[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan wartawan Kabupaten Batubara dengan pendekatan humanis dan dialog terbuka di Lapas Labuhan Ruku, Senin (11/5/2026).

[adsense]

Sebanyak 50 wartawan tiba di Lapas sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait informasi serta pemberitaan yang berkembang mengenai situasi di lingkungan pemasyarakatan.

Kehadiran para awak media disambut secara terbuka oleh jajaran Lapas.

[adsense]

Dalam aksi tersebut, para wartawan secara bergantian menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pertanyaan kepada pihak Lapas Labuhan Ruku. Penyampaian pendapat berlangsung tertib dengan tetap menjaga situasi aman dan kondusif di sekitar lokasi.

[adsense]

Selama aksi berlangsung, pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polres Batubara, Polsek Talawi, unsur TNI, serta seluruh petugas Lapas Labuhan Ruku. Kehadiran aparat keamanan bertujuan memastikan kegiatan berjalan lancar serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, hadir langsung menemui para wartawan dengan pendekatan humanis dan komunikatif. Ia mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan serta memberikan penjelasan terhadap berbagai tuntutan yang diajukan. Suasana dialog berlangsung terbuka dan penuh kekeluargaan.

[adsense]

Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kebebasan pers dan terbuka terhadap berbagai masukan yang membangun demi perbaikan pelayanan serta peningkatan transparansi informasi publik di lingkungan pemasyarakatan.

[adsense]

Selama kurang lebih 30 menit, Kalapas dan wartawan Kabupaten Batubara melaksanakan sesi tanya jawab secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu dan informasi terkait kondisi di Lapas Labuhan Ruku dibahas secara terbuka guna menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Menurut Hamdi Hasibuan, sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan insan pers sangat penting dalam memberikan edukasi serta informasi yang benar kepada masyarakat. Ia menilai komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menegaskan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial melalui penyaluran dana bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan I Tahun 2026. Penyerahan bantuan dilaksanakan, Senin (11/5/2026), di Aula Sawit, Kantor Operasional Regional I,Jalan Sei Batanghari, Medan.

Dalam laporan yang disampaikan Hendra Kesuma, Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I, total dana yang disalurkan pada periode ini mencapai Rp837.090.725. Dana tersebut dialokasikan kepada 76 objek penerima bantuan yang telah melalui proses seleksi dan verifikasi. Program kali ini mengusung tema "Terintegrasi, Terarah, Terukur Dampaknya dan Akuntabilitas".

[adsense]

Ahmad Diponegoro, Plh Region Head PTPN IV Regional I dalam arahannya menyampaikan, penyaluran ini merupakan bagian dari bakti perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Ia menekankan agar dana bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukan yang diajukan dalam proposal.

"Kami mengharapkan dukungan dan doa dari bapak serta ibu pengurus objek penerima agar produktivitas PTPN IV Regional I terus meningkat, sehingga perusahaan dapat terus memberikan kontribusi berkelanjutan melalui program TJSL ini," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Regional I Medan Lepas 60 Calon Jemaah Haji 2026 ke Tanah Suci

Basrul, Kepala SD Alwashliyah 13 Medan, selaku perwakilan dari penerima bantuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTPN IV Regional I. Bantuan ini dinilai sangat membantu dalam mewujudkan cita-cita pembangunan fasilitas ibadah dan sekolah bagi masyarakat.

[adsense]

"Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan pembangunan. Kami berharap PTPN IV Regional I semakin sukses dan jaya ke depannya," ungkap Basrul.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Kepala Bagian dan tim Sub Bagian TJSL PTPN IV Regional I. Penandatanganan berita acara, pakta integritas dan dokumen administrasi lainnya dilaksanakan setelah acara seremonial di kantor Sub Bagian TJSL.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan dan hibah terealisasi sebesar Rp5,88 triliun atau 14,12 persen dari target dan tumbuh 20,39 persen, sementara belanja negara mencapai Rp19,44 triliun atau 30,52 persen dari pagu dan tumbuh 42,82 persen.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi dalam siaran tertulis melalui Humas Kemenkeu Sumut, Senin (11/5/2026) mengatakan relaksasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), percepatan penanganan bencana, serta penyaluran THR menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp4,24 triliun atau 18,74 persen dari pagu. Belanja pegawai tercatat Rp3,16 triliun, termasuk pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp640,32 miliar kepada 174.192 pegawai di 1.376 satuan kerja. Pemerintah berharap penyaluran THR mampu mendorong konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026.

Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp170,98 miliar atau meningkat tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, konektivitas, pendidikan, dan ketahanan sumber daya air.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tegaskan Tidak Anti Kritik, Komitmen Jalin Kemitraan dengan Pers

Di sisi lain, penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03 persen dari pagu dan tumbuh 50,50 persen secara tahunan. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp10,52 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus Non-Fisik sebesar Rp2,93 triliun untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK.

[adsense]

Percepatan realisasi TKD didorong terbitnya PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang memberikan relaksasi syarat penyaluran untuk percepatan penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

[adsense]

Sementara itu, penerimaan perpajakan Sumut hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp4,3 triliun atau tumbuh 44,36 persen dibanding tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp3,06 triliun, sedangkan realisasi PNBP mencapai Rp771,74 miliar atau 30,35 persen dari target APBN. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp3,60 triliun kepada 58.966 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan.

