[adsense]

Task Force DPP Partai Hanura menargetkan konsolidasi struktur organisasi di seluruh Indonesia rampung pada September 2026, sehingga mulai 2027 seluruh jajaran partai di daerah diharapkan sudah siap bergerak. Bagi pengurus yang lamban dan tak sejalan, diancam akan direshuffle.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, konsolidasi harus dituntaskan lebih awal agar Hanura memiliki waktu cukup panjang menyusun strategi pemenangan Pemilu 2029 dan pada akhir September semua diharapkan selesai, untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal.

Setelah konsolidasi organisasi rampung, Rio mengatakan, Hanura tidak lagi berkutat pada pembenahan internal, melainkan mulai memetakan kekuatan di setiap Dapil, termasuk menentukan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif melalui survey.

[adsense]

Baca Juga:

• Menjamurnya Kedai Kelontong Perantau Asal Aceh di Medan, Sinyal Kuat Pergeseran Peta Kekuatan Ekonomi Lokal

Untuk memastikan target berjalan sesuai rencana, Task Force DPP Hanura juga menyiapkan sanksi bagi pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan agenda partai berupa pergantian atau reshuffle kepengurusan, seperti yang dilakukan terhadap dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, yang diberhentikan karena dinilai berjalan lambat.

[adsense]

Khusus Sumatera Utara, Rio menilai wilayah ini memiliki modal politik yang cukup kuat, karena berdasarkan hasil Pemilu 2024, kader Hanura di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara menyumbangkan sekitar 70 kursi dari total 525 kursi yang dimiliki Hanura secara nasional.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sumut, El Adrian Shah, membuka peluang melakukan reshuffle kepengurusan DPD Hanura Sumut setelah konsolidasi partai selesai, untuk memastikan struktur partai diisi kader yang memiliki komitmen, mampu bekerja sama dan sejalan dengan agenda membesarkan Hanura.

[adsense]

"Semoga setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Sumut," tegas El Adrian sembari menilai reshuffle penting agar jajaran pengurus dapat bekerja maksimal menghadapi agenda politik ke depan.

Ia juga memberikan sinyal tegas kepada kader yang tidak mampu berjalan bersama organisasi agar memberikan ruang kepada kader lain yang memiliki komitmen.

[adsense]

Di akhir kegiatan, El Adrian meminta seluruh Ketua DPC Hanura se-Sumut menjaga soliditas dan tidak membiarkan perbedaan internal menghambat kerja organisasi.

"Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," ucapnya.

[adsense]

Konsolidasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, anggota Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing, Ketua Umum Laskar Muda Hanura Heru Margi Pangestu, serta jajaran pengurus DPD Hanura Sumut dan organisasi sayap partai. (*).

[adsense]

[adsense]

Peredaran narkotika di lingkungan perguruan tinggi berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Pematangsiantar. Tiga pria diamankan, satu di antaranya inisial ZW dan dua lagi tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Simalungun (USI) masing-masing inisial FA dan AFB.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Polres Pematangsiantar dan pihak kampus USI.

[adsense]

"Ketiganya kita amankan dari dua lokasi di lingkungan fakultas kampus USI pada Minggu (4/8/2026)," ungkap Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budi, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring dan pihak Yayasan USI dalam konferensi pers di Mako Polres, Selasa (11/8/2026).

Pengungkapan bermula dari penindakan petugas Satres Narkoba di Fakultas Ekonomi, di mana petugas mengamankan satu tersangka beserta barang bukti berupa ganja seberat 91,68 gram dan satu unit ponsel.

[adsense]

Baca Juga:

• Miliki Sabu, Seorang Pria Diringkus Polres Tebingtinggi di Jalan Thamrin

Wakapolres menegaskan, jumlah tersebut berpotensi menyelamatkan setidaknya 9.749 jiwa dari bahaya narkotika.

[adsense]

Ketiga tersangka kini ditahan untuk proses penyidikan. Mereka dijerat Pasal 111 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu, pihak Yayasan mewakili pengelola USI menyampaikan apresiasi kepada kepolisian.

[adsense]

"Kampus harus menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, bukan sasaran peredaran barang haram," ujar Ketua Yayasan USI, John Warinson Saragih. (**)

[adsense]

[adsense]

Fakta baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Langkat senilai Rp29,5 miliar. Terdakwa Budi Pranoto Seputra mengungkap adanya aliran dana sekitar Rp19 miliar kepada Bahrun Walidin alias Baron yang disebut berkaitan dengan penjualan 312 unit smartboard.

Keterangan tersebut disampaikan Budi saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Budi yang merupakan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa mengatakan, dana tersebut merupakan fee yang diminta oleh Baron. Menurut Budi, perusahaannya hanya berperan sebagai distributor sekaligus reseller smartboard yang dibeli dari PT Global Harapan Nawasena.

"Fee itu diminta oleh Baron," kata Budi dalam persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Forkopimca Gunung Sitember Hibur Para Korban Kebakaran

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang, Budi mengaku mengenal Baron sebagai pengusaha asal Aceh Jaya yang menggunakan nama CV Bina Riski.

[adsense]

Budi mengatakan, dirinya tidak mengetahui bahwa Baron merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ia mengaku selama berinteraksi, Baron selalu berpenampilan rapi sehingga dirinya tidak menaruh curiga.

Persidangan kemudian mengungkap percakapan WhatsApp dalam grup bernama "Bisma Sumatra". Grup tersebut disebut hanya beranggotakan Baron, Budi, serta istri Budi, Fatimah alias Bu Fei.

[adsense]

Jaksa penuntut umum menunjukkan salah satu percakapan yang memuat pengiriman surat pesanan smartboard tertanggal 26 Agustus 2024.

Jaksa kemudian mempertanyakan keberadaan surat pesanan tersebut karena proses pengklikan melalui e-katalog disebut baru dilakukan pada 12 September 2024.

[adsense]

Budi mengaku tidak mengingat secara pasti tanggal tersebut.

Namun, menurut pemahamannya, keberadaan surat pesanan menunjukkan bahwa proses pengadaan telah berjalan dan sebelumnya telah terdapat surat perintah kerja (SPK).

[adsense]

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci percakapan lanjutan antara Baron dan Fatimah terkait dokumen tersebut.

Dalam persidangan, Budi juga menceritakan pengalamannya saat ditawari pekerjaan pengadaan smartboard di Aceh Jaya oleh Baron. Menurut Budi, proyek tersebut disebut tidak memiliki anggaran dan justru meminta dana sekitar Rp5 miliar.

[adsense]

Pengalaman tersebut, kata Budi, membuat dirinya dan istrinya lebih berhati-hati menerima informasi mengenai proyek yang disampaikan Baron.

