[adsense]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan mendorong peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai hukum persaingan usaha melalui kegiatan Kuliah Umum Pengantar Hukum Persaingan Usaha, di Aula Fakultas Hukum UHN Medan, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan itu menghadirkan Komisioner KPPU Rhido Jusmadi sebagai narasumber dan turut dihadiri Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas. Rombongan KPPU disambut langsung Dekan Fakultas Hukum UHN Dr. Janpatar Simamora, S.H M.H., didampingi Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN, Rimbun C.D. Sidabutar, S.E M.Si Ak.

[adsense]

Dekan Fakultas Hukum UHN menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan KPPU dalam memberikan edukasi mengenai hukum persaingan usaha kepada mahasiswa. KPPU juga menyampaikan apresiasi kepada UHN yang telah menjadi mitra dan berhasil menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meskipun kegiatan pembelajaran di kampus masih dalam masa libur.

Dalam paparannya, Rhido Jusmadi menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan yang sehat, mendorong efisiensi pasar, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

[adsense]

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Peringati HUT ke-81 RI, Tegaskan Komitmen Hadirkan Listrik Andal

Rhido Jusmadi menekankan, persaingan usaha yang sehat tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen melalui peningkatan efisiensi, inovasi, kualitas produk dan layanan, serta tersedianya pilihan dan harga yang kompetitif.

[adsense]

Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, KPPU berharap pemahaman mengenai hukum dan ekonomi persaingan usaha semakin berkembang di lingkungan akademik serta turut membentuk sumber daya manusia yang memiliki perspektif hukum dan ekonomi yang kuat dalam mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.(**)

[adsense]

[adsense]

Penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Utara hingga Juli 2026 terus berjalan, dengan pupuk NPK mencatat realisasi tertinggi, yakni mencapai 61,97 persen dari total alokasi. Sementara penyaluran pupuk urea telah mencapai 58,41 persen.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumut, Heru Suwondo, mengatakan, realisasi tersebut berdasarkan data penyaluran hingga Juli 2026.

[adsense]

Heru merinci, dari alokasi pupuk urea sebanyak 202.586 ton, sebanyak 118.331,05 ton atau 58,41 persen telah tersalurkan. Sedangkan pupuk NPK dari alokasi 241.930 ton, realisasinya mencapai 149.928,95 ton atau 61,97 persen.

"Untuk NPK Formula Khusus, dari alokasi 2.181 ton telah tersalurkan 1.233,10 ton atau 56,54 persen. Sementara pupuk organik dari total alokasi 57.083 ton, baru terealisasi 6.947,283 ton atau 12,17 persen," jelasnya, Sabtu (22/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kejati Sumut Raih Peringkat Ketiga Nasional Pemulihan Aset

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya terdaftar dalam e-RDKK, tergabung dalam kelompok tani, serta mengusahakan lahan maksimal dua hektare setiap musim tanam.

[adsense]

Petani juga harus menanam salah satu dari 10 komoditas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kopi, kakao, tebu rakyat, bawang merah, cabai, dan bawang putih.

Namun, Heru mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran di lapangan. Kondisi ekonomi petani, keterlambatan distribusi, hingga persoalan administrasi seperti kehilangan KTP menjadi beberapa faktor yang memengaruhi penyaluran pupuk bersubsidi.

[adsense]

Meski demikian, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Sumut disebut masih stabil. Hal ini disampaikan Heru menyusul adanya keluhan dari sebagian petani terkait dugaan kenaikan harga.

"Harga pupuk bersubsidi masih stabil," ujar Heru.

[adsense]

Ia menyebutkan, sesuai ketentuan, HET pupuk urea sebesar Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, NPK Formula untuk kakao Rp2.640 per kilogram, ZA Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik Rp640 per kilogram.

Heru berharap peningkatan alokasi pupuk bersubsidi yang dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi dan ketahanan pangan Sumatera Utara semakin kuat. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Mayor Laut Faisal Mulia harus mengakhiri kariernya sebagai prajurit TNI setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 TPI Kepulauan Riau itu terbukti terlibat dalam penggunaan serta penyelundupan sabu menggunakan pesawat militer jenis CN-235 secara berulang.

[adsense]

Ketua majelis hakim, Kolonel Sarifudin Tarigan, menyatakan, Faisal terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 126 KUHPM.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata Sarifudin, dilansir detikSumut, Kamis (20/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bareskrim Sita Puluhan Aset Bandar Narkoba Pengelola THM Planet Batam

Hakim menyebut perbuatan tersebut berpotensi merusak dan melemahkan masa depan prajurit TNI sekaligus mencoreng institusi militer.

[adsense]

"Bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu kepada perwira lain dapat merusak dan melemahkan masa depan prajurit lainnya sebagai prajurit TNI dan TNI sebagai institusi," ujar hakim.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan. Faisal dinilai bersikap jujur dan terus terang dalam mengakui perbuatannya sehingga membantu kelancaran proses persidangan. Ia juga menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

[adsense]

Selain itu, selama menjalankan tugas sebagai prajurit, Faisal tercatat belum pernah menjalani hukuman pidana maupun disiplin.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Mayor Laut Faisal dituntut lima tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Jaksa juga menuntut denda Rp500 juta dengan subsider enam bulan penjara. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Bareskrim Polri menyita sejumlah aset yang diduga milik Basri Lewaimang, bandar narkoba sekaligus pengelola tempat hiburan malam (THM) Planet 1, 2, dan 3 di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan sejumlah aset Basri telah dipasangi garis polisi. Aset tersebut selanjutnya akan disita untuk kepentingan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa narkotika.

[adsense]

"Sejumlah aset milik Basri sudah dilakukan police line oleh petugas," ujar Eko kepada wartawan, dikutip Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Dari hasil penyidikan, aset yang disita terdiri atas kendaraan, kapal, rumah, ruko, apartemen hingga bangunan restoran. Beberapa di antaranya merupakan kendaraan mewah dan properti yang tersebar di sejumlah kawasan di Batam.

[adsense]

Baca Juga:

• Kapolres Agara Tegaskan Narkoba Jadi Prioritas Utama, Anggota Terlibat Akan Ditindak Tegas

Mitsubishi Pajero Sport nomor polisi BM 1655 UE.

[adsense]

Xpander Cross nomor polisi BP 1497 IS.

Jeep Rubicon warna cokelat nomor polisi B 2374 SXI.

[adsense]

Daihatsu Rocky nomor polisi BP 1357 CC.

Hummer H2 warna hitam nomor polisi DK 1 JD.

[adsense]

Honda Mobilio nomor polisi BP 1814 QR.

Jeep Wrangler warna hitam nomor polisi BP 378 VB.

[adsense]

Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi BP 1745 RI.

Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi BK 1862 AD.

[adsense]

Toyota Innova Venturer nomor polisi B 2736 UKP.

Hummer H3 nomor polisi B 8067 KS.

[adsense]

Toyota Land Cruiser nomor polisi BP 59 SDV.

Kapal Azimut 68S warna putih.

[adsense]

Satu unit kapal warna putih.

Sementara aset tidak bergerak yang disita terdiri dari:

[adsense]

Dua rumah di Perumahan Royal Grande Blok A-02 dan A-03.

Dua rumah di Perumahan Royal Bay Sunrise 3 Nomor 5.

[adsense]

Satu rumah di Perumahan Royal Bay Moonlight 5 Nomor 20.

Dua rumah di Perumahan Diamond Palace Residence Blok B37A.

[adsense]

Dua rumah di Perumahan Citra Blok C124 dan Blok D78.

Satu rumah di Perumahan Orchard Suite Blok H3 Nomor 3.

[adsense]

Tiga ruko di Botania II Blok B19 Nomor 9, 10, dan 11.

Empat unit apartemen Pollux Habibie Meisterstadt.

[adsense]

Satu bangunan Restoran Teluk Lengung, Punggur.

Satu rumah di Perumahan Kotamas Marina C10-01.

[adsense]

Satu rumah di Kavling Danau Indah Punggur, Gang Akasia 2.

Sebelumnya, Basri telah ditetapkan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dengan nomor DPO/134/VIII/2026/Dittipidnarkoba.

[adsense]

Eko mengatakan Basri merupakan pria kelahiran Alor, 1 Oktober 1975. Ia memiliki ciri fisik rambut hitam ikal, brewok, berkumis, kulit sawo matang, serta bentuk bibir yang tidak terlalu tebal.

Menurut penyidik, Basri memiliki peran penting dalam operasional THM Planet 1, 2, dan 3. Selain sebagai pengelola, ia diduga menjadi bandar yang menyediakan berbagai jenis narkotika untuk diedarkan kepada pengunjung tempat hiburan tersebut.

[adsense]

"Peran Basri selaku pengelola THM Planet 1, 2 dan 3 sekaligus sebagai bandar narkoba yang menyediakan berbagai jenis narkoba yang diedarkan di THM Planet 1, 2, 3," kata Eko.

Besarnya peredaran narkotika di tempat hiburan tersebut juga terungkap dari hasil penyidikan. Polisi memperkirakan sedikitnya 40.000 butir ekstasi diedarkan setiap bulan di THM Planet Batam.

[adsense]

"Didapatkan fakta jumlah ekstasi yang diedarkan di THM Planet Batam setiap bulannya minimal sekitar 40.000 butir, dan bisa lebih dari itu ketika pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal," ujar Eko.(*)

[adsense]

[adsense]

Konflik agraria di Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), masih menyisakan persoalan hingga Sabtu (22/8/2026). Sebuah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga terbit secara diam-diam sejak Agustus 2022 disebut menjadi pemicu utama sengketa tersebut.

Warga baru mengetahui keberadaan SKT Nomor 48/2020/2022 itu sekitar empat tahun kemudian, setelah dokumen tersebut dijadikan dasar tuntutan atas lahan seluas sekitar 250 hektare di kawasan Aeknasia.

[adsense]

Persoalan ini mencuat setelah tower telekomunikasi milik Mitratel yang berdiri di atas tanah milik warga bernama Henri Manik disegel sekelompok orang yang mengatasnamakan Pomparan Ompu Somuntul Lumbantobing (OSL), pada 1 Juli 2026.

Henri Manik memiliki SKT yang terbit tahun 2006 ditandatangani Kepala Desa saat itu, Farida br Manik, serta Camat Tarutung.

[adsense]

Baca Juga:

• RSUD Tarutung Jalani Survei Akreditasi, Status Lahan yang Masih Disengketakan

Dalam SKT itu disebutkan, tanah Aeknasia seluas 250 hektare adalah milik Pomparan OSL, sebuah klaim yang dinilai warga janggal, mengingat luas keseluruhan Desa Hutatoruan VIII menurut profil resmi desa hanya 350 hektare.

[adsense]

Terungkapnya SKT tersebut membuat gempar masyarakat Aeknasia yang terdiri dari marga Manik, Pasaribu, Batubara, Tarihoran, Lubis dan boru-boru terkait.

Mereka menyoroti fakta bahwa dokumen itu telah ditandatangani sejak Agustus 2022 oleh Kepala Desa dan Camat Tarutung saat itu, Reinhard Lumbantobing, namun baru diketahui masyarakat empat tahun setelahnya.

[adsense]

"Kami warga merasa disakiti dan ditipu, sebab ternyata SKT tersebut sudah ada sejak Agustus 2022 dan selama itu tidak pernah kami ketahui," demikian disampaikan dalam dokumen kronologi yang disusun tim audiensi warga.

Desakan warga melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memicu serangkaian rapat yang berulang kali berakhir tanpa titik temu.

[adsense]

Dalam rapat 27 Juli 2026 di Kantor Desa, Kepala Desa saat ditanya dasar penerbitan SKT tersebut disebut menjawab tidak bisa lagi mencabut dokumen itu karena mengaku terancam pidana bila mencabutnya.

Ia sempat diberi tenggat tiga hari untuk memberi jawaban resmi kepada BPD, namun pada 29 Juli 2026 melalui telepon ke Sekretaris Desa disampaikan bahwa dirinya "tidak memiliki jawaban."

[adsense]

Dalam rapat berikutnya pada 2 Agustus 2026, di HKI Aeknasia, perangkat desa disebut mengaku tidak memiliki arsip dan tidak pernah mengetahui SKT tersebut diterbitkan dari kantor desa, pernyataan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani perangkat desa.

Tidak puas dengan jawaban itu, BPD dan perwakilan warga mendatangi Kantor Camat Tarutung pada 3 Agustus 2026 untuk mempertanyakan keabsahan dokumen, termasuk kop surat, nomor dan tanggal surat yang dinilai tidak jelas.

[adsense]

Camat Tarutung kemudian menjawab melalui surat resmi tertanggal 12 Agustus 2026 yang menyatakan bahwa SKT tersebut tercatat dalam arsip kecamatan.

Buntu di tingkat desa dan kecamatan, warga melalui rapat pada 9 Agustus 2026 di HKI Aeknasia akhirnya sepakat memohon audiensi langsung kepada Bupati Taput. Permohonan tersebut ditandatangani Ketua Tim Audiensi sekaligus Ketua BPD, Bungaran Pasaribu, di Aeknasia pada 13 Agustus 2026.

[adsense]

Bungaran mengatakan, tim audiensi sempat bertemu langsung dengan Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pada Kamis (13/8/2026), di rumah dinas. Menurutnya, Bupati saat itu berjanji akan memanggil Kepala Desa dan Camat yang bersangkutan, serta pihak OSL, sembari meminta warga tetap menjaga kekondusifan dan tidak bertindak anarkis.

Setelah itu, Bupati disebut memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Pada Rabu (19/8/2026), Camat Tarutung datang ke Aeknasia untuk menjemput Kepala Desa Patar Manik sekaligus mengundang BPD untuk hadir dalam mediasi keesokan harinya.

[adsense]

Mediasi yang difasilitasi Pemkab Taput akhirnya digelar di Kantor Camat Tarutung, Kamis (20/8/2026). Bungaran mengatakan, hasil mediasi menegaskan, Pemkab Taput tidak menginginkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Secara administrasi, apabila ada SKT bermasalah, maka pemerintah akan meninjau ulang," ujar Bungaran, menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

[adsense]

Ia menambahkan, jalan damai ditegaskan sebagai opsi terbaik, namun bila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian melalui jalur hukum tetap terbuka.

Dalam pertemuan di rumah dinas Sekda pada malam sebelum mediasi, Bungaran menyebut Camat dan Kepala Desa telah dimintai keterangan lengkap beserta dokumen terkait dan disepakati bahwa jalan terakhir apabila tidak ada penyelesaian adalah melalui jalur pengadilan.

[adsense]

Warga, kata Bungaran, turut mengajukan permohonan agar Kepala Desa Patar Manik dinonaktifkan sementara hingga persoalan SKT tersebut tuntas.

Mediasi ini digelar tak lama setelah warga menggelar aksi damai di halaman Gedung HKBP Aeknasia pada Senin (17/8/2026), mengenakan pakaian hitam berulos Batak sebagai simbol penolakan atas tuntutan yang mereka nilai mengancam tanah warisan leluhur.

