[adsense]

Rumah adat Karo di Desa Dokan di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, nyaris ambruk. Rumah berusia ratusan tahun itu butuh secepatnya revitalisasi bahkan renovasi menyeluruh guna menyelamatkannya dari kepunahan.

Demikian diutarakan Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Utara (Sumut), Achmad Fauzi Lubis, yang dihubungi dari Medan, Selasa (29/9/2026). "Kami berterima kasih kepada Pemkab Karo dalam hal ini Bupati Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting SpOG MKes telah menyambut baik program kami yang mengadakan Jelajah Wisata Budaya (JWB) IV / 2026 untuk menarik perhatian publik agar sama-sama merawat rumah adat itu. Pemkab Karo telah begitu concern menyelamatkannya tapi dukungan publik pun juga sangat dibutuhkan," ujar pria penjelajah Nusantara pengelola Haya Travel itu didampingi Ketua Pantiia JWB IV/2026 Pujiono, warga asli Karo Apolina Sembiring dan Nelson Lumbantoruan MHum yang Direktur Hosyana Tour & Travel - PT Hosyana Anugerah Abadi.

[adsense]

Apolina Sembring mengatakan, kondisi prihatin rumah adat Karo sudah kerap didengungkan pihaknya. "Bahkan kami telah sampai delapan kali komunikasi dengan Pemkab Karo dan sekarang disambut antusias, tapi perhatian dan dukungan warga sangat diharapkan," tambah Nelson Lumbantoruan.

Secara spesifik Apolina Sembiring mengatakan, rumah adat Karo yang populer dengan Siwaluh Jabu sangat butuh perhatian karena kondisinya. "Tanpa kondisi seperti sekarang pun harus diperhatikan sebab telah menjadi Cagar Budaya. ASPPI Sumut ingin direvitalisasi menyeluruh tapi harapannya harus menyesuaikan dengan konstruksi seperti awalnya yang asli guna menjamin kelestarian dan kekuatannya," ujarnya.

[adsense]

Ia mengatakan, kondisi rumah saat ini rapuh, menua dan terancam rusak jika tidak segera dipugar. Dari belasan rumah adat yang dulu berdiri, kini jumlah yang tersisa dan masih asli terus berkurang drastis. "Material untuk revitalisasi pun tidak sembarangan sebab dibutuhkan materi alami seperti kayu bulat, bambu dan atap ijuk yang dipasang tanpa menggunakan paku serta tahan gempa," tegasnya. "Pemkab Karo telah menaruh perhatian. ASPPI Sumut berharap atensi Pemerintah Provinsi Sumut, Kementerian Budaya serta Kementerian Pariwisata sebab Desa Dokan itu sangat populer di luar negeri. Warga Indonesia yang justru kurang familiar dengannya," tegasnya.

Jelajah Wisata Budaya IV

[adsense]

Dalam ikut merevitalisasi dan memopulerkan Desa Wisata Dokan, sebut Achmad Fauzi Lubis, pihaknya menggelar JWB IV /2026 yang diadakan 5 - 8 Oktober dengan fokus di Medan dan Karo. "Pesertanya para buyer domestic dan overseas JWB dari Malaysia, Singapura dan Thailand serta dari dalam negeri seperti Bali, NTT dan NTB serta Jawa. Mereka tak sekadar menikmati tapi menyemai dan berlakon di daerah yang dikunjungi," sebutnya.

Di Medan, peserta dari dalam dan luar negeri akan stay di Ibu Kota Sumut dan mengunjungi Kota Tua Kesawan yang memiliki potensi unik dan eksotik seperti museum dan wisata kuliner. "Ada destinasi untuk kecantikan dan kebugaran yang dirintis Ketua Tim Penggerak PKK Medan yakni Mustika Deli, yang berada di lantai tiga Mall Pelayanan Publik (MPP), kemudian Taman Buaya Asam Kumbang dan Museum Perkebunan Indonesia (Musperin)," tambahnya. "Dengan JWB IV, ASPPI ingin melibatkan seluruh pelaku wisata guna memperkuat hubungan antarpelaku sekaligus membuka peluang agar JWB berkembang menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. "Ke depannya akan dijadikan paket wisata," tegasnya.

[adsense]

Khusus di Karo, fokusnya pada Desa Dokan dan Simalem Resort. "Tiga kegiatan JWB terdahulu fokusnya di Tapanuli Raya termasuk di Sianjur Mulamula yang dulu masih belum populer seperti sekarang. Kali ini ASPPI ingin mengajak peserta menikmati Danau Toba dari sisi Karo," tegasnya sambil memastikan Dokan di Merek nantinya menjadi pusat budaya yang dapat disaksikan setiap hari, setelah JWB IV.

Menurutnya, peserta nantinya diadakan untuk benar-benar menjadi bagian dari industri budaya etnik di Karo tersebut. "Caranya, ikut menari, ikut mengolah makanan tradisional dan lainnya," papar Apolina Sembiring.

[adsense]

Ketua Panitia Pujiono mengatakan, peserta JWB benar-benar harus menjadi 'bagian' Medan dan Karo. Artinya, pengalamannya mengikuti JWB nantinya disampiaikan pada publik untuk datang lagi dan menjadi bagian iundustri pariwisata. "Sesuai instruksi Ketua ASPPI Sumut, kegiatan menjadi bagian kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pariwisata Kota Medan dan Karo. JWB IV membawa pesan bahwa potensi Kota Medan perlu diperkenalkan lebih luas. Tidak hanya sebagai tempat yang dilewati wisatawan, tetapi sebagai kota yang layak dinikmati. Budaya, kawasan bersejarah, museum, destinasi wisata, dan kuliner menjadi bagian dari pengalaman yang ingin ditawarkan ASPPI kepada para buyer domestik dan mancanegara," tambah penggemar touring motor besar itu.

