[adsense]

Sebanyak tiga alumni SMAN 1 Pematangsiantar berhasil lulus seleksi Akademi Militer (Akmil) Angkatan Darat (AD) Tahun 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi.

Kepala SMAN 1 Pematangsiantar, Anthoni Purba SPd MSi didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ramli Simanjuntak SPd MSi, mengatakan ketiga alumni yang berhasil lolos adalah Janbiter Mikhael Samtohu Hulu, Kevin Mathew Patar Tamba (alumni 2026), dan Defki Sinaga (alumni 2024).

[adsense]

"Kami mengucapkan selamat kepada para alumni yang berhasil lulus masuk Akmil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat juang," ujar Anthoni Purba kepada harianSIB.com, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa SMAN 1 Pematangsiantar agar terus berusaha meraih cita-cita.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Pematangsiantar Sita 18 Butir Pil Ekstasi, Satu Pria Ditangkap

Orangtua Janbiter Mikhael Samtohu Hulu turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang telah membimbing putranya selama menempuh pendidikan di SMAN 1 Pematangsiantar.

[adsense]

"Terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah memberikan bimbingan dan pendidikan selama tiga tahun di sekolah. Puji Tuhan anak kami telah lulus Akmil AD Tahun 2026. Mohon doa agar diberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menjalani pendidikan," ujarnya.

Hal senada disampaikan orangtua Kevin Mathew Patar Tamba, Justinus Tamba, yang mengaku bersyukur atas kelulusan putranya di Akademi Militer Angkatan Darat Magelang.

[adsense]

Ia berharap Kevin dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan menjadi prajurit TNI AD yang berintegritas serta mengabdi kepada bangsa dan negara.(**)

[adsense]

[adsense]

Sebanyak ratusan siswi SMP Negeri 1 Sidamanik, Kabupaten Simalungun, mengikuti imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) yang dilaksanakan Puskesmas Sarimatondang dalam rangka mendukung Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Rabu (5/8/2026).

Sebelum pelaksanaan imunisasi, tim vaksinator Puskesmas Sarimatondang didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sidamanik, Apriyanti Damanik SPd, memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta efek samping vaksin HPV kepada para siswa.

[adsense]

Tim vaksinator menjelaskan bahwa imunisasi HPV sangat penting diberikan kepada remaja putri sebagai upaya pencegahan kanker serviks yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian perempuan.

"Melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pemerintah memberikan vaksin HPV secara gratis kepada sasaran di seluruh Indonesia sebagai langkah pencegahan kanker serviks," jelas tim vaksinator.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Lepas Kontingen Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Simalungun menuju Jambore Nasional XII ke Cibubur

Usai pelaksanaan vaksinasi, tim vaksinator mengapresiasi dukungan SMP Negeri 1 Sidamanik yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan Program BIAS.

[adsense]

Tim juga berharap seluruh siswi yang telah menerima vaksin HPV memperoleh perlindungan dari risiko kanker serviks sehingga dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat.

"Kami berharap seluruh siswa yang telah divaksin HPV terhindar dari penyakit kanker serviks sehingga terwujud generasi yang sehat," ujar tim vaksinator.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan mengungkap hasil penyelidikan awal terkait kematian seorang perempuan berinisial WLG (35) yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumah di Komplek Bumi Asri Blok G230, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (2/8/2026). Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, serta hasil forensik, polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api jenis revolver milik mantan suaminya, Bripka IH, anggota Polri.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, saat kejadian terdapat enam orang di dalam rumah, yakni korban WLG, mantan suaminya Bripka IH, dua anak mereka, seorang pengasuh, dan nenek korban.

[adsense]

"Awalnya ketiga orang berada di dalam kamar. Kemudian Bripka IH keluar dari kamar. Saat kembali, ia mendapati anaknya berada di dalam kamar, sementara korban sudah tidak terlihat," ujar Jean Calvijn, Rabu (5/8/2026).

Menurut Kapolrestabes, Bripka IH kemudian menanyakan keberadaan korban kepada anak mereka. Saat itu ia melihat tas miliknya dalam keadaan terbuka dan menyadari senjata api revolver yang disimpannya telah hilang.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Home Industri Vape Narkotika Berbahan Etomidate di Medan

Kapolrestabes menambahkan, anak korban berinisial M (9) juga ikut mengetuk pintu kamar mandi, namun tidak mendapat jawaban. Sesaat kemudian korban terdengar mengucapkan kalimat, "Maafkan saya."

[adsense]

"Sesaat setelah ucapan tersebut terdengar, saksi mendengar satu kali suara letusan dari dalam kamar mandi," katanya.

Personel Inafis Polrestabes Medan kemudian melakukan olah TKP. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan senjata api revolver di dalam kamar mandi beserta sejumlah barang bukti yang mendukung dugaan korban menembakkan senjata tersebut.

[adsense]

"Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut dan autopsi di RS Bhayangkara Medan juga memperkuat temuan tersebut," jelas Jean Calvijn.

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan gunshot residue (GSR) menemukan residu tembakan pada jari tangan, tangan, dan pakaian korban. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Bripka IH tidak menemukan adanya residu tembakan.

[adsense]

"Dari hasil autopsi dokter forensik juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul maupun benda tajam pada tubuh korban. Hanya terdapat satu luka tembak di bagian kepala," ujarnya.

Menurut Kapolrestabes, hasil tersebut sejalan dengan temuan olah TKP, pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan dua saksi utama yang berada di dalam kamar sebelum kejadian, yakni Bripka IH dan anak korban.

[adsense]

Meski demikian, Jean Calvijn menegaskan penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi seluruh proses pembuktian secara profesional.

Selain mengungkap kronologi kejadian, Kapolrestabes juga menjelaskan bahwa korban dan Bripka IH telah resmi bercerai sejak 2021. Namun sekitar dua bulan sebelum peristiwa terjadi, korban bersama kedua anaknya kembali dari Jakarta dan tinggal serumah dengan mantan suaminya di Medan.

[adsense]

"Berdasarkan keterangan anak korban, selama tinggal bersama mereka masih sering bepergian ke pusat perbelanjaan dan melakukan aktivitas keluarga. Rekaman CCTV juga menunjukkan korban masih beraktivitas normal, termasuk melayani tamu yang datang ke rumah," jelasnya.

