[adsense]

Sidang kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dengan jeriken. Adapun terdakwa dalam kasus ini di antaranya ialah Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/6/2026).

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Tujuh orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), lima di antaranya anggota Polrestabes Medan yang terdiri atas tiga penangkap dan dua pemeriksa (penyidik).

[adsense]

Sedangkan dua saksi lainnya adalah pihak SPBU Jalan Jamin Ginting Medan, tepatnya di Simpang Pos. Persidangan ini dipimpin oleh Happy Efrata Tarigan sebagai ketua majelis hakim dan hakim masing-masing Khamozaro Waruwu dan Sarma Siregar.

Erwin dan P. Sijabat sebagai penangkap menjelaskan bahwa proses penangkapan dilakukan saat mereka tengah berpatroli atas surat perintah dari Kapolrestabes Medan di saat situasi minyak mengalami kelangkaan pada Selasa (6/1/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dua Penganiaya Pasutri di Tembung Diciduk Timsus JCS dan Unit Resmob

"Kami disuruh patroli waktu itu atas perintah Kapolrestabes Medan. Kami langsung dapat pas lagi melintas di Jalan Jamin Ginting. Tersangka sedang mengisi minyak pertalite dengan menggunakan dua jeriken di SPBU," kata Erwin di persidangan.

[adsense]

Menurut Erwin, saat dirinya menghampiri kedua terdakwa, dia melihat Aziz sedang mengisi jeriken yang kedua dan dalam kondisi sudah terisi setengah. Ia menyebut, Aziz adalah orang yang mengisi jeriken pertama dan kedua, bukan orang lain.

"Begitu saya sampai, saya tanya sudah berapa yang terisi, katanya satu dan satu jeriken lagi yang saya lihat sudah terisi setengah. Terdakwa (Ranning) membawa dua jeriken. Saya lihat sudah terisi separo kondisinya jeriken yang kedua dan sudah ada transaksi. Kami tangkap jam 12.45 WIB. Setelah ditangkap mereka langsung dibawa ke Polrestabes Medan," katanya.

[adsense]

Lebih lanjut, saat dicecar mengenai apakah Erwin ada melihat orang lain selain Ranning membeli minyak menggunakan jeriken, dua saksi penangkap mengaku tak ada melihat.

"Tidak ada melihat. Terdakwa kooperatif, tidak ada berupaya melarikan diri," ujarnya.

[adsense]

Penasihat hukum (PH) kedua terdakwa, Hermansyah Hutagalung, menyoroti kesaksian para saksi polisi. Ia menegaskan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi bahwa yang mengisi jeriken kedua adalah orang lain, bukan Aziz.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak PH para terdakwa. Pasalnya, fakta yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan keterangan BAP kepolisian.

[adsense]

Terungkap juga di persidangan bahwa para penangkap melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Kapolrestabes Medan berupa patroli bulanan. Sementara di dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), mereka melakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat.

Saksi polisi lainnya yang turut dihadirkan dalam persidangan ialah Fransisko dan Andik Wiratika selaku Ketua Tim (Katim) Penyidikan. Kelima saksi polisi yang diperiksa dinilai berkelit dan plin plan oleh majelis hakim. Pasalnya, keterangan yang disampaikan banyak bertolak belakang.

[adsense]

Ketika diberi kesempatan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi, Aziz membantah mengisi pertalite dua jeriken, ia mengatakan hanya mengisi satu jeriken dan satu jeriken lagi temannya, Resi, yang mengisi jeriken, tetapi tidak ditangkap.

Aziz dan Ranning mengatakan bahwa saat mereka disamperi polisi, mereka disuruh untuk mengisi minyak ke jeriken lagi oleh penyidik. Mereka pun bersaksi bahwa ada orang lain juga yang mengisi minyak dengan jeriken, akan tetapi tidak ditangkap.

[adsense]

Salah satu hakim anggota, Khamozaro Waruwu, pun terlihat heran dengan para saksi polisi tersebut. "Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request, jadi kalian enggak murni melakukan penegakan hukum. Saya berharap jangan sampai perkara ini sampai membuat Komisi III marah, seperti perkara yang di Kabanjahe (Amsal Sitepu) kemarin," ucapnya.

Khamozaro mengatakan bahwa Aziz bukan sebagai operator SPBU sebagaimana yang saksi polisi sampaikan di persidangan.

[adsense]

"Ini bukan operator, mereka hanya buruh yang bekerja mengisikan minyak di SPBU. Kita mau cari kebenaran materiel, ya. Tidak ada tendensi apa-apa. Saudara jangan main-main, ini risikonya profesi saudara. Camkan itu," katanya.

Hakim pun menyoroti penetapan tersangka dan pemeriksaan ahli Migas di hari yang bersamaan, yakni tanggal 7 Januari 2026. Khamozaro mempertanyakan apabila hal tersebut dilakukan bersamaan, kapan gelar perkaranya dilakukan. Namun, pertanyaan tersebut tak mampu dijawab saksi polisi, terutama Katim Penyidikan, Andik Wiratika.

[adsense]

Seusai persidangan, tim PH mendampingi terdakwa terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W Panggabean, Edoward M Hutapean SH MH, Lamhot W Tampubolon, dan Try Brata Purba memberi pernyataan kepada media.

