[adsense]

Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jerigen meminta Direktur Utama Pertamina, Menteri BUMN, dan pemilik SPBU ikut bertanggung jawab atas perkara yang menjerat AA Silalahi dan RAM Cibro.

Menurut mereka, kedua terdakwa justru membantu distribusi BBM ke daerah pelosok, namun kini terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan tim penasihat hukum yang terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M. Hutapean, Lamhot W. Tampubolon, dan Try Brata Purba usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (9/6/2026).

Penasihat hukum terdakwa, Hermansyah Hutagalung, menilai negara memiliki kewajiban memastikan distribusi BBM menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah perkebunan dan pelosok yang selama ini sulit memperoleh akses bahan bakar.

[adsense]

Baca Juga:

• Staf Akuntansi CV TIO Didakwa Gelapkan Uang Perusahaan Rp2 Miliar

Menurutnya, ancaman pidana yang dihadapi kedua terdakwa tidak sebanding dengan jumlah BBM yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

[adsense]

"Hanya karena sekitar 20 liter minyak, mereka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Kami berpendapat seharusnya negara memberikan apresiasi kepada mereka karena telah membantu mendistribusikan BBM ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan Pertamina seharusnya berterima kasih karena mereka telah mengambil peran yang belum sepenuhnya dapat dijalankan negara," katanya.

Hermansyah mengatakan fakta di lapangan menunjukkan negara hingga saat ini belum mampu menjangkau seluruh daerah dalam pendistribusian BBM.

[adsense]

"Faktanya hari ini negara belum bisa mendistribusikan minyak sampai ke seluruh pelosok. Di kawasan perkebunan misalnya, apakah ada depot-depot minyak resmi di sana? Tidak ada. Yang ada justru penjual-penjual eceran yang membantu masyarakat mendapatkan BBM. Mereka selama ini mengambil tugas negara untuk mendistribusikan minyak sampai ke daerah-daerah pelosok," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila negara melalui Pertamina mampu memastikan ketersediaan dan distribusi BBM hingga ke desa-desa terpencil, maka praktik penjualan eceran yang selama ini dilakukan masyarakat tidak akan menjadi kebutuhan.

[adsense]

"Harusnya ini menjadi tanggung jawab Pertamina untuk memperbanyak depot-depot minyak hingga ke pelosok desa sehingga masyarakat mudah mendapatkan BBM. Negara seharusnya fokus menangkap mafia migas yang sebenarnya, bukan justru menindak rakyat kecil yang berjuang mencari nafkah, mengisi perut, dan bertahan hidup. Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan distribusi BBM di lapangan yang belum mampu dijawab secara maksimal oleh negara," kata Hermansyah.

Menurutnya, negara seharusnya melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM sebelum membawa perkara-perkara seperti ini ke ranah pidana.

[adsense]

"Negara harus bercermin dan merasa malu ketika kasus seperti ini terjadi. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan minyak tersedia dan mudah diperoleh masyarakat. Kalau distribusi sudah berjalan baik sampai ke pelosok, persoalan seperti ini tidak akan muncul. Jangan sampai aparat sibuk mengejar masyarakat kecil, sementara mafia migas yang merugikan negara dalam skala besar justru luput dari penindakan," ujarnya.

Ia bahkan menyebut para pengecer BBM yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat di daerah terpencil seharusnya mendapatkan penghargaan karena membantu distribusi energi kepada masyarakat.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, Hermansyah juga mempertanyakan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap kedua terdakwa.

[adsense]

Menurutnya, pihaknya akan menghadirkan saksi yang memahami proses pembentukan Undang-Undang Migas guna menjelaskan maksud pasal yang digunakan dalam perkara tersebut.

"Pada hari Kamis nanti kami akan menghadirkan saksi yang ikut membuat undang-undang pidana dan Undang-Undang Migas. Mereka akan menjelaskan apa sebenarnya maksud Pasal 55 Undang-Undang Migas. Apakah pasal itu memang diperuntukkan untuk menangkap orang-orang seperti klien kami atau justru untuk pelaku-pelaku besar yang melakukan penyalahgunaan dan penyelundupan BBM dalam jumlah besar yang selama ini dikenal sebagai mafia migas," katanya.

[adsense]

Hermansyah mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan menghadirkan dua saksi meringankan, yakni seorang anggota DPRD Kabupaten Dairi dan seorang anggota DPR RI Komisi III yang disebut mengetahui proses pembentukan regulasi tersebut.

Selain menyoroti penerapan pasal, tim penasihat hukum juga mempersoalkan proses penyidikan yang dilakukan penyidik.

[adsense]

Daniel W. Panggabean menambahkan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya pemeriksaan ahli yang menjadi dasar penetapan tersebut.

"Harusnya mereka diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, kemudian diperiksa ahli, dilakukan gelar perkara, baru ditetapkan sebagai tersangka. Namun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan mereka ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu baru kemudian ada pemeriksaan ahli," ujarnya.

