[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 HKBP Pandan Kota, di gedung gereja itu, Minggu (6/9/2026).

Dalam acara bertema "Manghaholongi Debata Dohot Dongan Jolma" (Mengasihi Allah dan Sesama Manusia), Masinton ikut mengulosi 72 jemaat lanjut usia (lansia).

[adsense]

Kegiatan dirangkai dengan ibadah Minggu dipimpin Pendeta Resort HKBP Pandan, Pdt. Nona Astika Sitorus, S.Th.

Puncak acara ditandai dengan penyematan pemotongan kue, serta penyematan ulos kepada para sesepuh jemaat oleh Bupati Tapteng Masinton, sebagai simbol penghormatan, doa dan syukur atas ketekunan iman dalam membangun kehidupan jemaat.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Masinton Tegaskan Dana Jadup Tidak Mampir ke Daerah

Ia juga menyampaikan terima kasih atas sinergi dan dukungan jemaat terhadap pemerintah daerah.

[adsense]

"Jadi terima kasih dan ini adalah bentuk kasih sayang kita semua," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, masih berlanjut, sebanyak 44 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu, Senin (7/9/2026), dibatalkan.

Hal itu disampaikan Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi, Mohamad Hikmat Hidayat, ketika dikonfirmasi melalui staf humas, Muhammad Zul Andrika.

[adsense]

Data yang diterima pukul 11.40 WIB, akibat abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, sebanyak 44 penerbangan dari dan menuju Bandara Kualanamu, dibatalkan. Rinciannya, 40 penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, dua penerbangan dari dan menuju Bandara Halim Perdanakusuma (HPL) di Jakarta dan dua dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara (BDO) di Bandung.

Data sementara diterima, penutupan Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma dan Husein Sastranegara, dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Kawasan Bandara Internasional Kualanamu Dirancang Jadi Kawasan Ekonomi dan Pusat Bisnis

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa anggaran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta stimulan lainnya bagi korban bencana ekologis 2025 lalu, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI.

Penegasan ini disampaikannya menyusul banyaknya tuntutan warga yang masih salah asumsi soal penyaluran bantuan pascabencana tersebut.

[adsense]

Masinton menjelaskan, pemerintah daerah hanya berperan melakukan pendataan dan verifikasi penerima, sedangkan ketersediaan dana serta jadwal pencairan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Pendataan itu dari bawah, kepala lingkungan atau kepala dusun, dilanjutkan ke kelurahan atau kepala desa kemudian diajukan ke kecamatan. Di sana dilakukan verifikasi kembali untuk disampaikan ke dinas-dinas, baik BPBD, Dinas Sosial, Dukcapil, dipadankan datanya," jelasnya di Rumah Kediamannya di Pandan, Minggu (6/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Masinton Tegaskan Dana Jadup Tidak Mampir ke Daerah

"Nah, penyepadanan eksaminasi dari tiga instansi tadi, kemudian kita tanda tangani bersama-sama dikirimkan ke Kementerian, baik itu ke BNPB maupun di Kementerian Sosial maupun BPS. Kemudian hasil terverifikasi dari Kementerian maupun BNPB, itu langsung nanti dibayarkan ke korban, ke masyarakat," lanjut Bupati.

[adsense]

"Begitupun stimulan rumah, BNPB akan kirimkan langsung ke rekening masyarakat.

Uangnya tidak mampir di daerah, langsung ke penerima," tegasnya, lagi.

[adsense]

Masinton mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi isu yang tidak benar dan bersabar menunggu tahapan penyaluran Jadup selanjutnya yang akan disalurkan melalui Kantor Pos di wilayah masing-masing.

Dia juga mewanti-wanti seluruh perangkat daerah Pemkab Tapteng tidak bermain-main dengan pendataan maupun bantuan untuk penyintas bencana.

[adsense]

Di tempat terpisah, Kepala PT Pos Pandan Juliater Simbolon mengutarakan bahwa penyaluran bantuan jadup atau stimulan lainnya disalurkan melalui PT Pos.

"Setelah ada daftar nama dari Kemensos dan dananya sudah masuk ke rekening PT Pos," sebutnya menjawab konfirmasi wartawan via selular, Senin (7/9/2026).

[adsense]

Soal jadwal penyaluran, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kemensos RI.

"Masalah kapan keluar dan kapan datang data penerima pihak Pos tidak tahu," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa anggaran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta stimulan lainnya bagi korban bencana ekologis 2025 lalu, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI.

Penegasan ini disampaikannya menyusul banyaknya tuntutan warga yang masih salah asumsi soal penyaluran bantuan pascabencana tersebut.

[adsense]

Masinton menjelaskan, pemerintah daerah hanya berperan melakukan pendataan dan verifikasi penerima, sedangkan ketersediaan dana serta jadwal pencairan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Pendataan itu dari bawah, kepala lingkungan atau kepala dusun, dilanjutkan ke kelurahan atau kepala desa kemudian diajukan ke kecamatan. Di sana dilakukan verifikasi kembali untuk disampaikan ke dinas-dinas, baik BPBD, Dinas Sosial, Dukcapil, dipadankan datanya," jelasnya di Rumah Kediamannya di Pandan, Minggu (6/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Rampas Motor Warga, Pria Ngaku Petugas Leasing Diamankan Polisi

"Nah, penyepadanan eksaminasi dari tiga instansi tadi, kemudian kita tanda tangani bersama-sama dikirimkan ke Kementerian, baik itu ke BNPB maupun di Kementerian Sosial maupun BPS. Kemudian hasil terverifikasi dari Kementerian maupun BNPB, itu langsung nanti dibayarkan ke korban, ke masyarakat," lanjut Bupati.

[adsense]

"Begitupun stimulan rumah, BNPB akan kirimkan langsung ke rekening masyarakat.

Uangnya tidak mampir di daerah, langsung ke penerima," tegasnya, lagi.

[adsense]

Masinton mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi isu yang tidak benar dan bersabar menunggu tahapan penyaluran Jadup selanjutnya yang akan disalurkan melalui Kantor Pos di wilayah masing-masing.

Dia juga mewanti-wanti seluruh perangkat daerah Pemkab Tapteng tidak bermain-main dengan pendataan maupun bantuan untuk penyintas bencana.

[adsense]

Di tempat terpisah, Kepala PT Pos Pandan Juliater Simbolon mengutarakan bahwa penyaluran bantuan jadup atau stimulan lainnya disalurkan melalui PT Pos.

"Setelah ada daftar nama dari Kemensos dan dananya sudah masuk ke rekening PT Pos," sebutnya menjawab konfirmasi wartawan via selular, Senin (7/9/2026).

[adsense]

Soal jadwal penyaluran, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kemensos RI.

"Masalah kapan keluar dan kapan datang data penerima pihak Pos tidak tahu," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kehadiran Bandara Internasional Kualanamu, sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia bagian barat, fokus pertamanya tetap konektivitas, sebagai penerbangan domestik maupun internasional yang bisa terus berkembang sehingga memberi banyak pilihan perjalanan dari Kualanamu.

Pengembangan Bandara Kualanamu sebagai Hub Networking, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sekitarnya, sehingga dirancang wilayah sekitarnya menjadi bagian dari sebuah kawasan ekonomi yang lebih hidup dan terintegrasi, hingga menjadi salah satu pusat bisnis.

[adsense]

Hal itu disampaikan Presdir PT Angkasa Pura Aviasi ketika diwawancarai harianSIB.com melalui Manager of Corporate Affairs, Mohamad Hikmat Hidayat, Sabtu (5/9/2026) di Bandara Kualanamu. Harapannya, Kualanamu nantinya tidak hanya menjadi tempat orang datang dan berangkat, tetapi secara bertahap, kami melihat peluang pengembangan aktivitas komersial.