Jaksa juga mengonfirmasi keterangan Baron dalam persidangan sebelumnya mengenai dugaan pemberian uang Rp2,5 miliar kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

[adsense]

Budi membantah pernah memerintahkan pemberian uang tersebut

Ia mempertanyakan alasan pemberian uang harus dilakukan melalui Baron apabila dirinya disebut mengenal Saiful Abdi secara langsung.

[adsense]

Budi mengatakan dirinya baru mengenal Saiful ketika keduanya sama-sama berada di Rutan Kelas I Medan pada November 2025.

Sementara itu, terdakwa Supriadi yang diperiksa oleh penasihat hukum Saiful Abdi lebih banyak menyatakan tidak mengetahui sejumlah hal yang ditanyakan kepadanya.

[adsense]

Supriadi juga mencabut beberapa keterangannya yang sebelumnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ia mengaku lupa mengenai pertemuan dengan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang disebut turut dihadiri M Nuh selaku PPTK dan dirinya.

[adsense]

Supriadi turut membantah pernah memerintahkan pendistribusian smartboard ke sejumlah sekolah.

Ia juga menolak disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut.

[adsense]

Namun, jaksa kemudian menunjukkan surat pesanan smartboard yang disebut telah bermeterai dan dibubuhi stempel Dinas Pendidikan Langkat. Dalam surat tersebut, nama Supriadi tercantum sebagai PPK dan ditujukan kepada PT Global Harapan Nawasena.

Atas dokumen tersebut, Supriadi tetap bersikukuh bahwa dirinya hanya menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sarpras), bukan sebagai PPK.

[adsense]

Dalam persidangan sebelumnya, Saiful Abdi juga disebut telah membantah sejumlah keterangan yang berkaitan dengan posisi dan peran Supriadi dalam perkara tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gunung Sitember, mengunjungi para korban kebakaran, di Dusun Lau Kersik, Desa Bukit Lau Kersik, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Senin (10/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Gunung Sitember menyampaikan kata-kata penghiburan dan menyerahkan bantuan berupa beras dan telur kepada para korban.

[adsense]

Kapolsek Tigalingga, Iptu Parlindungan Lumban Toruan, mewakili Kapolres Dairi menyampaikan mereka dapat merasakan apa yang dialami oleh warga. Menurutnya, pimpinan tingkat kabupaten harusnya hadir dan bertatap muka dengan warga yang menjadi korban.

"Kami terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf, karena kehadiran kami hanya mewakili. Kiranya musibah yang terjadi dapat diterima dengan lapang dada dan tabah dalam menghadapinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara kami semua," ujar Kapolsek kepada warga, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• 7 Rumah Hangus Terbakar, 2 Unit Dibongkar Paksa di Desa Lau Kersik di Dairi

"Jangan dilihat banyak dan nominalnya. Inilah ketulusan dan rasa solidaritas kami atas musibah yang terjadi, walaupun tidak sebanding dengan kerugian yang ada. Sebagai rasa kepedulian kami, kiranya saudara yang terdampak dapat menerima bantuan bahan makanan yang telah kami serahkan," ujarnya.

[adsense]

Kunjungan kasih tersebut dihadiri Kapolsek Tigalingga Iptu Parlindungan Lumban Toruan, Camat Gunung Sitember, Danramil 04/Tigalingga Kapten Inf M Maibang, Kepala Desa Bukit Lau Kersik Mangiring Sinurat, perwakilan Dinas Sosial Dairi, perwakilan BNPB Dairi, serta Personil Polsek Tigalingga. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, membagikan 170 Bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), depan Kantor Camat Sosa, untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 3917 Tahun 2026 tentang Partisipasi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih. Program itu digelar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[adsense]

Camat Sosa, Syafarudin Siregar, l mengatakan, Pemerintah Kecamatan Sosa turut berpartisipasi dengan membagikan 60 bendera untuk kendaraan roda empat, 60 bendera untuk kendaraan roda dua, serta 50 bendera untuk rumah tangga.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Sosa terhadap Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang dicanangkan pemerintah. Kami berharap masyarakat semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujarnya kepada harianSIB.com, Senin (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kunjungi Ponpes Dinul Khoiriyah, Camat Aek Nabara Barumun Tekankan Pembangunan SDM

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Padang Lawas Nomor 400.10.1.1/244/2026 tentang permohonan partisipasi, gerakan tersebut dilaksanakan secara serentak di 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian dari upaya menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

[adsense]

Selain pemerintah kecamatan, surat edaran tersebut juga ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa dan kelurahan, sekolah, BUMD, badan usaha swasta, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan untuk turut mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Syafarudin mengajak seluruh masyarakat, aparatur pemerintah desa, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk memasang bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan.

[adsense]

Ia menambahkan, pelaksanaan pembagian bendera di Kecamatan Sosa berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang melintas di Jalinsum.

"Melalui gerakan ini, kita ingin menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat," katanya.

[adsense]

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026 dilaksanakan sejak diterbitkannya surat edaran hingga 31 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.1/5191/SJ tanggal 10 Juli 2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Diduga memiliki narkotika jenis sabu, seorang pria inisial E (56) alias Asun, diringkus Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi di kawasan Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Selasa (4/8/2026) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus, yang dikonfirmasi harianSIB.com, Selasa (11/8/2026), membenarkan adanya penangkapan tersebut.

[adsense]

Dikatakan Jimmy, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka dan dinilai sudah sangat meresahkan.

Usai menerima info, lanjutnya, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres dipimpin Kanit Ipda Apri Butarbutar bergegas ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan secara mendalam.

[adsense]

Baca Juga:

• Komitmen Tegas Polres Samosir, Tindak Pembalakan Hutan, Narkoba dan Miras Tanpa Kompromi

Ketika dilakukan penggeledahan badan, petugas mengamankan alat bukti kejahatan narkotika berupa 4 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,82 gram, 1 bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 pipet berbentuk skop dan kotak rokok.

[adsense]

"Saat diinterogasi awal, pelaku yang diketahui residivis kasus srupa itu juga mengakui seluruh barang haram tersebut memang miliknya yang hendak dijual ke para pemesan," bebernya.

Atas perbuatan melanggar hukum itu, kini pelaku beserta barang bukti (BB) telah diamankan di Polres Tebingtinggi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

"Terduga E akan dijerat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumut yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Pelepasan kontingen berlangsung di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Selasa (11/8/2026). Bobby berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Sumut dan memberikan yang terbaik selama mengikuti kegiatan nasional tersebut.