Sebagai Ketua Panitia ia berterima kasih pada Pemko Medan dan Pemkab Karo yang memberi dukungan maksimal hingga pihaknya semakin optimis JWB IV/2026 dapat dilaksanakan dengan baik. "Kami panitia berharap massa pun ikut dalam JWB nantinya guna menikmati apa yang selama ini hanya tersiar di media dan hanya 'dinikmati' pihak asing," tutup Pujiono. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Warga Seirebut, Desa Tanjungmangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), geger karena adanya penemuan mayat seorang pria di dalam parit di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Seirebut, Selasa (29/9/2026).

Informasi diperoleh, mayat pria yang ditemukan itu, disebut-sebut berinisial AD dan korban ditemukan dalam parit dalam kondisi tertutup pelepah sawit.

[adsense]

Tidak lama setelah penemuan mayat tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Kualuhleidong, tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Beberapa saat setelah korban ditemukan di TKP, korban dibawa ke Puskesmas Kampungmesjid, untuk penanganan jenazah lebih lanjut.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Kualuh Leidong Ringkus 2 Terduga Pencuri Sawit

" Tadi jenazah dibawa ke Puskesmas. Lalu, mayat sudah dirapikan/hecting dan sudah dipulangkan ke rumah duka di Desa Tanjungmangedar, " katanya.

[adsense]

Sementara itu, Kapolsek Kualuhleidong, AKP Mangatas Samosir, juga membenarkan adanya penemuan mayat tersebut dan katanya, siapa nama korban, masih menunggu laporan dari anggotanya.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Deliserdang memperkuat peran Wali Data dan Wali Data Pendukung dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Deliserdang, Lubukpakam, Selasa (29/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deliserdang Sandra Dewi Situmorang.

[adsense]

Kegiatan itu dilaksanakan untuk memperkuat peran, tugas, dan fungsi Wali Data serta Wali Data Pendukung dalam mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan memublikasikan data.

Kepala Bidang Statistik Kominfostan Deliserdang Arifin Faisal Tarigan mengatakan, data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Satu Data Indonesia sebagai Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Menurut Arifin, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan berita acara kesepakatan sebagai bentuk penguatan tugas Wali Data dan Wali Data Pendukung, khususnya dalam pengelolaan data sektoral di Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Sementara itu, Sandra Dewi Situmorang mengatakan, era transformasi digital membutuhkan perubahan cara pandang terhadap data.

Menurutnya, data tidak lagi sekadar kumpulan angka atau dokumen pelengkap administrasi, tetapi merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan.

[adsense]

"Data adalah harta karun baru. Data bukan lagi sekadar himpunan angka atau dokumen pelengkap administrasi, melainkan aset yang nilainya sangat tinggi jika dikelola, diolah dan dimanfaatkan secara tepat," katanya.

Ia juga menyebut data sebagai kompas pembangunan. Kebijakan dan program pembangunan, katanya, akan sulit mencapai sasaran apabila tidak didukung data yang akurat dan berkualitas.

[adsense]

"Kebijakan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat hanya bisa lahir jika dilandasi oleh data yang valid, berkualitas dan selalu diperbarui atau up-to-date. Inilah urgensi utama dari kerangka kerja Satu Data Indonesia," jelasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang kembali menggelar Job Fair 2026 dengan melibatkan 30 perusahaan. Kegiatan tersebut digelar untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengatakan, Job Fair kedua yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan itu menjadi evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya yang melibatkan 28 perusahaan dengan tingkat serapan sekitar 49 persen.

[adsense]

"Masalahnya adalah kualifikasi pendidikan dan kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita berharap Job Fair kedua ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja," ujar Bupati saat membuka kegiatan di Balairung Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/9/2026).

Bupati menekankan pentingnya menyelaraskan pendidikan dan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Pemkab Deliserdang, katanya, akan memetakan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat dapat mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai.

[adsense]

Baca Juga:

• Puluhan Tahun Menanti, Jalan Persil Percut Akhirnya Diaspal

"Tidak ada titipan dan tidak ada permainan di belakang meja. Kita memberikan kesempatan yang sama. Perusahaanlah yang menentukan berdasarkan kualifikasi yang mereka butuhkan," tegasnya.

[adsense]

Ia juga meminta pencari kerja yang belum berhasil menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi dengan mencari tahu kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dan meningkatkan kemampuan untuk kesempatan berikutnya.

Job Fair kedua tersebut diharapkan turut berkontribusi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Deliserdang yang tercatat 7,69 persen berdasarkan data BPS 2025.

[adsense]

"Akses kesempatan kerja akan terus dibuka. Kami menargetkan Job Fair dapat digelar tiga kali pada 2027," pungkasnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Warga Dusun XVIII Persil, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyambut sukacita rampungnya pengaspalan Jalan Persil yang selama puluhan tahun menjadi akses utama masyarakat setempat, Selasa (29/9/2026).

Jalan yang sebelumnya rusak dan berlumpur, terutama saat musim hujan, kini lebih layak dan nyaman dilalui setelah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo yang dinilai telah merealisasikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di Dusun XVIII Persil.

"Alhamdulillah, akhirnya jalan kami diaspal. Sudah lama kami menunggu. Dulu kalau hujan becek, anak sekolah susah lewat. Sekarang sudah mulus. Terima kasih banyak Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Semoga sehat selalu dan Deli Serdang makin maju," kata salah seorang warga Dusun XVIII Persil.

[adsense]

Baca Juga:

• 4 Bulan Diburon, Pelaku Jambret Ditangkap Polresta Deliserdang

Realisasi pembangunan tersebut juga mendapat perhatian Anggota DPRD Deliserdang H Rakhmatsyah yang turut mengawal aspirasi masyarakat Desa Percut untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Warga berharap perbaikan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di Desa Percut, khususnya Dusun XVIII Persil.

