[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman Kantor PLN UIP SBU, Selasa (20/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, dan diikuti jajaran manajemen, karyawan-karyawati, serta tenaga alih daya di lingkungan PLN UIP SBU. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

[adsense]

Tema tersebut mengandung pesan penting tentang perlunya menjaga dan membina generasi muda sebagai aset strategis bangsa guna memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, sosial, budaya hingga pembangunan nasional.

Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan global di era digital yang terus berkembang.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Sumut Pastikan Listrik Aman saat Idul Adha dan ASEAN U-19 2026

"Momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekadar seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan integritas, dan membangun optimisme dalam berkarya. Sejalan dengan tema tahun ini, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi unggul melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan yang merata dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa," ujar Dewanto.

[adsense]

Ia menegaskan, tantangan global dan perkembangan era digital menuntut seluruh insan PLN untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi perusahaan.

Menurutnya, semangat gotong royong dan sinergi yang menjadi budaya kerja PLN harus terus dijaga agar PLN mampu menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, berkelanjutan, serta menjadi penggerak kemajuan pembangunan nasional.

[adsense]

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026, PLN UIP SBU berharap seluruh pegawai dapat terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, meningkatkan semangat kerja, serta memperkuat kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Sumut hingga Aceh.

Peringatan Harkitnas 2026 tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PLN UIP SBU untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut) menyalurkan 38 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus ungkapan rasa syukur keluarga besar PLN kepada masyarakat.

Hewan kurban tersebut didistribusikan di Kantor PLN UID Sumut serta 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang berada di wilayah kerja PLN UID Sumut. Penyembelihan dan pembagian daging kurban dilaksanakan secara bertahap pada 27 hingga 29 Mei 2026 dengan melibatkan pegawai, tenaga alih daya, dan mitra kerja PLN.

[adsense]

General Manager PLN UID Sumut Mundhakir Salman mengatakan pelaksanaan kurban merupakan bentuk syukur atas kesehatan, kesempatan, dan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada seluruh insan PLN.

"Alhamdulillah, pegawai PLN, tenaga alih daya, dan mitra kerja masih diberikan nikmat sehat, kesempatan, dan rezeki sehingga dapat bersama-sama menunaikan ibadah kurban. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata rasa syukur dan kepedulian kita kepada sesama," ujar Mundhakir, Sabtu (30/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Rayakan Idul Adha 1447-H, PTPN I Regional 1 Salat Ied dan Sembelih 16 Hewan Kurban

Ia menjelaskan, momentum Idul Adha mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan yang juga menjadi landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, PLN tidak hanya berperan menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga hadir melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

[adsense]

[adsense]

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

Daging kurban yang dihasilkan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, termasuk warga di sekitar lingkungan kerja PLN, kaum duafa, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan.

[adsense]

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara PLN dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Mundhakir berharap semangat Idul Adha dapat terus menginspirasi seluruh insan PLN untuk bekerja dengan hati dan melayani dengan penuh keikhlasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Sembelih 13 Sapi dan 2 Kambing, Muhibuddin: Momentum Idul Adha 1447H Lebih dari Sekadar Ibadah

"Semoga semangat Idul Adha ini memperkuat komitmen kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Karena keberhasilan PLN tidak hanya diukur dari listrik yang menyala, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penerima daging kurban, Nek Marni mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN. Ia mengatakan daging kurban tersebut akan dimasak dan dinikmati bersama keluarga. "Terima kasih ya, nanti dimasak buat makan sama cucu," tuturnya sambil tersenyum.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Melalui program kurban ini, PLN UID Sumut berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan perusahaan serta memperkuat peran PLN dalam mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Iduladha 1447 H, PWI Sumut Sembelih 6 Hewan Kurban

[adsense]

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi irigasi pertanian, serta berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Batubara.

Hal tersebut diungkapkan anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap, kepada wartawan, Sabtu (30/5/2027) melalui telepon dari Batubara, seusai melaksanakan Reses Tahap II DPRD Sumut Tahun 2026 di Kelurahan Limapuluh, Kabupaten Batubara.

[adsense]

Menurut Yahdi, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses. Namun, tidak seluruh ruas jalan yang dikeluhkan warga berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.

"Sebagian besar jalan yang dikeluhkan masyarakat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Namun demikian, Pemprov Sumut tetap memberikan perhatian besar terhadap pembangunan jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat," ujar Yahdi.

[adsense]

Baca Juga:

• DPD Partai Golkar Kota Medan Qurban 14 Ekor Lembu Untuk Masyarakat Kota Medan

"Untuk ruas jalan batas Sergai–Simpang Lima Kampung Lalang hingga akses Road Inalum telah dianggarkan sekitar Rp33 miliar dengan panjang penanganan mencapai 55 kilometer. Semoga tahun ini dapat dituntaskan, sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik," katanya.

[adsense]

Selain itu, tambah anggota Komisi D ini, pembangunan ruas jalan Tanjung Kasau–Bandar Marsilam yang sebelumnya belum tuntas, juga kembali dilanjutkan pada tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar.

