[adsense]

Sebanyak 618 peserta didik jenjang SMP se-Kabupaten Deli Serdang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) Cabang Sepak Bola dan Turnamen Catur Tahun 2026 yang dibuka Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjaring dan membina atlet-atlet muda berprestasi sejak usia sekolah.

[adsense]

Pada cabang sepak bola, sebanyak 288 siswa tergabung dalam 16 tim yang mewakili 16 kecamatan, dengan masing-masing tim diperkuat 18 pemain. Sementara turnamen catur diikuti 330 peserta dari 22 kecamatan, terdiri atas 132 siswa putra, 132 siswa putri, dan 66 guru.

Dalam sambutannya, Asri Ludin Tambunan mengatakan setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga kemampuan di bidang olahraga maupun kreativitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Pakpak Bharat Soroti Disiplin ASN dan Lepas Kontingen Pramuka ke Jamda Sumut XI

Menurut Bupati, cabang olahraga sepak bola dan catur sama-sama melatih kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan. Karena itu, pembinaan olahraga sejak dini menjadi investasi penting untuk melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Deli Serdang di tingkat provinsi maupun nasional.

[adsense]

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati meminta panitia memberikan penghargaan kepada pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, serta para juara turnamen catur berupa uang pembinaan dan perlengkapan olahraga.

Selain itu, Asri Ludin Tambunan menegaskan komitmennya memperjuangkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi.

[adsense]

"Saya akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar anak-anak Deli Serdang yang memiliki prestasi olahraga mendapat kesempatan masuk SMA melalui jalur prestasi. Mereka harus memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

[adsense]

"Jadilah juara dengan cara yang baik. Prestasi yang diraih dengan kejujuran dan kerja keras akan menjadi bekal untuk masa depan," pesannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen SE MM, mendesak penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih memberatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan jumlah pengunjung.

"Kami menerima keluhan masyarakat. Harga tiket PRSU tahun ini sebesar Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan dinilai cukup memberatkan sehingga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung," ujar Viktor Silaen kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Politisi Partai Golkar itu menegaskan PRSU sejak awal digelar sebagai pesta rakyat yang bertujuan memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, industri, UMKM, kebudayaan hingga pariwisata. Karena itu, menurutnya, akses masyarakat untuk menghadiri ajang tersebut seharusnya dipermudah, termasuk melalui penetapan tarif tiket yang terjangkau.

Anggota Komisi D DPRD Sumut itu menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru berpotensi menghambat pencapaian target jumlah pengunjung yang telah ditetapkan penyelenggara.

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Menurut Viktor, sebagian besar pengunjung PRSU datang bersama keluarga sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih besar.

[adsense]

"Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Kosgoro 1957 Sumatera Utara itu mengatakan DPRD Sumut akan mendorong penyelenggara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi besaran tarif tiket agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

[adsense]

"Yang pasti kita meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat," tegas Viktor.

Ia berharap penyelenggara segera meninjau ulang kebijakan tarif masuk sehingga PRSU sebagai ajang promosi pembangunan, ekonomi, budaya, dan pariwisata Sumatera Utara dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), meninjau Gudang Bulog Divre Asahan, Rabu (8/7/2026), guna memastikan ketersediaan beras dan stabilitas pasokan pangan.

Dalam peninjauan yang didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, ia melihat langsung kondisi gudang penyimpanan serta menerima paparan mengenai stok pangan yang tersedia.

[adsense]

Fadly mengatakan, stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

Menurutnya, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras yang menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Kunjungan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, menyebutkan, stok beras di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai 3.084.500 kilogram, sedangkan stok Minyakita sebanyak 44.736 liter, sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan aman hingga enam bulan mendatang.

[adsense]

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas gudang di Asahan membuat sebagian cadangan beras disimpan di Gudang Bulog Medan. Kata Dadang, jika stok di Asahan menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan.

Dadang juga mengajak pelaku UMKM dan pedagang, menjadi mitra Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

[adsense]

"Dari 27 RPK yang pernah terdaftar di Kota Tanjungbalai, baru 14 yang melakukan pendaftaran ulang, padahal RPK menjadi ujung tombak penyaluran beras Bulog kepada masyarakat," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, membuka Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Melalui kegiatan yang diikuti ribuan Pramuka Penggalang itu, Surya mengajak peserta menjadi teladan serta generasi pembawa solusi di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Surya yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut mengatakan Jambore bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi menjadi wadah membentuk karakter, kepemimpinan, kreativitas, serta semangat gotong royong generasi muda.

