[adsense]

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah taktis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani berbagai persoalan kronis di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data terbaru, Sugiat menyoroti keberhasilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam menekan angka overcapacity serta ketegasan dalam menggagalkan penyelundupan narkotika di lingkungan penjara.

[adsense]

"Kami melihat ada semangat baru dan progres yang nyata dari Kementerian Imipas. Keberhasilan menurunkan angka overcapacity dan menggagalkan penyelundupan narkoba adalah bukti kerja keras yang harus terus didukung dan ditingkatkan," ujar Sugiat dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Dari data yang dirilis Kementerian Imipas, selama periode Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 140 kejadian percobaan penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan di 24 kanwil dan 99 UPT berhasil digagalkan oleh 272 petugas. Kemudian terjadi penurunan jumlah lapas yang overcapacity, yang awalnya 100 persen kini 85 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi XIII DPR RI Apresiasi Perluasan Layanan Keimigrasian di Sumut

"Sinergi antara Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah dalam pertukaran data dan pengamanan pintu masuk ini terbukti mampu meminimalisir celah bagi tindak kejahatan terorganisir, termasuk penyelundupan barang terlarang," tambah Sugiat.

[adsense]

Sugiat menyebutkan, langkah kementerian di bawah kepemimpinan Agus Andrianto menunjukkan komitmen nyata dalam reformasi hukum. Sebagai pimpinan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia, Sugiat menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan Kementerian Imipas.

Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, yang didukung oleh soliditas jajaran di tingkat wilayah, dapat mempercepat penyelesaian masalah klasik di Lapas, mulai dari pembenahan sarana prasarana hingga penguatan integritas penjaga tahanan.

[adsense]

"Ini adalah awal yang baik. Kami di DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya melalui penguatan kinerja di tingkat wilayah, bisa berjalan maksimal demi pelayanan publik yang lebih baik," tutupnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Partai Golkar Sumut menggelar kegiatan halalbihalal sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi internal pasca pelaksanaan musyawarah daerah (musda).

[adsense]

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan, kegiatan ini dihadiri seluruh elemen kader, mulai dari senior hingga pengurus kabupaten/kota.

Ia menyebut, sebagian besar yang hadir merupakan calon pengurus baru yang saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPP.

[adsense]

"SK sudah kita ajukan sekitar dua minggu lalu, sekarang tinggal menunggu dari DPP. Setelah itu, kita akan langsung menyiapkan pelantikan," ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Menurut Doli, momentum halalbihalal juga dimanfaatkan sebagai sarana "recovery" atau pemulihan hubungan antar kader setelah dinamika politik yang terjadi selama proses musda.

[adsense]

Ia menilai perbedaan pendapat dalam partai adalah hal yang wajar, namun harus diakhiri dengan rekonsiliasi.

"Ini momentum untuk saling memaafkan dan memperkuat kembali kebersamaan," katanya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi agenda berikutnya, yakni Musda di tingkat kabupaten/kota.

Setelah pelantikan, DPD diharapkan segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan tempat pemungutan suara (TPS).

[adsense]

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andar Amin Harahap, menyampaikan, seluruh tahapan pembentukan kepengurusan telah dilalui, mulai dari penyusunan formatur hingga pengajuan ke DPP.

"Sekarang kita tinggal menunggu finalisasi di DPP untuk turunnya SK dan persiapan pelantikan," jelasnya.

[adsense]

Terkait kondisi internal partai, Andar memastikan bahwa situasi saat ini sudah kondusif. Ia menyebut seluruh dinamika yang terjadi selama Musda telah berhasil dilalui dan kini kader kembali solid.

"Alhamdulillah, hari ini kita menunjukkan bahwa silaturahmi dan kekompakan sudah terbangun kembali," ungkapnya.

[adsense]

Untuk susunan kepengurusan, Andar menambahkan bahwa saat ini baru posisi Wakil Gubernur Sumut Surya BSc diusulkan jadi Ketua Dewan Pertimbangan, sementara nama-nama pengurus lainnya masih menunggu pengesahan resmi dari DPP Partai Golkar. (*)

[adsense]

[adsense]

Irwansyah Daulay (59), warga Kecamatan Siantar Marihat, melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Pematangsiantar.

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor STTLP/B/197/IV/2026/SPKT, tertanggal 12 April 2026.

[adsense]

Peristiwa itu diduga terjadi Sabtu (11/4/2026) malam, di Jalan Merpati, Kecamatan Siantar Barat. Berdasarkan laporan, insiden bermula saat korban bersama rekannya berada di sebuah warung tuak dan terlibat perselisihan dengan pemilik warung sekitar pukul 19.30 WIB.

Korban kemudian meninggalkan lokasi, namun saat melintas di kawasan Simpang Pinggol, tepatnya di depan gereja, ia diduga diserang sejumlah orang tak dikenal. Pelaku disebut menggunakan batu dan kayu hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian wajah.

[adsense]

Baca Juga:

• Beraksi Hingga Subuh, Timsus Dayok Mirah Jaga Kondusifitas Kota

"Kami sempat berdebat lalu pergi, tapi di jalan kami dikejar dan korban ditarik dari sepeda motor hingga dikeroyok," ujarnya.

