[adsense]

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak menyalurkan bantuan bibit cabai dan terong kepada jajaran Bhabinkamtibmas.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada tiga perwakilan Bhabinkamtibmas saat melaksanakan apel di Lapangan Mako Polres Pematangsiantar, Selasa (5/5/2026).

[adsense]

Secara keseluruhan, setiap Bhabinkamtibmas menerima masing-masing tiga bibit cabai dan tiga bibit terong untuk kemudian dikembangkan di wilayah binaannya.

Sah Udur menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Polri, khususnya Polres Pematangsiantar, dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Senam Bersama dan Tabur Benih Ikan di Batalyon Infanteri TP 955/HS

"Melalui program ini, kita harapkan Bhabinkamtibmas dapat menjadi motor penggerak di tengah masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, para Bhabinkamtibmas diharapkan tidak hanya menyalurkan, tetapi juga aktif melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap proses penanaman hingga panen, agar program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, Sah Udur turut mengingatkan seluruh personel untuk menjaga disiplin, menghindari pelanggaran, serta tetap fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polisi meringkus seorang pemasok sekaligus pengedar sabu di kawasan Medan Utara, setelah dilakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kakinya karena berupaya melarikan diri saat penangkapan.

Penangkapan tersangka berinisial AR alias Gerandong (47), dilakukan Senin (4/5/2026) dini hari, di kawasan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang kembali aktif menjalankan bisnis haramnya.

[adsense]

Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2026), menjelaskan, penangkapan pelaku hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang tengah ditangani pihaknya.

"AR alias Gerandong ditangkap berdasarkan hasil pengembangan jaringan narkoba yang sebelumnya kami ungkap. Ia diketahui berperan sebagai pemasok sekaligus pengedar di wilayah Medan Utara," ujar Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

• Doa Bersama Lintas Agama Warnai Syukuran May Day Kondusif di Medan

"Pelaku mencoba kabur saat akan diamankan, sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur untuk menghentikan pergerakannya," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, dari hasil penggeledahan di lokasi penangkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 20 gram. Sabu tersebut dikemas dalam dua plastik berukuran besar yang diduga siap untuk diedarkan.

Lebih lanjut, Rafli mengungkapkan bahwa tersangka bukan pemain baru dalam peredaran narkotika. Ia merupakan residivis yang pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2016, namun saat itu terlibat dalam peredaran ganja.

[adsense]

"Yang bersangkutan ini residivis. Pada kasus sebelumnya ia mengedarkan ganja, dan kini kembali beraksi dengan jenis sabu. Satres Narkoba saat ini masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika bersama tersangka," tegasnya.

Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayahnya. Tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang mencoba melawan atau membahayakan keselamatan petugas saat proses penindakan.

[adsense]

"Kami berkomitmen penuh dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Sesuai arahan Kapolrestabes Medan, tidak ada toleransi bagi pelaku narkoba. Jika pelaku mencoba kabur atau membahayakan petugas, maka tindakan tegas dan terukur akan kami lakukan," tegas Rafli.

Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan Medan Utara serta memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya.

[adsense]

"Kita juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba," katanya.(*)

[adsense]

[adsense]

Dalam upaya menjalin hubungan kelembagaan serta membangun sinergi di bidang pendampingan hukum bagi warga binaan, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Setara, Regen Silaban bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjungbalai Asahan (Lapas TBA), Selasa (5/5/2026) pagi.

Kunjungan itu juga dihadiri Pembina LBH Keadilan Setara Hendri Damanik dan Pengawas Saufi Simangunsong, dan disambut langsung Kalapas TBA Refin Tua Simanullang, bersama jajaran.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Pembina Hendri Damanik mengatakan, silaturahmi ini menjadi langkah awal LBH Keadilan Setara dalam memperkenalkan struktur kepengurusan, sekaligus membuka ruang komunikasi aktif dengan pihak Lapas.

Ia mengapresiasi langkah cepat jajaran pengurus dalam membangun koordinasi dan komunikasi lintas lembaga. Ia juga berharap YLBH Keadilan Setara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya warga binaan dalam aspek hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Lapas TBA beserta Pejabat Struktural Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Kepada Kepala Kamar

Ketua LBH Keadilan Setara Regen Silaban, menegaskan komitmen dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[adsense]

"Tujuan kami hadir adalah untuk menjalin sinergitas dengan pihak Lapas Tanjungbalai, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak warga binaan dalam memperoleh akses terhadap bantuan hukum," katanya.

Ia juga menawarkan beberapa program, antara lain konsultasi hukum gratis bagi warga binaan, pendampingan upaya hukum (banding, kasasi, PK dan lainnya), penyuluhan hukum secara berkala, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Lapas.

[adsense]

"Kami berharap adanya dukungan dari pihak Lapas, khususnya dalam memberikan akses bagi advokat dan paralegal kami, untuk dapat memberikan layanan hukum secara optimal kepada warga binaan," kata Regen.

