[adsense]

Polres Simalungun menjadi tuan rumah pelaksanaan Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2026, di Aula Sopo Bolon Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin (8/6/2026).

Audit tersebut dilaksanakan oleh Tim Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

[adsense]

Kedatangan tim audit yang dipimpin Pengawas Tim Brigjen Pol Drs Herukoco dan Ketua Tim Kombes Pol Ardiansyah Daulay disambut langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang didampingi Wakapolres Kompol Imam Alriyuddin dan para pejabat utama Polres Simalungun.

Kegiatan tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan dan pengendalian internal Polri guna memastikan pelaksanaan program kerja, penggunaan anggaran, serta pengendalian kegiatan pada satuan kerja dan satuan wilayah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Terima Audiensi Panitia Pisah Sambut Praeses HKI Wilayah IX Humbang

Audit kinerja tahap II diikuti para pejabat utama Polres Simalungun, perwira, Brigadir, ASN Polres Simalungun serta perwakilan satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Kehadiran para peserta menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Sebelum kegiatan dimulai, Kapolres Simalungun melakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana, seperti ruang pelaksanaan audit, fasilitas peserta, perlengkapan pendukung, sistem dokumentasi hingga kesiapan teknis lainnya guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal sesuai standar ditetapkan.

[adsense]

Dalam pelaksanaannya, Tim Audit Kinerja Itwasum Polri melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap aspek pelaksanaan program kerja serta pengendalian organisasi. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja, menganalisis kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengatakan, kegiatan audit merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh personel.

[adsense]

"Polres Simalungun berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hasil audit ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman dan lancar. Para peserta mengikuti setiap tahapan audit dengan penuh perhatian dan antusias. Sementara koordinasi antara Tim Audit Kinerja Itwasum Polri, panitia pelaksana dan peserta berlangsung baik.

[adsense]

Melalui pelaksanaan Audit Kinerja Tahap II diharapkan seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Sumatera Utara dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengendalian program kerja guna mewujudkan Polri yang presisi, profesional, modern dan terpercaya. (**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH menerima audiensi Panitia Ibadah dan Serah Terima Jabatan Praeses Huria Kristen Indonesia (HKI) Daerah IX Humbang di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan rencana pelaksanaan acara pisah sambut Praeses HKI Daerah IX Humbang.

[adsense]

Panitia yang dipimpin Ketua St. Sabar Lampos Purba ST bersama Bendahara St. Tumpal Hasibuan SP didampingi Pendeta HKI Resort Doloksanggul Pdt Ance Idaris Simanjuntak STh menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengundang sekaligus memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, panitia juga menyampaikan bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 5 Juli 2026 bertempat di Gereja HKI Jemaat Doloksanggul Kota, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026

Bupati Humbahas menyambut baik pelaksanaan acara pisah sambut tersebut. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di lingkungan gereja merupakan bagian dari dinamika pelayanan yang harus didukung bersama demi memperkuat pembinaan umat dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

[adsense]

Bupati juga mengapresiasi kontribusi HKI selama ini dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Humbahas yang religius, harmonis, dan sejahtera.

Pada kesempatan itu, Bupati menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan dan berharap acara ibadah serta serah terima jabatan Praeses HKI Daerah IX Humbang dapat berlangsung dengan baik, khidmat, dan membawa berkat bagi seluruh jemaat serta masyarakat Humbahas. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabar gembira bagi lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama. SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, segera membuka Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan kuota 320 siswa untuk 10 rombongan belajar atau 10 ruang kelas.

Sekolah berakreditasi A yang berlokasi di Jalan KH Dewantara, Rantauprapat, ini menjadi salah satu sekolah favorit di wilayah Rantau Selatan. Kepala SMPN 1 Rantau Selatan, Rita Hasibuan SPd, mengatakan bahwa setiap rombongan belajar akan diisi maksimal 32 siswa untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

[adsense]

"Pendaftaran dilakukan secara online melalui media sosial Facebook SmpnSatu Rantau Selatan. Tahap pertama dibuka pada 13 hingga 16 Juni 2026 untuk jalur domisili dan mutasi. Hasil seleksi tahap pertama akan diumumkan pada 18 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur prestasi dan afirmasi berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2026, dan hasilnya diumumkan pada 23 Juni 2026," sebut Rita saat ditemui jurnalis harianSIB.com di sekolah tersebut, Senin (8/6/2026).

Setelah pengumuman, calon murid baru yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang pada 23 sampai 26 Juni 2026. Ia mengimbau para orang tua dan calon peserta didik agar memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak melewatkan tahapan penting dalam proses penerimaan.

[adsense]

Baca Juga:

• 81 Siswa SMAN 1 Rantau Selatan Lolos PTN Favorit

Sementara itu, bagi pendaftar melalui jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua, wajib melampirkan surat keterangan domisili dan surat mutasi atau perpindahan tugas dari instansi maupun perusahaan.

[adsense]

Untuk jalur afirmasi mensyaratkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) digital yang memuat identitas siswa dan barcode, serta bukti kepesertaan dalam DTKS atau DTSEN.

"Untuk jalur prestasi, calon murid baru harus menyertakan nilai prestasi akademik yang tercantum dalam SKL, sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta sertifikat juara lomba (apabila ada)," tambahnya.

[adsense]

Pada tahun ajaran 2025/2026 saat ini, SMPN 1 Rantau Selatan meluluskan 309 siswa kelas IX dengan tingkat kelulusan 100 persen. Saat ini, sekolah tersebut memiliki total 908 siswa dan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan untuk Labuhanbatu Cerdas Bersinar. (**)

[adsense]

[adsense]

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan SMA Negeri 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Sebanyak 81 siswa-siswinya lolos ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit di Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Kepala SMAN 1 Rantau Selatan, Suripto SPd didampingi Wakil Kepala Sekolah Yushendri Dalimunthe, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan puluhan muridnya menembus kampus-kampus ternama di Indonesia.

[adsense]

"Alhamdulillah, kita terbanyak se Kabupaten Labuhanbatu yang masuk perguruan tinggi negeri," kata Suripto saat dikonfirmasi harianSIB.com di sekolah tersebut, Jajan KH Dewantara, Rantauprapat, Senin (8/6/2026).

Melalui jalur SNBP, 27 siswa-siswinya diterima di berbagai perguruan tinggi bergengsi, di antaranya, Universitas Sumatera Utara (USU), Unimed, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Universitas Brawijaya, hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua Umum KONI Sumut Kunjungi Labuhanbatu, Pompa Semangat Atlet Menuju Porprovsu 2026

Sementara melalui jalur SPAN-PTKIN, sebanyak 19 siswa-siswi diterima di sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ternama, seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, UIN Imam Bonjol Padang, serta beberapa kampus Islam negeri lainnya di berbagai daerah di Indonesia.