[adsense]

Ia juga menilai dalam perkara tersebut seharusnya tidak hanya melibatkan ahli migas, tetapi juga ahli pidana.

"Ahli migas tentu kompeten menjelaskan kandungan minyak, jenis BBM, dan aspek teknis migas lainnya. Namun untuk menyatakan seseorang memenuhi unsur pidana atau tidak, seharusnya juga ada ahli pidana. Jadi bukan hanya ahli migas," katanya.

[adsense]

Menurut Daniel, berdasarkan berkas perkara yang dipelajari pihaknya, pemeriksaan ahli migas dilakukan pada tanggal yang sama dengan penetapan tersangka.

"Ahli migas diperiksa tanggal 7 dan penetapan tersangka juga tanggal 7. Pertanyaannya, kapan gelar perkaranya dilakukan? Itu yang menjadi perhatian kami dan akan kami uji dalam persidangan," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, sidang yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) semula beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Namun persidangan terpaksa ditunda karena ahli migas yang dijadwalkan hadir berhalangan mengikuti kegiatan pendidikan di luar kota.

Majelis hakim yang diketuai Efrata Tarigan kemudian memutuskan menunda persidangan dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Kasat dan Kanit Polrestabes Medan yang menangani perkara tersebut untuk dimintai keterangan pada sidang berikutnya.

[adsense]

Sidang perkara dugaan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jerigen itu akan kembali dilanjutkan pada Kamis mendatang dengan agenda pemeriksaan ahli, saksi meringankan dari pihak terdakwa, serta keterangan Kasat dan Kanit Polrestabes Medan yang menangani perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan mendakwa seorang staf akuntansi CV TIO bernama Cindy (29), warga Jalan Terendam, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (9/6/2026), JPU Rizkie Andriani Harahap menyebut terdakwa diduga melakukan perbuatannya sejak November 2024 hingga Januari 2026 dengan cara tidak menyetorkan sejumlah uang milik perusahaan yang diterimanya saat menjalankan tugas sebagai staf akuntansi.

[adsense]

"Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kurun waktu November 2024 hingga Januari 2026 dengan cara tidak menyetorkan sejumlah uang milik perusahaan yang diterimanya dalam menjalankan tugas," ujar Rizkie Andriani Harahap di Ruang Cakra VIII PN Medan.

Dalam surat dakwaan disebutkan, uang yang diduga digelapkan berasal dari pelunasan acara pesta, uang panjar kegiatan event, serta setoran uang parkir Gedung Selecta yang seharusnya diserahkan kepada Direktur CV TIO.

[adsense]

Baca Juga:

• Kanwil Kementerian Hukum Sumut dan Biro Hukum Pemprov Sumut Gelar Pertemuan Jelang Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Eliyurita juga menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan. Setelah pemeriksaan saksi selesai, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

[adsense]

Di hadapan majelis hakim, Cindy mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar utang pinjaman online serta biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit.

Meski demikian, hingga persidangan berlangsung, terdakwa belum mencapai perdamaian dengan pihak perusahaan dan belum mengembalikan uang yang diduga telah digelapkannya.

[adsense]

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subsider Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, majelis hakim menunda persidangan hingga 22 Juni 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan.

[adsense]

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (22/6/2026), dengan agenda pembacaan surat tuntutan," kata Eliyurita.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanjungbalai menggelar patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Tanjungbalai, Selasa (9/6/2026) sore.

" Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan," ucap Kapolres Tanjungbalai melalui Kasat Lantas AKP Demonstar SH MH.

[adsense]

AKP Demonstar juga menerangkan bahwa kegiatan tersebut menyasar empat titik SPBU yaitu dua titik di SPBU Jalan Sudirman Batu Dua dan KM 7, SPBU Jalan Arteri dan di SPBU Singguan di Jalan Letjen Suprapto Kota Tanjungbalai.

Dalam melaksanakan Patroli lanjutnya lagi, Personel di lapangan juga mengawasi agar tidak ada aktivitas penyalahgunaan, seperti pembelian BBM menggunakan jerigen pribadi dalam jumlah besar sehingga proses pengisian BBM berjalan tertib.

[adsense]

Baca Juga:

• Cegah Tawuran dan Bullying, Sat Samapta Polres Tanjungbalai Sambangi Pelajar

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk membentuk seorang jaksa yang ideal. Seorang jaksa wajib membentengi diri dengan integritas, nilai adaptif, jiwa korsa, hati nurani, profesionalisme, serta adab dan etika.

Integritas diartikan sebagai kesesuaian antara perkataan, tindakan dan nilai kebenaran, yang menjadi benteng utama dalam menghadapi intervensi maupun tantangan penegakan hukum.

[adsense]

"Keberanian dan integritas institusional inilah yang berhasil menempatkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam menangani perkara-perkara besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Jaksa Agung.