Penyidik, lanjutnya, masih mendalami berbagai persoalan pribadi dan keluarga yang diduga menjadi latar belakang peristiwa tersebut.

[adsense]

Kapolrestabes juga memastikan proses penyelidikan tetap berlanjut meskipun hingga kini keluarga korban belum membuat laporan polisi.

"Sampai saat ini laporan yang ada adalah laporan model A yang dibuat oleh petugas kepolisian," katanya.

[adsense]

Sementara itu, terkait penggunaan dan penyimpanan senjata api dinas yang digunakan dalam peristiwa tersebut, Bripka IH akan menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

"Nanti akan diproses oleh Propam terkait dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik mengenai pengamanan senjata api tersebut. Seluruh rangkaian penyidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian ilmiah melalui hasil olah TKP, laboratorium forensik, pemeriksaan saksi, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian korban," tegasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik home industri yang memproduksi liquid vape mengandung etomidate, zat yang tergolong narkotika Golongan II, di kawasan Komplek Podomoro, Medan. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika dengan modus baru melalui rokok elektronik atau vape.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan praktik tersebut dikategorikan sebagai home industri karena seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengemasan produk siap edar.

[adsense]

"Ini kami sebut home industri karena seluruh proses produksi dilakukan secara lengkap. Ada bahan baku, alat produksi, proses pencampuran, pengisian cartridge hingga menjadi barang jadi yang siap dipasarkan," ujar Andy Arisandi di Mapolda Sumut, Rabu (5/8/2026).

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita sembilan botol bahan baku etomidate yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik mengandung sekitar 90 persen etomidate. Polisi juga mengamankan nikotin, berbagai bahan perasa (flavor), alat ukur, pipet, alat pengisi cartridge, mesin pengering, alat press kemasan, cartridge kosong, serta berbagai kemasan vape dari sejumlah merek yang diduga digunakan untuk menyamarkan produk.

[adsense]

Baca Juga:

• Patambor Indonesia Gelar Rakernas II, Bahas Evaluasi Program dan Arah Organisasi

Kasus tersebut terungkap berawal dari laporan masyarakat mengenai barang mencurigakan yang disimpan di belakang sebuah rumah. Menindaklanjuti informasi itu, personel Direktorat Reserse Narkoba bersama kepala lingkungan dan pemilik lahan melakukan pemeriksaan hingga menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian dikembangkan lebih lanjut.

[adsense]

"Hasil pengembangan mengarah kepada praktik produksi liquid vape mengandung etomidate. Saat ini kami telah memeriksa lima orang sebagai saksi dan masih terus mendalami peran masing-masing untuk menentukan status hukumnya," katanya.

Penyidik juga menemukan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan sebelumnya oleh BNN Provinsi Sumatera Utara terhadap seorang tersangka berinisial T yang ditangkap membawa cartridge vape berisi etomidate. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga tidak hanya mengedarkan produk tersebut, tetapi juga terlibat dalam proses produksinya.

[adsense]

Untuk melengkapi penyidikan, Polda Sumut berencana menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian guna memperjelas peran masing-masing pihak yang telah dimintai keterangan.

Selain itu, hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bahwa bahan baku etomidate dikirim dari Kamboja ke Medan. Polisi masih mendalami asal-usul bahan baku, jalur distribusi, serta jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran lintas negara.

[adsense]

"Kami masih mengembangkan asal-usul bahan baku ini, termasuk siapa yang mengirim dan bagaimana mekanisme distribusinya hingga masuk ke Indonesia. Semua itu menjadi fokus penyidikan lanjutan," tegas Andy.

Ia menambahkan, penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan efek hilang kesadaran, tubuh bergetar, hingga kondisi fly. Dalam jangka panjang, zat tersebut berpotensi menyebabkan ketergantungan, merusak fungsi otak, serta mengganggu kesehatan mental.

[adsense]

Polda Sumut mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak menggunakan maupun memperjualbelikan vape yang mengandung narkotika. Kepolisian juga menegaskan akan terus memperkuat penindakan terhadap jaringan produksi dan distribusi vape narkotika melalui jalur darat, laut, maupun udara.(**)

[adsense]

[adsense]

Parsadaan Pomparan Raja Toga Manurung dohot Boruna (Patambor) Indonesia akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 di Grand Ballroom Kelapa Gading Sports Club, Jakarta, Minggu (9/8/2026). Kegiatan tersebut diperkirakan diikuti sekitar 400 peserta dari pengurus wilayah dan cabang Patambor Indonesia di berbagai daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patambor Indonesia, Dr Jenry Cardo Manurung SE MM, didampingi Sekretaris Jenderal Ir Rikardo B Manurung MSi, Ketua Panitia Rakernas II Rasman Manurung, serta Kabid Humas (Infokom Humtek) DPP Patambor Indonesia Asto P Manurung SE, mengatakan Rakernas II bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah disusun pada Rakernas I tahun 2024.

[adsense]

Menurut Jenry Cardo, forum tersebut juga akan membahas program kerja yang lebih adaptif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VII Patambor Indonesia di Medan pada 15 Juni 2024.

"Di Rakernas II ini juga dianggap perlu perayaan atau selebrasi atas serah-terima jabatan Ketua Umum Patambor Indonesia antarwaktu agar dapat disaksikan dan diketahui secara khusus oleh keluarga besar Pomparan Raja Toga Manurung dan masyarakat luas," ujar Jenry Cardo di sela rapat finalisasi panitia di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Patambor Indonesia Gelar Rakernas II, Bahas Evaluasi Program dan Arah Organisasi

"Tujuannya untuk mengevaluasi program kerja nasional, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pengurus, memperkuat persatuan dan kebersamaan anggota, serta menetapkan strategi organisasi ke depan," katanya.

[adsense]

Jenry Cardo menambahkan, panitia telah menyiapkan 400 kursi bagi peserta Rakernas II dan acara selebrasi pergantian Ketua Umum Patambor Indonesia antarwaktu periode 2024–2029.

