Dokter Paulus Ajukan Eksepsi, Penasihat Hukum Singgung Konflik Perdata

Medan(harianSIB.com)

Tim penasihat hukum dr. Paulus Yusnari Lian Saw Zung, Sp.B mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana perusakan, Kamis (17/7/2025) di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam nota keberatan itu, penasihat hukum menyoroti adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, serta menegaskan bahwa perkara ini seharusnya menjadi ranah perdata, bukan pidana.

Baca Juga:

• Rp 407 M! Aksi Borong Properti Cucu Konglomerat Indonesia di Negeri Singa
• Polresta Deliserdang Tangkap Oknum Guru Pelecehan Seksual Siswinya

Penasihat hukum dari GWS Law Office & Rekan menyatakan bahwa dakwaan yang ditujukan kepada dr. Paulus tidak selaras dengan BAP penyidik, di mana dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka disebutkan bahwa sang dokter diduga melakukan tindak pidana penggelapan. Namun, dalam dakwaan JPU, dr. Paulus justru dijerat dengan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan.

"Dalam surat ketetapan No: S.Tap/156/VI/2024/Ditreskrimum tentang penetapan tersangka, sudah sangat jelas ditemukan cacat formil. Dimana pada bagian menimbang, dikatakan bahwa menyakini bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan. Selanjutnya dalam penetapan tersangka dinyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang. Ini menunjukkan ada ketidaksinkronan sejak awal, yang menjadi dasar kami menyatakan dakwaan cacat formil," tegas Goncalwes Sirait, ketua tim penasihat hukum dihadapan majelis hakim yang diketuai Philip Mark Soentpiet dan Jaksa Friska Sianipar dari Kejati Sumut.

Baca Juga:

• Adre Wanda Ginting Dilantik Jadi Koordinator di Kejati Gorontalo, Jabatan Kasi Penkum Kejati Sumut Kosong
• Sehari Menjabat Kajati Sumut, Harli Siregar Kunjungi Panti Asuhan di Toba dan Pematangsiantar

Selain itu, penasihat hukum menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan milik sah istri terdakwa, dr. T. Nancy Saragih, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 557.

Status hukum atas tanah tersebut telah diperkuat lewat putusan perkara No. 129/G/2024/PTUN.Mdn, di mana PTUN Medan menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumut No. 15/Pbt/BPN.12/IX/2024 tanggal 27 September 2024. Dan saat ini sedang menjalani upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan.

"Tanah tempat berdirinya pagar seng yang disebut dirusak justru sah milik keluarga terdakwa. Maka sangat aneh jika klien kami dikriminalisasi karena dianggap merusak properti di atas tanahnya sendiri," ujar Ridho Rejeki Pandiangan, tim penasihat hukum lainnya.

Kuasa hukum juga menyoroti poin penting dalam eksepsi tersebut yakni bahwa PN Medan tidak berwenang mengadili perkara ini karena ada konflik keperdataan yang belum diputus secara final.

Mereka merujuk pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1956, yang menyatakan bahwa apabila dalam perkara pidana timbul sengketa perdata, maka pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan sampai perkara perdata memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Perkara ini berakar dari status kepemilikan tanah yang sedang disengketakan. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956, semestinya perkara ini menunggu putusan perdata berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka ada risiko kriminalisasi dalam proses hukum," lanjut Ridho.

Lebih lanjut, kuasa hukum juga mengkritisi isi dakwaan yang mereka nilai kabur, tidak cermat, dan tidak lengkap. Dalam dakwaan, terdakwa hanya disebut mengucapkan kalimat "bongkar-bongkar" tanpa bukti bahwa ia melakukan atau turut serta dalam pengerusakan.

Hal ini menurut mereka tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 406 jo pasal 55 KUHPidana.

Atas dasar itu, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, menyatakan PN Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan memerintahkan pembebasan terdakwa dari segala dakwaan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang telah disampaikan. (*)