[adsense]

Tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita uang senilai sekitar Rp60 miliar saat menggeledah Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Uang tersebut ditemukan bersama sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyidikan tiga perkara dugaan korupsi.

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, mengatakan penyidik turut menyita sejumlah dokumen serta telepon genggam dari lokasi penggeledahan.

[adsense]

"Untuk penggeledahan di lokasi de'Clan, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone," ujar Totok kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).

Totok menjelaskan, uang yang ditemukan di dalam brankas besar tersebut terdiri atas berbagai mata uang. Rinciannya, 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar Rp259.159.000.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Geledah Kafe di Cipete, Usut Dugaan Korupsi PLN, ASABRI dan Krakatau Steel

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budhi Hermanto, mengungkapkan penyidik menemukan sebuah brankas berukuran besar yang ditanam di dalam dinding bangunan kafe. Dari lokasi itu, polisi menemukan dokumen penting dan uang tunai dalam jumlah besar.

[adsense]

"Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis. Dan ini dalam mata uang Singapura dollar dan US dollar," ujar Budhi.

Penggeledahan dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi, termasuk kafe dan tempat penukaran valuta asing (money changer), sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN, kasus PT ASABRI, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang yang melibatkan anak perusahaan PT Krakatau Steel.

[adsense]

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang disita untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan korupsi di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).(**)

[adsense]

[adsense]

Tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026), dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus di PT PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budhi Hermanto, mengatakan pengusutan perkara tersebut merupakan perhatian serius pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

[adsense]

"Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian Kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," ujar Budhi Hermanto di lokasi penggeledahan, Rabu (8/7/2026).

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, menjelaskan penyidikan dilakukan melalui skema joint investigation bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Perkara yang ditangani meliputi dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan batu bara PT PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera, perkara PT ASABRI, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan PT Krakatau Steel, pada periode 2020-2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Penasihat Hukum Enda Simakasura Minta Majelis Hakim Batalkan Dakwaan Korupsi Waterfront City

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dean Mackbon, mengatakan pengusutan juga mencakup dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya selama kurun waktu 2020 hingga 2025.

[adsense]

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode yang sama. Hingga kini, polisi belum mengungkap identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi secara bersamaan, termasuk Cafe de'Clan dan Coin Money Changer di kawasan Cipete. Kegiatan tersebut bertujuan mencari serta mengumpulkan alat bukti guna memperkuat proses penyidikan.

[adsense]

Kasus ini disidik menggunakan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang antara lain mengatur dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang.

Pengusutan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang disebut berkaitan dengan blackout di Sumatera turut menjadi perhatian masyarakat, mengingat peristiwa tersebut sempat berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pengembangan perkara dan pengumpulan barang bukti.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Manajemen Rumah Sakit (RS) Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, memilih mengikuti proses hukum setelah rumah sakit tersebut bersama seorang dokter spesialis dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan penipuan terkait pelayanan medis kepada seorang pasien.

Laporan tersebut tercatat di Polda Sumut dengan nomor LP/B/1047/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 30 Juni 2026. Humas RS Grand Med menyatakan pihaknya tidak akan memberikan banyak komentar karena perkara telah memasuki proses hukum.

[adsense]

"Ya karena sudah dilaporkan ya kita ikuti saja nanti prosesnya sampai di Pengadilan seperti apa. Kita nggak komentar karena sudah berproses," ujar Humas RS Grand Med Lubuk Pakam, Senin (6/7/2026).

Pelapor dalam perkara ini adalah Esron J. Silaban, kuasa hukum mantan pasien berinisial MS atau Masdelia Simanungkalit (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Laporan dibuat setelah kliennya mengaku merasa dirugikan dalam pelayanan medis yang diterimanya di RS Grand Med Lubuk Pakam.

[adsense]

Baca Juga:

• 618 Pelajar Meriahkan GSI Sepak Bola dan Turnamen Catur Deli Serdang

Pihak yang dilaporkan yakni dr Muhammad Hidayat Siregar, M.Ked (Surg), Sp.OT (K) Hip Knee bersama pihak RS Grand Med Lubuk Pakam. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, perkara bermula ketika korban menjalani pengobatan akibat sakit pada lutut kanan pada Agustus 2024. Korban kemudian menjalani operasi penggantian sendi lutut (Total Knee Replacement/TKR) pada 13 September 2024 dan selanjutnya menjalani rawat jalan hingga Juli 2025.

[adsense]

[adsense]

Karena kondisi korban disebut belum membaik, dokter yang menangani menawarkan operasi kedua dengan penggantian implan semen. Menurut laporan, korban diarahkan menjalani tindakan di luar tanggungan BPJS Kesehatan serta meningkatkan kelas perawatan ke VIP agar memperoleh implan yang disebut memiliki kualitas lebih baik.

Operasi kedua dilakukan pada 25 Juli 2025 dan korban keluar dari rumah sakit pada 29 Juli 2025. Setelah itu, korban membayar biaya tambahan pembelian implan semen sebesar Rp16.183.300.

