[adsense]

GMKI Cabang Toba menggelar kegiatan bedah buku "Diutus Melintasi Batas: Biografi Marie Claire Barth-Frommel" di Aula Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP, Minggu (19/4/2026) pukul 15.00 WIB hingga selesai. Kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan literasi sekaligus pertumbuhan iman bagi kalangan mahasiswa.

Acara menghadirkan Pdt Dr Ester Mariani Rihi Ga sebagai pembicara utama sekaligus penulis buku. Sementara Dr Darna Situmorang hadir sebagai penanggap dalam diskusi.

[adsense]

Jalannya diskusi dipandu moderator Marim Purba, sedangkan acara dipandu MC Shinta Simanjuntak. Suasana kegiatan berlangsung tertib, hangat, dan komunikatif.

Turut hadir Ketua GMKI Cabang Toba Togi Siahaan bersama para senior, di antaranya Mekar Sinurat, Sesmon Butar-Butar, M Tansiswo Siagian, Devi Nadeak, kader GMKI serta mahasiswi Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP.

[adsense]

Baca Juga:

• Tabrakan Beruntun Libatkan Mobil Ambulance Terjadi Di Laguboti

Melalui pembahasan perjalanan hidup Marie Claire Barth-Frommel, peserta diajak memahami bahwa panggilan hidup kerap menuntut keberanian melintasi batas kenyamanan, budaya, maupun cara pandang. Nilai tersebut dinilai relevan bagi generasi muda di tengah tantangan zaman.

[adsense]

GMKI Cabang Toba berharap kegiatan serupa menjadi momentum bagi mahasiswa untuk terus bertumbuh secara intelektual dan spiritual, serta berani mengambil peran di tengah masyarakat dengan semangat pelayanan yang tulus dan transformatif.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengusulkan 3 program penguatan infrastruktur ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan lahan pertanian di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Turut mendampingi Bupati Simalungun saat Rakornas tersebut Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rinton Damanik, Kepala Dinas Pertanian Jenri Saragih, serta Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Alpian Denri Saragih.

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan bupati, ketiga usulan mereka tersebut yakni penguatan infrastruktur pengairan, peningkatan mekanisasi pertanian dan rencana pembukaan lahan baru.

Untuk sektor pengairan, Pemkab Simalungun mengajukan dukungan pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

[adsense]

Baca Juga:

• Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN Medan Soal Plasma Kebun

Dukungan alsintan ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat proses pengolahan lahan agar masa tanam dapat dilakukan secara efektif sebelum puncak musim kemarau tiba.

[adsense]

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga mengajukan rencana kegiatan cetak sawah baru pada lokasi yang telah diverifikasi memenuhi syarat teknis.

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memperluas areal produksi, sehingga target swasembada pangan tetap dapat tercapai, meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan potensi kekeringan yang cukup besar tahun ini, sebut bupati.

[adsense]

Sebelumnya saat Rakornas, Menteri Pertanian (Mentan)menekankan bahwa kunci utama ketahanan pangan saat ini bertumpu pada program perluasan areal tanam melalui optimasi lahan dan masifnya pompanisasi di lahan-lahan tadah hujan.

Mentan juga menginstruksikan seluruh daerah untuk melakukan mitigasi iklim yang nyata dengan penyediaan infrastruktur air yang memadai guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di tengah tantangan cuaca ekstrem, sebut Mentan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin hadir dan memberikan arahan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan atas Capaian Program Jaksa Garda Desa yang bertajuk ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 di Fairmont, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan tertulis dilansir ke media, Selasa (21/4/2026) menyampaikan, acara itu dihadiri

[adsense]

jajaran menteri dan pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kemudian Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat pemangku kepentingan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Jaksa Agung Bersyukur Kejagung Punya Gedung Baru

Jaksa Agung menekankan bahwa pembangunan desa merupakan fokus utama pemerintah yang selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden RI yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

[adsense]

"Melalui komitmen ini, desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang menggerakkan roda ekonomi nasional," imbuh Jaksa Agung.

"Sejak dicanangkan pada tahun 2023, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) telah menjadi instrumen vital dalam memastikan setiap rupiah dana desa terserap dengan tepat guna demi kesejahteraan masyarakat," tutur Jaksa Agung.

[adsense]

Jaksa Agung menjelaskan, program ini mengedepankan paradigma penegakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif, bukan semata-mata berorientasi pada tindakan hukum.

Penghargaan diberikan kepada desa-desa terbaik dalam berbagai kategori, mulai dari tertib pengelolaan keuangan, kepatuhan entri data pada aplikasi Jaga Desa, hingga karya film pendek terbaik bertema Jaksa Garda Desa.

[adsense]

Jaksa Agung meyakini bahwa para penerima penghargaan ini adalah agen perubahan yang membawa nilai-nilai integritas dan kesadaran hukum bagi lingkungan sekitarnya. (** )

[adsense]

[adsense]

Kecelakaan lalulintas berupa tabrakan beruntun terjadi di ruas jalan Umum Medan menuju Tarutung, tepatnya di Desa Gasaribu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Senin (20/5/2026) sore sekira pukul 16.30 WIB.