[adsense]

Murid-murid itu, yakni Yasryl Ritonga (UIN Raden Intan Lampung), Siva Mawaddah Rahman, Riri Amanda Mariza, Nabila Syahira Putri Rambe, Azli Rizki Ananda Saragih, Defina Ocktafi Ramadhani, Elsa Padilla Paris Harahap, Fikri Alfitra Nasution, Firayya, Mutia Kaniya Arisfa Harahap, Rizki Annisa (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan), Raja Ibnu Aditya Panjaitan (IAIN Kerinci), Putri Dina Azzahra (IAIN Langsa), Aisha Galuh Sekar Langit (UIN Purwokerto), Alya Ani Syafira (UIN Sidempuan), Angginta Trust Nya (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kayla Surya Ramadhani (UIN Imam Bonjol Padang) dan Kaylani Pertiwi Harahap (UIN Wali Songo Semarang).

SMA ini juga menyumbang 35 murid lolos ke berbagai PTN favorit dari jalur SNBT. Mereka diterima di kampus-kampus bergengsi seperti USU, Unimed, Universitas Samudra, Universitas Syiah Kuala, Andalas, Institut Teknologi Sumatera (Itera), Universitas Negeri Yogyakarta, Brawijaya, hingga Institut Seni Indonesia Bali.

[adsense]

Siswa-siswi yang lolos dimaksud, Rachell Theresya (Politeknik Kesehatan Medan), Ahmad Farki Al Hilali, Aisha Galuh Sekar (Politeknik Negeri Medan), Alya Ani Syafira (Samudera), Elva Rehulina, Joi Manuella Butarbutar, Adini Talita Wijaya, Mahriza Dhafi Aditya, Puji Lestari, Nazwa Safira Lubis, Fikri Al Fitrah Nasution, Mutia Kaniya Erisva Harahap (Unimed), Laura Vanesha, Ririn Zulfah Syamsiah Hasibuan, Putri Ramadhani Siregar, Zianka Alquina, Affan Yusuf Ramadhan Harahap, Jihan Aika Riziq (USU), Najwa Aiyudya, Reyhannisa Zahra Harahap, Nasywa Darmawansyah (Syiah Kuala), Novenia Gabyela Samosir (Brawijaya), Putri Dina Azzahra (Politeknik Negeri Lhokseumawe), Siva Mawaddah, Nur Intan, Zahrah Alfariza Saragih (UINSU), M Caysar Marhaendra (Andalas), Ahmad Hidayat Pane (Institut Seni Indonesia Bali), Aisyah Sofia, Andi Anus Laoli, Elsa Dwi Regifi, Muhammad Vinza Zibran Nasution (Malikussaleh), Jonathan Christian (Itera), Raissa Adzra Nasution, Sara Kayra Naza (Unri), dan Yemima Grasyaira Putri Tiffani (Universitas Negeri Yogyakarta).

"Keberhasilan ini merupakan bukti SMAN 1 Rantau Selatan mampu mempertahankan prestasinya. Selain dukungan tenaga pendidik, kerja keras siswa serta peran orang tua dinilai menjadi faktor penting mengantarkan mereka meraih kursi di perguruan tinggi negeri favorit," sebut Suripto.

[adsense]

Menurutnya, prestasi itu juga menunjukkan bahwa siswa-siswi Labuhanbatu mampu bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sejumlah siswa berhasil menembus kampus yang selama ini dikenal memiliki tingkat persaingan sangat ketat dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Capaian gemilang ini sekaligus menegaskan posisi SMAN 1 Rantau Selatan sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Labuhanbatu yang konsisten menempa lulusan berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional.

[adsense]

Suripto berharap capaian tahun ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan bahwa sekolah akan terus berupaya memberikan pembinaan terbaik agar semakin banyak lulusan yang diterima di perguruan tinggi unggulan setiap tahunnya.

"Ini menjadi kebanggaan bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat Labuhanbatu. Kami bersyukur alumni SMAN 1 Rantau Selatan kembali mendominasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi maupun tes. Semoga mereka dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah ini di masa depan," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kehadiran pasar malam di Kabupaten Nias mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), selain menjadi sarana hiburan bagi warga.

Ketua DPRD Nias, Sabayuti Gulo, mengatakan pasar malam memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang tumbuh di sekitar lokasi penyelenggaraan.

[adsense]

"Pasar malam ini tidak sekadar hiburan rakyat, tetapi merupakan salah satu upaya menggerakkan perekonomian warga melalui sektor UMKM. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut dan mendukung kegiatan ini," ujar Sabayuti Gulo saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN) di lokasi pasar malam, Senin (8/6/2026) malam.

Menurutnya, pasar malam memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan berbagai produk, mulai dari kuliner, kerajinan tangan hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pedagang sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Nias.

[adsense]

Baca Juga:

• Sering Terlambat, DPRD Nias Minta Dinas Pendidikan Evaluasi Guru SMP Negeri 4 Ulugawo

Karena itu, DPRD Nias berharap penyelenggaraan pasar malam dapat berlangsung tertib, aman dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar kegiatan serupa dapat terus digelar sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi rakyat.

[adsense]

Saat meninjau lokasi pasar malam, Sabayuti Gulo didampingi Anggota DPRD Nias Odaligoziduhu Lombu, mewakili Camat Gido Yasmin Semua, Camat Ma'u Rano Gulo, Kepala Desa Lolozasai Gido Odiaman Laoli, Kepala Desa Sihare'o III Bawesalo'o Berua Yereli Waruwu, mantan Kepala Desa Saiwahili Ediyanus Zai serta sejumlah warga setempat.(**)

[adsense]

[adsense]

O-Three Station di area SPBU Bandara Kualanamu, Sabtu (30/5/2026) resmi dimulai operasionalnya (soft opening). O-Three Station sejatinya pusat retail dan kuliner tapi di kompleks tersebut didirikan rumah-rumah ibadah guna memfasilitasi seluruh umat beragama menjalankan perintah sesuai keyakinannya. Untuk yang beragam Kristen ada rumah doa. Bagi yang beragama Katolik ada Rumah Doa Santo Hendrikus. Untuk yang muslim ada musala.

[adsense]

Pengide dan pengelola Dr Drs Hendrik H. Sitompul MM mengatakan, fasilitas di area SPBU Bandara Kualanamu itu pusat memang mengusung konsep yang sangat berbeda dari tempat singgah biasa. "Biasanya one stop entertainment tapi O-Three Station memadukan urusan duniawi dan religionitas," tegasnya saat menerima kunjungan rohaniawan, Senin (8/6/2026).

Ia memastikan, area tersebut diproyeksikan menjadi hub baru yang aman, nyaman, dan representatif bagi pengguna jasa bandara, pengendara lintas daerah, serta masyarakat sekitar dengan basis modernitas.

[adsense]

Prosesi pembukaan diawali ibadat misa dan pemberkatan yang dipimpin oleh Pastor Kristian, yang mengapresiasi visi sosial kemasyarakatan serta religiusitas. Yang istimewa adalah arsitektur dan sosial tempat tersebut.

Ia menyebut, kehadiran musala dan Rumah Doa yang berdekatan, sebagai sebuah terobosan besar dalam hal toleransi beragama di ruang publik.

[adsense]

[adsense]

Hendrik Sitompul menambahkan, karyanya tersebut dipersembahkan kepada istri tercintanya Ir Rospita T Marpaung, yang tiga bulan lalu memasuki purna bakti dari Direktorat Pajak Kemenkeu. "Beliau adalah suami yang hebat dan bertanggung jawab. Beliau ayah yang super hebat bagi anak-anak kami dan punya visi jauh ke depan. Walau istrinya sudah pensiun, beliau tetap memberikan usaha ini agar saya tetap punya semangat dan aktivitas," tegas Rospita Marpaung mengenai karya suaminya sambil mengurai "O-Three", yang diambil dari inisial tiga buah hati mereka: Ode (anak pertama), Oni (anak kedua), dan Ohan (anak ketiga).

Di soft opening yang dihadiri dan diberkati Uskup Keuskupan Agung Medan (KAM) Mgr Kornelius Sipayung itu ini, Hendrik Sitompul mengharapkan, kiranya fasilitas ibadah dimaksimalkan agar setiap pengunjung dari latar belakang apa pun, bisa beristirahat dan beribadah dengan tenang.

[adsense]

Selain misi sosial, menurut Rospita Marpaung, O-Three Station juga bergerak sebagai mesin penggerak ekonomi lokal, di kawasan Deli Serdang dan Sumatera Utara. Manajemen sengaja menggandeng para pelaku UMKM kuliner lokal, agar dapat naik kelas di wadah yang modern tanpa kehilangan cita rasa otentik mereka.

Saat ini, sejumlah gerai populer sudah resmi beroperasi melayani pengunjung. Buat yang hobi kulineran, O-Three Station punya banyak pilihan gerai yang siap memanjakan lidah. Mau makanan berat khas lokal sampai camilan kekinian, semuanya ada di sini. Misalnya yang suka rasa lokal, pengunjung bisa langsung ke Warkop Agam Medan, Bebek Terminal, atau Rumah Makan Minang Sepakat.

[adsense]

Bagi yang suka camilan kekinian ala Korea dan Jepang, ada gerai Pang Waffle dan Cheesy Coin yang cocok banget buat menemani waktu santai. Juga ada Barberpedia, tempat pangkas rambut modern buat para cowok yang ingin tampil rapi, sebelum naik pesawat atau melanjutkan perjalanan darat.

Mitra Strategis dan Aksi Sosial

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Beroperasinya O-Three Station, mendapat respons positif dari berbagai mitra strategis nasional, seperti Bank Mandiri dan PT Pertamina. Regional Chief Executive Officer Bank Mandiri Region I / Sumatera 1, I Gede Raka Arimbawa, menyatakan kesiapannya mendukung ekosistem digital di lokasi tersebut, melalui penyediaan sarana transaksi finansial yang andal.

Sementara itu, perwakilan PT Pertamina menyampaikan, fasilitas baru ini menjadi nilai tambah yang besar bagi area SPBU Bandara Kualanamu, sehingga pengendara luar kota tidak hanya mengisi BBM, tetapi juga bisa melepas lelah sekaligus mendongkrak ekonomi daerah sekitar.

[adsense]

Menutup momentum penuh syukur tersebut, keluarga Hendrik Sitompul menyerahkan tali asih secara simbolis kepada Yayasan Karya Tulus yang menaungi Sekolah Luar Biasa (SLB) C di Kecamatan Medan Tuntungan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna memastikan kinerja kepolisian berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan, Polres Tanjungbalai mengikuti kegiatan Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Audit Irwasum Mabes Polri di Aula Hotel Niagara Parapat, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh empat Polres sejajaran Polda Sumut lainnya, yakni Polres Labuhanbatu, Polres Labuhanbatu Selatan, Polres Asahan, dan Polres Batubara. Jajaran Polres Tanjungbalai dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri SIK MIK.

[adsense]

"Tim Audit dari Mabes Polri yang dipimpin oleh KBP Hernowo Yulianto SIK melakukan pemeriksaan dan pendalaman materi yang dibagi ke dalam empat bidang utama pelayanan kepolisian, yaitu Bidang Operasional (Opsnal), Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bidang Logistik dan Bidang Anggaran dan Keuangan (Garkeu)," ucap Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan.

Ipda M Ruslan juga menerangkan bahwa selama proses audit berlangsung, tim pemeriksa didampingi oleh perwakilan dari Polda Sumut di antaranya KBP Budi Perdamean Saragih SIK MH dan Kompol Rickson Sinaga SH MH.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Patroli Gabungan Skala Besar, 2 Nelayan Positif Narkoba

"Pemeriksaan tersebut berjalan dengan aman, tertib, lancar dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polres Tanjungbalai," pungkas Ipda M Ruslan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi DPRD Kota Medan menyoroti lemahnya pengawasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap para penyewa aset perusahaan. Pasalnya, pengelola aset diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Medan bersama PT KAI, Senin (8/6/2026) di DPRD Medan.

[adsense]

Rapat RDP dipimpin Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Sekretaris Komisi Dame Duma Sari Hutagalung, Renville Napitupulu, Lailatul Badri, Jusuf Ginting Suka, Ahmad Afandi Harahap, Zulham Efendi dan Datuk Iskandar Muda.

PT KAI yang hadir dipimpin Agus sebagai manajer aset, Junaidi dan sejumlah stafnya. Pada rapat tersebut Komisi 4 menuding PT KAI tidak mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan salah satunya dari PBG. PT KAI dinilai hanya memikirkan pemasukan ke kas PT KAI, sementara untuk pemasukan ke kas Pemko tidak dipantau.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Pemko Tuntaskan Pengambilalihan PSU Contempo Regency

"Di dalam kontrak telah disebutkan bahwa segala perizinan terkait pembangunan dan kegiatan usaha dibebankan kepada penyewa atau pihak kedua," ujar Junaidi.