[adsense]

Korban kemudian mengaku baru mengetahui bahwa tindakan operasi kedua beserta penggunaan implan semen disebut telah menjadi bagian dari klaim BPJS Kesehatan. Informasi tersebut diperoleh melalui surat jawaban BPJS Kesehatan Nomor 829/1-11/0626 atas permintaan data yang diajukan kuasa hukum korban pada 15 Juni 2026.

Merasa dirugikan, korban selanjutnya melaporkan dokter yang menangani serta pihak rumah sakit ke Polda Sumut. Hingga kini, penyidik masih memproses laporan tersebut, sementara manajemen RS Grand Med menyatakan akan mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang berlaku. Kasus ini juga menjadi perhatian masyarakat karena RS Grand Med merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi warga Deli Serdang dan sejumlah daerah di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 25 Kg Sabu Jaringan Antarprovinsi

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/7/2026).

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan nota perlawanan oleh Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm. Sidang berlangsung di Ruang Cakra 9, dihadiri Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang, jaksa penuntut umum (JPU), serta tim penasihat hukum.

[adsense]

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Philipus H Sitepu SH MH, Donny P. Manullang SH dan Mulyadi Sihombing SH, menyampaikan sejumlah keberatan atas tuntutan yang diajukan JPU. Dalam keterangannya kepada media usai persidangan, tim penasihat hukum memaparkan sejumlah poin utama pembelaan.

Pertama, penasihat hukum menegaskan, proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele telah selesai dikerjakan, diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, serta telah dimanfaatkan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Eslo Simanjuntak Divonis Bebas, Advokat Paingot Sinambela: Keadilan Berdasarkan Fakta Persidangan

Kedua, tim penasihat hukum menyebut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan audit dan tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 9/LHP/XVII/03/2024 tertanggal 7 Maret 2024.

[adsense]

Namun demikian, dalam dakwaannya, JPU disebut menggunakan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) swasta untuk menghitung kerugian negara. Penasihat hukum berpendapat bahwa secara konstitusional, kewenangan penetapan kerugian keuangan negara berada pada BPK.

Selain itu, tim penasihat hukum juga menyoroti proses penetapan status tersangka terhadap Enda Ketaren yang dilakukan sebelum adanya hasil perhitungan kerugian negara. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Januari 2026, sementara hasil audit KAP baru terbit pada 6 April 2026.

[adsense]

Poin lainnya, penasihat hukum menilai nilai kerugian sebesar Rp13,1 miliar yang disebut dalam dakwaan masih bersifat potensi (potential loss), bukan kerugian nyata (actual loss). Hal ini dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam nota perlawanannya, tim penasihat hukum juga menegaskan bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru telah menjatuhkan denda sebesar Rp6,2 miliar kepada kontraktor HK-BM KSO atas keterlambatan pekerjaan, yang menurut mereka menunjukkan tidak adanya persekongkolan.

[adsense]

Selain itu, pihaknya mempertanyakan tidak dilibatkannya pihak yang disebut menerima keuntungan dalam perkara ini sebagai terdakwa, termasuk pihak kontraktor.

Tim penasihat hukum juga menyinggung bahwa masa tanggung jawab konstruksi proyek masih berlangsung hingga lima tahun sejak serah terima akhir pekerjaan pada 30 April 2025, sehingga mekanisme administratif dinilai seharusnya menjadi langkah awal sebelum penegakan hukum pidana.

[adsense]

"Dalam nota perlawanan ini sudah jelas disebutkan tidak terdapat uraian terkait niat jahat (mens rea), aliran dana kepada terdakwa, maupun bukti adanya persekongkolan. Bahkan kondisi pribadi terdakwa yang belum memiliki rumah sebagai indikator tidak adanya unsur memperkaya diri," tegasnya.

Tim advokat dari Hotma Sitompoel Law Firm juga menyampaikan bahwa pendampingan hukum terhadap terdakwa dilakukan secara pro bono, karena mereka menilai perkara ini mengandung indikasi kriminalisasi terhadap aparatur negara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum Eslo Simanjuntak mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang memvonis bebas kliennya dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II, Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Putusan bebas tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam persidangan, di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Majelis hakim menyatakan, Eslo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim penasihat hukum terdiri dari Kantor Hukum AKBP (Purn) Paingot Sinambela SH MH & Partner bersama Kantor Hukum Charles Silalahi dan rekan menilai, putusan tersebut menunjukkan majelis hakim telah memeriksa perkara secara objektif dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Eslo Simanjuntak Anak Mantan Dandim Siantar Divonis Bebas di Kasus Korupsi PTPN IV

"Kami memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara profesional dan objektif. Putusan ini membuktikan bahwa fakta persidangan menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan," ujar Paingot.

