[adsense]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengaku telah menerima informasi dari masyarakat terkait kondisi air Sungai Sosa yang terpantau menghitam di sejumlah titik. Namun hingga Selasa (7/7/2026) sore, DLH belum melakukan pengecekan lapangan karena mengaku belum mengetahui secara pasti titik lokasi yang dilaporkan warga.

Informasi mengenai perubahan warna air sungai tersebut sebelumnya beredar melalui video dan foto yang direkam warga. Dalam dokumentasi yang diterima harianSIB.com, air Sungai Sosa tampak berwarna cokelat gelap hingga kehitaman.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi air menghitam tersebut terpantau mulai dari wilayah Desa Pasir, Kecamatan Sosa Julu, Desa Janji Raja dan Aek Tinga, Kecamatan Sosa, kemudian mengalir ke hilir hingga terlihat di sekitar Jembatan Kanoko, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Salah seorang warga yang mengirimkan video kepada harianSIB.com mengatakan perubahan warna air Sungai Sosa mulai terlihat dari wilayah Desa Pasir, Kecamatan Sosa Julu, Desa Janji Raja hingga Aek Tinga di Kecamatan Sosa.

[adsense]

Baca Juga:

• Setelah Tertunda karena OSS dan Kredensial, Layanan Cuci Darah RSUD Sibuhuan Resmi Beroperasi

Keterangan serupa disampaikan warga di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Menurutnya, kondisi air Sungai Sosa yang berwarna gelap juga terlihat di sekitar bawah Jembatan Kanoko pada Selasa pagi, menandakan perubahan warna air telah mengalir hingga ke wilayah hilir sungai.

[adsense]

Sejumlah warga menduga perubahan warna air sungai berasal dari aktivitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di kawasan hulu sungai. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Mhd Khaidir Harahap ST melalui Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Maria Ulfah Nasution dan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Hayati Gustina Sari, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan pihaknya telah menerima informasi tersebut.

[adsense]

"Sudah ada informasi yang masuk pagi tadi. Namun kami belum mengetahui secara pasti lokasi dan siapa warga yang melapor karena nomor yang menyampaikan informasi tidak dapat dihubungi kembali. Informasi yang kami terima menyebutkan lokasi berada di sekitar Janji Raja," kata Maria.

Meski telah menerima informasi tersebut, DLH Palas mengaku belum menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

[adsense]

"Belum, karena kami belum mengetahui titik pastinya," ujarnya.

Akibat belum adanya pengecekan langsung, DLH juga belum dapat memberikan kesimpulan terkait penyebab perubahan warna air sungai tersebut.

[adsense]

"Kami belum memiliki hasil pengamatan di lapangan. Untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran tentu harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu," tambahnya.

Terkait keberadaan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) di sepanjang daerah aliran Sungai Sosa, DLH menyebut terdapat beberapa perusahaan yang berada di kawasan tersebut, di antaranya PT MSB, PT KAS dan PT SH.

[adsense]

Namun demikian, menurut Hayati Gustina Sari, hasil pengawasan yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir belum menemukan adanya pelanggaran terkait pengelolaan limbah cair perusahaan-perusahaan tersebut.

"Selama pengawasan yang kami lakukan dalam tiga bulan terakhir, tidak ada temuan terkait limbah yang bermasalah. Hasil pengujian yang ada juga masih berada di bawah baku mutu," katanya.

[adsense]

DLH juga mengaku tidak menemukan indikasi kebocoran kolam limbah, luapan limbah maupun pembuangan limbah langsung ke badan sungai dari perusahaan yang diawasi.

Saat ditanya apakah perubahan warna Sungai Sosa berpotensi berasal dari aktivitas industri, termasuk PKS sawit, pihak DLH menyatakan belum dapat memastikan hal tersebut.

[adsense]

"Belum bisa dipastikan, karena kondisi cuaca belakangan ini juga sering hujan. Untuk menentukan sumber pencemaran harus melalui pemeriksaan dan uji laboratorium," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, DLH Palas belum memastikan jadwal peninjauan lapangan maupun pengambilan sampel air untuk memastikan penyebab perubahan warna Sungai Sosa yang dikeluhkan warga tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang meluncurkan Camalus, insektisida generasi terbaru dari Bayer yang dirancang untuk membantu meningkatkan produktivitas petani hortikultura. Setelah lebih dulu diperkenalkan di India dan Filipina, produk ini resmi diluncurkan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).

Peluncuran tersebut dihadiri Head of Field Solutions Bayer South East Asia & Pakistan Kukuh Ambar Waluyo, Commercial Unit Lead West Bayer Crop Science Indonesia Krisna Dwi Laksono, Brand Portfolio Manager Indonesia & Malaysia Samuel Ady Mahendra, serta sekitar 350 petani hortikultura.

[adsense]

Kukuh Ambar Waluyo dalam siaran pers, Selasa (7/7/2026), mengatakan, Camalus merupakan insektisida pertama Bayer yang mampu mengendalikan dua jenis hama sekaligus, yakni hama pemakan daun (chewing) dan hama penusuk-pengisap (sucking), sehingga petani tidak lagi perlu mencampur dua jenis insektisida berbeda dalam satu siklus tanam.

