[adsense]

Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum diterbitkannya hasil konstatering yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang pada 11 Agustus 2026.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Herbert Benyamin Pasaribu, Panangian Sinambela, menilai proses eksekusi tanah tersebut telah berlarut-larut. Padahal, Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sebelumnya telah menerbitkan penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan.

[adsense]

Panangian mengatakan, pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan telah disampaikan pada 16 Oktober 2025 berdasarkan Penetapan Ketua PN Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.Eks/2022/PN Lbp jo. 4/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 30 September 2025.

Namun, hingga kini eksekusi belum terlaksana. Bahkan, setelah dilakukan konstatering di lokasi pada 11 Agustus 2026, hasil kegiatan tersebut belum juga diterbitkan BPN Deli Serdang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Sherly Banding, Putusan KDRT Dilaporkan ke Bawas MA dan KY

Menurutnya, PN Lubuk Pakam sebenarnya telah menerbitkan penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan pada tahun lalu. Namun, kemudian muncul permintaan untuk dilakukan konstatering.

[adsense]

Panangian mengatakan, pihaknya akhirnya menyetujui permintaan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap proses hukum yang ditetapkan pengadilan.

"Kami mungkin sebagai warga negara, sebagai kuasa hukum dari pemohon, harus taat. Oleh karenanya kami taati, karena PN Lubuk Pakam mengatakan harus dilakukan konstatering," ujarnya.

[adsense]

Untuk pelaksanaan konstatering tersebut, lanjut Panangian, pihak pemohon juga dibebani kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada BPN. Nilainya sekitar Rp26,7 juta.

"Kami juga sudah membayar PNBP ke BPN Deli Serdang. Ini dia bukti pembayarannya. PNBP itu sekitar Rp26.700.000," katanya.

[adsense]

Panangian berharap hasil konstatering dapat segera diterbitkan setelah kegiatan di lokasi selesai dilaksanakan. Terlebih, menurut dia, saat konstatering berlangsung tidak ditemukan kendala berarti.

Ia mengatakan, setiap nomor sertifikat yang ditunjukkan pihaknya kepada petugas BPN dapat dikonfirmasi keberadaannya berdasarkan data yang dimiliki BPN.

[adsense]

"Setiap kali kami menunjukkan atau menyebutkan surat nomor sertifikat itu, ternyata semuanya ada dalam catatan BPN," katanya.

Menurut Panangian, petugas BPN saat itu melakukan pengecekan terhadap data yang ada melalui perangkat yang digunakan, termasuk peta atau data lokasi. Dari pengecekan tersebut, ke-13 sertifikat yang disebutkan satu per satu dinyatakan ada dalam catatan BPN.

[adsense]

"Ke-13 nomor sertifikat yang kami sebutkan satu per satu itu ada di dalam catatan BPN," ujarnya.

Karena itu, Panangian mengaku heran hasil konstatering belum juga diterbitkan meski proses tersebut telah berlangsung hampir dua bulan.

[adsense]

"Waktu dinyatakan seminggu akan selesai, kami sempat juga menawarkan, 'Bisa enggak lebih cepat?' Tapi BPN, salah satu petugasnya mengatakan enggak bisa, ya sudah kami pun ikut," katanya.

Namun, hingga 23 September 2026, hasil konstatering tersebut belum juga diterima pihak pemohon.

[adsense]

"Kalau sampai sekarang sudah jalan dua bulan belum clear hasil dari konstatering itu, kami kan patut bertanda tanya," katanya.

Panangian bahkan mengaku mempertanyakan keseriusan BPN Deli Serdang dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ia menilai BPN seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih pihak pemohon telah memenuhi kewajiban pembayaran PNBP untuk pelaksanaan konstatering.

[adsense]

"Kewajiban kalian, kalian laksanakan. Tugas kalian itu untuk menerbitkan hasil dari konstatering itu. Itu mungkin keberatan yang kami ingin sampaikan, semoga ini bisa didengar," katanya.

Panangian menjelaskan, tanah perkara yang akan dieksekusi tersebut terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan terdiri atas 13 Sertifikat Hak Milik (SHM).

[adsense]

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPN, ke-13 sertifikat tersebut yakni SHM Nomor 598, 483, 448, 70, 599, 597, 600, 447, 450, 449, 321, 484 dan 322.

"Semuanya ini di Desa Telaga Tujuh. Ini sesuai data dari BPN," katanya.

[adsense]

Menurut Panangian, data mengenai ke-13 sertifikat tersebut seharusnya sudah dapat dipersiapkan BPN sebelum pelaksanaan konstatering. Ia mengatakan, permohonan konstatering telah diajukan sekitar satu bulan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Dengan demikian, menurut dia, BPN seharusnya telah mempersiapkan data terkait ke-13 sertifikat tersebut, termasuk posisi masing-masing sertifikat dalam buku tanah.

[adsense]

"Artinya, harusnya mereka pun sudah mempersiapkan semua data-data itu kan, dan sudah mulai harusnya menyingkirkan 13 surat ini di mana posisinya di buku tanah mereka," katanya.

Panangian mengakui pihaknya sejauh ini belum menyampaikan surat keberatan secara resmi kepada BPN Deli Serdang. Komunikasi selama ini masih dilakukan secara informal melalui telepon.

[adsense]

"Memang belum ada kami surati resmi, karena memang selama ini melalui telepon," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya selama ini berupaya menjaga komunikasi dengan instansi terkait dan tidak langsung mengirimkan surat secara resmi.

[adsense]

"Selalu kita menjaga, karena kalau kita surati bisa-bisa nanti mereka—karena kan selalu kita bikin tembusan. Bisa saja nanti mereka enggak bergairah, ya banyak yang kita jaga," ujarnya.

Namun, menurut Panangian, pola komunikasi informal tersebut justru membuat persoalan semakin sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada jawaban resmi dari BPN.

[adsense]

"Kita mungkin saja melaporkan ke atasannya lah. Ke atasannya mungkin kita akan laporkan, 'Beginilah kinerja mereka.' Dan mereka itu tidak mau pernah menginformasikan, ini kekecewaan kita itu sangat di situ," katanya.

"Kita kirim surat pun mereka enggak mau respon. Jadi selalu sifatnya lisan. Nah, ini kan sulit dipertanggungjawabkan," sambungnya.