[adsense]

Meski demikian, Komisi 4 menilai PT KAI tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab pengawasan kepada penyewa. Sebagai pemilik lahan, PT KAI dinilai tetap memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh aturan dan perizinan dipatuhi oleh pihak yang menyewa aset perusahaan.

Paul Simanjuntak mempertanyakan apakah PT KAI turut meminta salinan dokumen perizinan dari para penyewa sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Medan. "Kami berharap ada hubungan yang baik antara PT KAI, pemerintah daerah, dan para penyewa. Jangan sampai bangunan berdiri tanpa izin yang lengkap," ujar Paul.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, DPRD juga mempertanyakan besaran nilai sewa aset yang dikelola PT KAI. Junaidi menjelaskan bahwa tarif sewa di lokasi yang dipersoalkan berkisar Rp 600 ribu per meter persegi per tahun, dengan perhitungan yang mempertimbangkan luas lahan dan sejumlah faktor lainnya, termasuk nilai objek pajak.

Paul menegaskan, selain soal transparansi nilai sewa, pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perizinan oleh penyewa. Ketika penyewa mengajukan PBG, mereka pasti membutuhkan dokumen alas hak atau sertifikat lahan yang berasal dari PT KAI.

[adsense]

Karena itu, PT KAI dinilai mengetahui proses administrasi yang dilakukan penyewa dan seharusnya dapat memastikan bahwa izin bangunan telah dipenuhi sebelum pembangunan dilakukan. "Harus ada kontrol dan monitoring terhadap penyewa, termasuk memastikan mereka telah memiliki PBG," tegasnya.

DPRD menilai lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan memicu protes dari masyarakat maupun mahasiswa, seperti yang terjadi pada sejumlah lokasi usaha yang berdiri di atas aset PT KAI. DPRD meminta PT KAI meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aset yang disewakan, sekaligus lebih terbuka terkait mekanisme dan nilai sewa aset negara yang dikelola perusahaan.

[adsense]

Manajer Aset PT KAI, Agus berjanji akan memenuhi sesuai yang dianjurkan Komisi 4 DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap investor yang belum mengurus PBG. (*)

[adsense]

[adsense]

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tapanuli Utara (Taput), Jakkon Marbun, akhirnya angkat bicara soal nasib penertiban tambang pasir di kawasan Sipoholon, Senin (8/6/2026).

Jakkon menegaskan, bahwa kawasan Sipoholon tetap akan ditertibkan, meski wilayah itu tidak masuk dalam agenda rapat koordinasi (Rakor) penertiban galian C yang digelar Pemkab Taput pada hari yang sama.

[adsense]

"Penambang pasir akan segera kita tertibkan. Memang tadi agenda Rakor tidak dimasukkan karena kebetulan kemarin pak bupati langsung menuju Kecamatan Siatas Barita dan Tarutung, namun demikian kawasan Sipoholon tetap akan ditertibkan," ujar Jakkon.

Sebelumnya Pemkab Taput menggelar Rakor penertiban tambang pasir galian C ilegal di Aula Martua Kantor Bupati Taput. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Hendry M Sitompul itu dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Penutupan Tangkahan Pasir Galian C bersama para pengusaha tambang.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Taput Janji Tertibkan Tambang Pasir Sipoholon, Tapi Rakor Sekda Sepekan Tak Singgung Kawasan Itu

Namun wilayah yang dibahas dalam Rakor hanya mencakup Kecamatan Siatas Barita dan Kecamatan Tarutung. Kawasan Sipoholon yang selama ini menjadi fokus keluhan warga dan objek janji bupati tidak disebut satu pun dalam agenda maupun keputusan rapat.

[adsense]

Penandatanganan berita acara bersama pengusaha tambang itu disebut sebagai wujud komitmen penghentian kegiatan ilegal dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Absennya Sipoholon dari agenda Rakor menjadi sorotan karena tepat sepekan sebelumnya, Bupati Taput Jonius TP Hutabarat secara terbuka menjanjikan penertiban kawasan tersebut di hadapan warga.

[adsense]

Dalam dialog bersama warga Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Senin (1/6/2026), Bupati Jonius menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi aktivitas penambangan pasir yang selama ini meresahkan masyarakat.

Ia menyatakan para penambang di kawasan Sipoholon akan segera dipanggil untuk membuat surat pernyataan dan perjanjian penghentian aktivitas. Sebagai langkah awal, Pemkab Taput akan menerbitkan surat edaran resmi yang melarang seluruh kegiatan penambangan pasir di wilayah tersebut, disertai pemasangan plang larangan di titik-titik strategis.

[adsense]

"Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan terbitkan surat edaran dan pasang plang larangan di titik-titik strategis," tegas Jonius dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Deni Lumbantoruan, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pertemuan 1 Juni lalu, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak menyatakan pihaknya siap melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun para penambang mengenai aturan yang akan berlaku.

[adsense]

Ia menegaskan, bahwa siapa pun yang tetap nekad melakukan penambangan pasir setelah larangan resmi diterbitkan akan diproses sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Hendry M Sitompul belum memberikan respons saat dihubungi. Belum ada pula pernyataan resmi dari Pemkab Taput mengenai jadwal dan mekanisme penertiban tambang pasir di kawasan Sipoholon sebagaimana dijanjikan sebelumnya (**)

Tarutung, Senin 8 Juni 2026

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menuntaskan pengambilalihan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo Regency di Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan aset daerah sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas umum yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

Desakan itu disampaikan Anggota Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Medan, Muslim, dalam Rapat Koordinasi Penertiban Aset Daerah Kota Medan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Medan, Senin (8/6/2026).

[adsense]

Menurut Muslim, pengambilalihan PSU harus dilaksanakan sesuai Berita Acara Pengambilalihan PSU Nomor 600.1.15.2/9520 tertanggal 1 Desember 2025 yang telah ditandatangani Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur pemerintah kecamatan, kelurahan dan lingkungan setempat.

"Persoalan PSU tidak hanya menyangkut administrasi aset, tetapi juga berkaitan dengan upaya penyelamatan aset negara yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Muslim.

[adsense]

Baca Juga:

• Korban Begal Tanggung Jawab Negara, Komnas HAM Minta Pemko Medan Bertindak

"KPK mendorong pemerintah daerah menertibkan PSU untuk mencegah potensi pengalihan fungsi fasilitas umum, mencegah kerugian keuangan daerah serta menutup peluang praktik gratifikasi dan pungutan liar dalam proses penyerahan aset," katanya.

[adsense]

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Medan Robi Barus dan dihadiri anggota pansus Margaret MS, Jusuf Ginting, Salomo TR Pardede, Renvil Napitupulu, Lailatul Badri, perwakilan pengembang, organisasi perangkat daerah terkait, camat serta lurah.

