[adsense]

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Setara Kota Tanjungbalai, memberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum bagi siswa SMK Karya Utama Kota Tanjungbalai, Kamis (7/5/2026).

Edukasi tersebut mengutip tema, Bijak Bermedia Sosial, Jauhi Narkoba dan Kenali Hukum.

[adsense]

Kegiatan dipimpin Ketua LBH Keadilan Setara Regen Silaban, beserta seluruh pengurus dan dihadiri Pembina Hendri Damanik SH MH, dan disambut Kepala Sekolah SMK Karya Utama, Bento Purba SPd.

Dalam kesempatan itu, Hendri Damanik selaku pembina sekaligus pendiri mengatakan bahwa, LBH Keadilan Setara adalah lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum bagi masyarakat, penyuluhan dan edukasi hukum, pendampingan masyarakat kurang mampu, serta perlindungan hak-hak masyarakat dan anak.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Prapid RSUP Nias, Penasihat Hukum Soroti Perhitungan Kerugian Negara

Senada disampaikan Ketua LBH Keadilan Setara, Regen Silaban mengatakan bahwa, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya kesadaran hukum, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

[adsense]

Regen Silaban yang merupakan alumni SMK Karya Utama tahun 2005 silam itu berharap, melalui edukasi itu dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa dan siswi SMK Karya Utama Kota Tanjungbalai.

Kemudian, Rizki Fazri Siregar SH selaku narasumber dalam paparannya menjelaskan bagaimana hubungan media sosial dan pelajar. Ia mengatakan, saat ini media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para pelajar, sebab media sosial dapat digunakan untuk belajar, mencari informasi, mengembangkan kreativitas, membangun prestasi.

[adsense]

"Namun apabila disalahgunakan, media sosial juga dapat membawa masalah hukum," katanya.

Sehingga Ia berpesan, perbuatan yang harus dihindari di media sosial diantaranya, menyebarkan hoaks, berita palsu atau informasi yang belum jelas kebenarannya karena dapat merugikan orang lain dan menimbulkan keresahan.

[adsense]

"Pesan penting bagi pelajar yaitu, saring sebelum sharing. Gunakan media sosial untuk menunjukkan prestasi, menambah ilmu, menebarkan hal-hal positif, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah," pesan Rizki yang sehari-hari juga sebagai dosen fakultas hukum di Universitas Asahan.

Mengenai narkoba, Rizki juga memaparkan bahwa narkoba adalah zat yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental serta menyebabkan ketergantungan.

[adsense]

"Selain itu narkoba juga berdampak bagi pelajar yakni, merusak kesehatan, menurunkan prestasi belajar, menghancurkan masa depan, menyebabkan putus sekolah, menimbulkan masalah hukum," ucap Rizki.

Lebih lanjut, Rizki menyebutkan bahwa faktor penyebab pelajar terjerumus narkoba yakni, salah pergaulan, rasa ingin coba-coba, kurangnya pengawasan dan pengaruh lingkungan.

[adsense]

"Konsekuensi penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumnya sangat berat, mulai dari rehabilitasi hingga pidana penjara," kata Rizki.

Kepada siswa, Rizki juga menjelaskan cara menjauhi narkoba diantaranya, memilih teman yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan positif, fokus belajar dan meraih cita-cita, berani berkata tidak terhadap narkoba.

[adsense]

"Para siswa adalah generasi penerus bangsa. Jangan rusak masa depan karena salah pergaulan, penyalahgunaan media sosial, narkoba, kenakalan remaja. Gunakan masa muda untuk belajar, erkarya, erprestasi, serta membanggakan orang tua dan sekolah," ujar Rizki lagi.

"Pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah, masa depan lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Kenali hukum sejak dini, meskipun masih pelajar, seseorang tetap dapat diproses hukum apabila melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk memahami batasan dan aturan hukum," pungkas Rizki menutup materinya.

[adsense]

Kepala SMK Karya Utama, Bento Purba SPd menyampaikan terimakasih atas edukasi penyuluhan hukum dari LBH Keadilan Setara bagi siswa siswi di sekolahnya.

"Kami mendoakan agar LBH Keadilan Setara dapat terus melakukan program layanan bantuan hukum bagi setiap elemen masyarakat di Kota Tanjungbalai ini, sesuai dengan semboyan nya, keadilan dan kesetaraan hukum bagi semua," ucapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perum Bulog Kantor Cabang Pematang Siantar bersama Dinas Perdagangan Kota Pematang Siantar melakukan pengecekan langsung ketersediaan dan harga MinyaKita di Pasar Horas, Kamis (7/5/2026)

Dari hasil pengecekan tersebut, MinyaKita masih tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

[adsense]

Kepala Bulog Cabang Pematang Siantar, Berdian Wiradika Damanik melalui siaran pers dari Humas Bulog Medan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan Polresta dan pihak terkait lainnya guna memastikan pasokan MinyaKita tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.

"Hari ini (Kamis)bersama Dinas Perdagangan Kota Pematang Siantar melakukan pengecekan langsung dan dapat kita lihat MinyaKita tersedia dengan harga sesuai ketentuan pemerintah yaitu Rp15.700 per liter," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Sidak Gudang Bulog Medan, Stok Beras Aman Hingga 5 Bulan

Dalam ketentuan tersebut, Bulog wajib memasok langsung minyak goreng ke pedagang pengecer di pasar tradisional maupun pengecer di luar pasar tanpa perantara guna menjaga stabilitas harga dan distribusi.

[adsense]

Bulog juga terus memperkuat distribusi melalui pasar tradisional dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta melakukan pengawasan agar distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di rantai perdagangan.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan MinyaKita terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Surabaya dibongkar Polrestabes Surabaya. Sebanyak 14 orang ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka dari berbagai macam profesi termasuk dokter dan aparatur sipil negara (ASN).

