[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada 28 September hingga 5 Oktober 2026.

Ketua Tim Meteorologi Early Warning System (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan dinamika atmosfer di Sumut masih cukup aktif.

[adsense]

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas Gelombang Ekuatorial Rossby, suhu muka laut yang relatif hangat, serta adanya belokan angin yang memanjang dari wilayah pesisir barat hingga pesisir timur Sumut.

"Faktor-faktor tersebut turut mendukung terbentuknya awan hujan. Kondisi atmosfer yang cukup labil juga dapat memperkuat proses pertumbuhan awan konvektif," ujar Martha, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Kombinasi kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat secara lokal, terutama pada siang hingga malam hari.

Martha mengatakan, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem juga telah terjadi di sejumlah wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]

Pada 25 September 2026, curah hujan tercatat 62,8 milimeter di ARG Sinabung, Kabupaten Karo, kemudian 62,2 milimeter di ARG Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan 53,5 milimeter di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang.

Sehari berikutnya, 26 September 2026, hujan ekstrem tercatat di Stasiun Meteorologi Sibolga dengan curah hujan mencapai 158,5 milimeter.

[adsense]

Selain itu, AWS Maritim Tigaras Danau Toba, Kabupaten Simalungun, mencatat 96,4 milimeter, AWS Simanindo, Kabupaten Samosir, 82,6 milimeter, dan AWS Toba2-Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir, 64,6 milimeter.

Untuk sepekan ke depan, dinamika atmosfer Sumut diprakirakan masih dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer serta daerah konvergensi dan belokan angin atau shearline.

[adsense]

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan suplai dan pengumpulan uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Atmosfer yang masih labil juga mendukung proses pengangkatan massa udara dan pertumbuhan awan konvektif ketika ketersediaan uap air cukup tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca pada seminggu ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat secara lokal, terutama pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumut," jelasnya.

[adsense]

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat meliputi Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan dan Nias.

Potensi serupa juga terdapat di Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga dan Gunungsitoli, serta Kabupaten Nias Barat.

[adsense]

BBMKG Wilayah I Medan mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca buruk agar aktivitas harian tetap berlangsung aman dan lancar.

Masyarakat juga diminta selalu merujuk informasi cuaca dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi.

[adsense]

"Para kepala daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah I Medan melalui media sosial @infobmkgsumut," pungkas Martha.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui layanan BBMKG Wilayah I Medan di nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

BPJS Kesehatan Cabang Medan meminta media massa ikut memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap MM AAK, dalam Media Workshop bertajuk "Peran Media dalam Optimalisasi Program JKN" yang digelar di Medan, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Yasmine mengatakan, media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai program JKN. Pemberitaan yang akurat dinilai dapat membantu masyarakat memahami manfaat program sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta.

"Kami sangat meminta bantuan Bapak-Ibu media untuk bisa menyosialisasikan program ini dengan lebih masif lagi, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar tentang program JKN," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ikhwal Maulana, mengungkapkan jumlah peserta JKN secara nasional hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar 284,51 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). "UHC itu bukan program, tetapi kondisi. Suatu daerah dikatakan UHC apabila minimal 98 persen penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta JKN," jelasnya.

[adsense]

Ikhwal menyebutkan, pelayanan JKN saat ini didukung jejaring fasilitas kesehatan yang luas. Terdapat lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sekitar 3.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan lebih dari 6.600 apotek.

BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan juga terus mendorong penerapan Janji Layanan JKN dengan prinsip mudah, cepat dan setara. "Janji layanan itu ada tiga, yaitu mudah, cepat, setara," katanya.

[adsense]

Prinsip tersebut diterapkan antara lain melalui penyederhanaan persyaratan administratif, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal, pencegahan diskriminasi dalam pelayanan, serta memastikan peserta tidak dibebani iur biaya yang tidak semestinya.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dedy Ardiansyah mengingatkan media agar memahami batasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik.

[adsense]

Dedy mengatakan, wartawan perlu membedakan konfirmasi jurnalistik dengan permohonan informasi publik secara formal. "Konfirmasi itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sementara permohonan informasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008," ujarnya.

Menurutnya, permohonan informasi publik memiliki mekanisme dan batas waktu. Badan publik pada tahap awal memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan, dengan kemungkinan perpanjangan tujuh hari kerja sesuai ketentuan.

[adsense]

Namun, tidak seluruh informasi dapat dibuka kepada masyarakat. Data pribadi dan informasi mengenai kerahasiaan medis pasien termasuk informasi yang harus dilindungi. "Kita tidak bisa meminta rekam medis pasien, alamat pasien, NIK pasien atau data pribadi lainnya secara sembarangan," tegasnya.

Dedy menekankan, keterbukaan informasi harus tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan medis.

[adsense]

Melalui workshop tersebut, BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan media semakin kuat sehingga informasi mengenai layanan JKN, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pengaduan dapat disampaikan secara akurat kepada masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di Kecamatan Haranggaol Horison, Senin (28/9/2026).

Enam rumah warga terdampak langsung, yaitu milik Ludin Purba (73), Remin Purba (79), Elsye Simanungkalit (67), Nurhayati Purba (69), Robinson Damanik (53), serta Rahel May Sarah Sinurat (38). Dua di antaranya mengalami kerusakan bangunan. Banjir juga berdampak pada fasilitas pendidikan, yakni SD Negeri 091358 Haranggaol yang berlokasi di Lingkungan 06.

[adsense]

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, banjir terjadi pada Sabtu sore (26/9/2026) sekitar pukul 17.00–19.20 WIB di Lingkungan 05 dan 06.