[adsense]

Hingga berita ini diturunkan, harianSIB.com masih berupaya menghimpun keterangan resmi dari Kepala Desa Hutatoruan VIII maupun Camat Tarutung terkait tindak lanjut hasil mediasi tersebut.

Menanggapi kasus ini, praktisi hukum sekaligus pemerhati persoalan agraria, Kristian Pandiangan SH, menilai, dugaan penerbitan SKT No. 48/2020/2022 secara diam-diam selama empat tahun berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hukum administrasi pertanahan, bukan sekadar sengketa perdata biasa.

[adsense]

"Secara hukum, penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa harus melalui prosedur yang jelas, transparan dan diketahui pihak-pihak yang berkepentingan," ucapnya.

Ia menambahkan, jika benar dokumen tersebut terbit tanpa sepengetahuan warga yang lahannya justru masuk dalam klaim SKT, dan Kepala Desa sendiri tidak dapat menjelaskan dasar hukum penerbitannya, maka hal itu patut diduga sebagai bentuk maladministrasi yang berpotensi pidana.

[adsense]

Kristian mendorong agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan melalui jalur mediasi administratif.

"Kami sangat mengharapkan perhatian Bapak Bupati Taput, Kapolres Taput dan Kejaksaan Negeri Taput untuk mengambil tindakan hukum terhadap Kepala Desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SKT tersebut," tegasnya.

[adsense]

"Dugaan pelanggaran administrasi yang merugikan hak masyarakat adat harus diusut tuntas secara hukum, bukan hanya diselesaikan lewat pendekatan kekeluargaan," tambahnya, seraya menekankan pentingnya aparat penegak hukum turun tangan memeriksa keabsahan prosedur penerbitan SKT, termasuk memastikan tidak ada unsur pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa maupun kecamatan yang terlibat (**)

[adsense]

[adsense]

Pemkab Tapanuli Tengah mendukung penuh kajian pengembangan garam rakyat hasil sinergi Yonif TP 905/Tuan Syah dan PUSTAKA Universitas HKBP Nommensen, guna menjadikan wilayah ini lumbung garam Pantai Barat dan Sumatera.

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyambut baik kolaborasi Pemkab, TNI dan akademisi dan diharapkan melahirkan program berkelanjutan, menyejahterakan masyarakat pesisir, serta wujudkan kemandirian pangan dan ekonomi daerah.

[adsense]

"Upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjadikan Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat kemandirian komoditas garam strategis di tingkat regional maupun nasional," ucapnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (22/8/2026).

Di tempat terpisah, Danyonif TP 905 Letkol Inf Sabar Marihot Simanjuntak menjelaskan, kajian di Manduamas bertujuan bukti ilmiah kelayakan air laut sebagai bahan baku, tidak hanya pengamatan visual tapi uji sampel di laboratorium.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemkab Tapteng Luncurkan Layanan INTIPBASRI, Cek Data Penerima Bantuan Stimulan Kemensos RI

Danyonif menjelaskan, Tim peneliti mengambil sampel di lima titik yakni Pantai Sago, Tapus, Biru, Sindeas dan Afdeling.

[adsense]

"Menurut Ketua PUSTAKA Nommensen Rindu Erwin Marpaung, data komprehensif dibutuhkan karena tiap lokasi punya karakteristik berbeda," ungkapnya.

Ia menegaskan, penelitian ini bukan sekadar angka laboratorium, melainkan dasar kebijakan dan pengembangan berkelanjutan mencakup ekonomi, pemberdayaan, tata kelola pesisir.

[adsense]

"Kajian telah berlangsung tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 menjadi langkah awal mengangkat potensi laut menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah," pungkasnya. (**)

[adsense]

[adsense]

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak hanya fokus memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan dan sejumlah daerah lain, tetapi juga memburu pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut. Investigasi dilakukan bersamaan dengan penanganan titik api di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemadaman menjadi prioritas utama, namun penyelidikan terhadap penyebab karhutla terus berjalan. Hal itu disampaikannya seusai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

[adsense]

"Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman," kata Listyo.

Menurutnya, kepolisian tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Petugas juga melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran sekaligus mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

Namun, Listyo belum membeberkan identitas orang-orang yang telah diamankan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

[adsense]

Di tengah penanganan karhutla, desakan agar pemerintah meningkatkan status penanganan juga muncul dari DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya dinilai semakin luas terhadap masyarakat.

Menurut Daniel, kebakaran yang terus meluas telah mengganggu aktivitas warga, kesehatan, hingga perekonomian. Ia menggambarkan kondisi Kalimantan saat ini sangat memprihatinkan akibat kepungan asap dan kebakaran.

[adsense]

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot tertinggi, yakni 767 titik. Berikutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

[adsense]

Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menyampaikan data hotspot, tetapi juga memastikan langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengeluarkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan untuk memperketat penanganan karhutla serta mengantisipasi penurunan kualitas udara.

[adsense]

Enam provinsi yang menjadi prioritas tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.

Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat itu sejalan dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

[adsense]

Pemerintah daerah diminta melakukan pencegahan secara masif, meningkatkan patroli gabungan terpadu, memantau Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, membasahi lahan yang rawan terbakar, serta memantau kondisi sekat kanal.

Selain itu, daerah diminta mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memastikan kesiapan personel dan sarana pemadaman, serta melakukan evaluasi berkala terhadap data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat ketiga sebagai satuan kerja (Satker) dengan kinerja pemulihan aset terbaik di antara seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Dr Patris Yusrian Jaya, pada penutupan rapat evaluasi kinerja Kejaksaan seluruh Indonesia Semester I 2026, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

[adsense]

Kegiatan evaluasi berlangsung selama dua hari, 19-20 Agustus 2026, dan diikuti jajaran Kejaksaan dari seluruh Indonesia secara virtual.

Piagam penghargaan diterima Kajati Sumut Muhibuddin, diwakili Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumut, Dr Muhamad Ilham Samuda.

[adsense]

Baca Juga:

• Turnamen Domino Meriahkan HUT 81 RI, Dispora Sumut Apresiasi FWP Aktif Gelar Giat Olahraga

Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumut mengaku bangga atas capaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam mendukung tugas pemulihan aset dan kekayaan negara.

[adsense]

"Ini merupakan prestasi bagi Kejati Sumut, khususnya jajaran bidang pemulihan aset. Semoga ke depan kita semakin giat dan semangat bekerja serta berkarya demi mendukung pemulihan aset dan kekayaan negara," ujar Ilham usai menerima penghargaan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kajati dan Wakajati Sumut atas bimbingan dan arahan yang diberikan, serta kepada seluruh jajaran pemulihan aset Kejati Sumut.

[adsense]

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pimpinan Kejaksaan untuk memberikan dorongan moril sekaligus meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran. Penghargaan juga diharapkan menjadi motivasi bagi setiap satuan kerja untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi pemulihan aset.

Seluruh upaya tersebut tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Presiden Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara cepat, terpadu dan serentak. Langkah tersebut diambil setelah Prabowo sehari sebelumnya menginstruksikan jajaran utama TNI dan Polri turun langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat untuk menangani karhutla di empat provinsi terdampak.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Prabowo telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat TNI dan Polri. Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI dan Kapolri. Kalimantan Tengah ditangani KSAD dan Wakapolri, sementara Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab KSAL dan Astamaops Polri.

[adsense]

Adapun di Kalimantan Timur, tugas diberikan kepada Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri. Presiden meminta seluruh jajaran bekerja secepat dan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.

Ia juga menegaskan setiap pelanggaran hukum yang ditemukan harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

• Prabowo Tiba di Kalimantan untuk Cek Karhutla, Disambut Panglima-Kapolri

Rinciannya, 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 560 titik di Kalimantan Barat, 74 titik di Kalimantan Selatan, 74 titik di Kalimantan Timur, dan tiga titik di Kalimantan Utara.