Ke-14 tersangka tersebut antara lain PIF (21) mahasiswa, IKP (41) karyawan swasta, FP (35) karyawan swasta, BPH (29) dokter, DP (46) dokter, MI (31) dokter, RZ (46) pedagang, HRE (18) pelajar, BH (55) wiraswasta, SP (43) karyawan swasta, SA (40) karyawan swasta, ITR (38) karyawan ASN P3K, serta CDR (35) karyawan ASN P3K.

[adsense]

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan kasus itu terungkap berawal dari pelaksanaan UTBK SNBT di Gedung Rektorat Lantai 4 Unesa, Jalan Lidah Wetan, pada 21 April 2026 lalu.

"Jadi hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini bahwa tidak ada keterlibatan dari pihak kampus berkaitan dengan terjadinya perjokian dalam ujian masuk seleksi mahasiswa ini," kata Luthfie, Kamis (7/5/2026) dikutip dari sabangmeraukenews.com

[adsense]

Baca Juga:

• Nasib Mahasiswa ITB Lucas Valentino Nainggolan Joki UTBK 2025, Terancam Dapat Sanksi

"Tidak saja di kampus yang ada di Jawa Timur tetapi ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah dan juga di luar Jawa terutama di Kalimantan," bebernya.

[adsense]

Dalam pengembangan kasus, polisi juga menemukan adanya jaringan lain di bawah koordinasi tersangka berbeda. Jaringan-jaringan tersebut kini juga tengah diselidiki dan diburu.

"Kita menemukan bahwa ternyata masih ada jaringan lagi, yaitu yang di bawah koordinasi atas inisial K, satu rangkaian jaringan. Saat ini untuk jaringan K ini, untuk K-nya sendiri sudah kita amankan dan masih kita lakukan pemeriksaan saat ini sedang berjalan nanti hasilnya akan kita rilis lebih lanjut," imbuhnya.

[adsense]

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lai, printer kartu identitas, fotokopi ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, hingga dokumen kartu keluarga.

Adapun pasal yang ditetapkan antara lain Pasal 392 KUHP dan/ atau Pasal 69 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Jo. Pasal 61 Ayat (2) dan/atau Ayat (3) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 20 huruf "d" KUHP dan/atau Pasal 96 Jo. Pasal 5 huruf "f: Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dugaan perselingkuhan yang menyeret dua pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Iskandar Muda Medan kembali menjadi sorotan publik.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan pihak keluarga, Kamis (7/5/2026) siang, memicu kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jalan Iskandar Muda hingga Jalan Putri Hijau, Medan.

[adsense]

Massa yang mengatasnamakan keluarga YT br P dan keluarga MYIN datang menggunakan sejumlah mobil dan puluhan sepeda motor.

Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap dugaan hubungan terlarang yang disebut melibatkan dua pegawai di kantor cabang tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BKSDM Taput Proses Dugaan Perselingkuhan Dua Oknum PNS

Setelah beberapa saat, rombongan kemudian bergerak menuju Kantor Wilayah BRI di Jalan Putri Hijau Medan.

[adsense]

Saat berada di kantor cabang BRI Iskandar Muda, sejumlah peserta aksi sempat masuk ke dalam gedung untuk meminta klarifikasi dari pihak pimpinan. Namun karena tidak mendapat tanggapan, massa melanjutkan aksi ke kantor wilayah BRI.

Peristiwa tersebut menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan akibat iring-iringan kendaraan peserta aksi.

[adsense]

Sejumlah warga dan petugas parkir di sekitar lokasi menilai pihak manajemen BRI Cabang Iskandar Muda terkesan lambat mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.

"Kasus ini sudah sempat viral. Bahkan ada pengaduan dari pasangan masing-masing, tapi sampai sekarang belum terlihat tindakan tegas," ujar salah seorang warga di sekitar lokasi.

[adsense]

Pantauan di kantor cabang menunjukkan sejumlah petugas keamanan berjaga ketat di pintu masuk gedung. Setiap tamu yang datang diperiksa dan ditanya keperluannya.

Ketika wartawan mencoba menemui pimpinan cabang, salah seorang petugas keamanan menyebut pimpinan sedang tidak berada di tempat.

[adsense]

"Bapak tidak ada di tempat, nanti satu jam lagi," ujar petugas tersebut.

Sementara petugas keamanan lainnya menyebut pihak manajemen tengah menggelar rapat di Kantor Wilayah BRI Putri Hijau untuk membahas persoalan tersebut.

[adsense]

Ia juga mengakui adanya persoalan internal terkait dugaan perselingkuhan antarpegawai, namun disebut telah diselesaikan secara internal.

Informasi yang berkembang di lingkungan kantor cabang menyebutkan, kasus ini bermula dari laporan suami YT br P ke Polda Sumatera Utara.

[adsense]

YT br P diketahui bekerja di bagian RMFT, sedangkan MYIN alias Y bertugas di divisi KPR di kantor yang sama.

Dugaan perselingkuhan itu disebut mulai mencuat setelah suami YT br P merasa curiga sejak tahun lalu. Namun dugaan tersebut menguat pada April 2026, setelah pelacakan lokasi telepon seluler istrinya menunjukkan keberadaan di kawasan Berastagi, Kabupaten Karo, padahal sebelumnya berpamitan pergi bekerja.

[adsense]

Kasus tersebut kemudian viral di media sosial dan hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Dugaan perselingkuhan yang menyeret dua pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Iskandar Muda Medan kembali menjadi sorotan publik.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan pihak keluarga, Rabu (7/5/2026) siang, memicu kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jalan Iskandar Muda hingga Jalan Putri Hijau, Medan.

[adsense]

Massa yang mengatasnamakan keluarga YT br P dan keluarga MYIN datang menggunakan sejumlah mobil dan puluhan sepeda motor.

Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap dugaan hubungan terlarang yang disebut melibatkan dua pegawai di kantor cabang tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BKSDM Taput Proses Dugaan Perselingkuhan Dua Oknum PNS

Setelah beberapa saat, rombongan kemudian bergerak menuju Kantor Wilayah BRI di Jalan Putri Hijau Medan.

[adsense]

Saat berada di kantor cabang BRI Iskandar Muda, sejumlah peserta aksi sempat masuk ke dalam gedung untuk meminta klarifikasi dari pihak pimpinan. Namun karena tidak mendapat tanggapan, massa melanjutkan aksi ke kantor wilayah BRI.

Peristiwa tersebut menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan akibat iring-iringan kendaraan peserta aksi.

[adsense]

Sejumlah warga dan petugas parkir di sekitar lokasi menilai pihak manajemen BRI Cabang Iskandar Muda terkesan lambat mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.

"Kasus ini sudah sempat viral. Bahkan ada pengaduan dari pasangan masing-masing, tapi sampai sekarang belum terlihat tindakan tegas," ujar salah seorang warga di sekitar lokasi.

[adsense]

Pantauan di kantor cabang menunjukkan sejumlah petugas keamanan berjaga ketat di pintu masuk gedung. Setiap tamu yang datang diperiksa dan ditanya keperluannya.

Ketika wartawan mencoba menemui pimpinan cabang, salah seorang petugas keamanan menyebut pimpinan sedang tidak berada di tempat.

[adsense]

"Bapak tidak ada di tempat, nanti satu jam lagi," ujar petugas tersebut.

Sementara petugas keamanan lainnya menyebut pihak manajemen tengah menggelar rapat di Kantor Wilayah BRI Putri Hijau untuk membahas persoalan tersebut.

[adsense]

Ia juga mengakui adanya persoalan internal terkait dugaan perselingkuhan antarpegawai, namun disebut telah diselesaikan secara internal.

Informasi yang berkembang di lingkungan kantor cabang menyebutkan, kasus ini bermula dari laporan suami YT br P ke Polda Sumatera Utara.

[adsense]

YT br P diketahui bekerja di bagian RMFT, sedangkan MYIN alias Y bertugas di divisi KPR di kantor yang sama.

Dugaan perselingkuhan itu disebut mulai mencuat setelah suami YT br P merasa curiga sejak tahun lalu. Namun dugaan tersebut menguat pada April 2026, setelah pelacakan lokasi telepon seluler istrinya menunjukkan keberadaan di kawasan Berastagi, Kabupaten Karo, padahal sebelumnya berpamitan pergi bekerja.

[adsense]

Kasus tersebut kemudian viral di media sosial dan hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Karo meringkus pria berinisial BT (32) saat berada di kamar hotel, Rabu (6/5/2026).

Dari tangan tersangka, petugas menemukan 19 paket plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,11 gram, beserta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, SH SIK, MSi melalui Kasat Narkoba AKP JH. Pardede, SH menjelaskan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

"Menindak lanjuti laporan masyarakat, personel Samapta, piket fungsi dan Unit I Satresnarkoba langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan di salah satu kamar hotel. Dari lokasi, petugas mengamankan seorang pria beserta barang bukti diduga sabu," ujar Kasat, Kamis (7/5/2026)

[adsense]

Baca Juga:

• Suplai Biosolar Subsidi ke Gudang, Pria Asal Langkat Ditangkap di Aceh Tamiang

Diketahui, tersangka merupakan warga Kabupaten Langkat yang juga memiliki alamat di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

"Saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut," jelas Kasat Narkoba.

Kasat Narkoba menegaskan bahwa pihaknya akan terus merespons cepat setiap laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Karo.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan melantik 27 kepala sekolah definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di Aula Kantor Bupati Padang Lawas, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, bupati menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan amanah dan tanggung jawab baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

"Ini bukan seremonial, namun suatu tanggung jawab baru kepada kepala sekolah masing-masing. Saya sebagai bupati, bapak ibu adalah tangan kanan saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Lawas," katanya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menghadirkan program pendidikan yang berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah itu.

[adsense]

"Kita juga akan membuat program kerja di sekolah masing-masing dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan kunci masa depan bangsa," ujarnya.

Bupati turut menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan dewan guru agar seluruh program pendidikan berjalan sesuai target.

[adsense]

"Yang paling utama, bapak ibu sekalian harus mampu bekerja sama dengan dewan guru untuk mencapai kesesuaian program yang ada," katanya.

Menurutnya, perbedaan usia maupun senioritas tidak boleh menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi di lingkungan sekolah.

[adsense]

"Mungkin ada kepala sekolah yang lebih muda ataupun lebih senior, namun yang terpenting adalah bagaimana membangun kerja sama dengan para guru agar target peningkatan IPM Padang Lawas dapat tercapai sesuai harapan. Mari bersama-sama mewujudkan generasi yang cerdas, tetap luruskan niat dan teruslah bermanfaat," tuturnya.

[adsense]

[adsense]

Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan arahan kepada 27 kepala sekolah definitif yang baru dilantik di Aula Kantor Bupati Padang Lawas, Kamis (7/5/2026). (Foto : harianSIB.com/Robert Nainggolan)

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Lawas, Laskar Muda Nasution membacakan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 800.1.3.3.2/180/KPTS/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

[adsense]

Ia menjelaskan, keputusan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 serta empat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 4 Maret 2026 dan 4 Mei 2026. Keputusan itu mulai berlaku sejak ditandatangani Bupati Padang Lawas.