Menurut Plh Kapuspenkum Kejagung Mochamad Jeffery dalam siaran persnya, Selasa (9/6/2026), hal itu disampaikan Jaksa Agung dalam ceramah pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (8/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi FLS3N, Dorong Penguatan Bakat dan Karakter Siswa

Peserta PPPJ Tahun 2026 kelak akan diberikan penempatan tugas berdasarkan kebutuhan institusi dengan prinsip yang adil, transparan, dan terukur demi membentuk jaksa yang berlandaskan nilai kebangsaan.

[adsense]

Di sisi lain, jiwa korsa dan soliditas harus ditanamkan sebagai semangat persaudaraan, loyalitas, dan kepedulian untuk memperkuat institusi di tengah keberagaman latar belakang.

Namun, Jaksa Agung mengingatkan agar jiwa korsa tidak disalahgunakan untuk membela rekan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.

[adsense]

Jaksa Agung juga berpesan, penegakan hukum juga tidak boleh kehilangan kepekaan hati nurani agar tidak berubah menjadi penegakan kepastian hukum yang kaku dan menjauhi nilai kemanusiaan.

"Keadilan dan hati nurani tidak tertulis di dalam buku atau teks undang-undang, melainkan tertanam di dalam sanubari masing-masing Jaksa," tutur Jaksa Agung.

[adsense]

Seluruh nilai tersebut disempurnakan oleh sikap profesional, di mana Jaksa harus memiliki kemampuan analisis yuridis yang terstruktur, serta pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan regulasi nasional guna meminimalisir kesalahan yang bersifat elementer dalam penanganan perkara.

Memasuki era digital, tantangan nyata seorang jaksa juga hadir dalam kehidupan sosial, termasuk aktivitas di media sosial dan gaya hidup sehari-hari, karena status sebagai Jaksa melekat penuh bahkan saat tidak mengenakan atribut kedinasan.

[adsense]

Jaksa Agung menginstruksikan dengan tegas agar seluruh jajaran menghindari gaya hidup mewah yang berlebihan, komentar provokatif, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi demi menjaga kewibawaan institusi.

"Kecerdasan intelektual yang tinggi akan menjadi percuma jika tidak diiringi dengan adab dan etika yang baik.

[adsense]

Kombinasi antara kecerdasan, adab, dan etika inilah yang akan memastikan proses penegakan hukum mampu menghasilkan kepastian, kemanfaatan, sekaligus keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuh Jaksa Agung.

Sebelumnya Jaksa Agung menegaskan, Diklat PPPJ bukan sekadar proses pendidikan biasa, melainkan sebuah gerbang pengabdian sekaligus momentum transformasi krusial bagi para calon jaksa.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan seluruh jajaran atas kerja keras dalam memastikan seluruh rangkaian diklat berjalan lancar.

Menutup arahannya, ia meminta peserta menjadi jaksa yang tidak memilih-milih tempat untuk berjuang, melainkan memilih untuk tetap setia menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di mana pun mereka ditempatkan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonosis, khususnya flu burung (Avian Influenza). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mendeteksi serta merespons potensi wabah secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Joint Outbreak Investigation (JOI) serta Respons Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung yang digelar di Hotel Santika Diandra Medan, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Sulaiman Harahap yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, serta mitra pembangunan internasional seperti FAO dan Health Security Partners (HSP) yang telah bersinergi menginisiasi kolaborasi strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa flu burung hingga kini masih menjadi salah satu ancaman zoonosis global yang memerlukan perhatian serius. Virus yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

[adsense]

"Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak boleh berkurang sedikit pun. Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin," tegas Sulaiman.

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki karakteristik wilayah dengan aktivitas peternakan, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi penggerak ekonomi daerah, namun sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis apabila tidak diantisipasi dengan sistem ketahanan kesehatan yang kuat.

[adsense]

Karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong penerapan pendekatan One Health (Satu Kesehatan) sebagai landasan utama dalam penanggulangan wabah. Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

"Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Kita membutuhkan kolaborasi kuat antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, akademisi, rumah sakit, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan internasional. Jika ketiga aspek dalam One Health ini berjalan padu, maka kemampuan kita dalam deteksi dini, pencegahan, dan respons wabah akan jauh lebih efektif," tambahnya.

[adsense]

Sulaiman juga menegaskan, hasil pembahasan dan rekomendasi dari workshop tersebut akan menjadi bahan penting bagi Pemprov Sumut dalam penyusunan program kerja dan kebijakan anggaran melalui perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Windy menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, tersebut didukung melalui kemitraan strategis bersama HSP Indonesia.

[adsense]

Workshop diikuti 47 peserta yang merupakan perwakilan Tim Gerak Cepat lintas sektor. Penguatan kapasitas difokuskan pada tiga daerah prioritas dengan tingkat mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deliserdang.

Sejumlah instansi strategis turut ambil bagian dalam kegiatan ini, antara lain RS Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP/PTKM) Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, asosiasi profesi, serta berbagai lembaga mitra pembangunan kesehatan.

