[adsense]

Polda Sumut menerjunkan personel membantu mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di Medan, Selasa (14/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, menanggapi banyaknya terjadi antrean panjang di SPBU.

[adsense]

"Ya benar, karena adanya permintaan dari Gubernur Sumut. Kita dari Polda Sumut menurunkan 8 personel untuk membantu pendistribusian BBM dengan membawa truk BBM," ujar Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Ferry Walintukan, Rabu (15/7/2026).

Dikatakannya, fenomena antrean panjang di beberapa SPBU di Medan bukan karena kelangkaan BBM tapi masalah internal antara Pertamina dan vendor pendistribusi BBM yang menjadi pihak ketiga.

[adsense]

Baca Juga:

• BBM Langka di Kota Medan: Ketika Distribusi Energi Gagal Menjamin Kepastian Publik

Pantauan di sejumlah SPBU masih tampak antrean panjang menunggu giliran mengisi BBM, baik sepeda motor, mobil maupun truk. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Serdangbedagai (Sergai) bersama jajaran Polsek menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli skala besar dan razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM), Selasa (14/7/2026) malam hingga Rabu (15/7/2026) dini hari.

Kegiatan yang melibatkan 33 personel gabungan piket fungsi tersebut, dipimpin Ipda Hendri Ika Panduwinata dan Ipda Budi. Patroli dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti geng motor, balap liar, tawuran, peredaran narkoba, minuman keras, kepemilikan senjata api dan senjata tajam, serta tindak pidana 3C (curanmor, curat dan curas).

[adsense]

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, mengatakan, patroli KRYD sengaja diintensifkan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Patroli KRYD ini sengaja kami masifkan di jam-jam rawan dini hari untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Kami ingin memastikan masyarakat Sergai dapat beristirahat dan beraktivitas malam hari dengan tenang tanpa ada rasa was-was," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Usai Razia BNNK, Legalitas Diskotek Samudera Selatan Dipertanyakan

Selain melakukan patroli, petugas juga menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Diskotik Captain Amerika.

[adsense]

Petugas juga berdialog dengan masyarakat di sekitar lokasi hiburan malam untuk menyerap informasi terkait potensi praktik pungutan liar (pungli), aksi premanisme, hingga kenakalan remaja yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Karena itu, Polres Sergai mengimbau warga agar melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110," katanya.

[adsense]

Hingga kegiatan selesai, petugas tidak menemukan adanya gangguan Kamtibmas. (**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli mengusulkan agar program 100 hari kerja Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, di Kepulauan Nias difokuskan pada penyelesaian delapan persoalan strategis yang selama ini dinilai menjadi hambatan utama pembangunan.

Usulan itu disampaikan menyusul komitmen gubernur untuk berkantor di Kepulauan Nias, sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas kesenjangan antarwilayah.

[adsense]

Ketua DPC PPN Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu, mengatakan, kebijakan gubernur berkantor di Kepulauan Nias merupakan momentum penting yang harus dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan nyata dan terukur. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah kepulauan semestinya tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan menjadi langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

"Keputusan Gubernur berkantor di Kepulauan Nias memiliki makna strategis karena memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan. Momentum ini harus menghasilkan kebijakan yang terukur, bukan hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah di daerah," ujar Nota, Rabu (15/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 13 Pekerja Outsourcing Kembali Bekerja di Bandara Binaka

Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan jembatan strategis yang menjadi akses utama aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut PPN, infrastruktur yang memadai akan memangkas biaya logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

[adsense]

Organisasi tersebut juga menilai pengembangan pelabuhan laut harus menjadi prioritas karena masih tingginya biaya logistik menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok dan rendahnya daya saing produk lokal. Di sektor energi, PPN meminta pemerintah memperkuat keandalan pasokan listrik agar mampu mendukung investasi, pertumbuhan UMKM, industri kecil, hingga pengembangan sektor pariwisata.

PPN juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan dasar melalui penyediaan air bersih, peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, serta akses internet di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Menurut Nota, transformasi digital tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot maupun kualitas jaringan yang belum memadai.

[adsense]

Di bidang kesehatan, PPN mengusulkan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga medis spesialis, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah diharapkan memperbaiki infrastruktur sekolah, memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, serta memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi unggulan Kepulauan Nias, seperti kelautan, perikanan, pertanian dan pariwisata.

Nota menegaskan, delapan agenda tersebut merupakan fondasi pembangunan jangka panjang yang saling berkaitan dan harus diikuti dengan indikator kinerja yang jelas selama gubernur berkantor di Kepulauan Nias.

[adsense]

PPN juga menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemprov Sumut melalui penyampaian gagasan, kajian dan aspirasi masyarakat agar program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur, mempercepat investasi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

Memperkuat sinergitas kelembagaan serta membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum, Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1, Jonedi Ramli, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Dalam kunjungan tersebut, Executive Director Pelindo Regional 1 didampingi Dirut PT Pelindo Multi Terminal, Dirut PT Prima Multi Terminal Kuala Tanjung, serta Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, diterima Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin SH MH, dan wakilnya, Eko Adhyaksono SH MM.

[adsense]

Selain menjadi ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pelindo Group dalam memperkuat sinergi dan kordinasi dengan Kejatisu, untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kepastian hukum, serta kelancaran operasional kepelabuhanan.

Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penguatan hubungan kelembagaan, peningkatan kolaborasi dalam mendukung iklim investasi yang sehat, serta peran strategis sektor kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas, Kapolres Binjai Awali Tugas dengan Kunjungan ke Kejari Binjai

"Hubungan baik yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus diperkuat. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group untuk menjalankan proses bisnis yang taat hukum, berintegritas, serta memberikan pelayanan kepelabuhanan yang optimal kepada masyarakat dan para pengguna jasa," katanya.

[adsense]

Diharapkan kolaborasi yang telah terjalin juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang semakin maju, aman dan berdaya saing.(**)

[adsense]

[adsense]

Salah seorang siswa SMA Methodist 2 Medan, Jordan Marselino Darma, terpilih sebagai anggota Skuad Kopi Good Day DBL Indonesia All-Star 2026 dan dijadwalkan berangkat ke Chicago, Amerika Serikat, pada 22 Juli-3 Agustus 2026.

Keberangkatan Jordan merupakan puncak dari proses seleksi nasional yang ketat. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, ia bersama para pemain terbaik Indonesia telah mengikuti training camp intensif dan scrimmage game di Jakarta pada 27 April-3 Mei 2026, sebagai bagian dari persiapan menghadapi program pembinaan dan pertandingan di Amerika Serikat.

[adsense]

Pimpinan Yayasan Pendidikan Methodist-2 Medan, Pdt. Paulus Subyanto, didampingi Kepala SMA Methodist-2 Medan Drs. Kusno, Kepala SMP Methodist-2 Medan Pdt. Tommy Wijaya,SKM., M.Div., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian tersebut.

"Prestasi Jordan menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Methodist-2 Medan. Ini merupakan bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan pembinaan yang berkesinambungan mampu membawa siswa berprestasi hingga ke tingkat internasional," ujar Paulus, Rabu (15/7/2026), di Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Terpuruk di Atas Rp18.100 per Dolar AS

"Jordan menjadi pemain keenam dari Methodist-2 Medan yang terpilih dalam Tim Indonesia All-Star dan memperoleh kesempatan berlatih, belajar, serta bertanding di Amerika Serikat. Ini merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus berprestasi," katanya.

[adsense]

Sebelum Jordan, lima atlet Methodist-2 Medan yang telah mengikuti program Indonesia All-Star di Amerika Serikat adalah, Freddy (2010), Angeline (2011), Vivian Kosasih (2013), Petrus Brando Turnip (2014), dan Valencia Calistan (2022).

Prestasi Methodist-2 Medan juga tercermin dari kualitas pelatihnya. Coach Freddy Gorey pernah terpilih mengikuti Program Internasional ke Australia pada 2011 sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pelatih basket Indonesia.

[adsense]

Keberhasilan Jordan putra dari Budi Darma dan Lola Christine Nelwan ini, menegaskan posisi SMA Methodist-2 Medan sebagai salah satu sekolah dengan tradisi pembinaan olahraga, khususnya bola basket, yang konsisten melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sekolah berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama sekolah, Sumatera Utara, serta Indonesia di kancah dunia.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tidak ada yang lebih mengusik aktivitas masyarakat selain ketika energi yang menjadi penggerak kehidupan sehari-hari mendadak sulit diperoleh. Dalam beberapa hari terakhir, pemandangan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan menjadi potret nyata keresahan publik. Pengemudi angkutan umum kehilangan waktu produktif, pelaku usaha menghadapi keterlambatan distribusi barang, sementara masyarakat harus bersabar menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar minyak (BBM). Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan alarm yang menguji ketahanan tata kelola energi nasional.

Kota Medan bukanlah kota biasa. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat perdagangan, jasa, industri, dan logistik di kawasan barat Indonesia, Medan memegang peran strategis dalam mendistribusikan barang dan jasa ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga sebagian wilayah Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta pergudangan merupakan kontributor penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara. Artinya, kelancaran distribusi BBM bukan hanya menyangkut mobilitas kendaraan, tetapi juga menjadi fondasi keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

[adsense]

Karena itu, ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM, dampaknya tidak berhenti pada antrean di SPBU. Gangguan tersebut berpotensi menghambat arus logistik, meningkatkan biaya distribusi, menekan produktivitas usaha, hingga memicu tekanan inflasi. Dalam konteks ini, kelangkaan BBM bukan lagi persoalan sektor energi semata, melainkan persoalan pembangunan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Berbagai laporan media memperlihatkan bahwa antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara. Sebagian SPBU bahkan sempat menghentikan penjualan Pertalite dan Solar karena pasokan belum tiba. Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan bahwa stok BBM dalam kondisi mencukupi dan distribusi terus dioptimalkan melalui penambahan armada mobil tangki serta penguatan operasional distribusi. BPH Migas juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kelangkaan BBM Ancam Target Proyek Konstruksi di Sumut

Fenomena di Medan menunjukkan adanya kesenjangan antara indikator administratif dan realitas pelayanan. Secara administratif, stok dapat dinyatakan aman. Namun secara operasional, masyarakat menghadapi antrean panjang, keterbatasan pasokan di sejumlah SPBU, serta ketidakpastian waktu distribusi. Dalam ilmu administrasi publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai service delivery gap, yaitu kesenjangan antara target pelayanan yang direncanakan dengan pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

[adsense]

Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bersama. Ketahanan energi tidak cukup diukur dari besarnya cadangan BBM nasional atau volume stok yang tersedia di terminal penyimpanan. Ketahanan energi juga ditentukan oleh kemampuan sistem distribusi menjaga kesinambungan pasokan hingga ke titik pelayanan. Dengan kata lain, stok yang melimpah tidak akan memiliki makna apabila masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM ketika dibutuhkan.