[adsense]

[adsense]

Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan arahan kepada 27 kepala sekolah definitif yang baru dilantik di Aula Kantor Bupati Padang Lawas, Kamis (7/5/2026). (Foto : harianSIB.com/Robert Nainggolan)

Adapun 27 kepala sekolah yang dilantik yakni Nurdiana Siregar (SDN 0304 Siundol), Din Indra Batara Nasution (SDN 1401 Harang Julu), Amiruddin (SDN 0710 Aliaga V), Nurjannah Hasibuan (SDN 0109 Janji Lobi), Rahmad Rizky Ardiansyah (SDN 1304 Mompang), Mikrad (SDN 1601 Sisalean), Roni Ertati (SDN 0306 Sosopan), Siti Aisyah Lubis (SMPN 1 Barumun Barat).

[adsense]

Diana Sari Siregar (SDN 0208 Sihaborgoan), Adelina Rizki Hasibuan (TK Negeri Satu Atap Janji Lobi), Jaroki Hasibuan (SDN 0312 Banua Tonga), Nurleli Hairani Harahap (SDN 0705 Alogo Pulo Godang), Syairil Hasibuan (SDN 0502 Hutanopan), Halomoan Daulay (SDN 0608 Subulussalam), Ari Astuti (SDN 0102 Sibuhuan), Masdalena Lubis (SDN 0117 Lembah Binubu), Siti Saidah (SDN 0210 Unte Rudang).

Surut Sudipman Simamora (SMPN 1 Sosa), Ardani Daulay (SDN 1409 Despot Mandian), Nurhidayat Siregar (SDN 0118 Sibuhuan Julu), Thotma Sari Hasibuan (SDN 0212 Aek Tunjang), Nur Mahalan Harahap (SDN 1108 Hadungdung), Hasnah Darni Rangkuti (SDN 0609 Paringgonan), Uba Marito Lubis (SDN 0213 Aek Pastak), Yusra Pulungan (SDN 0114 Tanjung Botung), dan Juliani Nasution (SDN 0611 Tapian Jorbing). (**)

[adsense]

[adsense]

Sidang praperadilan (prapid) terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Kabupaten Nias kembali digelar di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (7/5/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak pemohon.

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum pemohon menghadirkan ahli pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi.

[adsense]

Di hadapan majelis hakim diketuai Joko Widodo, ahli menyoroti proses audit kerugian negara yang menjadi dasar dalam penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan RSUP Nias.

Mahmud menerangkan bahwa syarat objektif dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara yang terlebih dahulu harus dibuktikan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

"Kerugian negara itu harus lebih dahulu ada dan dapat dibuktikan sebelum penetapan tersangka dilakukan," ujar Mahmud di persidangan.

Menurutnya, praktik penegakan hukum yang menghitung kerugian negara setelah penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan berpotensi menimbulkan cacat formil.

[adsense]

"Dalam praktiknya memang sering kali penghitungan kerugian negara menyusul setelah penyidikan dan penetapan tersangka. Hal seperti ini sebenarnya cacat secara formil," katanya.

Mahmud juga menyinggung penggunaan sprindik umum dan sprindik khusus dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dinilainya dapat menimbulkan persoalan hukum.

[adsense]

"Yang saya ketahui, ada kebiasaan dalam proses penyelidikan menggunakan sprindik umum dan sprindik khusus. Pada dasarnya metode penerbitan seperti itu juga cacat secara formil," ungkapnya.

Usai persidangan, penasihat hukum pemohon, Yulius Laoli, mengatakan pihaknya berupaya membuktikan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penetapan tersangka hingga penggeledahan dan penyitaan.

[adsense]

"Yang di persidangan tadi ya kita membuktikan bahwa ternyata poin-poin menyangkut masalah penetapan tersangka daripada pemohon, begitu juga proses penggeledahan dan penyitaan, kami menganggap bahwa ada alasan-alasan hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP dalam hukum acara," ujar Yulius kepada wartawan.

Yulius juga menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.

[adsense]

"Penetapan pemohon sebagai tersangka itu menurut kita tidak terpenuhi dua alat bukti yang sah. Jadi penetapan tersangka ini tidak berdasarkan perhitungan kerugian negara yang benar, karena harus ada kerugian negara dulu," katanya.

Menurut dia, penghitungan kerugian negara seharusnya dilakukan lembaga yang memiliki kewenangan resmi, bukan hanya berdasarkan pendapat ahli dari universitas.

[adsense]

"Yang benar adalah menggunakan BPK yang punya kewenangan. Oleh karena itu kami merasa bahwa penetapan tersangka ini adalah cacat formil," tegasnya.

Sementara itu, penasihat hukum lainnya, Fridrik Makanlehi, menyebut keterangan ahli dalam persidangan semakin menguatkan dalil permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya.

[adsense]

"Tadi ahli juga sudah tegas mengatakan bahwa kerugian negara itu dihitung dulu, sudah dilakukan secara investigasi di lapangan, diekspos dulu, baru ditetapkan tersangka. Tapi ini terbalik," ujar Fridrik.

Ia menilai proses hukum yang dilakukan justru menetapkan tersangka terlebih dahulu sebelum kerugian negara dihitung dan alat bukti dilengkapi.

[adsense]

"Bagi kami, berdasarkan pendapat ahli tadi, itu cacat formil. Dalam artian, penetapan tersangka dilakukan dulu, baru menghitung kerugian negara dan mencari alat bukti," katanya.

Fridrik menegaskan penghitungan kerugian negara seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang.

[adsense]

"Harusnya mencari bukti dan menghitung kerugian negara berdasarkan lembaga yang berwenang menurut undang-undang, bukan keterangan ahli dari universitas. Kalau keterangan dari universitas itu bagi kami hanya pendapat pribadi saja," ucapnya.

Meski demikian, pihak pemohon mengaku optimistis permohonan praperadilan mereka dapat dikabulkan majelis hakim.