Menurut Hermansyah, kliennya didakwa melanggar Pasal 55 Undang-undang Migas yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Namun, ia menilai penerapan pasal tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

[adsense]

"Orang ini dikenakan pasal untuk mafia migas. Pasal 55 Undang-Undang Migas bercerita tentang denda hukuman Rp60 miliar dan ancaman hukuman enam tahun penjara. Sementara ini hanya beli 20 liter," ujar Hermansyah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kliennya, saat pengisian BBM menggunakan jeriken, terdakwa awalnya hanya membeli sekitar 20 liter. Namun kemudian, kata dia, terdapat penambahan volume BBM hingga mencapai 25 liter.

[adsense]

"Menurut keterangan dia, disuruh tambah lima liter lagi. Jadi 25 liter. Si Silalahi adalah operator yang mengisi minyak. Karena di pertengahan jalan dia diberhentikan, selanjutnya digantikan operator lain dan ditambah lagi pengisian minyak ke jeriken itu. Ini pengondisian bagi kita," katanya.

Ia mengatakan pihaknya berencana menghadirkan saksi meringankan yang tak lain adalah anggota komisi III DPR RI yang turut membahas penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memberikan pandangan dalam persidangan.

[adsense]

"Nanti kami akan menghadirkan saksi yang membuat KUHP dan KUHAP itu sendiri agar aparat penegak hukum paham bahwa dia salah memerintahkan anggotanya untuk menangkap orang-orang tumbal seperti ini. Jadi hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hermansyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa.

[adsense]

Menurut dia, permohonan tersebut diajukan karena kondisi kesehatan ayah terdakwa yang sedang menderita kanker.

"Karena papanya sakit kanker. Kalau enggak karena papanya sakit kanker, kami enggak minta permohonan penangguhan penahanan," katanya.

[adsense]

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penanganan perkara oleh penyidik, Hermansyah menegaskan pihaknya menilai terdapat unsur kesengajaan.

"Bukan kesalahan SOP bagi kami. Menurut kami ini pengondisian sengaja untuk menangkap mereka sebagai tumbal," katanya.

[adsense]

Bahkan, tim penasihat hukum berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dengan melaporkannya ke Komisi III DPR RI.

"Bukan di-Propam-kan, tapi kami laporkan nanti ke Komisi III DPR RI. Dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Bila perlu kami laporkan juga Kapoltabes sama Kajari," ucapnya.

[adsense]

Sementara itu, terdakwa Ranning Alamer Mulsim Cibro berharap majelis hakim dapat membebaskannya dari seluruh dakwaan yang disangkakan.

"Saya harap bebas saja, Bang," ujarnya singkat kepada wartawan usai persidangan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pihak-pihak terkait terus berupaya maksimal untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Hingga saat ini, puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah terbangun dan sebagian besar telah siap beroperasi.

[adsense]

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Dapur MBG atau SPPG Labura, H M Ikhwan Lubis (Iwan), mengatakan berdasarkan data jumlah penerima manfaat tahun 2025, idealnya Kabupaten Labura memiliki 55 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten tersebut.

"Artinya, jika 55 SPPG atau Dapur MBG dapat terbangun, maka kebutuhan makan bergizi gratis bagi seluruh warga penerima manfaat di Labura dapat terpenuhi," ujar Iwan kepada sejumlah wartawan di kantornya, Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Modus Korupsi Dadan cs: Yayasan SPPG Terafiliasi

Menurutnya, 28 SPPG yang tersebar di delapan kecamatan itu telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan teknis, termasuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup Labura serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Dinas Kesehatan Labura.

[adsense]

"Kami terus mendorong percepatan pembangunan SPPG agar target yang dibutuhkan dapat segera tercapai, sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat yang memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan," katanya.

Iwan berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dalam mendukung program nasional tersebut demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

KPK mengungkap peran Wamen Imipas nonaktif Silmy Karim (SK) dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kemekum Imipas pada rentang waktu 2022-2026. KPK mengatakan Silmy Karim diduga melakukan pemerasan dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal WNA.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers, Kamis (4/6/2026). Dikutip dari detikcom, Setyo mengatakan perbuatan ini dilakukan Silmy Karim saat masih menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

[adsense]

Silmy disebut 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal Kementerian Imipas, Jaya Saputra (JS), yang saat ini menjabat Kakanwil Imigrasi Jawa Barat.

"Saudara SK selaku Wakil Menteri Imipas tahun 2025-2026, yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Saudara JS selaku Direktur Izin Tinggal," ujar Setyo.

[adsense]

Baca Juga:

• Eks Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam, hingga Kakanwil Jabar Pakai Rompi Tahanan KPK

"BGS dan TBS masing-masing keduanya Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra tambahan atau pungli dari para pengurus maupun penjamin atau sponsor untuk para WNA ini, untuk setiap permohonan dokumen izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga dependen," jelas Setyo.

[adsense]

Setyo mengungkapkan, untuk memuluskan rencana pemerasan ini, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu juga memberikan akses kepada staf Subdit Izin Tinggal, yakni Juniadi Sri Priambudi (JSP) dan Gusti Benardiansyah (GST).

"Jadi selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp 145,5 miliar," ungkap Setyo.

[adsense]

Setyo menjelaskan uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imigrasi setiap pekan. Dia memperkirakan masing-masing orang yang menerima 'jatah', termasuk Silmy Karim, sebesar Rp 100 juta per minggu.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Dirjen Imigrasi/Kementerian Imipas yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK, diperkirakan menerima jatah sebesar Rp 100 juta per minggu," ungkapnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anggota sekaligus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhan Batu Utara (Labura), H Arli Simangunsong, melaksanakan reses di Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan resesnya dipusatkan di balai desa dan Kepala Desa Parkebunan Londut, M Faisal hadir saat itu bersama warga Desa Perkebunan Londut

[adsense]

Dalam reses itu, Arli menegaskan, kegiatan reses merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota DPRD dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan masa reses merupakan bagian dari siklus kerja DPRD.

