[adsense]

Kota Medan tampak mendung dan berkabut, Selasa (1/9/2026) siang. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan adanya abu vulkanik dari Gunung Sinabung maupun asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan abu erupsi Gunung Sinabung maupun asap karhutla.

[adsense]

Petugas Forecaster BBMKG Wilayah I Medan, Utami Al Khairiyah, mengatakan, kondisi langit Kota Medan yang tampak mendung terjadi akibat gangguan cuaca.

"Cuaca Kota Medan siang ini tampak mendung karena gangguan cuaca, bukan karena abu erupsi Gunung Sinabung dan asap karhutla," kata Utami saat dikonfirmasi harianSIB.com, Selasa (1/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Belokan Angin dan Gelombang Atmosfer Picu Potensi Hujan Lebat di Sumut

Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur dan tenggara dengan suhu udara berkisar 14-26 derajat Celsius. Secara visual, Gunung Sinabung teramati jelas hingga kabut 0-II.

[adsense]

Asap kawah berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tinggi teramati mencapai ketinggian 50-600 meter di atas puncak kawah. Dari sisi kegempaan, tercatat sembilan kali gempa hembusan dengan amplitudo 4-10 milimeter dan durasi 12-33 detik.

Selain itu, terjadi enam kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3-10 milimeter, S-P 1,2-2,6 detik dan durasi 8-17 detik. Tremor menerus atau microtremor juga masih terekam dengan amplitudo 2-3 milimeter, dengan amplitudo dominan 2 milimeter.

[adsense]

Dalam periode pengamatan tersebut, turut teramati abu vulkanik bergerak ke arah timur-tenggara. Gunung Sinabung saat ini masih berstatus Level III atau Siaga.

Masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi, serta tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung.

[adsense]

Untuk sektor selatan-tenggara, masyarakat diminta menghindari aktivitas dalam radius 6 kilometer. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar.

Pemerintah Kabupaten Karo diimbau terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) maupun Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung untuk memantau perkembangan aktivitas gunung tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polsek Siantar Barat melalui Kasub Sektor Pasar Horas Aiptu Edi Syahputra melaksanakan patroli jalan kaki di seputaran Pasar Horas, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Selasa (1/9/2026).

Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho mengatakan, patroli tersebut bertujuan menjalin kemitraan dan meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat menjaga kamtibmas.

[adsense]

"Patroli ini untuk jaga kamtibmas serta mengantisipasi terjadinya tindak pidana 3C (Curat, Curat dan Curanmor) di seputaran Pasar Horas," katanya.

Dalam patroli tersebut, petugas menyampaikan imbauan mengingatkan para pengunjung dan pedagang untuk lebih waspada terhadap barang berharga bawaan seperti dompet, uang, handphone, perhiasan dan lainnya agar terhindar dari tindak kejahatan pencurian (copet).

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Gelar Jumat Curhat di Warung Kopi

[adsense]

[adsense]

Pasca erupsi Gunungapi Sinabung pada Senin (31/8/2026) pukul 10.17 WIB, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto turun langsung meninjau kondisi terkini di Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan jajaran kepolisian dalam merespons perkembangan aktivitas Gunungapi Sinabung sekaligus mengantisipasi sedini mungkin dampak yang berpotensi ditimbulkan akibat erupsi.

[adsense]

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, Kapolda Sumut menekankan pentingnya respons aktif dan langkah antisipasi sejak dini, sehingga potensi dampak buruk akibat aktivitas Sinabung dapat diminimalisir.

"Kapolda menekankan kepada seluruh jajaran agar merespons setiap perkembangan aktivitas Gunung Sinabung secara aktif. Langkah-langkah harus dilakukan sedini mungkin sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi, sehingga apabila terjadi perkembangan situasi, kita sudah siap," ujar Kapolres Karo.

[adsense]

Baca Juga:

• Waspada Erupsi Sinabung, Pemkab Karo Kerahkan Personel dan Siapkan 4 Posko Siaga

Kapolres Karo bersama unsur Forkopimda Kabupaten Karo turut mendampingi kunjungan tersebut.

[adsense]

Rombongan terlebih dahulu meninjau Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) Sinabung yang berada di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat. Di lokasi tersebut, Kapolda melihat langsung kondisi terkini Gunungapi Sinabung serta perkembangan hasil pemantauan aktivitas vulkanik melalui petugas pengamatan.

Dari lokasi pemantauan, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Posko Siaga Polri di kawasan Simpang Tiga Kicat. Kapolda memberikan arahan langsung kepada personel yang disiagakan untuk menghadapi kemungkinan perkembangan situasi pasca erupsi.

[adsense]

Kapolres Karo menyampaikan, personel di lapangan diminta senantiasa siap bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu diperlukan. (*)

[adsense]

[adsense]

Sarulla Operations Ltd (SOL) menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Komitmen tersebut disampaikan SOL dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi A, B, dan C DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat (28/8/2026)

[adsense]

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait keberadaan dan kontribusi operasional SOL.

Turut hadir dalam RDPU tersebut yaitu, Asisten II Sekdakab Tapanuli Utara, Kabag Ekonomi Sekdakab, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Camat Pahae Jae, serta Camat Pahae Julu.

