Sabtu, 19 April 2025

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Status KLB Gagal Ginjal Akut

* Polri dan BPOM Pantau Penjualan Obat Sirup yang Ditarik
Redaksi - Sabtu, 22 Oktober 2022 09:09 WIB
484 view
Ketua DPR RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Status KLB Gagal Ginjal Akut
(Foto Ant/Asep Fathulrahman)
HENTIKAN: Petugas mengumpulkan sejumlah kemasan obat sirop penurun panas untuk tidak dijual dan diedarkan di salah satu apotek di Kota Serang, Banten, Jumat (21/10). Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran nomor SR.01.05/III/3461/2022 untu
Jakarta (SIB)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya angka kematian dalam kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Puan meminta pemerintah segera menetapkan kasus gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).

"Kasus gagal ginjal akut pada anak sudah cukup mengkhawatirkan. Kalau dari data-data yang ada sudah memenuhi syarat, segera tetapkan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10).

Puan mengatakan case fatality rate yang cukup tinggi perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan KLB pada kasus gagal ginjal akut.

Menurutnya, situasi saat ini sangat genting dan mengancam keselamatan anak-anak.

"Ini bagaikan puncak gunung es. Kasus yang diketahui ratusan tapi korbannya bisa jadi jauh lebih banyak. Situasi ini sangat genting dan mengancam keselamatan anak-anak," ucap Puan.

Puan kemudian menyebut status KLB akan berpengaruh terhadap langkah penanganan dan pengobatan dalam mengatasi gagal ginjal akut. Dengan meningkatnya status menjadi KLB, Puan melihat, seluruh pemangku kebijakan akan memiliki kepedulian dalam penanganan penyakit ini.

"Dengan status KLB, setiap anak yang didiagnosa gagal ginjal akut, baik memiliki BPJS Kesehatan maupun tidak, harus ditanggung perawatan kesehatan dan pengobatannya hingga tuntas," ujarnya.

Tanpa status KLB, Puan khawatir akan banyak pasien kesulitan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan lantaran tidak ada bantuan dana.

Menurutnya, penetapan status KLB juga berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan bagi anak yang menderita penyakit gagal ginjal akut.

"Kita harus memperhatikan bagaimana fasilitas kesehatan daerah tidak sama di setiap wilayah. Bagi daerah yang fasilitas kesehatannya belum memadai, diperlukan penanganan lanjutan ke tempat lain yang dapat menangani penyakit gagal ginjal akut pada anak," ucapnya.

Puan mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani kasus gagal ginjal akut. Hal itu agar dapat membantu masyarakat ekonomi rendah yang anaknya menderita gagal ginjal akut.

"Sementara tren kasus terus bertambah, dan angka kematian dalam tiga periode meningkat. Jadi harus ada kebijakan khusus dari pemerintah dalam mengatasi maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak," papar Puan.

"Segera diselidiki penyebab gagal ginjal anak-anak agar penanganannya terarah. Kepastian dari penyebab penyakit ini penting untuk mengurangi kegelisahan publik," tambahnya.

133 Meninggal
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 241 anak yang terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia.

Total pasien yang meninggal tercatat 133 kasus. Tren peningkatan kasus melonjak sejak Agustus 2022. Ini ditemukan di 22 provinsi.

"Kita sudah mengidentifikasi ada 241 kasus gangguan ginjal akut atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55 persen dari kasus," terang dia dalam konferensi pers Jumat (21/10).

"Kita lihat yang masuk RS cepat sekali kondisinya memburuk sesudah lima hari urine menurun secara drastis," sambung dia.

Menkes berupaya mengidentifikasi penyebab kemungkinan gagal ginjal akut misterius. Mulanya dikaitkan dengan Covid-19, tetapi akhirnya ditemukan tak berkaitan.[br]




Bakal Undang
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy sudah menerima laporan dari Menteri Kesehatan (Menkes) terkait kasus gagal ginjal akut.

Muhadjir selanjutnya bakal mengundang Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membahas terkait bahan baku impor obat.

"Sudah lapor ke saya tapi belum karena saya harus ngundang dengan Menteri Perdagangan, Kementerian Perindustrian, terutama karena kemungkinan ini bahan bakunya impor, bahkan mungkin obatnya itu sendiri impor," kata Muhadjir kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/10).

Muhadjir bakal menanyakan perihal supervisi Kemenperin mengenai bahan baku obat yang dicurigai menyebabkan kasus gagal ginjal akut.

Selain itu, Muhadjir mengatakan kasus gagal ginjal saat ini masih ditangani Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama BPOM.

"Kemudian di dalam negeri mesti kita libatkan juga Kementerian Perindustrian bagaimana supervisinya terhadap industri-industri domestik yang sekarang dicurigai sebagai pemicu gagal ginjal akut itu," kata Muhadjir.

Pantau
Di pihak lain, Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Mabes Polri berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan pemantauan terkait penarikan daftar obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol.

Termasuk dalam hal ini mengawasi oknum nakal yang masih mengedarkan.

"Saat ini Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri dan jajaran melakukan pemantauan sekaligus imbauan kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak menjual atau membeli produk obat dimaksud," kata Dirtipid Narkoba Brigadir Jenderal (Brigjen) Krisno Halomoan Siregar saat dihubungi, Jumat (21/10).

Krisno mengatakan pengawasan bakal terus dilakukan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah terkait hal tersebut.

"(Pengawasan) sampai ada pemberitahuan dari pemerintah. Untuk pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan BPOM RI," ujarnya.

Tarik 5 Obat
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) akhirnya merilis lima obat yang mengandung cemaran etilen glikol di luar ambang batas aman.

Kandungan tersebut dicurigai sebagai penyebab gagal ginjal akut misterius di Indonesia yang menewaskan 99 anak.

Kebanyakan dari kasus yang dilaporkan terjadi pada balita. Adapun lima obat sirup temuan BPOM RI meliputi:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

BPOM RI melakukan uji sampling pada 39 batch dari 26 sirup obat, tetapi tidak dirinci keseluruhan obat yang dimaksud, selain lima produk di atas yang diduga tercemar EG.

BPOM RI menyebut obat tersebut berasal dari produsen dengan rekam jejak kepatuhan minim terkait aspek mutu obat.[br]




Bagaimana Nasibnya?
"Terhadap hasil uji 5 (lima) sirup obat dengan kandungan EG yang melebihi ambang batas aman, BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk," beber BPOM, Kamis (20/10).

"Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan," sambung dia.

Meski begitu, BPOM RI memastikan belum ada kesimpulan pasti terkait cemaran EG dan DEG dengan pemicu gagal ginjal akut anak di Indonesia.

Terlebih, berbagai kemungkinan seperti infeksi virus, bakteri leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca-Covid-19 belum juga dikesampingkan. (detikcom/d)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru