[adsense]

PT Indolakto melalui Indomilk FnB Solutions terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan produk dairy berkualitas, perusahaan juga aktif memberikan edukasi dan inovasi yang relevan bagi pelaku usaha kuliner.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Indomilk Bakepreneur Roadshow bertajuk "The Art of Curated Bite-Sized Pastries x Coffee Pairing" yang digelar di JW Marriott Hotel Medan, Kamis (23/7/2026). Program ini dirancang untuk membantu chef, baker, pelaku hotel, kafe, hingga usaha kuliner mengembangkan inovasi menu yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar.

[adsense]

Sebelumnya, rangkaian roadshow telah digelar di Bandung, Bali dan Semarang. Medan menjadi kota keempat sebelum kegiatan berlanjut ke Surabaya.

General Manager Cold Chain PT Indolakto, Adryan Widodo, mengatakan pelaku industri F&B saat ini menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku sehingga dituntut menjaga keuntungan tanpa mengorbankan kualitas produk. Di sisi lain, konsumsi kopi di Indonesia masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei Jakpat 2025, sebanyak 46 persen masyarakat Indonesia merupakan penikmat kopi harian. Kebiasaan minum kopi kini tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi juga bagian dari rutinitas dan penunjang produktivitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Indonesia City Expo 2026 Tampilkan Produk Unggulan 60 Kota di Medan

[adsense]

[adsense]

Foto bersama usai acara Indomilk Bakepreneur Roadshow di Medan, Kamis (23/7/2026). (Foto: harianSIB.com/Dok)

Dalam kegiatan tersebut, Indomilk FnB Solutions mengangkat konsep curated bite-sized pastry, yakni aneka pastry berukuran mini yang dirancang sebagai pendamping minum kopi. Selain meningkatkan pengalaman menikmati kopi, konsep ini juga dinilai mampu menjadi strategi upselling untuk meningkatkan penjualan hotel, restoran dan kafe.

[adsense]

Guest Pastry Chef Kim Pangestu menilai kreativitas menjadi kunci agar bisnis kuliner tetap kompetitif di tengah mahalnya harga bahan baku. Menurutnya, chef dan pelaku usaha perlu menciptakan diferensiasi menu sekaligus memanfaatkan bahan baku lokal berkualitas tinggi agar biaya produksi lebih efisien tanpa bergantung pada produk impor.

"Melalui roadshow ini saya ingin mengajak para chef terus mengasah kreativitas dan menjadi game changer di industri kuliner dengan menghadirkan menu yang unik, berkualitas, sekaligus efisien," katanya.

[adsense]

Di Medan, Chef Kim memperkenalkan berbagai kreasi pastry seperti Lemon Raspberry Madeleine, Orange Cacao Spice Bread, Chocolate Sablé Cookie Caramel, Jaje Roll, Gluten-Free Moringa Financier, Quiche Soto Ayam, hingga Kiamboy Éclair yang memadukan cita rasa global dengan sentuhan khas Indonesia.

Acara juga melibatkan sejumlah pemilik roastery dan kedai kopi ternama di Medan untuk menghadirkan pengalaman coffee pairing yang lebih beragam.

[adsense]

Sementara itu, Executive Chef JW Marriott Hotel Medan, Bayu Sanubari, menyajikan dua menu spesial, yakni Rolling Prawn dan Catch of The Day yang menggunakan bahan baku lokal, termasuk ikan segar hasil tangkapan nelayan Belawan. Chef Bayu menyebut kolaborasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengangkat cita rasa lokal dalam standar penyajian hotel berbintang.

"Produk Australian Butter Multi Purpose Butter membantu menghasilkan tekstur saus yang lebih creamy sehingga seluruh cita rasa menjadi lebih harmonis," ujarnya.

[adsense]

Trade Marketing Food Service Manager PT Indolakto, Prita Utami Maheswari, mengatakan, Indomilk FnB Solutions tidak hanya menyediakan bahan baku, tetapi juga menjadi mitra bisnis bagi pelaku industri F&B.

[adsense]

Produk seperti Australian Butter Baking Unsalted, Indomilk Good Milk UHT, Indomilk Fresh Milk dan Indomilk Susu Bubuk Full Cream dirancang untuk menjaga kualitas adonan, menghasilkan cita rasa premium, sekaligus membantu efisiensi biaya produksi.

Didukung pengalaman lebih dari 50 tahun serta jaringan distribusi nasional untuk produk dry, chilled dan frozen, Indomilk FnB Solutions kini menawarkan tujuh kategori solusi dairy, mulai dari butter, fresh milk, susu UHT, susu bubuk, susu evaporasi, susu kental manis, hingga es krim. Seluruh produknya telah bersertifikat halal dan memenuhi standar keamanan pangan internasional.

[adsense]

Setelah Medan, Indomilk Bakepreneur Roadshow akan melanjutkan rangkaiannya di Surabaya.

"Kami mengajak para bakepreneur, barista dan pelaku usaha F&B untuk terus mengeksplorasi inspirasi menu global bercita rasa lokal serta memperkuat kolaborasi dan inovasi demi meningkatkan daya saing industri F&B Indonesia," tutup Prita. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dua agenda utama yang dilaksanakan yakni khitanan massal bagi anak berkebutuhan khusus, serta anak dari pekerja transportasi online, dan penyerahan bantuan kursi roda bagi anak penyandang cerebral palsy (CP).

[adsense]

Sebanyak 107 anak mengikuti khitanan massal yang digelar di Kantor DP3A-KB Sumut, Jalan Iskandar Muda Medan, Kamis (23/7/2026). Sementara di Aula Gedung Serbaguna, dilakukan penyerahan simbolis 90 kursi roda kepada anak-anak penyandang cerebral palsy.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penyaluran 1.000 kursi roda hasil kerja sama Wheelchairs For Kids Australia dan Global Village Foundation (WFKA-GVF) yang diinisiasi Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu.

