[adsense]

Masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pahae Barumun Hulu Sosa menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Mapolres Padang Lawas (Palas), Selasa (13/10/2026).

Mereka menuntut transparansi penanganan laporan polisi terkait penguasaan lahan di areal bekas konsesi PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL).

[adsense]

Massa yang mengaku berasal dari Luat Sosa Julu, Luat Sosa Jae, Luat Huristak dan Luat Hutaraja Tinggi itu juga meminta perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat.

Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta Polres Palas membuka secara transparan legalitas dan alas hak pihak pelapor yang melaporkan masyarakat di areal bekas konsesi kedua perusahaan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• PPTKH Palas: 1.897,89 Hektare Ditata Batas, Berkas 3.662,05 Hektare Dikembalikan

Massa turut merujuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 84 Tahun 2026 dan Nomor 85 Tahun 2026 yang disebut berkaitan dengan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT SSL dan PT SRL.

[adsense]

Berdasarkan hal tersebut, mereka meminta kepolisian dan TNI mengimbau pihak perusahaan agar meninggalkan areal yang mereka klaim sebagai tanah adat.

Dalam tuntutan lainnya, massa menuding adanya dugaan keterlibatan oknum Polri dan TNI yang bertugas di areal bekas konsesi kedua perusahaan.

[adsense]

Mereka menduga keberadaan personel tersebut difasilitasi pihak perusahaan untuk menghalangi masyarakat menguasai dan menduduki lahan. Tuduhan tersebut merupakan pernyataan pihak pengunjuk rasa yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Menanggapi tuntutan massa, Wakapolres Palas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring SH hadir menemui pengunjuk rasa.

[adsense]

Tanggapan kepolisian disampaikan melalui Kasatreskrim AKP Irwansyah Sitorus yang menyatakan Polres Palas tidak melakukan pemanggilan terhadap masyarakat terkait persoalan tersebut.

Terkait permintaan agar legalitas pelapor di Polda Sumatera Utara dibuka secara transparan, Irwansyah mengatakan pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada pimpinan.

[adsense]

Ia juga membenarkan adanya personel Polri di lokasi yang dipersoalkan, tetapi menjelaskan bahwa personel tersebut merupakan unsur pimpinan dari Polda Sumatera Utara.

Menurutnya, keberadaan personel di lokasi bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pertentangan maupun konflik.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut memperkuat sinergi untuk mempercepat sertifikasi dan pengamanan aset tanah yang mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Santika Premiere Dyandra, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi kendala pertanahan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mempercepat sertifikasi aset tanah PLN.

[adsense]

Dalam kegiatan tersebut, PLN dan BPN menyelaraskan strategi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan guna memastikan kepastian hukum atas aset yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan operasional infrastruktur ketenagalistrikan di Sumut.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut Nugraha SH MH beserta jajaran Kantor Pertanahan dari sejumlah kabupaten dan kota. Dari PLN UIP SBU hadir Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Reza Pane, Manager Sub Bidang Pertanahan, Aset dan Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra, serta perwakilan PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) SBU 2 dan UPP SBU 3 beserta tim.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Kebut Penyelesaian PLTA Batang Toru 510 MW, SLO Ditargetkan Terbit Tahun Ini

Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha mengapresiasi upaya PLN UIP SBU dalam memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah.

[adsense]

Ia menegaskan kesiapan BPN untuk terus bersinergi dengan PLN, termasuk melalui arahan strategis dan identifikasi langkah penyelesaian yang dapat dilakukan bersama guna mempercepat sertifikasi HGB serta pengamanan aset negara.

Menurutnya, koordinasi berkelanjutan menjadi faktor penting agar proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta operasional infrastruktur ketenagalistrikan.

[adsense]

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil BPN Sumut beserta jajaran Kantor Pertanahan di kabupaten dan kota.

Menurut Rizki, kolaborasi tersebut berperan penting dalam memastikan kepastian hukum atas aset tanah yang dikelola PLN sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

[adsense]

"PLN mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang selama ini diberikan oleh BPN Provinsi Sumut beserta seluruh jajaran Kantor Pertanahan. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian hukum atas aset tanah yang dikelola PLN sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ujar Rizki.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui koordinasi intensif dan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai kendala pertanahan.

[adsense]

Rizki menambahkan, PLN UIP SBU berkomitmen membangun komunikasi konstruktif dengan BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar proses sertifikasi dan pengamanan aset tanah berjalan lebih efektif, terarah, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane, mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 1.959 persil tanah telah bersertifikat dari total 5.079 persil yang menjadi cakupan pengelolaan aset tanah PLN UIP SBU.

[adsense]

Sementara itu, dari target sertifikasi tahun 2026 sebanyak 230 persil, sebanyak 80 persil telah berhasil disertifikasi. Dengan demikian, masih terdapat 150 persil yang perlu dituntaskan untuk mencapai target tahun ini.

"Melalui kegiatan Konsinyering dan Focus Group Discussion ini, kami berharap dapat menemukan solusi terbaik bersama BPN dalam merumuskan tahapan percepatan sertifikasi dan pengamanan aset negara, khususnya di wilayah Sumut," ungkap Reza.

[adsense]

Ia optimistis, melalui identifikasi kendala secara langsung dan penyelarasan langkah penyelesaian bersama, pencapaian target sertifikasi tahun 2026 dapat terus didorong secara terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reza menjelaskan, percepatan sertifikasi membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pemenuhan kelengkapan dokumen, penyelesaian kendala administrasi dan pertanahan, hingga koordinasi berkelanjutan antara tim PLN di unit pelaksana proyek dan jajaran Kantor Pertanahan setempat.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, PLN UIP SBU bersama Kanwil BPN Sumut berkomitmen memperkuat tata kelola dan pengamanan aset tanah sebagai bagian dari perlindungan aset negara.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumut dan Se-Sumut, Sabtu (10/10/2026), merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-12 partai dengan ketua umum Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo itu.

Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng dan tart di Sekretariat Jalan Cut Nyak Dhien Medan.

[adsense]

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Utara (Sumut) Makmur Marpaung, mengatakan pihaknya fokus pada konsolidasi guna melayani masyarakat.

"Target konsolidasi dengan membentuk kepengursan di daerah hingga cabang sampai akhir 2026. Bersamaan itu tetap melayani masyarakat," ujarnya didampingi Sekretaris Donna Yulietta Siagian dan Wakil Ketua Budianta Tarigan.

[adsense]

Baca Juga:

• HUT Perindo, Anggota DPRDSU Minta Percepat Proyek Pengendalian Banjir

Adapun di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), telah terbentuk sekitar 67 pengurus lengkap dari total target 455 DPC di seluruh wilayah Sumut.

[adsense]

Akselerasi pembentukan struktur ini dipacu demi memastikan kesiapan partai melampaui tahapan verifikasi faktual. "Target kami, seluruh struktur ini harus tuntas terbentuk di akhir Desember. Sebab, fokus dan tujuan utama kita saat ini adalah meloloskan partai pada tahapan verifikasi faktual," ujar Makmur Marpaung.

Anggota DPRD Sumut itu menegaskan pentingnya keterbukaan untuk sharing dan saling isi antara pengurus wilayah, daerah, cabang, hingga tingkat ranting (DPRt).

[adsense]

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus membangun kerja sama yang jujur dan solid demi membesarkan Perindo di Sumatera Utara.

"Hanya dengan kerja sama yang baik dan keterbukaan, kita dapat melanjutkan kepercayaan dari Ketua Umum untuk membesarkan Perindo di Sumatera Utara. Pertemuan ini harus menjadi wadah saling bahu-membahu membangun partai di daerah masing-masing," tegasnya.

[adsense]

Budianta Tarigan menjelaskan rangkaian acara dilanjutkan dengan rapat konsolidasi intensif bersama para pengurus daerah dari empat daerah strategis, yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi.

"Seperti diurai Ketua, fokus konsolidasi. Bila kepengurusan sudah lengkap maka pelayanan ke publik semakin terarah," tegasnya didampingi anggota DPRD Deliserdang Herti Sastra Munthe dan anggota DPRD Tebingtinggi Muhammad Erwin Harahap serta Christoph Munthe.

[adsense]

Konsolidasi diharapkan menjadi pendorong utama percepatan pembentukan sisa DPC di wilayah-wilayah tersebut, sekaligus menegaskan kesiapan Perindo Sumut dalam menyongsong agenda-agenda politik mendatang dengan mesin partai yang solid dan terstruktur rapi.

Pada syukuran, Ketua Makmur Marpaung dan Dona Siagian memotong tumpeng dan tart yang potongannya diserahkan kepada pengurus dari daerah. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Konflik di Universitas Darma Agung (UDA) terus berlanjut dengan dilaporkannya Rektor UDA Prof Suwardi Lubis ke Kepolisan Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terkait dugaan kasus penggelapan ijazah 11 mahasiswa Pascasarjana (S2).

Gomgom Parlindungan Simbolon, mahasiswa Magister Ilmu Hukum UDA Angkatan 2023 bersama Kuasa Hukumnya, Duarjon Simalango, SH MH secara resmi melaporkan Rektor UDA ke Polda Sumut, Senin (12/10/2026).

[adsense]

Laporan yang tertuang di dalam surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1733/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA itu terkait dugaan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU1/2023.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Duarjon Simalango, penahanan ijazah yang dilakukan pihak rektorat dibawah pimpinan Prof Suwardi Lubis dengan alasan adanya tunggakan yang belum dibayarkan oleh 11 mahasiswa.

[adsense]

Baca Juga:

• Akankah Polda Sumut Kabulkan 3 Tuntutan Keluarga Winda Lorenza Gowasa? Ini Jawabannya

"Klien (11 mahasiswa) kami tidak mungkin bayar dua kali. Bukti kuitansi pembayaran ke rektorat lama sudah lengkap dan sudah kita lampirkan ke petugas," ujarnya.

[adsense]

Namun, sebutnya, untuk mendapatkan ijazah, oleh Direktur Pascasarjana UDA yang baru, Dr Novi Juli Rosani Zulkarnain setiap mahasiswa ditagih dengan rincian Uang Kuliah, KKL, UMH dan Wisuda dengan total bervariasi antara Rp23,95 juta hingga Rp37,45 juta.

"Total keseluruhan dari 11 mahasiswa mencapai hampir Rp290 juta," rincinya.

[adsense]

Padahal katanya, 11 Mahasiswa telah menyelesaikan Ujian Meja Hijau (UMH) pada 16 Oktober 2025, dengan melunasi seluruh uang kuliah TA 2024/2025 sebesar Rp9 juta untuk uang meja hijau, uang ijazah, uang jurnal, dan uang repositori. Seharusnya wisuda pada Mei 2026, namun tidak dilaksanakan karena konflik internal Yayasan Universitas Darma Agung.

Selain itu, lanjutnya, 11 mahasiswa termasuk pelapor juga sudah mengantongi Ijazah Nasional dengan Nomor 011007741012026100045 dan surat dari LLDikti Wilayah I Nomor 3079/DST/LL 1/DT.00.08/2026 tertanggal 29 September 2026.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Duarjon berharap agar Polda Sumut segera melakukan tindaklanjut dengan memanggil semua pihak terkait, selain pihak rektor baru dan lama, Pimpinan YPDA lama Partahi Siregar maupun Hana Nelsri Kaban selaku pimpinan yayasan baru juga harus dipanggil.

"Ya, karena pastinya ada aliran dana yang harus dipertanggungjawabkan baik oleh rektor baru, rektor lama hingga yayasan baru dan lama.Jangan karena konflik ini mahasiswa termasuk klien kami jadi korban," pungkasnya.

[adsense]

Pendamping mahasiswa, Liston Hutajulu, yang juga alumni UDA, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini.

"Harapan kita, apa yang menjadi hak mahasiswa S2 segera diberikan, jangan ditahan - tahan. Masalah ini akan tetap kita kawal sampai benar - benar hak mereka mereka pegang. Karena ijazah itu diperuntukkan untuk karier mereka," tegas Liston.

[adsense]

Sementara dari dokumen yang dilihatkan kepada wartawan, ke -11 mahasiswa Pascasarjana yang hingga kini ijazah masih ditahan adalah Daniel Martua Leogusan, Darma Setiawan Nazara, David Eka Putra, Dedy Berkat Kurniawan Hulu, Doli Uli Saut Sitompul, Ferry Wijaya Ginting, Gomgom Parlindungan Simbolon, Gratia Rogate Telaumbanua, Omar Dani Putra, Viktor Brema Ginting, dan Yitri Widiya Utami Napitupulu. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebaran asap terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (13/10/2026). Kondisi ini menyebabkan jarak pandang di wilayah Aek Godang dan Silangit menurun hingga berkisar 3-4 kilometer.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan deteksi asap tersebut berdasarkan pemantauan citra satelit pada Selasa pukul 10.00 WIB.

