Mendagri Tekankan Penerapan Otda Tingkatkan Kemajuan Daerah dan IPM

Jakarta (SIB)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan penerapan otonomi daerah (otda) memberi implikasi yang baik bagi pemerintah daerah (pemda).

Menurutnya sejak otda diimplementasikan membawa kemajuan untuk daerah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Memang otonomi daerah ini apapun juga dinamikanya memberikan hasil yang baik. Terjadi pemekaran-pemekaran daerah-daerah otonomi baru. Tadi sudah disebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir, baru, terjadi perubahan percepatan pembangunan, IPM juga meningkat," kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4).

Hal ini Tito sampaikan saat memberikan amanat dalam puncak Peringatan Hari Otda XXVII di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sabtu (29/4).

Lebih lanjut, Tito menyampaikan tantangan dari Otda ke depan adalah terkait dengan format kewenangan. Dia mengutip pemikir dari Inggris Lord Acton yang mengatakan "power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely".

Dari kutipan itu, menurut Tito jika kewenangan tidak diberikan secara tepat, baik sistem maupun orangnya, maka akan cenderung menyimpang.

"Otonomi daerah untuk daerah yang luas seperti Indonesia tepat untuk dilaksanakan. Yang perlu kita cari adalah format sebesar apa dan kewenangan apa yang ada di tangan pusat, yang ada di tangan tingkat I, di tingkat II, sampai dengan desa. Format inilah yang perlu kita cari dan terus kita jaga," terangnya.

Ia menambahkan sistem desentralistik dari otda juga telah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk tampil.

Sehingga semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala daerah, yang akhirnya bisa memunculkan 'mutiara-mutiara terpendam'.

"Kepala daerah-kepala daerah yang mungkin dari proses birokrasi tidak akan pernah muncul, (tapi) bisa muncul, dan kita banyak pemimpin-pemimpin kita yang muncul mutiara-mutiara terpendam dari proses otonomi daerah (lewat) pilkada," pungkasnya.

Baca Peluang

Tito Karnavian juga menegaskan, ujung penerapan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Dia mengatakan, penerapan otonomi daerah bukan untuk membelah-belah wilayah ataupun membuat daerah sekadar menerima anggaran dari pemerintah pusat.

Tito menjelaskan, kemandirian fiskal ditandai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih banyak dibanding Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.

Dengan kemandirian itu, daerah mampu membiayai kebutuhannya tanpa harus terus bergantung kepada pemerintah pusat. Daerah yang memiliki PAD yang besar, tidak akan menerima banyak guncangan ketika terjadi persoalan keuangan di tingkat pusat.

"Anggaran yang ada dari pemerintah pusat transfer TKDD tidak lebih dari sebagai stimulan untuk merangsang supaya PAD-nya meningkat," jelas Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4).

Karena itu, Tito mengimbau seluruh kepala daerah memiliki kemampuan kewirausahaan agar dapat membaca peluang di daerah masing-masing untuk meningkatkan PAD.

"Mohon momentum ini digunakan untuk melakukan introspeksi dan juga kontemplasi merenung, bagaimana saya (kepala daerah) bisa berprestasi," kata Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berprestasi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022.

Penghargaan itu diberikan kepada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan kota. Daerah tersebut di antaranya untuk provinsi yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kemudian untuk kabupaten, yakni Banyuwangi, Sumedang, Badung, Karanganyar, Sidoarjo, Kulon Progo, Wonogiri. Hulu Sungai Selatan, Konawe, dan Bojonegoro.

Sedangkan untuk kota, yakni Semarang, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Makassar, Serang, Tangerang, Medan, dan Parepare.

"Mudah-mudahan dengan penghargaan ini akan dapat makin memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada," ujar Tito.

Dalam kegiatan itu hadir kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota serta pejabat terkait lainnya. (detikcom/a)

Baca Juga:

• Mendagri Ingatkan Pemda Segera Selesaikan NPHD
• Mendagri Minta Pemda Perhatikan Kenaikan Harga Telur-Bawang Merah