-benar menjadi tempat yang nyaman, sehat dan bermartabat bagi para penghuninya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk selanjutnya diproses di Kejaksaan Agung.

Rudi Margono mengungkapkan, dalam pelimpahan tersebut penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satunya berasal dari kalangan swasta, sementara satu tersangka lainnya berinisial F.

[adsense]

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu dari pihak swasta dan yang kedua berinisial F," ujar Rudi Margono, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Adapun tiga perkara yang dilimpahkan meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus PT ASABRI, serta perkara yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.

[adsense]

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Tersangka

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, uang tunai dalam rupiah, serta berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

[adsense]

Di rumah mewah kawasan Sentul, polisi menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar USD 4.767.300, SGD 14.083.800, Rp100 juta, serta dua bingkai foto keluarga.

Sementara dari money changer di Cipete, penyidik mengamankan uang tunai senilai Rp4,46 miliar serta berbagai mata uang asing, di antaranya dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, riyal Arab Saudi, baht Thailand, yuan China, yen Jepang, ringgit Malaysia, hingga won Korea Selatan.

[adsense]

Penggeledahan di Cafe de'Clan Signature menghasilkan penyitaan uang tunai berupa SGD 3.130.000, USD 889.965, dan Rp259,15 juta. Sedangkan dari sebuah rumah di kawasan Cilandak, polisi menyita uang tunai sebesar Rp520 juta dan USD133 ribu.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto sebelumnya menyatakan bahwa penanganan tiga perkara tersebut dilakukan melalui skema joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Proses penyidikan pun kini berlanjut setelah berkas perkara resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, saat konferensi pers bersama perwakilan DPR dan jajaran Kejaksaan Agung di Jakarta, Sabtu (11/7), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

[adsense]

Totok menjelaskan, penyidik telah melakukan serangkaian proses penyidikan, mulai dari memeriksa 15 saksi, meminta keterangan dua orang ahli, hingga menggelar sejumlah penggeledahan sebelum akhirnya menetapkan tersangka.

"Kita telah melakukan pemeriksaan ke 15 saksi, dua ahli, termasuk telah lakukan beberapa penggeledahan. Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," kata Totok.

[adsense]

Baca Juga:

• Sehari Penuh Drama, Febrie Adriansyah Siang Membantah, Dini Hari Resmi Tinggalkan Jampidsus

Selain DR, penyidik juga menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Menurut Totok, Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan perkara oleh penyelenggara negara, termasuk dalam kasus PT Asabri.

"Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak pidana korupsi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12D, Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan Pasal 4 TPPU atau yang sekarang diatur dalam KUHP Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pagelaran Seni Budaya Kota Sibolga di Arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan, dihadiri Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, tokoh masyarakat Sibolga-Tapanuli Tengah (Tapteng), H. Bakhtiar Ahmad Sibarani, beserta jajaran Pemerintah Kota Sibolga, Jumat (10/7/2026).

Wali Kota dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota telah mengemban amanah memimpin Kota Sibolga selama lebih dari satu tahun.

[adsense]

Menurutnya, selama masa kepemimpinan tersebut, Pemerintah Kota Sibolga terus berupaya memberikan pelayanan dan bekerja maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan dukungan penuh dari DPRD Kota Sibolga.

"Kami akan terus bekerja dan berkolaborasi mewujudkan visi dan misi Sibolga yang Peduli, Amanah, dan Setia. Berbagai program terus kami jalankan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperkuat pelaku UMKM, serta memberikan berbagai bentuk bantuan agar roda perekonomian di Kota Sibolga terus bergerak," katanya seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta para penampil yang telah menyuguhkan pertunjukan seni dan drama musikal sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus promosi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus

"Pagelaran seni budaya yang digelar pada malam tersebut merupakan salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan potensi pariwisata, seni, dan budaya Kota Sibolga kepada masyarakat luas," katanya.

[adsense]

Wali Kota selanjutnya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Sibolga untuk terus bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Mari bersama-sama membangun Kota Sibolga. Kepada seluruh pimpinan OPD, mari bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat. Tujuan kita hanya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Kota Sibolga," katanya.

