[adsense]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap usulan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Kedua saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/7/2026), yakni Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut, Suprapto.

[adsense]

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas keduanya sebagai saksi. Namun, KPK belum mengungkap materi yang didalami penyidik.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing yang telah menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan dua tersangka lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kepala SD Bakkal Julu Bantah Transfer Rp10 Juta untuk Urus Mutasi

KPK menyatakan masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif, alur pemberian uang, serta pihak-pihak yang terlibat.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Aktor Dude Harlino menyerahkan uang sebesar Rp5,25 miliar kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Uang tersebut merupakan honor yang diterima Dude bersama istrinya, Alyssa Soebandono, saat menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Melalui kuasa hukumnya, Haris Azhar, Dude mengatakan pengembalian uang itu telah lama didiskusikan dan dilakukan sebagai bentuk empati kepada para korban dugaan penggelapan yang melibatkan bos PT DSI.

[adsense]

"Penyerahan uang dari Dude Harlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa, jasa brand ambassador Dude dengan istrinya dari DSI. Nah, itu sebesar 5,2 setengah M (miliar). Rp 5 miliar 250 juta," ujar Pengacara Dude, Haris Azhar, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026), mengutip detikcom.

Dude menegaskan, langkah tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengaku menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan siap mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Hingga Tewas Ditangkap

[adsense]

[adsense]

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan keberhasilan penangkapan buronan internasional kasus penyelundupan 2 ton sabu, Paryatin alias Dewi Astutik, merupakan hasil kerja sama lintas negara dan sinergi berbagai instansi.

Dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional di Lido, Bogor, Kamis (23/7/2026), dilansir dari detikcom, Suyudi menegaskan BNN tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas peredaran narkotika dan membutuhkan dukungan masyarakat serta berbagai lembaga.

[adsense]

Menurutnya, Dewi Astutik berhasil ditangkap di Sihanoukville, Kamboja, melalui operasi gabungan yang melibatkan BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, BAIS TNI, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suyudi menilai keberhasilan tersebut membuktikan bahwa batas negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan narkotika.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Bersama Kepala BNN Labura Ikut Acara Peringatan HANI di Kantor Dinas Kominfo

Setelah ditangkap, Dewi dibawa ke Phnom Penh untuk proses verifikasi identitas dan penyerahan antarotoritas.

[adsense]

BNN menegaskan keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memburu pelaku kejahatan narkotika hingga ke luar negeri melalui kerja sama erat dengan negara sahabat.(*)

[adsense]

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet hangus. MK menegaskan kuota internet yang sudah dibeli harus bisa digunakan konsumen hingga habis tanpa ada biaya tambahan apa pun.

"Secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun," ujar hakim MK Adies Kadir dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026), mengutip detikcom.

[adsense]

MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan'. MK menyatakan tidak dapat mengabaikan layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat.

MK menyebut formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang komersial penyelenggara telekomunikasi. MK menegaskan aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi.

[adsense]

Baca Juga:

• IDAI Gelar PCU XIV di Medan, Perkuat Penanganan Penyakit Jantung Anak Berbasis Inovasi

Misalnya, menurut MK, lewat paket dengan fitur akumulasi kuota (rollover), paket tanpa rollover (non-rollover), maupun inovasi layanan lain yang memungkinkan pengguna jasa telekomunikasi memilih layanan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan secara proporsional dan tidak merugikan pengguna jasa telekomunikasi. MK memberi opsi agar kuota internet tidak hangus begitu saja, yaitu lewat:

[adsense]

a. akumulasi atau rollover kuota;

b. perpanjangan masa aktif;

[adsense]

c. pengalihan manfaat;

d. kompensasi;

[adsense]

e. refund; atau

f. bentuk perlindungan lain.

[adsense]

Hakim MK Adies mengatakan, pemerintah harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. MK menyebut kebijakan tarif harus berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam hal akan dilakukan 'penyesuaian tarif', menurut MK, pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi harus melibatkan kalangan yang concern terhadap jasa telekomunikasi dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen.

[adsense]

MK juga memandang penting penyelenggara telekomunikasi meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pengguna jasa telekomunikasi perihal harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, perlakuan sisa kuota harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami.

Untuk itu, penyelenggara telekomunikasi juga harus menyediakan kanal yang memudahkan pengguna jasa telekomunikasi memantau penggunaan termasuk sisa kuota layanan yang telah dipilih. Perlindungan tersebut harus diikuti dengan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan evaluasi secara berkala.

[adsense]

MK mengatakan penyelenggara telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) selaku pihak terkait tidak keberatan dengan hal itu. Bahkan, kata MK, penyelenggara telekomunikasi dan ATSI telah menyampaikan semacam kesepakatan sebagai solusi terhadap permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja.