[adsense]

"Karena itu manfaatkanlah setiap kegiatan selama Jambore ini untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, mengembangkan kreativitas, melatih kepemimpinan dan membangun semangat gotong royong. Jadilah teladan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadilah generasi yang membawa solusi, bukan sekadar menjadi penonton perubahan zaman," ujar Surya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka karena pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, sehat, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial merupakan investasi terbaik bagi daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bachtiar Utomo, mengatakan Jambore merupakan ruang pembelajaran bagi Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun untuk membangun persahabatan, melatih kepemimpinan, dan memperkuat karakter.

[adsense]

"Pelaksanaan Jambore 2026 Sumut sangat luar biasa, karena pertama kali di Indonesia dengan tidak ada pemungutan biaya kepada peserta," ujar Bachtiar.

Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari derasnya perkembangan teknologi, arus informasi tanpa batas, hingga persoalan sosial seperti krisis keteladanan, degradasi nilai, dan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, peran keluarga, pembina, dan senior Pramuka sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda.

[adsense]

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, dalam laporannya menyebutkan Jamda XI Sumut 2026 diikuti 5.575 peserta, terdiri atas 3.650 Pramuka Penggalang, 250 pembina pendamping, 50 pimpinan kontingen, 265 panitia, 50 peserta pendukung, serta dihadiri undangan, pelaku UMKM, masyarakat, dan ribuan pengunjung.

"Ini juga pertama kali pelaksanaan Jambore yang tidak memungut biaya kepada pesertanya," kata Dikky.

[adsense]

Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 berlangsung pada 8–12 Juli 2026. Selama kegiatan, peserta akan mengikuti berbagai aktivitas kepramukaan, pengembangan karakter, serta menampilkan beragam kreativitas dan pertunjukan seni.

Turut hadir pada pembukaan tersebut Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau kepala daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan 25 kilogram sabu yang diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika antarprovinsi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka di Jalan Lintas Sumatera, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (29/6/2026).

Kedua tersangka masing-masing berinisial ZFH (30), warga Desa Buket Pala, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan HND (28), warga Desa Telaga Meuku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai sebuah mobil yang diduga membawa narkotika.

"Berdasarkan laporan itu personel bergerak cepat melakukan penyelidikan lalu berhasil memberhentikan mobil yang membawa narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu Utara," ujar Andy Arisandi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Medan Marelan, Polisi Sita 18 Paket Narkoba

Menurut Andy, dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Provinsi Aceh untuk dikirim ke Provinsi Jambi melalui jalur darat.

[adsense]

"Aksi pengiriman narkoba sudah dua kali dilakukan kedua pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya telah ditahan di Mapolda Sumut," katanya.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang terlibat, termasuk asal barang haram dan pihak yang menjadi tujuan pengiriman narkotika tersebut.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemangku Hak Ulayat Dairi bersama aktivis perempuan menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu yang berkembang mengenai perempuan, lingkungan dan investasi di Kabupaten Dairi. Mereka meminta agar suara perempuan Dairi tidak dijadikan alat untuk membangun narasi tertentu tanpa didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, mengatakan, pihaknya menghormati setiap bentuk advokasi yang mengatasnamakan kepentingan perempuan. Namun, ia mengingatkan agar perempuan Dairi tidak direduksi menjadi simbol dalam perdebatan mengenai aktivitas pertambangan, terutama ketika kegiatan yang dipersoalkan belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Menurut Aslim, sikap tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat menyerahkan surat pada 25 Juni lalu.

"Kami ingin menyampaikan satu pesan penting, jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan antitambang. Jika ada klaim bahwa perempuan Dairi menjadi kelompok yang paling terdampak, maka hal itu harus dibuktikan dengan fakta di lapangan serta mendengar langsung suara perempuan yang tinggal di Dairi," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Namun, berdasarkan hasil pengamatan mereka di sekitar lokasi kegiatan, FKPHUPD menyatakan belum menemukan kondisi yang sesuai dengan klaim tersebut. Menurut mereka, aktivitas yang dipersoalkan juga belum memasuki tahap operasional produksi.

[adsense]

Aslim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komnas Perempuan bertujuan agar persoalan perempuan di Dairi tidak hanya dipandang dari satu sisi.

"Kalau ada klaim mengenai air bersih, beban perempuan, maupun dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itu kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung agar Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," katanya.

[adsense]

FKPHUPD juga menegaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, serta mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut telah terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026. Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat disebut aktif menyampaikan pandangan dan masukan.