[adsense]

Kanit Reskrim Polsek Siantar Barat, Ipda Esron Pasaribu, membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), sementara penanganan kasus kini dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini korban masih menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya di Rumah Sakit Tentara, Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kota Pematangsiantar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga SE MM menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, menghadapi ancaman narkoba di Sumut, sehingga terjadi insiden penamparan terhadap salah seorang sopir Direksi BUMD yang diduga lagi sakaw di lingkungan Kantor KONI Sumut.

Menurut Ihwan Ritonga kepada wartawan, Minggu (12/4/2026), melalui telepon, di Medan, insiden tersebut termasuk respons Gubernur sebagai bentuk ketegasan dan kepedulian terhadap kondisi darurat narkoba yang saat ini dihadapi Sumut.

[adsense]

Sikap yang ditunjukkan Gubernur tidak bisa dilepaskan dari kegelisahan seorang pemimpin melihat maraknya penyalahgunaan narkoba yang telah merusak generasi muda dan mengancam masa depan daerah.

"Apa yang dilakukan Gubernur dengan menampar seorang sopir direksi salah satu BUMD Sumut, refleksi dari kegelisahan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ini bentuk respons spontan atas kondisi yang sudah sangat memprihatinkan," ujar Ihwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Melonjak Rp23,32 Triliun, Bobby Nasution Sempat Protes Alokasi

"Gubernur bapak bagi masyarakat Sumatera Utara. Sudah menjadi tanggung jawabnya melindungi rakyat dari ancaman serius seperti narkoba. Ketegasan seperti ini justru menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat," katanya.

[adsense]

Ihwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada persepsi negatif semata, melainkan memahami konteks besar yakni upaya menyelamatkan Sumut dari ancaman narkoba.

"Kita harus berdiri bersama dalam memerangi narkoba. Jangan sampai fokus kita teralihkan dari persoalan utama yang jauh lebih besar dan berbahaya," tegasnya.

[adsense]

DPRD Sumut, lanjut Ihwan, mendukung langkah-langkah tegas pemerintah provinsi dalam memberantas peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

"Ini momentum untuk memperkuat komitmen bersama melawan narkoba. Ketegasan pemimpin harus kita dukung demi kebaikan Sumut ke depan," tutupnya.

[adsense]

Diakhir keterangannya, Ihwan mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi dengan pemerintah dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini dinilai semakin masif di berbagai daerah di Sumut.(*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) Sumut menuntaskan penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan Nomor: 02/KPTS-DPD/DPP/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, melengkapi struktur pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut dan kepengurusan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masa bakti 2025-2030.

Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian rapat koordinasi dan konsolidasi partai yang digelar selama dua hari, 10-11 April 2026.

[adsense]

"Kegiatan ini dalam rangka penguatan struktur partai, khususnya di tingkat PAC, setelah seluruh tahapan fit and proper test calon ketua PAC selesai dilaksanakan," ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Dalam kesempatan itu, DPD menerima dan langsung menyerahkan SK dari DPP kepada DPC PDIP Medan dan DPC PDIP Tapanuli Tengah. Dengan penyerahan tersebut, hampir seluruh DPC di Sumut telah mengantongi SK kepengurusan.

[adsense]

"Seluruh DPC sudah menerima SK, tinggal satu yang belum yaitu DPC Simalungun, karena masih menunggu pelaksanaan konferensi cabang untuk penetapan ketua," jelasnya.

Selain itu, DPD PDIP Sumut juga melengkapi struktur kepengurusan tingkat provinsi yang berjumlah 25 orang. Sebelumnya, sebanyak 20 pengurus telah dilantik pada konferensi daerah pada November lalu.

[adsense]

"Masih ada lima pengurus yang belum dilantik, dan hari ini telah dilakukan pelantikan oleh Ketua DPD atas nama DPP partai," katanya.

Lima pengurus yang dilantik tersebut masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua, yakni Mangapul Purba, H Faizal, Sorta Ertaty Siahaan, Irwan Tavip Ginting Munthe, dan Wong Chung Sen.

[adsense]

Sutarto menegaskan, pelantikan tersebut tidak berkaitan dengan isu pergantian Ketua DPD. Ia memastikan kepemimpinan DPD tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Tidak ada pergantian Ketua DPD. Pelantikan ini hanya untuk melengkapi struktur kepengurusan," tegasnya.

[adsense]

Saat ini, DPD PDIP Sumut juga tengah menyelesaikan tahapan musyawarah anak cabang (musancab) di seluruh wilayah Sumut yang mencakup 455 kecamatan.

"Kami terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah guna memperkuat struktur partai," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mencatat kinerja positif dalam melayani angkutan Lebaran 2026 sejak H-15 hingga H+15, dengan total pergerakan penumpang mudik dan balik menembus 2,6 juta orang, meningkat 14,14 persen dibandingkan tahun 2025 sebanyak 2,3 juta orang dengan arus balik 1,3 juta orang.

Group Head Sekretariat Perusahaan, Ali Sodikin, melalui siaran persnya yang diterima wartawan, Minggu (12/4/2026), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kelancaran operasional selama periode tersebut.

[adsense]

"Kami bersyukur, rangkaian arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. Kenaikan jumlah penumpang sebesar 14,14 persen mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pelindo. Hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di lapangan serta sinergi yang solid dengan para pemangku kepentingan," ujar Group Head Sekretariat Perusahaan.