[adsense]

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli menetapkan Rahmani Zandroto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan RSUP Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 senilai Rp38,5 miliar. Selain Rahmani, empat orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. (*)

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumatera Utara (Sumut) yang baru, Muhibuddin, SH MH, Kamis (7/5/2026), menyambangi Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di ruang kerja Kapolda Sumut, di Jalan Sisingamangaraja XII Tanjungmorawa Medan.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Kajati Sumut turut didampingi Asisten Intelijen Irfan Wibowo, Asisten Pemulihan Asset Ronald H Bakkara, SH MH, Asisten Pembinaan Herlina Setyiorini, SH MH dan Kabag Tata Usaha Rio Aditya, SH MH.

[adsense]

Sementara Kapolda Sumut saat itu didampingi oleh Wakapolda Sumut Sonny Irawan, SIK, MH, Whisnu Hermawan Februanto, SIK, MH, Irwasda Nanang Masbudi, SIK, MSi CFrA, dan Direktur Intel Decky Hendarsono, SIK, MSi.

Kasi Penkum Rizaldi SH MH dalam keterangan tertulisnya yang dilansir ke media, menyampaikan, pertemuan kedua pimpinan aparat penegak hukum (APH) ini dimaknai sebagai bentuk sinergitas dan koordinasi positif dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumut yang aman dan tertib dan tertib hukum. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Apresiasi Kemudahan PLN Mobile saat Jajal SPKLU PLN Presisi

[adsense]

[adsense]

Kondisi sosial dan demokrasi di Sumut terus menunjukkan perkembangan positif. Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumut mengalami peningkatan 2025, yang dinilai menjadi sinyal kuat bagi percepatan pembangunan serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Dr Ir Mulyono ST MSi didampingi Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Drs Ervan Gani P Siahaan MSi, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Andry Simatupang SSTP MSi dan lainnya mengatakan capaian tersebut mencerminkan situasi sosial yang semakin kondusif dan stabil di Sumut.

[adsense]

"Beberapa pengukuran indeks ini sangat mendukung bagaimana program pembangunan bisa berjalan dengan baik," ujar Mulyono dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan data Kesbangpol Sumut, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumut meningkat dari 80,88 pada tahun 2024 menjadi 81,2 pada tahun 2025. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia Sumut juga mengalami kenaikan dari 80,19 pada tahun 2024 menjadi 81,5 pada 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Penguatan BPBD Hadapi Risiko Bencana yang Kian Kompleks

Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Kesbangpol terus menjalankan berbagai program strategis. Di antaranya edukasi ketahanan sosial, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga penguatan solidaritas masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

[adsense]

Selain itu, Pemprov Sumut juga rutin menggelar dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, serta masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Tak hanya fokus pada penguatan kerukunan dan demokrasi, Kesbangpol Sumut juga aktif menjalankan program pemberantasan narkoba serta pencegahan radikalisme dan terorisme.

[adsense]

Dalam upaya penanganan narkoba, Kesbangpol membentuk konselor adiksi yang bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak penyalahgunaan narkoba, termasuk membantu proses rehabilitasi dan edukasi deteksi dini.

"Para konselor ini memberikan bimbingan kepada masyarakat yang terpapar narkoba, termasuk rencana rehabilitasinya, sekaligus melakukan edukasi deteksi dini di tengah masyarakat," jelas Mulyono.

[adsense]

Ia menambahkan, kampanye anti narkoba di Sumut saat ini terus digencarkan melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi. Bahkan, Sumut tercatat menempati peringkat kedua nasional dalam kampanye anti narkoba.

Peningkatan indeks kerukunan dan demokrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat citra Sumut sebagai daerah yang aman, toleran dan terbuka bagi investasi maupun pembangunan berkelanjutan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seiring tingginya dinamika dan risiko bencana di wilayah Sumut.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja BPBD di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (7/5/2026).

[adsense]

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui dukungan Program SIAP SIAGA tersebut membahas pedoman pembentukan, organisasi dan tata kerja BPBD di daerah.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumut sebagai lokasi sosialisasi kebijakan strategis tersebut. Menurutnya, Sumut saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana besar tahun 2025 yang berlangsung hingga 30 Juni 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• Bulog Sumut Edukasi Pelajar Medan Soal Swasembada Pangan

Ia menegaskan, BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam menyinergikan berbagai pihak, mulai dari TNI/Polri, akademisi, hingga komunitas relawan. Karena itu, kelembagaan yang kuat menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah rawan bencana seperti Sumut.

[adsense]

"Keberadaan BPBD yang kuat secara kelembagaan, jelas dalam struktur organisasi, serta tepat dalam pembagian fungsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan," tegasnya.

Menurut Sulaiman, tantangan ke depan juga semakin berat akibat dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan risiko bencana.

[adsense]

"Kita harus menghadirkan kelembagaan yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko bencana yang terus berkembang," katanya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Suhermanto menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan panduan yang terukur bagi pemerintah daerah dalam membentuk struktur organisasi BPBD.

[adsense]

"Melalui Permendagri 18/2025, kita ingin menyamakan persepsi agar setiap daerah memiliki kelembagaan yang profesional dan sesuai dengan tipologi serta tingkat risiko bencananya. Tantangan perbedaan pemahaman di lapangan inilah yang coba kita selesaikan melalui forum ini," jelas Edi.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan penanggulangan bencana di lapangan. Diharapkan seluruh daerah dapat memahami substansi peraturan tersebut secara menyeluruh, sehingga mampu melakukan penyesuaian kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengapresiasi kemudahan layanan digital saat mencoba langsung pengisian kendaraan listrik di SPKLU PLN Presisi yang berada di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Rabu (6/5/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan saat peresmian pengoperasian SPKLU PLN Presisi yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik di Sumut.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut bersama General Manager PLN UID Sumut Mundhakir melakukan simulasi pengisian daya kendaraan listrik menggunakan fasilitas Ultra Fast Charging.