[adsense]

Sementara itu, tokoh perempuan Pemangku Hak Ulayat Dairi, Delphi Masdiana, menegaskan, perempuan Dairi memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain yang datang membawa agenda tertentu.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami punya pandangan, dan kami tahu apa yang kami hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, maka dengarkan juga perempuan Dairi secara langsung, bukan hanya menjadikan nama mereka sebagai alat untuk menyerang investasi," ujarnya.

[adsense]

Ia berharap seluruh pihak melihat persoalan secara menyeluruh dengan mendengarkan semua suara yang ada.

"Yang kami minta sederhana, dengarkan semua pihak, lihat kondisi lapangan, dan jangan biarkan perempuan Dairi dipakai sebagai simbol untuk memenangkan satu narasi tertentu. Kami berhak didengar sebagai subjek, bukan dijadikan poster penderitaan," tutup Delphi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tebingtinggi, Ny. Afrida Erwin Suheri Damanik, mendorong organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) itu untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, kreatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggotanya.

Hal itu disampaikan Ny. Afrida saat memimpin pertemuan bulanan DWP yang dirangkaikan dengan seminar edukatif di Gedung Hj. Sawiyah Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Tebingtinggi, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Menurutnya, DWP tidak hanya berfungsi mendukung tugas suami sebagai ASN, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha yang dikelola secara profesional.

"Tujuan utama kegiatan hari ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh anggota tentang pentingnya keberadaan unit usaha, serta bagaimana mengelolanya secara profesional, akuntabel, baik, dan benar," ujar Ny. Afrida.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Saksi Sebut Ada Uang Rp600 Juta untuk Eks Pj Wali Kota

Ny. Afrida berharap unit usaha yang telah dimiliki maupun yang sedang dirintis DWP dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

[adsense]

"Kita ingin usaha yang kita bangun benar-benar berkelanjutan, sehingga memberi manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas," katanya.

Dalam seminar bertema "Menggali Peluang dan Membangun Usaha Dharma Wanita yang Mandiri dan Berkelanjutan", Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, mengatakan DWP memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai usaha produktif.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan membangun usaha ditentukan oleh kemampuan membaca kebutuhan pasar, didukung tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi digital.

"Tata kelola yang baik serta pemanfaatan digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha. Namun yang terpenting, keberlanjutan usaha tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota," tegas Marimbun.

[adsense]

Melalui pertemuan dan seminar tersebut, DWP Kota Tebingtinggi menegaskan komitmennya untuk mengembangkan usaha mandiri yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga besar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.(**)

[adsense]

[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Rabu (8/7/2026), sebagai tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin.

Penggeledahan yang mendapat pengawalan ketat personel Brimob tersebut dilakukan di ruang kerja Bupati Langkat, Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

[adsense]

Pantauan harianSIB.com di lokasi, tim penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 09.00 WIB. Di Kantor Dinas Pendidikan, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, antara lain Bidang SD, Bidang SMP, dan Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Usai penggeledahan di Dinas Pendidikan, penyidik KPK terlihat membawa tiga koper dan satu kotak yang diduga berisi dokumen terkait penyidikan perkara.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Sumut: Pemprov Sumut "Gelontorkan" Anggaran Rp64,2 Miliar Perbaiki Jalan Provinsi Rusak di Langkat

"Seperti yang kalian sudah dengar, dalam rangka melengkapi bukti-bukti beliau melakukan penggeledahan," ujar Ilhamsyah kepada wartawan.

[adsense]

Saat ditanya mengenai jumlah ruangan yang diperiksa, Ilhamsyah mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Jumlah ruangan yang digeledah tidak tahu pasti. Untuk mendapatkan dokumen yang mendukung dakwaan, semua ruangan bisa saja diperiksa," katanya.

[adsense]

Selain Dinas Pendidikan, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Langkat. Dari lokasi tersebut, tim penyidik membawa satu koper yang diduga berisi dokumen.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Dari kantor tersebut, penyidik kembali membawa satu koper yang diduga berisi dokumen terkait perkara yang sedang disidik. Saat tim KPK tiba, Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana tidak berada di kantor dan baru datang sekitar satu jam kemudian.

[adsense]

Tim antirasuah juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, S.STP., M.Si., membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Langkat.

[adsense]

Hingga penggeledahan berakhir, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai dokumen atau barang bukti yang diamankan. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani.(**)

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Belawan menangkap dua pria berinisial LD (40) dan PK (29) yang diduga sebagai pengedar sabu di Jalan Baut Lingkungan II, Gang Selamat, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 18 plastik klip berisi sabu, satu unit telepon seluler dan uang tunai Rp130 ribu yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kasatresnarkoba AKP AR Riza, Rabu (8/7/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Kelurahan Tanah 600.

"Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, personel Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dipastikan akurat, dilakukan penggerebekan dan berhasil menangkap kedua tersangka berikut barang bukti yang saat itu berada di dalam rumah," ujar AKP AR Riza.

[adsense]

Baca Juga:

• Respon Cepat Laporan Warga, Polisi Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Medan Tuntungan

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 18 plastik klip berisi sabu, satu unit handphone serta uang tunai yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung diamankan ke Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

[adsense]

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing guna mendukung upaya pemberantasan narkoba.(**)

[adsense]

[adsense]

Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memperkuat komitmen kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara guna mengoptimalkan pengawasan wilayah dan lalu lintas orang asing di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan SH MH, bersama para kepala kantor imigrasi se-Sumut ke Kantor Kejati Sumut di Medan, Rabu (8/7/2026).

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Parlindungan didampingi Kepala Kantor Imigrasi Khusus Medan Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Eko Rajagukguk, Kepala Kantor Imigrasi Pematangsiantar Benyamin Kali Patembal Harahap, Kepala Bidang Dokumen, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut, serta jajaran pejabat struktural lainnya.

Parlindungan mengatakan sinergi antarlembaga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan penegakan hukum keimigrasian yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

[adsense]

Baca Juga:

• JPU Nilai Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront City Samosir Masuk Pokok Perkara

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga bertujuan menyelaraskan langkah penegakan hukum terhadap berbagai potensi pelanggaran pidana keimigrasian, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Kunjungan kerja tersebut disambut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Eko Adhyaksono SH MH, yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan koordinasi antara Imigrasi dan Kejaksaan.

"Kejati Sumut siap mengawal visi Imigrasi Sumut dalam mengedepankan penegakan hukum keimigrasian. Kerja sama yang solid ini akan mempercepat penanganan perkara keimigrasian secara profesional, demi terciptanya iklim wilayah yang aman dan kondusif," tegas Eko Adhyaksono.

[adsense]

Selain memperkuat koordinasi penegakan hukum, kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara.(**)

[adsense]

[adsense]

Wali Kota Binjai Amir Hamzah melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai di Aula Pemko Binjai, Rabu (8/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi untuk memperkuat organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Amir Hamzah menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

[adsense]

"Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan negara untuk memberikan pengabdian terbaik. Karena itu, jangan memaknai jabatan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai kesempatan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tegas Amir Hamzah.

Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Binjai dalam membangun birokrasi yang lebih efektif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Ia juga meminta para pejabat meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif dan menjadi pemimpin yang solutif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.

[adsense]

Baca Juga:

• Buron Narkotika Empat Tahun Ditangkap Tim Intel Kejari Binjai

Melalui sistem tersebut, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan berdasarkan pemetaan potensi dan kinerja ASN secara objektif melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta dengan pengawasan dari BKN.

[adsense]

Wali Kota juga memberikan arahan kepada pejabat yang baru dilantik. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta menjadi motor penggerak pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan diminta memperkuat koordinasi pembangunan, mendorong investasi, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan akuntabel.

Kepada para lurah yang baru dilantik, Amir Hamzah berpesan agar segera memahami kondisi wilayah masing-masing, aktif turun ke lapangan, dan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, serta humanis kepada masyarakat.

[adsense]

"Hindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah teladan serta bangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, disiplin, dan akuntabilitas," pesannya.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Rifi Hamdani sebagai Kepala Bapperida Kota Binjai, drg. Indra Syahfery sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Binjai, Oskar Arifandi Ginting sebagai Kepala Bagian Umum Setdako Binjai, Yanes Dustira Nainggolan sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Binjai, Nadratul Firda sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Auzar Habibie Marpaung sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Ahmad Mahadi Harahap sebagai Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan, serta Anita Pratiwi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

[adsense]

Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(**)

[adsense]

[adsense]

Puluhan wartawan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Nias Selatan (Nisel), Rabu (8/7/2026), dengan menuntut Bupati mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Dalam aksi tersebut, para wartawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menghentikan diskriminasi terhadap insan pers serta mengalokasikan anggaran kerja sama media melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

[adsense]

Koordinator aksi, Waoli Lase, mengatakan Dinas Kominfo seharusnya menjadi mitra strategis bagi wartawan dalam memperoleh informasi publik. Namun, menurutnya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya.

