Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mewanti-wanti Pemerintah Republik Indonesia soal tenggelamnya pulau dan pesisir pantai. Menurutnya, apabila pulau atau pesisir pantau terluar Indonesia hilang, batas wilayah Indonesia pun berkurang.
"Banyak pulau dan pesisir tenggelam, itu tak dibahas (saat debat pilpres). Kalau pulau kecil (terluar) tenggelam, batas kedaulatan kita menyusut," kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin, dalam diskusi di kantornya, Selasa (23/1).
Diketahui, sesuai dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, wilayah Indonesia dihitung dari pulau terluar. Sepanjang 200 mil laut dari garis dasar pantai terluar masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.
"Di (debat pilpres soal) hankam pun tak ada ngomongin ini. Terlihat capres-cawapres minim wawasan soal kebangsaan," ujarnya.
Karena itu, menurut Parid, penting untuk melindungi pesisir dan masyarakat yang ada di dalamnya.
"Bagaimana menyelamatkan desa pesisir yang ada masyarakat yang hidup sejak lama kalau bidang politik itu ada TPS," ujarnya..
Selain itu, Parid bicara tentang perlindungan terhadap nelayan. Dia menyebut selama enam bulan nelayan tidak melaut karena cuaca buruk.
"Nelayan di Indonesia tiap tahun hadapi cuaca ombak tinggi di laut dan ancaman mereka. Sudah enam bulan tak melaut, itu tak disebut (saat debat)," katanya.
Selain itu, jumlah nelayan yang tewas saat melaut pun meningkat. Pada 2020 tercatat terdapat 250 orang nelayan tewas di laut.
"Sejak 2010, paling tidak sampai 2020, ada kenaikan nelayan yang meninggal di laut. (2010) sebanyak 87 orang yang tercatat meninggal di laut. 2020 lebih dari 250 orang. Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan, pangan laut tidak sampai ke kita, dan mungkin kita akan jadi negara importir pangan laut terbesar di dunia," katanya. (**)
