[adsense]

Polsek Medan Kota berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pembakaran replika rumah adat di lokasi Tugu Pahlawan Sisingamangaraja XII Jalan SIsingamangaraja Medan yang terjadi pada Senin (22/6/2026) lalu.

Kepada harianSIB.com, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan menjelaskan terduga pelaku pembakaran seorang remaja, berinisial M (13).

[adsense]

"Hari ini kita telah mengamankan seorang anak yang diduga melakukan pembakaran rumah adat Batak yang ada di monumen Sisingamangaraja XII," ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskannya, sebelum terjadinya kebakaran, M datang ke lokasi untuk beristirahat. Saat di lokasi, terduga pelaku melihat satu botol Baygon bekas dan memainkannya dengan menggunakan mancis hingga menyebabkan kebakaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Rumah Adat Batak Toba di Areal Monumen Raja Sisingamangaraja XII Terbakar

Ketika terbakar, M sempat panik dan berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil dan ia melarikan diri dari TKP.

[adsense]

"Setelah kejadian tersebut, tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan M dari tempat persembunyiannya," tegasnya.

Selanjutnya terduga pelaku yang merupakan gepeng diserahkan ke Dinas Sosial Kota Medan melalui Camat Medan Kota untuk mendapatkan pembinaan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen membangun pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter. Mendukung program Sekolah Cerdas Bersinar, Disdik akan memperkuat pelestarian bahasa ibu dan budaya lokal sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang berprestasi, berkarakter sekaligus berakar pada identitas daerah.

Program tersebut akan mulai diperkuat pada tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menghadirkan berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sekolah. Langkah yang disiapkan adalah penerapan Bahasa Melayu Bilah Panai sebagai mata pelajaran muatan lokal (Mulok) di tingkat sekolah dasar dan gerakan Kamis Berbudaya.

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH, mengatakan bahwa penguatan bahasa daerah menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter peserta didik. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi.

"Kita akan mulai menerapkan Bahasa Melayu Bilah Panai sebagai mata pelajaran muatan lokal, sekaligus kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar," kata Abdi Jaya Pohan saat ditemui jurnalis harianSIB.com di Rantauprapat, Jumat (26/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Sebelum Temuan Mark-Up 2025, CV NLP Menangi Tender Meubelair Rp2,59 Miliar di Disdik Nisel

Melalui Gerakan Kamis Berbudaya, setiap sekolah akan melaksanakan berbagai aktivitas bernuansa budaya lokal setiap hari Kamis. Salah satu bentuk kegiatannya adalah penggunaan pakaian adat daerah. Misalnya, memakai tanjak, salah satu simbol budaya Melayu di kawasan Labuhanbatu.

[adsense]

Abdi menjelaskan, pelaksanaan program tersebut akan diawali oleh para guru sebagai teladan bagi peserta didik. Kemudian, pihaknya merencanakan pengadaan pakaian bernuansa budaya lokal yang dapat digunakan murid secara rutin setiap Kamis.

"Gerakan ini akan dimulai dari guru. Kemudian kita rencanakan pengadaan pakaian bernuansa budaya lokal untuk dipakai setiap hari Kamis. Sehingga siswa-siswi semakin mengenal kebudayaannya maupun pakaian adat daerahnya," jelasnya.

[adsense]

Menurut Abdi, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian bahasa dan budaya daerah harus menjadi bagian dari proses pendidikan agar generasi muda tetap memiliki jati diri yang kuat di tengah perubahan zaman.

Ia juga menegaskan bahwa bahasa ibu bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, melainkan warisan budaya yang menyimpan sejarah, nilai-nilai kehidupan dan identitas masyarakat. Jika tidak dijaga sejak dini, bahasa daerah berpotensi mengalami penurunan penggunaan hingga terancam punah.

[adsense]

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Labuhanbatu akan menyusun kurikulum muatan lokal serta program ekstrakurikuler Bahasa Melayu Bilah Panai yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

"Melalui Gerakan Sekolah Cerdas Bersinar, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ingin menghadirkan pendidikan yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan karakter budaya. Dengan dukungan sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat, program ini diharapkan melahirkan generasi Labuhanbatu yang unggul, berdaya saing, mencintai budaya daerah, serta menjaga keberlanjutan Bahasa Melayu Bilah Panai di masa depan," ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemprov Sumut mengapresiasi dukungan Asian Development Bank (ADB) dalam mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Workshop Special Economic Zones (SEZ) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diharapkan memperkuat pengelolaan dan pengembangan KEK Sei Mangkei.

Apresiasi tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny Ameriansah Soekoer, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (26/6/2026).

[adsense]

Turut dalam pertemuan itu, Regional Cooperation Specialist Regional Cooperation and Integration Unit Southeast Asia Department ADB Pamela Asis-Layugan, Academic, Economist and International Trade Expert Aradhna Aggarwal, serta National Consultant Regional Cooperation and Integration Unit Southeast Asia Department ADB Alona Mae Agustin di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (26/6/2026).

Sulaiman mengatakan, workshop tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan Greater Mekong Subregion (GMS). Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing investasi di Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Usul Merger BUMD Sumut, Dari 6 Perusahaan Jadi 3 atau 4

Sulaiman juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara merasa bangga dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMT-GT ke-32. Kepercayaan tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap peran strategis Sumatera Utara dalam kerja sama ekonomi regional.