[adsense]

Baca Juga:

• Ranperda Penyertaan Modal Disahkan, Suntikan Dana ke Perumda Mual Na Tio Jadi Sorotan

"Selain bonus produksi, SOL secara rutin memenuhi kewajiban pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. SOL juga memastikan kontraktor dan subkontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan , termasuk pajak mineral bukan logam serta pajak restoran/makanan dan minuman, " jelasnya.

[adsense]

Menurutnya, kontribusi SOL tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban kepada pemerintah daerah, tetapi juga melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dimulai sejak masa Konstruksi di tahun 2015.

"Di bidang peningkatan mata pencaharian, SOL mendampingi kelompok tani dalam pengembangan budidaya jahe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kemudian budidaya bawang merah sejak 2022 hingga sekarang melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, dan PPL di tingkat desa.

[adsense]

Ia juga memaparkan, SOL juga melakukan pelatihan dan pendampingan keterampilan menenun bagi kelompok perempuan, yang memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

"Sementara di bidang pendidikan, SOL menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris gratis dua kali seminggu bagi siswa SD dan SMP dan SMA di 25 sekolah. Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, SOL juga memberikan beasiswa bagi mahasisw/i serta apresiasi kepada siswa berprestasi di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, " paparnya.

[adsense]

Ia juga menerangkan, pihaknya ingin memastikan keberadaan SOL memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat serta daerah.

"Kami terus membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan (permohonan Masyarakat) dan potensi lokal," terangnya.

[adsense]

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam aspek ketenagakerjaan, SOL berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, baik skilled maupun non-skilled, sesuai kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan. SOL juga memastikan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi pekerja pada kontraktor dan subkontraktor.

"Sementara dari sisi lingkungan, SOL secara berkala melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan dengan melibatkan pihak ketiga yang kompeten. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, parameter lingkungan yang dipantau masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan Pemerintah, " jelasnya.

[adsense]

Menurutnya, melalui kontribusi kepada pemenuhan kewajiban -kewajiban di Kabupaten Tapanuli Utara, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, SOL terus melakukan upaya maksimal sebagai bagian dari mitra pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

"SOL meyakini bahwa kolaborasi yang erat antara perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat merupakan fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi Tapanuli Utara, " pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo melaksanakan apel siaga dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Sinabung.

Apel siaga dilaksanakan di Lapangan Bola Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).

[adsense]

Apel siaga dipimpin oleh Dandim 0205/Karo, Letkol Inf. Robert Panjaitan selaku Ka. Satgas Darurat Bencana, dan diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Karo, jajaran TNI-Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Dandim 0205/Karo menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergitas seluruh unsur dalam menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi akibat aktivitas Gunung Sinabung.

[adsense]

Baca Juga:

• Cemari Jalan, Gudang Cuci Wortel di Lingga Disegel

"Apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan kita bersama dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Sinabung. Seluruh unsur harus mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing serta terus memperkuat koordinasi di lapangan," ujar Robert Panjaitan.

[adsense]

Sebagai langkah antisipasi, Forkopimda Kabupaten Karo telah menyiapkan sejumlah posko siaga yang akan menjadi pusat koordinasi dalam pelaksanaan penanganan dan penanggulangan apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.

Adapun posko Siaga yang dipersiapkan yaitu Pos Siaga Terpadu di Kantor Koramil Kecamatan Simpang Empat, Posko 1 di Desa Kuta Gugung, Posko 2 di Simpang Tiga Kicat, Posko 3 di Desa Payung.

[adsense]

Posko-posko tersebut disiapkan untuk mendukung pemantauan situasi, koordinasi personel, pelayanan masyarakat, hingga langkah evakuasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Seluruh unsur terkait juga diminta untuk memastikan kesiapan peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, serta senantiasa mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah dan instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Setiap perkembangan terkait aktivitas Gunung Sinabung akan disampaikan melalui kanal informasi resmi pemerintah dan instansi terkait.

[adsense]

Melalui apel siaga ini, Forkopimda Kabupaten Karo menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat guna meminimalkan risiko serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh erupsi Gunung Sinabung.(*)

[adsense]

[adsense]

Harapan masyarakat Dusun Cubancer, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, untuk memiliki akses transportasi yang lebih mudah akhirnya terwujud.

Jembatan Gantung Cubancer yang membentang di atas Sungai Lae Kombih resmi diresmikan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama Komandan Kodim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, SH, MIP, Selasa (1/9/2026).

[adsense]

Jembatan sepanjang kurang lebih 70 meter tersebut menghubungkan jalan lintas nasional Sumut-Aceh dengan kawasan perladangan masyarakat di Dusun Cubancer.

Selama ini, warga yang memiliki lahan pertanian di kawasan tersebut menghadapi kendala dalam mengangkut hasil perkebunan.

[adsense]

Kehadiran jembatan gantung diharapkan dapat membuka akses sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya para petani.

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor berharap keberadaan jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat.