" Reses bukan kegiatan tambahan, tapi kewajiban formal DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat dan masa reses itu tiga kali dalam setahun, " katanya

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota DPRD Labura H Saiful A Tanjung Reses di Desa Gunungmelayu

" Aspirasi dan usulan yang disampaikan warga tersebut akan ditampung dan akan dibawa ke pembahasan di tingkat kabupaten, " kata Ketua Partai Hanura Labura itu.(**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar), Rabu (3/6/2026) malam.

Razia tersebut dipimpin Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu Tribowo dan melibatkan seluruh jajaran pejabat struktural, staf, serta petugas pengamanan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang di dalam lapas.

[adsense]

Sebelum razia dimulai, Tribowo memberikan arahan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap mengedepankan aspek keamanan selama pelaksanaan pemeriksaan.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap kamar hunian warga binaan beserta barang-barang yang berada di dalamnya.

[adsense]

Dari hasil razia, sejumlah barang yang tidak diperbolehkan ditemukan dan diamankan untuk selanjutnya didata serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tribowo menegaskan bahwa razia kamar hunian merupakan kegiatan rutin yang akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.

[adsense]

"Dengan pelaksanaan razia secara berkala, diharapkan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari Halinar sehingga proses pembinaan warga binaan dapat berjalan secara optimal," ujar Tribowo.

Menurutnya, upaya pemberantasan Halinar menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas.

[adsense]

Karena itu, pengawasan dan pemeriksaan akan terus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada celah bagi masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.

Melalui kegiatan razia tersebut, Lapas Kelas IIA Pancurbatu kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemasyarakatan yang bersih, aman, dan tertib, sekaligus menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif bagi seluruh warga binaan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pangdam I Bukit Barisan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hensdy Antariksa melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Toba cakupan wilayah Kodim 0210 Tapanuli Utara, Kamis (4/6/2026).

Mengawali kunker ke daerah Toba, Mayjen Hendry Antariksa dan rombongan tiba di MA. KIPAN-A YON 125/SMB Jalan Serma muda Desa Sibolahotang Kecamatan Balige Kabupaten Toba.

[adsense]

Kehadiran Pangdam I/BB ke Toba didampingi Dandim 0210 TU Letkol Kav Ronald Tampubolon disambut Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus,Letkol Inf Suyono (Danbrig-7/RR), Letkol Inf Hari Mughnii Nagara(Danyon 125/SMB), Mayor Arh.Guntur Sebayang (Pabung Dim-0210/TU) dan tokoh masyarakat dan tokoh.

Dalam kunjungan kerja ini, Pangdam meninjau secara langsung sejumlah karya bakti TNI bersama masyarakat dengan meninjau pembangunan sarana air bersih, pembangunan kamar mandi, perbaikan plafon gereja HKBP Hutagaol serta pemberian bingkisan bagi lansia.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunker ke Sibolga: Apresiasi Karya Nyata Prajurit Pascabencana

Semoga dengan karya bakti TNI Angkatan Darat ini, kata Pangdam, bermanfaat buat masyarakat.

[adsense]

" Semoga ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden. Program pemerintah yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat untuk bisa meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat yang belum mendapatkan akses pembangunan, " ungkapnya.

Untuk pembangunan sarana air bersih yang saat ini telah dilakukan oleh TNI AD di Sumut, ada sebanyak 271 titik. Kedepannya sejumlah titik pembangunan jembatan juga akan dilakukan di Sumut sehingga masyarakat mendapatkan akses yang baik. Sehingga dengan perbaikan ini akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

[adsense]

" Kedepan kita akan meningkatkan pembangunan jembatan di beberapa titik sehingga dengan pembuatan jembatan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak akan ada lagi anak anak sekolah yang menyeberangi sungai, " pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa bersama Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius TP Hutabarat meresmikan Jembatan Wiradharma Aek Haidupan-Siualuompu di Desa Hutagalung Siualuompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Taput, Kamis (4/6/2026).

Peresmian dihadiri Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Eko Antony Chandra Lestianto, Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Bupati Humbang Hasundutan Oloan Nababan, unsur Forkopimda Taput, anggota DPRD, para kepala OPD, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.

[adsense]

Jembatan ini merupakan kolaborasi empat pihak yaitu, Pemerintah Kabupaten Taput, TNI Angkatan Darat, Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Mayjen TNI Hendi Antariksa menegaskan, bahwa keberadaan jembatan ini bertujuan memberi akses transportasi yang lebih layak bagi warga.

[adsense]

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunker ke Sibolga: Apresiasi Karya Nyata Prajurit Pascabencana

Bupati Jonius TP Hutabarat menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan yang selama ini dinantikan masyarakat. Ia merinci, pada APBD 2026, Pemkab Taput mengalokasikan Rp 475 juta untuk bangunan bawah atau pondasi jembatan.

[adsense]

Bangunan atas berupa jembatan Bailey dikerjakan TNI AD, sementara pekerjaan bronjong ditangani BWSS II Medan. Pemprov Sumatera Utara juga turut menganggarkan lanjutan pembangunan bronjong pada tahun yang sama.

Bupati secara khusus mengapresiasi jajaran Kodim 0210/Taput yang terlibat langsung dalam pengerjaan. Keterlibatan TNI, kata dia, membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan lewat kerja nyata yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat.