[adsense]

Selain mempertanyakan BPN, Panangian juga menyoroti sikap PN Lubuk Pakam yang menurutnya cenderung pasif dalam mendorong proses tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah beberapa kali meminta pengadilan menyurati BPN Deli Serdang terkait hasil konstatering.

"Pihak pengadilan ini akhirnya kan jadi pasif. Nah, itu yang selalu sebetulnya kami minta kepada pengadilan supaya kirim surat ke BPN," katanya.

[adsense]

Menurutnya, komunikasi antarinstansi dinilai akan lebih efektif dibandingkan pihak pemohon yang langsung mendatangi BPN.

"Kadang-kadang kan karena harus instansi dengan instansi baru ada saling menghargai. Saya berapa kali sampaikan sama Panitera—kalau sekarang penyebutannya Panitera. Saya sampaikan ke Pak Panitera: 'Pak Panitera, tolonglah surati ke BPN'," ujarnya.

[adsense]

Panangian mengaku pihaknya kesulitan memperoleh informasi langsung mengenai perkembangan pekerjaan di BPN karena akses mereka terbatas.

"Karena kalau kami yang datang ke sana, kami tuh langsung terhalang di PTSP. Dan kami nggak tahu kerjaan mereka di balik layar tuh apa kan," katanya.

[adsense]

Ia mengatakan, pihaknya kerap mendapat informasi dari PTSP bahwa petugas BPN sedang berada di lapangan atau tengah sibuk.

"Selalu saja PTSP bilang mereka lagi ke lapangan, mereka lagi sibuk, dan memang susah kita untuk mencampuri atau untuk masuk di dalam ranahnya mereka karena itu kewenangan mereka," ujarnya.

[adsense]

Karena itu, Panangian berharap pengadilan dapat mengambil peran dalam mendorong kejelasan hasil konstatering sehingga proses eksekusi tidak terus berlarut-larut. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu bersama Bupati dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM dan unsur Forkopimda memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara tindak pidana, termasuk narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja serta barang bukti yang dinilai dapat mengancam keamanan negara.

Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Rabu (23/9/2026).

[adsense]

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum setelah putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Barang bukti yang dimusnahkan juga mencakup benda-benda terkait tindak pidana yang mengganggu keamanan negara (Kemneg), ketertiban umum, orang, harta benda.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD-Pemkab Tapteng Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

Ia merinci, narkotika jenis sabu yang dimusnahkan mencapai 2.579,83 gram, ekstasi sebanyak 106,2 gram, serta ganja seberat 156,7 gram, sejumlah bong, timbangan elektrik, mancis dan pipet serta bungkus sabu dan ganja. Selain itu, turut dimusnahkan sepucuk senjata api (pistol), telepon seluler, dan senjata tajam jenis pisau/egrek dan lainnya.

[adsense]

Sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Ganja dibakar, HP dan timbangan elektrik dipecahkan, pistol dan egrek dipotong-potong menggunakan mesin pemotong besi.

Kepala Kejari Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

[adsense]

Jeffry menegaskan, Kejari Labuhanbatu berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pendampingan dan pelayanan hukum sesuai kewenangan.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu.

[adsense]

Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, Ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga, perwakilan Kodim 0209/LB, perwakilan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan pihak lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Ribuan Pelajar SMP/SMA/SMK sederajat mengikuti perlombaan Senam Nusantara memperebutkan Piala Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M Lingga, SH, Rabu (23/9/2026) di Lantai IV GOR Suzuya Merdeka Mall Pematangsiantar.

Senam Nusantara tersebut diselenggarakan oleh ASIAFI (Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia) Pematangsiantar bekerjasama dengan KORMI, Pemko, PWI, KONI, FKGOR dan IWO.

[adsense]

Ketua ASIAFI Pematangsiantar, Riando P Silalahi S.Si, Gr, AIFO menyampaikan salam olahraga kepada pada peserta dengan yel-yel sportif, sportif, sportif.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Imbau Siswa Hati-hati Gunakan Medsos dan Jangan “Bullying”

Foto Bersama : Tim SMA Sultan Agung peraih Juara Senam Nusantara foto bersama Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M Lingga SH didampingi Ketua ASIAFI Pematangsiantar, Riando P Silalahi S.Si, Gr, AIFO dan panitia lainnya, Rabu(23/9/2026) di Lantai IV GOR Suzuya Merdeka Mall Pematangsiantar. (Foto:harianSIB.com/Bogie Tambunan)

[adsense]

Kegiatan senam Nusantara diikuti oleh 40 tim dari 30 sekolah dengan total peserta mencapai ribuan orang.

[adsense]

Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M Lingga SH menyampaikan apresiasi kepada ASIAFI yang telah melaksanakan kegiatan senam Nusantara tingkat pelajar.

Kegiatan ini merupakan sebagai wadah kreasi dan perlu diketahui sekolah bukan hanya tempat untuk meraih nilai, kreasi dan lainnya.

[adsense]

Ia berpesan kepada peserta untuk menikmati proses meraih juara dan jangan minder serta tampilkan yang terbaik untuk membangun rasa percaya diri. Selamat bertanding, tunjukkan kemampuan jaga sportifitas untuk membangun generasi muda pematangsiantar semakin kuat.

Adapun para Juara Senam Nusantara yakni SMA Sultan Agung (Juara I), SMA Taman Siswa A (Juara II), SMAN 3 (Juara III), SMA Kartika (Harapan I) , SMPN 5 A (Harapan II) ,SMP Mars (Harapan III). (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang priaremaja berinisial BA (16), diduga merupakan anggota kelompok geng motor yang kerap menimbulkan gangguan Kamtibmas di kawasan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu dini hari (23/9/2026) sekitar pukul 05.10 WIB, di Jalan Pancing 1 Martubung, persisnya di bawah jembatan Jalan Tol Belmera.

Selain itu, personel Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan juga mengamankan barang bukti berupa 10 senjata tajam dan 1 unit handphone Android.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, mengatakan tindakan tersebut merupakan upaya pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, khususnya aksi tawuran dan kejahatan jalanan.

"Patroli KRYD terus kita laksanakan sebagai langkah pencegahan. Setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan Kamtibmas akan ditindaklanjuti, sehingga situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif," ujar Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan.

[adsense]

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan juga memaparkan, penangkapan BA berikut barang bukti berawal, saat Tim Macan melaksanakan patroli KRYD di wilayah Medan Labuhan, dan melihat tiga orang remaja berboncengan tiga menggunakan sepeda motor di kawasan Jalan Pancing.