[adsense]

Turut menyampaikan kata sambutan tokoh masyarakat Sibolga-Tapanuli Tengah, H. Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan laporan dari Ketua Panitia yang juga Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga, Wahyu Aulia Siregar.

Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sibolga, Ny. dr. Rahma Syukri Penarik, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sibolga, para camat dan lurah se-Kota Sibolga, kepala sekolah SD, SMP se-Kota Sibolga, dan undangan lainnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, penunjukan Rudi dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan hingga ditetapkannya pejabat definitif. Baca berita tanpa iklan.

[adsense]

"Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin telah menunjuk Rudi Margono, yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan, untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026) dikutip dari kompas.com

Menurut Anang, penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRINT-76/A/JA/07/2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Eks Kajati Sumut Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suap Proyek Jalan yang Diusut KPK

Anang juga menegaskan pergantian kepemimpinan di Jampidsus tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

[adsense]

"Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus pada Sabtu.

[adsense]

Menurut Anang, keputusan Febrie mundur merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Sebelum resmi mengundurkan diri, Febrie masih membantah kabar bahwa dirinya akan melepas jabatan sebagai Jampidsus.

[adsense]

Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026), Febrie mengatakan dirinya masih menerima perintah dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan sejumlah perkara prioritas.

Nama Febrie menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN.

[adsense]

Dalam penyidikan tersebut, polisi telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, Bogor, yang diakui sebagai kediaman Febrie, serta sebuah lokasi di Cipete, Jakarta Selatan.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, dan sejumlah barang bukti lain yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Bank Danamon Indonesia Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan startup di Indonesia dengan berpartisipasi pada Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2026. Ajang ini merupakan kegiatan tahunan Krungsri yang mempertemukan startup, investor, dan korporasi dari wilayah Jepang dan ASEAN guna memperkuat kolaborasi bisnis lintas negara. Kegiatan business matching ini merupakan bagian dari inisiatif MUFG Global Network untuk mengakselerasi economic cocreation dan innovation ecosystem di kawasan ASEAN–Jepang.

Pada kegiatan ini, Danamon juga mewujudkan komitmen dalam memperkuat kolaborasi lintas negara pada ekosistem startup di ASEAN-Jepang dengan melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Bank of Ayudhya (Krungsri), Krungsri Finnovate, dan MUFG Innovation Partners (MUIP). Keterlibatan Danamon dalam LoI tersebut sejalan dengan kehadiran MUIP Garuda Fund, sebuah corporate venture fund hasil kolaborasi antara MUIP, MUFG dan Danamon, dengan total komitmen sebesar USD100 juta yang berfokus pada investasi di sektor fintech dan teknologi. Kehadiran MUIP Garuda Fund menjadi sarana bagi Danamon untuk memperluas konektivitas

[adsense]

ekosistem startup lintas negara sekaligus menghadirkan peluang kolaborasi dan investasi berkelanjutan yang lebih optimal.

"Partisipasi Danamon dalam Japan–ASEAN Startup Business Matching Fair 2026 merupakan bentuk komitmen kami dalam membangun konektivitas ekosistem startup di kawasan ASEAN khususnya Indonesia dengan Jepang. Melalui sinergi dengan MUFG Global Network, kami ingin menghadirkan akses yang lebih luas bagi startup Indonesia untuk bertemu dengan investor dan korporasi global," ujar Reza Iskandar Sardjono, Chief Strategy Officer, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam rilis yang diterima SIB, Sabtu (11/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Deliserdang Hentikan Tuntutan Perkara Penganiayaan di Tanjungmorawa

"Kami percaya bahwa kolaborasi lintas negara adalah kunci untuk menumbuhkan ekosistem startup yang berkelanjutan. Melalui sinergi bersama para mitra yang telah menandatangani Letter of Intent dan melalui MUIP Garuda Fund, Danamon berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bagi startup Indonesia dalam mengakses peluang global dan bersaing di pasar internasional," tutup Reza Iskandar Sardjono.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tenunan tradisional ulos Batak yang dipamerkan pada Paviliun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 Tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung. Selain tenunan ulos, Kain Songket Bintang Maratur Tarutung juga sangat diminati pengunjung paviliun, Jumat (10/7/2026).