Berdasarkan dokumen pengambilalihan, kawasan Perumahan Contempo Regency memiliki luas sekitar 10.187 meter persegi. PSU yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas sekitar 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter, serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

[adsense]

Dalam berita acara pengambilalihan disebutkan, setelah aset diserahkan maka seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Pengembang juga tidak lagi memiliki hak untuk mengelola maupun mengalihkan aset tersebut.

Meski demikian, proses pengambilalihan masih menuai polemik. Sejumlah warga Perumahan Contempo Regency menyatakan keberatan karena mengaku tidak pernah menerima sosialisasi yang memadai. Mereka juga menolak rencana pembongkaran beberapa fasilitas yang selama ini digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

[adsense]

Menanggapi hal itu, tim verifikasi PSU dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Reza Harahap, menyatakan sosialisasi telah dilakukan dan proses pengambilalihan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.

Anggota Pansus Margaret MS meminta penyelamatan aset daerah tidak berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

[adsense]

"Kalau terlalu lama dibiarkan, aset yang semestinya menjadi milik Pemko Medan bisa saja berpotensi diperjualbelikan atau dialihfungsikan. Ini harus segera dituntaskan," tegasnya.

Senada, anggota pansus Lailatul Badri meminta Pemko Medan bergerak cepat karena masih banyak aset daerah lainnya yang belum berhasil diambil alih dari pihak pengembang.

[adsense]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menegaskan Pemko Medan harus tegas dalam menyelamatkan aset daerah.

"Pemko Medan tidak boleh kalah dengan pengusaha nakal. Kalau memang PSU sudah wajib diserahkan sesuai aturan dan seluruh dokumen telah lengkap, pemerintah harus tegas menyelamatkan aset daerah. Jangan sampai aset yang menjadi hak masyarakat dan pemerintah justru dikuasai atau dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan bisnis," tegas Azhari.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Cabang Belawan meraih Best Corporate Branding Award, pada kegiatan Forum Humas Regional 1, yang diselenggarakan PT Pelindo Regional 1 di Kota Dumai, Provinsi Riau, pada 3–4 Juni 2026.

Dalam siaran pers, yang diterima wartawan, dari Humas Pelindo Regional 1 Belawan, Senin (8/6/2026) menyebutkan, penghargaan Best Corporate Branding Award, merupakan bentuk apresiasi atas implementasi strategi branding perusahaan yang dinilai mampu mendukung penguatan citra dan reputasi Pelindo di wilayah kerja Regional 1.

[adsense]

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan serta memperkuat implementasi corporate branding yang sejalan dengan transformasi Pelindo. Ke depan, kami akan terus berupaya menghadirkan komunikasi yang informatif, adaptif, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan," ujar Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal.

Yusrizal sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Pelindo Regional 1 Cabang Belawan.

[adsense]

Menurutnya, selain menjadi ajang apresiasi, Forum Humas Regional 1 juga memberikan berbagai pembekalan terkait keterbukaan informasi publik, pengukuran efektivitas komunikasi, pengelolaan reputasi perusahaan, serta penguatan kompetensi kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi yang terus berkembang.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 1 Cabang Belawan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kehumasan guna mendukung penguatan reputasi perusahaan dan menghadirkan komunikasi yang efektif, transparan, serta terpercaya.

[adsense]

Kegiatan Forum Humas Regional 1 diikuti insan kehumasan dari seluruh cabang, subholding, dan anak perusahaan di lingkungan Pelindo Regional 1 tersebut, juga menjadi wadah untuk memperkuat kompetensi, kolaborasi, serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi perusahaan.(**)

[adsense]

[adsense]

Semangat menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 semakin terasa. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Hatunggal Siregar, mengunjungi Kantor KONI Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Binaraga, Rantauprapat, Senin (8/6/2026) sore. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perjalanannya menuju Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam kunjungan itu, Hatunggal Siregar didampingi Ketua Bidang Prestasi KONI Sumut, Irwan Pulungan. Kehadiran rombongan disambut hangat Ketua Umum KONI Labuhanbatu, H Boster Sitio bersama Wakil Ketua Ade Huzaini, Pembina Ginting, Bendahara Wesly Panjaitan, para ketua bidang dan jajaran beserta pengurus cabang olahraga.

[adsense]

Dalam sambutannya, Boster Sitio mengapresiasi kunjungan Hatunggal dan rombongan tersebut. Ia menegaskan, saat ini KONI Labuhanbatu sedang fokus mempersiapkan atlet-atlet terbaik yang akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Menurut Boster, seluruh persiapan dilakukan secara maksimal agar kontingen Labuhanbatu mampu tampil kompetitif dan meraih hasil membanggakan. Ia optimistis para atlet yang dipersiapkan memiliki peluang besar untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Gelapkan Uang COD Rp120 Juta, Kurir SPX Shopee Dilaporkan ke Polres Sergai

Lebih lanjut, Boster mengungkapkan bahwa Labuhanbatu akan mengikuti 24 cabang olahraga, belum termasuk cabang sepak bola. Karena itu, pihaknya berharap mendapat arahan dan bimbingan dari Ketua Umum KONI Sumut agar persiapan yang dilakukan berjalan sesuai target dan menghasilkan prestasi maksimal.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Hatunggal Siregar dalam bimbingan dan arahannya memberikan motivasi kepada para pengurus KONI, Cabor dan atlet. Ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, serta konsistensi dalam menjalani program latihan. Menurutnya, prestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dijalani dengan tekun dan penuh semangat.

Hatunggal juga mengingatkan bahwa Porprovsu bukan hanya ajang perebutan medali, tetapi sekaligus menjadi wadah penjaringan atlet potensial yang nantinya dipersiapkan untuk memperkuat Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional (PON). Ia juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan prestasi Sumut di tingkat nasional.

[adsense]

"Saya akan berusaha mempertahankan peringkat empat pada PON mendatang," tegas Hatunggal di hadapan para pengurus dan atlet yang hadir.

Sebelum menuju PON, KONI Sumut akan melaksanakan 3 agenda besar tahun 2026, yakni Seleksi Provinsi (Selekprov) pada Juni hingga Oktober, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) pada Juli hingga Oktober, serta Porprovsu pada bulan November. Porprov direncanakan diikuti sedikitnya 17 kabupaten/kota dengan mempertandingkan 28 cabang olahraga.