"Tantangan petani hortikultura semakin kompleks karena serangan hama pengunyah dan pengisap umumnya terjadi bersamaan. Camalus hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui mekanisme kerja ganda yang efektif mengendalikan berbagai jenis hama pada satu aplikasi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Pakpak Bharat Soroti Disiplin ASN dan Lepas Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI

Camalus mengombinasikan dua bahan aktif, yakni Tetraniliprole dan Spirotetramat, yang bekerja secara sistemik ke seluruh jaringan tanaman. Formulasi ini mampu melindungi tanaman dari berbagai hama seperti ulat, pengorok daun, kutu kebul, kutu daun, thrips, hingga lalat buah pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, kubis, bawang merah, kentang, semangka, jeruk dan mangga.

[adsense]

Selain itu, produk ini dilengkapi sistem perekat sehingga tetap efektif memberikan perlindungan lebih lama meski setelah hujan, sekaligus mendukung penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) karena bekerja pada dosis rendah dan lebih selektif terhadap hama sasaran.

Pemilihan Sumatera Utara sebagai lokasi peluncuran dinilai strategis karena merupakan salah satu sentra hortikultura nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi ini menjadi penghasil cabai besar terbesar ketiga di Indonesia pada 2025 dengan kontribusi 12,53 persen atau sekitar 214,87 ribu ton dari luas panen mencapai 16,37 ribu hektare.

[adsense]

Bayer menyebut ancaman hama masih menjadi salah satu penyebab utama penurunan hasil panen petani hortikultura. Bahkan, serangan ulat daun kubis dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 50-100 persen apabila tidak dikendalikan.

Commercial Unit Lead West Bayer Crop Science Indonesia Krisna Dwi Laksono mengatakan perusahaan juga memastikan akses produk tersebut dapat dijangkau petani di berbagai daerah.

[adsense]

"Kami ingin teknologi pertanian tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah diakses petani. Camalus diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani hortikultura Indonesia," katanya.

Sepanjang 2026, Bayer menargetkan distribusi Camalus ke 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Bali.

[adsense]

Produk tersebut mulai dipasarkan dalam kemasan co-pack 100 ml melalui jaringan kios tani, termasuk Better Life Farming Center (BLFC), disertai pendampingan teknis dari tim agronomis Bayer mengenai penggunaan yang tepat dan aman. (*)

[adsense]

[adsense]

Andrew T Panjaitan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kota Pematangsiantar periode 2026–2027 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) II yang digelar di Ruang Data Sekretariat Pemerintah Kota Pematangsiantar, Selasa (7/7/2026).

Andrew mendapat dukungan penuh dari 30 peserta Muscab yang memiliki hak suara, sehingga ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Proses pemilihan berlangsung lancar dan mencerminkan semangat kebersamaan di tubuh organisasi.

[adsense]

Muscab II dihadiri unsur Pemerintah Kota Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, PLN UP3 Pematangsiantar melalui PLN ULP Siantar Kota, jajaran DPD PJS Sumatera Utara, sejumlah DPC PJS dari berbagai daerah, pimpinan organisasi pers dan media, perwakilan anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian serta insan pers dan tamu undangan lainnya.

Dalam pidato perdananya, Andrew menegaskan amanah yang diterimanya bukanlah kemenangan pribadi, melainkan hasil musyawarah dan kepercayaan seluruh anggota. Ia berkomitmen membawa PJS Kota Pematangsiantar menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan berintegritas sesuai tema Muscab, "Meneguhkan Integritas dan Kompetensi untuk PJS yang Mandiri, Profesional, dan Diakui."

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Muscab II, DPC PJS Pematangsiantar Perkuat Sinergi dengan Pemko

Andrew turut mengajak seluruh pengurus dan anggota mengakhiri segala perbedaan yang muncul selama proses Muscab serta memperkuat solidaritas demi kemajuan organisasi.

[adsense]

Dalam waktu dekat, DPC PJS Kota Pematangsiantar juga akan mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) III PJS di Jakarta yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC PJS se-Indonesia. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk membawa nama baik Pematangsiantar sekaligus memperkuat profesionalisme insan pers di tingkat nasional.

"Integritas adalah kehormatan, kompetensi adalah kekuatan, persatuan adalah fondasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan. Mari kita jaga amanah ini bersama demi kemajuan organisasi dan kepentingan masyarakat," tegasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kelompok Tani Wewetaoli melaksanakan panen raya cabai merah di lahan pertanian milik kelompok, di Desa Hiliwarokha, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Selasa (7/7/2026). Panen raya tersebut menjadi bukti keberhasilan para petani mengembangkan budidaya cabai merah secara swadaya hingga menghasilkan panen yang membanggakan.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, yakni Kasi Perbenihan dan Perlindungan Yasman Telaumbanua bersama Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Fabianus Zebua, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bawolato, Kepala Desa Hiliwarokha, serta anggota Kelompok Tani Wewetaoli.

[adsense]

Ketua Kelompok Tani Wewetaoli, Elisafat Telaumbanua, kepada hariabSIB.com, Selasa (7/6/2026), menyampaikan terima kasih atas terlaksananya panen raya tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nias, penyuluh pertanian, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada kelompok tani.

