[adsense]

Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, depan kawasan Green Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 09.45 WIB.

Insiden yang diduga dipicu truk mengalami rem blong itu melibatkan sedikitnya enam kendaraan dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.

[adsense]

Peristiwa nahas tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat. Sebuah truk tampak terguling di lokasi kejadian, sementara beberapa mobil mengalami ringsek akibat benturan keras.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kendaraan yang hancur dan berserakan di badan jalan. Sejumlah warga terlihat berupaya memberikan pertolongan sebelum petugas kepolisian tiba untuk melakukan pengamanan dan evakuasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Pastikan Distribusi BBM Berjalan Lancar, Polsek Pancurbatu Intensifkan Pengamanan SPBU

"Benar, telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan. Untuk sementara, tiga orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini kami masih melakukan proses evakuasi dan pendataan di lokasi," ujar Kompol Junaidi saat dikonfirmasi wartawan.

[adsense]

Menurutnya, personel kepolisian bersama tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi korban, mengamankan area, serta mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan panjang.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga berawal dari sebuah truk yang mengalami rem blong saat melintas di Jalan Jamin Ginting. Truk tersebut diduga kehilangan kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya.

[adsense]

Meski demikian, polisi menegaskan dugaan tersebut masih akan didalami melalui penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara memang truk mengalami rem blong, namun hal itu masih dalam proses penyelidikan," kata Junaidi.

[adsense]

Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan pendataan terhadap seluruh korban dan kendaraan yang terlibat. Proses evakuasi kendaraan juga terus dilakukan agar arus lalu lintas di Jalan Jamin Ginting dapat kembali normal. (*)

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora mewakili Bupati Anton Achmad Saragih melantik sebanyak 47 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Pamatang Raya, Kamis (16/7/2026).

Adapun pejabat administrator dan pengawas yang dilantik yakni Riokardo Saragih sebagai sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dipa Ben Kharisma Tarigan dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Janulingga Damanik dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

[adsense]

Edi Suranta Sinulingga, dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. Bernando D Silaen dilantik sebagai Kabag Kerjasama pada Sekretariat Daerah. Rahmat Husein Harahap dilantik sebagai Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah.

Syahmantua Parningotan Sidabalok dilantik sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan paca Dinas Pendidikan. Jefi Alexander Sinaga dilantik sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. dr Donald Rudi Pangaribuan dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kakanwil Sumut Pastikan Layanan Keimigrasian di Madina Berjalan Lancar

Jhon Rinson Wedin Sinaga dilantik sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi.

[adsense]

Sahrinan Purba dilantik sebagai Lurah Kelurahan Aman Sari Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Darma Putra Sinaga dilantik sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. Ben Adin Fitra Turnip dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dalam sambutannya disampaikan Sekda Mixnon Andreas Simamora mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah termasuk pejabat yang baru dilantik untuk bersama-sama dan saling bahu membahu menghadapi tantangan ke depan dan bersatu padu untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun yaitu semangat baru Simalungun maju.

[adsense]

"Pencapaian visi dan misi ini mustahil dapat tercapai tanpa kebersamaan dan kesatuan dengan stake holder yang ada di Tanoh Habonaron Do Bona. Keberhasilan yang telah kita capai adalah berkat kerja keras dan kerjasama seluruh aparatur Pemkab Simalungun pada semua tingkatan yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat," sebut bupati.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota DPD RI asal Sumut Pdt Penrad Siagian, berhasil mengadvokasi pemulangan dua ibu beserta bayi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh sindikat perusahaan online scam di Kamboja.

Melalui koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh serta kementerian dan lembaga terkait, para korban akhirnya dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air dan berkumpul bersama keluarga di Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam proses advokasi tersebut, Penrad Siagian memfasilitasi pemulangan sejumlah korban, termasuk kelompok rentan, yakni Nepa Maya Sari, warga Kota Tebing Tinggi, bersama bayinya, serta Shella Puspita Sari, warga Medan Marelan, Kota Medan, bersama bayinya.

Kasus ini menambah daftar WNI yang berhasil memperoleh pendampingan dan perlindungan melalui jalur advokasi yang dilakukan Senator asal Sumatera Utara tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Taput Kucurkan Modal Baru ke Bank Sumut, Pemerhati: Jangan Sampai Tak Jelas Imbal Hasilnya

Setelah dievakuasi dari Kamboja, para korban tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Rabu malam (15/7) dan disambut tim advokasi, kemudian mereka diberangkatkan ke Sumut dan dijemput di Bandara Internasional Kualanamu, Kamis pagi (16/7/2026) dan diserahkan kepada keluarga masing-masing keluarga.

[adsense]

Kasus ini bermula ketika para korban tergiur tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar. Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam) dengan tekanan tinggi dan jam kerja yang tidak manusiawi.

Situasi semakin memprihatinkan ketika kedua korban melahirkan bayi mereka di tengah keterbatasan akses layanan kesehatan. Dokumen keimigrasian mereka juga ditahan oleh perusahaan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.

[adsense]

Penrad Siagian mengungkapkan, komunikasi yang telah terjalin dengan KBRI Phnom Penh mempermudah proses penyelamatan, khususnya bagi kelompok rentan dan korban asal Sumut yang membutuhkan bantuan segera.

Menanggapi maraknya kasus TPPO berkedok perusahaan online scam di luar negeri, Penrad menegaskan bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah.

[adsense]

"Ini bukan lagi sekadar masalah administrasi atau pekerja migran nonprosedural. Ini kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Negara harus hadir secara serius untuk memutus mata rantai perekrutan sejak dari hulu, memperketat pengawasan perbatasan, serta tidak mempersulit perlindungan bagi WNI yang menjadi korban eksploitasi," tegasnya.

Penrad menilai sindikat online scam internasional merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang memerlukan langkah pencegahan lebih kuat, mulai dari pengawasan perekrutan tenaga kerja, edukasi masyarakat, hingga penguatan perlindungan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.

[adsense]

Saat ini, para korban bersama bayi mereka menjalani proses pemulihan trauma (trauma healing) sebelum kembali menjalani kehidupan bersama keluarga di kampung halaman.

Penrad Siagian juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus TPPO melalui jalur parlemen serta membuka akses pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya warga Sumut yang menghadapi persoalan serupa.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Holding investasi Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) resmi bergabung sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Keanggotaan tersebut disetujui Dewan IFSWF pada awal 2026 dan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola investasi nasional sesuai standar internasional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan bergabungnya Danantara ke IFSWF mencerminkan komitmen Indonesia dalam menerapkan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas berkelas dunia.

[adsense]

"Sebagai pengelola aset nasional Indonesia, kami bertekad membangun institusi yang memenuhi standar internasional tertinggi sehingga kami dapat menjalankan mandat investasi bagi rakyat Indonesia," kata Pandu dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, sebagaimana dilansir Antara.

Menurutnya, status Associate Member menjadi bukti komitmen DIM dalam menerapkan praktik terbaik internasional di bidang tata kelola, transparansi dan investasi yang bertanggung jawab sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF).

[adsense]

Baca Juga:

• Danantara resmi gabung jadi anggota forum SWF global

Keanggotaan di IFSWF juga membuka peluang bagi Danantara untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai SWF terkemuka dunia melalui pertukaran pengetahuan, partisipasi dalam berbagai program forum, serta penyelarasan kerangka tata kelola dengan standar global guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

[adsense]

Chief Executive IFSWF, Duncan Bonfield, menyambut bergabungnya Danantara sebagai anggota baru. Ia menilai Danantara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi sejak awal pembentukannya.

"Kami dengan senang hati menyambut Danantara Indonesia sebagai anggota IFSWF. Danantara akan menjadi anggota yang berharga bagi komunitas kami," ujar Duncan.

[adsense]

Ke depan, Danantara berencana memanfaatkan status Associate Member untuk memperkuat keterlibatan dengan komunitas investor sovereign global, termasuk melalui proses self-assessment Santiago Principles sebagai bagian dari upaya memperkokoh tata kelola kelembagaan. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) kembali mengucurkan penyertaan modal baru ke PT Bank Sumut, menyusul pengajuan Nota Pengantar atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal dalam Rapat Paripurna DPRD Taput, Selasa (14/7/2026).

Rencana ini menuai sorotan pemerhati kebijakan publik di Taput, Kristian Pandiangan SH saat dimintai tanggapannya Kamis (16/72026). Penambahan modal itu diminta dibarengi transparansi proyeksi imbal hasil kepada masyarakat, mengingat alasan yang diajukan pemerintah daerah adalah efisiensi anggaran.

[adsense]

"Penambahan modal ke Bank Sumut bisa dibenarkan sepanjang ada proyeksi dividen yang jelas dan disampaikan terbuka ke publik. Masyarakat berhak tahu berapa lama modal itu akan kembali dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD ke depan, apalagi jika alasannya adalah efisiensi anggaran. Jangan sampai penambahan modal ini jalan terus, tapi imbal hasilnya tidak jelas bagi masyarakat," ujar Kristian.

Ia menambahkan, penyertaan modal untuk sektor air bersih semestinya menjadi prioritas karena berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, sehingga penggunaannya perlu diawasi secara ketat oleh DPRD.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Layanan Perbankan Modern, DPD GAMKI Sumut Gandeng Bank Sumut

Penyertaan modal untuk Perumda Mual Na Tio dirancang guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan dasar air minum masyarakat. Fokusnya meliputi peremajaan jaringan pipa distribusi yang telah berusia tua, perluasan pelayanan ke kawasan permukiman baru, serta peningkatan kapasitas produksi air bersih.