"Besar harapan kami melalui silaturahmi ini agar terjalin kerja sama yang berkelanjutan dan dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) demi keberlangsungan program yang terarah dan berkelanjutan," katanya.

[adsense]

Senada juga disampaikan Pengawas LBH Keadilan Setara, Saufi Simangunsong, yang menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan dengan pihak Lapas. Ia berharap, ke depan LBH Keadilan Setara dapat diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan maupun pendampingan hukum.

"Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan semakin kuat, sehingga LBH Keadilan Setara dapat berkontribusi secara maksimal dalam memberikan bantuan hukum kepada warga binaan," ungkapnya.

[adsense]

Menanggapi hal itu, Kalapas TBA Refin Tua Simanullang, menyambut baik kunjungan LBH Keadilan Setara, sebab menurutnya, kunjungan tersebut sebagai langkah positif dalam membangun sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan organisasi bantuan hukum, khususnya dalam mendukung program pembinaan warga binaan.

"Kami menyambut baik kedatangan LBH Keadilan Setara beserta seluruh pengurus. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk membangun kerja sama dalam memberikan edukasi, serta pendampingan hukum bagi warga binaan. Kita menilai LBH ini memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi nyata di bidang hukum," ujar Refin.

[adsense]

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum sangat penting dalam meningkatkan pemahaman hukum warga binaan, sekaligus mendukung terciptanya proses pembinaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Ia juga menegaskan, pihak Lapas terbuka terhadap berbagai bentuk kerjasama yang memberikan manfaat langsung, khususnya dalam penyuluhan hukum, pendampingan perkara, hingga kegiatan edukatif lainnya.

[adsense]

"Kami berharap ke depan sinergi ini dapat terus terjalin dengan baik dan berkelanjutan, sehingga kehadiran LBH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga binaan," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh jajaran pengurus LBH Keadilan Setara diantaranya, Ketua Divisi Litigasi Danu Mahadi, beserta anggota Romiwin Hutasoit, dan Rizki Fajri Siregar. Kemudian dari Divisi Non Litigasi Eko Sukma dan Zuanda, Maretta Lorenzalina Simorangkir dan Mayor Laut (Purn) Efendi Sihombing.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Merah Putih, Selasa (5/5/2026), di Jalan Empat Enam, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam sidak itu, Wahyu bersama tim memeriksa kondisi luar dan dalam SPPG yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) para pelajar itu.

Disampaikan Wahyu, kehadiran mereka tidak bermaksud mencari kesalahan atau masalah di dapur. Diakuinya, mereka turun ke lapangan sejak SPPG mengawali kegiatan dan langsung melihat makanan yang disediakan, apakah sudah mencakup asupan kebutuhan gizi anak-anak.

[adsense]

Diakui Wahyu, ada sedikit kekurangan yang tidak terlalu besar yang diharapkan dapat segera diperbaiki pihak SPPG atau yayasan. Menurutnya, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan adanya perbaikan, dapur SPPG bisa berjalan baik ke depannya. Dengan perbaikan, sterilisasi makanan ke depannya makin baik, sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat untuk menikmati MBG.

"Mudah-mudahan program MBG Presiden kita, Prabowo Subianto ini bisa berjalan dengan sukses, diterima dengan baik oleh penerima manfaat yang ada di Dairi. Kemarin itu, ada yang tidak sesuai dengan SOP, sebelum keluar peraturan menteri masalah IPAL. Tadi kita sudah survey ke tempat IPAL dan mereka juga sebelumnya sudah melaksanakan. Namun sesuai dengan peraturan menteri yang baru itu harus diperbaiki. Semoga secepat mungkin diperbaiki sehingga tidak terdampak terhadap masyarakat," sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Minimalisir Keluhan Layanan, Bupati Deliserdang Sidak Mal Pelayanan Publik

"Salah satunya terkait IPAL tadi yang disampaikan oleh Ketua Satgas yang belum sesuai Permen LH yang baru. Kami juga sudah koordinasi melalui satgas dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, untuk menyesuaikan dengan Permen tersebut. Maka akan adanya perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan terkait hal-hal yang ditemukan pada hari ini," ujarnya.

[adsense]

Ditambahkan Pahlawan, kehadiran Satgas bersama dengan BGN untuk membenahi apa yang kurang baik dan apa yang kurang sedikit, sehingga lebih baik lagi. Disampaikannya, hingga saat ini sudah 35 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Dairi adalah 35 SPPG, serta 15 SPPG sedang dalam tahap persiapan. (**)

[adsense]

[adsense]

Dugaan monopoli proyek ikon desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), mulai disorot oleh publik. Pasalnya, proyek anggaran tahun 2025 ini dinilai sarat kepentingan dan diduga tidak melalui mekanisme yang transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 159 desa di Tapanuli Tengah diwajibkan membangun ikon desa dengan nilai anggaran sekitar Rp15 juta per ikon desa. Jika diakumulasi, total anggaran proyek tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.