[adsense]

Menurutnya, keterangan ahli yang dihadirkan pihak terdakwa menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap aspek hukum perkara tersebut.

Ahli, kata Paingot, memberikan penjelasan secara akademis mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara yang menjadi dasar dakwaan jaksa.

[adsense]

"Keterangan ahli yang kami hadirkan memberikan gambaran bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada klien kami tidak terpenuhi. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan yang sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan," katanya.

Sebelumnya, majelis hakim menilai perbuatan penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II yang dilakukan Eslo tidak terbukti menimbulkan kerugian langsung terhadap PTPN IV Regional II. Dengan demikian, unsur kerugian keuangan negara sebagaimana didakwakan JPU dinilai tidak terpenuhi.

[adsense]

"Mengadili, menyatakan terdakwa M. Eslo Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan," ujar hakim Yusafrihardi saat membacakan amar putusan.

Selain membebaskan Eslo dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dari Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.

[adsense]

Paingot menilai putusan tersebut menjadi pengingat bahwa proses penegakan hukum harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, asas praduga tidak bersalah, serta pembuktian yang kuat.

"Setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Jangan sampai seseorang kehilangan hak dan nama baik apabila unsur pidananya tidak terbukti," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Para kepala sekolah di Wilayah IV meliputi Kecamatan Pahae Jae, Pahae Julu, Simangumban dan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dituntut mengenali potensi sekolah masing-masing serta membangun komunikasi yang harmonis dengan guru dan peserta didik demi meningkatkan mutu pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Taput, Deni Parlindungan Lumbantoruan, saat menghadiri kegiatan Penyusunan dan Pemaparan Maklumat Pelayanan Sekolah atau Ekspose Kepsek Wilayah IV, di Aula SMP Negeri 1 Pahae Julu, Onan Hasang, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi para kepsek untuk memaparkan maklumat pelayanan, gagasan, serta strategi pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Deni menekankan, kepsek memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan arah kemajuan sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Paviliun Kabupaten Taput Tampilkan Produk Unggulan dan UMKM di PRSU ke 50

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen, disiplin dan keteladanan dalam menjalankan tugas, serta membangun koordinasi yang baik dengan koordinator wilayah maupun Dinas Pendidikan.

[adsense]

Selain itu, Deni mengajak seluruh Kepsek untuk membangun komunikasi yang baik, terbuka dan harmonis dengan guru maupun peserta didik.

Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah, sehingga seluruh kebijakan dan program sekolah dapat terlaksana secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan.

[adsense]

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya mengimplementasikan tiga program prioritas Pemerintah Kabupaten Taput. Pertama, Saitapaias sebagai gerakan membangun karakter melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Kedua, Tapamajuma atau Taput Manjaha, Maretong, dan Martorsa untuk menumbuhkan budaya membaca, berhitung dan bercerita. Ketiga, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai sarana pendukung pembelajaran agar guru semakin kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik.

[adsense]

Mengakhiri arahannya, Deni menyampaikan, forum bersama para kepsek akan dilaksanakan secara berkala setiap semester sebagai wadah evaluasi, koordinasi dan penguatan program pendidikan.

Ia berharap seluruh kepsek terus menjadi teladan dalam membina guru dan peserta didik, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas serta mewujudkan kemajuan pendidikan di kawasan Pahae dan Kabupaten Taput secara umum.

[adsense]

Pada sesi ekspose, masing-masing kepsek mempresentasikan maklumat pelayanan serta berbagai inovasi dan gagasan yang akan diterapkan di sekolahnya.

Beragam strategi dipaparkan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, optimalisasi potensi sekolah, hingga langkah-langkah mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gerakan dukungan masyarakat untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Boy Simamora (21) terus memuncak.

Usai melakukan gerakan 1000 tanda tangan di Kecamatan Sirandorung, kini keluarga Boy Simamora bergerak meminta dukungan dari warga Pandan, yang dilaksanakan di Alun-alun Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga didampingi Forum Masyarakat Adil untuk Semua (FORMAS) digagas mendesak pihak kepolisian mengusut kasus ini secara profesional, transparan dan sampai tuntas soal dugaan penyebab kematian pemuda yang ditemukan tewas di sungai Saga Matua, Desa Sampang Maruhur itu.

Saudara Lamsehat Simamora (46), mengungkapkan, langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya Boy Simamora diduga bukanlah diserang buaya seperti yang disebutkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Harga Tiket Masuk PRSU 2026, Panitia Sebut Bentuk Dukungan Masyarakat untuk Kreativitas dan Pelestarian Budaya

Lamsehat menambahkan, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan.

[adsense]

Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan termasuk keberadaan unsur tindak pidana.

"Biar kami tahu apa hasilnya, apa memang dimakan buaya atau pembunuhan," lanjut ayah korban.

[adsense]

Lamsehat bersama kerabat lainnya melanjutkan perjalanan ke Mapolres Tapanuli Tengah menyerahkan beberapa helai kain yang berisikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada Kapolres Tapteng dalam mengusut kasus ini.

Berkas dukungan tersebut diserahkan Ketua FORMAS, Edianto Simatupang, dan diterima Kasat Reskrim Polres Tapteng IPTU Dian Agustian Perdana, di Ruang Sat Reskrim.

[adsense]

Edianto Simatupang menyampaikan, langkah ini merupakan luapan empati sekaligus bukti kepedulian masyarakat yang ingin memberikan dukungan moral kepada keluarga sekaligus mendorong kepastian hukum.

"Kalaupun dimakan buaya disampaikan dengan baik, sehingga kita aman nyaman. Karena bisa saya bayangkan jika setiap saat ada pencurian di sana lalu dibunuh, bisa bisa nanti ada dendam, konflik," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Kasat Reskrim IPTU Dian Agustian mengungkapkan, proses penyelidikan kasus Boy Simamora masih terus berjalan.

"Hari Kamis lalu kami sudah terima hasil rekonstruksi dan hari Kamis inilah kami undang pihak keluarga menghadiri pelaksanaan gelar perkara," ujarnya.

[adsense]

Penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam.

Khusus hasil autopsi, Dian menjelaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan tim dokter forensik RSUD Pandan yang sedang menyusun laporan lengkapnya.

[adsense]

"Nanti mereka yang akan menjelaskan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 menegaskan, harga tiket masuk (HTM) tidak hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Sumatera Utara (Sumut). Panitia pun menyambut positif berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan HTM sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PRSU.

Hal tersebut disampaikan Panitia PRSU 2026 Bidang Humas Fara, menanggapi berbagai masukan mengenai harga tiket masuk PRSU ke-50, kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, beragam pandangan terhadap penyelenggaraan event tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah kegiatan berskala besar.

[adsense]

"Tentu selama setiap masukan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Namun perlu kami sampaikan, PRSU ke-50 hadir dengan arah dan wajah baru," sebut Farah.

Fara menjelaskan, panitia tidak lagi menempatkan PRSU semata-mata sebagai ruang hiburan, melainkan sebagai panggung yang mengangkat identitas, budaya dan potensi Sumatera Utara melalui proses kurasi yang lebih terarah.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang

"Sekitar 75% konten yang dihadirkan merupakan hasil karya pelaku seni, budaya, UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, harga tiket yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi akses untuk menikmati rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem kreatif dan pelestarian budaya daerah," jelasnya.

[adsense]

Selain itu, Fara mengatakan, penetapan harga tiket masuk juga telah mempertimbangkan kualitas penyelenggaraan secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga penyajian program yang lebih berkualitas.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memiliki nilai lebih bagi setiap pengunjung. Di sisi lain, PRSU dengan wajah barunya juga dirancang sebagai ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, PRSU kerap dipersepsikan hanya menyasar segmen tertentu," ungkap Fara.

[adsense]

Ke depan, lanjut Farah, pihaknya ingin menghadirkan PRSU sebagai ajang yang dapat dinikmati seluruh kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, keluarga, generasi muda, hingga kalangan profesional dan dunia usaha.

"Dengan kualitas program yang semakin baik, kami berharap PRSU menjadi ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam satu panggung kebanggaan Sumatera Utara," sebut Farah.

[adsense]

Ia menambahkan, panitia meyakini investasi pada peningkatan kualitas acara, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Meski demikian, panitia tetap terbuka terhadap seluruh masukan sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan PRSU pada masa mendatang semakin baik, inklusif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

Fraksi Nasdem DPRD Medan menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari empat rekomendasi tersebut, di antaranya mendesak wali kota mendefinitifkan Plt Sekwan yang sekarang.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor kepada wartawan, Rabu (8/7/2026), mengatakan, rekomendasi tersebut tertuang dalam pendapat Fraksi Nasdem terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem Afif Abdillah, disampaikan Antonius Devolis Tumanggor pada rapat paripurna. Menurut Nasdem, seluruh OPD yang masih dijabat Plt, Wali Kota Rico Waas sudah mengangkat pejabat yang definitif. Tinggal Sekretaris DPRD (Sekwan) yang belum. Nasdem minta wali kota segera mendefinitifkan Plt yang sekarang dijabat Erisda Hutasoit, karena dia sudah beberapa kali dihunjuk menjadi Plt Sekwan.

"Dengan dilantiknya Sekwan definitif, kinerja di DPRD Medan jadi lebih maksimal, karena kalau masih Plt kebijakannya masih terbatas," kata Antonius.

[adsense]

Baca Juga:

• 61 Calon Penumpang Kabur dari Bandara Dhaka Usai Pemeriksaan Visa Diperketat

"Fraksi Nasdem mendorong Dinas Sosial terus melakukan penyesuaian dan inovasi agar pelaksanaan program PKH Medan Makmur tidak terkendala persoalan administrasi, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak," katanya.

