[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan menerima audiensi Putri Otonomi Kabupaten Deliserdang, Yemima Mutiara Caren Sitanggang, yang berhasil menembus Top 20 seleksi Putri Otonomi Indonesia 2026, di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Senin (15/6/2026).

Yemima, mahasiswi semester IV Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang berasal dari Kecamatan Tanjung Morawa, sebelumnya juga menyandang gelar Putri Kebudayaan Persahabatan Sumatera Utara 2025. Keberhasilannya masuk jajaran Top 20 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Deliserdang di tingkat nasional.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas capaian yang diraih Yemima. Menurutnya, perjuangan masih berlanjut karena para finalis akan mengikuti tahapan retreat pada 27-29 Juni 2026 sebelum tampil pada malam grand final.

"Selamat kepada Yemima yang sudah sampai ke tahap Top 20. Nanti masih ada retreat tanggal 27 sampai 29 Juni. Kita bangga Deliserdang diberikan kesempatan dan kepercayaan dalam ajang ini," ujar Bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Sejumlah Nama Mencuat Jelang Musda Demokrat Sumut

"Saya optimistis dan tentunya harapan kita bersama, Yemima bisa menjadi juara dan membawa nama Deliserdang semakin dikenal luas. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua," katanya.

[adsense]

Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan Yemima menunjukkan generasi muda Deliserdang memiliki daya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat nasional.

"Jadikan ini motivasi bahwa anak-anak Deliserdang mampu bersaing dengan siapa pun, termasuk dari kota-kota besar. Kita merupakan kabupaten besar dengan potensi yang luar biasa," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua TP PKK Deliserdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, turut mengapresiasi prestasi Yemima. Ia berharap Yemima dapat tampil maksimal pada malam grand final yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli 2026.

"Kita patut bangga. Semoga Yemima terus menunjukkan prestasi terbaik dan membawa nama baik Deliserdang ke tingkat nasional bahkan lebih tinggi lagi," ujarnya.

[adsense]

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deliserdang Yudi Hilmawan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sandra Dewi, serta para pendamping lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Jendela kaca Rumah Dinas (Rumdis) Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, ditemukan pecah diduga akibat perbuatan orang tidak dikenal (OTK). Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim bersama Tim Inafis Polresta Deliserdang melakukan olah TKP di Rumdis Wabup Deliserdang, Senin (15/6/2026) malam. Petugas mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan.

[adsense]

Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, kepada wartawan membenarkan adanya kaca jendela di samping kamar tidurnya yang ditemukan pecah. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut Lom Lom, pecahan kaca diketahui saat dirinya pulang ke rumah dinas usai menghadiri pesta rakyat di Kecamatan STM Hulu. Ketika masuk ke dalam rumah, ia menemukan dua pecahan kaca berukuran besar berada di lantai.

[adsense]

Baca Juga:

• Polresta Deliserdang Tangkap Terduga Pengedar Sabu di Lubukpakam

Setelah mengetahui kejadian tersebut, Lom Lom mengaku langsung memberitahukan istrinya yang sedang menunaikan ibadah haji serta kepala rumah tangga rumah dinas.

[adsense]

Sementara itu, Kapolresta Deliserdang melalui Kanit Pidum Satreskrim, Iptu Binnes Saragih SH, membenarkan adanya laporan terkait pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deliserdang.

"Benar, saat ini kami masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan menurunkan Tim Inafis untuk mengidentifikasi TKP," kata Binnes.

[adsense]

Hingga Senin malam, polisi masih mendalami penyebab pasti pecahnya kaca tersebut dan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan pelaku maupun motif kejadian. (**)

[adsense]

[adsense]

Perwakilan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, masuk ke kantor Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Senin (15/6/2026)

Dikutip dari CNNIndonesia.com, sebanyak 15 mahasiswa yang mengenakan almamater merah dan biru tampak masuk ke Istana Wapres pukul 17.19 WIB.

[adsense]

Mereka sempat diperiksa oleh petugas keamanan kantor Wapres sebelum masuk ke kantor. Belum diketahui siapa yang akan ditemui oleh perwakilan mahasiswa di dalam kantor Wapres.

"Perjuangan kita membuahkan hasil, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kami, untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi kami. Kami menyampaikan kepada Wakil Presiden untuk membawa tuntutan kami ke Istana," ujar orator demo mahasiswa mengutip detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggap Pemerintahan Jokowi Gagal, BEM SI Beri Nilai 10

[adsense]

[adsense]

Demonstrasi penolakan rencana eksekusi Hotel Sultan oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Sipil Pembela Pribumi berlangsung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Dikutip dari Kompas.com, pada pukul 11.00 WIB menunjukkan sejumlah massa aksi yang mengenakan kaus hitam dan pita merah di lengan telah lebih dulu tiba di lokasi.

[adsense]

Mereka berkumpul di depan dan seberang gedung PN Jakpus.

Tak lama kemudian, satu unit mobil komando dan sejumlah angkutan kota (angkot) berwarna biru yang membawa massa lainnya tiba di depan PN Jakpus.

[adsense]

Baca Juga:

• Pendapatan GBK Tembus Rp812 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Salah seorang peserta aksi kemudian mengarahkan massa untuk merapat dan membentangkan spanduk yang mereka bawa. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan, "Tolak Eksekusi Hotel Sultan Tanpa Ganti Rugi".

[adsense]

Massa aksi kemudian memenuhi sebagian Jalan Bungur Besar Raya hingga hanya menyisakan satu lajur yang dapat dilalui kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas di wilayah tersebut terpantau tersendat.

Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di depan PN Jakpus. Sebagian petugas juga terlihat membantu mengurai kepadatan lalu lintas.

[adsense]

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan, yakni:

Pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan harus dibatalkan karena Pemohon Eksekusi tidak menyerahkan Nilai Jaminan yang setara dengan nilai objek eksekusi.

[adsense]

Meminta pemerintah menjalankan ketentuan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip hukum Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pelaku usaha, dan pihak ketiga yang terdampak.

[adsense]

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang transparan, adil, dan bermartabat serta Win-win Solution.

Keadilan harus ditegakkan bukan hanya melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui proses yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara terutama pengusaha pribumi yang merupakan satu-satunya di Kawasan Gelora Bung Karno

[adsense]

Demi menjamin stabilitas nasional yang belakang ini tidak baik-baik saja yang ditandai ramainya demo berbagai elemen masyarakat terutama mahasiswa, buruh dan kelompok sipil lainnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau kawasan Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026.

[adsense]

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan penetapan tanggal eksekusi pengosongan tersebut merupakan ketetapan yang sudah final.

"Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan telah menetapkan 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK," ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

[adsense]

"Kami menghimbau agar semua pihak menghormati dan mendukung pelaksanaan eksekusi ini agar berjalan dengan tertib," tegasnya.

Saat ini, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026, yang memuat tanggal pelaksanaan eksekusi sudah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

[adsense]

Menurut Kharis, jeda waktu yang diberikan oleh pengadilan seharusnya cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan atau meninggalkan objek pengosongan Blok 15 GBK secara sukarela. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 Tahun 2026. Pelepasan berlangsung dari lantai III Kantor Bupati Padang Lawas, Minggu (14/6/2026).

Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin selama mengikuti kegiatan serta berupaya menampilkan kemampuan terbaik guna mengharumkan nama Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

"Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan penuh semangat dan mampu memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Padang Lawas," ujarnya.

Bupati juga meminta para pelatih dan official memberikan pendampingan serta pembinaan maksimal agar peserta dapat tampil optimal selama perlombaan berlangsung.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Palas, Musa Irwan Hasibuan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/6/2026), mengatakan Kabupaten Padang Lawas memberangkatkan sebanyak 52 peserta dan 11 orang official serta pelatih pada MTQ Sumut ke-40.

Menurut Musa, Pemkab Palas menargetkan capaian yang lebih baik dibanding pelaksanaan MTQ sebelumnya. Pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara terakhir, Kabupaten Padang Lawas berhasil menempati peringkat ketujuh.

[adsense]

"Target pasti ada, lebih tinggi daripada MTQ sebelumnya," kata Musa yang saat dihubungi sedang mendampingi kafilah Palas di Medan.

Ia menjelaskan, kafilah Palas mengikuti hampir seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan. Hanya beberapa golongan yang tidak diikuti, yakni cacat netra putra dan putri, qiraah murattal remaja putra, serta tafsir bahasa Inggris putra.

[adsense]

Musa menambahkan, terdapat sekitar lima golongan perlombaan yang menjadi andalan dan diharapkan mampu menyumbangkan prestasi bagi Kabupaten Padang Lawas pada MTQ tahun ini.

Untuk mempersiapkan peserta, Pemkab Palas melaksanakan pembinaan melalui technical center (TC) yang dibagi dalam dua kelompok, yakni di dalam daerah dan di luar daerah bagi peserta yang dinilai memiliki potensi lebih besar.

[adsense]

"Peserta yang memiliki potensi kita laksanakan pembinaannya di luar daerah," ujarnya.

Menurut Musa, pelaksanaan TC dilakukan dengan durasi yang berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan serta ketersediaan pelatih yang ditunjuk.

[adsense]

"Pelaksanaan TC bervariasi, ada yang lima hari dan ada yang tiga hari," katanya.

Ia berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan berlangsung dan memanfaatkan ilmu yang telah diberikan para pelatih.

[adsense]

"Pelatih sudah memberikan ilmu dan pembekalan, pemerintah sudah memfasilitasi pelaksanaan. Tunjukkan bahwa anak-anak Palas bisa dan mampu berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi," pesannya.

MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 dijadwalkan dibuka pada 15 Juni 2026 di Lapangan Astaka Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan RI menggelar kegiatan Penyerahan Hasil Lelang Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026 dan Penelusuran Aset Edi Tansil kepada Kemenkeu Senilai Total Rp1,02 Triliun.

[adsense]

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam siaran persnya yang dilansir ke grup media menyampaikan, acara itu berlangsung di Gedung BPA Kejaksaan RI, Senin (15/6/2026).

Disebutkan, acara itu dihadiri langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Dr Achmadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Aspidsus dan Kajari di Indonesia Dituntut Mampu Sebagai Vanguard Citra Kejaksaan

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan, penegakan hukum oleh negara tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus berjalan tuntas dengan memastikan aset hasil tindak pidana dipulihkan dan dikembalikan kepada negara serta korban.

[adsense]

"Keadilan tidak akan sempurna apabila penegakan hukum hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tanpa memastikan aset hasil tindak pidana dipulihkan, dikembalikan kepada negara dan korban, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas.

[adsense]

Keadilan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dipulihkan, dikembalikan, dan dirasakan manfaatnya," ucap Jaksa Agung.

Ditegaskan, BPA Fair 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026, merupakan implementasi Kejaksaan RI terhadap pandangan masyarakat yang selama ini menganggap proses lelang di BPA tertutup dan tidak informatif.

[adsense]

Dari total hasil lelang tersebut, sebesar Rp19.124.065.000 merupakan uang rampasan yang diserahkan dan dikembalikan langsung kepada para korban kejahatan.