[adsense]

Selain penurunan jarak pandang, hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 atau partikel halus di udara di Sumut berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan citra satelit pada Senin (12/10/2026), mulai pukul 00.00 hingga 23.00 WIB, tidak ditemukan titik panas (hotspot) di wilayah Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Curah Hujan Tinggi, 1.180 KK Terdampak Banjir di Kota Binjai

BBMKG Wilayah I Medan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara berkabut atau jarak pandang menurun.

[adsense]

Apabila harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker yang sesuai guna mengurangi paparan partikel di udara.

Hendro juga mengimbau para kepala daerah agar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri setempat untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan informasi terkait kondisi asap.

[adsense]

Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru melalui akun media sosial resmi BBMKG Wilayah I Medan, @infobmkgsumut. Informasi juga dapat diakses melalui layanan call center di nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

BBMKG mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama untuk mengantisipasi dampak sebaran asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Karateka Perguruan Karate-Do Tako Indonesia diharapkan terus meningkatkan kemampuan dengan disiplin, menjaga kondisi fisik dan mental bertanding.

Harapan itu disampaikan Guru Sampe Siahaan yang mewakili Dewan Guru Perguruan Tako Indonesia dalam sambutannya pada Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Sabuk Hitam dan penyerahan sertifikat pelatih,Jumat-Sabtu (9-10/2026) di Auditorium Rajamin Purba Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar.

[adsense]

" Jangan puas diri dengan kemampuan atau prestasi yang sudah dicapai , namun teruslah meningkatkan kemampuan sehingga mampu mengharumkan nama Perguruan Karate-Do Tako Indonesia di event-event dalam negeri maupun internasional", ujar Guru Sampe Siahaan.

Dia menambahkan UKT bukan hanya ujian fisik dan teknik namun merupakan momentum untuk melahirkan generasi penerus dan calon pemimpin Perguruan Karate-Do Tako Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Dojo TC Sosial Raih Dua Emas dan Satu Perak pada Kejuaraan Dojo Tako se-Sumut

" Kegiatan UKT diikuti karateka dari 12 daerah seperti Medan, Tebing Tinggi , Sergai, Dairi, Madina, Tanjung Balai, Tapsel, Padang Sidempuan, Simalungun, Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Barat, " sebut Pendeta Pandapotan Haloho pemegang DAN V itu.

[adsense]

Haloho menambahkan melalui UKT yang dilaksanakan diharapkan kaderisasi atlet karate Perguruan Karate-Do Tako Indonesia yang diharapkan mampu menjadi atlet yang memiliki kemampuan bersaing pada event-event dalam dan luar negeri, terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hadir pada kegiatan tersebut sejumlah dewan guru diantaranya, Guru Robert Hutagaol,Guru Freddy Tobing,Guru Reza Mutiara, dan Guru Sampe Siahaan.

[adsense]

Kegiatan diawali dengan latihan bersama yang juga diikuti para karateka senior Perguruan Karate-Do Tako Indonesia Kabupaten Simalungun-Pematangsiantar seperti Juniar Hutapea (DAN V) dan Jamil (DAN V).(**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Sony Irawan beserta seluruh jajarannya menyikat habis jaringan narkoba hingga bandarnya dan pemberantasannya perlu dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan.

"Sasaran utama tidak hanya pengedar di lapangan, tetapi juga bandar besar serta jaringan pemasok di belakangnya," ujar Ihwan Ritonga kepada wartawan, Selasa (13/10/2026) di DPRD Sumut seraya mengapresiasi langkah tegas Polda Sumut yang menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba, termasuk di Kecamatan Percut Sei Tuan baru-baru ini.

[adsense]

Ihwan mengingatkan agar upaya pemberantasan tersebut tidak hanya gencar pada awal kepemimpinan Kapolda yang baru, sehingga operasi penindakan dilakukan secara berkesinambungan, guna menekan peredaran narkoba secara signifikan dan memutus mata rantai jaringan yang selama ini beroperasi.

"Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara konsisten. Jangan hanya gencar di awal, tetapi harus terus berlanjut sampai ke akar-akarnya. Begitu juga dengan bandar besar dan pengedarnya, harus ditangkap dan diberikan hukuman berat," tegas Ihwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Nisel Gelar Forum Uji Publik Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemetaan wilayah rawan narkoba, menurutnya, harus menjadi prioritas agar penindakan lebih terarah dan efektif dalam membongkar jaringannya, karena sudah menjadi rahasia umum. peredaran narkoba di daerah ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kawasan permukiman dan pedesaan.

[adsense]

Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda serta berpotensi memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal.

Ihwan bahkan menambahkan, pemberantasan narkoba sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perang terhadap narkoba terus dilanjutkan. Upaya tersebut membutuhkan sinergi aparat penegak hukum, Polda Sumut, BNN, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungannya.

[adsense]

"Memang masalah narkoba ini sudah terlalu lama menjadi persoalan. Atas dasar itu, semua pihak harus bergerak bersama memberantasnya. Penindakan jangan berhenti pada pengguna atau pengedar di lapangan, tetapi juga harus mengungkap jaringan yang berada di belakangnya," tandasnya.

Ihwan berharap, kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru mampu memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui langkah yang terukur, tegas, dan berkelanjutan, termasuk menindak jaringan pemasok hingga bandar besarnya, guna menyelamatkan anak-anak bangsa dari pengaruh barang haram tersebut. (*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (12/10/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng memandang bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak masyarakat dan perwujudan keadilan.

[adsense]

Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum perlu diatur secara jelas, terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

"Kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk memperoleh pendampingan ketika menghadapi pertolongan hukum," kata Masinton Pasaribu dalam sambutannya di Paripurna DPRD.

[adsense]

Baca Juga:

• SAR Sibolga Evakuasi Jenazah Nelayan Tenggelam di Pantai Kalangan

Pemkab Tapteng memandang bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian penting bukan hanya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

[adsense]

Namun, pengelolaan sampah adalah bagian dari keadaan, bagian dari kata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebersihan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

[adsense]

Bupati menegaskan, penanganan sampah merupakan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui perda ini, kita berharap tercipta lantasan hukum yang kuat bagi daerah untuk memperbaiki tata kelola kesantaran, meningkatkan kesadaran masyarakat

[adsense]

mendorong inovasi, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan," tegasnya.

Pemkab Tapteng juga berkomitmen untuk merampingkan desain organisasi pemerintah daerah yang lebih tepat fungsi, efektif, responsif, dan mampu bekerja secara optimal.

