[adsense]

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita di pasaran. Saat ini, stok beras yang tersedia di Sumut mencapai sekitar 56.000 ton dan Minyakita sebanyak 700.000 liter.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional Kota Medan, termasuk Pasar Sukaramai, Selasa (22/6/2026), guna memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

[adsense]

"Hari ini saya cek pasokannya, harganya, dan kita lihat bersama pasokan berjalan lancar. Minyakita juga dijual sesuai HET, yakni Rp15.700. Kalau ada yang menjual di atas harga itu, jangan dibeli. Cari pengecer yang bermitra dengan Bulog karena pasti dijual maksimal Rp15.700," ujar Budi Kamis (25/6/2026)

Bulog juga membantah adanya isu kelangkaan beras SPHP. Dari hasil pemantauan, pedagang mitra Bulog masih memiliki stok yang cukup. Harga beras SPHP di pasar terpantau sekitar Rp62.000 hingga Rp63.000 per kemasan 5 kilogram, masih di bawah HET Rp65.500 per 5 kilogram. Budi menegaskan stok beras aman, ditambah produksi panen yang akan segera masuk, ujarnya.(*)

[adsense]

Baca Juga:

• Mediasi Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Kembali Gagal, Sengketa Berlanjut ke Provinsi

[adsense]

[adsense]

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengamankan seorang pria yang merupakan anggota intelijen Polda DIY di kampus UMY kemarin. Peristiwa itu terjadi setelah mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja.

Berikut kronologi pria anggota intelijen Polda DIY yang masuk kampus UMY dan diamankan mahasiswa:

[adsense]

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, mengatakan peristiwa itu terjadi setelah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UMY Bergerak kembali dari aksi damai di Titik Nol pada Rabu (17/6/2026). Menurut Zuly, aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB itu berlangsung tertib dan mendapat izin dari kampus dengan sejumlah ketentuan, termasuk pendataan peserta untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung.

"Mahasiswa yang berangkat harus terdata dengan baik, dan ketika kembali jumlahnya harus sesuai. Itu bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung," kata Zuly dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6) seperti dikutip dari detikcom

[adsense]

Aksi berakhir pukul 17.30 WIB dan rombongan mahasiswa kembali ke kampus. Situasi kemudian berkembang ketika mahasiswa mendapati seorang pria berpakaian sipil berada di area kampus.

Mahasiswa lantas mempertanyakan identitas dan tujuan kehadiran pria tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, yang bersangkutan diketahui merupakan anggota intelijen Polda DIY.

[adsense]

Pria itu kemudian dibawa ke lingkungan Gedung Rektorat untuk dimintai klarifikasi. Mengetahui kondisi tersebut, pimpinan universitas langsung melakukan mediasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Zuly mengaku pihak kampus terus mengingatkan mahasiswa untuk mengedepankan dialog dibanding tindakan fisik.

[adsense]

"Saya menekankan kepada mahasiswa bahwa berdialog jauh lebih penting daripada menggunakan kekuatan fisik. Menggunakan akal sehat dan kejernihan pikiran adalah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya.

Ia juga menegaskan kampus tidak membenarkan segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian persoalan.

[adsense]

"Kami mengingatkan mahasiswa bahwa segala bentuk tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Kampus harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi dialog, etika, dan penyelesaian masalah secara damai," katanya.

Melalui komunikasi yang melibatkan mahasiswa, pimpinan kampus, dan kepolisian, anggota intelijen tersebut akhirnya menjelaskan identitas serta maksud kehadirannya. Polda DIY juga memberikan klarifikasi dan menjemput yang bersangkutan dari kampus.

[adsense]

"Pihak kepolisian telah memberikan penjelasan dan klarifikasi. Karena itu, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi yang terbuka," ujar Zuly.

Sekitar pukul 20.00 WIB, situasi dinyatakan kondusif. Seluruh pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai tanpa adanya tindakan kekerasan.

[adsense]

Zuly menambahkan peristiwa itu menjadi pengingat pentingnya koordinasi dan komunikasi antara seluruh pihak, termasuk kampus dan aparat penegak hukum.

"Kami mengapresiasi kedewasaan mahasiswa dalam menyikapi situasi ini. Semua pihak akhirnya memilih jalan dialog sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar," jelasnya.

[adsense]

Polda DIY Buka Suara

Kabid Humas Polda DIY Ihsan membenarkan pria yang diamankan mahasiswa tersebut merupakan polisi. Ihsan menyebut polisi itu merupakan petugas resmi yang mendapat surat perintah resmi untuk pengamanan aksi.

[adsense]

"Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini (kemarin, red) di titik nol," kata Ihsan dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (18/6).

Dia menyebut, keberadaan personel itu di lokasi merupakan bagian dari penugasan pemantauan untuk memastikan peserta aksi kembali ke kampus dengan aman dan selamat. Terkait adanya kesalahpahaman yang terjadi, Polda Jogja menyebut sudah diselesaikan dengan humanis.

[adsense]

"Situasi saat ini kondusif, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak rektorat dan mahasiswa atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin sangat baik sehingga kesalahpahaman ini dapat terselesaikan dengan baik, dan anggota kami telah kembali ke Polda," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri, Senin (22/6/2026). Pemimpin baru akan menjabat September nanti.

Politik Inggris memang dinamis dalam beberapa tahun belakangan. Selama 10 tahun ini, negara kerajaan itu sudah berganti enam kali perdana menteri.

[adsense]

Dalam pernyataan nominasi untuk siapa pun yang akan menggantikannya, bakal dibuka pada 9 Juli. Namun saingannya, mantan Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham, adalah kandidat terdepan.

"Pertanyaan yang diajukan partai saya sekarang adalah apakah saya orang yang paling tepat untuk memimpin kita menuju pemilihan umum berikutnya, saya telah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan itu, dan saya menerima jawaban itu dengan lapang dada," katanya di depan Downing Street.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil PM Inggris Mengundurkan Diri Akibat Kurang Bayar Pajak

Perlu diketahui, ancaman terhadap kekuasaan Starmer, telah meningkat selama berbulan-bulan. Ini kemudian meningkat tajam pada Jumat ketika Burnham, memenangkan pemilihan parlemen secara telak untuk kembali ke parlemen Inggris, Westminster.