"Kadis Kominfo seharusnya menjadi sahabat wartawan, tetapi yang kami rasakan justru sulit berkomunikasi dan sering menghindar saat ingin ditemui. Hingga saat ini juga belum ada kerja sama media yang difasilitasi sebagaimana mestinya," ujar Waoli Lase.

[adsense]

Baca Juga:

• Rangkap Sebagai Wartawan, Anggota DPRD Nisel Dilaporkan ke BKD

Orator lainnya, Rumusan Laia, juga menyampaikan tuntutan agar Bupati Nias Selatan mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten serta memerintahkan seluruh kepala OPD menganggarkan belanja publikasi dan kerja sama media dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

[adsense]

"Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dalam waktu yang tidak lama, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan melakukan aksi lanjutan hingga aspirasi kami dipenuhi," tegas Rumusan Laia.

Aksi damai tersebut diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nias Selatan, Amsarno Sarumaha. Ia menyatakan seluruh aspirasi wartawan akan diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan untuk dibahas lebih lanjut.

[adsense]

"Saya akan secepatnya menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, kemudian akan membahas apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan wartawan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan secepatnya kepada kawan-kawan," ujar Amsarno Sarumaha.

Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Para wartawan berharap pemerintah daerah segera memberikan tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai nota keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa Enda Simakasura Ketaren ST dalam perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, telah memasuki materi pokok perkara sehingga seharusnya diuji dalam proses pembuktian di persidangan.

Hal tersebut disampaikan JPU Nurdiono usai sidang lanjutan di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/7/2026), dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa terhadap eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

[adsense]

"Ada beberapa poin, dari poin satu sampai poin sembilan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa. Setelah kami pelajari, kesimpulannya seluruhnya sudah masuk ke materi pokok perkara," ujar Nurdiono.

Menurutnya, keberatan mengenai penetapan tersangka yang dinilai tidak didukung minimal dua alat bukti bukan merupakan materi yang dapat diuji melalui eksepsi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Saksi Sebut Ada Uang Rp600 Juta untuk Eks Pj Wali Kota

Nurdiono juga menanggapi keberatan penasihat hukum terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadikan dasar dalam perkara tersebut.

[adsense]

Ia menjelaskan, audit yang dipersoalkan dilakukan pada 2023 saat proyek Waterfront City Pangururan masih berlangsung. Sementara audit yang digunakan penuntut umum dilakukan setelah pekerjaan selesai dan menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan proyek.

"Audit BPK yang disampaikan penasihat hukum dilakukan saat pekerjaan belum selesai. Sedangkan audit yang kami gunakan dilakukan setelah proyek selesai dan diketahui terjadi keterlambatan sampai sekitar 498 hari kalender," jelasnya.

[adsense]

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

"Kami meminta kepada majelis hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok perkara," ucap Nurdiono.

[adsense]

Dalam dakwaannya, Enda Simakasura Ketaren diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.

Jaksa mendalilkan terdakwa bersama Edwyn Tresnanugraha selaku Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan melakukan sejumlah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan proyek, di antaranya terkait perubahan kontrak, pembayaran pekerjaan, pengendalian keterlambatan, hingga serah terima pekerjaan.

[adsense]

Menurut surat dakwaan, proyek konstruksi senilai sekitar Rp161,589 miliar tersebut mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender. JPU juga mendalilkan terdakwa menandatangani berita acara serah terima pekerjaan meski masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, serta tidak mengenakan denda keterlambatan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp6,264 miliar.

Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, jaksa menyebut negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp13,185 miliar. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[adsense]

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela majelis hakim terhadap eksepsi terdakwa.(**)

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadisdagkop UKM) Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), Mara Pimpin Hasibuan mengapresiasi terlaksananya kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang digelar di Kota Medan.

Labura sendiri ikut serta di kegiatan tersebut dan Mara Pimpin mengatakan, keikutsertaan Labura dalam PRSU tahun 2026 ini, bukan sekedar memenuhi agenda pameran tahunan saja, tetapi juga, menjadi strategi Pemda dalam memperluas jaringan pemasaran produk UMKM dan sekaligus memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Labura kepada masyarakat dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

[adsense]

Mara Pimpin juga mengatakan, Bupati Labura, Dr H Hendri Yanto Sitorus, sangat mendukung pelaksanaan PRSU dan sebagai bentuk dukungannya, beliau dan rombongan menghadiri pembukaan PRSU ke-50 di Medan, Sabtu (4/7/2026) lalu.