[adsense]

Baca Juga:

• PPN Gunungsitoli Apresiasi Percepatan Infrastruktur Jalan di Kepulauan Nias

"Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan panen raya cabai merah," katanya.

[adsense]

Kepala Desa Hiliwarokha, Budiaro Telaumbanua juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nias yang turut menyaksikan hasil kerja keras para petani. Menurutnya, keberhasilan panen raya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat desa sekaligus membuktikan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Taondrasi Mendrofa melalui Yasman Telaumbanua, Kasi Perbenihan dan Perlindungan mengatakan, pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan, pengawasan, serta perlindungan tanaman guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

[adsense]

Ia juga mengapresiasi Kelompok Tani Wewetaoli yang mampu mengembangkan budidaya cabai merah secara swadaya hingga berhasil melaksanakan panen raya.

Keberhasilan Kelompok Tani Wewetaoli diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus mengembangkan komoditas hortikultura, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Nias.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, memimpin apel gabungan awal Bulan Juli yang diikuti seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan kontingen Gugus Depan Pramuka Pakpak Bharat yang akan mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam arahannya, Franc menegaskan pentingnya disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma bagi seluruh aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

[adsense]

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar mematuhi jam kerja, baik jam masuk maupun jam pulang. Menurutnya, pelanggaran disiplin harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya mengingatkan dan menegaskan kembali pentingnya disiplin kehadiran kerja. Patuhi jam masuk dan jam pulang. Jika ada aparatur yang terbukti melanggar, saya minta agar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diterapkan tanpa ragu-ragu secara berjenjang. Bekerjalah dengan produktif, tetap tertib, loyal dan profesional dalam melaksanakan tugas," tegas Franc.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Sergai Lepas Kontingen Kwarcab Pramuka Sergai Ikuti Jamda Sumut XI di Sibolangit

Ia mengingatkan, para peserta merupakan generasi terpilih yang mendapat kesempatan membawa nama baik daerah di tingkat provinsi.

[adsense]

"Kalian adalah orang-orang pilihan. Tidak semua anak memiliki kesempatan berharga untuk membawa nama harum Pakpak Bharat. Jadikan momentum ini sebagai wadah menempa diri, melatih kemandirian, mengasah keterampilan, serta memperluas jaringan persaudaraan dengan sesama anggota Pramuka. Jaga nama baik daerah, utamakan kebersamaan dan solidaritas, serta jaga kesehatan dan keselamatan. Selamat jalan," pesannya.

Sebanyak 76 anggota Pramuka Pakpak Bharat diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyalurkan bantuan alat kesehatan (alkes) senilai Rp1,5 miliar kepada tiga kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas yang terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut melalui Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis membenarkan adanya bantuan tersebut. Ia mengatakan tiga daerah penerima bantuan yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

[adsense]

"Tiga daerah yang dimaksud yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah," ujar Hamid saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (7/7/2026).

Hamid menjelaskan, penyerahan bantuan alat kesehatan telah dilakukan secara simbolis di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, distribusi seluruh bantuan ke daerah masih menunggu proses lebih lanjut dari Kemenkes.

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Hamid, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang terdampak bencana. Dinkes Sumut berharap dukungan serupa dapat terus berlanjut untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan.

"Kita tentu tetap berharap ada bantuan berikutnya dari Kemenkes. Kita tahu Kemenkes memiliki akses yang lebih baik dan lebih luas untuk menghadirkan bantuan kepada daerah-daerah terdampak," katanya.

[adsense]

Terkait waktu kedatangan seluruh bantuan, Hamid mengaku belum dapat memastikannya. Menurutnya, Dinkes Sumut masih mengikuti arahan dari Kemenkes karena tidak menutup kemungkinan masih akan ada bantuan kesehatan maupun bantuan lainnya yang disalurkan.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sponsor dari perusahaan maupun komunitas.

[adsense]

Adapun alat kesehatan yang disalurkan terdiri atas 40 unit tensimeter digital, 40 unit antropometri kit, 40 unit sterilisator kering, 40 unit tempat tidur pasien tiga engkol, 40 unit stetoskop dewasa, enam unit alat fogging, serta delapan dental unit. Total nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar. (*)

[adsense]

[adsense]

Sepanjang Semester I Tahun 2026, Ombudsman Sumatera Utara menerima sebanyak 752 akses layanan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 353 merupakan kategori laporan masyarakat yang meliputi laporan reguler, Respons Cepat Ombudsman (RCO) dan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Sementara 399 lainnya merupakan layanan nonlaporan berupa konsultasi dan tembusan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, kepada wartawan terkait capaian penerimaan laporan masyarakat sepanjang Semester I Tahun 2026, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Herdensi mengatakan, jumlah pengaduan yang diterima mengalami peningkatan signifikan sebesar 118,60 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia menjelaskan, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan dua hal. Pertama, kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-haknya dalam pelayanan publik semakin baik. Kedua, masih terdapat layanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• SOR I Salurkan Bantuan Rp200 Juta kepada 20 Yayasan Sosial

Berdasarkan data Ombudsman Sumut, terdapat enam substansi laporan yang paling banyak diadukan masyarakat. Posisi pertama ditempati bidang hak sipil dan politik, khususnya terkait keterbukaan informasi dan layanan pengaduan instansi, dengan 66 laporan. Disusul administrasi kependudukan sebanyak 46 laporan, agraria (pertanahan dan tata ruang) 32 laporan, kepolisian 28 laporan, jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebanyak 28 laporan, serta kesejahteraan sosial sebanyak delapan laporan.