[adsense]

Karena itu, Pemprov Sumut berharap dukungan dan sinergi ADB terus diperkuat guna menyukseskan agenda kerja sama regional tersebut. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Provinsi Sumut memiliki potensi perkebunan sawit yang sangat baik. Produksinya juga banyak. Sawit sebagai salah satu potensi pemasukan di Sumut. Kami berharap pengembangan special economic zones dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut dan daerah," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny Ameriansah Soekoer mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan IMT-GT ke-32 yang akan berlangsung pada September mendatang. Ia berharap pemerintah daerah turut berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.

"IMT-GT merupakan satu-satunya kegiatan yang melibatkan daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk mensinergiakan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di Sumatera. ADB ini sebagai strategy advisor yang bisa dimanfaatkan dan meminta saran dari mereka," ucap Sonny.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih berharap kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku usaha harus dibangun secara kuat, transparan dan berkelanjutan.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Simalungun dalam sambutannya disampaikan Sekda Mixnon Andreas Simamora pada acara Business Matching SPPG dan pelaku usaha Siantar-Simalungun di di Balei Harungguan Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya, Jumat (26/6/2026).

[adsense]

Lebih lanjut disampaikan bupati, business matching yang dilaksanakan hari ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.

Oleh karenanya atas nama Pemkab Simalungun saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Pematangsiantar telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan yang sangat strategis, sebut bupati.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Batubara Kembali Raih WTP, Syafrizal Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

"Pemkab Simalungun berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya yang dapat memperkuat ekosistem usaha daerah melalui kebijakan yang berpihak kepada pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha serta fasilitasi kemitraan yang berkelanjutan".

[adsense]

Apabila seluruh pihak dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik, maka program ini tidak hanya akan mengingkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal serta menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah kita, sebut bupati.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman dalam sambutannya mengatakan kita perlu mencermati bahwa inflasi di wilayah Pematangsiantar mengalami peningkatan. hal ini juga mempengaruhi peningkatan harga dan daya beli pada masyarakat Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Berdasarkan data dirilis BPS, inflasi bulanan Kota Pematangsiantar pada Mei 2026 tercatat sebesar 1,29 persen. Angka ini memerlukan kewaspadaan kita bersama. Dinamika ini didorong oleh komoditas volatile food yang harganya cukup fluktuatif seperti tomat yang memberikan andil inflasi 0,34 persen, disusul cabai merah 0.11 persen dan bawang merah 0, 07 persen.

Sebaliknya penurunan harga paca daging ras dan emas perhiasan menjadi penyeimbang yang membantu menahan laju inflasi lebih tinggi. Program.MBG yang masif menuntut ketersediaan pasokan yang stabil. Kita melihat lonjakan jumlah SPPG di Sumut dari 165 unit menjadi 1.512 unit dalam waktu singkat.

[adsense]

Bank Indonesia akan mendukung dengan menyediakan data harga pasar terkini dan informasi UMKM yang kredibel sebagai panduan perencanaan menu bagi SPPG.

Dengan 79 SPPG di Simalungun dan 42 SPPG di Pematangsiantar, kita memiliki pasar yang sangat besar bagi UMKM lokal. Kebutuhan akan beras, telur, ayam, daging hingga sayuran per minggunya mencapai skala berton-ton. "Ini adalah peluang emas bagi UMKM dan pelaku usaha di wilayah Pematangsiantar-Simalungun untuk naik kelas sebagai pemasok utama dalam program nasional ini", sebut Ahmadi.

[adsense]

Oleh karenanya dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tiga pesan utama yang terangkum yakni pertama, mari bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan. Kedua, bersinergi mendukung MBG dan digitalisasi sebagai program prioritas nasional dan ketiga, gerakan ekonomi masyarakat lokal, pesannya.(**)

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Batubara kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara dengan agenda Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Batubara pada Senin (22/6/2026).

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Safi'i SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Pemerintah Kabupaten Batubara diwakili Wakil Bupati Syafrizal SE MAP. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggota DPRD Kabupaten Batubara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih WTP ke-12, Bobby: Jadi Pemacu Tingkatkan Integritas

Pada kesempatan itu, Pemkab Batubara juga mengumumkan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memperoleh opini WTP. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus mengalami peningkatan dan dijalankan secara transparan serta akuntabel.

[adsense]

Syafrizal menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya menjadi pencapaian pemerintah daerah, tetapi juga hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan dukungan serta kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

[adsense]

Selain memenuhi kewajiban konstitusional, agenda ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Kabupaten Batubara yang semakin maju, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)

[adsense]

[adsense]

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit Siborongborong bersama Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

Penandatangan nota kesepahaman UNITA bersama KMDT ini dilaksanakan di sela - sela pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kaldera Nomani Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Kamis (25/6/2026).

[adsense]

Nota kesepahaman antara UNITA - KMDT sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan ini ditandangani oleh Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi dan Edison Manurung selaku Ketua Umum KMDT.

Rektor UNITA Dr Meslin Silalahi usai penandatangan nota kesepahaman ini kepada wartawan mengatakan, langkah ini selain sebagai bentuk penguatan kolaborasi kelembagaan khususnya perguruan tinggi yang ada di kawasan Danau Toba, juga sebagai langkah strategis memperkuat peran perguruan tinggi dalam pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata.

[adsense]

Baca Juga:

• KONI Labuhanbatu Gandeng Soho Billiard Siapkan Atlet Bidik Prestasi Porprovsu 2026

Sebelumnya KMDT dan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema " SDM Unggul Menunuju Destinasi Wisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba" dengan mempertemukan unsur pemerintah,akademisi,pelaku usaha,komunitas,tokoh adat, generasi muda serta pelaku pariwisata.