Tren peningkatan tersebut tampak pada sejumlah wilayah operasional, diantranya Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, jumlah penumpang melonjak 79,83 persen yakni dari 149.464 orang menjadi 268.777 orang, sedangkan pada sektor kendaraan, Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi mencatat kenaikan 68,23 persen dari 9.663 unit menjadi 16.256 unit.

[adsense]

Disebutkan, capaian tersebut dapat diraih, jarena sebanyak 63 terminal penumpang di seluruh Indonesia telah dibenahi dari sisi fasilitas dan pengamanan.

Pelabuhan Ciwandan, Banten, turut dioptimalkan sebagai solusi pengurai kepadatan pada jalur penyeberangan Merak–Bakauheni, salah satu titik tersibuk selama musim mudik. Standar pelayanan prima dijaga secara konsisten di seluruh terminal demi memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

[adsense]

"Keberhasilan pelayanan periode ini menjadi bekal penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dan Pelindo berkomitmen melanjutkan transformasi guna menghadirkan pengalaman layanan yang semakin baik bagi masyarakat," kata Group Head Sekretariat Perusahaan.(**)

[adsense]

[adsense]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak.

Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli high valued goods (HVG) dan memeriksa 112 unit kapal yacht dengan rincian 57 unit kapal berbendera asing, dan 55 unit kapal berbendera asing.

[adsense]

"Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit," kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P. dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4), dikutip dari CNN Indonesia.

Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran antara lain yacht masih berada di wilayah Indonesia namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

[adsense]

Kemudian, yacht yang ada telah berada di sini tidak semata dipergunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration tersebut, tetapi disewakan.

"Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, yacht yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

[adsense]

"Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan," kata Agus.

Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patroli HVG dengan komoditi lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi.

[adsense]

"Selama ini tidak sama sekali atau memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan kegiatan patroli HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih terhadap kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

[adsense]

"Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara," ujarnya.

Namun, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

[adsense]

Ia menekankan petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

"Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya," imbuhnya.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan Jemaat Katolik Paroki Aeknabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu mendesak Bank Nasional Indonesia (BNI) segera mengembalikan dana Credit Union Paroki Aeknabara (CU-PAN) sebesar Rp28 miliar yang raib, diduga digelapkan AHF (Andi Hakim Febriansyah) mantan Pimpinam Kantor Kas BNI Aeknabara, melalui modus defosito.

Penegasan ini diungkapkan Kuasa Hukum Paroki Katolik Aek Nabara Bryan Roberto Mahulae SH dan Denny G Ompusunggu SH saat mendampingi Bendahara Lembaga Keuangan Mikro CU-PAN Suster Natalie kepada wartawan, Minggu (12/4/2026) di Aula Gereka Katederal Jalan Pemuda, Medan.

[adsense]

Menurut Suster Natalie, raibnya uang milik umat Paroki sangat membuatnya terpukul dan syok tidak bisa tidur, akibat perbuatan dan janji manis eks Kepala Kas BNI AHF yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut yang diduga melakukan penyimpangan terhadap uang umat Katolik Paroki Aek Nabara.

Padahal, kata Natalie dengan berurai air mata, CU-PAN merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh Gereja Paroki St Fransiskus Assisi Aek Nabara untuk menyejahterakan jemaatnya, dan menjadi korban praktik ilegal yang dilakukan oleh mantan Kepala Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Aek Nabara, AHF.

[adsense]

Baca Juga:

• Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Melonjak Rp23,32 Triliun, Bobby Nasution Sempat Protes Alokasi

CU-PAN selain tercatat memiliki arus kas lancar dalam menjalankan simpan pinjamnya, juga menempatkan sejumlah dana pada Deposito Berjalan sejak tahun 2018 yang jika diakumulasi kurang lebih berjumlah Rp28 miliar.

[adsense]

Diuraikannya, permasalahan ini bermula ketika tahun 2019 saat AHF memanfaatkan fasilitas-nya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara sebagai Bank yang melakukan pelayanan perbankan kepada CU-PAN, menawarkan produk investasi bernama "BNI Deposito Investment" dengan iming-iming bunga tinggi sebesar 8 persren per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga terkumpul 22 bilyet dengan total dana mencapai Rp22 miliar lebih. Selain itu, dana dari beberapa rekening afiliasi lainnya seperti atas nama Natalia Situmorang, Serikat Xaverian, Serikat Xaverian Animasi, rekening Paroki St Fransiskus Aek Nabara, Nazarius Rumairi Marilalan hingga salah seorang jemaat Bernama Tiana Sinaga juga turut raib.

[adsense]

Sehingga kerugian sementara menurut perhitungan CU-PAN seluruhnya berjumlah Rp28 miliar, belum termasuk kerugian yang diduga dilakukan juga terhadap deposito bulanan CU-PAN yang diketahui setelah ditelusuri oleh Pengurus terdapat transaksi mencurigakan.

Ungkapan Bedahara ini juga diperkuat oleh kuasa hukum Paroki Katolik Aek Nabara Bryan Roberto Mahulae dan Denny G Ompusunggu bahwa tersangka sempat melarikan diri ke luar negeri, tersangka berhasil ditangkap pada 30 Maret 2026.