[adsense]

Melalui workshop ini, diharapkan Sumut semakin siap membangun sistem ketahanan kesehatan daerah yang tangguh, memperkuat koordinasi lintas sektor di lapangan, serta menghasilkan rekomendasi taktis untuk melindungi masyarakat dari ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung. (*)

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menggelar pertemuan terkait peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang dihadiri sejumlah insan pers tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program bantuan hukum yang akan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Aprilla Siregar, menjelaskan bahwa program Pos Bantuan Hukum merupakan bagian dari implementasi Program Perlindungan Rakyat melalui pendekatan Restorative Justice yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program itu dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki proses hukum yang lebih lanjut.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Aprilla menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah berhasil membentuk sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa, kelurahan dan nagari di Sumatera Utara. Keberadaan Posbakum tersebut diharapkan mampu menjadi sarana konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, mediasi, serta rujukan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Silalahi, menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum sejalan dengan program nasional yang diinisiasi Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Menurutnya, Posbakum akan menjadi garda terdepan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui pendekatan Restorative Justice yang mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan terciptanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

[adsense]

Baca Juga:

• Camat Percut Seituan Tinjau Lokasi Pilkades Amplas

Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan 10 Juni 2026 bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri dan diresmikan secara langsung oleh Supratman Andi Agtas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan akses bantuan hukum dan implementasi Restorative Justice di daerah.

[adsense]

Melalui peresmian tersebut, diharapkan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, serta mendorong penyelesaian berbagai permasalahan hukum secara cepat, mudah, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.(**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman Megathrust sebagai langkah antisipatif untuk melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, bencana Megathrust tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga keamanan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Bobby menjelaskan, zona Megathrust merupakan kawasan pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudera dan lempeng benua. Pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan proses subduksi yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.

Megathrust, lanjut Bobby, memiliki karakteristik berupa magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar. "Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 yang memicu terjadinya Tsunami di Samudera Hindia," ujar Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN Sumut, Minta Kompensasi bagi Masyarakat Terdampak Pemadaman

Untuk memitigasi ancaman tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Mitigasi tersebut juga mengedepankan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kebhinekaan Nusantara.

[adsense]

Selain itu, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya, antara lain penguatan kebijakan dan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang aman terhadap bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi dan kemitraan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Bobby juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana tersebut dapat ditangani berkat kolaborasi seluruh pihak terkait.

[adsense]

Ia menyebutkan jumlah masyarakat terdampak mencapai 1.803.715 jiwa, dengan 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang.

Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026-2028 sebesar Rp23,33 triliun. Selain itu, terdapat tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.

[adsense]

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan, KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 60 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.

"Juga memitigasi ancaman dan bencana. Untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," pungkasnya.

[adsense]

Turut hadir pada kegiatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut serta jajaran perwira TNI. (*)

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Selasa (9/6/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, Zulkifli dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) IV (Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir), resmi dilantik menggantikan almarhum H Mas'ud yang meninggal dunia pada 26 Maret lalu.

[adsense]

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/360/KPTS/2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Prosesi berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk mengisi kursi legislatif yang kosong setelah wafatnya almarhum H Mas'ud.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga didampingi Wakil Ketua H Andi Suhaimi Dalimunthe, Maysarah dan Saptono, dihadiri para anggota DPRD, Wakil Bupati H Jamri ST, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah tamu undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Sampaikan LPj Pelaksanaan APBD

Arjan mengucapkan selamat kepada Zulkifli atas amanah yang diberikan untuk menjadi wakil rakyat. Ia berharap Zulkifli mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

[adsense]

Sementara itu, Wabup H Jamri menyampaikan amanah sebagai anggota DPRD merupakan kepercayaan besar yang harus dijaga dengan baik.

"Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu," sebutnya.

[adsense]

Mengakhiri rangkaian acara, Wabup juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum H Mas'ud, seraya mendoakan agar segala amal ibadah dan pengabdiannya mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Arjan pada prosesi pelantikan itu menyematkan pin emas berlambang DPRD Labuhanbatu dan menyerahkan SK pengangkatan kepada Zulkifli sebagai tanda resmi dimulainya tugas dan pengabdiannya sebagai Anggota DPRD Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, setiap daerah memiliki hak sekaligus kewajiban keuangan daerah. Hak tersebut dikelola dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi otonomi daerah bertujuan mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah.

"Oleh karena itu, pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 pada prinsipnya ditujukan kepada semangat dan tujuan utama Otda," kata Rico Waas saat menyampaikan penjelasan wali kota terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan pada rapat paripurna, Selasa (9/6/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.

[adsense]

Pelaksanaan Otda kata wali kota juga menuntut diselenggarakan kewajiban -kewajiban keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, juga diatur adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini melatarbelakangi disampaikannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemko kepada DPRD.