Kecelakaan lalulintas ini melibatkan 3 kendaraan bermotor yakni satu unit mobil ambulance yang sedang membawa jenazah dan satu unit mobil bus penumpang serta satu unit mobil Daihatsu Terios.

[adsense]

Selain mengakibatkan kerusakan berupa ringset pada ketiga mobil, ada 6 orang penumpang yang mengalami luka - luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat perawatan lebih lanjut.

Kapolres Toba AKBP VJ Parapaga melalui Kasat Lantas Polres Toba Iptu Janitra Giri Satya yang ditanya wartawan, Selasa (21/4/2026) membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengembangan Toba Caldera Resort Hadapi Tantangan, Peran Jimmy Panjaitan Tuai Apresiasi

Saat itu mobil ambulance dengan nomor polisi BK-8673-XL dikemudikan Hidupta Purba (40) yang juga membawa 4 orang penumpang terlihat hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya.

[adsense]

Sesuai dengan informasi dari saksi yang berada di dalam mobil ambulance, kendaraan tersebut berjalan terlalu ke kanan hingga ban tergelincir serta hilang kendali. Akibatnya mobil ambulance bertabrakan dengan mobil bus dengan nomor polisi BB-7853-EA yang dikemudikan Cristiato Siahaan.

Sementara mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM-1873-OL dikemudikan Erikson Bernando Hutapea (45) warga Laguboti yang datang searah dengan mobil ambulance (arah Medan - Tarutung) menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Ambulance.

[adsense]

Akibat dari peristiwa ini pengemudi mobil Ambulance mengalami luka robek di kepala sebelah kanan, luka robek di kuping sebelah kiri dan luka memar di kaki sebelah kiri.

Begitu juga dengan 4 orang penumpang mobil ambulance diantaranya Katrina Hutapea (39), Endang Frida Hutahaean (40), Jonggara Silalahi (69) dan Rori Divani Hutapea (23) mengalami luka - luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige. Sementara pengemudi mobil bus mengalami luka luka dan langsung dibawa berobat ke RSUD Porsea. Sedangkan pengemudi mobil Daihatsu Terios tidak mengalami luka.

[adsense]

Kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas Unit Laka lantas Polres Toba dan ketiga kendaraan mengalami kerusakan dan sudah diamankan di Mako Polres Toba. (**)

[adsense]

[adsense]

Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya resmi menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait penetapan calon penerima kebun plasma yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat sekitar perkebunan.

Gugatan diajukan melalui tim kuasa hukum Law Firm Heart and Hand, yakni Hermansyah Hutagalung SH MH, Daniel W. Panggabean SH MH, Edoward M. Hutapea SH MH, Lamhot W. Tampubolon SH MH, Sarmatua Tampubolon SH MH, serta Syarifah A. Hutagalung SH.

[adsense]

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 Tahun 2025 tertanggal 6 Januari 2025.

Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung, mengatakan keputusan itu merugikan kelompok tani yang berada di sekitar wilayah perkebunan PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Pengedar Narkoba, Amankan 2 Kg Sabu

Menurutnya, keputusan bupati tersebut telah memenuhi unsur sebagai objek sengketa tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final.

[adsense]

Sementara itu, Daniel W. Panggabean menambahkan gugatan juga telah memenuhi syarat formil, termasuk tenggang waktu pengajuan dan upaya administratif yang sebelumnya telah ditempuh.

"Sebelum mengajukan gugatan, kami sudah melayangkan somasi kepada Bupati Simalungun pada 31 Desember 2025. Namun tidak ada penyelesaian, sehingga langkah hukum ini menjadi pilihan," jelas Daniel.

[adsense]

Dalam pokok perkara, pihak penggugat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan memfasilitasi kebun masyarakat.

Daniel menjelaskan, perusahaan perkebunan wajib menyediakan kebun plasma minimal 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU).

[adsense]

"Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, seharusnya ada alokasi sekitar 600 hektare untuk masyarakat sekitar. Klien kami seharusnya menjadi prioritas sebagai penerima manfaat," tegasnya.

Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya yang diwakili Fajar selaku ketua mengaku mengalami kerugian langsung akibat tidak dimasukkan dalam daftar calon penerima kebun plasma.

[adsense]

Melalui gugatan tersebut, penggugat berharap majelis hakim PTUN Medan membatalkan keputusan Bupati Simalungun dan memerintahkan penerbitan keputusan baru yang dinilai lebih adil serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan massa yang mengatasnamakan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Medan, Senin (20/4/2026). Mereka mendesak DPRD agar segera merekomendasikan penutupan pabrik kecap PT Kilang Kecap Angsa di Jalan Bono, Kecamatan Medan Timur, yang dituding mencemari lingkungan melalui limbah udara dan cair.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aktivitas pabrik telah lama meresahkan warga sekitar. Bau menyengat yang diduga berasal dari proses produksi kecap disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan serius.