Proses simulasi dimulai dengan pemindaian barcode SPKLU menggunakan aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya, seluruh transaksi dilakukan secara digital mulai dari pembelian energi listrik (kWh), pembayaran, hingga aktivasi pengisian daya kendaraan.

[adsense]

Tim PLN UP3 Medan turut mendampingi dan memberikan penjelasan langsung terkait tahapan penggunaan layanan PLN Mobile kepada Kapolda Sumut.

Melihat proses transaksi yang praktis dan terintegrasi, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengaku terkesan dengan inovasi digital yang dihadirkan PLN.

[adsense]

"Wah, ini hanya melalui aplikasi. Tinggal scan, beli, bayar, lalu charging ya. Sangat mudah," ujar Whisnu saat menyaksikan langsung proses pengisian kendaraan listrik tersebut.

Ia menilai sistem digital PLN Mobile sejalan dengan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang tengah dikembangkan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di Polda Sumut.

[adsense]

"Jadi dari aplikasi ini transaksi langsung masuk ke pusat ya. Hebat ini. Ke depan konsep digitalisasi seperti ini juga akan terus kami dorong di Polda Sumut. Pelayanan kepada masyarakat nantinya semakin terintegrasi dalam satu platform digital atau superapps," lanjutnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundhakir menyampaikan apresiasi atas dukungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Sumut.

[adsense]

Menurutnya, PLN Mobile merupakan bagian dari transformasi digital PLN untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi, termasuk dalam mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

"PLN Mobile dihadirkan untuk mempermudah seluruh kebutuhan pelanggan, termasuk layanan ekosistem kendaraan listrik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU aktif, melakukan transaksi charging, hingga merencanakan perjalanan menggunakan fitur Trip Planner agar perjalanan kendaraan listrik semakin nyaman dan efisien," ujar Mundhakir.

[adsense]

Ia menambahkan, pengembangan infrastruktur SPKLU dan digitalisasi layanan merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung transisi energi nasional menuju energi bersih dan berkelanjutan, sejalan dengan target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

"Sinergi PLN bersama Polda Sumut melalui kehadiran SPKLU PLN Presisi menjadi langkah positif dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendorong percepatan transformasi energi yang lebih ramah lingkungan di Sumut," tutup Mundhakir. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut dengan sikap tegas memberikan sanksi terhadap personel yang terlibat dan melakukan kesalahan seperti Kompol DK

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan untuk membuktikan konsistensi institusi Polri dalam hal ini Polda Sumut menindak setiap pelanggaran anggotanya, khususnya yang berkaitan dengan narkotika seperti Kompol DK.

[adsense]

"Ini adalah bukti bahwa Polda Sumatera Utara tidak mentolerir pelanggaran, terlebih yang menyangkut narkotika dan perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat. Proses dari awal penyelidikan hingga putusan etik berjalan transparan dan akuntabel," ucapnya, Kamis (7/5/2026).

Lanjutnya, langkah tegas Polda Sumut tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

[adsense]

Baca Juga:

• SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Sumut

[adsense]

[adsense]

Sebuah gubuk yang selama ini diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan mengonsumsi sabu - sabu berlokasi di Lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, digerebek Tim Polisi Militer Komando Daerah Angkatan Laut ( POM Kodaeral) I, Kamis (7/5/2026).

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya berupa tiga plastk berisi kristal putih diduga sabu - sabu, namun tidak terduga pengedar atau pemakai narkoba yang ditangkap, karena kondisi gubuk dalam keadaan kosong.

[adsense]

Selanjutnya, gubuk yang diduga sebagai tempat transaksi dan mengonsumsi sabu - sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan barang bukti diamankan di Kantor POM Kodaetal 1

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kodaeral I, Kolonel Wahyu Kurniawan mengatakan, penggerebekan tersebut dilakukan terkait laporan masyarakat, adanya sebuah gubuk di sekitar aliran Sungai Deli, Kelurahan Belawan Bahari, yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan mengonsumsi narkoba.

[adsense]

Disebutkan, dalam operasi tersebut turut hadir Danpomal beserta personel POM Kodaeral I, Tim Intel Kodaeral I, Dispen Kodaeral I, Babinpotmar Posal Medan Labuhan, Babinsa Koramil 0201-09/Medan Belawan, Kepala Lingkungan, Kasitrantib, Sekretaris Kelurahan, serta tokoh masyarakat setempat. Bilik yang ditemukan dimusnahkan melalui pembakaran, sementara barang bukti diamankan di Kantor Pom Kodaeral I.

‎Lokasi penggerebekan juga disinyalir merupakan jalur yang selama ini dimanfaatkan pelaku narkoba melakukan aksi pemerasan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tol Belmera.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Universitas Methodist Indonesia (UMI) menggelar Wisuda Sarjana, Ahli Madya, Magister serta Profesi Dokter Periode I Tahun 2026 di Convention Hall Hotel Danau Toba, Kamis (7/5/2026). Sebanyak 438 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita.

Acara wisuda dihadiri Ketua YPGMI Pdt. Binran Sipayung, Pimpinan GMI Wilayah I Bishop Antoni Manurung M.Th, serta Kepala LLDIKTI Wilayah I Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D.

[adsense]

Ketua panitia, Prof. Dr. Ir. Ernita Panjaitan, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah wisudawan pada periode ini sebanyak 438 orang dengan 44 lulusan berhasil meraih predikat cumlaude.

Rektor UMI, Humuntal Rumapea, M.Kom dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.

