Jakarta (SIB)Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menyelamatkan industri dalam negeri dari dampak membanjirnya barang impor. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Perindustrian, tetapi harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait secara nasional.
"Ini harus segera ada tindakan bersama secara nasional, tidak boleh hanya Kementerian Perindustrian sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi dan dicabut kalau tidak pro kepada industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, dan mafia-mafia impor yang bercokol lama bahkan seperti sudah mengakar disini harus diberantas," ujar Evita dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3).
Evita menambahkan bahwa membanjirnya barang impor murah semakin meluas, tidak hanya di sektor tekstil, tetapi juga elektronik, alas kaki, dan bahkan berpotensi merambah ke sektor otomotif jika tidak segera diatasi. Kondisi ini memperburuk industri dalam negeri dan menyebabkan peningkatan kasus PHK di berbagai sektor.
Baca Juga:
"Industri kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ini harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau tidak salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden bisa intervensi bikin tim mengawasi oknum-oknum yang bermain yang mengganggu industri kita ini, apalagi kan bukan hanya impor tapi juga diganggu sama preman-preman," imbuh Evita.
Evita juga meminta Menteri Perdagangan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (
Permendag) No. 8/2024 yang dinilai mempermudah masuknya barang impor ke Indonesia dan merugikan pelaku usaha dalam negeri.
Baca Juga:
Selain itu, ia mendesak Menteri Keuangan untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (
PMK) No. 131/
PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang dinilai memfasilitasi masuknya barang impor ke pasar domestik.
Evita menegaskan pentingnya tindakan hukum bagi oknum yang terlibat dalam praktik impor ilegal. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di Bea Cukai yang membuat praktik penyelundupan barang impor semakin sulit dikendalikan.
"Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja bentuk tim investigasi ke lapangan, siapa yang bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia sudah teriak-teriak eh barang impor terus saja membanjir. Ini kan aneh," tutup Evita.
DPR melalui Komisi VII berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan industri dalam negeri agar tidak semakin terpuruk akibat serbuan barang impor. Dengan tindakan nyata dan regulasi yang berpihak pada industri lokal, diharapkan daya saing sektor manufaktur dalam negeri bisa kembali pulih. (**)