Hakim MK Liliek Prisbawono Adi mengatakan dalam batas penalaran yang wajar, aspek yang perlu untuk dilindungi bukanlah kuota internetnya, melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar tetapi belum dinikmati hingga habis oleh konsumen. Dia mengatakan masalah sesungguhnya bukan terletak pada apakah data yang dimiliki pengguna jasa telekomunikasi sebagai benda atau tidak, melainkan apakah konsumen memiliki hak atas manfaat ekonomi dari layanan yang telah dibayar.

[adsense]

"Dalam konteks ini, sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi, karena pengguna jasa telekomunikasi telah membayar sejumlah uang demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan telekomunikasi, pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk memperoleh paket data pada dasarnya melahirkan hak untuk menikmati manfaat layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku harus ditempatkan sebagai hak milik dalam bentuk barang tidak berwujud," jelas Liliek.

Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 ini sendiri diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, serta dosen/advokat Rega Felix.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memberikan apresiasi kepada Letkol Inf. Bayu Hanuranto Wicaksono yang resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Dandim 0211 TT.

Ungkapan ini disampaikannya saat Pemkab Tapteng menggelar ramah tamah sekaligus pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0211 TT dari Letkol Inf. Bayu Hanuranto Wicaksono kepada Letkol Arh. Wahyu Hidayat, di Matahari Mangga Dua Hotel, Kecamatan Pandan, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Menurut Bupati, kolaborasi lintas sektor merupakan kekuatan utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di situasi darurat.

"Saya haturkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Letkol Inf. Bayu Hanuranto Wicaksono atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Kodim 0211/Tapanuli Tengah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah," kata Masinton.

[adsense]

Baca Juga:

• Wabup Bersama Kepala BNN Labura Ikut Acara Peringatan HANI di Kantor Dinas Kominfo

Sementara itu, Letkol Inf. Bayu Hanuranto Wicaksono menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Tapteng, Forkopimda, dan masyarakat.

[adsense]

Ia kembali mengenang dinamika penanganan bencana besar yang dialami tak lama setelah menjabat.

Perwira TNI yang kini menjabat sebagai Komandan Secata A Rindam I/Bukit Barisan ini, mengatakan, keberhasilan penanganan tersebut merupakan buah sinergi TNI, Polri, Pemda, Bulog, relawan, dan warga.

[adsense]

"Kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga, sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi logistik kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa mendatang," sebutnya.

Kemudian, Dandim 0211/TT yang baru Letkol Arh. Wahyu Hidayat berharap dirinya mendapat dukungan untuk melanjutkan program pejabat sebelumnya.

[adsense]

"Komitmen saya, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga kondisi Kamtibmas dan mempercepat pemulihan pascabencana," ujarnya.

Untuk diketahui, Letkol Arh. Wahyu Hidayat sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud) 11/Wira Bhuana Yudha (WBY) Binjai.

[adsense]

Kegaitan dirangkai dengan ramah-tamah serta penyerahan plakat penghargaan dan cinderamata kepada Dandim lama maupun Pejabat baru.

Bupati juga mengulosi Letkol Inf. Bayu Hanuranto Wicaksono dan Letkol Arh. Wahyu Hidayat sebagai simbol penghormatan, penerimaan adat, kearifan lokal.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan unsur Forkopimda, Ketua dan Anggota Persit Kartika Chandra Kirana, BIN Tapteng, OPD Pemkab Tapteng, serta tamu undangan lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak banjir. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Komitmen itu mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas percepatan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan pascabencana serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan lebih efektif.

Sulaiman Harahap mengapresiasi dukungan KKP dalam membantu pemulihan di Sumatera Utara. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat bangkitnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak 10 Provinsi Sumatera Perkuat Hilirisasi dan Pariwisata

Pada kesempatan itu, Sulaiman juga menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki sumber daya kelautan yang besar dan perlu didukung melalui penyediaan sarana serta prasarana agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

"Kepulauan Nias memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Achmad Al-Farisi, mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

[adsense]

Ia menjelaskan, program rehabilitasi akan dilaksanakan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan tingkat kerusakan dengan target penyelesaian secara bertahap hingga tahun 2028. KKP juga memastikan program tersebut tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah dialokasikan melalui APBN maupun APBD.

"Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan data penerima bantuan secara by name by address agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan," ujar Achmad.

[adsense]

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan, serta sejumlah pejabat teknis dari KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. (**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kota Tanjungbalai di halaman Kantor Wali Kota, Kamis (23/7/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" sebagai penguatan komitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Tanjungbalai Nurmalini Marpaung dan dihadiri para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, aparatur sipil negara (ASN), PPPK, kepala lingkungan, serta para pelajar.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Nurmalini Marpaung membacakan amanat tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi. Dalam amanat itu ditegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, serta berhak didengar pendapatnya.

"Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya," kata Nurmalini membacakan sambutan Menteri PPPA.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Terbitkan DPO Tersangka Dugaan Persetubuhan terhadap Anak

Menurutnya, perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah.