[adsense]

Dalam FGD ini terungkap bahwa keberhasilan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan atraksi wisata. Faktor penentu utamanya adalah kesiapan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata yang profesional, adaptif, berintegritas, berwawasan lingkungan, dan tetap berakar pada kearifan budaya Batak Toba.

Kegiatan ini dibuka melalui keynote speech bertema "SDM Unggul Menuju Destinasi Wisata Berkelanjutan" oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sebelum menjadi sorotan atas temuan dugaan pemahalan harga (mark-up) pengadaan meubelair Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, CV NLP tercatat sebagai pemenang tender pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pagu sekitar Rp2,6 miliar.

Berdasarkan dokumen pengadaan yang diperoleh wartawan, paket Pengadaan Meubelair Sekolah Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,6 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.599.642.200 yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

[adsense]

Lingkup pekerjaan dalam paket tersebut meliputi pengadaan 1.725 unit meja siswa dan 3.450 unit kursi siswa yang diperuntukkan bagi sejumlah sekolah penerima sesuai surat keputusan penetapan penerima meubelair Tahun Anggaran 2024.

Data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menunjukkan tender tersebut diikuti 29 perusahaan. Dari seluruh peserta, CV Nias Lasber Pratama ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.597.866.200.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih WTP ke-12, Bobby: Jadi Pemacu Tingkatkan Integritas

Menanggapi pelaksanaan proyek tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Nias Selatan, Yasatulo Lase, Kamis (25/6/2026), menjelaskan bahwa penyusunan HPS dilakukan berdasarkan analisis perhitungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum serta mengacu pada standar harga yang berlaku.

[adsense]

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang secara langsung sebelum proses serah terima pekerjaan dilaksanakan.

Selain itu, Yasatulo menegaskan bahwa pengadaan meubelair Tahun Anggaran 2024 telah diperiksa oleh BPK. Dan menurutnya tidak terdapat temuan terkait paket pekerjaan tersebut(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menjelang puncak Reuni Akbar Lintas Angkatan Tahun 2026, panitia menggelar kegiatan pasar murah dengan menyediakan tiga komoditas kebutuhan pokok berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter. Paket sembako tersebut dijual dengan harga Rp54.000 per paket. Kegiatan berlangsung di Lapangan SMA Negeri 1 Pematangsiantar, Jalan Parsoburan Nomor 24, Kamis (25/6/2026).

Ketua Umum Reuni Akbar Lintas Angkatan Tahun 2026, Polycarpus Tamba, melalui Sekretaris Girsang Nainggolan didampingi Wakil Ketua Charles Simanjuntak, Bendahara Roharti Sirait, Koordinator Pasar Murah Marulam Simarmata MSi, Koordinator Seksi Dana Roy Ungkap Tampubolon, serta Koordinator Seksi Publikasi Andre M. Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan SIB.

[adsense]

Girsang menjelaskan, panitia sebelumnya telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam menyambut Reuni Akbar Lintas Angkatan Tahun 2026, di antaranya Singing Competition, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Band, dan pasar murah.

Dalam kegiatan pasar murah ini, panitia menyediakan sebanyak 300 paket sembako yang diperuntukkan bagi siswa-siswi berprestasi, pengurus OSIS yang kurang mampu, serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina Gelar Pasar Murah di Pantai Labu, 1.000 Paket Sembako Disalurkan

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa-siswi serta mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi belajar di sekolah," ujarnya.

[adsense]

Panitia juga menginformasikan bahwa puncak Reuni Akbar Lintas Angkatan Tahun 2026 akan dilaksanakan pada Jumat, 3 Juli 2026, di halaman SMA Negeri 1 Pematangsiantar. Kegiatan tersebut akan diisi dengan jalan santai bersama keluarga, ice breaking games, kuis nostalgia, kunjungan ke ruang kelas, pemberian penghargaan unik, serta berbagai kegiatan menarik lainnya.

Selanjutnya, pada Sabtu, 4 Juli 2026, akan digelar sharing session bersama tokoh-tokoh inspiratif, penampilan dari masing-masing angkatan, pembahasan dan persiapan pelantikan pengurus alumni, serta sejumlah agenda lainnya yang bertujuan memperkuat silaturahmi antaralumni lintas generasi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pelarian LM (32), pelaku pencurian emas batangan yang sempat viral di media sosial usai beraksi di Pasar Horas, Kota Pematangsiantar, akhirnya berakhir di tangan polisi.

Pria warga Jalan Pattimura, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur itu berhasil diringkus Tim Opsnal Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Pematangsiantar setelah hampir tiga pekan menjadi buronan.

[adsense]

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar, Jumat (26/6/2026) menjelaskan, aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 12.15 WIB di Toko Emas milik M.A. Siregar, Lantai II Gedung II Pasar Horas.

Saat itu, LM datang ke toko dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Ia meminta diperlihatkan sejumlah perhiasan, mulai dari kalung hingga gelang emas. Namun, setelah melihat-lihat, pelaku mengaku tidak tertarik dan meminta ditunjukkan emas batangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polisi Lalu Lintas Cekcok dengan Pengemudi saat Demo, Personel Diperiksa Paminal

Tanpa diduga, ketika emas batangan berada di tangan pelapor, pelaku langsung menyambarnya dan berlari menuruni tangga Gedung II Pasar Horas. Korban sempat berteriak meminta pertolongan pedagang di sekitar lokasi, namun pelaku berhasil melarikan diri.

[adsense]

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian mencapai Rp160 juta dan langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Siantar Barat.

Video aksi pencurian yang terekam kamera pengawas dan beredar luas di media sosial sempat menjadi perhatian masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku.