[adsense]

"Rekomendasikan penutupan pabrik kecap itu. Masyarakat sudah cukup menderita puluhan tahun karena aroma menyengat," teriak pengunjuk rasa.

Massa juga menuntut adanya sanksi tegas terhadap perusahaan jika terbukti melanggar aturan lingkungan. Mereka menilai, pelanggaran yang terjadi tidak bisa lagi ditoleransi.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Tolak BBM Naik, Massa Mahasiswa Bakar Keranda Mayat di Patung Kuda

Paul mengakui pihaknya telah meninjau lokasi sekitar satu bulan lalu dan menemukan adanya gangguan serius bagi warga.

[adsense]

"Kami sudah turun ke lokasi. Memang bau tidak sedap sangat mengganggu pernapasan warga. Terima kasih atas kepedulian masyarakat yang menyampaikan hal ini," ujar Paul didampingi anggota DPRD Medan lainnya Lailatul Badri.

Di tengah aksi, hujan deras sempat mengguyur kawasan DPRD Medan, membuat massa dan sejumlah anggota dewan basah kuyup. Pertemuan kemudian dilanjutkan di ruang Komisi IV.

[adsense]

Dalam dialog tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Jika dalam RDP nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan tidak ada itikad perbaikan dari pihak perusahaan, DPRD akan merekomendasikan penutupan dan pencabutan izin operasional.

"Kalau terbukti melanggar dan tidak ada perbaikan, kita akan rekomendasikan penutupan. Izin harus dicabut," tegas Paul.

[adsense]

Dalam pertemuan itu disepakati, RDP akan digelar pada awal Mei 2026 dengan memanggil pihak perusahaan serta melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan. (*)

[adsense]

[adsense]

Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan bahwa kasus malaria yang ditangani di wilayahnya hingga saat ini didominasi oleh kasus impor dari luar daerah, tanpa adanya penularan lokal.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Medan, dr Shereivia Faradillah MKM menyampaikan bahwa seluruh kasus malaria yang ditemukan berasal dari kabupaten/kota lain di Sumut.

[adsense]

"Kasus malaria di Kota Medan 100 persen merupakan kasus impor dari beberapa daerah di Sumut, dan belum ada kasus penularan lokal," ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, pada tahun ini tidak ada kegiatan khusus dalam rangka peringatan Hari Malaria. Namun, program penanggulangan tetap berjalan secara rutin sesuai kebijakan nasional dengan menggunakan obat program dari Kementerian Kesehatan.

[adsense]

Dalam upaya penanganan, Dinas Kesehatan Kota Medan telah menunjuk delapan fasilitas kesehatan (faskes) rujukan malaria, baik rumah sakit maupun puskesmas. Seluruh faskes tersebut telah dilengkapi dengan obat program guna memastikan pasien mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kasus impor malaria yang ditangani sejak tahun 2023 hingga 2025 terus dipantau sebagai bagian dari upaya pengendalian berkelanjutan.

[adsense]

Sementara itu, kegiatan penanggulangan malaria yang bersumber dari APBD tergabung dalam program ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria).

Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan rutin seperti surveilans, monitoring dan evaluasi (monev), pelatihan, serta sosialisasi tetap dilakukan setiap tahun.

[adsense]

Dinas Kesehatan Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga status bebas penularan lokal malaria, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus impor melalui penguatan sistem layanan kesehatan. (*)

[adsense]

[adsense]

Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II sekarang PTPN I Regional I kepada PT Nusa Dua Propertindo ( NDP) belum layak dibawa ke ranah pidana karena masih ada penyelesaian Hukum Administrasi Negara sehingga para terdakwa tidak layak dipidana.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan atas 4 terdakwa yakni, Irwan Peranginangin, dan kawan-kawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (20/4/2026).

Pendapat itu disampaikan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Dian Puji Nugraha Simatupang SH MH, serta Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Chairul Huda SH MH.

[adsense]

Menurut Chairul Huda bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.

Menurut mereka, dalam perkara pengalihan aset PTPN II, unsur tersebut belum terpenuhi. Hal ini karena belum adanya kejelasan teknis terkait kewajiban penyerahan 20 persen tanah, serta proses pembahasan yang masih berlangsung antara para pihak.

[adsense]

"Kerugian negara belum dapat dinyatakan terjadi karena mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut masih belum jelas dan masih dalam proses pembahasan," ungkap Dian Puji Nuhraha di hadapan Majelis Hakim diketuai Muhammad Kasim beranggotan Yusafrihardi Girsang dan Benhard Panjaitan.

Selain itu, ahli Pidana Chairul Huda juga menilai tidak terdapat unsur niat jahat (mens rea) dalam kasus ini. Pihak yang berkewajiban disebut masih menunjukkan itikad untuk memenuhi ketentuan, namun menunggu kejelasan aturan teknis dari instansi terkait.

[adsense]

"Dari perspektif hukum administrasi negara, para ahli menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif," ujar Dr Dian Puji Nugraha.