[adsense]

Ruang lingkup LPJ pelaksanaan APBD kata wali kota disampaikan cukup lengkap, transparan dan informatif. Sehingga menggambarkan seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, termasuk manfaat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan serta kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

"LPj ini telah diaudit BPK dan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama 6 tahun berturut-turut, Pemko Medan bersama-sama DPRD berhasil meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan dari BPK. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dapat diselenggarakan lebih berkualitas, melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparansi dan akuntabel," terangnya.

[adsense]

Pengelolaan keuangan yang berkualitas kata Rico Waas, hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi,. partisipasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD. Karena Pemko menyadari, fungsi -fungsi anggaran dan pengawasan, diselenggarakan DPRD dan berjalan cukup efektif. Sehingga pengelolaan APBD dapat diselenggarakan sesuai arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan APBD Kota Medan tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 6,3 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3 triliun lebih. Pendapatan transfer sebesar Rp 3,1 triliun dan lain-lain pendapatan Rp 100 miliar lebih. Dengan demikian pendapat daerah mencapai 90,79 persen dari target yang ditetapkan.

[adsense]

Realisasi belanja Rp 5,8 triliun lebih, terdiri dari belanja operasional Rp 4,7 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 1,03 triliun lebih, capaian 82,56 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Dari sisi pembiayaan, realisasi Rp sebesar Rp 105 miliar. Pertumbuhan ekonomi 5,10 persen, PDRB Rp 353,28 triliun lebih.(**)

[adsense]

[adsense]

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen mendapat respons positif dari pasar keuangan. Pada penutupan perdagangan Selasa (9/6/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 7,57 persen ke level 5.746,648, sementara nilai tukar rupiah menguat tajam hingga ditutup di level Rp18.050 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi Gunawan Benyamin mengatakan langkah BI tersebut memang sudah diperkirakan pelaku pasar sebagai upaya menahan tekanan terhadap rupiah.

[adsense]

Kebijakan moneter yang ditempuh BI sejauh ini mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko terhadap pasar keuangan masih cukup besar, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati kebijakan fiskal pemerintah karena arah pergerakan IHSG dan rupiah ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan BI, tetapi juga oleh langkah bank sentral global seperti The Fed yang berpotensi kembali menaikkan suku bunga.

Ia menegaskan penguatan IHSG dan rupiah saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk terus mengandalkan kenaikan suku bunga sebagai solusi utama. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal mampu menjaga daya beli masyarakat, menekan ketergantungan impor, serta menjaga stabilitas pasar obligasi. Sementara itu, harga emas dunia pada perdagangan Selasa ini relatif stabil di kisaran 4.330 dolar AS per ons troy atau sekitar Rp2,52 juta per gram, dengan pergerakan yang masih dipengaruhi pelemahan dolar AS.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• RDP Komisi A DPRD SU dengan Masyarakat Adat Kerajaan Nagur Bolag Sergai Terpaksa Dibatalkan

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap melakukan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk bertemu Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, Senin (8/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sulaiman Harahap didampingi Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut, Dr. H. Asren Nasution, serta Ketua Harian LPTQ Sumut, Muhammad Yasir Tanjung.

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6/2026), menyampaikan pertemuan berlangsung di lantai II Kantor Kejati Sumut.

Audiensi tersebut diterima Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Irfan Wibowo, Asisten Pembinaan (Asbin) Herlina Setyorini, serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpinan PTPN I dan PTPN IV Audiensi dengan Kajati Sumut, Perkuat Koordinasi dan Sinergi

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas dukungan dan kolaborasi untuk menyukseskan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

[adsense]

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara juga telah melakukan audiensi dengan Kajati Sumut Muhibuddin, di antaranya Wali Kota Medan Rico Waas dan Bupati Karo Antonius Ginting. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Tebingtinggi terus memperkuat upaya menjaga stabilitas daerah dan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sosial guna memastikan pembangunan berjalan lancar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Rutin Tim Kewaspadaan Dini (TKD) Kota Tebingtinggi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, serta dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ghazali Rahman, Kasatpol PP Benny Erikson Hamonangan Hutajulu, Kepala Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Inspektur Kota Muhammad Fachry, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik mengapresiasi kondisi Kota Tebingtinggi yang hingga kini tetap aman, stabil dan kondusif. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lengah serta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk arus informasi yang beredar di media sosial.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tebingtinggi Dukung Penuh Natal Oikumene 2026, Hiras Gumanti Tampubolon Terpilih Jadi Ketua Panitia

"Kita harus mampu membaca berbagai indikator yang berkembang di masyarakat. Stabilitas daerah tidak hanya diukur dari aspek keamanan semata, tetapi juga kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, ia juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan lintas sektor, seperti penyalahgunaan narkoba, penyebaran penyakit menular, kemiskinan, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang berpotensi berkembang apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data dari sejumlah perangkat daerah, masih ditemukan kasus Tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, serta penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

[adsense]

"Kita tidak ingin persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat kecil di permukaan tetapi sebenarnya memiliki akar permasalahan yang jauh lebih besar. Karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh pihak," tegasnya.