Sedangkan sisa bersih sebesar Rp978.191.839.080 disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI kepada Kementerian Keuangan.

[adsense]

Selain hasil lelang BPA Fair, pada kesempatan yang sama, Kepala BPA Kuntadi melaporkan keberhasilan penelusuran aset (asset tracing) berskala besar dengan skema penyerahan aset secara sukarela (voluntary asset) atas nama Terpidana Edy Tansil.

Dengan akumulasi nilai bersih dari lelang BPA Fair dan tambahan uang tunai dari penelusuran aset Edy Tansil, Kejaksaan RI resmi menyerahkan total uang tunai Rp1.029.874.376.628,00 kepada Menteri Keuangan RI sebagai PNBP.

[adsense]

Melalui sambutannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi terkait penyelamatan aset oleh BPA terhadap perkara Terpidana Edi Tansil. (*)

[adsense]

[adsense]

Aksi pencurian kabel instalasi listrik di kawasan Komplek Damar, Medan Timur, berakhir tragis bagi Edo Purwanda (30).

Pria pengangguran yang tinggal di Jalan Damar II, Kelurahan Pulo Brayan Darat I itu tertangkap basah saat beraksi dan menjadi sasaran amuk warga sebelum akhirnya diamankan polisi.

[adsense]

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M Butarbutar, Senin (15/6/2026) mengatakan pelaku diamankan warga pada Minggu (14/6/2026) setelah aksinya diketahui oleh penjaga komplek, Lauren.

Menurut Agus, kejadian bermula ketika warga melaporkan hilangnya kabel instalasi listrik beserta fitting lampu di salah satu lokasi di Komplek Damar. Mendapat informasi tersebut, penjaga komplek langsung melakukan pengecekan dan mendapati kabel yang terpasang sudah raib.

[adsense]

Baca Juga:

• Coba Curi Sepeda Motor di Batangkuis, 2 Terduga Babak Belur Dihajar Massa Sepeda Motornya Dibakar

Saat melihat pelaku membawa hasil curian, Lauren langsung melakukan pengejaran sambil berteriak meminta bantuan warga. Teriakan itu mengundang perhatian masyarakat sekitar yang kemudian ikut mengejar hingga berhasil menangkap Edo.

[adsense]

Ia menambahkan, emosi warga yang geram karena maraknya pencurian di lingkungan tersebut tak terbendung. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum petugas Polsek Medan Timur tiba di lokasi dan menyelamatkannya.

[adsense]

"Dari lokasi kejadian kami mengamankan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi serta kabel listrik yang diduga hasil pencurian," kata Agus.

Dalam pemeriksaan, Edo mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Ia berdalih nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kabel yang dicurinya disebut akan dijual untuk membeli makanan.

[adsense]

Meski demikian, polisi masih mendalami pengakuan tersebut. Pasalnya, warga mengeluhkan kasus pencurian kabel listrik yang belakangan semakin sering terjadi di kawasan Komplek Damar.

"Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan dan berkas perkaranya akan segera dilimpahkan ke jaksa untuk proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (15/6/2026).

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Dr. Lily, MBA, MH. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

[adsense]

Lily menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun tujuh jenis laporan keuangan, yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama ini masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban hukum maupun politik sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.

[adsense]

Baca Juga:

• Sosialisasi Perda, Lily Ajak Masyarakat Peduli Disabilitas dan Lansia

Terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini tersebut selama enam tahun berturut-turut. Namun, PDIP mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan BPK juga disertai catatan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti.

[adsense]

Menurut Lily, penyajian laporan pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit BPK seolah-olah menggambarkan tidak adanya kesalahan maupun kekurangan sama sekali. Padahal, dalam praktiknya hasil audit BPK sering kali memuat sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjutinya.

[adsense]

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp6,3 triliun atau 90,80 persen, dengan PAD mencapai lebih dari Rp 3 triliun, pendapatan transfer Rp3,1 triliun, dan pendapatan lain-lain sekitar Rp100 miliar.

Meski mengakui realisasi PAD tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dari sekitar Rp2,7 triliun menjadi Rp3,3 triliun, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian retribusi daerah justru mengalami penurunan.

[adsense]

Retribusi daerah hanya terealisasi sekitar Rp107 miliar dari target Rp126,8 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp139,9 miliar. "Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu menjadi pertanyaan serius bagi kami," kata Lily.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) PAD dan Pansus Aset Daerah, ditemukan adanya kebocoran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan lemahnya pengawasan.

[adsense]

Fraksi PDI Perjuangan pun mendorong Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pengelolaan pajak maupun retribusi daerah agar potensi kebocoran dapat ditekan serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal. (*)

[adsense]

[adsense]

Satu dari lima saksi fakta perkara dugaan korupsi senilai Rp29,5 miliar yang dihadirkan tim JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Senin (15/6/2026) di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan membantah ada menerima papan tulis interaktif (PTI) atau smartboard dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat.

Sumini, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sidosari justru membantah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi.

[adsense]

"Izin Yang Mulia. Di BAP saksi ini (Sumini) ada menerima dua unit (smartboard)," timpal JPU.

"Salah masuk lah saksi ini. Gak ada buat proposal katanya. Betul-betul nyasar ini (dihadirkan di persidangan). Keterangan saudara satu poin ini (buat majelis hakim). Ikut grup Whatsapp (WA) tapi gak dengar dapat bantuan smartboard," tegas hakim ketua Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Baca Juga:

• Nobar Pildun Gratis dan Live MAXStream TV

"Waktu masuk sekolah sudah ada dua unit (smartboard) setelah diperiksa di kejaksaan. Masa pejabat lama suda ada Yang Mulia," urainya.