Peserta Rakernas terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Panuturi, utusan Dewan Pengurus Wilayah dan Cabang, Generasi Muda Patambor (GMP), Perempuan Patambor Indonesia, serta sejumlah peninjau yang diundang panitia.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas II, Rasman Manurung, mengatakan proses pendaftaran peserta masih berlangsung dan mendapat sambutan antusias dari anggota Patambor Indonesia di berbagai daerah.

"Rakernas II Tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Dengan demikian, peserta yang tidak dapat hadir secara fisik tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian acara secara daring," ujar Rasman.

[adsense]

Ia menambahkan, jumlah peserta tatap muka dibatasi sebanyak 400 orang menyesuaikan kapasitas ruang pertemuan. Rakernas II Tahun 2026 mengusung tema dan subtema "Meneguhkan Jati Diri Patambor Indonesia – Manurung Sipolinpolin."

"Kegiatan ini menjadi momentum rekonsiliasi persatuan yang didukung transformasi digital secara terbuka dan menyeluruh," katanya.

[adsense]

Pergantian Ketua Umum Patambor Indonesia dilakukan setelah Ketua Umum sebelumnya, Drs Rusman Manurung MPd, berhalangan tetap karena kondisi kesehatan. Sesuai ketentuan AD/ART organisasi, Dr Jenry Cardo Manurung yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum I melanjutkan kepemimpinan hingga akhir masa bakti 2029. Penetapan tersebut telah dilakukan dalam rapat Dewan Panuturi bersama DPP Patambor Indonesia pada 20 Maret 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

Parsadaan Pomparan Raja Toga Manurung dohot Boruna (Patambor) Indonesia akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 di Grand Ballroom Kelapa Gading Sports Club, Jakarta, Minggu (9/8/2026). Kegiatan tersebut diperkirakan diikuti sekitar 400 peserta dari pengurus wilayah dan cabang Patambor Indonesia di berbagai daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patambor Indonesia, Dr Jenry Cardo Manurung SE MM, didampingi Sekretaris Jenderal Ir Rikardo B Manurung MSi, Ketua Panitia Rakernas II Rasman Manurung, serta Kabid Humas (Infokom Humtek) DPP Patambor Indonesia Asto P Manurung SE, mengatakan Rakernas II bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah disusun pada Rakernas I tahun 2024.

[adsense]

Menurut Jenry Cardo, forum tersebut juga akan membahas program kerja yang lebih adaptif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VII Patambor Indonesia di Medan pada 15 Juni 2024.

"Di Rakernas II ini juga dianggap perlu perayaan atau selebrasi atas serah-terima jabatan Ketua Umum Patambor Indonesia antarwaktu agar dapat disaksikan dan diketahui secara khusus oleh keluarga besar Pomparan Raja Toga Manurung dan masyarakat luas," ujar Jenry Cardo di sela rapat finalisasi panitia di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Medan Jadi Percontohan BRT di Luar Jakarta, Uji Coba Dimulai 18 Agustus

"Tujuannya untuk mengevaluasi program kerja nasional, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pengurus, memperkuat persatuan dan kebersamaan anggota, serta menetapkan strategi organisasi ke depan," katanya.

[adsense]

Jenry Cardo menambahkan, panitia telah menyiapkan 400 kursi bagi peserta Rakernas II dan acara selebrasi pergantian Ketua Umum Patambor Indonesia antarwaktu periode 2024–2029.

Peserta Rakernas terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Panuturi, utusan Dewan Pengurus Wilayah dan Cabang, Generasi Muda Patambor (GMP), Perempuan Patambor Indonesia, serta sejumlah peninjau yang diundang panitia.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas II, Rasman Manurung, mengatakan proses pendaftaran peserta masih berlangsung dan mendapat sambutan antusias dari anggota Patambor Indonesia di berbagai daerah.

"Rakernas II Tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Dengan demikian, peserta yang tidak dapat hadir secara fisik tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian acara secara daring," ujar Rasman.

[adsense]

Ia menambahkan, jumlah peserta tatap muka dibatasi sebanyak 400 orang menyesuaikan kapasitas ruang pertemuan. Rakernas II Tahun 2026 mengusung tema dan subtema "Meneguhkan Jati Diri Patambor Indonesia – Manurung Sipolinpolin."

"Kegiatan ini menjadi momentum rekonsiliasi persatuan yang didukung transformasi digital secara terbuka dan menyeluruh," katanya.

[adsense]

Pergantian Ketua Umum Patambor Indonesia dilakukan setelah Ketua Umum sebelumnya, Drs Rusman Manurung MPd, berhalangan tetap karena kondisi kesehatan. Sesuai ketentuan AD/ART organisasi, Dr Jenry Cardo Manurung yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum I melanjutkan kepemimpinan hingga akhir masa bakti 2029. Penetapan tersebut telah dilakukan dalam rapat Dewan Panuturi bersama DPP Patambor Indonesia pada 20 Maret 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) bersama berbagai instansi dan pihak swasta terus mempercepat pemulihan infrastruktur serta normalisasi sungai di kawasan terdampak bencana di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapteng, Winner Napitupulu, mengatakan sebanyak 11 unit alat berat dari kementerian, pemerintah daerah, BNPB, BUMN, hingga pihak swasta dikerahkan di sejumlah titik untuk mempercepat penanganan pascabencana.

[adsense]

"Dua belas alat berat terus bekerja sesuai instruksi Bupati Tapanuli Tengah untuk mempercepat normalisasi sungai, pembersihan material longsor, sampah, serta perbaikan infrastruktur publik demi keamanan dan kenyamanan masyarakat," ujar Winner dalam rilis yang diterima, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, alat berat Long Arm dari Kementerian Pekerjaan Umum melakukan normalisasi di hulu Sungai Aek Silagalaga dengan panjang pekerjaan mencapai 80 meter dan total galian sekitar 575 meter. Pekerjaan di sekitar permukiman warga ke arah hulu juga telah mencapai sekitar 150 meter.

[adsense]

Baca Juga:

• Dinsos Tapteng Salurkan Bantuan Darurat kepada Korban Kebakaran di Sirandorung

Berbagai alat berat lainnya juga dikerahkan untuk mengerjakan normalisasi sungai, peninggian tanggul, pengerukan parit, pembersihan jalan, hingga pemasangan geobag di sejumlah lingkungan di Kelurahan Sipange.

