[adsense]

Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labuhan Batu Utara (Labura) merazia tempat hiburan Star High Aekkanopan di Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kamis (1/10/2026) dini hari.

Dalam razia tersebut, 20 pengunjung diperiksa dan dilakukan tes urine kepada 20 pengunjung tersebut.

[adsense]

Hasil pemeriksaan, petugas tidak ada menemukan barang bukti narkotika di tempat hiburan tersebut, tetapi dari urine yang diperiksa, enam pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi methamphetamine dan amphetamine (MET/AMP).

Kepala BNNK Labura, M Hendro, Kamis (1/10/2026), membenarkan, pihak melakukan razia di Star High dan ia juga membenarkan ada enam pengunjung positif menggunakan zat MET+AMP setelah dilakukan tes urine.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua PSI Labura Perbaiki Jalan Kampungtarutung

Lalu, katanya lagi, enam pengunjung itu telah dibawa ke Kantor BNNK Labura untuk menjalani proses asesmen dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Hendro menjelaskan, kegiatan razianya berkaitan Saber Bersinar (Sapu Bersih Sindikat Narkoba dan Bersih dari Narkoba) dan juga untuk merespon atau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tempat hiburan itu.

[adsense]

Ia juga menjelaskan, selain ia sendiri, kegiatan di Star High tersebut, melibatkan sejumlah pejabat BNNK Labura serta personel Satpol PP Pemkab Labura.(*)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Dusun II, Desa Belungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kasat Resnarkoba AKP Hardiyanto SH MH, mengatakan terduga pelaku yang diringkus, berinisial MM alias Umay (28), warga Dusun IV, Desa Belungkut. Penangkapan terhadap pria itu dilakukan Tim Opsnal Unit II Satresnarkoba dipimpin Kanit, Ipda Risnal Situngkir SH.

[adsense]

"Saat penangkapan, petugas mengamankan barang bukti 2 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,88 gram, kaca pirex bekas pakai yang masih berisi sabu seberat 1,40 gram dari Umay," kata AKP Hardiyanto kepada sejumlah wartawan, Kamis (1/10/2026).

Polisi juga menyita satu bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, alat isap sabu atau bong, mancis dan telepon genggam merek Nubia warna silver.

[adsense]

Baca Juga:

• Transaksi Sabu di Jalan STM Gagal, Pengedar Diciduk Polrestabes Medan

Identitas Kori masih dalam penyelidikan petugas. Polisi kemudian membawa Umay beserta seluruh barang bukti ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

[adsense]

"Satresnarkoba Polres Labuhanbatu masih mendalami asal-usul barang haram tersebut, termasuk mengejar pihak yang disebut sebagai pemasok. Kasus tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum," tegas Kasat. (*)

[adsense]

[adsense]

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk meneguhkan kembali persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman.

[adsense]

"Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya diucapkan dalam upacara, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan kita sebagai warga negara," kata Sabayuti.

Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus dihidupkan dalam keseharian agar menjadi pedoman nyata, bukan sekadar slogan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Nias Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026, Segera Dievaluasi Gubernur

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami sejarah bangsa serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menghadapi tantangan zaman. "Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan karakter kebangsaan yang kuat," ujarnya saat diwawancarai Jurnalis harianSIB.com, Rabu (1/10/2026).

[adsense]

Lebih lanjut, Sabayuti menegaskan bahwa di Nias, nilai-nilai Pancasila tampak nyata dalam iman dan religiusitas, perikemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika kelima sila ini dijadikan pegangan, maka akan lahir persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan, itulah cita-cita luhur yang relevan bagi masyarakat Nias maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan komitmen mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, serta memperkokoh persatuan dan keutuhan NKRI.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Korem 022/PT menggelar bakti kesehatan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Tentara TK IV 01.07.01 Pematangsiantar, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan dibuka Dandenkesyah 01.04.01 Letkol Ckm Mukran Siregar diikuti 7 warga dari Pematangsiantar dan Simalungun. Hadir Karumkit TK IV Mayor Ckm dr Ivan Paulus Gunata, Kasiter Korem 022/PT Letkol Arm Marzuq Ashidiqi serta dokter spesialis mata dr Selly Azmeila.

[adsense]

Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto mengatakan, bakti sosial ini merupakan arahan Kasad selaku Ketua Persada Alumni Akmil 1992 sekaligus bagian dari Karya Bakti Skala Besar TNI AD.

"Ini bukan sekadar pelayanan kesehatan, tapi wujud nyata kepedulian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korem 022/PT berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat," ujar Danrem.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Wasrik Itjenad Sambangi Korem 022/PT, Danrem: Buka Data Seluas-luasnya

"Terima kasih kepada sponsor yang berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat," tutupnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di halaman Lapas Barus, Kamis (1/10/2026) sebagai bagian dari pelaksanaan agenda nasional untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan.

Menurut Kalapas Barus Tarmizi dalam keterangan resmi, pelaksanaan upacara mengacu pada pedoman penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusung tema "Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur."

[adsense]

Upacara ini diselenggarakan mengikuti susunan acara sebagaimana ditetapkan dalam pedoman dimulai dengan penghormatan umum, laporan Komandan Upacara, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembacaan Ikrar, pembacaan doa, serta rangkaian penutupan upacara sesuai ketentuan.

"Menjadi bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme serta menumbuhkan penghargaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sekaligus untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemerintah Beri Bantuan Subsidi Upah ke Pekerja, Rp 900.000 untuk 3 Bulan

"Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus penguatan komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan tugas bagi bangsa dan negara," katanya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja pada periode Oktober-Desember atau kuartal IV tahun 2026.

"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden, di Istana, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Airlangga mengatakan, bantuan subsidi upah itu memiliki nominal Rp 300.000 untuk setiap bulannya. Namun, penyalurannya dilakukan sekali untuk tiga bulan.

Dengan demikian, penerima bantuan akan menerima Rp 900.000 untuk tiga bulan.

[adsense]

Baca Juga:

• Aturan Sudah Terbit, BSU Karyawan Cair Sekaligus Rp 600.000

Dia melanjutkan, bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja.

[adsense]

Namun, Airlangga tak merincikan soal kriteria penerima bantuan.

"Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun," ungkap dia.

[adsense]

Selain subsidi upah, Airlangga mengungkap pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 kepada pekerja gajinya di bawah Rp 10 juta.

Dia mengatakan, kebijakan ini akan dilanjutkan ke tahun 2027 untuk sekitar 7,5 juta pekerja.

[adsense]

Jika pada 2026 kebijakan ini menyasar sektor padat karya dan pariwisata, tahun depan akan menyasar semua sektor.

"Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp 10 juta," ungkap dia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ediyanto Wong (63), pasien cuci darah rutin di RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, diduga menjadi korban malapraktik setelah dua kawat penuntun (guidewire) ditemukan tertinggal dan putus di jantungnya pascatindakan medis oleh dr MF. Pihak keluarga kini menuntut pertanggungjawaban hukum serta realisasi janji kompensasi yang belum dibayarkan.

[adsense]

Kasus bermula 18 Februari 2026 saat Ediyanto mengeluh nyeri dada saat cuci darah. Sehari kemudian, dr MF melakukan pemasangan ring di Cath Lab RSUD AWS. Namun, keluarga menyatakan tindakan itu dilakukan tanpa penjelasan risiko dan prosedur. Istri Ediyanto, Yetlie, diminta menandatangani formulir persetujuan dalam kondisi panik karena suaminya mengalami serangan jantung.

[adsense]

Baca Juga:

• klikdialisis.com, Permudah Komunitas Pasien Cuci Darah Mencari Informasi Kesehatan

[adsense]

"Dua kawat tertinggal di dalam otot jantungnya, bukan satu saja," ujar kuasa hukum keluarga, Jafri Musa, melansir detikcom.

[adsense]

* Kompensasi Rp 5 Miliar Belum Dibayar

Pengaduan resmi diajukan keluarga pada 13 April 2026 dan mediasi berjalan sebanyak 14 kali hingga Agustus 2026. Pada mediasi kedua, 5 Mei 2026, dr MF mengakui tidak memberikan penjelasan kepada keluarga sebelum maupun sesudah tindakan. Disepakati kompensasi Rp 5 miliar dengan tenggat waktu Juli 2026, namun hingga kini belum direalisasikan.

[adsense]

"Kesepakatan itu menyebutkan dia mengakui kesalahannya dan akan memberi kompensasi Rp 5 miliar. Tapi tidak dilakukan sama sekali sampai hari ini," kata Jafri Musa.

[adsense]

Sejak Agustus 2026, komunikasi dokter dengan keluarga terputus. RSUD AWS telah menjatuhkan sanksi etik berupa penghentian sementara kewenangan tindakan intervensi medis dr MF selama enam bulan dan melaporkan kasus ke Dinas Kesehatan Kaltim. Sementara itu, pihak rumah sakit melalui Kepala Instalasi Humas dan PKRS dr Arysia Andhina belum memberikan komentar lebih lanjut.

[adsense]

Pascaoperasi bypass di Singapura, kondisi Ediyanto masih fluktuatif. Anaknya, Dessy Wongso, berharap ada itikad baik dari pihak dokter dan rumah sakit untuk menuntaskan masalah ini.

[adsense]

"Memang ini musibah, tidak ada yang menginginkan. Tapi itikad baik yang kita harapkan. Yang kita minta ada pertanggungjawaban," tegas Dessy.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjadi calon tunggal kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pilihan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai tindak lanjut, DPR pun telah menggelar fit and proper test terhadap Suyudi, Kamis (1/10/2026).

[adsense]

"Kami DPR RI sudah mendapatkan surpres dari Presiden Prabowo Nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokman.

Suyudi lahir di Pandeglang, Banten, pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 yang kemudian bersekolah lanjut melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2018.

[adsense]

Baca Juga:

• Resmi Disetujui, Komjen Suyudi Melaju ke Paripurna DPR Jadi Kapolri

Pengalamannya di bidang tersebut terus bertambah ketika ia dipercaya memimpin unit Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) Polda Metro Jaya. Setelah itu, Suyudi juga pernah menjadi Kasat Reskrim di Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta Barat, serta Kanit Resmob Bareskrim Polri.

[adsense]

Selain itu, Suyudi juga sempat dipercaya mengurusi manajerial wilayah dengan menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang. Lalu berlanjut ke sejumlah posisi pimpinan kepolisian resor, yakni Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Kenaikan karier Suyudi berlanjut ke tingkat kepolisian daerah. Pada 2023, ia dipercaya menduduki posisi Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, ia menjadi Kapolda Banten.

[adsense]

Titik puncak karier Suyudi kemudian terjadi pada 25 Agustus 2025 ketika dirinya diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN dalam rangka penugasan di luar struktur kepolisian. Dengan demikian, Suyudi resmi menjadi Jenderal Bintang Tiga.

Kini, lebih dari setahun setelah memimpin lembaga tersebut, namanya kembali mendapat penugasan penting di lingkungan Polri sebagai calon tunggal Kapolri. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Desa Ledong Barat, Kecamatan Aekledong, Kabupaten Asahan, dinilai berpeluang menjadi Desa Percontohan Antikorupsi. Penilaian tersebut dilakukan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dir Permas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Setelah melalui penilaian awal, tim KPK kembali melakukan penilaian lanjutan di Kantor Kepala Desa Ledong Barat, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Penilaian tersebut dihadiri Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Firlana Ismayadin, bersama tim.

Kegiatan juga dihadiri Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara, H M Suib, Wakil Bupati Asahan Rianto, Camat Aekledong Ade Helmi serta sejumlah undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Tebingtinggi Bagikan Ratusan Naskot kepada Parbetor

Sementara itu, Camat Aekledong Ade Helmi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian tersebut.

[adsense]

Menurutnya, terpilihnya Desa Ledong Barat sebagai calon Desa Percontohan Antikorupsi merupakan sebuah capaian yang membanggakan.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan ini. Kami mendukung penuh capaian Desa Ledong Barat sebagai calon desa percontohan perluasan antikorupsi tingkat Provinsi Sumatera Utara," ujar Ade.

[adsense]

Ade mengatakan, dari 5.417 desa yang ada di Sumatera Utara, Desa Ledong Barat menjadi satu-satunya desa yang terpilih sebagai calon Desa Percontohan Antikorupsi.

Ia berharap hasil penilaian tim KPK dapat membawa Desa Ledong Barat meraih hasil terbaik dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.

[adsense]

"Semoga dari hasil penilaian tim KPK, Desa Ledong Barat dapat menjadi yang terbaik dalam hal percontohan desa antikorupsi," harapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung pengungkapan dugaan korupsi dalam program kerja sama replanting sawit dan penanaman ubi kayu di PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp73,8 miliar.

Bobby mengatakan, pemerintah provinsi mendukung langkah Dewan Komisaris PT PSU yang telah melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum.

[adsense]

"Kalau memang ada korupsi di sana, kami dari pemerintah mendukung, mudah-mudahan bisa terselesaikan," kata Bobby, Selasa (29/9/2026), mengutip detikcom.

Dewan Komisaris PT PSU Muhammad Syarif Lubis mengatakan, dugaan penyimpangan ditemukan dalam program replanting dan pemanfaatan lahan untuk tanaman sela ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau yang berlangsung sejak 2021.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Tersangka Dugaan Korupsi MBG Dilimpahkan, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Triliun

Dewan Komisaris juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Salah satunya terkait dugaan keterlibatan seorang kepala bagian PT PSU berinisial BS dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

[adsense]

Dugaan tersebut antara lain didukung bukti transfer dan kuitansi pembayaran ke rekening pribadi BS yang dibenarkan oleh salah seorang pegawai.

Syarif menyebut pemanfaatan lahan seluas sekitar 1.080,55 hektare untuk penanaman ubi diperkirakan menghasilkan pendapatan Rp103,73 miliar selama periode 2021 hingga 2026.

[adsense]

Sementara itu, apabila kegiatan replanting dan penanaman ubi dilakukan secara mandiri oleh PT PSU, terdapat potensi pendapatan sekitar Rp77,26 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kompensasi yang seharusnya diterima PT PSU mencapai Rp3,65 miliar, tetapi realisasinya baru sekitar Rp3,42 miliar.

Dewan Komisaris PT PSU kemudian melaporkan dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang tersebut ke Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum.

[adsense]

Syarif berharap laporan tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola PT PSU sehingga perusahaan daerah tersebut dapat kembali berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara.(*)

[adsense]

[adsense]

Pensiunan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Sudjono MS, divonis 2 tahun penjara dalam perkara penggunaan surat palsu untuk menguasai harta warisan senilai sekitar Rp20 miliar.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat dalam sidang di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (30/9/2026)

[adsense]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Sudjono terbukti bersalah melanggar Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudjono oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar Hendra.

[adsense]

Hakim menyebut perbuatan Sudjono dinilai merugikan korban. Sementara itu, faktor yang meringankan yakni terdakwa telah berusia lanjut dan belum pernah menjalani hukuman pidana.

Atas putusan tersebut, baik penasihat hukum Sudjono maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

[adsense]

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Sudjono.

Perkara ini bermula ketika Sudjono diduga menggunakan sejumlah dokumen yang tidak sah dalam proses pengurusan penetapan ahli waris almarhum Drs Tasrif Gandhi.

[adsense]

Dalam dakwaan jaksa, Sudjono sebelumnya mengurus Surat Keterangan Kematian Oly Dhana yang diterbitkan pada 5 Mei 2017. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2018, Sudjono disebut membuat surat pernyataan sendiri. Surat itu kemudian dibawa ke Kantor Lurah Kota Matsum III untuk mendapatkan cap dan tanda tangan sebelum digunakan sebagai kelengkapan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Medan.

[adsense]

Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA Medan tertanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan ahli waris almarhum Drs Tasrif Gandhi.

Penetapan tersebut berkaitan dengan sejumlah aset, di antaranya tanah dan bangunan di Jalan Cemara, Jalan Sinabung dan Jalan Paduan Tenaga. Selain itu, terdapat lahan seluas 11.671 meter persegi di Desa Tembung, Kabupaten Deliserdang, tanah di Kota Tanjungbalai serta sejumlah kendaraan.

[adsense]

Jaksa dalam dakwaannya menyebut Sudjono menggunakan dokumen yang memuat keterangan tidak benar, termasuk mengenai hubungan keluarganya dengan Oly Dhana.

Padahal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA Medan, Sudjono disebut hanya berstatus sebagai saksi dan bukan saudara kandung maupun saudara seibu Oly Dhana.

[adsense]

Jaksa juga mengungkap dugaan keterangan palsu dari seorang saksi bernama Fahmi Ilham. Dalam keterangannya, Fahmi disebut mengaku sebagai tetangga Oly Dhana.

Namun, berdasarkan keterangan dari Kelurahan Kota Matsum III, Fahmi disebut tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

[adsense]

Mantan Lurah Kota Matsum III, Mirnaloy, juga disebut memberikan keterangan bahwa surat pernyataan yang digunakan Sudjono bukan diterbitkan oleh pihak kelurahan.

Cap stempel dan tanda tangan dalam surat tersebut disebut berbeda dengan dokumen resmi. Bahkan, tanda tangan lurah dalam dokumen itu diduga dipalsukan.

[adsense]

Akibat perbuatan tersebut, Yusbah, yang merupakan istri kedua almarhum Drs Tasrif Gandhi, disebut mengalami kerugian sekitar Rp20 miliar. Kerugian itu berkaitan dengan hilangnya hak atas harta warisan milik suaminya. (*)

[adsense]

[adsense]

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat paripurna persetujuan pergantian Kapolri hari ini.

[adsense]

"Rekan-rekan kami tadi sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, lalu juga mendapat persetujuan dari Ketua MKD dan pimpinan DPR, apakah secara aklamasi disetujui?" tanya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat uji kelayakan di Gedung DPR, Kamis (1/10/2026), melansir detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Beri Kuliah Umum, Kapolri Ingatkan Bahaya Hoaks dan Kejahatan Digital

[adsense]

Rapat kemudian ditutup. "Dengan telah selesainya penyampaian persetujuan secara aklamasi, maka selesai acara hari ini. Kita langsung ke paripurna," ujar Habiburokhman.

[adsense]

Komjen Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala BNN RI. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, dan akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan Polri.(*)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Kabupaten Batubara Periode 2024-2029 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Batubara, Alpon Sirait, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-35 kepada UPT SMP Negeri 3 Air Putih Kabupaten Batubara.

Alpon Sirait sendiri merupakan alumni SMP Negeri 5 Air Putih, yang kini menjadi SMP Negeri 3 Air Putih, angkatan ketiga tahun 1996. Saat ini ia juga tercatat sebagai orang tua siswa di sekolah tersebut.

[adsense]

"Selamat ulang tahun yang ke-35 kepada UPT SMP Negeri 3 Air Putih Kabupaten Batubara," ucap Alpon dalam video ucapan yang disampaikan di akun FB miliknya, Rabu (30/9/2026).

Ia berharap SMPN 3 Air Putih terus menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi siswa untuk menimba ilmu serta mencetak generasi berprestasi dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

"Selama ini Bapak dan Ibu semua sudah memberikan waktu dan tenaga terbaik untuk mendidik anak-anak kita, mencetak anak didik yang berprestasi, berdaya saing tinggi, berakhlak dan bermoral," ungkapnya.

[adsense]

Alpon berharap di usia ke-35 ini, SMPN 3 Air Putih semakin maju dan berkembang untuk mewujudkan Batubara yang Bahagia.(*)

[adsense]

[adsense]

Arief Yunianto, Nakhoda KM Virgo Transport 8, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa. Penanganan perkara kini dilakukan Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri.

[adsense]

Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Kukuh Prabowo, menyatakan Arief telah ditahan dan saat ini berada di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kalimantan Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Padang Lawas Ungkap 24 Kasus Narkoba, 29 Tersangka Diamankan

[adsense]

Pemeriksaan masih terus berlangsung untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang juga bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Kukuh belum merinci konstruksi perkara maupun pasal yang dipersangkakan, dan menyampaikan keterangan resmi akan dirilis setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

[adsense]

Sebelumnya, Mabes Polri telah mengambil alih penanganan kasus ini dari Polda Kalimantan Selatan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan penanganan terpadu telah dilakukan sejak awal kejadian bersama Basarnas, TNI, dan instansi terkait, baik untuk operasi SAR maupun penegakan hukum.

[adsense]

KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9), saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah menghadapi cuaca buruk.(*)

[adsense]

[adsense]

Polisi menangkap seorang oknum kepala desa berinisial ES di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena diduga terlibat praktik mafia tanah. Bersama seorang staf desa dan dua pihak swasta, ES diduga melakukan penipuan dalam transaksi jual beli tanah di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Keempat tersangka kini ditahan di Mapolres Bogor.

[adsense]

"Dari 4 tersangka tersebut, salah satunya adalah oknum kepala desa, satu staf desa, dan dua lainnya dari pihak swasta," ujar Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo, Rabu (30/9/2026), melansir detikcom.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasi Pidsus Kejari Bogor Diperiksa Kejagung, Kajari Tegaskan Tak Terkait Kasus RSUD Parung

[adsense]

*Modus Pakai Figur Palsu dan Dokumen Rekayasa

ES diketahui menyusun skenario palsu untuk mengelabui calon pembeli. Ia menyiapkan sejumlah orang yang berpura-pura menjadi pemilik lahan yang dijual.

