Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menceritakan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keterlibatan anak buahnya, Moeldoko, dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Mahfud mengatakan, pihak istana tidak mengetahui rencana pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden itu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. "Pak Jokowi sekarang sudah tahu. Tapi ketika (Moeldoko) akan berangkat (ke Deli Serdang) itu betul-betul tidak mengetahui," kata Mahfud dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab, pada Kamis (11/3).
Setelah desas-desus keterlibatan Moeldoko semakin santer terdengar, Mahfud MD mengaku mengonfirmasi langsung kepada Presiden Jokowi.
Upaya mengonfirmasi dilakukan secara langsung saat bertemu pada Senin (1/3). Ketika itu, Mahfud menuturkan, Presiden Jokowi tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko.
"Pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya gimana, 'waduh saya enggak tahu betul itu'," ucap Mahfud menirukan ucapan Jokowi.
Setelah itu, Mahfud MD mengaku juga bertemu dengan Moeldoko pada suatu kesempatan bersama Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Banten pada Kamis (4/3).
Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan, Moeldoko sama sekali tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. "Pada waktu itu kita mengobrol biasa, Pak Moeldoko enggak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB," ucap Mahfud.
Hingga pada malam harinya, Mahfud mendapat informasi jika Moeldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Kala itu, Mahfud langsung mengonfirmasi kebenarannya kepada Moeldoko.
Mahfud pun mempertanyakan alasan Moeldoko tidak memberi tahu Presiden Jokowi mengenai keterlibatannya dalam upaya kudeta di Partai Demokrat.
Menanggapi pertanyaan Mahfud, Moeldoko menjawab bahwa keterlibatannya dalam kudeta di Partai Demokrat adalah urusan pribadinya.
Selain itu, alasan lainnya Moeldoko tidak memberi tahu presiden karena ketika itu tidak ditanya.
"Saya tanya Pak Moeldoko enggak cerita ke Pak Presiden kalau bapak ikut (KLB di Deli Serdang). (Moeldoko menjawab) 'itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya', dan semuanya kaget waktu itu," ucap Mahfud.
Mahfud sendiri mengaku juga tidak tahu atas keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta AHY dari kepemimpinan Partai Demokrat.
Bahkan, ia mengetahui keterlibatan Moeldoko dari surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3) sore.
Ia pun mengaku kaget dengan gerakan diam-diam Moeldoko dan kubu yang kontra-AHY karena menyelenggarakan KLB di Deli Serdang. "Baru sorenya ribut orang sudah sampai di Medan semua, saya bilang hebat juga gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan. Saya juga tahunya sore karena dapat surat dari AHY," tutur Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi pun kaget saat mengetahui orang terdekatnya terlibat dalam KLB Demokrat tandingan. Tetapi, lanjut Mahfud, reaksi Presiden Jokowi terkesan santai saja. "Kalau saya lihat kesan presiden, happy-happy saja tuh. Dia (Presiden Jokowi) memang kaget betul ketika tahu Pak Moeldoko terlibat (kudeta), tetapi beliau tidak (uring-uringan soal itu)," ujar Mahfud.
"Saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko tadi saya ketemu. Lalu saya konfirmasi ke Pak Pratikno yang juga bilang 'Bapak (Presiden) nggak tahu lho kok tiba-tiba (Moeldoko) ada di sana."
Sementara itu, mengenai sentimen keterlibatan Moeldoko yang bisa menyeret nama presiden, Mahfud enggan menanggapinya. Menurutnya, jabatan seseorang di dalam linhkup Istana merupakan hak prerogatif presiden. "Itu terserah Pak Jokowi saja, kadang kala kan senyum-senyum, diam tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," kata Mahfud.
Belum Lapor
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Jhoni Allen Marbun, mengakui pihaknya belum melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) karena masih memperbaiki berkas-berkas.
"Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Jhoni dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).
Jhoni mengklaim sudah siap melaporkan hasil KLB beberapa waktu lalu, tapi baru menyadari ada sejumlah berkas KLB Sibolangit yang belum lengkap. Dia juga mengakui dokumentasi kongres tidak diurus dengan baik sejak awal.
"Saya pikir dokumentasi itu tadinya cukup dengan memanggil orang-orang dokumenter, termasuk dari daerah, hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya penuh," ujar Jhoni.
"Memang kami sedikit lengah, karena tidak ada niat lain-lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat versi KLB Sibolangit mengaku sudah mendaftarkan hasil KLB ke pemerintah. Panitia KLB Ilal Ferhard menyatakan Kemenkumham telah menerima berkas-berkas KLB Demokrat.
"Sudah masuk [didaftarkan] di sana [Kemenkumham]. Antara jam 12 atau pukul 14. Jadi sudah diantar dan sudah diterima di Kumham. Di sana kan ada tim advokasi kita. Yang penting kan dinyatakan masuk dulu ke situ," ucap Ilal di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta pada Selasa (9/3).
Ucapan Ilal ini kemudian dibantah oleh Kemenkumham. Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto, pada Rabu (10/3) menyatakan pihaknya belum menerima susunan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Bola panas keabsahan Partai Demokrat dan hasil KLB Sibolangit sendiri saat ini berada di tangan Kemenkumham.
Menteri Polhukam Mahfud MD menyatakan dalam menyelesaikan konflik Partai Demokrat pemerintah akan berpegang pada AD/ART Demokrat hasil kongres tahun 2020, yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.
Hal ini berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat versi KLB Sibolangit Razman Nasution yang mengatakan bahwa penyelenggaraan KLB berpijak pada AD/ART 2005. Razman menyatakan produk Kongres 2020 dianggap cacat.
"Sesegera mungkin. Tidak perlu buru-buru, bahkan tidak perlu demo-demo," tutur Jhoni.
Panitia OC KLB Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard, sempat mengatakan kubu KLB Demokrat sudah mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham. Namun Menkumham Yasonna Laoly mengaku belum menerima. (Kompastv/CNNI/detikcom/d)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