Selain membahas tantangan eksternal, rapat juga mengevaluasi sejumlah tantangan internal pemerintahan, terutama terkait percepatan pelaksanaan program pembangunan dan tata kelola keuangan daerah.

[adsense]

Erwin menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap mematuhi ketentuan administrasi serta regulasi yang berlaku.

Ia juga meminta aparatur pemerintah meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas serta tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam manajemen proyek dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini penting mengingat Pemko Tebingtinggi ke depan akan menghadapi tantangan fiskal, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyesuaikan proporsi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat.

[adsense]

Sebagai implementasi nyata kewaspadaan dini, Erwin mendorong seluruh OPD lebih proaktif menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan pengobatan gratis, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, khitanan massal, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Di akhir arahannya, Erwin meminta seluruh OPD mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai kanal resmi penyebaran informasi positif mengenai program dan kegiatan pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui berbagai upaya dan capaian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

[adsense]

"Dengan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat melalui program-program nyata, maka kepercayaan publik dapat terus terjaga. Informasi positif juga perlu diperkuat sebagai penyeimbang berbagai isu yang berkembang di masyarakat," pungkasnya.

Rapat TKD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masa mendatang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan delapan kasus dengan sembilan tersangka di halaman Mako Polres, Selasa (9/6/2026) siang.

[adsense]

Pemusnahan dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak dan disaksikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring, unsur TNI, Kejaksaan, BNN, tokoh agama, akademisi, serta sejumlah pihak terkait.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 77.836,92 gram ganja dan 1.122,69 gram sabu yang berasal dari sejumlah lokasi pengungkapan di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya. Salah satu kasus menonjol adalah penyitaan lebih dari 1 kilogram sabu dari seorang penumpang bus jurusan Medan–Pematangsiantar.

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Perbaungan, Polres Sergai Ringkus Seorang Pengedar Sabu

"Barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 236.349 jiwa masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus narkoba. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar generasi muda terhindar dari ancaman narkotika dan tercipta Kota Pematangsiantar yang sehat serta bebas narkoba. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut memastikan laju inflasi daerah masih berada dalam kondisi terkendali meskipun terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi Sumatera Utara yang saat ini dinilai masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

[adsense]

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Poppy Hutagalung, dalam konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut, Selasa (9/6/2026), di Kantor Gubsu, mengatakan, beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain tomat, beras, cabai merah, ikan dencis, serta perhiasan emas.

Meski demikian, harga sebagian besar komoditas tersebut saat ini masih relatif stabil sehingga tekanan inflasi di Sumatera Utara dapat dikendalikan dengan baik.

[adsense]

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut Bahas Sinkronisasi Data IKK

Ia menambahkan, fluktuasi harga emas juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut memberikan dampak terhadap beberapa sektor ekonomi. Namun demikian, kondisi daya beli masyarakat Sumatera Utara menunjukkan tren yang membaik.

[adsense]

"Kami melihat daya beli masyarakat masih cukup baik. Ini menjadi modal penting agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus bergerak positif," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Asim Saputra menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang berada pada kisaran 4,98 persen menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih berjalan dengan baik dan cukup solid di tengah dinamika perekonomian global.

[adsense]

Menurutnya, salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah adalah kuatnya pasokan bahan baku dari dalam Sumatera Utara sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah maupun impor relatif dapat diminimalkan.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen menjadi bukti bahwa perekonomian Sumatera Utara masih dalam kondisi baik. Banyak kebutuhan produksi masih dapat dipenuhi dari dalam daerah," ujarnya.

[adsense]

BPS juga mencatat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan kinerja positif. Berbagai kegiatan dan event yang digelar di Sumatera Utara turut memberikan dampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan dan tamu dari luar daerah, sehingga roda perekonomian bergerak semakin dinamis.

Karena itu, peran media dinilai sangat penting dalam mendukung promosi potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, guna menarik lebih banyak kunjungan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumatera Utara juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni 2026. Petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah penduduk, pelaku usaha, sektor pertanian, hingga pelaku UMKM untuk melakukan pendataan.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan data tunggal ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya sebagai landasan perencanaan pembangunan ke depan.

[adsense]

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat saat petugas sensus datang melakukan pendataan. Data yang akurat sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional," ungkapnya.

BPS Sumatera Utara menegaskan telah mempersiapkan seluruh petugas lapangan yang akan bertugas dan berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Sumatera Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi A DPRD Sumut "mengultimatum" Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut agar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang akan dijadwalkan kembali terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Jika Kanwil BPN Sumut tiga kali mangkir dari undangan resmi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD Sumut dapat melakukan pemanggilan secara paksa sesuai mekanisme yang berlaku.