[adsense]

Peraturan daerah ini memiliki arti yang sangat strategis karena menjadi landasan lukuh bagi penataan dan terampingan organisasi rangka daerah Kabupaten Tapteng.

"Oleh karena itu, pembahasan terhadap perda ini perlu dilaksanakan secara cermat, komprehensif, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan daerah," ucap Masinton.

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD, Joneri Sihite dan Disman Sihombing.

Restrukturisasi dan Perampingan OPD Tapteng

[adsense]

Persetujuan Gubernur Sumatera Utara mencakup langkah krusial restrukturisasi Perangkat Daerah Pemkab Tapteng melalui penggabungan urusan, penyesuaian nomenklatur, dan peningkatan tipe kelembagaan meliputi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Tipe A) : Penggabungan Urusan Ketenagakerjaan dengan Urusan Koperasi dan UKM.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) : Penggabungan Urusan KB-Pengendalian Penduduk dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

[adsense]

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A) : Penggabungan Urusan Pariwisata dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Tipe A) : Penggabungan Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Kelautan dan Perikanan.

[adsense]

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah / Bapperida (Tipe A) : Peningkatan tipe dan penyesuaian nomenklatur dari Bappeda untuk mengakomodasi fungsi riset dan inovasi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) : Penyesuaian nomenklatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

[adsense]

Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Tengah ini juga dihadiri unsur Forkopimda Tapteng, Anggota DPRD Tapteng, Sekda Binsar Sitanggang, para Staf Ahli Bupati, Asisten, OPD, serta tamu undangan lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Rutan Kelas IIB Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan setempat mengembangkan kebun sayur di lingkungan rutan.

Rutan Humbahas bersama Dharma Wanita, Senin (12/10/2026), memanen tanaman bawang dan kubis yang telah ditanam beberapa bulan terakhir.

[adsense]

Kepala Rutan Kelas IIB Humbahas, Ucok P. Sinabang, menjelaskan bahwa program pertanian ini bukan sekadar kegiatan mengisi waktu bagi warga binaan, melainkan bagian dari upaya nyata mendukung ketersediaan pangan di lingkungan rutan sekaligus membekali keterampilan bertani bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

[adsense]

Baca Juga:

• Mangapul Purba Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Simalungun, Petani Terancam Gagal Panen

"Kebun ini dikelola bersama‑sama oleh petugas, anggota Dharma Wanita, dan warga binaan. Kami mulai menyiapkan lahan, menanam, merawat hingga saatnya panen. Hasil panen ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi harian warga binaan di Rutan Humbahas," ujar Ucok.

[adsense]

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Dharma Wanita memberikan dukungan tambahan berupa bimbingan cara bercocok tanam yang baik dan benar, pengendalian hama, serta pengelolaan lahan agar hasil panen lebih maksimal. Selama ini, lahan kosong di halaman rutan dimanfaatkan menjadi kebun produktif tanpa perlu biaya lahan tambahan.

[adsense]

Salah satu perwakilan Dharma Wanita Kabupaten Humbahas menyampaikan bahwa pihaknya senang bisa berperan serta dalam program tersebut.

[adsense]

"Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan di rutan, tapi juga menjadi bekal keterampilan bertani bagi warga binaan setelah mereka kembali ke masyarakat nanti," katanya.

[adsense]

Saat ini pihak Rutan Humbahas sedang merencanakan perluasan jenis tanaman yang akan ditanam, antara lain sayur‑sayuran lain, jagung, dan tanaman umbi‑umbian guna memperkaya stok pangan internal.

Pihak rutan juga berharap program ini bisa menjadi contoh bagi lembaga pemasyarakatan lainnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang kakek tiri (suami kedua nenek korban) di Tapanuli Tengah (Tapteng) diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur.

Pelaku berinisial AS (43) memanfaatkan kondisi ibu korban yang sedang mengalami depresi untuk berbuat jahat selama dua tahun hingga akhirnya terungkap.

[adsense]

Penangkapan pelaku yang merupakan warga Kecamatan Badiri tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari ayah kandung korban.

"Penindakan ini didasarkan pada Laporan Polisi tertanggal 7 Oktober 2026. Satreskrim Polres Tapanuli Tengah telah mengamankan tersangka AS atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur," ujar Kasat Reskrim Iptu Dian Perdana dalam rilis yang diterima, Selasa (14/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Tapteng Kenalkan Peran Polri ke Anak Sejak Dini

Lebih lanjut dijelaskan, ibu korban telah bercerai, dan sang ayah, IP (38), sudah menikah lagi. Sementara itu, ibu kandung korban mengalami depresi dan kerap menjalani pengobatan di Siantar.

[adsense]

Kondisi rumah yang sepi dimanfaatkan pelaku dalam melancarkan aksinya secara berulang selama dua tahun terakhir.

"Karena kondisi keluarga tersebut, korban dititipkan dan tinggal di rumah nenek serta kakek tirinya di Kecamatan Badiri sejak masih duduk di kelas 1 SD," terang Kasat Reskrim.

[adsense]

Kasus ini terungkap setelah korban merasa ketakutan dan menolak untuk terus tinggal di rumah tersebut.

Korban akhirnya memberanikan diri menceritakan perbuatan sang kakek tiri kepada ayah kandungnya, IP.

[adsense]

"Tak terima atas perbuatan yang menimpa buah hatinya, IP langsung melaporkan kejadian tersebut," ungkap Iptu Dian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mendeteksi keberadaan pelaku.

[adsense]

Jumat (9/10/2026), Tim Opsnal berhasil membekuk AS di wilayah Kecamatan Pinangsori tanpa perlawananan.

"Atas perbuatannya, AS kini mendekam di sel tahanan Mapolres Tapanuli Tengah dan dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polresta Deliserdang bersama BNNK Deliserdang, kembali mengelar Grebek Sarang Narkoba dan menangkap 4 orang pria yang urinenya terindikasi positif mengandung metamfetamina, Senin (12/10/2026) pukul 17.00 WIB, di Dusun I, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.

Hal itu disampaikan Kapolresta Deliserdang melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, kepada harianSIB.com, di Mapolresta Deliserdang, Selasa (13/10/2026) di Lubukpakam. Pengrebekan itu melibatkan personel tim gabungan dari Polresta Deliserdang.

[adsense]

Keempat pria yang diamankan, berinsial Pr (48), Sup (33), Su (39) ketiganya merupakan warga Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin. Selanjutnya, bernisial, IT (35) warga Perum BSP Desa Pasarmelintang Kecamatan Lubukpakam.

