Terkait Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah, PGI-KWI Soroti Peranan Kepala Daerah

Jakarta (SIB)
Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan menyambut baik rekomendasi atau perizinan pendirian rumah ibadah hanya akan diajukan ke Kementerian Agama (Kemenag). Namun Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, mengatakan hal itu sudah lama diusulkan lembaganya.

"Hal ini sudah lama diusulkan oleh PGI kepada Presiden, Menag dan Mendagri," kata Gomar kepada wartawan, Sabtu (3/8), dikutip dari Harian SIB.

Gomar menilai, selama ini aturan mendirikan rumah ibadah tersandera oleh rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dinilai lembaga non negara namun mengambil peran besar dalam izin mendirikan rumah ibadah.

Baca Juga:

• Yasyir Ridho: Dengan Data dan Kemampuan, Wali Kota Bisa Ciptakan Medan Bebas Banjir
• Karo Lakukan Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer kepada Masyarakat

"Sangat absurd otoritas negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah bisa disandera oleh rekomendasi FKUB, karena FKUB itu bukan aparatur negara," ujar Gomar.

"Itu berarti lembaga sipil (non negara) mengambil alih otoritas negara. Kalau rekomendasi kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota, masuk akal, karena dia adalah juga aparatur negara," sambungnya.

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Terima Kunker Tim Biro Rena Polda Sumut
• Panwascam Binjai Kota Buka Pendaftaran Pengawas TPS Pilkada 2024

Meski ada rencana izin mendirikan rumah ibadah cukup di Kemenag, Gomar menilai hal itu tak menjamin menjadi mudah. Sebab, menurut pengalaman Gomar, kepala daerah juga punya peranan.

"Walau demikian hal ini belum menjamin pemberian izin mendirikan rumah ibadah itu menjadi mudah, karena kembali terpulang kepada kepala daerah, yang di banyak kasus menjadikan persoalan izin ini menjadi alat politik untuk mengentertain konstituennya," imbuhnya.

PERHATIKAN PASAL LAIN
Sementara itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta Kementerian Agama juga memperhatikan pasal lain dalam syarat pembangunan rumah ibadah, selain mencoret rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).