Prabowo Beri Subsidi Upah Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta

Jakarta(harianSIB.com)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang gajinya berada di bawah besaran Rp 3,5 juta per bulan.

Bantuan tunai dalam bentuk BSU ini pernah diberikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024) saat masa pandemi Covid-19. Bantuan ini akan mulai disalurkan per 5 Juni 2025.

Baca Juga:

• Satgas Saber Pungli Era Jokowi Resmi Dibubarkan Prabowo
• Kapolres Labuhanbatu Terima Piagam Penghargaan Kategori Pelayanan Prima dari Kapolri Listyo Sigit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi bocoran, bahwa besaran bantuan tunai untuk pekerja ini tak sebesar BSU yang pernah digelontorkan pada 2022 yang kala itu nilainya Rp 600.000.

"Kita finalisasi, tapi subsidi upah yang seperti Covid. (besarannya) lebih kecil," ujar Airlangga dikutip dari KONTAN, Sabtu (24/5/2025).

Baca Juga:

• Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Pernah Usulkan Pemindahan 4 Pulau Aceh ke Sumut
• Eks Kombatan GAM Puji Pemerintah Soal Pengembalian Empat Pulau Aceh

Program ini akan menyasar para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta, sebagai bentuk perlindungan sosial dan upaya mendongkrak daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Meskipun program BSU ini belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah, Airlangga memastikan, anggarannya dari APBN sudah dialokasikan.

"Sudah ada (anggarannya). Tapi kita lagi finalisasi," tegas Airlangga.

Selain dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah, lanjut dia, pemerintah juga akan memberikan paket insentif lainnya.

Misalnya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat.

Ada juga paket insentif untuk diskon tarif tol, diskon tarif listrik untuk pelanggan maksimal 1.300 VA, insentif bantuan pangan, hingga insentif iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Ia menyebutkan, pemberian stimulus di pertengahan 2025 ini menjadi krusial, mengingat telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, serta Ramadan dan Idul Fitri yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

"Jadi kita akan siapkan ada 6 paket. Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden Prabowo, sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai," beber Airlangga. (*)