[adsense]

Namun di Berita Acara Serah Terima (BAST) Smartboard, keduanya ada membubuhkan tanda tangan. Padahal di persidangan, para saksi merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan.

Menyikapi fakta menarik tersebut, Yusafrihardi Girsang didampingi anggota majelis Sontian Siahaan dan Poster Sitorus meminta tim JPU menghadirkan alat bukti yang asli di persidangan.

[adsense]

"(Alat bukti) Fotokopi gak usahlah. Nanti jadi masalah hukum," tegas hakim ketua.

Sementara saksi lainnya, Yudi Irawan dan Muhammad Iswandi selaku Kepala SD maupun Kamaluddin, selaku Kepala SMPN 1 Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat menerangkan, masing-masing ada menerima tiga unit smartboard.

[adsense]

Menurut saksi Kamaluddin, ia pernah disuruh M Nuh selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Smartboard untuk membuat permohonan atau proposal Pengadaan Smartboard. Namun tidak dilaksanakannya karena kesibukan pekerjaan.

Sedangkan BAST ketiga unit, juga bukan dokumen asli tersebut ditandatanganinya sebulan setelah menerima barangnya dan tidak ada tanda tangan terdakwa Saiful Abdi, selaku Kadisdik Kabupaten Langkat.

[adsense]

Ketika ditanya Jonson David Sibarani didampingi Togar Lubis selaku tim penasihat hukum (PH) mantan Kadisdik Saiful Abdi, ketiga saksi mengatakan, tidak pernah berkomunikasi dengan klien mereka. Baik sebelum, lagi proses tender Pengadaan Smartboard TA 2024 maupun setelah menerima smartboardnya.

Sementara seusai sidang, Jonson David Sibarani juga CEO Kantor Hukum Metro itu menegaskan, alat bukti Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) katanya ditandatangani kliennya selaku Kadisdik, masih disangsikan keasliannya.

[adsense]

"Sesuai dengan keterangan klien kami, dia (terdakwa Saiful Abdi) sama sekali tidak pernah menandatangani Undangan Bimtek Smartboard kepada para kepala SD maupun SMP. Diduga kuat didownload dari Grup WA para kepsek kemudian diprint. Sampai sejauh ini tidak bisa dipastikan tekenan siapa itu. Mirip. Ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama klien kami sebagai kadis. Namun sama sekali tidak ada meneken karena saat itu dia sudah dijadikan tersangka dalam perkara lain," tegasnya.

Dalam perkara tersebut, Saiful Abdi bersama Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terkait Pengadaan Smartboard di Disdik Kabupaten Langkat TA 2024.

[adsense]

Jaksa mendasarkan dakwaan pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan dugaan penyimpangan, termasuk indikasi markup dalam proyek pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar.

Ketika ditanya awak media, tim JPU bakal menghadirkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy sebagai saksi. "Kemungkinan setelah pemeriksaan saksi-saksi yang akan kita hadirkan, Jumat nanti (19/6/2026)," kata JPU.

[adsense]

Sebelumnya, tim PH terdakwa Saiful Abdi menyoroti nama mantan Hasrimy yang disebut dalam surat dakwaan JPU sebanyak 26 kali dan meminta aparat hukum mengusut pihak yang dianggap memiliki peran lebih besar dalam proyek tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Euforia Piala Dunia (Pildun) FIFA 2026 turut dirasakan masyarakat Sumatera melalui program Nonton Bareng (Nobar) Bola Gembira MAXStream TV yang digelar Telkomsel di empat kota sekaligus.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Telkomsel menghadirkan pengalaman menyaksikan pesta sepak bola dunia secara lebih dekat bagi pelanggan dan masyarakat umum.

[adsense]

Program nobar tersebut berlangsung serentak di Medan, Batam, Pekanbaru, dan Lampung. Antusiasme masyarakat terlihat saat menyaksikan laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan pada 12 Juni 2026.

Telkomsel menyiapkan sejumlah lokasi nobar yang dapat diakses masyarakat tanpa dipungut biaya. Di antaranya Dara Kupi Medan, MatKopi Pekanbaru, Cincai Kupi Batam, dan Tomoro Coffee Lampung.

[adsense]

Kegiatan Nonton Bareng Bola Gembira MAXStream TV dijadwalkan berlangsung setiap hari selama perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 sehingga masyarakat memiliki kesempatan menikmati suasana pertandingan bersama para penggemar sepak bola lainnya.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki H Bramono, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk mendukung tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia.

[adsense]

"Kami menghadirkan Program Nonton Bareng Bola Gembira melalui MAXStream TV yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap euforia Piala Dunia FIFA 2026, di mana pelanggan Telkomsel juga bisa berlangganan Paket MAXStream secara mandiri dengan harga terjangkau selama masa pertandingan bola dunia ini," ujarnya.

Selain menggelar nobar, Telkomsel juga merilis Paket Bola Gembira MAXStream TV yang dapat digunakan pelanggan untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara digital.

[adsense]

Paket tersebut dengan kuota internet 3 GB dan masa aktif 30 hari. Wargadapat mengakses seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui layanan MAXStream TV sejak 11 Juni 2026 dan melakukan aktivasi melalui aplikasi MyTelkomsel.

Tak hanya menyasar pelanggan seluler, Telkomsel juga menghadirkan paket khusus bagi pelanggan IndiHome yang ingin menikmati pertandingan dari rumah. Melalui Paket Bola Gembira IndiHome, pelanggan memperoleh akses selama 60 hari serta tambahan manfaat berupa peningkatan kecepatan internet selama 30 hari.

