Jakarta (SIB)
Kongres Luar Bisa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diklaim segelintir pihak sudah rampung dan memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, itu disebut akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk mendapatkan surat keputusan (SK).
"Iyalah (hasil KLB Demokrat diserahkan ke Kemenkum HAM), aturannya kan begitu," kata Marzuki Alie kepada wartawan, Sabtu (6/3).
Marzuki Alie yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB menyebut hasil KLB masih dalam proses administrasi. Usai rampung, hasil tersebut akan diserahkan ke Kemenkum HAM.
"Sedang diproses sih, sedang dijalankan proses administrasi semuanya," ujar Marzuki.
Menyangkut soal keabsahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya kelak di meja hijau. Bila melihat AD/ART dari Kongres V Demokrat di Jakarta, menurut Marzuki, Partai Demokrat dalam cengkeraman Keluarga Cikeas.
"Kalau keabsahan itu nanti di peradilan ya, karena kalau melihat Anggaran Dasar yang tahun 2020, itu partai ini sudah dikuasai secara penuh oleh Keluarga Cikeas, bagaimana bisa KLB kalau persetujuan KLB harus persetujuan Cikeas, kan nggak mungkin. Jelas itu mencederai nilai-nilai demokrasi yang diusung Partai Demokrat," imbuhnya.
Sementara itu, salah satu penggagas acara itu, Hencky Luntungan, menyebut hasil acara KLB akan didaftarkan ke Kemenkum HAM hari ini, Senin (8/3).
"Itu wajar dalam sebuah penyampaian seorang petinggi. Kan kita belum masuk (hasil KLB belum didaftarkan ke Kemenkum HAM), baru mau masuk kan besok, hasil KLB," kata Hencky kepada wartawan, Minggu (7/3). Hencky menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyatakan Ketum PD yang sah saat ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hencky Luntungan merupakan salah seorang kader PD yang hadir dalam KLB.
Lalu, apakah Moeldoko akan ikut mendaftarkan keputusan KLB Demokrat ke Kemenkum HAM? Hencky menjawab diplomatis.
"Ya tentunya kan bukan Pak Moeldoko yang melaksanakan KLB, kan kita, bukan Pak Moeldoko. Pak Moeldoko kan kita minta untuk jadi ketua, bukan dia (yang meminta), kita. Karena kita yang meminta dan dia terpilih, kita yang harus bertanggung jawab dong," sebut Hencky. (detikcom/c)