Irvanna Hutabarat (23) warga Tarutung, seorang pengrajin Songket Bintang Maratur di PRSU ke 50 Medan mengatakan, pengerjaan untuk satu songket itu siap pakai memakan waktu sekira 2 minggu. Menurutnya, profesi martonun songket itu dikerjakannya di Sipoholon, Tapanuli Utara.

[adsense]

Disebutkannya, untuk harga paling murah berkisar 2 atau 2,5 juta. Tapi semua tergantung keinginan si pemesan, sebutnya.

Dijelaskan, ia belajar tenun songket itu dari melihat lihat dulu atau belajar sendiri. Kemudian tertarik dan menekuninya. Profesi yang digelutinya sejak usia 19 tahun.

[adsense]

Baca Juga:

• Minyak Karo dan Madu Komiditas Unggulan Disperindag ESDM Sumut di PRSU 2026 Medan

Umumnya Songket Tarutung ini sudah dipasarkan secara nasional. Diceritakan Irvanna, awalnya dia menekuni tenun songket ini diwaktu masih masa Covid 19 beberapa tahun lalu. Dimana saat itu tidak ada kegiatan dan coba-coba belajar dan akhirnya menekuni.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas), yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan, Parman Lumban Gaol menghadiri Pengukuhan Siswa Baru Angkatan XV Tahun Ajaran 2026/2027 SMA Negeri 2 Lintongnihuta, Jumat (10/7/2026).

Acara pengukuhan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Humbahas, Parulian Simamora, Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Sekretaris Dinas, Terang Dewi Sutantri Ujung, Staf Ahli Bupati, Marusaha Nababan, dan Staf Ahli Bupati, Eliapzan Sihotang.

[adsense]

Kadis Pendidikan Humbahas, Martahan Panjaitan, Plt. Kacabdis Wilayah IX, Rudyanto Sinaga, Kepala SMA Negeri 2 Lintongnihuta, Sahala Sinaga, para guru, orang tua siswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Oloan P. Nababan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Parman Lumban Gaol menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Lintongnihuta yang dinilai konsisten meningkatkan kualitas pendidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi E DPRD SU: Pelaksanaan SPMB 2026 Harus Transparan

Kepada para siswa baru, Bupati berpesan agar memanfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin dengan menanamkan disiplin, tanggung jawab, menghormati guru dan orang tua.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui sambutan yang dibacakan Sekdis Terang Dewi Sutantri Ujung, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh murid baru Angkatan XV SMA Negeri 2 Lintongnihuta Tahun Ajaran 2026/2027.

Dunia pendidikan saat ini, jelasnya, menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Rudyanto Sinaga, turut memberikan sambutan, demikian pula Kepala SMA Negeri 2 Lintongnihuta, Sahala Sinaga, yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut serta mengajak para siswa baru untuk menjadikan masa belajar di SMA Negeri 2 Lintongnihuta sebagai kesempatan mengembangkan prestasi, karakter, dan kepemimpinan.

Pengukuhan siswa baru ini menjadi momentum penting bagi SMA Negeri 2 Lintongnihuta dimana sebanyak 72 siswa dengan rincian 36 pria dan 36 wanita. Berharap sekolah mampu menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, serta semangat berprestasi sejak awal masa pendidikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan lahir generasi muda Humbang Hasundutan yang cerdas, berintegritas, dan mampu menjadi kebanggaan daerah maupun bangsa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) yang jatuh pada 21 Juli 2026, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labura menggelar kegiatan Pekan Donor Darah (Pandora).

Ketua PMI Labura, H Syofyan Yusma, Sabtu (11/7/2026), menjelaskan kegiatan Pandora dilaksanakan di empat titik di tiga kecamatan berbeda.

[adsense]

Kegiatan donor darah dilaksanakan di Kecamatan Kualuh Selatan, tepatnya di Kantor Kepala Desa Gunungmelayu. Waktunya, 13 Juli 2026.