Rehabilitasi Irigasi Prioritas

[adsense]

Di sektor pertanian, Yahdi menegaskan bahwa keberadaan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Batubara yang memiliki sekitar 12 ribu hektare lahan persawahan produktif.

Berkaitan dengan itu, tambahnya, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cinta Damai–Cinta Maju atau Sidalu Dalu yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah akibat jebolnya bendungan.

[adsense]

"Alhamdulillah, tahun ini Sidalu Dalu sudah dianggarkan Rp20 miliar. Bendungan yang jebol dan putus akan direhabilitasi. Saat ini proses tender sudah berjalan dan diharapkan pekerjaan segera dimulai," jelasnya.

Yahdi memperkirakan pengerjaan proyek tersebut dapat dimulai pada Juni 2026 karena membutuhkan tahapan teknis berupa pengalihan aliran sungai sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

[adsense]

Selain Sidalu Dalu, tambahnya, Pemprov Sumut juga mengalokasikan dana sebesar Rp9,5 miliar untuk pengerukan sedimentasi Bendungan Semangar di daerah Irigasi Tanjung Muda. Bahkan, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp7,5 miliar untuk penanganan lanjutan guna memastikan fungsi bendungan tetap optimal.(*).

[adsense]

[adsense]

Isu pelanggaran tata ruang dan perlindungan lingkungan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada Hotel Senior yang berdiri megah di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Menurut pengamat lingkungan setempat, bangunan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekaligus aturan garis sempadan danau, sehingga berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan lingkungan sekitar.

[adsense]

Desakan agar aparat kepolisian turun tangan dan memeriksa secara mendalam disampaikan langsung oleh Mahmud Padang, pemerhati lingkungan Kabupaten Humbahas, pada Jumat (29/5/2026).

[adsense]

[adsense]

FOTO : Pemerhati Lingkungan Kabupaten Humbahas, Mahmud Padang saat berada di Polres Humbahas, Senin (25/5/2026). (Foto/Sahat)

[adsense]

Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran ini bukan hal baru, sebab pihaknya telah melayangkan laporan resmi tertanggal 9 Januari 2026 ke Reskrim Polres Humbahas, namun hingga kini belum ada kejelasan hasil penanganannya.

[adsense]

Menurutnya, posisi bangunan yang demikian itu jelas bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

[adsense]

1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, yang mengatur jarak minimal aman pembangunan dari bibir perairan.

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

[adsense]

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang melarang kegiatan yang merusak fungsi lingkungan hidup.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur lebih lanjut mekanisme pengawasan dan penertiban pelanggaran tata ruang.

[adsense]

"Aturannya sudah sangat jelas dan rinci. Tidak ada alasan bagi siapa pun, termasuk pengusaha besar, untuk mengabaikannya. Garis sempadan itu dibuat bukan tanpa alasan, melainkan untuk melindungi danau dari kerusakan, mencegah bencana, serta menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati generasi sekarang dan mendatang," tegas Mahmud.

[adsense]

Menanggapi desakan tersebut, pihak Kepolisian Resor (Polres) Humbahas membenarkan bahwa laporan pengaduan tersebut memang sudah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan.

[adsense]

Kita sudah mengirimkan surat undangan kepada pihak terlapor guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses hukum.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun jawaban resmi yang masuk dari manajemen atau pemilik Hotel Senior, kata Kanit Tipiter Reskrim Polres Humbahas, Ipda Ocha Samosir SH.

[adsense]

Pihak kepolisian juga menegaskan akan bekerja secara objektif, transparan, dan tidak memihak siapa pun. Jika nanti hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, maka akan diambil langkah hukum dan penertiban sesuai aturan yang berlaku, tanpa terkecuali.

[adsense]

Pihak manajemen Hotel Senior, yang diwakili Kepala Bagian Operasional Hotel Senior, Binsar Hutagalung, membantah secara tegas bahwa pihaknya pernah menerima surat undangan atau panggilan resmi dari Kepolisian Resor (Polres) setempat.

[adsense]

Menanggapi terkait garis sempadan tersebut, Binsar mengaku tidak mengetahui sama sekali perihal masalah tersebut dan menyarankan agar pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

[adsense]

[adsense]

PIAGAM : Hotel Senior memperoleh piagam penghargaan dari menteri pariwisata, Jumat (29/5/2026). (Foto/Sahat)

[adsense]

Sebagai pembelaan dan bukti legalitas usaha, Binsar juga menyinggung penghargaan yang pernah diterima pihak hotel. Ia berargumen, tidak mungkin instansi kementerian terkait memberikan penghargaan jika dalam pengelolaan atau bangunan hotel tersebut terdapat pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku.

[adsense]

Binsar berdalih jika Hotel Senior bermasalah atau melanggar aturan, apakah mungkin kami pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Pariwisata? Penghargaan itu bukti bahwa kami telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku dalam industri pariwisata". (*)

[adsense]

[adsense]

Angin puting beliung yang disertai hujan lebat menerjang delapan desa di Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Kamis (28/5/2026) sore. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 42 rumah warga mengalami kerusakan dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp1,16 miliar.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Deliserdang, cuaca ekstrem terjadi sekitar pukul 16.15 WIB. Laporan kejadian diterima pada pukul 17.28 WIB dari Camat Pancurbatu Feri Sepnanda Ginting SSTP MAP.