Dengan kondisi jalan yang lebih baik, masyarakat juga berharap akses menuju kawasan wisata kuliner di wilayah tersebut semakin mudah dan aktivitas ekonomi warga dapat berkembang.

[adsense]

Kepala Desa Percut Asyhari Syah SAg, atas nama Pemerintah Desa Percut dan seluruh masyarakat Dusun XVIII Persil, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang atas terealisasinya pengaspalan jalan tersebut.

Menurutnya, pengaspalan Jalan Persil merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini mengharapkan perbaikan akses jalan di wilayah mereka.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam menyosialisasikan penyesuaian penerbitan surat kontrol dan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB 3.0) kepada media, Selasa (29/9/2026).

Sosialisasi tersebut digelar dalam diskusi bersama media untuk meningkatkan publikasi dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[adsense]

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam, Zoni Anwar Tanjung, mengatakan penyesuaian penerbitan surat kontrol merupakan upaya memperkuat alur pelayanan peserta, meningkatkan kepastian layanan, serta memastikan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berjalan sesuai kebutuhan medis peserta.

"Pada dasarnya, surat kontrol ini sebagai tiket agar peserta bisa melanjutkan pengobatan di FKRTL. Jadi, penerbitannya perlu dijadwalkan secara terencana agar perawatan peserta tetap berjalan lancar hingga tuntas," kata Zoni.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Tersangka Perampok dan Pembunuh Dosen IT&B Indonesia Kabanjahe Ditembak Polisi

Surat tersebut berlaku untuk satu kali kunjungan kontrol dan dapat diterbitkan kembali apabila peserta masih membutuhkan kontrol lanjutan sesuai kebutuhan medis.

[adsense]

Sementara itu, surat kontrol pascarawat inap digunakan apabila pasien masih memerlukan pelayanan rawat jalan setelah menyelesaikan perawatan di rumah sakit. Surat tersebut diterbitkan DPJP utama yang merawat peserta sebagai bagian dari upaya memastikan transisi pelayanan dari rawat inap menuju rawat jalan berlangsung dengan baik.

Zoni menambahkan, penyesuaian yang dilakukan antara lain penerbitan surat kontrol pada hari yang sama setelah DPJP memberikan permintaan perawatan kembali.

[adsense]

Pasien kemudian datang dan dilayani sesuai tanggal yang tertera dalam surat kontrol. Peserta juga dapat mengajukan perubahan tanggal kontrol apabila berhalangan, sedangkan rumah sakit wajib memastikan surat kontrol tercatat dalam sistem sesuai pelayanan yang diberikan.

Masa transisi berlangsung sejak 1 September hingga 30 November 2026 sebelum penerapan dan monitoring dilakukan secara lebih optimal.

[adsense]

"Melalui mekanisme tersebut, peserta yang telah mendapatkan keterangan atau permintaan perawatan kembali dari DPJP dapat memperoleh Surat Kontrol pada hari yang sama. Peserta kemudian datang kembali ke rumah sakit sesuai jadwal yang tercantum dalam Surat Kontrol dan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya," kata Zoni.

Dari sisi peserta, penerbitan surat kontrol secara elektronik diharapkan memberikan kemudahan dalam memperoleh kepastian jadwal pelayanan.

[adsense]

Informasi jadwal kontrol menjadi lebih jelas, dapat dipantau melalui sistem, serta membantu mengurangi risiko antrean maupun waktu tunggu ketika peserta kembali mendapatkan pelayanan.

Selain sosialisasi surat kontrol, BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam memberikan edukasi mengenai mekanisme pelunasan tunggakan iuran JKN melalui Program REHAB 3.0.

[adsense]

Program tersebut ditujukan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran mulai empat hingga maksimal 24 bulan.

"Lewat Program REHAB 3.0, kini peserta diberikan kebebasan penuh untuk memilih periode cicilan dengan batas maksimal hingga 12 bulan dan dapat menyetorkan cicilan secara harian, mingguan, maupun bulanan yang disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga. Kemudahan lainnya, minimal cicilan sangat terjangkau mulai dari Rp10.000 per transaksi melalui Virtual Account (VA) khusus harian," ungkap Zoni.

[adsense]

Ketua PWI Kabupaten Deli Serdang, Lisbon Situmorang, yang hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan tanggapan positif terhadap penguatan implementasi surat kontrol yang diinisiasi BPJS Kesehatan.

Menurutnya, penguatan tersebut mendukung kelancaran pelayanan peserta karena masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut pelayanan yang harus dijalani.

[adsense]

"Yang paling penting bagi masyarakat tentu kepastian. Setelah mendapatkan pelayanan, kalau memang masih harus kontrol, peserta tahu kapan harus kembali dan ke mana harus mendapatkan pelayanan. Di sisi lain, rumah sakit juga bisa mempersiapkan pelayanan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, jadi surat kontrol ini menguntungkan sebenarnya," kata Lisbon.(**)

[adsense]

[adsense]

Ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Dr Panca Putra SH MH, menilai unsur pidana dalam perkara yang menjerat anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Doddy Thahir, perlu dilihat secara objektif, terutama terkait surat yang disebut sebagai produk advokat.

Panca menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk "Pemanggilan Advokat Terkait Penyelidikan & Penyidikan Perkara Pidana" di Andaliman Hall, Jalan Abdullah Lubis, Medan, Selasa (29/9/2026).

[adsense]

Menurut Panca, perkara tersebut berkaitan dengan surat yang merupakan produk advokat. Karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu apakah surat tersebut dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang dikenakan.

"Kalau kita lihat definisi akta autentik itu kan akta yang dibuat oleh pejabat umum. Advokat itu kan bukan pejabat umum. Maka saya pikir unsur pasal misalnya pemalsuan itu tidak terpenuhi," ujar Panca.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketum IKADIN Soroti Pidana Surat Advokat

"Produk yang dipalsukan apa? Harus dibuktikan secara objektif," katanya.