[adsense]

Ia mengalahkan kandidat dari partai Reform UK milik Nigel Farage, yang telah memimpin jajak pendapat nasional selama lebih dari setahun. Kemenangan itu memberi harapan kepada para anggota parlemen Partai Buruh bahwa Burnham, seorang politisi berpengalaman yang dikenal karena kemampuan komunikasinya, dapat mengubah nasib partai yang telah kehilangan dukungan di bawah Starmer, yang peringkat popularitasnya merosot ke titik terendah untuk pemimpin Inggris mana pun.

Starmer berterima kasih kepada rekan-rekannya atas dukungan mereka. Saat memberi pernyataan hari ini, suaranya bergetar karena emosi saat ia juga memberikan penghormatan kepada istri dan anak-anaknya.

[adsense]

Poundsterling dan obligasi pemerintah Inggris tetap stabil segera setelah pengumuman Starmer, yang telah diperkirakan secara luas oleh para investor. Meskipun ada upaya untuk transisi yang mulus, perubahan ini bukannya tanpa risiko.

Selain mengatakan bahwa negara membutuhkan perubahan mendasar dan menurunkan biaya hidup, Burnham belum menjelaskan pendekatannya terhadap urusan luar negeri, ekonomi, dan pertahanan. Seperti Starmer, ia mungkin mendapati dirinya memiliki sedikit ruang untuk bermanuver, terhimpit oleh investor pasar obligasi yang menentang pinjaman tambahan apa pun, dan dihadapkan pada pemilih yang marah yang percaya bahwa negara tidak berfungsi dengan baik.

[adsense]

Inggris sudah memiliki biaya pinjaman tertinggi di antara negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) karena utang dan pembayaran bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lesu selama bertahun-tahun, kesulitan untuk memangkas pengeluaran, dan kebutuhan untuk berinvestasi di bidang-bidang seperti pertahanan. para investor yang diwawancarai oleh Reuters terbagi pendapatnya mengenai apakah Burnham, yang mengatakan September lalu bahwa Inggris harus "melampaui masalah terjerat utang di pasar obligasi", akan menghormati kebutuhan untuk meyakinkan pasar. (*)

[adsense]

[adsense]

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka membagikan hadiah kepada lima peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIV Nasional di GOR Borarsi, Manokwari, Papua Barat, Sabtu (20/6/2026) malam. Momen ini dibagikan Gibran saat memulai pidatonya.

Awalnya, Gibran meminta stafnya memanggil. "Mohon dari protokol untuk memanggil 5 perwakilan untuk maju ke depan. Sudah saya siapkan hadiah," kata Gibran seperti dikutip dari kompas.com

[adsense]

Lima anak dari berbagai usia kemudian maju ke atas panggung. Baca juga: Gibran hingga Sherly Tjoanda Hadiri Pesparawi Nasional di Papua Barat Gibran kemudian menanyakan nama serta asal mereka berlima secara satu per satu.

"Perkenalkan nama saya Tenia, kelas 4 SD. Menari tari-tari tifa berasal dari Manokwari," ucap salah seorang anak bernama Tenia, kepada Gibran. "4 SD, seumuran anak saya ya. Kamu menari? Boleh nari enggak? Atau boleh ini tifa?" tanya Gibran.

[adsense]

Tenia kemudian menampilkan sebuah tarian sambil memukul tifa. "Oke. Jangan malu, keren kok," ucap dia. Setelah berbincang dengan kelima peserta, ia pun memberikan hadiah tiga sepeda untuk anak-anak yang masih kecil.

"Ini yang kecil-kecil saya kasih sepeda ya. Mau sepeda? Kamu bisa naik sepeda? Bisa?" tanya Gibran. "Bisa," jawab anak itu. "Sepedanya gede-gede. Bisa? Bener? Kamu bisa naik sepeda?" ujar Gibran, dan disanggupi ketiga anak. "Oke," jawab dia. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) Michael Steven akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap di Maroko usai menjadi buronan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan dana nasabah asuransi.

Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menyebut Michael Steven sebelumnya ditangkap otoritas Maroko pada 12 Maret 2026 berdasarkan permintaan Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

[adsense]

Setelah proses hukum berjalan, Pemerintah Maroko mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Indonesia pada 12 Juni 2026.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan Michael kemudian resmi diserahkan oleh Kerajaan Maroko kepada Hubinter Polri pada Sabtu (20/6) dan langsung dibawa ke Indonesia sehari setelahnya.

[adsense]

"Polri berkomitmen untuk terus memburu serta membawa kembali para buronan yang melarikan diri ke luar negeri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," kata Untung dalam keterangannya seperti dikutip dari CNN indonesia

Michael merupakan satu dari lima tersangka dalam perkara yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

[adsense]

Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga menginvestasikan premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protekto Investa Kresna) ke saham atau efek terafiliasi melebihi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, para tersangka juga diduga tidak menyampaikan perkembangan investasi maupun nilai aktiva bersih kepada pemegang polis. Akibatnya, investor disebut mengalami kerugian sekitar Rp337,4 miliar.

[adsense]

Dalam perkara itu, para tersangka dijerat Pasal 103 juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Lantas, siapa sosok Michael Steven?

[adsense]

Nama Michael Steven bukan sosok baru di industri jasa keuangan Indonesia.

Melansir berbagai sumber, ia dikenal sebagai pendiri PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), perusahaan yang berdiri pada 1999 dan bergerak di bidang manajemen investasi, perantara perdagangan efek, serta penjamin emisi efek.

[adsense]

Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT Quantum Clovera Investama Tbk setelah OJK mencabut izin usaha anak perusahaannya, Kresna Life. Pergantian nama disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2023.