Menurutnya, penetapan mengenai kewajiban serta petunjuk teknis pelaksanaannya dinilai menjadi langkah awal sebelum dapat menilai adanya pelanggaran hukum.

[adsense]

"Sebelum ada aturan yang jelas, maka belum bisa ditentukan adanya perbuatan melawan hukum ( PMH)," ujar Chairul Huda

Para ahli juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penilaian kerugian negara oleh pihak di luar BPK dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

[adsense]

Dengan demikian, para ahli menyimpulkan bahwa perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan administrasi yang belum tuntas, sehingga belum memenuhi unsur untuk diproses sebagai tindak pidana korupsi. Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang untuk pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, terduga pelaku begal di kawasan Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, diamuk massa, Minggu sore (19/4/2026).

Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, Senin (20/4/2026), terduga pelaku begal tersebut, setelah diamankan ke rumah salah seorang warga tampak lelah menahan rasa sakit setelah dihajar massa.

[adsense]

Ratusan massa yang berkerumun disekitar rumah tempat diamankannya, pria terduga begal tersebut, membuat pihak kepolisian mengalami untuk membawanya ke kantor polisi.

Diperoleh informasi, proses evakuasi pria terduga begal itu ke kantor polisi, baru dapat dilakukan setelah emosi massa mulai redah, pada malam hari.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Ditresnarkoba menangkap dua pengedar narkoba dan mengamankan 2 kilogram narkotika jenis sabu-sabu.

[adsense]

"Kedua tersangka ditangkap saat berada di pinggir Jalan Tanjung Selamat, Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (20/4/2026).

Sebutnya, kedua tersangka diduga sudah berulang kali melakukan transaksi narkoba. Keduanya adalah, Eko April Unanda (37), warga Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan T Malikul Amin alias Malik (39), warga Kabupaten Bireun, Aceh.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD, Polda Sumut, Bea Cukai dan Disperindag Sepakat "Sikat" Mafia Impor Bawang Merah Ilegal

Kemudian, Malik berkomunikasi dengan Eko untuk bertemu dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Eko akhirnya pergi menggambil pesanan petugas.

[adsense]

"Kedua tersangka dan petugas yang menyamar sepakat transaksi di TKP," jelasnya.

Kedua tersangka datang ke TKP menaiki mobil Mazda warna merah dengan nomor polisi BK 64 Ni yang telah diamankan Polisi sebagai barang bukti.

[adsense]

"Bersama mobil diamankan barang bukti 2 kg sabu-sabu dengan kemasan bertuliskan Chinese Pin Wei warna hijau," ucapnya.

Menurut pengakuan Eko, barang haram tersebut didapat dari bandar Son, warga Tanjun Pura, Langkat yang kini masih buron.

[adsense]

"Kedua tersangka mengaku

mendapat upah masing – masing sebesar Rp 2.500.000-," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Upaya mendorong peningkatan investasi di kawasan pariwisata Danau Toba terus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek regulasi hingga kepastian jangka waktu pengelolaan.

Di tengah situasi tersebut, tokoh masyarakat Sumatera Utara Ramles Manampang Silalahi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Jimmy Panjaitan dalam memperjuangkan masuknya investasi ke kawasan Toba Caldera Resort.

[adsense]

Menurut Ramles, sejumlah investasi yang telah berjalan di kawasan tersebut antara lain Bobobox Cabin, area glamping, dunia outbound, hingga masuknya Nimoland Group.

Selain itu, sudut Jokowi yang sempat viral juga menjadi daya tarik tersendiri dan mendorong kunjungan wisatawan hingga mendekati satu juta orang.

[adsense]

Baca Juga:

• DJP Sumut I Serahkan Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Belawan

Kegiatan tersebut dinilai memberi eksposur global bagi Danau Toba sekaligus meningkatkan citra kawasan wisata tersebut.

[adsense]

Namun demikian, Ramles menyoroti masih sulitnya membawa investor untuk membangun hotel berbintang empat atau lima di kawasan itu.

Salah satu kendala utama adalah jangka waktu investasi yang hanya sampai 30 tahun, sehingga dinilai kurang menarik bagi proyek pariwisata berskala besar yang membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

[adsense]

"Investor tentu membutuhkan kepastian jangka panjang agar investasi yang ditanamkan bisa memberikan hasil optimal. Karena itu, upaya memperjuangkan skema yang lebih kompetitif menjadi sangat penting," ujar Ramles kepada wartawan, Senin (20/4/2026).

Ia berharap pemerintah pusat segera mengabulkan usul perpanjangan masa konsesi sehingga mampu memberikan hasil konkret bagi investasi ke depan.

[adsense]

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kepastian investasi, kawasan Toba Caldera Resort diyakini mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I melalui penyidiknya menyerahkan tersangka berinisial VVS beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belawan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Dalam siaran pers yang diterima, Senin (20/4/2026), tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan turut serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

[adsense]

Perbuatan tersebut dilakukan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh dua perusahaan, yakni CV MSS dan CV SMA, dalam kurun waktu 2017 hingga 2020.

Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp288 juta pada kasus CV MSS dan Rp2,5 miliar pada kasus CV SMA.

[adsense]

Baca Juga:

• Batas Waktu Penyampaian SPT WP OP Diperpanjang, Wajib Pajak Sambut Positif

Tindakan tersebut melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

[adsense]

Dalam kegiatan penyerahan tersangka, turut diserahkan berbagai barang bukti berupa dokumen perpajakan, bukti transaksi, serta perangkat pendukung lainnya.

Sebelumnya, tim penyidik DJP Sumatera Utara I telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka VVS dengan bantuan Polda Sumatera Utara melalui Korwas PPNS.

[adsense]

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Belis Siswanto, menyampaikan penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran perpajakan. Ia juga mengapresiasi dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejari Belawan, serta seluruh pihak yang terlibat. (*)

[adsense]

[adsense]

Kondisi Jembatan Kanoko di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, semakin memprihatinkan.

Pada bagian lantai jembatan yang rusak, terlihat penopang darurat berupa batang kelapa yang dipasang untuk mencegah kerusakan semakin parah, Senin (20/4/2026).

[adsense]

Penanganan sementara tersebut dinilai belum mampu menjamin keselamatan pengguna jalan. Padahal, jembatan ini merupakan akses utama menuju ruas Jalan Pangkalan Sosa yang menghubungkan sekitar 13 desa di Kecamatan Sosa Timur hingga ke perbatasan Kabupaten Rokan Hulu.

Selain menjadi jalur vital bagi masyarakat, Jembatan Kanoko juga memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi.

[adsense]

Baca Juga:

• Produksi Padi Sumut Surplus 674 Ribu Ton, Target Swasembada Pangan 2026 Dipertahankan

Kerusakan yang berlarut-larut berdampak pada terganggunya mobilitas warga serta memperlambat distribusi hasil perkebunan.

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Padang Lawas, MHD Dayan Hasibuan, menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari pemerintah.

"Seharusnya tahun 2026 ini sudah ada realisasi perbaikan. Yang terjadi justru hanya penambahan batang kelapa di atas jembatan. Ini tentu tidak cukup," ujarnya.

[adsense]

Ia juga menegaskan bahwa persoalan pembebasan lahan tidak lagi dapat dijadikan alasan utama, mengingat pembahasan lintas instansi telah dilakukan sejak tahun 2025.

"Kalau jembatan belum juga dibebaskan, untuk apa rapat tahun 2025 itu dilakukan," tambahnya.

[adsense]

Sebelumnya, pihak UPTD Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMCK) Gunung Tua menyebut perbaikan ruas Aliaga–Muara Tige hingga batas Provinsi Riau masih terkendala pada Jembatan Kanoko, khususnya terkait pembebasan lahan.

Namun, anggota DPRD Padang Lawas dari Fraksi Golkar, Akhmad Husein Nasution, menilai kendala tersebut tidak seharusnya menghambat pembangunan pada ruas jalan lain yang sudah memungkinkan untuk dikerjakan.

[adsense]

Di tengah belum adanya kepastian penanganan, perhatian publik turut tertuju pada perbandingan alokasi anggaran di wilayah lain.

Pada tahun 2026, anggaran perbaikan jalan di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, mencapai sekitar Rp238,8 miliar untuk tiga ruas jalan provinsi.

[adsense]

Rinciannya meliputi ruas Sipiongot–batas Tapanuli Selatan sebesar Rp72 miliar sepanjang 12 km, ruas Hutaimbaru–Sipiongot Rp70,8 miliar sepanjang 11,8 km, serta ruas Sipiongot–batas Labuhanbatu sebesar Rp96 miliar sepanjang 16 km. Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan usai Lebaran Maret–April 2026.

Perbandingan ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, mengingat Jalan Pangkalan Sosa yang menjadi akses utama wilayah perbatasan hingga kini belum mendapat penanganan signifikan.

[adsense]

Dampaknya mulai dirasakan. Masyarakat dan pelaku usaha kini cenderung memilih jalur alternatif menuju Kabupaten Rokan Hulu karena kondisi jalan dinilai lebih layak dibandingkan melintasi Jalan Pangkalan Sosa yang rusak parah.

Situasi ini secara perlahan menunjukkan adanya pergeseran aktivitas ekonomi dari wilayah Padang Lawas ke daerah tetangga akibat keterbatasan infrastruktur yang belum tertangani secara optimal. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Patar Luhut Silalahi melaporkan akun sosial media (sosmed) "Tambun Damanik" ke Polres Simalungun, Senin (20/4/2026), terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bernomor: LP/B/174/IV/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam laporannya, Patar Luhut Silalahi merasa keberatan terhadap postingan video pada akun Facebook Tambun Damanik dan akun TikTok Tambun Damanik, yang menyebut pemilik Damasus Resto membuang limbah ternak babi ke Danau Toba.

Damasus Resto terletak di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Baca Juga:

• Ojol Wanita Kehilangan Motor Saat Ambil Pesanan GoFood di Ringroad

"Melihat postingan tersebut, kami merasa keberatan, sehingga melaporkannya ke Polres Simalungun," kata Patar.