Bantuan berupa paket sembako diserahkan oleh Kepala BPBD Simalungun Budiman Silalahi untuk meringankan beban warga, disertai upaya pembersihan dan penanganan rumah dari material luapan banjir.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Atas Ranperda P-APBD Simalungun 2026

"Selanjutnya hasil temuan segera dilaporkan kepada Bupati Simalungun sebagai dasar penanganan di lapangan agar titik permasalahan dapat segera ditangani, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dan rumah warga yang terdampak, sehingga dapat secepatnya diperbaiki," ujar Budiman.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) secara resmi menyerahkan berkas Amicus Curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Senin (28/9/2026).

Penyerahan ini berkaitan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2026 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

[adsense]

Sekretaris Jenderal BARA JP, Boy Nababan, menyerahkan langsung dokumen sebanyak satu rangkap asli tersebut di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada pukul 12.23 WIB.

Melalui berkas amicus curiae tersebut, BARA JP memberikan pandangan hukum yang berfokus pada prinsip finalitas putusan MK, kepastian hukum, konsistensi putusan, serta akibat hukum dari sengketa konstitusional yang pernah diputus sebelumnya—khususnya Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

[adsense]

Baca Juga:

• Negara Tidak Boleh Takut pada Kritik, tetapi Demokrasi Juga Tidak Boleh Menjadi Tameng untuk Penghinaan

Oleh karena itu, Mahkamah diharapkan cermat membedakan antara perkara yang benar-benar baru dengan persoalan yang substansinya telah pernah diperiksa.

[adsense]

Sekjen BARA JP, Boy Nababan, menegaskan kedatangan BARA JP murni sebagai partisipasi masyarakat sipil tanpa maksud mengambil posisi sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara.

"Kami hadir sebagai sahabat pengadilan. Kami menyampaikan pandangan hukum dari perspektif kepentingan konstitusional, khususnya mengenai finalitas putusan, kepastian hukum, dan pentingnya memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum yang jelas dan dihormati," ujar Boy Nababan dalam keterangan persnya kepada Jurnalis SNN di Jakarta.

[adsense]

Boy menambahkan, hukum acara konstitusi dituntut memberi ruang penyelesaian sengketa sekaligus menjamin kepastian batas akhir perkara agar tidak membuka kembali persoalan yang telah diputus.

"Final bukan berarti putusan tidak boleh dikritisi. Final berarti harus ada kepastian mengenai akibat hukum dari putusan tersebut. Karena itu, ketika muncul perkara baru yang berkaitan dengan putusan sebelumnya, perlu dilihat secara cermat apakah yang diperiksa benar-benar merupakan persoalan baru atau pada substansinya membuka kembali perkara yang telah diputus," tegasnya.

[adsense]

BARA JP menyatakan menghormati penuh independensi para Hakim Konstitusi dalam menilai relevansi serta kekuatan argumentasi hukum yang diserahkan.

"Kami menghormati independensi Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami sampaikan adalah pandangan hukum sebagai sahabat pengadilan. Selanjutnya, menjadi kewenangan para Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," pungkas Boy.

[adsense]

Melalui langkah ini, BARA JP berharap pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dapat memberikan kejelasan batas hukum, sehingga kewibawaan peradilan konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia tetap terjaga.(*)

[adsense]

[adsense]

Serikat Tani (ST)Toba menilai alokasi anggaran daerah belum mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat khususnya pada sektor pertanian, pendidikan dan juga kesehatan.

Untuk sektor pertanian sesuai data BPS yang menyatakan sekira 58 persen penduduk Toba bekerja sebagai petani namun sektor ini hanya memperoleh sekitar 1,24 persen dari total APBD Toba tahun anggaran 2026.

[adsense]

Wakil Ketua Serikat Tani Toba Arnold Manurung pada diskusi yang digelar Serikat Tani Toba dalam rangka peringatan Hari Tani yang berlangsung di Balige, Senin (28/9/2026) mengatakan, kondisi ini menunjukkan, pertanian belum ditempatkan sebagai prioritas pembangunan yang sepadan dengan perannya dalam perekonomian masyarakat Toba.

Pada diskusi yang berlangsung di Rackit Coffe Tambunan Balige ini, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Toba, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Porman Nainggolan, Sekretaris Dinas Pertanian Toba R Siagian, Sekretaris Dinas Pendidikan Toba Silitonga Natalia Silitonga dan perwakilan Dinas Kesehatan Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Atas Ranperda P-APBD Simalungun 2026

Oleh karena itu Arnold menyarankan agar meningkatkan alokasi APBD Tahun 2027 untuk sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta memastikan peningkatan tersebut berdampak langsung bagi masyarakat.

[adsense]

Memperkuat jumlah, kapasitas dan jangkauan PPL, sehingga pendampingan pertanian dapat menjangkau kelompok tani di seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Memastikan setiap bantuan benih dan bibit berdasarkan penelitian kesesuaian lahan dan kebutuhan petani, sehingga bantuan tidak menjadi pemborosan anggaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Mengembangkan pertanian organik dan agroekologi sebagai bagian dari strategi pertanian berkelanjutan dan peningkatan ketahanan petani menghadapi perubahan iklim.

[adsense]

Dilanjutkan, menerbitkan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Toba sebagai turunan dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang menyampaikan apresiasi atas diskusi yang digelar oleh Serikat Tani Toba.

[adsense]

Baginya, seluruh harapan yang sudah disampaikan oleh serikat tani akan dapat berjalan bila kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat tetap terjaga.