[adsense]

Menurut Panca, surat yang dibuat advokat dalam menjalankan profesinya juga perlu dilihat dari tujuan pembuatannya. Surat tersebut, katanya, pada dasarnya digunakan untuk menegaskan hak pihak yang menjadi klien advokat terhadap objek yang dipersoalkan.

"Harus ditafsirkan secara substantif, jangan ditafsirkan mengembang. Jangan ditafsirkan berbeda-beda. Jadi begitu saya melihat, penilaian saya bahwa ini harus dilihat secara substantif dan objektif juga ketika aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum," ujarnya.

[adsense]

Panca kembali menegaskan pandangannya saat ditanya mengenai kemungkinan pemidanaan apabila surat yang dibuat advokat dijadikan dasar perkara.

"Berdasarkan keahlian yang saya miliki, kasus tersebut tidak terpenuhi unsur pidananya kalau saya melihat," katanya.

[adsense]

Ia menjelaskan, dari sisi unsur objektif harus terlebih dahulu dibuktikan apa yang dipalsukan. Sementara surat tersebut memang dikeluarkan oleh advokat yang bersangkutan.

Selain itu, menurut Panca, unsur kesengajaan juga harus didalami, termasuk apakah terdapat maksud tertentu dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

[adsense]

"Unsur dengan sengaja, apakah kesengajaan itu ada di diri si terduga atau si tersangka tersebut? Seharusnya juga diperdalam. Sengaja itu kan sebagai maksud," katanya.

Panca juga menyinggung adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang menurutnya menyatakan pihak yang diwakili advokat tersebut berhak menjadi pembeli atas objek jual beli yang dipersoalkan.

[adsense]

"Memang di satu sisi ada putusan pengadilan dalam perkara perdata yang menyatakan dia berhak menjadi pembeli dalam objek jual beli tersebut. Jadi ini, saya pikir tidak terpenuhilah kalau menurut saya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Medan, Dr Azwir Agus SH MHum, mengatakan diskusi tersebut secara khusus membahas pemanggilan advokat oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

[adsense]

Menurut Azwir, selama ini terdapat pemanggilan terhadap anggota DPC Peradi Medan. Dalam kondisi tersebut, organisasi terlebih dahulu memanggil advokat yang bersangkutan untuk mengetahui duduk perkara sebelum menentukan sikap.

"Setelah kita ketahui duduk perkaranya, maka kita menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia mau hadir atau tidak. Apabila tidak, kita akan menyusun alasan-alasannya, misalnya dengan hak imunitas dan kerahasiaan klien," kata Azwir.

[adsense]

Ia mengatakan, setelah mendapatkan penjelasan dari advokat yang dipanggil, DPC Peradi Medan kemudian menentukan langkah, termasuk membuat surat terkait kehadiran atau ketidakhadiran advokat tersebut.

Terkait perkara Doddy Thahir, Azwir mengatakan advokat yang disebut membuat surat dalam perkara tersebut sebelumnya juga pernah dipanggil pihak kepolisian melalui DPC Peradi Medan.

[adsense]

"Memang advokat yang katanya membuat surat sudah pernah dipanggil melalui DPC Peradi Medan. Kita pertama menolak untuk menghadirkan advokat tersebut. Akan tetapi, atas adanya dorongan untuk menghadirkan, kemudian kita memberi persetujuan untuk menghadirkan advokat tersebut," katanya.

Setelah advokat tersebut menjalani pemeriksaan, kata Azwir, proses hukum kemudian berlanjut terhadap Doddy Thahir hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

[adsense]

Namun, Azwir menegaskan DPC Peradi Medan tidak berada dalam posisi sebagai kuasa hukum Doddy sehingga tidak dapat menilai substansi surat yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

"Kami tidak sebagai kuasa hukumnya, tidak bisa melihat surat yang dibuat oleh Bapak Doddy Thahir tersebut. Kami hanya melihat dari sisi penegakan aturan-aturan pemanggilan dari pihak kepolisian dan mengenai apakah proses terhadap pemanggilan advokat itu sudah benar atau tidak dari sisi peraturan," ujarnya.

[adsense]

Azwir juga menyampaikan pandangannya mengenai mekanisme pemanggilan advokat. Menurut dia, pemanggilan advokat semestinya melalui organisasi profesi.

Ia menambahkan, apabila persoalan yang dihadapi advokat berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik atau perilaku, mekanismenya perlu terlebih dahulu melalui DPC untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Kehormatan.

[adsense]

Azwir mengatakan, organisasi profesi advokat perlu terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar terdapat pemahaman yang sama mengenai mekanisme pemanggilan advokat.

"Tugas profesi advokat untuk selalu berkoordinasi dan menyosialisasikan ini kepada penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, supaya ada koordinasi yang baik antara lembaga profesi ini," katanya.

[adsense]

Diskusi tersebut diikuti sejumlah organisasi advokat. Azwir menyebut pihaknya mengundang sekitar 150 peserta, termasuk dari Peradi SAI, Rumah Advokat Bersama, Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Ferari.(**)

[adsense]

[adsense]

China resmi mengoperasikan proyek tenaga angin lepas pantai Fanshi di lepas pantai Yangjiang, Provinsi Guangdong, dengan turbin berkapasitas 18 megawatt. Proyek ini mulai beroperasi penuh pada 24 September 2026, dikutip dari pengumuman resmi perusahaan energi negara CGN dan melansir CNBCIndonesia, Selasa (29/9/2026).

Proyek tersebut memiliki total kapasitas 2.000 megawatt dengan 131 turbin, termasuk 33 turbin raksasa berkapasitas 18 megawatt. Lokasinya berada hingga 81 kilometer dari garis pantai dengan kedalaman laut mencapai 53 meter.