Michael juga diketahui sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

[adsense]

Dalam sejumlah proses hukum yang berjalan, ia disebut melakukan intervensi terhadap kontrak pengelolaan dana perusahaan untuk kepentingan grup usaha Kresna yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Selain Kresna Asset Management, Michael juga berada di balik Kresna Life, perusahaan asuransi yang sempat menjadi sorotan karena gagal membayar klaim pemegang polis.

[adsense]

Nilai kewajiban yang belum dibayarkan saat itu mencapai sekitar Rp6,4 triliun kepada kurang lebih 8.900 pemegang polis.

Sebelum tersandung kasus hukum, Michael cukup dikenal di kalangan korporasi dan pasar modal.

[adsense]

Berdasarkan profil perusahaan, Kresna Graha Investama pernah masuk daftar 'Best Under A Billion' versi Forbes Asia pada 2019 serta '50 Best of the Best Companies' versi Forbes Indonesia pada 2018 dan 2019.

Ia juga pernah memperoleh sejumlah penghargaan individu, termasuk predikat The Best CEO of Innovation dan masuk dalam daftar Indonesian Top Financial Figures.

[adsense]

Di luar bisnis investasi dan asuransi, Michael pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di berbagai perusahaan, antara lain komisaris utama PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), wakil direktur PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), direktur PT Kresna Cakra Unika, serta dewan direksi PT Digital Artha Media.

[adsense]

Dari sisi pendidikan, Michael meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Golden Gate University, Amerika Serikat. Ia juga mengantongi gelar sarjana dari The University of Texas at Austin. (*)

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan 'Pelaku Kejahatan yang Bekerja Sama dengan penegak hukum' atau Justice Collaborator (JC) yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya selaku tersangka di kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak permohonan Justice Collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026) seperti dikutip dari CNN indonesia

[adsense]

Syarief menjelaskan ada dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan tersebut.

Pertama, kata dia, pihaknya menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Terkait Dugaan Korupsi Program MBG

Oleh karenanya, Syarief mengatakan Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG. Pasalnya dari bukti yang ada Sony merupakan pelaku vital yang ikut menjual belikan titik SPPG.

[adsense]

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemeriksaan terakhir Sony juga masih menyangkal perbuatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. Padahal, ia menjelaskan salah satu syarat utama diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," tuturnya.

[adsense]

Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya menghargai upaya Sony yang memberikan informasi-informasi terkait sehingga bisa mengungkap terang benderang kasus korupsi MBG.

"Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk Justice Collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada," kata Syarief.

[adsense]

Sebelumnya, Sony melalui kuasa hukumnya mengajukan jadi JC ke Kejagung. Demi memuluskan permohonannya, Sony bahkan disebut menyebut 41 nama tokoh terkait kasus korupsi di lingkungan BGN terkait MBG dan pengadaannya. (*)

[adsense]

[adsense]

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Budi Djiwandono yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres Gibran Rakabuming Raka. F-Gerindra DPR menyebut kabar tersebut tidak benar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi memberi bantahan lantaran kabar ini beredar masif di media sosial setelah munculnya sebuah pemberitaan. Bambang menegaskan dirinya selaku sekretaris fraksi selalu mengikuti rapat-rapat fraksi yang dipimpin Budi Djiwandono.

[adsense]

"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang, Selasa (23/6/2026) dikutip dari detikcom

Bambang mengungkapkan perintah yang disampaikan Pimpinan Fraksi Gerindra kepada seluruh anggotanya. Perintah itu, katanya, meminta para anggota memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan serta memastikan program pemerintah berjalan dan sampai di masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua F-Gerindra DPRD Medan Dorong Pemko Gandeng LPK P2TLP

Bambang pun mengimbau agar pemberitaan disampaikan dengan berimbang. "Seharusnya laporan investigasi memuat cover both sides agar tidak menjadi seperti media infotainment," sebut dia.

[adsense]

"Gerindra selalu men-support pemerintahan Prabowo Gibran, dan hubungan kedua sangat baik. Ini gosip tidak benar, dan cenderung dan mengadu domba."

Bambang menegaskan Gerindra menghormati kebebasan pers, tetapi berharap dalam setiap penyajian berita lebih faktual dan akurat. Dia ingin pemberitaan tidak membuat narasi yang lebih cenderung ke gosip bukan berita. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Jumat, 19 Juni 2026, menjadi hari yang patut dicatat dalam relasi DPR dan masyarakat sipil.

Bukan karena ada sidang istimewa atau pengesahan undang-undang besar, melainkan karena pintu Gedung Nusantara—gedung "kura-kura" yang selama ini identik dengan eksklusivitas—dibuka untuk menerima aspirasi ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di kompleks parlemen, Senayan.

[adsense]

Dikutip dari kompas.com, aksi yang digerakkan mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan PB HMI-MPO ini mengusung tajuk Tritura—Tiga Tuntutan Rakyat.

Sore itu, setelah berjam-jam berorasi di depan gerbang utama, sekitar 50 lebih perwakilan mahasiswa diterima dalam audiensi tertutup di Ruang Abdul Muis.

[adsense]

Yang menyambut bukan pejabat kelas dua: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa hadir langsung, didampingi Ketua Komisi III Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam.

Materi yang dibahas tidak ringan: kelangkaan BBM bersubsidi dan kenaikan harga Pertamax, evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), kesejahteraan guru dan dosen, penyempitan ruang masyarakat sipil, hingga lnkompetensi komunikasi publik pejabat negara.

[adsense]

Satu isu yang paling menyentuh nurani publik adalah status hukum 16 mahasiswa Trisakti—korban penangkapan saat aksi peringatan 27 tahun Reformasi tahun lalu—yang sampai hari ini masih menyandang status tersangka tanpa kepastian proses.

Yang menarik, sore itu DPR tidak hanya mencatat dan mendengarkan.

[adsense]

Di tengah audiensi, Dasco langsung menelepon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BGN Nani S Deyang -dalam rangka menghadirkan suara pemerintah secara langsung di hadapan mahasiswa.