[adsense]

Alat berat yang dioperasikan berasal dari BNPB, PT WIKA, Dinas PUPR Tapteng, Dinas Kelautan, bantuan Roganda, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruhnya difokuskan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak banjir dan longsor.

Beberapa pekerjaan yang telah berlangsung antara lain normalisasi Sungai Silagalaga, Sungai Purba Tua, Aek Garut, pengerukan saluran drainase di kawasan permukiman dan persawahan, peninggian tanggul sungai, serta pembersihan jalan lingkungan dan jalan protokol.

[adsense]

Menurut Winner, pengerahan alat berat dilakukan secara terpadu agar proses pemulihan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas masyarakat segera kembali normal.

"Upaya ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Tapanuli Tengah agar seluruh perangkat daerah bekerja sama dengan lintas sektoral dalam mempercepat penanganan pascabencana," katanya.

[adsense]

Pemkab Tapteng berharap percepatan normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur dapat meminimalkan risiko banjir susulan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kecamatan Tukka.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi A DPRD Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan sengketa lahan seluas sekitar 10 hektare antara ahli waris almarhum Drs Haposan Hutagalung dengan PT DMK. Rapat berlangsung di ruang Komisi A DPRD Sergai, Rabu (5/8/2026).

RDP mempertemukan pihak ahli waris, perwakilan PT DMK, serta instansi terkait guna memperoleh kejelasan mengenai status kepemilikan dan dasar penguasaan lahan yang berada di Desa Tebingtinggi, Kecamatan Tanjungberingin.

[adsense]

Dalam forum tersebut, ahli waris almarhum Haposan Hutagalung, Immanuel Indra Praja Hutagalung, membacakan Surat Keterangan Tanah Nomor 118 tertanggal 29 Maret 1988 yang diterbitkan Kepala Desa Tebingtinggi dan diketahui pihak Kecamatan Tanjungberingin.

Immanuel menjelaskan, ayahnya memperoleh lahan tersebut sejak 1968 melalui pembagian objek pegawai bersama sejumlah rekan kerja ketika masih bertugas sebagai Sekretaris Camat.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi B DPRD Sumut Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Irigasi Asahan demi Selamatkan 5.000 Hektare Sawah

Menurutnya, sejak 1968 hingga 1988 lahan tersebut terus dikuasai dan diusahakan keluarga. Bahkan, almarhum Haposan Hutagalung bersama keluarganya pernah menetap di sekitar lokasi, kemudian mengelola lahan dengan menanam kelapa sawit hingga 2005.

[adsense]

Immanuel mengaku persoalan muncul ketika keluarga hendak menyerahkan pengelolaan lahan kepada masyarakat pada Maret 2026. Saat itu, PT DMK disebut mengklaim area tersebut sebagai bagian dari areal perusahaan.

"Kami datang ke DPRD untuk mencari kejelasan hukum atas tanah warisan orang tua kami yang diduga diklaim sepihak oleh perusahaan. Tujuan kami mengadu ke DPRD agar lembaga legislatif dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan mengapa tanah milik keluarga kami bisa masuk ke dalam wilayah HGU perusahaan. Sebab, apabila benar tanah kami masuk ke dalam HGU perusahaan, maka hal itu merupakan cacat administrasi yang dapat menjadi dasar pembatalan HGU tersebut," katanya.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sergai, Khaidir, membacakan surat dari Badan Pertanahan yang menyebut PT DMK belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang dipersoalkan.

Khaidir juga menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai lokasi lahan. Menurut pihak perusahaan, objek berada di Desa Bagankuala, sedangkan ahli waris menyatakan lahan tersebut berada di Desa Tebingtinggi.

[adsense]

"Untuk memastikan objek lahan yang dimaksud, Komisi A akan turun langsung ke lapangan," tegas Khaidir.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris, Ridho Pandiangan SH MH, meminta PT DMK menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang disengketakan. Menurutnya, perusahaan belum memiliki legal standing karena belum mengantongi HGU.

[adsense]

Permintaan itu merujuk pada penjelasan pihak perusahaan yang menyebut proses perpanjangan HGU telah diajukan sejak 2017 dan hingga kini masih berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT DMK, Syafrizal Pakpahan bersama tim hukum perusahaan, Fahmi Nurdin, menyatakan akan mengikuti proses yang berlangsung. Namun, saat dimintai keterangan usai RDP terkait legalitas HGU, Fahmi memilih tidak memberikan komentar.

[adsense]

"Maaf, saya belum bisa berkomentar. Izin, Bang, saya belum bisa menjawab karena persoalan ini masih dalam tahap mediasi," ujarnya.

Terpisah, Pejabat Kepala Desa Tebingtinggi, Ilham, membenarkan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa berada dalam wilayah administrasi Desa Tebingtinggi, Kecamatan Tanjungberingin.

[adsense]

"Benar, lahan tersebut masuk di wilayah Desa Tebingtinggi," katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

Kota Medan menjadi daerah pertama di luar Jakarta yang ditetapkan sebagai percontohan transformasi transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Program strategis nasional ini diwujudkan melalui pembangunan BRT Mebidang yang menghubungkan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.

Proyek senilai Rp1,9 triliun tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Perhubungan, didukung pembiayaan Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) Prancis. Pembangunan ditargetkan rampung pada Juni 2027 sebagai bagian dari Program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) yang akan dikembangkan di 20 kota di Indonesia.

[adsense]

Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan SSTP MSP melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Ir Malik Assalih Harahap ST MM IPM ASEAN Eng, mengatakan pada tahap awal BRT Mebidang akan melayani 12 rute, terdiri atas 10 rute di Kota Medan dan dua rute yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.

Dua koridor yang dikelola Pemprov Sumut meliputi rute Binjai-Medan-Carrefour dan Lubuk Pakam-Amplas-Simpang Pelangi-Teladan.

[adsense]

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Batubara Ringkus Tiga Pelaku Pencurian Sopir Sayur

Menurutnya, BRT Mebidang akan didukung 273 unit bus listrik dengan waktu tunggu sekitar 15 menit. Sistem transportasi tersebut juga dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS) guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.

