Jakarta (SIB)Ketua DPP
PDIP, Puan Maharani, menyampaikan rekomendasi hasil
Rakernas V
PDIP. Salah satu rekomendasi
Rakernas PDIP yakni menyoroti sistem
Pemilu 2024.
"
Rakernas V Partai menilai bahwa
Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan dalam pidatonya di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).
Puan mengatakan, buruknya demokrasi di Indonesia lantaran adanya intervensi di sejumlah lembaga. Ia mengatakan, masih adanya politik uang dalam
Pemilu 2024.
Baca Juga:
"Penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ujar Puan.
Untuk itu,
Rakernas V
PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan peninjauan kembali sistem pemilu. Ia berharap ada reformasi hukum yang berkeadilan.
Baca Juga:
"Berkaitan dengan hal tersebut,
Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan," katanya.
Minta MaafPuan Maharani juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia usai gelaran Pilpres 2024 terlaksana. Puan sempat menangis saat menyampaikan maaf atas perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika partai hingga melanggar konstitusi.
Puan mulanya menyampaikan terima kasih kepada rakyat pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di pilpres lalu.
"Tujuh,
Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud Md," ucap Puan terjeda.
"Dan tentunya kepada PDI Perjuangan, yang telah dipercaya rakyat memenangkan," sambung Puan dengan suara bergetar.
Mendengar itu, kader pun riuh bersorak. Puan menatap kepada seluruh kader di hadapannya. Puan sesekali mengusap air mata di pipinya.
"Pemilihan legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak disiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi,
Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan.
Karena itu, kata dia,
Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.
Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi kader
PDIP yang melakukan penyimpangan seperti pada
Pemilu 2024.
Revisi UKTPuan Maharani juga menyoroti polemik melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menuai kritik belakangan. Puan mendesak pemerintah mengatasi hal itu dengan merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis," kata Puan.
Ia mendesak pemerintah untuk menurunkan pembayaran UKT yang mahal.
PDIP meminta adanya revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"
Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024," sambungnya.
Tetap Jadi KetumPengurus DPD
PDIP se-Indonesia kompak meminta Megawati Sukarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum pada periode selanjutnya.
Puan menyebut seluruh DPD
PDIP se-Indonesia meminta agar Megawati kembali bersedia untuk memimpin partai banteng bermoncong putih di kongres keenam
PDIP pada 2025 mendatang.
"
Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekamoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan kala membacakan rekomendasi.
Megawati sendiri telah menjabat sebagai Ketum
PDIP sejak partai itu berdiri pada reformasi 1998 silam.
Mega sebelumnya sempat melontarkan candaan kepada putrinya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam di pembukaan
Rakernas V, Jumat (24/5). Ia menyindir Puan yang belakangan kerap kunjungan kerja ke luar negeri untuk urusan pemerintahan.
Merespons itu, Ketua DPP
PDIP Said Abdullah yakin posisi Megawati sebagai ketum belum akan tergantikan dalam waktu dekat.
"Sementara ini kalau membaca arus bawah, kita tahu bersama akan kesulitan
PDIP untuk ada estafet dalam waktu dekat. Akan ada kesulitan," kata Said di sela-sela acara
Rakernas, Sabtu (25/5). (**)