[adsense]

Untuk bidang kesejahteraan sosial, Herdensi mengungkapkan Ombudsman banyak menerima laporan terkait penghentian bantuan sosial terhadap masyarakat yang dinilai masih layak menjadi penerima manfaat.

Menurutnya, proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diduga menyebabkan sejumlah masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tidak lagi tercantum atau mengalami perubahan status, meski secara kondisi ekonomi masih memenuhi syarat.

[adsense]

Selain itu, proses sinkronisasi data yang belum optimal juga mengakibatkan sebagian masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial justru terlewat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut berdampak pada akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah, seperti layanan kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program bantuan sosial lainnya.

Herdensi mengimbau seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan setiap masyarakat memperoleh haknya sebagai penerima manfaat.

[adsense]

"Kami berharap setiap penyelenggara pelayanan publik menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan. Ombudsman Sumut akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penanganan perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (7/7/2026), hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya bertindak sebagai termohon dalam perkara tersebut.

[adsense]

Dalam amar putusannya sebagaimana dilansir Detikcom, hakim menyatakan surat perintah penggeledahan tertanggal 18 Juni 2026, surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2026, serta surat perintah penahanan pada tanggal yang sama dinyatakan tidak sah.

Hakim menilai penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah berjalan sejak 2025 sehingga ketentuan hukum acara yang digunakan masih mengacu pada KUHAP lama. Selain itu, majelis juga menilai terdapat cacat formil dalam pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan terhadap Roy Suryo.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari soal Baliho Ucapan Ultah Jokowi, Pelapor Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Meski demikian, hakim menegaskan putusan praperadilan tersebut hanya menyangkut keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Putusan itu tidak membatalkan ataupun menyatakan tidak sah seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik.

[adsense]

"Putusan ini tidak serta-merta membuat seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah," tegas hakim dalam persidangan.

Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan setelah rumahnya digeledah dalam penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo. Melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, Roy meminta pengadilan menyatakan penggeledahan tersebut melawan hukum karena dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Selain mempersoalkan penggeledahan, permohonan praperadilan juga meminta agar penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah, surat perintah penangkapan dan penahanan dibatalkan, serta nama baik pemohon dipulihkan.

Sementara itu, proses penyidikan perkara dugaan fitnah ijazah telah dinyatakan lengkap oleh penyidik. Berkas perkara Roy Suryo dan dr. Tifa telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penuntutan. Kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya.

[adsense]

Selanjutnya, berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana, sedangkan sidang perdana Roy Suryo masih menunggu selesainya proses praperadilan. (*)

[adsense]

[adsense]

Nasib nahas dialami seorang wanita 55 tahun berinisial DS. Perempuan paruh baya yang tinggal di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, tewas usai ditabrak kereta api di Jalan Boxit, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Selasa (7/7/2026).

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Raja Napitupulu, mengatakan, sesuai keterangan sejumlah saksi, peristiwa tersebut berawal ketika korban terlihat berjalan kaki di pinggiran lintasan kereta api.

[adsense]

Beberapa saat kemudian korban duduk di salah satu bantalan rel kereta api tanpa menghiraukan datangnya kereta api dari arah Belawan menuju Kota Medan. Akibatnya, korban tertabrak dan akhirnya meninggal dunia di lokasi keajdian.

"Menurut keterangan dua orang saksi, korban awalnya berjalan kaki di pinggir rel kereta api. Sesampainya di lokasi kejadian, korban kemudian duduk di bantalan rel kereta api. Tidak lama kemudian datang kereta api dari arah Belawan menuju Medan. Meskipun kereta api hendak melintas, korban tetap berada di atas rel sehingga tertabrak dan terhempas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat," kata Kapolsek.

[adsense]

Baca Juga:

• Gagal Rampas Motor Korbannya, Seorang Terduga Begal Tewas di Medan Deli

Selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Serdangbedagai (Sergai), H Adlin Tambunan selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sergai, melepas Kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Sergai untuk mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang pada 8–12 Juli 2026, dari halaman Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Adlin Tambunan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembina, dan jajaran pengurus Gerakan Pramuka yang telah mempersiapkan kontingen untuk mengikuti ajang lima tahunan tersebut. Ia berharap para peserta mampu membawa nama baik Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat sekaligus memanfaatkan jambore sebagai sarana menempa karakter dan memperluas wawasan.

[adsense]

"Jambore Daerah jangan dilihat hanya sekadar ajang berkumpul bagi Pramuka Penggalang saja, tetapi menjadi kawah candradimuka untuk menempa diri, menambah wawasan, mempererat persaudaraan, serta menunjukkan jati diri Pramuka yang tangguh," ujarnya.