[adsense]

"Buat bangga nama Sumatera Utara melalui Jamnas ini. Selain buat bangga Sumatera Utara, kalian juga nantinya akan membuat bangga keluarga," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, 1.179 peserta yang berangkat merupakan putra-putri terbaik Sumut. Karena itu, ia meminta mereka tidak hanya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, tetapi juga membawa pulang pengalaman dan keterampilan yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Labura Lepas 31 Peserta Jambore Nasional XII 2026 ke Cibubur

Selain prestasi, Bobby mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama perjalanan maupun mengikuti kegiatan Jamnas. Apalagi, perjalanan menuju Jakarta cukup panjang, terutama bagi peserta yang menempuh jalur laut dan darat.

[adsense]

Bobby juga meminta peserta saling menjaga selama berada jauh dari keluarga. Menurutnya, kekompakan menjadi hal penting selama para peserta berada di luar daerah.

Ia pun berharap seluruh kontingen kembali ke Sumut dengan membawa ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk kemajuan daerah.

[adsense]

"Ketika nanti berada di luar daerah tetap menjaga kekompakan dan keguyuban, sehingga nanti kalian pulang dari Jamnas membawa ilmu yang bermanfaat untuk Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan mengatakan, kontingen Sumut yang mengikuti Jamnas XII Tahun 2026 berjumlah 1.179 orang. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh orang Kontingen Daerah dan 1.172 orang Kontingen Cabang.

[adsense]

Dikky menjelaskan, keberangkatan kontingen menuju lokasi Jamnas di Cibubur dibagi melalui tiga jalur transportasi, yakni laut, darat dan udara. Melalui jalur laut, sebanyak 384 orang dari enam Kwarcab diberangkatkan pada 4 dan 11 Agustus 2026. Mereka berasal dari Medan, Binjai, Langkat, Batubara, Humbang Hasundutan dan Tebingtinggi.

Kemudian melalui jalur darat, sebanyak 461 orang dari 13 Kwarcab diberangkatkan pada 9 dan 10 Agustus 2026. Sedangkan melalui jalur udara, sebanyak 334 orang diberangkatkan yang terdiri atas Kontingen Daerah dan sembilan Kwarcab.

[adsense]

Dikky mengatakan, Jamnas XII Tahun 2026 akan berlangsung 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan nasional tersebut mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan".

Menurutnya, tema tersebut menegaskan peran Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan mandiri, sekaligus memiliki kepedulian terhadap pembangunan nasional.

[adsense]

"Kami berharap Kontingen Sumut tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu membawa nama baik daerah, mempererat persaudaraan dengan Pramuka dari seluruh Indonesia, serta pulang membawa pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan prestasi untuk Sumatera Utara," katanya.

Turut hadir dalam pelepasan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan Yusrizal, Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KSOP Utama Belawan Didi Supriyadi, serta Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kabid IKP Porman Mahulae. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pihak HKBP menyatakan rasa syukur menyusul putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan Nomor 340/Pdt/2026/PT MDN yang mengabulkan gugatan HKBP terkait kepemilikan lahan dan bangunan Rumah Sakit Umum HKBP Tarutung.

Dikutip dalam kanal YouTube resmi HKBP, Selasa (11/8/2026), HKBP mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menempuh upaya hukum kasasi jika hal itu menjadi pilihan mereka.

[adsense]

Putusan banding yang dijatuhkan pada 9 Juli 2026 itu membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung sebelumnya, yang sempat menolak gugatan HKBP. Majelis Hakim PT Medan menyatakan secara tegas keabsahan hukum HKBP atas kepemilikan tanah dan bangunan RSUD Tarutung.

Sengketa yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik dan jemaat itu akhirnya mendapat kejelasan yuridis, setelah Majelis Hakim menilai fakta persidangan, landasan konstitusional, serta bukti-bukti sejarah yang diajukan tim kuasa hukum HKBP.

[adsense]

Baca Juga:

• Kisah Nommensen dan Lahirnya HKBP di Sait Ni Huta Tapanuli Utara

"Kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas tegaknya kebenaran dan keadilan di lembaga peradilan," ujar Victor.

[adsense]

Ia juga menanggapi wacana DPRD Taput yang berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Menurut Victor, HKBP tidak mempersoalkan langkah itu karena merupakan hak hukum yang dijamin undang-undang.

"Pengajuan kasasi merupakan hak hukum yang dijamin secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. HKBP memandang langkah tersebut sebagai bagian yang sah dari mekanisme hukum negara, yang patut dihormati oleh semua pihak tanpa adanya rasa prasangka," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, seluruh berkas pembuktian yang dimiliki HKBP didasarkan pada fakta material yang diyakini tidak terbantahkan, sehingga pihaknya percaya Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang seadil-adilnya bila kasasi benar diajukan.

Guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt Rikson M Hutahaean MTh mengunggah sejumlah dokumen historis melalui laman Facebook resmi organisasi.

[adsense]

Langkah ini disebut bertujuan mengedukasi publik sekaligus meluruskan informasi keliru yang berkembang terkait dasar hukum kepemilikan aset RSUD Tarutung.

Salah satu dokumen yang dipublikasikan adalah resolusi resmi lembaga misionaris Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) tertanggal 1 Oktober 1948, yang disahkan notaris di Wuppertal-Barmen, Jerman, pada 3 Agustus 1954.

[adsense]

Dalam resolusi itu, Direktur Misionaris RMG, Pastor H Berner, menyatakan seluruh properti RMG di Sumatera — termasuk tanah dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan dana RMG merupakan milik HKBP.

Ketegasan ini diperkuat lewat surat resmi RMG dari Wuppertal-Barmen tertanggal 20 Februari 1953 kepada pimpinan HKBP saat itu, Ephorus Pdt DC Sihombing.

[adsense]

Pastor Berner menegaskan, tanah yang diserahkan tetua adat Tapanuli kepada RMG ditujukan khusus untuk memperkuat iman jemaat melalui pendirian gereja, sekolah dan rumah sakit, serta bahwa keberadaan RMG di tanah Batak telah menyatu utuh dengan badan hukum HKBP.

Legitimasi HKBP atas RSUD Tarutung juga disebut memperoleh pengakuan pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan.

[adsense]

Salinan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS) Kabupaten Taput tertanggal 29 Mei 1952, ditandatangani Ketua SP Lumbantobing, memutuskan agar hak milik rumah sakit dan balai pengobatan peninggalan badan misi di Taput dikembalikan kepada HKBP sebagai warisan sah RMG.

Dukungan itu dipertegas lewat surat Bupati Taput F Pasaribu Nomor 19699/1/12 tertanggal 10 Juni 1953 kepada Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan proses pengembalian hak milik RSUD Tarutung kepada HKBP perlu dituntaskan dan pemerintah wajib membayar sewa kepada HKBP selama proses berjalan.