[adsense]

Pada akun sosial media itu, kata Patar, Damasus Resto juga dituduh membuang sampah ke Danau Toba. Bahkan, air minum Damasus Resto disebut berasal dari air Danau Toba.

"Kami sebagai korban pencemaran nama baik tidak terima dengan semua tuduhan itu. Daripada ribut-ribut di sosial media, lebih baik menempuh jalur hukum," ungkapnya.

[adsense]

Ia pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti oleh pihak Polres Simalungun. (**)

[adsense]

[adsense]

Nasib malang menimpa seorang driver ojek online (ojol) wanita di Kota Medan, dimana sepeda motor yang digunakannya untuk mencari nafkah raib digondol maling saat sedang mengambil pesanan makanan di kawasan Ringroad.

Korban diketahui bernama Dina Ayu Herawati (40) warga Tanjung Anom Residence, Kecamatan Pancurbatu. Ia menjadi korban pencurian sepeda motor pada Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB di depan Restoran Sederhana Ringroad.

[adsense]

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial (medsos) setelah video korban menangis histeris di lokasi kejadian beredar luas. Motor yang hilang merupakan satu-satunya alat kerja bagi Dina untuk menafkahi keluarganya.

Dina, Senin (20/4/2026) menceritakan, kejadian bermula saat dirinya menerima orderan GoFood dari salah satu pelanggan. Ia kemudian memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dengan kondisi stang terkunci, namun tanpa pengaman tambahan.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Setia Budi Medan Selayang Rusak, Warga Harap Segera Diperbaiki

Setelah selesai mengambil pesanan, Dina terkejut karena sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Medan Sunggal dengan Nomor: SSTT/LPB/540/IV/2026/SPKT/Polsek Sunggall. Akibat kehilangan itu, Dina mengaku untuk sementara waktu tidak dapat bekerja sebagai pengemudi ojol.

[adsense]

"Sementara saya di rumah dulu, belum bisa narik lagi. Mungkin mau ke Siantar dulu untuk menenangkan pikiran sambil cari solusi," katanya.

Ia berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus pencurian tersebut dan menemukan sepeda motornya. Dina juga mengungkapkan bahwa kasus pencurian sepeda motor di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi.

[adsense]

"Di situ sudah sering kejadian. Teman kami juga pernah kehilangan motor di dekat Burger King.Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan patroli serta pengawasan di kawasan rawan pencurian, terutama di titik-titik keramaian aktivitas masyarakat," harapnya mengakhiri.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, AKP Harles Gultom saat dikonfirmasi mengatakan kasusnya masih lidik.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mencatat produksi padi di Sumatera Utara sepanjang Januari hingga April 2026 diperkirakan mencapai 1.257.553 ton GKP (Gabah Kering Panen) atau setara sekitar 800.809 ton beras.

[adsense]

Kebutuhan beras Sumut pada periode yang sama sebesar 573.852 ton, sehingga terdapat surplus 674.366 ton, ungkap Sekretaris Dinas Ketapang Sumut, Yusfahri Perangin-angin kepada SIB, Senin sore (20/4/2026)

Kabupaten sentra produksi padi terbesar pada Januari–April 2026 yakni Deli Serdang sebanyak 148.804 ton GKP, Serdang Bedagai 145.698 ton GKP, Tapanuli Utara 123.171 ton GKP, Simalungun 106.982 ton GKP, dan Labuhanbatu Utara 57.354 ton GKP.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinas Ketapang Sumut Siap Dukung Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Menurutnya, program ketahanan pangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Gubernur Sumut akan terus didukung agar tetap terjaga di tingkat nasional maupun daerah.

[adsense]

Sementara itu, produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 berdasarkan angka tetap (ATAP) mencapai 3.524.578 ton GKP atau setara 2.244.452 ton beras. Dengan kebutuhan beras Sumut selama 2025 sebesar 1.710.751 ton, maka tercatat surplus 533.701 ton.

Sentra produksi padi tahun 2025 yakni Serdang Bedagai 514.077 ton GKP, Simalungun 352.194 ton GKP, Mandailing Natal 331.544 ton GKP, Deli Serdang 324.300 ton GKP, dan Tapanuli Utara 217.690 ton GKP.

[adsense]

Produktivitas padi di Sumut berada pada kisaran 5,1–5,2 ton per hektare dan dapat mencapai 7–8 ton per hektare di lahan beririgasi, dengan rendemen beras sekitar 55–60 %.

Keberhasilan menjaga swasembada beras didukung strategi intensifikasi melalui penggunaan benih unggul, perbaikan irigasi, pengendalian hama, serta ekstensifikasi melalui pencetakan lahan baru.