[adsense]

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terus meningkatkan kinerja dalam penertiban bangunan liar, penataan pedagang yang menggunakan badan jalan, serta penertiban lokasi-lokasi yang dinilai meresahkan masyarakat. Namun, fraksi ini menekankan agar setiap tindakan penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis guna menghindari kesalahpahaman maupun konflik di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Nasdem, kata Antonius, turut mendorong Pemerintah Kota Medan segera menetapkan pejabat definitif Sekretaris DPRD Kota Medan. Keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kinerja sekretariat dalam memfasilitasi kebutuhan serta pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

[adsense]

Rekomendasi lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap pembagian wilayah kerja kepala lingkungan. Fraksi Nasdem menilai masih terdapat ketimpangan jumlah penduduk dan cakupan wilayah di sejumlah lingkungan, sehingga diperlukan penyesuaian rasio wilayah kerja untuk menciptakan pemerataan beban tugas kepala lingkungan.

"Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Medan," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 61 calon penumpang tujuan Malaysia dilaporkan meninggalkan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh, tanpa menaiki pesawat setelah otoritas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan. Langkah itu dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah visa palsu dan visa yang diduga telah dimanipulasi.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat (4/7) malam. Mengutip VNExpress sebagaimana dilansir CNN Indonesia, penerbangan Biman Bangladesh Airlines semula dijadwalkan membawa 288 penumpang menuju Malaysia. Namun, pesawat akhirnya lepas landas dengan hanya 212 penumpang di dalamnya.

[adsense]

Sebelum keberangkatan, petugas imigrasi bersama pihak maskapai menghentikan 15 calon penumpang yang diduga menggunakan visa palsu atau dokumen perjalanan yang telah dimanipulasi. Sebanyak 10 orang bahkan sudah berada di dalam pesawat sebelum diminta turun, sementara lima lainnya dicegah melanjutkan proses keberangkatan saat berada di gerbang boarding.

Setelah pemeriksaan tersebut, petugas menyadari ada 61 penumpang lain yang telah melakukan check-in, tetapi tidak pernah naik ke pesawat. Berdasarkan keterangan sumber di bandara, sebagian besar dari mereka diduga sengaja meninggalkan area bandara setelah mengetahui pemeriksaan dokumen perjalanan diperketat.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemeriksaan Visa Diperketat, 61 Calon Penumpang Tinggalkan Bandara Dhaka

Seorang pejabat yang dikutip media Bangladesh, bdnews24, mengatakan pengawasan terhadap penerbangan menuju Malaysia memang ditingkatkan. Langkah itu diambil karena belakangan ini terjadi sejumlah kasus penumpang yang memiliki visa sah, tetapi tetap ditolak masuk oleh otoritas imigrasi Malaysia dan akhirnya dideportasi setelah tiba di negara tersebut.

[adsense]

Otoritas berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah penggunaan dokumen perjalanan ilegal sekaligus mengurangi potensi persoalan imigrasi yang dihadapi penumpang setibanya di Malaysia. (*)

[adsense]

[adsense]

Eslo Simanjuntak divonis bebas dalam kasus korupsi penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II, Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, sejak tahun 1996 hingga 2024.

Vonis tersebut diucapkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Cakra 8, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Hakim menyatakan perbuatan anak dari mantan Dandim Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T Simanjuntak itu, tidak terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp1 miliar sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan primer maupun subsider.

Dakwaan primer dimaksud, yaitu Pasal 603 Undang-Undang (UU) Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Nilai Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront City Samosir Masuk Pokok Perkara

Hakim menilai perbuatan penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II yang dilakukan Eslo tidak berdampak langsung merugikan PTPN IV Regional II. Sehingga, dakwaan jaksa yang menyebut adanya kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.

[adsense]

"Mengadili, menyatakan terdakwa M. Eslo Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan," ucap Yusafrihardi.

Kemudian, majelis hakim memerintahkan JPU untuk segera membebaskan Eslo dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan setelah putusan diucapkan.

[adsense]

"Memerintahkan terdakwa untuk segera dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya," ujar Yusafrihardi.

Setelah membacakan putusan, Yusafrihardi mengatakan, JPU dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Eslo masih memiliki hak berpikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU.

[adsense]

Sebelumnya, JPU menuntut Eslo tiga tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara, serta uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar subsider dua tahun penjara.

Menurut jaksa, perbuatan Eslo telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang (UU) Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan primer. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepedulian terhadap sesama terus diwujudkan Polres Pematangsiantar melalui kegiatan bakti sosial (baksos) ke Panti Asuhan Vita Dulcedo, Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Rabu (8/7/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, didampingi para pejabat utama Polres.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan sehari-hari kepada pengelola panti asuhan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap anak-anak yang membutuhkan.

"Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta membantu memenuhi kebutuhan para penghuni panti," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tindak Lanjut Laporan CC 110, Polres Pematangsiantar Mediasi Keributan di Jalan Padang Sidempuan

Momen tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang membawa manfaat.