[adsense]

Rantai pembuktian juga diperkuat Akta Pernyataan dan Kesaksian Notaris Emy Banjarnahor SH, Nomor 50 tertanggal 14 September 2001, yang mencatat kesaksian di bawah sumpah dari Tua Victor Purba Simamora, mantan Kepala Desa Simamora sekaligus keturunan pihak penyerah tanah.

Kesaksian itu mengungkap bahwa pada 18 Juni 1928, Tertius Simamora bersama Renatus Hutagalung menandatangani surat penyerahan tanah pertapakan kepada RMG untuk pendirian rumah sakit, bahkan turut menyumbangkan sebagian dana ganti rugi bagi pembangunan fisiknya.

[adsense]

Sembari menghormati proses kasasi yang mungkin ditempuh DPRD Taput di Mahkamah Agung, HKBP menyatakan akan terus meningkatkan mutu pelayanan medis, memodernisasi sarana kesehatan dan menghadirkan pemulihan bagi seluruh warga Taput tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan (**)

[adsense]

[adsense]

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang diketuai Andi Jayadi Nur mengabulkan seluruh gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun terkait penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate (PT ESIBME).

Putusan tersebut sebagaimana kutipan putusan yang diterima dari sistem e-Court PTUN Medan, Senin (10/8/2026), dalam perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.MDN.

[adsense]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim selanjutnya menyatakan batal Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar oleh PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate tertanggal 6 Januari 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Minta SPBU di Bandar Hinalang Segera Beroperasi

Dalam amar putusan yang sama, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tersebut sebesar Rp15.231.000.

[adsense]

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PTUN Medan.

Kuasa hukum menilai putusan tersebut merupakan bentuk nyata penegakan hukum dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya melalui jalur hukum.

[adsense]

Hermansyah Hutagalung SH MH mengatakan pihaknya menghormati seluruh proses persidangan yang telah dilalui hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.

"Pertama-tama kami mengapresiasi dan menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Medan. Bagi kami, putusan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mencari keadilan melalui jalur hukum ketika merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pemerintahan," ujar Hermansyah, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Menurutnya, putusan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kemenangan kelompok tani sebagai pihak penggugat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap keputusan pejabat pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.

"Kami melihat putusan ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Yang kami perjuangkan sejak awal bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi bagaimana keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dibuat secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

[adsense]

Senada, Daniel W. Panggabean SH MH juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurut Daniel, putusan itu menjadi kabar baik bagi kliennya yang sejak awal memperjuangkan kepastian hukum terkait penetapan calon penerima dan calon lahan kebun masyarakat.

[adsense]

"Kami memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan ini tentunya menjadi kabar baik bagi klien kami yang selama ini memperjuangkan kepastian hukum dan hak mereka sebagai masyarakat sekitar wilayah perkebunan," ujar Daniel.

Daniel berharap putusan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

"Kami berharap semua pihak menghormati putusan ini. Kami juga berharap ke depan proses penetapan penerima maupun calon lahan kebun masyarakat dapat dilakukan secara terbuka, objektif dan tidak mengabaikan masyarakat yang memang memiliki kepentingan serta berada di sekitar wilayah perkebunan," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan tetap mengawal kepentingan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya sesuai koridor hukum.

[adsense]

"Kami akan tetap mengawal perkara ini secara profesional dan konstitusional. Bagi kami, hukum harus menjadi jalan untuk mencari keadilan, bukan sekadar alat untuk memenangkan suatu pihak," pungkas Daniel.

Gugatan Berawal dari Penetapan Calon Penerima Kebun Plasma.

[adsense]

Diketahui, gugatan ini diajukan oleh Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun terkait keputusan mengenai penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT ESIBME.

Gugatan diajukan melalui tim kuasa hukum dari Law Firm Heart and Hand, yakni Hermansyah Hutagalung SH MH, Daniel W. Panggabean SH MH, Edoward M. Hutapea SH MH, Lamhot W. Tampubolon SH MH, Sarmatua Tampubolon SH MH serta Syarifah A. Hutagalung SH.

[adsense]

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 Tahun 2025 tertanggal 6 Januari 2025.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat menyebut keputusan tersebut dinilai merugikan kelompok tani yang berada di sekitar wilayah perkebunan PT ESIBME.

[adsense]

Hermansyah mengatakan kelompok tani yang diwakilinya secara faktual berada di sekitar areal perkebunan, namun tidak ditetapkan sebagai calon penerima kebun plasma.

"Klien kami adalah kelompok tani yang secara faktual berada di sekitar areal perkebunan. Namun justru tidak ditetapkan sebagai calon penerima kebun plasma. Ini yang kami anggap sebagai bentuk ketidakadilan," ujar Hermansyah saat diwawancarai pada 20 April 2026.

[adsense]

Menurutnya, keputusan bupati tersebut dinilai telah memenuhi unsur sebagai objek sengketa tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final.

Sementara itu, Daniel W. Panggabean sebelumnya menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Medan, pihaknya telah menempuh upaya administratif.

[adsense]

Menurut Daniel, pihaknya telah melayangkan somasi kepada Bupati Simalungun pada 31 Desember 2025. Namun, menurut pihak penggugat, tidak terdapat penyelesaian sehingga langkah hukum melalui PTUN Medan ditempuh.

Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

[adsense]

Daniel sebelumnya menyebut luas HGU yang dikaitkan dengan perusahaan mencapai sekitar 3.177,94 hektare.

Menurut perhitungan pihak penggugat, terdapat alokasi lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat kebun plasma.

[adsense]

"Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, seharusnya ada alokasi sekitar 600 hektare untuk masyarakat sekitar. Klien kami seharusnya menjadi prioritas sebagai penerima manfaat," tegas Daniel.

Selain persoalan penetapan calon penerima kebun plasma, pihak kuasa hukum juga sebelumnya menyampaikan kritik terhadap mekanisme CSR PT CIPEF yang menurut mereka merugikan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

[adsense]

Daniel bahkan menyatakan pihaknya meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pihak kuasa hukum juga mengaku telah menyampaikan pengaduan serta meminta perlindungan hukum atas dugaan intimidasi terhadap masyarakat.

[adsense]

Namun demikian, berbagai pernyataan tersebut merupakan dalil dan sikap hukum pihak penggugat, sedangkan pokok perkara yang telah diputus PTUN Medan dalam perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.MDN berkaitan dengan keputusan administratif Bupati Simalungun mengenai penetapan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT ESIBME.