[adsense]

Ultimatum tersebut disampaikan Komisi A DPRD Sumut, Senin (9/6/2026), di DPRD Sumut. Pasalnya, RDP dengan Kanwil BPN Sumut dan Masyarakat Adat Kerajaan Nagur Bolag terpaksa dibatalkan karena tidak ada yang hadir dari perwakilan Kanwil BPN Sumut.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Henry Dumanter Tampubolon menegaskan, DPRD memiliki kewenangan yang diatur dalam tata tertib dewan untuk memastikan kehadiran pihak-pihak yang diundang dalam rapat resmi.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Regional I Serahkan Bantuan Rumah & Jamban Sehat di Sergai

Henry Dumanter memahami, penundaan rapat dilakukan setelah BPN menyampaikan permohonan penjadwalan ulang, dengan alasan adanya agenda pelantikan di lingkungan instansi tersebut.

[adsense]

Meski memahami alasan tersebut, Komisi A DPRD Sumut menegaskan, pada rapat berikutnya seluruh pihak wajib hadir dan membawa dokumen yang diperlukan untuk memperjelas status serta legalitas lahan yang disengketakan.

"Selain BPN, kita di Komisi A meminta pihak perusahaan yang terkait dengan objek sengketa, menyiapkan data lengkap mengenai luas lahan, kewajiban pajak, serta dokumen legal yang menjadi dasar operasional perusahaan," ujarnya.

[adsense]

Di sisi lain, tambahnya, masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag juga diminta membawa dokumen historis, bukti klaim kepemilikan lahan, serta data terkait status pengakuan masyarakat adat dari pemerintah untuk memperkuat pembahasan dalam forum DPRD.

Komisi A DPRD Sumut berharap RDP lanjutan nantinya dapat menjadi momentum penting untuk membuka seluruh fakta hukum dan administrasi yang selama ini menjadi sumber sengketa. Dengan keterbukaan semua pihak, DPRD optimistis penyelesaian konflik agraria dapat ditempuh secara adil, transparan dan memberikan kepastian hukum.

[adsense]

Sementara itu, masyarakat adat Kerajaan Nagur Bolag dan tim kuasa hukumnya dari Managing Partner Rekan Joeang mengaku, pembatalan RDP tersebut tentunya sangat mengecewakan yang mendalam, sehingga ketidakhadiran Kanwil BPN Sumut, dianggap menghambat dalam upaya pencarian fakta serta penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Gusti Ramadhan SH CLE dari Managing Partner Rekan Joeang Law Office mengatakan, alasan adanya agenda pelantikan di lingkungan Kanwil BPN Sumut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan undangan resmi DPRD yang membahas persoalan menyangkut hak-hak masyarakat adat.

[adsense]

Menurutnya, BPN merupakan institusi yang paling memahami riwayat administrasi pertanahan, status hukum, hingga dasar penerbitan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga, absennya BPN justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah leluhurnya.

"Kita dari pihak kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa Kanwil BPN Sumut tidak menugaskan pejabat lain untuk mewakili institusi dalam rapat tersebut," ujarnya sembari mendesak agar pada RDP berikutnya BPN hadir dengan membawa seluruh dokumen pendukung, mulai dari peta bidang tanah, riwayat hak, dasar penerbitan sertifikat hingga data lainnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Kehadirannya disebut untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, namun ia memilih irit bicara terkait agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Chatib tiba di kompleks Istana melalui pintu pilar dekat Istana Negara sekitar pukul 15.35 WIB. Menariknya, kedatangannya berbarengan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

[adsense]

Saat ditanya awak media mengenai tujuannya datang ke Istana, Chatib membenarkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh materi pembicaraan yang akan dibahas.

"Ya," jawab Chatib singkat saat ditanya apakah akan menemui Presiden, sebagaimana dilansir Detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiba di Istana, Said Iqbal Siap Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan

"Tanya Pak Luhut. Rame-rame kok," ujarnya.

[adsense]

Chatib juga menanggapi singkat isu yang menyebut namanya masuk dalam jajaran kabinet. Mantan Menteri Keuangan tersebut mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar itu.

"Saya nggak tahu," kata Chatib. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jajaran pimpinan PTPN I hingga PTPN IV melakukan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (9/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus bersilaturahmi dengan pimpinan baru Kejati Sumut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, rombongan pimpinan BUMN perkebunan tersebut diterima langsung Kepala Kejati Sumut Muhibuddin SH MH, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani.

[adsense]

Dalam audiensi tersebut, PTPN I Regional I diwakili Plt Regional Head Wispramono bersama Kepala Bagian Hukum Edi Suranta Ginting. Sementara dari PTPN IV Regional I hadir Regional Head Ahmad Diponegoro, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Hendra Kusuma, serta Kasubbag Umum dan Perizinan Faisal Hady.