[adsense]

Dalam amanat tersebut juga ditekankan pentingnya memastikan anak-anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, pekerja anak, maupun ancaman yang muncul di ruang digital. Anak-anak juga didorong berani menyampaikan pendapat serta berpartisipasi menciptakan lingkungan yang aman sesuai usia dan kapasitasnya.

"Bangun masa depan mengandung pesan bahwa investasi terbaik bangsa bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan," ujar Nurmalini.

[adsense]

Ia menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga melibatkan anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pemerintah berharap momentum tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Semua ini bukan sekadar kampanye, tetapi gerakan bersama yang menghidupkan semangat gotong royong agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tutupnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Karo Antonius Ginting melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (22/7/2026), guna memperkuat sinergi pengembangan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kunjungan tersebut diterima Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian UMKM RI Dr Irwansyah Panjaitan SSTP MSi.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Karo membahas tiga agenda utama, yakni sinkronisasi program pengembangan UMKM dengan peta jalan Kementerian UMKM, penjajakan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di Kabupaten Karo, serta penyampaian undangan kepada jajaran Kementerian UMKM untuk menghadiri Festival Bunga dan BuahKabupaten Karo pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Bupati Antonius Ginting mengatakan sinkronisasi program tersebut diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karo, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran berbasis digital.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Eksepsi dr Tifa, Dakwaan Jaksa Dinyatakan Batal Demi Hukum

"Kabupaten Karo memiliki potensi agrobisnis dan pariwisata yang luar biasa. Melalui sinkronisasi program dan rencana pembangunan PLUT, kami ingin memastikan UMKM Karo memiliki daya saing tinggi. Kami juga berharap dukungan penuh Kementerian UMKM pada Festival Bunga dan Buah nanti untuk mendongkrak produk lokal Karo ke kancah nasional," ujarnya.

Selain itu, pembangunan PLUT UMKM di Kabupaten Karo diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu yang memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

[adsense]

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Karo dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah, khususnya pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Karo.

Turut mendampingi Bupati Karo dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo Juni Antoni Kemit dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Karo Sanusi Bardena Sembiring. (**)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Hotman Paris Laporkan Rocky Martin Napitupulu atas Dugaan Penggelapan Rp3,29 Miliar Sebelum Tewas

[adsense]

Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menegaskan pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum menjadi kunci keberhasilan pembangunan dari tingkat desa. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai penting dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Hal tersebut disampaikan Darma Wijaya saat membuka Fasilitas Kegiatan Penerangan Hukum dalam Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Darma Wijaya mengapresiasi komitmen Kejari Sergai yang terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola pemerintah desa saat ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur desa, baik dalam administrasi, pengelolaan keuangan, maupun pemahaman regulasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Buka Malam Kesenian Sergai di PRSU, Darma Wijaya Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya

Ia menjelaskan, kegiatan yang akan berlangsung dalam empat gelombang tersebut melibatkan puluhan desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sergai. Para kepala desa dan operator desa diharapkan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman regulasi serta membangun komunikasi aktif dengan pihak kejaksaan.

[adsense]

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Sergai Bani Immanuel Ginting SH MH menjelaskan, kegiatan tersebut juga memperkenalkan aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding, aplikasi resmi Kejaksaan RI yang digunakan untuk memantau pengelolaan Dana Desa secara real time.

"Aplikasi ini dirancang untuk mengawal, memantau, dan memastikan transparansi pengelolaan Dana Desa guna mencegah penyimpangan hukum dan tindak pidana korupsi tanpa dikenakan biaya apa pun," jelas Bani Immanuel Ginting.

[adsense]

Melalui kolaborasi antara Pemkab Sergai dan Kejari Sergai tersebut, diharapkan aparatur pemerintah desa semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Kasi Intel Kejari Sergai Yoppy Gumala SH MH beserta jajaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sergai Drs. Fajar Simbolon MSi, Kepala Dinas Kominfo Sergai Nurchinta Depi Tambunan SSi, para camat, kepala bagian, serta kepala desa dan operator desa dari sejumlah kecamatan. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Proses penyelidikan penyebab ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Komplek Grand Polonia Jalan Perhubungan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia terus berlanjut.

Pada hari keempat olah tempat kejadian perkara (TKP), Kamis (23/7/2026), tim gabungan dari Polrestabes Medan, Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mendatangkan alat Compressed Natural Gas (CNG) untuk melakukan simulasi aliran gas guna mencari titik kebocoran yang diduga menjadi pemicu ledakan.

[adsense]

Tim gabungan melakukan serangkaian pemeriksaan di lokasi, mulai dari evakuasi puing-puing bangunan yang runtuh, pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi gas, hingga rekonstruksi aliran gas pada instalasi rumah yang terdampak.

Perhatian petugas sempat tertuju pada sebuah peralatan berwarna kuning yang ditempatkan di depan rumah. Alat tersebut merupakan sistem CNG yang sengaja didatangkan PGN sebagai bagian dari upaya investigasi teknis.