[adsense]

"Semoga bermanfaat. Semoga bapak dan ibu sekalian, khususnya yang berladang di sekitar jembatan ini, semakin giat dan semakin rajin karena jembatan sudah ada, sudah aman untuk sarana transportasi," ujar Franc.

Menurutnya, dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat tidak lagi terlalu kesulitan ketika mengangkut hasil perkebunan seperti gambir dan durian yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat setempat.

[adsense]

"Kalau mau mengangkut hasil kebun, gambir, durian, sudah lebih ringan," katanya.

Sementara itu, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana mengatakan pembangunan Jembatan Gantung Cubancer merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

[adsense]

"Inilah bukti negara hadir bersama rakyat. TNI hadir di tengah masyarakat, baik dalam situasi damai maupun situasi perang," ujar Denni.

Jembatan tersebut dibangun atas inisiatif TNI melalui Kodim 0206/Dairi sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus membuka keterisolasian Dusun Cubancer.

[adsense]

Kawasan tersebut dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama hasil perkebunan gambir dan durian.

Namun, keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu kendala masyarakat dalam membawa hasil pertanian keluar dari kawasan perladangan.

[adsense]

Dengan beroperasinya Jembatan Gantung Cubancer, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman dan mudah menuju kawasan perladangan.

Selain mempermudah aktivitas sehari-hari, keberadaan jembatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta membantu memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat.

[adsense]

Pembangunan jembatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa 15 Agustus 2026 yang lalu.

Sebanyak 2 truk diberangkatkan dari halaman Kantor Gubernur Sumut Jalan P Diponegoro Medan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]

"Bantuan yang kita kirimkan berupa makanan siap saji seperti ikan teri, ayam suwir, kentang iris goreng dan lainnya. Bantuan siap saji ini bersumber dari UMKM kita.Mudah mudahan kita akan kirim lagi bantuan lagi ," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor didampingi Kadis Kominfo Sumut Erwin Hormansyah Harahap, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Tanjung, Selasa (1/9/2026)

Sementara itu terkait dengan situasi perkembangan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Timur mengatakan bahwa Pemprov Sumut terus melakukan pemantauan dan Tim sudah turun ke lapangan dan sudah membawa 15.000 masker untuk dibagikan.

[adsense]

Baca Juga:

• Erupsi Gunung Sinabung, Warga di 2 Desa Bakal Dievakuasi

[adsense]

[adsense]

Memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Rantauprapat, Selasa (1/9/2026).

Ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang, berkorban dan gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[adsense]

Ziarah dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Labuhanbatu, Ny Truly Jeffry, bersama jajaran insan Adhyaksa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan. Suasana khidmat semakin terasa saat seluruh peserta melanjutkan kegiatan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

[adsense]

Baca Juga:

• 15 Nagori di Simalungun Dijadwalkan Gelar Pemilihan Pangulu Antar Waktu 15 Oktober 2026

Kajari juga mengatakan, semangat kepahlawanan harus terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada bangsa dan negara.

[adsense]

"Semangat kepahlawanan menjadi inspirasi bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus mengabdi dengan integritas, profesionalitas, keadilan, dan humanisme demi mewujudkan penegakan hukum yang dipercaya masyarakat," ujar Jeffry didampingi Kasi Pidum Lamhot Sagala SH MH, Kasi Pidsus Sabri Fitriansyah Marbun SH MH, Kasi Datun Alfredo Damanik SH MH, Kasi PAPBB Deby Rinaldi SH MH, Kasubbagbin Azmi SH MH dan Kasi Intel Memed Rahmad Sugama SH dan para jaksa fungsional.

Ia juga menyebut, melalui peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026, Kejari Labuhanbatu berkomitmen untuk terus mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan humanis, dengan menjadikan nilai perjuangan para pahlawan sebagai dorongan semangat dalam setiap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 15 nagori (desa) yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Simalungun direncanakan melaksanakan pemilihan pangulu antar waktu (PAW) secara serentak pada 15 Oktober 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba, kepada jurnalis harianSIB.com, Selasa (1/9/2026).

[adsense]

Elyanto mengatakan, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilihan pangulu antar waktu telah diterbitkan. Saat ini, tahapan persiapan mulai berjalan, termasuk rapat yang dilakukan Maujana Nagori untuk membentuk panitia pemilihan pangulu.

"Juknis pemilihan pangulu antar waktu sudah keluar. Saat ini para Maujana Nagori sedang melaksanakan rapat pembentukan panitia pemilihan pangulu," ujar Elyanto.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinabung Naik Level III Siaga, Kapolres Karo Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada

Karena merupakan pemilihan antar waktu, tidak seluruh warga nagori memiliki hak untuk memberikan suara. Jumlah dan unsur pemilih akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

[adsense]

"Dalam pemilihan pangulu antar waktu, ada perbedaan terkait warga yang memiliki hak pilih. Karena namanya pemilihan antar waktu, panitia membatasi orang yang berhak mempunyai hak pilih," jelasnya.

Menurut Elyanto, Maujana Nagori bersama panitia pemilihan nantinya akan menentukan perwakilan masyarakat dari masing-masing nagori yang memiliki hak pilih dalam proses pemilihan tersebut.

[adsense]

"Panitia pemilihan akan menentukan siapa saja perwakilan dari masing-masing desa yang memiliki hak pilih nantinya," katanya.

Adapun 15 nagori yang direncanakan melaksanakan pemilihan pangulu antar waktu secara serentak tersebut yakni:

[adsense]

1. Nagori Simpang Pane Raya, Kecamatan Panei.

2. Nagori Sigodang, Kecamatan Panei.

[adsense]

3. Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei.

4. Nagori Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela.

[adsense]

5. Nagori Pamatang Asilom, Kecamatan Gunung Malela.

6. Nagori Marihat Butar, Kecamatan Bosar Maligas.

[adsense]

7. Nagori Marihat Pondok, Kecamatan Dolok Panribuan.

8. Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

[adsense]

9. Nagori Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou.

10. Nagori Pamatang Panombeian, Kecamatan Panombeian Panei.

[adsense]

11. Nagori Hinalang, Kecamatan Purba.

12. Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya.

[adsense]

13. Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang.

14. Naga Soppa Kecamatan Bandar Huluan

[adsense]

15. Totap Majawa.Kecamatan Tanah Jawa

Elyanto menyebutkan, tahapan pemilihan saat ini masih dalam proses persiapan di masing-masing nagori.

[adsense]

Pembentukan panitia menjadi salah satu tahapan awal sebelum proses pemilihan pangulu antar waktu dilaksanakan. (*)

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan P Nababan menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp955.375.646.227,49 dalam Rapat Paripurna DPRD Humbahas, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jessika A Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, unsur Forkopimda, Sekda Chiristison R Marbun, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

[adsense]

Dalam nota pengantarnya, bupati menjelaskan pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp882,02 miliar naik menjadi Rp903,57 miliar atau bertambah Rp21,55 miliar (2,44 persen).

Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp910,48 miliar menjadi Rp955,38 miliar atau bertambah Rp44,90 miliar (4,93 persen). Pembiayaan netto juga naik dari Rp28,46 miliar menjadi Rp51,81 miliar atau meningkat 82,05 persen.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Toba Sahkan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 Menjadi Perda

Pada sisi belanja, belanja operasi naik menjadi Rp742,43 miliar dari sebelumnya Rp706,33 miliar. Kenaikan paling signifikan terjadi pada belanja modal yang melonjak dari Rp35,92 miliar menjadi Rp104,89 miliar atau meningkat 192,01 persen.

[adsense]

Sebaliknya, belanja tidak terduga turun dari Rp9,25 miliar menjadi Rp2,60 miliar. Belanja transfer kepada pemerintah desa juga berkurang dari Rp158,98 miliar menjadi Rp105,45 miliar.

Bupati menegaskan perubahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian APBD agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut), Dr Parlindungan, SH MH menegaskan bahwa, Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) harus dimaknai lebih dari sekadar upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Internalisasi Reformasi Birokrasi yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 di Taman Simalem Resort, Senin (31/8/2026)

[adsense]

Hal itu disampaikan Rizky Maulana Humas Imigrasi Sumut dalam siaran pers, Selasa (1/9/2026).

Menurut Parlindungan, pembangunan Zona Integritas harus berorientasi pada dua hal utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Pencegahan TPPO, Kanwil Imigrasi Sumut Gandeng BP3MI, Polda dan Kodam I/BB Dorong Sinergi PIMPASA

Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab seluruh jajaran. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penguatan integritas pegawai, perubahan pola pikir dan budaya kerja, peningkatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

[adsense]

"Mari kita jadikan Reformasi Birokrasi bukan sekadar program, tetapi menjadi budaya kerja. Mari kita jadikan Zona Integritas bukan sekadar predikat, tetapi menjadi karakter organisasi," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara juga memperkenalkan identitas baru melalui jargon, motto, maskot "RIMBA" (Harimau Sumatera Kawan Imigrasi) dan jingle, serta meluncurkan inovasi AMANG (Aplikasi Anak MagANG) dan HORAS TAMU.

[adsense]

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kerja, mendorong inovasi, dan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin berkualitas.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Imigrasi Sumatera Utara dalam mendukung dan mewujudkan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

[adsense]

Komitmen tersebut akan terus diwujudkan dengan mengedepankan integritas, inovasi, profesionalisme, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus menggaungkan semangat "Imigrasi untuk Rakyat" yang digaungkan Direktorat Jenderal Imigrasi.(**).

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada periode 31 Agustus hingga 7 September 2026.

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan potensi pertumbuhan awan hujan di Sumut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer.

[adsense]

"Daerah potensi pertumbuhan awan hujan terbentuk di Sumut akibat belokan angin dan konvergensi angin di sekitar Pantai Barat hingga Lereng Timur Sumut, aktifnya gelombang atmosfer serta anomali Suhu Muka Laut (SST) yang hangat," kata Martha, Senin (31/8/2026).