[adsense]

Sementara itu, penyertaan modal ke Bank Sumut ditujukan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan proporsi kepemilikan saham pemerintah daerah. Pemkab Taput menilai penguatan modal ini akan mendorong daya saing Bank Sumut, khususnya dalam memperluas layanan digital dan kapasitas pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun, nilai penyertaan modal Pemkab Taput ke PT Bank Sumut hingga tahun buku 2022 tercatat sebesar Rp 35 Miliar lebih atau sekitar 35.665.889.769, dengan total dividen tunai yang telah diterima daerah sebesar Rp 8 Miliar lebih atau sekitar 8.451.510.307.

[adsense]

Dividen dari Bank Sumut selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap APBD Taput dan penambahan modal yang diajukan saat ini disebut sejalan dengan upaya efisiensi anggaran daerah.

Angka inilah yang mendasari desakan pemerhati agar Pemkab Taput membuka proyeksi imbal hasil secara terbuka ke publik sebelum Ranperda disahkan, sekaligus mendorong DPRD memperketat pengawasan terhadap dua penyertaan modal tersebut.

[adsense]

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Taput Dedi Hendra Hutabarat ini diskors dan akan dilanjutkan pada Senin (20/7/2026), dengan agenda penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Taput. (**)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota angkat bicara mengenai kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menelan anggaran Rp 1,8 triliun.

Kabar tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi (Menkop) pada Rabu (15/2) kemarin.

[adsense]

Joao menyayangkan isu tersebut datang dari anggota dewan perwakilan rakyat. Ia justru mempertanyakan validitas data yang digunakan.

"Kita prihatin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Joao usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026), melansir detikfinance.

[adsense]

Baca Juga:

• Ijeck Desak Pembangunan Jalur Kereta Medan-Aceh Dipercepat

Menurutnya, dalam situasi saat ini, seluruh pihak seharusnya bersatu padu untuk memajukan ekonomi desa, bukan justru menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah. Ia menilai, fitnah atau narasi tanpa data hanya akan menghambat langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa.

[adsense]

"Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," tambah ia.

Saat ditanya data tersebut bisa disebut sebagai data 'bodong' atau tidak akurat, Joao tidak menampiknya secara langsung. "Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," jelas ia.

[adsense]

Terkait detail pengadaan dalam program KDKMP, Joao memastikan pihaknya telah memiliki perencanaan. Ia menyebut telah ada 26 jenis pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung operasional Kopdes, termasuk mobil pickup.

"Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di broadcast, itu disitu ada detail," jelasnya.

[adsense]

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mempertanyakan kebenaran proyek tersebut lantaran menilai harga kipas angin yang beredar di pasaran jauh lebih murah dibandingkan estimasi anggaran yang beredar.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

[adsense]

Mufti membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa jauh lebih efisien.(*)

[adsense]

[adsense]

Holding investasi Danantara Indonesia, yaitu PT Danantara Investment Management (DIM) resmi diterima sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), setelah pengajuan keanggotaannya disetujui oleh Dewan IFSWF pada awal tahun 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan bahwa bergabungnya Danantara dengan IFSWF mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola, transparansi serta akuntabilitas berstandar dunia.

[adsense]

"Sebagai pengelola aset nasional Indonesia, kami bertekad membangun institusi yang memenuhi standar internasional tertinggi sehingga kami dapat menjalankan mandat investasi bagi rakyat Indonesia," ujar Pandu sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/7/2026), melansir Antara.

Pandu mengatakan, masuknya DIM sebagai anggota IFSWF menandai komitmen institusi untuk menerapkan praktik terbaik internasional dalam tata kelola, transparansi, serta investasi yang bertanggung jawab bagi Sovereign Wealth Fund (SWF).

[adsense]

Baca Juga:

• Operasi ODOL di Tol Medan-Tebingtinggi, Satlantas Sergai Jaring 30 Kendaraan Pelanggar

Keanggotaan di IFSWF membuka peluang bagi DIM untuk terlibat dalam pertukaran pengetahuan dengan SWF terkemuka di dunia, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan berbagi pandangan yang diselenggarakan Forum.

[adsense]

Selain itu, juga menyelaraskan kerangka tata kelolanya dengan standar global guna memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas tertinggi.

"Kami dengan senang hati menyambut Danantara Indonesia sebagai anggota IFSWF. Sejak didirikan, Danantara Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi, serta akan menjadi anggota yang berharga bagi komunitas kami," ujar Chief Executive IFSWF Duncan Bonfield.

[adsense]

Danantara bermaksud memanfaatkan status Associate Member sebagai landasan untuk memperdalam keterlibatan dengan komunitas global investor sovereign yang tergabung dalam Forum.

