Penetapan HPP Gabah Rp 6.500 Akan Berdampak Kesejahteraan Petani

Medan (harianSIB.com)
Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil 1 Medan, Ridho Pamungkas mendukung rencana Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan mengumpulkan para pengusaha penggiling gabah soal harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500.

Menurutnya, ada dua poin utama dari upaya Mentan tersebut, yang pertama kesejahteraan petani dan yang kedua stabilitas pangan nasional tetap terjaga.

Hal itu dikatakan Kepala KPPU Kanwil 1 di Medan, Senin (10/2/2025) menanggapi rencana Mentan akan kumpulkan para pengusaha penggilingan gabah/padi terkait soal harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500.

Baca Juga:

• Kanwil Kemenkum Sumut Laksanakan Pengawasan Notaris di Kota Binjai
• Lima Rumah Musnah Terbakar Dilalap Sijago Merah di Berastagi, Karo

Katanya, dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung kebijakan HPP ini, diharapkan menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Di satu sisi, penetapan HPP gabah Rp6.500/Kg dapat menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, namun di sisi lain, dapat berdampak pada kenaikan harga beras di pasar, terutama jika biaya produksi dan distribusi turut meningkat.

Baca Juga:

• 3 Guru dan 22 Siswa SMPN-1 Padangsidimpuan Terdampak Banjir Kota Padangsidimpuan Terima Bantuan
• Wabup Simalungun Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Serbelawan

Jika penggilingan harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi, maka otomatis harga jual beras mereka juga akan naik untuk menjaga margin keuntungan. Dengan harga gabah yang lebih tinggi, biaya beras di pasaran kemungkinan akan meningkat, kecuali pemerintah melakukan intervensi melalui subsidi atau operasi pasar.
Disinilah kemudian dibutuhkan peran Bulog untuk mampu menyerap gabah dalam jumlah besar dan menjual beras dengan harga stabil, sehingga dampak kenaikan harga beras masih bisa ditekan. Pemerintah telah menargetkan untuk menyerap 3 juta ton gabah melalui tambahan anggaran Rp 16,6 T buat Bulog. Kebijakan ini akan efektif jika didukung dengan pasokan yang cukup, jika tidak maka akan terjadi kelangkaan pasokan di pasar dan harga akan naik.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dari sisi persaingan karanya adalah bagaimana persaingan untuk mendapatkan gabah. Dengan adanya kenaikan HPP, penggilingan yang modalnya lebih besar mungkin lebih mudah memperoleh gabah dibanding penggilingan kecil yang tidak punya cukup dana untuk bersaing. Jika penggilingan kecil kesulitan membeli gabah, mereka bisa kalah bersaing dan terancam gulung tikar, sehingga industri penggilingan bisa lebih terkonsentrasi ke pemain besar. Bisa terjadi konsolidasi di sektor penggilingan, di mana pemain kecil mungkin akan beralih menjadi mitra atau bergabung dengan penggilingan besar untuk bertahan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memang mendukung kesejahteraan petani, tetapi juga perlu diimbangi dengan strategi agar tidak menimbulkan lonjakan harga beras yang berlebihan dan menjaga keseimbangan di industri penggilingan.

"Secara keseluruhan kebijakan itu memang mendukung kesejahteraan petani tapi, harus diimbangi dengan strategi agar tidak menimbulkan lonjakan harga beras berlebihan," harap Kepala KPPU itu. (**)