[adsense]

Malik menjelaskan, uji coba perdana akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 menggunakan tiga unit bus listrik yang melayani dua rute awal, yakni Medan-Terminal Lubuk Pakam dan Medan-Terminal Ikan Paus.

Selanjutnya, operasional tahap pertama dijadwalkan dimulai pada 8 Desember 2026 dengan 30 unit bus listrik yang melayani dua koridor tersebut.

[adsense]

"Kita berharap masyarakat memanfaatkan BRT sebagai sarana transportasi sehari-hari sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang," katanya.

Ia menambahkan, mobilitas masyarakat di kawasan Mebidang saat ini masih didominasi kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan dan meningkatnya polusi udara.

[adsense]

"Target kita, 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum berbasis bus listrik," tegas Malik.

Seluruh armada yang dioperasikan merupakan bus listrik murni, sejalan dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mendorong transportasi ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara.

[adsense]

Meski demikian, pengembangan BRT Mebidang menghadapi tantangan koordinasi karena melintasi tiga daerah otonom, yakni Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.

"Yang menjadi tantangan bukan kerumitannya, tetapi koordinasi antarwilayah. Pembangunan koridor, halte, dan infrastruktur lainnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan dukungan World Bank sehingga semua pihak harus berjalan seiring," jelasnya.

[adsense]

Untuk pembiayaan operasional, pemerintah akan menerapkan skema subsidi bersama antara Pemprov Sumut dengan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.

Malik juga mengungkapkan, setelah seluruh infrastruktur selesai dibangun pada 2027, pengelolaan BRT Mebidang akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus. Saat ini, konsultan pendamping untuk dua koridor kewenangan Pemprov Sumut adalah PT Surveyor Indonesia, sementara operator akan menggunakan skema Buy The Service (BTS).

[adsense]

Ia optimistis BRT Mebidang akan menjadi model transportasi massal modern di luar Jakarta, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas, berkembangnya aktivitas UMKM di sekitar halte, serta penurunan biaya transportasi masyarakat.

"Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi karbon diperkirakan mencapai puluhan ribu ton CO₂ setiap tahun seiring peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan massal berbasis listrik," pungkas Malik.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang menjadi korban kebakaran di Desa Simpang III Lae Bingke, Kecamatan Sirandorung, Selasa (4/8/2026).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sosial Tapteng, Faisal Fahmi Lubis, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap warga yang terdampak musibah.

[adsense]

"Langkah ini adalah instruksi langsung dari bupati dan wakil bupati untuk memastikan warga yang tertimpa musibah tidak merasa berjuang sendirian," ujar Faisal Fahmi Lubis dalam rilis yang diterima, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada Minggu (2/8/2026) mengakibatkan para korban kehilangan harta benda dan meninggalkan duka bagi keluarga terdampak.

[adsense]

Baca Juga:

• Banjir Kembali Terjang Tapteng, 150 Warga Mengungsi

Selain bantuan logistik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menyatakan kesiapan memfasilitasi pengurusan kembali dokumen kependudukan maupun surat-surat penting milik warga yang ikut terbakar.

[adsense]

"Pemkab Tapteng siap memfasilitasi warga apabila mengalami kehilangan dokumen-dokumen yang terbakar. Kami minta untuk segera melaporkan kepada kepala desa agar bisa segera dibantu, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan di masa yang akan datang," imbau Faisal.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus mempercepat proses pemulihan pascakebakaran.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi B DPRD Sumatera Utara mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan yang selama ini menghambat pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Asahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan lebih dari 5.000 hektare areal persawahan dari ancaman kekurangan pasokan air.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/8/2026), dihadiri masyarakat Desa Sei Silau Barat, Kepala Desa Sei Silau Barat dan Desa Bunut, Camat Sei Silau, Dinas PUPR Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, manajemen PTPN IV Regional I, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, serta Kantor Wilayah BPN Sumut.

[adsense]

Anggota Komisi B DPRD Sumut, DR Aripay Tambunan, mengatakan seluruh pemangku kepentingan dipertemukan untuk mencari solusi atas sengketa lahan seluas sekitar 4,48 hektare yang menjadi kendala pembangunan jaringan irigasi strategis.

"Seluruh pemangku kepentingan dipertemukan untuk mencari solusi atas sengketa lahan seluas sekitar 4,48 hektare yang selama ini menjadi penghalang terealisasinya proyek irigasi strategis guna mengairi lebih dari 5.000 hektare areal persawahan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Frans Dante Ginting Desak KPPU Usut Dugaan Spekulan di Balik Melonjaknya Harga dan Langkanya Semen di Sumut

"Awalnya lahan ini dianggap masih bersengketa antara PTPN dan masyarakat. Setelah dilakukan overlay, ternyata lokasinya tidak lagi berada dalam kawasan yang digunakan perusahaan, sehingga persoalan ini harus segera dipastikan agar proyek irigasi dapat berjalan," kata Aripay.

[adsense]

Selain persoalan administrasi lahan, rapat juga mengungkap masyarakat telah menggarap kawasan tersebut selama puluhan tahun, bahkan sebelum areal perkebunan berkembang. Karena itu, Komisi B menilai penyelesaian hak-hak masyarakat harus menjadi perhatian agar pembangunan tidak memicu konflik baru.

Aripay juga menyoroti belum berfungsinya jaringan irigasi meski bendungan sebagai sumber pasokan air telah selesai dibangun sejak 2021 dengan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

[adsense]

Menurutnya, kondisi tersebut merugikan petani karena ribuan hektare lahan pertanian belum memperoleh pasokan air secara optimal.

Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Sumut, Syamsul Qamar, menilai penyelesaian pembangunan jaringan irigasi akan berdampak besar terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

[adsense]

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Komisi B DPRD Sumut memutuskan akan melakukan peninjauan lapangan bersama seluruh instansi terkait. DPRD meminta seluruh pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hadir langsung, termasuk BPN, BWSS II, PTPN IV Regional I, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dinas teknis.

Dalam peninjauan tersebut akan dilakukan pencocokan titik koordinat berdasarkan hasil overlay peta sekaligus penyusunan berita acara sebagai dasar penyelesaian status lahan.

