Kemlu Jawab Kabar Hamas-RI Berunding Bahas Tampung Tawanan Israel

Jakarta(harianSIB.com)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menjawab kabar soal Hamas dan RI berunding untuk menampung para tahanan Palestina yang dilepas Israel.

Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat (Roy) menegaskan tak ada komunikasi formal antara pemerintah dengan Hamas terkait isu tersebut.

Baca Juga:

• Hamas Tidak Bebaskan Semua Sandera, Israel Ancam Buka Gerbang Neraka
• Usulan Trump Terkait Warga Gaza ke Indonesia, Begini Tanggapan Kemlu RI

"Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait (Hamas) mengenai isu tersebut," kata Roy dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (4/2/2025)

Dia juga menyatakan pemerintah Indonesia "berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority" yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini.

Baca Juga:

• Gencatan Senjata Dimulai, Israel-Hamas Saling Tukar Tahanan
• Kabinet Israel Setuju Gencatan Senjata dengan Hamas

Sebelumnya, media yang familiar dengan Hamas Quds Press melaporkan kelompok itu disebut berunding dengan sejumlah negara termasuk Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina usai kesepakatan gencatan senjata.

"Kelompok pergerakan [Hamas] saat ini sedang berkomunikasi dengan sejumlah negara untuk menerima tahanan yang dideportasi, dan kami mungkin perlu Waktu," kata pemimpin Hamas, Osama Hamdan pada Senin (3/2).

Menurut laporan Arab News, negara yang masih dalam pembicaraan di antaranya Indonesia dan Aljazair. Sementara itu, sejumlah negara dilaporkan telah menyepakati permintaan itu.

"Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia," demikian laporan Arab News.

Tunisia menjadi salah satu negara yang dengan tegas menolak untuk menampung tahanan Palestina.

Hingga berita ini ditulis, Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberi tanggapan terkait laporan tersebut.

Laporan pembicaraan Hamas ke sejumlah negara muncul sehari jelang negosiasi tahap kedua antara Israel dan kelompok tersebut. (*)