Dengan putusan tersebut, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya memperoleh putusan yang mengabulkan seluruh gugatannya, sekaligus membatalkan keputusan Bupati Simalungun yang menjadi objek sengketa. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua pria pegawai koperasi yang tewas dalam kecelakaan antara kereta api dan sepeda motor di perlintasan tanpa palang di Dusun I, Desa Pematangsijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Senin (10/8/2026), telah teridentifikasi.

Kasihumas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya mengatakan kedua korban yang tewas di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, merupakan warga Desa Terangbulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

[adsense]

Masing-masing bernama Romaito Rambe (30) pengendara motor Honda Revo BK 4869 VBS dan penumpangnya Torkis Rambe (27).

"Kedua korban merupakan pegawai koperasi, pengendara motor dan penumpangnya tewas seketika di lokasi kejadian," ujarnya dikonfirmasi, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kecelakaan di Perlintasan Rel Tualang, Dua Pengendara Motor Tewas Dihantam Kereta Api

Saat bersamaan, kereta api penumpang Putri Deli U98 dari arah Medan menuju Tebingtinggi melintas. Kemudian bagian depan kereta api menghantam samping kiri motor korban. Tabrakan pun tak terelakan hingga menyebabkan korban terpental beberapa meter dari lokasi kejadian dan motornya hancur berkeping-keping.

[adsense]

"Untuk keperluan visum, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan, sementara motornya telah diamankan Satlantas Polres Sergai sebagai barang bukti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga di lokasi, Herdiwan, menyebut kedua korban saat itu hendak menyeberangi perlintasan untuk mengutip iuran koperasi di seberang rel. Namun naas, saat melintas, motor yang mereka gunakan tertabrak kereta api. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto.

[adsense]

Kedatangan Pangdam disambut hangat oleh Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra beserta jajaran, serta unsur Forkopimda dari Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakapolres Tanjungbalai Tekankan Anggota Tingkatkan Tanggung Jawab Tugas

[adsense]

Tak hanya itu, turut pula dilakukan penandatanganan prasasti mural 3D bergambar Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menghiasi lingkungan Makodim, serta aksi penanaman pohon bersama guna mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan.

[adsense]

Dalam arahannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy menekankan agar seluruh prajurit senantiasa meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme.

[adsense]

"Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jaga kekompakan, disiplin, serta nama baik TNI Angkatan Darat. Jadilah prajurit yang selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," pesan Pangdam. (**)

[adsense]

[adsense]

Masyarakat meminta kepada pihak terkait segera mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Bandar Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. Pasalnya, keberadaan SPBU itu sangat dibutuhkan masyarakat.

"Informasinya, SPBU itu akan beroperasi pada bulan Maret 2026. Nyatanya, sampai sekarang belum juga beroperasi. Entah apa kendalanya," kata warga, Anton Purba, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Dia menyampaikan akibat belum beroperasinya SPBU itu, masyarakat yang berada di wilayah Simalungun Atas (Kecamatan Purba, Silimakuta, Haranggaol Horisan, Dolok Silau dan Pematang Silimahuta) terpaksa membeli BBM dari pengecer yang harganya mahal.

"Harga pertalite dari pengecer Rp 13.000 per liter dan solar Rp 9.000 sampai Rp 11.000 per liter. Sangat mahal. Seolah-olah masyarakat di sini dipaksa menjadi orang kaya. Pada hal tidak, mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian," keluh Anton.

[adsense]

Baca Juga:

• BMKG: Sumut Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Sepekan

"Pengecer juga tidak bisa kita salahkan. Karena mereka juga membutuhkan biaya untuk mendapatkan BBM tersebut. Tapi, imbasnya sangat berpengaruh terhadap masyarakat banyak," kata Anton.

[adsense]

Hal senada dikatakan warga lain, di antaranya Iwan Saragih dan Parulian Turnip. Disebut, mahalnya harga penjualan BBM berimbas terhadap tingginya harga penjualan barang-barang sembako di wilayah itu.

"Kondisi itu memberatkan perekonomian masyarakat setempat dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Karena itu, diminta kepada PT Pertamina dan pihak pengelola SPBU Bandar Hinalang segera mengoperasikan SPBU tersebut," ucap Iwan.

[adsense]

Jika SPBU itu telah beroperasi, kata Iwan, maka harga penjualan BBM kembali akan normal di wilayah Simalungun Atas, sehingga secara otomatis kondisi perekonomian masyarakat pun akan kembali normal.

Iwan juga mendesak Pemkab Simalungun untuk memperjuangkan pengaktifan operasional SPBU tersebut. Kalau ada surat-surat yang dibutuhkan untuk keperluan operasional SPBU itu segera diselesaikan secepatnya.

[adsense]

"Lakukan langkah-langkah strategis dengan cara melayangkan surat kepada pihak Pertamina untuk menekan pihak pengelola supaya segera mengoperasikan SPBU itu," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan jajaran MPK Indonesia dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan D hadir didampingi Sekretaris Umum MPK Indonesia Jopie JA Rory. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera Utara-Aceh Dr RE Nainggolan, Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius TP Hutabarat MSi, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Lumbantoruan MEng sebagai Ketua Pelaksana Rakernas V MPK di Indonesia yang akan berlangsung di Tarutung.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara MPK Indonesia dan pemerintah, khususnya dalam pengembangan pendidikan.

[adsense]

Baca Juga:

• TK Kemala Bhayangkari 11 Tarutung Direvitalisasi, Kapolda Sumut: Pendidikan Anak Usia Dini Fase Fundamental

Rakernas tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi MPK Indonesia dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan pendidikan Kristen sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan Kristen terhadap pembangunan pendidikan nasional.

[adsense]

Selain menghadiri Rakernas, Abdul Mu'ti juga diundang untuk mengunjungi sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berhasil direvitalisasi dengan bantuan dari Kemendikdasmen.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung hasil revitalisasi sekolah sebagai contoh konkret kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan layanan pendidikan.

[adsense]

Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam pertemuan itu juga memperlihatkan adanya upaya membangun kolaborasi lintas pihak dalam pengembangan pendidikan di daerah selain daripada memperkenalkan Tapanuli Utara sebagai pusat pendidikan, awal penyebaran Agama Kristen dan juga kecintaan masyarakat terhadap pendidikan.

MPK Indonesia berharap komunikasi dan kerja sama dengan Kemendikdasmen dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pendidikan, termasuk yang dijalankan sekolah-sekolah Kristen, dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

[adsense]

Kerja sama tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi kolaborasi konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kapasitas sekolah, serta membuka ruang bagi lembaga pendidikan Kristen untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. (*)

[adsense]

[adsense]

Sedikitnya 111 orang meninggal dunia dan 87 lainnya luka-luka setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia, Senin (10/8/2026). Tim penyelamat masih mencari warga yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan di sejumlah kota.

Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat gempa terjadi pada kedalaman sekitar 107 kilometer. Layanan Geologi Kolombia menyebut peristiwa itu sebagai gempa terkuat yang tercatat di negara tersebut sepanjang abad ke-21.

[adsense]

Pusat gempa berada di sekitar San José del Palmar, Departemen Chocó. Getarannya terasa hingga Cali, Pereira, Manizales dan Quibdó.

Pereira, ibu kota Departemen Risaralda yang merupakan bagian kawasan penghasil kopi Kolombia, menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah. Sebuah bangunan empat lantai dilaporkan roboh saat gempa terjadi.

[adsense]

Baca Juga:

• In Release02, Hansen Teo: Band Medan Berani dan Mampu Bereskperimen

Di Kota Cali, pencarian dilakukan di sejumlah bangunan yang rusak dan runtuh. Petugas pemadam kebakaran Mauricio Andrade mengatakan timnya menyelamatkan dua perempuan dewasa dan dua anak dari sebuah bangunan ambruk.

[adsense]

Namun, operasi pencarian masih berlangsung karena dikhawatirkan terdapat warga lain yang terjebak di bawah reruntuhan.

Kerusakan juga terjadi di Manizales. Salah satu menara samping katedral bergaya neo-Gotik di kota itu runtuh dan menebarkan puing ke jalanan.

[adsense]

Di Chocó, proses pendataan korban terkendala gangguan komunikasi. Gubernur Chocó Nubia Carolina Córdoba menyebut sedikitnya 12 orang meninggal dan 84 lainnya luka-luka di wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan pedesaan tersebut.

Otoritas penerbangan sipil Kolombia menghentikan sementara operasional sejumlah bandara di wilayah barat, termasuk di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago dan Buenaventura. Penutupan dilakukan untuk memastikan kondisi struktur bangunan bandara.

[adsense]

Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella menetapkan status darurat nasional. Pemerintah mengerahkan kemampuan negara untuk melindungi warga, menyalurkan bantuan dan menyelamatkan korban yang masih terperangkap.

Layanan Geologi Kolombia mencatat sedikitnya 21 gempa susulan hingga Senin malam. [Perlu verifikasi: jumlah gempa susulan terbaru dari otoritas geologi Kolombia.]

[adsense]

Kolombia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang aktif secara seismik. Operasi penyelamatan masih berlangsung dan angka korban berpotensi berubah seiring pendataan di wilayah terdampak.(**)

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprediksi sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama 10-17 Agustus 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BBMKG Wilayah I Medan Martha Rosefina Manurung mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi anomali suhu muka laut atau Sea Surface Temperature (SST) yang hangat di Samudra Hindia barat Sumatera dan Selat Malaka.

Selain itu, belokan angin (shearline) serta konvergensi angin di sekitar Pantai Timur Sumut turut mendukung pembentukan awan konvektif.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Dukung Impounding Lau Simeme, Harap Manfaatnya Segera Dirasakan

Ia menjelaskan, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, pada 3 Agustus 2026 mencapai 138 milimeter.

[adsense]

Selanjutnya, Pos Hujan ARG Sipispis di Kabupaten Serdang Bedagai mencatat curah hujan 88,8 milimeter pada 4 Agustus, ARG Kualuh Selatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 78,4 milimeter pada 5 Agustus, Pos Hujan Hapesong di Kabupaten Tapanuli Selatan 71 milimeter pada 6 Agustus, serta Pos Hujan Kebun Pabatu Bibitan di Kabupaten Serdang Bedagai 66 milimeter pada 9 Agustus.

Menurut Martha, aktivitas gelombang atmosfer yang masih aktif, shearline dan konvergensi dari wilayah pantai barat hingga lereng timur, serta suhu muka laut yang hangat meningkatkan suplai uap air ke wilayah Sumut.

[adsense]

Kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang hari juga memicu pemanasan permukaan secara optimal. Kondisi itu menciptakan atmosfer labil dan mendukung pertumbuhan awan konvektif.

Hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari.

[adsense]

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Potensi serupa juga terjadi di Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan gangguan aktivitas.

Pemerintah daerah juga diimbau terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI dan Polri untuk memantau perkembangan cuaca serta melakukan langkah antisipasi guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi.

[adsense]

"Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui media sosial resmi BBMKG Wilayah I Medan @infobmkgsumut maupun layanan informasi BBMKG," tuturnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Tim Pengawasan Bidang Keuangan Kejaksaan RI, dipimpin Riyono selaku Inspektur I Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS), Senin (10/8/2026), turun ke Sumut dalam rangka inspeksi khusus.

Adapun Inspeksi khusu tersebut adalah dengan melakukan pengawasan langsung dan monitoring pengelolaan keuangan atau anggaran satuan kerja (Satker) Kejati Sumut, seluruh Kejari dan Cabang Kejari di Sumut.

[adsense]

Dalam rangka inspeksi khusus tersebut, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), para Kasi terkait, dan para Kacabjari dipanggil ke Kejati Sumut, untuk diperiksa dalam rangka pengawasan terkait pengelolaan keuangan masing masing, termasuk bidang keuangan di Satker Kejati Sumut.

Dilihat dari instagram kejatisunut, pembukaan kegiatan itu dilaksanakan di Lantai III Kejati Sumut secara resmi oleh Inspektur I Keuangan Riyono, dengan didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, dan para Asisten Kejati Sumut serta seluruh pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan Kejati Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tetapkan Perkara Pencurian Asal Kejari Medan Diselesaikan Lewat RJ

Riyono dalam pengarahannya menyampaikan, pimpinan Kejaksaan RI meminta secara tegas kepada seluruh jajaran agar dalam pengelolaan keuangan atau anggaran, mengikuti aturan dan perundang-undangan.

[adsense]

Dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan bermanfaat, mengingat uang atau anggaran yang digunakan adalah uang negara.

Sejalan dengan itu, Kajati Sumut Muhibuddin melalui Wakajati Eko Adhyaksono menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari tim Inspektur I Pengawasan Kejaksaan RI.

[adsense]

"Ini merupakan bagian pengawasan melekat dan menjadi pengingat mapun pedoman penting dalam pengelolaan keuangan di Kejati Sumut," ujarnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Camat Aek Nabara Barumun, Taufik Elhasybuani, mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Dinul Khoiriyah di Desa Aek Buaton, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), sekaligus menjadi pembina upacara dan memberikan pembinaan mental kepada para santri.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas pemerintah kecamatan dengan lembaga pendidikan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM).