[adsense]

Informasi lebih lanjut mengenai program tersebut dapat diakses melalui laman resmi Telkomsel.

Saki berharap layanan dan paket yang dihadirkan mampu memberikan pengalaman menonton yang nyaman selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026.

[adsense]

"Kami berharap Paket Bola Gembira MAXStream TV bisa memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dengan cepat dan stabil yang didukung oleh Telkomsel 5G Powered by AI," tandasnya. (*)

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya. Bukti nyata komitmen itu tercermin dari alokasi anggaran premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus meningkat setiap tahun, hingga mencapai Rp 38,06 miliar pada tahun 2026.

[adsense]

Demikian dikatakan, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Senin (15/6/2026). Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yakni kondisi di mana seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai tanpa hambatan finansial.

Per Mei 2026, capaian UHC Kabupaten Taput kata Bupati Jonius telah menyentuh angka 99,27 persen, mendekati target 100 persen yang menjadi cita-cita pemerintah daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinkes Medan dan BPJS Perkuat Penanganan TB bagi Peserta JKN

Angka tersebut terus bergerak naik. Pada Desember 2024, peserta meningkat menjadi 75.694 orang dengan capaian UHC 97,77 persen. Meski sempat sedikit turun ke angka 96,49 persen pada Mei 2025, tren positif kembali berlanjut hingga capaian UHC mencapai 98,84 persen pada Desember 2025.

[adsense]

Memasuki tahun 2026, tren tersebut semakin menguat. Pada Januari 2026, capaian UHC tercatat 99,07 persen, dan per Mei 2026 kembali naik menjadi 99,27 persen dengan total peserta yang dibiayai Pemkab mencapai 102.973 orang, hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi dua tahun sebelumnya.

Lonjakan kepesertaan itu tidak terlepas dari dukungan anggaran yang konsisten diperkuat oleh Bupati Jonius. Pada tahun 2023 lanjutnya, anggaran pembayaran premi dan bantuan premi JKN ditetapkan sebesar Rp17,17 miliar. Angka ini sempat sedikit turun menjadi Rp16,23 miliar pada tahun 2024, namun kemudian melonjak tajam menjadi Rp 32,80 miliar pada tahun 2025.

[adsense]

Komitmen itu kembali diperkuat pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp38,06 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Bupati Jonius menegaskan, bahwa peningkatan anggaran ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

[adsense]

Perluasan kepesertaan JKN juga ditopang oleh penguatan layanan kesehatan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Taput memaksimalkan jangkauan pelayanan hingga ke tingkat dusun melalui program puskesmas buka 24 jam.

Di bagian lain, Rumah Sakit Tarutung sebagai fasilitas rujukan utama terus diperkuat dari sisi tenaga medis, sarana prasarana, maupun kualitas pelayanannya.

[adsense]

Dengan dukungan program JKN dan capaian UHC yang semakin mendekati angka penuh, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat Taput, termasuk warga kurang mampu dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang merata, layak dan berkelanjutan.

Kesehatan, dalam pandangan Pemkab Taput, bukan sekadar hak dasar warga, melainkan investasi terbaik bagi masa depan daerah dan generasi yang akan datang (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Barus, Tarmizi, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tapanuli Tengah (Tapteng) AKBP M Alan Haikel, di Mako Polres Tapteng di Pandan, Senin (15/6/2026)

Kalapas dalam kunjungan tersebut menyampaikan bahwa sinergitas antara Lapas dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan program pemasyarakatan yang berjalan aman dan kondusif.

[adsense]

"Koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas," katanya seraya menambahkan bahwa melalui kunjungan ini diharapkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat semakin erat dan memberikan manfaat bagi kedua institusi.

Kunjungan yang dilaksanakan juga sebagai upaya mempererat sinergi dan kerja sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sat Reskrim Tapteng Ciduk Penadah HP Curian, Pelaku Diburu

Memurutnya, kegiatan silaturahmi dan koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Lapas Kelas III Barus dan Polres Tapanuli Tengah, sekaligus mewujudkan sinergi yang solid dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

[adsense]

Turut dibahas berbagai hal strategis terkait penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kegiatan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan ini turut dihadiri pejabat jajaran dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan kerja sama antarinstansi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyambut HUt Ke- 80 Bhayangkara tahun 2026, Polres Batubara bersama jajarannya menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas dengan berbagai elemen di Kabupaten Batubara. Bertempat

di Aula Sarja Arya Racana Polres Batubara, Senin (15/06/2026)

[adsense]

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan,SH.MH, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Batubara, Wakapolres Batubara Kompol Supendi.SH.MH para Pejabat Utama Polres Batubara, Kapolsek jajaran, personel Polres Batubara, Bhayangkari, serta diikuti unsur TNI, instansi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan insan pers.

Turut hadir personel dari Kodim 0208/Asahan, Yonif 126/Kala Cakti, BPBD Kabupaten Batubara, Satpol PP Kabupaten Batubara, Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara, Komisioner KPU Kabupaten Batubara, serta rekan-rekan wartawan mitra Polres Batubara.

[adsense]

Pelaksanaan donor darah didukung oleh Tim Dokkes Polres Batubara dan PMI Kabupaten Batubara. Sebelum proses donor dilakukan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pendaftaran, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan hemoglobin (HB), dan cek kadar gula darah (KGD) guna memastikan peserta memenuhi syarat sebagai pendonor.

