[adsense]

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Aswin Parinduri menilai, langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk "menggenjot" percepatan pembangunan di Kepulauan Nias, bukti kehadiran pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah itu.

"Kita melihat, sejumlah program Pemprov Sumut mulai memberikan dampak langsung, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan," kata Aswin Parinduri kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026) melalui telepon di Medan.

[adsense]

Salah satu bentuk intervensi Pemprov Sumut, kata Aswin, terlihat dalam pembangunan fasilitas pendidikan di Nias Utara. Sebelumnya, terdapat sekolah dasar yang memanfaatkan bangunan bekas pasar dengan kondisi seadanya, bahkan ruang belajar antarkelas hanya dipisahkan menggunakan kain atau tirai.

"Pemprov Sumut kemudian memberikan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk pembangunan gedung sekolah baru. Ini menunjukkan kehadiran pemerintah provinsi. Ketika kemampuan anggaran kabupaten terbatas, provinsi hadir untuk membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat," ujar Aswin.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Rakor Terkait Pembangunan Jalan Raya Pelabuhan Belawan

"Antusias masyarakat sangat luar biasa. Mereka memahami bahwa jalan ini penting untuk membuka akses dan meningkatkan perekonomian," katanya sembari mengapresiasi pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Lahewa yang memiliki nilai ekonomi besar, tidak hanya untuk pangan tetapi juga industri kosmetik dan produk perawatan kulit.

[adsense]

Di bidang kesehatan, tambah Aswin, perhatian Pemprov Sumut juga dinilai mulai dirasakan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan medis lanjutan dan tidak dapat ditangani fasilitas kesehatan setempat, dapat difasilitasi untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Medan serta proses pengobatannya.

Melihat perkembangan tersebut, Aswin menegaskan Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung penguatan anggaran pembangunan Kepulauan Nias, dengan meningkatkan alokasi anggaran hingga mencapai Rp350 miliar pada tahun anggaran 2027, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar semakin merata.

[adsense]

Aswin juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Bobby Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke Nias yang tidak pernah membebani pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk membawa kebutuhan operasional sendiri dari Medan, sehingga kedatangannya bukan hanya sekedar datang, tetapi juga membawa program dan mencari solusi.

Aswin berharap pembangunan di Kepulauan Nias dilanjutkan secara konsisten melalui sinergi Pemprov Sumut, DPRD Sumut serta Pemkab/Pemko maupun masyarakat, agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, terutama dalambidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengukuhkan 17 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026, di Gedung Sopo Partungkoan, Jumat (14/8/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan digelar pada 17 Agustus 2026.

[adsense]

Dalam sambutannya, Jonius menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih serta menjalani rangkaian latihan dan pembinaan dengan penuh disiplin.

"Menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab. Kalian dipercaya untuk mengemban tugas mulia dalam mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Labura Kukuhkan 35 Anggota Paskibra

Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka hendaknya menjadi bekal bagi generasi muda untuk terus menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus membangun karakter yang tangguh dan bertanggung jawab.

[adsense]

"Jaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah dan Kabupaten Taput. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," pesannya.

Pengukuhan 17 anggota Paskibraka tersebut sekaligus menandai kesiapan mereka untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Taput.

[adsense]

Mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh kebanggaan serta menjadi teladan bagi generasi muda Taput (**)

[adsense]

[adsense]

Beredar unggahan seorang DJ wanita yang diduga jadi korban penganiayaan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan tersebut.

Pada unggahan yang dilihat, Jumat (14/8/2026), dinarasikan bahwa penganiayaan berawal ketika korban diduga mengalami kekerasan seksual. Korban menolak terlapor yang hendak melecehkannya.

[adsense]

Korban disebut sedang mengisi acara privat ulang tahun. Saat itulah dugaan pelecehan terhadap korban terjadi.

Korban menolak permintaan pelaku hingga dianiaya. Kejadian tersebut telah dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Gubernur Lemhannas Harap Pimpinan LAZ Djalaludin Pane Foundation Sumut Lestarikan Nilai Kebangsaan

"Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di salah satu tempat hiburan di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 Februari 2026. Perkara tersebut dilaporkan pada 15 Februari 2026 dan saat ini telah masuk tahap penyidikan," kata Budi Hermanto yang dilansir Detik.com.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, penyidik juga telah memeriksa korban, terlapor berinisial TI, dan sejumlah saksi. Penyidik juga telah melakukan langkah penyelidikan lainnya.

"Penyidik juga telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), memperoleh hasil visum, pemeriksaan psikologis korban, serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti terkait," ungkapnya.

[adsense]

Berdasarkan hasil visum, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Penyidik juga meminta keterangan dokter untuk mendalami luka tersebut.

"Penyidik juga akan memeriksa satu saksi lainnya dan mendalami hasil pemeriksaan psikologis korban. Setelah seluruh hasil pemeriksaan dan alat bukti dilengkapi, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut serta status hukum terlapor sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan rancangan undang-undang (RUU) kewarganegaraan ganda terbatas dan khusus sedang disusun. Dia memastikan RUU dwi kewarganegaraan usulan Presiden Prabowo Subianto ini diberikan hanya untuk dua kategori khusus.