[adsense]

Untuk memperluas konektivitas, Pemkab Taput juga akan melanjutkan perbaikan jalan dari ujung jembatan menuju Desa Simamora. Langkah itu diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan di wilayah sekitar.

"Semoga jembatan ini menjadi sarana yang menghubungkan harapan dengan kenyataan, potensi dengan kesempatan, serta masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera," ujar Bupati Jonius menutup sambutannya.

[adsense]

Sebagai penutup rangkaian peresmian, Pangdam I/BB bersama Bupati Taput menyerahkan tali asih berupa paket sembako kepada perwakilan masyarakat setempat (**)

[adsense]

[adsense]

Komisi C DPRD Sumut mengultimatum Perumda Tirtanadi untuk segera menyelesaikan hak para pensiunan yang telah diperkuat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dituntaskan dalam waktu 10 hari terhitung sejak rapat ini, lembaga legislatif akan melapor ke Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk dievaluasi seluruh jajaran direksi.

Ultimatum ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan Perumda Tirtanadi yang dipimpin Ketua Komisi C Rony Reynaldo Situmorang SH MH dihadiri anggota Komisi C Pintor Sitorus dan Syahrul Efendi Siregar, jajaran Direksi Perumda Tirtanadi, Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, kuasa hukum pensiunan serta sejumlah mantan pegawai yang memperjuangkan hak mereka, Kamis (4/6/2026) sore di DPRD Sumut.

[adsense]

Selain itu, Komisi C juga mengeluarkan rekomendasi yang dibacakan Rony Situmorang, diantaranya, mendesak Perumda Tirtanadi segera berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht serta melaporkan hasilnya dalam waktu paling lama 10 hari.

"Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, DPRD Sumut akan menyurati Gubernur Sumut untuk melaporkan persoalan tersebut sekaligus merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja Direksi Perumda Tirtanadi," tegas Rony Situmorang yang juga politisi Partai Nasdem itu.

[adsense]

Baca Juga:

• RDP Bersama Komisi C DPRD Sumut, BNI Tegas Ingin Kasus Koperasi Swadharma Cepat Selesai

Menurutnya, putusan pengadilan telah memenangkan para pensiunan dengan nilai tuntutan mencapai sekitar Rp4 miliar lebih dari dua kelompok gugatan. Para pensiunan hanya berharap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

[adsense]

Sementara itu, manajemen Perumda Tirtanadi mengaku masih berhati-hati mengambil keputusan karena khawatir pembayaran hak pensiunan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Mereka beralasan sebagian dana tersebut berkaitan dengan kerja sama program asuransi hari tua bersama AJB Bumiputera 1912.

Penjelasan itu mendapat respons keras dari anggota Komisi C DPRD Sumut Pintor Sitorus seraya menegaskan, Perumda Tirtanadi seharusnya menjalankan putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum mempersoalkan urusan lain.

[adsense]

Suasana rapat berlangsung haru ketika para pensiunan menyampaikan kondisi yang mereka alami. Lilik Suryadi yang mengabdi selama 34 tahun mengaku hanya ingin menikmati pensiunan di masa tua dengan tenang setelah puluhan tahun bekerja di Tirtanadi.

Kesedihan serupa juga disampaikan Zulkarnaen Harahap yang mengaku para pensiunan terpaksa menjual harta benda bahkan meminjam uang untuk bertahan hidup sambil menunggu hak pensiun yang hingga kini belum mereka terima.

[adsense]

Diakhir pertemuan, Rony Reynaldo Situmorang menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga para pensiunan memperoleh kepastian. Sementara manajemen Tirtanadi dan Pemprov Sumut tetap beralasan menunggu proses Peninjauan Kembali (PK) yang masih berlangsung di Mahkamah Agung.(*)

[adsense]

[adsense]

Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata mendorong Pemerintah Kota Medan lebih proaktif menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terutama di tengah kondisi nilai tukar dolar yang terus mengalami kenaikan.

Menurutnya, wali kota perlu menghadirkan berbagai terobosan atau "ide-ide besar" yang mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

[adsense]

Ia menilai dinas-dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi yang menangani ketenagakerjaan, harus lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kebijakan pemerintah, khususnya Kota Medan, harus berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan UMKM. Diperlukan langkah-langkah kreatif untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," kata Binsar kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Antisipasi LPJU Padam di Bulan Puasa, Mobil Tangga Harus Ada Tiap Kecamatan

Ia mencontohkan sektor kesehatan, pendidikan, dan kuliner sebagai bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

[adsense]

Pemerintah harus menggendong atau memfasilitasi investor lokal, nasional, dan asing agar berinvestasi di Medan.

"Sektor rumah sakit, pendidikan, dan kuliner memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

[adsense]

Dia berharap pemerintah dapat mendorong lahirnya berbagai usaha dan industri baru yang mampu menampung tenaga kerja secara masif sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Medan dapat terus meningkat. (*)

[adsense]

[adsense]

Kondisi ruas jalan dari Desa Tetehosi menuju Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, dikeluhkan warga akibat mengalami kerusakan dan digenangi air hingga berlumpur, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta pengguna jalan yang melintas setiap hari.

Kerusakan jalan tersebut diduga diperparah oleh tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut, khususnya mobil fuso pengangkut bahan material.

[adsense]

Warga menilai beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan menjadi salah satu penyebab utama cepat rusaknya infrastruktur yang menjadi akses penghubung antarwilayah tersebut.

Seorang pengendara bermarga Waruwu saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Kamis (4/6/2026), mengungkapkan bahwa kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung cukup lama.