[adsense]

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dari total anggaran Rp15 juta per unit, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pembangunan fisik.

"Nilainya memang Rp15 juta. Tapi yang digunakan untuk konstruksi hanya sekitar Rp3 juta, biasanya untuk dudukan dari batako atau material sederhana yang diplester," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Dr Sugeng Riyanta SH MH Dilantik jadi Kajati Sultra

Sumber tersebut juga mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap para kepala desa agar mengikuti program tersebut.

[adsense]

"Kalau tidak membuat ikon desa, ada kekhawatiran jabatan kepala desa bisa terancam," tambahnya.

Ikon desa yang telah dibangun di ratusan desa itu umumnya memiliki desain seragam, bercorak merah putih dan ditempatkan di titik perbatasan desa.

[adsense]

Kata pria paruh baya tersebut, kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi, efisiensi anggaran, serta dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

Penggunaan dana desa seharusnya mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat, bukan pada program yang terkesan seragam dan terpusat.

[adsense]

Harapannya, Kejari Sibolga dan Kejati Sumut untuk segera melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi dalam proyek tersebut.

Dikonfirmasi ke Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapteng, Manuturi Siregar, saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026) sore, menegaskan, pelaksanaan kegiatan di desa merupakan kewenangan penuh kepala desa.

[adsense]

"Kepala desa adalah pemegang kuasa pengelolaan kegiatan di desa, termasuk dalam pelaksanaan program tersebut," jelasnya.

Dia menyebutkan, kepala desa memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga apabila diperlukan. Penunjukan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa, termasuk dalam hal pengawasan pekerjaan.

[adsense]

Kemudian, Dinas PMD telah meminta Inspektorat untuk melakukan review terhadap seluruh kegiatan yang bersumber dari APBDes tahun anggaran 2025, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di 159 desa.

"Saat ini proses review masih berlangsung. Nanti hasilnya akan disampaikan untuk mengetahui kondisi riil di masing-masing desa," ujarnya.

[adsense]

Terkait jumlah dan standar desain ikon desa, pihaknya masih menunggu hasil review resmi. Dinas PMD juga telah bersurat untuk meminta penilaian terhadap standar desain yang digunakan.

Manuturi menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan penyimpangan tersebut.

[adsense]

"Memang ada informasi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Menanggapi isu adanya satu penyedia jasa, pihaknya mengaku tidak mengetahui berapa jumlah penyedia jasa yang terlibat dalam proyek tersebut.

[adsense]

Ia juga menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan Dinas PMD, tetapi juga melibatkan pihak kecamatan dan unsur terkait lainnya. Namun, pengawasan utama tetap berada di tingkat desa sebagai pelaksana kegiatan. (**)

[adsense]

[adsense]

Restu Putri Munthe, remaja asal Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), meraih Juara 1 Indonesia's Girl Sumut 2026 dalam ajang pemilihan Puteri Anak dan Puteri Remaja Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Karibia Boutique Hotel Medan, Sabtu (2/5/2026).

Prestasi tersebut disambut hangat Pemerintah Kabupaten Humbahas. Restu bersama orangtuanya berkunjung ke Rumah Dinas Bupati di Bukit Inspirasi, Kompleks Perkantoran Doloksanggul, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Kehadiran mereka diterima langsung Bupati Humbahas, Oloan P Nababan, didampingi Ketua TP PKK Humbahas, Erma Oloan P Nababan.

Bupati menyampaikan apresiasi atas capaian Restu yang dinilai membawa nama baik daerah. "Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Humbang Hasundutan dan diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya," ujar Oloan P Nababan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Menerima Audiensi Kepala BPS, Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Restu Putri Munthe diketahui merupakan siswi kelas X di SMKN 1 Doloksanggul, jurusan kecantikan. Ia lahir dan besar di Doloksanggul.

[adsense]

Prestasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Restu untuk meraih capaian yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional.(**)

[adsense]

[adsense]

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada April 2026 sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,00. Kota Gunungsitoli menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sementara Kabupaten Deli Serdang terendah.

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menyampaikan hal itu di Medan, Senin (4/5/2026). Ia menjelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 4,66 persen dengan IHK 114,53. Sedangkan inflasi terendah tercatat di Deli Serdang sebesar 1,92 persen dengan IHK 111,20.

[adsense]

"Aspek utama penyumbang inflasi tahunan berasal dari kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya," ujar Asim.

Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Sumatera Utara pada April 2026 juga mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jangka pendek.

[adsense]

Baca Juga:

• Pertamina Gelar Pasar Murah di Pantai Labu, 1.000 Paket Sembako Disalurkan

Kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, termasuk di wilayah Sumatera Utara yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok dan transportasi.

[adsense]

Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah ke depan.(**)

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan menggelar doa bersama lintas agama dan syukuran sebagai wujud rasa syukur atas pelaksanaan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 yang berlangsung aman, tertib, dan kondusif di Kota Medan. Kegiatan tersebut digelar di halaman Mapolrestabes Medan, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Acara dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi buruh, mahasiswa, serta jajaran Polri. Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, hadir langsung didampingi Wakapolrestabes AKBP Rudy Silaen, para pejabat utama, serta Kapolsek jajaran.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, perwakilan Kodim 0201/BS, perwakilan Kejari Medan Zulkarnaen Harahap, serta Pemerintah Kota Medan yang diwakili Asisten Pemerintahan Sofyan. Selain itu, hadir pula unsur MUI Kota Medan, FKUB Kota Medan, serta tokoh lintas agama dari Walubi, Matakin, PHDI, dan PGI.

[adsense]

Baca Juga:

• Sebulan, Polrestabes Medan Ungkap 250 Kasus: 290 Tersangka Ditangkap, Narkoba dan Kejahatan Jalanan Dominan

"Terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan aman dan baik. Seluruh kegiatan berjalan tertib sehingga Kota Medan tetap dalam kondisi kondusif," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan, kondisi tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat.

"Berdasarkan laporan media dan informasi masyarakat, kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga sepanjang momentum May Day," tambahnya.

[adsense]

Kapolrestabes juga mengungkapkan tren positif kamtibmas, di mana angka kejahatan jalanan menurun hingga 14 persen dan capaian keamanan meningkat sekitar 15 persen pasca Operasi Ketupat.

"Upaya dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini adalah bagian dari merangkai prestasi dalam kebersamaan," pungkasnya.

[adsense]

Perwakilan Pemko Medan, Sofyan, menyampaikan salam Wali Kota Medan sekaligus apresiasi atas suksesnya pelaksanaan May Day yang aman. "Pemerintah Kota Medan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi buruh serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian tali kasih kepada 31 anak yatim dari Panti Asuhan Bait Allah. Kegiatan dilanjutkan dengan persembahan lagu dari anak-anak panti, tausyiah oleh Al Ustadz H Arfan Maksum Nasution, serta doa bersama lintas agama yang dipimpin tokoh Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

[adsense]

Sebagai bentuk kepedulian sosial, juga diberikan bantuan kepada 19 anak yatim dari keluarga Polri serta 4 anak anumerta Polri. Kegiatan ditutup dengan foto bersama, pemberian bingkisan, serta ramah tamah.

Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan, mencerminkan sinergi kuat antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Medan pasca May Day 2026.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan P Nababan, mengundang dan menjamu siswa-siswi asal SMP di daerah itu yang berhasil lolos ke berbagai SMA unggulan. Kegiatan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi para siswa agar terus berprestasi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dalam arahannya, Bupati mengaku bangga atas capaian para siswa. "Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Humbang Hasundutan. Teruslah bersemangat dan percaya diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Menerima Audiensi Kepala BPS, Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya manajemen waktu sebagai cerminan disiplin dan tanggung jawab. Dengan pengelolaan waktu yang baik, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai.

[adsense]

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Humbahas, Erma Oloan P Nababan, mengingatkan bahwa keberhasilan masuk SMA unggulan bukanlah akhir perjuangan.

"Kehidupan di asrama membutuhkan kemampuan beradaptasi, disiplin, serta interaksi sosial yang baik. Untuk meraih cita-cita, tetaplah berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan," pesannya.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, diumumkan sejumlah siswa yang lolos ke berbagai SMA unggulan, di antaranya SMA Unggul Del, SMA Taruna Nusantara, SMA Negeri 2 Lintongnihuta, SMA Yayasan Soposurung, serta SMA Unggul Garuda. Selain itu, beberapa siswa masih menunggu hasil seleksi di SMA Unggul Matauli Pandan.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama. Perwakilan kepala sekolah, Sr Francine Juni Hutabarat SAg, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah.

[adsense]

"Kami berkomitmen memberikan yang terbaik bagi anak didik demi kemajuan pendidikan di Humbang Hasundutan," ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Masih ingat dengan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra Adjam yang dilaporkan ke Polda Sumut karena mempostingan foto Ketua DPRD Sumut dan Gubsu di Instagram?

Setelah proses pemeriksaan yang cukup bukti akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka kasus UU ITE terkait.

[adsense]

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan cukup bukti, akhirnya penyidik Ditressiber menetapkannya sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (4/5/2026).

Lanjutnya, pun begitu, kepada yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polda Sumut Apresiasi Polres Tapsel Gagalkan Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi

Dijetahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra Adjam dilaporkan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus ke Polda Sumut pada Agustus 2025 lalu karena berkomentar di di akun Instagram hastaranesia.id.