Kehadiran bupati bersama rombongan ke PRSU itu menjadi bentuk dukungan Pemkab terhadap penyelenggaraan agenda tahunan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi wadah promosi pembangunan, budaya, pariwisata, serta produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Respon Cepat Laporan Warga, Polisi Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Medan Tuntungan

" Silakan singgah ke Paviliun Labura dan di paviliun itu tersedia berbagai produk hasil kreativitas masyarakat serta aneka camilan khas yang bisa dinikmati sekaligus dibeli sebagai bentuk dukungan terhadap UKM dan produk lokal Labura," kata Hendri.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Hanya dalam hitungan jam setelah menerima pengaduan dari warga, petugas berhasil meringkus dua pria yang diduga mengedarkan narkotika di Jalan Nyiur VII, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

Kedua tersangka masing-masing berinisial M (42) dan AP (46) keduanya warga Kecamatan Medan Tuntungan. Penangkapan dilakukan personel Unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Iptu Berry Anggara setelah menerima informasi mengenai aktivitas transaksi narkoba yang dilakukan secara terang-terangan.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (8/7/2026) mengatakan laporan masyarakat diterima pada siang hari. Setelah dilakukan analisis informasi dan penyelidikan, petugas langsung bergerak ke lokasi hingga berhasil mengamankan kedua tersangka pada sore harinya.

"Laporan masyarakat kami terima siang. Setelah kami analisa dan lakukan penyelidikan, sorenya kedua tersangka berhasil kami ringkus," ujar Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Hindari Sepeda Motor, Dump Truk Bermuatan 20 Ton Kerikil Terbalik di AH Nasution

"Dari hasil penangkapan, polisi menyita satu bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,65 gram yang diduga belum sempat diedarkan. Selain itu, petugas juga mengamankan dua telepon genggam, alat isap sabu (bong), plastik pembungkus sabu, serta sejumlah kaca pireks yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkotika," ungkapnya.

[adsense]

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam peredaran narkoba tersebut.

"Pelaku M berperan sebagai penjual sabu sekaligus menyewakan bong kepada para pengguna. Sedangkan AP diduga berperan sebagai penjual ganja," jelasnya.

[adsense]

Ia juga mengungkapkan bahwa tersangka M merupakan residivis kasus narkotika. Pria tersebut pernah menjalani hukuman penjara pada 2009 hingga 2014 dalam perkara serupa.

"Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti bahwa setiap laporan masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional," katanya.

[adsense]

Polrestabes Medan, lanjutnya, terus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai saluran pengaduan, termasuk Call Center 110 yang dapat diakses secara gratis dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

"Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan kami proses dengan cepat sebagai wujud quick response terhadap setiap aduan. Kerahasiaan pelapor juga kami jaga. Ini merupakan komitmen kami untuk memberantas peredaran narkoba melalui kolaborasi bersama masyarakat," tegas Rafli.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis pintar (smartboard) di Kota Tebingtinggi mengungkap keterangan mengenai dugaan aliran dana Rp600 juta kepada mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Moettaqin Hasrimi. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/7/2026).

Moettaqin Hasrimi yang kini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Sumatera Utara hadir sebagai saksi bersama Fatimah dari PT Gunung Mas, perusahaan pemenang tender pengadaan 93 unit smartboard senilai sekitar Rp14 miliar.

[adsense]

Dalam persidangan, Fatimah menerangkan adanya permintaan uang Rp600 juta yang disampaikan oleh Bahrun Walidin alias Baron. Menurutnya, Baron mengatakan dana tersebut diperuntukkan bagi Pj Wali Kota Tebingtinggi.

"Disampaikan Baron, untuk Pj, Rp600 juta. Permintaan lebih dari dua kali soal uang Rp600 juta," kata Fatimah di hadapan Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis.

[adsense]

Baca Juga:

• PTPN IV Kunjungi Kejati Sumut, Bahas Isu Penting Terkait Dukungan dan Sinergitas APH

"Kenalan sama Baron dari principal brand HP. Saat itu Baron meminta 20 ribu unit, katanya ada orang Aceh mau beli tahun 2019. Kemudian saya hubungi Baron lagi untuk pengadaan PTI ini," ujarnya.

[adsense]

Menanggapi keterangan tersebut, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis mempertanyakan mengapa Baron tidak dihadirkan sebagai saksi. Menurut hakim, keterangannya penting untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.

Hakim juga menyampaikan di persidangan adanya keterangan mengenai dugaan penyerahan uang tunai Rp600 juta yang disebut dilakukan di sebuah basement di Kota Tebingtinggi.

[adsense]

"Kata Baron ada penyerahan Rp600 juta melalui ajudannya. Ada penyerahan uang Rp600 juta di basement yang disebut kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi, Moettaqin, dikasih uang pakai plastik kresek," ujar hakim.