[adsense]

Berbekal informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim yang dipimpin Kanit Jatanras IPDA Revanto Barasa bersama anggota kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap LM di sebuah rumah pendeta di Jalan Samosir, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kamis (25/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam pemeriksaan awal, LM mengakui telah mencuri emas batangan tersebut. Ia juga mengaku telah menjual hasil curiannya di wilayah Panyabungan.

[adsense]

"Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk proses hukum. Pelaku dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP," ujar Sandi.

Dengan tertangkapnya LM, polisi memastikan kasus pencurian emas batangan yang sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial itu berhasil diungkap. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, melantik Pengurus Antar Waktu (PAW) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Tanjungbalai masa bakti 2021–2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Kamis (25/6/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pengurus Gerakan Pramuka, Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), Ketua Majelis Pembimbing Ranting, unsur Pemerintah Kota Tanjungbalai, para pembina, serta anggota Pramuka.

[adsense]

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi dalam melaksanakan pembinaan generasi muda.

Dalam sambutannya, Muhammad Fadly Abdina yang juga menjabat Wakil Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Targetkan Pemulihan Jalur SUTT Pangkalan Brandan-Langsa Rampung Akhir Juli 2026

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, memperkuat moral, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Karena itu, pengurus yang baru diharapkan mampu menghadirkan program-program yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kepramukaan.

[adsense]

Fadly menegaskan, Pemko Tanjungbalai memandang Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui pendidikan kepramukaan, diharapkan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi.

"Nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera," katanya.

[adsense]

Ia juga mengajak seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk terus menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah yang aktif, progresif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota menyatakan optimistis Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Tanjungbalai akan semakin maju, berprestasi, dan semakin dicintai generasi muda melalui kepemimpinan yang solid serta kerja sama seluruh pengurus. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus mempercepat pemulihan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pangkalan Brandan-Langsa yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh-Sumut-Sumatera Barat pada 2025.

Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai dengan proses energize pada akhir Juli 2026. Pemulihan jalur transmisi tersebut dilakukan melalui pembangunan tower permanen pengganti, perbaikan komponen transmisi yang rusak, serta penarikan konduktor baru yang dihubungkan dengan jaringan eksisting.

[adsense]

Proyek ini dilaksanakan PLN UIP SBU melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara (UPP SBU) 3 bersama kontraktor pelaksana PT Bugak Brawang Cemerlang (BBC), berkolaborasi dengan UPT Banda Aceh serta didukung pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto mengatakan percepatan pemulihan jalur SUTT tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat keandalan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera Bagian Utara setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Tingkatkan Kapasitas Petani di Toba Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu

"Melalui kerja keras seluruh insan PLN dan dukungan para pemangku kepentingan, progres pekerjaan saat ini telah mencapai 80 persen. Kami optimistis pemulihan jalur permanen SUTT 150 kV Pangkalan Brandan-Langsa dapat diselesaikan sesuai target guna memperkuat keandalan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara," ujar Rizki.

[adsense]

Ia menjelaskan, jalur transmisi Pangkalan Brandan-Langsa memiliki peran strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik antara Provinsi Sumut dan Aceh. Karena itu, proses pemulihan menjadi salah satu prioritas PLN.

"Pemulihan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi jaringan seperti semula, tetapi juga memastikan pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri tetap andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh," tambahnya.

[adsense]

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 3 Andhika Putra Kusuma menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait.

Ia mengatakan, tahapan pekerjaan meliputi inspeksi lapangan secara berkala, pembangunan tower permanen, perbaikan material transmisi, hingga penarikan konduktor baru pada sejumlah titik yang terdampak bencana.

[adsense]

"Dengan dukungan seluruh stakeholder, progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kami optimistis target energize pada akhir Juli 2026 dapat tercapai," kata Andhika.

PLN juga terus melakukan pemantauan dan pengendalian pekerjaan secara intensif untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target. Melalui upaya tersebut, perusahaan berkomitmen menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus menghadirkan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat di Sumut dan Aceh. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ratusan personel Polres Tebingtinggi dan Yon B Sat Brimob Polda Sumut melakukan pengamanan terhadap aksi pembersihan lahan konflik yang dilakukan PT Bridgestone pada Blok K8 dan K9, tepatnya di kawasan Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangedagai (Sergai), Kamis (25/6/2026).

"Giat pengamanan tersebut dipimpin langsung Kapolres Tebingtinggi, AKBP Rina Frillya didampingi Waka Polres Kompol Rudi Syahputra," ujar Kasi Humas Polres Tebingtinggi, AKP Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima harianSIB.com, Jumat (26/6/2026).

[adsense]

Dikatakan Kasi Humas, awalnya pembersihan lahan yang dilakukan PT Bridgestone itu mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri mereka sebagai keturunan Raja Nagur Bolag Nagur Raja.

Usai mendapat perlawanan, pihak perusahaan bersama petugas keamanan internal lantas memilih menarik diri dari lokasi konflik, demi menghindari adanya korban.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Sumut Ziarah ke TMP Medan

"Selain itu, seorang karyawan PT Bridgestone turut pula mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di lokasi konflik," beber Mulyono.

[adsense]

Sebelumnya, sebut Kasi Humas, Polres Tebingtinggi telah mengimbau pihak perusahaan agar tetap menahan diri dan tidak melakukan pembersihan lahan secara sepihak, guna mencegah adanya bentrokan fisik maupun korban jiwa.

Namun, kegiatan pembersihan lahan tetap dilaksanakan oleh pihak perusahaan sehingga memicu emosi kelompok masyarakat dari keturunan Raja Nagur Bolag Nagur Raja.