[adsense]

Aripay menegaskan kunjungan lapangan tersebut harus menghasilkan keputusan konkret agar pembangunan jaringan irigasi dapat segera dimulai.

Komisi B DPRD Sumut berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mengakhiri polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun sehingga pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Asahan dapat segera terealisasi dan mendukung peningkatan produksi pertanian di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo memanen cabai di Desa Payabakung, Kecamatan Hamparanperak, Rabu (5/8/2026). Kegiatan panen ke-17 di lahan seluas sekitar lima rante itu dirangkai dengan penegasan pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan kepada petani, terutama terkait pupuk, pengairan, dan pendampingan.

Bupati mengatakan keberlanjutan produksi pertanian harus didukung dengan ketersediaan sarana produksi, sistem pengairan yang memadai, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi para petani.

[adsense]

"Yang penting kita tetap bekerja. Kendala yang ada kita selesaikan bersama," ujar Asri Ludin Tambunan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Ia meminta seluruh kios penyalur tidak menjual pupuk kepada petani melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

[adsense]

Baca Juga:

• Ditolak Pinjam Rp50 Juta, Oknum Aparat Diduga Bunuh Nenek di Tanjungmorawa

"RDKK ini kuncinya. Semua yang masuk RDKK harus mendapatkan pupuk sesuai HET. Jangan lebih dari HET," tegasnya.

[adsense]

Menurutnya, pemerintah daerah juga akan memperkuat pendampingan kepada petani dengan menambah tenaga PPL swadaya untuk membantu penyuluhan dan pengawasan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Desa Payabakung, Pariono, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat hingga Pemerintah Kabupaten Deliserdang telah memberikan dampak positif bagi petani di desanya.

[adsense]

"Alhamdulillah, para petani sangat merasakan dukungan dari pusat sampai kabupaten sehingga petani saat ini mulai tersenyum," katanya.

Pariono menjelaskan, Desa Payabakung memiliki areal persawahan sekitar 595 hektare. Pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi juga terus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Babinsa.

[adsense]

Bupati menegaskan pemerintah akan terus memastikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan produksi pertanian, mulai dari penyediaan pupuk, pengairan hingga pendampingan, mendapat perhatian agar petani dapat terus meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batubara melalui Unit Jatanras mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang menimpa seorang sopir pengangkut sayur di Kecamatan Sei Balai. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tiga pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian.

Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono SIK MH CPHR CBA melalui Kasatreskrim AKP Masagus mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut Laporan Polisi Nomor: LP/B/265/VII/2026/SPKT/Polres Batubara/Polda Sumut tertanggal 1 Agustus 2026.

[adsense]

Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan toko pasar Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara.

Korban berinisial RS saat itu memarkirkan mobil pikap bermuatan sayur dan beristirahat di dalam kendaraan. Saat terbangun, korban mendapati kantong celananya telah robek. Uang tunai sebesar Rp4,3 juta yang disimpan di dalam kantong tersebut telah hilang, begitu juga satu unit telepon seluler miliknya.

[adsense]

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Pematangsiantar Sita 18 Butir Pil Ekstasi, Satu Pria Ditangkap

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Unit Jatanras Satreskrim Polres Batubara melakukan penyelidikan. Pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan.

[adsense]

Petugas lebih dahulu mengamankan dua pria berinisial MRA (25) dan S (36). Dari hasil interogasi, keduanya mengaku melakukan pencurian bersama seorang pelaku lainnya berinisial AS (18).

Tim kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.49 WIB berhasil menangkap AS yang juga mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut.

[adsense]

"Selanjutnya ketiga terduga pelaku dibawa ke Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar AKP Masagus.

Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

[adsense]

Ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 477 Ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan.

Polres Batubara mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap barang berharga, terutama saat beristirahat di tempat umum. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap tindak kriminal melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pematangsiantar kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dengan menangkap seorang pria berinisial GG (43). Dari tangan tersangka, polisi menyita 18 butir pil ekstasi dengan berat bruto 9,20 gram.

Tersangka diamankan di pekarangan rumahnya di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 00.50 WIB.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitinjak melalui Kasatresnarkoba AKP Irwanta Sembiring mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di kawasan Kelurahan Teladan.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel yang dipimpin Kanit I Ipda Hezron A. Simarmata bersama anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka GG," ujar AKP Irwanta Sembiring, Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Prarekonstruksi Ungkap Modus Penyelundupan Vape Narkoba ke THM Helen's Night Mart

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebuah kotak rokok yang berisi satu plastik klip berisi 18 butir pil ekstasi dengan berat bruto 9,20 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler merek Samsung berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

[adsense]

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh pil ekstasi tersebut dari seseorang berinisial R. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

"Tersangka telah diamankan untuk proses hukum. Kami terus bergerak memutus rantai peredaran narkotika di Pematangsiantar," tegas AKP Irwanta.

[adsense]

Polres Pematangsiantar mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.(**)

[adsense]

[adsense]

Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap fakta baru dalam prarekonstruksi kasus peredaran vape yang diduga berisi narkotika di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Mart, Jalan Setia Budi, Medan. Salah satu temuan penyidik adalah modus pelaku menyembunyikan vape narkoba di dalam sepatu dan kotak kartu UNO untuk mengelabui petugas keamanan.

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan prarekonstruksi memperagakan 11 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa masuknya vape narkoba hingga penangkapan para pelaku.

[adsense]

"Pelaku lolos dari pemeriksaan security di pintu masuk karena menyimpan narkoba di dalam sepatu," ujar AKBP Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/8/2026).

Selain disembunyikan di dalam sepatu, tiga vape yang diduga mengandung narkotika juga dimasukkan ke dalam kotak kartu UNO agar tidak menimbulkan kecurigaan saat pemeriksaan di pintu masuk tempat hiburan malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Tolak Dugaan Bunuh Diri Winda Lorenza, Minta Kematian Diusut Tuntas

Meski berhasil melewati pemeriksaan petugas keamanan, gerak-gerik pelaku telah dipantau personel Satres Narkoba Polrestabes Medan yang saat itu sedang melakukan operasi berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di lokasi tersebut.