Dari sudut pandang manajemen risiko, gangguan yang terjadi juga memperlihatkan pentingnya membangun sistem distribusi yang lebih tangguh. Sebuah sistem logistik yang baik harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan melalui kapasitas distribusi yang memadai, jalur alternatif, serta mekanisme respons yang cepat. Ketika satu gangguan operasional langsung memicu antrean di banyak SPBU, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem masih memiliki tingkat kerentanan yang perlu diperbaiki.

[adsense]

Yang tidak kalah penting adalah aspek komunikasi publik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Transparansi mengenai kondisi distribusi, wilayah terdampak, langkah penanganan, serta target normalisasi pasokan akan membantu meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila informasi yang diterima masyarakat terbatas, ruang bagi berbagai dugaan dan kepanikan akan semakin besar.

Karena itu, kelangkaan BBM di Kota Medan hendaknya dipandang sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali efektivitas tata kelola energi nasional. Persoalannya bukan semata-mata apakah stok tersedia atau tidak, melainkan apakah sistem distribusi telah mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah sesungguhnya kualitas tata kelola energi diuji: bukan pada laporan administratif, melainkan pada pengalaman nyata masyarakat ketika membutuhkan BBM.

[adsense]

Membangun Ketahanan Energi, Bukan Sekadar Menambah Pasokan

[adsense]

Persoalan kelangkaan BBM di Kota Medan juga menunjukkan bahwa sistem distribusi energi masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Langkah percepatan distribusi, penambahan armada mobil tangki, maupun optimalisasi operasional memang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya cepat untuk mengatasi gangguan di lapangan. Namun, dari perspektif manajemen risiko, langkah tersebut lebih merupakan respons setelah masalah muncul daripada mekanisme pencegahan agar masalah tidak terjadi.

Dalam tata kelola modern, organisasi yang baik tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan krisis, tetapi juga mampu mengantisipasi krisis melalui sistem yang memiliki tingkat ketahanan (resilience) tinggi. Gangguan operasional memang tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila tersedia kapasitas cadangan, jalur distribusi alternatif, sistem pemantauan digital, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.

[adsense]

Kelangkaan BBM di Medan memperlihatkan bahwa satu gangguan distribusi mampu memengaruhi aktivitas ekonomi dalam skala yang luas. Bagi masyarakat umum, dampaknya mungkin hanya berupa waktu yang hilang akibat mengantre di SPBU. Namun, bagi pelaku usaha, perusahaan logistik, pengemudi angkutan barang, nelayan, petani, hingga UMKM, gangguan tersebut berarti meningkatnya biaya operasional dan menurunnya produktivitas.

Seorang pengemudi truk yang kehilangan empat jam karena mengantre BBM tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan kesempatan menyelesaikan perjalanan berikutnya. Perusahaan logistik harus menanggung biaya tambahan akibat keterlambatan pengiriman. Pedagang mengalami keterlambatan pasokan barang. Nelayan yang tidak memperoleh solar tepat waktu kehilangan kesempatan melaut. Petani menghadapi hambatan dalam operasional alat mesin pertanian. Jika kondisi tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya akan menjalar ke seluruh rantai pasok perekonomian.

[adsense]

Inilah yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai multiplier effect. Gangguan pada satu sektor strategis akan memengaruhi sektor-sektor lain yang saling berkaitan. BBM bukan sekadar komoditas energi, tetapi merupakan faktor produksi yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap gangguan distribusi memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonominya sendiri.

BPS secara konsisten menunjukkan bahwa sektor transportasi, perdagangan, dan pergudangan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Sumatera Utara. Ketika distribusi BBM terganggu, biaya logistik meningkat dan efisiensi distribusi menurun. Dalam jangka pendek kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi, sedangkan dalam jangka menengah berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah apabila berlangsung dalam waktu yang lama.

[adsense]

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, langkah penanganan, dan target normalisasi distribusi. Informasi yang terbuka bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mengurangi potensi kepanikan yang justru dapat memperburuk kondisi di lapangan.

Dalam konteks ini, pemerintah, BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta PT Pertamina Patra Niaga perlu memperkuat koordinasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang konsisten akan membantu menciptakan kepastian, sementara kepastian merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial.

[adsense]

Ke depan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, mulai dari kapasitas terminal penyimpanan, jumlah armada mobil tangki, pola distribusi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi energi di wilayah Sumatera Utara diimbangi dengan kapasitas distribusi yang memadai.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital harus diperluas. Sistem pemantauan stok BBM secara real time hingga tingkat SPBU akan memudahkan deteksi dini apabila terjadi potensi kekosongan pasokan. Dengan demikian, distribusi dapat segera dialihkan sebelum masyarakat mengalami antrean panjang. Transformasi digital dalam distribusi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan respons dan akurasi pengambilan keputusan.

[adsense]

Ketiga, pemerintah bersama Pertamina perlu memperkuat konsep buffer stock atau cadangan operasional regional. Sistem distribusi yang hanya bergantung pada satu jalur atau satu simpul logistik akan lebih rentan terhadap gangguan. Dengan adanya cadangan operasional di beberapa titik strategis, fleksibilitas distribusi akan meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga ketika terjadi kendala pada salah satu jalur distribusi.