Adapun dari PTPN IV Regional II turut hadir Regional Head Budi Susanto didampingi Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum M. Ridho Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Regional I Serahkan Bantuan Rumah & Jamban Sehat di Sergai

"Melalui audiensi ini diharapkan terjalin hubungan kerja yang semakin baik serta koordinasi yang lebih kuat antara PTPN dan Kejati Sumut dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Masyarakat sangat mengaharapkan perbaikan jalan lingkungan Paetsiattar di Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pasalnya, kondisi jalan rusak.

"Kami sangat mengharapkan perbaikan jalan itu, karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat," kata Jeremi Pasaribu, Selasa (09/06/2026).

[adsense]

Menurutnya, jalan tersebut memiliki nilai khusus karena jalur itu merupakan akses utama masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari, baik ke ladang, sekolah maupun bepergian ke luar desa.

"Ini jalan utama kami untuk beraktifitas sehari-hari. Jadi sudah sangat pantas mendapat perbaikan demi kelancaran aktifitas masyarakat," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Berdikari Ujung Medan Selayang "Kupak-kapik", Masyarakat Mengeluh

[adsense]

[adsense]

Vihara Avalokitesvara (Kwan Im Teng) yang berlokasi di Jalan Asam Jawa, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, resmi memulai pembangunan kolumbarium baru atau tempat penyimpanan abu jenazah dan papan nama dengan nilai investasi hampir Rp5 miliar.

Peletakan batu pertama pembangunan tersebut berlangsung dengan kebersamaan, Selasa (9/6/2026), dan menjadi momentum penting bagi masyarakat Buddha serta etnis Tionghoa di Labuhanbatu. Pembangunan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan yang terus meningkat seiring perkembangan zaman dan tingginya minat masyarakat memilih prosesi kremasi.

[adsense]

Ketua PC Indonesia Tionghoa (InTi) Kabupaten Labuhanbatu yang juga Ketua Umum Yayasan Sosial Budi Agung, DR (HC) Sujian/Acan, menegaskan, keberhasilan pembangunan kolumbarium tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Animo masyarakat terhadap fasilitas ini semakin tinggi. Karena itu, kami berharap dukungan dan doa dari semua pihak, khususnya Umat Buddha dan etnis Tionghoa. Ini adalah fasilitas yang dibangun dari kita untuk kita," sebut Acan dalam sambutannya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Pimpin Peletakan Batu Renovasi Jembatan Merah Putih di Tanjungbalai

Menurutnya, pembangunan kolumbarium baru menjadi langkah strategis untuk menyediakan sarana yang lebih representatif, nyaman dan sesuai kebutuhan masyarakat lintas generasi.

[adsense]

Acan juga menyampaikan rasa bangga karena Labuhanbatu menjadi salah satu daerah yang telah memiliki fasilitas kolumbarium, sementara sejumlah kabupaten dan kota di sekitarnya belum memiliki sarana serupa.

"Kami merasa bangga karena Labuhanbatu bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Semoga pembangunan ini berjalan lancar, selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Kolumbarium Vihara Avalokitesvara, Ir Johny melaporkan, pembangunan dilakukan di tengah kondisi harga material yang masih berfluktuasi. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

Bangunan kolumbarium tersebut akan berdiri di atas lahan dengan ukuran teknis 15 x 30 meter dan dirancang memiliki 3 lantai, lengkap dengan fasilitas pendukung yang memadai.

[adsense]

Acara peletakan batu pertama itu dihadiri sejumlah tokoh agama Buddha dan pimpinan organisasi masyarakat, di antaranya jajaran pengurus Yayasan Vihara Buddha Jayanti, Vihara Silamaitreya, Yayasan Perguruan Panglima Polem Rantauprapat, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Labuhanbatu, serta berbagai tokoh masyarakat Tionghoa di Labuhanbatu.

Kolumbarium, atau yang lebih dikenal sebagai rumah abu, adalah bangunan atau ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan guci berisi abu jenazah dan papan nama setelah proses kremasi. Pembangunan kolumbarium ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelayanan umat, tetapi juga simbol kebersamaan, kepedulian sosial dan kontribusi nyata masyarakat Tionghoa dalam mendukung perkembangan fasilitas keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serdangbedagai (Sergai) meringkus seorang pria berinisial MHN (30), terduga pengedar sabu dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Lingkungan Banten, Kelurahan Simpangtiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Jumat (5/6/2026).

Ia ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

Kasatbarkoba Polres Sergai AKP Erikson David, melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya, mengatakan, saat penggerebekan petugas melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan.

"Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dua plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram di bawah tempat pelaku berdiri," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BNNP Sumut Bekuk 6 Tersangka Narkoba, Sita Ratusan Gram Sabu

Dijelaskan, pelaku mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya. Selain itu, petugas turut menyita uang tunai sebesar Rp230 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Petuga juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan pelaku.

[adsense]

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Gelapkan Uang COD Rp120 Juta, Kurir SPX Shopee Dilaporkan ke Polres Sergai