[adsense]

Turbin tersebut memiliki diameter baling-baling 292 meter dengan area sapuan sekitar 66.000 meter persegi, setara sembilan lapangan sepak bola. Dalam kondisi angin kencang, satu putaran baling-baling menghasilkan sekitar 43 kilowatt jam listrik, cukup untuk kebutuhan satu rumah tangga selama sembilan hari.

Satu turbin mampu menghasilkan sekitar 56 juta kilowatt jam listrik per tahun. Penggunaan turbin berkapasitas besar juga mengurangi jumlah unit yang dibutuhkan serta menekan biaya pemasangan kabel bawah laut, fondasi, dan pemeliharaan.

[adsense]

Baca Juga:

• WALHI Desak China Exim Hentikan Dana PLTA Batang Toru

Jika beroperasi penuh, proyek ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 6,6 miliar kilowatt jam listrik bersih per tahun. Energi tersebut setara dengan penghematan 1,92 juta ton batu bara dan pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 5,1 juta ton setiap tahun.

[adsense]

Dengan beroperasinya proyek tersebut, Yangjiang kini memiliki kapasitas tenaga angin lepas pantai lebih dari 8.000 megawatt, menjadikannya salah satu kawasan dengan kapasitas PLTB lepas pantai terbesar di China.(*)

[adsense]

[adsense]

Pemko dan DPRD Kota Tanjungbalai menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjungbalai, Selasa (29/9/2026).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemko Tanjungbalai dan pimpinan DPRD.

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, didampingi Wakil Ketua Safri Sahputra. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, unsur Forkopimda, Sekda Nurmalini Marpaung, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, dan lurah se-Kota Tanjungbalai.

Paripurna diawali penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir masing-masing fraksi.

[adsense]

Baca Juga:

• Police Go To School, Polres Tanjungbalai Ajak Pelajar Lawan Bullying dan Bijak Bermedia Sosial

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas berbagai saran, koreksi, dan masukan selama pembahasan Ranperda.

[adsense]

Menurut Fadly, persetujuan bersama tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan nantinya diharapkan tetap memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas pembangunan.

"Dengan disepakatinya persetujuan bersama Perubahan APBD TA 2026, Pemko Tanjungbalai berharap dapat melaksanakan program dan kegiatan seoptimal mungkin dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas," ujar Fadly.

[adsense]

Ia mengatakan, Pemko Tanjungbalai akan terus mengevaluasi program kerja agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Pagu anggaran juga akan disesuaikan dengan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

Fadly mengakui, Perubahan APBD 2026 belum sepenuhnya mencakup seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, Pemko tetap membuka ruang terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan program pembangunan sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai Pasal 181 PP Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama untuk dievaluasi.

[adsense]

Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (**)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Binjai mengamankan MIH (18), warga Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara, terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu.

Dari penindakan tersebut, petugas menyita delapan plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 4,67 gram, satu plastik klip kosong, serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga berkaitan dengan hasil penjualan narkotika.

[adsense]

Kapolres Binjai AKBP R Bimo Moernanda mengatakan, pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

"Polres Binjai akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika serta menindak setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba," tegasnya, Selasa (29/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Diamankan Warga karena Dugaan Penggelapan Motor, Pria di Sergai Kedapatan Bawa Sabu

Setelah penyelidikan, petugas mengamankan MIH di Jalan Kasturi, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

[adsense]

Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan delapan plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 4,67 gram. Petugas juga mengamankan satu plastik klip kosong dan uang tunai Rp100 ribu.

Selanjutnya, MIH bersama seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Binjai untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

[adsense]

Kapolres Binjai kembali mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian mengungkap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

"Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memerangi peredaran narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba," ujar AKBP Bimo Moernanda. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengusaha asal Kolombia yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Alex Saab, secara resmi mengaku bersalah dalam kasus pencucian uang di Amerika Serikat. Hal ini dikonfirmasi lewat laporan Reuters pada Selasa (29/9/2026), melansir CNBCIndonesia.

[adsense]

Dalam sidang di Pengadilan Distrik AS di Miami, Saab mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi pencucian uang. Sebagai bagian dari kesepakatan hukum, ia sepakat menyerahkan aset senilai US$195 juta (sekitar Rp3,5 triliun) kepada pemerintah AS dan berkomitmen bekerja sama dengan penyidik.

[adsense]

Baca Juga:

• AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro

[adsense]

Kasus ini memiliki sejarah panjang. Saab ditangkap di Cape Verde pada 2020 dan diekstradisi ke AS pada 2021 terkait dugaan pencucian uang serta pengalihan sekitar US$350 juta dari Venezuela melalui jaringan transaksi internasional.

Pada Desember 2023, Presiden AS saat itu Joe Biden memberikan pengampunan kepada Saab sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan, namun kasusnya kembali berjalan menyusul perubahan politik di Venezuela.

[adsense]

Secara terpisah, mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga menghadapi proses hukum di AS terkait dakwaan perdagangan narkotika. Maduro menolak tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya memiliki kekebalan hukum sebagai mantan kepala negara.

[adsense]

Perkembangan terbaru ini dipantau cermat oleh banyak pihak, mengingat potensi dampaknya terhadap hubungan kedua negara dan proses hukum yang sedang berjalan.(*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, potensi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu menjadi prioritas untuk memperkuat perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur (Jatim) - Sumut bertema "Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Jawa Timur dan Sumatera Utara" di Ballroom Hotel Grand Mercure, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta puluhan pelaku usaha dari kedua provinsi.

[adsense]

Bobby Nasution mengapresiasi perhatian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terhadap Sumut. Sebelumnya, Khofifah hadir di Sumut saat bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumut pada November 2025 lalu.