Menurutnya, ketika konektivitas penerbangan bertambah, tentu ada beberapa sektor yang secara otomatis ikut tumbuh, yakni sektor kargo dan logistik, pergudangan, transportasi, hotel, restoran, retail, properti, pariwisata, serta berbagai usaha pendukung lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Update Hingga Pukul 17.30 WIB, 50 Penerbangan Rute Jakarta - Kualanamu Dibatalkan

"Jadi bagi kami, keberadaan Kualanamu harus bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Bukan hanya kepada penumpang atau industri penerbangan, tetapi juga kepada masyarakat yang berada di sekitar bandara dan Sumatera Utara secara umum," ungkap M Hikmat.

[adsense]

Menjawab seberapa besar potensi penyerapan tenaga kerja yang dapat tercipta, Hikmat mengatakan hal itu tergantung pada pertumbuhan trafik dan realisasi investasi ke depan. Tetapi secara logika, ketika aktivitas bandara dan kawasan di sekitarnya berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat.

Disebutkan, tenaga kerja tersebut bukan hanya yang bekerja langsung di bandara. Ada airline, ground handling, cargo, retail, hotel, transportasi, konstruksi, maintenance, security, catering dan banyak sektor lainnya.

[adsense]

"Tentu kami harapkan, perkembangan tersebut nantinya juga semakin membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi," ujarnya.

Menjawab target dan ruang lingkup kerjasama dengan pihak India dalam pengelolaan dan pengembangan bandara, dia menjelaskan, kerja sama itu sebenarnya bukan semata-mata mengenai investasi. PT Angkasa Pura Aviasi merupakan perusahaan joint venture antara PT Angkasa Pura Indonesia dengan GMR Airports Netherlands B.V, yang merupakan bagian dari GMR Airports.

[adsense]

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kemitraan itu, salah satunya bagaimana meningkatkan trafik dan konektivitas Kualanamu. Selain itu juga ada sharing expertise atau pertukaran pengalaman dalam pengelolaan bandara, karena GMR memiliki pengalaman mengelola dan mengembangkan sejumlah bandara internasional.

"Tentunya kita ingin mengambil praktik-praktik yang baik dari pengalaman tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Kualanamu. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana Kualanamu dapat berkembang menjadi bandara yang semakin kompetitif, memiliki pelayanan yang baik dan mempunyai jaringan penerbangan yang lebih luas" jelasnya.

[adsense]

Selama menjalin kerjasama dengan GMR, PT Angkasa Pura Aviasi berhasil menambah beberapa maskapai dan rute penerbangan internasional diantaranya yaitu, Etihad Airways, Salam Air dan Qatar Airways dengan destinasi Kualanamu - Abu Dhabi (vv), Kualanamu - Muscat (vv) dan Kualanamu - Doha.

"Hingga akhir tahun 2026 nanti, ada maskapai internasional dengan rute baru yang siap meramaikan trafik penerbangan di Kualanamu" ungkapnya.

[adsense]

Dari sisi bisnis non aeronautika, peningkatan jumlah tenant tenant branded di terminal penumpang terus berjalan sehingga memanjakan penumpang untuk nyaman berada di Bandara dan menikmati layanan tenant kelas dunia di Kualanamu.

Ekosistem di sekitarnya juga harus tumbuh sehingga orang yang bekerja, berusaha maupun datang ke kawasan Kualanamu mendapatkan fasilitas yang memadai. "Kalau itu bisa terjadi, berarti keberadaan Kualanamu benar-benar memberikan nilai tambah bagi Sumatera Utara," harap M Hikmat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumatera Utara bersama Polresta Deli Serdang membuka pos layanan kesehatan bagi para penumpang yang terdampak pembatalan dan perubahan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Minggu (6/9/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul terganggunya operasional penerbangan akibat dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

[adsense]

Berdasarkan data hingga pukul 22.00 WIB, total 58 penerbangan terdampak. Rinciannya, 26 penerbangan keberangkatan dibatalkan, 31 penerbangan kedatangan dibatalkan, dan 1 penerbangan dialihkan ke Bandara Kualanamu.

Akibatnya, sejumlah penumpang terpaksa menunggu lama di bandara untuk proses penjadwalan ulang maupun pengembalian dana tiket dari pihak maskapai.

[adsense]

Baca Juga:

• Abu Vulkanik Selimuti Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Sekolah Daring, WFH dan Penyemprotan Jalan

Sebanyak 108 personel gabungan dari Polda Sumut, Polresta Deli Serdang, TNI, dan Aviation Security (Avsec) disiagakan di titik-titik strategis bandara. Selain pengamanan, tim kesehatan dari Polresta Deli Serdang juga disiagakan untuk memberikan pemeriksaan medis kepada penumpang yang membutuhkan.

[adsense]

"Kami tidak hanya hadir untuk pengamanan, tetapi juga memberikan pelayanan. Termasuk menyiapkan layanan kesehatan untuk membantu para penumpang selama berada di Bandara Kualanamu," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (7/9/2026).

Ferry menjelaskan pembatalan penerbangan membuat sebagian penumpang harus menunggu lebih lama. Karena itu, Polda Sumut memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas.

[adsense]

"Kami memahami kondisi penumpang yang terdampak. Personel di lapangan juga memberikan bantuan dan pemeriksaan kesehatan bagi yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menambahkan, kepolisian terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, maskapai, dan stakeholder terkait untuk memantau situasi.

[adsense]

"Kami imbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari maskapai. Personel Polri akan terus bersiaga memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik," pungkasnya.

Hingga pagi ini, situasi di Bandara Kualanamu terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pihak maskapai juga masih melayani proses reschedule dan refund bagi penumpang terdampak. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah merombak tatanan interaksi sosial masyarakat global, termasuk di Indonesia. Kehadiran ruang siber tidak sekadar menyediakan kanal komunikasi baru, melainkan membentuk realitas sosial baru dengan dinamika, norma, dan kompleksitas tersendiri. Namun, ekskalasi kebiasaan digital masyarakat sering kali tidak berbanding lurus dengan kesiapan instrumen hukum positif. Dalam ruang inilah sosiologi hukum hadir untuk membedah diskrepansi mendasar antara law in books aturan perundang-undangan formal yang tertulis dengan law in action pola perilaku nyata masyarakat di dunia maya. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis penyusunan pasal, melainkan mencerminkan adanya ketidakselarasan antara logika pembentukan hukum negara dengan kesadaran serta kebiasaan kolektif warga digital (netizen).

Secara sosiologis, hukum tidak pernah lahir di ruang hampa. Hukum merupakan produk dari struktur sosial dan kebudayaan yang melingkupinya. Ketika teknologi informasi berkembang dengan kecepatan eksponensial, hukum justru bergerak secara linier dan cenderung reaktif. Fenomena ini sejalan dengan teori cultural lag yang dikemukakan oleh William Fielding Ogburn (1922), di mana kebudayaan materiel dan teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kebudayaan nonmateriel seperti norma, nilai, dan aturan hukum. Dalam konteks era digital, perangkat teknologi seperti media sosial, kecerdasan buatan, hingga platform keuangan digital telah mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan sehari-hari sebelum norma sosial yang sehat dan perangkat hukum yang komprehensif sempat terbentuk dengan matang.