[adsense]

Kegiatan turut dihadiri Kepala Desa Aek Buaton bersama perangkat desa serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pendidikan.

Dalam amanatnya, Taufik menegaskan kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik. Menurutnya, kualitas manusia juga harus menjadi perhatian bersama.

[adsense]

Baca Juga:

• 7 Rumah Hangus Terbakar, 2 Unit Dibongkar Paksa di Desa Lau Kersik di Dairi

Dikatakannya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen, mulai dari pemerintah, sekolah hingga masyarakat.

[adsense]

"Karena pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Seluruh komponen pendidikan, pemerintah, sekolah dan masyarakat, untuk itu mari luruskan niat, teruslah bermanfaat," ujarnya.

Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga pendidikan dan masyarakat terus diperkuat sehingga pembangunan SDM dapat berjalan secara bersama-sama.

[adsense]

"Sinergitas ini penting untuk mendukung pembangunan SDM dalam mewujudkan Padang Lawas yang MAJU," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Dinul Khoiriyah, H. Lirhan Siregar, M.Pd., menyampaikan terima kasih atas kunjungan Camat Aek Nabara Barumun.

[adsense]

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah kecamatan terhadap dunia pendidikan dan berharap komunikasi serta sinergitas yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.(**)

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menuntut tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan pidana penjara antara 8 tahun 6 bulan hingga 9 tahun 6 bulan.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Christian Bonardo di hadapan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam persidangan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/8/2026) malam.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, terdakwa Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, dituntut pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan.

Selain pidana penjara, Budi juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta subsider 150 hari penjara serta uang pengganti sebesar Rp3.089.648.622 subsider 5 tahun penjara.

[adsense]

Sementara itu, terdakwa lainnya, pensiunan jenderal Polri yang juga mantan Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, Bambang Giri Arianto, dituntut pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan.

Bambang juga dituntut membayar denda Rp500 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

[adsense]

Sedangkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Idham Khalid, dituntut pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan.

Idham juga dituntut membayar denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

[adsense]

Selain itu, Idham dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp3,2 miliar subsider 5 tahun penjara.

"Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," pungkas JPU Christian Bonardo.

[adsense]

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan JPU disebutkan pengadaan smartboard bermula setelah Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi saat itu, Moettaqien Hasrimi, melihat penggunaan papan tulis interaktif ketika melakukan kunjungan ke sekolah di Banten.

[adsense]

"Pengadaan smartboard bermula 7setelah Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi saat itu, Moettaqien Hasrimi, melihat penggunaan papan tulis interaktif saat melakukan kunjungan ke sekolah di Banten. Setelah menilai perangkat tersebut bermanfaat untuk proses pembelajaran, pengadaan smartboard kemudian diusulkan masuk dalam P-APBD 2024 untuk seluruh SMP negeri di Kota Tebing Tinggi," kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Dalam prosesnya, pemilihan penyedia semula dilakukan melalui mini kompetisi. Namun, mekanisme tersebut dibatalkan setelah ditemukan dua akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam sistem pengadaan elektronik.

[adsense]

Selanjutnya, Idham Khalid disebut memilih PT Gunung Emas Ekaputra melalui mekanisme e-purchasing. Setelah proses negosiasi, harga smartboard disepakati Rp153,5 juta per unit sehingga nilai kontrak mencapai Rp14,275 miliar untuk 93 unit.

Berdasarkan dakwaan, PT Gunung Emas Ekaputra kemudian membeli smartboard merek ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa dengan harga Rp110 juta per unit sebelum pajak. Sementara PT Bismacindo Perkasa memperoleh barang tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk PPN.

[adsense]

Jaksa juga menyebut PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Bismacindo Perkasa merupakan perusahaan yang saling terafiliasi. Budi Pranoto disebut menempatkan Bambang Giri Arianto sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.

"Sebanyak 93 unit smartboard kemudian didistribusikan ke 10 SMP negeri di Kota Tebing Tinggi dan pembayaran proyek senilai Rp14,275 miliar dicairkan pada 14 Januari 2025 ke rekening PT Gunung Emas Ekaputra," ungkap jaksa.

[adsense]

Setelah pembayaran dilakukan, jaksa mendalilkan adanya penyerahan uang secara bertahap kepada Idham Khalid melalui Bahrun Walidin dengan total mencapai Rp3,2 miliar. Penyerahan uang tersebut disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Medan hingga rest area Jalan Tol Medan–Tebing Tinggi.

Jaksa juga menilai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan tanpa survei harga sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut diduga menyebabkan terjadinya kemahalan harga atau mark-up dalam pengadaan smartboard.

[adsense]

"Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, proyek pengadaan smartboard itu diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar lebih," pungkas jaksa.

Perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembacaan pembelaan dari para terdakwa dan penasihat hukumnya yang digelar pada Jumat (14/8/2026) sore. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Proyek pengadaan lift di RSUD Rantauprapat senilai sekitar Rp2 miliar yang dikerjakan pada 2025 menjadi sorotan. Lift yang berada di Gedung E rumah sakit tersebut sempat diduga mangkrak lantaran belum digunakan untuk menunjang pelayanan rumah sakit.

Sorotan muncul karena lift tersebut berkaitan dengan Gedung E yang diperuntukkan bagi pasien Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Namun hingga saat ini, lantai 2, 3 dan 4 gedung tersebut belum dapat difungsikan sehingga keberadaan lift juga belum terlihat dimanfaatkan untuk aktivitas pelayanan pasien.

[adsense]

Sejumlah petugas di RSUD milik Pemkab Labuhanbatu itu menduga proyek pengadaan lift tersebut kategori mangkrak sehingga tidak dapat difungsikan.

Namun, dugaan bahwa proyek tersebut mangkrak dibantah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lift RSUD Rantauprapat, Abner Sitanggang ST.

[adsense]

Baca Juga:

• Tim Putra dan Putri SMA Methodist-2 Medan Juara 1 Turnamen Basket Nasional Kapolda Jambi Cup 2026

"Lift ini sudah berfungsi. Pengadaannya tahun lalu (2025)," kata Abner Sitanggang saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (10/8/2026) sore.

[adsense]

Menurut Abner, lift tersebut bahkan sudah dapat digunakan hingga lantai empat. Hanya saja, penggunaannya belum dilakukan untuk menghemat beban listrik, karena lantai 2, 3 dan 4 Gedung E yang menjadi tujuan lift belum dapat difungsikan.