[adsense]

Baca Juga:

• Wujudkan Kepedulian, Kapolres Tanjungbalai Berikan Kursi Roda Bagi Disabilitas

"Perayaan Hari Anak Nasional tahun ini sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution lebih difokuskan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak hanya bersifat seremonial," ujar Dwi Endah saat ditemui di sela kegiatan.

[adsense]

Ia menjelaskan, tema Hari Anak Nasional 2026 "mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyayangi, melindungi dan mendampingi anak-anak dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Sumatera Utara".

Sementara tema Hari Anak Nasional Disabilitas menekankan pentingnya tidak meninggalkan anak dalam kondisi apa pun karena mereka merupakan bagian dari generasi penerus bangsa.

[adsense]

[adsense]

Menurut Dwi Endah, berdasarkan data komunitas pejuang cerebral palsy, diperkirakan terdapat sekitar 600 anak penyandang CP di Sumatera Utara. Meski bukan data resmi pemerintah, angka tersebut menjadi acuan dalam penyaluran bantuan.

Pada tahap kedua, DP3A-KB Sumut menerima 350 unit kursi roda yang akan disalurkan ke sejumlah daerah, antara lain Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Sebelumnya, TP PKK Sumut juga telah menyalurkan 135 kursi roda kepada anak-anak penyandang cerebral palsy. Seluruh sisa bantuan akan dibagikan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dwi Endah juga mengimbau masyarakat yang memiliki anak penyandang cerebral palsy agar melaporkan kondisinya kepada DP3A-KB Sumut sehingga dapat didata dan memperoleh bantuan kursi roda sesuai kebutuhan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memperingati hari bhakti adhyaksa (HBA) ke-66 dengan melaksanakan syukuran secara sederhana, tanpa disertai kegiatan lainnya.

Menurut Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7/2026), peringatan HBA itu hanya pemotongan tumpeng di Aula Cipta Kerta Lantai 3 Kejati Sumut, Rabu (22/72026).

[adsense]

Selanjutnya Kajati Sumut Muhibuddin yang didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono membagikan tumpeng tersebut kepada personil atau pegawai mulai dari termuda hingga kepada pegawai senior yang tugas di Kejati Sumut.

Disebutkan, Kajati Sumut dalam amanatnya, mengajak seluruh jajaran personil Kejati Sumut agar menjadikan peringatan HBA tahun 2026 menjadi refleksi diri dan institusi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Santuni 30 Anak Yatim dalam Pengajian dan Doa Bersama

Selain itu Kajati juga berharap agar menjadikan HBA sebagai momen penting sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Hari Bhakti Adhyaksa mengajak kita untuk merefleksi diri pribadi, mari bersama sama terus bekerja dengan hati yang ikhlas.

[adsense]

[adsense]

Berbuat yang terbaik untuk institusi, dengan memegang prinsip kesederhanaan, ketaqwaan serta profesionalisme kerja demi kepentingan penegakan hukum di masyarakat", ujar Kajati Sumut Muhibuddin yang pernah lama tugas di KPK ini.

Sebelum menggelar syukuran, jajaran Kejati Sumut terlebih dahulu mengikuti arahan dan amanat dari Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin yang digelar secara virtual dari Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Hentikan Perkara Pencurian Rp1,44 Juta di Batubara Lewat Restorative Justice

[adsense]

[adsense]

Kepala SD Bakkal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Besman Parhusip membantah tudingan bahwa transfer uang sebesar Rp10 juta kepada Subhan Manik (SM) berkaitan dengan upaya mengurus perpindahan ke sekolah yang memiliki jumlah murid lebih banyak.

"Kami tidak ada menyetorkan uang kepada SM. Slip transfer yang beredar itu merupakan bukti pinjaman uang. Yang bersangkutan meminjam uang kepada saya tahun lalu," kata Besman Parhusip saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Besman menjelaskan dirinya telah lama mengenal Subhan Manik karena berasal dari lingkungan yang sama dengan keluarga mertuanya. Ia juga mengaku pernah diminta menemani Subhan Manik saat kegiatan sosialisasi pasangan Vickner Sinaga dan Wahyu Sagala pada Pilkada 2024.

"Saya hanya menemani. Kami sebagai ASN tidak bisa ikut berpolitik. Dia hanya mengajak menemani," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Viktor Silaen Kritik Oknum ASN Terjebak "Zona Nyaman", Minta Kinerja Berbasis Hasil

"Saya tidak ada mau mengurus pindah. Saya masih betah di sini. SD Bakkal Julu termasuk empat sampai lima besar di Kecamatan Siempat Nempu Hulu," katanya.

[adsense]

Besman juga menyebut pinjaman uang tersebut diberikan jauh sebelum Subhan Manik menjabat sebagai Direktur Umum salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Dairi.

Sebelumnya, Subhan Manik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (20/7/2026), juga membantah bahwa transfer dana tersebut berkaitan dengan jabatannya atau pengurusan mutasi kepala sekolah.

[adsense]

"Saya sudah jelas mengatakan, terkait adanya slip transfer tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kalau mau tahu informasi sebenarnya langsung saja hubungi kepala sekolah yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya beredar di masyarakat slip transfer senilai Rp10 juta dari rekening Besman Parhusip kepada rekening Subhan Manik tertanggal 17 Maret 2025. Transfer tersebut memunculkan dugaan bahwa dana itu digunakan untuk memuluskan perpindahan kepala sekolah ke sekolah dengan jumlah murid lebih banyak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti atau penetapan dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya tindak pidana terkait dugaan tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial DBT (36), warga Belawan, yang diduga terlibat dalam perampokan terhadap pengemudi mobil boks JNT Express di Jalan Raya Pelabuhan, Belawan. Sementara dua terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, mewakili Kapolres AKBP Aditya Sembiring, Kamis (23/7/2026), mengatakan peristiwa dugaan perampokan itu terjadi pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

[adsense]

Menurutnya, saat itu korban sedang mengemudikan mobil boks yang mengangkut paket JNT Express. Ketika melintas di depan PT Smart, Jalan Raya Pelabuhan, Belawan, kendaraan yang dikemudikan korban mengalami mogok sehingga ia berhenti untuk memperbaiki mesin.

"Saat korban sedang memperbaiki kendaraannya, dua orang yang tidak dikenal datang menawarkan bantuan. Namun, tidak lama kemudian datang seorang pelaku lainnya membawa kapak dan langsung mengancam korban," ujar AKP Agus Purnomo.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Satgas Pangan Atasi Kelangkaan dan Lonjakan Harga Semen

Setelah berhasil menghidupkan kembali mesin kendaraan, korban sempat melanjutkan perjalanan. Namun sekitar 100 meter kemudian mobil kembali mogok. Pada saat itu, ketiga pelaku kembali mendatangi korban dan diduga mengancam menggunakan senjata tajam.

[adsense]

Dalam kondisi ketakutan, korban melarikan diri ke tempat yang dianggap aman. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan para pelaku untuk mengambil berbagai barang yang berada di dalam mobil boks.

Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan pengejaran. Pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 18.15 WIB, petugas berhasil menangkap DBT yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

[adsense]

"Dari hasil interogasi, DBT mengakui melakukan aksi perampokan bersama dua rekannya yang identitasnya telah kami kantongi dan saat ini masih dalam proses pengejaran," kata AKP Agus Purnomo.

Saat ini, DBT telah ditahan di Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara polisi terus memburu dua terduga pelaku lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara akan mendalami penyebab gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Herdensi Adnin mengatakan pendalaman dilakukan setelah pihaknya meminta keterangan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait gangguan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

"Menurut penjelasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, kelangkaan BBM disebabkan terganggunya distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan," ujar Herdensi Adnin kepada wartawan di Medan, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, keterangan tersebut diperoleh setelah Ombudsman Sumut melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut selama sekitar dua jam di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Asrama, Medan Helvetia, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Penjual Ikan Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Underpass Gatot Subroto Medan

Dalam pemeriksaan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga membantah isu mengenai pemecatan ratusan sopir mobil tangki. Perusahaan menyatakan hanya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 15 orang yang bertugas sebagai supporter pengisian BBM.

[adsense]

Selain itu, Pertamina menjelaskan terjadi peningkatan permintaan BBM sekitar lima hingga enam persen pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026 yang dikaitkan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa liburan.

Faktor lain yang disebut turut memengaruhi antrean di SPBU adalah tata letak sejumlah SPBU yang kurang ideal sehingga memperpanjang antrean kendaraan, serta adanya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap Pertalite dan Solar.

[adsense]

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengaku telah mengganti 15 supporter pengisian BBM yang diberhentikan serta menambah kuota pasokan BBM ke Kota Medan melalui pengalihan distribusi dari sejumlah daerah lain.

Herdensi menegaskan seluruh penjelasan tersebut masih merupakan keterangan awal dari pihak Pertamina. Ombudsman Sumut masih akan melakukan tahapan verifikasi dan investigasi sebelum menyampaikan kesimpulan resmi mengenai penyebab kelangkaan BBM di Kota Medan dan sekitarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kalangan DPRD Sumatera Utara mendesak Satgas Pangan Sumut bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut segera mengambil langkah mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga semen yang dinilai telah meresahkan masyarakat serta dunia usaha di daerah ini.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Menurut Frans Dante Ginting, berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah merek semen mulai sulit diperoleh di pasaran. Kondisi itu diikuti kenaikan harga dari sebelumnya berkisar Rp45.000-Rp60.000 per zak menjadi sekitar Rp70.000 hingga Rp95.000 per zak ukuran 40-50 kilogram.

Frans menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia meminta pemerintah menelusuri penyebab kelangkaan untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan, monopoli, maupun kartel yang merugikan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• SERASI Salurkan 216 Paket Pangan untuk Pekerja Alih Daya Bandara Kualanamu

Sementara itu, Ebenejer Sitorus meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terhadap produsen maupun distributor apabila ditemukan indikasi pengaturan pasokan atau permainan harga di pasaran.

[adsense]

Menurut Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut tersebut, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak dapat dijadikan alasan apabila pasokan semen di dalam negeri justru menghilang dari pasaran.

"Dampak kelangkaan semen sudah mulai dirasakan masyarakat. Banyak warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah terpaksa menunda pekerjaan karena sulit memperoleh semen maupun akibat harga yang terus melonjak," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, kelangkaan semen juga berpotensi menghambat penyelesaian berbagai proyek pemerintah maupun swasta. Rekanan dan kontraktor menghadapi risiko keterlambatan pekerjaan hingga potensi kerugian akibat tidak tercapainya target kontrak.

"Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi pembangunan infrastruktur dan proyek pemerintah maupun swasta juga bisa terganggu. Pemerintah harus segera menstabilkan pasokan dan harga semen di pasaran," ujar Ketua DPD Partai Hanura Asahan tersebut.

[adsense]

Frans Dante Ginting dan Ebenejer Sitorus meminta pemerintah segera menjamin kelancaran distribusi semen, memperketat pengawasan rantai pasok, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan maupun praktik persaingan usaha tidak sehat agar pasokan kembali normal dan harga dapat terkendali. (**)

[adsense]

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda memimpin pengajian rutin yang dirangkai dengan zikir, doa bersama, serta pemberian tali asih kepada sekitar 30 anak yatim dari Panti Asuhan Assalam di Masjid Al-Ikhlas Polres Binjai, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang diikuti para Pejabat Utama (PJU) dan personel Polres Binjai beragama Islam itu diawali dengan penyambutan anak-anak yatim, dilanjutkan pembacaan Surah Yasin, zikir, dan doa bersama yang dipimpin Ustad Maulana Komarudin.