[adsense]

Baca Juga:

• Babak Baru Kasus Grand Polonia: PGN Akui Temukan Gas Metana di Lokasi Ledakan

"Prinsipnya kami melakukan reka ulang sebagaimana kondisi saat pemasangan gas di perumahan ini. Namun demi keselamatan, jalur gas menuju kawasan masih ditutup. Karena itu kami mendatangkan CNG dalam bentuk tabung agar dapat melakukan injeksi langsung ke instalasi rumah," ujar Andi.

[adsense]

Ia menjelaskan, CNG atau gas alam terkompresi yang digunakan dalam simulasi tersebut umumnya diperuntukkan bagi pelanggan industri maupun komersial. Gas disalurkan melalui tabung berkapasitas sekitar 20 hingga 25 meter kubik atau setara sekitar 20 kilogram. Menurut Andi, simulasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kemungkinan lokasi kebocoran dengan mereplikasi kondisi saat gas mengalir melalui jaringan pipa rumah.

"Kami ingin mencari titik kebocoran, sehingga prosesnya disimulasikan seperti saat aliran gas beroperasi normal," katanya.

[adsense]

Hngga Kamis malam, tim gabungan masih belum dapat memastikan lokasi pasti kebocoran. Proses investigasi menghadapi kendala karena sebagian besar jalur pipa gas berada di dalam dinding bangunan, sehingga pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada bagian instalasi yang masih dapat diakses.

Olah TKP lanjutan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang sebelumnya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di Komplek Grand Polonia. Hasil pemeriksaan teknis dari tim gabungan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan penyebab insiden sekaligus langkah penanganan lanjutan guna mencegah kejadian serupa.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tim penasihat hukum terdakwa Fitri Agust Karo-karo menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana di Kabupaten Samosir semakin menguatkan bahwa pelaksanaan program tersebut sepenuhnya berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Penilaian itu disampaikan penasihat hukum terdakwa, Dwi Ngai Sinaga, Rudi Zainal Sihombing dan Benri Pakpahan, usai sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Menurut Dwi Ngai Sinaga, sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum justru memperkuat dalil pembela bahwa Dinas Sosial Kabupaten Samosir tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan program bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemensos tersebut.

Ia juga menyoroti proses penanganan perkara yang dinilainya tidak proporsional. Menurutnya, kliennya lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dibanding pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program.

[adsense]

Baca Juga:

• Suami Korban KDRT di Pematangsiantar Resmi Jadi Tersangka, Korban Tolak Damai

Dalam persidangan, lanjutnya, majelis hakim juga menyoroti fakta bahwa dana bantuan tidak pernah masuk ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

[adsense]

"Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa anggaran ini berasal dari APBN melalui Kementerian Sosial. Karena itu kami mempertanyakan siapa PPK, siapa KPA, dan siapa pejabat yang memiliki kewenangan dalam program tersebut," ujarnya.

Dwi menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem cash transfer, yakni dana dikirim langsung dari Bank Mandiri ke rekening para penerima manfaat.

[adsense]

Setelah dana diterima, penerima diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) berupa kuitansi, foto barang, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Kemensos.

Menurutnya, majelis hakim juga mempertanyakan dasar kerja sama antara Kemensos dengan Bank Mandiri dalam penyaluran bantuan. Hal itu dinilai penting untuk menjelaskan secara utuh mekanisme distribusi dana kepada masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, penasihat hukum lainnya, Benri Pakpahan, menegaskan bahwa fakta persidangan menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten Samosir hanya menjalankan fungsi fasilitasi.

"Yang perlu dipahami masyarakat adalah apakah suatu instansi memiliki kewenangan atau tidak. Dalam perkara ini Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan penuh terhadap program itu sehingga produk administrasi yang diterbitkan adalah surat permohonan, bukan surat perintah," katanya.

[adsense]

Menurut Benri, apabila suatu instansi memiliki kewenangan penuh terhadap sebuah kegiatan, maka produk administrasi yang diterbitkan semestinya berupa surat perintah.

Sebaliknya, dalam perkara ini Dinas Sosial hanya mengajukan surat permohonan sebagai bagian dari mekanisme yang ditentukan Kemensos.

[adsense]

Hal senada disampaikan Rudi Zainal Sihombing. Ia menilai keterangan Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Kristina Sam E. Gultom, justru memperkuat argumentasi tim pembela.

"Keterangan saksi, khususnya Ibu Kristina, pada akhirnya membuka fakta bahwa mekanisme program seluruhnya dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial. Menurut kami, sebagian konstruksi dakwaan, khususnya terkait dugaan melampaui kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mulai terbantahkan melalui persidangan," ujar Rudi.

[adsense]

Ia menambahkan, mekanisme pemindahbukuan dana bantuan merupakan domain Bank Mandiri sebagai bank penyalur yang bekerja sama dengan Kemensos.