[adsense]

Melihat fakta di lapangan, kesenjangan antara regulasi siber dan perilaku masyarakat termanifestasi dalam berbagai persoalan krusial. Perjudian daring, penyebaran disinformasi, pencurian data pribadi, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga ujaran kebencian menjadi fenomena harian yang sangat sulit diredam hanya dengan pendekatan positivisme hukum. Negara kerap berupaya menyelesaikan dinamika sosial ini melalui pendekatan mekanis punitif, yakni memproduksi regulasi yang memuat sanksi pidana berat, seperti yang terlihat dalam keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai aturan turunannya. Namun, efektivitas pendekatan ini terus dipertanyakan ketika rasio pelanggaran tetap tinggi dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Eugen Ehrlich (1936) menegaskan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, maupun ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri melalui apa yang ia sebut sebagai living law atau hukum yang hidup. Apabila aturan tertulis yang dibuat oleh negara mengabaikan nilai, kebiasaan, serta kesadaran yang berkembang di dalam ruang sosial, maka regulasi tersebut akan kehilangan relevansi sosio-organisnya dan cenderung diabaikan. Dalam realitas siber Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dianggap dilarang oleh undang-undang dengan apa yang dipahami sebagai perbuatan wajar atau dimaklumi oleh masyarakat digital. Sebagai contoh, praktik membagikan ulang (sharing) informasi yang belum terverifikasi atau menggunakan konten berhak cipta tanpa izin kerap dianggap sebagai bagian dari ekspresi sosial atau kebiasaan interaksi biasa, padahal secara yuridis material tindakan tersebut memuat kualifikasi pelanggaran hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Sosiologi Hukum di Era Digital: Menyoal Kesenjangan antara Regulasi Siber dan Perilaku Masyarakat

Di sisi lain, kelemahan mendasar dalam pembentukan regulasi siber kerap bersumber dari cara pandang regulator yang cenderung sentralistis dan birokratis. Proses legislasi kerap kali gagal mengantisipasi karakteristik ruang siber yang tanpa batas (borderless), anonim, dan sangat dinamis. Ketika regulasi dirancang dengan norma yang terlalu ambigu atau pasal-pasal karet, hukum tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum siber lebih mengedepankan aspek penindakan ketimbang perlindungan hak-hak fundamental warga negara dalam berdigital.

[adsense]

Mengenai kondisi ini, pakar sosiologi hukum Soerjono Soekanto (2002) menekankan bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama, yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam dinamika siber, ketimpangan pada faktor kebudayaan dan masyarakat menjadi hambatan paling dominan. Tanpa adanya budaya hukum (legal culture) yang adaptif terhadap nilai-nilai digitalisasi, regulasi sehebat apa pun hanya akan berakhir sebagai dokumen normatif yang steril dari kenyataan praktis. Culture of compliance atau budaya patuh hukum tidak dapat dipaksakan semata-mata melalui ancaman pidana, melainkan harus ditumbuhkan melalui kepatuhan internal yang lahir dari kesadaran sosial.

Kajian sosiologi hukum melihat bahwa ruang siber juga telah menciptakan pergeseran struktur otoritas sosial. Jika pada era konvensional otoritas hukum dan moral dipegang teguh oleh lembaga negara, tokoh adat, atau institusi keagamaan, maka dalam era digital otoritas tersebut terfragmentasi. Algoritma media sosial, figur publik digital (influencer), serta opini kolektif komunitas online kerap memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk perilaku individu ketimbang bunyi pasal dalam undang-undang. Ketika norma yang dibangun oleh komunitas siber berbenturan dengan norma hukum negara, masyarakat digital cenderung lebih tunduk pada tekanan kawan sejawat (peer pressure) atau tren komunitasnya ketimbang ancaman sanksi yuridis yang terasa jauh dan abstrak.

[adsense]

Selain itu, kesenjangan regulasi ini juga berdampak nyata pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan subjek hukum digital. Maraknya kasus kebocoran data pribadi serta kejahatan penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) menunjukkan bahwa kewajiban hukum yang dibebankan kepada penyedia layanan platform digital sering kali tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian yang ditanggung masyarakat. Ketika regulasi tidak mampu secara tegas menuntut akuntabilitas korporasi teknologi, masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pengguna, platform digital, dan negara ini makin memperlebar jurang keadilan di era siber.

Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, respons yang dibutuhkan bukanlah sekadar merumuskan pasal-pasal pidana baru yang lebih tajam, melainkan melakukan reorientasi tata kelola hukum siber berbasis pendekatan sosiologis yang komprehensif. Lawrence M. Friedman (1975) mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling bertautan, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Pembaharuan hukum siber tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan substansi berupa revisi undang-undang, melainkan wajib membenahi kelembagaan penegak hukum agar lebih responsif serta merawat budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

[adsense]

Dalam penyempurnaan substansi hukum, pembuat kebijakan perlu mengadopsi prinsip responsive law atau hukum responsif sebagaimana digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978). Hukum responsif menuntut agar produk hukum tidak bersifat otoriter atau sekadar menekankan ketertiban kaku, melainkan harus peka terhadap kebutuhan sosial dan mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang dinamis. Regulasi siber seyogianya dirancang dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, pemulihan hak korban, serta perlindungan data yang kuat, ketimbang menitikberatkan pada pemidanaan berlebihan (over-criminalization) atas tindakan-tindakan ekspresif masyarakat.

[adsense]

Dari aspek struktur dan penegakan hukum, aparat dituntut untuk memiliki transformasi paradigma kerja dari sekadar punitif menjadi lebih edukatif dan berbasis keadilan restoratif. Penanganan kejahatan siber yang bersifat lintas batas dan teknis memerlukan peningkatan kapasitas teknologi yang mumpuni serta objektivitas yang tinggi. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih merupakan syarat mutlak untuk membangun kembali kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem hukum negara di dunia maya.

Namun, kunci paling esensial dalam menjembatani kesenjangan ini terletak pada pembangunan budaya hukum digital. Pemerintah bersama akademisi, komunitas sipil, dan penyedia platform teknologi harus berkolaborasi secara terstruktur untuk menjalankan edukasi literasi digital yang substansial. Edukasi ini tidak boleh berhenti pada aspek teknis cara menggunakan internet, melainkan harus mencakup pemahaman hak-hak digital, kesadaran etika, pemikiran kritis terhadap informasi, serta kewajiban menghormati hak orang lain di ruang publik virtual. Ketika literasi digital terintegrasi menjadi nilai dan kebiasaan hidup sehari-hari, kepatuhan hukum akan lahir secara organik dari dalam masyarakat.

[adsense]

Sebagai implementasi nyata ke depan, proses pembentukan regulasi siber di masa mendatang harus lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Pengambil kebijakan perlu mendengarkan suara dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk asosiasi industri, pakar teknologi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda yang merupakan penghuni utama ruang siber. Partisipasi dialogis ini akan memastikan bahwa norma yang dirumuskan benar-benar mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat dan tidak berjarak dengan praktik sosial yang ada.

Sosiologi hukum memberikan pandangan jernih bahwa ketertiban di era digital tidak akan pernah tercapai hanya melalui pemaksaan regulasi dari atas ke bawah (top-down). Keseimbangan antara kemajuan teknologi, regulasi siber, dan perilaku masyarakat hanya dapat terwujud apabila negara mampu menghadirkan hukum yang adil, humanis, dan berakar kuat pada dinamika kebudayaan digital masyarakatnya. Dengan menata ulang substansi, memperkuat kapasitas struktur, serta menyemai budaya hukum yang sehat, ruang siber dapat diubah dari arena penuh kerentanan menjadi ekosistem digital yang aman, produktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.(Penulis, dosen praktisi UNITA).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah merombak tatanan interaksi sosial masyarakat global, termasuk di Indonesia. Kehadiran ruang siber tidak sekadar menyediakan kanal komunikasi baru, melainkan membentuk realitas sosial baru dengan dinamika, norma, dan kompleksitas tersendiri. Namun, ekskalasi kebiasaan digital masyarakat sering kali tidak berbanding lurus dengan kesiapan instrumen hukum positif. Dalam ruang inilah sosiologi hukum hadir untuk membedah diskrepansi mendasar antara law in books aturan perundang-undangan formal yang tertulis dengan law in action pola perilaku nyata masyarakat di dunia maya. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis penyusunan pasal, melainkan mencerminkan adanya ketidakselarasan antara logika pembentukan hukum negara dengan kesadaran serta kebiasaan kolektif warga digital (netizen).