Ia menjelaskan, konvergensi massa udara akibat belokan angin di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, aktivitas gelombang atmosfer, anomali suhu muka laut yang hangat, serta kondisi labilitas udara turut mendukung pertumbuhan awan konvektif.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelombang Atmosfer Aktif, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Sumut

Menurut Martha, penguatan monsun Australia dapat mengurangi tutupan awan pada pagi hingga siang hari. Kondisi itu kemudian meningkatkan suhu udara dan pemanasan permukaan atau solar heating, sehingga aktivitas awan konvektif dapat meningkat pada sore hingga malam hari.

[adsense]

"Cuaca di Sumut dalam sepekan ke depan umumnya didominasi oleh kondisi hujan sedang hingga sangat lebat," ujarnya.

Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan tersebut antara lain Langkat, Binjai, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi.

[adsense]

Kemudian, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal.

Potensi hujan juga mencakup wilayah Kepulauan Nias, yakni Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat. Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat telah tercatat di sejumlah wilayah Sumut.

[adsense]

Pada 25 Agustus 2026, curah hujan tercatat 68 milimeter di Pos Hujan Kuala Pekan, Kabupaten Langkat, dan 53,5 milimeter di Stamet Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara.

Kemudian pada 26 Agustus, curah hujan mencapai 110 milimeter di Pos Hujan Kwala Begumit, Langkat, 83 milimeter di Stamet Kualanamu dan 78 milimeter di Staklim Sumut, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Hujan juga tercatat pada 28 Agustus dengan curah hujan 56 milimeter di Pos Hujan Kebun Boyan, Langkat. Sedangkan pada 30 Agustus, curah hujan mencapai 125 milimeter di Pos Hujan Aek Pamingke, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan 61 milimeter di Pos Hujan Kuala Pekan, Langkat.

Menghadapi potensi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipatif, khususnya terhadap potensi hujan lebat, petir dan angin kencang.

[adsense]

Masyarakat juga diminta selalu mengakses informasi cuaca dari kanal resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi.

Para kepala daerah juga diimbau berkoordinasi dengan BPBD, TNI dan Polri setempat serta terus mengikuti informasi yang disampaikan BBMKG Wilayah I Medan melalui media sosial @infobmkgsumut.

[adsense]

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan BBMKG Wilayah I Medan melalui call center 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id. (*)

[adsense]

[adsense]

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami erupsi. Warga dari dua desa direncanakan bakal dievakuasi.

"Jadi kondisinya begini, kita rencanakan memang ada dua desa kita evakuasi, sesuai dengan rekomendasi," kata Kepala Pelaksana BPBD Karo, Juspri M Nadaek, dilansir detikSumut, Selasa (1/9/2026).

[adsense]

Dua desa itu adalah Desa Payung, Kecamatan Payung, dan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat. Pihak Pemkab Karo saat ini masih berdialog dengan warga yang bakal dievakuasi.

"Namun sekarang kita masih berdialog dengan masyarakat ini yang akan kita evakuasi," tuturnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Erupsi Gunung Sinabung Belum Picu Kenaikan Harga Cabai dan Tomat

[adsense]

[adsense]

Harga cabai merah mengalami kenaikan tajam dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pemantauan PIHPS ( Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Kota Medan, harga cabai merah di Pusat Pasar dan Pasar Petisah kini masing-masing mencapai Rp55.000 dan Rp57.000 per kilogram, naik dibandingkan Jumat pekan lalu yang masih berada di kisaran Rp38.000 dan Rp44.000 per kilogram.

Sementara harga tomat juga naik menjadi sekitar Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram.

[adsense]

Ekonom Gunawan Benyamin mengatakan, Selasa (1/9/2026), kenaikan tersebut sempat dikaitkan dengan erupsi Gunung Sinabung yang dikhawatirkan mengganggu produksi dan distribusi.

Namun berdasarkan observasi di lapangan, pasokan cabai merah dari sejumlah sentra produksi masih berjalan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU Imbau Masyarakat di Kabupaten Karo Tetap Waspada Terhadap Erupsi Sinabung

Kondisi wilayah tersebut relatif aman dari dampak langsung erupsi Sinabung. Faktor yang lebih kuat mendorong kenaikan harga justru mulai berakhirnya musim panen cabai merah di Batubara sehingga produksi dan pasokan dari daerah tersebut menurun.

[adsense]

Di sisi lain, kebutuhan cabai merah untuk wilayah Aceh juga masih dipenuhi dari produksi Sumatera Utara sehingga permintaan terhadap pasokan Sumut tetap tinggi.

Erupsi Sinabung tetap perlu diwaspadai karena jika berlangsung lama berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi komoditas pertanian.

[adsense]

Terlebih sejumlah daerah di luar Sumut mulai menghadapi musim kering yang berpotensi meningkatkan permintaan cabai dari Sumut dan membuat harga bertahan tinggi.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat mitigasi untuk melindungi petani dan produk pertanian sekaligus memastikan kelancaran distribusi antardaerah.

[adsense]

Upaya pedagang besar menjaga keseimbangan pasokan juga perlu didukung kebijakan pemerintah agar kenaikan harga cabai dan komoditas pangan lainnya tidak semakin tajam.(*)

[adsense]

[adsense]

Polemik pemblokiran rekening milik Pasrah Waruwu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli akhirnya menemukan titik terang.