Selama mengikuti kegiatan di Sibolangit, lanjut Adlin, peserta akan berinteraksi dengan ribuan Pramuka dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk belajar, berbagi pengalaman dan saling menginspirasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Lepas Utusan Kwarcab Gerakan Pramuka Simalungun Ikuti Jamdasu

Ia menjelaskan, nilai santun diwujudkan dengan menjaga nama baik daerah, menghormati sesama, menghargai perbedaan dan menunjukkan akhlak yang baik. Sementara itu, nilai aktif tercermin melalui partisipasi penuh dalam seluruh rangkaian kegiatan tanpa mudah mengeluh serta berani menjadi pelopor dalam berbagai aktivitas. Adapun nilai inspiratif diwujudkan dengan menjadi teladan, menyebarkan energi positif, serta menghadirkan gagasan dan solusi yang bermanfaat selama kegiatan berlangsung.

[adsense]

Kepada para pimpinan kontingen, pembina pendamping dan staf, Wabup Sergai berpesan agar memberikan pendampingan maksimal kepada seluruh peserta. Ia meminta para pembina memastikan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan peserta sehingga mereka dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

"Saya titipkan adik-adik kita. Awasi mereka dengan penuh kasih sayang, jaga kesehatan mereka, dan pastikan mereka mendapatkan haknya untuk belajar serta bergembira dengan aman," katanya.

[adsense]

Di akhir sambutannya, Adlin Tambunan mengajak seluruh peserta menjadikan Jambore Daerah sebagai pengalaman berharga yang mampu membentuk pribadi yang lebih mandiri, berkarakter, serta siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing.

Sebelumnya, Pimpinan Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Sergai Dedi Nurniadi melaporkan, kontingen yang diberangkatkan berjumlah 239 orang dengan rincian, tiga orang pimpinan kontingen, 24 pembina pendamping putra dan putri, 20 staf kontingen, serta 192 peserta yang terbagi masing-masing 96 putra dan 96 putri.

[adsense]

Dedi mengatakan seluruh peserta telah melewati tahapan seleksi, pelatihan intensif, serta penataan administrasi dan kesehatan.

"Kontingen juga telah menyiapkan dukungan transportasi dan logistik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di bumi perkemahan," terangnya.

[adsense]

Kegiatan ini turut dihadiri Sekdakab Suwanto Nasution, para Asistenn dan Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala OPD, para pelatih, camat se-Kabupaten Sergai selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) Gerakan Pramuka dan jajaran Kwartir Ranting Gerakan Pramuka se-Sergai. (*)

[adsense]

[adsense]

Sejumlah ledakan bom mengguncang kawasan dekat hotel yang menjadi lokasi menginap Presiden Prancis Emmanuel Macron, saat melakukan kunjungan resmi ke Damaskus, Suriah, Selasa (7/7/2026). Meski demikian, agenda pertemuan Macron dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tetap berlangsung sesuai rencana.

Berdasarkan laporan Reuters yang dilansir Detikcom, ledakan terjadi di sekitar ibu kota Suriah dan memicu kepulan asap yang terlihat dari lokasi kejadian. Aparat keamanan segera menutup sejumlah ruas jalan serta memperketat pengamanan di kawasan tersebut.

[adsense]

Sumber keamanan menyebutkan, Macron tidak mendengar suara ledakan karena iring-iringan kendaraan kepresidenannya berada di lokasi yang berbeda. Istana Kepresidenan Prancis (Elysee) juga memastikan insiden itu tidak mengganggu aktivitas maupun agenda kunjungan Macron.

Tak lama setelah ledakan, Macron bertemu dengan Presiden Ahmed al-Sharaa di Istana Kepresidenan Suriah. Televisi pemerintah Suriah turut menayangkan pertemuan kedua pemimpin tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kerusuhan Pecah di Paris! 416 Orang Ditangkap usai PSG Juara Liga Champions

Insiden ledakan tersebut kembali menyoroti situasi keamanan di Suriah yang masih rapuh. Selama bertahun-tahun, negara itu menjadi basis aktivitas berbagai kelompok militan, termasuk ISIS.

[adsense]

Sejak memimpin Suriah, Ahmed al-Sharaa berkomitmen membangun pemerintahan yang lebih inklusif setelah berakhirnya lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rangkaian aksi kekerasan yang terus terjadi di sejumlah wilayah. (*)

[adsense]

[adsense]

Gastroenteritis atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai muntaber (flu perut) menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan drg Fitrady Ulianda Siregar MKes mengungkapkan selama lima bulan pertama tahun ini tercatat sebanyak 113 pasien menjalani perawatan akibat gastroenteritis.

[adsense]

"Jumlah pasien rawat inap penyakit muntaber di RSU Haji sudah mencapai 113 kasus dalam periode Januari sampai Mei 2026," kata Ulianda kepada Forwakes Sumut, Selasa (7/7/2026).

Selain gastroenteritis, penyakit jantung aterosklerosis (Atherosclerotic Heart Disease) menjadi diagnosis rawat inap terbanyak kedua dengan 69 kasus.

[adsense]

Selanjutnya, demam tifoid tercatat sebanyak 65 kasus, dispepsia 56 kasus, serta stroke iskemik (cerebral infarction) sebanyak 42 kasus.

Ulianda mengatakan, rumah sakit juga menangani 39 pasien rawat inap dengan diagnosis angina tidak stabil dan 30 pasien pneumonia selama periode tersebut.