Secara sosiologis, hukum tidak pernah lahir di ruang hampa. Hukum merupakan produk dari struktur sosial dan kebudayaan yang melingkupinya. Ketika teknologi informasi berkembang dengan kecepatan eksponensial, hukum justru bergerak secara linier dan cenderung reaktif. Fenomena ini sejalan dengan teori cultural lag yang dikemukakan oleh William Fielding Ogburn (1922), di mana kebudayaan materiel dan teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kebudayaan nonmateriel seperti norma, nilai, dan aturan hukum. Dalam konteks era digital, perangkat teknologi seperti media sosial, kecerdasan buatan, hingga platform keuangan digital telah mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan sehari-hari sebelum norma sosial yang sehat dan perangkat hukum yang komprehensif sempat terbentuk dengan matang.

[adsense]

Melihat fakta di lapangan, kesenjangan antara regulasi siber dan perilaku masyarakat termanifestasi dalam berbagai persoalan krusial. Perjudian daring, penyebaran disinformasi, pencurian data pribadi, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga ujaran kebencian menjadi fenomena harian yang sangat sulit diredam hanya dengan pendekatan positivisme hukum. Negara kerap berupaya menyelesaikan dinamika sosial ini melalui pendekatan mekanis punitif, yakni memproduksi regulasi yang memuat sanksi pidana berat, seperti yang terlihat dalam keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai aturan turunannya. Namun, efektivitas pendekatan ini terus dipertanyakan ketika rasio pelanggaran tetap tinggi dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Eugen Ehrlich (1936) menegaskan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, maupun ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri melalui apa yang ia sebut sebagai living law atau hukum yang hidup. Apabila aturan tertulis yang dibuat oleh negara mengabaikan nilai, kebiasaan, serta kesadaran yang berkembang di dalam ruang sosial, maka regulasi tersebut akan kehilangan relevansi sosio-organisnya dan cenderung diabaikan. Dalam realitas siber Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dianggap dilarang oleh undang-undang dengan apa yang dipahami sebagai perbuatan wajar atau dimaklumi oleh masyarakat digital. Sebagai contoh, praktik membagikan ulang (sharing) informasi yang belum terverifikasi atau menggunakan konten berhak cipta tanpa izin kerap dianggap sebagai bagian dari ekspresi sosial atau kebiasaan interaksi biasa, padahal secara yuridis material tindakan tersebut memuat kualifikasi pelanggaran hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Tanjungmorawa Tangkap Pencuri Kabel Tembaga

Di sisi lain, kelemahan mendasar dalam pembentukan regulasi siber kerap bersumber dari cara pandang regulator yang cenderung sentralistis dan birokratis. Proses legislasi kerap kali gagal mengantisipasi karakteristik ruang siber yang tanpa batas (borderless), anonim, dan sangat dinamis. Ketika regulasi dirancang dengan norma yang terlalu ambigu atau pasal-pasal karet, hukum tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum siber lebih mengedepankan aspek penindakan ketimbang perlindungan hak-hak fundamental warga negara dalam berdigital.

[adsense]

Mengenai kondisi ini, pakar sosiologi hukum Soerjono Soekanto (2002) menekankan bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama, yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam dinamika siber, ketimpangan pada faktor kebudayaan dan masyarakat menjadi hambatan paling dominan. Tanpa adanya budaya hukum (legal culture) yang adaptif terhadap nilai-nilai digitalisasi, regulasi sehebat apa pun hanya akan berakhir sebagai dokumen normatif yang steril dari kenyataan praktis. Culture of compliance atau budaya patuh hukum tidak dapat dipaksakan semata-mata melalui ancaman pidana, melainkan harus ditumbuhkan melalui kepatuhan internal yang lahir dari kesadaran sosial.

Kajian sosiologi hukum melihat bahwa ruang siber juga telah menciptakan pergeseran struktur otoritas sosial. Jika pada era konvensional otoritas hukum dan moral dipegang teguh oleh lembaga negara, tokoh adat, atau institusi keagamaan, maka dalam era digital otoritas tersebut terfragmentasi. Algoritma media sosial, figur publik digital (influencer), serta opini kolektif komunitas online kerap memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk perilaku individu ketimbang bunyi pasal dalam undang-undang. Ketika norma yang dibangun oleh komunitas siber berbenturan dengan norma hukum negara, masyarakat digital cenderung lebih tunduk pada tekanan kawan sejawat (peer pressure) atau tren komunitasnya ketimbang ancaman sanksi yuridis yang terasa jauh dan abstrak.

[adsense]

Selain itu, kesenjangan regulasi ini juga berdampak nyata pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan subjek hukum digital. Maraknya kasus kebocoran data pribadi serta kejahatan penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) menunjukkan bahwa kewajiban hukum yang dibebankan kepada penyedia layanan platform digital sering kali tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian yang ditanggung masyarakat. Ketika regulasi tidak mampu secara tegas menuntut akuntabilitas korporasi teknologi, masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pengguna, platform digital, dan negara ini makin memperlebar jurang keadilan di era siber.

Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, respons yang dibutuhkan bukanlah sekadar merumuskan pasal-pasal pidana baru yang lebih tajam, melainkan melakukan reorientasi tata kelola hukum siber berbasis pendekatan sosiologis yang komprehensif. Lawrence M. Friedman (1975) mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling bertautan, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Pembaharuan hukum siber tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan substansi berupa revisi undang-undang, melainkan wajib membenahi kelembagaan penegak hukum agar lebih responsif serta merawat budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

[adsense]

Dalam penyempurnaan substansi hukum, pembuat kebijakan perlu mengadopsi prinsip responsive law atau hukum responsif sebagaimana digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978). Hukum responsif menuntut agar produk hukum tidak bersifat otoriter atau sekadar menekankan ketertiban kaku, melainkan harus peka terhadap kebutuhan sosial dan mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang dinamis. Regulasi siber seyogianya dirancang dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, pemulihan hak korban, serta perlindungan data yang kuat, ketimbang menitikberatkan pada pemidanaan berlebihan (over-criminalization) atas tindakan-tindakan ekspresif masyarakat.

[adsense]

Dari aspek struktur dan penegakan hukum, aparat dituntut untuk memiliki transformasi paradigma kerja dari sekadar punitif menjadi lebih edukatif dan berbasis keadilan restoratif. Penanganan kejahatan siber yang bersifat lintas batas dan teknis memerlukan peningkatan kapasitas teknologi yang mumpuni serta objektivitas yang tinggi. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih merupakan syarat mutlak untuk membangun kembali kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem hukum negara di dunia maya.

Namun, kunci paling esensial dalam menjembatani kesenjangan ini terletak pada pembangunan budaya hukum digital. Pemerintah bersama akademisi, komunitas sipil, dan penyedia platform teknologi harus berkolaborasi secara terstruktur untuk menjalankan edukasi literasi digital yang substansial. Edukasi ini tidak boleh berhenti pada aspek teknis cara menggunakan internet, melainkan harus mencakup pemahaman hak-hak digital, kesadaran etika, pemikiran kritis terhadap informasi, serta kewajiban menghormati hak orang lain di ruang publik virtual. Ketika literasi digital terintegrasi menjadi nilai dan kebiasaan hidup sehari-hari, kepatuhan hukum akan lahir secara organik dari dalam masyarakat.

[adsense]

Sebagai implementasi nyata ke depan, proses pembentukan regulasi siber di masa mendatang harus lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Pengambil kebijakan perlu mendengarkan suara dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk asosiasi industri, pakar teknologi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda yang merupakan penghuni utama ruang siber. Partisipasi dialogis ini akan memastikan bahwa norma yang dirumuskan benar-benar mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat dan tidak berjarak dengan praktik sosial yang ada.