"Kita sudah diskusi tadi bersama serikat tani. Kita akui, masyarakat kita di Toba ini adalah masyarakat agraris, bertani. Oleh karena itu, kita dapat meraih harapan bersama itu melalui kolaborasi," ujar mantan kadis Pertanian Toba ini. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua pria, M alias Dodi (60), dan J (63) alias Nain, ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, dengan dugaan sebagai pelaku pencurian pagar besi toko, berlokasi di Medan Marelan, milik Halim (55) warga Komplek Griya Marelan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, Senin (28/92026) mengatakan, dugaan pencurian tersebut, dilakukan M alias Dodi dan J alias Nain, pada Selasa (9/6/2026).

[adsense]

[adsense]

Menyikapi laporan pengaduan korban, setelah beberapa pekan melakukan penyelidikan, kedua terduga pelaku pencurian pagar aakhirnya ditangkap, pada Minggu sore (27/9/2026), dari kawasan Pasar 5, Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan, berikut barang bukti 1 becak bermotor yang digunakan dalam aksi tindak kejahatan tersebut.

Menurut Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, sesuai pengakuan kedua terduga pelaku pencurian pintu besi milik korban telah dijual kepada penampung barang bekas , dan M alias Dodi mendapat uang Rp 200 ribu, sedangkan J alias Nain Rp 120 ribu.

[adsense]

Guna pengusutan lanjut, kedua pria tersebut, kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah ditutup melemah tajam pada perdagangan Senin (28/9/2026). IHSG anjlok 1,51% ke level 6.147 setelah sepanjang sesi perdagangan berada di zona merah dan sempat menyentuh level terendah 6.140. Sementara itu, Rupiah ditutup di level Rp17.965 per dolar AS, setelah sempat tertekan hingga menembus level Rp18.000 sebelum kembali mengurangi pelemahannya.

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan, tekanan terhadap Rupiah masih berpeluang berlanjut seiring mengetatnya likuiditas valuta asing (valas) di pasar global. Tekanan jual pada surat utang juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.

[adsense]

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebelumnya sempat memberikan sentimen positif terhadap Rupiah. Namun sehari setelah kebijakan tersebut, Rupiah kembali melemah seiring imbal hasil dolar Treasury 10 tahun yang kembali berada di atas 5% dan hingga kini masih bertahan di level tersebut.

" Tekanan pasar keuangan domestik juga berpotensi meningkat jika inflasi di dalam negeri maupun Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan," ujarnya, Senin petang (28/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejuaraan Isori Fun Swimming, Siswi SD Ash-Sholihah Bawa Pulang 3 Emas, 2 Perak

Gunawan menilai harga emas masih tertekan oleh berbagai sentimen negatif di pasar global sehingga pergerakannya belum menunjukkan tanda-tanda mereda.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus perampokan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia di Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38) berhasil diungkap Polres Karo bersama Polsek Berastagi, Senin (28/9/2026).

Kedua pelaku ditembak karena mencoba melarikan saat diringkus di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Polres Karo juga berhasil mengamankan mobil Mitsubishi XForce dengan nomor polisi BK 1326 SAD milik korban yang dilaporkan tidak berada di garasi rumah.

[adsense]

Korban ditemukan tewas di rumahnya di Perumahan Je Kesain No. 2C1, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu (26/9). Kedua pelaku sempat bekerja sebagai buruh bangunan tidak jauh dari kediaman korban. Untuk melakukan aksi kejahatannya, kedua pelaku terus memantau aktivitas korban.

Kasi Humas Polres Tanah Karo, AKP Pedoman Maha, Senin (28/9) membenarkan kedua tersangka telah diringkus. "Sabar dulu rekan-rekan pers. Jati diri kedua pelaku belum bisa dirilis. Kalau nanti hasil pemeriksaan sudah selesai akan segera kita rilis. Besok, Selasa (29/9) akan dijadwalkan temu pers atas pengungkapan atas kasus itu, " ungkap Kasi Humas Polres Tanah Karo, AKP Pedoman Maha.

[adsense]

Baca Juga:

• Aset Warisan T.D. Pardede Menanti Kepastian Hukum, Keluarga Tekankan Nilai Perjuangan

Pada Jumat (25/9) sekitar pukul 19.30 WIB, abang korban, Redianto Surbakti (50), mendapat telepon dari Rektor ITB Kabanjahe, David. Dalam percakapan tersebut, David meminta Redianto mengecek kondisi Asprina ke rumahnya karena korban tidak dapat dihubungi.

[adsense]

Redianto kemudian mendatangi rumah korban. Namun, saat tiba di lokasi, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan korban tidak memberikan respons meski sudah dipanggil.

Redianto juga mendapati mobil XForce dengan nomor polisi BK 1326 SAD yang biasa digunakan korban tidak berada di garasi rumah.

[adsense]

Keluarga kemudian mencari keberadaan korban di tempat kerjanya, namun Asprina tidak ditemukan di kampus.

Selanjutnya, keluarga korban kembali ke rumah dan meminta bantuan satpam perumahan, Arianto Simanjuntak (22), bersama kepala dusun untuk membuka pintu rumah.

[adsense]

Setelah pintu berhasil dibuka, keluarga bersama saksi melakukan pencarian di dalam rumah. Korban akhirnya ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi terlentang dan tidak bergerak.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, korban diketahui telah meninggal dunia. Keluarga kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Cabai merah diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Sumatera Utara pada September 2026. Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin memperkirakan inflasi Sumut secara bulanan (month to month/mtm) pada September mencapai sekitar 0,3% atau bahkan lebih. Kenaikan harga cabai merah yang mencapai sekitar 50% menjadi pemicu utama, disusul sawi hijau sekitar 50%, daging ayam sekitar 7% dan telur ayam sekitar 1,3%.