[adsense]

Baca Juga:

• Jalan Desa Lauri Nias Rusak Parah, Warga Minta Pemerintah Batasi Truk Bermuatan Berat

"Ini sudah beberapa kali ditimbun oleh warga, namun tetap saja berlubang dan digenangi air. Apalagi jalan ini sering dilewati mobil fuso pembawa bahan material, sehingga kerusakannya semakin parah," ujar Waruwu.

[adsense]

Ia menambahkan, saat musim hujan tiba, genangan air disertai lumpur yang menutupi lubang jalan kerap membahayakan pengendara.

Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang harus mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti untuk menghindari lubang yang tertutup air demi keselamatan saat melintas di ruas jalan tersebut.

[adsense]

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Nias segera turun tangan melakukan perbaikan permanen terhadap jalan yang rusak itu.

Mereka menilai perbaikan infrastruktur sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur menuju Kecamatan Ulugawo tersebut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Isak tangis haru korban investasi bodong di BNI (Bank Negara Indonesia) Cabang Pematangsiantar "pecah" dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut, Rabu (3/6) menuntut agar dana mereka sebesar Rp4,25 miliar segera dikembalikan.

[adsense]

Setelah hampir 11 tahun berjuang mencari keadilan, para korban mengaku lelah menunggu kepastian atas uang yang mereka investasikan. Mereka berharap DPRD Sumut dapat membantu memperjuangkan hak-hak mereka yang hingga kini belum terpenuhi.

[adsense]

Suasana rapat Komisi C DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi C Rony Reynaldo Situmorang SH berlangsung emosional, ketika beberapa korban menyampaikan langsung penderitaan yang mereka alami di hadapan anggota dewan.

[adsense]

Sejumlah korban bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui."Sampai kapan lagi kami harus menunggu? Kami hanya ingin uang kami kembali," ujar salah seorang korban sambil menangis sedih dihadapan anggota Komisi C.

[adsense]

Kuasa hukum korban, Daulat Sihombing, menjelaskan kasus tersebut bermula pada 2015-2016 ketika sejumlah nasabah ditawari program simpanan berimbal hasil tinggi oleh oknum pejabat BNI Pematangsiantar.

[adsense]

Menurut Daulat, karena penawaran dan transaksi dilakukan di lingkungan kantor bank, masyarakat meyakini program tersebut aman dan memiliki keterkaitan dengan lembaga perbankan sehingga bersedia menempatkan dana dalam jumlah besar.

[adsense]

Pada awalnya para nasabah masih menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Namun beberapa bulan kemudian pembayaran terhenti dan dana pokok yang telah disetorkan tidak dapat dicairkan kembali.

[adsense]

Sebanyak 15 korban tercatat memperjuangkan pengembalian dana sekitar Rp4,25 miliar. Sementara total kerugian seluruh korban dalam perkara tersebut disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

[adsense]

Meski para korban telah memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar uang nasabah dikembalikan oleh BNI, tapi mereka mengaku belum memperoleh haknya secara penuh hingga saat ini.

[adsense]

Bahkan, upaya mediasi yang sebelumnya menghasilkan kesepakatan penyelesaian sebesar Rp2,8 miliar juga belum terealisasi, sehingga menambah kekecewaan para korban.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus itu hingga tuntas. Bahkan DPRD Sumut berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi XI DPR RI, apabila tidak ditemukan solusi konkret.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Wilayah I BNI Sumut Rustianto, menjelaskan bahwa Koperasi Swadharma merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari BNI. Meski demikian, BNI menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(A4).

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sejumlah petani di Kabupaten Simalungun mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska. Pasalnya semenjak awal tahun 2026 jarang di temukan di sejumlah Kios Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Simalungun.

Hal tersebut disampaikan sejumlah petani di Kecamatan Jorlanghataran, Marga Silitonga didampingi warga lainnya Marga Marpaung, Butarbutar, Siregar ke jurnalis harian SIB.com di Jalan Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Silitonga menerangkan, semenjak beberapa bulan terakhir, pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska langka di sejumlah kios pendistribusian pupuk bersubsidi hingga dikeluhkan para petani.

Lanjut Silitonga, sejumlah petani juga telah berupaya mencari pupuk bersubsidi tersebut di kecamatan lainnya namun pupuk tersebut juga tidak ditemukan.

[adsense]

Baca Juga:

• Harga Jagung Tinggi Bikin Petani di Simalungun Tersenyum

Menurut Marpaung warga Nagori Bah Sampuran mengakui, beberapa minggu terakhir dirinya terpaksa harus membeli pupuk bersubsidi urea dan phonska dari salah satu kios di Kelurahan Tigabalata Rp 200.000 per saknya karena tanaman padinya sangat butuh pemupukan yang selayaknya harga pupuk tersebut Rp 90.000-95.000 per saknya.

[adsense]

"Kita terpaksa membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan harga tinggi

karena takut gagal panen. Pemilik kios berdalil harga pupuk dinaikkan karena dirinya tidak masuk dalam data rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) di kios pupuk tersebut," pungkasnya.

[adsense]

Terpisah masyarkat di Kecamatan Dolokpanribuan, M Nadapdap juga mengeluh pupuk bersubsidi saat ini langka di sejumlah kios pendistribusian pupuk, pada hal petani sangat membutuhkannya.