[adsense]

Feri Ginting menyampaikan delapan desa yang terdampak yakni Desa Tuntungan I, Tuntungan II, Durin Jangak, Sembahe Baru, Namo Simpur, Desa Lama, Desa Hulu, dan Desa Pertampilen.

"Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan kerusakan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Pancurbatu," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Angin Kencang Hantam Kecamatan Lumbanjulu dan Bonatualunasi, Puluhan Atap Rumah Warga Rusak

Dari hasil asesmen, Desa Tuntungan I menjadi wilayah yang paling banyak terdampak dengan 21 kepala keluarga atau 64 jiwa terdampak. Di desa tersebut tercatat sembilan rumah mengalami rusak ringan, empat rumah rusak sedang, dan delapan rumah rusak berat dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Di Desa Tuntungan II, sebanyak enam kepala keluarga atau 21 jiwa terdampak. Terdapat tiga rumah rusak ringan dan tiga rumah rusak berat dengan total kerugian sekitar Rp250 juta.

[adsense]

[adsense]

Sementara itu, di Desa Durin Jangak satu rumah mengalami rusak sedang dengan kerugian sekitar Rp40 juta. Di Desa Sembahe Baru, empat rumah terdampak, terdiri dari dua rumah rusak ringan dan dua rumah rusak sedang dengan kerugian sekitar Rp90 juta.

Kerusakan juga terjadi di Desa Namo Simpur, Desa Hulu, Desa Lama, dan Desa Pertampilen. Secara keseluruhan, BPBD mencatat 20 rumah mengalami rusak ringan, 10 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat.

[adsense]

Selain rumah warga, fasilitas umum yang turut terdampak adalah Pasar Pancurbatu dan SPBU Karo Jambi. Meski menyebabkan kerusakan cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga yang rumahnya terdampak sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Deliserdang bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Kesehatan, Tagana, serta sejumlah instansi terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan.

[adsense]

Baca Juga:

• Tujuh Rumuh di Desa Kutabangun Karo, Diterjang Angin Puting Beliung

BPBD Deliserdang juga telah mengarahkan pemerintah desa terdampak agar segera mengurus administrasi kebencanaan untuk mempercepat proses penanganan dan penyaluran bantuan. Saat ini, sebagian warga telah mulai memperbaiki atap rumah yang rusak akibat terpaan angin kencang.

Pemerintah desa juga telah menyalurkan bantuan sembako darurat kepada korban terdampak, sementara kegiatan gotong royong dijadwalkan dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. BPBD Deliserdang mengusulkan penyaluran bantuan logistik dan terpal bagi warga terdampak guna membantu kebutuhan darurat mereka. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 185 Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pematangsiantar berhasil lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Penelusuran Minat dan Prestasi (PMP) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).

Kepala MAN Pematangsiantar, Lintong Sirait SAg MPd mengatakan kepada harianSIB.com, Sabtu (30/5/2026) para siswa tersebut diterima di sejumlah PTN favorit di Indonesia seperti, Institut Teknologi Bandung (ITB) siswa, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 1 siswa, Institut Teknologi Sumatera 3 siswa, ISI Padang 1 siswa, Politeknik Negeri Ambon 1 siswa, Politeknik Negeri Medan 2 siswa, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 2 siswa, UIN Alauddin Makassar 1 siswa, Universitas Brawijaya 2 siswa, Universitas Lampung 1 siswa, Universitas Negeri Yogyakarta 1 siswa, Universitas Pendidikan Indonesia 1 siswa, Universitas Sriwijaya 2 siswa, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1 siswa, Universitas Trojoyo Madura 1 siswa.

[adsense]

Universitas Gadjah Mada (UGM) 1 siswa, Institut Teknologi Bogor (IPB) 2 siswa, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati 1 siswa, Universitas Negeri Sunan Kalijaga 1 siswa, Universitas Malikussaleh 12 siswa, Universitas Andalas 4 siswa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 11 siswa, Universitas Negeri Medan 31 siswa, Universitas Negeri Padang 4 siswa, Universitas Sumatera Utara 14 siswa, Universitas Syiah Kuala 12 siswa, Poltekkes Medan 8 siswa, IAIN Langsa 5 siswa, IAN Syaikh Abdurrahman Sidik 1 siswa,

STAIN Mandailing Natal 2 siswa, STAIN Tengku Dirundeng 1 siswa, UIN Abdul Mutalib Sangadji 1 siswa, UIN Ar-Raniry 5 siswa. UIN Batusangkar 1 siswa, UIN Imam Bonjol 15 siswa, UIN Raden Intan 1 siswa, UIN Siber Syekh Nurjati 1 siswa, UIN Sjech M Djamil Djambek 2 siswa, UIN Sultan Syarif Kasim 1 siswa, UIN Sumatera Utara 15 siswa, UIN Sunan Ampel 1 siswa, UIN Sunan Gunung Kalijaga 1 siswa, UIN Syahada 8 siswa, UIN Wali Songo 1 siswa.