"Sejumlah komoditas pangan lainnya seperti ikan gembung, udang, ikan tongkol, wortel, ikan dencis dan bayam juga mengalami kenaikan harga", ungkap Gunawan,Senin sore (28/9/2026).

[adsense]

Di sisi lain, katanya merinci, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, antara lain cabai rawit sekitar 16%, minyak goreng curah 0,9%, bawang merah sekitar 7%, tomat sekitar 14% dan kentang sekitar 12%. Penurunan juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya seperti kacang panjang hingga emas perhiasan.

Menurut Gunawan, tekanan inflasi September lebih banyak dipengaruhi gangguan pasokan (supply). Berakhirnya musim panen cabai di sejumlah wilayah Sumut, termasuk Batubara, mendorong kenaikan harga. Kondisi tersebut diperberat minimnya pasokan cabai dari Aceh sehingga kebutuhan harus dipenuhi dari daerah lain, termasuk Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• IGD Sejumlah RS di Medan Padat, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Berjalan

[adsense]

[adsense]

Sejumlah instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit (RS) di Kota Medan dan sekitarnya mengalami kepadatan dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan Cabang Medan karena berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[adsense]

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap MM AAK mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pelayanan di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Yasmine, kepadatan layanan kesehatan antara lain dipengaruhi meningkatnya kasus influenza. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut belum dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut).

[adsense]

"Kami sudah menerima surat dari Dinkes Provinsi pada 22 September. Surat itu sifatnya kesiapsiagaan karena ada peningkatan kasus di Medan dan Deliserdang, tetapi belum menyatakan bahwa ini adalah KLB," ujar Yasmine dalam Media Workshop "Peran Media dalam Optimalisasi Program JKN" yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Medan, Senin (28/9/2026).

Yasmine mengatakan hasil pemantauan langsung menunjukkan kepadatan terjadi di sejumlah rumah sakit. Bahkan, ia menyebut kondisi IGD RSU Haji Medan pada Jumat sebelumnya cukup padat.

[adsense]

"Memang saat ini rumah sakit kita ada yang penuh. Saya minggu lalu juga berkeliling ke beberapa rumah sakit dan melihat IGD penuh. Terakhir hari Jumat, Rumah Sakit Haji juga penuh sekali," katanya.

Meski demikian, BPJS Kesehatan memastikan pemantauan terhadap layanan tetap dilakukan agar kondisi tersebut tidak mengganggu hak peserta JKN dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemantauan dilakukan antara lain melalui kanal BPJS Satu serta komunikasi dengan rumah sakit.

[adsense]

BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit melakukan pemilahan pasien berdasarkan kondisi medis. Pasien yang membutuhkan penanganan dan perawatan tetap harus mendapatkan pelayanan.

Sementara pasien yang berdasarkan hasil observasi dinilai tidak memerlukan rawat inap diharapkan dapat dipulangkan sehingga ruang pelayanan dapat digunakan bagi pasien lain yang membutuhkan.

[adsense]

"Kami tetap memantau melalui BPJS Satu dan sudah berkomunikasi dengan rumah sakit supaya kondisi ini tidak mengganggu pelayanan peserta JKN secara umum," jelas Yasmine.

Ia berharap kepadatan pelayanan kesehatan tersebut segera teratasi sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di IGD. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Simalungun 2026 di Gedung DPRD Simalungun Pematangraya, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Simalungun Sugiarto SE, didampingi Wakil Ketua Samrin Girsang dan Jefra Manurung serta dihadiri Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon A Simamora beserta sejumlah Anggota DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Simalungun.

[adsense]

Walpiden Tampubolon menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Simalungun atas Ranperda tentang P-APBD Simalungun untuk tahun anggaran 2026.

Disampaikan, struktur P-APBD tahun anggaran 2026 Simalungun bertambah sebesar Rp 400.008.113.863, dari semula sebesar Rp 2.423.385.283.491 dan setelah perubahan menjadi Rp 2.823.393.397.354.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Perkuat Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa lewat SIP-Monev

Perubahan belanja daerah, bertambah sebesar Rp 633.135.587.363,10 dari semula sebesar Rp 2.427.297.820.180,00 menjadi Rp 3.060.433.407.563,10.

[adsense]

Penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp 233.127.473.520,10 dari semula sebesar Rp 7.412.636.689 menjadi sebesar Rp 240.540.010.290,10.

Usai penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Simalungun atas Ranperda P-APBD Simalungun tahun anggaran 2026 tersebut, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto menyebutkan rapat paripurna diskors dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu (30/9/2026) untuk mendengarkan pemandangan qdari fraksi dan penandatanganan nota kesepakatan serta mendengarkan pendapat dari Bupati Simalungun.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang meluncurkan tiga aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, di Aula Cendana, Kantor Bupati, Senin (28/9/2026).

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan yang ditemuinya selama 1 tahun 8 bulan memimpin Deliserdang, terutama terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

[adsense]

"Selama ini saya mendapati banyak keluhan dari teman-teman notaris mengenai lamanya penerbitan PKKPR dan BPHTB, serta banyak calon investor yang keliru bahkan tertipu karena tidak memahami kesesuaian tata ruang, sehingga rencana pembangunan industri, perumahan, dan lainnya yang mereka siapkan akhirnya tidak dapat terwujud," ujarnya.