Pemerintah menilai kinerja APBN Sumut hingga Maret 2026 tetap terjaga dan terus dioptimalkan untuk mendukung stabilitas ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

Ketika ditanya wartawan melalui WA grup kenapa kinerja APBN Maret 2026 baru disampaikan 11 Mei 2026, jawaban Humas Kemenkeu Sumut menyebutkan, materi baru bisa dirilis menunggu Menkeu melakukan rilis perkembangan APBN secara nasional terlebih dahulu.(*)

[adsense]

[adsense]

Maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan yang belakangan meresahkan masyarakat Kota Binjai mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Binjai. Untuk menekan angka kriminalitas tersebut, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana membentuk tim khusus anti begal yang bertugas memburu pelaku kejahatan jalanan.

Tim khusus tersebut terdiri dari gabungan beberapa satuan fungsi di lingkungan Polres Binjai dan bekerja di bawah kendali langsung Kapolres bersama pejabat utama yang ditunjuk. Tim juga dibekali surat perintah tugas khusus untuk melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelaku kriminal jalanan.

[adsense]

AKBP Mirzal Maulana mengatakan, pembentukan tim dilakukan sebagai respons cepat atas munculnya sejumlah kasus kejahatan jalanan yang menimbulkan korban di tengah masyarakat.

"Tim ini dibentuk dari beberapa satuan fungsi di Polres Binjai menyikapi mulai adanya korban aksi kejahatan jalanan. Mereka bekerja di bawah kendali langsung Kapolres bersama pejabat utama yang ditunjuk dengan bekal sprint tugas khusus. Sifatnya hunting para pelaku begal dan kejahatan jalanan lainnya," ujar Mirzal kepada awak media, Senin (11/5/2026).

[adsense]

Meski demikian, Kapolres meminta masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa Kota Binjai berada dalam kondisi tidak aman hanya karena satu atau dua peristiwa kriminal yang terjadi.

Menurutnya, Polres Binjai bersama seluruh Polsek jajaran terus meningkatkan patroli pada jam-jam rawan guna mencegah terjadinya aksi kejahatan jalanan. Patroli tersebut dinilai cukup efektif dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

[adsense]

Selain upaya penindakan, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara maupun ketika memarkirkan kendaraan.

"Kami menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara di jalan dan mematuhi ketentuan berlalu lintas. Bila memarkir sepeda motor, pastikan di tempat yang aman dan diawasi, bukan di teras atau halaman rumah," katanya.

[adsense]

AKBP Mirzal juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pribadi dalam aktivitas sehari-hari.

"Jadilah polisi bagi diri sendiri, artinya selalu waspada di manapun dan kapanpun berada," tutupnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) membantah tegas tudingan yang menyebut institusinya anti kritik serta menutup ruang komunikasi dengan insan pers.

Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Rizaldi Kejati Sumut menegaskan komitmen menjalin kemitraan strategis dengan media dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan bermartabat.

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Rizaldi di ruang kerjanya di Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Senin (11/5/2026), menyusul beredarnya sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta.

"Tidak benar tuduhan kalau jaksa anti kritik. Kami sangat terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan membangun," tegas Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Prajurit Yonif TP 907 Atlet KBI Langkat Harumkan Nama Langkat di Dumai Fight Day

Pihak tersebut, kata dia, menyebarkan narasi seolah-olah pimpinan Kejati Sumut tidak bersedia menemui wartawan, bahkan menuding adanya sikap anti kritik dari institusi kejaksaan.

[adsense]

Menurut Rizaldi, informasi tersebut merupakan opini sepihak yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan bahwa permohonan audiensi dari forum media tersebut sebelumnya telah direspons secara jelas oleh pihaknya.

"Kami sudah menyampaikan bahwa pertemuan akan difasilitasi. Namun, kami juga meminta agar bersabar menunggu waktu dan kesempatan yang tepat," ujarnya.

[adsense]

Rizaldi mengungkapkan, meski telah diberikan penjelasan, sejumlah wartawan tetap datang secara mendadak ke Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut pada Jumat (8/5/2026) sore.

"Saat itu, rekan-rekan petugas PTSP sudah menyampaikan bahwa Bapak Kajati dan Asisten Intelijen sedang berada di luar kota. Sementara saya sedang menjalankan work from home sesuai kebijakan efisiensi energi," jelasnya.

[adsense]

Ia menilai, narasi yang kemudian berkembang di sejumlah media dan platform media sosial yang menyebut Kajati Sumut anti kritik hingga tudingan dirinya membentak wartawan melalui sambungan telepon merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak berdasar.

"Kami memahami mungkin ada keinginan kuat untuk bertemu pimpinan. Namun, tidak seharusnya kemudian muncul narasi yang tidak sesuai fakta," katanya.

[adsense]

Lebih lanjut, Rizaldi menegaskan bahwa Kejati Sumut selama ini terus berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka, humanis, dan profesional dengan seluruh insan pers, baik media cetak, online, maupun elektronik.

"Kami sangat terbuka dengan kehadiran pers yang profesional. Kritik yang positif justru menjadi semangat bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum," ujarnya.