[adsense]

"Saudara ES mengumpulkan orang-orang untuk menyatakan bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah milik mereka," jelas Anggi. Selain itu, dokumen-dokumen yang diserahkan kepada pembeli juga terindikasi kuat palsu. Keempat tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan.

[adsense]

*Kerugian Korban Capai Rp 3 Miliar

[adsense]

Korban sudah membayar uang muka untuk lahan seluas sekitar 4 hektare, dan menderita kerugian diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.

[adsense]

"Proses ini berjalan panjang sejak 2025. Berdasarkan kecukupan alat bukti, kami tetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka," tambah Anggi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat akan mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan kepada terpidana kasus Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz, yang kini menjalani pembebasan bersyarat.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemberian remisi tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

[adsense]

"Indra Kenz yang masuk pada 2022 dengan vonis 10 tahun mendapatkan hak remisi seperti warga binaan lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan SOP," kata Ishadi, dilansir Antara, Rabu (30/9/2026).

Jika hasil pemeriksaan menemukan pemberian remisi tidak sesuai SOP, remisi tersebut dapat dibatalkan dan Indra Kenz bisa ditarik kembali ke lembaga pemasyarakatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas TBA beserta Pejabat Struktural Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Kepada Kepala Kamar

Indra Kenz mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 setelah sebelumnya menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Selama masa pembebasan bersyarat, ia wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor setiap bulan serta mengikuti pembimbingan dan pengawasan.

[adsense]

Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait Binomo.

Ia dinyatakan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum dipindahkan ke Lapas Cibinong, Indra sempat ditahan di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 10 unit bangunan yang disebut sebagai fasilitas "apartemen" di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya dibongkar, Rabu (30/9/2026).

Pembongkaran dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi menggunakan satu unit alat berat. Seluruh bangunan ditargetkan selesai diratakan pada hari yang sama.

[adsense]

Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong.

Melansir Antara, Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bangunan tersebut tidak menggunakan anggaran APBN. Bangunan dibangun secara swadaya dan tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

[adsense]

Baca Juga:

• 11 Alat Berat Dikerahkan, Pemkab Tapteng Percepat Normalisasi Sungai Pascabencana di Tukka

Kemenimipas kini masih mendalami pihak yang pernah menempati bangunan tersebut, termasuk pihak yang diduga membiarkan keberadaan dan pemanfaatannya.

[adsense]

Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas saat inspeksi ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026. Selain bangunan yang disebut sebagai "apartemen", pemeriksaan juga mencakup fasilitas lain, seperti tempat kebugaran dan ruangan yang disebut direncanakan menjadi simulator golf.

Dari pemeriksaan sementara, Rudi menyebut terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

[adsense]

Meski demikian, Kemenimipas belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Tim pemeriksa masih menganalisis keterangan, dokumen, dan bukti lainnya sebelum menyampaikan hasil akhir.

Sebelumnya, Ombudsman RI memberikan waktu kurang dari satu bulan kepada Lapas Kelas IIA Cibinong untuk merobohkan fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas tersebut. Pembongkaran kini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan dan penertiban fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jabatan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara resmi berganti. Brigjen Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., CFrA. digantikan Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K.

Berdasarkan rilis yang dibagi Bid Humas Polda Sumut, Kamis (1/10/2026), serah terima jabatan dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di Aula Tribrata Polda Sumut, Rabu (30/9/2026).

[adsense]

Dalam amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan untuk menjaga kinerja dan akuntabilitas organisasi Polri.

"Polri dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi ke arah yang lebih baik," kata Whisnu.

[adsense]

Baca Juga:

• Kompolnas Apresiasi Keterbukaan Audit Investigasi Kasus Winda Lorenza, Polda Sumut Libatkan Pihak Eksternal

"Pengawasan yang optimal tidak hanya menjaga kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.

[adsense]

Whisnu mengapresiasi Brigjen Nanang Masbudi atas dedikasi selama dua tahun menjabat Irwasda. Ia juga menyampaikan selamat atas kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan penugasan baru sebagai Auditor Kepolisian Utama Tk. II Itwasum Polri.

Kepada pejabat baru, Kapolda meminta segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang telah berjalan.

[adsense]

"Saya minta seluruh personel memberikan dukungan penuh kepada Irwasda yang baru. Bangun komunikasi, sinergi, dan kerja sama yang solid," tegasnya.