[adsense]

Sementara itu, penyakit spondilosis lumbal atau pengapuran tulang belakang tercatat sebanyak 27 kasus. Jumlah yang sama juga ditemukan pada pasien gagal jantung kongestif maupun pasien yang mengalami nyeri perut yang penyebabnya belum dapat dipastikan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit saluran pencernaan masih mendominasi kasus rawat inap di RSU Haji Medan, diikuti penyakit jantung, infeksi, serta gangguan saraf yang turut menjadi beban pelayanan kesehatan selama lima bulan pertama tahun 2026. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut terus memperkuat upaya pencegahan agar nelayan tidak melintasi batas wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, Pemprov Sumut menyiapkan tiga langkah strategis, yakni meningkatkan edukasi kepada nelayan, memperkuat kapasitas armada dan alat tangkap, serta mempererat koordinasi hukum dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Malaysia.

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan, ketiga langkah tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.

[adsense]

"Saya harap Pemkab/Pemko dan Pemprov memperkuat edukasi ke nelayan terkait batas wilayah dan apa hukumannya ketiga melanggar, mereka juga perlu diedukasi terkait teknologi GPS, koordinat sehingga benar-benar akurat terkait batas," kata Sulaiman, saat rapat bersama jajaran Konsulat Jenderal RI di Penang, Selasa (7/7/2026), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Selain edukasi, Sulaiman menilai peningkatan kapasitas kapal dan alat tangkap juga menjadi bagian penting agar nelayan memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik tanpa harus mendekati perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Di sisi lain, koordinasi hukum dengan KJRI Penang juga akan terus diperkuat untuk memberikan perlindungan bagi nelayan apabila menghadapi persoalan di wilayah perbatasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut: Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Transparan dan Akuntabel

"Ini perlu kita galakkan, membuat rumpon-rumpon tetapi juga harus terukur, jangan pulak nanti rumponnya malah jadi sampah di lautan, dengan begitu nelayan kita tidak perlu jauh-jauh ke batas perairan untuk menangkap ikan," ujar Sulaiman.

[adsense]

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih mengungkapkan tren penangkapan nelayan asal Sumut oleh aparat Malaysia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 123 kasus, kemudian turun menjadi 24 kasus pada 2024, 19 kasus pada 2025, dan hingga pertengahan 2026 hanya tercatat lima kasus.

Menurut Wanton, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para nelayan mengenai batas wilayah perairan serta konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

[adsense]

"Setelah kita bersama-sama gencar melakukan edukasi, sosialisasi kepada nelayan hasilnya signifikan, kami sangat apresiasi Pemprov Sumut, Pemda, Pemko yang berada di pesisir timur, kita berharap ini terus bisa kita lakukan," kata Wanton.

Rapat tersebut dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut, jajaran KJRI Penang, serta OPD kabupaten/kota terkait. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah terus berupaya mengembangkan destinasi pariwisata Danau Toba. Berbagai program telah dilakukan di antaranya peningkatan jalan lingkar, bandara dan pelabuhan.

Bukan itu saja, saat ini pun sudah ada KMP Ihan Batak yang siap memanjakan pengunjung untuk menikmati panorama Danau Toba. Bahkan, pelestarian danau itu pun sudah dikonsep agar bersih dari pencemaran.

[adsense]

"Hal ini sangat kita apresiasi. Namun demikian, untuk mendukung program pemerintah mewujudkan Danau Toba menjadi destinasi wisata unggulan, harus melibatkan masyarakat pesisir," kata warga Rafles Purba, Selasa (7/7/2026).

Demikian dikatakan Rafles, supaya masyarakat benar-benar mendukung, sehingga tidak terjadi gesekan ataupun pertentangan dengan adat istiadat setempat di lapangan ketika pemerintah menjalankan program. Kalau sudah dilibatkan, masyarakat pesisir pun akan berperan mengembangkan Danau Toba.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Lepas Utusan Kwarcab Gerakan Pramuka Simalungun Ikuti Jamdasu

Hal senada disampaikan Eduward Saragih. Disebut, tanpa melibatkan masyarakat pesisir, pengembangan wisata Danau Toba sulit terwujud. Pasalnya, warga sekitar merasa kecewa, jika hanya melihat-lihat program pemerintah di kampungnya sendiri, sehingga kerap muncul niat tidak baik.

[adsense]

"Oleh karenanya, mari libatkan masyarakat pesisir untuk mengembangkan destinasi wisata Danau Toba. Minimal, dua orang setiap dusun yang berada persis di pesisir Danau Toba agar pariwisata Danau Toba cepat berkembang dan diminati wisatawan lokal maupun manca negara," harapnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menyelesaikan perkara pidana umum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang melalui pendekatan restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif.

Perkara tersebut melibatkan Prianggodo sebagai tersangka dan Rani Tista, yang merupakan istrinya, sebagai korban. Peristiwa KDRT itu terjadi pada Jumat, 24 April 2026, di Dusun IV Gang Keluarga, Desa Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Persetujuan penerapan restorative justice diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara setelah mendengarkan pemaparan perkara (ekspose) yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang bersama jaksa penuntut umum (JPU) melalui rapat virtual pada Senin (6/7/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, saat ekspose berlangsung Kajati Sumut didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Suhendri, serta sejumlah pejabat struktural Bidang Pidana Umum.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Soroti Dugaan Kasus Penyimpangan di Labusel dan Langkat

Atas perbuatannya, Prianggodo sempat dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, Kajati Sumut menilai penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih tepat diterapkan dalam kasus ini.

