Eks Bos Wilmar Terbukti Bersalah di Kasus Suap Hakim, Lolos dari Kasus TPPU

"Menimbang bahwa meski demikian, berdasarkan pembuktian dalam perkara Marcella Santoso dan Ariyanto sudah dapat diketahui pasti jumlahnya yaitu 2 juta dolar USD yang dinikmati oleh Marcella Santoso dan Ariyanto untuk keperluan pribadi, sehingga Pasal 4 ayat 2 Perma RI Nomor 5 Tahun 2014 tidak berlaku lagi terhadap Terdakwa M Syafei," ujar hakim seperti dilansir detik news.

Hakim kemudian menguraikan tiga peran Syafei dalam kasus suap vonis lepas. Hakim mengatakan Syafei berperan sebagai penghubung antara korporasi migor dan Marcella.

"Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap peran terdakwa M Syafei adalah, satu, memberitahu ada dana Rp 20 miliar kepada saksi Marcella Santoso dari perusahaan beperkara untuk menyuap hakim. Dua, menerima nomor handphone saksi Ariyanto dari saksi Marcella Santoso dan meneruskan nomor handphone tersebut ke pihak perusahaan berperkara," kata hakim.

Hakim mengatakan terdakwa menjadi penghubung antara perusahaan dan Marcella. Jadi, kata hakim, perbuatannya terbukti memenuhi unsur memberi bantuan melakukan tindak pidana.

"Menjadi penghubung antara Wilmar Group dan saksi Marcella Santoso, sehingga perbuatan terdakwa M Syafei telah nyata memenuhi unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau setidak-tidaknya mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," ujarnya.

Dalam perkara ini, hakim menghukum Syafei dengan pidana penjara selama 6 tahun. Hakim juga menghukum Syafei membayar denda Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan.

M Syafei Hanya Bantu Proses Suap Vonis Lepas Migor, Divonis 6 Tahun Penjara

Pegawai Bea Cukai Tersangka Baru Kasus Suap Impor Barang Ditangkap KPK

KPK Dalami Peran PT Blueray dalam Kasus Suap Impor di DJBC, Enam Tersangka Ditetapkan

KPK Ubah Aturan Gratifikasi, Hadiah Nikah Rp1,5 Juta Tak Wajib Lapor

Kepala KPP Madya Jakut Jadi Tersangka, KPK Sita Emas dan Uang Rp6,38 Miliar

DJP Cabut Izin Konsultan Pajak Terkait Suap di KPP Madya Jakut