"Selamat datang kembali Gubernur Jatim, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya hadir di sini membawa bantuan kepedulian untuk Sumatera Utara yang terdampak bencana. Tetapi kali ini datang membawa pedagang, di mana ini merupakan terobosan luar biasa dan mengangkat perekonomian masyarakat," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Pastikan Revitalisasi Pasar Sakti Tanpa Relokasi Pedagang

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, hari ini yang punya potensi besar adalah sektor UMKM. Karenanya Sumatera Utara mencoba mengganti pendekatan kepada para pelaku UMKM," sebut Bobby Nasution.

[adsense]

Karena itu, Bobby Nasution mendorong agar misi dagang dan investasi tidak berhenti pada transaksi perdagangan, tetapi dilanjutkan dengan kerja sama usaha yang lebih luas. Dengan demikian, produk-produk UMKM dari Sumut dan Jatim diharapkan mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional.

"Tadi Pak Kadis (Perindag-ESDM) menyampaikan hitungan untuk angka transaksinya hingga pukul 10.00 WIB tadi, sudah mencapai Rp2,288 triliun. Jadi kalau saya pidato dan di belakang masih ramai, berarti transaksinya bisa meningkat. Namun ini menjadi tantangan bagi Sumatera Utara, bagaimana mengkurasi (pemenuhan standar) para pelaku UMKM," jelas Bobby Nasution yang akan membawa misi dagang dan investasi dari Sumut ke Jatim dalam waktu dekat.

[adsense]

Bobby juga menilai proses kurasi terhadap pelaku usaha, mulai dari seleksi, pelatihan hingga pemahaman terhadap pasar, merupakan bagian penting dari pengembangan UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi pelaku usaha, khususnya di Sumut.

"Jadi bagaimana nanti misi dagang kita perkenalan produk-produk kita, pesan kepada Pak Kadis agar neraca perdagangannya bisa naik, stabil. Jadi kalau bisa berikutnya, angka Rp2 triliun bisa meningkat menjadi Rp4 triliun," ungkap Bobby Nasution.

[adsense]

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menilai kegiatan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kedua provinsi, terutama dalam memperkuat jejaring antarpelaku usaha. Karena itu, Jatim menunggu kunjungan balasan dari Sumut dengan membawa misi yang sama untuk memperluas kerja sama perdagangan.

"Saya rasa kita bisa membangun keseimbangan antara Jatim dan Sumatera Utara. Seperti pelaku usaha dari Jawa Timur, ada yang menjual kopi, ada yang membeli. Bayangan saya, itu Kopi Sidikalang yang brand-nya luar biasa. Nah, PR kita sama-sama Pak Gubernur, bagaimana produksi kita ditingkatkan," sebut Khofifah yang memuji berbagai kualitas produk dari Sumut.

[adsense]

Hingga sekitar pukul 12.30 WIB, nilai transaksi dalam kegiatan tersebut mencapai Rp2,5 triliun. Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan kerja sama perdagangan antara Jatim dan Sumut yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi perdagangan, serta pelaku usaha dari kedua provinsi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), serta perwakilan organisasi dan pelaku usaha lainnya dari kedua provinsi. Turut hadir Bupati Probolinggo Muhamad Haris Damanhuri. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (PLN UID Sumut) melalui Srikandi PLN terus mendorong pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Program Srikandi Women Support Women yang dilaksanakan di Dusun Amal, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/9/2026).

[adsense]

Program bertema "Perempuan Berdaya untuk Kemandirian Usaha dan Ketahanan Pangan" itu melibatkan 35 perempuan yang tergabung dalam Kelompok Opak Sejahtera.

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad mengatakan program tersebut diarahkan untuk membantu kelompok perempuan mengembangkan usaha olahan ubi lokal sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

[adsense]

Para anggota kelompok mendapatkan dukungan sarana usaha serta pelatihan pengembangan produk dan pengelolaan bisnis. Pelatihan meliputi perhitungan harga pokok produksi (HPP), akuntansi dasar, pemasaran digital hingga pengembangan varian produk opak.

"Bagi PLN, listrik bukan hanya untuk menyalakan lampu. Listrik harus mampu menyalakan produktivitas, membuka peluang usaha, dan menghadirkan kesejahteraan," ujar Rizky.

[adsense]

Menurutnya, peningkatan keterampilan pelaku usaha perlu diikuti dengan kemampuan mengelola bisnis secara lebih baik. Karena itu, anggota Kelompok Opak Sejahtera didorong memahami biaya produksi, menentukan harga jual, memperbaiki kemasan hingga memanfaatkan pemasaran digital.

"Kami ingin para perempuan di sini tidak hanya semakin terampil dalam memproduksi, tetapi juga memahami biaya produksi, menentukan harga jual, mengemas produk, dan memasarkannya kepada pasar yang lebih luas," katanya.

[adsense]

Rizky berharap pengembangan kualitas produk dan pemasaran dapat membuka peluang bagi opak produksi Desa Suka Raya untuk semakin dikenal dan menjadi salah satu produk unggulan Deliserdang.

Sementara itu, Srikandi Champion PLN UID Sumut Dwita A Syafitri mengatakan dukungan melalui Program Women Support Women diharapkan dapat meningkatkan semangat para perempuan untuk terus mengembangkan usaha.

[adsense]

"Kami berharap dukungan dan pendampingan dari Srikandi PLN menjadi pemacu semangat bagi ibu-ibu Kelompok Opak Sejahtera untuk meningkatkan produktivitas. Semoga usaha opak ini terus berkembang, menjangkau lebih banyak pembeli, dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga," ujarnya.

Kepala Desa Suka Raya, Faisal Amry menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN kepada kelompok perempuan di desanya. Menurutnya, potensi ubi lokal yang selama ini dimanfaatkan menjadi opak dapat dikembangkan lebih jauh melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran.