Ditempat lain, warga di Kecamatan Panei, Marga Simare-mare dan Boru Hasibuan mengatakan hal senada, para petani saat ini mengeluh karena beberapa bulan terakhir pupuk berusubsidi sangat langka hingga puluhan hektar tanaman jagung dan padi terancam gagal panen karena kekurangan pupuk.

[adsense]

"Pada semester pertama, para petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea dan phonska masing-masing satu sak per angggota kelompok tani. Kebutuhan pupuk Ini tidak mencukupi," ujar Simare-mare yang mengaku memiliki tanaman jagung seluas kurang lebih 15 rante.

Para petani berharap pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut pendistribusian dan penyebab kenapa pupuk bersubsidi langka saat hingga membuat petani menjerit gagal panen.

[adsense]

Salah satu pemilik kios, di Kecamatan Jorlanghataran L Siahaan, Kios Pupuk di Kecamatan Dolokpanribuan Narasaon, dan Kecamatan Panei Marga Purba mengatakan hal senada, semenjak awal tahun 2026 pendistribusian pupuk bersubsidi dari pihak distribusor ke kios pengecer tidak sesuai dengan kuota pengajuan kebutuhan kelompok tani.(**)

[adsense]

[adsense]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) merilis Dokumen Kependudukan Bulanan (DKB) Semester II Tahun 2025 sekaligus menyampaikan Data Dinamis Kependudukan terbaru dengan batas waktu pemotongan data (cut-off date) per 2 Juni 2026.

Kepala Disdukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan SPd MM, Kamis (4/6/2026), mengatakan penerbitan data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

[adsense]

Menurutnya, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan pendataan penduduk melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi kependudukan yang menjadi dasar perlindungan hukum, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan nasional.

"Disdukcapil Humbahas terus berkomitmen menyajikan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Disdukcapil Humbahas Gelar Layanan di Kecamatan Baktiraja, Ajak Warga Lengkapi Dokumen Kependudukan

Data tersebut mencakup angka kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perkawinan, perceraian, serta berbagai peristiwa penting lainnya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Selain itu, Data Dinamis Kependudukan per 2 Juni 2026 memberikan gambaran terkini mengenai komposisi penduduk Kabupaten Humbahas yang terus mengalami perubahan seiring dinamika kehidupan masyarakat.

Data tersebut disusun secara sistematis dan diperbarui secara berkala untuk memastikan setiap kebijakan, program pembangunan, maupun pelayanan dasar yang dijalankan pemerintah daerah dan instansi terkait berlandaskan kondisi faktual di lapangan.

[adsense]

Jara menegaskan, data kependudukan yang valid bukan hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan data agar tetap akurat dan mutakhir. Rilis data ini kami sampaikan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya secara maksimal demi kemajuan bersama," katanya.

[adsense]

Ia menambahkan, seluruh data dan dokumen yang dirilis dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis.

"Dengan data yang akurat dan terpercaya, diharapkan terwujud Kabupaten Humbahas yang tertib administrasi, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan yang semakin maju dan berkelanjutan," tutup Jara. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada energi nasional. Di Kabupaten Langkat sendiri tercatat terdapat 607 sumur minyak masyarakat yang sudah terverifikasi, yang berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan produksi energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Menurut Bobby, penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam menata dan mengelola sumur minyak rakyat secara profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

• Dukung Program Tiga Juta Rumah, Bobby Nasution Minta OJK Perkuat Sinergi di Sumut

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," ujar Bobby.

[adsense]

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut siap mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin berharap proses legalisasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, sumur minyak masyarakat merupakan potensi besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain," kata Syah Afandin.

[adsense]

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Daerah.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," kata Sebastian. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang akan berlangsung 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi ajang diplomasi ekonomi yang semakin mempererat hubungan antara Sumatera Utara (Sumut) dan Malaysia. Event tahunan tersebut dinilai mampu mendorong kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, hingga industri kreatif kedua wilayah.

[adsense]

Harapan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Delegasi Pulau Penang, Malaysia, di Ruang Kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (4/6/2026).

"Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan, persaudaraan, dan silaturahmi. Pertemuan ini sangat bernilai karena bukan hanya mempertemukan dua wilayah, tetapi juga dua negara. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat karena banyak kesamaan dalam berbagai aspek," ujar Sulaiman.

[adsense]

Baca Juga:

• Unit Polsatwa K-9 Polda Diterjunkan di Pertandingan ASEAN U-19 Boys Championship 2026

"Kerja sama bisnis yang selama ini telah terjalin dapat semakin diperkuat. Sementara bagi pelaku usaha lainnya, ini menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan memperluas pasar," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Pulau Penang, Goh Choon Aik, menyampaikan bahwa Pulau Penang akan menghadirkan pavilion khusus pada PRSU 2026. Ia mengaku antusias menyambut penyelenggaraan ajang tersebut dan telah menyiapkan berbagai program untuk diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Selain menampilkan seni dan budaya, Pulau Penang juga akan memperkenalkan sektor pendidikan, kuliner, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[adsense]

"Jarak antara Penang dan Medan sangat dekat, hanya sekitar 45 menit penerbangan. Karena itu, Medan menjadi kunjungan pertama saya di Indonesia," ujar Goh Choon Aik yang baru tiga bulan menjabat sebagai Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Pulau Penang.

Menurutnya, sedikitnya 60.000 wisatawan asal Malaysia berkunjung ke Sumatera Utara setiap tahun, dengan Danau Toba menjadi salah satu destinasi favorit. Keikutsertaan Pulau Penang dalam PRSU diyakini dapat semakin meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke Sumut pada masa mendatang.