Keempat, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus terus diperkuat. Program Subsidi Tepat yang dikembangkan pemerintah merupakan langkah positif untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pengawasan di lapangan, integrasi data, dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang telah terbukti. Akuntabilitas dalam penyaluran subsidi merupakan bagian penting dari tata kelola energi yang berkeadilan.

[adsense]

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan energi bukanlah banyaknya stok yang tersimpan di terminal penyimpanan, melainkan kemampuan negara menghadirkan energi secara mudah, merata, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui pengalaman nyata, bukan hanya melalui pernyataan bahwa kondisi telah terkendali.

Kelangkaan BBM di Kota Medan seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Krisis ini tidak boleh hanya diselesaikan dengan langkah-langkah jangka pendek, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola energi yang lebih adaptif, transparan, dan tangguh. Sebab, ketika distribusi energi berjalan dengan baik, yang terjaga bukan hanya kelancaran kendaraan di jalan raya, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah, keberlangsungan dunia usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

[adsense]

Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang mampu menjamin ketersediaan energi secara andal akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan distribusi BBM harus dipandang bukan sekadar gangguan operasional, melainkan kesempatan untuk melakukan pembenahan struktural demi terciptanya sistem energi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penutup: Negara Harus Hadir Sebelum Krisis Terjadi

[adsense]

Kelangkaan BBM di Kota Medan telah memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa persoalan energi tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan stok, melainkan persoalan tata kelola. Di era ketika teknologi informasi berkembang pesat dan sistem logistik semakin modern, masyarakat tentu berharap distribusi energi dapat dikelola secara lebih presisi, transparan, dan adaptif terhadap berbagai risiko.

Ke depan, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah perlu menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya menelusuri penyebab gangguan distribusi, tetapi juga harus menghasilkan langkah perbaikan yang bersifat struktural. Peningkatan kapasitas armada distribusi, penguatan infrastruktur terminal BBM, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan stok secara real time, pembentukan buffer stock regional, serta penyempurnaan mekanisme koordinasi lintas lembaga harus menjadi agenda prioritas.

[adsense]

Pada saat yang sama, transparansi informasi kepada publik perlu ditingkatkan. Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, langkah penanganan, dan target normalisasi distribusi. Komunikasi publik yang baik akan mengurangi spekulasi, mencegah kepanikan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab mengelola energi nasional.

Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi tata kelola energi menuju sistem yang lebih modern. Digitalisasi distribusi, integrasi data antara Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat pengawas akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan. Ketahanan energi pada masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan BBM, tetapi juga oleh kualitas data, kecepatan respons, dan kemampuan sistem dalam memprediksi risiko.

[adsense]

Bagi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, kepastian pasokan energi memiliki arti yang sangat strategis. Kelancaran distribusi BBM bukan hanya menentukan mobilitas kendaraan, tetapi juga memengaruhi daya saing industri, kelancaran perdagangan, keberlangsungan UMKM, stabilitas harga pangan, hingga minat investasi. Dengan kata lain, distribusi energi merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM tidak boleh berhenti ketika antrean di SPBU mulai berkurang. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika sistem yang telah diperbaiki mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Negara harus hadir bukan hanya saat krisis sudah terjadi, tetapi jauh sebelumnya melalui perencanaan yang matang, sistem logistik yang tangguh, pengawasan yang efektif, serta tata kelola yang akuntabel.

[adsense]

Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai keberhasilan pengelolaan energi dari banyaknya angka stok yang tersimpan di terminal penyimpanan. Masyarakat menilainya dari pengalaman sederhana: apakah ketika datang ke SPBU, BBM tersedia tanpa harus mengantre berjam-jam. Di situlah ukuran nyata keberhasilan pelayanan publik.

Kelangkaan BBM di Kota Medan hendaknya menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem distribusi energi yang lebih tangguh, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah denyut nadi pembangunan. Ketika distribusinya terganggu, yang tersendat bukan hanya kendaraan di jalan raya, tetapi juga roda perekonomian, produktivitas masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap negara. (Penulis adalah Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Memulai masa tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, di Jalan T. Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (14/7/2026) sore. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga penegak hukum di Kota Binjai.

Kapolres Binjai hadir didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan disambut Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Dr. Iwan Setiawan, bersama para Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Kejari Binjai.

[adsense]

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda perkenalan diri setelah resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Binjai. Selain menjalin silaturahmi, kunjungan juga bertujuan memperkuat kemitraan dalam penegakan hukum yang selama ini telah terjalin baik antara Polres Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai.

"Sebagai pejabat baru di Kota Binjai, saya berharap koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara Polres Binjai dengan Kejaksaan Negeri dapat terus ditingkatkan. Sinergitas yang kuat sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Berganti, AKBP Bimo Moernanda Gantikan Mirzal Maulana

"Kami menyambut baik kedatangan Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Pintu Kejaksaan selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkoordinasi demi kelancaran pelaksanaan tugas bersama. Kami siap mendukung kepemimpinan Kapolres yang baru, khususnya dalam memperkuat koordinasi penanganan perkara pidana dan proses penegakan hukum," ungkap Iwan.