Kuasa hukum Pasrah Waruwu, Yosafat Waruwu, SH, mengapresiasi respons cepat Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada pihak BNI terkait pemblokiran rekening dengan dana sekitar Rp102 juta tersebut.

[adsense]

Yosafati Waruwu, saat diwawancarai Jurnalis harianSIB. com, Selasa (1/9/2026) mengatakan sebelumnya pemblokiran rekening tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Selain mempertanyakan alasan pemblokiran, pihaknya juga menyoroti administrasi BNI yang dinilai belum transparan, termasuk ketidaksesuaian domisili KTP klien dengan surat pemberitahuan BNI serta keterkaitan Polda Jawa Barat yang disebut sebagai pihak yang meminta pemblokiran rekening.

Menurut Yosafati, setelah somasi dilayangkan, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat merespons dengan cepat dan memberikan penjelasan mengenai latar belakang pemblokiran tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• BNI Jelaskan Dasar Tindakan terhadap Rekening Nasabah di Gunungsitoli

Namun, kuasa hukum menjelaskan bahwa Pasrah melakukan transfer tersebut atas permintaan seorang temannya untuk mengirimkan dana ke rekening seseorang.

[adsense]

"Semula kami mempertanyakan alasan pemblokiran dan administrasi BNI yang kurang transparan. Setelah mendapat penjelasan dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, kami memperoleh informasi secara utuh mengenai persoalan tersebut," ujar Yosafati dalam keterangannya.

Ia menambahkan, setelah adanya respons dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, penjelasan dari Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, serta tanggapan dari pihak kuasa hukum, rekening milik Pasrah akhirnya dibuka kembali pada Senin (31/8/2026).

[adsense]

Dengan demikian, dana yang sebelumnya tidak dapat digunakan kini sudah dapat diakses dan digunakan kembali oleh nasabah sebagaimana biasanya.

Atas kejadian tersebut, kuasa hukum mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan, baik atas inisiatif sendiri maupun ketika diminta orang lain untuk mentransfer sejumlah uang.

[adsense]

Pasalnya, transaksi yang dilakukan atas permintaan pihak lain dapat berisiko apabila dana tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

"Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transfer uang, terutama jika transfer dilakukan atas permintaan orang lain," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba sahkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda PAPBD) tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna yang berlangsung, Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Toba di Jalan Sutomo Pagarbatu Balige ini dipimpin Wakil Ketua Thomson Manurung didampingi Wakil Ketua Hendri Tambunan.

[adsense]

Pengesahan rancangan perda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda PAPBD ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus dan Wakil Ketua DPRD Toba bersama pimpinan fraksi DPRD Toba.

Sesuai dengan struktur anggaran yang disampaikan setelah adanya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Toba bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), adapun struktur anggaran adalah pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar Rp500 juta.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Toba Sampaikan Rekomendasi LKPj 2025, Soroti Dana Desa hingga Layanan Publik

Pada sisi belanja daerah, juga terjadi penambahan sebesar Rp500 juta. Belanja yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.218.200.987.872,43, berubah menjadi Rp1.218.700.987.872,43.

[adsense]

Rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Bupati Toba, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Nota Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi. Setelah itu, dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran kemudian menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam sidang paripurna, dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. (**)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Sumatera Utara, yang dirangkaikan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Rakor berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026). Kegiatan tersebut digelar Pemprov Sumut untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Kota Tanjungbalai menerima penyaluran DBH Pajak Provinsi sebesar Rp9.425.220.888 berdasarkan realisasi penyaluran per 31 Agustus 2026.

Rakor dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda Sumut, para kepala daerah se-Sumut, serta perwakilan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Gerakan Pangan Murah

Menurutnya, seluruh potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal, termasuk membuka sumber-sumber pendapatan baru. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan digitalisasi guna memperkuat sistem pengelolaan pendapatan sekaligus meminimalisasi potensi korupsi.

[adsense]

Fatoni juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara tepat sasaran.

Selain itu, daerah diminta mengoptimalkan penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

[adsense]

Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam arahannya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan pencapaian target PAD. Menurutnya, PKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi penting bagi daerah.

"Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Saya minta dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara," ujar Bobby.

[adsense]

Sementara itu, Mahyaruddin Salim menyambut baik pelaksanaan Rakor tersebut. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat sinergitas antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

Mahyaruddin berharap penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu sehingga pemerintah daerah dapat menyusun dan menjalankan program prioritas tanpa mengalami hambatan akibat keterlambatan penerimaan.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih data sekaligus mengurangi potensi kehilangan pendapatan daerah.

"Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap upaya peningkatan pendapatan harus bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat," kata Mahyaruddin.

[adsense]

Diketahui, Pemko Tanjungbalai sebelumnya juga mengikuti koordinasi terkait rencana penyaluran alokasi kurang salur dan DBH Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam rapat daring yang dipimpin Gubernur Sumut pada Mei 2026.

