Anggaran Proyek Naik Dua Kali Lipat untuk Suap

Jakarta (SIB)

Pengadaan barang dan jasa menjadi lahan basah dalam kacamata tindak pidana korupsi. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah melalui e-katalog. Tapi, pada praktiknya, akal bulus para koruptor tetap saja mencari celah demi rasuah.

Hal itulah yang dipaparkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rakornas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (6/3). Alex--begitu dia biasa disapa--menyebutkan e-katalog tak ubahnya seperti marketplace di mana terdapat vendor-vendor yang menawarkan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah dengan harapan persaingan berlangsung transparan.

"Apakah itu jaminan kemudian di dalam proses pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog itu tidak ada penyimpangan? Nggak juga," kata Alex.

Alex menyebutkan persekongkolan antara oknum-oknum di pemerintahan dan vendor dilakukan di luar sistem, bahkan sejak dari perencanaan. Biasanya, menurut Alex, harga barang dan jasa dari vendor yang sudah bersekongkol itu lebih mahal dari pasar. Apa tujuannya?

"Jadi para vendor melakukan persekongkolan di luar mereka sudah sepakat dulu harganya berapa nanti proyek A yang menang siapa itu sudah mereka sepakati sehingga ketika memasukkan dokumen-dokumen lelang sudah mereka atur," imbuhnya.

KPK juga menyadari banyak vendor yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan di daerah. Faktor itu membuat para aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ragu saat menemukan kejanggalan dari sebuah pengadaan proyek.

"Bapak Ibu ya agak sedikit mungkin sungkan ketika berhadapan dengan vendor yang Bapak Ibu ketahui ada hubungannya dengan pimpinan tertinggi di daerah tersebut. Kalau Bapak Ibu merasa sungkan atau mengetahui tapi tidak bisa berbuat banyak, kami mengimbau laporkan saja ke APH," katanya.

"Kalau APH di daerah tidak efektif, laporkan ke KPK. Tidak usah ragu kami akan melindungi siapa pihak pelapor dan kami akan tindak lanjuti tentu saja," sambung Alex.

Naik 2 Kali Lipat

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan gambaran tentang modus-modus korupsi terkait proyek-proyek konstruksi. Analogi paling mudah yang dipaparkan adalah terkait membangun jembatan yang sebenarnya cukup dengan anggaran Rp 1 miliar tapi membengkak 2 kali lipat untuk urusan-urusan lain, termasuk suap.

Pahala Nainggolan yang juga menjabat Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengatakan urusan konstruksi hampir selalu ada uang pelicin.

"Kalau ada namanya kontraktor, sudah hampir nggak ada yang nggak ngasih apa-apa," ucap Pahala dalam Rakornas tersebut.

Pahala mengaku pernah berdiskusi dengan para pengusaha konstruksi. Dari diskusi itu, Pahala menemukan bahwa proyek-proyek konstruksi sering kali dianggarkan sampai dua kali lipat.

"Yang lebih parah, kita bicara dengan asosiasi konstruksi, dia bilang margin saya 15 persen di situ nggak boleh kurang, 15 persen buat nyuap hahuhahu," kata Pahala.

"Kalau dari proses perencanaan, lebih mahal lagi, harus dibawa ke Jakarta dulu, pulang lagi, itu paling nggak 20 persen, jadilah 35 persen sudah habis nilai buat hahuhahu-nya. Selesai dari situ, PPN (pajak pertambahan nilai) 10 persen, jadi 45 persen nanti kalau pencairan 5 persen," imbuh Pahala.

Maka dari itu, Pahala tak heran bila pembangunan di negeri ini menemui banyak kendala. Proses yang seperti ini disebut Pahala harus dihentikan.

"Kita bilang, kalau kita bangun jembatan Rp 1 miliar itu, di anggaran kita Rp 2 miliar. Kalau negara ini bener dianggarin Rp 2 miliar, jembatannya jadi 2, tapi sekarang jadi 1, makanya lelet kita ngebangunnya karena untuk bikin apa aja dua kali lipat," ucap Pahala.

"Tapi saya bilang ini sekarang, ini berita bagusnya, Kementerian PUPR lagi bikin database harga konstruksi HPS. Jadi, kalau yang nyoba-nyoba mainin tender lewat HPS yang dinaikin dari awal, itu terdeteksi," imbuh Pahala.

Baca Juga:

• Skandal Suap Proyek: KPK Tetapkan Kadis PUPR dan Anggota DPRD OKU Sumsel Tersangka
• KPK OTT di OKU Terkait Suap Proyek Dinas PUPR, 8 Orang Ditangkap

Tekan OTT pejabat

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemanfaatan sarana elektronik dalam belanja pemerintah melalui e-katalog dapat menekan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat terlibat korupsi.

“Kalau kami bangun sistem yang baik, tidak ada OTT atau berkurang drastis OTT karena semua belanja melalui mesin, mesin tidak bisa disogok,” kata Luhut di sela penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Kamis (7/3).

Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

Bahkan, lanjut Luhut, dalam beberapa bulan terakhir tidak terjadi pihak atau pejabat negara dan pejabat di daerah terjaring OTT karena kasus dugaan korupsi.

"Dalam beberapa bulan terakhir kan tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di pemda, kecuali (suap) jabatan tapi kalau untuk karena korupsi saya kira berkurang," katanya.

Di sisi lain, imbuh Luhut, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.

“Jadi UMKM itu harus menikmati penggunaan produk dalam negeri yang mencapai sekitar Rp1.600 triliun dan ini angkanya terus berkembang sejalan perkembangan ekonomi RI,” imbuhnya.

Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.

Misalnya, ujar dia, dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial sesuai dengan target sasaran.

“Sekarang sedang berjalan ke arah Government Tech dan kami berharap paling tidak di Dukcapil bisa selesai pada Juli ini sehingga itu membuat Indonesia maju satu langkah. Jadi orang mau korupsi itu makin susah,” katanya.

Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata dia, juga mulai ditiru negara lain misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal sama. (**)

Baca Juga:

• Delapan Orang Terjaring OTT di OKU Sumsel, Tiba di Gedung KPK
• Kapolres OKU Pastikan OTT KPK di Wilayahnya