[adsense]

Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi mengenai evaluasi penanganan sejumlah perkara menonjol, peningkatan koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara, serta berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kota Binjai.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen Polres Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai untuk terus menjaga sinergitas, memperkuat koordinasi, serta memberikan pelayanan penegakan hukum yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal tunda di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan pidana penjara antara tujuh hingga 15 tahun.

Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp92 miliar itu, jaksa juga menuntut pidana denda serta pembayaran uang pengganti kepada korporasi yang memperoleh keuntungan.

[adsense]

Ketiga terdakwa yakni, mantan Direktur Teknik PT Pelindo I Hosadi Apriza Putra, Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Bambang Soendjaswono serta Kepala Cabang Pratama Komersial Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) Rudy Sunaryadi.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Nurdiono, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (14/7/2026) malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Pastikan Pengamanan TNI untuk Febrie Adriansyah Sudah Dicabut

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Hosadi Apriza Putra dan Rudy Sunaryadi membayar denda masing-masing sebesar Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayar, keduanya diminta menjalani pidana kurungan pengganti selama 140 hari.

[adsense]

Sementara itu, Bambang Soendjaswono dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebesar Rp92.351.501.777 sebagai bentuk pemulihan atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.

[adsense]

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Para terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Nurdiono.

[adsense]

Jaksa juga menguraikan sejumlah pertimbangan dalam penyusunan tuntutan. Hal yang memberatkan bagi seluruh terdakwa adalah perbuatan mereka dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun hal yang meringankan khusus bagi Hosadi Apriza Putra, menurut jaksa, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan memberikan keterangan secara terus terang. Selain itu, Hosadi dinilai bukan pelaku utama dalam perkara tersebut karena sosok yang disebut sebagai pelaku utama, Bambang Eka Cahyana, telah meninggal dunia.

[adsense]

Dalam surat dakwaan dijelaskan, perkara ini bermula dari kontrak pengadaan dua unit kapal tunda berkekuatan 2 x 1.800 HP untuk kebutuhan Cabang Dumai dengan nilai kontrak mencapai Rp135,81 miliar.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pembangunan kedua kapal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam kontrak.

[adsense]

Selain itu, progres fisik pekerjaan disebut jauh dari ketentuan yang disepakati, sementara pembayaran yang telah dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.

Sebelumnya, Kejati Sumut mengungkapkan hasil penyidikan menemukan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp92 miliar dalam proyek tersebut.

[adsense]

Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa maupun penasihat hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan intelijen Israel Mossad diduga merekrut mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad secara rahasia sebagai upaya menggulingkan pemerintahan Teheran, demikian laporan The New York Times yang mengutip sumber AS dan Iran.

Laporan yang diterbitkan Senin itu menyebut Ahmadinejad beberapa kali mengunjungi Hungaria pada 2024 dan 2025 dengan dalih menghadiri konferensi iklim di Ludovika University of Public Service.

[adsense]

Di sela-sela kunjungan tersebut, Ahmadinejad diduga menggelar pertemuan rahasia dengan mantan Kepala Mossad David Barnea dan sejumlah agen intelijen Israel.

Pejabat AS yang dikutip The New York Times mengatakan Israel juga diam-diam membiayai perjalanan dan akomodasi Ahmadinejad selama pertemuan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelombang Protes Meluas di Iran: 36 Orang Tewas, Mossad Serukan Turun ke Jalan

Menurut laporan tersebut, operasi itu mencapai puncaknya pada akhir Februari 2026 ketika serangan udara Israel menghantam kediaman Ahmadinejad di Teheran.

[adsense]

The New York Times melaporkan Ahmadinejad kemudian dievakuasi oleh agen Mossad menggunakan mobil Peugeot hitam. Namun, dia dikabarkan mulai meragukan kemampuan Israel untuk mengembalikannya ke tampuk kekuasaan.

Sejumlah narasumber tinggi Iran yang dikutip surat kabar itu menjelaskan Ahmadinejad kini berada dalam tahanan rumah oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

[adsense]

Mereka menyebut badan intelijen Iran berhasil mengungkap dugaan hubungan Ahmadinejad dengan Israel setelah peristiwa pada Februari. Sejak itu, mantan presiden tersebut hampir tidak pernah lagi muncul di hadapan publik.

Sumber yang dekat dengan Ahmadinejad mengatakan mantan presiden itu mulai kecewa terhadap sistem politik Iran setelah tiga kali didiskualifikasi sebagai calon presiden.

[adsense]

Laporan itu juga menyebut dia pernah menyatakan secara tertutup bahwa jika kembali berkuasa, dia akan mengakui Israel melalui Abraham Accords.

Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden Iran pada 2005 hingga 2013. Setelah masa jabatannya berakhir, dia beberapa kali berupaya kembali mencalonkan diri, namun selalu didiskualifikasi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mulai berdampak terhadap sektor konstruksi. Antrean panjang di sejumlah SPBU di Medan, Deliserdang, Binjai, dan sekitarnya dikhawatirkan menghambat operasional proyek serta meningkatkan biaya pelaksanaan pekerjaan.

Senior konstruksi Indonesia, Erikson Lumbantobing, mengatakan keterbatasan pasokan BBM telah memunculkan persoalan baru bagi pelaku usaha konstruksi karena alat berat dan kendaraan operasional sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

[adsense]

"Di mana pun jika terjadi kelangkaan BBM akan menimbulkan high cost economy. Di Sumut hingga hari ini dampaknya mulai dirasakan sektor konstruksi. Tiga hari saja terjadi kelangkaan sudah pasti mengganggu target pencapaian karena alat-alat berat tidak bergerak. Padahal sektor konstruksi sangat bergantung pada alat berat yang membutuhkan BBM," ujar Erikson di Medan, Rabu (15/7/2026).