[adsense]

Akun itu mengunggah postingan dengan judul, "Bestie Politik Erni dan Bobby dinilai lemahkan fungsi pengawasan legislatif." (*)

[adsense]

[adsense]

Pendakwah sekaligus pengurus Mualaf Centre Indonesia, Hanny Kristianto, mengungkapkan telah mencabut sertifikat mualaf milik Richard Lee. Namun Hanny menegaskan tidak mencabut status mualaf Richard sebagai seorang muslim.

[adsense]

Keputusan tersebut dipicu oleh niat penggunaan sertifikat mualaf dalam polemik hukum terkait kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen yang menjerat Richard Lee.

"Saya enggak mencabut status mualafnya. Nah, jadi terbalik nih, hati-hati. Jadi, saya [hanya] mencabut sertifikatnya," kata Hanny seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Senin, (4/5/2026)

[adsense]

"Karena saya lihat waktu itu kan ramai tuh, ribut soal mualaf. Terus pengacaranya bilang, 'Ya kita ada bukti. Kita ada bukti Richard masuk Islam 5 Ramadan 2025 atau 5 Maret 2025.' Nah, berarti itu kan sertifikat yang akan digunakan," ujarnya.

Hanny menjelaskan bahwa sertifikat mualaf salah satunya bertujuan untuk perubahan data agama di KTP. Mengetahui bahwa sertifikat tersebut akan dijadikan bukti dalam kasus yang menjerat Richard Lee, Hanny memutuskan mencabut sertifikat itu.

[adsense]

Hal tersebut dilakukan Hanny untuk menghindari pihaknya terseret dalam konflik dan perselisihan yang dialami Richard. Sebelumnya, Samira Farahnaz atau dokter detektif (doktif) sempat menuding Richard Lee mempermainkan agama Islam, yang semakin memanaskan polemik di ruang publik.

"Sertifikat itu adalah bukti administrasi yang digunakan wajib dan disegerakan merubah kolom agama di KTP. Karena banyak sekali terjadi mualaf-mualaf meninggal, dikubur bukan dengan cara Islam," kata Hanny.

[adsense]

"Nah, akhirnya saya pikir, lho kok ini sertifikat mualaf yang harusnya sebagai syarat administrasi, tapi akan digunakan sebagai bukti konstruksi hukum di pengadilan," lanjutnya.

"Otomatis kan saya dan pengurus yang lain akan bolak-balik ditarik pengadilan. Terus kok dibuat bahan berantem atau bahan saling menyerang? Makanya saya putuskan, 'Sudah cabut saja sertifikatnya, saya nyatakan tidak berlaku,'" ungkapnya.

[adsense]

Hanny sebagai perwakilan dari Mualaf Centre Indonesia merupakan salah satu saksi saat Richard Lee memeluk Islam pada 6 Maret 2025 dibimbing oleh Derry Sulaiman dan Felix Siauw. Namun, ia juga mempertanyakan mengapa status agama di KTP Richard masih berstatus Katolik.

"Harusnya kan secara hukum sih udah begitu lama kok KTP-nya masih Katolik," kata Hanny.

[adsense]

Sementara itu, menanggapi kabar pencabutan sertifikat mualaf tersebut, pihak Richard Lee mengaku menerima keputusan Mualaf Centre Indonesia dan Hanny Kristianto.

"Kami menghargai setiap proses dan keputusan yang ada. Bagi kami, keyakinan adalah perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan sekadar label atau dokumen," tulisnya di media sosial pada Senin (4/5), seperti diberitakan detikHot.

[adsense]

"Dr. Richard tetap fokus menjalani hidup dengan nilai yang baik, berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk semua yang tetap mendukung dengan bijak. By Admin," jelasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, divonis 4,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hari terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

"Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto dan terdakwa II Yenni Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum," ujar ketua majelis hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026) dikutip dari detikcom

[adsense]

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

Hakim juga menghukum Hari membayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Nyatakan Negara Rugi 113 Juta Dolar AS Akibat Kasus Korupsi LNG

"Dan terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," ujar hakim.

[adsense]

Hakim menyatakan Hari dan Yenni terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya. Hakim menyatakan perbuatan Hari dan Yenni dalam perkara ini telah merugikan keuangan negara sebesar USD113.839.186,60.

Keadaan yang memberatkan vonis Hari dan Yenni yakni perbuatannya dinilai tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara keadaan meringankan vonis yaitu Hari dan Yenni masing-masing telah berusia di atas 60 tahun dan belum pernah dihukum.

[adsense]

Hakim menyatakan Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani bersalah melanggar Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Sebelumnya, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dituntut 5,5 dan 6,5 tahun penjara. Jaksa menyakini kedua terdakwa bersalah dalam kasus tersebut.

[adsense]

Jaksa menuntut Hari membayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Sementara itu, Jaksa menuntut Yenni dengan pidana penjara selama 5,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Yenni membayar denda Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polrestabes Medan mencatat capaian signifikan dalam pengungkapan kasus kriminal selama satu bulan terakhir.

Sebanyak 250 laporan polisi berhasil diungkap dengan total 290 tersangka yang diamankan dari berbagai jenis kejahatan, mulai dari perjudian, kejahatan jalanan, aksi premanisme hingga peredaran narkoba.

[adsense]

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dalam keterangan persnya di Mapolrestabes, Senin (4/5/2026) mengungkapkan bahwa dari ratusan tersangka tersebut, 16 orang di antaranya merupakan residivis. Selain itu, tujuh tersangka lainnya diketahui terlibat dalam sejumlah kasus berbeda yang sebelumnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

"Dari tujuh tersangka itu, terdapat keterkaitan dengan 22 laporan polisi di berbagai wilayah hukum Polrestabes Medan dan jajaran polsek," ujarnya didampingi Kasat Reskrim AKBP Adrian Riski Lubis dan Kasatres Narkoba Kompol Rafli Yusuf Nugraha.

[adsense]

Baca Juga:

• Pengembangan Kasus, Polrestabes Medan Ringkus Dua Kurir dan Sita 50 Kg Sabu Jaringan Antarpulau

"Meski demikian, kepolisian mencatat adanya penurunan angka kasus curas hingga 14 persen. Penurunan ini disebut sebagai hasil dari peningkatan intensitas patroli rutin, patroli gabungan TNI-Polri, serta tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan. Saat ini kasus curas ada tiga, namun tetap menjadi perhatian serius. Kita tidak mau underestimate," tegas Calvijn.

[adsense]

Di sisi lain tambahnya, pengungkapan kasus narkoba juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dalam periode yang sama, sebanyak 119 kasus narkotika berhasil diungkap dengan total 148 tersangka yang diamankan, termasuk dua orang residivis.

"Tak hanya penindakan, Polrestabes Medan juga aktif melakukan Gerebek Sarang Narkoba (GSN). Dalam satu bulan, tercatat sebanyak 15 lokasi berhasil digerebek yang tersebar di berbagai wilayah. Ini menyasar barak-barak narkoba, loket, hingga tempat hiburan yang terindikasi menjadi sarang peredaran narkotika," jelasnya.

[adsense]

Ia menambahkan, adapun lokasi penggerebekan meliputi Kecamatan Sibolangit sebanyak empat titik, Percut Sei Tuan tiga titik, Pancurbatu dua titik, Medan Maimun dua titik, serta masing-masing satu titik di Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Area, dan Kutalimbaru.

"Polrestabes Medan juga terus melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan, termasuk kawasan di sekitar rel kereta api yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba agar menciptakan situasi kamtibmas yang aman," tambahnya.

[adsense]

Dalam pemaparan tersebut, Calvijn juga mengungkapkan peta kerawanan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kecamatan Percut Sei Tuan disebut masih menjadi daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi, khususnya untuk kasus curas dan praktik perjudian.

"Percut Sei Tuan masih mendominasi. Ini menjadi atensi khusus bagi jajaran, termasuk Polsek Tembung untuk meningkatkan patroli dan penindakan," akunya.

[adsense]

Sementara itu menurut Kapolrestabes, kasus curat paling banyak terjadi di wilayah Medan Kota, curanmor di Medan Baru, serta aksi premanisme di Kecamatan Sunggal. Untuk kasus narkoba, Percut Sei Tuan juga tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi, sedangkan kegiatan GSN paling aktif dilakukan di wilayah Pancurbatu.

"Saya menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan masih ada barak-barak narkoba lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar bisa kita bersihkan dan menuju zero narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2026 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc.

Perpres yang diteken pada 5 Februari 2026 ini mengatur hak keuangan dan fasilitas yang didapat hakim ad hoc meliputi tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dalam menjalankan tugas, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan.

[adsense]

"Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan. Tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," bunyi pasal 3 dalam Perpres dikutip dari CNN Indonesia.

Perpres ini juga mengatur uang penghargaan hakim ad hoc yang diberikan pada akhir masa jabatan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan.

[adsense]

Baca Juga:

• Hakim Nyatakan Negara Rugi 113 Juta Dolar AS Akibat Kasus Korupsi LNG

a. sampai dengan 1 (satu) tahun: 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan;

[adsense]

b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun: 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan;

c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun: 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan;

[adsense]

d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun: 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan; dan

e. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun: 1 (satu) x uang penghargaan.

[adsense]

Lalu, Perpres ini juga menyatakan Hakim Ad Hoc yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena dijatuhkan sanksi administratif tingkat berat dan/ atau dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mendapatkan uang penghargaan.

Selain itu, Hakim Ad Hoc juga berhak menempati rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan. Jika belum tersedia, maka Hakim Ad Hoc dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

[adsense]

Di bawah ini besaran tunjangan hakim ad hoc terbaru berdasarkan kategori pengadilan:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

[adsense]

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Rp62.500.000

[adsense]

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Rp105.270.000.