[adsense]

Dalam tausiyahnya, Ustad Maulana Komarudin mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur, meningkatkan kepedulian sosial, serta membiasakan diri berbagi kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda mengatakan pembinaan rohani menjadi bagian penting dalam membentuk karakter personel Polri agar tetap berintegritas, humanis, dan memiliki kepedulian sosial dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Hari, Polres Binjai Ungkap Tiga Kasus Narkoba dan Tangkap Tiga Tersangka

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres menyerahkan tali asih kepada sekitar 30 anak yatim yang hadir. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan mereka sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

[adsense]

Melalui kegiatan keagamaan tersebut, Polres Binjai berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kepolisian maupun masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Serikat Karyawan PT Angkasa Pura Aviasi (SERASI) bersama manajemen menggelar bakti sosial berupa pembagian 216 paket pangan kepada pekerja alih daya di lingkungan Bandara Internasional Kualanamu, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan momentum pengoperasian perdana Bandara Internasional Kualanamu pada 25 Juli 2013.

Selain pembagian paket pangan, SERASI juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah pada 21-23 Juli 2026 yang diikuti karyawan serta pekerja dari berbagai mitra kerja di lingkungan bandara. Sebelumnya, rangkaian kegiatan juga diisi dengan nonton bareng final Piala Dunia pada Senin (20/7/2026) dini hari.

[adsense]

Ketua Umum SERASI, Syahrul Riza, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan seluruh insan Bandara Internasional Kualanamu.

Menurutnya, Bandara Kualanamu bukan hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga menjadi ruang pengabdian, kebanggaan, dan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Terbitkan DPO Tersangka Dugaan Persetubuhan terhadap Anak

Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi, Yosrizal Syamsuri, mengapresiasi inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan SERASI. Menurutnya, keterlibatan aktif karyawan dalam kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam membangun budaya perusahaan yang kolaboratif, peduli, dan berorientasi pada keberlanjutan.

[adsense]

Ia mengatakan peringatan momentum pengoperasian perdana Bandara Internasional Kualanamu tidak hanya menjadi ajang mengenang perjalanan yang telah dilalui, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan.

"Bandara Internasional Kualanamu dapat terus memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah," ujar Yosrizal.

[adsense]

Melalui rangkaian kegiatan sosial tersebut, SERASI dan manajemen berharap semangat kebersamaan serta kepedulian terhadap sesama terus terpelihara, sekaligus memperkuat kontribusi Bandara Internasional Kualanamu bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di kawasan underpass arah Binjai, Kelurahan Sei Sekambing, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (22/7/2026) malam.

Korban diketahui bernama Hersan Pratama S. Barus (19), warga Dusun III Sada Arih, Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Pemuda yang bekerja sebagai penjual ikan itu meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis (23/7/2026), kecelakaan terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Petugas Unit Laka Lantas Polsek Sunggal menerima laporan melalui layanan Call Center 110 sekitar pukul 21.47 WIB.

Saat tiba di lokasi kejadian, petugas mendapat informasi bahwa korban telah dievakuasi warga ke RSU Hermina Medan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejari Deliserdang Peringati Hari Bhakti Adhyaksa dengan Doa Bersama dan Syukuran

Dari keterangan rekan korban, sebelum kejadian Hersan baru saja selesai bekerja menjual ikan hidup air tawar di Pajak Kampung Lalang. Korban kemudian pulang seorang diri menuju rumah kontrakannya di Jalan Medan–Binjai Kilometer 12. Dalam perjalanan, korban diduga mengalami kecelakaan tunggal di kawasan underpass Jalan Gatot Subroto.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya faktor kecepatan, kondisi jalan, maupun faktor lain yang menyebabkan korban kehilangan kendali atas kendaraannya.

"Petugas telah melakukan olah TKP, membuat sketsa lokasi kejadian, mengamankan barang bukti, mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi, mendata saksi-saksi, serta mengirimkan permintaan visum terhadap korban. Selanjutnya kasus ini akan diproses sesuai prosedur," ujar Widodo.

[adsense]

Ia mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama pada malam hari.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, menjaga kecepatan kendaraan sesuai kondisi jalan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polres Pematangsiantar resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap SH, tersangka kasus dugaan persetubuhan terhadap anak. Penetapan DPO dilakukan setelah tersangka dua kali mangkir dari panggilan penyidik dan tidak ditemukan saat hendak dijemput secara paksa.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pematangsiantar, Ipda Darwin Siregar, mengatakan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan SH telah ditetapkan sebagai tersangka.

[adsense]

"Surat penetapan tersangka telah kami sampaikan kepada yang bersangkutan maupun keluarganya. Penyidik juga sudah melayangkan dua kali surat panggilan, namun tersangka tidak memenuhi panggilan," ujar Darwin, Kamis (23/7/2026).

Karena dinilai tidak kooperatif, penyidik kemudian menerbitkan surat perintah membawa. Namun saat petugas mendatangi kediamannya, tersangka tidak berada di tempat dan hingga kini keberadaannya belum diketahui.

[adsense]

Baca Juga:

• Suami Korban KDRT di Pematangsiantar Resmi Jadi Tersangka, Korban Tolak Damai

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang ibu berinisial RNS (34), warga Kecamatan Siantar Selatan, yang melaporkan dugaan persetubuhan terhadap anak ke Polres Pematangsiantar. Laporan itu teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/482/X/2025/SPKT/Polres Pematangsiantar/Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Berdasarkan laporan tersebut, dugaan tindak pidana terjadi pada 13 Oktober 2025 di kawasan Jalan Melanthon Siregar, Gang Keluarga III, Kota Pematangsiantar. Peristiwa itu terungkap setelah korban yang masih di bawah umur mengeluhkan rasa sakit pada alat kelaminnya dan kemudian menceritakan dugaan perbuatan yang dialaminya kepada keluarga.