[adsense]

Namun, ujar kuasa hukum Paroki Aek Nabara, pihak BNI terkesan bertele-tele dan kuat dugaan hendak menghindar dari pertanggungjawaban-nya terhadap CU-PAN selaku nasabah, hal ini terlihat jelas dari seluruh sikap BNI pada saat ditemui oleh perwakilan CU-PAN yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN, dan terkesan tidak secara transparan membuka tabir kesalahan pejabatnya.

Masih menurut mereka, pada 12 Maret 2026 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar. Nilai ini timbul atas verifikasi yang dilakukan oleh pihak BNI.

[adsense]

Sayangnya, verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI sedikit pun kepada CU-PAN dan lebih parahnya, secara sepihak pada 26 Maret 2026 mentransfer ke rekening CU-PAN hanya sejumlah Rp7 miliar.

Kemudian, jika melihat sejumlah rangkaian tindakan BNI, bahwa patut diduga keras adanya skema besar dari BNI untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kerugian CU-PAN, sehingga CU-PAN dan Kuasa Hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dengan alasan apa pun.

[adsense]

Berkaitan dengan itu, para jemaat Paroki meminta ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan mengawasi penyelesaian permasalahan ini, sampai penggantian seluruh kerugian CU-PAN dilaksanakan secara tuntas.

Dalam hal ini, kuasa hukum CU-PAN mendesak jajaran Direksi BNI untuk menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian. Kegagalan BNI dalam memantau integritas pejabatnya merupakan tanggung jawab institusional yang tidak dapat dinegosiasikan. Perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan harus menjadi prioritas utama.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sempat menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta setelah didatangi dan ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[adsense]

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan berujung pada penangkapan seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga sebagai pelaku.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan peristiwa tersebut terungkap setelah laporan dibuat pada 9 April 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• BGN Buka Suara Terkait Penggunaan Rp 113 Miliar untuk Bayar EO

Budi menjelaskan, pelaku mendatangi Sahroni dengan mengaku sebagai pegawai KPK dan meminta uang.

[adsense]

Baca juga: Sahroni Ungkap Kronologi Ikut Ringkus Staf KPK Gadungan yang Memerasnya Rp 300 Juta

"Selanjutnya, korban menyerahkan uang tersebut pada 9 April 2026. Belakangan diketahui bahwa perempuan tersebut bukan pegawai KPK, sehingga korban kemudian membuat laporan ke SPKT Polda Metro Jaya," ungkap Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026) dikutip dari kompas.com

[adsense]

Dalam laporan tersebut, Sahroni mengaku dimintai uang sebesar Rp 300 juta oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga publik dan mengeklaim dapat mengurus suatu perkara.

"Penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp 300 juta sehingga dilaporkan oleh yang bersangkutan sebagai korban kepada Polda Metro Jaya," katanya.

[adsense]

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Ahmad Sahroni mengungkap kronologi dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai utusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[adsense]

Sahroni menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang perempuan datang ke DPR dan meminta bertemu dengannya.

Dalam pertemuan itu, pelaku mengaku utusan pimpinan KPK yang ditugaskan meminta uang sebesar Rp 300 juta.

[adsense]

"Jadi kronologinya, ada seorang ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian saya temui dan dia mengaku utusan dari pimpinan KPK dan di situ dia meminta uang senilai Rp 300 juta untuk dukungan pimpinan KPK. Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut," ujar Sahroni saat dihubungi, Jumat (10/4/2026).

Setelah memastikan bahwa tidak ada utusan resmi dari KPK, Sahroni kemudian berkoordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut dan kepolisian.

[adsense]

"KPK kemudian melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya. Saya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya," kata dia.

Namun, Sahroni tidak menjelaskan ancaman apa yang disampaikan pelaku ketika meminta uang sebesar Rp 300 juta tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait penggunaan anggaran Rp 113 miliar untuk membayar Event Organizer (EO).

[adsense]

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keterlibatan EO merupakan kebutuhan strategis bagi lembaganya yang masih dalam tahap awal pembentukan sistem dan tata kelola operasional.

"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional," kata Dadan, dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026) dikutip dari kompas.com

[adsense]

"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," tambah dia.

Menurut Dadan, pelaksanaan acara, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang kompleks membutuhkan dukungan tenaga profesional.

[adsense]

EO dinilai memiliki keahlian yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN.

"Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu," ujar dia.

[adsense]

"EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," tambah dia.

Selain aspek teknis, pelibatan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan agar lebih rapi.

[adsense]

Dengan pihak ketiga, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujar Dadan.

[adsense]

Ia menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola tenaga terlatih.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," tegas dia.

[adsense]

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dinilai lebih rasional dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat.

Pembentukan kapasitas internal membutuhkan proses rekrutmen dan pelatihan yang tidak instan, sementara program harus segera dijalankan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) meninjau langsung progres pekerjaan program listrik desa di Desa Durin Serugun, Dusun II Derek, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (11/4/2026).

[adsense]

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan kelistrikan berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses listrik yang andal hingga ke pelosok.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Havidh Nazif selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), perwakilan Kantor Staf Presiden Panji Sukma Nugraha, serta Tim Sekretariat Kabinet Raditya.