[adsense]

Karhutla yang terus meluas tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam habitat satwa, tetapi juga menyebabkan kabut asap menyebar hingga ke wilayah Malaysia. (*)

[adsense]

[adsense]

Rapat dengar pendapat (RDP) perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait penangkapan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumut digelar di ruang Komisi D, DPRD Sumut, Jumat (21/8/2026) sore.

Rapat yang membahas proses hukum yang diduga merugikan Hitman Bancin, sopir yang membawa kayu olahan dari Aceh Selatan menuju Binjai yang ditetapkan sebagai tersangka dipimpin Yahdi Khoir Harahap, Ketua Fraksi PAN dan dihadiri anggota komisi D lainnya, Luhut Simanjuntak, fraksi Partai Gerindra, Defri Noval Pasaribu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Mangapul Purba, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Kiki Handoko, Rahmat Rayyan Nasution dari Fraksi Partai Gerindra dan Delpin Barus dari fraksi PDI Perjuangan.

[adsense]

Sementara kuasa hukum sopir, Hitman Bancin yang hadir Ramses Pandiangan, SH, MH, Tiopan Tarigan, SH dan dua pengacara lainnya.

Kemudian dari Badan Gakkum Kehutanan Wilayah Sumut diwakili Sunarya dan Efan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Desak Investigasi Menyeluruh Dugaan Keracunan MBG di Berastagi

Dalam penjelasannya, kuasa hukum Hitman Bancin yakni Ramses Pandiangan mempertanyakan kepastian hukum terhadap kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkum pada 23 Juli 2026 sekira pukul 00.30 WIB yang dipersangkakan pasal 16 jo 88 UU No. 18 Tahun 2013.

[adsense]

"Sopir dijadikan tersangka dan menahan truk status kredit yang kesehariannya dipergunakan untuk mencari nafkah. Kami meminta kepada pimpinan agar pihak Gakkum bisa menjelaskan apa ini semua," ujarnya.

Penekanan yang sama juga disampaikan kuasa hukum lainnya, Tiopan Tarigan terkait kejanggalan yang disangkakan kepada kliennya.

[adsense]

"Dalam perkara ini yang disangkakan oleh Gakkum Sumut pasal 16 jo 88 UU No. 18 tahun 2013 turut serta jo pasal 20 KUHP yang baru. Kami bertanya terkait ungkapan sopir turut serta apa, berikut penahanan truk inikan beda lokus dan tempus, dimana sopir mengambil dari Sawmill bahan sudah jadi yang ada ukuran. Mirisnya lagi, penyidik menggiring sopir dalam BAP nya dengan pernyataan kayu bulat. Saya merinding membacanya, Di angka 15 ditanyakan sepengetahuan saudara proses pengangkutan kayu bulat. Padahal di depan matanya sendiri sudah melihat kayu sudah bahan jadi. Ini pertanyaan jebakan pada orang yang tidak mengerti hukum," jelasnya.

[adsense]

Ia juga menguraikan proses hukum yang tidak lazim dilakukan terhadap kliennya.

"Kejadian pada 23 Juli 2026 dan disitu juga ditetapkan tersangka dan penyitaan. Penyidik menyita HP sopir dan tidak diberikan komunikasi dengan pemilik mobil dan kepada yang menyuruh dia mengangkut kayu. Penyidik Gakkum membatasi haknya untuk didampingi pengacara sesuai selera penyidik. Harusnya penyidik memberi ruang untuk berkomunikasi dengan pemilik mobil," tegasnya.

[adsense]

Tiopan heran dengan kerja penyidik Gakkum, proses hukum terhadap kliennya dilakukan dalam satu hari.

"Penyitaan dan penetapan tersangka hari itu juga, di hari yang sama. Apakah dilakukan gelar pdrkara, kayu ini harus diketahui dari mana sesuai UU No. 18 tahun 2013. Dibuat untuk menjaga kawasan hutan bukan yang lain," katanya.

[adsense]

Tiopan menuding kesalahan bukan pada kliennya namun siapa pemberi dokumen.

"Dari mana kayu itu, apakah dari kawasan hutan atau perladangan masyarakat. Yang menjadi topik permasalahan Ganis (tenaga teknis) dari Dinas Kehutanan yang mengeluarkan dokumen ini. Ini diperiksa dari penyidik Gakkum dan ternyata ada tidak sesuai. Koordinator penyidikan Sunaryo menyebut barkode dokumen asalnya dari Kalimantan. Kenapa disalahkan sopir. Seharusmya kesalahan Ganis yang menerbitkan," kata nya seraya mempertanyakan mengapa pihaknya dihalang-halangi untuk meminjam pakai truk .

[adsense]

Mendengar penjelasan dan pertanyaan dari kuasa hukum Hitman Bancin, koordinator penyidik Gakkum, Sunarya menyebut proses hukum yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur.

"Selama ini kami dari Gakkum, penegakkan hukum di kehutanan ada beberapa kali menangani hal yang sama. Artinya setiap orang melakukan pengangkutan kayu wajib memiliki dokumen yang menerangkan sahnya hasil hutan," jawabnya.

[adsense]

Menurutnya, dalam hal penegakan hukum, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pengawasan dari Polda Sumut.

"Artinya setiap apa yang kami lakukan selalu melibatkan Korwas Polda Sumut. Kami menjalankan penegakan hukum ini berdasar undang-undang. Pada Pasal 16 ini, kami hanya memfaktakan saja, yang menentukan adalah jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sumut," lanjutnya.

[adsense]

Ia bersikeras apa yang ditetapkan kepada sopir, Hitman Bancin sudah sesuai prosedur.

"Dari nota pengangkutan, kayu itu berasal dari Aceh Selatan. Masalah ini sudah naik ke penyidikan. Kami sudah sesuai prosedur, melewati gelar perkara sesuai aturan KHUP. Jika ada kekeliruan dipenindakan penyidikan ada ranahnya," sebutnya

[adsense]

Ia mengaku sudah melakukan pemeriksaan asal kayu, namun tanpa disadari tercetus pihaknya asal kayu, Aceh Selatan.

"Kami sudah melakukan sesuai prosedur sampai saat ini. Dan rencananya malam ini bergerak dengan Korwas Polda Sumut ke Aceh Selatan," terangnya yang membuat peserta rapat lainnya heran.

[adsense]

Terkait penetapan sopirnya saja sebagai tersangka, ia mengaku sudah sering melakukannya dengan merujuk pada pasal 16 yang ancamannya 5 tahun.

"Kita tidak serta merta menetapkan tersangka dan tidak pernah pinjam pakaikan truk tanpa persetujuan dari Kementerian Jakarta," akunya.

[adsense]

Mendengar penjelasan dari Sunarya, anggota DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu berang mempertanyakan asal kayu dari hutan mana.

"Jangan asumsi, ini menyangkut HAM orang yang bapak tahan. Bapak sudah tetapkan dia tersangka dan tahan dia. Pastikan kayu itu dari hutan mana," katanya sambil bertanya kenapa truk diberhentikan setelah di Sibolangit bukan di Aceh Selatan.

[adsense]

Mangapul Purba dari Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas mempertanyakan apakah Gakkum sudah memeriksa dokumen terkait asal kayu, sawmill dan tujuan pengiriman yang diakui pihak Gakkum belum.

"Jangan terjadi pemerkosaan di sini, ketika bisa kita lawan maka lawan, tapi jika diperkosa tak bisa dilawan kita nikmati saja.