Kapolres Batubara bersama Ketua Bhayangkari Cabang Batubara menjadi peserta pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan proses donor darah yang diikuti para Pejabat Utama Polres Batubara dan peserta lainnya.

[adsense]

Dari 100 peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti donor darah, sebanyak 75 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya, sedangkan 25 orang lainnya tidak dapat melaksanakan donor karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Adapun jumlah kantong darah yang berhasil dihimpun sebanyak 75 kantong darah (350 cc) dengan rincian:Golongan Darah A : 19 kantong, Golongan Darah B : 25 kantong, Golongan Darah O : 25 kantong, Golongan Darah AB : 6 kantong

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan.SH.MH menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat yang sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80.

"Setetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi keselamatan dan kehidupan sesama. Melalui kegiatan ini, Polres Batubara ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat," ujarnya

[adsense]

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Selain menjadi sarana kemanusiaan, kegiatan ini juga memperkuat hubungan silaturahmi antar instansi dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polres Batubara terus berkomitmen menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud nyata implementasi Polri Presisi untuk Negeri.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Interdection Ditres Narkoba Polda Sumut bersama Avsec Bandara Kualanamu, menangkap seorang calon penumpang tujuan Jakarta. Dari tangannya Petugas menyita 29 unit Liquid Vape mengandung narkotika jenis etomidate (Vape Getar).

Informasi dihimpun, Senin (15/6/2026) di Bandara Internasional Kualanamu, calon penumpang yang ditangkap berinsial CS (26) warga Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebingtinggi, Kota Tebingtinggi.

[adsense]

Setelah melakukan check in tiket di konter maskapai, CS memasukkan barang bawaannya melalui bagasi. Namun saat menjalani pemeriksaan diruang X-ray Baggage Handling System (BHS), petugas mencurigai isi barang bagasi, selanjutnya petugas berkordinasi dengan tim Interdection, Minggu (14/6/2026) pukul 14.30 WIB.

Tim Interdection selanjutnya melihat rekaman CCTV dan mencari keberadaan calon penumpang, yang ditemukan di ruang tunggu keberangkatan gate 5. Calon penumpang CS kemudian dibawa ke Posko Avsec, dan barang bawaannya digeledah secara manual.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Hadirkan Pelayanan dan Kepedulian untuk Ribuan Warga di CFD Medan

Petugas Bea Cukai selanjutnya mengindentifikasi Liqiud Vape menggunakan alat Narcotics Trace Detector, dan diduga kuat mengandung etomidate. Guna pemeriksaan lebih lanjut, VS dan barang bukti diserahkan di Ditres Narkoba Polda Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penampilan lima karateka Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat yang dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di SRMP 2 Medan, Senin (15/6/2026).

Aksi bela diri yang diperagakan para siswa tersebut mendapat perhatian khusus. Bahkan saat menyampaikan sambutan, Gus Ipul kembali meminta para karateka tampil untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan para orang tua calon siswa dan tamu undangan.

[adsense]

Prestasi para karateka itu pun mendapat apresiasi. Mereka merupakan siswa yang berhasil mengharumkan nama Sekolah Rakyat dengan meraih medali emas dan perak pada kejuaraan karate se-Sumut Kajatisu Open 2026, sebuah capaian yang menjadi bukti perkembangan siswa setelah menempuh pendidikan di SRMP 2 Medan.

Salah satu karateka berprestasi tersebut adalah Fredy Simbolon, siswa kelas 7-C asal Medan Tuntungan. Anak ketiga dari lima bersaudara itu berasal dari keluarga buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengukuhan Pengurus Mantan PSMS 2026-2030, Rico Waas: Nama Legenda akan Diabadikan di Stadion Teladan

"Di Sekolah Rakyat saya jadi lebih fokus belajar dan bisa mengembangkan kemampuan karate. Saya senang karena sekarang bisa bercita-cita lebih tinggi. Saya ingin menjadi karateka nasional dan bisa membanggakan orang tua," ujar Fredy.

[adsense]

Selain berprestasi di bidang olahraga, Fredy juga menunjukkan peningkatan dalam akademik dan kedisiplinan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

Karateka lainnya, Arozak Damar Ramani, siswa kelas 7-D, juga merasakan perubahan besar sejak bergabung di SRMP 2 Medan. Putra seorang tukang kayu itu mengaku senang bisa masuk Sekolah Rakyat.

[adsense]

"Saya senang sekolah di sini. Bisa belajar, punya banyak teman, dapat laptop belajar, dan ikut karate. Cita-cita saya jadi polisi dan ingin karate sampai tingkat internasional supaya orang tua bangga," kata peraih emas Kajatisu Open 2026 ini.

Menurut Arozak, rutinitas di Sekolah Rakyat membuatnya lebih disiplin. Setiap hari siswa dibiasakan bangun pagi, beribadah, menjaga kebersihan, belajar, hingga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti karate, boxing, bola tangan, dan pramuka.

[adsense]

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perubahan yang terjadi pada para siswa menjadi bukti nyata manfaat Sekolah Rakyat sebagai program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. "Dulunya anak-anak ini tidak seperti sekarang. Lebih disiplin, percaya diri, pintar, dan optimis menghadapi masa depan. Ini hal yang kita syukuri bersama," kata Gus Ipul.

Ia mengajak masyarakat, khususnya calon siswa dan orang tua, untuk melihat langsung proses pendidikan di Sekolah Rakyat melalui kegiatan Open House.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan gambaran utuh mengenai sistem pembelajaran, pengasuhan, kehidupan asrama, hingga perkembangan karakter siswa selama mengikuti pendidikan. Gus Ipul juga menegaskan terdapat tiga hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan seksual maupun fisik, serta intoleransi.