Sosiologi hukum memberikan pandangan jernih bahwa ketertiban di era digital tidak akan pernah tercapai hanya melalui pemaksaan regulasi dari atas ke bawah (top-down). Keseimbangan antara kemajuan teknologi, regulasi siber, dan perilaku masyarakat hanya dapat terwujud apabila negara mampu menghadirkan hukum yang adil, humanis, dan berakar kuat pada dinamika kebudayaan digital masyarakatnya. Dengan menata ulang substansi, memperkuat kapasitas struktur, serta menyemai budaya hukum yang sehat, ruang siber dapat diubah dari arena penuh kerentanan menjadi ekosistem digital yang aman, produktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.(Penulis, dosen praktisi UNITA).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin, 7 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti wilayah ibu kota.

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, PJJ berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB/PKBM, hingga SLB.

[adsense]

Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetapi dipindahkan ke rumah untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta memantau perkembangan kondisi udara dan informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik. Kebijakan tersebut akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Abu Vulkanik Selimuti Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Sekolah Daring, WFH dan Penyemprotan Jalan

Penyesuaian kegiatan juga dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengimbau kampus-kampus di wilayah terdampak untuk memindahkan perkuliahan menjadi daring atau hibrida.

[adsense]

Universitas Indonesia, misalnya, resmi memberlakukan kuliah daring dan Work From Home (WFH) pada 7–8 September 2026. Kebijakan tersebut berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan akan dievaluasi secara berkala mengikuti kondisi kebersihan udara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal hijau bagi kepala daerah di wilayah darurat abu vulkanik untuk menerapkan WFH bagi ASN hingga 75–80 persen, terutama untuk sektor administrasi pemerintahan non-esensial.

[adsense]

Namun, pelayanan publik kritis seperti kesehatan, pemadam kebakaran dan listrik tetap beroperasi normal secara langsung.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama para pemangku kepentingan masih memantau situasi untuk mengkaji opsi anjuran WFH bagi karyawan swasta.

[adsense]

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih memantau sejauh mana paparan erupsi berdampak terhadap masyarakat dan pekerja. Koordinasi dilakukan untuk menentukan arahan terkait aktivitas pekerja pada Senin, 7 September 2026.

Penyemprotan Jalan

[adsense]

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan water mist secara serentak di lima wilayah kota pada Minggu, 6 September 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Mobil tangki dan kendaraan khusus dikerahkan untuk menyemprotkan kabut air di jalur pedestrian, trotoar, jalan protokol, hingga pepohonan.

[adsense]

[adsense]

Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan water mist secara serentak di lima wilayah kota pada Minggu (6/9/2026), untuk mengurangi dampak abu vulkanik. (Foto: Dok/Int)

[adsense]

Penyemprotan difokuskan pada sejumlah ruas jalan dengan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Di Jakarta Pusat dan Selatan, petugas menyasar jalur Sudirman–Thamrin, kawasan Monas hingga Bundaran Senayan, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan Mampang Prapatan Raya.

Di Jakarta Barat, penyemprotan dilakukan di Jalan S. Parman, Jalan Daan Mogot, serta Jalan Tomang Raya. Sementara di Jakarta Utara, kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi salah satu titik penanganan.

[adsense]

Adapun di Jakarta Timur, penyemprotan menyasar kawasan Green Pramuka, UKI, hingga Kampung Melayu–PGC Cawang.

Selain itu, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu, 6 September 2026, diselesaikan lebih awal, yakni pukul 09.00 WIB dari jadwal semula pukul 10.00 WIB.

[adsense]

Pengelola gedung-gedung pencakar langit di Jakarta juga diminta mengaktifkan fasilitas water mist dari atas gedung untuk membantu meluruhkan polutan di udara.

Imbauan 5M

[adsense]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga tetap tenang, tetapi meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker saat terpaksa beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu, jendela dan ventilasi udara rapat-rapat, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.

Warga juga diminta membersihkan debu vulkanik dengan cara membasahinya terlebih dahulu. Abu tidak dianjurkan disapu dalam kondisi kering karena dapat kembali beterbangan.

[adsense]

Selain itu, masyarakat diminta memantau informasi perkembangan bencana melalui kanal resmi pemerintah dan tidak menyebarkan isu hoaks.

Pemerintah menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas selama kondisi udara terdampak abu vulkanik. Kebijakan pendidikan, pekerjaan dan pelayanan publik akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin, 7 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti wilayah ibu kota.

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, PJJ berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB/PKBM, hingga SLB.

[adsense]

Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetapi dipindahkan ke rumah untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta memantau perkembangan kondisi udara dan informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik. Kebijakan tersebut akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Update Hingga Pukul 17.30 WIB, 50 Penerbangan Rute Jakarta - Kualanamu Dibatalkan

Penyesuaian kegiatan juga dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengimbau kampus-kampus di wilayah terdampak untuk memindahkan perkuliahan menjadi daring atau hibrida.

[adsense]

Universitas Indonesia, misalnya, resmi memberlakukan kuliah daring dan Work From Home (WFH) pada 7–8 September 2026. Kebijakan tersebut berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan akan dievaluasi secara berkala mengikuti kondisi kebersihan udara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal hijau bagi kepala daerah di wilayah darurat abu vulkanik untuk menerapkan WFH bagi ASN hingga 75–80 persen, terutama untuk sektor administrasi pemerintahan non-esensial.

[adsense]

Namun, pelayanan publik kritis seperti kesehatan, pemadam kebakaran dan listrik tetap beroperasi normal secara langsung.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama para pemangku kepentingan masih memantau situasi untuk mengkaji opsi anjuran WFH bagi karyawan swasta.

[adsense]

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih memantau sejauh mana paparan erupsi berdampak terhadap masyarakat dan pekerja. Koordinasi dilakukan untuk menentukan arahan terkait aktivitas pekerja pada Senin, 7 September 2026.

Penyemprotan Jalan

[adsense]

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan water mist secara serentak di lima wilayah kota pada Minggu, 6 September 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Mobil tangki dan kendaraan khusus dikerahkan untuk menyemprotkan kabut air di jalur pedestrian, trotoar, jalan protokol, hingga pepohonan.

[adsense]

[adsense]

Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan water mist secara serentak di lima wilayah kota pada Minggu (6/9/2026), untuk mengurangi dampak abu vulkanik. (Foto: Dok/Int)

[adsense]

Penyemprotan difokuskan pada sejumlah ruas jalan dengan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Di Jakarta Pusat dan Selatan, petugas menyasar jalur Sudirman–Thamrin, kawasan Monas hingga Bundaran Senayan, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan Mampang Prapatan Raya.

Di Jakarta Barat, penyemprotan dilakukan di Jalan S. Parman, Jalan Daan Mogot, serta Jalan Tomang Raya. Sementara di Jakarta Utara, kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi salah satu titik penanganan.

[adsense]

Adapun di Jakarta Timur, penyemprotan menyasar kawasan Green Pramuka, UKI, hingga Kampung Melayu–PGC Cawang.

Selain itu, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu, 6 September 2026, diselesaikan lebih awal, yakni pukul 09.00 WIB dari jadwal semula pukul 10.00 WIB.

[adsense]

Pengelola gedung-gedung pencakar langit di Jakarta juga diminta mengaktifkan fasilitas water mist dari atas gedung untuk membantu meluruhkan polutan di udara.

Imbauan 5M

[adsense]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga tetap tenang, tetapi meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker saat terpaksa beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu, jendela dan ventilasi udara rapat-rapat, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.

Warga juga diminta membersihkan debu vulkanik dengan cara membasahinya terlebih dahulu. Abu tidak dianjurkan disapu dalam kondisi kering karena dapat kembali beterbangan.

[adsense]

Selain itu, masyarakat diminta memantau informasi perkembangan bencana melalui kanal resmi pemerintah dan tidak menyebarkan isu hoaks.