Keterlibatan itu termasuk melalui upaya penyelarasan dengan proses selfassessment Santiago Principles sebagai bagian dari langkah memperkuat tata kelola kelembagaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menahan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Kabupaten Labusel Tahun Anggaran 2024. Tersangka berinisial YML (31) ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik, Kamis (16/7/2026) malam.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Labusel, Oloan Sinaga SH, mengatakan YML merupakan tersangka keenam yang ditahan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Labusel.

[adsense]

"Keseluruhan tersangka berjumlah enam orang sudah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Lapas Kelas III Kotapinang," ujar Oloan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7/2026) malam.

Sebelumnya, penyidik telah menahan lima tersangka lainnya, yakni N selaku Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun 2024, HN selaku Direktur CV Sri Rezeki, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AB dari pihak swasta, serta PPS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

[adsense]

Baca Juga:

• Pakta Integritas Tak Cukup, Tes Poligraf Diusulkan untuk Pengelola Proyek Pemerintah

Dalam penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan berupa ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan (fiktif), serta dugaan mark up harga dalam pelaksanaan kegiatan.

[adsense]

"Dari hasil penyidikan ditemukan unsur kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan sebesar Rp1.903.371.836," kata Oloan.

Ia menambahkan, YML telah menjalani proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

[adsense]

"Tersangka YML yang dilakukan proses tahap II merupakan tersangka keenam. Sebelumnya lima tersangka telah lebih dahulu menjalani proses tahap II," ujarnya.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[adsense]

Kejari Labusel menyatakan proses hukum terhadap seluruh tersangka akan terus berlanjut hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.(**)

[adsense]

[adsense]

Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ancaman dan ketakutan, seorang siswi di Kabupaten Karo sebut saja Bunga akhirnya memberanikan diri mengungkap dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan ayah angkatnya sendiri.

Kasus yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun itu kini ditangani Satres PPA Polres Karo.

[adsense]

Korban, Bunga (18) diduga menjadi korban kekerasan sejak masih duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar atau sekitar usia 10 tahun. Perbuatan tersebut diduga dilakukan berulang kali oleh ayah angkatnya berinisial S (40) seorang wiraswasta yang juga merupakan suami dari kakak kandung ibu korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui telah diasuh keluarga tersebut sejak berusia delapan bulan setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Namun, hubungan yang seharusnya memberikan perlindungan justru diduga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Ayah Kandung Ditahan dalam Kasus Persetubuhan terhadap Anak di Dairi

Selama bertahun-tahun, korban tidak berani menceritakan apa yang dialaminya karena diduga mendapat ancaman dari tersangka. Pelaku disebut mengancam tidak akan lagi mengurus korban sebagai wali, termasuk menghambat pengurusan berbagai dokumen penting setelah korban lulus sekolah.

[adsense]

Ancaman tersebut, ditambah relasi kuasa sebagai orang tua angkat, membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya sehingga memilih memendam penderitaannya sebagai korban kekerasan seksual.

Fakta itu akhirnya terungkap setelah ibu angkat korban, yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut, menasihati korban terkait sikapnya. Momen itu dimanfaatkan korban untuk menceritakan seluruh pengalaman pahit yang selama ini disembunyikan. Mendengar pengakuan tersebut, keluarga korban segera melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

[adsense]

Petugas kemudian mengamankan tersangka, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, melalui Kasatres PPA IPTU Tina, Kamis (16/7/2026) menyampaikan bahwa penyidik menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

[adsense]

"Tersangka telah diamankan dan saat ini menjalani proses penyidikan. Kami berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban serta menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar IPTU Tina.

Dalam perkara ini, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 415 huruf b dan/atau Pasal 473 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

SO (Sending Organization) LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Seikou Education Pematangsiantar memberangkatkan enam Peserta Pelatihan Kerja ke Jepang, Selasa (14/7/2026).

"Keenam peserta pelatihan tersebut kerja ke Jepang di Perusahaan Permesinan Manufacturing dan Konstruksi Bangunan," kata Pimpinan SO LPK Seikou Education Pematangsiantar, Risman Situmorang SS kepada harianSIB.com, Kamis(16/7/2026).

[adsense]

[adsense]

Risman Situmorang SS

---

[adsense]

Risman menambahkan bahwa peserta pelatihan di SO LPK Seikou Education dominan berasal dari daerah Simalungun 30,%, Pematangsiantar 20% dan lainnya Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu.

[adsense]

LPK Seikou Education memiliki visi dan misi yakni sebagai lembaga pelatihan yang profesional dan mandiri dalam melatih dan mendidik pemuda-pemudi, agar dapat hidup disiplin, cerdas, bijaksana dan mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan berhasil.