[adsense]

Baca Juga:

• Alumni MAN Pematangsiantar Angkatan 1996 Santuni Puluhan Anak Yatim

Selain itu, capaian ini juga semakin memperkuat komitmen madrasah dalam mencetak generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pihak Asprov PSSI Sumut membantah pernyataan Pemerintah Kota Medan yang menyebut aktivitas komunitas lari di Stadion Teladan dilakukan atas izin PSSI. Bantahan itu disampaikan oleh Yosephine Sembing yang mewakili Asprov PSSI Sumut sekaligus panitia AFF U-19 2026.

"Mewakili Asprov PSSI Sumut, saya menepis anggapan bahwa izin komunitas lari masuk ke Stadion Teladan berasal dari PSSI. Demi apa pun, bukan PSSI yang memberikan izin," tegas Sekretariat Asprov PSSI Sumut, Yosephine saat dikonfirmasi harianSIB.com, Sabtu (30/5/2026).

[adsense]

Menurutnya, pihak panitia justru selama ini berupaya membatasi akses dan informasi terkait Stadion Teladan menjelang pelaksanaan Piala AFF U-19 2026 pada 1-14 Juni 2026.

"Waduh, tanya saja pengelola stadion itu siapa yang kasih masuk ke dalam. Kami berusaha menutup segala informasi terkait Stadion Teladan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Batubara Raih WTP dari BPK

"Lagian stadion itu domain siapa? Milik siapa? Komunitas itu juga kalau tidak diarahkan, mana berani masuk ke dalam," katanya.

[adsense]

Bantahan tersebut memunculkan perbedaan keterangan antara pihak Pemerintah Kota Medan dan panitia AFF U-19 terkait siapa yang sebenarnya memberikan izin kepada komunitas lari untuk memasuki area lapangan Stadion Teladan yang belum dibuka untuk umum.

Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan puluhan anggota komunitas Banban Running Club, beraktivitas di lapangan Stadion Teladan Medan. Pasalnya, stadion yang baru direvitalisasi tersebut diketahui belum dibuka untuk umum.

[adsense]

Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, John Ester Lase, menyebut kegiatan itu telah mendapat izin dari panitia dan PSSI.

Menurut John, aktivitas komunitas lari tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kondisi Stadion Teladan yang kini telah siap digunakan untuk menggelar pertandingan internasional. Stadion tersebut dipersiapkan sebagai salah satu venue pelaksanaan Piala AFF U-19.

[adsense]

"Kegiatan itu seizin panitia dan PSSI dalam rangka menyongsong pelaksanaan pertandingan AFF U-19. Sekaligus untuk memperkenalkan bahwa lapangan Stadion Teladan sudah siap digunakan untuk pertandingan berstandar FIFA," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak 28 Mei 2026, pengelolaan Stadion Teladan untuk sementara dipinjamkan kepada PSSI selaku panitia penyelenggara AFF U-19. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap suksesnya pelaksanaan turnamen sepak bola usia muda tingkat Asia Tenggara tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebuah reklame billboard di Jalan Jamin Ginting, Simpang Namorih, Kecamatan Pancurbatu, tumbang akibat diterpa angin kencang saat hujan deras melanda kawasan tersebut, Kamis (28/5/2026).

Peristiwa itu menyebabkan satu unit mobil Toyota Hilux BK 8320 RH, dan dua sepeda motor terdampak, namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

[adsense]

Kanit Lantas Polsek Pancurbatu Ipda F Bu'ulolo menjelaskan billboard tumbang diduga karena konstruksi pondasi yang kurang kuat. Dari hasil pengamatan di lapangan, kedalaman pondasi reklame dinilai tidak cukup dalam sehingga tidak mampu menahan terpaan angin kencang.

"Dari yang kami lihat di lokasi, kedalaman pondasinya kurang dalam. Besi penyangga di bagian dalam juga mengalami kerusakan sehingga billboard tumbang saat angin kencang," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Raih Opini WTP untuk Kedelapan Kali Secara Berturut

Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil yang ditumpangi enam orang, terdiri dari sepasang suami istri dan empat anak mereka, tertimpa billboard saat melintas.

[adsense]

Beruntung seluruh penumpang selamat dan tidak mengalami luka-luka. Selain mobil, dua sepeda motor juga terdampak. Salah satunya hanya tersenggol material reklame hingga terjatuh.

Setelah kejadian, ia menyampaikan pihak perusahaan pemilik billboard langsung turun ke lokasi dan berkoordinasi dengan petugas. Permasalahan ganti rugi terhadap kendaraan yang terdampak juga telah diselesaikan secara kekeluargaan.

[adsense]

"Sudah ada surat perdamaian dan kerugiannya sudah diselesaikan oleh pihak perusahaan," katanya.

Saat ini, material billboard yang tumbang telah diamankan sehingga tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun membahayakan pengguna jalan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi opini WTP kedelapan kalinya secara berturut yang diraih Pemkab Sergai.

[adsense]

Opini WTP tersebut diterima Bupati Sergai H. Darma Wijaya dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).