Pemerintah menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas selama kondisi udara terdampak abu vulkanik. Kebijakan pendidikan, pekerjaan dan pelayanan publik akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kabut asap kembali menyelimuti Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan jurnalis harianSIB.com pada Senin (7/9/2026) pagi menunjukkan kondisi kabut asap cukup tebal dan mulai mengganggu jarak pandang pengendara. Fenomena kabut asap ini diduga merupakan dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah lain.

Sebelumnya, kabut asap sempat menyelimuti Labuhanbatu dalam beberapa hari terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Riau. Seluruh kecamatan dilaporkan terdampak kabut asap saat itu, yakni Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hulu, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir.

[adsense]

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM sebelumnya telah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan diri dan keluarga dari dampak paparan asap.

Bupati Maya meminta masyarakat tidak usah panik apabila kondisi kabut asap semakin tebal. Namun demikian, warga diharapkan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan terhadap kesehatan, terutama bagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Diduga Baru Belanja, Tim Gabungan Kodim 0209/LB-Polres Labuhanbatu Tangkap Kurir Narkoba Asal Jatim dari Bus ALS

"Lindungi diri dan keluarga dari asap dengan memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, minum air putih yang cukup, menutup pintu dan jendela serta mengecek kesehatan ke dokter jika sesak," imbau Bupati Maya.

[adsense]

Menurutnya, kewaspadaan masyarakat sangat penting, terutama ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Perlindungan terhadap kesehatan harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi keluarga dan warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Selain menjaga kesehatan, Bupati Maya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran.

[adsense]

"Mari cegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan! Bersama Pemkab Labuhanbatu, kita jaga Labuhanbatu tetap sehat," ajaknya. (**)

[adsense]

[adsense]

Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan menegaskan semangat Tahun Transformasi HKBP harus terus dihidupi dalam pelayanan gereja dan diwujudkan melalui perubahan nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Victor Tinambunan saat menghadiri Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII Asahan Labuhanbatu (Aslab) di Aula HKBP Kota Tanjungbalai, Minggu (6/9/2026). Ribuan jemaat dari berbagai gereja HKBP di wilayah Distrik XIII Aslab menghadiri ibadah dan syukuran tersebut.

[adsense]

"Spirit transformasi atau mereformasi gereja HKBP harus tetap dilakukan dengan menjiwai seluruh pelayan, jemaat dan gereja HKBP dalam pelayanan," ujar Victor.

Menurut Ephorus, Tahun Transformasi HKBP merupakan program yang dihasilkan melalui Sinode Godang HKBP. Transformasi tidak hanya menyangkut pembaruan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kualitas kehidupan pelayan dan jemaat.

[adsense]

Baca Juga:

• Perempuan HKBP Dame Tampilkan Kreasi Batik Tulis Hasil Pemberdayaan Gereja

HKBP juga memberi perhatian terhadap persoalan perjudian, khususnya judi online, penyalahgunaan narkoba, digitalisasi pelayanan serta peningkatan efektivitas pelayanan gereja.

[adsense]

Victor menekankan gereja memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat.

"Sehingga HKBP dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah kehidupan sosial dan bernegara," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyatakan dukungan terhadap berbagai program dan pelayanan HKBP yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Tanjungbalai Fitra Hadi, yang hadir mewakili Wali Kota Tanjungbalai, mengatakan pemerintah dan gereja memiliki ruang luas untuk membangun sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter dan sejahtera.

[adsense]

Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Tanjungbalai, Fitra mengajak jemaat menjadikan Tahun Transformasi sebagai momentum perubahan yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

"Transformasi dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Mari kita memulai transformasi dari lingkungan keluarga, di antaranya menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan kesehatan serta membangun keharmonisan keluarga," ujarnya.

[adsense]

Menurut Fitra, perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam keluarga dan lingkungan.

Ia menilai nilai-nilai kekristenan berupa kasih, kebersamaan dan pelayanan dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan serta memperkokoh toleransi antarumat beragama di Kota Tanjungbalai.

[adsense]

"Dari hal kecil ini, kita akan mampu membangun masyarakat Tanjungbalai yang lebih baik," katanya.

Fitra menambahkan, Pemko Tanjungbalai menyambut baik sinergi dengan HKBP di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Ia berharap momentum Tahun Transformasi semakin memperkokoh iman dan semangat pelayanan jemaat sekaligus mendorong partisipasi umat dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII Aslab turut dihadiri Praeses Distrik XIII Aslab Pdt Sampur Manullang, para pendeta, Bibelvrouw, Diakones, Sintua dan ribuan jemaat.

Hadir pula unsur Forkopimda Tanjungbalai, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ebenezer Sitorus serta Ketua Panitia St Reicer Siregar.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Fitra Hadi menyematkan songket Melayu kepada Ephorus HKBP sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Sebaliknya, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan menyematkan ulos kehormatan kepada Fitra Hadi sebagai cenderamata dari HKBP Distrik XIII Aslab.

Ketua Panitia St Reicer Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para pelayan dan jemaat HKBP Distrik XIII Aslab yang telah mendukung terlaksananya pesta puncak tersebut.

[adsense]

Perayaan berlangsung dengan ibadah dan syukuran yang dirangkai makan bersama, lelang, hiburan serta pemberian ulos kehormatan kepada sejumlah jemaat.

Pesta puncak tersebut sekaligus menjadi momentum meneguhkan kembali komitmen transformasi HKBP, memperkuat karakter dan iman jemaat serta membangun sinergi gereja, pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan kehidupan yang rukun, toleran dan sejahtera. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolsek Idanogawo, Ipda Dismen Berlian Jaya Harefa mengimbau masyarakat di wilayah hukumnya untuk tidak membuang sampah, bangkai hewan, maupun limbah secara sembarangan.

Imbauan itu disampaikan menyusul adanya keluhan warga terkait pembuangan bangkai babi di pinggir jalan di Desa Saiwahili, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

[adsense]

Dismen saat diwawancarai, Minggu (6/9/2026), meminta seluruh masyarakat Kecamatan Idanogawo bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan jalan, sungai, saluran air, maupun tempat umum sebagai lokasi pembuangan sampah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bangkai Babi Dibuang OTK di Pinggir Jalan Nasional Saiwahili, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Dia menegaskan, pembuangan bangkai hewan secara sembarangan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan warga dan mencemari lingkungan.

[adsense]

Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak segera ditangani dengan cara yang tepat.

Dismen mengajak masyarakat yang menemukan bangkai hewan atau persoalan kebersihan lingkungan agar segera melaporkannya kepada pemerintah desa/kelurahan maupun instansi terkait. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

[adsense]

"Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan menunggu lingkungan rusak baru kita peduli," katanya. Kapolsek berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Kecamatan Idanogawo. (*)

[adsense]

[adsense]

Gereja HKBP Resort Dame, Distrik X Medan- Aceh Jalan Karya Pembangunan Kecamatan Medan Helvetia pesta Transpormasi Pengajaran Iman Dalam Keluarga, Minggu (6/9/2026).

Event tersebut dirangkaikan dengan pesta puncak Parheheon Parompuan, HUT ke 63 HKBP Dame dan penggalangan dana untuk pembelian tanah perluasan kompleks gereja.

[adsense]

Acara pesta diawali dengan ibadah minggu dilayani oleh pelayan gereja perempuan. Ibadah dipimpin Pdt Endang Astuti Lumban Gaol, STh, khotbah dibawakan Pdt Resna Malau, STh (pendeta resort HKBP Tegal Rejo).

Perhelatan ini dikemas sangat baik oleh panitia diketuai panitia Parheheon Parompuan Dr Surya Masniari Hutagalung bersama Sekretaris Kristina Simbolon SSi, Bendahata P br Simanjuntak SPd dan para seksi -seksi.