[adsense]

Maksud saya sebelum menetapkan tersangka harus ditelusuri dulu. Soal ilegal atau legal. Faktur kayu hutan itu dari SKSKB'nya ke Sawmill. Faktur tidak bisa bohong. Bahan dari asal ke Sawmill tidak bisa kita awasi, ini persoalan. Kuncinya di situ. Jika terjadi manipulasi kayu tinggal cek. Sudah diterbitkan faktur kayu olahan tahu dari mana. Apakah ini sudah dicek baru bisa kita tentukan legal atau ilegal. Dokumen disahkan di Sawmil baru kemudian kayu bisa diberitakan Ganis dan pendataan Ganis untuk dijual," jelasnya.

Lanjutnya, dokumen yang diterbitkan Ganis tersebut adalah dokumen resmi.

[adsense]

"Jika ada kesalahan seperti tadi dokumen Kalimantan, yang salah terutama adalah Ganis. Disitu ada tercantum antara si penjual dan si pembeli. Gak ada hubungannya dengan sopir. Maka si pembeli menyuruh sopirnya menjemput.Tidak ada hubungan," tegasnya.

Ia meminta Gakkum melepaskan sopir yang dinilai tidak bersalah.

[adsense]

"Dokumen yang dibawa itu dari kehutanan. Jika salah kesalahan Dinas kehutanan. Saran saya, periksa secara komprehensif, jangan putus-putus. Lepaskan dulu sopir," ungkapnya yang diamini pimpinan sidang agar sopir dibebaskan.

Luhut Simanjuntak dari Fraksi Gerindra menyayangkan penetapan tersangka kepada sopir dan penahanan truk.

[adsense]

Ia juga mempertanyakan pihak Gakkum menahan HP dan melarang supir berkomunikasi.

"Apa dasar bapak menahan HP sopir sampai tidak bisa komunikasi. Dan sampai sekarang HP itu masih ditahan. Ini bukan kasus berat," katanya yang disambut Mangapul agar Gakkum melakukan seperti perumpamaan menarik rambut dari tepung.

[adsense]

Delpin Barus dari Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan truk yang ditahan yang masih dalam status cicil.

"Jika tidak terbukti nantinya maka konsekwensinya pihak Gakkum harus bayar cicilannya. Dalam surat pinjam pakai itu dituangkan. Selain itu pulihkan nama baik sopir," terangnya.

[adsense]

Sementara Kasi Koordinator Pengawas (Korwas) dari Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Bambang mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik PPNS Gakkum terkait kasus.

"Kami mendapat informasi dari Gakkum ada pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dan melakukan penangkapan. Saat dokumen diperiksa tidak sesuai. Ada keterangan saksi dan penyidik Gakkum. Besok harinya kita gelar perkara dan diduga ada tindak pidana sehingga naik kepenyidikan dan sopir jadi tersangka sesuai pasal 16 tentang pengangkutan," terangnya.

[adsense]

Usai mendengarkan penjelasan para pihak, pimpinan sidang menyimpulkan hasil sidang yaitu meminta Gakkum melakukan pemeriksaan dengan baik serta menyeluruh dan memberikan pinjam pakai truk.

Pihak kuasa hukum yang merasa apa yang dimohonkan menjadi kesimpulan RDP meminta Gakkum bertindak profesional.

[adsense]

"Janganlah semena-mena terhadap masyarakat kecil, lakukan penegakan hukum dengan adil. Dan kami meminta dilakukan SP3 karena pasal yang disangkakan tidak tepat.

Langkah selanjutnya yang kami lakukan gelar perkara khusus ke Polda Sumut agar di SP3," tandasnya.

[adsense]

Kemudian Tiopan menilai apa yang dilakukan Gakkum mencederai hukum dan rasa keadilan.

"Hasil RDP sudah jelas dan terang bahwa Gakkum tidak bisa memastikan asal usul kayu yang disita berkaitan dengan hutan, jika tidak bisa dibuktikan asal kayu, no case no perkara,' tegasnya .

[adsense]

Bahkan dua kuasa hukum yang lain memastikan perjuangan mereka terhadap hak hukum kliennya tidak berhenti sampai RDP.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan tetap memantau sehingga terang benderan kasus ini. Prapid kami akan pikirkan mengingat saat ini sudah ada komitmen yang sedang berjalan. Jika nanti Gakkum tidak kooperatif baru kita prapid," pungkasnya. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

PT Socfindo Kebun Aek Loba menyerahkan bantuan ratusan alat panen kelapa sawit kepada petani yang tergabung dalam 20 kelompok tani di sekitar wilayah perkebunan. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Lapangan Tenis PT Socfindo Aek Loba, Sabtu (22/8/2026).

Bantuan tersebut diserahkan Pengurus PT Socfindo Aek Loba, Fakhry Zein, dan secara simbolis diterima Ketua Asosiasi Petani Swadaya Kelapa Sawit Sejahtera Asahan, Amri Simanjuntak.

[adsense]

Sebanyak 20 kelompok tani yang menerima bantuan yakni Harapan Maju, Karya Muda, Waru Waru, Melati Jaya, Pasir Bidang, Wong Tani, Berkat, Baru, Melati Dalam, Boltop Jaya, Sidodadi, Usaha Tani, Sumber Tani, Mandiri, Naposiron, Pantai Padas, Berkah, Rindang Berbuah dan Sri Makmur.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinergi Perangi Narkoba, Wali Kota Serahkan Bantuan Alat Tes Urine ke Polres Pematangsiantar

FOTO BERSAMA : Pengurus PT Socfindo Aek Loba, Fakhry Zein dan lainnya, foto bersama petani di acara penyerahan bantuan alat-alat panen kelapa sawit kepada petani mitra perusahaan di Aula Lapangan Tenis, PT Socfindo Aek Loba.(Foto : harianSIB.com / Chairul Matondang)

[adsense]

Adapun bantuan yang diserahkan terdiri dari 28 set fiber, 41 unit kereta sorong, 36 unit egrek, 153 unit helm, 97 unit masker, 141 pasang sarung tangan kain serta 150 buah kacamata.

[adsense]

Dalam sambutannya, Fakhry Zein mengatakan, penyerahan bantuan alat panen tersebut merupakan bagian dari komitmen dan perhatian PT Socfindo Aek Loba terhadap petani yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat di sekitar perkebunan.

"PT Socfindo Aek Loba akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang berada di sekitar kebun dan tetap konsisten memberikan bantuan alat panen kelapa sawit kepada petani yang menjadi mitra perusahaan," ujarnya.

[adsense]

[adsense]

Selain bantuan alat panen, Fakhry menyampaikan bahwa perusahaan juga menunjukkan kepeduliannya melalui fasilitasi pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi penggali kubur dan pekerja lainnya.

Pihak perusahaan juga mendorong para petani mitra agar memiliki sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

[adsense]

Perwakilan kantor pusat PT Socfindo, Armansyah, mengapresiasi komitmen PT Socfindo Aek Loba yang terus memberikan perhatian kepada petani, termasuk melalui bantuan alat panen dan pendampingan menuju sertifikasi RSPO.

Armansyah menjelaskan, sertifikasi RSPO memberikan manfaat bagi petani, khususnya dalam mendukung praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ia berharap semakin banyak petani mitra PT Socfindo yang memiliki sertifikat tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

• Kades Gunungmelayu Serahkan Bantuan Susu kepada Balita dan Bumil

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Swadaya Kelapa Sawit Sejahtera Asahan, Amri Simanjuntak, menyampaikan terima kasih kepada PT Socfindo yang selama ini memberikan dukungan kepada petani agar semakin maju dan sejahtera.