[adsense]

Hatunggal memastikan para atlet peraih medali akan mendapatkan perhatian dan pembinaan dari KONI Sumut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi. Pada akhir pertemuan itu, Hatunggal menyerahkan spanduk ke KONI Labuhanbatu berisi ajakan bagi masyarakat untuk mendukung Porprovsu 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang kurir SPX Shopee Hub Perbaungan, Rahmad Tumanggor (30), melaporkan rekannya sesama kurir , AAQ (32), ke Polres Serdangbedagai (Sergai) atas dugaan penipuan dan penggelapan uang setoran Cash on Delivery (COD).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/199/VI/2026/SPKT/Polres Sergai/Polda Sumut tertanggal 8 Juni 2026. Dugaan tindak pidana itu diketahui pada Sabtu (6/6/2026) pukul 06.46 WIB di Gudang SPX Hub Perbaungan, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan.

[adsense]

Rahmad mengaku mengalami kerugian sebesar Rp.9 juta. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah kurir, total dana setoran COD yang diduga dibawa kabur oleh terlapor diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta.

"Kami melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan AAQ. Total uang yang diduga dibawa mencapai sekitar Rp120 juta," ujar Rahmad kepada wartawan usai membuat laporan polisi di Polres Sergai, Senin (8/6/2026) sore.

[adsense]

Menurutnya, selama hampir satu tahun para kurir mempercayakan penyetoran uang COD kepada terlapor yang menawarkan jasa penyetoran ke rekening bank setiap malam setelah aktivitas pengantaran selesai.

"Selama ini aman-aman saja. Setelah uang disetor, bukti transfer virtual selalu dikirim sehingga kami tidak pernah curiga," katanya.

[adsense]

Kecurigaan mulai muncul ketika AAQ tidak dapat dihubungi dan nomor teleponnya tidak lagi aktif. Selain itu, informasi yang diterima para kurir menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di kediamannya di Dusun I, Desa Sukaberas, Kecamatan Perbaungan.

"Saya baru sadar saat nomor WhatsApp-nya sudah tidak aktif dan dia juga tidak berada di rumah. Informasinya dia tinggal di rumah mertuanya bersama istrinya. Namun sekarang diduga AAQ dan istrinya sudah kabur," ungkap Rahmad.

[adsense]

Ia menyebut sedikitnya 30 kurir diduga menjadi korban dalam kasus tersebut. Mereka berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas laporan itu dan menemukan keberadaan terlapor.

"Harapan kami yang bersangkutan segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Personel Unit Reskrim Polsek Medan Area bergerak cepat mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Medan Area Selatan Gang Ganefo, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area.

Dalam waktu kurang dari tiga jam setelah kejadian, tersangka pelaku Gan (42) warga Jalan Datuk Kabu Pasar III Gang Nangka, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang berhasil diamankan petugas.

[adsense]

Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yaqin didampingi Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri Lubis, Senin (8/6/2026) mengatakan tersangka ditangkap pada Kamis (4/6/2026) sekitar pukul 16.30 WIB setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan pelaku.

"Setelah menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV serta informasi yang diperoleh di lapangan, tim opsnal yang dipimpin Kanit bersama anggota langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku," ujar AKP Ainul Yaqin.

[adsense]

Baca Juga:

• SheHacks 2026 Dorong Perempuan UMKM Manfaatkan AI

Ia mengungkapkan, kasus tersebut bermula ketika korban, Vernando Fylario (22) warga Jalan Medan Area Selatan Gang Ganefo, kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3254 ALJ miliknya. Kendaraan tersebut sebelumnya diparkir di pekarangan rumah pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB.

"Sekitar 15 menit kemudian, korban mendapat telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengenakan topi masuk ke pekarangan rumah dan membawa kabur sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari lokasi. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Area," ungkapnya.

[adsense]

AKP Ainul Yaqin menjelaskan, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka, petugas juga menemukan satu plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di lipatan celananya.

[adsense]

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah mencuri sepeda motor milik korban. Ia juga mengaku kendaraan hasil curian tersebut telah digadaikan kepada seseorang berinisial ASUN di kawasan Tembung Pasar VII Gang Kuwini seharga Rp1,3 juta," jelasnya.

Lebih lanjut, tersangka mengaku uang hasil gadai sepeda motor itu digunakan untuk membeli sabu.

[adsense]

"Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan tersebut saat ini masih terus didalami untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk penelusuran keberadaan sepeda motor dan pihak yang menerima gadai kendaraan tersebut," kata Kapolsek.

Dari tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu helai baju hitam dan satu celana hitam yang digunakan saat melakukan aksi pencurian. Pelaku dijerat dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Berhasil Ungkap Kasus Pencuri HP di Jalan Tenggiri Sibolga

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan. Peran masyarakat dalam memberikan informasi juga sangat membantu pengungkapan kasus ini," pungkas Yaqin.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hadi Yanto, SH, MH, CLA selaku kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), meminta majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT Duri Rejang Berseri.

"Kita meminta kepada majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan para pemohon PKPU," kata Hadi di Medan, Senin (8/6/2026).

[adsense]

Sebelumnya, lanjut Hadi, pihaknya telah menyampaikan permintaan tersebut dalam sidang agenda kesimpulan perkara Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan Lina selaku Pemohon PKPU I dan Jamilah selaku Pemohon PKPU II melalui Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan.

"Permintaan itu juga telah kami sampaikan dalam sidang agenda kesimpulan yang digelar pada Jumat (5/6). Permohonan PKPU yang kami ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena diajukan kepada pengadilan yang berwenang," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Terima Kunjungan Bupati Karo Antonius Ginting, Perkuat Sinergitas

Ia menjelaskan, selama persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosana Kesuma Hidayah didampingi hakim anggota Sunoto dan Harika Nova Yeri, terungkap sejumlah fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pemohon selaku kreditur dengan PT Duri Rejang Berseri sebagai termohon PKPU.

[adsense]

Menurut dia, fakta persidangan menunjukkan Lina merupakan investor atau pemberi modal pembiayaan untuk pekerjaan pengerukan yang dilaksanakan PT Duri Rejang Berseri berdasarkan kontrak pekerjaan dengan PT Bumi Natura Indonesia.

Nilai pembiayaan yang diberikan Lina disebut mencapai Rp1,057 miliar. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap adanya Surat Perjanjian Pengembalian Dana Investasi Nomor 018A/MJ-DRB/IX/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 yang menurut pemohon menjadi bukti pengakuan kewajiban pembayaran oleh perusahaan.

[adsense]

Hubungan hukum tersebut, lanjut Hadi, diperkuat dengan adanya pengalihan hak atas piutang yang kemudian menjadi dasar tagihan para pemohon kepada PT Duri Rejang Berseri.