"Terkait di kewarganegaraan ini sedang kita susun di dalam rancangan undang-undang terkait kewarganegaraan, yang mana dwi kewarganegaraan akan diberikan secara terbatas dan khusus," kata Eddy Hiariej mengutip detikcom, Jumat (14/8).

[adsense]

Eddy merinci dua kategori yang diperkenankan untuk dwi kewarganegaraan. Pertama untuk para atlet dan yang kedua bagi para warga negara dengan keahlian khusus.

"Paling tidak ada dua kategori, yang pertama, kepada mereka yang para atlet dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki keahlian khusus," terang Eddy Hiariej.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Jembatan Hasil Program TNI-Polri Diresmikan di Paluta

"Jadi memiliki pengetahuan dan lain sebagainya dan itu untuk kepentingan transformasi teknologi ataupun transformasi pengetahuan. Dan ini akan dituangkan dalam RUU Kewarganegaraan secara terbatas dan khusus," imbuhnya.

Eddy mengungkap kategori pemberian kewarganegaraan ganda terbatas. Dia menyebut hal itu ditujukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran atau yang lahir di negara yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau wilayah kelahiran atau ius soli.

[adsense]

[adsense]

"Dwi kewarganegaraan terbatas itu ditujukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, atau anak yang lahir di negara yang menggunakan stelsel kewarganegaraan ius soli," ujar dia.

"Meskipun bapak ibunya berkewarganegaraan Indonesia, tapi kalau dia lahir di tempat yang menganut stelsel kewarganegaraan ius soli, itu dia terbatas untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda," jelasnya.

[adsense]

Eddy juga menjelaskan mengenai kewarganegaraan ganda tertentu. Dia menyebut dwi kewarganegaraan itu diberikan kepada orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara.

"Yang kedua adalah kewarganegaraan tertentu, adalah kepada orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia, termasuk juga untuk kepentingan kita. Misalnya para atlet, kemudian ilmuwan, lalu tenaga kesehatan," ucap dia.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Perintahkan Usut Jaringan Tambang Ilegal

Prabowo usul kewarganegaraan ganda

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan perubahan undang-undang untuk kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta istimewa. Aturan ini, kata Prabowo, ditujukan bagi diaspora Indonesia yang punya keahlian dan bisa memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ide itu disampaikan Prabowo di hadapan anggota parlemen dalam pidatonya saat rapat paripurna RUU APBN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami, untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

[adsense]

Prabowo mengatakan Indonesia punya jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara diaspora itu, menurut Prabowo, ada ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet berkelas dunia.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada Tanah Air," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Fraksi PDIP DPRD SU Sambut Positif Perintah Prabowo Usut Tuntas Tambang Ilegal di Berbagai Daerah

Sebab itu, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga dengan talenta istimewa.

"Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," ujarnya.

[adsense]

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," imbuh dia.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pembahasan, terkait penetapan status lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan jalan raya pelabuhan di Belawan, yang akan dibangun PT Pelindo.

Rakor tersebut dipimpin Kepala Kejati Sumut (Kajati Sumut) Muhibuddin dengan peserta sejumlah pejabat dari instansi terkait, di Aula Cipta Kerta Lantai III Kejati Sumut, Kamis (13/8/2026), sebagaimana dilihat dari IGkejatisumut, Sabtu (15/8/2026).

[adsense]

Adapun instansi peserta Rakor tersebut, yang mewakili Sekda Provinsi Sumut, Sekretaris Daerah Kota Medan, Kajari Medan, Kakanwil BPN Sumut, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.

Juga ikut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan, Plt Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Dua Terduga Pembunuh Driver Taksi Online

Kajati Sumut menyampaikan, rapat koordinasi digelar guna mengumpulkan informasi resmi serta bahan data terkait lahan berupa tanah, yang rencananya akan dibangun jalan pelabuhan oleh BUMN dalam hal ini PT Pelindo Belawan.

[adsense]

Sehubungan dengan itu dibutuhkan langkah dan kesamaan persepsi terkait status lahan dimaksud, serta demi ketertiban administrasi wilayah, pengelolaan dan penggunaan anggaran oleh BUMN untuk kepentingan umum ataupun masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Sindikat anak buah kapal (ABK) pelaku penyelundupan 1,3 ton ketamin melalui kapal MV King Sun berhasil dibongkar. Bareskrim Polri saat ini tengah memburu pihak yang menjadi otak di balik penyelundupan tersebut.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap mengatakan para tersangka telah dibawa dari Batam ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami pemilik hingga pengendali penyelundupan barang haram 1,3 ton ketamin itu.

[adsense]

"Hari ini kita baru tiba dari Batam membawa 8 ABK MP King Sun yang tertangkap pada saat operasi gabungan membawa ketamin sebanyak 1,3 ton atau tepatnya adalah 1.298 kg," kata Zulkarnain di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) yang dilansir Detik.com.