Katanya, lift RSUD Rantauprapat bukan mangkrak, melainkan belum dimanfaatkan secara optimal karena gedung yang dilayaninya belum seluruhnya dapat dioperasikan

[adsense]

"Tahun lalu kan tender untuk lantai 2 dan 3 gedung KRIS itu batal, tapi tahun ini ditenderkan lagi. Mudah-mudahan tidak batal," sebut Abner yang juga Kabag Keuangan RSUD tersebut.

Ditanya kenapa dilakukan pengadaan lift sedangkan gedung belum sepenuhnya dapat digunakan? Abner mengatakan karena pembangunan lantai 2, 3 batal tender, sehingga dilakukan pengadaan lift merek Hyundai menggunakan e-Katalog dan untuk mengantisipasi anggaran BLUD tidak mencukupi di tahun berikutnya.

[adsense]

"RSUD Rantauprapat ini kan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Jadi, pengadaan lift dilakukan tahun 2025, karena mana tau dana BLUD untuk pengadaan lift dan lanjutan pembangunan lantai 2 dan 3 tidak cukup pada tahun 2026," sebut Abner. (**)

[adsense]

[adsense]

Konsulat Jenderal India di Medan mengadakan India - Sumatera Tourism Promotion di Grand Mercure Hotel Jalan Sutomo Medan. Konsul Jenderal India di Medan Mr Ravi Shanker Goel mengatakan kegiatan untuk promosi dan menggali potensi industri kepariwisataan di Sumatera.

"Semua yang telah dieksplorasi dalam industri pariwisata, kembali digaungkan di acara ini. India siap memberi yang terbaik bagi pelancong asal Sumatera. Termasuk paket umrah, yang dikolaborasikan dengan India," jelasnya didampingi Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara (Sumut) Melkhy Maydiroy Waas, Senin (10/8/2026)

[adsense]

Meski bertajuk India - Sumatera Tourism Promotion tapi sedikitnya ada 3 negara di Asia Selatan yang ikut berpartisipasi. Ketiganya adalah India, Sri Lanka dan Nepal yang menggarap potensi Sumut.

Baik dari sisi kepariwisataan maupun potensi produksi daerah khususnya berbasis usaha mikro kecil mennengah (UMKM).

[adsense]

"Sumatera Utara banyak sekali potensinya. Aceh juga. Kemudian Riau dan terus ke Minang (maksudnya Sumatera Barat) dan terus provinsi lain yang di Sumatera," tambah Mr Ravi Shanker Goel.

Ia menunjuk paket umroh ke Tanah Suci yang diakitkan kunjungan ke Taj Mahal atau tempat lain terkait religi ragam agama. "Di India banyak sekali pusat destinasi yang kental religi Islam. Hindu dan Buddha juga," tegasnya.

[adsense]

Sebelum acara diadakan, Mr Ravi Shanker Goel menemui pengurus PHRI Sumut guna merangkul para profesional untuk bermitra dalam promosi pariwisata di Sumatera dengan India termasuk Sri Lanka dan Nepal.

Konsulat Jendral India di Medan pun menggaet sejumlah biro perjalanan. "Banyak sudah travel agents yang mengampanyekan paket perjalanan Umroh bagi Umat Islam di Sumatera plus Kunjungan ke Taj Mahal India," tegasnya Mr Ravi Shanker Goel.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan promosi bertujuan mempertemukan perwakilan pemerintah, otoritas pariwisata, maskapai penerbangan, asosiasi perjalanan, dan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata guna memperkuat kerjasama perjalanan wisata religi, wisata kesehatan dan wisata budaya guna meningkatkan konektivitas antara India dan Sumatera.

"Event ini positif menjadi wadah untuk mengeksplorasi berbagai peluang dalam memperluas sektor pariwisata, mendorong kemitraan bisnis, serta mempererat hubungan antarmasyarakat (people-to-people exchanges) antara India dan Pulau Sumatera. Konsul Jenderal India sangat berinisiatif mempertemukan para operator tur dari India dan Sumatera sehingga berbagai pihak dapat memahami peluang dan tantangan yang ada, dengan tujuan untuk mendorong pariwisata bilateral," terangnya.

[adsense]

Mengenai wisata religi atau umroh yang lazim dilakukan umat Islam Indonesia termasuk dari Sumatera, diinisiasi Ravi Shanker Goel dipaketkan dengan kunjungan ke Taj Mahal yang juga bernuansa Islam di Agra, India.

"Jika perusahaan travel agents India dan Indonesia proaktif mengampanyekan ini, tentu akan disambut jamaah Muslim Sumatera dan Indonesia umumnya," ungkapnya sambil menyebut banyak maskapai penerbangan (seperti IndiGo) menawarkan tiket pesawat ekonomis dari Indonesia menuju Arab Saudi dengan titik transit di kota-kota besar India seperti Mumbai atau New Delhi.

[adsense]

Jika traveller memesan tiket terusan (single booking/connecting flight) dan hanya berada di dalam area transit bandara India kurang dari 24 jam tanpa keluar melewati imigrasi, traveller tidak memerlukan visa transit India.

Jika sudah dipastikan bagasi traveller langsung ditransfer ke penerbangan tujuan akhir (Jeddah/Madinah) tidak perlu keluar area imigrasi untuk mengambil bagasi.

[adsense]

Selain itu diketahui sudah ada Paket Agen Travel Umroh di Indonesia yang menawarkan program Umroh Transit India yang sudah termasuk paket city tour singkat di India. Jika mengambil paket ini, pihak travel akan membantu mengurus visa turis atau visa transit India traveller.

Ada juga skema berangkat umroh dari India (untuk pemegang paspor India). "Ada aturan yang dipermudah untuk WNI yang menetap di India dan ingin berangkat umroh dari sana," tambahnya.

[adsense]

Ia merinci jenis kemudahan dalam hal visa yakni visa umroh reguler, visa turis, atau visa kerja arab saudi.

Berbeda dengan beberapa negara lain, pemilik paspor India tidak bisa mengajukan visa umroh mandiri secara terpisah langsung lewat aplikasi Nusuk.

[adsense]

Mereka wajib memesan paket komprehensif (visa, hotel, dan transportasi) melalui agen perjalanan resmi di India yang disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Adapun persyaratan dokumen meliputi dokumen standar yang dibutuhkan seperti paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pas foto terbaru, tiket pulang-pergi, bukti booking akomodasi, asuransi kesehatan, serta sertifikat vaksinasi wajib yakni vaksin meningitis.

[adsense]

India - Sumatera Tourism Promotion diisi ragam seni etnik dari Sumatera. Mulai Silat Melayu dan tari etnik Karo yang jarang ditampilkan. Pada kesenian melibatkan Sanggar Mbuah Page Dokan dan Sanggar Seni Prisai. (*)

[adsense]