Bagi Darma Wijaya, raihan tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Karo Raih WTP 7 Kali Berturut-turut dari BPK

Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik itu juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sergai serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

[adsense]

Menurutnya, opini WTP harus menjadi pijakan untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan profesionalisme birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

"Ke depan, kami ingin capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

[adsense]

Dengan raihan delapan kali opini WTP secara berturut-turut, Pemkab Sergai dinilai mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir mendampingi Bupati Sergai dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Togar Situmorang, Sekdakab Suwanto Nasution, dan jajaran Kepala OPD. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna memastikan keamanan, kenyamanan masyarakat dari aksi begal hingga geng motor, Sat Samapta Polres Tanjungbalai menggelar Patroli Perintis Presisi dan Patroli Reaksi Cepat (PRC) di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, Jumat (29/5/2026) malam.

"Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini terhadap berbagai potensi kejahatan jalanan, mulai dari aksi begal, geng motor, balap liar, tawuran, hingga premanisme," ucap Kapolres Tanjungbalai melalui Kasat Samapta AKP Marihot P Pangabean SH MH.

[adsense]

AKP Marihot mengatakan, patroli yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB tersebut merujuk langsung pada Commander Wish Kapolda Sumut mengenai '5 Prioritas Kita', serta hasil analisa dan evaluasi (Anev) situasi keamanan mingguan di wilayah hukum Polres Tanjungbalai.

AKP Marihot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli tersebut berfokus pada titik-titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat guna mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal.

[adsense]

Baca Juga:

• Brimob Polda Sumut Patroli Dini Hari Antisipasi Guantibmas

Pada saat Patroli, lanjut AKP Marihot, Personil tidak hanya sekadar melintas, namun juga melakukan pendekatan dialogis dengan menyambangi para pelaku UMKM, masyarakat umum, serta petugas keamanan (security) dan awak siskamling yang sedang bertugas malam dengan memberikan edukasi dan imbauan agar warga tetap waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

[adsense]

" Hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di seluruh wilayah hukum Polres Tanjungbalai dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan sepenuhnya terkendali," pungkas AKP Marihot. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI Perwakilan Sumatera Utara.

Penghargaan yang kedelapan kali berturut-turut sejak Tahun 2018 langsung diterima Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution.

[adsense]

Predikat tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 se-Provinsi Sumatera Utara di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (29/5/2026).

Wali Kota Iman Irdian Saragih dalam sambutannya menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan cerminan dari sinergi dan integritas seluruh jajaran perangkat daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Batubara Raih WTP dari BPK

Pemerintah Kota Tebingtinggi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran, serta meningkatkan sistem pengendalian internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

[adsense]

"Walaupun mendapat opini WTP, bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk tata kelola agar kesalahan berulang tidak terjadi lagi," tambah Wali Kota.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemko Tebingtinggi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan atas kerjasama yang kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

[adsense]

Paula Henry berharap koordinasi yang telah terjalin baik dapat terus dipertahankan guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang transparan.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam acara penyerahan LHP tersebut, antara lain Sekdako Erwin Suheri Damanik, Inspektur Kota M. Fachri, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Kominfo Ghazali Rahmanto serta jajaran DPRD, Inspektorat, dan BPKPD Tebingtinggi (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemkab Batubara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumut.

Bupati Batubara Baharuddin Siagian bersama wakil Bupati Syafrizal menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sumut Paul Henry Simatupang di Medan, Jumat (29/5/2026).

[adsense]

Baharuddin mengungkapkan komitmennya dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

"Saya beserta Wakil Bupati dan seluruh jajaran selalu berkomitmen untuk bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara akuntabel sehingga kedepannya kami dapat memperbaiki pelayanan, termasuk memperbaiki pertanggungjawaban keuangan di Pemkab Batubara",katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Karo Raih WTP 7 Kali Berturut-turut dari BPK

Turut hadir, Ketua DPRD Safii, Pj Sekda Rusian Heri, Asisten I, Inspektur, Setwan Adri Aulia Harahap, Kepala BKAD, Kadis Kominfo Elpandi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung, menyoroti keberangkatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke luar negeri yang disebut untuk keperluan berobat. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan rumah sakit milik daerah.

Kepada wartawan, Jumat (29/5/2026), Henry Jhon mengatakan kesehatan kepala daerah memang harus menjadi prioritas. Namun, ia mempertanyakan alasan berobat ke luar negeri di saat Kota Medan memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.

[adsense]

"Seorang pemimpin memang harus sehat. Kalau sakit tentu harus segera berobat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa harus ke luar negeri, sementara Pemko Medan memiliki rumah sakit sendiri yang selama ini dipromosikan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Henry, dalam berbagai kesempatan Wali Kota Medan kerap mengimbau warga memanfaatkan layanan RSUD Dr Pirngadi maupun RSUD Bachtiar Djafar. Pemko Medan juga telah mengalokasikan anggaran besar melalui program Universal Health Coverage (UHC) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Dalam Semalam Polda Sumut Razia 4 THM, 5 Pengunjung Positif Narkoba

Karena itu, Henry menilai keputusan berobat ke luar negeri dapat memunculkan persepsi bahwa kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan daerah masih perlu ditingkatkan.