Selain itu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan disiplin untuk bekerja di Jepang jug mempersiapkan pelaku-pelaku usaha muda untuk menjadi pengusaha, mempersiapkan pelatihan yang menciptakan manusia yang berkualitas dan berhasil dan menjalin kerja sama dengan Mitra kerja, pemerintah, serta lembaga Profesi lainnya.

[adsense]

SO LPK Seikou Education Pematangsiantar sudah memberangkatkan 98 peserta pelatihan kerja ke Jepang di berbagai perusahaan sejak Januari sampai dengan Juli 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

Sinergitas antara kepolisian dan kejaksaan kembali diperkuat. Kapolres Tapanuli Tengah (Taptemg) AKBP Muhammad Alan Haikel bersama jajarannya melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejari Sibolga, di Kota Sibolga, Kamis (16/7/2026)

Pertemuan silaturahmi dan koordinasi ini dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi serta langkah dalam menangani perkara dan melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.

[adsense]

Polres Tapteng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga sepakat untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kedua instansi berkomitmen meminimalkan hambatan penanganan perkara dan memastikan setiap proses hukum berjalan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Gelar Perkara Kasus Kematian Boi Simamora: Serangan Diterkam Buaya Terpatahkan?

Kepala Kejari Sibolga Syaifful Alam Yuliastana menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan jajaran Polres Tapteng.

[adsense]

Dia mengatakan, mereka berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang intensif guna mendukung penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

"Ini, langkah strategis untuk menguatkan kemitraan," pungkas Syaifful. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 140 guru di Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Seleksi Uji Substansi Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Angkatan I Tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Jalan KH Dewantara, Rantauprapat.

Seleksi yang berlangsung selama 3 hari, mulai 15-17 Juli 2026, menjadi tahapan penting dalam menjaring calon pemimpin sekolah yang berkualitas.

[adsense]

Pelaksanaan seleksi tersebut mendapat perhatian langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perwakilan Kemendikdasmen, Suprapto SE MPd bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH, turun langsung meninjau proses pelaksanaan seleksi tersebut, Kamis (16/7/2026).

Dalam peninjauan itu, kedua pejabat tersebut memastikan seluruh proses seleksi berlangsung tertib, lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Kadisdik Sumut Ancam Tindak Tegas Kacabdis Wilayah XIII, Augustinus Halawa : Masalahnya Sudah Selesai

Kadis Pendidikan Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, menegaskan bahwa uji substansi merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penyiapan bakal calon kepala sekolah.

[adsense]

"Seleksi ini bertujuan melahirkan pemimpin pendidikan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan manajerial, kepemimpinan dan karakter yang kuat," sebut Abdi.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

[adsense]

"Sebab kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing," ujar Abdi.

Perwakilan Kemendikdasmen, Suprapto SE MPd, mengapresiasi kesiapan Dinas Pendidikan Labuhanbatu dalam memasilitasi pelaksanaan seleksi.

[adsense]

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan proses seleksi yang objektif, profesional dan berkualitas," sebut Suprapto.

Suprapto juga mengatakan, kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan transformasi pendidikan. Oleh karena itu, proses seleksi harus menghasilkan sosok pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam mengelola sekolah, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi peserta didik.

[adsense]

"Melalui Seleksi Uji Substansi Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah Angkatan I Tahun 2026 ini, Labuhanbatu diharapkan memiliki kepala-kepala sekolah yang berintegritas, kompeten, dan visioner. Kehadiran mereka juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus mendorong kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga SSTP MSi, menegaskan akan menindak tegas Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Provinsi Sumatera Utara Wilayah XIII, Augustinus Halawa, apabila terbukti melakukan praktik pungutan liar (pungli).

Penegasan itu disampaikan Alexander Sinulingga saat mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau pembangunan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Pernyataan tersebut sekaligus merespons dugaan pungli yang mencuat di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.

Sebelumnya, aktivis antikorupsi Kepulauan Nias, Agri Handayani Zebua, meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh Kacabdis Wilayah XIII.

[adsense]

Baca Juga:

• Bendera Merah Putih Sobek Berkibar di Kantor Cabdisdik Gunungsitoli, Kacabdis: Tidak Sengaja

Menanggapi hal tersebut, Alexander menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli apabila terbukti terjadi. Ia meminta siapa pun yang memiliki bukti agar segera menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

[adsense]

"Kalau memang ada bukti, silakan laporkan. Akan saya tindak tegas," tegas Alexander Sinulingga kepada wartawan usai kegiatan.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah XIII, Augustinus Halawa, saat dimintai tanggapannya terkait dugaan tersebut menyatakan persoalan itu telah diklarifikasi.

[adsense]

"Masalah itu sudah kami konfirmasi dan sudah selesai," ujar Augustinus singkat. (*)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Pemko Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuliselatan (Pemkab Tapsel) menampilkan produk unggulan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis kain tenun Angkola seperti untuk keperluan acara adat dan lainnya di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 di Medan, Rabu malam (15/7/2027).