[adsense]

Dari pihak PLN, hadir jajaran manajemen, termasuk General Manager PLN UID Sumut Mundhakir. Turut hadir Kepala Dusun II Derek Sabiun Guru Singa dan Kepala Desa Durin Serugun Ngamanken Ginting yang menyampaikan aspirasi serta rasa syukur masyarakat atas hadirnya listrik di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi lapangan guna memastikan pekerjaan kelistrikan berlangsung sesuai rencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog dengan masyarakat agar program listrik desa tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga.

[adsense]

Kepala Desa Durin Serugun, Ngamanken Ginting, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PLN atas hadirnya listrik di desanya. Ia menilai kehadiran listrik telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat.

"Dengan adanya listrik, masyarakat sangat terbantu. Anak-anak kini bisa belajar pada malam hari dengan lebih nyaman, dan aktivitas di rumah juga menjadi lebih mudah karena penerangan sudah jauh lebih baik," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundhakir menegaskan bahwa pembangunan listrik desa bukan sekadar menghadirkan jaringan, tetapi juga membuka peluang kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Listrik adalah fondasi peradaban modern. Ketika listrik hadir di desa, yang tumbuh bukan hanya terang di rumah warga, tetapi juga harapan, produktivitas, kualitas pendidikan, serta peluang ekonomi masyarakat," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, PLN terus berkomitmen mendukung agenda pemerintah dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat langkah menuju energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat realisasi program listrik desa agar terlaksana dengan baik, tepat mutu, dan tepat manfaat. Kehadiran listrik di Desa Durin Serugun diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat aktivitas pendidikan, sosial, dan ekonomi desa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Wilson Colling, menegaskan kliennya, Sulaeman Effendi, memiliki dasar yang kuat terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan bongkaran Tanah Abang, Jakarta Pusat.

[adsense]

Adapun bukti kepemilikan tersebut berupa Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari.

Wilson menyebut, lahan tersebut bukan merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia seperti yang diklaim Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

[adsense]

Baca Juga:

• Soal Jalan Simpang Tanah Abang Galang, Pemkab Deliserdang Bantu Ratakan Badan Jalan

Batas-batas lahan yakni di sebelah utara berbatasan dengan Jembatan Tinggi, sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat dengan rel kereta api dan sungai, serta di sebelah selatan berbatasan dengan area perkampungan.

[adsense]

"Sulaeman Effendi merupakan ahli waris sah yang hingga kini masih memegang dokumen asli kepemilikan yang telah berlangsung lebih dari satu abad," ujar tutur Wilson di Tanah Abang, Jumat (10/4/2026) dikutip dari kompas.com

Menurut Wilson, tidak pernah ada proses pelepasan hak atau ganti rugi yang sah dari pemilik sebelumnya kepada negara.

[adsense]

Karena itu, ia menilai klaim bahwa lahan tersebut merupakan aset negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Wilson juga menjelaskan, saat ini lahan tersebut dimanfaatkan dengan disewakan kepada perusahaan ekspedisi swasta dan digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan operasional.

[adsense]

Minta negara buktikan kepemilikan

Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, juga membantah pernyataan pemerintah yang menyebut lahan tersebut milik negara.

[adsense]

"Karena saya tahu sekali tanah ini, karena saya puluh-puluhan tahun saya di sini. Tanah ini bukan punya kereta api," ujar Hercules di Tanah Abang.

Hercules menegaskan, pihaknya siap membuka seluruh data dan dokumen jika pemerintah mengklaim memiliki bukti kepemilikan.

[adsense]

"Kalau memang di sini barang ini punya negara, bawa bukti tunjuk di sini. Semua kita kroscek semua benar oke, dari mana hak pakainya, dari mana HPL-nya, asal-usulnya dari mana," tuturnya.

Ia juga menyatakan, jika negara benar memiliki bukti sah, pihaknya tidak keberatan untuk mengosongkan lahan tersebut.

[adsense]

"Tapi kami masih buka peluang untuk ayo kalau ini program negara, program pemerintah, program Pak Presiden, ayo mari kita bicara baik-baik," tuturnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Ketua DPRD Sugiarto siap bersinergi membangun Kabupaten Simalungun ke arah yang lebih baik lagi.

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Simalungun dan Ketua DPRD usai rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Daerah Simalungun ke-193 tahun 2026 di Pamatang Raya kepada para wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Lebih lanjut disampaikan bupati, bahwa momentum ke-193 Kabupaten Simalungun diharapkan kepada kita semua untuk tetap semangat membangun Kabupaten Simalungun ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Dilaporkan Hilang, Silvia Armaya Purba Akhirnya Pulang ke Rumah

Sementara itu Ketua DPRD Simalungun Sugiarto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program eksekutif dengan dibarengi komunikasi yang berkesinambungan.

[adsense]

Tentunya dalam mendukung program pembangunan, kami akan bekerjasama dengan eksekutif khususnya bupati dan akan melihat sektor-sektor mana yang perlu diprioritaskan seperti infrastruktur, bencana alam dan akses yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian itu harapan kami, sebut Sugiarto.(**)

[adsense]

[adsense]

Seorang mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA ST) Medan dikabarkan tenggelam di kawasan wisata Air Terjun Situmurun, perairan Danau Toba, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 13.45 WIB.