Hasil penggeledahan lokasi, Petugas menyita 4 plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,61 gram, pipa pirex, dan 2 alat isap bong, digunakan sebagai barang bukti.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa KMMB Sumut Demo di Kantor Gubernur

Kompol Fery menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan di lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

[adsense]

"Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberantas narkoba dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika," Ujar Fery Kusnadi.

Usai penggerebekan, petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat bersama tim pemberantasan BNNK Deliserdang dan Sekretaris Desa Emplasmen Kualanamu. Warga setempat menyambut positif penindakan tersebut.

[adsense]

Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan Amok. Keempat pria yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti, sebut Kompol Fery. (**).

[adsense]

[adsense]

Hujan deras menyebabkan banjir merendam Desa Sekoci, Desa Aras Napal, dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (12/10/2026). Ratusan kepala keluarga (KK) terdampak dan sebagian warga terpaksa mengungsi.

Banjir juga merendam Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Aceh sehingga mengganggu akses lalu lintas.

[adsense]

Mengutip Tribun Medan, Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansyari menyebutkan lima dusun di Desa Sekoci terdampak banjir, yakni Dusun Sejambu 220 KK, Sidodadi 240 KK, Pantai Pulau 75 KK, Suka Ramai 114 KK, dan Sekoci 70 KK.

BPBD Langkat mendirikan empat posko pengungsian di Desa Sekoci. Sebanyak 40 KK mengungsi di Dusun Sekoci, 80 KK di Dusun Sidodadi, 120 KK di Dusun Suka Ramai, dan 30 KK di Dusun Sejambu.

[adsense]

Baca Juga:

• SAR Sibolga Evakuasi Jenazah Nelayan Tenggelam di Pantai Kalangan

Para petani di sekitar kawasan juga mengaku khawatir karena lahan pertanian dan kebun mereka ikut tergenang air. Mereka berharap ada bantuan dan penanganan pascabanjir agar usaha mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu besar akibat peristiwa ini.

[adsense]

Selain kebutuhan pangan dan sandang, beberapa warga juga membutuhkan obat-obatan khusus dan perlengkapan kebersihan di lokasi pengungsian. Masyarakat yang ingin membantu bisa menyalurkan bantuan melalui posko-posko yang telah disiapkan pemerintah desa maupun kantor kecamatan terdekat.

BPBD Langkat bersama pemerintah desa dan kecamatan melakukan evakuasi warga ke tempat aman serta menyalurkan bantuan logistik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain Kecamatan Besitang, banjir juga dilaporkan merendam wilayah Kecamatan Padang Tualang.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jejak korupsi motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian negara dalam pengadaan motor listrik tersebut mencapai Rp 863,8 miliar.

Jumlah tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 5 Oktober 2026.

[adsense]

"Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026. Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 863.846.166.953 atau Rp 863,8 miliar," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Sabtu (10/10/2026) dikutip dari kompas.com

Tidak ada pelat dinas dan baterai

[adsense]

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejagung, pengadaan melalui PT YAT tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik.

Jumlahnya terdiri dari 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek.

[adsense]

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter/bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai," kata Anang.

Berdasarkan penyelidikan yang sama, pihaknya turut menemukan seluruh motor listrik roda dua tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

[adsense]

Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi barang milik negara (BMN).

"Ini tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," ujar dia.

[adsense]

Pada akhirnya, Kejagung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) ke tim penuntut umum, pada Jumat (9/10/2026).

Mereka adalah Kolonel Cpl Budi Utomo selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Yenna Yuniana selaku Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal, serta AA dan GB yang sama-sama menjabat sebagai Direktur PT ASE.

[adsense]

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II itu dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kelimanya disangkakan dengan pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagai dakwaan primair. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia melayangkan kritik balik terhadap mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari usai menyerukan semua pihak tak bersikap munafik buntut polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024.

Doli menilai Hasyim lupa jika dirinya telah dipecat dua kali sebagai pimpinan KPU. Bahkan, Doli menyebut Hasyim tengah menikmati kemunafikannya.

[adsense]

"Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya. Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai KPU karena kemunafikannya," kata Doli di kompleks parlemen, Senin (12/10/226) dikutip dari CNN Indonesia.

Doli yang merupakan bekas Ketua Komisi II DPR, dan terlibat dalam pembahasan Pasal 18 dalam PKPU tersebut, menyindir posisi Hasyim sebagai salah satu komisaris BUMN saat ini.

[adsense]

Doli mempertanyakan posisi komisaris independen PTPN I yang didapat Hasyim saat ini. Apalagi, menurut Doli, Hasyim tak memiliki latar belakang di bidang yang dia duduki saat ini.

"Coba tanya sama dia itu dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu," ujar Doli.

[adsense]

Doli mengaku semula tak mau berdebat panjang soal polemik tersebut. Namun, dia menilai Hasyim telah berbicara secara personal.

Dia menantang agar Komisi II menggelar forum resmi dan membahas polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) yang dianggap sengaja untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres di Pilpres 2024.

[adsense]

"Cuman karena ini sudah menyebut nama saya pribadi, ya saya harus eh jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka, gitu, ya," katanya.

Hasyim sebelumnya menyinggung Doli yang mengaku tidak pernah membahas Pasal 18 dengan KPU. Di masa itu, Doli sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.

[adsense]

Menurut dia, Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 menjadi tanggung jawab bersama para peserta RDP. Hasyim meminta DKPP dalam memeriksa pengaduan perkara munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 harus adil, proporsional, hati-hati dan menghindari konflik kepentingan.

Dia pun mengutip Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang orang munafik.

[adsense]

"Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Delpin Barus ST MIKom mengapresiasi kinerja dari Kapolres Tebingtinggi, AKBP Hotmartua Ambarita beserta jajarannya.

"Sejak beliau menjabat 1 bulan lalu, saya menilai Kapolres Tebingtinggi benar-benar bekerja dengan cepat, tepat dan humanis. Gebrakannya tak hanya soal penegakan hukum, tapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat. Tagline Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tapi sudah terimplementasi di jajaran Polres Tebingtinggi," ujar Delpin saat berbincang dengan harianSIB.com, Selasa (13/10/2026), di Jalan Patriot, Tebingtinggi.

[adsense]

Menurut Delpin Barus, ada 3 gebrakan kunci yang membuat publik langsung simpatik dengan kepemimpinan AKBP Hotmartua Ambarita.

Pertama, Kapolres memimpin langsung Rakor Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana Alam di Aula Kamtibmas Polres Tebingtinggi dan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Sri Mersing pada pekan lalu sebagai langkah yang visioner.