[adsense]

Baca Juga:

• Rayakan Natal 2025: UMI Berbagi Kasih ke Panti Asuhan, Siap Berikan Beasiswa Pendidikan

Rektor menegaskan bahwa ciri khas lulusan UMI adalah cerdas, religius dan bermoral sebagaimana pesan yang disampaikan Bishop Antoni Manurung.

[adsense]

Menurutnya, alumni UMI harus menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.

Dalam kesempatan itu, Humuntal Rumapea juga menyampaikan apresiasi atas capaian Program Studi Manajemen yang berhasil meraih Akreditasi Unggul. Sebelumnya, UMI secara institusi juga telah memperoleh Akreditasi Unggul.

[adsense]

"Ini merupakan hasil kerja keras seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan di UMI. Dengan Akreditasi Unggul menunjukkan bahwa kualitas pendidikan UMI telah berada di atas standar," katanya.

Rektor turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada UMI.

[adsense]

"Hari ini adalah buah dari kerja keras bapak dan ibu sekalian. Semoga anak-anak bapak ibu meraih kesuksesan di masa depan," ucapnya.

Ia menambahkan, pihak kampus berkomitmen terus meningkatkan pelayanan pendidikan dan berharap para orang tua dapat menyampaikan berbagai capaian positif UMI kepada masyarakat luas.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

FOTO BERSAMA: Rektor UMI Dr Humuntal Rumapea bersama Kepala LLDIKTI Wilayah I Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, berfoto bersama dosen yang telah menyelesaikan studi Program Doktor, Kamis (7/5/2026). (Foto harianSIB.com/Wilfred Manullang)

[adsense]

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan yang kini resmi menyandang gelar dokter, sarjana maupun magister.

"Hari ini sejarah mencatat saudara telah menjadi dokter, sarjana dan magister. Bangsa ini membutuhkan generasi yang memiliki karakter, etika dan moral yang dilandasi keimanan," ujarnya.

[adsense]

Saiful Anwar juga menyoroti tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif, termasuk bagi lulusan profesi dokter. Menurutnya, pengalaman kerja dan pengabdian di daerah menjadi hal penting untuk membangun kapasitas diri.

"Saya berharap para lulusan tidak takut mengabdi di daerah atau desa-desa untuk menimba pengalaman. Pengalaman sangat penting agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat," katanya.

[adsense]

Ia juga mengingatkan para wisudawan agar bijak menghadapi perkembangan media sosial yang kerap dipenuhi informasi hoaks dan sensasi yang dianggap sebagai kebenaran.

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Anwar mendorong UMI agar lebih intensif melakukan promosi ke berbagai daerah guna menarik minat lulusan SMA melanjutkan pendidikan di UMI di tengah semakin banyaknya perguruan tinggi di Kota Medan.

[adsense]

Pada acara wisuda itu, pihak kampus juga memberikan cinderamata kepada enam dosen UMI yang berhasil meraih gelar doktor, yakni Dr. dr. Ivone RVO Situmeang, M.Kes., MPd-Ked dari Fakultas Kedokteran, Dr. Vivi Novalia Sitinjak, S.S., M.Hum dari Fakultas Sastra, Dr. Ebsan Sianipar, S.P., M.P dan Dr. Ir. Jones Simatupang, M.Si dari Fakultas Pertanian, serta Dr. Dimita Purba, S.E., M.Si., Ak., CA dan Dr. Duma Megaria, S.E., M.Si dari Fakultas Ekonomi. (*)

[adsense]

[adsense]

Polres Dairi melalui Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) kembali mengamankan laki-laki SBM (31) warga Sidikalang dan perempuan MJB (35) warga Siempung Polling, Dairi berikut barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 2.88 gram, Rabu (6/5/2026) di Jl Ahmad Yani Batang Beruh, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. MJB diketahui merupakan residivis narkoba, karena sudah pernah dimankan beberapa tahun yang lalu dengan kasus yang sama.

Kapolres Dairi melalui Kasatres Narkoba, Iptu Marlon Hutapea MH kepada harianSIB.com Kamis (7/5/2026) menyebutkan, pihaknya tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Dairi.

[adsense]

Disampaikan Marlon, pihaknya menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar kota Sidikalang. Setelah menerima informasi, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan.

"Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian kurang lebih 2 jam di sekitar kota Sidikalang. Akhirnya tim Opsnal mendapat kan informasi akurat bahwa terduga kelompok jaringan pengedar Narkotika sedang berada di kos-kosan dekat mesjid telaga zamzam Sidikalang, selanjutnya pukul 23:00 WIB melakukan penggrebekan dan mengamankan 2 orang terduga pengedar narkoba," sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Kualuh Leidong Ringkus Pengedar Sabu di Teluk Pulai Dalam

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terduga SBM memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Lk di Medan. Selanjutnya kedua terduga dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," imbuhnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Belasan massa yang menamakan dirinya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif (LMNDE) Sumut "murka" dengan melakukan pembakaran ban bekas di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/5/2026) sebagai sikap protes terhadap ketidakadilan pendidikan di Sumut.

Selain membakar ban bekas, massa pengunjuk rasa juga menggoyang-goyang pintu gerbang utama gedung dewan, seraya memanggil-mangggil Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus untuk menerima aspirasi mereka.

[adsense]

Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan agar DPRD Sumut dan Pemprov Sumut segera melakukan pemerataan akses pendidikan dan menghapus keberadaan komite sekolah yang dianggap membebani masyarakat.

Koordinator aksi, Risky Fauzy Hasibuan bersama Rahmatun Bangun Situmorang, menegaskan pendidikan seharusnya menjadi hak seluruh rakyat tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Karo Karo Siap Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi

Selain menyoroti minimnya kualitas pendidikan di daerah terpencil, massa juga mengecam tingginya biaya pendidikan yang disebut semakin memberatkan masyarakat kurang mampu.