Menurutnya, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukannya bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

[adsense]

Baca Juga:

• Ruko di Depan SPBU Sergai Diduga Belum Miliki PBG

"Kita harap aplikasi ini membuat pemohon tidak perlu lagi bertemu dengan aparatur untuk meminimalisir persekutuan atau persekongkolan yang tidak baik," tegasnya.

[adsense]

Melalui sistem tersebut, pemohon juga dapat memantau perkembangan berkas tanpa harus datang ke kantor.

"Nantinya di sistem ini akan terlihat sampai mana berkas permohonannya. Saya harap sampai 2030 tidak perlu ada yang berurusan ke kantor," harapnya.

[adsense]

Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak.

"Pemda harus jadi trigger supaya swasta bergerak, UMKM berkembang, investor masuk, dan lain-lain," katanya.

[adsense]

Asri juga menyebut proses penerbitan PKKPR dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Deliserdang telah mengalami percepatan. Ia berharap masukan dari pengguna layanan dapat menjadi bahan penyempurnaan aplikasi.

"Saya harapkan masukan, feedback untuk pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik," pungkasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deliserdang, Rio Laka Dewa, menjelaskan digitalisasi dilakukan untuk menyederhanakan alur permohonan, mempercepat layanan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terintegrasi.

Rio menjelaskan, Siap Ruang merupakan aplikasi pendamping Online Single Submission (OSS) untuk proses penerbitan PKKPR dan menjadi aplikasi pendamping PKKPR pertama di Sumatera Utara yang dapat diakses melalui https://siapruang.deliserdangkab.go.id/ Sementara Si Petarung, pengembangan dari aplikasi Sipentar untuk mendukung layanan tata ruang, dapat diakses melalui https://sipetarung.deliserdangkab.go.id/. Adapun layanan BPHTB Kabupaten dapat diakses melalui httbphtb.deliserdangkab.go.id

[adsense]

"Aplikasi ini masih perlu pengembangan dan kami akan terus melakukan penyempurnaan di kemudian hari demi terwujudnya pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan mudah," ucapnya.

Peluncuran turut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Deliserdang, Apindo Deli Serdang, REI Sumatera Utara, Apersi, Apernas, Ikatan Konsultan Penilai Bangunan Gedung, Himpera, asosiasi pengusaha, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa menggelar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan dibuka Bupati Sergai H Darma Wijaya diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Suwanto Nasution di Ruang Rapat Sekdakab, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Suwanto berharap monitoring dan evaluasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya setiap perangkat daerah memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat mendukung pencapaian target program sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sergai Pertahankan Eliminasi Malaria, Bupati Darma Wijaya Tekankan Pentingnya Perkuat Kompetensi Tenaga Laboratorium

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sergai Arie Fadli Utami menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tertib, efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Komitmen tersebut, tegasnya, dilakukan melalui penguatan koordinasi, pemantauan terhadap tahapan pengadaan, serta penyediaan informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

"Selain melalui mekanisme monitoring secara berkala, Pemkab Sergai juga memanfaatkan SIP-Monev Kabupaten Sergai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. SIP-Monev atau Sistem Informasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, merupakan aplikasi internal yang digunakan untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program kerja serta serapan anggaran pada setiap instansi," terangnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut, setiap OPD dapat menyampaikan laporan mengenai realisasi fisik dan realisasi keuangan kegiatan. Realisasi fisik menggambarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, sedangkan realisasi keuangan menunjukkan pencairan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.

"Dengan pemanfaatan sistem informasi tersebut, monitoring pelaksanaan program dan pengadaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan terdokumentasi. Informasi yang tersedia juga dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan perhatian," jelasnya.

[adsense]

Rapat monitoring dan evaluasi turut dihadiri para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. (*)

[adsense]

[adsense]

Gelombang aksi masyarakat yang menyoroti pembangunan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias kembali menjadi perhatian. Ketua Projo Nias Darwis Zendrato meminta pemerintah membuka ruang komunikasi untuk menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Darwis mengatakan, pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias berkaitan dengan kepentingan pendidikan generasi Nias. Karena itu, menurut dia, kritik dan pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang menggunakan sumber daya publik perlu direspons secara terbuka.

[adsense]

"Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik," kata Darwis saat diwawancarai harianSIB.com, di Kota Gunungsitoli, Senin (28/9/2026).

Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk rekanan, pelaksana dan konsultan pengawas, agar menjalankan pekerjaan sesuai regulasi serta ketentuan teknis yang berlaku. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Marga Keturunan HO Satukan Persepsi Lestarikan Cagar Budaya Nias

Mantan anggota DPRD Kabupaten Nias itu menilai pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas terkait proyek tersebut. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh penjelasan atas hal-hal yang dipersoalkan sehingga tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran.

[adsense]

Darwis mengatakan, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi seharusnya diikuti dengan dialog dan klarifikasi dari pihak terkait. Setiap persoalan, kata dia, perlu ditempatkan pada substansi dan diperiksa berdasarkan data maupun dokumen yang tersedia.

"Kalau ada yang dipersoalkan, mari sampaikan dan dijelaskan secara terbuka sehingga pembangunan tetap berada pada tujuan utamanya," katanya.

[adsense]

Darwis juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan data dan fakta. Ia berharap pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias dapat berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar mutu, serta mencapai tujuan utamanya untuk mendukung kepentingan pendidikan generasi Nias. (*)

[adsense]

[adsense]

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan mahasiswa baru untuk bijak bermedia sosial di tengah pesatnya teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Pesan itu disampaikan saat kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU 2026 bertema "Satu Klik, Sejuta Dampak", Senin (28/9/2026).