[adsense]

"Kami berterima kasih kepada PLN UID Sumut dan seluruh Srikandi PLN yang telah mendukung ibu-ibu di Desa Suka Raya. Program ini memberi mereka kesempatan untuk belajar mengelola usaha, meningkatkan kualitas opak, dan memperluas pemasarannya," kata Faisal.

Ia berharap Kelompok Opak Sejahtera dapat terus berkembang sehingga usaha tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

[adsense]

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Pancurbatu dan Pemerintah Desa Suka Raya, Ketua Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) Shinta Rizky Mochamad, anggota kelompok, serta masyarakat setempat.

Melalui Program Srikandi Women Support Women, PLN UID Sumut mendorong perempuan untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat usaha bersama. Pemanfaatan ubi lokal menjadi produk olahan bernilai tambah diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga sekaligus ketahanan pangan masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara dan jajaran mengungkap 28 kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan menangkap 29 tersangka dalam 24 jam, pada Senin (28/9/2026).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan itu merupakan komitmen Polri dalam menjaga kamtibmas.

[adsense]

"Dalam 24 jam, Polda Sumut bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 28 kasus Curat dengan 29 tersangka. Ini komitmen kami memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat," ujar Ferry, Selasa (29/9/2026) di Medan.

Ferry menjelaskan, selain penindakan, pihaknya juga mengintensifkan patroli untuk mencegah Curat, pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Tersangka Perampok dan Pembunuh Dosen IT&B Indonesia Kabanjahe Ditembak Polisi

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa satu unit truk, satu unit mobil, satu unit sepeda motor, empat unit handphone, tas, pakaian, peralatan, uang tunai Rp5.069.000, serta barang lainnya.

[adsense]

Ferry menegaskan Polda Sumut akan terus meningkatkan penegakan hukum dan patroli di wilayah rawan.

"Masyarakat diminta aktif melapor jika menemukan tindak pidana atau aktivitas mencurigakan," tandasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi E DPRD Sumut Dameria Pangaribuan menerima keluhan Kepala SD dan SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan, terkait masih minimnya tenaga pengajar, khususnya guru untuk tingkat sekolah dasar, sehingga perlu menjadi perhatian Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

[adsense]

Kondisi tersebut diungkapkan Dameria Pangaribuan kepada wartawan, Selasa (29/9/2026) melalui telepon di Medan terkait, keterbatasan tenaga pendidik yang disampaikan Kepala SD dan SMA SRT 2 kepada Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana.

[adsense]

Baca Juga:

• Ihwan Ritonga Ingatkan Manajemen Rumah Sakit Tidak Jadi kan Pasien BPJS Jadi “Pasien Kelas Dua”

Politisi PDI Perjuangan Sumut itu menilai, program prioritas Presiden Prabowo Subianto berupa Sekolah Rakyat merupakan program yang baik, mulia, dan patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan maksimal, termasuk dari sisi kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik.

[adsense]

"Kemaksimalan pelaksanaan SR ini harus dapat dilakukan. Baik dari sisi kualitas mutu pendidikan, kesehatan, hingga sektor lainnya. Apalagi kita ketahui, para pelajar di sekolah ini merupakan masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah, termasuk masyarakat miskin ekstrem," tegasnya.

Menurutnya, kekurangan tenaga pendidik berpotensi menghambat proses pembelajaran dan pencapaian tujuan program Sekolah Rakyat, sehingga kekurangannya harus segera ditangani secara terintegrasi melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

[adsense]

"Persoalan kekurangan tenaga pendidik harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Yang paling penting, ketersediaan guru tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan tenaga pengajar," ucapnya.

Ia juga berharap kualitas dan kompetensi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat mendapat perhatian serius. Termasuk mutu pendidikan harus dipastikan terpenuhi secara bertahap dan tepat sasaran agar tujuan program tersebut benar-benar dirasakan para peserta didik.

[adsense]

Seperti diketahui, salah satu persoalan yang dihadapi SRT 2 Medan, terkait kekurangan guru untuk tingkat sekolah dasar. Saat ini, hanya terdapat dua guru yang mengajar 540 siswa SD. Sementara untuk tingkat SMA terdapat 17 tenaga pengajar. Kondisi tersebut terjadi karena tenaga pengajar SD saat ini masih dalam tahap perintisan. (*)

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial DM alias D (42), warga Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), diamankan polisi setelah ditemukan narkotika jenis sabu di saku celananya.

Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait seorang pria yang diamankan warga karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor di Dusun Rambutan, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Selasa (22/9/2026), pukul 23.00 WIB.

[adsense]

Kapolsek Perbaungan AKP Japri Simamora melalui Kasihumas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan, setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP).

Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggeledahan terhadap DM. Dari saku celananya, polisi menemukan sejumlah plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

[adsense]

"Dari saku celananya ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu. Saat diinterogasi, DM mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya," ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat bruto 0,4 gram dan 0,27 gram.

[adsense]

Selanjutnya, DM bersama seluruh barang bukti diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Sergai untuk menjalani proses lebih lanjut.

"Tersangka saat ini telah diamankan di Satres Narkoba Polres Sergai. Penangkapan berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan penggelapan sepeda motor, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga sabu," katanya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Tebingtinggi mengakomodir 18 saran dan masukan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tebingtinggi H. Iman Irdian Saragih dalam rapat paripurna DPRD Tebingtinggi, Selasa (29/9/2026), di ruang rapat paripurna DPRD.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD Kota Tebingtinggi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein. Wali Kota hadir bersama Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Pastikan Revitalisasi Pasar Sakti Tanpa Relokasi Pedagang

"Untuk mengurangi defisit pada Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dilakukan pengurangan belanja pegawai pada seluruh SKPD," ujar Iman Irdian.

[adsense]

Selain itu, Pemko Tebingtinggi mengakomodir perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat melalui Dinas Pendidikan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap belanja yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, sekaligus menyesuaikan pendapatannya.