Lalu, titik kedua di Kecamatan Kualuh Hulu, tepatnya di Alun-alun Aekkanopan. Waktunya, 19 Juli 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Donor Darah, Polres Labuhanbatu Terima Penghargaan dari PMI Labura

Lalu, untuk mensukseskan kegiatannya, H Syofyan memohon kesediaan bapak, ibu, saudara dan sahabat semua untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kembali mengungkap kasus peredaran Narkotika Golongan II jenis Etomidate. Dalam operasi ini, 4 orang tersangka berhasil diamankan.

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Kamis, 9 Juli 2026, terkait dugaan penyimpanan dan peredaran Etomidate di Dusun Mangga, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

[adsense]

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang pria berinisial O.H.P.S (34) dan M.R (30). Dari keduanya, polisi menyita barang bukti berupa 18 cartridge vape yang berisi cairan diduga Etomidate, 1 buah plastik warna ungu, dan 2 unit handphone.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari 2 orang pemasok di Kota Tanjung Balai. Berdasarkan pengembangan, pada Jumat, 10 Juli 2026 dini hari, tim kembali mengamankan M.F.A.D (29) dan M.T.A.S (41) di wilayah Tanjung Balai. Satu unit handphone turut diamankan sebagai barang bukti.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Batubara Amankan Pengguna Sabu di Datuk Tanah Datar

Keempat tersangka mengakui bahwa cairan Etomidate tersebut rencananya akan diedarkan. saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Satresnarkoba Polres Batubara untuk proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan *Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 609 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Kasat Narkoba AKP Arifin Purba.SH.MH kepada Jurnalis harianSIBcom.Sabtu (11/07/2026) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. masyarakat diimbau untuk tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

[adsense]

Seluruh tersangka saat ini masih menjalani proses hukum dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

[adsense]

[adsense]

Tim Khusus (Timsus) Dayok Mirah Polres Pematangsiantar kembali menggelar patroli rutin guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada Jumat (10/7/2026) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas IPTU Agustina menjelaskan, patroli rutin tersebut menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti premanisme, balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga aksi tawuran.

Timsus Dayok Mirah menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas. Saat patroli berlangsung, petugas menemukan sejumlah warga masih berkumpul hingga larut malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Razia Gabungan PKB 2026, Polres Pematangsiantar Jaring Belasan Kendaraan Tunggak Pajak

Para pengendara kemudian diminta melepas knalpot yang tidak sesuai standar sekaligus diberikan edukasi agar mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan.

[adsense]

"Selama patroli berlangsung, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan," ujar Agustina. (**)

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut akhirnya menangkap dan menahan AS pemilik akun Karo Bukan Batak, Selasa (7/7/2026) yang diduga menghina suku Batak lewat .video viral TikTok beberapa waktu lalu.

Polda Sumut melalui Kasubbid Penmas, AKBP MT Pasaribu saat dikonfirmas harianSIB.com membenarkan penangkapan tersebut.

[adsense]

"Masih ditahan di Polda Sumut," ujarnya singkat, Jumat (10/7/2026).

Sementara Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono saat ditanya terkait penangkapan tersebut tidak memberkan jawaban.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Esports Kapolda Cup 2026

"Kita mengucapkan terima kasih dan apesiasi kepada Polda Sumut khususnya Ditressiber atas penangkapan serta penahanan tersebut. Karena apa yang dilakukannya bisa memecah belah antar suku yang berdasarkan riwayat media sosialnya sudah dilakukan berulang kali," tegasnya, Sabtu (11/7/2026).

[adsense]

Bahkan, sebutnya ada beberapa orang lain juga melakukan hal serupa yang diharapkan pihak Kepolisian menggelar patroli siber dan menindak para pelaku.

"Harapannya pelaku yang sudah ditangkap diproses secara hukum sehingga tidak ada lagi yang merasa kebal hukum," tutupnya.

[adsense]

Diketahui sebelumnya desakan penangkapan AS atas laporan Aliansi Masyarakat Batak Kota Medan yang tertuang pada laporan nomor: STTLP/B/897/VI/2026/SPKT/Polda Sumut terkait AS menyebut suku Batak tolol dan menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh. (*)

[adsense]