[adsense]

Kapolri menyoroti tingginya penggunaan media sosial yang belum diimbangi literasi digital. Kondisi itu membuat masyarakat rentan terhadap hoaks, disinformasi, pencurian data, deepfake, phishing, hingga kejahatan digital.

"Perkembangan teknologi sangat pesat. Ini butuh pemimpin masa depan yang mampu membaca arah perubahan dan mengoptimalkan potensi diri untuk kontribusi nyata bagi bangsa," ujarnya.

[adsense]

Di tengah tantangan itu, Kapolri menempatkan pemuda sebagai penjaga ruang digital. Mahasiswa didorong menangkal hoaks dan provokasi, menjaga kerukunan, serta menjadi pelopor kamtibmas dan perekat persatuan.

Ia juga menekankan pentingnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun karakter dan integritas, menguasai teknologi secara produktif, serta berani berkarya di tengah masyarakat.

[adsense]

Di kampus, mahasiswa diminta menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan membangun budaya akademik yang sehat. Di luar kampus, mereka diharapkan menjadi agen perubahan, mendukung pembangunan sesuai keilmuan, dan mengembangkan kewirausahaan yang membuka lapangan kerja.

Peran itu semakin strategis menjelang bonus demografi 2030–2035. Pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan menjadi kunci mengoptimalkan SDM Indonesia.

[adsense]

"Tahun 2045 merupakan panggung pembuktian bagi kalian dalam memimpin Indonesia," tegas Kapolri.

Menurutnya, Indonesia Emas 2045 dipersiapkan sejak hari ini, dari ruang pendidikan, ruang masyarakat, hingga ruang digital melalui semangat belajar, berkarya, dan berkolaborasi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Tebingtinggi menggelar Sidang Wilayah Istimewa Tahun 2026, Senin (28/9/2026), di Gedung Hj Sawiyah, Tebingtinggi.

Sebelum agenda persidangan dimulai, para peserta sidang wilayah itu mengikuti ibadah pembuka, dipandu Pdt Rospita Br Sihombing STh.

[adsense]

Sedangkan, pada sesi khotbah yang diambil dari Injil Yohanes 17:21, Pdt Jimmy Hutabarat STh menyampaikan, meski setiap umat Kristen memiliki berbagai perbedaan, namun dari perbedaan itu seluruh jemaat Tuhan diminta untuk terus bersatu dan merawat kebersamaan.

"Kita semua merupakan bagian dari tubuh Kristus. Jadi, dimana pun kita bergereja, kita semua wajib bersatu dan membangun kebersamaan di dalam wadah BKAG, demi kemuliaan Tuhan dan memenuhi tugas-tugas gereja," ajaknya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota dan DPRD Tebingtinggi Sepakat Anggaran di P-APBD 2026 Digunakan Tepat Sasaran

"Selaku panitia, kami mengakui tentu banyak kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraan Sidang Wilayah BKAG ini. Namun, atas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar serta dukungan dari berbagai pihak, segala keperluan untuk kegiatan ini dapat terpenuhi," ucapnya sembari mengungkapkan, peserta sidang wilayah kali ini tercatat diikuti 30 orang perwakilan gereja.

[adsense]

Pada kesempatan yang sama, Plt Ketua BKAG Tebingtinggi yang juga anggota DPRD Kota Tebingtinggi, Ogamota Hulu mengaku bangga dan mengapresiasi segenap unsur panitia yang telah menjalankan perannya masing-masing, demi terselenggaranya Sidang Wilayah Istimewa BKAG Kota Tebingtinggi Tahun 2026.

Ogamota pun berharap kiranya kepengurusan BKAG periode depannya mampu menyatukan visi-misi gereja-gereja yang ada di Kota Tebingtinggi, terlebih dalam memuliakan Tuhan dan mendukung setiap kegiatan gereja serta sosial kemasyarakatan.

[adsense]

Sementara itu, Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khaddafi Nasution sebelum membuka Sidang Wilayah Istimewa mengutarakan, BKAG ini sejatinya merupakan pilar penting dalam merawat kerukunan di tengah masyarakat.

"Semoga, BKAG Tebingtinggi terus konsisten melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat Tebingtinggi, terutama dalam mendukung terciptanya kerukunan serta persatuan," katanya.

[adsense]

Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih sebelum menutup Sidang Wilayah BKAG mengajak segenap umat Kristiani Tebingtinggi untuk bersama-sama memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Diharapkan, pengurus BKAG yang baru terpilih dan dilantik mampu bersinergi dengan Pemko Tebingtinggi dalam mendukung program maupun pembangunan yang telah direncanakan.

[adsense]

"Selamat atas terlaksananya Sidang Wilayah Istimewa BKAG Kota Tebingtinggi Tahun 2026. Saya mohon kepada jajaran pengurus BKAG Tebingtinggi yang baru dilantik, kiranya dapat segera bekerja dengan baik untuk kepentingan umat Kristiani dan tentunya bisa berkolaborasi dengan Pemko Tebingtinggi," kata Iman.

Amatan harianSIB.com, usai menjalani sidang-sidang pleno dan proses penyusunan struktur kepengurusan dari tim formatur, Ketua Umum BKAG periode 2026-2030 dipercayakan kepada Pdt Manatap Parasian Nainggolan STh, Sekum Pdt Prihatin Ketaren, Bendahara Setyawati AMK dan sejumlah Majelis Pekerja Harian (MPH) lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jalan nasional di Harangan Gotting wilayah Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, terancam putus. Pasalnya, sebagian badan jalan amblas akibat tergerus tanah longsor.