[adsense]

"Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian terdeteksi anggota yang selanjutnya melakukan penangkapan," katanya.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Seorang tersangka diduga berperan sebagai pembawa sekaligus pengedar vape narkoba di dalam tempat hiburan malam, sedangkan tersangka lainnya berperan sebagai pemasok.

[adsense]

AKBP Rafli menegaskan, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika berkedok vape di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan.

Sebelumnya, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di THM Helen's Night Mart. Dalam operasi gabungan yang melibatkan Satres Narkoba Polrestabes Medan, personel TNI, dan Bea Cukai, petugas berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti berupa vape yang diduga mengandung narkotika.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polresta Deliserdang mengungkap motif pembunuhan terhadap Hj Nurlis (69), warga Gang Tridarma, Dusun IV, Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang. Korban diduga dibunuh tetangganya sendiri, RF (23), yang disebut merupakan oknum aparat, setelah permintaannya meminjam uang sebesar Rp50 juta ditolak.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi didampingi Kasat Reskrim Kompol Muhammad Isral SIK MH dan Kasubbag Humas Iptu Jans GM Napitupulu SH, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Mapolresta Deliserdang, Lubukpakam, Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Menurut Kapolresta, tersangka RF ditangkap Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Bringas Satreskrim Polresta Deliserdang pada Senin (3/8/2026) malam di pintu Tol Teluk Mengkudu, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdangbedagai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mendatangi rumah korban pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 02.00 WIB dengan membawa sebilah pisau dapur. Karena telah saling mengenal, korban membukakan pintu dan mempersilakan tersangka masuk ke dalam rumah.

[adsense]

Baca Juga:

• Keluarga Tolak Dugaan Bunuh Diri Winda Lorenza, Minta Kematian Diusut Tuntas

"Karena permintaannya ditolak, tersangka marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Saat korban berteriak, tersangka kemudian menikam bagian bawah leher korban menggunakan pisau yang dibawanya," ujar Kombes Pol Hendria Lesmana.

[adsense]

Setelah korban tergeletak bersimbah darah di area dapur, tersangka diduga mengambil sepasang anting milik korban senilai sekitar Rp3 juta sebelum meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolresta menjelaskan, pada keesokan harinya tersangka sempat menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun saat dimintai keterangan sebagai saksi, penyidik menilai keterangannya berubah-ubah dan berbelit-belit.

[adsense]

"Ketika dilakukan pemantauan, tersangka diketahui melarikan diri dari rumahnya. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap yang bersangkutan," katanya.

Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresta Deliserdang.

[adsense]

Atas perbuatannya, RF dipersangkakan melanggar Pasal 459 juncto Pasal 458 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Proses penyidikan masih terus berlangsung untuk melengkapi berkas perkara.(**)

[adsense]

[adsense]

Keluarga Winda Lorenza Gowasa meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kematian Winda yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di Medan, Minggu (2/8/2026). Pihak keluarga menolak anggapan bahwa korban meninggal karena bunuh diri dan menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diungkap melalui penyelidikan secara transparan.

Dalam keterangan yang diolah redaksi harianSIB.com dari postingan di Instagram, Rabu (5/8/2026), dijelaskan Winda telah berpisah dengan suaminya, Bripka IH, anggota Polsek Medan Sunggal. Menurut keluarga, proses perceraian disebut telah berlangsung tanpa sepengetahuan korban maupun keluarganya.

[adsense]

Keluarga juga mengungkapkan bahwa setelah merantau ke Jakarta untuk bekerja, Winda kembali ke Medan setelah dibujuk oleh ibu mertuanya dengan harapan dapat rujuk demi masa depan kedua anak mereka.

Namun, pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, ibu kandung korban menerima telepon dari Bripka IH yang mengabarkan bahwa Winda telah meninggal dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Rapidin Simbolon Serahkan Bantuan PIP kepada 1.050 Siswa di Kepulauan Nias

"Kami diminta agar jenazah langsung dimakamkan. Namun kami menolak karena menurut adat keluarga, jenazah terlebih dahulu dibawa ke rumah duka," ungkap pihak keluarga.

[adsense]

Keluarga juga mengaku diminta menanggung sendiri biaya pemakaman apabila tetap membawa jenazah ke rumah duka. Meski demikian, keluarga tetap memutuskan membawa jenazah ke rumah sesuai kesepakatan keluarga besar.

Selain itu, keluarga menyampaikan sejumlah hal yang menurut mereka perlu didalami penyidik. Di antaranya adanya luka memar pada tubuh korban, jeda sekitar empat jam sebelum keluarga memperoleh kabar mengenai kematian korban, serta pembatasan akses keluarga untuk melihat jenazah setelah kejadian.

[adsense]

Keluarga juga mempertanyakan kronologi awal yang menyebut korban diduga menggunakan senjata api dinas milik suaminya.

"Kami mohon keadilan karena sejak awal anak kami seolah-olah langsung diframing bunuh diri," ujar pihak keluarga.

[adsense]

Sementara itu, berdasarkan informasi yang telah disampaikan kepolisian sebelumnya, Bripka IH saat ini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim serta Seksi Propam Polrestabes Medan. Polisi juga mendalami prosedur penyimpanan senjata api dinas yang digunakan dalam peristiwa tersebut.

Secara terpisah Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, kepada wartawan menyebutkan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi utama serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan laboratorium forensik, dan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban.

[adsense]

"Kami sudah memeriksa beberapa saksi utama. Pertama adalah saksi dengan inisial IH. Kemudian yang kedua adalah saksi anaknya M sembilan tahun," sebutnya.

"Yang persis, kedua saksi ini yang berada di dalam satu kamar dengan korban sebelum terjadinya kecelakaan, atau insiden bunuh diri tersebut," tambahnya.

[adsense]

Calvijn menjelaskan, sebelum kejadian korban bersama kedua saksi berada di dalam kamar. Tak lama kemudian, saksi IH keluar dari kamar. Saat kembali, ia mendapati hanya anak korban yang masih berada di dalam kamar.

Merasa curiga, lanjut Calvijn, saksi IH kemudian melihat tasnya dalam keadaan terbuka dan mengetahui terdapat senjata api di dalamnya. Brigadir IH selanjutnya memeriksa kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut.