Petugas kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan, dan dua orang dinyatakan tidak terlibat dalam kelompok geng motor, sedangkan. BA mengaku sebagai anggota Geng Motor W, yang memiliki basecamp di kawasan Jalan Rawe 3.

[adsense]

Berdasarkan keterangan tersebut, personel kemudian melakukan penyisiran, dan di sekitar warung yang diduga menjadi basecamp, petugas menemukan 10 senjata tajam yang disembunyikan.

Guna pengusutan lanjut, BA dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan, dan seluruh barang bukti yang diamankan diserahkan ke piket Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara sebagai Bank Teraktif dalam Pelaksanaan Program Bank Goes to School, atas kontribusinya memperluas literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar.

Penghargaan diserahkan Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito kepada Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dalam kegiatan OJK Sumatera Utara bersama media partner di Medan, Selasa (22/9/2026)

[adsense]

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan apresiasi OJK menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperkuat literasi keuangan sejak usia dini.

Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya mengenalkan produk perbankan, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak di tengah perkembangan layanan keuangan digital.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Sumut dan Pemkab Targetkan Penguatan Ekonomi Petani dan UMKM Tapanuli Utara dari Modal Hingga Hilirisasi

Selama periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, Bank Sumut mencatat telah menyelenggarakan 162 kegiatan literasi keuangan melalui kolaborasi dengan 143 sekolah dan dukungan 68 unit kantor.

[adsense]

Program tersebut menjangkau 208 satuan pendidikan, terdiri atas 77 sekolah dasar, 71 SMP, 51 SMA/SMK, serta 9 taman kanak-kanak atau sederajat.

Heru menegaskan, program literasi akan terus diperluas melalui sinergi dengan OJK, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan.

[adsense]

Ia menilai peningkatan literasi keuangan merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang lebih cakap dalam mengambil keputusan finansial.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyampaikan Penghargaan Bank Goes to School merupakan bagian dari penilaian OJK atas pelaksanaan program literasi keuangan sepanjang 2025.

[adsense]

Pada kategori ini, Bank Sumut terpilih di antara nominasi yang juga diikuti Bank BJB dan Bank DKI.

Literasi merupakan mandat penting bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.

[adsense]

"Lembaga jasa keuangan tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban menjalankan program literasi dan edukasi agar produk keuangan dipahami serta dimanfaatkan secara tepat," katanya.

Triyoga mengungkapkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumatera Utara mencapai 71,57%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%.

[adsense]

Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi berkelanjutan antara OJK dan industri jasa keuangan dalam memperluas literasi kepada masyarakat.

OJK akan terus memantau perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan sebagai indikator efektivitas berbagai program literasi yang dijalankan di daerah.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai proses penyelidikan dan konstruksi peristiwa tewasnya Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri Brigadir IH, telah dilakukan sesuai tahapan.

Kompolnas menyebut rangkaian fakta yang ditemukan penyidik dalam kasus tersebut dinilai logis dan didukung jejak forensik.

[adsense]

Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam saat berada di Mapolrestabes Medan, Rabu (23/9/2026).

Menurut Anam, berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan terhadap berbagai fakta, konstruksi peristiwa penembakan yang disampaikan kepolisian memiliki dasar faktual.

[adsense]

"Konstruksi peristiwa penembakan faktual dan sangat logis. Apa yang dilakukan kepolisian, logika peristiwanya solid. Hormati keluarga almarhum Winda maupun keluarga Brigadir IH," ujarnya.

Ia mengatakan, Kompolnas tidak hanya melihat satu aspek dalam menilai proses penanganan perkara tersebut. Sejumlah keterangan dan jejak yang berkaitan dengan peristiwa turut diperiksa dan dibandingkan.

[adsense]

[adsense]

Termasuk mengenai waktu kematian korban.

[adsense]

"Soal jam kematian, kami membandingkan aktivitas hari itu. Kalau kita mendengarkan apa yang muncul di publik disebutkan hari Senin. Kami meyakini bahwa penguburan hari Senin masuk ke ruang jenazah Minggu sore," ungkapnya.

Anam menegaskan, pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah fakta pendukung, termasuk rekam jejak penggali kubur.

[adsense]

"Kami tidak hanya berdiri sendiri. Soal rekam jejak penggali kubur kami juga sudah cek. Untuk itu, kita harus menghormati semua keluarga. Jejak residu ada pada barang dan tempat. Logika jejak residu solid," katanya.

Tak Ditemukan Tanda Kekerasan

[adsense]

Sebelumnya, Dokter Forensik RS Bhayangkara Medan, Mistar Ritonga menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Winda Lorenza Gowasa. Dari hasil autopsi, dokter tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Bekas yang ditemukan pada lengan kiri korban merupakan luka sayatan lama.

[adsense]

"Memang ada kita temukan bekas sayatan lama di tangan sebelah kiri. Kalau tanda-tanda kekerasan di tubuh korban tidak ada kita temukan," jelas Mistar Ritonga.

Dokter Mistar menjelaskan, luka tembak yang ditemukan pada tubuh korban memiliki karakteristik luka tembak jarak dekat atau tempel.

[adsense]

"Berdasarkan pemeriksaan, proyektil masuk melalui sisi kanan kepala, menembus bagian dasar tengkorak, kemudian berhenti di bawah kulit sebelah kiri kepala setelah energinya berkurang akibat menghantam tulang tengkorak," jelasnya.

Terkait kondisi mata korban yang tampak lebam, dokter menjelaskan kondisi tersebut bukan akibat pukulan atau kekerasan dari luar. Memar pada kelopak mata kiri berkaitan dengan pecahnya pembuluh darah di dasar tengkorak akibat lintasan proyektil yang mengenai struktur di sekitar mata.

[adsense]

"Sedangkan warna kebiruan pada punggung kaki dan jari tangan disebut sebagai lebam mayat (livor mortis) yang terbentuk secara alami setelah seseorang meninggal dunia akibat pengaruh gravitasi," ungkapnya lagi.

Dokter Mistar juga memastikan bekas jahitan yang ditemukan pada bagian kepala dan leher merupakan bagian dari prosedur autopsi.

[adsense]

"Seluruh organ tubuh korban diperiksa untuk mengetahui penyebab kematian sekaligus menyingkirkan kemungkinan adanya kekerasan lain," ujarnya.