[adsense]

Ia juga memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap media dalam hal akses informasi. Kejati Sumut, kata dia, secara rutin membagikan rilis resmi yang dilengkapi dokumentasi kepada wartawan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk grup WhatsApp.

"Setiap informasi kami sampaikan secara terbuka tanpa membeda-bedakan media mana pun. Ini bagian dari komitmen kami dalam transparansi," katanya.

[adsense]

Menutup keterangannya, Rizaldi kembali menegaskan bahwa Kejati Sumut akan terus menjaga kemitraan strategis dengan pers sebagai salah satu pilar penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.

"Kami akan terus melayani pers secara profesional dalam konteks pemberitaan setiap waktu. Sinergi ini penting untuk mendukung penegakan hukum yang berintegritas di Sumatera Utara," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Agung ST Burhanuddin, menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta peran aktif kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, hal tersebut disampaikan Jaksa Agung saat kunjungan kerja (Kunker) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng).

[adsense]

"Kunjungan tersebut berlangsung selama dua hari, pada Kamis-Jumat (7-8/5/2026)," sebut Kapuspenkum Kejagung dalam siaran persnya yang dilihat, Senin (11/5/2026)

Jaksa Agung memberikan instruksi tegas mengenai integritas personel dengan menekankan kebijakan nol toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan, perilaku tidak pantas, atau gaya hidup mewah yang dapat mencoreng martabat institusi.

[adsense]

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan PUPR dan PJN Wilayah I Sumut

Jaksa Agung juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan loyalitas seluruh insan Adhyaksa di wilayah Kejati Sulawesi Tengah yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan citra institusi sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan tepercaya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Danantara di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis dalam penanganan persoalan sampah di Sumut, khususnya kawasan Medan Raya atau wilayah aglomerasi Medan dan Deliserdang.

[adsense]

Bobby Nasution berharap pembangunan PSEL mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Tentunya harapan kami, pertama daerah kami bisa bersih dari sampah. Kemudian sampah tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bobby di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Batubara Berhasil Amankan Terduga Pelaku Narkotika dalam Giat GSN di Medang Deras

"Ini merupakan salah satu arahan yang selalu disampaikan Bapak Presiden kepada kami di daerah. Namun bukan hanya arahan, pemerintah pusat juga menghadirkan solusi melalui kerja sama yang dilakukan hari ini," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan PSEL ditargetkan selesai pada Mei 2028. Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi darurat sampah.

"Dalam tiga tahun ke depan harus kita selesaikan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari dan terus menumpuk," ujar Zulkifli Hasan.

[adsense]

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Pembangunan PSEL diprioritaskan bagi wilayah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Sampah yang diolah nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik guna mendukung kebutuhan energi sekaligus mengurangi beban lingkungan.

[adsense]

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Medan Rico Waas dan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan. (*)

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Batubara kembali melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) serta upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah hukum Polres Batubara, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Satresnarkoba Polres Batubara Ipda Amudi Murphi Sitinjak SH bersama personel Satresnarkoba didampingi perangkat desa serta kelurahan setempat.

[adsense]

Lokasi yang menjadi sasaran GSN yakni Dusun IV Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras, Gudang Ikan Mehwa Lingkungan V Kelurahan Pangkalan Dodek, serta Gang Beko Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika berinisial HM (33), warga Dusun IV Pinggir Sungai Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Batubara Berhasil Amankan Terduga Pelaku Narkotika dalam Giat GSN di Medang Deras

Selanjutnya, personel melanjutkan kegiatan GSN ke lokasi Gudang Ikan Mehwa dan Gang Beko. Namun dari hasil penyisiran di dua lokasi tersebut, petugas belum menemukan adanya pelaku tindak pidana narkotika.

[adsense]

Selain melakukan penindakan, personel Satresnarkoba juga mengimbau kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba,SH.MH menyampaikan bahwa kegiatan GSN dan P4GN ini merupakan komitmen Polres Batubara dalam memerangi peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkotika.

[adsense]

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batubara serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika," ujarnya.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batubara guna menjalani proses hukum lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satresnarkoba Polres Batubara kembali melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) serta upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah hukum Polres Batubara, Senin (11/05/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Satresnarkoba Polres Batubara Ipda Amudi Murphi,Sitinjak.SH, bersama personel Satresnarkoba dan didampingi perangkat desa serta kelurahan setempat.

[adsense]

Adapun lokasi yang menjadi sasaran GSN yakni Dusun IV Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras, Gudang Ikan Mehwa Lingkungan V Kelurahan Pangkalan Dodek, serta Gang Beko Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika berinisial H.M. (33), warga Dusun IV Pinggir Sungai Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

[adsense]

Dari hasil penggeledahan di sekitar lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa satu paket sedang dan tiga paket kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, sepuluh klip plastik kosong, serta uang tunai sebesar Rp100.000 yang diduga hasil transaksi narkotika.

Selanjutnya, personel melanjutkan kegiatan GSN ke lokasi Gudang Ikan Mehwa dan Gang Beko. Namun dari hasil penyisiran di dua lokasi tersebut, petugas belum menemukan adanya pelaku tindak pidana narkotika.

[adsense]

Selain melakukan penindakan, personel Satresnarkoba juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba,SH.MH menyampaikan bahwa kegiatan GSN dan P4GN ini merupakan komitmen Polres Batubara dalam memerangi peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkotika.