"Tanah longsor terjadi di daerah itu akibat guyuran hujan deras kemarin. Longsor tersebut menggerus badan jalan, sebagian lagi retak. Ini harus segera ditangani sebelum jalan terputus," kata warga Toni Damanik, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Menurut Toni, jalan itu merupakan akses vital untuk distribusi logistik dan kebutuhan pokok. Jika tidak segera ditangani secara permanen, jalan bisa amblas total dan melumpuhkan ekonomi warga.

"Karena itu, diminta kepada instansi terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut sebelum badan jalan benar-benar terputus membuat jalur transportasi Kabajahe menuju Pamatangsiantar lumpuh," kata Toni.

[adsense]

Baca Juga:

• Haranggaol Diguyur Hujan Deras, 4 Rumah Terendam Air 2 Rusak

"Kita minta segera diperbaiki sebelum jalan terputus. Pemkab Simalungun juga kita harapkan langsung berkoordinasi kepihak terkait agar jalan itu langsung tangani," katanya.

[adsense]

Hotman juga menyoroti tumpukan sampah di daerah itu. Menurutnya, salah satu penyebab terjadi tanah longsor yang menggerus badan jalan nasional itu akibat sampah tersebut.

"Oleh karenanya, diimbau kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah ke lokasi itu. Mari kita jaga kelestarian lingkungan," kata Hotman. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita sepakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Tebingtinggi.

Kesepakatan itu disampaikan dalam silaturahmi Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita dengan Wali Kota Iman Irdian Saragih, di ruang kerja Wali Kota, lantai IV Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Jalan Dr. Sutomo, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Iman berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dan Polres terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah.

"Saya berharap, kolaborasi dan sinergi untuk membangun Kota Tebingtinggi lebih baik ke depannya. Sama-sama kita jaga stabilitas keamanan, perekonomian, pendidikan dan lainnya," ujar Iman.

[adsense]

Baca Juga:

• Edarkan Ekstasi, Pemuda di Tanjungbalai Ditangkap Polisi

Iman mengakui, sarana dan perlengkapan penanganan bencana yang dimiliki Pemko Tebingtinggi masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah berencana melengkapinya tahun ini.

[adsense]

"Insyaallah, tahun ini sudah bisa kita lengkapi. Pengalaman sebelumnya, masyarakat sangat membutuhkan makanan siap saji. Jadi kita buat juga dapur-dapur umum. Kita juga ada tenda/tempat pengungsian, perahu karet juga kita siapkan," jelasnya.

Terkait sejumlah aset milik Pemko Tebingtinggi yang selama ini dipinjam-pakaikan kepada Polres Tebingtinggi dan diusulkan menjadi hibah, Iman meminta pihak Polres mengajukan permohonan melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Bisa diusulkan, kita sampaikan ke Kabag Umum. Biar bisa harmonisasi, kita akan tindaklanjuti," katanya.

Sementara itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Kota Tebingtinggi, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

[adsense]

"Dari sisi keamanan, apa yang bisa kami ambil peran, kami akan mengambil peran untuk situasi kamtibmas di wilayah Kota Tebingtinggi ini," ujar Hotmartua.

Dalam pertemuan tersebut, persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba juga menjadi perhatian. Hotmartua mengatakan, Polres Tebingtinggi akan segera mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.

[adsense]

Menurutnya, penegakan hukum bukan satu-satunya solusi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dibutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

"Kami sadar, paham bahwa penegakan hukum bukan solusi terakhir, karena butuh peran dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjadi polisi bagi diri sendiri dan bisa saling mengingatkan dan bila tidak bisa, baru kita lakukan pencegahan," ungkapnya.

[adsense]

Hotmartua menambahkan, penanganan perkara narkoba tidak hanya berorientasi pada pemidanaan berupa hukuman penjara. Upaya rehabilitasi juga menjadi bagian dari penanganan dengan melibatkan BNN dan lembaga terkait lainnya.

"Narkoba bukan hanya penjara, tapi juga ada rehabilitasi, koordinasi dengan BNN dan lembaga lainnya," katanya.

[adsense]

Mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir, Kapolres menyampaikan bahwa Polres Tebingtinggi bersama Pemko dan sejumlah pihak terkait akan menggelar apel bersama. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi kondisi darurat bencana.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Tebingtinggi Kompol Herliandri menyampaikan terdapat sejumlah kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Tebingtinggi yang saat ini dipinjam-pakaikan kepada Polres Tebingtinggi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya membuka Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), di Hotel Amanda Tebingtinggi, Senin (28/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sergai dalam mempertahankan capaian eliminasi malaria sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium dalam mendukung ketepatan diagnosis dan penanganan penyakit malaria.

[adsense]

Dalam sambutannya, Darma Wijaya menyampaikan bahwa Kabupaten Sergai telah memeroleh Sertifikat Eliminasi Malaria. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hal yang patut disyukuri sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk terus dipertahankan.

"Eliminasi bukan berarti kita boleh berhenti waspada. Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan, surveilans, deteksi dini, dan respons yang cepat apabila ditemukan kasus," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• KLB Ganda di Labura, Kasus Malaria Capai 1.300 hingga Agustus 2026

Darma Wijaya berharap pelatihan dapat menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatkan mutu pemeriksaan, sekaligus menyamakan standar pelayanan laboratorium dalam pemeriksaan mikroskopis malaria.

[adsense]

Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader, hingga masyarakat diharapkan dapat bergerak bersama dalam mempertahankan eliminasi malaria di Kabupaten Sergai.

