Minggu, 23 Juni 2024 WIB

Hebat! Pegawai Non-Muslim di Sulsel Jadi Panitia Haji

Wilfred Manullang - Senin, 20 Mei 2024 20:36 WIB
241 view
Hebat! Pegawai Non-Muslim di Sulsel Jadi Panitia Haji
Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Petugas memeriksa koper calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2024).
Makassar (harianSIB.com)
Panitia Pemberangkatan Haji (PPH) biasanya beranggotakan pegawai muslim. Namun apa yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenang) Parepare, Sulawesi Selatan, di luar dugaan dan patut mendapat apresiasi.

Kemenang Parepare melibatkan dua pegawai non-muslim sebagai panitia pemberangkatan haji (PPH) tahun 2024.

Kedua pegawai Kemenag Parepare tersebut dilibatkan sebagai petugas haji untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji Embarkasi Makassar.

Baca Juga:

Kepala Kemenag Parepare, H Fitriadi mengatakan, kedua pegawai non-muslim tersebut hanya dilibatkan dalam proses pemberangkatan dan pemulangan haji nantinya.

"Mereka hanya mengantar dan menjemput jamaah haji asal Parepare yang tergabung di kloter 3 ke Asrama Haji Sudiang, bukan menjadi PPIH yang berangkat ke Arab Saudi," kata Fitriadi, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (20/5/2024).

Baca Juga:

Fitriadi menerangkan panitia pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun 2024 ini terdiri dari berbagai unsur di Pemerintah Kota Parepare.

"Tidak ada suatu keharusan semua petugas tersebut harus beragama Islam," tuturnya.

Dilibatkannya pegawai non muslim di PPH 2024 sebagai bukti komitmen Kemenang Parepare untuk memberikan pelayanan maksimal kepada semua umat beragama dan melibatkan seluruh pegawai Kemenag Parepare tanpa terkecuali sehingga terjadi sinergitas, kesetaraan, toleransi, moderasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Tentu tetap selalu mempertimbangkan faktor hukum, regulasi, etika dan kepatutan dalam mengambil kebijakan," tegasnya. (*)

Editor
: Donna Hutagalung
SHARE:
Tags
PPH
beritaTerkait
Hingga 30 April, Kanwil DJP Sumut I Terima 328.487 SPT PPh OP dan Badan
Ratusan Buruh Demo Kantor Gubernur Sumut, Ini Tuntutannya
Ratusan Buruh Aksi Damai di Kantor Bupati Deliserdang Minta UU Cipta Kerja dan PPh 21 Dicabut
Hingga 31 Maret, Laporan SPT Tahunan PPh WP OP ke Kanwil Sumut I Meningkat
Pemerintah Terbitkan Bentuk dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21
Pj Wali Kota Pantau Langsung Pelaksanaan PPH di Tebingtinggi
komentar
beritaTerbaru