Adapun sebanyak 75 calon siswa beserta orang tua dari Kota Medan hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menyaksikan berbagai penampilan siswa, mulai dari tari tradisional, atraksi karate, pidato tiga bahasa, paduan suara hingga pembacaan puisi.

[adsense]

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat dirancang untuk mencetak generasi yang pintar, berkarakter, dan memiliki keterampilan sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. "Lulusan Sekolah Rakyat di masa mendatang ada yang jadi guru, ada yang jadi seniman. Pokoknya jadi apapun dengan keterampilan yang cukup. Itulah harapan Bapak Presiden," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Sekolah Rakyat, salah satunya melalui pembangunan gedung permanen di berbagai daerah. Saat ini terdapat 104 titik Sekolah Rakyat permanen yang sedang dipersiapkan. Untuk Kota Medan, Sekolah Rakyat Permanen akan menerima 270 siswa dengan kuota 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

[adsense]

Sementara Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan Pemerintah Kota Medan telah mendampingi perjalanan Sekolah Rakyat sejak awal berdiri. Ia mengaku melihat langsung perubahan positif yang terjadi pada para siswa.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga rentan agar mendapatkan pendidikan yang layak sekaligus lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan masa depan mereka.

[adsense]

Kegiatan Open House turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, serta sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (**)

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus melepas petugas sensus melalui Apel Siaga di halaman Kantor Bupati Nias, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk menghimpun data ekonomi yang akurat dan menyeluruh.

[adsense]

Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Menurutnya, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Wakil Bupati Nias, Arota Lase, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus. Ia menyebut data yang akurat menjadi instrumen penting dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi pembangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Nias Dukung APH Usut Tuntas Kasus RSU Pratama, Tegaskan yang Bersalah Harus Bertanggung Jawab

Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan rompi kepada perwakilan petugas sensus, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPS, serta pemukulan gong sebagai simbol dimulainya pendataan di Kabupaten Nias.

[adsense]

Kegiatan diakhiri dengan pelepasan petugas sensus ke lapangan. Pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi yang akurat guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

Menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Sat Lantas Polres Pematangsiantar menggelar kegiatan bakti religi dengan membersihkan rumah ibadah dan menyerahkan bantuan perlengkapan kebersihan, Senin (15/6/2026).

Kegiatan bakti religi itu dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Friska Susana didampingi KBO Lantas Iptu Syawaluddin Nasution, Kanit Regident Iptu Elon Sitinjak, Kanit Turjagwali Ipda Horas Tambunan, Kanit Gakkum Ipda Syah Edi Suranta Purba, Kanit Kamsel Ipda Serly Tarigan, Kaurmintu Aiptu Darwin Sitorus serta personel Sat Lantas Polres Pematangsiantar.

[adsense]

Rangkaian kegiatan diawali di Gereja HKBP Siantar Kota, Jalan Sangnawaluh, Kecamatan Siantar Timur. Kedatangan rombongan Sat Lantas disambut Pendeta Resort Pdt Monris Sibarani bersama Pdt Daniel Tambunan dan Pdt Russel Sitorus selaku pendeta fungsional.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan di Masjid Ilham, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Siantar Timur. Di lokasi tersebut, rombongan diterima Ketua Masjid Lastiono, Sekretaris Rahmad, serta marbot masjid Paino.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polres Pematangsiantar Gelar Donor Darah dan Kumpulkan 64 Kantong Darah

"Melalui kegiatan ini, Polres Pematangsiantar ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan ibadah yang bersih, nyaman, dan harmonis," ujarnya.

[adsense]

Dalam pelaksanaannya, personel Sat Lantas bergotong royong membersihkan area gereja dan masjid agar jamaah maupun jemaat dapat beribadah dengan lebih nyaman. Selain itu, Kasat Lantas bersama personel juga menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan kepada pengurus gereja HKBP Siantar Kota dan Masjid Ilham sebagai bentuk dukungan terhadap pemeliharaan rumah ibadah. (*)

[adsense]

[adsense]

Dua terdakwa perkara dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro, dituntut pidana penjara selama 5 bulan 5 hari oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (15/6/2026).

Usai persidangan, Ranning Alamer Mulsim Cibro berharap majelis hakim memberikan putusan bebas setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan.

[adsense]

"Saya berharap hakim memutus bebas karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah jelas," ujar Cibro kepada wartawan.

Menurut Cibro, proses hukum yang dijalaninya telah menimbulkan berbagai kerugian bagi dirinya dan keluarga. Ia mengaku kesulitan mendampingi orang tuanya yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit kanker.

[adsense]

Baca Juga:

• Dituduh Langgar UU Migas, PH Minta Kejari dan Polrestabes Medan Harus Bertanggungjawab

Selain itu, Cibro mengaku kondisi ekonomi keluarganya ikut terdampak selama perkara tersebut bergulir. Karena itu, ia meminta perhatian dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

[adsense]

"Saya berharap Kapolrestabes Medan dan Kajari Medan dapat bertanggung jawab atas kasus ini karena akibatnya saya mengalami banyak kerugian," ucapnya.

Sementara itu, terdakwa lainnya, Aziz Apandi Silalahi, mengaku mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan setelah terjerat perkara tersebut. Aziz mengatakan dirinya tidak lagi bekerja di SPBU tempat ia sebelumnya bertugas.

[adsense]

"Saya kehilangan pekerjaan. Setelah kasus ini saya tidak lagi bekerja di SPBU tempat saya bertugas," katanya.