Penyidik menjerat tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 81 subsider Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

[adsense]

Polres Pematangsiantar mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar segera melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat guna mempercepat proses penegakan hukum. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Visitasi atau kunjungan kerja Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)Tingkat 2 BPSDM tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang merupakan salah satu Daerah yang mengalami bencana pada akhir tahun 2025 yang lalu.

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi tujuan visitasi karena Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas sektor yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

[adsense]

Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, TNI/Polri, media dan masyarakat telah menghadirkan penanganan bencana yang responsif, humanis, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Melalui prinsip "Dalihan Na Tolu".

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi benchmarking sebagai daerah yang terus memperkuat ketangguhan dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

[adsense]

Baca Juga:

• Visitasi PKN Tingkat II di Tapsel, Perkuat Kepemimpinan Strategis Hadapi Pascabencana

Berdasarkan hasil pengamatan dan dialog dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, Visitasi Kelompok 2 memberikan rekomendasi strategis dalam rangka penanganan kelompok rentan sebagai berikut, pertama, tata Kelola Regulasi dan penganggaran inklusif.

[adsense]

Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berbasis kesetaraan untuk mengarusutamakan perlindungan kelompok rentan di seluruh tahapan bencana. Langkah ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus serta pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Kelompok Rentan lintas sektor (BPBD, Dinsos, Dinkes, DP3A dan Pemdes).

Yang kedua, pengembangan sistem peringatan dini. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan agar mudah diakses seluruh lapisan (termasuk disabilitas) melalui multimedia dan bahasa lokal, disempurnakan dengan prosedur evakuasi khusus, sarana transportasi ramah rentan, serta edukasi dan simulasi berkala.

[adsense]

Selanjutnya yang ketiga,, infrastruktur inklusif dan kebutuhan dasar. Setiap lokasi pengungsian wajib dilengkapi sarana ramah disabilitas, ruang laktasi, ruang ramah anak, layanan kesehatan mobile, dan Dukungan Psikososial (LDP). Pemenuhan kebutuhan spesifik seperti gizi balita/lansia, sanitasi perempuan, obat-obatan, dan alat bantu disabilitas harus terjamin secara rinci dan tepat sasaran.

Dan yang kelima yaitu, sinergi pentahelix dan kepemimpinan adaptif. Reseliensi dapat dicapai melalui kolaborasi lintas lini yaitu, akademisi berupa kajian berbasis data, dunia usaha berupa dana CSR & logistik, media untuk edukasi publik dan komunitas untuk kader siaga bencana). Seluruh upaya ini digerakkan oleh Kepemimpinan Adaptif di daerah guna memastikan perlindungan kelompok rentan menjadi prioritas utama penanggulangan bencana."

[adsense]

Visitasi yang dilaksanakan pada 21 Juli 2026 mengusung tema" Kepemimpinan adaptif dalam transformasi tata kelola penanggulangan bencana untuk mewujudkan resilensi dan daya saing daerah"

Peserta Kelompok 2 Visitasi PKN II terdiri dari : Kepala BPBD Kota Medan), Yunita Sari SH MH, Kepala BKPP kabupaten Labuhan Batu), Ali Armaya ST MM, Kepala BKAD Kabupaten Labusel Imron Rosadi Siregar SPd MM , Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nias Selatan Bazatulo Laia SPd, Yosmar Difia, SE., MM (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Yosmar Didia SE MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Simalungun Albert Rismawanto Saragih SIP MSi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Bonpresly Saragih SSos MSi), Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Eliston Lumbantobing SSos MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Erwin Bachari SP MMA, Sekda Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Staf Ahli Bupati Simalungun Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Mudahalam Purba) dan Kepala BPBD Kabupaten Nias Selatan Revival Nache SHut MM. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sempat viral di Kota Pematangsiantar memasuki tahap penyidikan. Polres Pematangsiantar menetapkan suami Vanessha boru Marpaung sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

Korban, Vanessha boru Marpaung, didampingi orang tua serta kuasa hukumnya Johannes A. Silaen, menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pematangsiantar, Kamis (23/7/2026) sore.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• SMAN 6 Pematangsiantar Juara 3 Lomba Menulis Cerita Pendek di Ajang FLS3N Tingkat Provinsi Sumut

Vanessha boru Marpaung didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang Unit PPA Satreskrim Polres Pematangsiantar, Kamis (23/7/2026). (harianSIB.com/Dok Kanit)

[adsense]

Kuasa hukum korban, Johannes A. Silaen, menegaskan kliennya menolak segala bentuk penyelesaian damai dan memilih mengawal proses hukum hingga persidangan.

"Korban tetap menolak perdamaian. Trauma yang dialami sudah sangat berat dan kami akan mengawal perkara ini sampai ke pengadilan," tegas Johannes.

[adsense]

Menurutnya, kondisi psikologis korban masih terguncang akibat dugaan kekerasan yang disebut berlangsung berulang kali selama lebih dari satu tahun.

Johannes juga mengapresiasi langkah penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pematangsiantar yang telah menetapkan terlapor sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Selain itu, pihaknya meminta penyidik melakukan tes urine terhadap tersangka karena menduga yang bersangkutan kerap tidak mampu mengendalikan emosi saat terjadi pertengkaran.

[adsense]

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Pematangsiantar IPDA Darwin Siregar membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

[adsense]

Tersangka kasus dugaan KDRT yang merupakan suami korban saat diamankan dan ditahan di Polres Pematangsiantar. (harianSIB.com/Dok Kanit)

[adsense]

"Perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Tersangka sudah kami tahan dan proses hukum akan terus berjalan hingga berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum," ujar Darwin.