Dalam persidangan, Kristina Sam E. Gultom menerangkan bahwa dana bantuan disalurkan langsung ke rekening 303 penerima manfaat tanpa pernah masuk ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

[adsense]

"Dana bantuan dari Kemensos langsung masuk ke rekening 303 penerima manfaat. Tidak ada yang mampir ke rekening Dinas Sosial," ujar Kristina di hadapan majelis hakim.

Ia menegaskan Dinas Sosial tidak pernah menerima ataupun menguasai dana bantuan tersebut karena seluruh dana langsung ditransfer ke rekening masyarakat.

[adsense]

Kristina juga menjelaskan bahwa data calon penerima berasal dari usulan kepala desa yang diproses sesuai mekanisme Kemensos.

[adsense]

Pemerintah daerah, kata dia, hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali dana yang telah masuk ke rekening penerima.

Selain itu, ia menyebut seluruh pertanggungjawaban bantuan dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ), bon pembelian, faktur, serta dokumentasi kegiatan sesuai ketentuan Kemensos.

[adsense]

Ia juga menegaskan bahwa surat keputusan (SK) pendamping program diterbitkan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

Persidangan perkara tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi bersama para pejabat utama (PJU) mengunjungi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan membawa nasi tumpeng sebagai bentuk ucapan selamat dan penghormatan kepada insan Adhyaksa pada momen spesial Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66, Kamis (23/7/2026). Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai syukuran peringatan HBA tersebut.

Kedatangan Kapolres bersama rombongan disambut hangat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar SH MH, beserta Kasi Pidum Lamhot Sagala SH MH, Kasi Pidsus Sabri Fitriansyah Marbun SH MH, Kasi Datun Alfredo Damanik SH MH, Kasi PAPBB Deby Rinaldi SH MH, Kasubbagbin Azmi Novendri SH MH dan Kasi Intel Memed Rahmad Siregar SH. Penyerahan tumpeng dari Kapolres berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang mencerminkan hubungan antara Polri dan Kejaksaan masih erat.

[adsense]

Pada kesempatan itu, AKBP Wahyu Endrajaya menyampaikan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66. Kapolres berharap sinergi yang selama ini terjalin baik dapat terus diperkuat demi menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan terus menjadi mitra strategis Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan," sebut Kapolres Wahyu didampingi Kabag Ops AKP Rasidin Saragih, Kasat Intelkam AKP R Sembiring, Kasat Samapta AKP Kando Hutagalung, Kasat Lantas Iptu M Rizal, Kanit Regident Ipda Welly Pasaribu dan Polwan.

[adsense]

Baca Juga:

• Buron Hampir 2 Tahun, Polsek Bilah Hulu Tangkap Pelaku Pengancaman di Sidorejo

Silaturahmi kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas kedua institusi. Momen tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polres dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk terus memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) memperoleh penghargaan dari PMI Sumatera Utara (Sumut) terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Sumut.

[adsense]

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Medan, Kamis (23/7/2026) dan langsung diterima Ketua PMI Labura, H Syofyan Yusma.

Atas penghargaan yang diberikan oleh Ketua PMI Sumut, Dr H Rahmat Shah, dengan no : 238/01.02.00/UM/VII/2026, H Syofyan Yusma mengucapkan syukur dan berterimakasih.

[adsense]

Baca Juga:

• 38 Personel Polres Batubara Peroleh Penghargaan

Ia juga mengatakan, seluruh pengurus dan relawan PMI Labura berterimakasih kepada Pemkab, Organisasi Perangkat Daerah, sekolah, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada PMI Labura untuk menyalurkan bantuan uang, bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang berdampak dari banjir dan tanah longsor tersebut.

[adsense]

Harapannya, bantuan yang diberikan, menjadi amal ibadah dan Kabupaten Labura terhindar dari bencana dan marabahaya.(**)

[adsense]

[adsense]

Tim Unit Reserse Kriminal Polsek Bilah Hulu, Polres Labuhanbatu, menangkap seorang pria berinisial EF (50) yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam jenis pisau. Pelaku dibekuk dari rumahnya, di Lingkungan Bulucina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Rabu (22/7/2026), setelah buron selama hampir 2 tahun.

Kapolsek Bilah Hulu AKP Syamsul Bahri Dalimunthe SH MH memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Juandi Ginting SH bersama tim opsnal menangkap pelaku setelah menerima informasi dari masyarakat terkait keberadaan pelaku. EF diringkus tanpa perlawanan terhadap petugas.

[adsense]

"Pada penangkapan tersebut, petugas menyita sebilah pisau yang diakui pelaku digunakan mengancam korban berinisial DPS (58) saat peristiwa yang terjadi di Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan, pada 7 November 2024 yang lalu," ungkap Kapolsek AKP Syamsul kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/7/2026).

Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Bilah Hulu untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pengakuan pelaku, penyidik menetapkan EF sebagai tersangka tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengedar Sabu dan Vape Diduga Berisi Etomidate Ditangkap di Rantauprapat

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan SH, menegaskan bahwa setiap laporan warga akan ditindaklanjuti secara profesional sebagai bentuk komitmen Polres Labuhanbatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

[adsense]

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kami berkomitmen memberikan rasa aman melalui penegakan hukum yang tegas, profesional dan tidak memberi ruang bagi pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat," tegas AKP Aswin. (**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati (Wabup) Labuhan Batu Utara (Labura), H Samsul Tanjung, mengikuti acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2026 secara virtual melalui zoom meeting di Kantor Dinas Kominfo Labura, Kamis (23/7/2026).

Ikut bersama Wabup saat itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labura, M Hendro, Kaban Kesbangpol, Jimmy Maulana D, Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Br Barus dan undangan lainnya.

[adsense]

Usai menghadiri acara yang bertema, Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045, M Hendro menyatakan rasa syukurnya bisa menghadiri acara tersebut bersama Wabup, H Samsul Tanjung, Kapolsek dan undangan lainnya.

Hendro berharap, dengan acara memperingati HANI, akan semakin memperkuat komitmen melawan narkotika demi Indonesia Emastahun 2045.

[adsense]

Baca Juga:

• Didukung Wali Kota Pematangsiantar MPK Indonesia Gelar Lomba Cipta Lagu Rohani dan Seminar

" Sinerginya harus terus diperkuat dan itu dilakukan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi menyongsong Indonesia Emas 2045, " kata H Samsul.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Indolakto melalui Indomilk FnB Solutions terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan produk dairy berkualitas, perusahaan juga aktif memberikan edukasi dan inovasi yang relevan bagi pelaku usaha kuliner.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Indomilk Bakepreneur Roadshow bertajuk "The Art of Curated Bite-Sized Pastries x Coffee Pairing" yang digelar di JW Marriott Hotel Medan, Kamis (23/7/2026). Program ini dirancang untuk membantu chef, baker, pelaku hotel, kafe, hingga usaha kuliner mengembangkan inovasi menu yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar.

[adsense]

Sebelumnya, rangkaian roadshow telah digelar di Bandung, Bali dan Semarang. Medan menjadi kota keempat sebelum kegiatan berlanjut ke Surabaya.

General Manager Cold Chain PT Indolakto, Adryan Widodo, mengatakan pelaku industri F&B saat ini menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku sehingga dituntut menjaga keuntungan tanpa mengorbankan kualitas produk. Di sisi lain, konsumsi kopi di Indonesia masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei Jakpat 2025, sebanyak 46 persen masyarakat Indonesia merupakan penikmat kopi harian. Kebiasaan minum kopi kini tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi juga bagian dari rutinitas dan penunjang produktivitas.

[adsense]

Baca Juga:

• Indonesia City Expo 2026 Tampilkan Produk Unggulan 60 Kota di Medan

[adsense]

[adsense]

Foto bersama usai acara Indomilk Bakepreneur Roadshow di Medan, Kamis (23/7/2026). (Foto: harianSIB.com/Dok)

Dalam kegiatan tersebut, Indomilk FnB Solutions mengangkat konsep curated bite-sized pastry, yakni aneka pastry berukuran mini yang dirancang sebagai pendamping minum kopi. Selain meningkatkan pengalaman menikmati kopi, konsep ini juga dinilai mampu menjadi strategi upselling untuk meningkatkan penjualan hotel, restoran dan kafe.

[adsense]

Guest Pastry Chef Kim Pangestu menilai kreativitas menjadi kunci agar bisnis kuliner tetap kompetitif di tengah mahalnya harga bahan baku. Menurutnya, chef dan pelaku usaha perlu menciptakan diferensiasi menu sekaligus memanfaatkan bahan baku lokal berkualitas tinggi agar biaya produksi lebih efisien tanpa bergantung pada produk impor.

"Melalui roadshow ini saya ingin mengajak para chef terus mengasah kreativitas dan menjadi game changer di industri kuliner dengan menghadirkan menu yang unik, berkualitas, sekaligus efisien," katanya.

[adsense]

Di Medan, Chef Kim memperkenalkan berbagai kreasi pastry seperti Lemon Raspberry Madeleine, Orange Cacao Spice Bread, Chocolate Sablé Cookie Caramel, Jaje Roll, Gluten-Free Moringa Financier, Quiche Soto Ayam, hingga Kiamboy Éclair yang memadukan cita rasa global dengan sentuhan khas Indonesia.

Acara juga melibatkan sejumlah pemilik roastery dan kedai kopi ternama di Medan untuk menghadirkan pengalaman coffee pairing yang lebih beragam.

[adsense]

Sementara itu, Executive Chef JW Marriott Hotel Medan, Bayu Sanubari, menyajikan dua menu spesial, yakni Rolling Prawn dan Catch of The Day yang menggunakan bahan baku lokal, termasuk ikan segar hasil tangkapan nelayan Belawan. Chef Bayu menyebut kolaborasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengangkat cita rasa lokal dalam standar penyajian hotel berbintang.

