Pdt Darius Rinaldi Sembiring: GBKP Perlu Sentuhan Perubahan agar Bisa Berkembang Pesat

Medan(harianSIB.com)

Calon Ketua Umum Moderamen GBKP Periode 2025-2030 Pdt Darius Rinaldi Sembiring MTh mengatakan, Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sangat perlu sentuhan perubahan dari berbagai sisi, agar gereja kesukuan ini bisa berkembang pesat.

"Di gereja GBKP banyak hal yang perlu sentuhan perubahan, termasuk penggajian terhadap para pendeta dan pegawai yang selama ini bisa dikatakan sangat minim dan tidak ada kenaikan selama 10 tahun terakhir ini atau hanya mengikuti inflasi," ujar Darius Rinaldi Sembiring kepada wartawan, Jumat (21/3/2025), melalui WhatsApp, di Medan.

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Siap Kolaborasi dengan REI Sumut Sukseskan PSN Adakan 3 Juta Rumah
• Pemkab Deliserdang Siap Kolaborasi dengan REI Sumut Sukseskan PSN Adakan 3 Juta Rumah

Darius mengakui, walaupun bukan uang tujuan utama menjadi pendeta, tapi tentu ketika hamba Tuhan tersebut tidak mampu membiayai kehidupan keluarga secara layak termasuk biaya pendidikan anak-anaknya, tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanannya.

"Terus terang, kami sebagai pendeta sedikit terganggu dalam memperhatikan dan melayani jemaat, sehingga timbul persaingan bagi para pendeta mencari tempat-tempat khotbah, agar ada tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga," ujar Darius dan tidak menyebut jumlah gaji pendeta yang mereka terima tiap bulannya, dengan alasan tidak etis.

Baca Juga:

• Jaksa Dilindungi TNI-Polri, Ini Isi Perpres 66 Tahun 2025
• Polrestabes Medan Resmi Buka Pelayanan Satu Atap Perlindungan Anak di MPP

Ketika ditanya, jika nanti terpilih jadi Ketua Umum Moderamen GBKP yang rencananya digelar pada 23-30 April 2025, di Retreat Center Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, apakah pendeta mampu menaikkan gaji para pendeta minimal 10 persen dan tunjangan 15 persen, dengan sangat optimis Darius Rinaldi Sembiring menyanggupinya.

Caranya, tambah mantan Ketua Klasis GBKP Medan Delitua ini, GBKP dengan wajah baru, akan membuka pos pendapatan baru mengingat besarnya biaya program dan kegiatan GBKP melalui joint program bersama pemerintah, kementrian dan lembaga negara melalui dana APBN dan APBD, tentunya dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di GBKP.