Saan Mustopa, yang turut hadir, menyebut semua pihak berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

[adsense]

Soal nasib 16 mahasiswa Trisakti, Dasco menegaskan Ketua Komisi III telah berkomunikasi dengan aparat terkait, dan dalam waktu sepekan, status tersangka mereka diupayakan dicabut.

Dua mahasiswa Mercu Buana yang sempat diamankan polisi karena membawa bensin saat hendak bergabung dalam aksi pun dipastikan dibebaskan malam itu juga.

[adsense]

Usai audiensi, pimpinan DPR tidak berhenti di ruang rapat. Dasco dan Saan turun--sebagai bentuk solidaritas-- menemui massa yang masih bertahan di luar gerbang, naik ke atas mobil komando, menyampaikan langsung hasil pertemuan kepada ribuan mahasiswa yang menunggu—meski waktu sudah menjelang malam.

Apa yang terjadi hari itu penting dibaca bukan sebagai basa-basi protokoler, melainkan sebagai uji nyata atas fungsi aspiratif DPR.

[adsense]

Salah satu dari tiga fungsi konstitusional lembaga ini selain legislasi dan pengawasan.

Pasal 20A UUD 1945 menegaskan DPR memiliki fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat.

[adsense]

Fungsi ini sering hanya hidup di atas kertas, terutama saat suara rakyat datang dalam bentuk yang tidak nyaman: unjuk rasa, kemarahan, atau desakan di depan gerbang gedung wakilnya sendiri.

Yang membedakan audiensi 19 Juni ini adalah kecepatan dan keterbukaannya.

[adsense]

Aspirasi tidak ditampung untuk kemudian didiamkan dalam laci birokrasi, melainkan langsung disambungkan ke pihak yang berwenang menjawab—menteri, kepala lembaga, hingga ketua komisi yang membidangi hukum.

Pola ini selayaknya menjadi standar, bukan pengecualian: DPR sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar penampung keluhan yang berhenti di ruang sidang.

[adsense]

Konteksnya menjadi lebih bermakna jika dibandingkan dengan pengalaman serupa di tempat lain belakangan ini, di mana dialog antara aktivis dan pihak berwenang—seperti yang terjadi di sejumlah kampus dan kota—tidak selalu berakhir dengan kepala dingin.

Ketika forum dialog berubah jadi forum monolog, atau ketika aspirasi dijawab dengan represi alih-alih solusi, kepercayaan publik pada institusi negara ikut tergerus.

[adsense]

Maka, keputusan DPR membuka ruang, mendengar tuntas, dan menyambungkan secara langsung ke pemangku kebijakan adalah pilihan yang patut diapresiasi—sekaligus menjadi role model, bukan kejadian sesekali.

Catatan yang Tidak Boleh Dilupakan

[adsense]

Namun, kepuasan atas keterbukaan ini tidak boleh membuat publik berhenti mengawasi.

Komitmen lisan dalam audiensi—termasuk janji pencabutan status tersangka 16 mahasiswa Trisakti dalam sepekan—adalah ucapan yang harus ditagih realisasinya, bukan sekadar pernyataan yang menenangkan suasana malam itu.

[adsense]

Demikian pula janji efisiensi serta pembenahan managemen BGN dan jaminan pasokan BBM dari Menteri ESDM: percakapan di telepon harus berlanjut menjadi kebijakan yang terasa di lapangan, bukan berhenti sebagai kutipan pers.

DPR memang berhasil menunjukkan wajah yang lebih membuka diri hari itu.

[adsense]

Tapi rumah rakyat sejati tidak diukur dari seberapa lebar pagar dibuka sesekali ketika massa datang dalam jumlah besar, melainkan dari seberapa konsisten pintu itu tetap terbuka—bahkan ketika tidak ada kamera, tidak ada tekanan jalanan, dan tidak ada keramaian yang memaksa.

Jika keterbukaan 19 Juni ini menjadi kebiasaan, bukan sekadar respons situasional, barulah DPR pantas disebut benar-benar rumah rakyat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan, menjalin kerja sama dengan Soho Billiard Rantauprapat sebagai pusat pemusatan latihan resmi bagi atlet biliar Labuhanbatu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum KONI Labuhanbatu, H Boster Sitio dengan pemilik Soho Billiard, Deryanto, di Kantor KONI Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Binaraga, Rantauprapat, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

Penandatanganan MoU itu disaksikan pengurus KONI dan Pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Labuhanbatu.

Pada kesempatan itu, H Boster Sitio didampingi Wakil Ketua KONI Ade Huzaini dan Andi Baskoro Yudo, Sekretaris Syaiful Anwar Nasution serta Dr Samsir. Sementara dari cabang olahraga biliar hadir Ketua Pengkab POBSI Labuhanbatu, T Jefri, yang menyambut baik terjalinnya kolaborasi tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengusaha THM Ditangkap di Bandung, BNNP Sumut Musnahkan Narkoba Hasil Ungkap Empat Kasus

"Langkah ini diambil untuk memastikan para atlet mendapatkan fasilitas latihan terbaik demi mendongkrak performa dan memantapkan mental juara sebelum berlaga di Porprovsu 2026," sebut Boster saat dikonfirmasi harianSIB.com, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan bakat atlet semata, tetapi juga oleh kualitas pembinaan dan dukungan fasilitas. Karena itu, sinergi antara KONI dan pihak swasta menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Boster juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Soho Billiard yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung kemajuan olahraga biliar di Kabupaten Labuhanbatu. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh kolaborasi positif antara dunia olahraga dan pelaku usaha demi kemajuan daerah.

[adsense]

"Bersama, kita siap membidik prestasi tertinggi," tegas Boster Sitio yang juga Anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Golkar.

Sementara itu, pihak Soho Billiard Rantauprapat, Deryanto, menyatakan kesiapan untuk mendukung program pembinaan atlet yang dijalankan KONI Labuhanbatu. Dengan terjalinnya kerja sama ini, kedua belah pihak optimistis atlet biliar Labuhanbatu mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah pada ajang Porprovsu 2026. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Dalam menyambut hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Polres Pematangsiantar menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada para pedagang dan masyarakat yang terdampak kebakaran kios di Pasar Dwikora, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolsek Siantar Utara, Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara itu, dipimpin Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro mewakili Kapolres AKBP Sah Udur Sitinjak.

Penyaluran bansos turut didampingi Kapolsek Siantar Utara AKP Jahrona Sinaga, Kasat Lantas AKP Friska Susana, Wakapolsek Siantar Utara Iptu Irfansyah Siregar, serta dihadiri Direktur Utama PD Horas Jaya, Bolmen Silalahi.

[adsense]

Baca Juga:

• Laporan 110 Direspons Cepat, Polsek Siantar Marihat Mediasi Keributan Warga

Wakapolres Budiono Saputro berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban. Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar Polres Pematangsiantar senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

[adsense]

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para pedagang dan warga yang terdampak kebakaran. Mohon doa dan dukungan agar Polres Pematangsiantar terus dapat menjalankan tugas dengan baik demi melayani masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan pedagang korban kebakaran Pasar Dwikora menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Polres Pematangsiantar. Mereka berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian terus terjalin serta mendoakan agar Polres Pematangsiantar semakin sukses dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kapolsek Na IX-X dan rombongan menyerahkan bantuan sosial kepada warga penyandang disabilitas.

Warga yang menerima bantuan dari Kapolsek yakni Amran Pohan berada di Dusun Pinang Lombang Atas, Desa Seiraja, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

[adsense]

Kapolsek Na IX-X, AKP Gunawan Sinurat, Rabu (24/6/2026), menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada Amran, berupa tiga karung beras kemasan 5 Kg, satu papan telur ayam, teh, gula, minyak goreng, susu dan uang. Penyerahannya di kediaman Amran, Rabu (24/6/2026).

Gunawan berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas, yang tinggal sendiri di rumahnya tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Sumut Ziarah ke TMP Medan

Sebelumnya, Gunawan menyampaikan, kegiatan pemberian bantuan sosial itu berkaitan dengan Surat Perintah Kapolsek Na IX-X nomor : SPRIN / 252 / HUK.6.6. / 2026, Tgl 23 Juni 2026 tentang giat Polsek Na IX-X melaksanakan bantuan sosial dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

[adsense]

Sementara itu, Amran, bersyukur dan berterimakasih atas kunjungan Kapolsek bersama Kanit Reskrim, Iptu Dr I M Sipayung, Kanit Binmas, Ipda B Ritonga dan sejumlah bintara ke kediamannya memberikan bantuan sosial.

" Terima kasih pedulinya dalam menyambut HUT ke-80 Bhayangkara dan semoga Kapolsek dan jajarannya dberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, " katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, terkait penanganan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (24/6/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

[adsense]

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kepala Seksi Intelijen, Yaatulo Hulu, mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan persoalan hukum di bidang Datun.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan masalah hukum bidang Datun," kata Yaatulo.

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut dan BPN Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Pertanahan

Yaatulo menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak dasar setiap pekerja yang diwujudkan melalui lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

[adsense]

Melalui kerja sama tersebut, lanjutnya, Kejari Gunungsitoli komit untuk terus memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Kejari Gunungsitoli juga mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha di wilayah hukumnya agar memberikan perlindungan yang layak kepada para pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

[adsense]

"Keberadaan nota kesepahaman ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi para pekerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli," kata Yaatulo menyampaikan pesan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.(*)

[adsense]

[adsense]

Dugaan penggelapan aset negara kembali mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, aset inventaris dan alat kesehatan senilai Rp994.079.358,51 dilaporkan tidak diketahui keberadaannya.

Temuan tersebut telah dilaporkan Ketua LSM Lembaga Informasi Harapan Masyarakat (LIN-HAMAS), A. Simanjuntak, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat pada 15 Juni 2026 untuk ditindaklanjuti secara hukum.

[adsense]

Dalam LHP BPK disebutkan, hilangnya aset diduga terjadi akibat lemahnya pengendalian internal serta tidak adanya dokumen serah terima yang memadai. Saat tim auditor melakukan pemeriksaan fisik, sejumlah barang inventaris dan alat kesehatan yang tercatat dalam daftar aset tidak dapat ditunjukkan oleh pihak puskesmas.

BPK menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan di Langkat, Disambut Antusias Ribuan Masyarakat

Pelapor yang juga dikenal dengan nama A. Elafsin mendesak Kejari Langkat segera meningkatkan status penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

[adsense]

Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, melainkan harus menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya aset negara tersebut.

"Laporan sudah kami sampaikan. Kami berharap ada SP2HP setiap 30 hari sesuai PP Nomor 43 Tahun 2018. Jangan sampai kasus ini mangkrak seperti laporan warga lainnya," ujar A. Elafsin kepada wartawan di Stabat, Selasa (24/6/2026).

[adsense]

Berdasarkan temuan BPK, aset yang tidak diketahui keberadaannya tersebar di sejumlah puskesmas, yakni: Puskesmas Kuala: 2 aset senilai Rp2.658.000. Puskesmas Marike: 3 aset senilai Rp1.880.400.

Puskesmas Pangkalan Susu: 69 aset senilai Rp143.052.699,91.

[adsense]

Puskesmas Pantai Cermin: 214 aset senilai Rp608.711.143,10.

Puskesmas Secanggang: 87 aset senilai Rp184.461.090,50. Total nilai aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut mencapai Rp994.079.358,51.

[adsense]

A. Elafsin menegaskan, seluruh aset tersebut merupakan barang milik negara yang dibeli menggunakan uang rakyat, sehingga keberadaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Langkat, dr. Juliana, belum memberikan tanggapan meski telah beberapa kali dikonfirmasi.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Puskesmas Pangkalan Susu, Zhufrijal, saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat mengatakan masih akan melakukan pengecekan internal.