"Dengan adanya perjanjian dan pengalihan hak atas piutang tersebut, para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai kreditur dari termohon PKPU," katanya.

[adsense]

Hadi juga menyoroti keterangan saksi yang dihadirkan pihak termohon dalam persidangan.

Menurut dia, fakta persidangan menunjukkan Wukir Tinarbuko yang disebut sebagai anggota Polri aktif dan bekerja sebagai pengawas di bawah Riduwan Sami, memiliki keterkaitan dengan operasional proyek yang dijalankan atas nama PT Duri Rejang Berseri.

[adsense]

Ia mengatakan, dalam persidangan terungkap bahwa Riduwan Sami selaku Direktur Cabang Perusahaan PT Duri Rejang Berseri melakukan penagihan pembayaran kepada perusahaan lain melalui penerbitan invoice yang berkaitan dengan pekerjaan proyek.

"Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang bersangkutan melakukan penagihan pembayaran kepada perusahaan lain melalui invoice. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan dalam kegiatan usaha yang dijalankan termohon," ujarnya.

[adsense]

Menurut Hadi, fakta tersebut semakin memperkuat argumentasi pemohon mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya kewajiban pembayaran kepada para kreditur.

Di sisi lain, PT Duri Rejang Berseri dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon. Termohon menyatakan tidak pernah memiliki hubungan pembiayaan langsung dengan para pemohon dan menegaskan bahwa pembiayaan proyek dilakukan melalui pihak lain.

[adsense]

Perusahaan juga mengungkapkan bahwa Riduwan Sami dan Wukir Tinarbuko telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas dugaan penggelapan dan perbuatan curang terkait pengelolaan dana proyek.

Menurut Hadi, laporan pidana tersebut merupakan persoalan yang berbeda dengan perkara PKPU yang sedang diperiksa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.

[adsense]

"Laporan pidana tidak menghapus fakta adanya hubungan hukum dan kewajiban yang timbul dalam perkara ini. Yang menjadi fokus dalam PKPU adalah ada atau tidaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai ketentuan undang-undang," katanya.

Ia menambahkan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga memenuhi syarat untuk diberikan PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[adsense]

Para pemohon juga berpendapat PT Duri Rejang Berseri memiliki lebih dari satu kreditur yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan PKPU.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh permohonan PKPU yang diajukan, menetapkan PKPU sementara terhadap PT Duri Rejang Berseri selama paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan, menunjuk hakim pengawas, serta mengangkat Debby Natalia dan Boy Christian L. Tobing sebagai tim pengurus.

[adsense]

"Kami memohon agar permohonan PKPU ini dapat dikabulkan seluruhnya demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para kreditur," ujar Hadi.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada Kamis, 18 Juni 2026.

[adsense]

(*)

[adsense]

[adsense]

Kajati Sumut Muhibuddin SH MH menerima kunjungan silaturahmi Bupati Kabupaten Karo Antonius Ginting, di ruang transit lantai II kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Medan, Senin (8/6/2026).

Dalam menerima kunjungan itu Kajati Muhibuddin didampingi Aspidsus Johnny William Pardede, Asdatun Nurhandayani dan Asisten Pembinaan Herlina Setyorini, sedangkan Bupati didampingi Kajari Karo Edmon Purba.

[adsense]

Menurut Kasi Penkum Rizaldi dalam keterangannya, pertemuan itu digelar sebagai langkah penguatan dan guna menjaga terus sinergitas pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Sumut.

"Pertemuan ini guna meningkatkan dan menguatkan sinergitas pemerintah daerah kabupaten dengan jajaran aparatur penegak hukum," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Karo Dukung Pembangunan GKPS Syalom Kabanjahe

Diketahui, Muhibuddin sebagai Kajati Sumut yang baru menggantikan Harli Siregar sejak akhir April 2026. Muhibuddin juga telah menerima kunjungan silaturahmi dari Walikota Medan Rico Wass, pada Selasa (2/6/2026). (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gelombang protes terhadap pemadaman listrik massal yang terjadi berulang kali di Sumatera Utara terus menguat. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, mendesak PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada masyarakat, karena telah mengalami kerugian besar akibat pemadaman listrik secara berulang.

"Saya berpendapat justru PT PLN harus memberikan kompensasi kepada masyarakat, karena pemadaman listrik berkali-kali ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga," tegas Yahdi Khoir Harahap kepada wartawan, Senin (8/6/2026) di Medan.

[adsense]

Menurut Ketua Fraksi PAN ini, tumbangnya sejumlah menara SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di kawasan Galang

menjadi indikator lemahnya sistem perawatan dan pengawasan yang dilakukan PLN selama ini serta dinilai gagal melakukan mitigasi yang memadai terhadap infrastruktur vital kelistrikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Berdikari Ujung Medan Selayang "Kupak-kapik", Masyarakat Mengeluh

"Memang benar ada faktor cuaca, tetapi bangunan SUTET harusnya sudah memperhitungkan kekuatan angin dan kondisi ekstrem lainnya. Kalau sampai tumbang, berarti ada yang tidak optimal dalam sistem pemeliharaan dan mitigasi bencananya," ujarnya.

[adsense]

Yahdi yang memiliki pengalaman panjang di bidang perawatan instalasi industri saat bekerja di PT Inalum dan mengaku memahami pentingnya pemeliharaan berkala terhadap aset strategis. Jika PT PLN tidak menjalankan periodik maintenance secara maksimal, tentu kerusakan besar mudah terjadi ketika menghadapi gangguan alam.

"Saya cukup memahami dunia maintenance. Setiap instalasi diperiksa secara rutin, ada jadwal bulanan, triwulan hingga semester. Kalau perawatan berjalan baik, risiko kerusakan bisa ditekan. Melihat kondisi sekarang, saya menduga sistem itu tidak berjalan optimal di PLN," katanya.

[adsense]

Yahdi menegaskan, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang terus menanggung dampak dari buruknya pelayanan kelistrikan. Terlebih, di tengah pemadaman yang berulang, banyak warga justru mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat, bahkan Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku mengalami hal serupa.

Karena itu, Yahdi mendesak PT PLN bertanggung jawab secara terbuka dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman massal tersebut. Jika perusahaan itu profesional, tentu memiliki tanggungjawab kepada pelanggan, karena sudah dirugikan, baik secara ekonomi maupun aktivitas sehari-hari.

[adsense]

Bahkan Yahdi mengungkapkan, sebagai bentuk tanggungjawab ke masyarakat, Komisi D DPRD Sumut telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan PLN UID Sumatera Utara pada pekan depan, guna meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas gangguan kelistrikan yang terjadi dan kerugian yang dialami masyarakat.(*).