"Selanjutnya ke-8 tersangka ini akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mencari, mengetahui, dan mengejar jaringan atasnya. Baik merupakan yang mempersiapkan, kemudian yang menyuruh, serta pemilik ketamin yang akan dibawa ke Indonesia," sambungnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Jembatan Hasil Program TNI-Polri Diresmikan di Paluta

"Yang delapan itu, yang pertama adalah kapten, kemudian ada satu orang manajer yang warga negara Taiwan, kemudian ada satu sebagai bagian mesin, kemudian lima orang sebagai ABK. Ketujuh orang tersebut merupakan warga negara Myanmar," jelas Zulkarnain.

[adsense]

"Baik warga negara Myanmar sebanyak tujuh orang dan satu orang warga negara Taiwan sudah kita surati ke kedutaan bahwasanya yang bersangkutan kita tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan," lanjut dia.

Zulkarnain mengungkap bahwa aksi penyelundupan kali ini adalah yang ketiga kalinya bagi jaringan tersebut. Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka telah beroperasi sejak awal tahun ini dengan sasaran negara yang berbeda-beda.

[adsense]

"Yang pertama bulan Februari yang dikirimkan ke Filipina, jumlahnya hampir sama antara 60 sampai 65 karung. Kemudian yang kedua dibawa ke Taiwan, jumlahnya hampir sama," papar Zulkarnain.

Para ABK ini diketahui mendapatkan imbalan yang cukup besar untuk menjalankan aksinya. Selain gaji bulanan dalam mata uang dolar, mereka juga dijanjikan bonus jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut.

[adsense]

"Mereka mendapat gaji sekitar 4.500 dolar. Dan masing-masing orang ataupun ABK mendapatkan bonus di luar dari gaji bulanannya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, TNI AL bersama satgas gabungan mencegat kapal kargo MV King Sun di perairan Berakit, Bintan. Operasi ini merupakan hasil pemantauan panjang sejak Februari 2026 setelah aparat menerima informasi adanya aktivitas tidak wajar dari sebuah kapal yang bergerak dari wilayah Thailand.

[adsense]

Setelah dilakukan pengejaran dan penggeledahan, petugas menemukan muatan ketamin seberat 1,3 ton. Saat ini, barang bukti dan para tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Untuk proses penyidikan akan dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seperti yang disampaikan kepala BNN RI. Kita sudah meminta keterangan sembilan orang, delapan orang tersangka dan satu ahli pidana," kata Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Rabu (12/8).

[adsense]

Barang bukti tersebut ditemukan setelah petugas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kapal. Sebanyak 65 karung berisi puluhan bungkus ketamin ditemukan di bagian kapal.(*)

[adsense]

[adsense]

Bulan lalu, seorang kepala sekolah menengah atas di Sumatera Utara melontarkan keluhan pelan namun sangat menohok: "Kami dilarang mengutip SPP, tapi guru pensiun tak ada penggantinya. Pakai dana BOS dibatasi. Merekrut honorer dilarang. Lalu gimana murid kami mau belajar efektif?"

Keluhan itu bukan sekadar jeritan frustrasi personal, melainkan cerminan krisis senyap yang sedang menggulung sekolah-sekolah negeri kita hari ini. Terutama tingkat SMA/SMK yang menjadi urusan pemerintah provinsi.

[adsense]

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/007/DISDIK/VII/2026. Salah satu pointnya, melarang SMA/SMK negeri memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maupun iuran rutin lainnya. Niatnya jelas mulia, yakni membebaskan orang tua murid dari beban biaya. Siapa yang tidak sepakat? Pendidikan murah, bahkan gratis. adalah perintah konstitusi yang wajib kita kawal bersama.

Namun, ketika niat suci di atas kertas itu diturunkan ke lapangan tanpa penopang yang matang, jusru yang terjadi adalah benturan keras dengan realitas yang ada.

[adsense]

Baca Juga:

• Siswi SMK Al Washliyah Perdagangan Terpilih Delegasi HPAIR Asia

Selama bertahun-tahun, banyak sekolah bergantung pada kontribusi masyarakat untuk menutup celah operasional yang belum terjangkau oleh negara. Khususnya untuk membayar gaji guru honorer dan tenaga pendukung. Ketika kran kontribusi publik itu ditutup rapat, sekolah tidak lantas otomatis mendapatkan pengganti anggaran dari pemerintah.

[adsense]

Di sinilah benang kusut itu bermula. Apalagi, Indonesia saat ini sedang menanggung krisis guru yang masif. Data Puslapdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat kita masih kekurangan sekitar 374.000 guru nasional. Jumlah ini masih ditambah gelombang pensiun 70.000 hingga 80.000 guru setiap tahunnya (https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id). Kebutuhan guru bukan ilusi atau rekapan di atas kertas semata, karena ruang-ruang kelas yang nyata-nyata terancam kosong tanpa pengajar.