[adsense]

Baca Juga:

• Benny Pasaribu Terpilih Pimpin Panitia Natal PWI Sumut 2026

Kedua, lanjut Delpin, selama 30 hari terakhir, Hotmartua Ambarita tercatat intens membangun jembatan komunikasi (sinergitas). Mulai dari audiensi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Bupati dan Wakil Bupati Serdangbedagai (Sergai) serta unsur Forkopimda, demi memperkuat sinergi Kamtibmas.

[adsense]

Kemudian, turut pula menggelar coffee night (silaturahmi) bersama kalangan wartawan, hingga menyambangi Subdenpom I/1-1 Tebingtinggi di momen HUT ke-81 TNI sebagai simbol soliditas TNI-Polri.

"Ini yang kita mau. Polisi tidak bekerja sendiri. Saat Kapolres mampu merangkul Wali Kota/Bupati, Dandim, BPBD, dan semua stakeholder, masyarakat yang untung karena rasa aman mereka terjamin," bebernya.

[adsense]

Gebrakan terakhir, sebut Delpin, yakni Hotmartua Ambarita bersama jajarannya konsisten melakukan program bakti sosial (Baksos) berupa pembagian makan gratis (Mager) kepada masyarakat/pengguna jalan, parbetor (penarik becak bermotor) hingga untuk anak-anak Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Jalan Sei Kelembah, Kecamatan Bajenis, Tebingtinggi.

Program ini, katanya, menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dengan borgol dan surat tilang, tapi dengan perhatian serta kepedulian.

[adsense]

"Kegiatan sosial seperti ini sangat baik untuk membangun kedekatan. Anak-anak tidak takut lihat polisi, mereka justru bangga. Inilah makna Polisi Bersama Masyarakat. Polisi ada saat warga butuh rasa aman, tapi juga ada saat warga butuh dirangkul," tegas anggota DPRD Sumut dari Dapil IV (Tebingtinggi-Serdangbedagai) itu.

Delpin pun berharap, di momen satu bulan kepemimpinan AKBP Hotmartua Ambarita ini kiranya dapat menjadi fondasi penting untuk Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Sergai yang lebih aman, nyaman, dan kondusif.

[adsense]

"Saya siap mendukung penuh kinerja Kapolres Tebingtinggi. Lanjutkan, Pak Kapolres. Buat masyarakat merasa Polisi benar-benar bersama mereka," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi II DPR periode 2019-2024, Guspardi Gaus, mengatakan tidak ada pembahasan Pasal 18 ayat 3 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur seorang calon presiden atau calon wakil presiden tak perlu menunjukkan bukti lulus SMA dari luar negeri jika punya bukti lulus perguruan tinggi. Ia mengatakan hal itu dilakukan oleh KPU dalam rapat dengan Komisi II DPR saat itu, pasti akan ada keributan.

"Jadi seingat Bapak, kalau itu tidak pernah, kalau seandainya itu dibahas. Dijadikan KPU minta dilakukan RDP (rapat dengar pendapat) melakukan konsultasi dan itu jadi topik, pasti ketika itu ribut," kata Guspardi saat dihubungi, Senin (12/10/2026) seperti dikutip dari detikcom

[adsense]

Guspardi mengatakan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden akan menjadi atensi dari anggota Komisi II DPR. Ia mengatakan jika pasal itu dispesialkan justru akan menimbulkan pertanyaan di publik.

"Masa kalau yang untuk, khusus untuk presiden seluruh persyaratan itu apakah presiden, DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur mengenai ijazah, itu sama aja nggak ada di spesialisasikan. Kalau dispesialisaskan tentu orang bertanya," ujar Guspardi.

[adsense]

Baca Juga:

• Mardani Sebut Tak Ada Pembahasan Pasal Diduga Selundupan di PKPU 19/2023

Kendati demikian, ia juga meminta penjelasan dari Ketua Komisi II DPR. Ia mengatakan untuk memastikan juga bisa dikonfirmasi mendetail ke Kepala Sekretariat Komisi II DPR saat itu, Dahlia.

[adsense]

"Tapi untuk lebih akurasinya, lebih baik dikonfirmasi di komisi II Ibu Dahlia Kepala Sekretariat, minta dokumen yang berkaitan dengan itu atau dengan Pak Doli," tambahnya.

Berikut ini pasal 18 ayat (3) yang dimaksud:

[adsense]

Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Sebelumnya, mantan Ketua KPU pada Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari, memberikan penjelasan terkait mencuatnya dugaan adanya pasal yang diselundupkan di PKPU Nomor 19 Tahun 2023 buntut polemik syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada 2024. Hasyim membantah menyelundupkan Pasal 18 ayat 3 pada PKPU 19/2023.

[adsense]

Hasyim awalnya menjelaskan ketentuan pada Pasal 13 dan Pasal 18 PKPU 19/2023 dibuat untuk semua orang. Saat dirumuskan, lanjut dia, belum diketahui siapa saja yang maju sebagai capres dan cawapres.

Hasyim lalu menjelaskan PKPU itu terbentuk dari serangkaian hasil uji publik hingga konsultasi DPR dan pemerintah. Dia menegaskan semua prosedur hukum dilalui untuk membentuk PKPU tersebut.

[adsense]

Atas dasar itulah Hasyim menekankan Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU 19/2023 tidak dibentuk untuk menguntungkan pihak tertentu. Dia juga membantah ada upaya penyelundupan pasal.

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum. Dengan demikian, adalah tidak benar tuduhan bahwa KPU melakukan 'permufakatan jahat' dan 'penyelundupan norma hukum' dalam merumuskan norma dalam PKPU, karena dilakukan secara terbuka dan telah menempuh prosedur yang ditentukan," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Letjen TNI Widi Prasetijono mengakui telah menggunakan uang yang diduga merupakan hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah barang mewah. Sebab, Widi mengeklaim tak mengetahui asal usul uang itu, karena disebut sebagai 'uang halal'.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembelian lahan BUMD Kabupaten Cilacap di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Senin (12/10/2026) dikutip dari kumparan.com. Dalam sidang itu, Widi diperiksa sebagai terdakwa.

[adsense]

Dalam kasus ini, Widi diduga telah merugikan negara Rp 237 miliar dan menerima gratifikasi. Widi didakwa mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan lahan HGU dari yayasan Rumpun Kodam IV/Diponegoro, PT Rumpun Sari Antan (RSA), kepada BUMD Kabupaten Cilacap, yakni PT Cilacap Sagara Artha (CSA).