[adsense]

GSR Ditemukan pada Korban

[adsense]

Sementara itu, Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, Kombes Pol Rio R Nababan, mengungkapkan hasil pemeriksaan Gunshot Residue (GSR) atau residu tembakan terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi.

"Hasil pemeriksaan terhadap Brigadir IH menunjukkan tidak ditemukan residu tembakan pada tangan maupun pakaiannya," terangnya.

[adsense]

Ia melanjutkan, sebaliknya, residu tembakan ditemukan pada tubuh korban, yakni di tangan kanan dan sekitar leher. Residu paling banyak ditemukan menempel pada pakaian korban, khususnya bagian pundak kanan.

"Labfor juga melakukan pemeriksaan terhadap senjata api jenis revolver kaliber .38 yang ditemukan dalam perkara tersebut.

[adsense]

Dari hasil uji balistik, proyektil yang diambil dari tubuh korban dinyatakan identik dengan senjata api yang diamankan penyidik," sebutnya.

Polisi juga mengungkapkan senjata api tersebut sempat berada di luar kamar mandi sebelum kemudian diambil oleh Brigadir IH bersama anak korban. Keterangan anak korban yang menjalani pemeriksaan dengan pendampingan turut menjadi bagian dari penyelidikan, termasuk mengenai upaya pencegahan yang sebelumnya dilakukan terhadap korban.

[adsense]

"Selain itu, penyidik menemukan bekas luka lama pada lengan korban yang diduga merupakan luka yang pernah dilakukan korban terhadap dirinya sendiri.

Rangkaian hasil autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, uji balistik, serta keterangan para saksi tersebut kini menjadi bagian dari konstruksi penyidik dalam mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Winda Lorenza Gowasa meninggal dunia," pungkasnya.

[adsense]

Kompolnas menyatakan proses penanganan perkara tetap perlu dihormati dengan mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan, sembari meminta seluruh pihak menghormati keluarga korban maupun keluarga Brigadir IH.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengusulkan dukungan anggaran pembangunan sebesar Rp2,037 triliun kepada Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kawasan strategis Danau Toba, ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan kita, dukungan anggaran pembangunan yang telah diusulkan dan tersampaikan dapat terealisasi demi kesejahteraan masyarakat," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Christina Kartini Nahampun, Rabu (23/9/2026) dikutip Antara.

[adsense]

Christina bersama Plt Kadis PUTRHub yang mendampingi Bupati Taput Jonius saat menyambangi Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, baru-baru ini, juga memaparkan, bahwa proposal usulan yang disampaikan mencakup 11 program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarkawasan, mendukung sektor pertanian dan pariwisata, meningkatkan pelayanan dasar, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana.

Disebutkan, dokumen proposal tersebut telah diterima Kementerian PPN/Bappenas RI melalui Direktur Pembangunan Indonesia Barat pada Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi.

[adsense]

Baca Juga:

• Penataan Tanggul Aek Sigeaon Tarutung Berlanjut, Nasib Pedagang Lama Dijamin Aman

Pada sektor transportasi, Pemkab Taput mengusulkan sejumlah program tematik, antara lain peningkatan jalan penghubung sentra komoditas pertanian sebesar Rp245,436 miliar, penanganan jalur rawan longsor dan infrastruktur kebencanaan sebesar Rp248,856 miliar, serta peningkatan akses menuju kawasan panas bumi Sarulla senilai Rp136,623 miliar.

[adsense]

Selain itu, terdapat usulan Rp540,948 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi koridor jalan distribusi beras dan jagung.

Infrastruktur tersebut diarahkan untuk menghubungkan lumbung pangan lokal dengan pusat pengolahan dan pasar antarkabupaten.

[adsense]

Untuk mendukung sektor pariwisata, Pemkab Taput mengusulkan anggaran Rp115,536 miliar untuk peningkatan kualitas jalan lingkar pariwisata dan akses menuju Bandara Silangit, termasuk marka, penerangan jalan umum dan fasilitas keselamatan wisatawan.

Sementara untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, diusulkan anggaran Rp320 miliar yang diarahkan pada pengembangan daya tarik wisata Muara, fasilitas dan penataan dermaga serta amenitas pariwisata.

[adsense]

Pada sektor perdagangan, proposal mencantumkan kebutuhan Rp225 miliar untuk revitalisasi Pasar Rakyat Tarutung, pembangunan pusat distribusi komoditas serta peningkatan fasilitas bagi pelaku UMKM.

Pemkab Taput juga mengusulkan Rp80 miliar untuk penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan Muara dan optimalisasi instalasi pengolahan air minum serta perluasan jaringan distribusi perkotaan di Tarutung.

[adsense]

Di bidang lingkungan dan kesehatan, masing-masing diusulkan Rp100 miliar untuk pembangunan TPA modern berbasis sanitary landfill dan pengolahan sampah, Rp15 miliar untuk peningkatan sarana Puskesmas Pembantu serta peralatan kesehatan, dan Rp10 miliar untuk fasilitas sanitasi masyarakat dalam mendukung penanganan stunting.

Proposal tersebut juga menempatkan pertanian modern, pariwisata terintegrasi, serta konektivitas dan pelayanan publik sebagai tiga pilar utama pembangunan Taput.

[adsense]

Pemkab Taput menyebut usulan itu merupakan bagian dari strategi dan akselerasi pembangunan daerah melalui optimalisasi R3P, rencana induk multisektor dan pembaruan penanganan bencana.

Dalam dokumen itu, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang diusulkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja serta kemandirian pangan melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

[adsense]

Proposal dengan total investasi Rp2,03 triliun tersebut diarahkan untuk memperoleh dukungan sumber pendanaan DAK dan APBN RI melalui sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga dan Konstruksi mulai memperbaiki jalan menuju Tigaras Danau Toba Kabupaten Simalungun. Peningkatan struktur jalan ini dibangun sepanjang 4 kilometer, Rabu (23/9/2026).

Pantauan Jurnalis harianSIB.com di lokasi tampak perbaikan jalan saat ini telah memasuki tahap base course dan pembangunan gorong-gorong.

[adsense]

B Simarmata salah satu warga sekitar berterimakasih perbaikan jalan menuju Tigaras.

