Lahan BMKG di Tangsel Dikuasai GRIB Jaya, ATR/BPN Bakal Cek Status Lahan

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menanggapi polemik ormas GRIB Jaya diduga menguasai lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Nusron menyayangkan tindakan ormas GRIB Jaya.

"Pertama sangat disayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas tersebut," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) dikutip detikcom

Nusron mengatakan lahan yang diklaim oleh ormas itu belum terbukti milik ahli waris. Dia mengaku akan mengecek lebih lanjut mengenai status lahan tersebut.

Baca Juga:

• Pemkab Kerjasama dengan BPN akan Sertifikatkan Rumah Ibadah di Deliserdang
• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rakor Lintas Sektor RTRW dan RDTR di Kementerian ATR/BPN

"Apalagi masalah ini baru dugaan-dugaan belum pernah ada pembuktian karena itu kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara," kata dia.

"Apakah sudah disertifikat apa belum, selama masih tercatat di DJKN itu kami akan anggap sebagai BMN barang milik negara," tandasnya.

Baca Juga:

• Kementerian ATR/BPN Segera Ambil Langkah Konkrit Selesaikan Konflik Agraria di Simpang Gambus
• 17 Orang Tersangka Kasus Lahan BMKG Tangsel

Diketahui, ormas GRIB Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ormas GRIB Jaya bahkan meminta Rp 5 miliar kepada BMKG.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan laporan dilayangkan salah satu pegawai BMKG pada pada 3 Februari 2025. Adapun keenam terlapor adalah J, H, AV, K, B, dan MY.

Dalam laporan tersebut, pihak pelapor menjelaskan, sejak Januari 2024, pihak terlapor memasang plang di lahan tersebut. Dia mengatakan plang tersebut diberi keterangan bahwa lahan itu dalam penguasaan ahli waris.

Sebelum membuat laporan, pelapor sudah memberikan dua kali somasi kepada pihak terlapor. Namun, somasi tidak diindahkan sehingga pihak BMKG memutuskan melapor ke pihak kepolisian.

BMKG melaporkan pendudukan lahan tersebut dengan Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak, dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. (*)