"Produk Australian Butter Multi Purpose Butter membantu menghasilkan tekstur saus yang lebih creamy sehingga seluruh cita rasa menjadi lebih harmonis," ujarnya.

[adsense]

Trade Marketing Food Service Manager PT Indolakto, Prita Utami Maheswari, mengatakan, Indomilk FnB Solutions tidak hanya menyediakan bahan baku, tetapi juga menjadi mitra bisnis bagi pelaku industri F&B.

[adsense]

Produk seperti Australian Butter Baking Unsalted, Indomilk Good Milk UHT, Indomilk Fresh Milk dan Indomilk Susu Bubuk Full Cream dirancang untuk menjaga kualitas adonan, menghasilkan cita rasa premium, sekaligus membantu efisiensi biaya produksi.

Didukung pengalaman lebih dari 50 tahun serta jaringan distribusi nasional untuk produk dry, chilled dan frozen, Indomilk FnB Solutions kini menawarkan tujuh kategori solusi dairy, mulai dari butter, fresh milk, susu UHT, susu bubuk, susu evaporasi, susu kental manis, hingga es krim. Seluruh produknya telah bersertifikat halal dan memenuhi standar keamanan pangan internasional.

[adsense]

Setelah Medan, Indomilk Bakepreneur Roadshow akan melanjutkan rangkaiannya di Surabaya.

"Kami mengajak para bakepreneur, barista dan pelaku usaha F&B untuk terus mengeksplorasi inspirasi menu global bercita rasa lokal serta memperkuat kolaborasi dan inovasi demi meningkatkan daya saing industri F&B Indonesia," tutup Prita. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dua agenda utama yang dilaksanakan yakni khitanan massal bagi anak berkebutuhan khusus, serta anak dari pekerja transportasi online, dan penyerahan bantuan kursi roda bagi anak penyandang cerebral palsy (CP).

[adsense]

Sebanyak 107 anak mengikuti khitanan massal yang digelar di Kantor DP3A-KB Sumut, Jalan Iskandar Muda Medan, Kamis (23/7/2026). Sementara di Aula Gedung Serbaguna, dilakukan penyerahan simbolis 90 kursi roda kepada anak-anak penyandang cerebral palsy.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penyaluran 1.000 kursi roda hasil kerja sama Wheelchairs For Kids Australia dan Global Village Foundation (WFKA-GVF) yang diinisiasi Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu.

[adsense]

Baca Juga:

• Wujudkan Kepedulian, Kapolres Tanjungbalai Berikan Kursi Roda Bagi Disabilitas

"Perayaan Hari Anak Nasional tahun ini sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution lebih difokuskan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak hanya bersifat seremonial," ujar Dwi Endah saat ditemui di sela kegiatan.

[adsense]

Ia menjelaskan, tema Hari Anak Nasional 2026 "mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyayangi, melindungi dan mendampingi anak-anak dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Sumatera Utara".

Sementara tema Hari Anak Nasional Disabilitas menekankan pentingnya tidak meninggalkan anak dalam kondisi apa pun karena mereka merupakan bagian dari generasi penerus bangsa.

[adsense]

[adsense]

Menurut Dwi Endah, berdasarkan data komunitas pejuang cerebral palsy, diperkirakan terdapat sekitar 600 anak penyandang CP di Sumatera Utara. Meski bukan data resmi pemerintah, angka tersebut menjadi acuan dalam penyaluran bantuan.

Pada tahap kedua, DP3A-KB Sumut menerima 350 unit kursi roda yang akan disalurkan ke sejumlah daerah, antara lain Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Sebelumnya, TP PKK Sumut juga telah menyalurkan 135 kursi roda kepada anak-anak penyandang cerebral palsy. Seluruh sisa bantuan akan dibagikan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dwi Endah juga mengimbau masyarakat yang memiliki anak penyandang cerebral palsy agar melaporkan kondisinya kepada DP3A-KB Sumut sehingga dapat didata dan memperoleh bantuan kursi roda sesuai kebutuhan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memperingati hari bhakti adhyaksa (HBA) ke-66 dengan melaksanakan syukuran secara sederhana, tanpa disertai kegiatan lainnya.

Menurut Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7/2026), peringatan HBA itu hanya pemotongan tumpeng di Aula Cipta Kerta Lantai 3 Kejati Sumut, Rabu (22/72026).

[adsense]

Selanjutnya Kajati Sumut Muhibuddin yang didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono membagikan tumpeng tersebut kepada personil atau pegawai mulai dari termuda hingga kepada pegawai senior yang tugas di Kejati Sumut.

Disebutkan, Kajati Sumut dalam amanatnya, mengajak seluruh jajaran personil Kejati Sumut agar menjadikan peringatan HBA tahun 2026 menjadi refleksi diri dan institusi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Santuni 30 Anak Yatim dalam Pengajian dan Doa Bersama

Selain itu Kajati juga berharap agar menjadikan HBA sebagai momen penting sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Hari Bhakti Adhyaksa mengajak kita untuk merefleksi diri pribadi, mari bersama sama terus bekerja dengan hati yang ikhlas.