[adsense]

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Pematangsiantar berharap semangat kepedulian dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. (**)

[adsense]

[adsense]

Indonesia membutuhkan semakin banyak talenta muda yang mampu beradaptasi dan berkontribusi di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Di era ekonomi digital dan konektivitas global, perguruan tinggi memegang peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru melalui teknologi, bisnis dan inovasi.

Melihat potensi tersebut, BINUS @Medan hadir sebagai Global DigitalPreneur Campus yang berfokus mencetak lulusan dengan kemampuan digital, jiwa kewirausahaan, serta wawasan global. Kampus ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya di Medan dan sekitarnya, untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan.

[adsense]

Untuk mendukung visi tersebut, BINUS @Medan menawarkan sejumlah program studi yang relevan dengan perkembangan industri, yakni Computer Science, Digital Business, Information Systems, International Trade dan Visual Communication Design.

Melalui program-program ini, mahasiswa didorong menguasai teknologi, bisnis digital, perdagangan internasional, sistem informasi, desain komunikasi visual, hingga inovasi berbasis digital.

[adsense]

Baca Juga:

• Tanoto Foundation Buka Pendaftaran Program Beasiswa dan Pengembangan Kepemimpinan TELADAN Cohort 2027

Program ini merupakan bagian dari komitmen BINUS University dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda dari berbagai latar belakang prestasi dan potensi. Selain membantu pembiayaan pendidikan, beasiswa ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik, industri, teknologi, kewirausahaan, serta memperluas jejaring melalui komunitas Binusian.

[adsense]

BINUS Scholarship menyediakan beragam jalur beasiswa, di antaranya Talent Scouting, WIDIA, Startech, BINUSuencer, Student Athlete Basketball dan OSIS. Masing-masing jalur dirancang untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki keunggulan di bidang akademik, teknologi, olahraga, kreativitas digital, maupun kepemimpinan.

Sebagai bagian dari BINUS University yang menempati posisi universitas swasta terbaik di Indonesia versi QS World University Rankings 2027, BINUS @Medan terus memperkuat ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri. Dukungan lebih dari 2.200 mitra industri, penguatan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital, enrichment program, serta jaringan alumni yang luas menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam mempersiapkan karier.

[adsense]

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan, pihaknya melihat semakin banyak generasi muda yang memiliki cita-cita untuk berkembang di tingkat global.

"Melalui program beasiswa hingga 100 persen, BINUS University berkomitmen membuka akses pendidikan yang lebih luas agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Sementara itu, Direktur Kampus BINUS @Medan, Tri Juniarty, S.Kom., M.M., menegaskan, kampusnya hadir sebagai Global DigitalPreneur Campus yang mendukung lahirnya talenta muda berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global.

"Melalui program studi yang relevan dengan kebutuhan era digital dan bisnis global, kami ingin mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta peluang, inovator dan digitalpreneur muda yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

Pendaftaran BINUS Scholarship dapat dilakukan melalui situs resmi BINUS University. Calon mahasiswa dan orang tua juga dapat memperoleh informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, cakupan beasiswa, hingga mekanisme seleksi melalui kanal resmi BINUS.

Melalui program ini, BINUS @Medan berharap semakin banyak talenta muda Indonesia, khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi, digital business, international trade dan entrepreneurship, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 618 peserta didik jenjang SMP se-Kabupaten Deli Serdang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) Cabang Sepak Bola dan Turnamen Catur Tahun 2026 yang dibuka Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjaring dan membina atlet-atlet muda berprestasi sejak usia sekolah.

[adsense]

Pada cabang sepak bola, sebanyak 288 siswa tergabung dalam 16 tim yang mewakili 16 kecamatan, dengan masing-masing tim diperkuat 18 pemain. Sementara turnamen catur diikuti 330 peserta dari 22 kecamatan, terdiri atas 132 siswa putra, 132 siswa putri, dan 66 guru.

Dalam sambutannya, Asri Ludin Tambunan mengatakan setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga kemampuan di bidang olahraga maupun kreativitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Pakpak Bharat Soroti Disiplin ASN dan Lepas Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI

Menurut Bupati, cabang olahraga sepak bola dan catur sama-sama melatih kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan. Karena itu, pembinaan olahraga sejak dini menjadi investasi penting untuk melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Deli Serdang di tingkat provinsi maupun nasional.

[adsense]

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati meminta panitia memberikan penghargaan kepada pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, serta para juara turnamen catur berupa uang pembinaan dan perlengkapan olahraga.

Selain itu, Asri Ludin Tambunan menegaskan komitmennya memperjuangkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi.