Menurut Aziz, hingga kini pihak perusahaan juga tidak pernah menghubunginya kembali meski penahanannya sebelumnya telah ditangguhkan.

[adsense]

"Sampai sekarang tidak ada yang menghubungi saya. Tidak ada bantuan juga dari perusahaan," ujarnya.

Aziz berharap dapat kembali bekerja dan melanjutkan kehidupannya seperti semula setelah perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

Salah seorang tim penasihat hukum kedua terdakwa, Rumintang Naibaho, menilai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut seharusnya diarahkan kepada pihak pengelola atau pemilik SPBU.

"Pertanggungjawaban pidana itu harus ke pemilik SPBU. Bukan kepada mereka. Seharusnya begitu. Maka oleh karena itu, kita mintakan agar pengelola atau pemilik SPBU harus diproses," ujar Rumintang.

[adsense]

Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan itu menegaskan bahwa penyidik seharusnya lebih dahulu menetapkan pemilik atau pengawas SPBU sebagai tersangka.

"Harusnya polisi lebih dulu menetapkan pemilik SPBU atau pengawas yang dijadikan tersangka. Jangan malah mereka yang ditetapkan tersangka," tegasnya.

[adsense]

Sidang perkara dugaan pelanggaran Pasal 55 UU Migas tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa dan penasihat hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) dari berbagai fakultas melakukan aksi unjuk rasa, Senin (15/6/2026). Mereka menyikapi beberapa dinamika dan permasalahan nasional yang terjadi belakangan ini sehingga memunculkan keresahan masyarakat.

Aksi tersebut mereka luapkan di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Suasana sempat ricuh karena Ketua DPRD Sumut yang diharapkan menerima aspirasi mahasiswa tapi tidak muncul. Mahasiswa sempat akan menerobos gerbang kantor dewan yang dijaga aparat kepolisian.

[adsense]

Karena Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus tidak hadir, situasi hendak diambil alih kepolisian. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sempat akan menyampaikan pesan pihak DPRD Sumut tapi ditolak mahasiswa, karena yang menurut mereka yang harus menemui mahasiswa adalah Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

Beberapa lama menunggu, akhirnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus didampingi Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan Meryl Rouli Saragih dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak. Antara pimpinan dewan dan mahasiswa sama-sama duduk di atas aspal untuk berdialog terkait perkembangan tanah air yang belakangan ini meresahkan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pesta Juara Berubah Neraka! New York Dilanda Kerusuhan Besar

Dihadapan Erni Ariyanti Sitorus mahasiswa mengaku kecewa terhadap anggota DPRD kabupaten/kota, Provinsi sampai DPR RI tidak ada yang menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai meresahkan masyarakat.

Akhirnya Aliansi Mahasiswa USU menyampaikan 9 poin tuntunan mereka, sebagai berikut:

[adsense]

[adsense]

1. Menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima oleh kelompok yang berhak.

2. Menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengalokasian APBN ddan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas.

[adsense]

3. Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.

4. Memberhentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Sumut, Tuntut Hentikan MBG-Jaga Harga BBM

5. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.

6. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat adat.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktik pertambangan ilegal.

8. Mendesak Pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.

[adsense]

9. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 Juta lapangan pekerjaan.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menerima aspirasi para mahasiswa dengan merekomendasikan langsung ke lewat email setelah ditandatanganinya ke email DPR RI. "Maka dengan ini karni selaku pimpinan DPRD Suratera Utara menerima aspirasi dari Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan akan meneruskan serta menyampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan ditindaklanjuti dari tuntutan yang telah disampaikan oleh Mahasiswa Universitas Sumatera Utara," tuturnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Raih MUI Award, Kejahatan Jalanan Turun dan Pengungkapan Narkoba Melonjak

Setelah melihat aspirasi mereka disikapi dan ditandatangani Ketua DPRD Sumut, akhirnya para mahasiswa membubarkan diri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Massa menamakan kelompoknya dari BEM Sumut melakukan aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan Johor, Senin (15/6/2026).

Pada intinya mereka dalam selebarannya menyampaikan informasi dugaan praktik pemotongan atau setoran wajib sebesar Rp 72 juta per bulan untuk setiap SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang dikelola dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

[adsense]

Menurut pengunjuk rasa berdasarkan data yang diperoleh mereka terdapat 11 SPPG yang diduga berada dalam koordinasi tiga yayasan yaitu, Yayasan GBTT(Generasi Bangsa Tapanuli Tengah, Yayasan GEST(Generasi Emas Sibolga Tapanuli), dan Yayasan GETT(Generasi Emas Tapanuli Tengah).

Bila terjadi pemotongan setiap bulan Rp 72 juta per bulan pada setiap SPPG tersebut maka total dana yang dipungut

[adsense]

Baca Juga:

• Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Sumut, Tuntut Hentikan MBG-Jaga Harga BBM

Untuk itu pengunjuk rasa meminta Kejati Sumut dan Polda Sumut melakukan penelitian dan pengusutan terkait dugaan penyimpangan aliran dana pengelolan SPPG untuk program MBG tersebut.

[adsense]

Massa menduga dana program untuk anak bangsa itu dirampok dan dijadikan pemerasan oleh sindikat mafia yayasan di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Menanggapi aksi tersebut, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi pada inti nya menyampaikan, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan SPPG untuk program MBG saat ini sedang ditangani di Kejagung.

[adsense]

"Dugaan kasus terkait SPPG untuk program MBG sudah ditangani Kejagung, belum ada petunjuk untuk ditangani di Kejati Sumut," sebut Kasi Penkum usai menerima pengunjuk rasa tersebut. (*)

[adsense]