[adsense]

Atas kontribusi Sumut dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun lalu, Gubernur Sumatera Utara menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diserahkan di Karawang, awal tahun 2026 . Sumut juga tercatat masuk 10 besar provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pasukan Iran melancarkan rentetan serangan drone terhadap beberapa kapal Amerika Serikat (AS) pada Minggu (19/4/2026) waktu setempat. Ini dilakukan setelah salah satu kapal perang Amerika menembaki dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan Teluk Oman.

Serangan drone itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan TRT World yang dikutip dari detikcom, Senin (20/4/2026), merupakan pembalasan Teheran terhadap tembakan dan penyitaan yang dilakukan Washington terhadap kapal kargo tersebut.

[adsense]

Kantor berita Iran, Tasnim News Agency, melaporkan bahwa setelah pasukan AS menaiki kapal kontainer TOUSKA di perairan Teluk Oman, drone-drone Iran diluncurkan terhadap kapal-kapal Amerika. Tidak disebutkan lebih lanjut oleh Tasnim apakah target serangan drone Teheran itu kapal militer atau komersial.

Iran sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pasukan AS menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran, dan memperingatkan bahwa mereka akan membalas "segera" setelah tindakan tersebut.

[adsense]

Teheran menyebut tindakan Washington itu sebagai pelanggaran gencatan senjata selama dua minggu, yang dimediasi Pakistan dan diberlakukan sejak diumumkan pada 7 April lalu.

Kantor berita Iran lainnya, Fars News Agency, melaporkan bahwa Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, komando pusat militer Iran, menuduh pasukan AS telah menargetkan kapal kontainer tersebut, menonaktifkan sistem navigasinya, dan menaikinya setelah apa yang digambarkan sebagai pelanggaran gencatan senjata.

[adsense]

Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal kontainer TOUSKA berangkat dari Port Klang di Malaysia pada 12 April lalu.

Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, mengatakan bahwa pasukan AS melepaskan tembakan ke kapal berbendera Iran tersebut sebelum menaikinya.

[adsense]

Insiden ini pertama kali diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Minggu (19/4), dan kemudian dikonfirmasi oleh Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah.

Dikatakan oleh CENTCOM bahwa kapal perang AS, USS Spruance, mencegat kapal kargo berbendera Iran yang berupaya menerobos blokade Angkatan Laut AS di Teluk Oman.

[adsense]

Kapal kargo tersebut kini dalam penahanan militer AS, dengan CENTCOM menyebut kapal kargo itu berlayar menuju ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran. CENTCOM juga merilis rekaman video yang menunjukkan kapal perang AS memperingatkan kapal kargo itu sebelum melepaskan tembakan. (*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan warga yang mengatasnamakan korban banjir Hidrometerologi 2025, melakukan unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Langkat, Senin (20/4/2026).

Massa meringsek masuk setelah merobohkan pintu gerbang kantor Bupati Langkat. Masa meminta bertemu langsung Bupati Langkat H Syah Afandin SH, meski sudah disampaikan bahwa Bupati sedang berada di Jakarta.

[adsense]

Karena tidak percaya keberadaan Bupati Langkat di Jakarta, massa langsung menerobos barikade pengamanan dari Satpol PP dan personil Polres Langkat.

Setelah berhasil merobohkan pintu gerbang. Ratusan warga korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Brandan Barat langsung menuju kantor Bupati, karena ada pegawai yang mirip Bupati Langkat keluar dari kantor Bupati menuju kantor Bapeda, ratusan massa berteriak dan mengejar pegawai tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Warga Tapteng Sampaikan Aspirasi Soal Jadup

Aksi massa korban banjir Besitang dan Brandan Barat yang tergabung dalam 'Panggilan Aksi Menjemput Keadilan' bergerak menuntut keadilan atas bantuan stimulan berupa jaminan hidup, isi hunian dan stimulan ekonomi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial yang hingga kini belum mereka terima sepeser pun.

[adsense]

Aksi ini sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi sebelumnya ke kantor Camat Besitang. Warga kecewa karena sebagian korban terdampak bencana telah menerima bantuan stimulan dari Kemensos, sementara mereka hampir seribuan orang hingga kini dipaksa menunggu dalam ketidakpastian.

"Kami akan terus berjuang menuntut keadilan, karena kami juga adalah korban dari peristiwa bencana," kata Misnawati, salah seorang peserta aksi massa.

[adsense]

Ia meminta pemerintah supaya berlaku adil terhadap warga korban bencana yang telah mengalami dampak kerugian material cukup besar. Mereka protes karena Bansos yang disalurkan kepada menyintas tidak merata.

Hingga berita ini dilansir, massa masih berada di seputaran kantor Bupati Langkat,berharap bisa bertemu Bupati Langkat, meski Bupati sedang berada di Jakarta.

[adsense]

"Kalau kami belum mendapatkan jawaban yang pasti, kami akan bertahan dan menginap sampai tuntutan akan rasa keadilan benar-benar diwujudkan pemerintah," kata Misnawati lagi.

Penyitas korban banjir Besitang lainnya, yakni, Andika, seorang tokoh agama yang hadir dalam pertemuan tersebut kepada wartawan menegaskan, dalam aksi demo mereka menyampaikan petisi kepada Bupati Langkat dan DPRD Langkat.