Di sektor kesehatan, perubahan anggaran diarahkan untuk pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik pada fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung layanan cathlab di RSUD dr. H. Kumpulan Pane.

[adsense]

Sementara di bidang infrastruktur, sejumlah penyesuaian mencakup rehabilitasi gedung kantor, pemasangan tandon dan tangki air, rehabilitasi drainase, pembangunan saluran pembuangan, peningkatan dinding penahan tanah, rehabilitasi pintu air, normalisasi atau restorasi sungai, serta pemeliharaan rutin jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Masukan DPRD lainnya meliputi pengadaan peralatan dan mesin pada Satpol PP, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, pengadaan alat kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, serta promosi dan sosialisasi program pembangunan keluarga.

[adsense]

Pada Dinas Perhubungan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Sedangkan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdapat pengurangan belanja operasional kolam renang, hibah organisasi kemasyarakatan, serta belanja listrik.

Di lingkungan Sekretariat Daerah, perubahan anggaran diarahkan untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi serta pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Sementara pada Sekretariat DPRD, penyesuaian mencakup pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, infrastruktur, perekonomian, serta kebutuhan operasional lainnya.

[adsense]

Penyesuaian juga dilakukan pada sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu, anggaran diarahkan untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Kecamatan Rambutan mendapat penyesuaian untuk peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Kecamatan Tebingtinggi Kota untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

[adsense]

Selain 17 poin tersebut, Pemko Tebingtinggi juga melakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja tidak terduga. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 18 masukan DPRD yang diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Iman Irdian menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai tanggapan, koreksi dan saran yang disampaikan dalam rapat gabungan komisi-komisi maupun pendapat akhir fraksi.

[adsense]

"Atas tanggapan, koreksi dan saran yang disampaikan, serta persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, kami mengucapkan terima kasih," katanya.

Sebelumnya, enam fraksi DPRD Tebingtinggi, yakni Fraksi Keadilan dan Pembangunan, Golkar, Demokrat Persatuan Indonesia, NasDem, PDIP dan Gerindra, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2026.

[adsense]

Selanjutnya, Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disetujui DPRD akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjalani proses evaluasi.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD kepada Wali Kota H. Iman Irdian Saragih. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) membuka layanan Dapur Umum menyusul banjir berulang, yang terjadi Sabtu (26/9/2026) lalu, yang melanda wilayah Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, yang merupakan lokasi terdampak parah.

Plh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Tapteng, Faisal Fahmi Lubis, menyebutkan bahwa langkah tanggap ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

[adsense]

Kehadiran dapur umum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam dalam menyiapkan kebutuhan konsumsi harian, meliputi penyediaan makanan pagi, siang, dan malam.

[adsense]

Baca Juga:

• Hujan Deras, 7 Kecamatan di Tapteng Terendam Banjir

Plt Camat Tukka, Frengki Simanungkalit, menyampaikan ada sekira seribu jiwa di Kelurahan Bonalumban, yang memilih mengungsi saat hujan turun dan debit air sungai meningkat, menandakan banjir akan melanda wilayah ini.

[adsense]

Menurutnya, warga akan mengungsi ke rumah kerabat yang dinilai bebas dari risiko banjir demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.

"Jadi siang mereka membersihkan rumah yang terendam banjir dan makan di dapur umum, malam hari tidur di rumah kerabat," terang Frengki. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Unit Reskrim Polsek Dolok Masihul menangkap pria berinisial AR (25), warga Desa Martebing, Kecamatan Dolokmasihul, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), yang diduga mencuri kompresor AC milik Kantor Desa Pekan Kamis.

Tersangka diamankan di Dusun 3 Bukit Kesuma, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (24/9/2026) pukul 18.00 WIB.

[adsense]

Kapolsek Dolokmasihul AKP Inja V Kaban melalui Kanit Reskrim Ipda L Torosky Manik mengatakan, pencurian tersebut terjadi pada Rabu (13/5/2026) pukul 13.00 WIB.

Saat itu, seorang teknisi AC hendak melakukan perawatan rutin pada unit AC di ruangan Sekretaris Desa Pekan Kamis. Namun, saat dilakukan pengecekan, kompresor AC yang terpasang di luar ruangan diketahui telah hilang.

[adsense]

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Dolokmasihul.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi AR sebagai salah satu terduga pelaku. Petugas kemudian memperoleh informasi keberadaannya di Kabupaten Pelalawan, Riau.

[adsense]

"Tim Unit Reskrim Polsek Dolokmasihul bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka," ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Kepada petugas, tersangka mengakui perbuatannya. Ia juga mengaku melakukan pencurian tersebut bersama rekannya berinisial Polleng, yang hingga kini masih dalam pengejaran polisi.

[adsense]

Tersangka kemudian dibawa ke Polsek Dolokmasihul untuk menjalani proses lebih lanjut.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 besi penyangga mesin kompresor AC, 1 mur, 1 unit kapasitor dan 1 unit kipas AC.

[adsense]

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Post Audit Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) yang dipimpin Brigjen TNI Tojo H Simanjuntak melakukan pemeriksaan di Korem 022/Pantai Timur, Selasa (29/9/2026).

Kedatangan Brigjen Tojo bersama rombongan disambut Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, didampingi Kasrem Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak, para Kasi Kasrem, serta para Dan/Kasat Disjan.

[adsense]

Wasrik difokuskan untuk mengawasi pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran Korem 022/PT agar tertib administrasi keuangan sesuai ketentuan.

Danrem menegaskan, Wasrik memiliki peran penting sebagai fungsi kontrol dan alat kendali organisasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 TNI, Korem 022/PT Gelar Bazar Murah

Ia berharap tim Wasrik memberikan arahan dan masukan terbaik, sehingga jika ada kekurangan dapat segera diperbaiki dan kinerja Korem 022/PT semakin akuntabel. (**)

[adsense]

[adsense]