[adsense]

"Saya akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar anak-anak Deli Serdang yang memiliki prestasi olahraga mendapat kesempatan masuk SMA melalui jalur prestasi. Mereka harus memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

[adsense]

"Jadilah juara dengan cara yang baik. Prestasi yang diraih dengan kejujuran dan kerja keras akan menjadi bekal untuk masa depan," pesannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen SE MM, mendesak penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih memberatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan jumlah pengunjung.

"Kami menerima keluhan masyarakat. Harga tiket PRSU tahun ini sebesar Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan dinilai cukup memberatkan sehingga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung," ujar Viktor Silaen kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Politisi Partai Golkar itu menegaskan PRSU sejak awal digelar sebagai pesta rakyat yang bertujuan memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, industri, UMKM, kebudayaan hingga pariwisata. Karena itu, menurutnya, akses masyarakat untuk menghadiri ajang tersebut seharusnya dipermudah, termasuk melalui penetapan tarif tiket yang terjangkau.

Anggota Komisi D DPRD Sumut itu menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru berpotensi menghambat pencapaian target jumlah pengunjung yang telah ditetapkan penyelenggara.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Menurut Viktor, sebagian besar pengunjung PRSU datang bersama keluarga sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih besar.

[adsense]

"Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Kosgoro 1957 Sumatera Utara itu mengatakan DPRD Sumut akan mendorong penyelenggara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi besaran tarif tiket agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

[adsense]

"Yang pasti kita meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat," tegas Viktor.

Ia berharap penyelenggara segera meninjau ulang kebijakan tarif masuk sehingga PRSU sebagai ajang promosi pembangunan, ekonomi, budaya, dan pariwisata Sumatera Utara dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), meninjau Gudang Bulog Divre Asahan, Rabu (8/7/2026), guna memastikan ketersediaan beras dan stabilitas pasokan pangan.

Dalam peninjauan yang didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, ia melihat langsung kondisi gudang penyimpanan serta menerima paparan mengenai stok pangan yang tersedia.

[adsense]

Fadly mengatakan, stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

Menurutnya, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras yang menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Kunjungan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, menyebutkan, stok beras di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai 3.084.500 kilogram, sedangkan stok Minyakita sebanyak 44.736 liter, sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan aman hingga enam bulan mendatang.

[adsense]

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas gudang di Asahan membuat sebagian cadangan beras disimpan di Gudang Bulog Medan. Kata Dadang, jika stok di Asahan menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan.

Dadang juga mengajak pelaku UMKM dan pedagang, menjadi mitra Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

[adsense]

"Dari 27 RPK yang pernah terdaftar di Kota Tanjungbalai, baru 14 yang melakukan pendaftaran ulang, padahal RPK menjadi ujung tombak penyaluran beras Bulog kepada masyarakat," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, membuka Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Melalui kegiatan yang diikuti ribuan Pramuka Penggalang itu, Surya mengajak peserta menjadi teladan serta generasi pembawa solusi di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Surya yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut mengatakan Jambore bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi menjadi wadah membentuk karakter, kepemimpinan, kreativitas, serta semangat gotong royong generasi muda.

[adsense]

"Karena itu manfaatkanlah setiap kegiatan selama Jambore ini untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, mengembangkan kreativitas, melatih kepemimpinan dan membangun semangat gotong royong. Jadilah teladan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadilah generasi yang membawa solusi, bukan sekadar menjadi penonton perubahan zaman," ujar Surya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka karena pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, sehat, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial merupakan investasi terbaik bagi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bachtiar Utomo, mengatakan Jambore merupakan ruang pembelajaran bagi Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun untuk membangun persahabatan, melatih kepemimpinan, dan memperkuat karakter.

[adsense]

"Pelaksanaan Jambore 2026 Sumut sangat luar biasa, karena pertama kali di Indonesia dengan tidak ada pemungutan biaya kepada peserta," ujar Bachtiar.

Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari derasnya perkembangan teknologi, arus informasi tanpa batas, hingga persoalan sosial seperti krisis keteladanan, degradasi nilai, dan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, peran keluarga, pembina, dan senior Pramuka sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda.

[adsense]

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, dalam laporannya menyebutkan Jamda XI Sumut 2026 diikuti 5.575 peserta, terdiri atas 3.650 Pramuka Penggalang, 250 pembina pendamping, 50 pimpinan kontingen, 265 panitia, 50 peserta pendukung, serta dihadiri undangan, pelaku UMKM, masyarakat, dan ribuan pengunjung.

"Ini juga pertama kali pelaksanaan Jambore yang tidak memungut biaya kepada pesertanya," kata Dikky.

[adsense]

Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 berlangsung pada 8–12 Juli 2026. Selama kegiatan, peserta akan mengikuti berbagai aktivitas kepramukaan, pengembangan karakter, serta menampilkan beragam kreativitas dan pertunjukan seni.

Turut hadir pada pembukaan tersebut Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau kepala daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan 25 kilogram sabu yang diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika antarprovinsi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka di Jalan Lintas Sumatera, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (29/6/2026).