[adsense]

Terkait kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice, Darwin mengatakan hal tersebut merupakan hak para pihak. Namun demikian, kepolisian tetap berkomitmen memproses perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Vanessha melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Pematangsiantar pada 17 Juli 2026. Dalam laporannya, ia mengaku selama lebih dari satu tahun kerap menjadi korban dugaan kekerasan fisik berupa dicekik, dipukul, hingga ditendang oleh suaminya. Laporan tersebut kini berlanjut dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap terlapor. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 Tahun 2026 dengan menggelar doa bersama dan syukuran sederhana melalui pemotongan nasi tumpeng di Kantor Kejari Deliserdang, Lubukpakam.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang Sapta Putra SH M.Hum, melalui Kepala Seksi Intelijen Roby Syahputra SH MH, Kamis (23/7/2026), menyampaikan rangkaian peringatan HBA diawali dengan mengikuti zoom meeting bersama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

Dalam arahannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan agar seluruh jajaran Korps Adhyaksa terus meningkatkan integritas, menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan, serta menjaga nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam pelaksanaan tugas.

Usai mengikuti kegiatan nasional tersebut, Kajari Sapta Putra bersama jajaran menggelar doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur yang dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Potongan tumpeng diserahkan kepada pegawai tertua dan pegawai termuda di lingkungan Kejari Deliserdang sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Siapkan Layanan Konsultasi Hukum Gratis di MPP

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 tersebut menjadi momentum bagi Kejari Deliserdang untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Mahmud Mulyadi SH MHum, menyatakan sengketa yang masih berada dalam ranah bisnis, perdata, maupun hukum administrasi tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebelum seluruh unsur pidana yang dipersyaratkan undang-undang terbukti.

Pendapat tersebut disampaikan Mahmud saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan tim penasihat hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (22/7/2026) malam.

[adsense]

Dalam persidangan, Mahmud menjelaskan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 604 KUHP Nasional merupakan konsep yang berasal dari hukum administrasi negara, bukan hukum pidana.

"Kewenangan itu sebenarnya diksi di dalam bidang Hukum Administrasi Negara, tidak dikenal dalam hukum pidana. Artinya, yang menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah ahli di bidang Hukum Administrasi Negara," ujar Mahmud di hadapan majelis hakim.

[adsense]

Baca Juga:

• PH Bambang Ghiri Soroti Perhitungan Kerugian Negara di Sidang Korupsi Smartboard

"Kalau pasal pidana tidak membuat terjemahan sendiri, maka harus mengacu pada pohon ilmunya," katanya.

[adsense]

Mahmud juga berpendapat dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak otomatis memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, dugaan pelanggaran kewenangan harus terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara.

"Kalau terjadi pelanggaran kewenangan, wilayah administrasi negara belum muncul wederrechtelijk-nya. Tentunya ini belum bisa ditarik ke dalam tindak pidana korupsi," ujarnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, unsur "melawan hukum" dalam Pasal 603 KUHP Nasional merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Karena itu, penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu aturan yang diduga dilanggar.

"Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah melawan peraturan perundang-undangan secara tertulis," katanya.

[adsense]

Dalam keterangannya, Mahmud juga menguraikan prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

"Ultimum remedium berarti hukum pidana digunakan sebagai senjata terakhir. Biarkan terlebih dahulu hukum administrasi atau hukum perdata bekerja. Ketika mekanisme hukum lain tidak ditaati, barulah hukum pidana dapat masuk," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, Mahmud menilai hubungan bisnis antarkorporasi, seperti utang-piutang maupun kontrak bisnis, tidak otomatis menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi.

"Kalau bisnis, utang-piutang, kontrak dan sebagainya, orang pidana tidak bisa langsung melihatnya sebagai tindak pidana. Relasi itu masih berada dalam konteks hukum bisnis atau hukum perusahaan," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, unsur mens rea baru dapat diuji apabila sebelumnya telah terbukti adanya perbuatan pidana.

Keterangan Mahmud disampaikan sebagai ahli yang diajukan pihak terdakwa Djoko Sutrisno dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT PASU yang oleh jaksa disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp141 miliar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap tiga kasus peredaran narkotika dan menangkap tiga tersangka dalam operasi yang digelar selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu, ganja, serta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mengedarkan narkotika.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial IS (45), BP (31), dan MR (45). IS ditangkap di kawasan Sawo, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. BP diamankan di Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur. Sementara MR ditangkap di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan jajarannya dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 4,41 gram, ganja kering seberat 100 gram, satu unit timbangan elektronik, satu pipet yang dimodifikasi menjadi sekop, serta plastik klip bening yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Gerebek Kos di Simalungun, Seorang Pria Ditangkap dengan Sabu

Sementara tersangka BP dan MR dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian melalui Call Center 110 apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika. Sinergi masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari narkoba," tegas Kapolres, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Polres Binjai mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kota Binjai dan sekitarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 13 peserta Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kelompok IV mengikuti pembelajaran lapangan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa ( 21/7/2026)

Kegiatan difokuskan pada kepemimpinan adaptif, mitigasi bencana, serta percepatan pemulihan pelayanan publik pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

[adsense]

Salah satu peserta yang hadir dari Kabupaten Tapanuli Utara yang mengikuti visitasi PKN itu yaitu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Josua Jamot Erwin Hutabarat ST ME.

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, peserta yang mengikuti kegiatan visitasi PKN merumuskan lima rekomendasi kebijakan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Tapteng Terima TKD Tambahan Rp123,7 Miliar Pemulihan Pascabencana

Kedua, memperkuat koordinasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, termasuk dalam penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana.

