Trump: Kapal AS Seharusnya Bebas Biaya di Terusan Panama dan Suez

Jakarta(harianSIB.com)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa seharusnya kapal-kapal militer maupun komersial milik AS tidak dikenai biaya saat melintasi Terusan Panama dan Terusan Suez.

Atas dasar itu, Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk segera mengambil langkah terkait.

Baca Juga:

• Jelang HUT ke-79 Bhayangkara, Polrestabes Medan Peduli dan Berbagi di Panti Asuhan Aisyiyah
• Kapal Induk AS USS Nimitz Menghilang Dari Radar di Perairan Antara Malaysia dan Indonesia

"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk segera menangani masalah ini dan membuatkan memo resmi," ujar Trump melalui unggahan di akun media sosial Truth Social, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga:

• Unjuk Kekuatan di Timur Tengah, AS Kirim Jet Tempur Canggih Hadapi Iran
• Al Wasliyah akan Ajukan Permohonan Aset SMPN 2 Galang ke Pemkab Deliserdang

Terusan Panama, yang membelah tanah genting antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, memungkinkan kapal mempercepat perjalanan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Terusan ini menangani sekitar 40 persen dari lalu lintas peti kemas AS setiap tahunnya.

AS menyelesaikan pembangunan kanal tersebut pada awal abad ke-20, sebelum akhirnya menyerahkan kendali atas jalur pelayaran penting ini kepada Panama pada tahun 1999.

Sebelumnya, Trump telah berulang kali mengatakan ingin "merebut kembali" kanal tersebut.

Sebelum menjabat Presiden AS, dia sempat mengatakan kepada wartawan tidak akan mengenyampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi atau militer untuk mendapatkan kembali kendali atas kanal tersebut.

Sementara itu, serikat pekerja di Panama telah mengumumkan rencana untuk aksi mogok nasional mulai 29 April, guna memprotes reformasi jaminan sosial yang disetujui pemerintah dan penempatan pasukan AS di negara tersebut.

Pemimpin serikat pekerja konstruksi Panama (SUNTRACS) Saul Mendez Rodriguez mengatakan aksi protes yang direncanakan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mempertahankan sistem jaminan sosial dan kedaulatan negeri itu.

Hal itu merupakan kesepakatan dari pertemuan pekerja, mahasiswa, masyarakat sipil, dan masyarakat adat di Panama. Mereka berencana untuk memprotes kehadiran pasukan Amerika di tiga bekas pangkalan AS di Panama.