[adsense]

Menurutnya, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan persoalan yang kerap terjadi, sehingga penyelesaian melalui pemidanaan sebisa mungkin dihindari apabila telah memenuhi syarat penerapan RJ.

Selain itu, pasangan tersebut telah memiliki seorang anak yang masih balita dan membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya.

[adsense]

"Dengan mekanisme restorative justice, Kejaksaan diharapkan mampu membantu menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan dalam rumah tangga," ujar Kajati sebagaimana disampaikan Rizaldi, Selasa (7/7/2026).

Rizaldi menambahkan, keputusan menerapkan restorative justice didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, telah tercapai perdamaian tanpa syarat antara tersangka dan korban, adanya alasan kemanusiaan, serta dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat yang menginginkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (7/7/2026).

Dalam aksinya, massa pendemo meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan pengemudi Ojol di Sumut.

[adsense]

Salah seorang orator aksi mengatakan, aksi mereka merupakan bentuk perjuangan ribuan pengemudi ojol yang selama ini merasa belum mendapatkan keadilan dalam sistem kemitraan dengan perusahaan aplikasi.

"Kami menagih janji agar merealisasikan potongan Aplikator Maksimal 8 persen," tegas orator tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Godams "Kepung" Gedung DPRD SU, Usung 7 Tuntutan untuk Direalisasikan

[adsense]

[adsense]

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan ujung tombak pelaksanaan belanja APBD yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi XI bertajuk "Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa: Tanggung Jawab Kontrak hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan" secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Menurut Sulaiman Harahap, hampir seluruh program pembangunan daerah pada tahun 2026 bergantung pada proses pengadaan barang/jasa. Namun, sektor tersebut juga menjadi salah satu bidang dengan tingkat risiko hukum dan administratif yang tinggi, apabila tidak dikelola secara cermat dan sesuai ketentuan.

"Pengadaan bukan hanya soal menandatangani kontrak atau menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, mutu, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Diikuti 3.650 Peserta, Pj Sekdaprov Sumut Pastikan Jambore Daerah XI Siap Digelar dengan Aman dan Lancar

Pada kesempatan itu, Sulaiman Harahap mengajak seluruh perangkat daerah membangun tiga komitmen bersama. Pertama, mengubah pola pikir bahwa pengadaan merupakan amanah dalam mengelola uang rakyat. Kedua, memperkuat administrasi melalui penyusunan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta target penyelesaian yang terukur.

[adsense]

Ia juga meminta para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Provinsi Sumut membagikan praktik-praktik terbaik, studi kasus, serta berbagai potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi agar materi yang disampaikan dapat langsung diterapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maupun pejabat pengadaan di lapangan.

"Webinar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi investasi pengetahuan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan dan akuntabel. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam setiap proses pengadaan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD). Pendampingan APIP diharapkan mampu memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta tata kelola yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

[adsense]

Webinar tersebut menghadirkan narasumber Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto dan Irban Khusus Inspektorat Provinsi Sumut Hafidz Tigor Barita. Kegiatan ini diikuti perwakilan OPD Pemprov Sumut serta OPD pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

Persidangan dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (Smartboard) senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali diwarnai pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh salah seorang saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/7/2026).

Di sisi lain, mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan diperiksa sebagai saksi setelah kembali dari ibadah umrah.

[adsense]

Kasi Pidsus Kejari Langkat, Asor Siagian, mengatakan pihaknya telah dua kali melayangkan panggilan kepada Faisal Hasrimy maupun Bahrun Walidin alias Baron.

"Pj Bupati Faisal Hasrimy dan saksi Baron sama-sama sudah dua kali kita panggil secara patut. Untuk Baron, ada pemberitahuan berupa keterangan sakit tertanggal 6 Juli dari puskesmas," kata Asor Siagian usai persidangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Dugaan Korupsi Smartboard Langkat: Supriadi Aktif Sebagai PPK, Namun Dalam Dokumen Kontrak Tercantum Nama Saiful Abdi

Dalam persidangan, saksi Heri Subagiyo, yang merupakan admin bidang logistik di PT Garuda Emas Express, mencabut sejumlah keterangannya dalam BAP setelah dicecar penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson Sibarani.

[adsense]

Heri membantah pernah mengetahui proses pengadaan Smartboard sebelum pengadaan dilakukan maupun berkomunikasi dengan Bahrun Walidin alias Baron terkait proyek tersebut.

Saat ditanya mengenai perbedaan keterangannya di BAP dengan yang disampaikan di persidangan, Heri mengaku keterangan dalam BAP bukan berasal dari dirinya sepenuhnya.

[adsense]

"Jawaban saya yang sebenarnya yang di sidang ini, Pak. Jadi keterangan di sidang inilah keterangan saya yang benar," ucap Heri.

Majelis hakim kemudian mengingatkan saksi bahwa dirinya telah disumpah sehingga harus memberikan keterangan yang sebenarnya.