[adsense]

Ketiga, meningkatkan kapasitas aparatur, relawan, dan masyarakat melalui pelatihan pendataan, manajemen bencana, komunikasi risiko, pelayanan publik darurat, serta perlindungan kelompok rentan.

Kemudian yang keempat adalah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana, penguatan TAGANA dan Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan.

[adsense]

Dan yang kelima, mempercepat pemulihan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, permukiman, dan layanan administrasi kependudukan dengan prinsip "Build Back Better".

Peserta kegiatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat Dr Roby Rejeki SPd MPd, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Eva Suryati Ulyarta SKom MSi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Hj Tuti Noprida Ritonga SSi Apt MM, Kepala Bapperida Kabupaten Nias Jellysman Berkat Geya SSTP MSi, Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi SSTP MSi, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Josua Jamot Erwin Hutabarat ST ME.

[adsense]

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Elyanto Purba SSTP MSi, Kepala DPMPTSP Kota Medan Rasyid Ridho Nasution SSTP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Robert Sitanggang SSTP MSi, Inspektur sekaligus Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsarno Satriawan Sarumaha SH MH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Fanotona Laia SH MKn, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari MKes.

Hasil visitasi akan dituangkan dalam bentuk "policy brief" sebagai rekomendasi penguatan tata kelola pemerintahan yang tangguh, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr Ronald Hasudungan Sianturi, menegaskan tidak boleh ada pemberian maupun penerimaan komisi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penegasan itu disampaikan saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

[adsense]

Sidang berlangsung di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (22/7/2026). Keterangan ahli tersebut mengemuka setelah di persidangan terungkap adanya peran Bahrun Walidin alias Baron yang disebut sebagai broker dalam pengadaan smartboard.

"Ada diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Yang Mulia," katanya di hadapan majelis hakim diketuai Yusafrihardi Girsang.

[adsense]

Semua pihak terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa, sambungnya, harus mematuhi etika. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dari atau kepada siapa pun patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam kesempatan tersebut Jonson David Sibarani selaku penasihat hukum (PH) mantan Kadisdik Saiful Abdi mempertanyakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

[adsense]

Kliennya selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk salah seorang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dinas Pendidikan Langkat pertanggal 7 Mei 2024, dan setelah itu tidak ada terbit SK baru untuk penunjukan PPK. Namun setahu bagaimana Saiful Abdi tiba-tiba tertera sebagai PPK dalam pengadaan Smartboard.

Kemudian, pada dokumen Surat Pemesanan smartboard dan Perjanjian Kontrak, bukan tanda Saiful Abdi. "Berarti pengadaannya tidak akuntabel pak," tegasnya.

[adsense]

Ahli menambahkan, bila PPK sudah ditunjuk PA, tentunya PA tidak bisa melakukan tupoksi yang ada pada PPK.

"Sah nggak tahapan (pengadaan) itu?" timpal Yusafrihardi Girsang didampingi hakim anggota Cipto Hosari Nababan dan Sontian Siahaan. Ahli kemudian mengatakan, tidak berkompeten menjawab pertanyaan tersebut.

[adsense]

"Seharusnya tahapan pengadaannya berhenti di situ. Diperbaiki dulu pak," tegas Ronald Hasudungan.

Hakim ketua kembali mencecar, apakah ada larangan bila salah satu tahapan pengadaan terlewatkan. "Secara eksplisit dalam Perpres tidak disebutkan. Namun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah haris berjalan akuntabel," tegas Ronald Hasudungan.

[adsense]

Di bagian lain JPU mempertanyakan boleh tidaknya potongan harga barang (diskon). Ahli berpendapat, hal itu dimungkinkan di proses awal pengadaan. Namun diskon tersebut harus diupload lewat E-Katalog LKPP pada saat negosiasi, dan seharusnya menjadi pengurang harga pembelian. Selain mengisyaratkan akuntabel, tahapan-tahapan pengadaan juga harus transparan.

"Sepengetahuan kami ada empat dokumem yang sama sekali tidak ada ditanda tangani Saiful Abdi dalam Pengadaan Smartboard di Disdik Langkat. Kami tetap berkeyakinan klien kami dikriminalisasi dalam perkara ini.

[adsense]

Di kontrak tertulis nama dan seolah tanda tangan klien kami Saiful Abdi. Tapi nomor kontaknya nomor Supriadi. Itu makanya kami buat laporan pemalsuan tanda tangan tempo hari ke Polda Sumut," tegas Jonson David Sibarani ketika ditanya awak media seusai sidang.

Di akhir pemeriksaan ahli dari LKPP, seharusnya persidangan dilanjutkan untuk meminta keterangan ahli audit dari Kantor Akuntan Publik Ribka Areta dan rekan. "Kami mohon dikasih kesempatan lagi majelis. Tadi ahlinya sudah datang. Tetapi tiba-tiba berhalangan," ujar jaksa.

[adsense]

Hakim ketua pun memperingatkan agar jaksa hati-hati mengingat masa penahanan terdakwa Supriadi sudah akan berakhir tanggal 5 Agustus 2026. "Kalau kalian tidak bisa membuktikan karena melambat-lambatkan persidangan ini, kami putus bebas nanti," tegas Yusafrihardi Girsang.

Tiba-tiba terdakwa Budi Pranoto menyela pembicaraan. Katanya sewaktu dirinya permisi ke kamar mandi, dia bertemu dan berpapasan langsung. "Mereka tadi hadir kok pak. Kenapa harus ditunda lagi? Saya ini sudah terlalu lama ditahan. Masa harus ditunda lagi, padahal orangnya tadi sudah ada di sini," katanya.

[adsense]

Ditanyai wartawan usai sidang, Budi Pranoto heran, kenapa ahli audit tersebut tiba-tiba menghilang. Disinggung apakah ada kaitannya dengan persidangan perkara smartboard Dinas Pendidikan Tebingtinggi sebelumya, di mana Budi Pranoto mencecar ahli tersebut dan akhirnya terkait kerugian negara hasil audit dianulir? Budi Pranoto tersenyum. "Ya silakan tanya ahli itu. Itu faktanya kok. Mungkin sudah pikun , makanya salah mengaudit," pungkasnya.