Ironisnya, ketika sekolah butuh ruang gerak untuk mengatasi krisis tenaga pengajar ini, regulasi lain justru datang menyergap dari arah berbeda. Permendikdasmen No. 8/2026 tegas mematok batas maksimal penggunaan Dana BOS untuk guru non-ASN, yakni hanya sebesar 20% di sekolah negeri.

[adsense]

Selain itu sebagai wujud reformasi birokrasi, pemerintah melarang keras daerah merekrut tenaga honorer baru. Larangan itu bahkan tegas disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat dengar pendapat dengan DPR baru-baru ini. Sementara, SE Kadisdik Sumut VII/2026 menutup pintu pendanaan dari sumbangan (SPP) melalui komite sekolah.

Bayangkan betapa dilematisnya posisi para kepala sekolah. Mereka diikat tangannya, ditutup dompetnya. Namun tetap dituntut menjamin mutu pembelajaran tetap sempurna. Ini bukan lagi sekadar dinamika manajemen sekolah, melainkan sebuah jebakan regulasi?

[adsense]

Guru dan Murid Terancam Jadi Korban

Siapa yang akhirnya menanggung akibat paling memilukan dari benturan regulasi ini? Lagi-lagi guru dan murid di ruang kelas.

[adsense]

Demi memastikan kegiatan belajar tidak mangkrak, guru-guru ASN yang tersisa terpaksa memikul beban kerja ekstra. Seorang guru fisika misalnya, kini harus merangkap mengajar matematika. Atau seorang guru senior harus memegang puluhan jam pelajaran lintas kelas untuk menggantikan rekannya yang pensiun. Efektifkah? Tentu tidak!

Dedikasi para guru memang luar biasa. Namun, menjadikan "pengorbanan individu" sebagai strategi bertahan hidup sistem pendidikan adalah bentuk keabaian negara yang sistematis.

[adsense]

Di sisi lain, Komite Sekolah yang seharusnya menjadi jembatan partisipasi warga kini ikut lumpuh. Meski Permendikbud No. 75/2016 sebenarnya membuka ruang sumbangan sukarela, abu-abunya batas antara "sumbangan" dan "pungutan liar" di mata hukum membuat komite memilih pasif. Ketakutan akan sanksi administratif hingga jerat hukum membuat partisipasi gotong-royong masyarakat mendadak mati suri.

Bagaimana pun, pendidikan sejak awal adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Namun ketika peran masyarakat diamputasi tanpa kesiapan anggaran negara, yang runtuh adalah kualitasnya.

[adsense]

Mencari Solusi

Solusi atas sengkarut ini tentu saja bukan dengan menghidupkan kembali iuran wajib yang membebani keluarga kurang mampu. Menolak pungutan liar adalah prinsip yang harus dipertahankan. Namun, pemerintah tidak bisa berhenti sekadar melarang tanpa memberikan jalan keluar operasional. Saat ini yang mendesak dilakukan adalah sinkronisasi kebijakan lintas sektoral.

[adsense]

Pemerintah pusat harus memprioritaskan percepatan rekrutmen serta pemetaan redistribusi guru secara riil. Sekaligus pula, menyediakan skema pendanaan transisi bagi sekolah yang mengalami kekosongan tenaga pengajar mendesak.

Pemerintah daerah perlu diberikan diskresi operasional yang terukur untuk mengintervensi kebutuhan dasar sekolah tanpa melanggar prinsip akuntabilitas.

[adsense]

Kementerian perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih konkret dan tajam terkait peran Komite Sekolah. Hal ini guna menjamin kepastian hukum, mana kontribusi gotong-royong yang sah dan mana pungutan yang melanggar hukum.

Ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa gagah kita mengumumkan "sekolah bebas biaya". Ukuran sejati adalah, apakah murid-murid kita di dalam kelas benar-benar mendapatkan hak belajar dari guru yang kompeten dan sejahtera secara ekonomi.

[adsense]

Sekolah gratis tanpa pungutan adalah sebuah lompatan kemajuan. Namun, sekolah yang tidak mampu menghadirkan guru di depan kelas adalah kemunduran nyata yang memprihatinkan. Jangan sampai niat kita membebaskan siswa dari biaya, justru memenjarakan hak dasar mereka untuk mendapatkan ilmu. (Penulis, Dosen FKIP Universitas Simalungun)

[adsense]

[adsense]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.

"RUU Perampasan Aset teman-teman lihat, Komisi III kan baru mulai masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi III teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu," kata Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

"Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan," sambungnya.

Supratman menyakini DPR akan segera mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif. Pemerintah, kata Supratman, siap membahas RUU tersebut bersama DPR.

[adsense]

Baca Juga:

• Kanwil Kemenkum Sumatera Utara Ikuti Siaran Langsung Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI 2026

Supratman mengatakan pemerintah sebelumnya juga telah memiliki draf RUU Perampasan Aset. Namun, berdasarkan kesepakatan politik, RUU tersebut kini menjadi usul inisiatif DPR.

[adsense]

"Di pemerintah kan kemarin di pemerintahan yang lalu juga drafnya sudah ada. Tapi ini kan kesepakatan politik bahwa DPR yang ingin menginisiasi itu. Kemudian dalam prolegnas itu inisiatifnya adalah DPR," ujarnya yang filansif Detik.com.

