Sergai (SIB)
Warga Desa Firdaus mengeluhkan pembangunan Kantor Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) di Jalan Negara No 154 Km 58, yang tidak kunjung selesai selama bertahun-tahun.
Belum selesainya pembangunan itu membuat warga merasa terganggu jika ingin berurusan ke kantor desa.
Pantauan SIB, Senin (5/4/2021), tidak ada pamflet atau penanda bangunan sedang tahap dikerjakan. Bambu dan kayu sebagai penyangga masih menempel di sekitar tembok bangunan. Tingkat atas bangunan tanpa atap dan bentuk ruangan-ruangan masih belum selesai.
Tampak sebagian dari bangunan baru merupakan renovasi dari bangunan kantor desa yang lama. Dengan kondisi tersebut, kerja pemerintahan desa dikonsentrasikan di satu ruangan.
Doni (36), warga Dusun X, sangat menyayangkan terhentinya pembangunan kantor desa tersebut. Ia menyebutkan pembangunan kantor desa dengan ruang kerja yang amam dan nyaman akan berdampak langsung pada warga.
"Kalau pembangunannya selesai, warga bisa dilayani semakin maksimal. Seluruh perangkat desa jika didukung dengan sarana dan prasarana akan mampu bekerja semakin profesional. Kalau belum selesai begini semua terganggu, baik warga maupun aparat desa," ujarnya.
Doni menambahkan seingatnya sudah lebih dari setahun pembangunan terhenti dan karena letaknya yang di pinggir jalan lintas provinsi, tentu menjadi sorotan warga termasuk setiap orang yang melintas.
"Warga bertanya-tanya kenapa sampai mangkrak atau terhenti. Padahal kita tidak pernah mendapatkan penjelasan kenapa sampai dihentikan. Harapannya agar segera diselesaikan, ya kalau memang dari awal anggaran tidak cukup kenapa harus merancang bangunan seperti ini," lanjutnya.
Saat dikonfirmasi melalui selulernya, Pj Kepala Desa Firdaus, Jamhuri, kepada SIB, Senin (5/4/2021), mengatakan bangunan dihentikan bukan karena ada masalah, melainkan anggaran yang tidak ada karena Covid-19.
"Pembangunan dimulai tahun 2017. Untuk gedung serbaguna menggunakan Dana Desa, sedangkan kantor menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak. Namun, pembangunan dihentikan sejak tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Saat ini, kita masih menunggu kabar kapan akan dilanjutkan," tutupnya. (*)