"Izin, nanti saya konfirmasi sama bendahara barang dulu ya," ujarnya singkat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Tour de (ajang balap sepeda) Deliserdang 2026 mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraannya. Sebanyak 1.300 peserta dari berbagai komunitas sepeda, kecamatan, hingga luar Kabupaten Deliserdang ambil bagian dalam kegiatan yang digelar Rabu (24/6/2026).

Kegiatan yang mengambil start dari Lapangan Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, dan finish di Stadion Utama Sumatera Utara, Kecamatan Batangkuis tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deliserdang.

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan silaturahmi masyarakat, tetapi juga momentum menyambut sejumlah agenda nasional yang akan berlangsung di Deliserdang dalam waktu dekat.

"Deliserdang akan menjadi tuan rumah HUT ke-25 APKASI dan Pemilihan Putri Otonomi Daerah. Hampir 227 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan hadir. Mari kita sambut mereka dengan baik dan tunjukkan keramahan masyarakat Deliserdang. Kehadiran tamu-tamu tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kontingen Pesparawi Deliserdang Berangkat ke Papua Barat, Siap Pertahankan Gelar Juara

Bupati yang didampingi Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan dan sejumlah OPD, juga menyempatkan diri meninjau rumah tidak layak huni milik Muhammad Efendi, warga Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis. Selain menjadi sasaran dalam program rehabikitasi rumah tidak layak huni Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Bupati juga mendorong Ahmad juga mendapatkan bantuan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa dan Baznas.

[adsense]

"Penghasilan beliau tidak menentu, jadi mohon pastikan beliau masuk dalam daftar penerima manfaat dari Baznas dan bantuan desa agar mengurangi beban kebutuhan bulanannya. Dari Dinsos juga harus dimasukkan dalam daftar pekerja proyek pemerintah karena masuk dalam Desil 1," paparnya saat melihat langsung kondisi rumah.

Di lokasi finish, kemeriahan Tour de Deliserdang juga diwarnai dengan hadiah istimewa dari Bupati Deli Serdang berupa smartwatch. Hadiah tersebut melengkapi sejumlah hadiah utama lainnya yang disediakan panitia diantaranya sepeda listrik, sepeda gunung, dan ragam hadiah lainnya yang diundi melalui kupon hadiah.

[adsense]

"Semoga dengan adanya event ini tidak hanya sehat, tapi meningkatkan kebersamaan serta semangat olahraga kita semua. InsyaAllah Tour de Deli Serdang berikutnya bisa kita laksanakan di Sibolangit," katanya.(**)

[adsense]

[adsense]

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan melepas kontingen Kabupaten Deliserdang pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (24/6/2026).

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta dan official yang akan bertanding membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

[adsense]

"Dengan bangga saya melepas bapak dan ibu sekalian menuju Manokwari. Bawalah prestasi sebaik mungkin, bukan hanya untuk Deliserdang, tetapi juga untuk provinsi yang kita cintai ini," ujarnya.

Asri mengingatkan, Deliserdang memiliki modal besar sebagai juara bertahan pada ajang sebelumnya. Karena itu, seluruh peserta diminta tampil percaya diri dan fokus pada perlombaan yang dihadapi.

[adsense]

Baca Juga:

• Urai Kemacetan, Deliserdang-BBPJN Sumut Bahas Underpass, Flyover dan Gapura

Menurutnya, mempertahankan gelar memang tidak mudah, namun mereka yang pernah menjadi juara telah memahami standar dan capaian yang harus diraih untuk kembali berada di posisi terbaik.

[adsense]

Kepada para official, Bupati berpesan agar terus mendampingi dan menjaga kondisi para peserta selama mengikuti perlombaan.

"Saya berharap kepulangan tim ini dari Papua membawa kado terbaik untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deliserdang. Selamat berjuang, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalian berangkat bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai duta yang membawa nama baik daerah dan provinsi. Tunjukkan semangat juang terbaik," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Kontingen Pesparawi Deliserdang, Janso Sipahutar, melaporkan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri dari 30 peserta paduan suara wanita dan 40 peserta kategori paduan suara campuran dewasa.

Ia menjelaskan, Deliserdang akan mengikuti dua kategori bergengsi yang dipertandingkan pada Pesparawi Nasional XIV.

[adsense]

Pesparawi Nasional XIV akan berlangsung pada 18-28 Juni dan dibagi dalam dua sesi perlombaan. Kontingen Deliserdang dijadwalkan mengikuti sesi kedua.

Pada Pesparawi XIII tahun 2022, kontingen Deliserdang berhasil meraih gelar juara nasional untuk kategori Paduan Suara Wanita.

[adsense]

"Kami membawa peserta terbaik yang telah melalui seleksi dan festival tingkat provinsi. Mudah-mudahan pada Pesparawi kali ini kita kembali meraih hasil terbaik dan mempertahankan prestasi tersebut," ungkap Janso.

Pelepasan kontingen turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deliserdang, Sarifuddin Daulay; Kepala Lembaga Pengembangan Pesparawi Kabupaten Deliserdang, Janji Hamonangan Sinambela; Ketua PGID Deli Serdang, Pdt Hasudungan Manalu; dan para OPD.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Penasihat hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, Willyam Raja D. Halawa, menegaskan, hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tetap berjalan baik setelah pandemi Covid-19. Bahkan, menurutnya, pengiriman bahan baku dari Inalum serta pembayaran yang dilakukan PT PASU terus berlangsung hingga tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Willyam, usai mengikuti persidangan perkara yang menjerat kliennya di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Menurut Willyam, fakta yang terungkap dalam persidangan justru menunjukkan kerja sama bisnis antara kedua perusahaan tetap berlangsung meskipun PT PASU sempat mengalami tekanan usaha akibat pandemi Covid-19.

Ia menyebut, saksi Muhammad Taufik selaku Kepala Departemen Keuangan PT Inalum mengakui pernah melihat langsung kondisi pabrik PT PASU yang mengalami penurunan aktivitas produksi. Namun demikian, Inalum tetap melakukan pengiriman material kepada perusahaan tersebut hingga 2024.