Upacara sertijab dihadiri Wakapolda Sumut, pejabat utama Polda Sumut, Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres jajaran. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung menyerahkan enam tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Penyerahan tahap II dilakukan Tim Penyidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Selasa (29/9/2026), setelah berkas perkara keenam tersangka dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat.

[adsense]

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyerahan tersebut mencakup enam tersangka beserta barang bukti.

"Pada hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026," ujar Anang dalam keterangan pers di Kantor Kejari Jakarta Pusat.

[adsense]

Baca Juga:

• Enam Tersangka Dugaan Korupsi MBG Dilimpahkan, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Triliun

Mereka adalah DH, Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026; SS, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025–Juni 2026; dan LP, Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024–2 Juni 2026.

[adsense]

Dua tersangka lainnya yakni LMI, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta pihak swasta berinisial GHS dan AYS.

Dalam pelaksanaan tahap II, penyidik JAM PIDSUS menyerahkan alat bukti berupa keterangan dari 233 saksi dan empat ahli, beserta sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya.

[adsense]

Anang mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut menimbulkan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp10 triliun.

Nilai tersebut menjadi salah satu angka utama dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola program MBG pada periode 2025–2026.

[adsense]

Untuk DH, LP, dan SS, Kejagung menyangkakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor. Ketiganya juga dikenakan sangkaan subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara itu, LMI, GHS, dan AYS dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e UU Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[adsense]

Selain enam tersangka yang dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat, terdapat satu tersangka berinisial AMyang proses penyidikannya masih ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL).

Anang mengatakan perkara AM berkaitan dengan koneksitas sehingga penanganannya melibatkan peradilan militer. AM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

[adsense]

"Terhadap yang bersangkutan saat ini dalam proses hukum. Karena (perkara) ini koneksitas, ditangani Pengadilan Militer dan oleh Pidmil termasuk ada dari sipilnya dan sedang berjalan. Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan," ujar Anang.

Setelah menerima tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat akan mempersiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan.

[adsense]

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Kejagung menyatakan hal tersebut masih menjadi kewenangan tim penyidik dan akan dilihat dalam proses pembuktian di persidangan.

"Sampai saat ini belum. Dalam pembuktian nanti kita lihat di persidangan seperti apa ya," kata Anang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung menyerahkan enam tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Penyerahan tahap II dilakukan Tim Penyidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Selasa (29/9/2026), setelah berkas perkara keenam tersangka dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat.

[adsense]

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyerahan tersebut mencakup enam tersangka beserta barang bukti.

"Pada hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026," ujar Anang dalam keterangan pers di Kantor Kejari Jakarta Pusat.

[adsense]

Baca Juga:

• Inspeksi Umum, Tim Jamwas Kejagung Periksa Semua Kejati Sumut dan Jajaran

Mereka adalah DH, Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026; SS, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025–Juni 2026; dan LP, Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024–2 Juni 2026.

[adsense]

Dua tersangka lainnya yakni LMI, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta pihak swasta berinisial GHS dan AYS.

Dalam pelaksanaan tahap II, penyidik JAM PIDSUS menyerahkan alat bukti berupa keterangan dari 233 saksi dan empat ahli, beserta sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya.

[adsense]

Anang mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut menimbulkan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp10 triliun.

Nilai tersebut menjadi salah satu angka utama dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola program MBG pada periode 2025–2026.

[adsense]

Untuk DH, LP, dan SS, Kejagung menyangkakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor. Ketiganya juga dikenakan sangkaan subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara itu, LMI, GHS, dan AYS dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e UU Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[adsense]

Selain enam tersangka yang dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat, terdapat satu tersangka berinisial AMyang proses penyidikannya masih ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL).

Anang mengatakan perkara AM berkaitan dengan koneksitas sehingga penanganannya melibatkan peradilan militer. AM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

[adsense]

"Terhadap yang bersangkutan saat ini dalam proses hukum. Karena (perkara) ini koneksitas, ditangani Pengadilan Militer dan oleh Pidmil termasuk ada dari sipilnya dan sedang berjalan. Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan," ujar Anang.

Setelah menerima tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat akan mempersiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan.

[adsense]

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Kejagung menyatakan hal tersebut masih menjadi kewenangan tim penyidik dan akan dilihat dalam proses pembuktian di persidangan.

"Sampai saat ini belum. Dalam pembuktian nanti kita lihat di persidangan seperti apa ya," kata Anang. (*)

[adsense]

[adsense]