Medan (SIB)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Medan. Ma'ruf meminta kepala daerah mengantisipasi serta mitigasi banjir dan tanah longsor.
"Tentang bahaya banjir dengan adanya situasi La Nina, hujan yang banyak, terjadi banjir, longsor. Karena itu, saya minta kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, menyiapkan melakukan penanganan dan mitigasi kemungkinan terjadinya, tidak hanya pada saat kejadian itu terjadi, tapi juga kita antisipasi sebelumnya," kata Ma'ruf saat rapat di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/11).
Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, hingga jajaran kepala daerah di Sumut. Sementara Ma'ruf didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Ma'ruf menyebut, musibah banjir dan tanah longsor sering terjadi setiap tahunnya sehingga mitigasi dan antisipasi harus disiapkan.
"Jadi bagian selalu kita hadapi setiap tahun mungkin di beberapa daerah di Sumut saya lihat juga ada daerah-daerah yang berkemungkinan," sebut dia.
Selain itu, Ma'ruf meminta kepala daerah melakukan akselerasi reformasi birokrasi. Menurutnya peningkatan itu harus dilakukan demi pelayanan publik.
"Salah satu fokus kerja pemerintah daerah adalah akselerasi reformasi birokrasi dan kebetulan saya diamanahkan oleh Presiden kepada saya untuk mengawal tercapainya target pemerintah reformasi birokrasi ini," sebutnya.
Salah satu akselerasi reformasi birokrasi itu, sebut Ma'ruf, dengan membangun mal pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terpadu dan cepat.
"Salah satu yang menjadi sasaran dari reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita harapkan dapat melayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, kompetitif, dan penggunaan teknologi yang makin mantap, semakin masif," tuturnya.
"Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan dibangunnya mal pelayanan publik, MPP (mal pelayanan publik) kabupaten/kota. Dan ini menjadi wajib pemerintahan di dalam rangka pelayanan publik," lanjutnya.
Pendirian MPP, kata Ma'ruf diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP. Di mana mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk mendirikan MPP itu.
"Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu, kami imbau bentuk di semua kabupaten/kota dan yang kedua harus sudah ada peningkatan pelayanannya supaya terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan apabila ada hambatan supaya itu disampaikan untuk kita upaya penyempurnaannya," katanya.
Perintahkan Mensos
Ma'ruf Amin juga meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengantisipasi banjir, terutama daerah yang menjadi langganan banjir. Semua kepala daerah di wilayah rawan banjir juga diimbau Ma'ruf agar menyiapkan mitigasi untuk mengurangi korban jiwa.
"Saya juga sudah minta Menteri Sosial supaya sedini mungkin mengantisipasi daerah yang terkena banjir kemudian daerah juga supaya menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana. Dan banyak hal yang harus dilakukan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf berharap kepala daerah segera memetakan daerah yang rawan banjir sehingga bisa dilakukan mitigasi sedini mungkin.
"Kita minta semua pemerintah daerah siap untuk memitigasi kemudian mencarikan jalan supaya tingkat bahayanya itu, tingkat bencananya itu tidak terlalu besar. Tetapi karena bencana ini selalu ada dan juga situasi yang tidak mungkin dihindari maka yang kita harapkan itu bagaimana memperkecil bencana itu dampaknya pada masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf meminta warga memperhatikan struktur tanah saat membangun rumah. Seperti tidak membangun rumah di daerah rawan banjir.
"Misalnya mereka harus mengungsi, atau mereka lebih siap bentuk rumahnya seperti apa, supaya tidak bisa kebanjiran, kemudian dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi, ketika terjadi tidak ada korban jiwa," tutur dia.
Wanti-wanti
Di kesempatan itu, Ma'ruf Amin juga menyoroti meningkatnya mobilitas warga imbas penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ma'ruf meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kasus Corona.
"Begitu juga dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi sekarang ini, maka perlu kita waspadai. Karena ada penurunan level dan juga penurunan konfirmasi yang semakin rendah, mengakibatkan mobilisasi masyarakat tinggi," tutur Ma'ruf.
Oleh karena itu, Ma'ruf meminta warga tetap menjaga protokol kesehatan. Terutama saat berada di ruang publik.
"Tentu pertama soal penerapan protokol kesehatan dan yang keduanya adalah penerapan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat di tempat belanja, tempat rekreasi dan juga tempat ibadah dan di lingkungan sekolah, jangan sampai menjadi klaster baru," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf meminta percepatan vaksinasi terutama di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya varian baru karena Sumut bertetangga dengan Singapura dan Malaysia yang saat ini mengalami lonjakan kasus Corona.
"Saya ingin mengingatkan tentang penanganan Covid, khususnya dalam vaksinasi supaya dipercepat. Karena tantangan kita ini adalah walaupun sekarang sudah melandai tapi kita antisipasi kemungkinan datangnya gelombang ketiga, apalagi varian baru sekarang merembat di Eropa, bahkan sudah sampai di Malaysia, Singapura, Sumatera Utara ini sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura, karena itu kita antisipasi," tuturnya. (detikcom/d)