Pengadilan Hubungan Industrial

[adsense]

1. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Rp105.270.000

[adsense]

Pengadilan Perikanan

1. Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama Rp49.300.000

[adsense]

Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp49.300.000

[adsense]

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp62.500.000

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp105.270.000

[adsense]

Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000

[adsense]

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000. (*)

[adsense]

[adsense]

Majelis hakim menyatakan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair telah mengakibatkan kerugian negara USD 113.839.186 atau sekitar Rp 1,9 triliun. Hakim menyatakan dua terdakwa dalam perkara ini terbukti menyalahgunakan kedudukannya.

Sidang vonis kasus dugaan korupsi LNG digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026). Kedua terdakwa dalam perkara ini ialah mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani.

[adsense]

"Terbukti telah menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas yang menimbulkan kerugian negara sejumlah USD 113.839.186,60 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction pada PT Pertamina dan instansi terkait lainnya," ujar hakim anggota Hiashinta Fransiska Manalu dikutip dari detikcom

Hakim menyatakan kasus ini juga terbukti telah memperkaya eks Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galaila Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim menyatakan pengadaan LNG ini juga memperkaya perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL).

[adsense]

Baca Juga:

• Ahok Selesai Diperiksa KPK 6,5 Jam sebagai Saksi Kasus Korupsi LNG

Sebelumnya, Hari Karyuliarto telah divonis 4,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hari terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan LNG.

[adsense]

"Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto dan terdakwa II Yenni Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum," ujar ketua majelis hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/5)

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, memimpin Apel Kerja Perdana sebagai Kajati Sumut yang baru, Senin (4/5/2026), di Gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Dalam arahannya, Muhibuddin meminta seluruh pegawai Adhyaksa di lingkungan Kejati Sumut untuk menerapkan prinsip dalam bekerja dan terus berbuat yang terbaik dalam kinerja Penegakan hukum.

[adsense]

Kajati Sumut juga mengingatkan dan menekankan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Sumut agar menghindari perbuatan tercela.

"Teruslah berbuat yang terbaik dalam melaksanakan penegakan hukum dengan berpedoman pada doktrin Tri Krama Adhyaksa," kata Kajati Sumut sebagaimana dilihat dan dikutip dari Instagram Berita Terkini, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Hadiri Perayaan Paskah, Rico Waas Tegaskan Tak ada Ruang Diskriminasi di Kota Medan

Menurut Muhibuddin, sebagai aparat penegak hukum wajib hukumnya menjaga kehormatan institusi Adhyaksa dengan bekerja maksimal dan ikhlas dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Untuk itu, ia mengajak jajaran agar bersama sama bekerja dengan memperhatikan pedoman dan aturan yang telah ditentukan.

[adsense]

[adsense]

"Mari bersama-sama bekerja secara ikhlas, laksanakan tugas dengan memperhatikan pedoman dan aturan yang telah ditentukan.

Kita berupaya bekerja tulus karena kelak kita harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini juga telah dituliskan sebagaimana dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa," ujar Kajati.

[adsense]

Apel tersebut diikuti seluruh pegawai Kejati Sumut, yang dilaksanakan di Gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Kegiatan apel itu dihadiri para asisten, Kabag TU, Koordinator, para kepala seksi dan kasubsi, para jaksa senior, dan seluruh pegawai di lingkungan Kejati Sumut. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Muhibuddin Dilantik jadi Kajati Sumut, Jaksa Agung : Lakukan Pengawasan Ketat

[adsense]

[adsense]

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I memprakirakan sebagian besar wilayah Sumut akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat selama periode 4-11 Mei 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai petir dan angin kencang.

[adsense]

Berdasarkan data observasi BMKG, curah hujan cukup tinggi telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada 30 April 2026, Pos Hujan Balimbingan di Kabupaten Simalungun dan Pos Hujan Kebun Ambalutu di Kabupaten Asahan masing-masing mencatat curah hujan sebesar 57,0 mm.

Sementara itu, pada 1 Mei 2026, AWS Jawa Maraja Bah Jambi di Simalungun mencatat 76,4 mm, serta Stasiun Meteorologi FL Tobing di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 68,0 mm.

[adsense]

Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) BMKG Wilayah I Martha Rosefina Manurung menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berada di fase 2 di Samudra Hindia, serta aktifnya gelombang atmosfer seperti Gelombang Rossby dan Gelombang Kelvin.

Menurutnya, faktor tersebut diperkuat oleh adanya daerah pertemuan angin (konvergensi) dan perlambatan angin (konfluensi) yang memanjang dari pesisir timur hingga pesisir barat Sumut.