Majelis hakim kemudian meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Bahrun Walidin pada persidangan berikutnya guna memperjelas rangkaian peristiwa tersebut.

[adsense]

Sementara itu, usai persidangan, Moettaqin Hasrimi menanggapi singkat saat dimintai keterangan wartawan terkait pernyataan saksi mengenai uang Rp600 juta tersebut.

"Katanya tadi Pj, enggak tahu Pj mana. Terkait itu kita sudah sama-sama dengar, sesuai persidangan saja," ujarnya.

[adsense]

Saat kembali ditanya mengenai dugaan penyerahan uang melalui sopirnya, Moettaqin hanya menjawab, "Saya tidak tahu permintaan siapa," sebelum meninggalkan lokasi sidang.

Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya, termasuk menghadirkan Bahrun Walidin sebagaimana diminta majelis hakim.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proyek pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) yang bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024. Mereka menegaskan penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan asumsi.

Pernyataan itu disampaikan usai sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan smartboard di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis dengan agenda pemeriksaan saksi.

[adsense]

Penasihat hukum Bambang, Paulus Peringatan Gulo, mengatakan ketidakhadiran saksi Bahrun Walidin alias Baron menghambat upaya mengkonfrontasi sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Hari ini seharusnya menjadi momen penting untuk mengkonfrontasi keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bahrun Walidin dengan keterangan saksi lain, termasuk Moettaqien Hasrimy. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit," kata Paulus.

[adsense]

Menurut dia, kehadiran Bahrun diperlukan untuk mengklasifikasi sejumlah keterangan, terutama terkait dugaan aliran dana yang disebut dalam berkas perkara.

"Kalau berbicara perkara korupsi, tentu yang dicari adalah follow the money. Karena itu kami berharap saksi dapat dihadirkan pada persidangan berikutnya," ujarnya.

[adsense]

Paulus mengatakan tim penasihat hukum juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim, di antaranya Berita Acara Serah Terima (BAST), percakapan WhatsApp yang menurut pihaknya berkaitan dengan dugaan permintaan uang Rp600 juta, serta contoh tanda tangan dan paraf asli Bambang Ghiri Arianto.

Menurut dia, dokumen-dokumen tersebut belum dapat dikonfrontasi secara langsung karena saksi yang dinilai mengetahui substansinya tidak hadir di persidangan.

[adsense]

Selain itu, pihaknya kembali menyoroti dugaan perbedaan tanda tangan Bambang Ghiri Arianto pada sejumlah dokumen proyek.

"Kami melihat ada perbedaan antara tanda tangan asli klien kami dengan yang terdapat dalam dokumen yang dipersoalkan. Hal itu juga kami temukan pada sejumlah dokumen lainnya, termasuk purchasing order," katanya.

[adsense]

Paulus menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif dan ilmiah. Menurut dia, penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan dugaan.

Ia mengutip Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta didahului pemeriksaan terhadap calon tersangka.

[adsense]

Menurut Paulus, dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan, penyidik maupun penuntut umum perlu menghadirkan alat bukti ilmiah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan ahli, guna memastikan pihak yang benar-benar melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dipersangkakan.

Ia menambahkan, kekeliruan dalam menetapkan tersangka berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak kredibilitas penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.

[adsense]

"Keadilan tidak boleh dibangun di atas asumsi. Keadilan harus dibangun di atas fakta, alat bukti yang sah, dan proses hukum yang jujur," ujarnya.

Dalam perkara ini, Bambang Ghiri Arianto didakwa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idam Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebanyak 70 peserta dari Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara (Jamdasu) XI tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Sebelum mengikuti jambore tersebut, para peserta itu telah dipersiapkan melalui berbagai tahapan pembinaan dan latihan sehingga siap mengikuti seluruh agenda kegiatan yang telah disusun panitia Jamdasu, mulai 7-12 Juli 2026.

[adsense]

" Persiapan telah dilakukan adik-adik Pramuka Labura sebelum mengikuti Jamdasu di Sibolangit, 7-12 Juli 2026, " kata Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Labura, Irwan Harahap, Rabu (8/7/2026).

Irwan juga menyatakan, sebelum mengikuti jambore, para peserta, dilepas secara resmi dari halaman kantor bupati, Senin (6/7/2026) malam dan Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung yang melepasnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Lima PAC PDIP Labura Resmi Dilantik, DPC Siapkan Konsolidasi di Dua Kecamatan

Ia mengingatkan, para peserta, senantiasa menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan, menjaga kesehatan, menjalin persahabatan dengan peserta dari daerah lain, serta menampilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Gerakan Pramuka.

