Daftar Pejabat Tinggi Negara yang Hak Pensiunnya Bisa Terhapus Putusan MK

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur tentang hak pensiun pejabat tinggi negara itu inkonstitusional secara bersyarat.

Putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025 itu menegaskan, UU Nomor 12 Tahun 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan UU yang baru dalam waktu paling lama dua tahun.

Secara tegas MK meminta agar DPR dan pemerintah membentuk UU baru. (*)

Empat Rumah Warga di Labura Ludes Terbakar

BI dan Pemko Medan Sidak Pasar, Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran

UU Uang Pensiun Anggota DPR Inkonstitusional, MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Buat UU Baru

MK Tolak Gugatan Roy Suryo-Tifa-Rismon Sianipar

DPW PKB Sumut Sambangi Ulama dan Tokoh Masyarakat, Perkuat Persatuan dan Kerukunan Umat

Jelang Idul Fitri, Yayasan Budha Tzu Bagikan Seribu Paket Sembako di Tebingtinggi