Sementara pada persidangan dua pekan lalu, Baron menerangkan ada menerima komisi sebesar Rp800 juta dari pimpinannya, terdakwa rekanan Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa atas jasanya memasarkan smartboard di Disdik Kabupaten Langkat.

[adsense]

Dalam dakwaan disebutkan, Disdik Langkat mengalokasikan dana Rp49,9 miliar untuk pengadaan 312 unit smartboard diperuntukkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Negeri dinilai tidak sesuai kontrak.(*)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) memastikan penanganan ruas Jalan Nasional Gunungsitoli-Telukdalam yang mengalami retakan akibat longsor di pinggir Sungai Mola, Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, segera dilaksanakan. Pembangunan dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin meluas dan menjaga kelancaran akses transportasi di Kepulauan Nias.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 Gunungsitoli, Theofilus Jeremia Ginting ST MT, kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Kamis (23/7/2026), mengatakan proses pembangunan akan segera dimulai. Ia berharap masyarakat dan para pengguna jalan mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan mematuhi ketentuan lalu lintas selama proyek berlangsung.

[adsense]

Theo mengimbau kendaraan bertonase lebih dari 10 ton untuk sementara tidak melintasi ruas jalan tersebut karena kondisi badan jalan masih rentan akibat pergerakan tanah di sekitar Sungai Mola.

"Kami berharap kendaraan yang muatannya melebihi 10 ton untuk sementara tidak melintasi ruas ini. Hal itu penting agar kondisi jalan tidak semakin rusak dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik," ujar Theo.

[adsense]

Baca Juga:

• Nias Barat Perkenalkan Serum dan Sabun Berbahan Pisang di PRSU ke-50

Sebelumnya, kondisi longsor di kawasan Sungai Mola menjadi perhatian karena mengancam badan Jalan Nasional yang menghubungkan Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Selatan. Jalur tersebut merupakan akses transportasi utama bagi masyarakat di Kepulauan Nias sehingga penanganan cepat dinilai penting untuk mencegah gangguan mobilitas dan aktivitas perekonomian.

[adsense]

Masyarakat berharap pembangunan segera terealisasi agar ruas Jalan Nasional Gunungsitoli–Telukdalam kembali aman dilalui dan tidak terancam putus akibat longsor. (**)

[adsense]

[adsense]

Kemajuan suatu daerah bukan sekadar ditentukan oleh pembangunan fisik dan ekonomi, juga diperlukan kemampuan masyarakat mempertahankan identitas dan akar budayanya.

Hal itu disampaikan Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya saat membuka malam kesenian Kabupaten Sergai pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 di Panggung Budaya PRSU, Kota Medan, Rabu (22/7/2026) malam.

[adsense]

Darma Wijaya mengatakan, malam kesenian Sergai bukan sekadar menyuguhkan tarian, musik, dan beragam pertunjukan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan jati diri masyarakat sekaligus menghormati warisan para leluhur.

"Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju ekonominya, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga akar budayanya," ujar Darma Wijaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Nias Barat Perkenalkan Serum dan Sabun Berbahan Pisang di PRSU ke-50

Ia pun mengaku bangga melihat semakin banyak generasi muda yang mencintai seni tradisional, mempelajari tarian dan musik daerah, hingga memperkenalkan kebudayaan melalui media digital.

[adsense]

"Budaya harus hidup, budaya harus dipentaskan, budaya harus dicintai, dan budaya harus menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa," kata Bang Wiwik.

Darma Wijaya juga memandang PRSU sebagai ruang strategis untuk memperkenalkan potensi daerah. Menurutnya, PRSU bukan sekadar pameran, melainkan ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, budaya, investasi, pariwisata, UMKM, dan inovasi dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

[adsense]

Bagi Sergai, lanjutnya, kesempatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, hingga destinasi wisata bahari, alam, dan budaya.

"Semua potensi tersebut kami hadirkan sebagai bentuk komitmen bahwa Sergai siap tumbuh bersama, siap berkolaborasi, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Sumatera Utara," ujarnya.

[adsense]

Ia juga mengajak generasi muda menjadikan budaya sebagai kebanggaan dan seni sebagai media pemersatu di tengah keberagaman masyarakat. Kebudayaan, sebutnya, merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pembangunan sekaligus mempererat persaudaraan dan persatuan.

Darma Wijaya berharap seluruh pertunjukan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan budaya serta mempererat persaudaraan antardaerah.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sergai, Achyar melaporkan bahwa malam kesenian bertema "Harmoni Emas" digelar sebagai ruang ekspresi dan apresiasi bagi pelaku seni sekaligus sarana mempromosikan kekayaan budaya Sergai kepada masyarakat luas.

Malam kesenian tersebut menampilkan sejumlah atraksi seni budaya lokal Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat, terutama budaya Melayu. Ragam pertunjukan yang disuguhkan mulai dari tarian, storytelling, hingga seni berbalas pantun.

[adsense]

Nuansa keberagaman juga dihadirkan melalui tarian multietnis, atraksi pramuka, serta kehadiran ragam satwa dari Rahmat Zoo yang turut menyemarakkan acara. Para penampil berasal dari sejumlah lembaga dan sanggar seni budaya, talenta pelajar berprestasi tingkat SD dan SMP, serta Pramuka Kwartir Cabang Sergai. Para pengisi acara merupakan hasil kolaborasi pembinaan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai.

Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Sergai, Ketua TP-PKK Sergai Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Sekdakab Suwanto Nasution bersama Ketua DWP Ny Mafa Yanny Suwanto Nasution, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan camat. (*)

[adsense]

[adsense]