[adsense]

Baca Juga:

• Kondisi Jalan Ke Nagori Panombean Hutaurung Rusak

Sementara Pangulu Nagori Tigaras Togar Arnold Sitio mengapresiasi pembangunan jalan ini. Selain menjadi akses utama masyarakat mengangkut hasil pertanian, jalan ini juga menjadi jalur utama wisatawan yang ingin menikmati pemandangan indah Danau Toba Tigaras.

[adsense]

Karena itu, dengan adanya perbaikan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas menuju Pelabuhan Tigaras dan mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kawasan Danau Toba Tigaras.(*)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih Membacakan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeraн (P-APBD) Кота Tebingtinggi TA 2026, Rabu (23/09/2026).

Kegiatan digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD, Jln. Dr. Sutomo Tebingtinggi

[adsense]

Wali Kota Tebingtinggj H. Iman Irdian Saragih mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, bertujuan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi misi kepala daerah.

"Kita ketahui bersama bahwa alokasi Pendapatan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian sebesar 107,33 miliar sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026," terang wali kota yang hadir bersama Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota dan DPRD Tebingtinggi Tandatangani RKUAPPAS 2026, TKD dari Pemerintah Pusat Bertambah Rp107,33 Miliar

Urai wali kota, penambahan pendapatan sebagaimana tersebut di atas telah dianggarkan belanjanya sebesar Rp 83,8 miliar yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

"Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi direncanakan menjadi 721,5 miliar dari semula 622,3 miliar atau bertambah 99,1 miliar yang berasal dari Pendapatan Transfer," ujar wali kota.

Sementara, dalam rangka penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Bantuan Presiden, Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus) dan Penyesuaian TKD, maka, ungkap wali kota, dirancang perubahan belanja daerah menjadi 781,8 miliar.

[adsense]

"Adapun seluruh belanja yang ada dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan daerah terutama peningkatan infrastruktur pelayanan publik," jelas wali kota.

Masih disampaikan wali kota dalam nota laporannya, penerimaan pembiayaan daerah semula Rp 9,7 miliar, bertambah Rp 50,1 miliar, yang bersumber dari SILPA TA 2025, sehingga ujar wali kota, jumlah penerimaan pembiayaan daerah menjadi Rp 59,8 miliar.

[adsense]

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, urai wali kota, semula sebesar Rp 1 miliar dan bertambah sebesar Rp 839,8 juta, yang direncanakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Sumut (Perseroda), sehingga jelas wali kota, jumlah pengeluaran pembiayaan daerah menjadi Rp 1,8 miliar.

" Besar harapan kami pembahasan dapat dilakukan bersama-sama secara konstruktif untuk selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah, " demikian disampaikan wali kota.

[adsense]

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution bersama dengan Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.(*)

[adsense]

[adsense]

Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menuai sorotan.

Mekanisme pemilihan dari unsur keterwakilan wilayah dan ketokohan masyarakat dinilai perlu dievaluasi karena diduga tidak melalui tahapan musyawarah dusun sebagaimana mestinya.

[adsense]

Tokoh masyarakat Langkat yang juga pengamat politik, Khairizal Zainuddin, S.Sos menilai persoalan tersebut menyangkut proses dan mekanisme pengisian BPD yang menurutnya perlu dikaji kembali agar tidak mengabaikan hak masyarakat.

Menurut Khairizal, Rabu (23/9/2026) mengatakan, masyarakat di tingkat dusun semestinya diberikan ruang untuk bermusyawarah dalam menentukan mekanisme pemilihan serta siapa saja yang memiliki hak untuk memilih dalam proses keterwakilan wilayah.

[adsense]

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala Desak Dinas BMBKCK Sumut Segera Perbaiki Jalan Karo-Langkat yang "Ambruk"

Ia mengatakan, berdasarkan penelusurannya, proses pengisian BPD di Desa Pematang Tengah patut dipertanyakan dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Langkat tidak terburu-buru menetapkan atau mengesahkan hasil pemilihan sebelum seluruh tahapan dan mekanismenya dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Khairizal juga menyoroti mekanisme keterwakilan tokoh masyarakat. Menurutnya, penentuan unsur ketokohan semestinya dilakukan melalui forum musyawarah di tingkat dusun, sehingga keterwakilan tersebut benar-benar berasal dari kesepakatan masyarakat.

"Unsur ketokohan seharusnya ditentukan melalui forum musyawarah di dusun. Bukan menentukan atau menunjuk orang sebagai pemilih tanpa terlebih dahulu melibatkan masyarakat dalam musyawarah," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, setiap proses musyawarah di tingkat dusun semestinya memiliki dokumentasi dan berita acara sebagai bukti bahwa tahapan tersebut benar-benar telah dilaksanakan.

Selain persoalan mekanisme pemilih, Khairizal juga menyoroti perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan. Ia menyebut jadwal pemilihan keterwakilan perempuan yang semula dijadwalkan pada 16 September 2026 dan keterwakilan wilayah pada 18 September 2026, kemudian berubah menjadi Minggu, 20 September 2026.

[adsense]

Menurutnya, perubahan jadwal tersebut perlu dijelaskan dasar dan mekanismenya agar tidak menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan yang telah ditetapkan.

"Perubahan jadwal dan tahapan harus memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai perubahan tersebut justru menimbulkan persoalan baru dalam proses pengisian BPD," ujarnya.

[adsense]

Khairizal meminta panitia dan Pemerintah Desa Pematang Tengah memahami secara utuh ketentuan mengenai pengisian anggota BPD, termasuk mekanisme musyawarah dan keterwakilan wilayah.

Ia menyebut sejumlah aturan yang menjadi dasar pengisian BPD, di antaranya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan BPD.

[adsense]

Selain itu, ia juga mempertanyakan ketidakhadiran unsur pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan yang berlangsung pada Minggu tersebut.

"Saya juga menyayangkan tidak hadirnya aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pelaksanaan pemilihan BPD pada hari Minggu itu. Apakah pihak keamanan mengetahui adanya persoalan terkait pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Pematang Tengah?" katanya.

[adsense]

Khairizal berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak terkait. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengisian BPD berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan hak masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan mekanisme pemilihan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat yang memiliki hak pilih di masing-masing dusun.

[adsense]

"Yang diharapkan masyarakat adalah proses pemilihan yang terbuka, transparan, dan memberikan ruang kepada masyarakat yang memang memiliki hak pilih untuk menentukan wakilnya," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Gerak-gerik mencurigakan seorang pria yang duduk santai di atas sepeda motor di pinggir jalan berujung penangkapan.