[adsense]

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batubara serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika," ujarnya.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Batu Bara guna menjalani proses hukum lebih lanjut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PLN UP3 Pematangsiantar menggelar bakti sosial (Baksos) berupa Penyalaan listrik gratis program Light Up The Dream (LUTD) dan membagikan sembako kepada masyarakat, Minggu(10/5/2026).

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir didampingi Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu dalam sambutannya menyampaikan bahwa program tersebut menjadi bukti nyata kepedulian insan PLN kepada masyarakat.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Hadirkan Terang dan Harapan bagi Warga Lewat Program Light Up The Dream

Penyalaan Listrik Gratis: General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir didampingi Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu melakukan penyalaan listrik gratis kepada masyarakat, Minggu(10/5/2026). (Foto:dok/Humas PLN UP3 Pematangsiantar)

[adsense]

"Program Light Up The Dream bukan sekadar penyalaan listrik, tetapi juga bentuk hadirnya harapan dan kepedulian bagi masyarakat. Listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, sehingga kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima,"katanya.

[adsense]

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, SH, MH menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan PLN.

"Kegiatan sosial ini patut diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami berharap kegiatan ini terus diperluas demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,"katanya.

[adsense]

Melalui program ini, PLN UP3 Pematangsiantar berharap dapat terus menebarkan manfaat dan menghadirkan energi yang tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membawa harapan bagi masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara kecewa dengan janji DPRD Medan yang akan memanggil manajemen PT Kilang Kecap Angsa Jalan Bono, Kecamatan Medan Timur. Pasalnya, sudah tiga kali dewan berjanji tapi manajemen perusahaan tidak dipanggil-panggil oleh dewan.

Kekecewaan mereka ditunjukkan dengan aksi demo sambil membakar ban bekas di depan gerbang kantor DPRD Medan, Senin (11/5/2026) Jalan Kapten Maulana Lubis. Tak satupun anggota DPRD Medan yang datang ke DPRD di awal pekan tersebut. Akhirnya mereka diterima Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Medan Andreas Willy Simanjuntak.

[adsense]

Untuk ketiga kalinya para mahasiswa ini mendatangi DPRD Medan melaporkan pabrik kecap di Jalan Bono Medan Timur. Mereka menduga pabrik tidak memiliki instalasi pengelolaan limbah. Karena, setiap hari pabrik membuang limbah cair ke parit sehingga menimbulkan bau busuk di pemukiman warga.

Ketua Forum, Muhammad Rasyid mengatakan, mereka sudah melakukan aksi pertama kali ke DPRD Medan pada 27 Maret 2026. Waktu itu mereka diterima anggota Komisi 4 DPRD Medan Ahmad Affandi, lalu mengatakan akan menyampaikan kepada Ketua komisi untuk dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) pemanggilan pemilik pabrik kecap.

[adsense]

Baca Juga:

• Massa Liga Mahasiswa Nasional "Murka" Gelar Aksi Bakar Ban Bekas di Depan DPRD Sumut

Sampai pekan kedua bulan Mei, panggilan RDP tidak kunjung datang sehingga mereka melakukan aksi lagi sambil membakar ban bekas di depan pintu gerbang kantor DPRD Medan. Aksi tersebut sebagai bentuk peringatan dan dorongan kepada DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan bertanggung jawab. Para mahasiswa kecewa karena hingga saat ini belum ada langkah tegas dan nyata DPRD Medan menindaklanjutinya.

[adsense]

Mereka menuding dewan abai dalam persoalan yang telah merugikan masyarakat. Legislatif dinilai tidak serius dalam menjalankan fungsi pengawasan, diduga ada pembiaran terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Padahal secara regulasi keberadaan industri wajib mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Medan Andreas Willy Simanjuntak yang menerima massa demo mengatakan, RDP akan dijadwalkan paling lama bulan Juni 2026. Mendengar itu, massa aksi sangat kecewa, mereka masih sempat bertahan beberapa jam sampai akhirnya membubarkan diri. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Pengcab Persatuan Kick Boxing Indonesia (KBI) Kabupaten Langkat, Capt Edy Surahman Sinuraya, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan atlet binaan KBI Langkat meraih prestasi membanggakan pada ajang LPPD Street Fight Dumai Fight Day yang berlangsung di Kota Dumai, Riau, 30 April 2026 lalu.

Prestasi tersebut diraih dua atlet kebanggaan Langkat yang juga merupakan prajurit TNI dari Yonif TP 907, yakni Khoirun Nizar dan Muhammad Fathir Ash Siddiq. Keduanya tampil impresif dalam pertandingan bergengsi yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Dumai.

[adsense]

"Kita sangat mengapresiasi keberhasilan dua atlet KBI Langkat yang telah membawa harum nama Kabupaten Langkat dalam event kick boxing tersebut. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Langkat dan Sumatera Utara," ujar Edy Surahman Sinuraya kepada wartawan, Senin (11/5/2026) di Medan.

Dalam pertandingan tersebut, Prada Khoirun Nizar dan Prada Muhammad Fathir Ash Siddiq yang berada di kelas 57 kilogram tampil penuh percaya diri di bawah asuhan pelatih M Rahmadani. Keduanya sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga berhasil menyabet medali emas pada kategori Kick Boxing Pro.