[adsense]

Ditambah dengan kondisi atmosfer yang labil, hal ini meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. "Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Adapun daerah yang berpotensi terdampak antara lain Kabupaten Langkat, Kota Medan, Deliserdang, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, wilayah Kepulauan Nias, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

[adsense]

BMKG mengimbau masyarakat serta pemangku kepentingan untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web, aplikasi InfoBMKG, media sosial, maupun layanan call center.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan melakukan langkah antisipasi guna mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

[adsense]

BMKG menegaskan bahwa informasi prakiraan cuaca akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan dinamika atmosfer, sehingga masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman dan waspada. (*)

[adsense]

[adsense]

Gebyar dan Expo Pendidikan Sumut 2026 yang digelar di Lapangan Astaka Jalan William Iskandar Pasar V Kenangan Baru Percut Sei Tuan, Deliserdang ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga SSTP MSi, Senin (4/5/2026) sore.

[adsense]

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga mengatakan, Gebyar dan Expo Pendidikan Sumut 2026 kali ini dirancang sebagai ruang kolaborasi besar antara pemerintah, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri serta masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inovatif dan berdaya saing.

Dikatakan, kegiatan dimaksud bisa membawa pendidikan di Sumut terus bergerak menuju arah yang lebih inovatif, kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sejalan dengan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Zeira Sesalkan Terjadinya Tawuran Pelajar di Aeknatas

Melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) ke depan diharapkan bisa meningkatkan kualitas lulusan khususnya siswa/i atau peserta didik SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) agar lebih mudah terserap di dunia kerja.

[adsense]

Pihaknya menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dari PT Bank Sumut, Bank Indonesia, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta semua pihak yang telah memberikan dukungan pada Kegiatan Gebyar dan Expo Pendidikan Sumut 2026.

Hadir pada penutupan Gebyar dan Expo Pendidikan Sumut 2026, yakini Jajaran Pejabat Disdik Sumut, para Kepala SMA, SMK dan SLB, guru dan tenaga kependidikan, para siswa/i SMA, SMK dan SLB serta masyarakat. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Deliserdang membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui pelaksanaan Job Fair sebagai langkah konkret memperluas akses kerja dan menekan angka pengangguran.

Langkah tersebut ditegaskan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026 di Balairung, Lubukpakam, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa Job Fair yang akan digelar pada 11 Mei mendatang menjadi yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Deliserdang dan diharapkan menjadi wadah efektif mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

"Pada 11 Mei nanti, untuk pertama kalinya Kabupaten Deliserdang akan menggelar Job Fair. Ini menjadi peluang nyata bagi para pencari kerja di daerah ini untuk terhubung langsung dengan perusahaan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Apresiasi May Day 2026 Berlangsung Aman dan Damai

"Job Fair ini kami siapkan sebagai ruang temu antara pengusaha dan tenaga kerja. Pemerintah hadir untuk memastikan prosesnya terbuka dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Bupati juga mengapresiasi sinergi yang terbangun dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk peran berbagai pihak dalam merangkul pengusaha dan pekerja dalam satu forum bersama.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan Job Fair harus berkelanjutan serta mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama.

[adsense]

"Kita ingin tenaga kerja Deliserdang menjadi prioritas di daerahnya sendiri. Ini penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, dampak dari aktivitas usaha dan ketenagakerjaan pada akhirnya akan bermuara ke daerah, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan manfaat tersebut kembali kepada masyarakat.

[adsense]

"Keberhasilan daerah diukur dari kemampuan menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini yang terus kita dorong," tegasnya.

Bupati juga mendorong agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan transparan oleh perusahaan.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menerangkan bahwa meskipun kewenangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berada pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetap berperan aktif melalui mediasi dan penguatan koordinasi.

"Walaupun kewenangan terbatas, kami tidak akan lepas tangan. Mediasi dan koordinasi akan terus kami perkuat," tegasnya lagi.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Panitia May Day 2026, Evi Linus Gea, menyampaikan bahwa kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pekerja di Deliserdang. Ia juga menegaskan komitmen 62 serikat buruh dan pekerja untuk mendukung program pemerintah daerah.

"Kami dari 62 serikat buruh dan pekerja yang tergabung dalam perayaan May Day tahun ini berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah daerah," ujarnya.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta meningjatkan kesadaran bersama menjaga keamanan lingkungan, Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kamtibmas kepada warga di Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) Lingkungan 7, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Senin (4/5/2026)

"Dalam kegiatan sambang ini, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ujar Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan, AKP Khairi Amri.

[adsense]

Menurut Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan, peran keluarga, khususnya dalam mengawasi kegiatan anak-anak dan remaja, agar tidak keluar rumah hingga larut malam, jika tidak ada keperluan mendesak, guna mengantisipasi terjadinya tawuran, peredaran narkoba, dan aksi begal

Diharapkan, melalui kegiatan tersebut, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat.

[adsense]

Selain itu, terjalin kerja sama yang baik dalam mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas di Kecamatan Medan Belawan, khususnya di Kelurahan Bagan Deli.(**)

[adsense]