Pria berinisial IH (29) diringkus Tim Satres Narkoba Polres Pematangsiantar di Jalan Dataran Tinggi, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.50 WIB. Dari tangannya, polisi menyita 12 paket sabu dengan berat 21,55 gram.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring, Rabu (23/9/2026) mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat soal dugaan transaksi sabu di lokasi tersebut.

Petugas yang bergerak ke lokasi mendapati IH duduk di atas Honda Vario hitam tanpa pelat nomor. Saat digeledah, ditemukan sejumlah paket sabu di pakaiannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Hadiri Bakti Sosial Kesehatan HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Penggeledahan berlanjut ke jok motor, ditemukan kantong kain berisi timbangan digital, sendok dari pipet, plastik klip kosong, dan paket sabu lainnya.

[adsense]

IH kemudian mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya di Kabupaten Simalungun. Polisi melakukan pengembangan dengan didampingi perangkat RT setempat. Di kamar tersangka, tepatnya di tiang besi tempat tidur, ditemukan 3 paket sabu yang dibungkus tisu.

Selain 12 paket sabu, turut disita 2 unit handphone, uang tunai Rp700 ribu, 1 unit sepeda motor, timbangan digital dan barang bukti lainnya.

[adsense]

"Hasil interogasi, IH mengaku mendapat sabu dari seorang pria berinisial S yang masih dalam penyelidikan dan pencarian," ujarnya.

Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Polres Pematangsiantar. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringannya.

[adsense]

Atas perbuatannya, IH dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Simalungun mendapat penambahan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun, Pardomuan Sijabat menyampaikan informasi penambahan anggaran tersebut saat rapat bersama Komisi II DPRD Simalungun, di Pamatang Raya, Rabu (23/9/2026).

[adsense]

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, bersama Koordinator Bidang Bonauli Rajagukguk, serta anggota seperti Histony Sijabat, Tangkas Silitonga.

Sijabat mengatakan, penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, seperti gerakan pasar murah di 20 titik tersebar di beberapa kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana ikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Seorang Pria Ditemukan Tewas di Haranggaol

"Kita berharap, anggaran yang diusulkan pada P-APBD dilaksanakan dengan baik dan agar program yang disusun berjalan optimal," kata Maraden.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria yang diketahui bernama Novendus Purba (29) ditemukan tewas di Sungai Siboro di daerah Hutan Perbukitan Siboro, Lingkungan 06, Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun. Pria itu tewas diduga akibat bunuh diri.

Kapolsek Purba Iptu Budianto Silalahi, Rabu (23/09/2026) mengatakan, jasad pria itu ditemukan pada Selasa (22/09/2026) sore. Jasad pria itu ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi terlentang tanpa menggunakan pakaian di bawah pancuran Sungai Siboro.

[adsense]

"Pria itu tewas diduga bunuh diri dengan cara meminum racun rumput jenis Gromokson," katanya.

Kapolsek menjelaskan, sebelum ditemukan, korban dilaporkan tidak pulang ke rumah mulai Senin (21/09/2026). Atas laporan itu, personil Polsek Purba, perangkat desa bersama warga mencari ke perladangan Siboro. Dimana pada hari Senin itu, orangtua korban menyuruh korban ke ladang untuk menyemprot rumput menggunakan racun rumput merk Gromokson.

[adsense]

Baca Juga:

• Kondisi Jalan Ke Nagori Panombean Hutaurung Rusak

Setelah itu, sambungnya, Polsek Purba bersama Tim Inavis Polres Simalungun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari TKP ditemukan 1 botol Gromokson berisi setengah, 1 jaket, 1 jelai baju kaos, 1 helai celana pendek, 1 lembar paspor atas nama korban, 1 lembar kartu keluarga atas nama ibu korban, 1 lembar KTP milik ibu korban, sepasang sendal merk swallow dan 1 tali pinggang.

[adsense]

"Saat diperiksa, tidak menemukan adanya tanda-tanda tindak pidana. Kemudian jasad korban dibawa ke Puskesmas Haranggaol untuk dilakukan visum. Dari hasil visum yang dilakukan oleh dr Ester Naumi Regina Simanjuntak tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan baik benda tumpul mau pun benda tajam," jelasnya.

Setelah itu, kata Kapolsek, pihak keluarga bermohon supaya jenazah korban tidak dilakukan autopsi dan akan di bawa ke rumah orang tua korban guna dilakukan acara adat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekitar 5 kilometer kondisi jalan ke Nagori (Desa) Panombean Hutaurung, Kecamatan Jorlanghataran, Kabupaten Simalungun rusak hingga dikeluhkan pengguna jalan.

Hal tersebut diungkapkan warga Nagori Panombean Hutaurung, S Sinaga, K Naibaho dan M Siallagan ke Jurnalis harianSIB.com, Rabu (23/9/2026) di Tigabalata, Jalan Parapat, Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Sinaga menyampaikan, sepanjang kurang lebih 18 kilometer jalan menuju ke Nagori Panombean Hutaurung, mulai dari Simp Tigabalata Jalan Lintas Parapat, sekitar 5 kilometer diantaranya rusak hingga sulit dilalui kendaraan karena rusak.

Dijelaskannya, pondasi jalan yang sebelumnya terbuat dari batu padas saat ini telah tergerus air dan sebagian rapuh termakan usia hingga kondisi ruas jalan saat ini menjadi jalan tanah merah.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Huta Tinggir Simalungun Butuh Perbaikan

Sementara Naibaho menambahkan, kondisi jalan yang rusak juga kerap tergenang air dan licin khususnya di saat musim penghujan hingga sulit dilalui kendaraan.

[adsense]

"Kendaraan roda empat atau mobil pribadi kerap tersangkut di ruas jalan dan harus digerek dengan kendaraan lain," pungkasnya.

Warga berharap kepada pemerintah agar jalan menuju Nagori Panombean Hutaurung dibangun, baik secara total maupun bertahap karena jalan merupakan akses utama untuk menjalankan roda ekonomi masyarakat, aktivitas anak sekolah dan sosial masyarakat baik menuju ke dan keluar dari perkampungan," ujarnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polres Batubara berhasil mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana, yakni pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan pencurian dengan pemberatan. Dalam dua pengungkapan tersebut, tiga terduga pelaku berhasil diamankan.