Politikus Partai Gerindra itu belum bisa berkomentar terkait substansi RUU Perampasan Aset. Pemerintah, kata Supratman, akan menunggu perkembangan dari DPR.

[adsense]

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami. Tapi kita menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama, termasuk oleh Kementerian Hukum," imbuh dia.(*)

[adsense]

[adsense]

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Dr Victor Tinambunan MST menanggapi penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tanggapan tersebut dikutip melalui akun Facebook pribadinya, Sabtu (15/8/2026).

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keduanya diduga terlibat dalam praktik transfer pricing oleh PT TPL yang berlangsung sejak 2008 hingga 2025, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2 triliun.

[adsense]

Victor menyebut kedua tersangka merupakan petugas pajak. Ia berharap proses hukum atas perkara ini berjalan transparan, objektif dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila pada akhirnya, berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, PT TPL diwajibkan membayar atau mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2 triliun, sangat diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan khusus untuk pemulihan dampak bencana ekologis di Tapanuli Raya," tulis Victor.

[adsense]

Baca Juga:

• Satgas TMMD 129 Kebut Pengecatan Gereja HKBP Sijarango

Menurut Victor, keadilan dalam kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian kerugian negara kepada kas negara. Ia menilai keadilan yang sesungguhnya harus menghadirkan pemulihan nyata bagi alam yang rusak dan masyarakat yang selama ini menanggung dampaknya.

[adsense]

"Karena itu, setiap rupiah yang secara sah dapat diarahkan untuk pemulihan ekologis hendaknya benar-benar kembali menjadi berkat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Tapanuli Raya," kata dia (**)

[adsense]

[adsense]

Gempa bumi tektonik kuat mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Gempa yang awalnya dilaporkan bermagnitudo 7,7 tersebut berpusat di laut sekitar Mbay, Kabupaten Nagekeo.

BMKG kemudian memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,0. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah Flores dan membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah.

[adsense]

Berdasarkan laporan awal BNPB, dua orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka di wilayah Nagekeo.

Kepanikan warga semakin meningkat setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Sejumlah warga di kawasan pesisir memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, terlebih setelah air laut sempat dilaporkan surut.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Labura Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Presiden

Kenaikan muka air laut tertinggi tercatat mencapai 0,94 meter. Gelombang juga terpantau di Pelabuhan Kewapante, Kabupaten Sikka, setinggi 0,38 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, dan Flores Timur 0,25 meter.

[adsense]

Gelombang kecil turut terdeteksi hingga Baubau, Sulawesi Tenggara dan Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Dikutip dari berbagai sumber, dampak gempa juga terlihat pada sejumlah fasilitas publik. Bandara Frans Sales Lega atau Bandara Ruteng dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian panel atap yang berjatuhan.

[adsense]

Di Maumere, gedung ruang tunggu penumpang dua lantai di Pelabuhan Lorens Say dilaporkan ambruk. Tiga pelabuhan di Flores juga sempat menghentikan operasional untuk memastikan kondisi dan keamanan fasilitas.

Sementara di Labuan Bajo, sejumlah tamu Hotel Jayakarta berhamburan keluar saat gempa mengguncang. Bagian lobi hotel mengalami kerusakan, dengan plafon ambruk dan sejumlah dinding mengalami retakan.

[adsense]

Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Boleng dan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Beberapa rumah bahkan dilaporkan roboh dan mengalami retakan struktur cukup parah.

Di Ruteng, bangunan kampus Unika Santu Paulus juga terdampak. Salah satu dinding gedung dilaporkan ambruk.

[adsense]

Seorang warga Labuan Bajo mengatakan dirinya langsung panik ketika merasakan guncangan yang sangat kuat. Warga kemudian berlarian keluar rumah karena khawatir gempa disusul tsunami.

Hingga berita ini dibuat, jumlah pasti bangunan rusak dan warga terdampak masih dalam proses pendataan serta menunggu verifikasi pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait.

[adsense]

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wakil bupati se-daratan Flores sejak pagi. Koordinasi dilakukan untuk memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan dampak gempa di masing-masing wilayah.

Pemerintah Provinsi NTT juga mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) untuk mempercepat pendataan fasilitas publik dan pemerintahan yang terdampak.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, menjauhi bangunan yang retak atau rusak, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi berwenang. Warga juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.(*)

[adsense]

[adsense]

Aulia Nafisa, siswi SMK Swasta Al Washliyah 2 Perdagangan, Kabupaten Simalungun, terpilih sebagai delegasi virtual HPAIR Asia Conference.

Kepala Sekolah SMK Swasta Al Washliyah 2 Perdagangan Henni K Sinaga SE MPd mengatakan Aulia terpilih setelah melalui proses seleksi yang diikuti ratusan pendaftar.

[adsense]

"HPAIR adalah Harvard College Project for Asian and International Relations, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan generasi muda dari berbagai negara," kata Henni kepada harianSIB.com, Jumat (14/8/2026).