Mantan Ketua Umum Gapeksindo Sumut tiga periode itu meminta kondisi di lapangan juga dilihat dari sisi sektor industri. Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM menghambat operasional alat berat, kendaraan pengangkut material, hingga berpotensi mengganggu target penyelesaian proyek.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

"Dampaknya pada penggunaan alat berat dan juga alat angkut material seperti dump truck, molen truck, dan semua mesin yang menggunakan BBM sangat terasa," katanya.

[adsense]

Erikson mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah proyek yang terdampak. Namun, menurutnya, hampir seluruh pelaku usaha konstruksi mulai merasakan dampak kelangkaan BBM.

"Saya tidak punya data untuk itu, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pelaksana konstruksi di Medan. Tetapi secara asumsi, dampaknya sudah pasti dirasakan seluruh pelaku usaha konstruksi," ujarnya.

[adsense]

Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, berbagai target pembangunan yang telah direncanakan kontraktor berpotensi terganggu. Selain memperlambat penyelesaian proyek, kelangkaan BBM juga dapat meningkatkan biaya operasional akibat bertambahnya waktu kerja alat berat, terganggunya distribusi material, dan menurunnya produktivitas pekerja.

"Kalau kondisi ini terus berlangsung, tentu akan ada efek domino terhadap sektor konstruksi. Proyek yang seharusnya berjalan sesuai jadwal bisa mengalami perlambatan," katanya.

[adsense]

Erikson berharap pemerintah daerah bersama PT Pertamina segera melakukan koordinasi dan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan BBM bagi sektor-sektor produktif, termasuk sektor konstruksi yang menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah.

"Seharusnya ada koordinasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendesak pemerintah segera mempercepat penyelesaian pembangunan jalur kereta api Medan-Aceh sebagai bagian dari jaringan rel Trans-Sumatera guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

Desakan tersebut disampaikan politikus yang akrab disapa Ijeck dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

[adsense]

Menurut Ijeck, kereta api merupakan moda transportasi massal yang efektif, efisien, aman, ramah lingkungan, dan tepat waktu. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat anggaran pembangunan sektor perkeretaapian dengan fokus pada perluasan jaringan rel yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

"Di negara maju saat ini, kereta api menjadi transportasi yang sangat diunggulkan. Bahkan, jalur kereta api lebih banyak dibandingkan jalur kendaraan. Contohnya Singapura yang menjadikan kereta api sebagai angkutan massal yang terus ditingkatkan, sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang, kemacetan menurun, dan polusi juga bisa ditekan," ujar Ijeck.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

"Jalur kereta Medan-Aceh Tamiang itu sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan sekarang jalurnya masih bisa digunakan sampai Aceh Tamiang karena relnya masih ada. Namun, kami tidak tahu mengapa tidak dilanjutkan. Begitu juga jalur menuju Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat, mengapa hingga kini belum dioperasikan kembali," katanya.

[adsense]

Selain jalur Medan-Aceh, Ijeck juga menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas menuju kawasan ekonomi strategis di Sumatera Utara, termasuk Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan. Menurutnya, jalur kereta menuju kedua pelabuhan tersebut tidak hanya perlu melayani angkutan barang, tetapi juga angkutan penumpang.

"Di Sumut ada Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan. Saat ini jalurnya hanya dimanfaatkan untuk angkutan barang. Kami berharap ke depan juga tersedia layanan angkutan penumpang agar pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut semakin meningkat," ujarnya.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Ijeck juga mengapresiasi rencana pembangunan jalur kereta api hingga Kota Pinang. Namun, ia meminta pemerintah melanjutkan pembangunan hingga Provinsi Riau agar konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera semakin kuat.

"Dalam anggaran tadi saya melihat jalurnya sudah sampai Kota Pinang. Ini tentu baik, tetapi kami berharap jangan berhenti sampai Kota Pinang saja. Kalau bisa diteruskan sampai Riau agar membuka konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera," tutupnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Nauli, Bernardo Sondang Lumban Gaol, bersama tim dari Agrinas dan PT Nindya Karya meninjau progres pembangunan jalur vital pipa di kawasan Sihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Selasa (14/7/2026).

Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pelaksanaan proyek sekaligus melihat secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur yang menjadi jalur utama distribusi air bersih ke wilayah Kalangan dan sekitarnya.

[adsense]

Bernardo mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis yang masih dihadapi di lapangan agar pekerjaan dapat kembali berjalan sesuai jadwal.

"Dengan demikian, proses pembangunan dapat segera dilanjutkan tanpa hambatan berarti dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada Oktober mendatang," ujar Bernardo dalam rilis yang diterima, Selasa malam (14/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pencurian 4 Tandan Buah Sawit PT CPA

Ia menambahkan, seluruh pihak yang terlibat telah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek sehingga target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu.