Pengungkapan kasus pemalsuan STNK dilakukan Unit IV Tipidter pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di Loket J&T Express, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Tim yang dipimpin Kanit IV Tipidter Satreskrim Ipda Muhammad Rizal HS mengamankan seorang pria berinisial IRP (27).

[adsense]

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pemalsuan STNK. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan IRP yang diduga hendak mengirimkan sejumlah STNK palsu ke wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Bogor melalui jasa pengiriman J&T Express.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 lembar STNK, 2 unit printer, 1 unit monitor komputer beserta keyboard, 1 unit CPU, 12 lembar kertas paper book serta 1 unit handphone Realme warna hijau. Perkara tersebut diproses sesuai ketentuan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pemalsuan surat.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketum IKADIN Soroti Pidana Surat Advokat

Peristiwa pencurian terjadi pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di depan Alfamidi, Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Korban berinisial RE kehilangan tas berisi uang hasil penjualan sayur sebesar Rp22,3 juta dan satu unit handphone Vivo T1 5G yang ditinggalkan di atas dashboard mobil.

[adsense]

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim URC melakukan penyelidikan hingga pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 01.30 WIB memperoleh informasi mengenai identitas terduga pelaku. Petugas kemudian mengamankan DG (22) di sebuah warung di Jalinsum Desa Petatal dan selanjutnya melakukan pengembangan hingga mengamankan MFP (20) di kediamannya.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam lis merah dan satu unit handphone Vivo T1 5G warna biru langit. Kedua terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono mengapresiasi gerak cepat personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan dan informasi masyarakat.

Kapolres Batubara mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, membuat, memperjualbelikan STNK palsu atau dokumen kendaraan yang tidak sah. Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pembuatan atau peredaran STNK palsu agar laporkan kepada pihak kepolisian jangan ragu untuk melapor.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Socfindo Kebun Aek Loba berkolaborasi dengan PT DPI dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Aeksongsongan, melaksanakan perbaikan jalan di kawasan Pasar Pengkol di Kecamatan Aeksongsongan, sepanjang sekira 100 meter, Rabu (23/9/2026).

"Perbaikan jalan dilaksanakan sebagai tanggapan atas keluhan warga terkait kondisi jalan yang rusak dan becek bila memasuki musim penghujan, " kata Pengurus PT Socfindo Aek Loba, Fakhry Zein, melalui Askep, Jefry Indo Saragih.

[adsense]

Di kegiatan itu, kata Jefry lagi, PT Socfindo menyediakan pitrun, alat berat berupa road grader dan compactor, sementara dari pihak PT DPI memberikan bantuan material sirtu sebanyak tiga muatan truk.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Socfindo Bantu Pembangunan Pagar, Gapura SD Negeri 010123 Aek Loba Pekan

SAKSIKAN : Askep PT Socfindo Aek Loba, Jefry Indo Saragih, sedang menyaksikan para pekerja memperbaiki jalan di kawasan Pasar Pengkol, Kecamatan Aeksongsongan, Rabu (23/9/2026).(Foto : Dok / PT Socfindo Aek Loba)

[adsense]

Jefry juga ada menyebutkan, perbaikan jalan tersebut terlaksana, berkat koordinasi kedua perusahaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Aeksongsongan.

[adsense]

Hadir saat pelaksanaan perbaikan jalannya, Camat Aek Songsongan, Kapolsek Bandarpulau, Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak, perwakilan Koramil Bandarpulau serta perwakilan PT DPI, Azhar Sitorus.

[adsense]

Jefry berharap, jalan yang sudah diperbaiki tersebut dapat mengatasi kesulitan warga yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan rusak dan becek, serta melancarkan akses aktivitas masyarakat di Pasar Pengkol dan sekitarnya.

Sementara itu, Camat Aeksongsongan, Kabupaten Asahan, P Rambe, mengapresiasi responnya pihak PT Socfindo dan PT DPI atas kesiapannya berkolaborasi dengan Forkopincam dalam memperbaiki jalan tersebut.

[adsense]

" Semoga dengan perbaikannya, para pengguna jalan dapat dengan nyaman melintas jalan di kawasan Pasar Pengkol tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

Personil Polres Tanjungbalai mendampingi perwakilan massa menuju lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan balpres di Jalan Cermai Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kota Tanjungbalai, Selasa (22/9/2026) malam.

Adapun sebelumnya Polres Tanjungbalai bergerak cepat menyikapi aksi unjuk rasa spontanitas yang dilakukan puluhan warga di depan Mako Polres Tanjungbalai, Selasa (22/9) malam.

[adsense]

"Aksi tersebut digelar oleh warga untuk menolak masuknya pakaian bekas impor ilegal (balpres) serta mendesak penindakan tegas terhadap para pelaku penimbunan di wilayah Kota Tanjungbalai," ucap Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan, Rabu (23/9/2026) siang.

Ipda M Ruslan juga mengatakan bahwa untuk menanggapi tuntutan massa yang dikoordinasi oleh Rahmat Situmorang, Pihak Polres Tanjungbalai langsung mengambil langkah persuasif dan terbuka dengan melakukan pendampingan menuju lokasi yang dimaksud.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Selidiki Perampasan HP Pelajar SMP di Depan Sekolah Methodist

" Pemeriksaan lokasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanjungbalai Kompol Tony Simanjuntak SH dan Kabag Ops Kompol Natal F Saragih S Pd dengan didampingi empat orang perwakilan massa, pihak keluarga tuan rumah, Kepala Lingkungan V Asnan Sitorus, serta insan pers," ucap Ipda M Ruslan.

[adsense]

Ipda M Ruslan menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan bersama di lokasi tersebut, petugas dan perwakilan warga tidak menemukan adanya kegiatan penimbunan balpres maupun barang ilegal lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap warga binaan serta petugas, pada 17 September 2026.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Lapas.

[adsense]

Razia tersebut melibatkan puluhan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), dan jajaran Lapas Kelas IIA Pancurbatu.

Dalam kegiatan itu, petugas gabungan melakukan pemeriksaan di kamar hunian warga binaan dan sejumlah area Lapas. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Pancurbatu Jadikan Maulid Nabi Momentum Pembentukan Akhlak WBP

Tes urine tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan lingkungan pemasyarakatan bersih dari penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, penggunaan telepon genggam (HP) ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya.

[adsense]

Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo AmdIP SSos MSi mengatakan sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan Lapas yang aman, tertib dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Kami terus membangun sinergi dengan TNI, Polri dan BNNK dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran," ujar Tribowo, Selasa (22/9/2026).