[adsense]

Pesta Parheheon Parompuan HKBP Dame kata Surya Masniari bukan sekedar seremonial tapi menunjukkan bahwa pemberdayaan menjadi salah satu tujuan utama dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan kaum perempuan di lingkungan HKBP.

Pemberdayaan dilakukan lewat pelatihan keterampilan membatik tulis yang hasilnya ditampilkan di pesta Parheheon dan semuanya laku terlelang. Melalui karya tersebut, perempuan HKBP Dame diharapkan mampu membantu menopang perekonomian keluarga dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

[adsense]

Program tersebut kata dia telah dilaksanakan melalui pelatihan membatik selama lima bulan dengan menghadirkan narasumber dan tenaga pelatih berpengalaman, termasuk pelatih tingkat nasional, diikuti 25 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang dinilai telah memiliki keterampilan yang baik dan mampu menghasilkan karya batik.

[adsense]

Hasil karya para peserta kemudian menjadi salah satu bentuk nyata keberhasilan program pemberdayaan tersebut. Batik yang dihasilkan memiliki kekhasan tersendiri dengan mengangkat motif dan unsur budaya Batak.

Selain membekali peserta dengan keterampilan, program tersebut juga diarahkan untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kaum perempuan.

[adsense]

"Dengan demikian, kegiatan gereja tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pesta atau kegiatan seremonial, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi jemaat," ucapnya.

Para perempuan yang telah mendapatkan pembinaan diharapkan dapat terus mengembangkan keterampilannya, menerima pesanan, serta memproduksi batik secara mandiri.

[adsense]

Pihak gereja menilai pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan jemaat. Melalui keterampilan dan kegiatan produktif, perempuan diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu perekonomian keluarga.

"Tujuan pertama adalah pemberdayaan perempuan, supaya perempuan-perempuan di gereja ini bisa membantu suami dan menopang perekonomian keluarga," ungkapnya.

[adsense]

Selain karya batik, sejumlah kegiatan usaha dan keterampilan lain juga terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan jemaat.

Program tersebut diharapkan mampu menciptakan kegiatan yang produktif dan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

[adsense]

Melalui kegiatan tersebut, gereja juga berupaya menghadirkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan keterampilan.

Karya terbaik tersebut mendapat respon positif dari anggota DPR RI Dr Maruli Siahaan yang hadir di perhelatan tersebut. Dia akan mensinergikan kelompok perempuan HKBP Dame dengan Pemprov Sumut. Dengan harapan bisa berkolaborasi dalam kegiatan UMKM dan batik tulis corak khas Batak karya warga HKBP bisa ditampilkan.

[adsense]

Seiring pesta Parheheon Parompuan, juga dilangsungkan penggalangan dana pengadaan tanah untuk perluasan pekarangan HKBP Dame.

Ketua pengadaan tanah Panusunan Purba ST didampingi wakil ketua Harapan Panggabean mengatakan, pengadaan tanah ini sudah dinantikan selama 30 tahun dan baru tahun ini diwujudkan. Harga tanah Rp 2,1 miliar sudah dipanjat Rp 1 miliar.

[adsense]

"Inilah yang bisa diwariskan ke generasi kita berikutnya, kami mengharap uluran tangan jemaat untuk pengadaan tanah, mari kita satu harapan untuk program ini," ucap Panusunan.

Pendeta Resort HKBP Dame Pdt Firma Napitupulu mengatakan, lahan HKBP Dame sudah cukup luas. Rencananya, gereja akan dibangun menghadap ke jalan utama yakni jalan Karya Pembangunan.

[adsense]

Karena sejak awal pembangunan tahun 1963, bangunan gereja menghadap Gang Dame. Tahun 2026 ini, genaplah HKBP Dame berusia 63 tahun dan dirayakan bersamaan tahun Parompuan dan penggalangan dana. "Gereja ini pemekaran dari HKBP Sei Agul, sekarang sudah berkembang," ungkap Pdt Firma Napitupulu. (*)

[adsense]

[adsense]

Data sementara, Minggu (6/9/2026) hingga pukul 17.30 WIB, sebanyak 50 penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Internasional Kualanamu dan sebaliknya, dibatalkan, dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi gunung anak Krakatau, di perairan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Selain itu, satu penerbangan internasional dari Amsterdam menuju Soekarno-Hatta mengalami pengalihan penerbangan (diverted), hingga mendarat di Bandara Internasional Kualanamu.

[adsense]

Hal itu disampaikan, Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi, Mohamad Hikmat Hidayat, ketika dikonfirmasi melalui Staf Humas, Muhammad Zul Andrika, Minggu (6/9/2026)

Data perkembangan sebaran abu vulkanik gunung anak Krakatau, hingga pukul 17.30 WIB, operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) maupun Bandara Halim Perdanakusuma (HLP), untuk sementara ditutup hingga pukul 23.59 WIB.

[adsense]

Baca Juga:

• 41 Penerbangan Rute Jakarta - Kualanamu Dibatalkan, Penerbangan dari Amsterdam Dialihkan

PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang, khususnya yang memiliki penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma, untuk secara berkala memastikan kembali status dan jadwal penerbangannya melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

[adsense]

Informasi mengenai perkembangan operasional penerbangan akan terus diperbarui sesuai kondisi terkini. (**)

[adsense]

[adsense]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan hal itu dalam siaran tertulis melalui OJK Provinsi Sumut, Minggu (6/9/2026).

[adsense]

Disebutnya,tantangan dana pensiun bukan hanya meningkatkan dana kelolaan, tetapi juga memperluas kepesertaan, terutama karena semakin banyak masyarakat bekerja mandiri dan berada di sektor informal.

Friderica menekankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi pemerintah, industri, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun dan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Sekda Taput Ajak Pelajar Menabung, Pemerhati Ingatkan Keterbatasan Fitur dan Dampak Psikologis SimPel

Menurut Ogi, persiapan dana pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari saat memasuki usia lanjut.

[adsense]

BPS menyatakan Indonesia sejak 2021 telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari 10 penduduk merupakan lanjut usia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60% di antaranya berada di sektor informal, sehingga perluasan perlindungan sosial menjadi perhatian pemerintah.

[adsense]

Selama Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah, meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun dan perluasan kepesertaan.

Friderica menyebut tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69% dan inklusi 93%, namun khusus dana pensiun baru sekitar 22%.

[adsense]

Karena itu, OJK mengajak masyarakat menghitung kebutuhan masa tua, mulai menyisihkan penghasilan sejak dini dan memilih program pensiun yang legal serta sesuai kebutuhan.(*)

[adsense]

[adsense]

‎Hujan abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau sudah mulai memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini membuat bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma dilaporkan ditutup untuk sementara sampai kondisi cuaca membaik.

‎

[adsense]

‎Dibatasinya aktivitas bandara Soekarno-Hatta juga turut berdampak pada banyak jadwal penerbangan ke kota Medan. Sejumlah artis Ibukota yang telah dijadwalkan manggung di kota Medan pun terpaksa menunda bahkan sampai membatalkan acara mereka.

‎

[adsense]

‎Beberapa artis yang dilaporkan batal tampil di sejumlah acara di kota Medan adalah Syakir Daulay, Rini Idol, Arya Saloka dan beberapa artis penyanyi lainnya.

‎

[adsense]

‎Lewat akun media sosialnya Arya Saloka menyampaikan permintaan maaf karena gagal datang ke Medan untuk kunjungan sapa film Munafik akibat penerbangannya dibatalkan pada Minggu (6/9/2026).

‎"Hallo temen-temen saya mau mengucapkan maaf sekali lagi karena penerbangan kita dicancel jadi kami, saya khususnya gak jadi berangkat ke Medan, semua. Temen-temen yang terdampak bencana dari anak Krakatau juga bisa cepat pulih pastinya dan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, " kata Arya Saloka.