[adsense]

"Sikap wali kota tidak menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Jika kepala daerah memilih berobat ke luar negeri, tentu akan menimbulkan pertanyaan publik mengenai kualitas layanan rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, fenomena masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri selama ini tidak terlepas dari faktor kepercayaan terhadap pelayanan, ketersediaan dokter spesialis, maupun kelengkapan fasilitas kesehatan.

[adsense]

Henry berharap Pemko Medan terus melakukan pembenahan terhadap rumah sakit milik daerah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kota Medan semakin meningkat.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Karo Antonius Ginting, Jumat (29/5/2026), di Lantai 3 Gedung BPK, Medan.

[adsense]

Capaian itu menjadi prestasi ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Karo dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan opini WTP tersebut berlangsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Binjai Raih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut

Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara serta seluruh tim pemeriksa atas profesionalisme dan pendampingan selama proses audit berlangsung.

[adsense]

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karo.

"Capaian Opini WTP yang ketujuh kalinya ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi," ujar Antonius Ginting.

[adsense]

Menurutnya, prestasi itu menjadi motivasi bagi Pemkab Karo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pengawasan internal demi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Karo," katanya.

[adsense]

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkab Karo berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK RI. Langkah itu dilakukan untuk terus menyempurnakan kualitas tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

Turut hadir mendampingi Bupati Karo dalam acara tersebut, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, Kepala BKAD Kabupaten Karo Sri Harmonista Br Kaban, Inspektur Daerah Kabupaten Karo Sodes Sembiring, Sekretaris Dewan Kabupaten Karo Eva Angela S, serta jajaran pejabat Pemkab Karo lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Di tengah dinamika ekonomi dan persaingan industri perbankan yang terus bergerak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan perlindungan terhadap dana masyarakat tetap terjaga.

Melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang digelar Kamis (28/5/2026), di Jakarta, LPS memutuskan mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2026. Besar TBP yang dipertahankan masing-masing sebesar 3,50 persen untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta 2,00 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum.

[adsense]

Keputusan itu menjadi sinyal bahwa kondisi industri perbankan nasional yang dinilai masih berada dalam jalur yang sehat dan stabil. LPS menilai tingkat bunga yang berlaku saat ini masih mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional.

Demikian diutarakan Direktur Group Kesekretariatan Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan, Damaiyanti S Maharani, dalam publikasi tingkat suku bunga penjaminan LPS yang diterima harianSIB.com, di Medan, Jumat (29/5).

[adsense]

Baca Juga:

• Timbul Raya Manurung Usul BI Wajib Serap 50 Persen Produksi Emas Nasional

"Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dianggap masih sesuai untuk menjaga stabilitas perbankan dan perlindungan nasabah," tambahnya sesuai hasil keputusan LPS tersebut.

[adsense]

Di sisi lain, sebutnya, kinerja intermediasi perbankan nasional juga terus menunjukkan daya tahan yang kuat. Hingga April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 11,39 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan itu berjalan beriringan dengan peningkatan kredit yang naik 9,98 persen (yoy).

LPS mencatat, pertumbuhan DPK dalam mata uang Rupiah terpantau lebih tinggi dibandingkan simpanan valuta asing. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan domestik masih tetap tinggi.

[adsense]

Tak hanya itu, sektor perbankan juga dinilai memiliki bantalan yang kuat menghadapi berbagai potensi risiko. Hal itu tercermin dari kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas bank yang masih terjaga dengan baik.

LPS juga memastikan perlindungan simpanan masyarakat tetap berada jauh di atas amanat undang-undang. Per April 2026, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin penuh hingga Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening atau sekitar 99,94 persen dari total rekening nasabah. Sementara pada BPR dan BPRS, jumlah rekening yang dijamin penuh mencapai 15,58 juta rekening atau setara 99,98 persen dari total rekening.

[adsense]

Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan hampir seluruh nasabah perbankan di Indonesia masih berada dalam perlindungan LPS. Bagi masyarakat, jaminan LPS bukan sekedar angka, melainkan rasa aman dalam menyimpan dana di bank.

Oleh karena itu, sebutnya, LPS kembali mengingatkan pentingnya memahami syarat penjaminan simpanan yang dikenal dengan istilah "3T". Ketiga syarat tersebut meliputi simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

[adsense]

LPS pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memperhatikan bunga simpanan yang ditawarkan bank. Pada saat yang sama, harap LPS, industri perbankan juga diminta lebih aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk platform digital.

Ke depan, LPS memastikan akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, industri perbankan, dan keuangan pasar nasional. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polres Binjai menangkap empat pria diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sejumlah lokasi di Kota Binjai. Penangkapan dilakukan melalui operasi penyamaran, Kamis (28/5/2026) hingga Jumat dini hari (29/5/2026).

Keempat pria yang diamankan masing-masing berinisial F (37), KS (55), AM (38), dan S alias Ipin (33). Dari penindakan itu, polisi menyita barang bukti sabu seberat total 3,02 gram.

[adsense]

Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, Jumat (29/5/2026), mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di sejumlah lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan secara undercover.

"Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat total 3,02 gram, satu unit timbangan elektrik, satu buah skop plastik, satu unit telepon genggam Android, serta dua bungkus plastik klip kosong," ujar AKP Ismail Pane.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Binjai Raih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut

Selanjutnya, tersangka KS dan AM ditangkap di Jalan Banda, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kamis sekitar pukul 19.00 WIB. Sementara tersangka S alias Ipin diamankan di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Jumat sekitar pukul 01.30 WIB.

[adsense]

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, junto Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Mereka terancam hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun.

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP Mirzal menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegasnya.

[adsense]

Polres Binjai juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba melalui layanan Call Center 110 Polri.(**)

[adsense]

[adsense]

Gerak cepat jajaran Polres Karo berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan seorang petani asal Kecamatan Tigabinanga yang sempat dilaporkan hilang. Dua terduga pelaku berhasil diamankan dan jenazah korban ditemukan di bawah sebuah jembatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama Satreskrim Polres Karo dan Polsek Tigabinanga setelah menerima informasi mengenai hilangnya korban bernama Sura Sitepu (59).

[adsense]

Peristiwa ini diketahui setelah keluarga korban tidak dapat menghubunginya selama beberapa hari. Pada Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, pelapor bersama perangkat desa dan personel Polsek Tigabinanga membuka paksa rumah korban di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga. Namun saat itu korban tidak ditemukan di kediamannya.

Penyelidikan intensif kemudian dilakukan hingga pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, personel Polsek Tigabinanga yang dipimpin Kapolsek Tigabinanga AKP Codet Tarigan, berhasil mengamankan seorang pria berinisial AK (25), warga Kecamatan Juhar, yang diduga berkaitan dengan hilangnya korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Petani di Silimakuta Banyak Menjual Jagung Sistem "Jagung Babat"

Menindaklanjuti pengakuan tersebut, Kapolsek Tigabinanga berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Karo AKP Eriks R. Nainggolan. Tim gabungan kemudian bergerak ke Kota Medan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kedua.

[adsense]

Sekitar pukul 23.30 WIB, tim berhasil mengamankan pria berinisial R (20), di kawasan Kebun Binatang Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Saat ditangkap, tersangka sedang mengendarai mobil pikap Mitsubishi Colt T120SS warna putih yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dari hasil interogasi kedua tersangka, petugas memperoleh informasi lokasi pembuangan jenazah korban. Tim kemudian bergerak ke bawah jembatan di Jalan Pancur Batu–Delitua. Jumat (29/5/2026) sekitar pukul 00.10 WIB, petugas menemukan jenazah korban yang dibungkus menggunakan karung plastik.

[adsense]

Proses identifikasi dilakukan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Karo. Setelah dipastikan identitasnya, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk diautopsi.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil pikap Mitsubishi Colt T120SS warna putih nomor polisi BK 8155 XS, satu keping pelat nomor kendaraan, STNK atas nama korban, satu baju lengan panjang warna hitam, satu tas warna cokelat milik korban, satu unit telepon seluler merek Oppo warna merah, serta satu karung plastik yang diduga digunakan untuk membungkus jenazah.

[adsense]

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menegaskan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk mengungkap motif di balik dugaan pembunuhan tersebut.

"Kedua tersangka telah diamankan, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Karo. Untuk motif masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kami berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara profesional dan transparan," tegasnya.

[adsense]

Dia menambahkan, kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Karo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melengkapi alat bukti guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban.(*)

[adsense]

[adsense]

Esra Barus (31) warga Dusun IV Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, meminta Laporan Pengaduannya (LP) terkait pencurian sawit di lahannya segera ditindaklanjuti Polsek Batangkuis Polresta Deliserdang.

Hal itu disampaikannya didampingi istrinya kepada harianSIB.com, Jumat (29/5/2026) sore, di Lubukpakam. Dia berharap 2 orang terduga pelaku pencurian segera ditahan karena kelakuan terduga pelaku menunjukkan orang yang kebal hukum.

[adsense]

Ersa Barus menjelaskan, seringnya aksi pencurian sawit di ladangnya, dia bersama 5 orang di antaranya remaja dan anak-anak, melakukan patroli di areal kebun sawitnya, Sabtu (18/4/2026) malam, di Dusun IV Desa Paya Gambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang.

Saat patroli, mereka melihat ada senter di tengah kebun sawit, sehingga mereka mengintai hendak menangkap pencuri. Setelah dekat, 2 orang terduga pencuri sawit berinisial SS dan IS sedang beraksi menurunkan buah sawit menggunakan egrek.

[adsense]

Baca Juga:

• Sempat Buang Barang Bukti, Pemilik Sabu Tak Berkutik Diamankan Polisi di Siantar

Berhubung satu orang terduga pelaku melarikan diri, malam itu SS dibawa ke rumahnya untuk diinterogasi siapa temannya yang kabur. Namun sejumlah orang yang diduga merupakan keluarga dari terduga SS mendatangi rumahnya, sehingga SS diserahkan kepada pihak keluarganya.

[adsense]

Tidak terima, Esra Barus selanjutnya membuat laporan pengaduan sembari menyerahkan barang bukti 50 janjang buat sawit, Minggu (19/4/2026), ke Mapolsek Batangkuis.