[adsense]

Korban diketahui bernama Cristoper RM, mahasiswa semester 2 Fakultas Filsafat. Ia dilaporkan tenggelam saat berenang bersama rekan-rekannya di lokasi wisata tersebut.

Kapolres Toba AKBP VJ Parapaga melalui Plt Kasi Humas Ipda Khairuddin membenarkan adanya laporan orang hilang di perairan Danau Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• Menikmati Pesona Air Terjun Situmurun di Lumbanjulu

Setibanya di lokasi, para mahasiswa langsung berenang di sekitar jatuhan air terjun yang bermuara langsung ke Danau Toba. Sekitar 20 menit kemudian, korban terlihat tertinggal dari rombongan dan sempat mengeluhkan kakinya mengalami kram, yang juga dibenarkan oleh rekan-rekannya.

[adsense]

Mendengar hal tersebut, salah satu rekannya berusaha mengambil pelampung dari kapal untuk membantu. Namun, saat hendak dihampiri, korban sudah tidak terlihat di permukaan air.

Upaya pencarian sempat dilakukan oleh rekan-rekan korban, namun tidak membuahkan hasil. Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib.

[adsense]

Mendapat laporan adanya orang hilang, personel Polsek Lumbanjulu bersama tim Basarnas Ajibata langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian dan penyisiran, baik di permukaan maupun dengan penyelaman di perairan Danau Toba.

Hingga saat ini, korban masih belum ditemukan.

[adsense]

Ipda Khairuddin menambahkan, sebelum kejadian, korban bersama rombongan diketahui melakukan rekreasi usai mengikuti kegiatan rekoleksi frater di Silima Lombu, Samosir.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berwisata, khususnya di lokasi perairan seperti air terjun atau danau yang memiliki arus cukup kuat.

[adsense]

"Kami mengimbau para pengunjung agar tidak berenang terlalu ke tengah dan selalu memperhatikan kondisi sekitar demi keselamatan bersama," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Proyek pembangunan tembok penahan di Objek Wisata Sipiso Piso senilai Rp 1,8 Miliar yang anggarannya ditampung di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta Pariwisata ( Disbudporapar) Kabupaten Karo tahun anggaran 2025 berpotensi rawan ambruk.

Pasalnya proyek yang dikerjakan CV PJ yang berkantor di Medan sesuai kontrak kerja dimulai 22 Agustus dan selesai 9 Desember 2025 diduga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak kerja.

[adsense]

Padahal proyek ini bertujuan memperkuat infrastruktur dan menahan tanah, yang umumnya berfungsi mencegah longsor di kawasan wisata tersebut.

Pekerjaan konstruksi untuk menahan tanah dan mencegah keruntuhan lereng, mengingat kawasan Sipiso-Piso memiliki tebing tinggi yang membutuhkan kestabilan.

[adsense]

Baca Juga:

• Irwil V Kemenkumham Tinjau Progres Pembangunan Lapas Pancurbatu

" Diduga akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi rawan ambruk, karena pondasinya tidak kuat, kalau dilihat dari bawah tembok penahan tersebut, " ungkap, M Girsang (45) warga setempat.

[adsense]

Menurutnya, bila turun hujan di sekitar proyek tembok penahan makin lama cepat tergerus air karena disinyalir pondasinya tidak kuat sehingga rawan ambruk.

"Hal ini bisa mengkhawatirkan pengunjung wisata bila ingin melihat panorama air terjun Sipiso-Piso," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan setiap pekerjaan pasti sudah ada pengawas dan konsultannya. "Terus mereka selama pekerjaan berlangsung kemana saja apakah ikut mengawasi atau tidak pekerjaan tembok penahan tersebut, "ujarnya.

Hal senada disampaikan R br Simarmata (37) . Ia mengharapkan pihak terkait segera memperbaiki tembok penahan tersebut mengingat bila ada turun hujan pasti ada longsoran tanah yang berada di jalur menuju air terjun Sipiso-piso. Dan bila tergerus air tentu tembok penahan tersebut rawan ambruk.

[adsense]

Sebelumnya Kadis Disbudporapar Karo, Juni Antomi Kemit ketika dikonfirmasi di Kabanjahe, Selasa (7/4/2026) mengatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Dan telah dicairkan 100% hanya saja dikenakan denda kepada penyedia karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Disinggung pekerjaan tersebut rawan ambruk sembari menunjukkan foto tembok penahan objek wisata tersebut, ia enggan komentarinya."Intinya pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan, "pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tiga orang pekerja tersengat aliran listrik saat melakukan pemasangan tiang dan perangkat jaringan WiFi di Jalan Kutilang, kawasan AMD, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Sabtu petang (11/4/2026).

[adsense]

Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan warga pada pukul 18.25 WIB. Tim Rescue C dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi segera dikerahkan ke lokasi lima menit setelah laporan diterima.

Insiden terjadi saat para korban tengah melakukan pekerjaan pemasangan tiang jaringan. Diduga, mereka tersengat arus listrik aktif di sekitar lokasi kerja.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Rapat Kerja TPID, Sekdako Bahas Langka Konkret Pengendalian Inflasi

Sementara Judika Manalu, warga Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kota Tebingtinggi meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di UGD RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi.

[adsense]

Sementara satu korban lainnya, T. Rafli Aswar, warga Kelurahan Pasar Merah Barat, Kota Medan, saat ini dalam perawatan intensif di UGD RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi.