[adsense]

Baca Juga:

• Kortastipidkor Polri Geledah Bea Cukai Juanda Terkait Dugaan Korupsi Impor Ilegal Ponsel

Menurut dia, pembayaran yang dilakukan PT PASU selama periode tersebut tidak hanya untuk memenuhi transaksi yang sedang berjalan, tetapi juga digunakan untuk mengangsur kewajiban perusahaan yang muncul pada 2020 dan 2021.

[adsense]

Willyam menjelaskan, kondisi pada 2020 hingga 2021 merupakan masa sulit bagi banyak pelaku usaha karena pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kegiatan ekspor dan operasional perusahaan.

Karena itu, ia menilai keterlambatan pembayaran yang terjadi pada periode tersebut harus dilihat dalam konteks situasi nasional saat pandemi berlangsung.

[adsense]

"Pada masa 2020-2021 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap kegiatan ekspor dan operasional perusahaan. Setelah kondisi mulai pulih, perusahaan kembali bertransaksi dan melakukan pembayaran secara lancar, termasuk mencicil utang lama," ujarnya.

Selain itu, Willyam juga membantah adanya kejanggalan terkait pembayaran yang dilakukan langsung dari luar negeri kepada PT Inalum. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan praktik yang umum digunakan dalam transaksi internasional guna mempercepat proses pembayaran.

[adsense]

Ia menegaskan, seluruh administrasi pembayaran telah dipenuhi sehingga tidak ada pelanggaran dalam mekanisme tersebut.

"Terdakwa sudah menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung dari luar negeri agar dana dapat segera diterima oleh Inalum. Administrasinya juga dipenuhi. Jadi tidak ada yang salah dengan mekanisme pembayaran tersebut," katanya.

[adsense]

Willyam menambahkan, penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola pembayaran perusahaan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, PT PASU pada akhirnya harus menghadapi proses kepailitan akibat tekanan bisnis berkepanjangan yang dipicu pandemi Covid-19. Menurutnya, putusan pailit terhadap perusahaan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada 2024.

[adsense]

"Pada akhirnya dampak dari Covid-19 itu membuat PT PASU dipailitkan. Putusan kepailitan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada tahun 2024. Jadi status perusahaan saat ini adalah pailit," ungkapnya.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

[adsense]

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendakwa empat terdakwa, yakni mantan Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih, mantan Kepala Departemen Sales and Marketing Joko Susilo, mantan SEVP Pengembangan Usaha Dante Sinaga, serta Direktur Utama PT PASU Tbk Djoko Sutrisno.

Jaksa berpendapat perubahan skema pembayaran penjualan aluminium alloy dari sistem tunai dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi dokumen agent acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari menyebabkan kewajiban pembayaran tidak terlaksana sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar USD 9.044.247 atau sekitar Rp141,04 miliar.

[adsense]

Namun demikian, pihak penasihat hukum menegaskan berbagai fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan aktivitas transaksi dan pembayaran antara PT PASU dan Inalum tetap berlangsung hingga beberapa tahun setelah pandemi. (*)

[adsense]

[adsense]

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah Kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/6/2026).

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait impor ilegal telepon seluler.

[adsense]

Mengutip Tribun Jatim, penggeledahan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB, dengan pengawalan ketat personel Brimob. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Selain Kantor Bea Cukai Juanda, penyidik juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi lain, yakni Gudang Kargo Juanda atau PT JAS di kawasan Bandara Internasional Juanda, rumah saksi berinisial MT di Jalan Raya Darmo Permai II Surabaya, dan rumah saksi berinisial AY di Kelurahan Ketintang, Surabaya.

[adsense]

Baca Juga:

• Misteri Eddy Tansil, Buron Kasus Bapindo yang Hilang Tiga Dekade

Di rumah saksi AY, penyidik menyita perhiasan emas seberat sekitar 22 gram, satu sertifikat tanah dan bangunan, serta satu dokumen Akta Jual Beli. Sedangkan dari rumah saksi MT, diamankan lima unit ponsel iPhone, satu unit DVR CCTV, rekening koran, slip setoran, uang tunai sebesar Rp165 juta, serta mata uang asing Dolar Singapura (SGD) senilai 14.200.

[adsense]

Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor Polri telah memeriksa hampir 50 saksi. Sebanyak 30 orang di antaranya berasal dari pihak swasta, sedangkan sekitar 20 orang merupakan oknum pegawai Bea Cukai Juanda.

Berdasarkan penyelidikan awal, kasus ini diduga berkaitan dengan praktik impor telepon seluler secara ilegal yang tidak melalui prosedur dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pemberian uang kepada pihak tertentu untuk mempermudah proses kepabeanan atau memperoleh perlakuan khusus.

[adsense]

Hingga kini, Polri belum mengungkap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami dokumen, data elektronik, dan keterangan sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses importasi yang menjadi objek penyidikan.

Kasus ini menambah daftar penanganan dugaan korupsi di sektor kepabeanan yang selama ini dinilai memiliki risiko tinggi karena berkaitan dengan arus barang impor bernilai besar serta kewenangan pengawasan yang strategis. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan penataan kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tanjungbalai. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terintegrasi dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution, saat menerima audiensi Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara, beserta jajaran, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Turut mendampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Baperida Dikky Panjaitan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menerima berbagai usulan dari Pemko Tanjungbalai terkait pengelolaan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penataan kota. Beberapa usulan juga menyangkut titik-titik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Tanjungbalai Ringkus Pengedar Catridge Etomidate Yakuza XL

Menurut Bobby, potensi besar tersebut perlu terus diperkuat agar mampu mengangkat citra Tanjungbalai dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ia juga menilai diperlukan langkah konkret untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

[adsense]

"Karena itu bagaimana bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga kalau ada pilihan, orang akan mencari pekerjaan yang baik dan bisa menghidupi keluarganya. Untuk itu perlu ada konsep pembangunan yang jelas, dengan adanya potensi unggulan di setiap daerah," jelasnya.