Penjualan tersebut senilai Rp 237 miliar. Kemudian, Widi diduga menerima fee yang disebut sebagai gratifikasi senilai Rp 21 miliar.

[adsense]

Widi mengakui adanya aliran uang tersebut yakni melalui rekening dua saudara istrinya, Ari Kusmawanto dan Endang Kusumawati.

Uang tersebut di antaranya digunakan untuk membeli mobil Mini Cooper, jam tangan Rolex, hingga membayar biaya UKT anak Widi. Hakim pun mengkonfirmasi kepada Widi terkait aliran-aliran dana tersebut.

[adsense]

"Mobil ya. Mobil Mini Cooper bukan?" tanya ketua majelis hakim Marsdya Siti Mulyaningsih.

[adsense]

"Betul, Yang Mulia," jawab Widi.

"Ini maksudnya apa ini? Ops Penerimaan UNS 2, Rp 21 juta," tanya hakim.

[adsense]

"Mungkin UKT, Yang Mulia," jawab Widi.

"Kemudian ada yang dari Bu Endang ada juga mengalir ke Sofyan Jamin untuk supplier Rolex ya?," tanya hakim.

[adsense]

"Betul, Yang Mulia," jawab Widi.

Namun, Widi mengaku tidak tahu uang tersebut berasal dari hasil penjualan lahan yang disebut berkaitan dengan gratifikasi yang menjeratnya.

[adsense]

Widi menjelaskan, aliran uang itu berawal ketika mantan Direktur PT RSA, Andhi Nur Huda, menyampaikan akan membantu mendanai suatu acara yang disebut Widi sebagai kegiatan sosial.

Widi kemudian memberikan nomor rekening iparnya karena mengira uang yang dikirimkan akan digunakan untuk kegiatan tersebut.

[adsense]

Ia mengaku sempat kaget ketika mengetahui nominal uang yang masuk cukup besar. Widi mengatakan, dirinya kemudian menanyakan langsung kepada Andhi mengenai uang tersebut.

Andhi pun meyakinkan Widi untuk tidak khawatir terhadap uang yang diberikannya itu. Menurut Widi, Andhi menyebut bahwa uang tersebut adalah uang halal.

[adsense]

"Kemudian saya sempat bertanya kepada Pak Andhi, 'Pak Andhi, ini uang apa?' Saya bertanya, karena saya takutnya mungkin ada hal yang lain. Sehingga kata Pak Andhi katanya, 'Enggak apa-apa, Bapak.' Normalnya, Pak Andhi memanggil saya 'Bapak' gitu. 'Enggak apa-apa, Bapak, itu uang halal'," cerita Widi.

Setelahnya, Widi tidak menanyakan lebih lanjut soal asal uang tersebut. Ia mengatakan, saat itu dirinya mengira uang tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan sosial yang ia maksud.

[adsense]

"Hanya begitu saja, Yang Mulia. Terus saya tidak pertanyakan lagi karena itu melalui telepon saya menanyakannya, Yang Mulia," pungkasnya.

Adapun Widi didakwa dengan Pasal 630 atau Pasal 606 ayat (2) juncto ayat (1) juncto pasal 20 huruf a atau c juncto pasal 126 ayat (1) UU KUHP dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Tipikor. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan BUMD Cilacap, Letjen Widi Prasetijono, mengaku tidak tahu mengapa mantan Direktur Utama PT Rumpun Sari Antan (RSA), Andhi Nur Huda, memercayainya hingga bersedia mengirim dana sejumlah Rp21 miliar untuk kegiatan sosial.

Widi menduga kepercayaan itu bermula dari kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang pernah ia dampingi sebagai ajudan.

[adsense]

"Pak Presiden pun waktu itu, Pak Jokowi, sangat percaya dengan saya. Selalu disampaikan, 'Udah, biar diurus sama Pak Widi. Nanti kita tenang.' Sehingga mungkin Pak Andhi-nya sendiri juga percaya dengan saya sehingga mau memberikan dana itu," ujar Widi saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang koneksitas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan BUMD Cilacap di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Senin (12/10/2026) dikutip dari tirto.id

Widi mengatakan mulai mengenal Andhi saat masih menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam), sebelum diangkat menjadi Pangdam IV/Diponegoro pada April 2022. Ia mengaku pernah bertemu Andhi setelah diundang menghadiri rapat pembina.

[adsense]

"Pada saat saya Kasdam, kan pernah diundang untuk mengikuti rapat Pembina. Saya pernah ketemu dengan Andhi," kata Widi.

Ia juga mengaku beberapa kali mengunjungi kebun Kemuning di kaki Gunung Lawu, Karanganyar, dan pernah memanggil Andhi ke ruangannya. Namun, Widi menegaskan ketertarikannya hanya berkaitan dengan pengembangan kawasan Kemuning sebagai tempat wisata.

[adsense]

"Kalau memanggil pernah, Yang Mulia. Tetapi saya tidak tahu apakah terkait dengan masalah Cluwak atau tidak. Seingat saya, saya tidak pernah ikut-ikut dalam masalah Cluwak, termasuk masalah Caruy. Hanya waktu itu saya lebih tertarik tentang pengembangan kawasan Kemuning, Yang Mulia," aku Widi.

Kawasan itu merupakan salah satu aset Yayasan Diponegoro (YARDIP) yang dikelola PT Rumpun Sari Kemuning, salah satu aset yang turut dikelola Andhi.

[adsense]

Hakim Ketua Marsdya Siti Mulyaningsih kemudian mempertanyakan bagaimana Andhi bisa mengirimkan uang ke rekening Arif Kusmawanto dan Endang Kusumawati, yang merupakan ipar Widi.

Widi menjelaskan, dalam perbincangan dengan Andhi mengenai Kemuning, ia sempat membicarakan situasi politik di Jawa Tengah yang menurutnya kerap memanas menjelang pilkada dan pemilu. Ia kemudian menyampaikan perlunya kegiatan sosial untuk menjaga situasi tetap kondusif.

[adsense]

"Saya sampaikan, 'Pak Andhi, memang kalau untuk seperti itu, apalagi menjelang pemilu sampai pascapemilu, pasti ada ramai. Maka perlu dialihkan perhatian masyarakat supaya tidak ramai, makanya perlu dibuat kegiatan-kegiatan sosial itu.' Terus Pak Andhi menyampaikan, 'Ya nanti kalau saya punya dana akan saya bantu, Pak,'" tutur Widi merekonstruksi.

Andhi kemudian meminta nomor rekening untuk menyalurkan dana. Widi mengaku memberikan rekening kedua iparnya dan terkejut ketika mengetahui jumlah uang yang masuk mencapai Rp21 miliar.