[adsense]

Dengan mengusung berbagai poster dan spanduk yang intinya bernada kritik terhadap kebijakan pendidikan yang dibentangkan di pintu utama gedung DPRD Sumut, pengunjuk rasa menuntut agar diberikan pendidikan murah kepada masyarakat, agar daerah ini terbebas dari kebodohan.

Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei itu sempat memanas, karena ada sebagian yang ingin menerobos masuk ke dalam gedung dewan, dengan memanjat dan menggoyang-goyang pintu gerbang gedung dewan.

[adsense]

"Kami ingin bertemu dengan ketua dewan untuk menyampaikan aspirasi kami," teriak pengunjuk rasa sembari membakar ban bekas dan menggoyang pagar besi gedung dewan, sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Selain menyoroti minimnya kualitas pendidikan di daerah terpencil, massa juga mengecam tingginya biaya pendidikan yang disebut semakin memberatkan masyarakat kurang mampu.

[adsense]

Melihat "kemurkaan" massa pengunjuk rasa ini, aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak siang di gedung dewan, tetap siaga seraya memperhatikan aksi secara seksama, guna mengantisipasi jangan sampai massa masuk ke dalam gedung dewan.(*).

[adsense]

[adsense]

Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Medan, Simpang Rambung Merah, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 08.10 WIB.

Korban diketahui bernama M.H Anam (53), warga Jalan Asrama TNI AD, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba. Korban diketahui prajurit TNI yang bertugas di Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, sebelum kejadian korban mengendarai sepeda motor Suzuki GSX BK 2364 AHR melaju dari arah inti kota menuju Jalan Medan.

Setibanya di Simpang Rambung Merah, korban diduga terlibat tabrakan dengan sebuah mobil bus L300 jurusan Medan–Tarutung.

[adsense]

Baca Juga:

• Bus ALS Tabrakan dengan Truk Tangki BBM di Jalinsum, 16 Tewas Terbakar

Peristiwa itu sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Tak lama berselang, personel Satlantas Polres Pematangsiantar turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengatur arus lalu lintas.

[adsense]

Kanit Lakalantas Polres Pematangsiantar, Ipda Edy Purba, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan maut tersebut.

"Benar, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Petugas sudah melakukan olah TKP," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan sekaligus memburu pengemudi bus yang diduga melarikan diri setelah kejadian.

"Korban sudah dievakuasi dari lokasi dan dibawa ke ruang jenazah forensik RSUD Djasamen Saragih," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menerima kunjungan Tim Verifikasi Program Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Ruang Rapat Bupati Karo, Kamis (7/5/2026). Pertemuan membahas kesiapan lokasi usulan, yakni di Kecamatan Merek Dan Kecamatan Tigapanah.

[adsense]

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting Sp OG MKes menegaskan komitmen Pemkab Karo meningkatkan SDM lewat pendidikan.

"Pendidikan merupakan pondasi utama membangun generasi yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu bersaing di era global. Karena itu kami mengajukan usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Tapteng : Peringatan Hardiknas Momentum Refleksi Spirit Pendidikan

"Ini tahapan penting untuk menilai kesiapan daerah menerima bantuan pembangunan," tambahnya.

[adsense]

Perwakilan Tim Verifikasi Kemendikdasmen, Dr Ing M Fakhruriza Pradana mengapresiasi kesiapan Pemkab Karo. "Kami melihat keseriusan Pemkab Karo dalam menyiapkan seluruh dokumen dan dukungan. Dua lokasi yang diusulkan memiliki potensi baik. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami di Pusat," jelasnya.

[adsense]

Kegiatan juga diisi penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Bupati Karo sebagai bentuk komitmen daerah. Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi pusat pendidikan unggulan yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan melek teknologi, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Karo.

[adsense]

Pemkab Karo berharap usulan di Merek dapat lolos untuk mendukung visi "Karo Unggul" dan Indonesia Emas 2045.

[adsense]

Turut hadir Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP., Sekda Karo Gelora Kurnia Putra Ginting SSTP MM, para Kepala OPD, Camat terkait, tokoh masyarakat, serta Tim Verifikasi Dr Ing M Fakhruriza Pradana, Rama Indera Kusuma ST MT, M Faisal Syamir SSos MSc dan Arif Tagor Rangkuti SKom MIKom. (*)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, dikabarkan tengah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, terkait dugaan yang terjadi di perusahaan daerah milik Pemko Medan tersebut.

Menurut informasi yang beredar, Dirut dipanggil untuk dimintai keterangan, pada Rabu kemarin, terkait dugaan kasus masalah pemutusan kontrak karyawan, sewa perparkiran dan dugaan suap atau gratifikasi yang diambil di perusahaan tersebut.

[adsense]

Namun sejauh ini belum diketahui siapa saja yang dipanggil dari pihak PUD Pasar Kota Medan maupun pihak terkait untuk diminta keterangan, serta tahapan penanganan kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Ridwan Sujana Angsar, SH MH melalui Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino, SH MH yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/5/2026), membenarkan pihak Kejari Medan ada melakukan pemanggilan terhadap Dirut PUD Medan Anggia Ramadhani.

[adsense]

Baca Juga:

• Relaksasi KUR Pascabencana Mulai Diterapkan, Bank Sumut Petakan 17.875 Debitur Terdampak di Sumut

"Benar. Tapi kami hanya klarifikasi aja, jadi bukan pemeriksaan," ujar Valentino singkat.

[adsense]

Ditanya terkait masalah apa klarifikasi tersebut, menurut Kasintel hanya soal sewa dan parkir di PUD Medan.

[adsense]

"Kemaren pas demo ke kantor kami terkait, masalahnya terkait pemutusan sewa dan parkir di PUD Medan," ujarnya singkat tanpa merinci hasil klarifikasi serta siapa saja yang dipanggil.(*)

[adsense]