Karena itu, Bobby menyambut baik rencana Pemko Tanjungbalai membangun kawasan baru, melakukan penataan kota, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

[adsense]

"Banyak potensi daerah yang bisa kita andalkan. Dan untuk membangun kawasan baru, tentu kami mendukung. Apa yang diperlukan nanti, kita bisa sama-sama berkolaborasi mengerjakannya. Begitu juga untuk pembangunan (perbaikan) jalan provinsi di sana, kita minta bisa dilakukan lelang dini sesuai perencanaan, agar secepatnya dikerjakan," kata Bobby.

Selain itu, Bobby juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai. Menurutnya, pengelolaan rumah sakit daerah harus diawali dengan penguatan kualitas pelayanan dan manajemen sebelum melakukan pembangunan fisik, sehingga mampu memberikan manfaat optimal sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian dan respons cepat Gubernur terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di daerahnya. Ia memaparkan sejumlah usulan, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan terminal, hingga dukungan infrastruktur menuju Pulau Buaya di Kecamatan Teluknibung yang direncanakan menjadi kawasan sentra perikanan.

"Kami berharap bagaimana perhatian dari Pak Gubernur untuk bisa membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Dan satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan bantuan akses jembatan menuju ke lokasi sekitar 100-150 meter jaraknya," ujar Mahyaruddin.

[adsense]

Ia juga menyampaikan, Pemko Tanjungbalai telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana dicanangkan Pemprov Sumut. Saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 99,4 persen penduduk, sehingga fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai. (*)

[adsense]

[adsense]

Sisa Lebih Pengguna Anggaran (Silpa) mencapai Rp592 miliar dianggap Wali Kota Medan Rico Waas adalah hal yang wajar. Pemimpin Kota Medan tersebut juga mengklaim keuangan Pemko dalam kondisi sehat, tidak ada beban hutang jangka panjang.

Hal itu diungkapkan Wali Kota saat membacakan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan tahun anggaran 2025, Senin (22/6/2026), pada rapat paripurna DPRD Medan.

[adsense]

Penyataan Wali Kota tersebut menimbulkan reaksi dari pengamat anggaran dan kebijakan Sumatera Utara Elfanda Ananda. Kepada wartawan, Rabu (24/6/2026), Elfanda mengatakan, Silpa sebesar Rp592 miliar terlalu besar. Menurut dia, kalau Silpa sebesar itu berarti kinerja keuangan tahun 2025 tidak maksimal dalam penyelesaian pekerjaan.

"Kalaupun alasan efisiensi anggaran, besaran yang wajar adalah di kisaran 10-12 persen. Kalau kebesaran itu namanya gagal perencanaan dan perlu dipertanyakan, atau gagal menyelesaikan pekerjaan. Kok efesiensi besar kali? Ada sekitar 50 persen dari belanja modal satu tahun APBD," kata Elfanda.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Pencairan Kredit

"Silpa yang ada di pos pembiayaan gunanya menutup selisih dari pendapatan dan belanja," ungkapnya.

[adsense]

Menurut Elfanda, Silpa yang besar tidak bisa disebut wajar, justeru ada masalah. Apakah gagal perencanaan atau gagal penyelesaian pekerjaan. Kalaupun itu karena efesiensi, misalkan ada pekerjaan perencanaan pengeluaran Rp100 M, tapi, setelah pekerjaan selesai bisa bersisa 30 miliar, berarti dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak benar.

Merujuk data Kementerian Keuangan RI, kata Elfanda, di bulan Juni ini memang daya serap anggaran masih rendah sampai dengan semester pertama berkisar 26 persen. Capaian terbesar ada pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal masih 3,2 persen.

[adsense]

"Tentunya ini tidak menunjukkan kinerja cepat dari sebuah pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan," katanya.

Seharusnya pernyataan keuangan Pemko sehat harus diiringi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kota Medan. Bukan justeru belum nampak pembangunan infrsatruktur yang dirasakan pada tahun 2026 ini ditandai oleh belanja modal hanya 3,2 persen.

[adsense]

Di satu sisi capaian pendapatan daerah telah mencapai 30% yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 50,6 persen dan PAD sebesar 21,7 persen. Artinya pendapatan daerah yg sudah diperoleh tidak diikuti oleh pelaksanaan pembangunan.

"Hal ini harus dijelaskan oleh pemko Medan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai masyarakat terlambat menikmati pembangunan sehingga berdampak pada kerugian sosial yang dialami masyarakat," tegasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) memeriksa Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit modal usaha di Bank Sumut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, Zakiyuddin diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pidsus pada Selasa (23/6/2026). Pemeriksaan dilakukan karena saat proses pengajuan kredit tersebut berlangsung, Zakiyuddin menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pincab) Bank Sumut KCP Krakatau Medan.

[adsense]

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Zakiyuddin. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi penyidikan perkara yang menjerat tersangka berinisial FH, pemohon kredit yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Benar, yang bersangkutan diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut sebagai saksi terkait perkara tersangka FH yang saat ini berstatus DPO dalam kasus kredit Bank Sumut Cabang Krakatau," ujar Rizaldi, Rabu (24/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut dan BPN Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Pertanahan

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial LPL pada 10 November 2025. LPL merupakan analis kredit di Bank Sumut Cabang Pembantu Krakatau Medan yang diduga terlibat dalam proses pemberian fasilitas kredit tersebut.

[adsense]

Dalam penyidikan terungkap adanya dugaan penggelembungan nilai agunan (markup), pemalsuan data, serta penyimpangan prosedur dalam pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran kepada debitur.

Praktik tersebut diduga melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor 202/Dir/DKr-KK/SK/2011 tentang Kredit Modal Kerja Umum yang diterbitkan pada 7 Juli 2011.

[adsense]

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp2,29 miliar atau tepatnya Rp2.290.469.309,15. (*)

[adsense]