Menurut Henni, terpilihnya Aulia menjadi pencapaian yang membanggakan bagi siswi tersebut dan sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT RI, DPRD dan Forkopimda Simalungun Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI

Melalui kegiatan itu, Aulia akan berdiskusi, bertukar perspektif dan membangun koneksi dengan peserta dari berbagai negara secara virtual.

[adsense]

Henni berharap prestasi tersebut dapat memotivasi siswa lainnya untuk terus belajar dan berkembang.

"Belajar itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga bisa dari lingkungan yang membuat kita maju dan berkembang untuk mencapai cita-cita. Mudah-mudahan bisa mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu Utara (Labura) menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor DPRD Labura, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

Rapat berlangsung aman dan lancar serta dipimpin Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus. Rapat dihadiri Wakil Ketua I DPRD Labura H Arli Simangunsong, Wakil Ketua II DPRD Labura Enduard Silver Sitorus, Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung serta sejumlah anggota DPRD Labura, di antaranya Upik dan H Lumba Munthe dari Partai Demokrat, serta undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Bagikan Bendera Merah Putih ke Pengendara

Ia juga mengimbau masyarakat untuk merayakan dan mengikuti upacara peringatan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.

[adsense]

Rimba turut meminta anggota DPRD yang mendapat tugas membacakan teks Proklamasi agar melaksanakan tugas dengan baik. (**)

[adsense]

[adsense]

Tiga jembatan yang dibangun melalui program kolaborasi TNI dan Polri di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi digunakan masyarakat. Peresmian dipusatkan di Desa Siunggam Jae, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kamis (13/8/2026), dan terhubung secara virtual dengan peresmian ribuan jembatan serta sumber air bersih di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diwakili Camat Padang Bolak Tenggara, Hendra Gunawan Hasibuan. Hadir pula Danramil 05/Padang Bolak yang mewakili Dandim 0212/Tapanuli Selatan, Kapten Inf Misran Edi Natal Dalimunthe, serta perwakilan Dinas Kominfo Paluta.

[adsense]

Kapten Inf Misran menjelaskan, terdapat tiga titik jembatan di Paluta yang menjadi sasaran pembangunan TNI AD. Selain di Desa Siunggam Jae, jembatan juga dibangun di Desa Pancur Pangko dan Desa Parupuk Julu, Kecamatan Padang Bolak Julu.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapenrem 023/KS Belum Monitor Laporan Dugaan Pelecehan Anak

"Semoga jembatan ini membawa manfaat bagi masyarakat dan dapat mendorong peningkatan perekonomian desa," ujarnya.

[adsense]

Secara nasional, peresmian 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih dipimpin Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan virtual. Dalam kesempatan itu, presiden berdialog dengan sejumlah warga penerima manfaat dan mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun, termasuk mematuhi batas muatan kendaraan yang melintas di atas jembatan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, program itu merupakan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat sekaligus upaya memperkuat akses dan pelayanan dasar di berbagai daerah.(**)

[adsense]

[adsense]

Semula damai, aksi ratusan warga kelompok tani di Kantor PT BSP Kisaran Timur berubah ricuh. Warga mendesak penjelasan surat Menteri ATR soal Hak Guna Usaha atau HGU perusahaan, Kamis (13/8/2026).

Kericuhan tak terelakkan ketika warga berusaha menerobos pagar pengamanan kantor BSP. Dua unit mobil komando mengalami kerusakan pada kaca depan diduga akibat lemparan batu.

[adsense]

Ali, koordinator aksi, menyampaikan kedatangan mereka untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Menteri ATR pada 26 Juni 2026 dan ditandatangani langsung Menteri Nusron Wahid. Warga mengaku sempat diperlihatkan surat tersebut, namun dilarang memotret atau merekam.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Dua Terduga Pembunuh Driver Taksi Online

"Hal ini tidak objektif dan tidak transparan. Kami menduga SK itu fiktif, apalagi BPN telah menyatakan PT BSP tidak memiliki SK dari Kementerian ATR," tegas Ali. Warga berencana mendesak DPRD Asahan agar BSP mempublikasikan SK tersebut secara terbuka, melansir TribunMedan.com.

[adsense]

Di sisi lain, Haris Nasution dari Divisi Sosial, Keamanan dan Kemitraan PT BSP menyatakan kericuhan terjadi karena warga berusaha menerobos pengamanan. Lima petugas keamanan perusahaan mengalami luka cukup parah akibat lemparan batu dan kini dirawat di rumah sakit.

[adsense]

"Kami tetap netral dan berkoordinasi dengan Polres Asahan guna menyelidiki peristiwa ini. Perwakilan warga telah kami terima dan jelaskan kedudukan legalitas perusahaan," ujar Haris.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ribuan siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK se-Kabupaten Nias mengikuti pawai obor mengelilingi kawasan ibu kota Kabupaten Nias, Jumat (14/8/2026) malam.

Kegiatan rangkaian Hari Pramuka itu berlangsung meriah meski wilayah tersebut sebelumnya diguyur hujan sepanjang hari.