[adsense]

Baca Juga:

• Kopda Anumerta Rico Pramudia Dimakamkan di TMP Lubukpakam

Edy Surahman menilai, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa atlet-atlet daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di level nasional, meski dengan fasilitas dan perlengkapan latihan yang masih terbatas. Semangat juang dan disiplin tinggi, menjadi modal utama dalam meraih prestasi.

[adsense]

"Luar biasa, dengan alat seadanya kedua atlet ini mampu bersaing dengan petarung dari berbagai provinsi. Mereka telah membuktikan kualitasnya dan mengharumkan nama daerah. Ini tentu harus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya di Sumatera Utara," ujar Sekretaris Komisi E DPRD Sumut tersebut.

Ia menambahkan, ajang LPPD Street Fight Dumai Fight Day menjadi pemanasan penting bagi atlet PBI Langkat sebelum tampil di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprov Sumut) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.

[adsense]

Politisi Partai Golkar ini optimistis, dengan persiapan yang matang, atlet kick boxing Langkat mampu kembali mempersembahkan medali emas untuk daerahnya di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.(*).

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 5 orang dokter spesialis yang bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Nias Selatan (Nisel) merasa dirugikan karena hak keuangan yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026, Senin (11/5/2026).

Adapun kelima dokter spesialis itu adalah dokter spesialis anak Kesatrianita Fanny, dokter spesialis penyakit dalam Perdana Liansyah Sihite, dokter spesialis bedah Steven Tigor Hutabarat, dokter spesialis Obgyn M Budiman Nasution dan dokter spesialis Paru Rosidah Hanum.

[adsense]

Perwakilan dokter spesialis, Perdana Liansyah Sihite diwawancarai wartawan, usai rapat di Kantor DPRD Nisel menyampaikan bahwa selain gaji, TPP merupakan harapan satu-satunya mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nisel belum bekerjasama dengan BPJS sehingga tidak ada jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan.

Mereka mendesak Pemkab Nisel untuk mengembalikan hak-hak mereka. Demikian juga pelayanan di RS dipercepat agar bisa bekerjasama dengan BPJS . Hal itu disampaikannya mereka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Nisel.

[adsense]

Baca Juga:

• Empat Koperasi Jadi Pihak Intervensi dalam Gugatan Kelompok Tani Terhadap Penerima Plasma di PTUN Medan

Komisi II DPRD Nisel juga mendorong dan mendukung Dinas Kesehatan agar segera menyelesaikan perjanjian kerja sama antara RSUD Nisel dengan BPJS sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal.

[adsense]

Selanjutnya Komisi II merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Nisel dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Nisel sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Komisi II DPRD Nisel juga merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Nisel untuk dapat memaksimalkan pelayan dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Nisel tetap berjalan sesuai SOP yang berlaku.

[adsense]

RDP tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Kabag Organisasi bersama dengan komisi II DPRD Nisel.(*)

[adsense]

[adsense]

Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan kini memasuki babak baru. Empat koperasi resmi menjadi pihak intervensi dalam perkara sengketa penetapan calon penerima kebun plasma tersebut.

Keempat koperasi itu yakni Koperasi Serba Usaha Mancuk Mandiri Jaya, Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Mandiri Jaya, Koperasi Serba Usaha Parmonangan Sejahtera Mandiri, serta Koperasi Serba Usaha Sari Mutiara Indah.

[adsense]

Dalam perkara PTUN, pihak intervensi merupakan pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa dan meminta ikut dalam proses persidangan karena putusan hakim nantinya dinilai dapat berdampak langsung terhadap hak atau kepentingan mereka.

Perkara ini berkaitan dengan gugatan atas Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 tertanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan calon penerima kebun plasma di wilayah perkebunan PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate.

[adsense]

Baca Juga:

• Pembentukan Pansus Plasma Perkebunan di DPRD Batubara Molor, Ditargetkan Rampung 15 Juni 2026

"Klien kami merupakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan, namun tidak dimasukkan sebagai penerima kebun plasma. Itu yang menjadi dasar gugatan kami," ujar Daniel usai persidangan di PTUN Medan, Senin (11/5/2026).

[adsense]

Menurutnya, masuknya pihak intervensi menunjukkan perkara tersebut memiliki dampak luas terhadap masyarakat penerima plasma.

"Ini semakin memperjelas bahwa objek sengketa ini menyangkut kepentingan banyak pihak," katanya.

[adsense]

Daniel W. Panggabean menegaskan gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai ketentuan hukum administrasi negara.

Ia menjelaskan, penggugat mendalilkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi kebun masyarakat sedikitnya 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU).

[adsense]

"Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, seharusnya tersedia alokasi sekitar 600 hektare untuk masyarakat sekitar," jelas Daniel.

Selain menggugat keputusan bupati, pihak penggugat juga sebelumnya menyoroti mekanisme corporate social responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan perkebunan dan dinilai tidak tepat sasaran.

[adsense]

Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya berharap majelis hakim PTUN Medan dapat membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan penerbitan keputusan baru yang dinilai lebih adil serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Sumut melalui Wagub Sumut H Surya pada Rapat Paripurna Pengesahan dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubernur Sumut Akhir TA 2025 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, didampingi Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan H Ihwan Ritonga, dan Salman Alfarisi, Senin (11/5/2026) di DPRD Sumut

[adsense]

Surya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk sinergi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat pelayanan publik.

"Tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus peluang. Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," ujar Surya.

[adsense]

Baca Juga:

• Festival Layang-Layang Piala Gubernur Dibuka

Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Termasuk evaluasi program dan kegiatan yang belum optimal, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

[adsense]

[adsense]

Adapun sejumlah poin rekomendasi yang disampaikan DPRD Sumut terhadap LKPj Gubernur Sumut TA 2025 meliputi peningkatan ekonomi makro, reformasi birokrasi dan kepegawaian, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, hingga pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.

"Pemprov Sumut meyakini, dengan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, cita-cita mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan akan dapat kita capai bersama," pungkasnya.(*).

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Pasca Kecelakaan Bus ALS di Sumsel, Bobby Nasution Pastikan Penanganan Korban

[adsense]

Kecelakaan maut kembali terjadi di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di wilayah Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor, Fahmi Tarigan (40) warga Jalan Puskesmas Gang Barus, Kecamatan Medan Sunggal tewas usai tertabrak kereta api jurusan Medan-Binjai di Jalan Pantai Timur Pasar II, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam peristiwa itu, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6742 AET warna merah hitam mengalami luka berat dan tewas setelah sempat dibawa warga ke RS Sundari Medan. Sepeda motor korban juga mengalami rusak berat.

[adsense]

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait insiden maut di perlintasan rel tanpa pengamanan itu.

"Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan sepeda motor di perlintasan rel Jalan Pantai Timur Pasar II. Korban atas nama Fahmi Tarigan meninggal setelah tertabrak kereta api yang melintas dari arah Medan menuju Binjai," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Perwira di Polrestabes Medan Dirotasi

Widodo menjelaskan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat korban datang dari arah Jalan Gaperta menuju Jalan Gatot Subroto dengan mengendarai sepeda motornya. Di saat bersamaan, kereta api Lilawangsa melintas dari arah Medan menuju Binjai di perlintasan rel yang tidak dilengkapi palang pintu maupun alarm peringatan otomatis.

"Diduga korban kurang memperhatikan situasi saat hendak melintasi rel kereta api. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari," katanya.

[adsense]

[adsense]

Akibat benturan keras tersebut lanjutnya, korban disebut sempat terseret sejauh kurang lebih 30 meter dari titik tabrakan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung berupaya memberikan pertolongan dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Petugas Unit Laka Lantas Polsek Medan Helvetia yang menerima laporan segera turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan olah TKP. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor korban yang mengalami kerusakan parah.

"Korban sempat dibawa ke RS Sundari untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong," ungkap Widodo.

[adsense]

Lebih lanjut, pihak Satlantas Polrestabes Medan masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian serta mencari rekaman CCTV yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api, khususnya yang tidak memiliki palang pintu. Pastikan melihat kondisi kiri dan kanan rel sebelum melintas demi keselamatan bersama," pungkasnya.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Sunggal, Satu Ditembak

[adsense]

[adsense]

Seorang pria berinisial HDHS (39) diamankan Unit PPA Satreskrim Polres Toba atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Pencabulan yang dilakukan seorang ayah tiri terhadap anak tirinya ini terjadi pada 6 Mei 2026 lalu sekira pukul 17.00 WIB.

[adsense]

Kini pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani atau pekebun ini telah ditahan di tahanan Mapolres Toba guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Toba AKBP V.J Parapaga melalui Kasat Reskrim AKP Desman Manalu, yang direlease Plt Kasi Humas Ipda Khairuddin, Senin (11/5/2026) membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang pria yang diduga pelaku pencabulan anak dibawah umur.

[adsense]

Baca Juga:

• Viral Spanduk Curhat Korban Maling di Simpang Selayang, Daftar Barang Hilang Bikin Geleng Kepala

Ibu korban sebagai pelapor inisial RS (46) pada saat itu sedang berada di rumah mencari korban yang tak kunjung pulang dari sekolahnya. Kemudian pelapor menelpon korban untuk bertanya kenapa korban selalu pulang lama dari sekolah. Lalu korban menjawab bahwa korban takut pada ayahnya.

[adsense]

Setelah korban tiba di rumah, pelapor bertanya apa yang telah terjadi, dan korban mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terlapor yang merupakan ayah tirinya.

Mendengar hal tersebut ibu korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Toba.

[adsense]

Menurut keterangan korban Melati (17), bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya pada tahun 2025 (korban lupa tanggal dan bulannya). Pada saat itu korban dan ayahnya sedang berada di rumah. Tiba-tiba ayahnya masuk kedalam kamarnya dan melakukan persetubuhan terhadap dirinya.

[adsense]

Sesuai dengan keterangan beberapa saksi seperti yang diutarakan SS (36) pada Rabu, 6 Mei 2026, ia datang ke rumah korban sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu ia bertanya apa yang telah terjadi, kemudian korban memberitahu bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya.

[adsense]

Sedangkan keterangan saksi RS (15) mengatakan pada tahun 2025 (saksi lupa tanggalnya), ia melihat korban sedang bersama dengan terlapor di atas tempat tidur dengan menggunakan selimut.

Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma dan ketakutan mendalam atas tindakan yang dilakukan pelaku," ungkap Khairuddin.

[adsense]

Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang harus ditangani secara profesional dan transparan. Penanganan terhadap korban juga menjadi prioritas utama agar kondisi psikologis korban dapat segera dipulihkan.

Selain itu, aparat kepolisian turut mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan di lingkungan sekitar. Peran keluarga dan lingkungan dinilai sangat penting dalam mencegah serta mengungkap kasus serupa.

[adsense]

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan terdekat korban, termasuk di dalam keluarga sendiri. Kondisi tersebut membuat pengawasan dan komunikasi antara orang tua, keluarga, serta anak menjadi hal yang sangat penting.

"Pelaku diduga melanggar Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (9) subs Pasal 415 huruf b KUHP," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumut selama periode 11-18 Mei 2026.

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I Martha Rosefina Manurung mengatakan kondisi cuaca tersebut dipengaruhi aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase 3 atau Indian Ocean.

[adsense]

Selain itu, pemanasan udara yang cukup kuat di permukaan pada siang hari membuat atmosfer menjadi labil dan memicu pengangkatan massa udara ke atas sehingga berpotensi menimbulkan hujan.

"Adanya daerah pertemuan angin konvergensi dan konfluensi di sepanjang Pantai Barat, Pantai Timur hingga pegunungan Sumut turut meningkatkan pertumbuhan awan hujan dalam beberapa hari terakhir," ujarnya dalam keterangan Prospek Cuaca Mingguan Sumut, Senin (11/5/2026).

[adsense]

BMKG mencatat sejumlah wilayah mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari terakhir. Pada 7 Mei 2026, curah hujan di ARG Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan mencapai 82,3 mm dan ARG Merek sebesar 66,6 mm.

Kemudian pada 8 Mei 2026, Stasiun BBMKG Wilayah I mencatat curah hujan sebesar 66 mm. Sementara pada 10 Mei 2026, Pos Hujan Kwala Nibung di Kabupaten Langkat mencatat curah hujan tertinggi mencapai 149 mm.

[adsense]

Selain itu, Pos Hujan Kebun Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai mencatat curah hujan 105 mm, Pos Hujan Kebun Rambutan Kota Tebing Tinggi sebesar 67 mm, serta AAWS Batubara sebesar 64,8 mm.

BMKG memperkirakan cuaca di Sumut dalam sepekan ke depan umumnya didominasi hujan ringan hingga sangat lebat. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

[adsense]

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Karo, Pakpak Bharat, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Toba, Tapanuli Tengah.

Kemudian, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Sibolga, Padang Lawas, Padang Lawas Utara hingga Mandailing Natal.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Masyarakat juga diminta secara rutin memantau informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini resmi melalui BMKG Wilayah I, aplikasi InfoBMKG, maupun media sosial resmi BMKG Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Taxpayer Award dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Utara I. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Bank Sumut dalam mendukung penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat layanan transaksi perpajakan bagi masyarakat di Sumatera Utara.

Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto kepada Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi, di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Senin (11/5/2026).

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Tapanuli Economic Forum 2026: Bank Sumut Hadirkan KUR BERKAH Perkuat Ekonomi Inklusif

Kakanwil DJP Sumut I Belis Siswanto, Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyahdi dan lainnya foto bersama usai penyerahan Taxpayer Award, di Kantor Bank Sumut, Medan, Senin (11/5/2026).(Foto: Dok/Bank Sumut).

[adsense]

[adsense]

"Bank Sumut tidak hanya menunjukkan kepatuhan perpajakan yang baik sebagai wajib pajak, tetapi juga berperan aktif dalam mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui layanan perbankan yang semakin luas dan modern," ujar Belis.

Menurutnya, sinergi antara DJP dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperluas akses layanan perpajakan yang cepat, aman dan mudah dijangkau masyarakat.

[adsense]

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bank Sumut untuk terus menghadirkan inovasi layanan, khususnya dalam mendukung ekosistem transaksi penerimaan negara berbasis digital.

Sebagai bank persepsi, Bank Sumut saat ini melayani transaksi penerimaan negara melalui jaringan kantor cabang dan cabang pembantu, layanan Cash Management System (CMS), hingga fitur pembayaran pajak pada aplikasi New Sumut Mobile.

[adsense]

"Transformasi digital yang kami lakukan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Saat ini pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui New Sumut Mobile, CMS, maupun seluruh jaringan kantor Bank Sumut dengan layanan penerimaan negara hingga pukul 16.00 WIB," kata Heru.

Heru menambahkan, Bank Sumut terus memperkuat posisinya sebagai bank daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan layanan keuangan digital.

[adsense]

"Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kontribusi Bank Sumut dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Sumut dan Kanwil DJP Sumut I juga membahas sejumlah peluang sinergi strategis ke depan, antara lain percepatan implementasi CMS pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara, rencana pembukaan booth layanan Bank Sumut di lingkungan kantor DJP, hingga penyediaan tax corner di kantor-kantor Bank Sumut sebagai sarana edukasi perpajakan bagi masyarakat dan nasabah.