[adsense]

"Hingga saat ini, personel kepolisian masih terus melakukan monitoring dan upaya konsolidasi. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif," pungkas AKP Mulyono. (**)

[adsense]

[adsense]

Penempatan sejumlah Ketua Program Studi (Ka Prodi) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal (Madina) menjadi sorotan setelah sejumlah peserta seleksi mempertanyakan kesesuaian latar belakang pendidikan pejabat yang ditetapkan dengan program studi yang dipimpin.

Salah seorang dosen yang mengaku mengikuti proses seleksi jabatan mempertanyakan mekanisme penjaringan dan penempatan pejabat akademik yang berlangsung pada Juni 2026. Menurutnya, terdapat peserta yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang dilamar, namun tidak terpilih dalam proses tersebut.

[adsense]

Ia juga menyoroti adanya persyaratan yang disebut muncul dalam tahapan seleksi, yakni kesiapan peserta untuk ditempatkan pada posisi yang ditentukan pimpinan lembaga.

"Dari awal pengajuan formasi tidak pernah ada syarat bahwa dosen yang masih melanjutkan pendidikan tidak bisa menjabat. Namun ketika proses seleksi berlangsung muncul ketentuan tersebut," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringkat THE Impact Rankings Melonjak, USU Tembus Global Rank 401+

Sumber tersebut merujuk Pasal 43 huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Mandailing Natal yang menyebutkan salah satu persyaratan calon Ketua Program Studi adalah "berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang terkait".

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penempatan Ketua Program Studi yang menjadi sorotan antara lain Dr. Lianta Adam, M.H. yang menjabat Ketua Program Studi Perbankan Syariah dengan latar belakang pendidikan S1 Hukum Islam, S2 Ilmu Hukum/Hukum Pidana dan S3 Hukum Islam. Selain itu, Zuhdi Hasibuan, M.H. menjabat Ketua Program Studi Ilmu Hadis dengan latar belakang pendidikan Hukum Islam, serta Dede Hafirman Said, M.H. menjabat Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan latar belakang pendidikan Hukum Islam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua STAIN Mandailing Natal, Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., menyatakan pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui proses yang objektif, terbuka, dan berdasarkan kebutuhan institusi.

[adsense]

Dalam tanggapan tertulis yang dikirimkan kepada wartawan harianSIB.com melalui aplikasi WhatsApp pada Kamis (25/6/2026) malam, Mara Samin menjelaskan bahwa pada prinsipnya kampus mengutamakan kesesuaian antara latar belakang pendidikan calon dengan program studi yang dipimpin. Namun dalam beberapa kondisi tertentu terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi seluruh persyaratan pada program studi yang bersangkutan.

"Oleh karena itu, setelah melalui proses seleksi yang komprehensif, termasuk wawancara, serta dengan mempertimbangkan keberlangsungan penyelenggaraan akademik, ditetapkan dosen yang dinilai paling memenuhi kualifikasi, kompetensi, integritas dan kemampuan manajerial untuk mengemban amanah tersebut," tulisnya dalam tanggapan yang diterima sekitar pukul 22.35 WIB.

[adsense]

Ia menegaskan STAIN Madina tetap berkomitmen melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Mandailing Natal serta regulasi lainnya yang berlaku.

Menurut Mara Samin, seluruh Ketua Program Studi yang dilantik telah melalui mekanisme penjaringan dan seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan institusi. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, serta kesiapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi.

[adsense]

Terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan adanya "titipan" dalam penempatan Ka Prodi, pihak STAIN Madina menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.

"Seluruh pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dengan proses seleksi yang terbuka dan hasil wawancara sebagai salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan," tulisnya.

[adsense]

Sebelumnya, Wakil Ketua III STAIN Mandailing Natal, Dr. Faisal Musa, S.Ag., M.Pd., saat dikonfirmasi pada Selasa (23/6/2026). juga membenarkan adanya pergantian sejumlah Ketua Program Studi serta pejabat pada Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).

Menurut Faisal, penempatan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan lembaga.

[adsense]

"Memang ada penerimaan kepala prodi. Namun penempatan itu sudah sesuai dengan kebijakan dari Ketua. Ketika proses penjaringan ada salah satu persyaratan untuk siap ditempatkan di mana saja, tidak harus sesuai dengan formulir pendaftaran,"ujarnya. (**)

[adsense]

[adsense]

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utama (UIP SBU) melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 2 (UPP SBU 2) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sebagai bagian dari upaya memperkuat keandalan pasokan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh.

PLTA Peusangan Unit 1 berkapasitas 45 Megawatt (MW) kini telah memasuki tahap akhir persiapan pengoperasian. Setelah melalui proses pembangunan yang panjang dan penuh tantangan, proyek strategis nasional tersebut bersiap menghasilkan energi listrik bersih untuk masyarakat Aceh.

[adsense]

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengatakan PLTA Peusangan merupakan salah satu proyek strategis PLN dalam mendukung transisi energi sekaligus memperkuat sistem kelistrikan regional di Aceh.

"PLTA Peusangan menjadi bagian penting dari upaya PLN dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Aceh. Kehadiran pembangkit ini akan menambah kapasitas pembangkitan berbasis energi bersih, memperkuat sistem kelistrikan regional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi sehingga proyek ini dapat mencapai tahap akhir menuju pengoperasian," ujar Rizki, Jumat (26/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• PLN Tingkatkan Kapasitas Petani di Toba Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 2 Irsyad Ardhi menjelaskan bahwa pembangunan Power House Unit 1 telah memasuki tahap persiapan pengoperasian. Saat ini PLN tengah mempersiapkan proses pengisian air (impounding) sebagai bagian dari tahapan pengujian dan pengoperasian turbin pembangkit.

[adsense]

"Saat ini, PLN tengah mempersiapkan proses pengisian air sebagai bagian dari tahapan pengujian dan pengoperasian turbin pembangkit sehingga energi listrik yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh," kata Irsyad.

Ia menjelaskan, pengoperasian turbin memerlukan pasokan air yang memadai dari bendungan yang telah selesai dibangun di Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Bendungan tersebut memiliki luas genangan sekitar 65 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 2,1 juta meter kubik air yang bersumber dari Danau Lut Tawar.

[adsense]

Selain mendukung operasional pembangkit, PLN memastikan ketersediaan aliran air bagi masyarakat tetap terjaga melalui sistem pengelolaan air yang telah dirancang secara terpisah dari kebutuhan turbin pembangkit.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan, tim Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) PLN UPP SBU 2 telah memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik di sekitar bendungan dan fasilitas pembangkit guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan tersebut.

[adsense]

PLN juga telah melaksanakan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, pemerintah kecamatan, reje kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku UMKM hingga instansi terkait. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi bendungan sekaligus mengajak seluruh pihak menjaga fasilitas agar dapat beroperasi secara aman dan berkelanjutan.

Beroperasinya PLTA Peusangan diharapkan semakin meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Aceh, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah.

[adsense]

Sebagai PLTA terbesar yang saat ini dibangun di Provinsi Aceh, proyek ini menjadi bagian penting dari komitmen PLN dalam memperluas pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, memperkuat ketahanan energi daerah, serta menghadirkan pasokan listrik yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

[adsense]

[adsense]

Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan C DPRD Sumut membongkar dugaan praktik mafia tanah dalam sengketa lahan seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Dugaan tersebut mencuat menyusul kejanggalan penerbitan ratusan sertifikat serta pemberian fasilitas kredit perbankan di atas lahan yang masih berstatus sengketa dan berada dalam sita jaminan pengadilan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Prof Usman Jafar bersama Ketua Komisi C Roni Reynaldo Situmorang SH MH, dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tim kuasa hukum masyarakat korban mafia tanah Hasrul Benny Harahap dan Muhammad Akbar Siregar, Jumat (26/6/2026) di DPRD Sumut.

[adsense]

Anggota Komisi C Dhody Taher menyoroti dugaan kejanggalan penerbitan ratusan sertifikat hak atas tanah yang disebut masih berstatus sengketa dan berada dalam sita jaminan pengadilan sejak tahun 2002. Fakta tersebut memperlihatkan indikasi kuat adanya praktik mafia tanah yang harus diusut secara menyeluruh.

"Kalau tanah masih bersengketa dan dalam sita jaminan, bagaimana bisa terbit ratusan sertifikat, dipecah-pecah, lalu dibangun perumahan? Ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Dhody.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih WTP ke-12, Bobby: Jadi Pemacu Tingkatkan Integritas

Senada dengan itu, Anggota Komisi A Landen Marbun menyebut persoalan ini menjadi perhatian serius dewan karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di atas lahan yang bersengketa sudah diterbitkan sertifikat, bahkan dibebani hak tanggungan.

Pihak BPN Deliserdang dalam rapat mengakui objek tanah tersebut memang masih menjadi perkara di pengadilan. Saat ini, status lahan telah di-hold sementara agar tidak ada pelayanan pertanahan lanjutan.

[adsense]

Roni Reynaldo Situmorang juga menyoroti penerbitan dan pemecahan sertifikat yang dilakukan pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) II Mahkamah Agung Nomor 756 PK/Pdt/2021 yang kembali menguatkan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2001/PN.LP.

Menurutnya, penerbitan lebih dari 700 sertifikat di atas objek sengketa justru memperluas dampak hukum dan berpotensi merugikan masyarakat yang membeli rumah maupun mengambil kredit.

[adsense]

Atas dasar itu, ujar Rony, pihaknya juga mempertanyakan langkah perbankan yang tetap memberikan fasilitas kredit perumahan di kawasan yang belakangan diketahui bermasalah secara hukum.

Dalam rapat itu, Pihak BTN menyatakan proses pemberian kredit dilakukan berdasarkan prosedur perbankan dan pengecekan legalitas yang berlaku saat itu. Sedangkan pihak BRI menjelaskan hanya terdapat lima debitur yang dibiayai, dan sejak menerima surat keberatan dari kuasa hukum masyarakat pada Desember 2022, pembiayaan baru langsung dihentikan.

[adsense]

Meski demikian, tambah Landen Marbun, DPRD Sumut menilai persoalan ini harus ditelusuri lebih jauh karena menyangkut perlindungan konsumen dan kepastian hukum atas objek tanah.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Roni Reynaldo Situmorang, DPRD Sumut merekomendasikan agar OJK melakukan pemeriksaan terhadap proses pemberian fasilitas kredit oleh bank-bank terkait, termasuk menilai apakah analisis risiko hukum terhadap lahan tersebut telah dilakukan secara memadai sebelum kredit direalisasikan.

[adsense]

"Dewan melihat ada kejanggalan yang perlu diurai secara transparan. Karena itu, kami meminta OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait agar publik memperoleh kepastian apakah seluruh prosedur kehati-hatian telah dijalankan," ujar Roni Reynaldo Situmorang.