[adsense]

[adsense]

Berbuat yang terbaik untuk institusi, dengan memegang prinsip kesederhanaan, ketaqwaan serta profesionalisme kerja demi kepentingan penegakan hukum di masyarakat", ujar Kajati Sumut Muhibuddin yang pernah lama tugas di KPK ini.

Sebelum menggelar syukuran, jajaran Kejati Sumut terlebih dahulu mengikuti arahan dan amanat dari Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin yang digelar secara virtual dari Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Kajati Sumut Hentikan Perkara Pencurian Rp1,44 Juta di Batubara Lewat Restorative Justice

[adsense]

[adsense]

Kepala SD Bakkal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Besman Parhusip membantah tudingan bahwa transfer uang sebesar Rp10 juta kepada Subhan Manik (SM) berkaitan dengan upaya mengurus perpindahan ke sekolah yang memiliki jumlah murid lebih banyak.

"Kami tidak ada menyetorkan uang kepada SM. Slip transfer yang beredar itu merupakan bukti pinjaman uang. Yang bersangkutan meminjam uang kepada saya tahun lalu," kata Besman Parhusip saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/7/2026).

[adsense]

Besman menjelaskan dirinya telah lama mengenal Subhan Manik karena berasal dari lingkungan yang sama dengan keluarga mertuanya. Ia juga mengaku pernah diminta menemani Subhan Manik saat kegiatan sosialisasi pasangan Vickner Sinaga dan Wahyu Sagala pada Pilkada 2024.

"Saya hanya menemani. Kami sebagai ASN tidak bisa ikut berpolitik. Dia hanya mengajak menemani," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Viktor Silaen Kritik Oknum ASN Terjebak "Zona Nyaman", Minta Kinerja Berbasis Hasil

"Saya tidak ada mau mengurus pindah. Saya masih betah di sini. SD Bakkal Julu termasuk empat sampai lima besar di Kecamatan Siempat Nempu Hulu," katanya.

[adsense]

Besman juga menyebut pinjaman uang tersebut diberikan jauh sebelum Subhan Manik menjabat sebagai Direktur Umum salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Dairi.

Sebelumnya, Subhan Manik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (20/7/2026), juga membantah bahwa transfer dana tersebut berkaitan dengan jabatannya atau pengurusan mutasi kepala sekolah.

[adsense]

"Saya sudah jelas mengatakan, terkait adanya slip transfer tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kalau mau tahu informasi sebenarnya langsung saja hubungi kepala sekolah yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya beredar di masyarakat slip transfer senilai Rp10 juta dari rekening Besman Parhusip kepada rekening Subhan Manik tertanggal 17 Maret 2025. Transfer tersebut memunculkan dugaan bahwa dana itu digunakan untuk memuluskan perpindahan kepala sekolah ke sekolah dengan jumlah murid lebih banyak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti atau penetapan dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya tindak pidana terkait dugaan tersebut. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial DBT (36), warga Belawan, yang diduga terlibat dalam perampokan terhadap pengemudi mobil boks JNT Express di Jalan Raya Pelabuhan, Belawan. Sementara dua terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, mewakili Kapolres AKBP Aditya Sembiring, Kamis (23/7/2026), mengatakan peristiwa dugaan perampokan itu terjadi pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

[adsense]

Menurutnya, saat itu korban sedang mengemudikan mobil boks yang mengangkut paket JNT Express. Ketika melintas di depan PT Smart, Jalan Raya Pelabuhan, Belawan, kendaraan yang dikemudikan korban mengalami mogok sehingga ia berhenti untuk memperbaiki mesin.

"Saat korban sedang memperbaiki kendaraannya, dua orang yang tidak dikenal datang menawarkan bantuan. Namun, tidak lama kemudian datang seorang pelaku lainnya membawa kapak dan langsung mengancam korban," ujar AKP Agus Purnomo.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Satgas Pangan Atasi Kelangkaan dan Lonjakan Harga Semen

Setelah berhasil menghidupkan kembali mesin kendaraan, korban sempat melanjutkan perjalanan. Namun sekitar 100 meter kemudian mobil kembali mogok. Pada saat itu, ketiga pelaku kembali mendatangi korban dan diduga mengancam menggunakan senjata tajam.

[adsense]

Dalam kondisi ketakutan, korban melarikan diri ke tempat yang dianggap aman. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan para pelaku untuk mengambil berbagai barang yang berada di dalam mobil boks.

Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan pengejaran. Pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 18.15 WIB, petugas berhasil menangkap DBT yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

[adsense]

"Dari hasil interogasi, DBT mengakui melakukan aksi perampokan bersama dua rekannya yang identitasnya telah kami kantongi dan saat ini masih dalam proses pengejaran," kata AKP Agus Purnomo.

Saat ini, DBT telah ditahan di Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara polisi terus memburu dua terduga pelaku lainnya. (**)

[adsense]

[adsense]