"Tanpa ada dukungan PT Socfindo, hal-hal baik yang telah diperoleh sangat sulit didapatkan," katanya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Amri berharap dukungan perusahaan terhadap petani kelapa sawit yang menjadi mitra dapat terus berlanjut, termasuk dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apresiasi juga disampaikan Camat Aekledong, Ade Helmi. Ia mengucapkan terima kasih kepada PT Socfindo atas perhatian dan kepeduliannya terhadap petani serta masyarakat di sekitar perkebunan.

[adsense]

"Terima kasih dan apresiasi atas perhatiannya kepada petani dan masyarakat sekitar kebun," ujarnya.

Ade berharap peningkatan produksi perusahaan juga diikuti dengan semakin besarnya perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Salapian, Langkat

Mewakili Kepala Dinas Pertanian Asahan, Hasudungan Siregar, mengapresiasi komitmen PT Socfindo dalam membantu petani. Ia berharap program bantuan tersebut dapat terus dilaksanakan dan seluruh penerima memanfaatkan alat panen dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Kepala Desa Padangpulo dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada PT Socfindo atas kepedulian terhadap petani dan masyarakat sekitar.

[adsense]

Ia berharap bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan panen kelapa sawit dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

[adsense]

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Bandarpulo Kamarul Zaman, Camat Aekkuasan Saiful Anwar, Camat Aekledong Ade Helmi, Camat Aeksongsongan yang diwakili Sekcam, Kepala Desa Aekedong Ibnu Hajar, Kepala Desa Lobujiur Irwansyah Tambunan, Kepala Desa Sengonsari Yatimin, serta Kepala Desa Padangpulo A Rahan S. (*)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• PT Socfindo Bantu Pembangunan Pagar, Gapura SD Negeri 010123 Aek Loba Pekan

[adsense]

Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap SE mengingatkan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) agar tidak menjadikan uang sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan dalam politik. Menurutnya, kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat, memperluas pergaulan, serta melakukan pengabdian secara konsisten jauh lebih penting daripada kekuatan finansial.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pendidikan Politik bagi Kader Muda Partai Perindo di Hotel Madani, Medan, Sabtu (22/8/2026). "Banyak-banyaklah berbuat baik dan bersilaturahmi dengan semua komunitas masyarakat yang ada di lingkungan sekitar," kata politisi Partai Gerindra itu.

[adsense]

Menurutnya, kader partai harus membangun politik yang sehat dan santun serta menghindari praktik politik uang. Menurutnya, dukungan modal atau pembiayaan bukan faktor utama, apalagi penentu seseorang untuk dapat berkiprah di dunia politik.

Putra tokoh nasional Mandailing itu membagikan pengalamannya ketika terjun ke dunia politik. Ia mengaku tidak memiliki dukungan finansial yang besar ketika membangun kiprah politik, tetapi mengandalkan pergaulan dan perjuangan tanpa pamrih di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman berpolitiknya juga banyak dipengaruhi pembelajaran dari orangtuanya yang merupakan ulama di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

[adsense]

Baca Juga:

• Siswi SMK Al Washliyah Perdagangan Terpilih Delegasi HPAIR Asia

Pria yang pernah mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara juga mengingatkan kader agar tidak berkecil hati apabila suatu saat gagal dalam kontestasi politik. Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat tidak boleh bergantung pada jabatan politik. Karena itu, kader harus tetap berbuat untuk masyarakat meski tidak terpilih.

[adsense]

Hadapi Pemilu 2029

Pendidikan Politik Partai Perindo tersebut diikuti ratusan kader dari Medan dan sekitarnya. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi kader dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat, sekaligus mempersiapkan kader menghadapi Pemilu Legislatif 2029.

[adsense]

Sekretaris Wilayah DPW Perindo Sumatera Utara, Donna Yulietta Siagian, mengajak para kader memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam dunia politik. Menurutnya, pendidikan politik menjadi momentum penting bagi partai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kader.

Satu dari sedikit politisi perempuan yang dijuluki Kaum Kartini Idealis di politik Sumut itu menegaskan bahwa uang memang bukan kekuatan utama untuk membangun jejaring. "Yang terpenting adalah kerja ikhlas," tegas Donna Yulietta Siagian.

[adsense]

Ketua DPD Partai Perindo Kota Medan, Doli Sinaga, mengajak kader tetap optimistis menatap masa depan dan mempersiapkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat melalui jalur legislatif.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, tokoh pemuda yang ulet memperjuangkan hak ulayat dan hak adat itu menegaskan, selama partai dipimpinnya, ia tetap terus memperjuangkan hak adat. "Bukan untuk meraih suara tapi memosisikan masyarakat adat sebagai pemilik sah republik ini. Maksudnya, agar sama-sama membangun dengan tanggung jawab," tegasnya.

Ketua panitia Marwan SH melaporkan, kegiatan diikuti unsur pengurus dari dewan pimpinan kecamatan (DPC) Partai Perindo Se-Medan. "Tetapi minat peserta dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara nego itu tinggi hingga unsur pengurs lain ikut serta," lapor pengacara humanis tersebut. "Jadi, itulah kenapa ruangan ini penuh padat dengan antusiasme," tegasnya.

[adsense]

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas kader sehingga mampu menjalankan fungsi politik sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. "Nanti, setelah kegiatan sehari penuh ini, sebarkanlah visi misi partai Perindo pada masyarakat. Ajak dan lakukanlah yang terbaik," tegas Marwan.

Sejumlah tokoh menjadi nara sumber. Selain pejabat pemerintahan yang dikenal populis, ikut memberi penguatan broadcast senior Indonesia Iskandar, akademisi Dadang Hartanto, tokoh muda Al-Washliyah Budianta Tarigan, tokoh muda pekerja etnik Sakti Siregar.

[adsense]

Pendidikan Politik bagi Kader Muda Partai Perindo kali ini diikuti kader yang benar-benar milenial bahkan Gen-Z seperti konten kreator Erwin Salverius Marbun dari Medan Johor dan Ary Budi Mulia dari Medan Belawan.(**)

[adsense]

[adsense]

Volume transaksi QRIS di Sumatera Utara hingga Triwulan II 2026 mencapai 144 juta transaksi atau tumbuh 90,53% secara tahunan, dengan jumlah pengguna mencapai 3,2 juta atau meningkat 15,99% secara tahunan. Sementara jumlah merchant QRIS telah mencapai 1,8 juta merchant atau tumbuh 20,47% secara tahunan. Perkembangan tersebut menunjukkan transaksi digital semakin menjadi bagian dari aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana saat pembukaan Medan DigiFest 2026 di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (22/8/2026).

[adsense]

Kegiatan yang digelar BI bersama Pemerintah Kota Medan dan merupakan bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional 2026 tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi digitalisasi pembayaran untuk mendorong ekonomi yang semakin maju, transparan dan inklusif. Didit menegaskan, peningkatan transaksi digital bukan sekadar mengejar volume, tetapi harus mampu membuka akses ekonomi, meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat transparansi.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi peran BI dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui sistem pembayaran digital. Digitalisasi pembayaran dinilai dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

[adsense]

Baca Juga:

• Pererat Tali Silaturrahmi, Bhabinkamtibmas Teluk Nibung Gelar Kegiatan Cooling System

Dalam kegiatan tersebut, BI dan Pemko Medan melakukan Kick-Off Interoperability Splitting Payment Pajak Restoran melalui inovasi QResto yang melibatkan Bank Sumut, Bank Mandiri, BCA, BSI, BRI, BTN dan BNI.

Selain QResto, Medan DigiFest juga menjadi momentum pengembangan Parkir Digital atau ParQR (Parking Auto Revenue via QR) melalui piloting digitalisasi sistem parkir bersama Dinas Perhubungan Kota Medan.