Penyaluran DBH tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keseimbangan fiskal serta mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aksi mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara akhirnya menghasilkan kesepakatan. Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) memberikan jaminan pembebasan biaya administrasi pindah sebesar Rp2 juta kepada mahasiswa, Senin (31/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Kesepakatan itu tercapai setelah Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH mendatangi Kantor LLDikti Wilayah I Sumut, Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Sunggal, sekitar pukul 19.30 dan memediasi pertemuan terkait tuntutan mahasiswa.

[adsense]

Jaminan tersebut dituangkan dalam surat bermeterai berjudul "Surat Perjanjian Jaminan Universitas Darma Agung terhadap Hak Mahasiswa" tertanggal 31 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung Hana Nelsri Kaban.

Dalam surat itu, UDA menjamin pembebasan administrasi pindah sebesar Rp2.000.000 atau Rp2 juta selama akreditasi TMSP (Tidak Memenuhi Syarat Peringkat). Selain pembebasan biaya pindah, pihak yayasan menjamin transkrip nilai akan dikeluarkan sebagai hak mahasiswa secara objektif sesuai data sebelumnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Datang ke LLDikti, Kapolrestabes Medan Ajak Mahasiswa UDA Dialog setelah 10 Jam Demo

Surat jaminan ditandatangani Hana Nelsri Kaban sebagai pihak yang memberikan jaminan. Dalam dokumen tersebut tercantum saksi Rektor UDA Prof Suwardi Lubis, Kapolsek Sunggal Kompol Mhd Yunus Tarigan SH MH, Ketua LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang dan mahasiswa Bina Mesra Hulu.

[adsense]

Sebelumnya, mahasiswa UDA bertahan lebih dari 10 jam di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut sejak pukul 09.00. Mereka meminta LLDikti memfasilitasi perpindahan ke perguruan tinggi swasta (PTS) lain setelah akreditasi UDA disebut dicabut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penolakan terhadap pembayaran Rp2 juta yang disebut sebagai biaya memperoleh surat pindah dari UDA.

[adsense]

Daniel Sinaga, salah seorang mahasiswa yang menjadi orator, sebelumnya menegaskan mahasiswa tidak bersedia membayar biaya tersebut.

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," ujar Daniel saat menyampaikan sikap di Kantor LLDikti.

[adsense]

Daniel juga menyatakan mahasiswa telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung.

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," tegasnya.

[adsense]

Sebelum Kapolrestabes Medan datang, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Anwar Matondang telah berdialog dengan mahasiswa di halaman kantor tersebut. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan solusi dan mahasiswa tetap meminta difasilitasi untuk pindah ke kampus lain.

Setelah proses mediasi dilanjutkan hingga malam hari, kesepakatan akhirnya dituangkan dalam surat jaminan yang antara lain membebaskan mahasiswa dari biaya administrasi pindah sebesar Rp2 juta.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Naomi Sari Kristiani Harefa, adik Iman Harefa, membantah tudingan yang beredar di media sosial dan menyebut dirinya diduga berada di balik kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Iman Harefa.

Naomi menegaskan tidak berada di lokasi saat peristiwa yang menyebabkan Winda meninggal dunia terjadi. Pernyataan itu disampaikan Naomi kepada wartawan di Medan, Senin (31/8/2026).

[adsense]

Dalam wawancara itu, Naomi didampingi Indri Ari Pratami Hasibuan SH, Ridzwan SH MH dan Ezzie Fadhlirridho SM SH MH, tim kuasa hukum dari Lex Prosperitas Law Firm yang merupakan kuasa hukum keluarga Iman Harefa, khususnya Naomi serta kedua orang tua Iman Harefa.

Naomi mengatakan dirinya berada di Jakarta sejak 8 Juli 2026 untuk bekerja dan mengurus sejumlah keperluan. Ia menyebut baru kembali ke Medan pada 2 Agustus setelah mengetahui peristiwa di rumahnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Datang ke LLDikti, Kapolrestabes Medan Ajak Mahasiswa UDA Dialog setelah 10 Jam Demo

Ia menjelaskan, pada 31 Juli 2026 dirinya menghubungi ayahnya agar datang ke Jakarta untuk menangani sejumlah urusan secara langsung. Naomi kemudian memesan tiket keberangkatan ayahnya pada 2 Agustus 2026 pukul 08.20 menggunakan pesawat Citilink.

[adsense]

"Pada saat tanggal 31 Juli itu saya telepon Bapak. Saya bilang, 'Pak, tolonglah ke Jakarta,' karena ada beberapa urusan yang memang harus Bapak langsung yang menangani," katanya.

Naomi mengaku baru memberikan pernyataan setelah hampir sebulan karena tudingan di media sosial telah menyerang kehidupan pribadi dan pekerjaannya sebagai advokat. Ia membantah disebut sebagai penyusun skenario terkait persoalan rumah tangga Iman dan Winda.

[adsense]

"Padahal pada kenyataannya rumah tangga abang saya, bahkan keluarga-keluarganya itu, kami sebagai saudara-saudara tidak ada mencampuri, bahkan tidak ada mengintervensi apa pun sejak pernikahan mereka," kata Naomi.