"Memang kami membawa berbagai jenis produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko Padangsidimpuan ke arena promosi dan dagang PRSU ini. Biar masyarakat pengunjung PRSU ini mengenal Padangsidimpuan," jelas Rafina Sari Daulay.

[adsense]

Rafina dan rekannya Nurkholis Hayati Rangkuti yang ditugaskan di Paviliun Pemko Padangsidimpuan, Rabu malam (15/7/2026) juga menjelaskan, Pemko Padangsidimpuan membawa 96 item produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko.

Produk UMKM yang dipamerkan dengan beragam corak kain tenun buatan penenun lokal. Ada ulos, paroppa sadun (kain gendong), abit godang dan berbagai jenis kain tenun lain.

[adsense]

Baca Juga:

• Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Layanan Perbankan Modern, DPD GAMKI Sumut Gandeng Bank Sumut

"Memang ada yang mahal sampai Rp 5 juta seperti songket hitam sutra. Tapi kan ada kualitas ada harga," jelas Rafina.

[adsense]

Selain beragam jenis kain tenunan, Padangsidimpuan juga menampilkan beragam jenis kerajinan tangan dan aneka makanan seperti cemilan kurma salak, banana joy, kripik talas, kripik kulit kebab, tempe the kriuk, ekstrak jahe merah Hasanah dan lainnya.

Sementara itu, Paviliun Pemkab Tapsel membawa 120 item produk unggulan daerah berupa jenis kain tenunan dan lainnya

[adsense]

"Kami membawa 120 item produk unggulan daerah," jelas Ari Angraini Boru Harahap, seorang petugas jaga Paviliun Pemkab Tapsel.

Produk yang ditampilkan atau yang dipamerkan Pemkab Tapsel di PRSU ke 50 Tahun 2026 juga menampilkan 15 jenis kain tenunan sipirok seperti kain songket, kain tenun benang lapan, kain tenun benang enam. Abit godang biasa dan abit godang manik dan ada juga paroppa sadun dan hande-hande.

[adsense]

Harganya juga bervariasi, mulai dari Rp 270 ribu sampai dengan Rp 5 juta. Tergantung kualitas kain dan tenunannya. Bila tenunannya lebih rapi dan menarik, tentu lebih mahal.

Sementara aneka jenis cemilan yang ditampilkan Pemkab Tapsel mulai dari keripik sambal, keripik ikan, stik labu, keripik ikan dan keripik jagung. Ada juga aneka jenis gula aren dan jajanan lainnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satreskrim Polrestabes Medan kembali menindak praktik perjudian di wilayah hukumnya. Kali ini, petugas menggerebek sebuah lapak judi tembak ikan di Jalan Bengkel, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur.

Penggerebekan dilakukan personel Subnit Vice Control (VC) Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polrestabes Medan dalam operasi yang dipimpin Kasat Reskrim, AKBP Adrian Risky Lubis, didampingi Kanit Pidum Iptu M Hafizullah bersama tim opsnal.

[adsense]

Dari lokasi, petugas mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian. Mereka terdiri atas seorang perempuan berinisial S (24) yang diduga berperan sebagai operator meja judi, serta empat orang yang diduga sebagai pemain, yakni DS (46), EN (62), K (53), dan IS (17).

"Kami mengamankan 5 orang, terdiri dari satu orang operator dan empat orang yang diduga sebagai pemain judi," ujar Iptu M Hafizullah mewakili Kasat Reskrim AKBP Adrian Risky Lubis, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Modus Check-in Hotel, Tiga Komplotan Curanmor Dibekuk, Satu Pelaku Masih Buron

"Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

[adsense]

Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan lokasi perjudian tersebut.

"Polrestabes Medan juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya praktik perjudian maupun tindak pidana lainnya di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif," imbaunya mengakhiri.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut mempercepat transformasi Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sebagai strategi memperkuat tata kelola perusahaan, memperluas peluang bisnis, dan meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut H Surya saat membacakan Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroan Daerah AIJ dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Soetarto MSi di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap ini, Wagub Sumut menjelaskan, PD AIJ merupakan BUMD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 hasil penggabungan delapan perusahaan daerah.

Seiring perkembangan regulasi dan tantangan bisnis, perubahan status menjadi Perseroda dinilai menjadi kebutuhan agar perusahaan lebih adaptif dan kompetitif.

[adsense]

Baca Juga:

• RSJ Prof Dr M Ildrem Hadirkan Telekonseling dan Daycare, Perluas Akses Layanan Kesehatan Jiwa

"PD Aneka Industri dan Jasa harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari sisi SDM, manajemen maupun aspek teknis lainnya untuk mendukung business plan ke depan," ujar Surya.