[adsense]

Ketua Panitia Hari Pramuka Kabupaten Nias Lettu Inf Maulana Yahya yang juga Danramil 02/Gido mengatakan pawai obor mendapat antusiasme tinggi dari pelajar.

Para siswa mengenakan pakaian dan atribut pramuka sambil membawa obor mengikuti rute yang telah ditetapkan panitia.

[adsense]

Baca Juga:

• Diguyur Hujan Deras, Pelajar Nias Tetap Antusias Ikuti Gerak Jalan Indah

Masyarakat di sepanjang rute juga tampak menyaksikan rombongan pelajar yang melintas membawa obor. Pawai berlangsung tertib, aman dan lancar.

[adsense]

Sambutan Bupati Nias disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Samson P Zai. Ia mengajak seluruh peserta bersyukur karena pawai tetap dapat dilaksanakan di tengah cuaca hujan.

"Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun cuaca hujan sepanjang hari, namun obor semangat kita tetap menyala. Meski ada keraguan terhadap pelaksanaan pawai obor ini, semuanya terjawab dengan kehadiran kita pada malam hari ini," kata Samson.

[adsense]

Menurutnya, pawai obor tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi pengingat atas perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa.

"Rangkaian pawai obor ini mengingatkan kita bahwa semangat perjuangan dalam membangun negara masih bisa kita kobarkan pada malam hari ini. Ini adalah sebuah energi bagi kita semua dalam membangun Indonesia Raya dan membangun Kabupaten Nias secara berkelanjutan," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komando Ojol Indonesia Raya (DPP Kojira) Ir Rudi Zulham Hasibuan meminta Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang sedang dibahas pemerintah dapat mengikat aplikator dan menutup celah kebijakan yang dinilai mengurangi penghasilan pengemudi.

"Hendaknya Perpres mengikat dan menutup celah aplikator membuat kebijakan yang mengakali peraturan yang ada yang muaranya mengurangi penghasilan ojol," tegas Rudi di sela rapat di Medan, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

Rudi mengatakan Perpres tersebut diharapkan dapat memperkuat skema effective take rate sebesar 8 persen untuk aplikator dan 92 persen untuk pengemudi ojek online.

"Kan sudah diberlakukan skema effective take rate 8 persen untuk aplikator dan 92 persen untuk pengemudi ojol. Kami menunggu Perpresnya," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Alih Fungsi Lahan dan Limbah di Deliserdang, Ketua DPRD Temui Menteri LH

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Yogyakarta, Kamis (13/8/2026), mengatakan pemerintah masih mengkaji sejumlah model pengaturan ekosistem transportasi online roda dua.

[adsense]

"Sedang mencoba untuk meng-exercise semua model-model yang adil untuk menjaga ekosistem transportasi online roda dua kita ya. Juga bagaimana membuat keseimbangan antara perlindungan hak-hak pengemudi dan juga keberlanjutan bisnis dari platform ride hailing ini," tegasnya.

Rudi didampingi Sekretaris Jenderal Selwa Kumar, Bendahara Hamidah Saragih, Ketua Harian Tanti Imelda Sari dan Ketua Bidang Organisasi Zahril Telaumbanua.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Rudi membenarkan telah terbit Surat Keputusan Nomor 001/SK-DPN/Kojira/VII/2026 tentang struktur kepengurusan DPP Kojira masa bakti 2026-2031.

Menurutnya, Kojira merupakan wadah yang disediakan Partai Gerindra untuk memperkuat persaudaraan antara partai politik dan pengemudi ojek online.

[adsense]

Ia mengatakan Kojira saat ini mengayomi 1.100 anggota yang tergabung dari 33 komunitas dan satu aliansi di Sumatera Utara.

"Kojira hadir bukan untuk meleburkan atau menghapus identitas komunitas yang sudah ada, melainkan menjadi payung bersama. Kami merangkul seluruh entitas ojol tanpa memandang dari mana perusahaan aplikatornya berasal. Dari awal hanya 14 komunitas, kini sudah berkembang menjadi 33 komunitas dan satu aliansi," tambahnya.

[adsense]

Setelah menerima SK resmi pada 1 Agustus 2026, DPP Kojira yang diperkuat 210 pengurus dalam 22 bidang kerja akan dilantik dalam waktu dekat. Kojira juga direncanakan dikembangkan ke kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga seluruh Indonesia.

"Kojira mendorong aplikator agar tidak melakukan pemutusan hubungan mitra (PM) secara sepihak dan semena-mena," simpulnya. [Perlu verifikasi: status dan substansi Perpres ojol, penerapan skema effective take rate 8 persen, serta data keanggotaan dan struktur organisasi Kojira. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (14/8/2026) ditutup menguat 1,59 persen ke level 6.401,88.

Ekonom Gunawan Benyamin mengatakan IHSG sempat melemah pada awal perdagangan, namun berbalik menguat menjelang penutupan sesi pertama dan bertahan di zona hijau hingga akhir perdagangan.

[adsense]

Menurutnya, penguatan IHSG terjadi setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan MPR.