"Petugas kompeten, pemeriksaan bermutu, hasil dapat dipercaya, masyarakat terlindungi. Prinsip sederhana ini harus menjadi komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas," tegasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sergai, dr Yohnly Boelian Dachban menyampaikan bahwa malaria masih menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pengendalian penyakit menular. Diagnosis yang tepat dan cepat merupakan salah satu kunci penting dalam penatalaksanaan malaria.

Menurutnya, pemeriksaan mikroskopis memiliki peran penting dalam memastikan diagnosis sehingga kompetensi tenaga ATLM dalam melakukan pemeriksaan, identifikasi, dan interpretasi parasit malaria harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

[adsense]

Yohnly menjelaskan, pelatihan juga menjadi kesempatan untuk melakukan penyegaran terhadap teknik pembuatan dan pewarnaan sediaan darah, pemeriksaan mikroskopis, identifikasi jenis dan stadium parasit malaria, serta menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman, sehingga ilmu serta keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di tempat kerja dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan laboratorium di fasilitas kesehatan.

[adsense]

Berdasarkan laporan panitia yang disampaikan Jumilawati, pelatihan dilaksanakan secara klasikal selama 7 hari mulai 27 September hingga 3 Oktober, diikuti 23 peserta terdiri atas petugas analis dari puskesmas dan rumah sakit.

Para peserta mendapatkan materi dari pengendali mutu pelatihan Marlis Roni Tua Siregar dari UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, TOC oleh Muhammad Anshor Harahap dari UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Fasilitator Halik Hadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ahli waris pahlawan ekonomi nasional asal Sumatera Utara, DR. T.D. Pardede, meminta pengadilan segera menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dalam perkara sengketa aset peninggalan keluarga.

Ahli waris sekaligus Direktur PT J Surya Sakti, Herna Pardede, mengatakan, keluarga kini menantikan langkah konkret pengadilan, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan serta pembagian aset sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

[adsense]

Menurut Herna, setelah sebuah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

"Kami berharap pengadilan memahami betul roh dari gugatan ini. Begitu putusan sudah inkracht, kewajiban pengadilan adalah mengeksekusi pengosongan dan membagi aset sesuai putusan pengadilan yang sudah inkracht, yaitu harus dibagi 1/9," ujar Herna di Medan, Minggu (27/9/2026), sebagaimana siaran pers yang diterima harianSIB.com, Senin (28/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Orang Serang Pemukiman Warga Marga Munte di Matiti Humbahas: Rumah Dirusak, Kendaraan Dibakar dan Uang Puluhan Juta Raib

Herna menilai kepastian mengenai status dan pembagian aset diperlukan agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tidak kembali berlarut-larut. Ia berharap pelaksanaan putusan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Bagi keluarga, lanjut Herna, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kejelasan mengenai kepemilikan aset, tetapi juga kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan putusan di lapangan.

[adsense]

[adsense]

"Keberadaan putusan yang sudah inkracht tentu harus memberikan kepastian bagi semua pihak. Karena itu, kami berharap proses eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sejumlah aset peninggalan DR. T.D. Pardede selama ini memiliki nilai ekonomi sekaligus sejarah bagi keluarga. Karena itu, penyelesaian aspek hukum dinilai menjadi langkah penting sebelum keluarga menentukan arah pengelolaan aset-aset tersebut ke depan.

[adsense]

Herna mengatakan, musyawarah keluarga tetap dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik. Namun, proses internal keluarga tersebut menurutnya perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum mengenai status dan pembagian aset.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan putusan tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Untuk itu, seluruh proses diharapkan berlangsung transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

[adsense]

Baca Juga:

• Perlawanan Rektor UDA Ditolak PN Medan, Eksekusi Lahan Kampus oleh Ahli Waris TD Pardede Berlanjut

"Kami meminta para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum mengawal pelaksanaan putusan pengadilan secara transparan dan tertib hukum," tegasnya.

Bagi keluarga, penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum diharapkan dapat mengakhiri persoalan yang telah berlangsung lama sekaligus memberikan dasar yang jelas bagi pengelolaan aset peninggalan DR. T.D. Pardede.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Herna berharap pelaksanaan putusan tersebut menjadi titik terang bagi seluruh ahli waris dan pihak terkait sehingga status aset tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian.

Namun, bagi keluarga, warisan terbesar T.D. Pardede bukan semata-mata benda yang ditinggalkan. Nilai perjuangan, keberanian membangun usaha, kerja keras, serta keinginan memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan bagian penting dari warisan yang ingin diteruskan kepada anak cucu.

[adsense]

Karena itu, menjaga hubungan persaudaraan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya merawat warisan keluarga.

"Yang paling kami khawatirkan bukan kehilangan aset. Aset bisa dikelola kembali atau berubah bentuk. Yang kami takutkan, jangan sampai warisan yang seharusnya menjadi berkat ini justru membuat keluarga saling menjauh," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Ahli Waris M Nasir Matondang Desak Pemkab Deliserdang Telusuri Tanah Sengketa

Keluarga berharap proses penataan dan pengelolaan peninggalan T.D. Pardede pada akhirnya dapat menghasilkan jalan keluar yang tetap menghormati sejarah, sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi sekarang.

Herna menegaskan, semangat T.D. Pardede tidak boleh berhenti pada nama dan peninggalan fisik yang masih tersisa. Semangat tersebut diharapkan terus hidup melalui keluarga dan masyarakat yang mengenal perjalanan perjuangannya.

[adsense]

"Kami ingin memastikan perjuangan dan nilai yang beliau tanamkan tidak berhenti di sini. Kami ingin mewariskan cerita tentang sosok yang berani bermimpi besar, bekerja keras, dan memberi manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]