[adsense]

Ia menegaskan, transformasi menjadi Perseroda juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan seluruh BUMD menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda.

Selain alasan regulasi, perubahan status tersebut juga didorong persoalan legalitas. Surya mengungkapkan, permohonan pendaftaran PD AIJ ke sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ditolak Kementerian Hukum karena bentuk badan hukum "Perusahaan Daerah" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah dicabut dan tidak lagi berlaku.

[adsense]

Dampaknya, PD AIJ belum dapat mengakses berbagai layanan administrasi hukum berbasis digital, termasuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (E-Catalog), sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha perusahaan.

Sementara itu, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut, telah dilakukan proses reformasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dra Sorta Ertaty Siahaan, serta turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ust Salman Alfarisi.

RDP tersebut juga dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Hiswana Migas Sumatera Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya untuk membahas gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menggali berbagai informasi mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM, langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, serta strategi jangka panjang untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Masing-masing instansi menyampaikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya, sementara KPPU memberikan perspektif dari sisi tata kelola distribusi dan persaingan usaha.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, gangguan yang terjadi pada beberapa hari terakhir pada dasarnya bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM, melainkan akibat terganggunya proses distribusi dari terminal menuju SPBU.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Siagakan 786 Personel di 325 SPBU Antisipasi Antrean Kendaraan

Menurut KPPU, distribusi BBM merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat strategis sehingga selain mempertimbangkan efisiensi operasional, sistem distribusi juga perlu memiliki ketahanan (supply chain resilience) agar tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi.

[adsense]

Dalam paparannya, KPPU juga menyampaikan bahwa penggunaan satu penyedia jasa transportasi dapat memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, kemudahan koordinasi dan standarisasi pelayanan. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap satu penyedia jasa juga dapat meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa tersebut mengalami kendala operasional.

Dalam kesempatan tersebut, KPPU juga mengapresiasi langkah cepat PT Pertamina Patra Niaga dalam memulihkan kondisi akibat permasalahan yang terjadi.

[adsense]

"Kami mengapresiasi respons cepat Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta TNI dan Polri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM agar sistem yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai gangguan operasional. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kepastian pasokan BBM dalam berbagai kondisi," ujar Ridho.

Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, KPPU mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap tata kelola penyediaan jasa transportasi BBM, termasuk penguatan Business Continuity Plan (BCP) dan Contingency Plan, penyempurnaan manajemen risiko, serta mekanisme evaluasi penyedia jasa secara berkala agar sistem distribusi tetap efisien sekaligus memiliki ketahanan terhadap gangguan.

[adsense]

Selain itu, KPPU juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan transparan selama masa normalisasi distribusi guna mencegah terjadinya panic buying yang dapat memperburuk kondisi pasokan di tingkat SPBU.

Menutup paparannya, KPPU menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat indikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, momentum ini penting untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistem distribusi BBM di masa mendatang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional, ketahanan rantai pasok, serta prinsip persaingan usaha yang sehat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus bertransformasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) itu menghadirkan berbagai inovasi layanan, di antaranya 'telekonseling' berbasis digital dan program 'daycare rehabilitation' untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas rehabilitasi pasien.

Direktur RSJ Prof Dr M Ildrem Sri Suriani Purnamawati didampingi Wakil Direktur Bidang Pelayanan dr Zulika mengatakan, salah satu inovasi yang kini dijalankan adalah layanan telekonseling. Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara daring tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

[adsense]

"Telekonseling ini konsultasi berbasis digital. Layanan psikologi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa. Tanpa harus datang ke rumah sakit bisa mendapatkan layanan psikologi," kata Sri Suriani Purnamawati pada konferensi pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Sri, kehadiran layanan digital tersebut diharapkan mampu mengurangi stigma yang selama ini membuat sebagian masyarakat enggan memeriksakan kondisi kesehatan jiwanya ke rumah sakit.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong PD AIJ Bertransformasi Jadi Perseroda, Bidik Tata Kelola Dongkrak PAD

"Layanan psikologi berbasis digital ini mempermudah akses kesehatan jiwa bagi masyarakat, sehingga mereka bisa berkonsultasi dengan psikolog tanpa harus datang langsung ke rumah sakit," ujarnya.

Selain telekonseling, RSJ Prof Dr M Ildrem juga mengembangkan program daycare rehabilitation sebagai bagian dari rehabilitasi psikososial. Melalui program ini, pasien tidak perlu menjalani rawat inap, tetapi cukup datang pada pagi hari untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang guna meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian.

[adsense]

[adsense]

Beragam kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari, mulai dari pembinaan kerohanian hingga pengembangan keterampilan sesuai minat pasien.

