Dokter Paulus Ajukan Eksepsi, Penasihat Hukum Singgung Konflik Perdata

Kuasa hukum juga menyoroti poin penting dalam eksepsi tersebut yakni bahwa PN Medan tidak berwenang mengadili perkara ini karena ada konflik keperdataan yang belum diputus secara final.

Mereka merujuk pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1956, yang menyatakan bahwa apabila dalam perkara pidana timbul sengketa perdata, maka pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan sampai perkara perdata memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Perkara ini berakar dari status kepemilikan tanah yang sedang disengketakan. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956, semestinya perkara ini menunggu putusan perdata berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka ada risiko kriminalisasi dalam proses hukum," lanjut Ridho.

Baca Juga:

• Rp 407 M! Aksi Borong Properti Cucu Konglomerat Indonesia di Negeri Singa
• Polresta Deliserdang Tangkap Oknum Guru Pelecehan Seksual Siswinya

Lebih lanjut, kuasa hukum juga mengkritisi isi dakwaan yang mereka nilai kabur, tidak cermat, dan tidak lengkap. Dalam dakwaan, terdakwa hanya disebut mengucapkan kalimat "bongkar-bongkar" tanpa bukti bahwa ia melakukan atau turut serta dalam pengerusakan.

Hal ini menurut mereka tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 406 jo pasal 55 KUHPidana.

Baca Juga:

• Adre Wanda Ginting Dilantik Jadi Koordinator di Kejati Gorontalo, Jabatan Kasi Penkum Kejati Sumut Kosong
• Sehari Menjabat Kajati Sumut, Harli Siregar Kunjungi Panti Asuhan di Toba dan Pematangsiantar

Atas dasar itu, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, menyatakan PN Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan memerintahkan pembebasan terdakwa dari segala dakwaan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang telah disampaikan. (*)