[adsense]

‎

‎Senada dengan Arya Saloka, lewat akun Media sosialnya, Rini Idol juga mengungkapkan rasa sedihnya tidak bisa tampil di Medan, dimana Rini telah dijadwalkan tampil di acara BRI Consumer 2026 di Mall Centre Point Medan.

[adsense]

‎"Aku minta maaf banget karena tidak jadi tampil di acara BRI Consumer Expo 2026 di Medan hari ini, harusnya aku sudah take off jam 6 pagi, tapi karena dampak aktivitas anak Krakatau, flight kita di cancel."

‎Ketidakhadiran Rini saat ini digantikan oleh artis Osen Hutasoit yang kebetulan tengah berada di kota Medan.

[adsense]

‎

‎Artis Syakir Daulay yang dijadwalkan tampil di BSNZoatopia Festival di Hotel Raz Medan hari ini juga batal karena penutupan aktivitas penerbangan di bandara Soekarno-Hatta Jakarta.

[adsense]

‎Pihak BSNZoatopia yang diwakili Fadil Rangkuti mengatakan sangat menyayangkan kondisi ini tapi pihak mereka telah menyiapkan penggantinya.

‎"Semua kondisi ini di luar kendali kita, tapi pihak kami telah menyiapkan penggantinya, dan acara tetap berjalan seperti yang sudah di jadwalkan," ungkap Fadil.

[adsense]

‎

‎Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan sebanyak 209 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan, termasuk jadwal penerbangan ke Medan dan arah sebaliknya. (**)

[adsense]

‎

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada malam hari, setiap akhir pekan melalui program Samsat Berkah Malam. Layanan yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Alhamdulillah, malam ini kita sudah launching, ya, bersama-sama pembukaan Samsat Berkah Malam di wilayah UPT Samsat Medan Utara yang berlokasi di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis, Sabtu (5/9/2026).

[adsense]

Sutan menjelaskan, layanan Bus Samsat pada malam hari ditempatkan di lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, khususnya anak muda. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

"Ini merupakan bentuk wujud pelayanan kita kepada masyarakat, di mana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar pajak di siang hari, maka bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya di malam hari. Inilah yang kita hadirkan, Samsat Berkah Malam untuk memberikan, sekali lagi, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor," ucapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Mitigasi Enam Daerah Rawan Bencana

"Kita berharap nanti ini juga akan bisa dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan dengan membuka pada lokasi lain, ya, sehingga ini sekali lagi harapan kita bisa semakin memudahkan masyarakat. UPT-UPT lain di daerah-daerah juga sudah ada yang melakukan pembukaan gerai Samsat Malam," jelasnya.

[adsense]

Sutan mengatakan, keberlanjutan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan antusiasme masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tinggi, layanan Samsat malam tidak menutup kemungkinan dioperasikan setiap hari.

"Nah, ini ke depannya, untuk saat ini memang masih di malam Sabtu dan malam Minggu, tetapi ke depan nanti tentu akan kita lihat perkembangannya, harapan kita bisa terwujud untuk bisa setiap malam terlaksana ataupun beroperasi Samsat Malam ini," ungkapnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Medan Utara M Ainul Hafiz mengatakan, Bus Samsat Malam beroperasi setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja.

"Kami beroperasi dari pukul 19.00-21.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu, Samsat Malam hadir untuk mendekatkan dan memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan di luar jam kerja," tuturnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bukannya kapok setelah pernah mendekam di balik jeruji besi, seorang residivis kasus pencurian kembali harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, MA (21) warga Jalan Pukat I, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, diringkus personel Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan di rumahnya karena menjadi bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja. Dari tangan pemuda tersebut, polisi menyita sedikitnya 141 paket daun ganja kering dengan berbagai ukuran. Sebagian ganja telah dikemas dalam paket kecil siap edar, sementara sejumlah paket lainnya berukuran lebih besar yang diduga akan dipasok kepada pengedar lain.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (6/9/2026) mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran ganja di kawasan Medan Tembung. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti personel Unit 1 Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari.

"Setelah memastikan keberadaan dan aktivitas pelaku, Senin (31/8/2026) sore petugas akhirnya bergerak dan meringkus MA yang hendak menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Dari tangan pelaku, kami menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar hingga ukuran besar yang siap dipasok ke pengedar lain," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• THM Janna Kita Digerebek, Kasir Ditangkap

"Setelah keluar dari penjara, MA sempat berusaha menjalani kehidupan normal dengan bekerja di salah satu pasar malam. Namun, setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), ia diduga memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan terjun ke bisnis narkoba," ungkapnya.

[adsense]

Menurut polisi, sekitar 2 bulan terakhir MA mulai menjalankan bisnis haram tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga berperan sebagai bandar sekaligus pengedar ganja di wilayah Medan Tembung dan kawasan Tembung, Kabupaten Deliserdang.

"Peredaran ganja yang dilakukan MA terbilang cukup aktif. Dalam kurun waktu 1 minggu, pelaku disebut mampu menjual lebih dari 100 paket ganja kepada para pembelinya. Kita menduga MA bukan sekadar pengedar kecil. Dari jumlah barang bukti yang ditemukan serta pola peredarannya, pelaku diduga memiliki peran sebagai bandar untuk kawasan Tembung," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, meski demikian, pengungkapan kasus tersebut belum berhenti pada penangkapan MA. Penyidik kini tengah mengembangkan jaringan peredaran narkotika tersebut dan memburu pemasok ganja kepada pelaku.

Identitas pemasok bahkan disebut telah dikantongi petugas.

[adsense]

"Kami pastikan, apa pun itu narkoba akan kami usut tuntas dan akan kami berantas," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Karo bersama sejumlah perusahaan anggota forum menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

"Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi dunia usaha dalam membantu masyarakat yang terdampak aktivitas Gunung Sinabung, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menghadapi kondisi akibat erupsi," kata Ketua Forum TJSLBU, Susi Ginting, Minggu (6/9/2026)

[adsense]

Penyerahan bantuan turut dihadiri oleh Dandim 0205/Tanah Karo, Kapolres Karo, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan pembaruan data per 4 September 2026, tercatat sebanyak 208 kepala keluarga (KK) atau 650 jiwa terdampak, terdiri dari 329 laki-laki dan 321 perempuan.

[adsense]

Baca Juga:

• BNPB Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Sinabung di Karo

Sejak awal, Forum TJSLBU Kabupaten Karo membuka partisipasi perusahaan anggota dalam bentuk barang dan kebutuhan dasar, bukan dalam bentuk uang, untuk selanjutnya dikoordinasikan dan disalurkan kepada masyarakat terdampak.

[adsense]

Adapun bantuan yang disalurkan pada kegiatan ini antara lain berupa beras, minyak goreng, gula, telur, mi instan, makanan siap saji, air mineral, sabun mandi, sampo, pasta gigi serta susu.

Kegiatan sosial ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan dan badan usaha, di antaranya PT Juma Berlian Exim, PT Medan Distribusindo Raya – Kabanjahe (Wings Group), PT Indojaya Agrinusa – Breeding Farm Tigapanah, PT Selektani Induk Usaha, PT Bibit Baru, PT Lau Segar Mulia, serta PT Pertamina Geothermal Energy Tbk – Area Sibayak.

[adsense]

"Melihat jumlah masyarakat yang terdampak, termasuk lansia, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah, tentu dibutuhkan kepedulian kita bersama", katanya.

Menurutnya, kondisi kebencanaan membutuhkan kolaborasi yang cepat dan terkoordinasi. Forum TJSLBU Kabupaten Karo berupaya menjadi wadah bagi perusahaan dan badan usaha agar dapat bergerak bersama serta memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Forum TJSLBU Kabupaten Karo berharap kolaborasi antara dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Karo, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat dan membantu masyarakat yang membutuhkan.(*)

[adsense]