[adsense]

[adsense]

BI dan Pemko Medan turut menghadirkan insentif tarif Bus Listrik Medan sebesar Rp81 bagi masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS selama satu minggu serta Pojok Pajak QRIS.

Medan DigiFest 2026 berlangsung 22–23 Agustus dengan berbagai kegiatan seperti talkshow, bazar UMKM, perlombaan, hiburan dan konser musik.

[adsense]

BI terus mendorong pengembangan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal (CEMUMUAH) melalui perluasan QRIS, QRIS TAP dan QRIS Cross-Border serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sinergi dengan Pemko Medan juga diperkuat melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah. Komitmen tersebut sebelumnya mengantarkan Pemko Medan sebagai Pemerintah Kota Terbaik II dalam Championship TP2DD 2025. (*)

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Belawan Tangkap Perampok Bersajam

[adsense]

[adsense]

Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) Deliserdang, Janso Sipahutar membantah proyek pengaspalan jalan Darsono, Dusun 7, Desa Hamparanperak, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, disebut-sebut mangkrak.

"Sudah kami cek ke lokasi. Benar pekerjaan berhenti di lokasi dan sedikit terkendala. Kami tanya penyedia ternyata sakit, sedang berobat di Singapura. Tapi sudah mulai sehat, janjinya minggu depan akan dilanjutkan pekerjaan. Jadi tidak benar mangkrak," kata Janso kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

[adsense]

Ditambahkan, proses pekerjaan pengaspalan tersebut masih dalam proses kontrak. Artinya sesuai perjanjian di kontrak belum jatuh tempo.

"Sekali lagi tidak benar mangkrak. Kalau mangkrak apabila proses pekerjaan sudah bertahun lewat masa kontrak ditinggalkan penyedia," tutur Janso.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD SU dan Pemprov Sumut Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2026

"Masih proses kontrak itu, masih ada beberapa hari waktu dalam penyelesaiannya. Kita juga melakukan pengawasan dengan ketat segala pekerjaan," ungkapnya.

[adsense]

Namun demikian, pihaknya memohon maaf kepada warga yang melintas atas ketidaknyamanan jalan. Sebab ada sebagian yang sudah diperbaiki dan ada yang belum ditangani. Sehingga yang belum ditangani membuat situasi lalu lintas terganggu.

"Kami mohon maaf kepada warga. Kami janji akan tuntaskan. Penyedia sedang sakit jadi kita harus maklum juga lah namanya sakit tidak bisa dipaksa kesehatannya. Tapi sudah kita komunikasi penyedia sudah mendingan, janjinya minggu depan sudah dilanjutkan, " terang Sipahutar. (**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Anak-anak Sekolah Minggu HKBP Sentosa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, menunjukkan beragam talenta dalam acara Christian Got Talent Kids Season II dengan tema "Aku Tampil Untuk Tuhan".

Kegiatan yang berlangsung di Gereja HKBP Sentosa Ujung Serdang, Sabtu (22/8/2026), tersebut diawali dengan ibadah yang dibawakan oleh Pimpinan Jemaat HKBP Sentosa Ujung Serdang, Pdt. Jhonsar Padang. Dalam khotbahnya, Pdt. Jhonsar menyampaikan firman Tuhan dari Kolose 3:23 tentang pentingnya melakukan setiap pekerjaan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

[adsense]

Pdt. Jhonsar mengatakan, setiap anak memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan bermain musik, bercerita, menggambar, menari, menghafal, bernyanyi, hingga kemampuan lainnya.

Menurutnya, perbedaan talenta tersebut merupakan hal yang patut disyukuri karena setiap kemampuan yang dimiliki merupakan pemberian dari Tuhan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bupati Deliserdang Awali Penanaman Bibit Pohon Pengganti Karangan Bunga HUT ke-81

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Christian Got Talent Kids Season II. Anak-anak tidak hanya diarahkan untuk menunjukkan kemampuan masing-masing, tetapi juga memahami bahwa talenta yang mereka miliki merupakan anugerah Tuhan yang harus digunakan dengan baik.

[adsense]

Setelah ibadah, anak-anak Sekolah Minggu tampil secara bergantian di hadapan jemaat. Berbagai pertunjukan ditampilkan, mulai dari storytelling, bernyanyi, bermain musik, menari, tortor, menggambar, menghafal hingga khotbah.

Setiap peserta diberikan ruang untuk menunjukkan kemampuan sesuai dengan talenta masing-masing. Ada yang tampil melalui kemampuan seni, ada pula yang menunjukkan kemampuan berbicara dan menghafal.

[adsense]

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk belajar percaya diri, berani tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sejak usia dini.

Christian Got Talent Kids Season II juga menanamkan pesan bahwa keberhasilan dalam menunjukkan sebuah talenta bukan semata-mata untuk memperoleh pujian dari manusia.

[adsense]

Lebih dari itu, kemampuan tersebut dapat digunakan sebagai bentuk ucapan syukur dan pelayanan kepada Tuhan.

Hal tersebut sejalan dengan tema "Aku Tampil Untuk Tuhan" yang menjadi dasar kegiatan. Anak-anak diajak untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan tidak perlu membandingkan talenta yang dimiliki dengan orang lain.

[adsense]

Pdt. Jhonsar juga mengingatkan agar anak-anak tidak hanya bangga karena memiliki kemampuan tertentu, tetapi tetap rendah hati dan menggunakan talenta tersebut untuk hal-hal yang baik.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Jesselin Silalahi sebagai bintang tamu. Kehadirannya menambah semarak acara yang diikuti anak-anak Sekolah Minggu HKBP Sentosa Ujung Serdang.

[adsense]

Pdt. Jhonsar Padang, melalui Humas St. J. Lumban Gaol, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi sekaligus bertumbuh dalam iman.

Dengan dukungan jemaat, seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Berbagai penampilan yang ditampilkan memperlihatkan keberagaman talenta anak-anak Sekolah Minggu HKBP Sentosa Ujung Serdang.

[adsense]

Melalui Christian Got Talent Kids Season II, anak-anak tidak hanya belajar untuk tampil dan mengembangkan kemampuan, tetapi juga diingatkan bahwa setiap talenta berasal dari Tuhan.

Karena itu, talenta tersebut hendaknya digunakan dengan penuh tanggung jawab, tetap rendah hati, dan pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Guna mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga situasi ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif, personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Kapias Pulau Buaya Polsek Teluk Nibung Polres Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Cooling System dan Sambang Door to Door System (DDS) di Jalan Sipori-Pori Lingkungan IV Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Sabtu (22/8/2026).

" Dalam kegiatan tersebut Bripka Walmansyah Putra Sitorus turun langsung ke tengah masyarakat bertatap muka berlangsung hangat dan humanis menyampaikan sejumlah imbauan kepada warga sekitar, untuk tidak ragu melaporkan jika melihat atau mengalami tindakan premanisme, baik oleh perorangan maupun kelompok organisasi," ucap Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan SIP.