Kedua tersangka masing-masing berinisial ZFH (30), warga Desa Buket Pala, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan HND (28), warga Desa Telaga Meuku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai sebuah mobil yang diduga membawa narkotika.

"Berdasarkan laporan itu personel bergerak cepat melakukan penyelidikan lalu berhasil memberhentikan mobil yang membawa narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu Utara," ujar Andy Arisandi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Medan Marelan, Polisi Sita 18 Paket Narkoba

Menurut Andy, dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Provinsi Aceh untuk dikirim ke Provinsi Jambi melalui jalur darat.

[adsense]

"Aksi pengiriman narkoba sudah dua kali dilakukan kedua pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya telah ditahan di Mapolda Sumut," katanya.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang terlibat, termasuk asal barang haram dan pihak yang menjadi tujuan pengiriman narkotika tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemangku Hak Ulayat Dairi bersama aktivis perempuan menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu yang berkembang mengenai perempuan, lingkungan dan investasi di Kabupaten Dairi. Mereka meminta agar suara perempuan Dairi tidak dijadikan alat untuk membangun narasi tertentu tanpa didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, mengatakan, pihaknya menghormati setiap bentuk advokasi yang mengatasnamakan kepentingan perempuan. Namun, ia mengingatkan agar perempuan Dairi tidak direduksi menjadi simbol dalam perdebatan mengenai aktivitas pertambangan, terutama ketika kegiatan yang dipersoalkan belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Menurut Aslim, sikap tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat menyerahkan surat pada 25 Juni lalu.

"Kami ingin menyampaikan satu pesan penting, jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan antitambang. Jika ada klaim bahwa perempuan Dairi menjadi kelompok yang paling terdampak, maka hal itu harus dibuktikan dengan fakta di lapangan serta mendengar langsung suara perempuan yang tinggal di Dairi," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Namun, berdasarkan hasil pengamatan mereka di sekitar lokasi kegiatan, FKPHUPD menyatakan belum menemukan kondisi yang sesuai dengan klaim tersebut. Menurut mereka, aktivitas yang dipersoalkan juga belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Aslim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komnas Perempuan bertujuan agar persoalan perempuan di Dairi tidak hanya dipandang dari satu sisi.

"Kalau ada klaim mengenai air bersih, beban perempuan, maupun dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itu kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung agar Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," katanya.

[adsense]

FKPHUPD juga menegaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, serta mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut telah terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026. Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat disebut aktif menyampaikan pandangan dan masukan.

[adsense]

Sementara itu, tokoh perempuan Pemangku Hak Ulayat Dairi, Delphi Masdiana, menegaskan, perempuan Dairi memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain yang datang membawa agenda tertentu.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami punya pandangan, dan kami tahu apa yang kami hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, maka dengarkan juga perempuan Dairi secara langsung, bukan hanya menjadikan nama mereka sebagai alat untuk menyerang investasi," ujarnya.

[adsense]

Ia berharap seluruh pihak melihat persoalan secara menyeluruh dengan mendengarkan semua suara yang ada.

"Yang kami minta sederhana, dengarkan semua pihak, lihat kondisi lapangan, dan jangan biarkan perempuan Dairi dipakai sebagai simbol untuk memenangkan satu narasi tertentu. Kami berhak didengar sebagai subjek, bukan dijadikan poster penderitaan," tutup Delphi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tebingtinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik, mendorong organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) itu untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, kreatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggotanya.

Hal itu disampaikan Ny. Afrida saat memimpin pertemuan bulanan DWP yang dirangkaikan dengan seminar edukatif di Gedung Hj. Sawiyah Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Tebingtinggi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, DWP tidak hanya berfungsi mendukung tugas suami sebagai ASN, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha yang dikelola secara profesional.

"Tujuan utama kegiatan hari ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh anggota tentang pentingnya keberadaan unit usaha, serta bagaimana mengelolanya secara profesional, akuntabel, baik, dan benar," ujar Ny. Afrida.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Saksi Sebut Ada Uang Rp600 Juta untuk Eks Pj Wali Kota

Ny. Afrida berharap unit usaha yang telah dimiliki maupun yang sedang dirintis DWP dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

[adsense]

"Kita ingin usaha yang kita bangun benar-benar berkelanjutan, sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas," katanya.

Dalam seminar bertema "Menggali Peluang dan Membangun Usaha Dharma Wanita yang Mandiri dan Berkelanjutan", Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, mengatakan DWP memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai usaha produktif.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan membangun usaha ditentukan oleh kemampuan membaca kebutuhan pasar, didukung tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi digital.

"Tata kelola yang baik serta pemanfaatan digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha. Namun yang terpenting, keberlanjutan usaha tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota," tegas Marimbun.

[adsense]

Melalui pertemuan dan seminar tersebut, DWP Kota Tebingtinggi menegaskan komitmennya untuk mengembangkan usaha mandiri yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.(**)

[adsense]