Menurutnya, keluarga tetap menerima Iman kembali ke rumah keluarga setelah berpisah dengan Winda, karena terdapat dua anak yang harus diperhatikan masa depannya.

[adsense]

Terkait tudingan yang beredar, Naomi menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua tuduhan terhadap dirinya dan keluarganya dibuktikan.

"Dan apa pun yang dikatakan oleh netizen di mana pun, itu harus bisa dibuktikan. Dan saya minta pertanggungjawabannya atas apa semua yang dituduhkan kepada saya karena itu tidak berdasar," ujarnya.

[adsense]

Naomi menyebut langkah hukum terkait tudingan tersebut sedang berjalan. Bagian ini perlu diverifikasi melalui dokumen laporan atau keterangan resmi aparat penegak hukum.

Ia mengaku tudingan itu berdampak pada kehidupan pribadi dan pekerjaannya sebagai advokat, termasuk hilangnya sejumlah kesempatan pekerjaan di Jakarta.

[adsense]

"Banyak dampaknya, Bang. Saya sebagai penjual jasa, terutama kami di bidang hukum ini, sebagai seorang advokat, saya kehilangan banyak kesempatan untuk mencari rezeki," katanya.

Naomi mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan komentar maupun mengunggah informasi mengenai kasus kematian Winda Lorenza Gowasa. Ia meminta masyarakat tidak menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan informasi sepihak di media sosial.

[adsense]

"Saya imbau kepada semua masyarakat yang sudah mungkin hanya tahu sepihak, tidak tahu kenyataan sebenarnya, itu hati-hatilah dalam berkomentar, hati-hatilah dalam memposting sesuatu karena semuanya itu harus ada bukti," ujarnya.

Kasus ini bermula dari kematian Winda Lorenza Gowasa pada 2 Agustus 2026. Peristiwa itu memunculkan polemik setelah muncul perbedaan pandangan mengenai penyebab dan rangkaian kejadian yang menyebabkan Winda meninggal dunia.

[adsense]

Berbagai tudingan terhadap Naomi yang beredar di media sosial merupakan narasi dan klaim warganet yang belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum. Status penyebab kematian serta perkembangan penanganan perkara perlu diverifikasi kepada pihak berwenang. (**)

[adsense]

[adsense]

Seorang ibu Enny Christina yang datang jauh-jauh dari Padangsidimpuan menggelar aksi demo bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Sumut di depan Mapolda Sumut, Senin (31/8/2026).

Dalam orasinya, Enny dan mahasiswa meminta keadilan hukum terhadap suami dan anaknya yang dijadikan tersangka oleh Polres Padangsidimpuan.

[adsense]

"Bapak Kapolda, tolong kami, bantu kami. Kami mencari keadilan yang nyata di sana tapi dibola-bola," ujarnya sambil menangis histeris.

Menurutnya, kasus ini berawal saat anaknya Rifki Ananda dijebak dalam kasus Narkoba tahun 2023 silam.

[adsense]

Baca Juga:

• GSN di Percut Sei Tuan, IRT Jadi Bandar Narkoba Diciduk, 40 Paket Sabu dan Samurai Disita

Enny mengaku, tidak berapa lama personel Polres Padangsidimpuan menelepon menyebut anaknya ditangkap karena menggunakan narkoba dan akan dilepas dengan sejumlah uang.

[adsense]

"Setelah anak saya menceritakan kebenarannya, saya ancam akan lapor ke Propam, datanglah sejumlah oknum minta maaf dan berdamai. Saya meminta Yusuf ditangkap, namun tidak pernah ditangkap," terangnya.

Suatu ketika, sambungnya, anaknya ketemu Yusuf. Dalam pertemuan itu Rifki dianiaya Yusuf dengan cara menampar yang menimbulkan perkelahian.

[adsense]

"Namun anak saya dituduh menyerang yang akhirnya dikriminalisasi," ungkapnya.

Bahkan lanjutnya, anak dan suaminya telah ditetapkan menjadi tersangka.

[adsense]

"Dan paling mengherankan, anak dan suami saya dikenakan pasal pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Saat ditanya pasal yang digunakan, mereka menjawab salah ketik," kesalnya.

Sementara kuasa hukumnya, Adi Guna Prawira Lubis, SH, MH mengatakan mengutuk keras oknum-oknum di Polres Padangsidimpuan yang telah mengkriminalisasi anak dan suami Enny.

[adsense]

"Kami minta Kapolda Sumut, Bid Propam agar menindak tegas oknum Polres Sidimpuan tersebut," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Bid Propam, Parlindungan Tamba meminta agar membuat laporan resmi ke Bid Propam Polda Sumut.

[adsense]

"Agar bisa kami klarifikasi sebaiknya membuat laporan terlebih dahulu," tukasnya.

Kemudian, didampingi kuasa hukum, Enny membuat laporan resmi ke Bid Propam Polda Sumut.

[adsense]

Dalam laporan tersebut, ia meminta Bid Propam memeriksa sejumlah oknum di Polres Padangsidimpuan.

Usai menyampaikan tuntutannya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.(*)

[adsense]

[adsense]