Ternyata, SS kemudian membuat laporan pengaduan dengan tuduhan penganiayaan secara bersama-sama di Mapolresta Deliserdang. Atas laporan itu, dia sudah dipanggil penyidik Polresta Deliserdang.

[adsense]

Kapolsek Batangkuis Polresta Deliserdang, AKP Salija dan Kanit Reskrim, Ipda Tabi'ul Hidayat, ketika dikonfirmasi mengatakan, kasus itu masih dalam penyelidikan, karena sebelumnya pelapor salah menyampaikan identitas terduga pelaku.

Menurut Kanit Reskrim, pihaknya belum bisa melakukan penahanan, karena masih ada hal yang akan dilengkapi agar unsur penahanan terpenuhi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap sejumlah pekerja outsourcing di Bandara Binaka, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Sebanyak 11 pekerja mengaku menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK), tidak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR), hak cuti tahunan, hingga diduga diberhentikan setelah mempertanyakan pemotongan gaji dan kontrak kerja kepada perusahaan outsourcing tempat mereka bekerja.

[adsense]

Kasus tersebut memicu desakan agar pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan segera memeriksa sistem pengupahan, kontrak kerja, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, hingga dugaan intimidasi dalam hubungan industrial. Para pekerja berharap hak-hak normatif mereka dapat dipulihkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, Walfrik Zebua, kepada harianSIB.com, Jumat (29/5/2026), mengatakan, pihaknya baru menerima laporan dari SBSI terkait persoalan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Potong Gaji Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Disorot

Menurutnya, seluruh hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja diatur dalam kontrak kerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ia menjelaskan, kontrak kerja dengan durasi dua bulan yang diterapkan CV Muara Kasih terhadap pekerja dinilai tidak menyalahi aturan apabila masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

[adsense]

[adsense]

"Kontrak kerja dua bulan maupun satu bulan bisa saja dilakukan sepanjang sesuai ketentuan dan disepakati dalam perjanjian kerja," ujarnya.

Terkait dugaan pemotongan gaji, Walfrik menyebut pihaknya masih perlu mendalami persoalan tersebut. Para pekerja sebelumnya mengaku hanya menerima gaji sekitar Rp2,6 juta per bulan, sementara dalam aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan tercatat upah sebesar Rp3.228.949 atau sesuai UMK Kota Gunungsitoli.

[adsense]

Menurut Walfrik, persoalan tersebut bergantung pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.

Selain itu, ia juga menanggapi soal hak pekerja seperti THR, BPJS Kesehatan, cuti tahunan, hingga lembur. Menurutnya, BPJS Kesehatan merupakan hak wajib pekerja, sedangkan THR juga wajib diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terkait cuti dan lembur bagi pekerja outsourcing, ia menyebut hal itu bergantung pada kesepakatan kerja antara pekerja dan perusahaan.

[adsense]

Baca Juga:

• 10 Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Diduga Diberhentikan Sepihak Usai Protes Gaji

Walfrik menambahkan, pihaknya akan mengundang pihak Bandara Binaka dan Direktur CV Muara Kasih guna melakukan musyawarah terkait laporan dugaan pemberhentian sepihak terhadap para pekerja outsourcing tersebut. Jika mediasi di tingkat daerah tidak menemukan titik temu, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada mediator hubungan industrial di tingkat provinsi.

"Kita berharap persoalan antara CV Muara Kasih dan para pekerja dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku," tutupnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai), H Adlin Tambunan, meninjau progres pembangunan dan pelebaran ruas jalan nasional di wilayah Seirampah, Jumat (29/5/2026).

Dengan bersepeda dari Kantor Bupati Sergai menuju lokasi pembangunan jalan, Adlin Tambunan, didampingi Kadis PUTR Sergai Abdul Rahman Purba, untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus melihat kondisi arus lalu lintas selama pengerjaan berlangsung.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Adlin melihat secara langsung proses pengerjaan pelebaran badan jalan yang saat ini terus dikebut pihak pelaksana. Pembangunan dan pelebaran jalan nasional tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas jalan serta memperlancar mobilitas masyarakat dan kendaraan yang melintas di kawasan Seirampah.

Adlin menjelaskan, pembangunan jalan nasional ini merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Sergai. Menurutnya, keberadaan jalan yang lebih luas dan tertata nantinya akan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Idul Adha 1447 H, Kejari Sergai Sembelih Dua Ekor Hewan Kurban

Lebih lanjut Adlin menyampaikan, pembangunan pelebaran jalan nasional tersebut akan diteruskan hingga Kota Seirampah. Dengan adanya pelebaran jalan, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin lancar dan mampu mengurangi kepadatan kendaraan yang selama ini sering terjadi di jalur utama Seirampah.

[adsense]

"Ke depan tentu semuanya akan lebih baik. Pelebaran jalan ini dilakukan di sisi kanan dan kiri sehingga kapasitas jalan semakin besar. Ini menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sergai, Adlin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terlibat dalam memprogramkan pembangunan dan pelebaran jalan nasional di wilayah Seirampah.

[adsense]

"Semoga pembangunan dapat berjalan lancar dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya. (*)

[adsense]