"Ketika daycare rehabilitation ada kegiatan-kegiatan kerohanian, pengajian, kebaktian dan kegiatan keterampilan. Jadi misalnya pasien yang punya hobi melukis ya melukis," kata Sri.

[adsense]

Untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal, RSJ Prof Dr M Ildrem juga menyediakan layanan antar-jemput bagi pasien yang membutuhkan. Program tersebut saat ini telah berjalan.

Sebagai informasi, RSJ Prof Dr M Ildrem telah meraih akreditasi Paripurna, sebagai bentuk pengakuan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• Kakanwil Sumut Pastikan Layanan Keimigrasian di Madina Berjalan Lancar

[adsense]

[adsense]

Polres Batubara melaksanakan patroli sekaligus pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kabupaten Batubara, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kasi Humas Polres Batu Bara AKP P. Tamba bersama Kanit Ekonomi Satreskrim IPTU Kriswanto, S.H., M.H., Kanit Patroli Sat Samapta IPDA STR Purba, S.H.. serta personel Satreskrim, Satlantas, dan Sat Samapta.

[adsense]

Patroli dan pengecekan dilakukan di SPBU Simpang Gambus, SPBU Sumber Padi, dan SPBU Petatal guna memastikan kondisi stok BBM serta kelancaran pendistribusian kepada masyarakat.

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas memperoleh informasi dari pengelola dan operator SPBU bahwa stok BBM jenis Pertamax masih tersedia. Sementara itu, pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar dijadwalkan tiba sesuai jadwal distribusi, baik pada sore hari maupun dini hari, sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

[adsense]

Baca Juga:

• Satlantas Polres Batubara Salurkan Sembako ke Panti Asuhan Husnul Khotimah

Selain melakukan pemantauan stok BBM, personel Polres Batu Bara juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU guna mengantisipasi potensi kendala dalam proses pendistribusian serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Kasi humas AKP P Tamba menyampaikan Kegiatan patroli dan pengecekan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Polres Batubara dalam mendukung pengawasan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara, sekaligus memperkuat sinergi dengan para pengelola SPBU agar proses penyaluran BBM berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.

[adsense]

[adsense]

Melalui kegiatan ini, Polres Batubara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawasi kelancaran distribusi BBM, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• AKBP Dony Satria Wicaksono Resmi Jabat Kapolres Batubara, Siap Tingkatkan Pelayanan dan Wujudkan Polri Presisi

[adsense]

Polda Sumut melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan menyebut jajaran Polda Sumut tidak hanya membantu kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), namun juga mengerahkan personel untuk mengatur antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah.

"Selain membantu proses distribusi BBM, personel kami mulai dari Polda, Polres hingga Polsek juga fokus melakukan pengaturan antrean kendaraan di SPBU," ujar Ferry menanggapi fenomena antrean kendaraan mengisi BBM, Kamis (16/7/2026).

[adsense]

Upaya tersebut diperkuat dengan pengamanan di 325 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera Utara.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, mengatakan sebanyak 786 personel dikerahkan secara bergantian selama 24 jam untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta memastikan antrean kendaraan berlangsung tertib.

[adsense]

Baca Juga:

• Masyarakat Sulit Mendapatkan BBM, Antrian Panjang di SPBU Medan Utara Masih Terjadi

"Personel kami ditempatkan di SPBU yang mengalami antrean agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan tertib dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar," katanya.

[adsense]

Ia menjelaskan, pada Selasa (14/7) malam kemacetan sempat terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara akibat meningkatnya antrean kendaraan. Namun, kondisi tersebut berangsur normal setelah personel kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara berkala.

Selain melakukan pengamanan di SPBU, Polda Sumut juga menyiapkan pengawalan terhadap kendaraan tangki pengangkut BBM apabila dibutuhkan oleh Pertamina maupun pengelola SPBU. Pengawalan dilakukan berdasarkan permintaan dan akan terus diberikan hingga proses distribusi BBM kembali normal.

[adsense]

Ferry juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait ketersediaan BBM. Berdasarkan informasi yang diterima Polda Sumut, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kendala yang terjadi sebelumnya hanya berkaitan dengan proses distribusi akibat kekurangan awak mobil tangki (AMT) dan kini secara bertahap telah diatasi.

"Stok BBM masih tersedia. Kendala yang terjadi hanya pada proses pendistribusian dan itu merupakan persoalan internal Pertamina yang saat ini sudah mulai terselesaikan," ujar Ferry.

[adsense]

Sebelumnya, Polda Sumut mengerahkan sedikitnya delapan personel yang telah memiliki kualifikasi mengemudikan truk tangki untuk membantu distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara sejak Selasa (14/7) malam.

Pengerahan personel tersebut dilakukan atas permintaan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sebagai langkah mempercepat normalisasi distribusi BBM yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kendala di sejumlah daerah. (*)

[adsense]

[adsense]