[adsense]

Dengan rampungnya pembangunan tersebut, distribusi air bersih ke wilayah Kalangan dan sekitarnya diharapkan kembali normal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

"Percepatan pembangunan ini menjadi prioritas utama demi menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan air bersih yang andal dan berkelanjutan," katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026 di Delipark Mall Medan pada 15-26 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Mengusung tema "Dari Lokal ke Global: Mendorong UMKM yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Internasional", KKSU 2026 menghadirkan berbagai program untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

[adsense]

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, dalam siaran tertulis yang diterima Selasa (14/7/2026), mengatakan pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

"KKSU tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga platform kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, investor, akademisi, komunitas, hingga pembeli potensial untuk memperluas akses pasar dan mendorong UMKM naik kelas," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Menjadi Ajang Pameran Pembangunan Sumut

Salah satu agenda unggulan dalam kegiatan tersebut adalah Kompetisi Kopi yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera serta Malaysia dan Singapura. Kompetisi itu mempertandingkan enam kategori, yakni Cup Taster, Manual Brew, Barista, Latte Art, Coffee Blend, dan Roasting.

[adsense]

Menurut Ameriza, melalui penyelenggaraan KKSU 2026, Bank Indonesia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara segera merealisasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Pesan tersebut disampaikan Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono SIK SH MH, didampingi Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Dr Kastorius Sinaga, usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).

[adsense]

Rapat koordinasi dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.

Mewakili Mendagri, Wahyu Bintono menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menerima Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakili Sumut, Siswi Garoga Taput Sartika Rosauli Melaju ke O2SN Nasional 2026

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan infrastruktur serta pemulihan berbagai layanan publik yang terdampak bencana.

[adsense]

Ia juga menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang telah menyesuaikan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pengalokasian tambahan dana tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, pemerintah pusat membentuk tim monitoring dan asistensi yang bertugas mengawal penggunaan tambahan TKD agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

[adsense]

"Monitoring ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran sekaligus membantu daerah menyelesaikan berbagai kendala agar realisasi anggaran dapat dipercepat," katanya.

Wahyu menambahkan, Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah meninjau langsung sejumlah wilayah di Sumatera Utara sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

[adsense]

Sementara itu, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan tambahan TKD secara optimal untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik yang mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Bobby juga mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar rehabilitasi dan pembangunan di daerah terdampak dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 dengan menampilkan produk kerajinan tangan unggulan serta mempromosikan berbagai destinasi wisata andalan melalui Paviliun Nias Utara.

Petugas Paviliun Nias Utara, Pontianus Harefa, mengatakan keikutsertaan Pemkab Nias Utara di ajang pameran terbesar di Sumatera Utara tersebut menjadi momentum memperkenalkan produk UMKM sekaligus mengangkat potensi pariwisata dan budaya daerah.

[adsense]

"Kami memperkenalkan berbagai kerajinan tangan berupa tas manik-manik, tas tangan, tas tempat sirih, serta pakaian berornamen khas Nias Utara. Harganya mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu," ujar Pontianus Harefa di Paviliun Nias Utara PRSU 2026, Selasa malam (14/7/2026).

Selain produk kerajinan, paviliun tersebut juga menampilkan rumah adat, alat musik tradisional, dan pakaian adat sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Nias Utara kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Menjadi Ajang Pameran Pembangunan Sumut

Ia menjelaskan, wisatawan dapat mencapai Nias Utara melalui jalur udara dengan mendarat di Bandara Binaka, Kota Gunungsitoli, kemudian melanjutkan perjalanan darat. Selain itu, akses laut juga tersedia melalui Pelabuhan Lahewa yang melayani kapal berukuran kecil.

[adsense]

Menurut Pontianus, keikutsertaan Pemkab Nias Utara di PRSU 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memperkuat daya saing produk UMKM daerah.

"Kami akan terus mendorong promosi budaya dan pariwisata Nias Utara secara berkelanjutan melalui berbagai ajang promosi," katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Batubara menyalurkan bantuan paket sembako kepada Panti Asuhan Yayasan Pendidikan Husnul Khotimah di Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin Kasat Lantas Polres Batubara AKP Simon E. Simatupang SH MH, didampingi Kanit Gakkum Ipda Junaidi SH bersama personel Unit Gakkum Satlantas Polres Batubara.

[adsense]

Kedatangan rombongan disambut pengurus dan anak-anak panti asuhan. Dalam kesempatan itu, personel Satlantas menyerahkan sejumlah paket sembako berisi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kasat Lantas Polres Batubara AKP Simon E. Simatupang mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan.

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dony Satria Wicaksono Resmi Jabat Kapolres Batubara, Siap Tingkatkan Pelayanan dan Wujudkan Polri Presisi

Ia berharap kegiatan sosial tersebut semakin mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, pengurus Panti Asuhan Yayasan Pendidikan Husnul Khotimah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Batubara atas perhatian serta bantuan yang diberikan kepada anak-anak panti.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari upaya Polres Batubara untuk terus meningkatkan kepedulian sosial di samping pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menyetujui penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan pasangan suami istri asal Kabupaten Labuhanbatu melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menggelar ekspose perkara secara virtual kepada Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, didampingi Wakil Kepala Kejati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Suhendri, serta jajaran Bidang Pidana Umum Kejati Sumut dari Gedung Kejati Sumut, Senin (13/7/2026).

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi, dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026), menjelaskan perkara tersebut bermula dari cekcok antara tersangka M Ramadhan dengan istrinya, Aida Nurjannah, di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (22/4/2026) malam.