[adsense]

"Kami meminta Bupati Langkat lebih pro aktif berkomunikasi dengan Kemensos RI dalam menangani bantuan stimulan korban banjir dan kami juga minta DPRD Langkat melakukan fungsi pengawasan dalam penyaluran bantuan," harap warga.

Dihubungi terpisah, Bupati Langkat H Syah Afandin menyebutkan, bahwa dirinya sedang berada di Jakarta dalam urusan dinas.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 dan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepada camat dan lurah se Tanjungbalai, Senin (20/4/2026).

Penyerahan dilaksanakan di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota, dan dihadiri pimpinan OPD, serta seluruh camat serta lurah se Tanjungbalai.

[adsense]

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan bahwa, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pembayaran pajak, termasuk PBB-P2, menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah," ujar Wali Kota.

[adsense]

Baca Juga:

• Yayasan Buddha Tzu Chi Bagikan 1000 Paket Sembako kepada Warga Tanjungbalai

Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin juga mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2 tepat waktu.

[adsense]

"Pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan opsen PKB dan BBNKB, merupakan sumber utama PAD yang menentukan kemampuan Pemko Tanjungbalai dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Mahyaruddin lagi.

Menurutnya, pendapatan dari sektor PBB-P2 memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin optimal penerimaan yang dicapai, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

[adsense]

"Saya ingin menegaskan bahwa target PBB-P2 tahun 2026 dan opsen PKB dan BBNKB adalah target yang harus dicapai, bukan untuk dinegosiasikan, dan bukan untuk dijadikan sekadar formalitas administrasi. Seluruh camat dan lurah harus memahami bahwa, keberhasilan atau kegagalan pencapaian target ini akan menjadi cerminan langsung dari kinerja di wilayah masing-masing. Tidak perlu ada alasan rendahnya kesadaran masyarakat, yang kita butuh hasil capaian bukan alasan," ucap Wali Kota.

"Dalam kesempatan ini, saya instruksikan untuk segera distribusikan SPPT PBB dan tunggakan kenderaan bermotor kepada wajib pajak tanpa penundaan, paling lama tanggal 30 Mei 2026. Setelah tanggal tersebut tidak ada lagi SPPT di tangan Kepling, segera kembalikan SPPT yang tidak ada pemiliknya ke BPKPD Kota Tanjungbalai," ujar Wali Kota lagi.

[adsense]

Lebih lanjut Wali Kota mengungkapkan, pemerintah kelurahan diharapkan terus aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Terakhir, Wali Kota Mahyaruddin mengatakan, mekanisme reward dan punishment akan diterapkan secara tegas bagi kecamatan dan kelurahan yang mampu mencapai bahkan melampaui target, akan diberikan penghargaan dan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kinerja yang baik.

[adsense]

Sebaliknya, bagi yang tidak mencapai target tanpa alasan yang jelas maka akan dilakukan evaluasi kinerja secara serius, termasuk pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini bukan ancaman, tetapi bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil," pungkas Wali Kota. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I memprakirakan cuaca di Sumut pada periode 20 hingga 27 April 2026 didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I, Martha Rosefina Manurung mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer, termasuk fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang melintasi wilayah Sumatera.

Selain itu, perlambatan angin dan pemanasan permukaan pada siang hari turut mendukung terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan.

[adsense]

Ditambah lagi adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh yang memicu terbentuknya daerah pertemuan angin (konvergensi dan konfluensi), sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan.

"Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat telah terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara," ujarnya, Senin (20/4/2026).

[adsense]

BMKG mencatat pada 16 April 2026 curah hujan di Sibolga mencapai 121 mm. Selanjutnya pada 17 April terjadi hujan di wilayah Tigaras, Kabupaten Simalungun sebesar 64,8 mm, di Deli Serdang 60 mm, serta di Tapanuli Selatan mencapai 128 mm.

Kemudian pada 18 April, hujan tercatat di Bahorok, Kabupaten Langkat sebesar 56,8 mm dan di Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 54,8 mm. Sementara pada 19 April, curah hujan di Deli Serdang mencapai 68 mm dan di Padang Lawas sebesar 50,6 mm.

[adsense]

BMKG menyebut, dalam sepekan ke depan dinamika atmosfer skala regional dan lokal masih berpotensi meningkatkan curah hujan di Sumut. Kondisi labilitas atmosfer yang cukup kuat juga mendukung terbentuknya awan hujan.

Sejumlah wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang antara lain Langkat, Medan, Deliserdang, Binjai, Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat.

[adsense]

Kemudian, Asahan, Labuhanbatu, Simalungun, Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, hingga wilayah Kepulauan Nias.

BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diminta rutin memantau informasi resmi BMKG melalui situs web, aplikasi InfoBMKG, maupun media sosial.

[adsense]

Langkah antisipatif di lingkungan sekitar dinilai penting guna meminimalkan potensi dampak dari cuaca ekstrem, sehingga aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan dengan aman. (*)

[adsense]