[adsense]

Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil DJP Sumut I antara lain, Sekretaris Kanwil DJP Sumut I Muhammad Rivai Muda Siregar, Kepala KPP Madya Dua Medan Ronny Johannes Purba, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Madya Dua Medan Ahmad Husein Tanjung, serta Account Representative KPP Madya Dua Medan Ade Setio Yuwono.(*)

Medan sekutarny

[adsense]

Medan 11mei 2026

Nelly hutabarat

[adsense]

Editor: donna hutagalung

Foto1:

[adsense]

Foto2:

[adsense]

Tag:

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama operating company PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) meresmikan Community Gateway di Stasiun Bumi Sedang Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (8/5/2026).

[adsense]

Andri Herawan Sasoko ,VP Corporate Communication Telkom menyebutkan dalam siaran persnya diterima Senin (11/5/2026).

[adsense]

Inisiatif ini merupakan langkah strategis TelkomGroup dalam memperkuat dan memperluas pemerataan infrastruktur digital di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang di Indonesia bagian timur, sekaligus memperkuat konektivitas nasional melalui pemanfaatan teknologi satelit.

Infrastruktur tersebut diresmikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Angga Raka Prabowo, didampingi Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dan Plt. CEO Telkomsat Rizal Ahmad Fauzi.

[adsense]

Disaksikan Direktur Wholesale and International Service Budi Satria Dharma Purba, serta secara virtual dari Wamena oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr. Velix Wanggai, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ones Pahabol, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, dan Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan.

Wamen Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo menyampaikan, pembangunan Community Gateway di Wamena merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional dalam upaya membangun infrastruktur digital yang inklusif hingga wilayah paling timur Indonesia.

[adsense]

"Konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Di sinilah Community Gateway Wamena berperan penting, mengubah tantangan geografis menjadi peluang strategis, mengubah wilayah untuk siap tumbuh dan siap mengambil bagian dalam ekonomi digital nasional. Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benar-benar terhubung, dari Sabang sampai Merauke. Tugas berikutnya adalah memastikan infrastruktur ini benar-benar hidup dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah Papua Pegunungan," katanya.

Community Gateway Wamena merupakan infrastruktur gateway satelit yang berfungsi sebagai titik distribusi utama konektivitas di wilayah Papua Pegunungan. Kehadiran infrastruktur ini menjadi solusi atas keterbatasan jaringan terestrial, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi digital dan layanan publik di wilayah tersebut.

[adsense]

Community Gateway Wamena ini adalah fasilitas kedua yang dibangun TelkomGroup melalui Telkomsat sebagai operating company yang bergerak dalam penyedia teknologi dan layanan satelit berstandar internasional, setelah sebelumnya dibangun di Merauke dengan fungsi yang berbeda.

Community Gateway Merauke dibangun sebagai backup link untuk memastikan layanan tetap berjalan saat terjadi gangguan jaringan terestrial, sedangkan Community Gateway Wamena dibangun sebagai main link atau tulang punggung utama konektivitas di wilayah Papua Pegunungan.

[adsense]

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan tidak lagi sekadar mitigasi risiko, tetapi telah memasuki tahap penguatan kapasitas inti dan peningkatan kualitas layanan.

Sejalan dengan hal tersebut,

[adsense]

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan, wilayah Wamena dan sekitarnya memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Papua Pegunungan.

"Konektivitas adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Dari pusat hingga ke wilayah pegunungan Papua, kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus transformasi digital," kata Dian.

[adsense]

Namun di sisi lain, wilayah ini juga menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas, baik karena keterbatasan jaringan terestrial maupun kondisi geografis yang tidak mudah.

"Menjawab tantangan tersebut, TelkomGroup menghadirkan Community Gateway Wamena sebagai solusi strategis," ungkapnya.

[adsense]

Dengan teknologi satelit, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kualitas konektivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan jaringan nasional melalui jalur komunikasi yang lebih andal dan adaptif.

Sejalan dengan mandat TelkomGroup sebagai agent of development, penguatan konektivitas ini diharapkan membuka akses digital yang lebih inklusif, mendorong aktivitas ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan di wilayah timur Indonesia secara berkelanjutan.

[adsense]

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr Velix Wanggai, SIP, MPlA, menyampaikan bahwa kehadiran Community Gateway Wamena menjadi sebuah tonggak pembangunan yang besar di wilayah pegunungan Papua.

Kehadiran Telkom dan Telkomsat melalui solusi konektivitas satelit dinilai menjadi langkah nyata untuk menyentuh masyarakat di wilayah pegunungan Papua dalam menciptakan kemajuan dan masa depan yang cemerlang.

[adsense]

Saat ini, kapasitas transport jaringan di Wamena berada di kisaran 7 Gbps dengan tingkat utilisasi yang sudah tinggi. Melalui Community Gateway Wamena ini, kapasitas dapat ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai potensi maksimal 40 Gbps.

Hal ini bukan hanya peningkatan kapasitas, tetapi juga lompatan dalam kualitas konektivitas dengan performa yang lebih stabil, latensi yang lebih terkendali, serta kemampuan mendukung kebutuhan trafik yang terus tumbuh.

[adsense]

Lebih jauh lagi, Community Gateway Wamena didesain sebagai open access platform, artinya infrastruktur ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh TelkomGroup, tetapi juga dapat digunakan oleh berbagai pihak operator, ISP lokal, maupun institusi lainnya, sehingga tercipta ekosistem konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

[adsense]