[adsense]

"Medan dan Penang telah menjalin hubungan sister city sejak 1984. Selain menampilkan seni dan budaya, kami juga akan memperkenalkan berbagai sektor perdagangan dan usaha yang belum banyak ditemukan di Sumatera Utara," katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Konsul Jenderal Malaysia di Medan Syahril Nizam Abdul Malek, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, delegasi Pulau Penang, serta sejumlah perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD Sumut. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Polda Sumut melalui Direktorat Samapta Unit Polsatwa K-9 terus memperkuat pengamanan rangkaian ASEAN U-19 Boys Championship 2026 yang berlangsung di Sport Center Deliserdang.

Kehadiran personel K-9 menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

[adsense]

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan pada Rabu (3/6/2026) malam, Subsatgas Samapta Unit Polsatwa K-9 Dit Samapta Polda Sumut yang dipimpin Kasubsatgas Kompol Cahyandi mengerahkan personel beserta satwa K-9 untuk melakukan patroli dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di kawasan stadion dan area pendukung kegiatan.

Pengamanan dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan satwa K-9 dalam membantu personel kepolisian melakukan sterilisasi serta pemantauan area yang menjadi pusat aktivitas atlet, ofisial, dan penonton selama berlangsungnya kejuaraan sepak bola tingkat ASEAN tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Dugaan Pencemaran Nama Baik di Medsos, Sally Tempuh Jalur Hukum Hukum

"Polda Sumut berkomitmen memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Kehadiran Unit Polsatwa K-9 merupakan salah satu langkah preventif untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh peserta, ofisial, dan masyarakat yang hadir," ujar Ferry, Kamis (4/6/2026).

[adsense]

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai satuan tugas guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan dan aktivitas pendukung berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif.

"Kejuaraan internasional ini menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Polda Sumut mengerahkan personel terbaik serta seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran kegiatan sehingga dapat berjalan sukses, aman, dan memberikan citra positif bagi daerah maupun Indonesia," ucapnya.

[adsense]

Selama pelaksanaan pengamanan, situasi di kawasan Sport Center Deli Serdang terpantau aman dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas yang menonjol. (*)

[adsense]

[adsense]

Perkuat sinergi seluruh elemen, Kecamatan Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng, Mardingding dan Kecamatan Munte mengelar deklarasi komitmen bersama perkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamis ( 4/6) di Los Pekan Buah Tigabinanga.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting SpOG MKes, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Dandim 0205, Kapolres Karo diwakili Kapolsek Tigabinanga AKP Codet Tarigan SH, Sekda Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, SSTP MM, para Kepala Desa, Ketua BPD, dan masyarakat.

[adsense]

Kegiatan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah pedesaan.

Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan kepada seluruh pemerintah desa, diharapkan mengambil peran aktif dalam mencegah berbagai bentuk penyakit masyarakat (PEKAT), termasuk perjudian, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan gangguan ketertiban lainnya yang meresahkan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Di Lahan Berplang PKH, Warga Luhat Utte Rudang Deklarasi Sikap Soal PT Barapala

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo mendorong seluruh desa untuk mengaktifkan kembali Poskamling di setiap desa, meningkatkan edukasi tentang bahaya judi, narkoba, dan tawuran, memperkuat peran Karang Taruna, tokoh adat, dan tokoh agama,

[adsense]

meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait, mendorong kegiatan positif di bidang olahraga, seni, budaya, dan keagamaan dan segera melaporkan aktivitas yang terindikasi sebagai Pekat

Sebagai wujud komitmen bersama, pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan Deklarasi dan Pernyataan Komitmen Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Camat, Kapolsek, dan Danramil dari lima kecamatan.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plus Matauli Pandan menyelenggarakan seleksi murid baru melalui jalur afirmasi dengan kuota minimal 15% dari daya tampung sekolah.

Kepala Sekolah SMAN 1 Matauli Pandan Deden Rachmawan, mengatakan pada penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026/2027, pihaknya telah melaksanakan tiga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dimulai dari jalur Talent Scouting, jalur Reguler dan Jalur Afirmasi.

[adsense]

Jalur afirmasi ini memprioritaskan siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan domisili tempat tinggal terpencil, juga perpindahan tugas orangtua (mutasi), guna memperluas akses pendidikan yang merata.

"Ada tiga jalur ya yang kita laksanakan, yang pertama talent scouting untuk anak yang berasal dari Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, kedua jalur reguler, dan sekarang ini adalah jalur ketiga yaitu jalur afirmasi," kata Deden ke wartawan, Kamis, (4/6).

[adsense]

Baca Juga:

• Menyemai Harapan Hijau dari Medan: Saat Inklusivitas dan Pendidikan Lingkungan Menjawab Krisis Iklim

Menurut Deden, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen sekolah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata, terbuka, dan mudah dijangkau masyarakat tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tengah perkembangan zaman.

[adsense]

"Tujuan utama afirmasi ini untuk memastikan bahwa akses untuk menjadi siswa Matauli dapat merata. Jadi semua kalangan punya hak yang sama untuk bersekolah di SMAN 1 Matauli Pandan, seperti anak-anak berkebutuhan khusus, dari keluarga tidak mampu, anak-anak dari terpencil, namun tetap mengedepankan objektivitas dalam pemilihannya," jelasnya.

Seperti yang dilaksanakan hari ini, kata Deden, sebanyak 142 murid sedang melaksanakan seleksi tes akademik secara real time yang langsung disiarkan dikanal youtube SPMB SMAN 1 Matauli Pandan. Dan seleksi ini dilakukan dalam empat sesi, yang dimulai sejak pagi hingga sore pukul 17.30 WIB.