[adsense]

Menurutnya, saksi IH sempat mengetuk pintu kamar mandi dan berusaha membujuk korban agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Anak korban juga ikut mengetuk pintu, namun tidak mendapat respons.

"Terakhir ada ucapan dari korban dengan berkata maafkan saya," tuturnya setelah ucapan itu dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali.

[adsense]

"Polisi kemudian melakukan olah TKP bersama tim Inafis. Dari hasil pemeriksaan ditemukan senjata api di lokasi serta luka tembak pada bagian kepala korban," terang mantan Direktur Narkoba Polda Sumut tersebut.

Selain itu, Calvijn menambahkan, dokter forensik yang melakukan autopsi menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik akibat benda tumpul maupun benda tajam, pada tubuh korban. Luka yang ditemukan hanya luka tembak di bagian kepala.

[adsense]

"Sampai saat ini penyidik masih mendalami latar belakang atau motif yang diduga melatarbelakangi peristiwa itu termasuk menelusuri persoalan pribadi maupun keluarga korban," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

PT Mirabilis Tunggal Tualang (PT MTT) menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa kayu dan seng kepada SD 058130 Perkebunan Aceh yang berada di Lingkungan I, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Manager Kebun PT MTT, Mulyadi Sigalingging, bersama tim perusahaan dan diterima oleh Kepala SD 058130 Perkebunan Aceh, Fikriadi.

[adsense]

Mulyadi mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan arahan dari pimpinan perusahaan, Paul Baja M. Siahaan, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.

"Bantuan CSR ini kami serahkan atas instruksi pimpinan perusahaan, Bapak Paul Baja M. Siahaan. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan sekolah," ujar Mulyadi, melalui rilis yang diterima harianSIB.com.

[adsense]

Baca Juga:

• Semarak HUT RI ke-81, Wakil Ketua DPRD SU Gelar Turnamen Sepak Takraw "RA Cup I 2026"

"Hal itu sudah menjadi komitmen pimpinan kami, bahwa perusahaan harus selalu patuh terhadap regulasi yang ada," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala SD 058130 Perkebunan Aceh, Fikriadi, mengapresiasi bantuan yang diberikan PT MTT. Menurutnya, kayu dan seng tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki bangunan sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PT MTT, Paul Baja M. Siahaan, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

[adsense]

"Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya membantu sekolah kami. Bantuan ini sangat berarti untuk memperbaiki kondisi bangunan sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman," tutup Fikriadi. (*)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon MM, menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa di Aula SMP Negeri 1 Gido, Kabupaten Nias, Rabu (5/8/2026). Program tersebut menyasar 1.050 siswa di wilayah Kepulauan Nias, termasuk 289 siswa di Kabupaten Nias.

Dalam kegiatan itu, Rapidin didampingi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Drs. Penyabar Nakhe, Ketua Komisi B DPRD Sumut Dra. Sorta Ertary Siahaan, jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias, serta unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

[adsense]

Kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Rapidin Simbolon mengatakan Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang turut diperjuangkan anggota DPR RI untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan.

"Kuota bantuan ini masih terbatas. Mudah-mudahan pada tahun depan jumlah penerima dapat ditambah sehingga semakin banyak siswa yang terbantu," ujar Rapidin.

[adsense]

Baca Juga:

• Penrad Siagian Dorong Revisi UU HAM agar Lebih Adaptif dan Berpihak kepada Masyarakat

Menurutnya, penerima bantuan diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

[adsense]

"Di Kepulauan Nias masih banyak keluarga yang membutuhkan perhatian. Karena itu, kami memprioritaskan penyaluran bantuan ini kepada mereka yang benar-benar layak menerima. Mudah-mudahan tahun depan kuotanya dapat bertambah," katanya.

Rapidin berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga dapat meringankan beban biaya sekolah.

[adsense]

Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Rapidin Simbolon atas perjuangannya menghadirkan bantuan PIP bagi pelajar di Kabupaten Nias dan wilayah Kepulauan Nias.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Pardin Harefa, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Tehego Ndraha, menyambut baik penyaluran bantuan tersebut.

[adsense]

"Kami menyambut program ini dengan penuh sukacita. Ini merupakan perhatian yang sangat luar biasa dari Bapak Rapidin Simbolon terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nias. Kami mengajak para orang tua agar terus mendorong anak-anak belajar lebih giat, baik di rumah maupun di sekolah. Kepada para siswa, manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya karena menjadi motivasi untuk semakin semangat belajar dan meraih prestasi," ujar Tehego Ndraha.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Penrad Siagian saat bertemu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sumatera Utara, Flora Nainggolan, beserta jajarannya di Kantor Kanwil KemenHAM Sumut, Medan, Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Menurut Penrad, revisi UU HAM tidak boleh sekadar memperbarui regulasi, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi warga, hingga ketimpangan pemenuhan hak-hak dasar.

"Perkembangan norma HAM terus bergerak. Karena itu, revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 harus mampu menjawab kebutuhan zaman dan menghadirkan kepastian hukum yang lebih konkret bagi masyarakat," tegas Penrad.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Batubara Musnahkan 1,97 Kg Sabu, Ungkap 13 Kasus Narkotika dalam Sebulan

Penrad juga meminta Kanwil KemenHAM Sumut memberikan masukan berdasarkan pengalaman di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, Penrad memaparkan sejumlah persoalan yang selama ini didampinginya, di antaranya konflik agraria di Simpang Gambus, Kabupaten Batubara, Desa Gurila, Kota Pematangsiantar, Mandoge, Kabupaten Asahan, Ujung Gading Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, serta persoalan masyarakat Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan masyarakat transmigrasi yang masih menghadapi ketidakpastian hak atas tanah akibat tumpang tindih regulasi kawasan hutan, serta ketimpangan akses pendidikan dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan seperti Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.

[adsense]

"HAM bukan hanya berbicara tentang hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib memastikan setiap warga, di mana pun berada, memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi," katanya.

Penrad berharap revisi UU HAM dapat menjadi momentum memperkuat perlindungan hak-hak warga negara sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan di daerah.(**)

[adsense]

[adsense]