[adsense]

Hakim Ketua Yusafrihardi Girsang juga menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, alat bukti yang menjadi acuan adalah keterangan yang diberikan di persidangan.

Selain membantah keterangannya terkait Baron, Heri juga mencabut bagian BAP yang menyebut spesifikasi Smartboard tidak sesuai.

[adsense]

Menurutnya, spesifikasi barang telah sesuai dengan surat pesanan dan beberapa jawaban dalam BAP diberikan karena merasa diarahkan saat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan yang sama, Heri menerangkan bahwa negosiasi harga Smartboard dilakukan oleh terdakwa Supriadi. Harga yang semula Rp160 juta per unit di e-katalog turun menjadi Rp158 juta per unit.

[adsense]

Ia juga menjelaskan PT Bismacindo membeli 112 unit Smartboard merek ViewSonic untuk tingkat SMP dengan nilai sekitar Rp15,9 miliar, di luar komponen pajak dan biaya pengiriman melalui PT Garuda Emas Express sekitar Rp220 juta.

Usai sidang, penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson Sibarani, menyayangkan sikap majelis hakim yang dinilainya tidak menggali lebih jauh alasan munculnya perbedaan antara BAP dan keterangan di persidangan.

[adsense]

"Idealnya hakim menanyakan ke penuntut umum. Kok bisa BAP seperti ini dilimpahkan ke pengadilan?" tegas Jonson.

Sebelumnya, dua saksi lain yang dihadirkan ke persidangan juga telah mencabut keterangannya dalam BAP.

[adsense]

Pada akhir persidangan, jaksa menghadirkan dua saksi lainnya, Fatimah alias Fie Fei dan Calvin Geerlad. Keduanya telah diambil sumpah, namun pemeriksaannya ditunda hingga sidang berikutnya pada Jumat (10/7/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyalurkan 5 ribu pohon hutan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pascabencana, Senin (6/7/2026).

Penyerahan sekaligus penanaman bibit pohon ini dilakukan Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional Yayat Ruyat bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi, unsur Forkopimda, TNI, OPD Pemkab Tapteng, di Tukka, Tapteng.

[adsense]

Bantuan bibit tanaman ini nantinya akan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng ke masyarakat.

Jenis pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal yang berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.

[adsense]

Baca Juga:

• Plt Bupati Langkat Hadiri Rapat Paripurna LPJ dan Perubahan Perda TA 2026

"Jenis pohon aren, mangga, jengkol dan pete. Ini ada durian lho pak. InsyaAllah dirawat nanti sepuluh tahun lagi panen," kata Yayat saat menyerahkan bibit pohon ke warga, Senin, Sore.

[adsense]

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Pusat memberikan bantuan 5 ribu pohon sebagai upaya rehabilitasi wilayah perbukitan khususnya di Tapanuli Tengah.

Ini merupakan alarm pengingat bagi Pemkab Tapteng serta masyarakatnya untuk menjaga dan merawat lingkungan dan alam sekitar apalagi 70 persen wilayah Tapanuli Tengah didominasi oleh topografi perbukitan.

[adsense]

Oleh karena itu, Masinton mengimbau agar warganya tidak lagi menanam sawit di areal perbukitan kecuali di daerah yang datar dan memiliki daya dukung lahan yang sesuai.

Tanaman yang tidak cocok dengan kondisi wilayah justru dapat memicu kerusakan tanah, longsor dan gangguan ketersediaan air bersih di masa depan.

[adsense]

"Kita tanam dengan tanaman pohon yang bukan sawit terutama lereng-lereng bukit seperti di Desa Sigiring-giring, S.Kalangan 2," ujarnya.

Harapannya, langkah ini bukan sekedar simbolik, tapi ini adalah bagian dari upaya penanaman pohon kembali untuk menghidupi masyarakat dan menjaga ekosistem di masa yang akan datang. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut) Dr Parlindungan, SH MH menerima kunjungan audiensi dari pengurus Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI Sumut), Selasa (7/7/2026).

Pertemuan itu membahas persiapan pelaksanaan ajang bergengsi North Sumatra Rally FIA APRC Asia Rally Cup Round 3 serta Kejuaraan Nasional Rally Putaran 4 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7–9 Agustus mendatang di Simalungun dan Pematang Siantar.

[adsense]

Rombongan IMI Sumut dipimpin H Harun Mustafa Nasution, diterima Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, beserta jajaran pejabat struktural terkait.

Dalam audiensi tersebut, jajaran Imigrasi Sumut menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kelancaran gelaran internasional yang melibatkan peserta dan pengawas dari berbagai negara. Fokus utama dukungan imigrasi terletak pada fasilitasi pemeriksaan keimigrasian, serta pengawasan dokumen bagi para atlet, kru dan warga negara asing yang akan berpartisipasi dalam event olahraga otomotif akbar tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Medan Amankan 7 WNA dan 31 WNI Pelaku Jaringan "Love Scamming"

Melalui sinergi yang kuat antara Imigrasi Sumut dan IMI Sumut, diharapkan ajang skala dunia ini dapat berjalan sukses, menjaga citra positif Indonesia di mata internasional, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di wilayah Simalungun dan sekitarnya.(**)

[adsense]

[adsense]