Petugas pemadam kebakaran bersama tim penyelamat melakukan proses evakuasi korban serta memastikan area dalam kondisi aman dari potensi bahaya lanjutan.

[adsense]

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait penyebab pasti kejadian, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya penerapan standar keselamatan kerja, khususnya dalam pekerjaan yang berisiko tinggi dan berkaitan dengan instalasi listrik.

Sementara itu jurnalis harianSIB.com , Minggu (12/04/2026) mencoba menghubungi pihak perushaan terkait kejadian tersebut, namun tidak ada jawaban.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan peringatan kepada China bahwa mereka akan menerima konsekuensi jika mengirimkan senjata ke Iran.

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Trump ketika ditanya mengenai laporan intelijen AS yang menunjukkan Beijing sedang bersiap untuk mengirim senjata ke Iran.

"Jika China melakukan itu, China akan menghadapi masalah besar, oke?" kata Trump saat meninggalkan Gedung Putih, dikutip dari kompas.com, Minggu (12/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Dilaporkan Hilang, Silvia Armaya Purba Akhirnya Pulang ke Rumah

Sebelumnya, CNN melaporkan pada Sabtu (11/4/2026) pagi bahwa intelijen AS mengindikasikan China sedang bersiap untuk mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa minggu ke depan.

[adsense]

Informasi tersebut juga menggarisbawahi, Iran mungkin memanfaatkan gencatan senjata sebagai kesempatan untuk mengisi sistem persenjataan tertentu dengan bantuan mitra asing utama.

Dua sumber mengatakan kepada CNN, ada indikasi Beijing berupaya mengarahkan pengiriman melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal sebenarnya.

[adsense]

Menurut sumber-sumber tersebut, senjata yang sedang disiapkan Beijing untuk ditransfer adalah sistem rudal anti-pesawat yang dioperasikan dari bahu, dikenal sebagai MANPAD.

Rudal ini menjadi momok utama pesawat militer AS yang terbang rendah selama perang lima minggu, dan berpotensi digunakan lagi jika gencatan senjata gagal.

[adsense]

Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington membantah tuduhan tersebut dan mengatakan, Beijing tidak pernah menyediakan senjata kepada pihak mana pun yang terlibat dalam konflik.

"Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China secara konsisten memenuhi kewajiban internasionalnya," kata juru bicara tersebut.

[adsense]

Ia meminta pihak AS untuk menahan diri dan tidak membuat tuduhan tanpa dasar, dan berharap pihak-pihak terkait dapat berbuat lebih banyak untuk membantu meredakan ketegangan. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang siswi, Silvia Armaya Purba (15) warga Jalan Semangka II, Desa Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya setelah sempat dilaporkan hilang ke pihak kepolisian.

"Alhamdulillah, Silvia sudah kembali pulang ke rumah dengan selamat. Ini adalah hasil kerja cepat Polsek Gunung Malela yang langsung merespon laporan orangtua Silvia dengan serius," kata Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Minggu (12/4/2026).

[adsense]

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang ikut membantu dalam penyebaran informasi pencarian orang hilang.

Sebelumnya, Silvia Armaya Purba terakhir kali terlihat pada Senin 6 April 2026 sekira pukul 06.40 WIB, saat dia berpamitan kepada keluarganya hendak berangkat ke sekolah, seperti biasanya dengan mengenakan seragam sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Silvia Armaya Purba Pelajar Asal Sitalasari Simalungun Dilaporkan Hilang

Dikonfirmasi harianSIB.com via telepon seluler, Elfian Purba membenarkan bahwa putrinya itu telah kembali ke rumah.

[adsense]

Dia pun menjelaskan, selama proses pencarian, ternyata Silvia berada di rumah temannya di kawasan Tomuan Kota Pematangsiantar.

Silvia pun tergerak untuk pulang ke rumahnya setelah mengetahui kabar bahwa dirinya sedang dicari oleh pihak kepolisian dan keluarga.

[adsense]

"Syukurlah, dia (Silvia) tidak apa-apa, sehat-sehat. Selama ini, dia di rumah temannya di daerah Tomuan," tutur Elfian.

Menurutnya, tidak ada masalah selama ini antara Silvia dengan pihak keluarga.

[adsense]

"Saya sangat berterima kasih kepada Polsek Gunung Malela yang menerima laporan saya dengan penuh kemanusiaan dan menangani pencarian Silvia secara profesional. Anak saya kini sudah kembali pulang dengan selamat," ungkapnya lagi. (**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rembang guna meminta bantuan pemanggilan seorang jaksa dalam rangka pemeriksaan internal. Surat tersebut diketahui telah beredar di kalangan wartawan.

Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor B-23/M.3.7/H.II.2/04/2026 tertanggal 1 April 2026. Dalam surat tersebut, Kejati Jateng meminta agar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejari Rembang berinisial DAB dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran disiplin.

[adsense]

Pemeriksaan ini berkaitan dengan penanganan perkara yang melibatkan seorang terdakwa berinisial INKD. Dalam surat itu disebutkan adanya dugaan bahwa jaksa yang bersangkutan meminta uang kepada terdakwa Rp 140 juta dengan menjanjikan tuntutan ringan.