[adsense]

"Tes akademik ini dilaksanakan dengan sistem computer based test (CBT), dan hasilnya secara transparan atau real time, dan kemudian nantinya dilanjutkan tes kedua yaitu tes wawancara," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Petani dari 6 desa dan Kelurahan Parongil di Dairi terima bibit kopi dan kemiri dari PT Dairi Prima Mineral, Kamis (4/6/2026) di Parongil.

Adapun petani yang menerima bibit yakni dari Desa Longkotan, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Polling Anakanak, Kelurahan Parongil serta Desa Lae Ambat. Setelah penyerahan bibit dilakukan penanaman pohon secara simbolis si Desa Longkotan. Penyerahan bibit dan penanaman pohon turut dihadiri

[adsense]

pihak Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Camat Silima Punggapungga, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan petani.

Chief Legal and External Relation, Officer PT DPM, Radianto Airifin, kepada wartawan mengatakan, penyerahan bibit dan penanaman pohon dalam rangka menyambut peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, serta memberdayakan petani dan turut menjaga alam sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

[adsense]

Baca Juga:

• Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Dairi Prima Mineral Bagikan 1.400 Bibit Kemiri dan Kopi kepada Petani

"Pembagian bibit bagi petani ini menunjukkan perhatian kami untuk ikut mendorong potensi ekonomi masyarakat lokal," ucapnya.

[adsense]

Lanjutnya, pelaksanaan kegiatan itu, perusahaan menggandeng organisasi pemuda yaitu Almas Lintang. Organisasi pemuda itu memiliki semangat dalam berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Dairi.

Sebelumnya, sebanyak 13 petani telah mengikuti kegiatan pelatihan budidaya perikanan darat/ air tawar terkait standarisasi kolam, pengujian pH air, pengelolaan pakan, serta praktik budidaya yang mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Kemudian, penyerahan bibit kakao dan durian kepada 47 petani.

[adsense]

"Komitmen serta kerjasama yang erat dengan semua pemangku kepentingan akan dapat mewujudkan Dairi yang dapat membawa kebaikan bagi generasi yang akan datang. Selain itu, program yang dijalankan menunjukkan bahwa pembangunan pertanian dapat berjalan beriringan dengan industri pertambangan," pungkasnya.(*)

[adsense]

[adsense]

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Doulu dan Desa Semangat Gunung mendatangi kantor Bupati Karo pada Kamis (4/6/2026). Massa melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas kebijakan terkait pengelolaan retribusi air panas di desa mereka.

​Tampak massa aksi datang dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk roda 6 hingga sepeda motor, serta membawa atribut seperti spanduk, poster, dan pengeras suara.

[adsense]

Berdasarkan pantauan, situasi di lapangan menunjukkan aksi massa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Berastagi, Polres Karo, Satpol PP dan Personil Damkar Kabupaten Karo yang bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.

Aparat Kepolisian Polres Karo juga turut membentangkan spanduk bertuliskan imbauan agar aspirasi disampaikan dengan tertib, aman, dan damai.

[adsense]

Baca Juga:

• Tundukkan Polrestabes Medan, Tim Voli Polres Karo Melaju ke Semifinal Porah

Penanggungjawab aksi unjuk rada, Monsah Barus dalam orasinya mengatakan, bahwa SK Mandat panitia pengutipan retribusi yang lama belum habis masa berlakunya. Kebijakan Pemda Karo tersebut tentu menuai konflik di tengah-tengah masyarakat Doulu dan Semangat Gunung, hingga hampir terjadi bentrok fisik antar warga. Mencoreng citra wisata di Kabupaten Karo dan berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kabupaten Karo, begitu juga dengan nasib pengusaha wisata yang ada di Desa Doulu dan Semangat Gunung.

[adsense]

​Dalam surat pemberitahuan aksi yang disampaikan sebelumnya, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama yaitu: ​Pertama, mempertanyakan penerbitan mandat baru retribusi air panas oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karo yang dinilai tanpa sosialisasi kepada warga Desa Doulu dan Semangat Gunung.

​Kedua, keberatan atas dikeluarkannya mandat baru sebelum masa berlaku SK mandat retribusi yang lama berakhir. ​Ketiga, mengecam pemutusan sepihak koordinasi penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Dinas Pariwisata yang selama ini dilakukan secara rutin. ​Keempat, mendesak Bupati Karo untuk mencabut dan membatalkan mandat baru tersebut. ​Meminta pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Tomi Kemit, yang dituduh menimbulkan kegaduhan antar warga.

[adsense]

​Aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat keberatan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh warga kepada pihak Pemerintah Kabupaten Karo, namun belum mendapatkan tanggapan atau jawaban.

Para pengunjuk rasa berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Karo demi terciptanya kesejahteraan masyarakat desa setempat.

[adsense]

Adapun pejabat daerah yang terlihat menemui massa aksi unjuk rasa yaitu, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan SP, Sekda Kabupaten Karo, Para Assisten Bupati Karo, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Budporapar Kabupaten Karo Juni Antomi Kemit S.STP, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karo, Camat Berastagi Ijin Guru Singa.

Menyambut aspirasi massa, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mengatakan demi mewujudkan kondusivitas dan kenyamanan bagi pengunjung/wisatawan dan pelaku usaha wisata. Untuk itu kegiatan pengutipan di berhentikan sementara dan terkait SK mandat yang baru dicabut alias dibatalkan.(*)

[adsense]

[adsense]