[adsense]

" Anak-anak ku sekalian, kamu adalah duta Labura. Jagalah nama baik daerah, hormati para pembina dan panitia, patuhi setiap tata tertib, tunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat persaudaraan selama mengikuti jambore, " kata H Samsul.

Ia meminta, peserta dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti jambore itu untuk belajar, menambah pengalaman, dan memperluas wawasan sehingga sepulang dari Jambore dapat menjadi contoh yang baik bagi anggota Pramuka lainnya di Labura.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara resmi melantik lima Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) untuk masa bakti 2025–2030.

Pelantikan berlangsung di Aula Hotel Pasirma, Desa Ledong Timur, Senin (6/7/2026), yang ditandai dengan penyerahan pataka kepada masing-masing ketua PAC sebagai simbol pengukuhan kepengurusan.

[adsense]

Sebelum prosesi pelantikan, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, M Affan, membacakan Surat Keputusan Nomor 361/PAB/PAC/DPD/2026 tentang pengesahan ketua beserta dua personalia PAC PDIP periode 2025–2030.

Ketua DPC PDIP Labura, dr Poaradda Nababan, Rabu (8/7/2026), menjelaskan bahwa semula terdapat enam PAC yang dijadwalkan dilantik.

[adsense]

Baca Juga:

• Silver Sitorus Dilantik Jadi Ketua PAC PDIP Kualuh Hulu

"Pelantikan Ketua PAC Kualuh Hilir akan dijadwalkan kembali setelah yang bersangkutan memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya," ujar Poaradda.

[adsense]

Sementara itu, dua PAC lainnya, yakni Kecamatan Kualuh Selatan dan Marbau, belum dilantik karena ketua masing-masing mengundurkan diri. DPC PDIP Labura akan melakukan konsolidasi organisasi untuk membentuk kepengurusan baru di kedua kecamatan tersebut.

Adapun lima PAC yang resmi dilantik meliputi: PAC Kecamatan Kualuh Hulu: Ketua Enduard Silver Sitorus, Sekretaris M. Simbolon, dan Bendahara F. Imelda Marpaung; PAC Kecamatan Aek Natas: Ketua Aman Sihombing, didampingi Herman Sidabutar dan Sehat Bakti Pasaribu.

[adsense]

PAC Kecamatan Aek Kuo: Ketua Januar Fernando Aruan, didampingi Ramadona dan Rudianto.

PAC Kecamatan NA IX-X: Ketua Bahrum Harahap, didampingi Sukamto dan Abdullah Sipahutar.

[adsense]

PAC Kecamatan Kualuh Leidong: Ketua Jainal Samosir, Sekretaris Lamhot Rudianto, serta Bendahara yang turut dikukuhkan dalam pelantikan.

Melalui pelantikan tersebut, DPC PDIP Labura berharap kepengurusan PAC yang baru dapat memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat kecamatan serta meningkatkan pelayanan dan komunikasi politik dengan masyarakat menjelang berbagai agenda organisasi dan politik ke depan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah masyarakat Kota Pematangsiantar mengunggulkan Tim Nasional (Timnas) Spanyol meraih kemenangan atas Belgia pada laga perempat final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Los Angeles, Inglewood, Sabtu (11/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Yowanda Rahmazam kepada harianSIB.com, Rabu (8/7/2026), memprediksi Spanyol akan menang dengan skor 2-1.

[adsense]

Menurutnya, tim asuhan Luis de la Fuente akan tampil agresif sejak awal pertandingan dan berusaha menekan pertahanan Belgia.

"Saya mengunggulkan Spanyol menang 2-1. Spanyol akan bermain menyerang dan unggul lebih dahulu melalui gol Mikel Merino dan Pedri pada babak pertama," ujar Yowanda.

[adsense]

Baca Juga:

• Tragis, Lansia di Pematangsiantar Tewas Diduga Dibunuh Anak Kandung yang Alami Gangguan Jiwa

Prediksi serupa disampaikan Herman. Ia menilai duel Spanyol melawan Belgia akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memburu tiket ke semifinal.

[adsense]

"Pertandingan ini pasti menegangkan. Saya melihat Spanyol lebih berpeluang menang dengan skor 2-1. Gol Spanyol dicetak Mikel Merino dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Belgia membalas melalui Leandro Trossard," katanya.

Laga perempat final tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pencinta sepak bola, termasuk masyarakat di Kota Pematangsiantar yang berharap tim jagoannya mampu melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026.(**)

[adsense]

[adsense]