Diminta konfirmasi, melansir detikjateng, Kepala Seksi Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah, membenarkan adanya proses klarifikasi tersebut. Ia menyebut, hingga saat ini yang bersangkutan masih sebatas dimintai klarifikasi atas laporan yang masuk dan pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Aspidum Kejati Jatim Dicopot Usai Diamankan Kejaksaan Agung

Yusni juga menegaskan bahwa Kepala Kejari Rembang terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan tidak melakukan pelanggaran, serta tidak akan mentolerir setiap tindakan yang menyalahi aturan.

[adsense]

"Yang jelas Bapak Kajari selaku pimpinan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran personel Kejari Rembang untuk menjaga integritas dan menghindari hal-hal yang dapat mencoreng nama institusi dan tidak akan mentolerir jika ada personel yang melakukan hal-hal yang menyalahi aturan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah Arfan Triono belum merespons konfirmasi yang dikirim detikJateng melalui pesan singkat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dana pemulihan pascabencana di Sumatera Utara meningkat signifikan menjadi Rp23,32 triliun untuk periode 2026–2028. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sempat menyampaikan keberatan karena alokasi awal untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp2,1 triliun.

Berdasarkan data yang tersedia, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tersebut ditujukan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Sumut selama tiga tahun. Khusus pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,94 triliun, yang terdiri dari Rp6,5 triliun untuk kewenangan pemerintah pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Untuk tahun 2027, alokasi anggaran yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai Rp 7,97 triliun. Dengan pembagian Rp 4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp 3,35 triliun untuk daerah.

Sementara pada 2028, alokasi anggaran R3P sebesar Rp 6,40 triliun, dengan rincian Rp 2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp 4,32 triliun untuk kewenangan provinsi. Dengan demikian, total kebijakan pengelolaan kegiatan dan anggaran tersebut mencapai Rp 23,32 triliun hingga 2028.

[adsense]

Baca Juga:

• Liga 4 Sumut: Binjai United Juara Grup, Hadapi Paya Bakung di Semifinal

Bobby menjelaskan jika Pemprov Sumut mengapresiasi alokasi anggaran pascabencana di Sumut. Dampak bencana akhir tahun lalu di Sumut terjadi di sejumlah sektor.

[adsense]

"Tentu kita Pemerintah Provinsi, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, mengapresiasi alokasi anggaran untuk upaya pemulihan pascabencana di Sumut. Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor," ujarnya.

Rencana tiga tahun ini, lanjutnya, merupakan langkah yang rasional mengingat proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pemetaan lahan, relokasi, pembangunan ulang, hingga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat.

[adsense]

"Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini membuktikan kami tidak sendiri, termasuk juga pihak lain (swasta) yang turut serta membantu masyarakat memulihkan keadaan pascabencana," tuturnya.

Untuk diketahui, sebuah video yang menampilkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution keluar dari rapat bareng menteri koordinator (Menko) viral di media sosial. Bobby mengaku kecewa sehingga keluar dari rapat virtual tersebut.

[adsense]

Dalam video yang dilihat, Senin (2/3), terlihat Bobby mengikuti rapat bersama Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah di dalam sebuah ruangan. Bobby mengikuti rapat bareng Menko tersebut secara virtual.

Ekspresi muka Bobby terlihat kesal dalam video tersebut. Ia kemudian terlihat mengajak Dikky keluar dari lokasi rapat itu. "Menko nya aja protes, siapa yang atur ini, udahlah cabut kita yok, nggak jelas ini," ucap Bobby dalam video tersebut.

[adsense]

Saat ditanya soal video tersebut, Bobby mengatakan jika data penanganan pascabencana diambil dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Data R3P itu disebut disusun dengan kementerian/lembaga dan sudah diverifikasi.

"Iya itu kan dana penanganan pascabencana datanya diambil dari R3P masing-masing daerah, R3P itu datanya sudah dikonfirmasi, bukan hanya pemerintah daerah yang buat, tapi dengan kementerian/lembaga, dan sudah diverifikasi melaui BPS dan sudah dimasukkan ke Bappenas," kata Bobby Nasution saat meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Padangsidimpuan, Senin (2/3).

[adsense]

Bobby kemudian menjelaskan jika pemerintah pusat mengalokasikan Rp 56 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, Sumut mendapat paling sedikit di banding yang lain, yakni Rp 2,1 triliun.

"Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 56 triliun lebih untuk membantu daerah terdampak bencana, Rp 56 triliun itu dibagilah ke 3 provinsi, yang kemarin kita keberatan adalah pembagian ke Provinsi Sumatera Utara hanya Rp 2,1 triliun dari Rp 56 triliun, sedangkan kebutuhan kita ada Rp 30 triliun lebih," ujarnya.

[adsense]

Sehingga Bobby kecewa terhadap pembagian anggaran R3P tersebut padahal Sumut merupakan daerah terparah setelah Aceh. Bobby kemudian mempertanyakan apa yang menjadi dasar pembagian anggaran tersebut.

"Ini yang kita sampaikan, kita sedikit kecewa, dan keberatan dengan angka tersebut, padahal kita korban ya namanya bencana pasti tolak ukur adalah dampaknya, korbannya setelah Aceh kita korban terbanyak, juga seperti rumah hilang juga kita salah satu terbanyak," sebutnya.(*)

[adsense]

[adsense]