Kuasa hukum masyarakat Wili Erlangga SH dan Hasrul Benny Harahap, meminta agar BPN Deliserdang, BTN, dan BRI bersikap terbuka serta memberikan penjelasan komprehensif kepada publik terkait proses penerbitan sertifikat, pemberian fasilitas kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian atas objek tanah yang masih disengketakan.(*).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa disebut mendapat tawaran restorative justice (RJ) jaksa penuntut umum saat proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

"Dalam proses penyerahan tersangka tadi ada pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada para tersangka yang kami sebut adalah para pejuang, yaitu apa, pertanyaan terkait dengan tawaran untuk dilakukan restorative justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo," kata kuasa hukum Roy-Tifa, Gafur Sangadji di Kejari Jaksel, Senin (22/6/2026).

[adsense]

CNN Indonesia melansir, tak hanya itu, Gafur membeberkan Roy dan Tifa juga ditawarkan oleh jaksa untuk membuat pengakuan bersalah dalam perkara ini.

"Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bargaining atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa, JPU Singgung Opsi Restorative Justice

"Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Joko Widodo. Menolak," ucap dia.

[adsense]

"Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini, karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli," sambungnya.

Polda Metro Jaya diketahui menangkap Roy Suryo dan Tifa yang berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi pada Jumat (19/6) pekan lalu.

[adsense]

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan penangkapan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi DKI.

Langkah itu dilakukan setelah berkas perkara kasus itu telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

[adsense]

"Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka," kata Iman, Jumat.

Usai ditangkap, Roy dan Tifa kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan, dokter merekomendasikan agar keduanya menjalani perawatan inap untuk memastikan kondisi kesehatan tetap stabil.

[adsense]

Kemudian pada Senin, Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap II berupa barang bukti dan tersangka yakni Roy Suryo serta dokter Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.(*)

[adsense]

[adsense]

Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kepada mantan Kepala Pengadilan Negeri Kudus, SW. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyatakan SW terbukti melakukan penggelapan uang Rp 2 miliar.

Putusan itu diketok MKH dalam sidang yang digelar di gedung MA, Selasa (23/6/2026). Dalam sidang tersebut, terungkap SW terbukti menggelapkan uang titipan pembelian objek lelang Rp 2 miliar milik pelapor berinisial LHS pada 2022.

[adsense]

"Di mana seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembelian objek lelang di Kudus, namun Terlapor SW justru menggunakannya kepentingan pribadi," demikian pertimbangan MKH sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Rabu (24/6/2026), melansir detikcom.

Selain penggelapan, SW juga disebut melakukan pelanggaran lain pada 2020. SW saat itu menerbitkan produk pengadilan berupa penetapan yang digunakan untuk pengalihan harta warisan.

[adsense]

Baca Juga:

• Staf Akuntansi CV TIO Didakwa Gelapkan Uang Perusahaan Rp2 Miliar

Selain itu, SW pernah menerima uang yang berkaitan dengan pengurusan sejumlah perkara saat menjabat Ketua Pengadilan Negeri Baturaja pada 2018-2020. MA dan KY menyatakan tak ada toleransi terhadap pelanggaran integritas hakim.

[adsense]

Sebagai informasi, sidang MKH dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata MA, Hamdi, dan didampingi enam orang majelis yang terdiri dari unsur Hakim Agung MA dan komisioner KY.(*)

[adsense]

[adsense]

Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa disebut mendapat tawaran penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) dari jaksa penuntut umum saat proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Kuasa hukum keduanya, Gafur Sangadji, mengatakan tawaran tersebut disampaikan jaksa saat penyerahan tersangka dan barang bukti. Menurutnya, jaksa menanyakan kesediaan para tersangka untuk menempuh jalur restorative justice atau berdamai dengan pelapor, yakni Joko Widodo.

[adsense]

"Dalam proses penyerahan tersangka tadi, jaksa penuntut umum menanyakan kepada para tersangka terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui restorative justice atau perdamaian dengan pelapor, Pak Joko Widodo," ujar Gafur di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/6), meansir CNNIndonesia.

Tak hanya itu, Gafur membeberkan Roy dan Tifa juga ditawarkan oleh jaksa untuk membuat pengakuan bersalah dalam perkara ini.

[adsense]

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dr Tifa Batal Ditahan

Namun, Gafur menyebut Roy dan Tifa menolak dua tawaran yang diajukan jaksa tersebut, baik RJ maupun pengakuan bersalah.

[adsense]

"Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Joko Widodo. Menolak," ucap dia.

"Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini, karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli," sambungnya.

[adsense]

Polda Metro Jaya diketahui menangkap Roy Suryo dan Tifa yang berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi pada Jumat (19/6) pekan lalu.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan penangkapan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi DKI.

[adsense]

Langkah itu dilakukan setelah berkas perkara kasus itu telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

"Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka," kata Iman, Jumat.

[adsense]

Usai ditangkap, Roy dan Tifa kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan, dokter merekomendasikan agar keduanya menjalani perawatan inap untuk memastikan kondisi kesehatan tetap stabil.

Kemudian pada Senin hari ini, Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap II berupa barang bukti dan tersangka yakni Roy Suryo serta dokter Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

KPK menyerahkan uang senilai Rp 153 miliar kepada PT Taspen yang merupakan hasil rampasan dari mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau ANS Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Uang itu diserahkan KPK kepada PT Taspen sebagai korban dalam perkara ini berdasarkan putusan pengadilan.