[adsense]

Ia menegaskan, pengawasan dan pencegahan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari narkoba serta barang terlarang.

Pelaksanaan razia dan tes urine berlangsung tertib dengan mengedepankan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat integritas petugas serta meningkatkan kesadaran warga binaan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Pancurbatu berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan BNNK, sekaligus meningkatkan pengawasan demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba. (*)

[adsense]

[adsense]

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Keempat dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu ditutup karena melanggar aturan operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Kepala BGN. Pemberhentian operasional permanen ditetapkan berdasarkan rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) dengan mempertimbangkan rekam kepatuhan, riwayat kejadian, serta kemampuan SPPG dalam melakukan perbaikan fundamental terhadap sistem keamanan pangan.

[adsense]

Keempat SPPG yang diberhentikan secara permanen itu ialah:

1. SPPG Karo Berastagi Sempajaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan melayani 2.997 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026.

[adsense]

Baca Juga:

• MBG: Program Besar Tersandung di Meja Makan

3. SPPG Bantul Jetis Patalan 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola Yayasan Panji Satria Nusantara dengan 2.281 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63517 Tahun 2026.

[adsense]

4. SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua, yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua dengan 2.220 penerima manfaat, diberhentikan operasionalnya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63519 Tahun 2026.

Deputi Tauwas BGN, Ketut Sumedana, mengatakan sebanyak 10.112 penerima manfaat pada keempat SPPG tersebut akan dialihkan layanannya ke SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan berkapasitas memadai. Sehingga, katanya, hak penerima manfaat atas program MBG tetap terpenuhi.

[adsense]

"Pemberhentian operasional permanen merupakan langkah tegas terakhir yang kami ambil setelah SPPG bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan yang memadai dalam batas waktu yang ditetapkan, khususnya menyangkut riwayat kejadian fatal yang berdampak pada penerima manfaat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat adalah prioritas utama, dan kami tidak akan berkompromi terhadap standar keamanan pangan," tegas Ketut.

Pemberhentian permanen dilakukan apabila SPPG mengalami insiden keamanan pangan lebih dari satu kali, telah dikenakan sanksi pemberhentian operasional sementara lebih dari dua kali, tidak mampu membuktikan penyelesaian perbaikan fundamental pada sistem keamanan pangan, atau tidak memperoleh rekomendasi kelayakan dari instansi terkait. Ketut menjelaskan keamanan menjadi merupakan hal sangat penting.

[adsense]

"Kami memastikan tidak ada penerima manfaat yang kehilangan haknya atas program MBG akibat pemberhentian operasional permanen ini. BGN akan memastikan proses pengalihan berjalan lancar, sekaligus terus memperkuat pengawasan lapangan agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 25 calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dan beberapa organisasi internasional.

Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar selama dua hari pada 21-23 September, yang didasarkan pada Surat Presiden (Surpres) R39 10 Agustus 2026. Surpres sebelumnya dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9).

[adsense]

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden RI No R39 10 Agustus 2026 hal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara negara sahabat dan organisasi internasional," ujar Dasco dikutip CNN Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono memastikan pihaknya akan mencermati rekam jejak para calon duta besar dalam fit and proper test.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi GAMPERA di DPRD Pematangsiantar Memanas, Massa Goyang dan Panjat Pagar

"Karena itu, Komisi I DPR RI akan mencermati rekam jejak, kapasitas, integritas, serta pemahaman para calon terhadap arah politik luar negeri Indonesia," ujar Dave.

[adsense]

Berikut daftar lengkap 25 calon duta besar dan berkuasa penuh untuk negara sahabat dan organisasi internasional:

Daftar Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional:

[adsense]

1. Irawan Ronodipuro (untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia berkedudukan di Beijing)

2. Baringin M.H. Panggabean (untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO berkedudukan di London).

[adsense]

3. Desra Percaya (untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan berkedudukan di New Delhi)

4. lwan Freddy Hari Susanto (untuk Kerajaan Hasyimiyah Yordania berkedudukan di Amman) 5. R. Heru Hartanto Subolo (untuk Republik Yunani berkedudukan di Athena)

[adsense]

5. Azis Nurwahyudi (untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda serta Federasi Saint Kitts dan Nevis berkedudukan di Bogota)

6. Sigit Suryantoro Widiyanto (Untuk Republik Demokratik Timor Leste berkedudukan di Dili).

[adsense]

7. Albert Abdi (untuk Republik Tanzania berkedudukan di Dar Es Salam)

8. R. Sigit Witjaksono (untuk Republik Sudan berkedudukan di Khartoum)

[adsense]

9. Darianto Harsono (untuk Republik Sosialis Demokratik Srilanka erangkap Republik Maladewa berkedudukan di Kolombo)

10. Winanto Adi (untuk negara Kuwait berkedudukan di Kuwait City)

[adsense]

11. Epiphania Riris Wusananingdyah (untuk Republik Peru merangkap Republik Plurinasional Bolivia berkedudukan di Lima)

12. Tri Tharyat (untuk Kerajaan Spanyol berkedudukan di Madrid)

[adsense]

13. Josef A. Nae Soi (untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau berkedudukan di Manila

14. Bagus Hendraning Kobarsyih (untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan berkedudukan di Astana)

[adsense]

15. Achsanul Habib (untuk Kerajaan Kamboja berkedudukan di Phnom Penh)

16. Wahyuni Refi Satya Bekti (untuk Kerajaan Bahrain berkedudukan di Manama)

[adsense]

17. Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake (untuk Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana)

18. Lintang Total Paramitasari Parnohadiningrat (untuk ASEAN berkedudukan di Jakarta)

[adsense]

19. Zaim Al Khalis Nasution (untuk Republik Islam berkedudukan di Tehran) Iran

20. Ratieh Sanggarwaty (untuk Republik Tunisia berkedudukan di Tunis)

[adsense]

21. Mohammad Iskandarsyah Derry Aman (untuk Republik Polandia berkedudukan di Warsawa)

22. Dindin Wahyudin (untuk Selandia Baru berkedudukan di Wellington)

[adsense]

23. Dewi Justicia Meidiwaty (untuk Republik Demokratik Rakyat Laos berkedudukan di Vientianne)

24. Yulastiawarman (untuk Republik Kroasia berkedudukan di Zagreb) (*)

[adsense]

[adsense]