[adsense]

[adsense]

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I memprakirakan sebagian besar wilayah Sumut masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada periode 8-15 Juni 2026.

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I, Martha Rosefina Manurung menjelaskan kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer yang masih aktif di wilayah Sumut.

[adsense]

Menurutnya, pemanasan udara yang cukup kuat di permukaan pada siang hari menyebabkan atmosfer menjadi labil sehingga memicu pengangkatan massa udara dan pembentukan awan hujan.

Selain itu, adanya daerah pertemuan angin (konvergensi) dan konfluensi di sepanjang Pantai Barat hingga kawasan pegunungan Sumut turut meningkatkan pertumbuhan awan hujan dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]

"Dalam sepekan ke depan cuaca di Sumut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Sumatera, serta belokan angin yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi sehingga meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan," ujar Martha dalam Prospek Cuaca Mingguan Sumut yang dirilis, Senin (8/6/2026).

BMKG mencatat hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat telah terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Pada 4 Juni 2026, curah hujan mencapai 114,4 milimeter di Pos Hujan Cempa, Kabupaten Langkat, 82,7 milimeter di Stasiun BBMKG Wilayah I Medan, dan 74,6 milimeter di ARG PDAM Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Kemudian pada 5 Juni 2026, curah hujan tercatat sebesar 95 milimeter di Pos Hujan Tanjung Langkat dan 74 milimeter di ARG PDAM Sunggal. Sementara pada 6 Juni 2026, Pos Hujan Onan Runggu di Kabupaten Samosir mencatat curah hujan tertinggi mencapai 148 milimeter.

Selain hujan lebat, BMKG juga mencatat kecepatan angin kencang di Stasiun Meteorologi Kualanamu mencapai 43 kilometer per jam pada 3 Juni dan meningkat menjadi 70 kilometer per jam pada 4 Juni 2026.

[adsense]

Meski demikian, BMKG menjelaskan aktifnya Monsun Australia membawa massa udara kering ke wilayah Sumut sehingga mengurangi pembentukan awan pada pagi hingga siang hari. Kondisi ini menyebabkan suhu udara terasa lebih panas pada siang hari serta berpotensi memicu angin kencang di sejumlah wilayah.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, serta sejumlah kota seperti Medan, Binjai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat juga diminta secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini resmi BMKG melalui berbagai kanal informasi yang tersedia guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan.

[adsense]

Dengan kondisi atmosfer yang masih dinamis, BMKG berharap masyarakat dapat melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungan masing-masing untuk meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi serta menjaga keselamatan selama beraktivitas. (*)

[adsense]

[adsense]

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Yusafrihardi Girsang menyoroti keberadaan surat undangan bimbingan teknis (Bimtek) dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Smartboard Kabupaten Langkat senilai Rp29,5 miliar.

Sorotan itu muncul setelah saksi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Hinai, Kabupaten Langkat Togar Matondang memberikan keterangan yang berbeda dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat Dr Saiful Abdi.

[adsense]

Dalam persidangan, Togar menyebut pernah mengikuti Bimtek pengenalan Smartboard atas undangan yang menurutnya berasal dari Saiful Abdi.

Namun terdakwa membantah pernyataan tersebut dan menegaskan tidak pernah menandatangani undangan kegiatan dimaksud.

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Kabur Usai Sidang di PN Binjai, Terdakwa Kasus Curanmor Berhasil Ditangkap Kembali

Perbedaan keterangan itu Yusafrihardi Girsang pun meminta saksi membawa dokumen undangan Bimtek pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Jumat (12/6/2026).

[adsense]

Hakim menilai dokumen tersebut penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya karena belum pernah disita oleh penyidik maupun jaksa.

Sebelumnya, saksi menjelaskan bahwa SMPN 1 Hinai menerima tiga unit Smartboard yang diserahkan melalui operator sekolah tanpa adanya proposal pengajuan dari pihak sekolah.

[adsense]

Ia juga mengaku menandatangani berita acara serah terima perangkat sekitar satu bulan setelah barang diterima.

Meski tidak mengetahui pihak yang mengantarkan Smartboard, saksi menyebut perangkat tersebut masih berfungsi dan dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.

[adsense]

Saat menjawab pertanyaan tim penasihat hukum terdakwa, saksi menegaskan tidak pernah diperintahkan membuat proposal pengadaan Smartboard dan tidak pernah dikumpulkan bersama kepala sekolah lain untuk kepentingan proyek tersebut.

Dalam perkara ini, Saiful Abdi bersama Supriadi selaku PPK dan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

[adsense]

Jaksa mendasarkan dakwaan pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan dugaan penyimpangan, termasuk indikasi markup dalam proyek pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar.

Sementara itu, tim penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson Dibarani sebelumnya meminta agar pengusutan perkara tidak berhenti pada para terdakwa yang saat ini menjalani persidangan.

[adsense]

Mereka menyoroti nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat yang disebut sebanyak 26 kali dalam berkas perkara dan meminta aparat hukum mengusut pihak yang dianggap memiliki peran lebih besar dalam proyek tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Batak Kota Medan mendatangi Polda Sumut untuk melaporkan pemilik akun Tiktok Karo Bukan Batak, Senin (8/6/2026).

Warga yang didominasi ibu-ibu dan perwakilan organisasi Horas Bangso Batak (HBB) mendesak Polda Sumut menangkap pemilik akun berinisial AS yang diduga menghina suku Batak.

[adsense]

"Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana penistaan terhadap suku dan ras tertentu yang dilakukan seorang pemilik akun Tiktok Karo Bukan Batak berinisial AS;" ujar Aria Angkola, salah seorang perwakilan dari HBB sembari menunjukkan tanda terima laporan nomor: STTLP/B/897/VI/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 8 Juni 2026.

Sebutnya, masyarakat merasa tersakiti dengan video dari akun tersebut yang merendahkan suku Batak.

[adsense]

Baca Juga:

• Kajari Karo Dukung Pembangunan GKPS Syalom Kabanjahe

Sementara, pelapor Arianto Sinaga meminta pihak Polda Sumut segera menindaklanjuti laporan dugaan penistaan suku Batak.

[adsense]

Terpisah Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengatakan akan ditindaklanjuti.

"Laporannya akan kita tindalanjuti. Jika nanti memenuhi unsur pidana maka penyidik Ditressiber akan memproses lebih lanjut dan memeriksa terlapor," tandasnya.

[adsense]

Diketahui sebelumnya video Tiktok pemilik akun Karo Bukan Batak viral.

Dalam video live di Tiktok tersebut, AS menyebut kata-kata yang tidak senonoh. (*)

[adsense]

[adsense]