Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Dipolisikan

Jakarta (harianSIB.com)
Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lukman dilaporkan buntut dari pernyatan Lukman di PBNU beberapa hari lalu.

Laporan terhadap Lukman Edy diterima dengan Nomor STTL/262/VIII/2024/BARESKRIM tertanggal 5 Agustus 2024. Lukman dituding telah melakukan pencemaran nama baik terhadap pimpinan PKB.

"Kami mengambil tindakan tegas kepada saudara Lukman Edy karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik Ketum Gus Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum PKB) dan PKB dalam beberapa pernyataan di Kantor PBNU," ujar Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundangan Cucun A Syamsurijal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024) dikutip dari JawaPos.con

Baca Juga:

• DPRD SU: Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota Dewan Periode 2024-2029 Harus Pendidikan S3
• Bapak dan Anak Beda Partai Dari Dapil Deliserdang Dilantik Jadi Anggota DPRD SU

Cucun menjelaskan, ada beberapa pernyataan Lukman yang dinilai menyerang kehormatan pelapor. Di antaranya Muhaimin disebut tidak transparan soal keuangan baik keuangan fraksi, Pilkada, Pemilu.

"Padahal Lukman Edy bukan bagian dari partai sehingga tidak mempunyai kapasitas ngomong tentang dinamika internal PKB," jelasnya.

Baca Juga:

• KPU Nyatakan 3 Pasangan Balon Bupati-Wakil Bupati Labuhanbatu Memenuhi Syarat
• Transisi Kepemimpinan Nasional: Arnod Sihite Dorong Stabilitas Politik dan Persatuan Elite

Pernyataan Lukman Edy tersebut, kata Cucun, sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kebencian, salah paham, di internal maupun eksternal PKB. Apalagi PKB merupakan salah satu partai dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

"Bayangkan dampaknya kerugian bagi partai kami baik secara materiil maupun immaterial, jika tudingan tidak berdasar tersebut diterima mentah-mentah oleh publik, pengurus, dan kader partai di seluruh Indonesia," tegasnya.

Cucun mengingatkan, Lukman Edy harusnya sadar bahwa menyampaikan informasi terkait entintas partai politik harus disertai fakta dan bukti akurat. Bila tidak diiringi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan fitnah.

Dalam kesempatan itu, Cucun juga menegaskan jika PBNU dan PKB merupakan dua entitas hukum yang berbeda.

PBNU merupakan ormas yang merujuk pada UU Nomor 16/2017, sedangkan PKB diatur dalam UU Nomor 2/2011. "Jadi keduanya tidak ada kaitan struktural dan tidak bisa saling mengintervensi," pungkasnya. (*)