[adsense]

Selain itu lanjut Ipda M Ruslan, Bripka Walmansyah juga mendorong warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing dengan menanam tanaman pangan produktif guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

" Bripka Walmansyah juga mengingatkan orangtua agar memantau pergaulan anak-anak mereka dari bahaya balap liar, tindak kejahatan, bahaya narkoba, perjudian online dan mengimbau untuk disiplin berkendara dengan melengkapi surat-surat, serta penggunaan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan guna mengantisipasi pencurian," ucap Ipda M Ruslan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polsek Belawan Tangkap Perampok Bersajam

" Warga menyambut positif kehadiran pihak kepolisian di lingkungan mereka karena dapat dijadikan sebagai ruang dialog wadah yang efektif untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas persoalan di lingkungan sekitar sejak dini," pungkas Ipda M Ruslan. (*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Seorang pria, AP (19) warga Belawan, terduga pelaku perampokan bersenjata tajam (Sajam), terhadap korban S Siregar, diringkus petugas Polsek Belawan, beriikut barang bukti berupa satu celana pendek hitam putih diduga digunakan pelaku saat melakukan aksinya.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, melalui Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong, Sabtu (22/8/2026) mengatakan, sesuai laporan pengaduan korban, dugaan perampokan tersebut dilakukan AP bersama dua temannya pada Rabu malam (24/6/2026) di Jalan Duyung, Kelurahan Belawan Bahagia.

[adsense]

Dalam kejadian tersebut, setelah melakukan pengancaman menggunakan sajam, para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai milik korban sedikitnya Rp 2.030.000.

"Peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi saat korban bersama seorang saksi hendak pulang selesai mengunjungi rumah temannya. Ketika hendak menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, korban didatangi tiga orang laki-laki yang tidak dikenal," kata Kapolsek Belawan.

[adsense]

Baca Juga:

• Polres Belawan Tangkap Pengedat dan Pengguna Sabu di Desa Kelumpang Kebun

[adsense]

[adsense]

Serikat pekerja Hyundai Motor di Korea Selatan menggelar mogok kerja penuh selama satu hari pada Jumat (21/8/2026).

[adsense]

Aksi ini menjadi mogok kerja penuh pertama dalam satu dekade setelah perundingan upah dan kondisi kerja menemui jalan buntu.

Sekitar 40 ribu anggota serikat diperkirakan ikut mogok. Di Seoul, mengutip Reuters dan dilansir dari CNBC Indonesia, sekitar 1.200 hingga 1.300 pekerja menggelar demonstrasi di depan kantor pusat Hyundai Motor.

[adsense]

Baca Juga:

• Viral WNI Diduga Kabur Saat Ikut Tur di Korsel, Kemlu RI Buka Suara

Aksi tersebut merupakan puncak dari serangkaian mogok parsial sejak akhir Juli. Menurut Yonhap, aksi sebelumnya telah menghentikan produksi sekitar 55.200 kendaraan dengan nilai lebih dari 2,3 triliun won atau sekitar Rp29 triliun.

[adsense]

Kekhawatiran terhadap AI dan robot semakin kuat setelah Hyundai berencana menggunakan robot humanoid di pabriknya di Georgia, Amerika Serikat, mulai 2028.

Penggunaan teknologi tersebut ditargetkan diperluas ke berbagai fasilitas produksi Hyundai.

[adsense]

Perselisihan buruh ini terjadi ketika Hyundai menghadapi tekanan bisnis akibat persaingan produsen otomotif China yang semakin ketat di Eropa serta penurunan penjualan di Korea Selatan.

Serikat pekerja mengancam akan kembali melakukan mogok jika manajemen tidak memberikan tawaran yang dianggap memadai.

[adsense]

Sementara itu, Hyundai Motor menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Manajemen mengingatkan aksi mogok dapat berdampak pada pelanggan, mitra, dan operasional perusahaan.

Perselisihan ini menjadi tantangan baru bagi Hyundai di tengah percepatan transformasi industri otomotif menuju penggunaan AI, robot, dan otomatisasi.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pendiri Evergrande Group, Hui Ka Yan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan China. Seluruh harta pribadinya juga diperintahkan untuk disita.

Mengutip Reuters dan dilansir dari CNBC Indonesia, pria berusia 67 tahun itu dinyatakan bersalah atas delapan dakwaan, termasuk penyalahgunaan dana, penipuan penggalangan dana, penerimaan simpanan publik secara ilegal, pemberian pinjaman ilegal, penerbitan surat berharga secara curang, dan suap.

[adsense]

Pengadilan menyebut, kejahatan yang melibatkan Hui, Evergrande Group, dan Hengda Real Estate menyebabkan kerugian ekonomi besar serta dampak sosial serius.

Evergrande juga didenda 8,82 miliar yuan atau sekitar US$1,31 miliar, sementara anak usahanya, Hengda Real Estate, didenda 7 miliar yuan.

[adsense]

Baca Juga:

• Raja Properti China Dipenjara Seumur Hidup, Aset Disita

Secara keseluruhan, 56 orang terkait Evergrande selain Hui Ka Yan menerima hukuman.

[adsense]

Di tengah vonis tersebut, Hengda Real Estate juga menghadapi proses likuidasi kebangkrutan.

Pengadilan Guangzhou menerima permohonan likuidasi yang diajukan Guangzhou Rural Commercial Bank karena perusahaan dinilai tidak mampu melunasi utang dan asetnya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban.

[adsense]

Evergrande diketahui memiliki utang sekitar US$300 miliar atau setara Rp5.100 triliun. Krisis perusahaan yang mencuat sekitar lima tahun lalu turut mengguncang sektor properti, perekonomian, dan pasar keuangan China.

Kini, Hui Ka Yan harus menjalani hukuman seumur hidup, sementara kerajaan properti yang pernah dibangunnya menghadapi ancaman likuidasi akibat tumpukan utang.(*)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Satu keluarga di India jatuh dari tebing di Maharashtra, India. Sebelum jatuh, mereka sempat beradu argumen dikarenakan cicilan iPhone.

Dikutip dari detikcom, Sabtu (22/8/2026), seprang pemuda berusia 18 tahun yang merupakan anak dari sepasang suami istri berdiri di tepi tebing bukit Khavda, distrik Chhatrapati Sambhajinagar. Pemuda itu mengancam akan melompat ke bawah.

[adsense]

"Saya akan melompat," ancamnya berulang kali kepada orang tuanya.

Peristiwa ini bermula sekitar pukul 10 pagi waktu setempat ketika pemuda berusia 18 tahun, pergi ke tepi bukit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya.

[adsense]

Selama hampir tiga jam, warga desa dan ibunya berusaha membujuknya. Mereka memintanya memikirkan masa depan dan orang tuanya, namun ia tetap bersikeras untuk mengakhiri hidupnya.

Ayah pemuda itu, yang awalnya memohon dari bawah, memanjat naik ke bukit pada 15-20 menit terakhir.

[adsense]

Saat remaja itu terus bergerak mendekati tepi tebing, sang ayah berusaha membujuknya untuk menjauh. Sekitar pukul 13.00 siang waktu setempat, ia mencoba meraih anaknya, namun keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari bukit.

Disusul beberapa saat kemudian, sang ibu yang dilanda kepanikan juga jatuh dari bukit.

[adsense]

Petugas kepolisian berada di lokasi dan turut berusaha membujuk remaja tersebut agar menjauh dari tepi tebing, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil.

Saksi mata Sanjay Jadhav mengatakan bahwa orang tua dan pihak lain telah berulang kali berusaha membujuk remaja tersebut.

[adsense]

"Orang tua dan pihak lain berusaha keras agar dia mengerti, tetapi dia tidak mau mendengarkan dan terus berdiri di tepi bukit. Petugas polisi juga ada di sana," ujar Jadhav.

"Sang ibu terus memohon kepadanya agar tidak melompat," katanya.

[adsense]

Aksi nekat itu dikarenakan pemuda itu tidak mampu membayar cicilan iPhone yang dia beli. Karena itu, dia melakukan aksi nekat itu.

"Hiduplah untuk ibumu," kata seorang pria kepada pemuda itu saat mengancam akan melompat

[adsense]

"Tidak, aku harus mati. Itu satu-satunya jalan," kata pemuda itu. (*)

[adsense]