Daftar Pejabat Tinggi Negara yang Hak Pensiunnya Bisa Terhapus Putusan MK

Jakarta(harianSIB.com)

Tak hanya anggota DPR yang hak pensiunnya berpotensi terhapus lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, tapi pejabat tinggi negara berikut ini juga bisa ikut terhapus hak pensiunnya.

Dikutip dari kompas.com, pejabat tinggi negara terdampak putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang diketok Senin (16/3/2026) adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dijelaskan soal lembaga tinggi negara.

Lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:

• Empat Rumah Warga di Labura Ludes Terbakar

"Tidak termasuk presiden," demikian bunyi penggalan huruf b Pasal 1 UU tersebut.

Adapun Pimpinan Lembaga Tinggi Negara sebagaimana poin d Pasal 1 UU tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketua dan Wakil Ketua DPA

- Ketua dan Wakil Ketua DPR

- Ketua dan Wakil Ketua BPK

- Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA.

Anggota Lembaga Tinggi negara adalah Anggota DPA, Anggota DPR, Anggota BPK, dan Hakim MA.

DPA atau Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga penasihat negara yang pernah ada di Indonesia, antara 1945 sampai 2003. DPA sudah dihapus lewat amendemen UUD 1945 pada 2002 dan diganti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur tentang hak pensiun pejabat tinggi negara itu inkonstitusional secara bersyarat.

Putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025 itu menegaskan, UU Nomor 12 Tahun 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan UU yang baru dalam waktu paling lama dua tahun.

Secara tegas MK meminta agar DPR dan pemerintah membentuk UU baru. (*)

Empat Rumah Warga di Labura Ludes Terbakar

BI dan Pemko Medan Sidak Pasar, Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran

UU Uang Pensiun Anggota DPR Inkonstitusional, MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Buat UU Baru

MK Tolak Gugatan Roy Suryo-Tifa-Rismon Sianipar

DPW PKB Sumut Sambangi Ulama dan Tokoh Masyarakat, Perkuat Persatuan dan Kerukunan Umat

Jelang Idul Fitri, Yayasan Budha Tzu Bagikan Seribu Paket Sembako di Tebingtinggi