Detik.com melansir, penyerahan uang dilakukan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto kepada Dirut PT Tasepn Rony Hanityo Aprianto di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

[adsense]

"Dari jumlah uang yang disita dan juga menjadi bagian dari uang pengganti, ada uang sejumlah Rp153.613.488.054. Ini yang putusannya dirampas untuk negara c.q. PT Taspen (Persero), pada hari ini telah disetorkan kepada rekening giro THT (Tabungan Hari Tua) Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta dengan nomor rekening sekian atas nama Taspen Pusat (Persero) PT di hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 10:00 WIB," ujar Mungki.

"Dan saya tadi juga dapat informasi dari Bu Citra bahwa sudah masuk uangnya ke PT Taspen. Artinya secara uangnya sudah diserahkan, namun kita nanti akan tanda tangan Berita Acara Pelaksanaan," lanjutnya.

[adsense]

Baca Juga:

• PH Sebut Dakwaan JPU Terhadap Eks Kadis PMD Samosir Cacat Hukum, Ajukan Perlawanan

"Sehingga jumlah keseluruhan yang tadi adalah Rp 153 miliar," jelas Mungki.

[adsense]

Selain itu, Mungki menyebut terdapat juga barang bukti dalam bentuk mata uang asing yang turut dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti. Seluruh mata uang asing ini nantinya akan konversikan ke rupiah dan nilainya akan digunakan sebagai pengurang uang pengganti dari ANS Kosasih.

Kemudian, kata Mungki, ada pula beberapa barang mewah berupa perhiasan logam mulia, dua buah perhiasan bertuliskan Australian Gold dan kartu Australian Gold yang bertuliskan Maru Koala Park. Lalu ada juga satu tas mewah merek LV warna pink, cokelat muda, hitam.

[adsense]

Ada juga tas Goyard motif warna cokelat, tas merek Polène warna cokelat, serta tas merek Prada warna krem. Kemudian satu kotak berisi dua buah cincin emas dengan mata cincin hijau dan biru dan satu buah dompet berisi satu batang logam mulia bertuliskan 100 gram serta logam mulia bertuliskan Fine Gold 50 gram lengkap dengan dua lembar sertifikat.

Barang-barang ini nantinya akan dilelang sebagai tambahan uang pengganti dari ANS Kosasih. Sejauh ini, kata dia, jika ditotal dari hasil penilaian KPKLN, perhitungan barang-barang tersebut mencapai Rp 322 juta.

[adsense]

"Ini nilainya total sekitar 322 juta rupiah, tapi ini masih perhitungan sementara. Nanti pastinya setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL," jelas Mungki.

Tak hanya uang dan barang mewah, KPK pun telah merampas sebanyak mobil dari pihak ANS Kosasih. Jika ditotal, nilai dari keempat mobil tersebut mencapai Rp 1,3 miliar.

[adsense]

Selanjutnya ada juga properti berupa 6 unit apartemen, tiga bidang tanah di kawasan Serpong. Tanah ini masing-masing luasnya mencapai 178 meter, 122 meter, dan 174 meter.

Penyerahan hasil barang rampasan ANS Kosasih dari KPK ke PT Taspen hari ini merupakan yang kedua. Mungki menyebut, artinya sampai saat ini KPK telah berhasil melakukan upaya pemulihan aset untuk PT Taspe senilai Rp 1.036.705.882.322 ditambah plus 6 rekening efek.

[adsense]

"Sebelumnya kita sudah melakukan eksekusi terhadap pihak swastanya atas nama Ekiawan Heri Primaryanto yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2025, dan sudah kita serah terimakan ke PT Taspen (Persero) uang tunai sejumlah Rp 883.038.394.268 dan juga ada 6 rekening efek yang memang pada saat kita eksekusi belum bisa dicairkan, jadi kita serahkan rekeningnya ke PT Taspen yaitu dengan total nilai total nominalnya Rp 22.963.503.439,12," tutur Mungki.

"Jadi total keseluruhan dengan hari ini genap menjadi Rp 1.036.705.882.322 plus 6 rekening efek," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dua putri terbaik dari Labuhan Batu Utara (Labura) menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Keduanya yakni, Rahmaini Agustin Siagian dan Riha Hayyi Alizzah. Rahmaini Agustin Siagian berasal dari Desa Bandarlama, Kecamatan Kualuh Selatan, putri dari pasangan Ismail Harun Siagian dan Suryani.

[adsense]

Sedangkan Riha Hayyi Alizzah berasal dari Desa Bangunrejo, Kecamatan Na IX-X, putri dari pasangan Hasanuddin dan Ely Evita Sari.

[adsense]

Baca Juga:

• MTQ Sumut 2026 Ditutup, Kafilah Labura Masuk 10 Besar

TROFI TAFSIR : Riha Hayyi Alizzah, memperlihatkan trofi yang diterimanya setelah ia diumumkan meraih juara 1 Tafsir Bahas Arab putri pada MTQ tingkat Sumut tahun 2026 di Medan, Rabu (24/6/2026) malam.(Foto : Dok / H Yusuf Tanjung)

[adsense]

Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Labura, H M Yusuf Tanjung, keduanya menjadi utusan Sumut karena meraih juara 1 pada MTQ tingkat Sumut 2026 yang berlangsung di Medan, 15-24 Juni 2026.

[adsense]

H Yusuf menegaskan, Rahmaini Agustin Siagian, meraih juara 1 Tahfizh 30 juz putri dan Riha Hayyi Alizzah, meraih juara 1 Tafsir Bahas Arab putri.

" Semoga, pada pelaksanaan MTQ Nasional XXXI yang digelar pada bulan September 2026 mendatang, keduanya dapat memberikan hasil terbaik mengharumkan Labura di level nasional, " kata H Yusuf, Kamis (25/6/2026) sore.(**)

[adsense]

[adsense]