Jakarta (SIB) -Pemerintah menargetkan groundbreaking proyek ibu kota negara (IKN) yang baru dilaksanakan tahun ini. Jika tidak ada halangan, bakal ada upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024 di ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Insyaallah, mudah-mudahan bisa 17 Agustus 2024 ada upacara kemerdekaan di Penajam Paser Utara," kata Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/4).
Fadjroel sudah meninjau lokasi calon ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, beberapa waktu lalu. Dia juga diminta Presiden Jokowi perihal komunikasi publik soal ibu kota baru.
Fadjroel mengatakan proyek ibu kota negara baru bisa memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Ibu kota negara baru ini sebenarnya salah satu strategi pemulihan ekonomi kita setelah menghadapi pandemi. Karena diupayakan IKN (ibu kota negara) yang insyaallah menyerap Rp 500 triliun di mana 1 persen dari APBN," ujar Fadjroel.
Dijelaskan Fadjroel, bahwa proyek ibu kota baru akan menyerap nyaris 100 ribu tenaga kerja usai ground-breaking. Hingga tahun 2045, diproyeksikan hampir 5 juta tenaga kerja diberdayakan dalam proyek.
"Diharapkan, ketika groundbreaking, pembangunan tahun pertama itu akan bisa menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja.
Sampai tahun 2045, menurut masterplan Bappenas, menyerap hampir 5 juta tenaga kerja," ujar Fadjroel.
Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Sebelumnya diberitakan, dengan dilanjutkannya pembangunan mega proyek tersebut pun mendapat kritik dari berbagai pihak, dari ekonom, pengamat kebijakan publik, hingga anggota DPR RI.
"Semestinya Presiden yang memberi contoh satu tindakan yang masuk akal pada waktu krisis. Ketika ada krisis, uang kurang, pajak turun, rasio pajak di bawah 10%, proyek-proyek besar berupa istana yang megah-megah, proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Bandara Kertajati yang mangkrak, itu semua harus ditunda, nggak ada pilihan lain," tegas Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini ketika saat dihubungi, Rabu (21/4).
Pengamat Kebijakan Publik Harryadin Mahardika menuturkan, jika tujuan pemerintah membangun ibu kota baru tahun ini untuk menghidupkan sektor konstruksi dan memulihkan ekonomi, maka dia pesimistis. Pasalnya, letak geografis Kaltim sendiri jauh dari daerah-daerah lain, sehingga efeknya kemungkinan hanya terasa di Kaltim.
"Saya agak pesimistis itu bisa memulihkan ekonomi. Pertama, lokasi pembangunannya di Kalimantan. Jadi kalau ada multiplier effect-nya, itu nanti yang paling merasakan adalah Kaltim. Padahal di sana kegiatan ekonominya kecil sekali kalau dibandingkan daerah lain seperti Jawa. Jadi efeknya terhadap seluruh Indonesia itu sangat kecil, yang besar hanya di Kaltim," ucap Harryadin.
Anggota DPR RI juga meminta pemerintah menunda segala bentuk kegiatan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi virus Corona (Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa Istana Presiden akan mulai dibangun tahun ini. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, pemerintah tidak peka terhadap skala prioritas bila memaksakan membangun IKN di tengah pandemi.
"Ya kita melihatnya pemerintah tidak mengerti skala prioritas dalam pembangunan, karena saat ini kan semua fokus pada penanganan pandemi Covid-19," kata dia, Rabu (21/4).
Sementara, lanjut dia, pemerintah justru berwacana untuk mulai membangun IKN yang sebetulnya masih perlu kajian, termasuk kajian tentang urgensi dari pemindahan ibu kota negara.
"Kita akan terus pertanyakan bagaimana kajiannya, urgensinya, dan apakah itu menjadi solusi atas sekian banyak masalah kita? Masalah utama kita kan masalah pandemi Covid-19," paparnya.
Dia juga menyinggung meningkatnya beban utang negara akibat pandemi Covid-19, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.
"Nah justru dengan adanya beban-beban baru seperti pembangunan Istana (IKN), ini kan menjadi beban baru, bukan menjadi solusi tapi malah menjadi masalah yang harus kita tanggung," tambahnya. (detikcom/d)