"Akibat perselisihan itu, tersangka menampar korban hingga mengalami luka ringan atau memar," kata Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

• Truk Sawit yang Timpa Rombongan Anak Sekolah di Bilah Hilir Over Tonase dan Ban Tidak Layak

Menurut Rizaldi, Kajati Sumut menegaskan penerapan mekanisme restorative justice harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[adsense]

Dalam paparan Kejari Labuhanbatu, lanjutnya, tersangka telah menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada korban, sementara korban juga telah memaafkan suaminya dengan ikhlas.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa syarat. Kepala dusun setempat yang mewakili tokoh masyarakat juga mengajukan permohonan agar perkara diselesaikan melalui Kejaksaan dengan harapan hubungan rumah tangga keduanya kembali harmonis dan tidak menimbulkan dendam maupun perpecahan di kemudian hari.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan Huntap Perkebunan Pijorkoling, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI selaku Wakil Ketua Satuan Tugas I Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Letjen TNI Richard TH Tampubolon.

[adsense]

Turut hadir jajaran kementerian dan lembaga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution yang mewakili Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Padangsidimpuan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Berganti, AKBP Bimo Moernanda Gantikan Mirzal Maulana

"Groundbreaking ini bukan hanya menandai dimulainya pembangunan hunian tetap, tetapi juga menjadi simbol hadirnya harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman," ujar Rahmat.

[adsense]

Ia menegaskan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkomitmen mendukung kelancaran pembangunan melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kasum TNI Letjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan berdasarkan rencana induk pemerintah.

[adsense]

"Keberhasilan pembangunan hunian tetap memerlukan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta dukungan masyarakat," kata Richard.

Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kunci agar pembangunan Huntap dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat terdampak bencana segera menempati rumah yang layak dan aman.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,03 persen ke level 6.039,521 pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Penguatan juga terjadi pada nilai tukar rupiah yang kembali menguat ke posisi Rp18.080 per dolar AS setelah sebelumnya sempat melemah hingga Rp18.130 per dolar AS.

Pada perdagangan hari itu, IHSG sempat bergerak di kisaran 6.002 hingga 6.095. Kinerja positif tersebut didorong membaiknya pergerakan bursa saham di kawasan Asia.

[adsense]

Pengamat ekonomi Gunawan Benyamin, dalam siaran tertulis yang diterima Selasa petang (14/7/2026), mengatakan penguatan rupiah tidak terlepas dari langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

"Pelaku pasar saat ini masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi penentu arah pergerakan pasar berikutnya," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Rupiah Terpuruk di Atas Rp18.100 per Dolar AS

Namun, menurut Gunawan, kenaikan harga minyak mentah Brent yang telah mencapai sekitar 86 dolar AS per barel masih berpotensi membatasi penguatan harga emas dalam jangka pendek.

[adsense]

Ia menambahkan, keputusan Indonesia mempertahankan peringkat utang layak investasi (investment grade) juga menjadi sentimen positif yang menopang pergerakan rupiah serta pasar keuangan domestik.(**)

[adsense]

[adsense]

Kuasa hukum dr Anggi Aprilyani meminta masyarakat tidak terburu-buru menghakimi kliennya hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Menurutnya, viralnya sebuah konten tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum dr Anggi, Wili Erlangga SH, Selasa (14/7/2026), menyusul laporan dugaan penistaan agama yang ditujukan kepada kliennya.

[adsense]

Kasus itu bermula dari beredarnya video dr Anggi saat berada di sebuah gereja Katolik di Manchester, Inggris. Dalam potongan video yang viral, dr Anggi mengucapkan kalimat yang menyatakan dirinya merasa ingin muntah saat memasuki tempat ibadah tersebut. Konten itu kemudian menuai kecaman di media sosial.

Dokter kecantikan sekaligus pemilik akun TikTok @dokterbarbarreal itu selanjutnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun, kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Kasus Dugaan Korupsi Masih Didalami, Ini Kata Polisi Soal Peluang Periksa Jampidsus Febrie

Wili mengatakan pihaknya telah mengkaji materi yang menjadi dasar pelaporan, termasuk unsur pidana serta persoalan yurisdiksi karena peristiwa yang dipersoalkan terjadi di luar wilayah Indonesia.

[adsense]

"Tidak cukup hanya karena sebuah konten viral, kemudian seseorang langsung disimpulkan melakukan tindak pidana. Setiap unsur pidana wajib dibuktikan satu per satu. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang memutus perkara berdasarkan opini media sosial," tegas Wili.

Ia juga mengimbau masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak memberikan stigma kepada seseorang sebelum proses hukum berjalan secara objektif.

[adsense]

Menurut Wili, permohonan maaf yang telah disampaikan kliennya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan empati atas kegaduhan yang terjadi, bukan pengakuan atas tuduhan pidana.

"Klien kami tidak pernah berniat melukai perasaan siapa pun. Permohonan maaf merupakan bentuk tanggung jawab moral, bukan pengakuan terhadap tuduhan yang sedang diproses secara hukum," katanya.

[adsense]

Wili memastikan tim kuasa hukum akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh tahapan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan akan mengawal proses hukum tersebut secara maksimal guna melindungi hak-hak kliennya.

"Pada akhirnya, kami berharap perkara ini tidak menjadi ruang untuk saling menghakimi, melainkan menjadi momentum menghormati proses hukum yang objektif, menjunjung nilai-nilai saling menghormati serta menjaga persatuan di tengah masyarakat," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]