Emiten yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penguatan IHSG adalah PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Saham BYAN melonjak 20 persen atau 2.400 poin dan menyumbang hampir setengah dari kenaikan IHSG.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Minyak Mentah Naik, Rupiah dan Emas Justru Menguat

Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup menguat di level Rp17.820 per dolar Amerika Serikat dan bertahan di zona hijau sepanjang sesi perdagangan.

[adsense]

Gunawan menyebut dolar AS mendapat tekanan dari sejumlah sentimen, termasuk kondisi geopolitik yang relatif tidak banyak berubah, data inflasi produsen AS yang relatif terkendali, serta indeks dolar AS atau DXY yang melemah ke level 99,12.

Kondisi itu memberikan ruang bagi rupiah untuk melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini.

[adsense]

Harga emas dunia juga ditransaksikan sedikit menguat ke level 4.350 dolar AS per troy ounce atau sekitar Rp2,5 juta per gram.

Harga emas mengalami pemulihan di tengah dukungan data ekonomi AS yang dinilai dapat mereduksi spekulasi terhadap kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral AS atau The Fed untuk sementara waktu.

[adsense]

Di tengah minimnya sentimen baru menjelang akhir pekan, harga emas masih mengandalkan sentimen teknikal.(**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Samsul Tanjung mengukuhkan 35 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Labura di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura, Jumat (14/8/2026) sore.

Pengukuhan ditandai pemasangan atribut kepangkatan secara simbolis oleh Wakil Bupati Labura serta pemasangan pin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Labura Erni Malinda Napitupulu.

[adsense]

Sebanyak 35 anggota Paskibra yang dikukuhkan terdiri atas 22 putra dan 13 putri. Mereka akan bertugas menaikkan dan menurunkan bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Wabup H Samsul Tanjung mengucapkan selamat kepada para anggota Paskibra yang telah memperoleh kepercayaan mengemban tugas tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarakkan HUT ke-81 RI, Korem 022/Pantai Timur Gelar Lomba Kemerdekaan

Ia menegaskan anggota Paskibra bukan sekadar petugas pengibar bendera, melainkan putra-putri pilihan daerah yang dipercaya menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 RI.

[adsense]

"Jadikan pengalaman ini sebagai titik awal untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan," harapnya.

Di akhir sambutannya, Samsul meminta seluruh anggota Paskibra menjaga kehormatan, kekompakan, disiplin dan nama baik keluarga, sekolah serta Kabupaten Labura.

[adsense]

Secara terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Labura Jimmy Maulana menyebut pelaksanaan pengukuhan anggota Paskibra Labura berjalan tertib dan lancar. (**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Lalu Lintas Polres Pematangsiantar menggelar aksi keselamatan dan tertib berlalu lintas bersama para mitra Grab di depan Aspol, Jalan Sangnaualuh, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Polres Pematangsiantar AKP Simon E Simatupang, didampingi KBO Ipda Syawalludin Nasution, Kanit Turjawali Ipda Ami Alhasir Harahap serta Kaurmintu Aiptu Darwin Sitorus.

[adsense]

Kegiatan itu turut dihadiri jajaran pimpinan dan para pengemudi mitra Grab.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada para pengemudi. Materi yang disampaikan meliputi teknik berkendara aman atau safety riding, bahaya pelanggaran lalu lintas, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI dan sabuk pengaman.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Utang Piutang, PN Niaga Medan Tetapkan Wesly Silalahi Dalam Status PKPU Sementara

"Polisi hadir bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi dan mengajak masyarakat bersama-sama menciptakan keselamatan berlalu lintas," ujar Simon.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, Sat Lantas Polres Pematangsiantar berharap pengemudi Grab dapat menjadi teladan sekaligus pelopor keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat.

"Dengan sinergi dan kepedulian bersama, kita ingin menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Keselamatan masyarakat adalah yang utama," tegas Simon. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan dua terduga pelaku perampokan dan pembunuhan pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di kebun tebu Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak.

Kedua terduga pelaku diamankan di Jalan Brayan, Kecamatan Medan Barat. Petugas disebut terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kedua terduga pelaku yang hendak melarikan diri menggunakan mobil warna kuning.

[adsense]

Satu terduga pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, sedangkan seorang lainnya masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Medan.

Selain mengamankan kedua terduga pelaku, polisi turut mengamankan mobil milik korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi

"Semangat tim opsnal Jatanras yang luar biasa. Menunggu arahan pimpinan untuk rilis," ujar Kompol Jama K Purba, Jumat (14/8/2026).

[adsense]

Sebelumnya, seorang pengemudi taksi online berinisial RA (25), warga Kecamatan Medan Helvetia, ditemukan meninggal dunia di perkebunan tebu Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak.

Korban diketahui telah hampir satu tahun bekerja sebagai pengemudi taksi online.

[adsense]

Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang dengan mengenakan celana pendek biru dan kaus putih. Kedua kaki korban dalam keadaan terikat serta terdapat sejumlah luka memar di tubuh dan wajah yang diduga akibat penganiayaan.(**)

[adsense]