[adsense]

"Begitu ada uang masuk, kok jumlahnya besar sekali, saya bingung. Tetapi sekali lagi, Yang Mulia, karena tujuan saya adalah untuk kegiatan sosial, maka saya tidak mengambil uang itu. Tidak mendapat manfaat dari uang tersebut," ujar Widi mengklaim.

Perkara ini bermula dari transaksi penjualan lahan perkebunan Caruy di Cilacap seluas 716,2 ha dari PT RSA yang terafiliasi Yayasan Diponegoro kepada BUMD PT Cilacap Segara Artha (CSA) senilai total Rp237 miliar. Meski telah membayar lahan tersebut, PT CSA tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.

[adsense]

Dalam persidangan sebelumnya, Widi menuding surat Pangdam IV/Diponegoro setelahnya kepada BPN dan Bupati Cilacap sebagai sumber penghambat tersebut.

Dalam keterangan kesaksian Auditor BPK sebelumnya pada sidang Senin (28/9/2026), Widi disebut menerima aliran dana sebanyak Rp21 miliar dari Andhi melalui rekening dua anggota keluarganya. Di sidang terpisah Juli lalu di Pengadilan Tipikor Semarang, Widi juga telah mengakui menerima aliran sebesar demikian.

[adsense]

Terdakwa lainnya, Wisnu senilai Rp2,7 miliar, Sjaiful sebesar Rp3,1 miliar dan Suko sebesar Rp1,3 miliar.

Dalam perkara koneksitas ini, oditur mendakwa mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen Widi Prasetijono, Kolonel Inf. Wisnu Kurniawan, Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, dan mantan Direktur Operasional PT RSA Suko Madyo Susilo.

[adsense]

Keempatnya didakwa secara primair memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara, dan secara subsidair menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. (*)

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Agung (MA) merespons insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok kepada juru bicara Pengadilan Negeri (Jubir PN) Pati, Retno Lastiani. MA membela Retno.

"Pimpinan Mahkamah Agung menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta dukungan kepada Saudara Retno Lastiani beserta seluruh jajaran dari Pengadilan Negeri Pati. Tindakan penyiraman tersebut tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian pendapat, masukan, maupun pengaduan kepada pengadilan," ujar juru bicara MA, Heru Pramono, dalam konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

Heru mengatakan tindakan penyiraman hakim tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, tindakan itu mengarah pada perbuatan merendahkan martabat lembaga peradilan.

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak menginginkan segala bentuk sikap dan tindakan yang mengarah pada perbuatan merendahkan harkat dan martabat serta mencederai keluhuran lembaga peradilan yang dilakukan oleh siapa pun," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bank Mandiri Aktifkan Rekening Botok Pati

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak akan menoleransi tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Agung akan menyikapi insiden tersebut dengan serius dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

[adsense]

MA menyerahkan ke PN Pati soal tindakan hukum terhadap peristiwa itu. Dia mengatakan MA akan mengawal kasus tersebut.

"Prosesnya apabila tadi informasinya bahwa pengadilan tingkat pertama atau satker yang bersangkutan sudah melaporkan misalnya, ya kita lihat nanti perkembangan dari laporan tersebut, ya, bagaimana penyidik menindaklanjuti dan sebagainya," ujarnya.

[adsense]

Sebagai informasi, peristiwa tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Pati pada Jumat (9/10). Saat itu, Botok mendampingi salah seorang korban melakukan audiensi dengan pihak pengadilan.

Situasi memanas menjelang akhir audiensi. Botok disebut melontarkan tuduhan ada hakim yang menerima Rp 1 miliar. Selain itu, Botok disebut menyiramkan air mineral ke jubir PN Pati, Retno Lastiani. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Benny Pasaribu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) 2026. Perayaan dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember 2026 dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

Panitia dibentuk dalam rapat di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Medan, Senin (12/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua PWI Sumut Drs Proklamasi Naibaho.

[adsense]

Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SE mengapresiasi antusiasme dan kerinduan para wartawan untuk kembali menggelar perayaan Natal bersama. Ia berpesan agar panitia mengutamakan kebersamaan dan menjaga kekompakan dalam mempersiapkan kegiatan.

"Utamakan kebersamaan, solid dan kompak selalu," pesan Farianda saat memberikan arahan. Ia didampingi Wakil Ketua PWI Sumut Drs Proklamasi Naibaho dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut Anton Panggabean SE MSi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Hadiri Bakti Sosial Kesehatan HUT TNI ke-81, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

"Saya yakin dan percaya melalui kegiatan perayaan ini nantinya, wartawan bersama masyarakat semakin bersatu dan memberi warna serta semangat baru untuk mendukung pembangunan di Sumatera Utara," ujarnya.

[adsense]

Susunan pengurus inti panitia terdiri atas Laura Silalahi sebagai sekretaris dan Mega Ulva Sari Sihombing SSos MSi sebagai bendahara. Josmarlin Tambunan dan Sumuang Nababan dipercaya sebagai wakil ketua, sedangkan Wilfrid Sinaga menjadi wakil sekretaris. Sejumlah personel lainnya akan mengisi berbagai seksi kepanitiaan.

Tema, subtema, dan lokasi perayaan akan ditetapkan dalam rapat perdana panitia yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

[adsense]

Panitia merencanakan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi panti asuhan dan panti yang melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pada hari perayaan, rangkaian kegiatan direncanakan meliputi ibadah Natal, hiburan, serta pemberian tali asih kepada keluarga wartawan yang telah meninggal dunia.

Proklamasi Naibaho berharap perayaan Natal tahun ini bermanfaat bagi wartawan dan masyarakat. Ia juga berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari warisan positif pada akhir masa kepemimpinan Farianda Putra Sinik periode 2021-2026.

[adsense]

"Seperti pesan Ketua Farianda, kita persiapkan Natal ini dengan kebersamaan, solid, kompak dan Natal ini memberi manfaat selain kepada kita wartawan, juga kepada masyarakat," ujar Proklamasi.

Ketua Panitia Benny Pasaribu mengajak seluruh panitia bekerja sama dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Ia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong mengiringi persiapan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

[adsense]

Rapat tersebut turut dihadiri Idris Pasaribu, Erris J Napitupulu, Halomoan Samosir, Tania Depari, Mangampu Sormin, Condrad Naibaho, Tua Abel Sirait, Saut Hutasoit, Rahel Sukatendel, dan Nelly Hutabarat.(**)

[adsense]